Datasets:
mahfuzh74
/
climate-subtopic

Dataset card Viewer Files Community
1
text_a
stringlengths
115
32.8k
subtopic_label
stringclasses
550 values
subtopic_label_str
stringclasses
550 values
cleaned_text_a
stringlengths
112
31.9k
Pengelolaan Hutan Dimulai dari Pembaruan Kurikulum Pendidikan, Bisakah?. Kurikulum pendidikan hutan tidak boleh lagi menganggap hutan sebagai sumber daya alam, untuk komoditas ekonomi saja. Pembaruan kurikulum pendidikan hutan harus dilakukan, dengan memasukkan isu-isu global, seperti krisis iklim dan keanekaragaman hayati.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan [PKTL] KLHK merilis data pemantauan hutan Indonesia tahun 2019. Luasan hutan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan.Dari pemantauan itu, diketahui pula secara netto, deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%. Namun demikian, untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
program literasi
pengelolaan hutan dimulai dari pembaruan kurikulum pendidikan bisakah kurikulum pendidikan hutan tidak boleh lagi menganggap hutan sebagai sumber daya alam untuk komoditas ekonomi saja pembaruan kurikulum pendidikan hutan harus dilakukan dengan memasukkan isuisu global seperti krisis iklim dan keanekaragaman hayatidirektorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan pktl klhk merilis data pemantauan hutan indonesia tahun luasan hutan indonesia adalah juta hektar atau dari total daratandari pemantauan itu diketahui pula secara netto deforestasi indonesia tahun terjadi kenaikan sebesar namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar
Warga Sikalang Resah Operasi Tambang Batubara Makin Dekati Pemukiman. Warga Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, khawatir pemukiman dan kebun mereka terancam operasi perusahaan batubara yang makin dekat. Jumat (19/2/21) perwakilan warga Desa Sikalang mendatangi kantor desa untuk menyampaikan lagi kegelisahan tentang aktivitas perusahaan tambang batubara, CV Tahiti Coal, yang dirasa makin dekat dengan pemukiman.Sebelumnya, sudah ada rumah-rumah warga di wilayah sekitar yang amblas dampak operasi lubang tambang lama. Sejak 2018, warga mulai menyuarakan kekhawatiran dan melakukan pertemuan dengan berbagai elemen pemerintah dan DPRD.Pada 30 Oktober 2019, warga Desa Sikalang dan Walhi Sumbar dengar pendapat di DPRD Sumbar. Hadir pula Dinas ESDM Sumbar dan Dinas Lingkungan Hidup Sumbar. Kemudian, Komisi IV DPRD Sumbar rapat kerja lanjutan dengan Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Sumbar. Mereka berkesimpulan terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan dalam kegiatan pertambangannya.Polda Sumbar mulai memeriksa dugaan pelanggaran Tahiti Coal pada Senin, (1/3/21). Kombes Stefanus Satake, Humas Polda Sumbar membenarkan, tindak lanjut aduan Walhi terkait dugaan pelanggaran perusahaan tambang batubara ini. Polda akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional
warga sikalang resah operasi tambang batubara makin dekati pemukiman warga desa sikalang kecamatan talawi kota sawahlunto sumatera barat khawatir pemukiman dan kebun mereka terancam operasi perusahaan batubara yang makin dekat jumat perwakilan warga desa sikalang mendatangi kantor desa untuk menyampaikan lagi kegelisahan tentang aktivitas perusahaan tambang batubara cv tahiti coal yang dirasa makin dekat dengan pemukimansebelumnya sudah ada rumahrumah warga di wilayah sekitar yang amblas dampak operasi lubang tambang lama sejak warga mulai menyuarakan kekhawatiran dan melakukan pertemuan dengan berbagai elemen pemerintah dan dprdpada oktober warga desa sikalang dan walhi sumbar dengar pendapat di dprd sumbar hadir pula dinas esdm sumbar dan dinas lingkungan hidup sumbar kemudian komisi iv dprd sumbar rapat kerja lanjutan dengan dinas esdm dan dinas lingkungan hidup sumbar mereka berkesimpulan terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan dalam kegiatan pertambangannyapolda sumbar mulai memeriksa dugaan pelanggaran tahiti coal pada senin kombes stefanus satake humas polda sumbar membenarkan tindak lanjut aduan walhi terkait dugaan pelanggaran perusahaan tambang batubara ini polda akan memanggil pihakpihak terkait termasuk perusahaan
Angka Deforestasi Indonesia Turun dan Catatan dari Para Pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, Indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi bersih pada 2019-2020 seluas 115.459 hektar, dibandingkan tahun 2018-2019 sebesar 462.460 hektar.Grita Anindarini, Deputi Direktur Bidang Program Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, presentase penurunan deforestasi itu patut diapresiasi namun tak boleh terjebak angka penurunan persentase tanpa melihat luasan. Data dari KLHK, deforestasi neto selama kurun waktu dua tahun, 2018-2020 itu sebesar 570.000 hektar, hampir setara luas Jakarta 660.000 hektar.Forest Watch Indonesia mengatakan, klaim KLHK ada penurunan laju deforestasi itu perlu dibuktikan dengan membuka akses infomasi mengenai data spasial penutupan lahan di Indonesia. Jadi, publik bisa turut menguji dan meningkatkan kepercayaan atas data yang kementerian keluarkan.Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University mengatakan, pengawasan penting bahkan faktor kunci dalam menekan deforestasi dan korupsi di sektor sumber daya alam. Penegakan hukum, tidaklah cukup.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
pelestarian habitat
angka deforestasi indonesia turun dan catatan dari para pihak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyebutkan indonesia berhasil menurunkan angka deforestasi bersih pada seluas hektar dibandingkan tahun sebesar hektargrita anindarini deputi direktur bidang program indonesian centre for environmental law icel mengatakan presentase penurunan deforestasi itu patut diapresiasi namun tak boleh terjebak angka penurunan persentase tanpa melihat luasan data dari klhk deforestasi neto selama kurun waktu dua tahun itu sebesar hektar hampir setara luas jakarta hektarforest watch indonesia mengatakan klaim klhk ada penurunan laju deforestasi itu perlu dibuktikan dengan membuka akses infomasi mengenai data spasial penutupan lahan di indonesia jadi publik bisa turut menguji dan meningkatkan kepercayaan atas data yang kementerian keluarkanhariadi kartodihardjo guru besar fakultas kehutanan ipb university mengatakan pengawasan penting bahkan faktor kunci dalam menekan deforestasi dan korupsi di sektor sumber daya alam penegakan hukum tidaklah cukup
Melihat Ekosida yang Terjadi di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan [Sumsel] merupakan provinsi di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan selama belasan tahun terakhir. Apakah sudah terjadi kejahatan ekosida?Luas Sumatera Selatan sekitar 9,15 juta, sebesar 3.553.417 hektar dikuasai korporasi, sementara negara hanya menguasai 1.700.104 hektar. Kondisi ini memicu terjadinya berbagai persoalan lingkungan hidup, seperti konflik lahan, konflik manusia dan satwa, kebakaran hutan, serta berkurangnya hutan.Dibutuhkan kajian mendalam terkait kejahatan ekosida di Sumsel, misalnya terkait dampak kesehatan [penyakit], hilangnya sejumlah komunitas, hilangnya situs sejarah, serta hilangnya berbagai tradisi dan budaya, hingga lahirnya generasi kriminalitas dan stunting.Ekosida merupakan kejahatan yang menggambarkan perang dan agresi ekonomi terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia secara terorganisir, sistimatis, dan masif. Tengah diperjuangkan kejahatan ekosida dimasukkan dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional
melihat ekosida yang terjadi di sumatera selatan sumatera selatan sumsel merupakan provinsi di indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan selama belasan tahun terakhir apakah sudah terjadi kejahatan ekosidaluas sumatera selatan sekitar juta sebesar hektar dikuasai korporasi sementara negara hanya menguasai hektar kondisi ini memicu terjadinya berbagai persoalan lingkungan hidup seperti konflik lahan konflik manusia dan satwa kebakaran hutan serta berkurangnya hutandibutuhkan kajian mendalam terkait kejahatan ekosida di sumsel misalnya terkait dampak kesehatan penyakit hilangnya sejumlah komunitas hilangnya situs sejarah serta hilangnya berbagai tradisi dan budaya hingga lahirnya generasi kriminalitas dan stuntingekosida merupakan kejahatan yang menggambarkan perang dan agresi ekonomi terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia secara terorganisir sistimatis dan masif tengah diperjuangkan kejahatan ekosida dimasukkan dalam uu no tahun tentang pengadilan ham
Saatnya, 7 Agustus Kita Rayakan Sebagai Hari Hutan Indonesia. Tanggal 7 Agustus 2020 untuk pertama kalinya dirayakan sebagai Hari Hutan Indonesia. Tanggal tersebut dipilih sebagai momen refleksi disahkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.Perayaan Hari Hutan Indonesia ini mengangkat tema ‘Hutan Kita Juara’ untuk mengingatkan kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa juara, salah satunya karena hutannya terluas ketiga di dunia.Pencanangan Hari Hutan Indonesia belum mendapat pengakuan dari pemerintah. Pencanangan secara resmi dari pemerintah membutuhkan proses lanjutan.Perayaan ini juga menggalang dana untuk adopsi hutan. Donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada organisasi pendamping masyarakat sekitar hutan yang masih menjaga hutan agar lestari.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
saatnya agustus kita rayakan sebagai hari hutan indonesia tanggal agustus untuk pertama kalinya dirayakan sebagai hari hutan indonesia tanggal tersebut dipilih sebagai momen refleksi disahkannya instruksi presiden nomor tahun mengenai penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambutperayaan hari hutan indonesia ini mengangkat tema hutan kita juara untuk mengingatkan kita semua bahwa indonesia adalah bangsa juara salah satunya karena hutannya terluas ketiga di duniapencanangan hari hutan indonesia belum mendapat pengakuan dari pemerintah pencanangan secara resmi dari pemerintah membutuhkan proses lanjutanperayaan ini juga menggalang dana untuk adopsi hutan donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada organisasi pendamping masyarakat sekitar hutan yang masih menjaga hutan agar lestari
Tidak Mudah Memberantas Kegiatan Ilegal di Hutan Aceh. Pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan merupakan faktor penyebab berkurangnya luasan tutupan hutan di Provinsi AcehSelain tentunya ada kegiatan ilegal lain seperti seperti tambang, dan alih fungsi lahan untuk kebunKegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penegakan hukum juga masih menghadapi tantangan. Dengan begitu, kegiatan ilegal kehutanan masih belum bisa dihentikan. Menghentikan kegiatan ilegal kehutanan di Aceh bukan pekerjaan mudah. Banyak kendala yang dihadapi sehingga butuh komitmen semua pihak.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional
tidak mudah memberantas kegiatan ilegal di hutan aceh pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan merupakan faktor penyebab berkurangnya luasan tutupan hutan di provinsi acehselain tentunya ada kegiatan ilegal lain seperti seperti tambang dan alih fungsi lahan untuk kebunkegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penegakan hukum juga masih menghadapi tantangan dengan begitu kegiatan ilegal kehutanan masih belum bisa dihentikan menghentikan kegiatan ilegal kehutanan di aceh bukan pekerjaan mudah banyak kendala yang dihadapi sehingga butuh komitmen semua pihak
Hutan Lindung Egon Ilimedo Kembali Terbakar. Bagaimana Pencegahannya?. Kebakaran yang melanda kawasan hutan lindung Egon Ilimedo di Kabupaten Sikka Provinsi NTT seakan terus berulang setiap tahunnya. Tahun 2019 terjadi kebakaran seluas 27.5 hektare di dua desa berbeda dalam satu kecamatan dalam kawasan ini.Kebakaran yang terjadi pada Juli 2020, skalanya lebih besar seluas 100 hektare dimana 71 hektare merupakan kawasan hutan lindungKebakaran bisa dipadamkan berkat kesigapan personil gabungan yang diterjunkan melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri meskipun hanya berbekal peralatan sederhana berupa ranting pohon dan air dari 3 mobil untuk mematikan titik apiKebakaran kerap terjadi di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo akibat adanya masyarakat yang membuka lahan dan membakarnya serta pengendara yang membuang puntung rokok di padang rumput
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam
hutan lindung egon ilimedo kembali terbakar bagaimana pencegahannya kebakaran yang melanda kawasan hutan lindung egon ilimedo di kabupaten sikka provinsi ntt seakan terus berulang setiap tahunnya tahun terjadi kebakaran seluas hektare di dua desa berbeda dalam satu kecamatan dalam kawasan inikebakaran yang terjadi pada juli skalanya lebih besar seluas hektare dimana hektare merupakan kawasan hutan lindungkebakaran bisa dipadamkan berkat kesigapan personil gabungan yang diterjunkan melibatkan unsur pemerintah daerah tni dan polri meskipun hanya berbekal peralatan sederhana berupa ranting pohon dan air dari mobil untuk mematikan titik apikebakaran kerap terjadi di kawasan hutan lindung egon ilimedo akibat adanya masyarakat yang membuka lahan dan membakarnya serta pengendara yang membuang puntung rokok di padang rumput
Banjir di Siberut, Izin Pengusahaan Hutan Harus Ditinjau Ulang. Banjir melanda lima kecamatan di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, akibat hujan deras yang turun Kamis [30/4/202] hingga Jumat [01/5/2020].Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan status tanggap darurat bencana selama 10 hari, terhitung Jumat hingga Minggu [10/5/2020]. Banjir ini termasuk yang terparah sejak 1986. Selain curah hujan tinggi, kemungkinan lain penyebab banjir adalah adanya pembukaan hutan yang masif di Pulau Siberut. Dua rumah dilaporkan hanyut dan 1.796 rumah terendam.Dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah [RTRW] Mentawai, daerah-daerah yang mengalami banjir sudah dikategorikan wilayah dengan risiko sedang dan tinggi.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam
banjir di siberut izin pengusahaan hutan harus ditinjau ulang banjir melanda lima kecamatan di pulau siberut kabupaten kepulauan mentawai sumatera barat akibat hujan deras yang turun kamis hingga jumat pemerintah kabupaten kepulauan mentawai menetapkan status tanggap darurat bencana selama hari terhitung jumat hingga minggu banjir ini termasuk yang terparah sejak selain curah hujan tinggi kemungkinan lain penyebab banjir adalah adanya pembukaan hutan yang masif di pulau siberut dua rumah dilaporkan hanyut dan rumah terendamdalam rancangan tata ruang wilayah rtrw mentawai daerahdaerah yang mengalami banjir sudah dikategorikan wilayah dengan risiko sedang dan tinggi
Catatan Klimatologi untuk Banjir Besar di Banda Aceh. Banjir besar melanda Banda Aceh tanggal 7-9 Mei 2020 lalu. Di tengah pandemik Corona, ribuan warga mengungsi. Dalam suasana Ramadhan, warga menjalani aktivitas sembari berpuasa di tenda posko-posko pengungsian yang dibangun pemerintah kota.Sejauh ingatan dan cermatan sepanjang hayat penulis, tercatat sudah tiga kali dalam interval 20 tahun, banjir besar merendam ibukota Provinsi Aceh, yaitu di tahun 1978, 2000 dan 2020.Sejenak saya perhatikan foto lawas koleksi milik kolega saya, Bapak Zulkarnain Jalil berjudul “Banjir Tahun 1978” yang dimuat di sebuah media Aceh tanggal 8 Mei 2020. Beliau yang kala itu berumur 11 tahun (kelas 5 SD) bersama keluarga mengungsi ke Mesjid Raya Baiturrahman. Penasaran, saya mencari tahu peristiwa yang merendam Banda Aceh tahun 1978.Penelusuran saya menemukan berita lawas yang dihimpun Majalah Tempo Januari 1979. Di luar dugaan, ternyata kejadian banjir kala itu cukup dahsyat. Diberitakan air bah mengelupas aspal jalan di Banda Aceh sepanjang 20 kilometer.Tanggul Sungai Aceh jebol hingga ratusan meter. Banjir memutus sebuah jembatan di Peuniti, sebuah kelurahan di Banda Aceh. Walikota Banda Aceh waktu itu, Drs. Jakfar Ahmad mencatat total kerugian yang ditaksir mencapai Rp300 juta. Peristiwa lebih dahsyat terjadi di Aceh Besar mencatat kerugian lebih dari Rp1,4 milyar, yang meliputi 6 ribu hektar sawah tergenang dengan separuh areal rusak parah. Sepanjang 100 km jalan provinsi dan kabupaten rusak.Rumah yang hanyut mencapai 25 unit berikut hewan ternak dalam jumlah besar. Sejumlah wilayah terisolasi imbas ambruknya jembatan hingga 14 unit.Kondisi ini ditengarai akibat hutan di pegunungan Aceh Besar di mana Sungai Aceh berhulu mengalami deforestasi. Curah hujan tinggi yang mengguyur Banda Aceh dua pekan menjelang pergantian tahun berdampak meluapnya Sungai Aceh sekaligus menggenangi Banda Aceh.Air berwarna kuning pekat seperti tampak dalam foto Bapak Zulkarnain Jalil merendam kota hingga puluhan sentimeter. Pada banjir 1978, Banda Aceh terendam akibat luapan Sungai Aceh. Namun tidak demikian dengan Sungai Daroy yang turut membelah Kota Banda Aceh.Dugaan terkait kondisi hutan yang telah rusak di hulu Gunung Seulawah menguat dibalik musibah ini. Sebuah sumber menyebutkan angka seluas 64 ribu hektar. Warga Indrapuri mengatakan lumpur kental berwarna kuning kemerahan yang mengendap selepas surut seperti tanah yang dijumpai di Seulawah.Selang 22 tahun kemudian, banjir besar kembali terjadi. Banjir terjadi di awal milenium, tepatnya tanggal 21-23 November 2000. Saya yang tinggal di Seutui Banda Aceh turut terendam air bah setinggi lutut orang dewasa oleh luapan Sungai Daroy.Mengutip berita lawas media Aceh, rumah penduduk dan bangunan lain yang tergenang mencapai ribuan unit. Warga mengungsi mencapai puluhan ribuan jiwa. Ibukota Aceh lumpuh karena hampir seluruh wilayah administratifnya tergenang air kecuali beberapa wilayah di Ulee Kareng.Kawasan Aceh Besar yang berdekatan dengan Banda Aceh ikut terdampak. Tercatat puluhan areal persawahan terendam. Banyak hewan ternak tenggelam. Penampang Sungai Aceh dipenuhi air bah, meluap hingga kopelma Darussalam.Kawasan terparah melanda Peuniti Banda Aceh. Curah hujan (CH) yang saya peroleh dari BMKG Blang Bintang Banda Aceh, mencatat angka 129, 141, 185 milimeter (mm) masing-masing untuk tanggal 21, 22, 23 November 2000.Sementara secara klimatologis (untuk mengamati keadaan normal), nilai CH rata-rata pada puncak musim hujan November yang saya olah dari data CH dalam rentang 1982-2018 adalah sebesar 250 mm. Ini berarti akumulasi CH selama 3 hari telah melebihi keadaan rata-rata (normal). Hujan ekstrem berdampak volume air yang turun dari langit sangat besar. Kapasitas sungai berpenampang kecil seperti Sungai Daroy jadi kelebihan muatan. Demikian juga saluran air/parit di pemukiman warga serta gorong-gorong ruas jalan Banda Aceh. Keadaan diperparah dengan sampah yang menyumbat sistem drainase tersebut.Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tanggal 07-08 Mei 2020, banjir besar kembali melanda Banda Aceh. Hujan deras berlangsung dua hari berturut-turut. Catatan CH oleh Muhajir, senior BMKG Indrapuri, hujan yang turun di Lueng Bata yaitu 152 mm, Ulee Kareng 152 mm, Meuraxa 107 mm dan Jaya Baru 125 mm. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir pada periode hujan April-Mei.Untuk CH 152 mm dengan luas Banda Aceh 61,36 km persegi, maka volume air yang telah dihasilkan sebanyak 9,3 milyar liter. Sangat masif!Banda Aceh dan Aceh secara umum mengalami dua kali puncak musim hujan. Musim hujan pertama jatuh pada bulan November-Desember. Dua banjir besar yaitu tahun 1978 dan 2000 terjadi pada periode ini. Sementara musim hujan kedua jatuh pada April-Mei seperti dialami pada April dan Mei tahun ini.Hujan periode April-Mei disebabkan muson Asia. Sirkulasi dari Asia Selatan membawa udara yang mengandung uap air. Ketika mencapai Khatulistiwa, udara menjadi jenuh dan hujan turun di seantero Aceh.Catatan kolonial bersumber dari Paul van’t Veer turut menyebutkan periode pertama perang Belanda di Aceh pada 26 Maret hingga 24 April 1873 disertai hujan lebat dan banjir besar.Kondisi ini pula yang membuat Kolonel E.C. van Daalen menarik ribuan pasukannya dari palagan Aceh dan pulang ke Batavia/Jakarta. Seorang jurnalis Belanda, Conrad Busken Huet menyindir keputusan militer tersebut lewat tulisan berjudul atau Kolonel Muson (hujan) pada koran yang terbit di Batavia.Kendati banjir Banda Aceh telah melegenda, pencegahan banjir di ibukota Provinsi Aceh saat ini perlu diimplementasikan. Tolok ukur kota yang baik tampak lewat tata kelola sistem saluran termasuk sungai dan drainase beserta ruang hijaunya. Dua hal ini mutlak untuk mewujudkan kota Banda Aceh tangguh iklim.Tanpa disertai sistem drainase yang baik, maka Banda Aceh dapat kembali terendam air hujan. Pengamatan saya, Sungai Aceh akan dipenuhi air. Sungai Daroy dan sub-DAS (Daerah Aliran Sungai) lain termasuk saluran irigasi meluap menimbulkan genangan di sejumlah bantaran.Jelang musim hujan, sejumlah sungai termasuk Sungai Aceh dan irigasi harus dinormalisasi. Sungai-sungai ini telah mengalami penyempitan penampang akibat alih fungsi lahan menjadi pertokoan, perkebunan/sawah dan perumahan.Aktivitas penebangan hutan di hulu serta penggalian batu dan tanah di perbukitan/pegunungan menyebabkan sejumlah sungai yang berhilir di Banda Aceh mendangkal akibat sedimentasi.Coba perhatikan bukit-bukit yang telah digali di Peukan Bada. Dari Lampisang Aceh Besar, perhatikan barisan bukit dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan yang telah digali. Jika diabaikan, maka banjir dan longsor lainnya di kemudian hanya tinggal menunggu waktu. Hutan di hulu juga perlu kembali direstorasi untuk mencegah air permukaan.Sistem drainase juga perlu ditata dengan baik dan ruang hijau sebagai daerah resapan air turut diperbanyak. Penanaman vegetasi pinggir jalan dan sungai seperti pohon trembesi dan bambu yang mampu mengikat tanah, menyimpan air dan menyerap karbon dalam jumlah besar guna memulihkan iklim kota yang telah berubah, juga perlu ditingkatkan.Minimnya vegetasi ini akan berimbas pada tingginya curah hujan. Daerah kota yang panas ibarat magnet, menarik awan hujan dan menempelnya di kota. Ini mengapa hujan turun berhari-hari di Banda Aceh karena awan hujan menggantung selama berhari-hari di atas kota.Tentu saja perilaku warga yang selalu peduli lingkungan dengan turut menjaga kebersihannya dari sampah turut menjadi indikator kota yang baik.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam
catatan klimatologi untuk banjir besar di banda aceh banjir besar melanda banda aceh tanggal mei lalu di tengah pandemik corona ribuan warga mengungsi dalam suasana ramadhan warga menjalani aktivitas sembari berpuasa di tenda poskoposko pengungsian yang dibangun pemerintah kotasejauh ingatan dan cermatan sepanjang hayat penulis tercatat sudah tiga kali dalam interval tahun banjir besar merendam ibukota provinsi aceh yaitu di tahun dan sejenak saya perhatikan foto lawas koleksi milik kolega saya bapak zulkarnain jalil berjudul banjir tahun yang dimuat di sebuah media aceh tanggal mei beliau yang kala itu berumur tahun kelas sd bersama keluarga mengungsi ke mesjid raya baiturrahman penasaran saya mencari tahu peristiwa yang merendam banda aceh tahun penelusuran saya menemukan berita lawas yang dihimpun majalah tempo januari di luar dugaan ternyata kejadian banjir kala itu cukup dahsyat diberitakan air bah mengelupas aspal jalan di banda aceh sepanjang kilometertanggul sungai aceh jebol hingga ratusan meter banjir memutus sebuah jembatan di peuniti sebuah kelurahan di banda aceh walikota banda aceh waktu itu drs jakfar ahmad mencatat total kerugian yang ditaksir mencapai rp juta peristiwa lebih dahsyat terjadi di aceh besar mencatat kerugian lebih dari rp milyar yang meliputi ribu hektar sawah tergenang dengan separuh areal rusak parah sepanjang km jalan provinsi dan kabupaten rusakrumah yang hanyut mencapai unit berikut hewan ternak dalam jumlah besar sejumlah wilayah terisolasi imbas ambruknya jembatan hingga unitkondisi ini ditengarai akibat hutan di pegunungan aceh besar di mana sungai aceh berhulu mengalami deforestasi curah hujan tinggi yang mengguyur banda aceh dua pekan menjelang pergantian tahun berdampak meluapnya sungai aceh sekaligus menggenangi banda acehair berwarna kuning pekat seperti tampak dalam foto bapak zulkarnain jalil merendam kota hingga puluhan sentimeter pada banjir banda aceh terendam akibat luapan sungai aceh namun tidak demikian dengan sungai daroy yang turut membelah kota banda acehdugaan terkait kondisi hutan yang telah rusak di hulu gunung seulawah menguat dibalik musibah ini sebuah sumber menyebutkan angka seluas ribu hektar warga indrapuri mengatakan lumpur kental berwarna kuning kemerahan yang mengendap selepas surut seperti tanah yang dijumpai di seulawahselang tahun kemudian banjir besar kembali terjadi banjir terjadi di awal milenium tepatnya tanggal november saya yang tinggal di seutui banda aceh turut terendam air bah setinggi lutut orang dewasa oleh luapan sungai daroymengutip berita lawas media aceh rumah penduduk dan bangunan lain yang tergenang mencapai ribuan unit warga mengungsi mencapai puluhan ribuan jiwa ibukota aceh lumpuh karena hampir seluruh wilayah administratifnya tergenang air kecuali beberapa wilayah di ulee karengkawasan aceh besar yang berdekatan dengan banda aceh ikut terdampak tercatat puluhan areal persawahan terendam banyak hewan ternak tenggelam penampang sungai aceh dipenuhi air bah meluap hingga kopelma darussalamkawasan terparah melanda peuniti banda aceh curah hujan ch yang saya peroleh dari bmkg blang bintang banda aceh mencatat angka milimeter mm masingmasing untuk tanggal november sementara secara klimatologis untuk mengamati keadaan normal nilai ch ratarata pada puncak musim hujan november yang saya olah dari data ch dalam rentang adalah sebesar mm ini berarti akumulasi ch selama hari telah melebihi keadaan ratarata normal hujan ekstrem berdampak volume air yang turun dari langit sangat besar kapasitas sungai berpenampang kecil seperti sungai daroy jadi kelebihan muatan demikian juga saluran airparit di pemukiman warga serta goronggorong ruas jalan banda aceh keadaan diperparah dengan sampah yang menyumbat sistem drainase tersebutdua puluh tahun kemudian tepatnya tanggal mei banjir besar kembali melanda banda aceh hujan deras berlangsung dua hari berturutturut catatan ch oleh muhajir senior bmkg indrapuri hujan yang turun di lueng bata yaitu mm ulee kareng mm meuraxa mm dan jaya baru mm angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam tahun terakhir pada periode hujan aprilmeiuntuk ch mm dengan luas banda aceh km persegi maka volume air yang telah dihasilkan sebanyak milyar liter sangat masifbanda aceh dan aceh secara umum mengalami dua kali puncak musim hujan musim hujan pertama jatuh pada bulan novemberdesember dua banjir besar yaitu tahun dan terjadi pada periode ini sementara musim hujan kedua jatuh pada aprilmei seperti dialami pada april dan mei tahun inihujan periode aprilmei disebabkan muson asia sirkulasi dari asia selatan membawa udara yang mengandung uap air ketika mencapai khatulistiwa udara menjadi jenuh dan hujan turun di seantero acehcatatan kolonial bersumber dari paul vant veer turut menyebutkan periode pertama perang belanda di aceh pada maret hingga april disertai hujan lebat dan banjir besarkondisi ini pula yang membuat kolonel ec van daalen menarik ribuan pasukannya dari palagan aceh dan pulang ke bataviajakarta seorang jurnalis belanda conrad busken huet menyindir keputusan militer tersebut lewat tulisan berjudul atau kolonel muson hujan pada koran yang terbit di bataviakendati banjir banda aceh telah melegenda pencegahan banjir di ibukota provinsi aceh saat ini perlu diimplementasikan tolok ukur kota yang baik tampak lewat tata kelola sistem saluran termasuk sungai dan drainase beserta ruang hijaunya dua hal ini mutlak untuk mewujudkan kota banda aceh tangguh iklimtanpa disertai sistem drainase yang baik maka banda aceh dapat kembali terendam air hujan pengamatan saya sungai aceh akan dipenuhi air sungai daroy dan subdas daerah aliran sungai lain termasuk saluran irigasi meluap menimbulkan genangan di sejumlah bantaranjelang musim hujan sejumlah sungai termasuk sungai aceh dan irigasi harus dinormalisasi sungaisungai ini telah mengalami penyempitan penampang akibat alih fungsi lahan menjadi pertokoan perkebunansawah dan perumahanaktivitas penebangan hutan di hulu serta penggalian batu dan tanah di perbukitanpegunungan menyebabkan sejumlah sungai yang berhilir di banda aceh mendangkal akibat sedimentasicoba perhatikan bukitbukit yang telah digali di peukan bada dari lampisang aceh besar perhatikan barisan bukit dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang telah digali jika diabaikan maka banjir dan longsor lainnya di kemudian hanya tinggal menunggu waktu hutan di hulu juga perlu kembali direstorasi untuk mencegah air permukaansistem drainase juga perlu ditata dengan baik dan ruang hijau sebagai daerah resapan air turut diperbanyak penanaman vegetasi pinggir jalan dan sungai seperti pohon trembesi dan bambu yang mampu mengikat tanah menyimpan air dan menyerap karbon dalam jumlah besar guna memulihkan iklim kota yang telah berubah juga perlu ditingkatkanminimnya vegetasi ini akan berimbas pada tingginya curah hujan daerah kota yang panas ibarat magnet menarik awan hujan dan menempelnya di kota ini mengapa hujan turun berharihari di banda aceh karena awan hujan menggantung selama berharihari di atas kotatentu saja perilaku warga yang selalu peduli lingkungan dengan turut menjaga kebersihannya dari sampah turut menjadi indikator kota yang baik
Cerita Perjuangan Warga Gerduren Agar Berdaulat Atas Hutan. Hampir di setiap desa, memiliki cerita mistis, tak terkecuali Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Banyumas, Jawa Tengah. Dongeng itu ternyata menjadi salah satu upaya untuk membentengi kelestarian lingkunganBegitu lingkungan berubah misalnya dengan pembukaan hutan, cerita mistis yang ada juga hilang. Lingkungan yang berubah akibat penebangan, salah satunya berdampak pada menurunnya volume air sungaiMuncul kesadaran pemuda dan warga untuk berorganisasi memperjuangkan hak-hak kelola hutanKini, Desa Gerduren telah mengajukan opsi izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) kepada KLHK, sehingga nantinya warga bisa berdaulat atas hutan di desa setempat.
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas pelestarian habitat
cerita perjuangan warga gerduren agar berdaulat atas hutan hampir di setiap desa memiliki cerita mistis tak terkecuali desa gerduren kecamatan purwojati banyumas jawa tengah dongeng itu ternyata menjadi salah satu upaya untuk membentengi kelestarian lingkunganbegitu lingkungan berubah misalnya dengan pembukaan hutan cerita mistis yang ada juga hilang lingkungan yang berubah akibat penebangan salah satunya berdampak pada menurunnya volume air sungaimuncul kesadaran pemuda dan warga untuk berorganisasi memperjuangkan hakhak kelola hutankini desa gerduren telah mengajukan opsi izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial iphps kepada klhk sehingga nantinya warga bisa berdaulat atas hutan di desa setempat
Omnibus Law dan Ancaman bagi Hutan dan Sumberdaya Alam Papua. Pemerintah dan DPR RI sedang giat mendorong RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk segera dibahas dan disahkan. RUU Ciptaker ini sebenarnya bagian janji reformasi birokrasi Presiden Joko Widodo saat terpilih untuk kedua kalinya. Saat itu, Presiden mengeluhkan banyaknya peraturan investasi yang prosesnya berbelit-belit, – dan menginginkan adanya penyederhanaan hukum di bidang ekonomi, melalui .Jika UU Ciptaker kelak disetujui dan disetujui, maka ini bakal merubah banyak substansi dari 79 Undang-Undang yang telah ada.Di sektor perlindungan lingkungan hidup misalnya, bakal menghapus pasal-pasal kunci yang mengatur perlindungan lingkungan, menghapus izin lingkungan dan kriteria amdal, mempermudah proses berbagai perizinan, serta menghilangkan keterlibatan pemerintah melakukan pengawasan dam penjatuhan sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan.Seluruh proses pun dikendalikan Pemerintah Pusat, yang kedepannya menjadi pemain inti dalam menentukan proses investasi.Di sisi lain, akan menghilangkan partisipatif masyarakat yang terlibat memutuskan pelaksanaan sebuah proyek, menghilangkan kewajiban usaha dalam pemenuhan standar lingkungan, dan memberikan keringanan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan yang sebelumnya sanksinya berupa pidana menjadi sanksi administratif.Ia juga akan mengurangi hak atas informasi, menghapus kewenangan PTUN membatalkan perizinan, menghapus sanksi pembekuan dan pencabutan izin, menghapus prinsip tanggungjawab mutlak () kepada pelaku pencemaran, serta menghilangkan pasal yang melindungi kearifan lokal masyarakat adat.Untuk sektor perkebunan, ia akan merubah pengaturan ulang penetapan batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan usaha perkebunan, menghapus syarat-syarat pertimbangan penetapan luas perkebunan, menghapus larangan pemindahan hak atas tanah usaha perkebunan, menghapus batasan jangka waktu kewajiban pengusahaan hak atas tanah sejak diperoleh, dan mempermudah peralihan perusahaan ke modal asing.Undang-Undang ini juga bakal menghapus kewajiban pelaku usaha memfasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20 persen, menghapus kewajiban pengusaha untuk melakukan pengelolaan amdal, analisis resiko dan pemantauan lingkungan.Semangat serupa ditemui didalam Pasal yang merubah UU Kehutanan, memfasilitasi pemanfaatan hutan lindung dalam perizinan usaha, mempermudah perolehan izin di kawasan hutan lindung, dan menghapus kontribusi atas usaha yang diperoleh (dana reboisasai, dana jaminan kinerja). juga akan menghidupkan kembali aturan penguasaan HGU selama 90 tahun. Padahal sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan penguasaan HGU selama 90 tahun karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana pengaruh RUU Cipta Kerja hasil atau bagi masyarakat adat dan sumberdaya alam, khususnya yang di Papua?Yayasan Pusaka Bentala Rakyat telah melakukan inventarisir dampak yang bakal muncul dari disahkannya RUU Ciptaker. Fokus analisis diarahkan pada perubahan aturan yang ada dalam UU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perkebunan, UU Kehutanan, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah.Tanpa adanya pun, sebenarnya aset alam Papua telah mulai dijarah secara diam-diam lewat pembagian berbagai bentuk penguasaan konsesi. Deregulasi hukum melalui tidak lain hanya akan semakin mempermudah cara-cara penguasaan hak-hak masyarakat adat melalui mekanisme hukum.Untuk saat ini, hanya Pulau Papua yang masih memiliki hutan alam dengan luasan terbesar jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Keteguhan masyarakat adat di Papua memegang nilai-nilai kearifan lokal telah menjaga keberadaan hutan dan advokasi perlindungan hak-hak masyarakat adat pun menjadi benteng dari usaha kapital yang ingin menguasai sumberdaya alam yang melimpah.Yayasan Pusaka menemukan bahwa telah terjadi pengalihan 1.389.956 hektar hutan alam milik masyarakat adat, yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan besar sawit.Mudahnya peralihan ini didukung regulasi yang tidak melindungi hak-hak masyarakat adat dan keterlibatan banyak pihak.Lihat saja Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nomor 2/1999 yang memperbolehkan sebuah perusahaan mendapat Izin Usaha hingga mencapai 40.000 hektar untuk wilayah Papua. Angka ini lebih luas dua kali dari provinsi lain yang dibatasi 20.000 hektar.Lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan hukum menyebabkan beberapa group perusahaan dapat menguasai luasan lahan melebihi batas maksimal 100.000 hektar perolehan tanah yang diatur dalam permen ATR 2/1999.Sebagai contoh PT Menara Group memiliki hak penguasaan lahan 270.095 hektar di Kabupaten Boven Digoel, PT Korindo Group memiliki luas lahan 148.637 hektar di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, ANJ Group memiliki lahan hampir mencapai 82.468 hektar di Kabupaten Sorong Selatan diluar kepemilikan lahan lain yang berada di sumatera. Hampir di semua areal konsesi tersebut, terjadi sengketa dengan masyarakat adat.Beberapa perusahaan perkebunan diduga beroperasional tanpa adanya AMDAL, PT Bintuni Agro Prima Perkasa di Kabupaten Tambrauw, diduga melakukan aktivitas tanpa melengkapi analisa dampak lingkungan.Konsekuensi pidana lingkungan hidup yang telah diatur dalam UU No 32 /2009 sebenarnya bisa diterapkan kepada usaha yang tidak dilengkapi perizinan lingkungan. Namun ke depan dengan adanya dengan mudah dapat diduga bahwa para pelaku usaha akan semakin tenang, dengan adanya kemudahan proses perizinan, dan sanksi pidana yang diringankan menjadi hanya sanksi administratif. Praktik hukum yang terlalu berpihak kepada investasi kapital ini, – serta mengabaikan hak masyarakat adat, pada akhirnya akan memberi ancaman bagi keberadaan hutan alam dan sumber daya alam lain di Papua. Penghisapan kekayaan alam dan penyingkiran hak hidup masyarakat, akan meningkatkan eskalasi konflik.Melalui secara nyata pemerintah tengah memperparah bencana ekologis bagi kehidupan ke depan. Maraknya investasi justru tidak sebanding lurus dengan perbaikan ekonomi rakyat papua. Walaupun Papua telah memiliki UU Otonomi Khusus (UU Otsus), namun kehadiran berbagai UU sektoral dan kedepannya bakal melumpuhkan penerapan UU Otsus.Lantas bagaimana menyikapi hal ini? Salah satu cara terbaik adalah menolaknya. Ada baiknya Presiden Joko Widodo segera menarik RUU Cipta Kerja, dan kembali mendengar suara rakyat. Presiden harus bertindak untuk memperkuat upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat yang selama ini selalu menjadi ekspolitasi pembangunan. *
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
omnibus law dan ancaman bagi hutan dan sumberdaya alam papua pemerintah dan dpr ri sedang giat mendorong ruu cipta kerja ruu ciptaker untuk segera dibahas dan disahkan ruu ciptaker ini sebenarnya bagian janji reformasi birokrasi presiden joko widodo saat terpilih untuk kedua kalinya saat itu presiden mengeluhkan banyaknya peraturan investasi yang prosesnya berbelitbelit dan menginginkan adanya penyederhanaan hukum di bidang ekonomi melalui jika uu ciptaker kelak disetujui dan disetujui maka ini bakal merubah banyak substansi dari undangundang yang telah adadi sektor perlindungan lingkungan hidup misalnya bakal menghapus pasalpasal kunci yang mengatur perlindungan lingkungan menghapus izin lingkungan dan kriteria amdal mempermudah proses berbagai perizinan serta menghilangkan keterlibatan pemerintah melakukan pengawasan dam penjatuhan sanksi bagi pelaku kerusakan lingkunganseluruh proses pun dikendalikan pemerintah pusat yang kedepannya menjadi pemain inti dalam menentukan proses investasidi sisi lain akan menghilangkan partisipatif masyarakat yang terlibat memutuskan pelaksanaan sebuah proyek menghilangkan kewajiban usaha dalam pemenuhan standar lingkungan dan memberikan keringanan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan yang sebelumnya sanksinya berupa pidana menjadi sanksi administratifia juga akan mengurangi hak atas informasi menghapus kewenangan ptun membatalkan perizinan menghapus sanksi pembekuan dan pencabutan izin menghapus prinsip tanggungjawab mutlak kepada pelaku pencemaran serta menghilangkan pasal yang melindungi kearifan lokal masyarakat adatuntuk sektor perkebunan ia akan merubah pengaturan ulang penetapan batasan luas maksimum dan minimum penggunaan lahan usaha perkebunan menghapus syaratsyarat pertimbangan penetapan luas perkebunan menghapus larangan pemindahan hak atas tanah usaha perkebunan menghapus batasan jangka waktu kewajiban pengusahaan hak atas tanah sejak diperoleh dan mempermudah peralihan perusahaan ke modal asingundangundang ini juga bakal menghapus kewajiban pelaku usaha memfasilitasi perkebunan masyarakat minimal persen menghapus kewajiban pengusaha untuk melakukan pengelolaan amdal analisis resiko dan pemantauan lingkungansemangat serupa ditemui didalam pasal yang merubah uu kehutanan memfasilitasi pemanfaatan hutan lindung dalam perizinan usaha mempermudah perolehan izin di kawasan hutan lindung dan menghapus kontribusi atas usaha yang diperoleh dana reboisasai dana jaminan kinerja juga akan menghidupkan kembali aturan penguasaan hgu selama tahun padahal sebelumnya mahkamah konstitusi telah membatalkan penguasaan hgu selama tahun karena bertentangan dengan undangundang dasar lalu bagaimana pengaruh ruu cipta kerja hasil atau bagi masyarakat adat dan sumberdaya alam khususnya yang di papuayayasan pusaka bentala rakyat telah melakukan inventarisir dampak yang bakal muncul dari disahkannya ruu ciptaker fokus analisis diarahkan pada perubahan aturan yang ada dalam uu perlindungan pengelolaan lingkungan hidup uu perkebunan uu kehutanan serta aturanaturan yang berkaitan dengan penguasaan tanahtanpa adanya pun sebenarnya aset alam papua telah mulai dijarah secara diamdiam lewat pembagian berbagai bentuk penguasaan konsesi deregulasi hukum melalui tidak lain hanya akan semakin mempermudah caracara penguasaan hakhak masyarakat adat melalui mekanisme hukumuntuk saat ini hanya pulau papua yang masih memiliki hutan alam dengan luasan terbesar jika dibandingkan dengan pulaupulau lain di indonesia keteguhan masyarakat adat di papua memegang nilainilai kearifan lokal telah menjaga keberadaan hutan dan advokasi perlindungan hakhak masyarakat adat pun menjadi benteng dari usaha kapital yang ingin menguasai sumberdaya alam yang melimpahyayasan pusaka menemukan bahwa telah terjadi pengalihan hektar hutan alam milik masyarakat adat yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan besar sawitmudahnya peralihan ini didukung regulasi yang tidak melindungi hakhak masyarakat adat dan keterlibatan banyak pihaklihat saja peraturan menteri agrariakepala badan pertanahan nasional bpn nomor yang memperbolehkan sebuah perusahaan mendapat izin usaha hingga mencapai hektar untuk wilayah papua angka ini lebih luas dua kali dari provinsi lain yang dibatasi hektarlemahnya pengawasan dan penegakkan aturan hukum menyebabkan beberapa group perusahaan dapat menguasai luasan lahan melebihi batas maksimal hektar perolehan tanah yang diatur dalam permen atr sebagai contoh pt menara group memiliki hak penguasaan lahan hektar di kabupaten boven digoel pt korindo group memiliki luas lahan hektar di kabupaten merauke dan boven digoel anj group memiliki lahan hampir mencapai hektar di kabupaten sorong selatan diluar kepemilikan lahan lain yang berada di sumatera hampir di semua areal konsesi tersebut terjadi sengketa dengan masyarakat adatbeberapa perusahaan perkebunan diduga beroperasional tanpa adanya amdal pt bintuni agro prima perkasa di kabupaten tambrauw diduga melakukan aktivitas tanpa melengkapi analisa dampak lingkungankonsekuensi pidana lingkungan hidup yang telah diatur dalam uu no sebenarnya bisa diterapkan kepada usaha yang tidak dilengkapi perizinan lingkungan namun ke depan dengan adanya dengan mudah dapat diduga bahwa para pelaku usaha akan semakin tenang dengan adanya kemudahan proses perizinan dan sanksi pidana yang diringankan menjadi hanya sanksi administratif praktik hukum yang terlalu berpihak kepada investasi kapital ini serta mengabaikan hak masyarakat adat pada akhirnya akan memberi ancaman bagi keberadaan hutan alam dan sumber daya alam lain di papua penghisapan kekayaan alam dan penyingkiran hak hidup masyarakat akan meningkatkan eskalasi konflikmelalui secara nyata pemerintah tengah memperparah bencana ekologis bagi kehidupan ke depan maraknya investasi justru tidak sebanding lurus dengan perbaikan ekonomi rakyat papua walaupun papua telah memiliki uu otonomi khusus uu otsus namun kehadiran berbagai uu sektoral dan kedepannya bakal melumpuhkan penerapan uu otsuslantas bagaimana menyikapi hal ini salah satu cara terbaik adalah menolaknya ada baiknya presiden joko widodo segera menarik ruu cipta kerja dan kembali mendengar suara rakyat presiden harus bertindak untuk memperkuat upaya perlindungan hakhak masyarakat adat yang selama ini selalu menjadi ekspolitasi pembangunan
Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum Kena Hukum Rp16,26 Miliar. Pengadilan mengabulkan gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citarum. Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTI) bersalah dan hukuman PN Jakarta Utara buat PT How Are You Indonesia (HAYI). Perusahaan tekstil ini terbukti mencemari lingkungan hidup DAS Citarum dan dihukum membayar gantu rugi materiil sebesar Rp16,263 miliar.Pelaku pencemaran lingkungan hidup di DAS Citarum harus dihukum seberat-beratnya. Terlebih, saat ini pemerintah mengupayakan restorasi DAS Citarum. Aksi perusahaan ini, berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah luas dalam waktu lama. Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tak akan berhenti mengejar dan menyeret pelaku pencemar lingkungan hidup ke pengadilan baik melalui perdata dan atau pidana. Kini, lebih 780 kasus lingkungan hidup dan kehutanan sudah mereka proses ke pengadilan. Berdasarkan Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum Ciliwung, luas seluruh DAS Citarum mencapai 721.945,66 hektar. DAS ini menjadi penting, karena menjadi sumber 80% kebutuhan air minum penduduk Jakarta. Citarum juga menjadi penyedia air bagi 420.000 hektar persawahan, yang membuat lahan irigasi di Cianjur dan Karawang menjadi lumbung pangan warga Jawa Barat sejak dahulu.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
dua perusahaan cemari das citarum kena hukum rp miliar pengadilan mengabulkan gugatan perdata kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan di daerah aliran sungai citarum pengadilan negeri bale bandung memutus pt kamarga kurnia textile industri kkti bersalah dan hukuman pn jakarta utara buat pt how are you indonesia hayi perusahaan tekstil ini terbukti mencemari lingkungan hidup das citarum dan dihukum membayar gantu rugi materiil sebesar rp miliarpelaku pencemaran lingkungan hidup di das citarum harus dihukum seberatberatnya terlebih saat ini pemerintah mengupayakan restorasi das citarum aksi perusahaan ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat ekonomi kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah luas dalam waktu lama rasio ridho sani direktur jenderal penegakan hukum mengatakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tak akan berhenti mengejar dan menyeret pelaku pencemar lingkungan hidup ke pengadilan baik melalui perdata dan atau pidana kini lebih kasus lingkungan hidup dan kehutanan sudah mereka proses ke pengadilan berdasarkan balai pengelolaan das dan hutan lindung bpdashl citarum ciliwung luas seluruh das citarum mencapai hektar das ini menjadi penting karena menjadi sumber kebutuhan air minum penduduk jakarta citarum juga menjadi penyedia air bagi hektar persawahan yang membuat lahan irigasi di cianjur dan karawang menjadi lumbung pangan warga jawa barat sejak dahulu
Banjir di Siberut, Kajian Karakteristik Daerah Aliran Sungai Harus Dilakukan [Bagian 1]. Banjir besar melanda Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Kamis [30/4/2020] hingga Minggu [03/5/2020] lalu.Banjir ini termasuk yang terparah sejak 1986. Sebanyak 1.796 rumah terendam hingga 2,5 meter, dua rumah hanyut, dan ratusan keluarga mengungsi.Berdasarkan data Pusdalops Mentawai, 12 desa di lima kecamatan terdampak langsung bencana ini. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pun menetapkan status tanggap darurat bencana selama 10 hari.Dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah [RTRW] Mentawai, daerah-daerah banjir sudah dikategorikan berisiko sedang dan tinggi. Jika dilihat geofisik Siberut, daerah ini memiliki hutan dan sungai dengan topografi wilayah ke arah pinggir pantai lebih rendah.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam
banjir di siberut kajian karakteristik daerah aliran sungai harus dilakukan bagian banjir besar melanda pulau siberut kabupaten kepulauan mentawai sumatera barat kamis hingga minggu lalubanjir ini termasuk yang terparah sejak sebanyak rumah terendam hingga meter dua rumah hanyut dan ratusan keluarga mengungsiberdasarkan data pusdalops mentawai desa di lima kecamatan terdampak langsung bencana ini pemerintah kabupaten kepulauan mentawai pun menetapkan status tanggap darurat bencana selama haridalam rancangan tata ruang wilayah rtrw mentawai daerahdaerah banjir sudah dikategorikan berisiko sedang dan tinggi jika dilihat geofisik siberut daerah ini memiliki hutan dan sungai dengan topografi wilayah ke arah pinggir pantai lebih rendah
Refleksi Hari Hutan se-Dunia: Seberapa Penting Hutan buat Masyarakat Global?. .Di tengah wabah Corona yang menghebohkan dunia, barangkali luput dari ingatan kita bahwa 21 Maret ialah Hari Hutan se-Dunia. Hal itu ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan resolusi A/RES/ 67/200 yang diterbitkan pada tahun 2012.Jika dirunut sejarahnya, inisiatif telah muncul jauh lebih lama. Pada bulan November 1971, Negara-negara anggota pada sesi ke-16 memberikan suara untuk menetapkan “Hari Kehutanan Dunia” pada tanggal 21 Maret setiap tahun. Namun setelah itu tidak ada perkembangan dan tiada pertemuan tingkat tinggi yang mengkonkretkan hal itu.Katalis untuk Hari Hutan se-Dunia kemudian muncul lagi dalam percakapan sejumlah ilmuwan di Oxford, Inggris, pada bulan Februari 2007. Para ilmuwan yang merasa dunia kian meremehkan pentingnya hutan dalam mengurangi emisi karbon, serta melihat perlunya penelitian kehutanan terbaru dan pemikiran untuk menginformasikan pembuat kebijakan global.Pada acara Hari Hutan Dunia I di Bali, Indonesia, pada tahun 2007, para peserta menginformasikan dimasukkannya hutan dalam . Tahun berikutnya, hampir 1000 peserta berkumpul pada Hari Hutan Dunia 2 di Poznań, Polandia, untuk mengisyaratkan urgensi memasukkan hutan dalam rezim perlindungan iklim global dan mengklarifikasi pentingnya mengelola hutan untuk mata pencaharian dan keanekaragaman hayati, serta penyimpanan karbon. Di Kopenhagen pada Desember 2009, Hari Hutan Dunia III mencapai janji penuhnya. Lebih dari 1.500 pemangku kepentingan hadir, termasuk 34 donor, perwakilan pemerintah, 88 jurnalis, 500 perwakilan NGO, pemimpin adat, 188 perwakilan sektor swasta dan ratusan ilmuwan dan pakar kehutanan. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa desain dan implementasi mitigasi iklim terkait hutan dan langkah-langkah adaptasi yang dipertimbangkan dalam Perjanjian Perubahan Iklim akan efektif, efisien dan adil.Sebagaimana diketahui, hutan dan sumber daya alam termasuk dalam ekosistem yang rapuh. Kunci untuk mengatasi kerapuhan itu ada pada pengelolaannya yang berkelanjutan. Sehingga bisa meredam dampak perubahan iklim dan berkontribusi pada kemakmuran serja kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.Hutan menutupi sepertiga dari massa daratan Bumi, melakukan fungsi vital di seluruh dunia. Sekitar 1,6 miliar orang – termasuk lebih dari 2.000 budaya asli – bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka, obat-obatan, bahan bakar, makanan dan tempat tinggal. Hutan adalah ekosistem yang paling beragam secara biologis di darat, rumah bagi lebih dari 80% spesies hewan, tumbuhan, dan serangga darat.Di dalam negeri, sekitar 60 juta juta penduduk Indonesia hidup dan bergantung dari sumber daya hutan (KLHK: 2017). Hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan pertanian. Hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir dan longsor. Hutan pun erat dengan beragam budaya Indonesia. Tanpa hutan, Indonesia tidak akan sekaya dan seberagam yang kita kenal saat ini (HII: 2019).Namun terlepas dari semua manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan kesehatan yang tak ternilai ini, deforestasi global terus berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kini (dan telah berlangsung sejak 30 tahun lalu) hutan Indoneisa terancam. Indonesia pernah mencatat angka deforestasi tertinggi, yakni mencapai 3,51 juta ha/tahun pada 1996-2000. Luas tersebut terdiri atas 2,83 juta ha lahan kawasan hutan dan 0,68 ha non-kawasan hutan. Terjadi kebakaran hutan yang hebat menjadi pemicu tingginya deforestasi di tanah air (Katadata: 2019).Menurut penelitian Universitas Harvard dan Columbia, terdapat 100.300 kasus kematian dini akibat krisis kebakaran yang menghancurkan hutan Indonesia tahun 2015. 91.600 korban diantaranya merupakan penduduk Indonesia, selebihnya dari negara tetangga.Dengan hujan tropis ketiga terluas dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia harusnya ada satu momen khusus dalam setahun di negeri ini di mana semua mata, pikiran, dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua ―begitu yang diinginkan oleh jutaan orang yang menanda-tangani petisi tetapkan hari hutan Indonesia.Jangan sampai kita hanya peduli terhadap kondisi hutan ketika penebangan liar telah banyak terjadi dan menimbulkan banjir dan longor. Jangan sampai kita hanya peduli terhadap kondisi hutan ketika ketika kabut asap akibat pembakaran yang melanggar hukum terjadi dan menimbulkan penyakit serta kematian terhadap banyak jiwa. Jangan sampai kita hanya peduli terhadap kondisi hutan ketika satu-per-satu spesies punah, ekosistem rusak, iklim berubah, dan tak bisa dikendalikan lagi.Edward Osborne Wilson, professor sosiobiologi Universitas Harvard yang sangat aktif di dunia internasional untuk pelestarian keanekaragaman hayati menyebutkan “menghancurkan hutan hujan untuk keuntungan ekonomi seperti membakar lukisan Renaissance untuk memasak makanan”. Maksudnya, dengan membakar lukisan Renaissance, kita akan kehilangan sepotong sejarah, dan itu tidak akan pernah kembali. Deforestasi hutan hujan berdampak buruk bagi ekosistem dan ini seperti kehilangan bagian utama dari sejarah yang tidak akan pernah tumbuh kembali. Menjaga hutan seperti menjaga kehidupan. Sebelum bencana datang kembali, sebelum emisi karbon tak terbendung lagi, sebelum kenaikan global dibawah 2°C, baiknya kita tingkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Dengan ditetapkannya Hari Hutan Indonesia setidaknya menjadi salah satu jalan untuk itu.Suara dari dalam negeri cukup tinggi. Sebagaimana dilansir dari laman Change.org, per 21 Maret 2020, terkumpul 1,45 juta tanda tangan petisi yang meminta agar pemerintah mengambil tindakan menetapkan Hari Hutan Indonesia. Ini adalah salah satu dari petisi terbanyak sepanjang sejarah tuntutan online Indonesia. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan Hari Hutan Indonesia telah terkumpul melampaui jumlah semua petisi online dalam tujuh tuntutan (1,1 juta tanda-tangan) yang dimenangkan di tahun 2018.Jikalau tidak menetapkan hari khusus, mungkin kita bisa membuat pekan hutan nasional seperti di Kanada ―negara ini memiliki persentasi wilayah hutan yang hampir sama dengan Indonesia― pada minggu terakhir di bulan September. Pekan Hutan Nasional (termasuk hari Rabunya, yang dikenal sebagai Hari Pohon Nasional) adalah minggu tematik di Kanada, yang diadakan setiap tahun elama minggu penuh terakhir bulan September.Ada rangkaian kegiatan yang terprogram atau sekumpulan kegiatan di hari-hari penting mengenai pelestarian sumber daya hutan yang terangkum pada Pekan Hutan Nasional Kanada. Seperti Hari Menanam Pohon (warga didorong untuk merawat pohon yang baru ditanam atau diabaikan, serta mempelajari spesiesnya), Hari Pencegahan Kebakaran Hutan (belajar tentang pencegahan kebakaran hutan), mengeksplorasi dan mengenal hutan terdekat, dan belajar tentang organisasi pengelolaan hutan berkelanjutan.Jika memungkinkan untuk membuat lebih dari sekedar hari peringatan, Hari Bakti Rimbawan, Hari Nasional Menanam Pohon, Hari Cinta Puspa dan Satwa dapat dirangkai sebagai Pekan Hutan Nasional. Dengan menetapkannya dalam sebuah agenda besar, diharapkan dapat menarik kepedulian yang juga besar dan bisa menerapkan sebuah program masal yang berarti bagi Hutan Indonesia. *
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
kampanye publik pelestarian habitat
refleksi hari hutan sedunia seberapa penting hutan buat masyarakat global di tengah wabah corona yang menghebohkan dunia barangkali luput dari ingatan kita bahwa maret ialah hari hutan sedunia hal itu ditetapkan oleh majelis umum persatuan bangsabangsa pbb berdasarkan resolusi ares yang diterbitkan pada tahun jika dirunut sejarahnya inisiatif telah muncul jauh lebih lama pada bulan november negaranegara anggota pada sesi ke memberikan suara untuk menetapkan hari kehutanan dunia pada tanggal maret setiap tahun namun setelah itu tidak ada perkembangan dan tiada pertemuan tingkat tinggi yang mengkonkretkan hal itukatalis untuk hari hutan sedunia kemudian muncul lagi dalam percakapan sejumlah ilmuwan di oxford inggris pada bulan februari para ilmuwan yang merasa dunia kian meremehkan pentingnya hutan dalam mengurangi emisi karbon serta melihat perlunya penelitian kehutanan terbaru dan pemikiran untuk menginformasikan pembuat kebijakan globalpada acara hari hutan dunia i di bali indonesia pada tahun para peserta menginformasikan dimasukkannya hutan dalam tahun berikutnya hampir peserta berkumpul pada hari hutan dunia di pozna polandia untuk mengisyaratkan urgensi memasukkan hutan dalam rezim perlindungan iklim global dan mengklarifikasi pentingnya mengelola hutan untuk mata pencaharian dan keanekaragaman hayati serta penyimpanan karbon di kopenhagen pada desember hari hutan dunia iii mencapai janji penuhnya lebih dari pemangku kepentingan hadir termasuk donor perwakilan pemerintah jurnalis perwakilan ngo pemimpin adat perwakilan sektor swasta dan ratusan ilmuwan dan pakar kehutanan tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa desain dan implementasi mitigasi iklim terkait hutan dan langkahlangkah adaptasi yang dipertimbangkan dalam perjanjian perubahan iklim akan efektif efisien dan adilsebagaimana diketahui hutan dan sumber daya alam termasuk dalam ekosistem yang rapuh kunci untuk mengatasi kerapuhan itu ada pada pengelolaannya yang berkelanjutan sehingga bisa meredam dampak perubahan iklim dan berkontribusi pada kemakmuran serja kesejahteraan generasi sekarang dan masa depanhutan menutupi sepertiga dari massa daratan bumi melakukan fungsi vital di seluruh dunia sekitar miliar orang termasuk lebih dari budaya asli bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka obatobatan bahan bakar makanan dan tempat tinggal hutan adalah ekosistem yang paling beragam secara biologis di darat rumah bagi lebih dari spesies hewan tumbuhan dan serangga daratdi dalam negeri sekitar juta juta penduduk indonesia hidup dan bergantung dari sumber daya hutan klhk hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan pertanian hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir dan longsor hutan pun erat dengan beragam budaya indonesia tanpa hutan indonesia tidak akan sekaya dan seberagam yang kita kenal saat ini hii namun terlepas dari semua manfaat ekologis ekonomi sosial dan kesehatan yang tak ternilai ini deforestasi global terus berlanjut pada tingkat yang mengkhawatirkan kini dan telah berlangsung sejak tahun lalu hutan indoneisa terancam indonesia pernah mencatat angka deforestasi tertinggi yakni mencapai juta hatahun pada luas tersebut terdiri atas juta ha lahan kawasan hutan dan ha nonkawasan hutan terjadi kebakaran hutan yang hebat menjadi pemicu tingginya deforestasi di tanah air katadata menurut penelitian universitas harvard dan columbia terdapat kasus kematian dini akibat krisis kebakaran yang menghancurkan hutan indonesia tahun korban diantaranya merupakan penduduk indonesia selebihnya dari negara tetanggadengan hujan tropis ketiga terluas dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia harusnya ada satu momen khusus dalam setahun di negeri ini di mana semua mata pikiran dan usaha masyarakat indonesia ditujukan untuk menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua begitu yang diinginkan oleh jutaan orang yang menandatangani petisi tetapkan hari hutan indonesiajangan sampai kita hanya peduli terhadap kondisi hutan ketika penebangan liar telah banyak terjadi dan menimbulkan banjir dan longor jangan sampai kita hanya peduli terhadap kondisi hutan ketika ketika kabut asap akibat pembakaran yang melanggar hukum terjadi dan menimbulkan penyakit serta kematian terhadap banyak jiwa jangan sampai kita hanya peduli terhadap kondisi hutan ketika satupersatu spesies punah ekosistem rusak iklim berubah dan tak bisa dikendalikan lagiedward osborne wilson professor sosiobiologi universitas harvard yang sangat aktif di dunia internasional untuk pelestarian keanekaragaman hayati menyebutkan menghancurkan hutan hujan untuk keuntungan ekonomi seperti membakar lukisan renaissance untuk memasak makanan maksudnya dengan membakar lukisan renaissance kita akan kehilangan sepotong sejarah dan itu tidak akan pernah kembali deforestasi hutan hujan berdampak buruk bagi ekosistem dan ini seperti kehilangan bagian utama dari sejarah yang tidak akan pernah tumbuh kembali menjaga hutan seperti menjaga kehidupan sebelum bencana datang kembali sebelum emisi karbon tak terbendung lagi sebelum kenaikan global dibawah c baiknya kita tingkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan dengan ditetapkannya hari hutan indonesia setidaknya menjadi salah satu jalan untuk itusuara dari dalam negeri cukup tinggi sebagaimana dilansir dari laman changeorg per maret terkumpul juta tanda tangan petisi yang meminta agar pemerintah mengambil tindakan menetapkan hari hutan indonesia ini adalah salah satu dari petisi terbanyak sepanjang sejarah tuntutan online indonesia tuntutan masyarakat untuk mewujudkan hari hutan indonesia telah terkumpul melampaui jumlah semua petisi online dalam tujuh tuntutan juta tandatangan yang dimenangkan di tahun jikalau tidak menetapkan hari khusus mungkin kita bisa membuat pekan hutan nasional seperti di kanada negara ini memiliki persentasi wilayah hutan yang hampir sama dengan indonesia pada minggu terakhir di bulan september pekan hutan nasional termasuk hari rabunya yang dikenal sebagai hari pohon nasional adalah minggu tematik di kanada yang diadakan setiap tahun elama minggu penuh terakhir bulan septemberada rangkaian kegiatan yang terprogram atau sekumpulan kegiatan di harihari penting mengenai pelestarian sumber daya hutan yang terangkum pada pekan hutan nasional kanada seperti hari menanam pohon warga didorong untuk merawat pohon yang baru ditanam atau diabaikan serta mempelajari spesiesnya hari pencegahan kebakaran hutan belajar tentang pencegahan kebakaran hutan mengeksplorasi dan mengenal hutan terdekat dan belajar tentang organisasi pengelolaan hutan berkelanjutanjika memungkinkan untuk membuat lebih dari sekedar hari peringatan hari bakti rimbawan hari nasional menanam pohon hari cinta puspa dan satwa dapat dirangkai sebagai pekan hutan nasional dengan menetapkannya dalam sebuah agenda besar diharapkan dapat menarik kepedulian yang juga besar dan bisa menerapkan sebuah program masal yang berarti bagi hutan indonesia
Konservasi Mangrove, Ternyata Mampu Datangkan Rp650 Juta per Tahun. Thomas Heri Wahyono, warga Dusun Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, Kampung Laut, Cilacap, Jateng, membuktikan dengan melakukan gerakan konservasi ternyata mendatangan rezekiSejak 2001, Wahyono bersama puluhan warga membibitkan mangrove, bahkan produksinya bisa mencapai 500 ribu hingga 600 ribu batang setiap tahunnya dengan omzet Rp650 juta/tahun.Dia juga terus menanami kawasan mangrove di Kampung Laut, bahkan dia autodidak mempelajari mangrove, sehingga dapat melakukan identifikasi dan kini telah dibukukan bersama Departemen Antropologi, Fisip, Universitas Indonesia.Tak hanya para bapak, ibu-ibu di dusun setempat juga memanfaatkan bagian dari tanaman mangrove untuk diolah menjadi makanan kecil dan minuman.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
pelestarian habitat
konservasi mangrove ternyata mampu datangkan rp juta per tahun thomas heri wahyono warga dusun lempong pucung desa ujung alang kampung laut cilacap jateng membuktikan dengan melakukan gerakan konservasi ternyata mendatangan rezekisejak wahyono bersama puluhan warga membibitkan mangrove bahkan produksinya bisa mencapai ribu hingga ribu batang setiap tahunnya dengan omzet rp jutatahundia juga terus menanami kawasan mangrove di kampung laut bahkan dia autodidak mempelajari mangrove sehingga dapat melakukan identifikasi dan kini telah dibukukan bersama departemen antropologi fisip universitas indonesiatak hanya para bapak ibuibu di dusun setempat juga memanfaatkan bagian dari tanaman mangrove untuk diolah menjadi makanan kecil dan minuman
Penting bagi Dunia: Berikut 10 Informasi tentang Hutan Hujan Tropis. Keanekaragaman hayati:Layanan ekosistem:Iklim dan pola cuaca global:Menjaga siklus air:Melindungi dari banjir, kekeringan, dan erosi: Kanopi:bromeliadPersaingan yang mendorong kelimpahan spesies:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
pelestarian habitat pola cuaca yang berubah
penting bagi dunia berikut informasi tentang hutan hujan tropis keanekaragaman hayatilayanan ekosistemiklim dan pola cuaca globalmenjaga siklus airmelindungi dari banjir kekeringan dan erosi kanopibromeliadpersaingan yang mendorong kelimpahan spesies
Ecocide, dan Amandemen UU Pengadilan HAM. Undang-undang 26 Tahun 2000 (UU 26/2000) tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Kejahatan berat HAM diatur dalam ini terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan () dan genosida ().Kejahatan pidana Internasional dalam Statuta Roma terdiri dari kejahatan perang (), kejahatan agresi (), genosida (genocide), dan kejahatan terhadap kemanusiaan ().Pada 1973, Richard A. Falk, professor dari Princeton University mendapat mandat menyusun kajian dan draf konvensi kejahatan lingkungan hidup dan pemusnahan ekologi sebagai perluasan dari Konvensi Genocide karena aktivitas destruktif seperti perang atau aktivitas ekonomi negara, Iinstitusi privat (korporasi) dan kelompok organisasi.Draf konvensi selesai disusun dan diajukan ke Komisi Hukum Internasional () PBB pada tahun sama. Draf konvensi itu berjudul , terdiri dari sembilan pasal dan dua protokol lampiran. Draf konvensi ini kemudian dikenal sebagai Konvensi Ecocide.Konvensi Ecocide untuk melindungi bumi dan semua spesies untuk melawan tindakan perusakan lingkungan dan pemusnahan ekologis. Seperti kejahatan genosida, darf konvensi kejahatan tidak dapat berjalan dengan mulus, banyak negara anggota, termasuk para akademisi dan korporasi yang resisten terhadap kehadiran draf itu.Meskipun tak pernah diadopsi, belakangan jadi pertimbangan oleh Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas ketika mempersiapkan studi untuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengenai keefektifan Konvensi Genocide.Sub-komisi diminta mempertimbangkan penambahan dan memperkenalkan kembali budaya genosida () ke dalam perluasan Konvensi Genocide.Pelapor Khusus Mr Nicode`me Ruhashyankiko menyiapkan penelitian dan menyusun draf tambahan, hasilnya terbit pada 1978. Banyak anggota sub-komisi mendukung, bahwa, instrumen tambahan tentang untuk segera diadopsi.Bahkan, Komisi Hukum Internasional mengusulkan agar sebagai kejahatan internasional penting jadi pertimbangan kebutuhan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mencegah kolonialisme maupun agresi ekonomi.Konferensi diplomatik PBB di Roma pada 1998, Statuta Roma disepakati dan terbentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tanpa kejahatan sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan manusia. Kejahatan tak disepakati sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, sebagaimana empat kejahatan internasional lain. Program “The Value of Land” yang diprakarsai organisasi Economics of Land Degradation Initiative (ELDI) merilis laporan tentang kerusakan lingkungan yang dialami bumi saat ini.Kerusakan lingkungan dampak kompotisi dan ekploitasi sejak 2000 telah menyebabkan kehilangan 75% nilai sosial dan ekonomi alam yang sejatinya dapat dimanfaatkan manusia.Nilai sosial dan ekonomi alam yang hilang itu diperkirakan bisa mencapai Rp1 miliar per satu kilometer persegi. Satu per tiga dari kawasan di bumi kini rentan terhadap kerusakan lingkungan. Lebih parah, satu per tiga Afrika kini terancam berubah jadi gurun tandus.Untuk mencegah semua itu, April 2011, Polly Higgins memperkenalkan kembali draf proposal tentang kejahatan ke Komisi Hukum PBB.Proposal ini didedikasikan untuk mengamandemen Statuta Roma agar memasukkan sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian umat manusia, sebagaimana telah diusulkan sebelumnya.Kalau kejahatan masuk dalam Statuta Roma, maka kasus kejahatan dapat didengar di Pengadilan Kriminal Internasional dan membuat para perusak lingkungan baik legal maupun ilegal menghentikan rencananya.Higgins mendefinisikan sebagai “perusakan yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah tertentu, baik oleh agen manusia atau sebab lain, sedemikian rupa hingga kenikmatan damai oleh penduduk wilayah itu telah sangat berkurang.”September 2016, dokumen kebijakan jaksa Mahkamah Pidana Internasional, menyatakan, International Criminal Court (ICC) akan memprioritaskan kejahatan berdampak pada, “perusakan lingkungan hidup ().”, “ekploitasi terhadap sumber daya alam ()” dan “perampasan tanah secara ilegal ().”Sekalipun dokumen itu belum memperluas yurisdiksi ICC, melainkan memberi penafsiran atau penilaian atas .Peluang untuk terus mendorong kejahatan juga mendapatkan dukungan politik dari sejumlah negara anggota di kepulauan seperti Vanuatu, Maldif, Fiji dan beberapa dari Amerika Latin.Dalam catatan hukum Uni Eropa yang diunggah oleh Environmental Justice Atlas (), ada 81 aktivitas korporasi dan negara yang masuk katagori kejahatan , dan di seluruh dunia.Di Indonesia ada dua titik, berada di Papua. Dalam catatan hukum Uni Eropa keduanya berstatus .Kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM makin parah terjadi dalam 20 tahun terakhir. Eksploitasi sumberdaya alam terus berlangsung tanpa memperhatikan norma-norma keadilan lingkungan, konflik struktural, pelanggaran HAM, dan kemiskinan.Saat ini, Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan UU Minerba dan terus membahas RUU Cipta Kerja, padahal publik jamak berpendapat Undang-undang dan RUU itu merupakan liberalisasi tanah dan sumber daya alam.Pada Agustus 2012, siding paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), memutuskan bahwa lumpur Lapindo adalah kejahatan . Karena memenuhi unsur kategori yaitu berdampak sangat panjang, luas dan tidak dapat dipulihkan.Namun kejahatan ini tidak dapat diputus sebagai pelanggran HAM berat berdasarkan UU 26/2000, karena UU ini hanya mengakui dua kejahatan berat HAM dari empat kejahatan yang disebut dalam Statuta Roma.Komnas HAM kemudian memutuskan, kejahatan Lapindo bisa sebagai kejahatan berat HAM berdasarkan UU kalau kejahatan telah jadi kejahatan tambahan dalam UU 26/2000.Langkah yang diambil Komnas HAM saat itu adalah segera mengajukan draf amandemen UU 26/2000 dengan memasukkan sebagai bagian kejahatan kemanusiaan.Hingga kini, Komnas HAM belum juga mengajukan draf amandemen itu ke pada DPR. Keadaan ini tentu mengecewakan publik terutama bagi korban lumpur Lapindo. Meskipun demikian, lembaga ini telah meletakkan jejak untuk menyuarakan sebagai kejahatan untuk ditindaklanjuti secara hukum. Penulis adalah aktivis HAM dan lingkungan hidup, Wakil Ketua Komnas HAM 2007-2012. Juga penulis buku: Ecocide: politik kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia. Tulisan ini merupakan opini penulis. Tanggul lumpur Lapindo. Tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang terjadi di Sidoarjo, hingga kini, belum ada penyelesaian. Foto: Petrus Riski/ Mongabay Indonesia
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
ecocide dan amandemen uu pengadilan ham undangundang tahun uu tentang pengadilan hak asasi manusia ham kejahatan berat ham diatur dalam ini terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida kejahatan pidana internasional dalam statuta roma terdiri dari kejahatan perang kejahatan agresi genosida genocide dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada richard a falk professor dari princeton university mendapat mandat menyusun kajian dan draf konvensi kejahatan lingkungan hidup dan pemusnahan ekologi sebagai perluasan dari konvensi genocide karena aktivitas destruktif seperti perang atau aktivitas ekonomi negara iinstitusi privat korporasi dan kelompok organisasidraf konvensi selesai disusun dan diajukan ke komisi hukum internasional pbb pada tahun sama draf konvensi itu berjudul terdiri dari sembilan pasal dan dua protokol lampiran draf konvensi ini kemudian dikenal sebagai konvensi ecocidekonvensi ecocide untuk melindungi bumi dan semua spesies untuk melawan tindakan perusakan lingkungan dan pemusnahan ekologis seperti kejahatan genosida darf konvensi kejahatan tidak dapat berjalan dengan mulus banyak negara anggota termasuk para akademisi dan korporasi yang resisten terhadap kehadiran draf itumeskipun tak pernah diadopsi belakangan jadi pertimbangan oleh subkomisi tentang pencegahan diskriminasi dan perlindungan kelompok minoritas ketika mempersiapkan studi untuk komisi hak asasi manusia pbb mengenai keefektifan konvensi genocidesubkomisi diminta mempertimbangkan penambahan dan memperkenalkan kembali budaya genosida ke dalam perluasan konvensi genocidepelapor khusus mr nicodeme ruhashyankiko menyiapkan penelitian dan menyusun draf tambahan hasilnya terbit pada banyak anggota subkomisi mendukung bahwa instrumen tambahan tentang untuk segera diadopsibahkan komisi hukum internasional mengusulkan agar sebagai kejahatan internasional penting jadi pertimbangan kebutuhan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mencegah kolonialisme maupun agresi ekonomikonferensi diplomatik pbb di roma pada statuta roma disepakati dan terbentuk mahkamah pidana internasional icc tanpa kejahatan sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan manusia kejahatan tak disepakati sebagai kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana empat kejahatan internasional lain program the value of land yang diprakarsai organisasi economics of land degradation initiative eldi merilis laporan tentang kerusakan lingkungan yang dialami bumi saat inikerusakan lingkungan dampak kompotisi dan ekploitasi sejak telah menyebabkan kehilangan nilai sosial dan ekonomi alam yang sejatinya dapat dimanfaatkan manusianilai sosial dan ekonomi alam yang hilang itu diperkirakan bisa mencapai rp miliar per satu kilometer persegi satu per tiga dari kawasan di bumi kini rentan terhadap kerusakan lingkungan lebih parah satu per tiga afrika kini terancam berubah jadi gurun tandusuntuk mencegah semua itu april polly higgins memperkenalkan kembali draf proposal tentang kejahatan ke komisi hukum pbbproposal ini didedikasikan untuk mengamandemen statuta roma agar memasukkan sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian umat manusia sebagaimana telah diusulkan sebelumnyakalau kejahatan masuk dalam statuta roma maka kasus kejahatan dapat didengar di pengadilan kriminal internasional dan membuat para perusak lingkungan baik legal maupun ilegal menghentikan rencananyahiggins mendefinisikan sebagai perusakan yang luas kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah tertentu baik oleh agen manusia atau sebab lain sedemikian rupa hingga kenikmatan damai oleh penduduk wilayah itu telah sangat berkurangseptember dokumen kebijakan jaksa mahkamah pidana internasional menyatakan international criminal court icc akan memprioritaskan kejahatan berdampak pada perusakan lingkungan hidup ekploitasi terhadap sumber daya alam dan perampasan tanah secara ilegal sekalipun dokumen itu belum memperluas yurisdiksi icc melainkan memberi penafsiran atau penilaian atas peluang untuk terus mendorong kejahatan juga mendapatkan dukungan politik dari sejumlah negara anggota di kepulauan seperti vanuatu maldif fiji dan beberapa dari amerika latindalam catatan hukum uni eropa yang diunggah oleh environmental justice atlas ada aktivitas korporasi dan negara yang masuk katagori kejahatan dan di seluruh duniadi indonesia ada dua titik berada di papua dalam catatan hukum uni eropa keduanya berstatus kerusakan lingkungan dan pelanggaran ham makin parah terjadi dalam tahun terakhir eksploitasi sumberdaya alam terus berlangsung tanpa memperhatikan normanorma keadilan lingkungan konflik struktural pelanggaran ham dan kemiskinansaat ini pemerintah indonesia baru saja mengesahkan uu minerba dan terus membahas ruu cipta kerja padahal publik jamak berpendapat undangundang dan ruu itu merupakan liberalisasi tanah dan sumber daya alampada agustus siding paripurna komisi nasional hak asasi manusia komnas ham memutuskan bahwa lumpur lapindo adalah kejahatan karena memenuhi unsur kategori yaitu berdampak sangat panjang luas dan tidak dapat dipulihkannamun kejahatan ini tidak dapat diputus sebagai pelanggran ham berat berdasarkan uu karena uu ini hanya mengakui dua kejahatan berat ham dari empat kejahatan yang disebut dalam statuta romakomnas ham kemudian memutuskan kejahatan lapindo bisa sebagai kejahatan berat ham berdasarkan uu kalau kejahatan telah jadi kejahatan tambahan dalam uu langkah yang diambil komnas ham saat itu adalah segera mengajukan draf amandemen uu dengan memasukkan sebagai bagian kejahatan kemanusiaanhingga kini komnas ham belum juga mengajukan draf amandemen itu ke pada dpr keadaan ini tentu mengecewakan publik terutama bagi korban lumpur lapindo meskipun demikian lembaga ini telah meletakkan jejak untuk menyuarakan sebagai kejahatan untuk ditindaklanjuti secara hukum penulis adalah aktivis ham dan lingkungan hidup wakil ketua komnas ham juga penulis buku ecocide politik kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia tulisan ini merupakan opini penulis tanggul lumpur lapindo tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang terjadi di sidoarjo hingga kini belum ada penyelesaian foto petrus riski mongabay indonesia
Greenpeace: Para Pemasok APP Masih Buka Gambut dan Bikin Kanal. PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Arara Abadi (Arara), perusahaan pemasok maupun anak usaha Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Group ini diduga membuka gambut sekitar 3.500 hektar dan bikin kanal 53 kilometer sejak Agustus 2018-Juni 2020.Kiki Taufik, Global Head Forest Campaign Greenpeace Indonesia mengatakan, APP memiliki kebijakan konservasi hutan sejak 2013. Aksi ini, langkah mundur dari komitmen mereka melindungi dan merestorasi ekosistem.Dari pecitraan satelit, Greenpeace menemukan, luasan area gambut dibuka dari masing-masing perusahaan, yaitu 2.110 hektar di PT Bumi Mekar Hijau, 1.200 hektar PT Bumi Andalas Permai dan 170 hektar PT Arara Abadi. Hanya PT Bumi Andalas Permai yang dalam analisis itu tidak ditemukan pembukaan kanal. Pada PT Bumi Mekar Hijau buka kanal sampai 48.000 meter, PT Arara Abadi sepanjang 5.000 meter.Jikalahi melaporkan PT Arara Abadi ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Jikalahari mendesak, Polda Riau segera menetapkan Arara Abadi sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
pelestarian habitat polusi udara
greenpeace para pemasok app masih buka gambut dan bikin kanal pt bumi mekar hijau bmh pt bumi andalas permai bap dan pt arara abadi arara perusahaan pemasok maupun anak usaha asia pulp and paper sinar mas group ini diduga membuka gambut sekitar hektar dan bikin kanal kilometer sejak agustus juni kiki taufik global head forest campaign greenpeace indonesia mengatakan app memiliki kebijakan konservasi hutan sejak aksi ini langkah mundur dari komitmen mereka melindungi dan merestorasi ekosistemdari pecitraan satelit greenpeace menemukan luasan area gambut dibuka dari masingmasing perusahaan yaitu hektar di pt bumi mekar hijau hektar pt bumi andalas permai dan hektar pt arara abadi hanya pt bumi andalas permai yang dalam analisis itu tidak ditemukan pembukaan kanal pada pt bumi mekar hijau buka kanal sampai meter pt arara abadi sepanjang meterjikalahi melaporkan pt arara abadi ke polda riau terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan jikalahari mendesak polda riau segera menetapkan arara abadi sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara merusak gambut dan lingkungan
UU Cipta Kerja Melegalkan Deforestasi dan Degradasi Hutan. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRRI, Supratman Andi Agtas dalam laporannya pada Rapat Paripurna (5 Oktober 2020) menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Salah satunya dia menyampaikan materi pengaturan baru terkait perkebunan masyarakat di kawasan hutan.Supratman menyampaikan bahwa perihal keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas lahan dalam kawasan hutan. Menurutnya lagi lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.Penjelasan ini agak membingungkan. Pertama kali disebut kawasan hutan, namun selanjutnya disebut kawasan konservasi. Kawasan hutan atau kawasan konservasi?Namun setidaknya dari penjelasan itu dapat disimpulkan: , UU Cipta Kerja mengatur dan mengakui keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur berada dalam kawasan hutan (atau konservasi?). , masyakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan tersebut dengan pengawasan dari Pemerintah. Namun benarkah demikian pengaturannya? Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah (Pasal 5).Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi (Pasal 6). Ketika jenis hutan tersebut termasuk dalam arti kawasan hutan. Pertanyaannya kemudian kebun masyarakat di kawasan mana yang dimaksud diberikan kepastian pengaturannya untuk tetap bisa dimanfaatkan apakah di semua kawasan hutan atau hanya di hutan konservasi saja?Persoalannya kemudian, saya mencoba menyisir seluruh pasal dalam RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi UU tersebut yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal, namun sama sekali tak menemukan pasal atau ayat yang mengatur secara eksplisit tentang kebun masyarakat di kawasan hutan atau hutan konservasi dimaksud.Memang dalam RUU Cipta Kerja di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B. Pasal 29A mengatur pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi.Selanjutnya Pasal 29B mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal ini secara tegas menyebut hutan lindung dan hutan produksi, tidak semua kawasan hutan namun tidak juga dimaksud dengan hutan konservasi.Menurut Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. P.83 tahun 2016, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterahannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.Dengan demikian memang pengaturan tentang Perhutanan Sosial sebenarnya sudah ada sebelumnya. Namun secara tegas belum mengatur tentang keberadaan kebun masyarakat dalam kawasan hutan atau hutan konservasi. Pasal 28A dan pasal 28B di atas tidak juga secara eksplisit pula mengatur tentang masalah tersebut justru sekedar menguatkan tentang konsep Perhutanan Sosial.Sementara salah satu permasalahan krusial saat ini adalah keberadaan lahan perkebunan ilegal yang berada dalam kawasan hutan, terutama hutan konservasi. Sebagai contoh adalah perkebunan tidak berizin di kawasan Taman Nasional (TN) Tesso Nilo di provinsi Riau dan banyak kawasan konservasi lainnya.Menurut Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), perkebunan tidak berizin tersebut masuk ke dalam hutan ekosistem Taman Nasonal Tesso Nilo. Ada 474 perusahaan kebun di Riau, 127 tidak berizin. Perambahan lahan tersebut digunakan sebagai lahan kelapa sawit. Hal itu melihat tingginya kebutuhan pabrik pengolahan kelapa sawit. (Kontan.co.id, 05 Maret 2018).Menurut Hariadi juga pada kawasan ekosistem TN Tesso Nilo terdapat 58 pabrik pengolahan kelapa sawit. Pabrik tersebut mendapatkan pasokan bahan baku dari perkebunan sekitarnya termasuk yang terdapat pada areal ekosistem TN Tesso Nilo.Sementara itu berdasarkan penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, menyebutkan seluas 2,8 juta hektar kebun sawit berada di kawasan hutan, 35 persen dikuasai masyarakat, 65 persen pengusaha. Selain itu temuan juga menyebutkan Izin pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan pun pada beberapa kasus tak melalui skema perizinan reguler atau ilegal.Budiadi, Dekan Fakultas Kehutanan UGM mengatakan, kebun di kawasan hutan jadi status ilegal. Hasil olahan data mereka mencatat dari jumlah itu, sekitar 35 persen merupakan kebun masyarakat, sisanya, dikelola perusahaan (Mongabay, 4/11/2018). Bila dicermati lebih jauh ternyata UU Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi)., dihilangkannya kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai.Sebelumnya kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.Namun kemudian dalam RUU Cipta Kerja angka minimal 30 persen tersebut tidak lagi disebut dalam pasal perubahannya. Sehingga Pasal 18 Ayat (2) hanya berbunyi Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau.Kemudian menambahkan Ayat (3) yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah., dihapusnya kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan alih fungsi/perubahan kawasan hutan. Sebelumnya melalui Pasal 19 UU Kehutanan diatur bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Namun dalam RUU Cipta Kerja persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis tidak lagi disebutkan, semuanya cukup dengan penelitian terpadu yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. potensi eksploitasi kawasan lindung dan peminggiran akses masyarakat setempat atas hutan lindung. RUU Cipta Kerja membuka ruang bagi badan usaha untuk mendapatkan izin berusaha pada kawasan hutan lindung.Sebelumnya dalam kawasan hutan lindung untuk pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu hanya diperbolehkan untuk perseorangan dan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 26 – 27 UU Kehutanan.Namun perubahan pasal tersebut kemudian juga memberikan ruang bagi badan usaha baik badan usaha milik negara/daerah maupun badan usaha swasta untuk mendapatkan izin pemanfaatan kawasan lindung maupun untuk memungut hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung.Artinya masyarakat setempat harus pula berkompetisi atau bersaing dengan badan usaha yang sudah pasti padat modal dibanding perseorangan anggota masyarakat atau koperasi yang minim permodalan.Lagipula dengan izin usaha yang diberikan kepada pemilik modal sudahlah pasti potensi kerusakan dan degradasi hutan lindung akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan apabila izin hanya diberikan kepada perseorangan atau koperasi. Dengan perubahan UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja ini akan sangat berpotensi memberikan peluang yang lebih besar terjadinya deforestasi.Kita tidak tahu pasti apakah maksud pasti Pemerintah dengan UU Cipta Kerja ini, dengan mempermudah perizinan sekaligus juga mempercepat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan [sawit] karena faktanya dari data perkebunan di kawasan TN Tesso Nilo di atas dan temuan Fakultas Kehutanan UGM, ia menunjukkan bahwa sebagian besar perkebunan di kawasan hutan dikuasai kalangan pengusaha dan sebagian kecil saja milik masyarakat.Apalagi untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tak lagi perlu meminta persetujuan DPR dan hilangnya kewajiban Pemerintah untuk mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).Maka tidak ada jalan lain bagi kita yang masih berkomitmen untuk menahan laju deforestasi dan degradasi hutan selain melakukan uji materi UU Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi, khususnya menyangkut pengaturan bidang kehutanan.Berharap pada Pemerintah tak mungkin lagi. Pemerintah selama ini sudah gagal menahan laju deforestasi dan degradasi hutan. Dengan adanya UU Cipta Kerja sepertinya Pemerintah justru ingin melegalkan kegagalannya tersebut, agar tak terus-terusan disebut melanggar hukum. Mongabay.co.id, 4 November 2018.Laporan Badan Legislasi DPRRI Dalam rangka pembicaraan tingkat II/Pengambilan keputusan Hasil Pembahasan RUU tentang cipta kerja yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi Dalam Rapat Paripurna DPR RI, 5 Oktober 2020., Kontan.co.id,5 Maret 2018., Kontan.co.id, 3 Oktober 2020., 5 Oktober 2020. *
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem peran pemerintah lokal
uu cipta kerja melegalkan deforestasi dan degradasi hutan ketua badan legislasi baleg dprri supratman andi agtas dalam laporannya pada rapat paripurna oktober menyetujui ruu cipta kerja menjadi undangundang salah satunya dia menyampaikan materi pengaturan baru terkait perkebunan masyarakat di kawasan hutansupratman menyampaikan bahwa perihal keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas lahan dalam kawasan hutan menurutnya lagi lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintahpenjelasan ini agak membingungkan pertama kali disebut kawasan hutan namun selanjutnya disebut kawasan konservasi kawasan hutan atau kawasan konservasinamun setidaknya dari penjelasan itu dapat disimpulkan uu cipta kerja mengatur dan mengakui keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur berada dalam kawasan hutan atau konservasi masyakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan tersebut dengan pengawasan dari pemerintah namun benarkah demikian pengaturannya menurut uu no tahun tentang kehutanan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnyaberdasarkan statusnya hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak hutan negara dapat berupa hutan adat pemerintah menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannyaapabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah pasal berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari hutan konservasi hutan lindung dan hutan produksi pasal ketika jenis hutan tersebut termasuk dalam arti kawasan hutan pertanyaannya kemudian kebun masyarakat di kawasan mana yang dimaksud diberikan kepastian pengaturannya untuk tetap bisa dimanfaatkan apakah di semua kawasan hutan atau hanya di hutan konservasi sajapersoalannya kemudian saya mencoba menyisir seluruh pasal dalam ruu cipta kerja yang telah disetujui dpr menjadi uu tersebut yang terdiri dari bab dan pasal namun sama sekali tak menemukan pasal atau ayat yang mengatur secara eksplisit tentang kebun masyarakat di kawasan hutan atau hutan konservasi dimaksudmemang dalam ruu cipta kerja di antara pasal dan pasal uu kehutanan disisipkan dua pasal baru yakni pasal a dan pasal b pasal a mengatur pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan perhutanan sosial yang dapat diberikan kepada perseorangan kelompok tani hutan dan koperasiselanjutnya pasal b mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam peraturan pemerintahpasal ini secara tegas menyebut hutan lindung dan hutan produksi tidak semua kawasan hutan namun tidak juga dimaksud dengan hutan konservasimenurut peraturan menteri lingkungan dan kehutanan no p tahun perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hakadat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterahannya keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa hutan kemasyarakatan hutan tanaman rakyat hutan rakyat hutan adat dan kemitraan kehutanandengan demikian memang pengaturan tentang perhutanan sosial sebenarnya sudah ada sebelumnya namun secara tegas belum mengatur tentang keberadaan kebun masyarakat dalam kawasan hutan atau hutan konservasi pasal a dan pasal b di atas tidak juga secara eksplisit pula mengatur tentang masalah tersebut justru sekedar menguatkan tentang konsep perhutanan sosialsementara salah satu permasalahan krusial saat ini adalah keberadaan lahan perkebunan ilegal yang berada dalam kawasan hutan terutama hutan konservasi sebagai contoh adalah perkebunan tidak berizin di kawasan taman nasional tn tesso nilo di provinsi riau dan banyak kawasan konservasi lainnyamenurut hariadi kartodihardjo guru besar kebijakan kehutanan dari institut pertanian bogor ipb perkebunan tidak berizin tersebut masuk ke dalam hutan ekosistem taman nasonal tesso nilo ada perusahaan kebun di riau tidak berizin perambahan lahan tersebut digunakan sebagai lahan kelapa sawit hal itu melihat tingginya kebutuhan pabrik pengolahan kelapa sawit kontancoid maret menurut hariadi juga pada kawasan ekosistem tn tesso nilo terdapat pabrik pengolahan kelapa sawit pabrik tersebut mendapatkan pasokan bahan baku dari perkebunan sekitarnya termasuk yang terdapat pada areal ekosistem tn tesso nilosementara itu berdasarkan penelitian fakultas kehutanan universitas gajah mada ugm yogyakarta menyebutkan seluas juta hektar kebun sawit berada di kawasan hutan persen dikuasai masyarakat persen pengusaha selain itu temuan juga menyebutkan izin pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan pun pada beberapa kasus tak melalui skema perizinan reguler atau ilegalbudiadi dekan fakultas kehutanan ugm mengatakan kebun di kawasan hutan jadi status ilegal hasil olahan data mereka mencatat dari jumlah itu sekitar persen merupakan kebun masyarakat sisanya dikelola perusahaan mongabay bila dicermati lebih jauh ternyata uu cipta kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi pengurangan deforestasi dan penghancuran kawasan hutan degradasi dihilangkannya kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal persen dari luas daerah aliran sungaisebelumnya kewajiban tersebut diatur dalam pasal uu nomor tahun tentang kehutanan yang mengatur bahwa pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempatluas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal persen dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsionalnamun kemudian dalam ruu cipta kerja angka minimal persen tersebut tidak lagi disebut dalam pasal perubahannya sehingga pasal ayat hanya berbunyi pemerintah pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis das danatau pulaukemudian menambahkan ayat yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dengan peraturan pemerintah dihapusnya kewenangan dpr dalam memberikan persetujuan alih fungsiperubahan kawasan hutan sebelumnya melalui pasal uu kehutanan diatur bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpaduperubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyatnamun dalam ruu cipta kerja persetujuan dewan perwakilan rakyat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis tidak lagi disebutkan semuanya cukup dengan penelitian terpadu yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah potensi eksploitasi kawasan lindung dan peminggiran akses masyarakat setempat atas hutan lindung ruu cipta kerja membuka ruang bagi badan usaha untuk mendapatkan izin berusaha pada kawasan hutan lindungsebelumnya dalam kawasan hutan lindung untuk pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu hanya diperbolehkan untuk perseorangan dan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal uu kehutanannamun perubahan pasal tersebut kemudian juga memberikan ruang bagi badan usaha baik badan usaha milik negaradaerah maupun badan usaha swasta untuk mendapatkan izin pemanfaatan kawasan lindung maupun untuk memungut hasil hutan bukan kayu pada hutan lindungartinya masyarakat setempat harus pula berkompetisi atau bersaing dengan badan usaha yang sudah pasti padat modal dibanding perseorangan anggota masyarakat atau koperasi yang minim permodalanlagipula dengan izin usaha yang diberikan kepada pemilik modal sudahlah pasti potensi kerusakan dan degradasi hutan lindung akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan apabila izin hanya diberikan kepada perseorangan atau koperasi dengan perubahan uu kehutanan dalam uu cipta kerja ini akan sangat berpotensi memberikan peluang yang lebih besar terjadinya deforestasikita tidak tahu pasti apakah maksud pasti pemerintah dengan uu cipta kerja ini dengan mempermudah perizinan sekaligus juga mempercepat konversi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit karena faktanya dari data perkebunan di kawasan tn tesso nilo di atas dan temuan fakultas kehutanan ugm ia menunjukkan bahwa sebagian besar perkebunan di kawasan hutan dikuasai kalangan pengusaha dan sebagian kecil saja milik masyarakatapalagi untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tak lagi perlu meminta persetujuan dpr dan hilangnya kewajiban pemerintah untuk mempertahankan kawasan hutan minimal persen dari luas daerah aliran sungai dasmaka tidak ada jalan lain bagi kita yang masih berkomitmen untuk menahan laju deforestasi dan degradasi hutan selain melakukan uji materi uu cipta kerja ini ke mahkamah konstitusi khususnya menyangkut pengaturan bidang kehutananberharap pada pemerintah tak mungkin lagi pemerintah selama ini sudah gagal menahan laju deforestasi dan degradasi hutan dengan adanya uu cipta kerja sepertinya pemerintah justru ingin melegalkan kegagalannya tersebut agar tak terusterusan disebut melanggar hukum mongabaycoid november laporan badan legislasi dprri dalam rangka pembicaraan tingkat iipengambilan keputusan hasil pembahasan ruu tentang cipta kerja yang telah diselesaikan oleh badan legislasi dalam rapat paripurna dpr ri oktober kontancoid maret kontancoid oktober oktober
Tumpulnya Penegakan Hukum dalam Kasus Perusakan Alam di Sumbar. Sudah berulangkali kita membaca berita tentang permintaan agar penegak hukum bertindak tegas dalam mengatasi pembalakan liar dan tambang ilegal. Sayangnya, tidak semua permintaan tersebut terespon baik. Bahkan di lapangan praktek pembalakan liar dan tambang ilegal seperti dibiarkan begitu saja, padahal dampaknya sudah dirasakan meluas oleh masyarakat.Sebagai contoh di beberapa wilayah di Sumatera Barat dan Jambi, praktek tambang emas ilegal masih tersisa. Lubang-lubang bekas tambang di badan dan pinggir sungai mudah dijumpai. Kondisi itu dapat dijumpai di Kabupaten Solok Selatan, Darmasraya, dan Sijunjung (Sumbar), Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merangin, Sarolangun, dan Tebo (Jambi)Lokasi tambang emas ilegal ini berada di hutan lindung yang menjadi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari. Akibat tambang ilegal, tingkat bahaya erosi (TBE) di kawasan hulu DAS Batanghari dalam kondisi sangat berat dan berada pada posisi terparah, yakni di atas 480 ton sedimen per hektar per tahun Beberapa tahun silam, penulis pernah melakukan perjalanan di kawasan hutan Solok Selatan yang sebelumnya menjadi wilayah konsesi PT Andalas Merpati Timber (AMT), sebuah perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang sudah terhenti beroperasi sejak 2012. Luas izin 28.840 hektar masuk kelompok hutan Batang Hari Hulu hingga Batang Sangir.Kawasan yang sebelumnya menjadi wilayah produksi kayu itu kini menjadi daerah utama yang menjadi wilayah penambangan emas ilegal di Solok Selatan. Sementara untuk titik lokasi terdekat, -berada tidak jauh dari Kantor Bupati Solok Selatan, pintu masuk ke lokasi tambang hanya berjarak kurang dari 50 meter dari kantor kepolisian sektor (Polsek) Sangir. Jika ditelusuri, lokasi pertambangan di Solok Selatan merupakan satu kesatuan hutan dengan lokasi pertambangan di Solok, yaitu melingkupi daerah aliran sungai Batang Sakia (Nagari Garabak Data) dan Batang Manti (Nagari Sungai Abu), dengan pintu masuk untuk jalur masuk alat berat ke Batang Sakia berada di Darmasraya.Berdasarkan penelusuran penulis di Kabupaten Solok Selatan, aliran anak sungai Batang Hari yang ditambang adalah Batang Pamoang Ketek, Batang Pamoang Gadang, Batang Panggualan, Batang Palabaian, Batang Simabua, Batang Balikan, Batang Bangko, Batang Kandi.Kini, titik lokasi sudah semakin meluas dengan menyebar sampai ke bagian hilir Kabupaten Solok Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Darmasraya. Beberapa lokasi yang sering memakan korban jiwa di antaranya Padang Dingin, Abai dan beberapa daerah lainnya yang berbatasan langsung dengan Darmasraya.Selain masalah tambang emas, Sumbar juga terancam akibat aktivitas pembalakan liar, salah satunya yang mengincar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Meski pada 2017 pernah dilakukan penertiban, nyatanya praktek di kawasan TNKS ini hanya berhenti kurang dari satu tahun. Pertengahan 2018 pembalakan liar kembali terjadi dan berlangsung hingga kini.Dampak dari pembalakan liar jelas: mengancam kelestarian alam dan dapat menghadirkan bencana. Di wilayah penyangga TNKS, aktivitas ilegal ini memberi dampak buruk langsung pada masyarakat, termasuk rusaknya jalan masyarakat yang dilewati oleh truk pengangkut kayu sarat muatan.Disebabkan oleh tambang emas dan pembalakan liar, data Dinas Kehutan Sumbar menyebut telah terjadi penurunan tutupan di lahan hutan seluas 44.066 hektar selama 2017-2020. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi (2020) menyebutkan luas tutupan hutan di Sumbar pada 2020 tersisa 1.863.957 hektar.Pada rentang tahun 2017-2020, Warsi menyebut Sumbar telah kehilangan tutupan hutan seluas 31.367 hektar, dengan 8.015 hektar diantaranya terjadi dalam periode 2019-2020. Persoalan yang selalu menyertai laju kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan tambang ilegal adalah pada aspek penegakan hukum. Banyak peraturan yang memberikan ancaman pidana pada perusak hutan, namun implementasinya lemah seiring dengan tidak seriusnya aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan itu.Dalam banyak kasus, masalah integritas penegakkan hukum dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup patut dipertanyakan.Peraturan perundang-undangan sejatinya telah mengatur secara ketat, namun selalu bermasalah dalam penerapannya. Aparat penegak hukum dalam banyak kasus hanya menjadi simbol karena terindikasi berkompromi dengan perusak lingkungan.Dalam penegakan hukum dalam kasus-kasus ilegal mining, -seperti dirangkum dalam liputan (2020), adanya oknum aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor tidak berjalannya tindak penertiban secara efektif.Sebagai imbalan, penambang atau pun pembalak liar akan memberikan uang payung yang jumlahnya relatif besar ke oknum penegak hukum. Dalam hal penegakan hukum terhadap pembalakan liar, para oknum di polres akan membocorkan informasi kapan akan ada razia. Akibatnya, pelaku kejahatan akan sulit tertangkap. Setiap kali razia diadakan, segenap barang bukti seperti truk pengangkut kayu akan dihilangkan jejaknya.Absennya kegiatan rutin juga jadi masalah. Seharusnya polisi hutan perlu sering melakukan patroli di kantung-kantung dan titik-titik lokasi maraknya pertambangan dan pembalakan liar. Ketidakberadaan para petugas di tempat, membuat para pelaku semakin menjadi-jadi dan berani dalam melakukan aksinya.Tentu saja seluruh hal ini, seluruh kejahatan lingkungan ini dapat dilakukan jika segenap aparat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar. Seperti istilah “jika yang di atas lurus, maka yang di bawah juga akan ikut lurus”. Sudah waktunya para oknum yang berkomplot ini dibersihkan dari institusi penegak hukum.Penulis berharap, agar aparat penegak hukum dapat lebih jeli untuk melakukan penertiban, tak hanya kepada para pelaku lapangan, tetapi juga kepada para cukong dan para finansial, serta para oknum penegak hukum yang terlibat di dalamnya. *
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
tumpulnya penegakan hukum dalam kasus perusakan alam di sumbar sudah berulangkali kita membaca berita tentang permintaan agar penegak hukum bertindak tegas dalam mengatasi pembalakan liar dan tambang ilegal sayangnya tidak semua permintaan tersebut terespon baik bahkan di lapangan praktek pembalakan liar dan tambang ilegal seperti dibiarkan begitu saja padahal dampaknya sudah dirasakan meluas oleh masyarakatsebagai contoh di beberapa wilayah di sumatera barat dan jambi praktek tambang emas ilegal masih tersisa lubanglubang bekas tambang di badan dan pinggir sungai mudah dijumpai kondisi itu dapat dijumpai di kabupaten solok selatan darmasraya dan sijunjung sumbar kerinci sungai penuh bungo merangin sarolangun dan tebo jambilokasi tambang emas ilegal ini berada di hutan lindung yang menjadi hulu daerah aliran sungai das batang hari akibat tambang ilegal tingkat bahaya erosi tbe di kawasan hulu das batanghari dalam kondisi sangat berat dan berada pada posisi terparah yakni di atas ton sedimen per hektar per tahun beberapa tahun silam penulis pernah melakukan perjalanan di kawasan hutan solok selatan yang sebelumnya menjadi wilayah konsesi pt andalas merpati timber amt sebuah perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan hph yang sudah terhenti beroperasi sejak luas izin hektar masuk kelompok hutan batang hari hulu hingga batang sangirkawasan yang sebelumnya menjadi wilayah produksi kayu itu kini menjadi daerah utama yang menjadi wilayah penambangan emas ilegal di solok selatan sementara untuk titik lokasi terdekat berada tidak jauh dari kantor bupati solok selatan pintu masuk ke lokasi tambang hanya berjarak kurang dari meter dari kantor kepolisian sektor polsek sangir jika ditelusuri lokasi pertambangan di solok selatan merupakan satu kesatuan hutan dengan lokasi pertambangan di solok yaitu melingkupi daerah aliran sungai batang sakia nagari garabak data dan batang manti nagari sungai abu dengan pintu masuk untuk jalur masuk alat berat ke batang sakia berada di darmasrayaberdasarkan penelusuran penulis di kabupaten solok selatan aliran anak sungai batang hari yang ditambang adalah batang pamoang ketek batang pamoang gadang batang panggualan batang palabaian batang simabua batang balikan batang bangko batang kandikini titik lokasi sudah semakin meluas dengan menyebar sampai ke bagian hilir kabupaten solok selatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten darmasraya beberapa lokasi yang sering memakan korban jiwa di antaranya padang dingin abai dan beberapa daerah lainnya yang berbatasan langsung dengan darmasrayaselain masalah tambang emas sumbar juga terancam akibat aktivitas pembalakan liar salah satunya yang mengincar kawasan taman nasional kerinci seblat tnks meski pada pernah dilakukan penertiban nyatanya praktek di kawasan tnks ini hanya berhenti kurang dari satu tahun pertengahan pembalakan liar kembali terjadi dan berlangsung hingga kinidampak dari pembalakan liar jelas mengancam kelestarian alam dan dapat menghadirkan bencana di wilayah penyangga tnks aktivitas ilegal ini memberi dampak buruk langsung pada masyarakat termasuk rusaknya jalan masyarakat yang dilewati oleh truk pengangkut kayu sarat muatandisebabkan oleh tambang emas dan pembalakan liar data dinas kehutan sumbar menyebut telah terjadi penurunan tutupan di lahan hutan seluas hektar selama komunitas konservasi indonesia kki warsi menyebutkan luas tutupan hutan di sumbar pada tersisa hektarpada rentang tahun warsi menyebut sumbar telah kehilangan tutupan hutan seluas hektar dengan hektar diantaranya terjadi dalam periode persoalan yang selalu menyertai laju kerusakan hutan akibat pembalakan liar dan tambang ilegal adalah pada aspek penegakan hukum banyak peraturan yang memberikan ancaman pidana pada perusak hutan namun implementasinya lemah seiring dengan tidak seriusnya aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan itudalam banyak kasus masalah integritas penegakkan hukum dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup patut dipertanyakanperaturan perundangundangan sejatinya telah mengatur secara ketat namun selalu bermasalah dalam penerapannya aparat penegak hukum dalam banyak kasus hanya menjadi simbol karena terindikasi berkompromi dengan perusak lingkungandalam penegakan hukum dalam kasuskasus ilegal mining seperti dirangkum dalam liputan adanya oknum aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor tidak berjalannya tindak penertiban secara efektifsebagai imbalan penambang atau pun pembalak liar akan memberikan uang payung yang jumlahnya relatif besar ke oknum penegak hukum dalam hal penegakan hukum terhadap pembalakan liar para oknum di polres akan membocorkan informasi kapan akan ada razia akibatnya pelaku kejahatan akan sulit tertangkap setiap kali razia diadakan segenap barang bukti seperti truk pengangkut kayu akan dihilangkan jejaknyaabsennya kegiatan rutin juga jadi masalah seharusnya polisi hutan perlu sering melakukan patroli di kantungkantung dan titiktitik lokasi maraknya pertambangan dan pembalakan liar ketidakberadaan para petugas di tempat membuat para pelaku semakin menjadijadi dan berani dalam melakukan aksinyatentu saja seluruh hal ini seluruh kejahatan lingkungan ini dapat dilakukan jika segenap aparat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan benar seperti istilah jika yang di atas lurus maka yang di bawah juga akan ikut lurus sudah waktunya para oknum yang berkomplot ini dibersihkan dari institusi penegak hukumpenulis berharap agar aparat penegak hukum dapat lebih jeli untuk melakukan penertiban tak hanya kepada para pelaku lapangan tetapi juga kepada para cukong dan para finansial serta para oknum penegak hukum yang terlibat di dalamnya
Belajar dari Banjir Kalimantan Selatan, Peringatan agar Bijak Kelola Alam. Banjir bandang di Kalimantan Selatan yang menyebabkan korban jiwa puluhan orang dan kerugian materil begitu besar hendaknya jadi refleksi ke depan agak bijak dalam mengelola alam hingga tak berujung bencana.Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan, banjir ini merupakan pertanda ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan lemah. Apabila ketahanan lingkungan kuat, fenomena La Nina tidak akan menyebabkan bencana parah.Walhi Kalsel, dari 3,7 juta hektar lahan di Kalsel, 581.188 hektar merupakan hutan sekunder, hanya 89.169 hektar hutan primer. Selebihnya, didominasi konsesi. Seluas 234.492,77 hektar untuk HPH, 567.865,51 hektar buat HTI, 1.219.461,21 hektar izin tambang, dan 620.081,90 hektar untuk kebun sawit.Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) mencatat setidaknya ada 137 komunitas terdampak bencana saat ini. Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional menyayangkan, mitigasi bencana pemerintah gagap hingga mengorbankan tak hanya ruang hidup juga lumbung-lumbung pangan.
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam ekosistem peran pemerintah lokal
belajar dari banjir kalimantan selatan peringatan agar bijak kelola alam banjir bandang di kalimantan selatan yang menyebabkan korban jiwa puluhan orang dan kerugian materil begitu besar hendaknya jadi refleksi ke depan agak bijak dalam mengelola alam hingga tak berujung bencanamuhadjir effendy menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menko pmk mengatakan banjir ini merupakan pertanda ketahanan lingkungan di kalimantan selatan lemah apabila ketahanan lingkungan kuat fenomena la nina tidak akan menyebabkan bencana parahwalhi kalsel dari juta hektar lahan di kalsel hektar merupakan hutan sekunder hanya hektar hutan primer selebihnya didominasi konsesi seluas hektar untuk hph hektar buat hti hektar izin tambang dan hektar untuk kebun sawitaliansi masyarakat adat nasional aman mencatat setidaknya ada komunitas terdampak bencana saat ini abdon nababan wakil ketua dewan aman nasional menyayangkan mitigasi bencana pemerintah gagap hingga mengorbankan tak hanya ruang hidup juga lumbunglumbung pangan
Banjir di Masa Pandemi, Antisipasi Diperlukan Sebelum Bencana Datang. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] menyoroti ancaman banjir di masa pandemi COVID-19. Potensi banjir di Indonesia sangat besar, sebab memiliki 5.590 sungai induk. Dari jumlah tersebut, ada 600 sungai yang berpotensi menimbulkan banjir.Daerah rawan banjir yang mencakup sungai-sungai induk tersebut luasnya mencapai 1,4 juta hektar.Di masa pandemi, dampak banjir akan sangat berat bagi masyarakat dan bakal memperburuk keadaan. Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.Antisipasi sebelum terjadinya banjir sangat diperlukan, terutama sistem peringatan dini dan akurasi perkiraan cuaca yang relatif tepat.
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam ketahanan komunitas
banjir di masa pandemi antisipasi diperlukan sebelum bencana datang lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi menyoroti ancaman banjir di masa pandemi covid potensi banjir di indonesia sangat besar sebab memiliki sungai induk dari jumlah tersebut ada sungai yang berpotensi menimbulkan banjirdaerah rawan banjir yang mencakup sungaisungai induk tersebut luasnya mencapai juta hektardi masa pandemi dampak banjir akan sangat berat bagi masyarakat dan bakal memperburuk keadaan banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covidantisipasi sebelum terjadinya banjir sangat diperlukan terutama sistem peringatan dini dan akurasi perkiraan cuaca yang relatif tepat
Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu?. Kalimantan Tengah diterjang banjir, Sejumlah daerah terendam seperti Lamandau, Katingan, Seruyan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya, dan Kapuas.Status tanggap darurat banjir diberlakukan di provinsi ini mulai 11 hingga 26 September 2020.Pemerintah Kalteng, menyalurkan 20 ribu paket bantuan ke lokasi bencana melalui udara maupun darat. Banjir sangat mungkin terjadi disebabkan rusaknya hutan di bagian hulu, sehingga kemampuan hutan untuk menampung dan menyerap air hujan sangat kecil.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam
kalimantan tengah banjir indikasi rusaknya hutan di kawasan hulu kalimantan tengah diterjang banjir sejumlah daerah terendam seperti lamandau katingan seruyan kotawaringin timur gunung mas murung raya dan kapuasstatus tanggap darurat banjir diberlakukan di provinsi ini mulai hingga september pemerintah kalteng menyalurkan ribu paket bantuan ke lokasi bencana melalui udara maupun darat banjir sangat mungkin terjadi disebabkan rusaknya hutan di bagian hulu sehingga kemampuan hutan untuk menampung dan menyerap air hujan sangat kecil
Studi: Kurang dari 10 Persen Hutan Tropis Terbaik Dunia yang Telah Terlindung Hukum Legal. Hutan tropis dan subtropis berdaun lebar menutupi hanya 14 persen dari permukaan lahan di Bumi, tetapi berperan melindungi setidaknya setengah dari semua spesies dan memberikan jasa ekosistem utama. Sehingga keberadaannya penting untuk memenuhi target iklim dan konservasi global.Sebuah penelitian dalam Nature Ecology and Evolution menyebutkan, lebih dari 93 persen hutan tropis primer terbaik dunia, yang paling jauh dari ancaman manusia, ternyata tidak berada dalam perlindungan hukum.Akibat aktivitas manusia, 33 persen bioma telah terdeforestasi dan 22 persen lainnya telah mengalami degradasi. Studi merekomendasikan untuk mempertahankan perlindungan yang ada, menambahkan yang baru, mengurangi aktivitas manusia, dan memulihkan hutan yang rusak.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
pelestarian habitat
studi kurang dari persen hutan tropis terbaik dunia yang telah terlindung hukum legal hutan tropis dan subtropis berdaun lebar menutupi hanya persen dari permukaan lahan di bumi tetapi berperan melindungi setidaknya setengah dari semua spesies dan memberikan jasa ekosistem utama sehingga keberadaannya penting untuk memenuhi target iklim dan konservasi globalsebuah penelitian dalam nature ecology and evolution menyebutkan lebih dari persen hutan tropis primer terbaik dunia yang paling jauh dari ancaman manusia ternyata tidak berada dalam perlindungan hukumakibat aktivitas manusia persen bioma telah terdeforestasi dan persen lainnya telah mengalami degradasi studi merekomendasikan untuk mempertahankan perlindungan yang ada menambahkan yang baru mengurangi aktivitas manusia dan memulihkan hutan yang rusak
Kawasan Bedugul: Ketika Catur Desa Adat Ingin Kelola Hutan di Hulu Bali [Bagian 1]. Masyarakat hukum adat di empat desa adat di kawasan hulu Bedugul, Kabupaten Buleleng, Bali, tengah berjuang mendapat hak kelola hutan adat Alas Mertajati yang kini statusnya Taman Wisata Alam dalam pengelolaan pemerintah.Kawasan hutan lindung Danau Tamblingan ini dinilai makin terancam degradasi, sepert alih fungsi lahan menjadi bangunan, perambahan kayu hutan, perburuan liar, dan pencurian bunga anggrek endemik TamblinganKawasan Bedugul termasuk danau-danaunya berperan penting secara ekologi sebagai sumber air, sumber pangan, peternakan, pertanian dan kawasan hutan penyangga penting di BaliMasyarakat hukum adat mengajukan konsep kelola hutan adat yang bersifat spiritual pada kawasan Bedugul dan Danau Tamblingan yang saat ini dalam pengelolaan pemerintah
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim
kawasan bedugul ketika catur desa adat ingin kelola hutan di hulu bali bagian masyarakat hukum adat di empat desa adat di kawasan hulu bedugul kabupaten buleleng bali tengah berjuang mendapat hak kelola hutan adat alas mertajati yang kini statusnya taman wisata alam dalam pengelolaan pemerintahkawasan hutan lindung danau tamblingan ini dinilai makin terancam degradasi sepert alih fungsi lahan menjadi bangunan perambahan kayu hutan perburuan liar dan pencurian bunga anggrek endemik tamblingankawasan bedugul termasuk danaudanaunya berperan penting secara ekologi sebagai sumber air sumber pangan peternakan pertanian dan kawasan hutan penyangga penting di balimasyarakat hukum adat mengajukan konsep kelola hutan adat yang bersifat spiritual pada kawasan bedugul dan danau tamblingan yang saat ini dalam pengelolaan pemerintah
Kawasan Hulu Bedugul: Bertani Ekologis dan Organik untuk Mengurangi Cemaran Sumber Air [Bagian 3]. Kawasan Bedugul adalah area hijau dan tempat rekreasi favorit keluarga di Bali.Namun, pertanian dengan input kimia dan alih fungsi lahan makin berisiko pada kualitas sumber air di tiga danau kawasan ini.Beberapa petani menunjukkan jika pertanian organik dan berkonsep ekologis menarik konsumen sekaligus kosnervasi lahan.Walau kawasan yang terlihat hijau, namun rentan banjir dan longsorTulisan ini merupakan tulisan ketiga dari tiga tulisan. Tulisan pertama bisa dibaca di . Tulisan kedua di
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam pelestarian habitat
kawasan hulu bedugul bertani ekologis dan organik untuk mengurangi cemaran sumber air bagian kawasan bedugul adalah area hijau dan tempat rekreasi favorit keluarga di balinamun pertanian dengan input kimia dan alih fungsi lahan makin berisiko pada kualitas sumber air di tiga danau kawasan inibeberapa petani menunjukkan jika pertanian organik dan berkonsep ekologis menarik konsumen sekaligus kosnervasi lahanwalau kawasan yang terlihat hijau namun rentan banjir dan longsortulisan ini merupakan tulisan ketiga dari tiga tulisan tulisan pertama bisa dibaca di tulisan kedua di
Laporan Sebut Jutaan Hektar Hutan Primer Dunia Hilang pada 2020, Bagaimana Indonesia?. Selama 2020, menurut laporan terbaru World Research Institute (WRI) dan Global Forest Watch. dunia kehilangan 12,2 juta hektar tutupan pohon di daerah tropis. Data yang dihimpun University of Maryland ini mencatat sekitar 4,2 juta hektar atau seluas negara Belanda, merupakan hutan primer tropis penyimpanan karbon dan keragaman hayati.Indonesia, termasuk negara keempat kehilangan hutan tropis paling banyak setelah Brazil, Kongo dan Bolivia. Deforestasi untuk komoditas tertentu jadi pemicu kehilangan tutupan hutan baik primer maupun tropis sekunder, di Amerika Latin dan Asia Tenggara.Indonesia, angka kehilangan tutupan hutan menurun selama empat tahun terakhir. Indonesia juga, untuk pertama kali keluar dari daftar tiga negara yang paling banyak kehilangan tutupan hutan dalam catatan WRI.Omnibus law UU Cipta Kerja dapat membahayakan hutan karena merelaksasi regulasi terkait lingkungan. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan food estate untuk menangani masalah krisis pangan akibat pandemi. Kebijakan ini dinilai berisiko terutama untuk hutan lindung dan lahan gambut di Kalimantan Tengah.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
laporan sebut jutaan hektar hutan primer dunia hilang pada bagaimana indonesia selama menurut laporan terbaru world research institute wri dan global forest watch dunia kehilangan juta hektar tutupan pohon di daerah tropis data yang dihimpun university of maryland ini mencatat sekitar juta hektar atau seluas negara belanda merupakan hutan primer tropis penyimpanan karbon dan keragaman hayatiindonesia termasuk negara keempat kehilangan hutan tropis paling banyak setelah brazil kongo dan bolivia deforestasi untuk komoditas tertentu jadi pemicu kehilangan tutupan hutan baik primer maupun tropis sekunder di amerika latin dan asia tenggaraindonesia angka kehilangan tutupan hutan menurun selama empat tahun terakhir indonesia juga untuk pertama kali keluar dari daftar tiga negara yang paling banyak kehilangan tutupan hutan dalam catatan wriomnibus law uu cipta kerja dapat membahayakan hutan karena merelaksasi regulasi terkait lingkungan indonesia juga mengeluarkan kebijakan food estate untuk menangani masalah krisis pangan akibat pandemi kebijakan ini dinilai berisiko terutama untuk hutan lindung dan lahan gambut di kalimantan tengah
Hilangnya Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Era Omnibus Law. Semakin rusaknya kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara nyata telah dirasakan oleh sebagian masyarakat. Beberapa bukti nyata seperti bencana-bencana alam yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan semakin sering terjadi.Kebakaran hutan yang kerap menimbulkan polutan asap setiap tahunnya, banjir yang semakin diterima publik sebagai kenormalan kondisi lingkungan, kekeringan, tanah longsor, dan lain sebagainya.Bahkan jika kita menganalisa data BPNP terkait jumlah bencana, 70 persen kejadian bencana yang sudah terjadi sangat erat kaitannya dengan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas hutan dan lingkungan hidup.Tidak hanya bencana, semakin rusaknya kondisi lingkungan juga diringi dengan tidak terselesaikan dan semakin bertambahnya konflik-konflik agraria. Fakta di lapangan sering mengungkap bagaimana bermunculannya konflik-konflik di suatu wilayah tanpa adanya penyelesaian fundamental.Sudah jatuh tertimpa tangga pula, tampaknya menjadi peribahasa yang tepat untuk menyatakan hal ini. Kondisi ini tentu memerlukan upaya pembenahan secara menyeluruh, dimana pembenahan tata kelola lingkungan hidup saat ini sangat diperlukan mulai dari wilayah hulu sampai ke wilayah hilir.Lalu apakah Indonesia kekurangan aturan dan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan ini?Sebenarnya, telah ada undang-undang yang mengatur secara detail terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).Ruang lingkup yang ada dalam UU PPLH telah mengurutkan instrumen-instrumen yang seharusnya dijalankan oleh negara. Mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Meski dalam implementasinya, kerap UU ini hanya dijadikan sebagai bagian syarat administratif dan melupakan semua ruang lingkup yang seharusnya menjadi mandat konstitusi.Adapun disahkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan keengganan negara dalam mengelola dan menghadirkan lingkungan yang lebih baik. Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan aturan-aturan yang akan berubah dari UU PPLH dengan diberlakukannya omnibus law. Perencanaan menjadi urutan instrumen paling awal yang ada di dalam UU PPLH. Hal ini menandakan proses-proses perencanaan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam ruang lingkup perencanaan didalamnya terdapat inventarisasi, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).Inventarisasi dalam mandat UU PPLH pun tidak hanya sekedar mendata potensi sumberdaya alam, tetapi ada juga hal-hal lainnya seperti bentuk penguasaan dan konflik sosial.Inventarisasi menjadi esensi pada ruang lingkup perencanaan lanjutan seperti penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Penetapan wilayah ekoregion, RPPLH, dan rencana pemanfaatan ruang akan menjadi tidak tepat jika inventarisasi lingkungan hidup sebelumnya tidak dilakukan dengan benar.Mengacu pada UU PPLH, seharusnya RPPLH nasional menjadi dokumen yang paling utama untuk segera diselesaikan, karena akan menjadi acuan RPPLH di tingkat Provinsi dan kabupaten.Sebagai catatan, pasca UU PPLH disahkan, peta ekoregion diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2013. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabungkan, pada tahun 2018 Menteri LHK mengeluarkan keputusan terkait peta ekoregion di Indonesia.Sayangnya, perkembangan mengenai RPPLH nasional sendiri sebenarnya masih belum jelas. Sejak tahun 2015, masih tertahan di Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2015 pun baru ada 1 kota yang sudah lengkap seluruh dokumennya mulai dari naskah akademik, draft dokumen RPPLH, rancangan draft Perda, dan Perdanya itu sendiri.Praktis, dapat dikatakan bahwa sebagian besar RPJP dan RPJM nasional ataupun daerah yang ada saat ini tidak berdasarkan RPPLH karena RPPLH nya sendiri belum terselesaikan.Dalam kondisi seperti itu, Pasal 12 UU PPLH menjelaskan, bahwa pemanfaatan sumbedaya alam akan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH).Namun itu bukan berarti aturan RPPLH diabaikan. Dokumen DDDTLH sifatnya berupa alternatif, saat RPPLH belum selesai disusun dan disahkan. Bukan pula berarti menghapus kewajiban penyusunan RPPLH. Ruang lingkup selanjutnya dalam UU PPLH ialah tentang “pengendalian”. Dalam instrumen pengendalian ini ada poin penjelasannya berhubungan tentang pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan yang rusak.Instrumen pengendalian pada bagian pencegahan meliputi KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.Dalam prakteknya, instrumen seperti tata ruang, KLHS, Amdal, perizinan dan lainnya seharusnya dapat menjadi pengendali kerusakan lingkungan.Perencanaan tata ruang misalnya, seharusnya mengacu pada RPPLH ataupun DDDTLH suatu wilayah. Bukan kepentingan proyek-proyek strategis ataupun “titipan” dari oknum-oknum yang notabene sarat akan konflik kepentingan dan tindakan korupsi.Dengan demikian, instrumen seperti Amdal merupakan prasyarat untuk keluarnya izin (termasuk Pembebasan Lahan dan Izin Prinsip) yang harus dilakukan sedini mungkin.Semua kegiatan konstruksi seperti pembukaan lahan, penanaman, dan lain dilakukan sampai Amdal dan izin lingkungan telah disetujui, – bukan sebaliknya, dimana aktivitas lapangan telah dilakukan, dan Amdal hanya jadi syarat pelengkap administratif belaka.Dalam kasus Amdal, memang tidak semua aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam memerlukan adanya Amdal. Untuk kasus tertentu, izin lingkungan dapat diberikan bagi pemanfaat sumberdaya alam hanya sampai dengan dokumen UKL dan UPL.Terkait pengawasan, maka dalam UU PPLH secara khusus titi berat pengawasan adalah dalam pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengawasan Limbah B3. Pengawasan juga dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap instrumen-instrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup, seperti pemantauan Amdal. Terdapat beberapa catatan kritis mengenai perubahan UU PPLH terkait dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja (Ciptaker). Berikut adalah sedikit ulasannya. Salah satu perubahan krusial dalam omnibus law ialah diintegrasikannya izin lingkungan ke perizinan berusaha (Pasal 1 ayat 35 UU Ciptaker kluster lingkungan hidup).Sehingga suatu usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang tadinya mewajibkan adanya izin lingkungan kini hanya memerlukan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan tersebut lah yang nantinya akan menjadi bagian dari perizinan berusaha.Perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak hanya merubah kata “izin” menjadi “persetujuan”. Perubahan ini juga berdampak pada hilangnya tahapan-tahapan dari izin lingkungan itu sendiri.Dalam regulasi sebelumnya, usaha yang berdampak pada lingkungan harus memohon penerbitan izin lingkungan dan melakukan penyusunan Amdal atau UKL/UPL. Setelah itu, dokumen Amdal yang telah disusun akan dinilai kelayakannya.Jika disetujui, maka si pengusung wajib melanjutkan prosesnya dengan membuat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dengan adanya omnibus law, maka tahapan dan proses ini akan berubah, bahkan hilang.Ketika izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan maka penilaian terhadap dokumen Amdal akan hilang mengingat dihapuskannya komisi penilai Amdal dalam omnibus law (Pasal 29, 30, 31 UU Ciptaker).Walaupun KLHK telah mengklarifikasi dengan mengatakan akan ada Tim Uji Kelayakan (TUK) sebagai penggantinya, namun klarifikasi tersebut tidak terdapat di semua versi naskah UU Cipta Kerja yang beredar saat ini.Dalam naskah yang beredar jelas memperlihatkan bahwa pasal-pasal mengenai komisi penilai Amdal itu dihapus tanpa ada pasal penggantinya. Sehingga proses untuk mendapatkan persetujuan lingkungan hanya membutuhkan dokumen Amdal yang telah disusun dan peryataan kesanggupan pengelolaan lingkungan. Selain itu, subtansi yang ada di Amdal pun akan berubah.Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kemungkinan akan menjadi dokumen mati, sebab tidak adanya ruang kontrol dengan dihapuskannya komisi Amdal dan ruang keberatan oleh masyarakat.Jika melihat UU PPLH sebelum berubah, maka izin lingkungan dengan Amdal di dalamnya merupakan bagian dari instrumen pengendali pada unit area usaha. Dengan diintegrasikannya izin lingkungan ke perizinan berusaha maka posisinya tidak lagi berada di instrumen pengendali, tetapi pindah ke instrument pemanfaatan.Lantas jika seperti itu maka tidak ada lagi instrument pengendali dalam sebuah unit usaha pemanfaatan lingkungan. Termasuk juga instrument pengawasan yang hilang karena RKL RPL yang tidak berfungsi. Selain hilangnya izin lingkungan dan komisi penilai Amdal, point krusial lain dalam UU CIptaker ialah semakin sempitnya hak-hak masyarakat untuk menyatakan pendapat, protes, dan menyampaikan keluhan.Kemunduran tersebut tertuang dalam perubahan dan penghapusan pasal-pasal yang menyangkut kebebasan berpendapat di UU PPLH. Dalam semua versi naskah UU Cipta Kerja, dokumen Amdal nantinya hanya akan memuat aspirasi dari masyarakat terdampak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 25 ayat C dan Pasal 26 ayat 2 dan 3 UU Cipta kerja kluster lingkungan hidup.Pertanyaannya, apakah kapasitas semua masyarakat terdampak mampu memahami subtansi yang terdapat di dokumen Amdal? Apakah masyarakat terdampak masih sempat ikut terlibat, sementara mereka disibukkan dengan ancaman hilangnya ruang hidup yang sudah ada di depan mata?Bahkan ekstrimnya, dalam Pasal 26 ayat 4, klausul yang menyatakan hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal itu juga dihapuskan. Artinya, jika dokumen Amdal telah selesai disusun, maka tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk keberatan.Perubahan pasal-pasal tersebut juga menimbulkan peluang untuk pelaksanaan Amdal dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan masyarakat. Padahal dalam UU PPLH, penyusunan Amdal harus dilakukan dengan prinsip transparan dan pemberitahun sebelum kegiatan dilaksanakan. UU Ciptaker yang ada saat ini, jelas telah menghapus itu semua.Permasalahan pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal ini sebenarnya telah diklarifikasi oleh KLHK. Dalam klarifikasinya, pemerintah memang ingin mengfokuskan pelibatan masyarakat terdampak sebagai prioritas pemberi masukan.Pemerintah juga mengklarifikasi bahwa pemerhati lingkungan diluar dari masyarakat terdampak masih dapat terlibat dalam penyusunan Amdal. Namun yang sangat disayangkan, klarifikasi tersebut justru bertolak belakang dengan apa yang tertulis di naskah UU Ciptaker dalam semua versi.Jika memang demikian, apa yang diklarifikasikan oleh KLHK sebenarnya adalah penafsiran pasal-pasal yang ada di UU PPLH, tepatnya pada Pasal 26 ayat 3. Dalam pasal tersebut, tertulis jelas yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat terdampak dan selanjutnya diikuti oleh pemerhati lingkungan dan masyarakat lainnya.Lalu yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting klausul-klausul tersebut dihapus, sementara klausul-lausul yang dihapus tersebutlah yang menjadi alat klarifikasi pemerintah?Pada akhirnya yang membuat berjalan atau tidaknya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah keinginan negara dalam menjalankan mandat undang-undang.Belajar dari implementasi UU PPLH selama ini, amat terlihat pemangkasan-pemangkasan pasal di UU Ciptaker nyatanya tidak mampu menjawab permasalahan lambatnya implementasi UU PPLH.Seperti misalnya dalam instrumen perencanaan, salah satu yang menjadi permasalahan ialah lambatnya pemerintah pusat dalam menyusun RPPLH. Akibatnya, provinsi dan kabupaten tidak memiliki acuan RPPLH di wilayahnya. Saat UU Ciptaker justru memberi porsi Pemerintah Pusat menjadi lebih besar ketimbang daerah, maka masalah yang ada tidak terjawab.Lahirnya UU Ciptaker pun menjadi indikasi tidak adanya keinginan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup menjadi lebih baik. Dengan kata lain esensi dalam aturan UU PPLH pun telah kehilangan makna dan fungsinya dalam era omnibus law. *
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam peran pemerintah lokal
hilangnya fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam era omnibus law semakin rusaknya kondisi lingkungan hidup di indonesia secara nyata telah dirasakan oleh sebagian masyarakat beberapa bukti nyata seperti bencanabencana alam yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan semakin sering terjadikebakaran hutan yang kerap menimbulkan polutan asap setiap tahunnya banjir yang semakin diterima publik sebagai kenormalan kondisi lingkungan kekeringan tanah longsor dan lain sebagainyabahkan jika kita menganalisa data bpnp terkait jumlah bencana persen kejadian bencana yang sudah terjadi sangat erat kaitannya dengan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas hutan dan lingkungan hiduptidak hanya bencana semakin rusaknya kondisi lingkungan juga diringi dengan tidak terselesaikan dan semakin bertambahnya konflikkonflik agraria fakta di lapangan sering mengungkap bagaimana bermunculannya konflikkonflik di suatu wilayah tanpa adanya penyelesaian fundamentalsudah jatuh tertimpa tangga pula tampaknya menjadi peribahasa yang tepat untuk menyatakan hal ini kondisi ini tentu memerlukan upaya pembenahan secara menyeluruh dimana pembenahan tata kelola lingkungan hidup saat ini sangat diperlukan mulai dari wilayah hulu sampai ke wilayah hilirlalu apakah indonesia kekurangan aturan dan perundangundangan untuk mengatasi permasalahan inisebenarnya telah ada undangundang yang mengatur secara detail terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplhruang lingkup yang ada dalam uu pplh telah mengurutkan instrumeninstrumen yang seharusnya dijalankan oleh negara mulai dari perencanaan pemanfaatan pengendalian pemeliharaan pengawasan dan penegakkan hukum meski dalam implementasinya kerap uu ini hanya dijadikan sebagai bagian syarat administratif dan melupakan semua ruang lingkup yang seharusnya menjadi mandat konstitusiadapun disahkannya uu cipta kerja ciptaker memperlihatkan keengganan negara dalam mengelola dan menghadirkan lingkungan yang lebih baik dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan aturanaturan yang akan berubah dari uu pplh dengan diberlakukannya omnibus law perencanaan menjadi urutan instrumen paling awal yang ada di dalam uu pplh hal ini menandakan prosesproses perencanaan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam ruang lingkup perencanaan didalamnya terdapat inventarisasi penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup rpplhinventarisasi dalam mandat uu pplh pun tidak hanya sekedar mendata potensi sumberdaya alam tetapi ada juga halhal lainnya seperti bentuk penguasaan dan konflik sosialinventarisasi menjadi esensi pada ruang lingkup perencanaan lanjutan seperti penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan rpplh penetapan wilayah ekoregion rpplh dan rencana pemanfaatan ruang akan menjadi tidak tepat jika inventarisasi lingkungan hidup sebelumnya tidak dilakukan dengan benarmengacu pada uu pplh seharusnya rpplh nasional menjadi dokumen yang paling utama untuk segera diselesaikan karena akan menjadi acuan rpplh di tingkat provinsi dan kabupatensebagai catatan pasca uu pplh disahkan peta ekoregion diluncurkan oleh kementerian lingkungan hidup di tahun setelah kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan digabungkan pada tahun menteri lhk mengeluarkan keputusan terkait peta ekoregion di indonesiasayangnya perkembangan mengenai rpplh nasional sendiri sebenarnya masih belum jelas sejak tahun masih tertahan di kementerian hukum dan ham pada tahun pun baru ada kota yang sudah lengkap seluruh dokumennya mulai dari naskah akademik draft dokumen rpplh rancangan draft perda dan perdanya itu sendiripraktis dapat dikatakan bahwa sebagian besar rpjp dan rpjm nasional ataupun daerah yang ada saat ini tidak berdasarkan rpplh karena rpplh nya sendiri belum terselesaikandalam kondisi seperti itu pasal uu pplh menjelaskan bahwa pemanfaatan sumbedaya alam akan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dddtlhnamun itu bukan berarti aturan rpplh diabaikan dokumen dddtlh sifatnya berupa alternatif saat rpplh belum selesai disusun dan disahkan bukan pula berarti menghapus kewajiban penyusunan rpplh ruang lingkup selanjutnya dalam uu pplh ialah tentang pengendalian dalam instrumen pengendalian ini ada poin penjelasannya berhubungan tentang pencegahan penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang rusakinstrumen pengendalian pada bagian pencegahan meliputi klhs tata ruang baku mutu lingkungan hidup kriteria baku kerusakan lingkungan hidup amdal ukl upl perizinan instrumen ekonomi lingkungan hidup peraturan perundangundangan berbasis lingkungan hidup anggaran berbasis lingkungan hidup analisis risiko lingkungan hidup audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan danatau perkembangan ilmu pengetahuandalam prakteknya instrumen seperti tata ruang klhs amdal perizinan dan lainnya seharusnya dapat menjadi pengendali kerusakan lingkunganperencanaan tata ruang misalnya seharusnya mengacu pada rpplh ataupun dddtlh suatu wilayah bukan kepentingan proyekproyek strategis ataupun titipan dari oknumoknum yang notabene sarat akan konflik kepentingan dan tindakan korupsidengan demikian instrumen seperti amdal merupakan prasyarat untuk keluarnya izin termasuk pembebasan lahan dan izin prinsip yang harus dilakukan sedini mungkinsemua kegiatan konstruksi seperti pembukaan lahan penanaman dan lain dilakukan sampai amdal dan izin lingkungan telah disetujui bukan sebaliknya dimana aktivitas lapangan telah dilakukan dan amdal hanya jadi syarat pelengkap administratif belakadalam kasus amdal memang tidak semua aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam memerlukan adanya amdal untuk kasus tertentu izin lingkungan dapat diberikan bagi pemanfaat sumberdaya alam hanya sampai dengan dokumen ukl dan uplterkait pengawasan maka dalam uu pplh secara khusus titi berat pengawasan adalah dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun b dan pengawasan limbah b pengawasan juga dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap instrumeninstrumen pengendalian kerusakan lingkungan hidup seperti pemantauan amdal terdapat beberapa catatan kritis mengenai perubahan uu pplh terkait dengan diberlakukannya uu cipta kerja ciptaker berikut adalah sedikit ulasannya salah satu perubahan krusial dalam omnibus law ialah diintegrasikannya izin lingkungan ke perizinan berusaha pasal ayat uu ciptaker kluster lingkungan hidupsehingga suatu usaha pemanfaatan sumberdaya alam yang tadinya mewajibkan adanya izin lingkungan kini hanya memerlukan persetujuan lingkungan persetujuan lingkungan tersebut lah yang nantinya akan menjadi bagian dari perizinan berusahaperubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan tidak hanya merubah kata izin menjadi persetujuan perubahan ini juga berdampak pada hilangnya tahapantahapan dari izin lingkungan itu sendiridalam regulasi sebelumnya usaha yang berdampak pada lingkungan harus memohon penerbitan izin lingkungan dan melakukan penyusunan amdal atau uklupl setelah itu dokumen amdal yang telah disusun akan dinilai kelayakannyajika disetujui maka si pengusung wajib melanjutkan prosesnya dengan membuat dokumen rencana pengelolaan lingkungan rkl dan rencana pemantauan lingkungan rpl dengan adanya omnibus law maka tahapan dan proses ini akan berubah bahkan hilangketika izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan maka penilaian terhadap dokumen amdal akan hilang mengingat dihapuskannya komisi penilai amdal dalam omnibus law pasal uu ciptakerwalaupun klhk telah mengklarifikasi dengan mengatakan akan ada tim uji kelayakan tuk sebagai penggantinya namun klarifikasi tersebut tidak terdapat di semua versi naskah uu cipta kerja yang beredar saat inidalam naskah yang beredar jelas memperlihatkan bahwa pasalpasal mengenai komisi penilai amdal itu dihapus tanpa ada pasal penggantinya sehingga proses untuk mendapatkan persetujuan lingkungan hanya membutuhkan dokumen amdal yang telah disusun dan peryataan kesanggupan pengelolaan lingkungan selain itu subtansi yang ada di amdal pun akan berubahrencana pengelolaan lingkungan rkl dan rencana pemantauan lingkungan rpl kemungkinan akan menjadi dokumen mati sebab tidak adanya ruang kontrol dengan dihapuskannya komisi amdal dan ruang keberatan oleh masyarakatjika melihat uu pplh sebelum berubah maka izin lingkungan dengan amdal di dalamnya merupakan bagian dari instrumen pengendali pada unit area usaha dengan diintegrasikannya izin lingkungan ke perizinan berusaha maka posisinya tidak lagi berada di instrumen pengendali tetapi pindah ke instrument pemanfaatanlantas jika seperti itu maka tidak ada lagi instrument pengendali dalam sebuah unit usaha pemanfaatan lingkungan termasuk juga instrument pengawasan yang hilang karena rkl rpl yang tidak berfungsi selain hilangnya izin lingkungan dan komisi penilai amdal point krusial lain dalam uu ciptaker ialah semakin sempitnya hakhak masyarakat untuk menyatakan pendapat protes dan menyampaikan keluhankemunduran tersebut tertuang dalam perubahan dan penghapusan pasalpasal yang menyangkut kebebasan berpendapat di uu pplh dalam semua versi naskah uu cipta kerja dokumen amdal nantinya hanya akan memuat aspirasi dari masyarakat terdampak hal tersebut dapat dilihat dalam pasal ayat c dan pasal ayat dan uu cipta kerja kluster lingkungan hiduppertanyaannya apakah kapasitas semua masyarakat terdampak mampu memahami subtansi yang terdapat di dokumen amdal apakah masyarakat terdampak masih sempat ikut terlibat sementara mereka disibukkan dengan ancaman hilangnya ruang hidup yang sudah ada di depan matabahkan ekstrimnya dalam pasal ayat klausul yang menyatakan hak untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal itu juga dihapuskan artinya jika dokumen amdal telah selesai disusun maka tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk keberatanperubahan pasalpasal tersebut juga menimbulkan peluang untuk pelaksanaan amdal dilakukan secara sembunyisembunyi atau tanpa sepengetahuan masyarakat padahal dalam uu pplh penyusunan amdal harus dilakukan dengan prinsip transparan dan pemberitahun sebelum kegiatan dilaksanakan uu ciptaker yang ada saat ini jelas telah menghapus itu semuapermasalahan pelibatan masyarakat dalam penyusunan amdal ini sebenarnya telah diklarifikasi oleh klhk dalam klarifikasinya pemerintah memang ingin mengfokuskan pelibatan masyarakat terdampak sebagai prioritas pemberi masukanpemerintah juga mengklarifikasi bahwa pemerhati lingkungan diluar dari masyarakat terdampak masih dapat terlibat dalam penyusunan amdal namun yang sangat disayangkan klarifikasi tersebut justru bertolak belakang dengan apa yang tertulis di naskah uu ciptaker dalam semua versijika memang demikian apa yang diklarifikasikan oleh klhk sebenarnya adalah penafsiran pasalpasal yang ada di uu pplh tepatnya pada pasal ayat dalam pasal tersebut tertulis jelas yang menjadi prioritas utama adalah masyarakat terdampak dan selanjutnya diikuti oleh pemerhati lingkungan dan masyarakat lainnyalalu yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting klausulklausul tersebut dihapus sementara klausullausul yang dihapus tersebutlah yang menjadi alat klarifikasi pemerintahpada akhirnya yang membuat berjalan atau tidaknya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah keinginan negara dalam menjalankan mandat undangundangbelajar dari implementasi uu pplh selama ini amat terlihat pemangkasanpemangkasan pasal di uu ciptaker nyatanya tidak mampu menjawab permasalahan lambatnya implementasi uu pplhseperti misalnya dalam instrumen perencanaan salah satu yang menjadi permasalahan ialah lambatnya pemerintah pusat dalam menyusun rpplh akibatnya provinsi dan kabupaten tidak memiliki acuan rpplh di wilayahnya saat uu ciptaker justru memberi porsi pemerintah pusat menjadi lebih besar ketimbang daerah maka masalah yang ada tidak terjawablahirnya uu ciptaker pun menjadi indikasi tidak adanya keinginan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup menjadi lebih baik dengan kata lain esensi dalam aturan uu pplh pun telah kehilangan makna dan fungsinya dalam era omnibus law
Pilkada Usai, Saatnya untuk Ekonomi Hijau Berkelanjutan. Pagelaran akbar pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah usai, saatnya dan bangkit. berarti atas hasil pilkada serta melupakan benturan politik yang terjadi akibat silang pendapat antar kandidat. Sedangkan bangkit dari keterpurukan adalah bangkit dalam beragam krisis atau krisis multidimensi yang sedang kita hadapi.Krisis tersebut termasuk krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, krisis perekonomian, dan krisis lingkungan akibat semakin memudarnya komitmen terhadap pelestarian alam.Dari sisi ekonomi, COVID-19 berhasil membuat babak belur perekonomian dunia. Faktnya, hampir semua sektor perekonomian terkapar, bahkan sampai saat ini pemulihan ekonomi masih sangat lamban dan begitu dramatis.Di Indonesia sendiri, ekonomi 2020 yang awalnya diprediksi akan tumbuh hingga 5,3 persen (yoy) atau lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02 persen. Namun nyatanya, ekonomi Indonesia berjalan minus 2,2 persen hingga minus 1,7 persen di tahun 2020. Sungguh catatan yang kelam.Dengan kondisi dan realita yang begitu mengkhawatirkan, Indonesia butuh tidak sekadar kebijakan pemulihan semata, tapi butuh kebijakan yang mampu membawa perubahan yakni dengan melakukan lompatan.Kita sangat tahu bahwa persoalan krisis kesehatan dan perekonomian harus segera diurai, namun, bukan berarti persoalan lainnya tidak menjadi perhatian bahkan tidak dipedulikan. Oleh sebab itu, tantangan terbesar para pemenang Pilkada 2020 tidak hanya memulihkan kondisi seperti sediakala tapi juga melompati krisis multidimensi. Sebelum pandemi COVID-19 menggerogoti dunia, krisis lingkungan seperti krisis iklim sudah menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dielakkan. Cuaca ekstrem sampai dengan bencana yang kerap terjadi, bahkan kemunculan COVID-19 dianggap sebagai bagian dari dampak krisis iklim yang begitu menakutkan.World Economic Forum dalam riset yang berjudul 2019-2020 sempat menyebut bahwa ekonomi dunia akan terpukul oleh isu-isu lingkungan semakin mengkhawatirkan.Riset ini menyebut isu lingkungan khususnya yang terkait dengan iklim, mendominasi menjadi lima besar indikator risiko jangka panjang kategori sebagai penghambat utama ekonomi global.Kelima indikator tersebut yakni; cuaca ekstrim (), kegagalan aksi iklim (), bencana alam (), hilangnya keanekaragaman hayati (), bencana lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia ().Di Indonesia sendiri, persoalan krisis lingkungan yang berakibat fatal pada krisis iklim terlihat dari kondisi hutan alam yang kian terancam. Bukan hanya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tapi juga ancaman deforestasi dan ekspansi investasi skala besar, pembukaan lahan, dan banyak ancaman lainnya.Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan terungkap bahwa sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada (pemilihan gubernur dan wakil gubernur) memiliki hutan alam mencapai 21 juta hektar Sementara 10 kabupaten pelaksana pilkada (pemilihan bupati dan wakil bupati) tercatat memiliki lebih dari 20 juta ha hutan alam.Kondisi ini tentu menggambarkan bahwa kesembilan provinsi dan 10 kabupaten ini memiliki isu yang sangat besar yakni isu kelestarian hutan dan isu ini seharusnya menjadi gagasan yang ada dalam visi-misi para kandidat.Dari luasan hutan alam secara total tersebut, riset Madani membagi empat tingkatan risiko deforestasi dan degradasi untuk beberapa daerah tersebut.Daerah berisiko, terancam, sangat terancam, dan paling terancam. Hasilnya, dari sembilan provinsi tersebut terdapat 12,5 juta hektar hutan alam yang berada pada kategori beresiko; 2,6 juta hektar di tingkat terancam; dan 1,2 juta hektar di tingkat sangat terancam.Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara menjadi provinsi penyumbang hutan alam terbesar. Sementara kategori paling terancam seluas 2,6 juta hektar juga terdapat di Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan di tingkat kabupaten, 10 kabupaten penyelenggara pilkada dengan hutan alam terluas menyumbang 11,9 juta hektar hutan alam berisiko, 1,23 juta hektar hutan alam terancam, 521 ribu hektar hutan alam sangat terancam, dan 3 juta hektar hutan alam paling terancam. Ancaman terhadap hutan alam tersebut seharusnya menjadi patokan bagi para pemenang pilkada nantinya. Suatu kepastian ekonomi berbasis ekologi atau ekonomi hijau berkelanjutan harus menjadi target agar keluar dari krisis.Menurut hemat penulis, model ekonomi hijau berkelanjutan dapat dimulai dengan menggerakkan beberapa model bisnis yang bersifat kreatif, mendorong inovasi kemandirian, dan tidak sekedar bertumpu pada ekstraktif sumber daya alam, seperti:, bisnis jasa lingkungan. Kerusakan lingkungan yang semakin parah akan mendorong menculnya kepedulian atas lingkungan, hal inilah yang membuat bisnis jasa lingkungan di masa yang akan datang mampu tumbuh positif.Misalnya saja, bisnis pengelolaan sampah seperti bank sampah. Selain dapat menyelamatkan mengurangi beban lingkungan atas sampah, bank sampah dapat memberikan manfaat secara perekonomian., perhutanan sosial. Model bisnis perhutanan sosial ini adalah langkah yang paling tepat bagi pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan. Perhutanan sosial sendiri mampu merubah mitos bahwa hutan adalah kutukan menjadi hutan adalah anugerah karena selain bermanfaat untuk menahan dampak perubahan iklim, hutan juga mampu memberikan manfaat secara ekonomis., pengembangan energi baru terbarukan. Meninggalkan energi kotor dan beralih ke energi yang ramah lingkungan adalah keniscayaan. Pertimbangan keberlanjutan dari sumber energi adalah faktor utama yang harus diprioritaskan, tentu bergatung dengan sumber daya fossil sudah tidak relevan di tengah krisis seperti saat ini. Beralih ke sumber energi seperti panel surya adalah langkah terbaik yang dapat dilakukan.Kini ,sudah saatnya semua pihak sadar bahwa Pilkada Serentak 2020 harus menjadi momentum bagi para kepala daerah terpilih untuk memperkuat komitmen perlindungan lingkungan, hutan, dan alam agar ekonomi hijau berkelanjutan dapat diwujudkan.Konsep ini bukan hanya membuat perekonomian yang tahan bating oleh krisis tapi juga berkontribusi terhadap pencapaian komitmen iklim di Indonesia di sektor kehutanan. Bukankah ini impian kita untuk masa depan? * penulis adalah
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
bencana alam ekosistem peran pemerintah lokal pola cuaca yang berubah
pilkada usai saatnya untuk ekonomi hijau berkelanjutan pagelaran akbar pemilihan kepala daerah pilkada telah usai saatnya dan bangkit berarti atas hasil pilkada serta melupakan benturan politik yang terjadi akibat silang pendapat antar kandidat sedangkan bangkit dari keterpurukan adalah bangkit dalam beragam krisis atau krisis multidimensi yang sedang kita hadapikrisis tersebut termasuk krisis kesehatan akibat pandemi covid krisis perekonomian dan krisis lingkungan akibat semakin memudarnya komitmen terhadap pelestarian alamdari sisi ekonomi covid berhasil membuat babak belur perekonomian dunia faktnya hampir semua sektor perekonomian terkapar bahkan sampai saat ini pemulihan ekonomi masih sangat lamban dan begitu dramatisdi indonesia sendiri ekonomi yang awalnya diprediksi akan tumbuh hingga persen yoy atau lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar persen namun nyatanya ekonomi indonesia berjalan minus persen hingga minus persen di tahun sungguh catatan yang kelamdengan kondisi dan realita yang begitu mengkhawatirkan indonesia butuh tidak sekadar kebijakan pemulihan semata tapi butuh kebijakan yang mampu membawa perubahan yakni dengan melakukan lompatankita sangat tahu bahwa persoalan krisis kesehatan dan perekonomian harus segera diurai namun bukan berarti persoalan lainnya tidak menjadi perhatian bahkan tidak dipedulikan oleh sebab itu tantangan terbesar para pemenang pilkada tidak hanya memulihkan kondisi seperti sediakala tapi juga melompati krisis multidimensi sebelum pandemi covid menggerogoti dunia krisis lingkungan seperti krisis iklim sudah menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dielakkan cuaca ekstrem sampai dengan bencana yang kerap terjadi bahkan kemunculan covid dianggap sebagai bagian dari dampak krisis iklim yang begitu menakutkanworld economic forum dalam riset yang berjudul sempat menyebut bahwa ekonomi dunia akan terpukul oleh isuisu lingkungan semakin mengkhawatirkanriset ini menyebut isu lingkungan khususnya yang terkait dengan iklim mendominasi menjadi lima besar indikator risiko jangka panjang kategori sebagai penghambat utama ekonomi globalkelima indikator tersebut yakni cuaca ekstrim kegagalan aksi iklim bencana alam hilangnya keanekaragaman hayati bencana lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia di indonesia sendiri persoalan krisis lingkungan yang berakibat fatal pada krisis iklim terlihat dari kondisi hutan alam yang kian terancam bukan hanya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla tapi juga ancaman deforestasi dan ekspansi investasi skala besar pembukaan lahan dan banyak ancaman lainnyaberdasarkan kajian yang dilakukan oleh yayasan madani berkelanjutan terungkap bahwa sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur memiliki hutan alam mencapai juta hektar sementara kabupaten pelaksana pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati tercatat memiliki lebih dari juta ha hutan alamkondisi ini tentu menggambarkan bahwa kesembilan provinsi dan kabupaten ini memiliki isu yang sangat besar yakni isu kelestarian hutan dan isu ini seharusnya menjadi gagasan yang ada dalam visimisi para kandidatdari luasan hutan alam secara total tersebut riset madani membagi empat tingkatan risiko deforestasi dan degradasi untuk beberapa daerah tersebutdaerah berisiko terancam sangat terancam dan paling terancam hasilnya dari sembilan provinsi tersebut terdapat juta hektar hutan alam yang berada pada kategori beresiko juta hektar di tingkat terancam dan juta hektar di tingkat sangat terancamprovinsi kalimantan tengah sulawesi utara dan kalimantan utara menjadi provinsi penyumbang hutan alam terbesar sementara kategori paling terancam seluas juta hektar juga terdapat di kalimantan tengah sulawesi utara dan kalimantan selatan sedangkan di tingkat kabupaten kabupaten penyelenggara pilkada dengan hutan alam terluas menyumbang juta hektar hutan alam berisiko juta hektar hutan alam terancam ribu hektar hutan alam sangat terancam dan juta hektar hutan alam paling terancam ancaman terhadap hutan alam tersebut seharusnya menjadi patokan bagi para pemenang pilkada nantinya suatu kepastian ekonomi berbasis ekologi atau ekonomi hijau berkelanjutan harus menjadi target agar keluar dari krisismenurut hemat penulis model ekonomi hijau berkelanjutan dapat dimulai dengan menggerakkan beberapa model bisnis yang bersifat kreatif mendorong inovasi kemandirian dan tidak sekedar bertumpu pada ekstraktif sumber daya alam seperti bisnis jasa lingkungan kerusakan lingkungan yang semakin parah akan mendorong menculnya kepedulian atas lingkungan hal inilah yang membuat bisnis jasa lingkungan di masa yang akan datang mampu tumbuh positifmisalnya saja bisnis pengelolaan sampah seperti bank sampah selain dapat menyelamatkan mengurangi beban lingkungan atas sampah bank sampah dapat memberikan manfaat secara perekonomian perhutanan sosial model bisnis perhutanan sosial ini adalah langkah yang paling tepat bagi pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan perhutanan sosial sendiri mampu merubah mitos bahwa hutan adalah kutukan menjadi hutan adalah anugerah karena selain bermanfaat untuk menahan dampak perubahan iklim hutan juga mampu memberikan manfaat secara ekonomis pengembangan energi baru terbarukan meninggalkan energi kotor dan beralih ke energi yang ramah lingkungan adalah keniscayaan pertimbangan keberlanjutan dari sumber energi adalah faktor utama yang harus diprioritaskan tentu bergatung dengan sumber daya fossil sudah tidak relevan di tengah krisis seperti saat ini beralih ke sumber energi seperti panel surya adalah langkah terbaik yang dapat dilakukankini sudah saatnya semua pihak sadar bahwa pilkada serentak harus menjadi momentum bagi para kepala daerah terpilih untuk memperkuat komitmen perlindungan lingkungan hutan dan alam agar ekonomi hijau berkelanjutan dapat diwujudkankonsep ini bukan hanya membuat perekonomian yang tahan bating oleh krisis tapi juga berkontribusi terhadap pencapaian komitmen iklim di indonesia di sektor kehutanan bukankah ini impian kita untuk masa depan penulis adalah
Refleksi 2020: Tahun Kekalahan Lingkungan. Tahun 2020 merupakan periode yang buruk bagi lingkungan di Indonesia, tak ada visi politik terhadap lingkungan sejak awal periode kepemimpinan Jokowi-Amin.Terjadi penyangkalan terhadap adanya korelasi antara rusaknya lingkungan alami dengan merebaknya pandemi secara global. Percepatan ekonomi berbasis sumber daya alam dianggap sebagai jawaban atas krisis akibat pandemi.Para pembela lingkungan justru mendapat tekanan dari penguasa baik berupa kriminalisasi dan kekerasan.Diprediksi penguasa akan tetap memperdalam “gas” untuk percepatan ekstraksi sumber daya daripada menginjak “rem” untuk mendukung upaya-upaya konservasi sumber daya alam.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
refleksi tahun kekalahan lingkungan tahun merupakan periode yang buruk bagi lingkungan di indonesia tak ada visi politik terhadap lingkungan sejak awal periode kepemimpinan jokowiaminterjadi penyangkalan terhadap adanya korelasi antara rusaknya lingkungan alami dengan merebaknya pandemi secara global percepatan ekonomi berbasis sumber daya alam dianggap sebagai jawaban atas krisis akibat pandemipara pembela lingkungan justru mendapat tekanan dari penguasa baik berupa kriminalisasi dan kekerasandiprediksi penguasa akan tetap memperdalam gas untuk percepatan ekstraksi sumber daya daripada menginjak rem untuk mendukung upayaupaya konservasi sumber daya alam
Menyoal Banjir Kalimantan Selatan, Bagaimana Upaya Mitigasi?. Banjir di Kalimantan Selatan menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Ratusan ribu terdampak, puluhan ribu harus mengungsi. Hingga kini, sebagian warga masih dalam pengungsian. Pemerintah Kalsel memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir sampai 10 Februari 2021.Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR mendesak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk audit lingkungan, terutama soal pemberian izin alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan oleh lembaga independen kredibel. Hasil audit, dibuka secara transparan ke publik.M Fazeri, Koordinator Tim Advokasi Hukum Korban Banjir Kalsel menyebutkan, ratusan warga akan menggugat class action kepada Gubernur Kalsel atas bencana di 11 kabupaten.Sahbirin Noor, Gubernur Kalsel mengatakan, banjir Kalsel pada awal 2021 terparah sepanjang sejarah dalam kurun 100 tahun terakhir. Banjir karena berbagai macam faktor, antara lain morfologi lahan, anomali cuaca, alih fungsi lahan dan pengelolaan drainase belum optimal.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam peran pemerintah lokal
menyoal banjir kalimantan selatan bagaimana upaya mitigasi banjir di kalimantan selatan menimbulkan kerugian triliunan rupiah ratusan ribu terdampak puluhan ribu harus mengungsi hingga kini sebagian warga masih dalam pengungsian pemerintah kalsel memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir sampai februari dedi mulyadi wakil ketua komisi iv dpr mendesak kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk audit lingkungan terutama soal pemberian izin alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan oleh lembaga independen kredibel hasil audit dibuka secara transparan ke publikm fazeri koordinator tim advokasi hukum korban banjir kalsel menyebutkan ratusan warga akan menggugat class action kepada gubernur kalsel atas bencana di kabupatensahbirin noor gubernur kalsel mengatakan banjir kalsel pada awal terparah sepanjang sejarah dalam kurun tahun terakhir banjir karena berbagai macam faktor antara lain morfologi lahan anomali cuaca alih fungsi lahan dan pengelolaan drainase belum optimal
Pentingnya Integrasi KEE dalam Rezim Aturan Tata Ruang. Inisiatif konservasi, apapun itu, pasti akan berkaitan dengan peran atau posisi Pemerintah Daerah. Situasi faktual konservasi yang amat kompleks dan rumit merupakan alasan mendesak untuk memberi porsi yang terukur bagi Pemerintah Daerah. Tidak hanya teori, dalam kenyataan administrasi sehari-hari pun, peran otoritas lapangan (Pemerintah Daerah) sangat dibutuhkan sebagai jembatan untuk mendialogkan ide yang berada pada tataran normatif dengan kenyataan faktual sehari-hari. Ide konservasi, dengan demikian, semestinya terdistribusi dalam bentuk kewenangan tertentu pada semua tingkat yurisdiksi.Konservasi, yang tetap merupakan urusan pusat, pada skala tertentu tetap meletakkan secara tegas posisi dan peran Pemerintah Daerah. Amat sulit membayangkan wilayah yang demikian luas dan dikerumuni oleh berbagai persoalan penggunaan lahan mengabaikan peran otoritas lapangan. Apalagi jika gagasan konservasi hendak diarahkan untuk wilayah-wilayah di luar kawasan hutan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Maka alasan-alasan kultural, politik hingga pertimbangan efisiensi administrasi dan keberlanjutan konservasi untuk jangka panjang telah sering dikemukakan sebagai dasar untuk memikirkan kembali porsi “tangan” daerah dalam urusan konservasi. Tentu tidak semata-mata dengan mengubah komposisi kewenangan. Tetapi bisa dimulai dengan meletakan inisiatif konservasi secara tepat berdasarkan kewenangan yang tersedia.Dalam konteks demikian itu maka tulisan ini bermaksud mencermati lebih jauh gagasan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dalam konteks kewenangan Pemerintah Daerah. Istilah ini adalah nomenklatur yang relatif baru dalam rezim hukum konservasi. Ruang lingkupnya menargetkan perlindungan kawasan di luar kawasan konservasi konvensional yang sudah dilindungi (Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam). Sehingga, KEE sarat dengan dimensi tata ruang dan otoritas sektoral yang melibatkan peran lintas tema/sektor dan pemerintah daerah.Terkait dengan otoritas itu pula maka rezim tata ruang telah mengenal istilah Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (KSLH) yang cakupannya hampir sama dengan KEE. Dua inisiatif “berbaju” beda namun isi sama ini patut untuk ditelusuri mengingat ide dasarnya kurang lebih mirip yakni mendorong perlindungan lingkungan secara komprehensif pada skala lansekap.Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk mengambil pertimbangan yang tepat dalam mengusul ide maupun menyusun kebijakan konservasi ke depan. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan sejumlah kriteria wilayah yang dapat diusulkan sebagai KEE, yakni mencakup empat kategori berupa ekosistem lahan basah, koridor hidupan liar/satwa, ABKT (Areal Bernilai Konservasi Tinggi), dan taman kehati (keanekaragaman hayati). Seperti dipaparkan pada tabel 1 berikut ini, masing-masing kategori ini mempunyai penjabaran ruang lingkup masing-masing.Dalam peraturan perundang-undangan, istilah dan pengaturan KEE dapat ditemukan dalam pengaturan konservasi dan rezim hukum pemerintah daerah. Sementara dalam UU Konservasi, usulan revisinya sudah sudah mencantumkan konsep KEE secara komprehensif. Namun sudah lebih dari satu dekade, usulan tersebut belum ditetapkan dalam revisi UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Ruang lingkup KEE pada tabel 1 secara eksplisit melibatkan banyak dimensi alokasi ruang, tidak hanya kawasan konservasi konvensional, hutan lindung atau bahkan kawasan hutan. Namun melibatkan pula APL (Areal Penggunaan Lain) atau kawasan budidaya yang berada di luar semua lokasi-lokasi konvensional untuk dilindungi. Hal ini nampak dalam sejumlah usulan KEE dimana pemerintah sendiri, terutama Dirjen KSDAE bersemangat mendorong skema ini dengan intensi yang melampaui KSA (Kawasan Suaka Alam) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan bahkan kawasan hutan (lihat contoh peta usulan KEE Kabupaten Nunukan) Contoh peta usulan KEE Kabupaten Nunukan Sebagaimana terindikasi dalam peta usulan KEE di Kabupaten Nunukan, wilayah yang diarsir untuk usulan KEE mencakup Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi dan APL. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan dibantu P4W IPB nampaknya berniat memasukkan APL sebagai KEE. Hal ini tidak lepas dari undangan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah mengidentifikasi kawasan-kawasan ini. Karena itu, dapat disebutkan bahwa KEE merupakan usulan konservasi yang melintasi semua kategori kawasan.Semangat pemerintah pusat melakukan pemetaan indikasi KEE telah nampak dalam peta indikasi yang dikeluarkan pada 2018. Dalam peta itu BPEE mengeluarkan data indikasi KEE seluruh Indonesia yang mencapai 104,942 ha. Sebagian besarnya dikontribusikan oleh tiga region utama yakni Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Dalam periode 2015-2017, BPEE telah merencanakan 37 KEE di tujuh region dengan total luas 723.788,14 ha yang dipilah dalam lima kategori area, yakni 23 taman kehati (keanekaragaman hayati), enam koridor satwa, lima mangrove, dan dua karst. Dari segi nomenklatur, istilah KEE baru dapat ditemukan secara eksplisit setelah lebih dari 20 tahun berlakunya UU Konservasi 1990 yakni pada revisi Peraturan Pemerintah No.68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam oleh PP No.28/2011 yang kemudian direvisi lagi menjadi PP No.108/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan.Ketentuan yang khusus mengatur KEE dalam PP ini terdapat dalam satu pasal dan penjelasannya yakni pasal 24. PP ini telah diubah oleh PP No.108/2015 tetapi tidak mengubah pasal 24, sehingga ketentuan ini masih berlaku.Pasal 24Ayat (1) Perlindungan pada KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial.Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan ruang lingkup perlindungan dilakukan melalui:Dalam Penjelasan pasal 24 ayat (1), konsep KEE diklarifikasi lebih lanjut dengan penjabaran definisi yang mengarahkan secara jelas ruang lingkup yang dimaksud KEE, yakni yang mencakup ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.Disebutkan juga dalam penjelasan ayat (2) bahwa perlindungan dilakukan dengan tujuan: Pasal ini juga memandatkan pelaksanaan perlindungan KEE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 24 juga menegaskan bahwa “peraturan perundang-undangan” yang melindungi KEE adalah peraturan pemerintah mengenai . Namun, PP Perlindungan Hutan yakni PP No.45/2004 yang diubah oleh PP No.60/2009 sama sekali tidak menyebut, apalagi mengatur konsep KEE. Sehingga rujukan silang yang disebut dalam penjelasan pasal 24 ayat (3) tersebut membingungkan. Meski demikian, menempatkan KEE sebagai bagian dari konsep perlindungan hutan seperti diatur dalam PP No.45/2004 maupun PP No.60/2009 secara implisit mengarahkan bahwa KEE adalah upaya di luar areal konservasi seperti Taman Nasional. Dengan demikian, selain masih memerlukan klarifikasi, KEE dalam pasal 24 PP No.28/2011 jo PP No.108/2015 sangat umum. Namun, setidaknya ada dua hal penting yang digarisbawahi dalam pasal ini dan penjelasannya.Pertama, KEE adalah bagian dari kerangka konservasi yang dalam ayat 1 disebutkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap KPA dan KSA. Norma ini mengindikasikan keterhubungan spasial antara KPA dan KSA dengan KEE. Hal ini berimplikasi pula bahwa rezim pengaturan KEE tidak bisa dilepaskan dari karakter rezim hukum konservasi. KEE bukan sesuatu yang berbeda sama sekali dari rezim konservasi yang secara konvensional telah dikenal saat ini. Lebih dari itu, acuan KEE pada PP Perlindungan Hutan menunjukan bahwa KEE walaupun di luar KPA dan KSA tetap berada di bawah konsep kawasan hutan. Sehingga, KEE tidak menyentuh APL.Kedua, definisi sekaligus ruang lingkup KEE mencakup ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari enam meter). Dalam kenyataannya, definisi ini terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dengan kewenangannya yang sudah terbagi. Otoritasnya tidak hanya ada pada instansi yang menggawangi konservasi, tetapi tersebar ke bidang-bidang lain, seperti nampak dalam tabel 2 berikut ini. UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi wewenang bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan KEE. Dikatakan bahwa Provinsi mempunyai kewenangan pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem penting atau yang disebut KEE dan daerah penyangga KSA dan KPA. Sementara kabupaten/kota hanya mempunyai kewenangan atas Taman Hutan Raya (lampiran BB Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan).Dengan demikian, jelas bahwa kewenangan Provinsi hanya melaksanakan pengelolaan KEE. Lain daripada itu adalah kewenangan pusat, termasuk dalam hal ini kewenangan penunjukan maupun penetapan KEE. Hal ini tidak lepas dari pengaturan kewenangan konservasi dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tegas disebutkan disana bahwa kawasan konservasi merupakan kewenangan pusat (pasal 360). Disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, kawasan cagar alam.Sehingga, meskipun penetapan kawasan khusus mengikutsertakan daerah yang bersangkutan, Provinsi sama sekali tidak berwenang menetapkan kawasan konservasi, sekalipun area itu berada di dalam wilayah Provinsi dimaksud. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi dapat saja mengajukan usulan jika area itu berada di dalam kawasan hutan seperti yang disebut dalam penjelasan PP No.28/2011. Namun penetapan sepenuhnya ada pada kewenangan Pusat.Dalam kenyataannya, di tingkat daerah gagasan KEE sudah berjalan. Di Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 718/2017 tentang penetapan KEE di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara untuk koridor orangutan. (Tropenbos Indonesia, Mei 2019). Di Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi menginisiasi koridor orangutan di Bentang Alam Wehea-Kelay (TNC, 2016). Penelusuran terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan menemukan sebuah konsep konservasi yang tersedia dalam rezim hukum tata ruang, yang disebut Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (KSLH). Menurut Undang-Undang No.26/2007 tentang Tata Ruang (UU TR), KSLH merupakan salah satu kategori dalam definisi kawasan strategis.Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo (penjelasan pasal 5 ayat 5 UUTR)Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diuraikan dalam PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PP No.15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri ATR No.1/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.Dalam PP No.15/2010, kriteria KSLH meliputi (Pasal 51): (1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati, (2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, (3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, (4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, (5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, (6) kawasan rawan bencana alam; atau (7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.Dengan demikian, rezim tata ruang telah memberikan “rumah” bagi kemungkinan mengusulkan KSLH berdasarkan pertimbangan jurisdiksional, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam ketentuan tata ruang disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kawasan strategis, dimana salah satunya adalah berbasis pada pertimbangan lingkungan hidup. Jika wilayah itu melibatkan dua atau lebih kabupaten, maka Pemerintah Provinsi lah yang menetapkan. Dalam hal lebih dari satu Provinsi maka Pemerintah Pusat lah yang berwenang.Saat ini, Pemerintah Pusat telah menetapkan KSLH Nasional yang jumlahnya menempati urutan kedua sebanyak 25 KSN, hanya terpaut 2 angka dari KSN Ekonomi yang tercatat sebanyak 27 KSN. Beberapa di antaranya adalah Kawasan Kritis Lingkungan Balingara Sulawesi Tengah, Kawasan Jantung Kalimantan (), Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat. Perkembangan ini tentu menjadi basis yang positif bagi upaya mengintegrasikan usulan KEE ke dalam tata ruang ke depan. Secara yuridis-normatif terutama mengacu ke PP No.28/2011 jo PP No.108/2015, ruang lingkup KSLH tidak berbeda bahkan sama dengan usulan KEE. Perbandingannya dapat dilihat dalam tabel 3. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi yang diajukan. Minimnya landasan hukum, mengarahkan rujukan definisi KEE satu-satunya yang relatif lengkap pada penjelasan Pasal No. 24 PP 28/2011. Disitu disebutkan, KEE merupakan kelanjutan KSA/KPA di luar kawasan konservasi dan merupakan bagian dari kawasan hutan yang pengaturannya terkait dengan perlindungan hutan. Sementara KSLH, seperti diutarakan di atas bisa dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan KSLH mempunyai payung hukum yang lebih solid dan struktur kelembagaan yang kuat di bawah koordinasi tata ruang yang cara kerjanya sudah baku. Payung hukum demikian lebih mampu menjawab tantangan perlindungan wilayah-wilayah yang memenuhi ciri-ciri KEE maupun KSLH, namun lokasinya berada di luar kawasan hutan seperti APL maupun budidaya.Sayangnya, diskusi mengenai relasi KEE dengan rezim hukum tata ruang belum secara gamblang terutarakan dalam usulan peraturan KEE saat ini. Alih-alih pembicaraan ini digalakkan oleh perspektif konservasionis yang terpusat. Dalam kenyataannya, ide barangkali akan sulit berhadapan dengan situasi faktual di daerah. Disana pendekatan fragmentasi sektoral telah bergurat akar dimana pelakunya tidak hanya Pemerintah Daerah tetapi juga diarahkan oleh instansi pusat. Meskipun berbagai studi belum mengaitkan antara KEE dan KSLH, jelas bahwa KSLH merupakan otoritas Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sementara KEE, sejauh yang bisa ditarik dari regulasi yang ada merupakan kewenangan Pemerinta Pusat. Di samping itu, KSLH merupakan arena tata ruang yang pembahasannya tidak perlu merancang forum terpisah, apalagi konsep yang sama sekali baru. Pengusungnya dapat mengikuti bangunan peraturan normatif yang sudah sangat jelas, rinci, dan mempunyai payung hukum amat kuat dalam tata ruang.Patut pula untuk menjadi pertimbangan bahwa sudah banyak inisiatif konservasi yang simpang siur dalam banyak forum tetapi seringkali gagal menjadi aksi sistemik karena tidak mempunyai penerimaan secara hukum, tidak kompatibel atau memberatkan birokrasi, dan distribusi kewenangannya kompleks, dan seterusnya. Sebaliknya, cukup banyak inisiatif yang sejalan dengan aturan hukum, memaksimalkan kelembagaan yang ada, dan memperbarui serta memfungsikan kewenangan tetapi tidak dipandang oleh sebagian konservasionis, entah karena kurang keren atau inisiatif itu belum dikenal dalam relevasinya membantu menggerakan isu konservasi sejauh-jauhnya di tingkat tapak.Meski demikian, KEE sudah mulai diidentifikasi dan ditetapkan dalam sejumlah keputusan Pemerintah Daerah sesuai dinamika lokal. Gagasan KEE, di samping hambatannya, bagaimanapun juga mempunyai tujuan perlindungan ekosistem berkelanjutan. Karena itu, perlu menemukan rumah kelembagaan yang tepat dan aturan hukum yang memadai.Dalam hal ini, kajian singkat ini menawarkan integrasi gagasan KEE ke dalam konsep KSLH yang jelas merupakan inisiatif daerah dan ditetapkan dalam tata ruang. Memasukkan KEE ke dalam tata ruang, selain menerobos ego instansi, juga mempunyai keuntungan bahwa rezim hukum tata ruang sudah baku dan memberi mandat yang jelas bagi setiap instansi. Selain itu, proses perencanaannya sudah tentu disertai anggaran agar identifikasi kriteria-kriteria di atas dapat dilakukan. Secara kelembagaan pun, usulan dalam tata ruang ini tidak hanya monopoli Kabupaten/Kota atau Provinsi. Tapi juga dari kepentingan nasional.****Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, (2017), Perlindungan Ekosistem Esensial di Pulau Pejantan, Materi Presentasi Maret 2017Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Ditjen KSDAE, (2018), Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial, Materi Presentasi Jakarta 24 September 2018Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Ditjen KSDAE, (2019), Kebijakan Konservasi Mangrove dalam Kerangka Ekosistem Esensial, Materi Presentasi Purwokerto 19 Agustus 2019 Lesson Learned Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Tiga Lokasi () Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay Di Kabupaten Kutai Timur Dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, The Nature Conservancy ()Khan, Azis, 2017, Preservation and Utilization of Essential Ecosystem Within the Framework of Institutional Analysis and Development Framework or IAD Framework” in The Conservation Paradigm in Sustainable Development, USAID, Winrock, Kementerian Dalam Negeri (diakses pada 23 Januari 2021) Identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi Tingkat Lanskap/Wilayah Administrasi, Makalah Kebijakan Agustus 2018, Konservasi di Luar Kawasan Konservasi (KEE): Pembelajaran dari Kalimantan Barat, Policy Brief No 1. Mei 2019.**** *. Peneliti Yayasan Inobu.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
pelestarian habitat peran pemerintah lokal
pentingnya integrasi kee dalam rezim aturan tata ruang inisiatif konservasi apapun itu pasti akan berkaitan dengan peran atau posisi pemerintah daerah situasi faktual konservasi yang amat kompleks dan rumit merupakan alasan mendesak untuk memberi porsi yang terukur bagi pemerintah daerah tidak hanya teori dalam kenyataan administrasi seharihari pun peran otoritas lapangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai jembatan untuk mendialogkan ide yang berada pada tataran normatif dengan kenyataan faktual seharihari ide konservasi dengan demikian semestinya terdistribusi dalam bentuk kewenangan tertentu pada semua tingkat yurisdiksikonservasi yang tetap merupakan urusan pusat pada skala tertentu tetap meletakkan secara tegas posisi dan peran pemerintah daerah amat sulit membayangkan wilayah yang demikian luas dan dikerumuni oleh berbagai persoalan penggunaan lahan mengabaikan peran otoritas lapangan apalagi jika gagasan konservasi hendak diarahkan untuk wilayahwilayah di luar kawasan hutan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupatenkota maka alasanalasan kultural politik hingga pertimbangan efisiensi administrasi dan keberlanjutan konservasi untuk jangka panjang telah sering dikemukakan sebagai dasar untuk memikirkan kembali porsi tangan daerah dalam urusan konservasi tentu tidak sematamata dengan mengubah komposisi kewenangan tetapi bisa dimulai dengan meletakan inisiatif konservasi secara tepat berdasarkan kewenangan yang tersediadalam konteks demikian itu maka tulisan ini bermaksud mencermati lebih jauh gagasan kawasan ekosistem esensial kee dalam konteks kewenangan pemerintah daerah istilah ini adalah nomenklatur yang relatif baru dalam rezim hukum konservasi ruang lingkupnya menargetkan perlindungan kawasan di luar kawasan konservasi konvensional yang sudah dilindungi kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam sehingga kee sarat dengan dimensi tata ruang dan otoritas sektoral yang melibatkan peran lintas temasektor dan pemerintah daerahterkait dengan otoritas itu pula maka rezim tata ruang telah mengenal istilah kawasan strategis lingkungan hidup kslh yang cakupannya hampir sama dengan kee dua inisiatif berbaju beda namun isi sama ini patut untuk ditelusuri mengingat ide dasarnya kurang lebih mirip yakni mendorong perlindungan lingkungan secara komprehensif pada skala lansekaptulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihakpihak terkait untuk mengambil pertimbangan yang tepat dalam mengusul ide maupun menyusun kebijakan konservasi ke depan direktorat bina pengelolaan ekosistem esensial bpee konservasi sumberdaya alam dan ekosistem ksdae kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk mengajukan sejumlah kriteria wilayah yang dapat diusulkan sebagai kee yakni mencakup empat kategori berupa ekosistem lahan basah koridor hidupan liarsatwa abkt areal bernilai konservasi tinggi dan taman kehati keanekaragaman hayati seperti dipaparkan pada tabel berikut ini masingmasing kategori ini mempunyai penjabaran ruang lingkup masingmasingdalam peraturan perundangundangan istilah dan pengaturan kee dapat ditemukan dalam pengaturan konservasi dan rezim hukum pemerintah daerah sementara dalam uu konservasi usulan revisinya sudah sudah mencantumkan konsep kee secara komprehensif namun sudah lebih dari satu dekade usulan tersebut belum ditetapkan dalam revisi uu no tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ksdae ruang lingkup kee pada tabel secara eksplisit melibatkan banyak dimensi alokasi ruang tidak hanya kawasan konservasi konvensional hutan lindung atau bahkan kawasan hutan namun melibatkan pula apl areal penggunaan lain atau kawasan budidaya yang berada di luar semua lokasilokasi konvensional untuk dilindungi hal ini nampak dalam sejumlah usulan kee dimana pemerintah sendiri terutama dirjen ksdae bersemangat mendorong skema ini dengan intensi yang melampaui ksa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam kpa seperti taman nasional cagar alam dan bahkan kawasan hutan lihat contoh peta usulan kee kabupaten nunukan contoh peta usulan kee kabupaten nunukan sebagaimana terindikasi dalam peta usulan kee di kabupaten nunukan wilayah yang diarsir untuk usulan kee mencakup taman nasional hutan lindung hutan produksi terbatas hutan produksi hutan produksi konversi dan apl dinas kehutanan provinsi kalimantan utara dengan dibantu pw ipb nampaknya berniat memasukkan apl sebagai kee hal ini tidak lepas dari undangan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mengidentifikasi kawasankawasan ini karena itu dapat disebutkan bahwa kee merupakan usulan konservasi yang melintasi semua kategori kawasansemangat pemerintah pusat melakukan pemetaan indikasi kee telah nampak dalam peta indikasi yang dikeluarkan pada dalam peta itu bpee mengeluarkan data indikasi kee seluruh indonesia yang mencapai ha sebagian besarnya dikontribusikan oleh tiga region utama yakni kalimantan papua dan sumatera dalam periode bpee telah merencanakan kee di tujuh region dengan total luas ha yang dipilah dalam lima kategori area yakni taman kehati keanekaragaman hayati enam koridor satwa lima mangrove dan dua karst dari segi nomenklatur istilah kee baru dapat ditemukan secara eksplisit setelah lebih dari tahun berlakunya uu konservasi yakni pada revisi peraturan pemerintah no tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam oleh pp no yang kemudian direvisi lagi menjadi pp no tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasanketentuan yang khusus mengatur kee dalam pp ini terdapat dalam satu pasal dan penjelasannya yakni pasal pp ini telah diubah oleh pp no tetapi tidak mengubah pasal sehingga ketentuan ini masih berlakupasal ayat perlindungan pada ksa dan kpa sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf b termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensialselanjutnya dalam ayat disebutkan ruang lingkup perlindungan dilakukan melaluidalam penjelasan pasal ayat konsep kee diklarifikasi lebih lanjut dengan penjabaran definisi yang mengarahkan secara jelas ruang lingkup yang dimaksud kee yakni yang mencakup ekosistem karst lahan basah danau sungai rawa payau dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari enam meter mangrove dan gambut yang berada di luar ksa dan kpadisebutkan juga dalam penjelasan ayat bahwa perlindungan dilakukan dengan tujuan pasal ini juga memandatkan pelaksanaan perlindungan kee dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan penjelasan pasal juga menegaskan bahwa peraturan perundangundangan yang melindungi kee adalah peraturan pemerintah mengenai namun pp perlindungan hutan yakni pp no yang diubah oleh pp no sama sekali tidak menyebut apalagi mengatur konsep kee sehingga rujukan silang yang disebut dalam penjelasan pasal ayat tersebut membingungkan meski demikian menempatkan kee sebagai bagian dari konsep perlindungan hutan seperti diatur dalam pp no maupun pp no secara implisit mengarahkan bahwa kee adalah upaya di luar areal konservasi seperti taman nasional dengan demikian selain masih memerlukan klarifikasi kee dalam pasal pp no jo pp no sangat umum namun setidaknya ada dua hal penting yang digarisbawahi dalam pasal ini dan penjelasannyapertama kee adalah bagian dari kerangka konservasi yang dalam ayat disebutkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kpa dan ksa norma ini mengindikasikan keterhubungan spasial antara kpa dan ksa dengan kee hal ini berimplikasi pula bahwa rezim pengaturan kee tidak bisa dilepaskan dari karakter rezim hukum konservasi kee bukan sesuatu yang berbeda sama sekali dari rezim konservasi yang secara konvensional telah dikenal saat ini lebih dari itu acuan kee pada pp perlindungan hutan menunjukan bahwa kee walaupun di luar kpa dan ksa tetap berada di bawah konsep kawasan hutan sehingga kee tidak menyentuh aplkedua definisi sekaligus ruang lingkup kee mencakup ekosistem karst lahan basah danau sungai rawa payau dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari enam meter dalam kenyataannya definisi ini terkait dengan beberapa peraturan perundangundangan lainnya dengan kewenangannya yang sudah terbagi otoritasnya tidak hanya ada pada instansi yang menggawangi konservasi tetapi tersebar ke bidangbidang lain seperti nampak dalam tabel berikut ini uu no tentang pemerintahan daerah memberi wewenang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kee dikatakan bahwa provinsi mempunyai kewenangan pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem penting atau yang disebut kee dan daerah penyangga ksa dan kpa sementara kabupatenkota hanya mempunyai kewenangan atas taman hutan raya lampiran bb pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanandengan demikian jelas bahwa kewenangan provinsi hanya melaksanakan pengelolaan kee lain daripada itu adalah kewenangan pusat termasuk dalam hal ini kewenangan penunjukan maupun penetapan kee hal ini tidak lepas dari pengaturan kewenangan konservasi dalam uu no tentang pemerintahan daerah tegas disebutkan disana bahwa kawasan konservasi merupakan kewenangan pusat pasal disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi danatau kabupatenkota antara lain kawasan hutan lindung kawasan hutan konservasi kawasan cagar alamsehingga meskipun penetapan kawasan khusus mengikutsertakan daerah yang bersangkutan provinsi sama sekali tidak berwenang menetapkan kawasan konservasi sekalipun area itu berada di dalam wilayah provinsi dimaksud demikian halnya dengan pemerintah kabupatenkota provinsi dapat saja mengajukan usulan jika area itu berada di dalam kawasan hutan seperti yang disebut dalam penjelasan pp no namun penetapan sepenuhnya ada pada kewenangan pusatdalam kenyataannya di tingkat daerah gagasan kee sudah berjalan di kalimantan barat gubernur kalimantan barat mengeluarkan keputusan gubernur no tentang penetapan kee di kabupaten ketapang dan kayong utara untuk koridor orangutan tropenbos indonesia mei di kalimantan timur pemerintah provinsi menginisiasi koridor orangutan di bentang alam weheakelay tnc penelusuran terhadap sejumlah peraturan perundangundangan menemukan sebuah konsep konservasi yang tersedia dalam rezim hukum tata ruang yang disebut kawasan strategis lingkungan hidup kslh menurut undangundang no tentang tata ruang uu tr kslh merupakan salah satu kategori dalam definisi kawasan strategisyang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti taman nasional lorentz taman nasional ujung kulon dan taman nasional komodo penjelasan pasal ayat uutrkriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diuraikan dalam pp no tentang rencana tata ruang wilayah nasional pp no tentang penyelenggaraan penataan ruang serta peraturan menteri atr no tentang pedoman penyusunan tata ruang wilayah provinsi kabupaten dan kotadalam pp no kriteria kslh meliputi pasal tempat perlindungan keanekaragaman hayati kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem flora danatau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi danatau dilestarikan kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup kawasan rawan bencana alam atau kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupandengan demikian rezim tata ruang telah memberikan rumah bagi kemungkinan mengusulkan kslh berdasarkan pertimbangan jurisdiksional baik nasional provinsi maupun kabupatenkota dalam ketentuan tata ruang disebutkan bahwa pemerintah kabupatenkota dapat menetapkan kawasan strategis dimana salah satunya adalah berbasis pada pertimbangan lingkungan hidup jika wilayah itu melibatkan dua atau lebih kabupaten maka pemerintah provinsi lah yang menetapkan dalam hal lebih dari satu provinsi maka pemerintah pusat lah yang berwenangsaat ini pemerintah pusat telah menetapkan kslh nasional yang jumlahnya menempati urutan kedua sebanyak ksn hanya terpaut angka dari ksn ekonomi yang tercatat sebanyak ksn beberapa di antaranya adalah kawasan kritis lingkungan balingara sulawesi tengah kawasan jantung kalimantan kawasan konservasi keanekaragaman hayati raja ampat perkembangan ini tentu menjadi basis yang positif bagi upaya mengintegrasikan usulan kee ke dalam tata ruang ke depan secara yuridisnormatif terutama mengacu ke pp no jo pp no ruang lingkup kslh tidak berbeda bahkan sama dengan usulan kee perbandingannya dapat dilihat dalam tabel perbedaan utamanya terletak pada lokasi yang diajukan minimnya landasan hukum mengarahkan rujukan definisi kee satusatunya yang relatif lengkap pada penjelasan pasal no pp disitu disebutkan kee merupakan kelanjutan ksakpa di luar kawasan konservasi dan merupakan bagian dari kawasan hutan yang pengaturannya terkait dengan perlindungan hutan sementara kslh seperti diutarakan di atas bisa dalam kawasan hutan maupun luar kawasan hutan perbedaan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan kslh mempunyai payung hukum yang lebih solid dan struktur kelembagaan yang kuat di bawah koordinasi tata ruang yang cara kerjanya sudah baku payung hukum demikian lebih mampu menjawab tantangan perlindungan wilayahwilayah yang memenuhi ciriciri kee maupun kslh namun lokasinya berada di luar kawasan hutan seperti apl maupun budidayasayangnya diskusi mengenai relasi kee dengan rezim hukum tata ruang belum secara gamblang terutarakan dalam usulan peraturan kee saat ini alihalih pembicaraan ini digalakkan oleh perspektif konservasionis yang terpusat dalam kenyataannya ide barangkali akan sulit berhadapan dengan situasi faktual di daerah disana pendekatan fragmentasi sektoral telah bergurat akar dimana pelakunya tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga diarahkan oleh instansi pusat meskipun berbagai studi belum mengaitkan antara kee dan kslh jelas bahwa kslh merupakan otoritas pemerintah daerah provinsi maupun kabupatenkota sementara kee sejauh yang bisa ditarik dari regulasi yang ada merupakan kewenangan pemerinta pusat di samping itu kslh merupakan arena tata ruang yang pembahasannya tidak perlu merancang forum terpisah apalagi konsep yang sama sekali baru pengusungnya dapat mengikuti bangunan peraturan normatif yang sudah sangat jelas rinci dan mempunyai payung hukum amat kuat dalam tata ruangpatut pula untuk menjadi pertimbangan bahwa sudah banyak inisiatif konservasi yang simpang siur dalam banyak forum tetapi seringkali gagal menjadi aksi sistemik karena tidak mempunyai penerimaan secara hukum tidak kompatibel atau memberatkan birokrasi dan distribusi kewenangannya kompleks dan seterusnya sebaliknya cukup banyak inisiatif yang sejalan dengan aturan hukum memaksimalkan kelembagaan yang ada dan memperbarui serta memfungsikan kewenangan tetapi tidak dipandang oleh sebagian konservasionis entah karena kurang keren atau inisiatif itu belum dikenal dalam relevasinya membantu menggerakan isu konservasi sejauhjauhnya di tingkat tapakmeski demikian kee sudah mulai diidentifikasi dan ditetapkan dalam sejumlah keputusan pemerintah daerah sesuai dinamika lokal gagasan kee di samping hambatannya bagaimanapun juga mempunyai tujuan perlindungan ekosistem berkelanjutan karena itu perlu menemukan rumah kelembagaan yang tepat dan aturan hukum yang memadaidalam hal ini kajian singkat ini menawarkan integrasi gagasan kee ke dalam konsep kslh yang jelas merupakan inisiatif daerah dan ditetapkan dalam tata ruang memasukkan kee ke dalam tata ruang selain menerobos ego instansi juga mempunyai keuntungan bahwa rezim hukum tata ruang sudah baku dan memberi mandat yang jelas bagi setiap instansi selain itu proses perencanaannya sudah tentu disertai anggaran agar identifikasi kriteriakriteria di atas dapat dilakukan secara kelembagaan pun usulan dalam tata ruang ini tidak hanya monopoli kabupatenkota atau provinsi tapi juga dari kepentingan nasionaldirektorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem perlindungan ekosistem esensial di pulau pejantan materi presentasi maret direktorat bina pengelolaan ekosistem esensial ditjen ksdae perlindungan kawasan ekosistem esensial materi presentasi jakarta september direktorat bina pengelolaan ekosistem esensial ditjen ksdae kebijakan konservasi mangrove dalam kerangka ekosistem esensial materi presentasi purwokerto agustus lesson learned pengelolaan kawasan ekosistem esensial kee di tiga lokasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan bentang alam weheakelay di kabupaten kutai timur dan kabupaten berau provinsi kalimantan timur the nature conservancy khan azis preservation and utilization of essential ecosystem within the framework of institutional analysis and development framework or iad framework in the conservation paradigm in sustainable development usaid winrock kementerian dalam negeri diakses pada januari identifikasi areal bernilai konservasi tinggi tingkat lanskapwilayah administrasi makalah kebijakan agustus konservasi di luar kawasan konservasi kee pembelajaran dari kalimantan barat policy brief no mei peneliti yayasan inobu
Minyak Cemari Sungai Saroka Ancam Hutan Mangrove. Pohon-pohon mangrove di tepian Sungai Saroka, Madura, terpatnya di Desa Kebundadap Timur, Saronggi, berlapis minyak. Sebelumnya, tumpahan minyak menyebab di sungai, setelah sekitar dua bulan, menepi, dan tertinggal melapisi akar dan batang mangrove. Setelah minyak sempat menyebar di sungai itu, nelayan merasa sulit mendapakan kepiting dan ikan. Biota air ‘pindah rumah’.Dinas Lingkungan Hidup Sumenep menduga,minyak berada dari tumpahan mesin perahu. Sungai tercemar minyak dan mengenai hutan mangrove ini akan menjadi ekowisata, sekaligus eduwisata. Selain bangau dan ikan-ikan dan biota lain dalam air, hutan mangrove ini juga ada sekitar lima monyet. Warga khawatiir, pencemaran sungai bisa ancam lingkungan sekitar termsuk hutan mangrove dan bisa menggangu rencana ekowisata mereka.
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas
minyak cemari sungai saroka ancam hutan mangrove pohonpohon mangrove di tepian sungai saroka madura terpatnya di desa kebundadap timur saronggi berlapis minyak sebelumnya tumpahan minyak menyebab di sungai setelah sekitar dua bulan menepi dan tertinggal melapisi akar dan batang mangrove setelah minyak sempat menyebar di sungai itu nelayan merasa sulit mendapakan kepiting dan ikan biota air pindah rumahdinas lingkungan hidup sumenep mendugaminyak berada dari tumpahan mesin perahu sungai tercemar minyak dan mengenai hutan mangrove ini akan menjadi ekowisata sekaligus eduwisata selain bangau dan ikanikan dan biota lain dalam air hutan mangrove ini juga ada sekitar lima monyet warga khawatiir pencemaran sungai bisa ancam lingkungan sekitar termsuk hutan mangrove dan bisa menggangu rencana ekowisata mereka
Cerita Pondok Pesantren Anti Sampah Plastik di Sumenep. Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Sabajarin (Al-Furqon) punya aturan ketat dengan sampah plastik. Penghuni pondok dilarang pakai kemasan makanan atau minuman. Bahkan, kalau ada yang pakai kemasan, sampai disimpan dan mereka bawa pulang. Kiai M Faizi, inilah pengasuh pondok Al-Furqan, juga sastrawan yang ketat tak gunakan plastik sekali pakai. Tak pakai plastik bukan hanya buat warga atau santri, tetapi baginya sendiri. Bahkan, sang kiai sampai tirakat anti plastik. Pemberian pemahaman kepada warga, kadang Kiai M Faizi sampaikan kala ada pertemuan ada acara-acara keagamaan. Sang kiai juga penulis buku Beauty in the Bis ini berusaha mendekatkan isu sampah pada kehidupan sehari-hari warga. Bahkan, mulai dari diri sendiri, di rumah, kehidupan sehari-hari itu bisa berkontribusi kurangi sampah plastik.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
program literasi
cerita pondok pesantren anti sampah plastik di sumenep pondok pesantren annuqayah daerah sabajarin alfurqon punya aturan ketat dengan sampah plastik penghuni pondok dilarang pakai kemasan makanan atau minuman bahkan kalau ada yang pakai kemasan sampai disimpan dan mereka bawa pulang kiai m faizi inilah pengasuh pondok alfurqan juga sastrawan yang ketat tak gunakan plastik sekali pakai tak pakai plastik bukan hanya buat warga atau santri tetapi baginya sendiri bahkan sang kiai sampai tirakat anti plastik pemberian pemahaman kepada warga kadang kiai m faizi sampaikan kala ada pertemuan ada acaraacara keagamaan sang kiai juga penulis buku beauty in the bis ini berusaha mendekatkan isu sampah pada kehidupan seharihari warga bahkan mulai dari diri sendiri di rumah kehidupan seharihari itu bisa berkontribusi kurangi sampah plastik
Menyibak Problem Kebakaran Hutan dan Lahan yang Tak Kunjung Usai. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau beberapa waktu belakangan ini, semakin menegaskan betapa abainya pemerintah pada penyelamatan ruang hidup rakyat. Deforestasi boleh diklaim menurun, tetapi problem hilangnya tutupan hutan masih bergulir. Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu bukti konkret, jika upaya pemerintah tersebut tidak serius.Ambilah contoh pelajaran kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah beberapa tahun silam. Kekalahan pemerintah, dalam hal ini Presiden, pada keputusan sidang , dan masih terulangnya karthutla tahun ini, menjadi bukti bahwa para pemegang kebijakan tidak mawas diri dan tampak abai dalam urusan lingkungan hidup ini.Adapun, karhutla yang paling menjadi sorotan akhir-akhir ini berada di provinsi Riau dan Kalimantan Tengah, meski demikian data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkata lain. Doni Monardo selaku pimpinan BNPB tanggal 15 September 2018 menyebut, jika terhitung sejak 14 September 2019 karhutla hampir tersebar di sepertiga wilayah Indonesia. Ada tujuh provinsi yang tersandera api, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua, dengan sebaran titik panas sebesar 4.012.Jika berkaca secara historis, maka periode bulan Januari sampai Agustus 2019, terpampang jelas luasan lahan yang terbakar sebesar 328.724 hektar, 27% di antaranya merupakan lahan gambut, dan yang lainnya berwujud lahan mineral.Di Riau sendiri sejak Januari 2019 hutan dan lahan yang terbakar seluas 6.425 hektar. Jika melihat sejarah karhutla di Riau, pada tahun 2014 silam, wilayah ini pernah berasap hingga ke negara tetangga. BNPB mencatatkan dari 286 titik api di Sumatera, 160 diantaranya ada di Riau. Kebakaran hutan hebat lainnya juga terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2015, BNPB menemukan sekitar 196.987 hektar luas lahan gambut yang terbakar, lalu untuk lahan non-gambut seluas 133.876 hektar. Kebakaran hutan ini secara nasional turut mempengaruhi degradasi tutupan hutan nasional, ia juga menegaskan bahwa deforestasi masih terjadi secara masif. Salah satu faktor berkurangnya hutan ditengarai akibat dari alih fungsi hutan dan deforestasi. Baik untuk industri perkebunan seperti sawit atau hutan tanaman industri guna menyokong produksi industri bubur kertas dan aneka produk turunannya.Jika merujuk pada data KLHK, ada penyusutan kawasan hutan antara tahun 2015 sampai 2017. Hutan yang awalnya eksis dengan luasan 128 juta hektar, berselang dua tahun kemudian menyusut menjadi 125 juta hektar. Kurang lebih ada lebih dari 2,07 juta hektar kawasan hutan yang hilang. Menurut BPNB di tahun 2019, total 99 persen karhutla merupakan akibat dari ulah manusia. Kosongnya lahan pasca dibakar berimpilikasi pada penggunaan lahan untuk sektor lain. Ada sekitar 80 persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan. Tidak bisa dipungkiri memang jika kini perkebunan sawit bertambah luas. Tercatat ada seluas 14,3 juta hektar perkebunan sawit, yang lebih luas dari pulau Jawa yang hanya 12, 82 juta hektar.Perlu diketahui jika kebakaran hutan dan lahan paling besar dilakukan oleh korporasi, sebagaimana diakui oleh KLHK yang menolak menyebutkan data korporasi pembakar hutan. Menurut data pemerintah ada 9 perusahaan (tersebar di Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel) yang tertangkap membakar hutan dan lahan. Semuanya berafiliasi dengan sawit.Bupati Kabupaten Pelalawan, Riau, pernah melaporkan jika ada perubahan yang signifikan terhadap hutan dan lahan yang telah ludes terbakar. Dia menyebut mayoritas lahan tersebut telah berubah menjadi perkebunan sawit. Di wilayah lain tidak hanya sawit, tetapi juga berubah menjadi kawasan produksi seperti untuk kebutuhan kertas dan aneka produk dibuat dari bahan baku pohon.Sementara itu jika mengulik hasil kajian Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2018, disebut sekitar 2,8 juta hektar perkebunan sawit berada di kawasan hutan. Dimana 35 persen dikelola masyarakat sementara 65 persennya dikelola korporasi. Artinya mayoritas penguasa HGU untuk sawit ialah korporasi besar.Data lain, adalah hasil riset TuK Indonesia, menyatakan sekitar 5,1 juta hektar lahan sawit dikuasai 25 kelompok perusahaan yang menguasai 62 persen lahan sawit di Kalimantan. Terluas di Kalimantan Barat, diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kemudian, 32 persen di Sumatra (terluas di Riau diikuti Sumatra Selatan), 4 persen di Sulawesi dan 2 persen di Papua. Ketika melihat kebakaran hutan dan lahan, maka ini menunjukkan bagaimana rumitnya alur birokrasi dan tidak sinkronnya hubungan inter kementerian. Kementerian ATR/BPN mengurus dan memberikan HGU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan HTI, serta Kementerian Pertanian mengeluarkan izin perkebunan.Dalam konteks deforestasi dan pembakaran hutan, tampak terjadi upaya sistematis untuk membuka dan mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan, hutan tanaman industri, izin usaha pertambangan dan lainnya. Hutan sengaja dibakar untuk membuka lahan, yang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya kebakaran lahan gambut.Guna mencegah dan menghentikan kebakaran hutan, maka pemerintah harus melakukan moratorium izin sawit dan aneka industri lainnya. Pemerintah pun perlu mencabut dan mengusut korporasi yang melakukan pembakaran hutan, serta menghukum korporasi untuk melakukan reforestasi masif seperti sedia kala fungsinya.Selain itu pemerintah wajib mematuhi putusan MA pasca kalah dalam Peninjauan Kembali (PK) terkait gugatan warga () di Kalimantan Tengah dengan membuat peraturan teknis preventif maupun mitigasi, guna memperkuat UU PPLH Nomor 32/2009.Hal mendesak lainnya yang perlu dikerjakan pemerintah, yakni mengubah tata ruang serta tata wilayah nasional, yang lebih mengutamakan keselamatan ruang hidup rakyat, seperti mendukung kelestarian hutan dan menyelesaikan problem ekologis lainnya.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam peran pemerintah lokal
menyibak problem kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung usai kebakaran hutan dan lahan karhutla di riau beberapa waktu belakangan ini semakin menegaskan betapa abainya pemerintah pada penyelamatan ruang hidup rakyat deforestasi boleh diklaim menurun tetapi problem hilangnya tutupan hutan masih bergulir kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu bukti konkret jika upaya pemerintah tersebut tidak seriusambilah contoh pelajaran kebakaran hutan di wilayah kalimantan tengah beberapa tahun silam kekalahan pemerintah dalam hal ini presiden pada keputusan sidang dan masih terulangnya karthutla tahun ini menjadi bukti bahwa para pemegang kebijakan tidak mawas diri dan tampak abai dalam urusan lingkungan hidup iniadapun karhutla yang paling menjadi sorotan akhirakhir ini berada di provinsi riau dan kalimantan tengah meski demikian data dari badan nasional penanggulangan bencana bnpb berkata lain doni monardo selaku pimpinan bnpb tanggal september menyebut jika terhitung sejak september karhutla hampir tersebar di sepertiga wilayah indonesia ada tujuh provinsi yang tersandera api yakni riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan papua dengan sebaran titik panas sebesar jika berkaca secara historis maka periode bulan januari sampai agustus terpampang jelas luasan lahan yang terbakar sebesar hektar di antaranya merupakan lahan gambut dan yang lainnya berwujud lahan mineraldi riau sendiri sejak januari hutan dan lahan yang terbakar seluas hektar jika melihat sejarah karhutla di riau pada tahun silam wilayah ini pernah berasap hingga ke negara tetangga bnpb mencatatkan dari titik api di sumatera diantaranya ada di riau kebakaran hutan hebat lainnya juga terjadi di kalimantan tengah pada tahun bnpb menemukan sekitar hektar luas lahan gambut yang terbakar lalu untuk lahan nongambut seluas hektar kebakaran hutan ini secara nasional turut mempengaruhi degradasi tutupan hutan nasional ia juga menegaskan bahwa deforestasi masih terjadi secara masif salah satu faktor berkurangnya hutan ditengarai akibat dari alih fungsi hutan dan deforestasi baik untuk industri perkebunan seperti sawit atau hutan tanaman industri guna menyokong produksi industri bubur kertas dan aneka produk turunannyajika merujuk pada data klhk ada penyusutan kawasan hutan antara tahun sampai hutan yang awalnya eksis dengan luasan juta hektar berselang dua tahun kemudian menyusut menjadi juta hektar kurang lebih ada lebih dari juta hektar kawasan hutan yang hilang menurut bpnb di tahun total persen karhutla merupakan akibat dari ulah manusia kosongnya lahan pasca dibakar berimpilikasi pada penggunaan lahan untuk sektor lain ada sekitar persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan tidak bisa dipungkiri memang jika kini perkebunan sawit bertambah luas tercatat ada seluas juta hektar perkebunan sawit yang lebih luas dari pulau jawa yang hanya juta hektarperlu diketahui jika kebakaran hutan dan lahan paling besar dilakukan oleh korporasi sebagaimana diakui oleh klhk yang menolak menyebutkan data korporasi pembakar hutan menurut data pemerintah ada perusahaan tersebar di riau jambi sumsel kalteng kalbar kalsel yang tertangkap membakar hutan dan lahan semuanya berafiliasi dengan sawitbupati kabupaten pelalawan riau pernah melaporkan jika ada perubahan yang signifikan terhadap hutan dan lahan yang telah ludes terbakar dia menyebut mayoritas lahan tersebut telah berubah menjadi perkebunan sawit di wilayah lain tidak hanya sawit tetapi juga berubah menjadi kawasan produksi seperti untuk kebutuhan kertas dan aneka produk dibuat dari bahan baku pohonsementara itu jika mengulik hasil kajian fakultas kehutanan ugm pada tahun disebut sekitar juta hektar perkebunan sawit berada di kawasan hutan dimana persen dikelola masyarakat sementara persennya dikelola korporasi artinya mayoritas penguasa hgu untuk sawit ialah korporasi besardata lain adalah hasil riset tuk indonesia menyatakan sekitar juta hektar lahan sawit dikuasai kelompok perusahaan yang menguasai persen lahan sawit di kalimantan terluas di kalimantan barat diikuti kalimantan tengah dan kalimantan timur kemudian persen di sumatra terluas di riau diikuti sumatra selatan persen di sulawesi dan persen di papua ketika melihat kebakaran hutan dan lahan maka ini menunjukkan bagaimana rumitnya alur birokrasi dan tidak sinkronnya hubungan inter kementerian kementerian atrbpn mengurus dan memberikan hgu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan memberikan hti serta kementerian pertanian mengeluarkan izin perkebunandalam konteks deforestasi dan pembakaran hutan tampak terjadi upaya sistematis untuk membuka dan mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan hutan tanaman industri izin usaha pertambangan dan lainnya hutan sengaja dibakar untuk membuka lahan yang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya kebakaran lahan gambutguna mencegah dan menghentikan kebakaran hutan maka pemerintah harus melakukan moratorium izin sawit dan aneka industri lainnya pemerintah pun perlu mencabut dan mengusut korporasi yang melakukan pembakaran hutan serta menghukum korporasi untuk melakukan reforestasi masif seperti sedia kala fungsinyaselain itu pemerintah wajib mematuhi putusan ma pasca kalah dalam peninjauan kembali pk terkait gugatan warga di kalimantan tengah dengan membuat peraturan teknis preventif maupun mitigasi guna memperkuat uu pplh nomor hal mendesak lainnya yang perlu dikerjakan pemerintah yakni mengubah tata ruang serta tata wilayah nasional yang lebih mengutamakan keselamatan ruang hidup rakyat seperti mendukung kelestarian hutan dan menyelesaikan problem ekologis lainnya
Karhutla Riau Hampir 3.000 Hektar, Belasan Orang Tersangka. Kebakaran hutan dan lahan di Riau makin luas di kabupaten dan kota. Berdasarkan rekapitulasi data BPBD Riau, per 26 Maret 2019 , karhutla seluas 2.806,19 hektar.Penegakan hukum mulai berjalan, 13 warga alias perorangan jadi tersangka, tak ada dari perusahaan. Kebun karet, sampai sawit warga banyak ludes. Mayoritas warga kesulitan mendapatkan air untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan. Balai Penegakan Hukum, sempat menyita alat berat di hutan produksi terbatas di Desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, juga alami karhutla. Lahan itu ternyata dulu, bagian dari konsesi PT Rimba Rokan Lestari. Pada 5 Maret 2017, perusahaan menyerahkan kembali areal itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam peran pemerintah lokal
karhutla riau hampir hektar belasan orang tersangka kebakaran hutan dan lahan di riau makin luas di kabupaten dan kota berdasarkan rekapitulasi data bpbd riau per maret karhutla seluas hektarpenegakan hukum mulai berjalan warga alias perorangan jadi tersangka tak ada dari perusahaan kebun karet sampai sawit warga banyak ludes mayoritas warga kesulitan mendapatkan air untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan balai penegakan hukum sempat menyita alat berat di hutan produksi terbatas di desa pematang duku kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis riau juga alami karhutla lahan itu ternyata dulu bagian dari konsesi pt rimba rokan lestari pada maret perusahaan menyerahkan kembali areal itu ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
Peta Ungkap Tutupan Hutan TN Gunung Leuser di Aceh Terus Berkurang. Berdasaran data Yayasan Hutan dan Lingkungan Aceh, hingga akhir tahun 2018 telah terjadi pengurangan tutupan hutan di TN Gunung Leuser hingga 33.702 hektar.Di Kabupaten Aceh Tenggara kerusakan taman nasional terjadi hampir di semua kecamatan yang berbatasan langsung dengan hutan konservasi, seperti Kecamatan Leuser, Babul Rahmah, Lawe Alas, Tanah Alas, dan Ketambe. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dan Gayo Lues.Selain menimbulkan bencana air bandang, kerusakan TNGL pun mengganggu kegiatan sektor wisata. Sebagian besar wisatawan yang datang mengaku kecewa dengan kondisi hutan yang telah gundul. Pihak otoritas BBTNGL menyebut untuk menekan perambahan, dilakukan program hutan kemitraan. Namun, konsep ini hanya berlaku untuk lokasi yang telah dirambah lama, bukan yang baru.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
peta ungkap tutupan hutan tn gunung leuser di aceh terus berkurang berdasaran data yayasan hutan dan lingkungan aceh hingga akhir tahun telah terjadi pengurangan tutupan hutan di tn gunung leuser hingga hektardi kabupaten aceh tenggara kerusakan taman nasional terjadi hampir di semua kecamatan yang berbatasan langsung dengan hutan konservasi seperti kecamatan leuser babul rahmah lawe alas tanah alas dan ketambe hal yang sama juga terjadi di kabupaten aceh selatan dan gayo luesselain menimbulkan bencana air bandang kerusakan tngl pun mengganggu kegiatan sektor wisata sebagian besar wisatawan yang datang mengaku kecewa dengan kondisi hutan yang telah gundul pihak otoritas bbtngl menyebut untuk menekan perambahan dilakukan program hutan kemitraan namun konsep ini hanya berlaku untuk lokasi yang telah dirambah lama bukan yang baru
Penguatan Restorasi Gambut, BRG-Lapan Tandatangani Kerjasama. Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kerjasama menyediakan data dan informasi penginderaan jauh guna mendukung restorasi gambut. Kerjasama ini akan makin memudahkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Kerjasama ini juga akan mengembangkan sistem informasi dan monitoring restorasi gambut, pemanfaatan data LiDAR, dan inventarisasi ekosistem gambut di tujuh provinsi prioritas.Data dan informasi itu akan menjadi acuan dalam perencanaan, monitoring, penelitian, dan pengembangan restorasi gambut. Dengan peginderaan jarak jauh beresolusi tinggi lewat Lapan, pemerintah bisa berhemat anggaran. Penghematan anggaran negara pada 2015-2016, mencapai Rp3-Rp5 triliun. Pada 2017, hemat Rp7 triliun dan 2018 sekitar Rp13 triliun.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
pelestarian habitat peran pemerintah lokal
penguatan restorasi gambut brglapan tandatangani kerjasama badan restorasi gambut brg dan lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapan kerjasama menyediakan data dan informasi penginderaan jauh guna mendukung restorasi gambut kerjasama ini akan makin memudahkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutlakerjasama ini juga akan mengembangkan sistem informasi dan monitoring restorasi gambut pemanfaatan data lidar dan inventarisasi ekosistem gambut di tujuh provinsi prioritasdata dan informasi itu akan menjadi acuan dalam perencanaan monitoring penelitian dan pengembangan restorasi gambut dengan peginderaan jarak jauh beresolusi tinggi lewat lapan pemerintah bisa berhemat anggaran penghematan anggaran negara pada mencapai rprp triliun pada hemat rp triliun dan sekitar rp triliun
Hutan Sumut Menyusut Beralih ke Kebun Sawit Perusahaan?. Selama tata batas kawasan hutan Sumatera Utara, periode 2005-2014 dan 2014-2016, terjadi pengurangan luas sekitar 731.960 hektar.Walhi Sumut meminta, Pemerintah Sumut, bersinergis dengan aparat keamanan, dengan berbagi informasi dan satu tim minitoring bersama serta penindakan terhadap perusahaan yang alih fungsi kawasan hutan.Informasi Walhi Sumut menyebutkan, beberapa kawasan hutan di beberapa kabupaten di Sumut jadi perkebunan sawit, seperti di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Disusul, Simalungun, Mandailing Natal, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan. Dinas Kehutanan Sumut, tak menampik soal banyak perambahan dan pembalakan liar di provinsi itu. Sejak 2016, mereka membentuk tim terpadu, melibatkan TNI dan Polri, kejaksaan, Dinas Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah kabupaten maupun BPN.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
hutan sumut menyusut beralih ke kebun sawit perusahaan selama tata batas kawasan hutan sumatera utara periode dan terjadi pengurangan luas sekitar hektarwalhi sumut meminta pemerintah sumut bersinergis dengan aparat keamanan dengan berbagi informasi dan satu tim minitoring bersama serta penindakan terhadap perusahaan yang alih fungsi kawasan hutaninformasi walhi sumut menyebutkan beberapa kawasan hutan di beberapa kabupaten di sumut jadi perkebunan sawit seperti di kabupaten tapanuli selatan tapanuli tengah dan tapanuli utara disusul simalungun mandailing natal labuhan batu utara dan labuhan batu selatan dinas kehutanan sumut tak menampik soal banyak perambahan dan pembalakan liar di provinsi itu sejak mereka membentuk tim terpadu melibatkan tni dan polri kejaksaan dinas kehutanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pemerintah kabupaten maupun bpn
Kala Pemilu Laris Jualan Politik Identitas, Persoalan Lingkungan Terpinggirkan. Organisasi lingkungan tertua di Indonesia, Walhi, mengumpulkan ribuan orang dari berbagai daerah di Jakarta. Mereka datang dengan beragam persoalan lingkungan, dari hutan yang jadi ruang hidup warga tergerus, terampas, kerusakan lingkungan sampai kriminalisasi para pejuang yang ingin lingkungan mereka sehat dan aman. Harapannya, suara mereka terdengar oleh para kandidat calon pemimpin negeri. Walhi prihatin, kontestasi politik menjebak rakyat Indonesia pada politik identitas yang merusak persatuan. Masa pemilu, malah jadi ajang meributkan suku, agama, dan seputar itu. Masyarakat, justru bertarung dengan kampanye yang jauh dari persoalan dasar, seperti lingkungan hidup sehat, kerusakan hutan, konflik agraria, kriminalisasi pejuang lingkungan, dan lain-lain. Isu keadilan ekologis di tahun politik ini seolah terkesampingkan. Kedua pasangan calon, tak menempatkan isu lingkungan hidup jadi bahasan utama dalam janji-janji politik mereka.
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional
kala pemilu laris jualan politik identitas persoalan lingkungan terpinggirkan organisasi lingkungan tertua di indonesia walhi mengumpulkan ribuan orang dari berbagai daerah di jakarta mereka datang dengan beragam persoalan lingkungan dari hutan yang jadi ruang hidup warga tergerus terampas kerusakan lingkungan sampai kriminalisasi para pejuang yang ingin lingkungan mereka sehat dan aman harapannya suara mereka terdengar oleh para kandidat calon pemimpin negeri walhi prihatin kontestasi politik menjebak rakyat indonesia pada politik identitas yang merusak persatuan masa pemilu malah jadi ajang meributkan suku agama dan seputar itu masyarakat justru bertarung dengan kampanye yang jauh dari persoalan dasar seperti lingkungan hidup sehat kerusakan hutan konflik agraria kriminalisasi pejuang lingkungan dan lainlain isu keadilan ekologis di tahun politik ini seolah terkesampingkan kedua pasangan calon tak menempatkan isu lingkungan hidup jadi bahasan utama dalam janjijanji politik mereka
Bersama-sama Selamatkan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tungku berfungsi sebagai tempat masak dan perapian untuk menghangatkan tubuh. Warga perlu kayu, sampai tebang di taman nasional. Penggunaan kayu terus menerus, mengancam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.Perambahan hutan menyebabkan debit air susut bahkan sejumlah sumber mata air mati. Untuk memenuhi kebutuhan air minum warga memanfaatkan sumber air Amprong, Watu Rejeng dan Sumber Ong. Selama 10 tahun terakhir debit terus berkurang terutama dari Sumber Ong. Biasa, buat keperluan kayu bakar, setiap pekan satu keluarga perlu satu batang pohon. Kini, sebagian besar rumah tangga beralih pakai gas elpiji. Tungku berfungsi sebagai perapian, bahan bakar beralih dari kayu beralih ke arang. Bara api lebih awet, hingga berkurang menebang kayu. Bertani di lereng dengan kemiringan tajam, memicu erosi. Erosi mengakibatkan sedimentasi di Danau Ranupani, tepat berada di tengah permukiman. Erosi tanah menutup sekitar satu hektar Danau Ranupani dari semula seluas 6,7 hektar. Juga terjadi pendangkalan, danau sedalam 12 meter, sekarang kedalaman tinggal satu sampai tiga meter.
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem ketahanan komunitas
bersamasama selamatkan taman nasional bromo tengger semeru tungku berfungsi sebagai tempat masak dan perapian untuk menghangatkan tubuh warga perlu kayu sampai tebang di taman nasional penggunaan kayu terus menerus mengancam taman nasional bromo tengger semeruperambahan hutan menyebabkan debit air susut bahkan sejumlah sumber mata air mati untuk memenuhi kebutuhan air minum warga memanfaatkan sumber air amprong watu rejeng dan sumber ong selama tahun terakhir debit terus berkurang terutama dari sumber ong biasa buat keperluan kayu bakar setiap pekan satu keluarga perlu satu batang pohon kini sebagian besar rumah tangga beralih pakai gas elpiji tungku berfungsi sebagai perapian bahan bakar beralih dari kayu beralih ke arang bara api lebih awet hingga berkurang menebang kayu bertani di lereng dengan kemiringan tajam memicu erosi erosi mengakibatkan sedimentasi di danau ranupani tepat berada di tengah permukiman erosi tanah menutup sekitar satu hektar danau ranupani dari semula seluas hektar juga terjadi pendangkalan danau sedalam meter sekarang kedalaman tinggal satu sampai tiga meter
Catatan Akhir Tahun: Lingkungan Rusak, Bencana Makin Mengancam, Bagaimana Prediksi 2019?. Duka menyelimuti akhir tahun ini. Berjarak kurang lebih 200 kilometer dari Jakarta, tsunami menghantam Banten dan meluluhlantakkan pesisir pantai provinsi itu di sepanjang Selat Sunda. Pantai Carita, dan Pantai Anyer, dua obyek wisata di Banten, rusak parah. Tsunami juga mengenai Lampung Selatan dan Tanggamus, Lampung. Kejadian pada Sabtu malam (22/12/18) sekitar pukul 21.30 itu menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan luka-luka.Data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), sampai Selasa (25/12/18), 429 orang meninggal dunia, 1.485 luka-luka, 154 orang hilang, dan 16.082 mengungsi. Tak hanya korban jiwa, hantaman gelombang tinggi yang diduga dampak longsoran karena erupsi anak Krakatau ini menyebabkan sekitar 882 rumah rusak. Sebanyak 73 penginapan, 60 warung, 434 perahu dan kapal alami kerusakan. Belum lagi puluhan mobil dan motor juga rusak.Sepanjang 2018, belum termasuk tsunami di Selat Sunda, ada 2.426 bencana alam melanda Indonesia. Tiga bencana menelan korban lumayan besar yakni, gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, terutama Lombok, dengan 564 orang tewas, gempa dan tsunami Sulawesi Tengah 2.101 orang meninggal dunia dan tsunami Selat Sunda.Data BNPB sampai akhir Desember—sebelum memasukkan tsunami Selat Sunda—selama 2018, mengakibatkan 4.231 orang meninggal, 6.948 luka-luka dan 9,9 juta orang terdampak.Bencana juga mengakibatkan kerusakan 374.023 rumah, 1.928 fasilitas pendidikan, 110 fasilitas kesehatan dan 1.120 fasilitas peribadatan.Willem Rampangilei, Kepala BNPB, pekan lalu mengatakan, secara umum, tren bencana di Indonesia dari 2009-2018, terus meningkat baik intensitas maupun frekuensi. Kondisi ini, katanya, dipicu kerusakan lingkungan.Dia sebutkan, daerah aliran sungai (DAS) kritis, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk tak terkendali, urbanisasi, hingga perilaku masyarakat belum sadar dengan budaya peduli bencana menjadi antara lain pemicu bencana.“Perilaku masyarakat belum mencerminkan budaya sadar bencana. Indikasinya orang masih menebang pohon, masih mengotori sungai dan lain-lain,” katanya. Selain itu, tutupan hutan makin berkurang juga menyebabkan makin bencana makin marak. Willem menyebut, total lahan kritis di Indonesia seluas 14.006.450 hektar.Dari serangkaian peristiwa bencana itu, katanya, banjir, longsor dan puting beliung masih mendominasi. Puting beliung terjadi 750 kali, banjir 627, tanah longsor 440, kebakaran hutan dan lahan 370, kekeringan 129, letusan gunung api 55, gelombang pasang atau abrasi 34, gempa bumi 20 kali, gempa bumi beserta tsunami satu kali dan tsunami buntut erupsi.Dari seluruh bencana 2018, katanya, sebanyak 2.350 (96,9%) merupakan bencana hidrometeologis. Sementara yang masuk kategori bencana geologi 76 kali (3,1%).“Meskipun bencana geologi hanya 3,1%, namun menimbulkan dampak lebih besar, terutama gempa bumi dan tsunami. Seperti terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulteng.”“Di Sulteng ini unik. Kita tak pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Gempa bumi diikuti tsunami dan likuifaksi sekaligus. Sekarang banyak tim ahli dari berbagai negara mempelajari ini mencari tahu apakah tsunami karena likuifaksi atau ada penyebab lain?”Willem mengatakan, korban meninggal dan hilang karena bencana alam, terbanyak dialami tahun ini. Beberapa peristiwa lain yang menimbulkan korban lebih 1.000 orang, pernah terjadi 2009 saat gempa bumi di Sumatera Barat. Lalu 2010, saat terjadi banjir bandang di Wasior, tsunami Mentawai dan erupsi Gunung Merapi.“Pada 2010, bencana alam terjadi di tiga lokasi berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Saat itu kita harus mngerahkan semua sumber daya yang ada,” katanya.Secara angka, katanya, kalau dibandingkan dengan bencana pada 2017, terjadi penurunan. Pada 2017, bencana sebanyak 2.862 kali tetapi dari segi jumlah korban, tahun ini jauh lebih banyak.Kalau diuraikan berdasarkan waktu kejadian, pada 23 Januari terjadi gempa bumi di Lebak, Banten, mengakibatkan 8.467 rumah rusak. Lalu 5 Februari longsor di empat titik di Kabupaten Bogor (Ciawi, Cisarua, Cijeruk, Babakan Madang) menyebabkan enam orang meninggal dunia, 81 mengunggsi dan sembilan rumah rusak.“Maret tak ada kejadian bencana.”Pada 18 April, gempa bumi di Banjarnegara, menyebabkan dua orang meninggal dunia, 2.125 mengungsi, 27 luka-luka dan 465 rumah rusak. Pada Mei, terjadi dua bencana. , erupsi Gunung Merapi mengakibatkan 1.900 orang mengungsi. , banjir di Sulawesi Selatan terdampak pada 13.000 orang (10.000 orang di Kabupaten Bone, 5.000 Luwu Timur), 3.040 hektar sawah terendam.Pada 13 Juni, gempa di Sumenep mengakibatkan enam orang luka-luka, 25 rumah rusak, tiga fasilitas peribadatan rusak, dan dua fasilitas pendidikan juga rusak.Juli terjadi gempa di NTB. Korban jiwa mencapai 564 orang, 1.886 orang luka-luka, dan 149.715 rumah rusak. Lalu, Agustus, terjadi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan di beberapa wilayah. Pada 28 September terjadi gempa disusul tsunami dan likuifaksi di Sulteng.Pada 11 Oktober, gempa bumi di Sumenep mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, 36 luka-luka, 552 rumah rusak dan 11 fasilitas umum juga rusak. Lalu 12 Oktober, banjir di Mandailing Natal menyebabkan 17 meninggal dunia, 500 mengungsi, 41 rumah rusak dan tiga fasilitas umum rusak.Pada 10 November, ada longsor di Nias Selatan, tujuh orang tertimbun. Masih November, longsor di Nagekeo, Nusa Tenggara Barat, menyebabkan tiga orang meninggal, 2.125 orang mengungsi dan lima rumah tertimbun.Pada 6 Desember, puting beliung di Bogor menyebabkan satu orang meninggal dunia, tiga luka-luka, 942 mengungsi, 1.700 rumah rusak.Menjelang tutup tahun, 22 Desember lalu, tsunami menghantam Banten dan Lampung, menyebabkan 400 orang lebih tewas.Dia bilang, provinsi paling sering bencana antara lain Jawa Tengah (551), Jawa Timur (422), Jawa Barat (322), Aceh (150), dan Kalimantan Selatan (95). Kabupaten paling sering bencana antara lain Bogor (76), Cilacap (57), Wonogiri (54), Serang (46), dan Ponorogo (41).“Jumlah bencana terbanyak berada di Pulau Jawa, karena penduduk terbanyak di Jawa. Kalau kejadian bencana misal, gempa dan tak ada korban penduduk, itu bukan bencana,” kata Willem. Di Indonesia, terdapat 127 gunung aktif (13% dari total di dunia). Gunung yang berstatus awas atau level empat yaitu Gunung Sinabung. Ia terus erupsi sejak 2 Juni 2015. Gunung dengan berstatus siaga antara lain Gunung Agung sejak 10 Februari 2018 dan Gunung Soputan sejak 3 Oktober 2018.Gunung berstatus waspada seperti Merapi, Ili Lewotolok, Banda Api, Dempo, Bromo, Rinjani, Karangetang, Lokok, Gamalama, Sangeangapi, Rokatenda, Ibu, Gamkonora, Semeru, Anak Krakatau, Marapi, Dukono dan Kerinci.Beberapa peristiwa erupsi gunung pada 2018, Gunung Merapi meletus Mei 2018, letusan beberapa kali sejak 11 Mei.Akibatnya, 1.900 orang mengungsi. Bandara Adi Sucipto juga sempat ditutup. Kawah Sileri pada Gunung Dieng meletus pada 1 April menyebabkan 56 orang keracunan gas berbahaya.“Sebanyak 75 Kabupaten kota berada di daerah bahaya sedang hingga tinggi dari erupsi gunung api di Indonesia. Sekitar 3,5 juta penduduk terpapar bahaya sedang-tinggi dari erupsi gunung api,” katanya.Willem mengatakan, pada 2018, dampak kebakaran hutan dan lahan tak signifikan. BNPB bersama berbagai pihak sudah melakukan upaya penanggulangan secara baik.“Tidak berdampak seperti penutupan bandara dalam waktu lama, pencemaran udara, atau tidak ada sekolah libur,” katanya.Meskmi begitu, katanya, di beberapa tempat karhutla masih terjadi. Titik panas sepanjang 2018 masih terpantau tetapi jauh menurun dibandingkan peristiwa serupa pada 2015.Data BNPB sepanjang 2018 hingga 14 Desember, beberapa provinsi masih terdeteksi titik panas di Kalimantan Barat (11.605), Papua 6.787, Kalimantan Tengah 6.661, NTT 5.569, dan Riau 3.525 titik.“Di Kalbar sempat terjadi karhutla cukup parah. Waktu itu kami menurunkan semua sumber daya. Baru bisa memadamkan api setelah satu minggu,” katanya. Menurut Willem, bencana alam membawa dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Data Bappenas terkait dampak benca alam di Sulteng, misal, menunjukkan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau tak ada bencana, pertumbuhan ekonomi di Sulteng bisa 6,24%. , setelah bencana, hanya 1,75%. Selain itu juga menimbulkan inflasi dari semula 3,65% jadi 10,28%.“Dampak bencana sedemikian kompleks, bukan hanya pada kehidupan juga ekonomi dan lingkungan. Ini menunjukkan, ke depan kita perlu melakukan upaya dalam pengurangan risiko bencana. Kita negara rawan bencana, harus melakukan investasi di dalam pengurangan risiko bencana,” katanya.Menurut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi karena bencana alam di Sulteng, meningkatkan jumlah penduduk miskin baru sebanyak 18.400 jiwa. Dengan begitu, kemiskinan Sulteng pada 2019 naik 14,42%, atau 438.610 jiwa.“Seiring perbaikan ekonomi pasca pemulihan, perlahan kemiskinan di Sulteng dapat menurun kembalidiperkirakan memerlukan waktu tiga tahun.”Namun untuk melakukan upaya pemulihan, katanya, juga perlu dana tak sedikit. Untuk pemulihan Sulteng, dia perkirakan perlu dana Rp22 triliun dan untuk NTB Rp12 triliun, total Rp34 triliun. Pendanaan yang ada total hanya Rp18,39 trilun, asih ada kekurangan Rp15,60 triliun. Perkiraan ini belum masuk perhitungan setelah tsunami di Selat Sunda.“Bayangkan baru dua bencana saja di NTB dan Sulteng, kita harus menganggarkan Rp34 triliun.” Tahun depan, kata Willem, secara umum musim di Indonesia diprediksi normal. Tidak ada El-Nino dan La-Nina intentitas kuas. Musim penghujan dan kemarau pun, normal.Meski begitu, BNPB memprediksi bencana yang akan terjadi di Indonesia, bisa 2.500, didominasi banjir, longsor dan puting beliung.“Diperkirakan lebih 95% bencana hidrometeorologi. Ini karena masih luas kerusakan DAS, lahan kritis, laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan, dan tingginya kerentanan menyebabkan bencana hidrometeorologi akan meningkat,” katanya.Dia mengatakan, rata-rata laju perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mencapai 110.000 hektar per tahun.“Banjir dan longsor masih akan banyak terjadi di daerah-daerah rawan banjir dan longsor sesuai peta wilayah rawan. Kebakaran hutan dan lahan masih akan terjadi tetapi dapat diatasi lebih baik,” katanya.Pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden pada 17 April 2019 akan berpengaruh dalam penanggulangan bencana. Hal ini, katanya, perlu diantisiapasi sejak dini.Prakiraan BMKG, kondisi El-Nino Southern Osciliation, cenderung netral hingga tak menyebabkan El-Nino atau La-Nina. Puncak hujan diprediksi pada Januari 2019.Potensi tinggi terjadi banjir, longsor dan puting beliung hampir di sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara. Sementara Sulawesi, Maluku dan Papua berpotensi curah hujan menengah. Potensi banjir, katanya, diperkirakan melanda 489 kabupaten dan kota berada di daerah bahaya sedang-tinggi, dengan penduduk terpapar dari bahaya sedang -tinggi 63,7 Juta jiwa. Ancaman longsor pada 441 kabupaten dan kota.“Meningkatnya pembangunan menyebabkan perubahan penggunaan lahan di perkotaan dan permukiman. Konsekuensi perubahan ini keseimbangan hidrologi berubah, meningkatkan aliran permukaan hingga menimbulkan banjir karena upaya pengendalian terbatas.”Di Pantura Jawa, terdapat daerah seluas 6.996 hektar terendam rob karena amblesan permukaan tanah. Fenomena ini terjadi sejak 1980-an dan cenderung meningkat dan meluas.“Adaptasi dan mitigasi antara lain pembangunan tanggul, pompa, polder, mangrove, penataan permukiman dan lain-lain,” katanya.Untuk prediksi kejadian geologi sepanjang 2019, kata Willem, gempa akan terus terjadi. Rata-rata setiap bulan sekitar 500 gempa di Indonesia.“Gempa bumi tidak dapat diprediksi pasti, berapa besar dan kapan tetapi diprediksikan gempa terjadi di jalur subduksi laut dan jalur sesar di darat. Perlu waspada gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologi lebih rumit serta kerentanan lebih tinggi,” katanya.Dengan temuan 214 sumber gempa baru, maka teridentifikasi 295 sesar aktif. Di Jawa, ada 37, Sulawesi 48, Papua 79, Nusa Tenggara dan Laut Banda 49 sesar aktif.Soal potensi tsunami, kata Willem, sangat tergantung dari besaran gempa bumi dan lokasi. Kalau gempa lebih 7 SR, kedalaman kurang 20 km dan berada di jalur subduksi maka ada potensi tsunami.Setelah tsunami Selat Sunda– muncul tanpa didahului gempa–makin banyak ancaman-ancaman bencana yang perlu mitigasi lebih baik ke depan hingga meminimalisir korban jiwa dan kerugian. Keterangan foto utama: Kondisi di sekitar pesisir Pantai Banten, setelah sapuan tsunami, Sabtu lalu. Foto: BNPB
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam
catatan akhir tahun lingkungan rusak bencana makin mengancam bagaimana prediksi duka menyelimuti akhir tahun ini berjarak kurang lebih kilometer dari jakarta tsunami menghantam banten dan meluluhlantakkan pesisir pantai provinsi itu di sepanjang selat sunda pantai carita dan pantai anyer dua obyek wisata di banten rusak parah tsunami juga mengenai lampung selatan dan tanggamus lampung kejadian pada sabtu malam sekitar pukul itu menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan lukalukadata dari badan penanggulangan bencana nasional bnpb sampai selasa orang meninggal dunia lukaluka orang hilang dan mengungsi tak hanya korban jiwa hantaman gelombang tinggi yang diduga dampak longsoran karena erupsi anak krakatau ini menyebabkan sekitar rumah rusak sebanyak penginapan warung perahu dan kapal alami kerusakan belum lagi puluhan mobil dan motor juga rusaksepanjang belum termasuk tsunami di selat sunda ada bencana alam melanda indonesia tiga bencana menelan korban lumayan besar yakni gempa bumi di nusa tenggara barat terutama lombok dengan orang tewas gempa dan tsunami sulawesi tengah orang meninggal dunia dan tsunami selat sundadata bnpb sampai akhir desembersebelum memasukkan tsunami selat sundaselama mengakibatkan orang meninggal lukaluka dan juta orang terdampakbencana juga mengakibatkan kerusakan rumah fasilitas pendidikan fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatanwillem rampangilei kepala bnpb pekan lalu mengatakan secara umum tren bencana di indonesia dari terus meningkat baik intensitas maupun frekuensi kondisi ini katanya dipicu kerusakan lingkungandia sebutkan daerah aliran sungai das kritis perubahan iklim pertumbuhan penduduk tak terkendali urbanisasi hingga perilaku masyarakat belum sadar dengan budaya peduli bencana menjadi antara lain pemicu bencanaperilaku masyarakat belum mencerminkan budaya sadar bencana indikasinya orang masih menebang pohon masih mengotori sungai dan lainlain katanya selain itu tutupan hutan makin berkurang juga menyebabkan makin bencana makin marak willem menyebut total lahan kritis di indonesia seluas hektardari serangkaian peristiwa bencana itu katanya banjir longsor dan puting beliung masih mendominasi puting beliung terjadi kali banjir tanah longsor kebakaran hutan dan lahan kekeringan letusan gunung api gelombang pasang atau abrasi gempa bumi kali gempa bumi beserta tsunami satu kali dan tsunami buntut erupsidari seluruh bencana katanya sebanyak merupakan bencana hidrometeologis sementara yang masuk kategori bencana geologi kali meskipun bencana geologi hanya namun menimbulkan dampak lebih besar terutama gempa bumi dan tsunami seperti terjadi di nusa tenggara barat dan sultengdi sulteng ini unik kita tak pernah mengalami seperti ini sebelumnya gempa bumi diikuti tsunami dan likuifaksi sekaligus sekarang banyak tim ahli dari berbagai negara mempelajari ini mencari tahu apakah tsunami karena likuifaksi atau ada penyebab lainwillem mengatakan korban meninggal dan hilang karena bencana alam terbanyak dialami tahun ini beberapa peristiwa lain yang menimbulkan korban lebih orang pernah terjadi saat gempa bumi di sumatera barat lalu saat terjadi banjir bandang di wasior tsunami mentawai dan erupsi gunung merapipada bencana alam terjadi di tiga lokasi berbeda di waktu yang hampir bersamaan saat itu kita harus mngerahkan semua sumber daya yang ada katanyasecara angka katanya kalau dibandingkan dengan bencana pada terjadi penurunan pada bencana sebanyak kali tetapi dari segi jumlah korban tahun ini jauh lebih banyakkalau diuraikan berdasarkan waktu kejadian pada januari terjadi gempa bumi di lebak banten mengakibatkan rumah rusak lalu februari longsor di empat titik di kabupaten bogor ciawi cisarua cijeruk babakan madang menyebabkan enam orang meninggal dunia mengunggsi dan sembilan rumah rusakmaret tak ada kejadian bencanapada april gempa bumi di banjarnegara menyebabkan dua orang meninggal dunia mengungsi lukaluka dan rumah rusak pada mei terjadi dua bencana erupsi gunung merapi mengakibatkan orang mengungsi banjir di sulawesi selatan terdampak pada orang orang di kabupaten bone luwu timur hektar sawah terendampada juni gempa di sumenep mengakibatkan enam orang lukaluka rumah rusak tiga fasilitas peribadatan rusak dan dua fasilitas pendidikan juga rusakjuli terjadi gempa di ntb korban jiwa mencapai orang orang lukaluka dan rumah rusak lalu agustus terjadi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan di beberapa wilayah pada september terjadi gempa disusul tsunami dan likuifaksi di sultengpada oktober gempa bumi di sumenep mengakibatkan tiga orang meninggal dunia lukaluka rumah rusak dan fasilitas umum juga rusak lalu oktober banjir di mandailing natal menyebabkan meninggal dunia mengungsi rumah rusak dan tiga fasilitas umum rusakpada november ada longsor di nias selatan tujuh orang tertimbun masih november longsor di nagekeo nusa tenggara barat menyebabkan tiga orang meninggal orang mengungsi dan lima rumah tertimbunpada desember puting beliung di bogor menyebabkan satu orang meninggal dunia tiga lukaluka mengungsi rumah rusakmenjelang tutup tahun desember lalu tsunami menghantam banten dan lampung menyebabkan orang lebih tewasdia bilang provinsi paling sering bencana antara lain jawa tengah jawa timur jawa barat aceh dan kalimantan selatan kabupaten paling sering bencana antara lain bogor cilacap wonogiri serang dan ponorogo jumlah bencana terbanyak berada di pulau jawa karena penduduk terbanyak di jawa kalau kejadian bencana misal gempa dan tak ada korban penduduk itu bukan bencana kata willem di indonesia terdapat gunung aktif dari total di dunia gunung yang berstatus awas atau level empat yaitu gunung sinabung ia terus erupsi sejak juni gunung dengan berstatus siaga antara lain gunung agung sejak februari dan gunung soputan sejak oktober gunung berstatus waspada seperti merapi ili lewotolok banda api dempo bromo rinjani karangetang lokok gamalama sangeangapi rokatenda ibu gamkonora semeru anak krakatau marapi dukono dan kerincibeberapa peristiwa erupsi gunung pada gunung merapi meletus mei letusan beberapa kali sejak meiakibatnya orang mengungsi bandara adi sucipto juga sempat ditutup kawah sileri pada gunung dieng meletus pada april menyebabkan orang keracunan gas berbahayasebanyak kabupaten kota berada di daerah bahaya sedang hingga tinggi dari erupsi gunung api di indonesia sekitar juta penduduk terpapar bahaya sedangtinggi dari erupsi gunung api katanyawillem mengatakan pada dampak kebakaran hutan dan lahan tak signifikan bnpb bersama berbagai pihak sudah melakukan upaya penanggulangan secara baiktidak berdampak seperti penutupan bandara dalam waktu lama pencemaran udara atau tidak ada sekolah libur katanyameskmi begitu katanya di beberapa tempat karhutla masih terjadi titik panas sepanjang masih terpantau tetapi jauh menurun dibandingkan peristiwa serupa pada data bnpb sepanjang hingga desember beberapa provinsi masih terdeteksi titik panas di kalimantan barat papua kalimantan tengah ntt dan riau titikdi kalbar sempat terjadi karhutla cukup parah waktu itu kami menurunkan semua sumber daya baru bisa memadamkan api setelah satu minggu katanya menurut willem bencana alam membawa dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi data bappenas terkait dampak benca alam di sulteng misal menunjukkan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi kalau tak ada bencana pertumbuhan ekonomi di sulteng bisa setelah bencana hanya selain itu juga menimbulkan inflasi dari semula jadi dampak bencana sedemikian kompleks bukan hanya pada kehidupan juga ekonomi dan lingkungan ini menunjukkan ke depan kita perlu melakukan upaya dalam pengurangan risiko bencana kita negara rawan bencana harus melakukan investasi di dalam pengurangan risiko bencana katanyamenurut dia penurunan pertumbuhan ekonomi karena bencana alam di sulteng meningkatkan jumlah penduduk miskin baru sebanyak jiwa dengan begitu kemiskinan sulteng pada naik atau jiwaseiring perbaikan ekonomi pasca pemulihan perlahan kemiskinan di sulteng dapat menurun kembalidiperkirakan memerlukan waktu tiga tahunnamun untuk melakukan upaya pemulihan katanya juga perlu dana tak sedikit untuk pemulihan sulteng dia perkirakan perlu dana rp triliun dan untuk ntb rp triliun total rp triliun pendanaan yang ada total hanya rp trilun asih ada kekurangan rp triliun perkiraan ini belum masuk perhitungan setelah tsunami di selat sundabayangkan baru dua bencana saja di ntb dan sulteng kita harus menganggarkan rp triliun tahun depan kata willem secara umum musim di indonesia diprediksi normal tidak ada elnino dan lanina intentitas kuas musim penghujan dan kemarau pun normalmeski begitu bnpb memprediksi bencana yang akan terjadi di indonesia bisa didominasi banjir longsor dan puting beliungdiperkirakan lebih bencana hidrometeorologi ini karena masih luas kerusakan das lahan kritis laju kerusakan hutan kerusakan lingkungan perubahan penggunaan lahan dan tingginya kerentanan menyebabkan bencana hidrometeorologi akan meningkat katanyadia mengatakan ratarata laju perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mencapai hektar per tahunbanjir dan longsor masih akan banyak terjadi di daerahdaerah rawan banjir dan longsor sesuai peta wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan masih akan terjadi tetapi dapat diatasi lebih baik katanyapemilu legislatif dan presidenwakil presiden pada april akan berpengaruh dalam penanggulangan bencana hal ini katanya perlu diantisiapasi sejak diniprakiraan bmkg kondisi elnino southern osciliation cenderung netral hingga tak menyebabkan elnino atau lanina puncak hujan diprediksi pada januari potensi tinggi terjadi banjir longsor dan puting beliung hampir di sebagian besar pulau sumatera jawa kalimantan nusa tenggara sementara sulawesi maluku dan papua berpotensi curah hujan menengah potensi banjir katanya diperkirakan melanda kabupaten dan kota berada di daerah bahaya sedangtinggi dengan penduduk terpapar dari bahaya sedang tinggi juta jiwa ancaman longsor pada kabupaten dan kotameningkatnya pembangunan menyebabkan perubahan penggunaan lahan di perkotaan dan permukiman konsekuensi perubahan ini keseimbangan hidrologi berubah meningkatkan aliran permukaan hingga menimbulkan banjir karena upaya pengendalian terbatasdi pantura jawa terdapat daerah seluas hektar terendam rob karena amblesan permukaan tanah fenomena ini terjadi sejak an dan cenderung meningkat dan meluasadaptasi dan mitigasi antara lain pembangunan tanggul pompa polder mangrove penataan permukiman dan lainlain katanyauntuk prediksi kejadian geologi sepanjang kata willem gempa akan terus terjadi ratarata setiap bulan sekitar gempa di indonesiagempa bumi tidak dapat diprediksi pasti berapa besar dan kapan tetapi diprediksikan gempa terjadi di jalur subduksi laut dan jalur sesar di darat perlu waspada gempagempa di indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologi lebih rumit serta kerentanan lebih tinggi katanyadengan temuan sumber gempa baru maka teridentifikasi sesar aktif di jawa ada sulawesi papua nusa tenggara dan laut banda sesar aktifsoal potensi tsunami kata willem sangat tergantung dari besaran gempa bumi dan lokasi kalau gempa lebih sr kedalaman kurang km dan berada di jalur subduksi maka ada potensi tsunamisetelah tsunami selat sunda muncul tanpa didahului gempamakin banyak ancamanancaman bencana yang perlu mitigasi lebih baik ke depan hingga meminimalisir korban jiwa dan kerugian keterangan foto utama kondisi di sekitar pesisir pantai banten setelah sapuan tsunami sabtu lalu foto bnpb
Ladang Jagung Rambah Hutan NTB Picu Bencana. ***Duka gempa belum reda, sejumlah daerah di NTB, terendam banjir. Di Kabupaten Dompu, banjir di Desa Songgajah dan Desa Tolokalo 9 November 2018. Ratusan rumah terendam. Sekolah, kantor desa, mesjid, dan fasilitas umum lain juga terendam. Tak ada korban jiwa, tetapi banjir sempat mamacetkan lalu lintas dari Kecamatan Pekat menuju Kempo.Warga baru saja selesai membersihkan sisa-sisa lumpur, tiba-tiba banjir bandang kembali datang. Pada 6 Desember 2018, banjir bercampur lumpur menggenangi puluhan rumah di Desa Soro Kecamatan Kempo. Dua rumah panggung rusak dan terancam hanyut. Satu rumah permanen nyaris ambruk.Masyarakat Dompu, was-was. Pengalaman beberapa kali banjir bandang dengan volume air dan lumpur besar, diawali banjir kecil. Dompu pernah banjir bandang sampai merusak jembatan, memutuskan jalan utama, menjebol bendungan, dan merusak puluhan rumah.Banjir juga terjadi di Bima. Sama seperti di Dompu, banjir merendam puluhan rumah di beberapa desa. Sungai meluap membawa material lumpur, ranting kayu, dahan pepohonan, dan beberapa batang jagung. Melihat batang jagung itulah warga kembali was-was. Ingatan mereka kembali pada banjir bandang akhir 2016 berlanjut awal 2017.Banjir bandang menenggelamkan hampir seluruh Kota Bima dan beberapa wilayah Kabupaten Bima. Kerugian banjir itu mencapai triliunan rupiah. Sampai awal 2019, perbaikan infrastruktur yang rusak karena banjir bandang itu belum tuntas.Belum usai banjir di Dompu dan Bima, banjir “pindah” ke Kabupaten Sumbawa. Luapan air sungai membawa material lumpur. Seribuan rumah terendam, puluhan rumah rusak, banyak fasilitas umum terendam, dan pemerintah mengeluarkan uang tak sedikit untuk perbaikan fasilitas rusak maupun relokasi warga. Tanda-tanda akan banjir pun mulai terlihat akhir 2018. Beberapa daerah yang langganan banjir mulai tegenangi air kecoklatan.Awal 2019, Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, disambut banjir. Air berwarna kecoklatan. Air turun dari bukit-bukit menggenani ruas jalan. Rumah-rumah sementara warga korban gempa sebagian rusak, tak bisa ditinggali karena terendam banjir. Banjir kecil seperti ini selalu terjadi sebelum bandang yang pernah menerjang Sambelia, 10 tahun terakhir.Faisal, Kepala Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, pun meningkatkan kewaspadaan. Begitu intensitas hujan makin tinggi, mendapat laporan ada kejadian banjir di beberapa desa, saban hari dia bolak balik ke ujung kampung di Dusun Menanga Reak. Di dusun dengan 90% rumah warga rusak karena gempa ini mengalir sungai cukup lebar. Air tidak deras. Luapan air sungai inilah yang pernah menggelamkan desa. Air banjir dari bagian hulu masuk ke perkampungan. Faisal, selalu was-was ketika hujan makin deras.“Kami dari desa membuat bronjong,’’ katanya. Zulkieflimansyah, Gubernur NTB adalah pejabat publik yang rajin menyapa warga melalui media sosial. Hampir setiap hari dia memposting kegiatannya, program pemerintah provinsi.Awal 2019, gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini memposting foto bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Madani Mukarom dengan latar hamparan ladang jagung.Gubernur kaget ketika diberitahu Madani kalau sebagian kebun jagung yang mereka kunjungi hari itu adalah kawasan hutan.Empang, Plampang, Tarano, adalah kecamatan di ujung timur Kabupaten Sumbawa, berbatasan dengan Dompu, kabupaten yang menahbiskan diri sebagai “kabupaten jagung.” Empang, Plampang, dan Tarano, adalah daerah-daerah yang setiap musim hujan jadi langganan banjir. Ketiga daerah ini pernah merasakan banjir bandang.Pada 2013-2014, saya berkesempatan mendokumentasikan program jagung, unggulan Pemerintah NTB ini. Lewat jargon “PIJAR,” akronim dari sapi, jagung, dan rumput laut, pemerintah provinsi menggenjot sektor ini.Setelah program jagung, seluruh kabupaten, termasuk Kota Bima, menanam jagung. Areal penanaman bertambah. Di Dompu, muncul perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengolah jagung. Berbagai penghargaan nasional disematkan pada Dompu, bahkan sang bupati dijuluki “profesor jagung.”Gairah menanam jagung tak diikuti pengawasan ketat. Sebagian petani, masuk ke hutan, taman nasional, taman wisata alam. Sepanjang jalan dari perbatasan Sumbawa hingga Bima, kini mudah melihat jagung.Di Pulau Lombok, pun kondisi sama. Taman nasional jadi lahan jagung.Dari data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, pada 2014, areal jagung 126.577 hektar. Dari luas tanam ini produksi jagung NTB mencapai 785.864 ton. Pada 2015, areal tanam naik jadi 143.117 hektar, dan produksi jadi 959.972 ton. Pada 2016, areal tanam meningkat jadi 206.997 hektar, dan produksi jagung naik jadi 1.101.244 ton.Pada 2017, jadi 310.990 hektar, produksi mencapai 2.127.324 ton. Pada 2018, capaian produksi 2.959.222 ton.Pemerintah seakan menutup mata dengan kerusakan lingkungan buntut lahan jagung ini. Dinas Pertanian dan Perkebunan tak mau disalahkan jika para petani merambah hutan. Husnul Fauzi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan bilang, peningkatan areal tanam itu dampak dari program cetak sawah baru beberapa tahun sebelumnya. Masyarakat, katanya, secara swadaya membuka lahan-lahan tak produktif.“Dulu, lahan semak-semak sekarang dibersihkan untuk jadi penanaman jagung,’’ katanya.Era kejayaan jagung ini, banyak petani sejahtera. Lahan yang dulu hanya ditanami sekali setahun, mereka bisa menanam jagung di sela-selanya. Dulu, tanah tandus terlantar, kini dibersihkan dan tanam jagung.Pemerintah pun tidak perlu susah payah memberikan penyuluhan. Para petani cepat belajar, mereka melihat keberhasilan rekan mereka, dan mengikuti menanam jagung. Harga jual jagung juga cukup tinggi.Husnul membanggakan, NTB sudah bisa langsung ekspor jagung ke Filipina. Beberapa kali kapal dari Pelabuhan Badas, Sumbawa berangkat dengan berton-ton jagung.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memandang beda. Peningkatan produksi jagung memperluas kawasan hutan terambah. Luas lahan kritis di NTB 578.000 hektar. Dari luas ini, 316.364,2 hektar, ada di kawasan hutan. Selain pembalakan liar,, lahan kritis di kawasan hutan berupa ladang jagung.“Malahan, dulu HKm (Hutan Kemasyarakatan-red) bagus kini pohon ditebang, ganti jagung,’’kata Madani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB.Madani menunjukkan foto-foto di Desa Bebidas, Lombok Timur. Foto pertama diambil beberapa tahun lalu ketika masih banyak pohon. Kala itu, petani menanam sayuran di sela-sela pohon besar.Berikutnya, Madani menunjukkan kondisi terbaru. Tidak ada lagi pohon besar. Yang tampak, hamparan luas ladang jagung.“Masyarakat yang sekarang konflik dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) itu juga lahan ditanami jagung,’’ katanya.Sebelum 2018 berakhir, Tim Penyelaras Kebijakan Pemerintah NTB memanggil khusus Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim penyelaras ini adalah staf khusus gubernur terdiri dari para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang bertugas sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk langsung bersentuhan dengan kebijakan tingkat dinas.Tim ini membantu mengawasi dan mengevaluasi kerja-kerja staf gubernur. Pemanggilan dalam satu meja kedua kepala dinas ini memang sengaja lantaran banyak laporan banjir bandang di Lombok dan Sumbawa. Dari laporan tim penyelaras, lokasi-lokasi banjir itu sama : daerah ditanami jagung atau daerah hilir dengan bagian hulu jadi hutan jagung.Hingga akhir pertemuan, rencana aksi melawan penjarahan hutan untuk jagung ini belum menemukan titik temu.Dengan luas kawasan hutan mencapai 1 juta hektar lebih, petugas pengamanan hutan hanya 430 orang, DLHK kesulitan memantau. Satu petugas pengamanan hutan mengawasi 2.200 hektar. Belum lagi, usia petugas sudah tidak muda lagi. Pengamanan kehutanan itu sepenuhnya jadi tanggung jawab DLHK NTB. Setelah kelembagaan kehutanan di kabupaten ditiadakan, kabupaten seperti lepas tangan terhadap aksi-aksi perambahan hutan. Padahal, yang merambah warga mereka.“Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam menjaga,’’ kata Madani. ***Amaq Sudir, seorang petani pernah jadi buruh migran di Malaysia. Kerja di negeri orang perkebunan tak membuat hidup Sudir lebih baik. Kiriman duit hanya cukup memenuhi keperluan hidup sehari-hari keluarga di kampung halaman.Akhirnya, Sudir kembali ke kampung halaman di Dusun Ujung Gon, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Dia balik jadi petani lagi.Ketika ramai jagung, Sudir ikut menanam jagung. Dia merasa jagung ini penyelamat. Dengan luas lahan garapan dua hektar, dia mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Garapan Sudir di lahan kering, hanya mampu sekali setahun. Kalau dibandingkan dengan tanaman lain, jagung yang terbaik. Tidak repot perawatan, mudah mendapatkan bibit dan pupuk, harga jual lumayan. Itulah yang membuat warga di Desa Sekaroh, termasuk Sudir, banyak menanam jagung.Masalahnya, dua hektar lahan garapan Sudir adalah kawasan hutan. Lahan itu masuk hutan lindung Sekaroh. Luas hutan Sekaroh 2.834,20 hektar. Kawasan hutan ini berbatasan dengan pantai, antara lain yang terkenal adalah Pantai Pink dan Tanjung Ringgit.Sebagian kawasan ini untuk pariwisata, sebagian besar ladang jagung.Konflik antara KLHK dengan petani berlangsung lama di kawasan hutan ini. Warga bersikukuh mereka juga berhak mengelola kawasan. Pemerintah berulang kali menertibkan, tetapi tidak berhasil. Program HKm jalan tetapi tanaman semusim di antara pohon tak berlangsung lama. Sejak jagung primadona, pohon besar ditumbangkan. Pohon-pohon kecil dan semak belukar dibakar kemudian diganti jagung.“Jagung ini yang membuat kami bisa makan,’’ kata Sudir. WWF termasuk aktif menyuarakan melawan “perjagungan” merambah hutan. Tak sekadar lantang bersuara di media, WWF pun banyak pemberdayaan ke masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).WWF juga aktif sosialisasi, termasuk penghutanan kembali kawasan yang jadi ladang jagung. Salah satu daerah sasaran WWF adalah Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Daerah ini berbatasan langsung dengan TNGR. Sekitar 400-an hektar lahan di tempat ini kritis. Warga memanfaatkan untuk berladang.WWF mengajak mereka menanam pohon. Tidak semua berhasil, tetapi cukup menggembirakan.“Di Lombok Utara, kami juga dampingi untuk pengolahan kemiri,’’ kata Ridha Hakim, Direktur WWF Nusa Tenggara.Ancaman bagi hutan, ada jagung selain pembalakan liar. Keduanya kadang ‘berkoalisi.’ Setelah kawasan terjarah pembalak liar, lahan gundul itu ditanami jagung. Tak heran, dalam hutan bagian luar tampak rimbun, di dalam ada ladang pisang dan jagung.WWF melatih masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, termasuk selain jagung dan pisang. Di Desa Selengen, Desa Santong, Desa Gumantar Kabupaten Lombok Utara, WWF melatih budidaya madu dan pengolahan minyak kemiri.Pengalaman WWF, hasil ini bisa meningkatkan pendapatan petani dan bisa mencegah petani membuka lahan untuk jagung.“Kemarin sempat terhenti karena gempa. Rumah produksi kami juga rusak akibat gempa,’’ katanya.Ridha bilang, kampanye pemerintah menggalakkan jagung tak diikuti pengawasan ketat. Di lapangan, petani membuka hutan. Lahan-lahan bukan kawasan hutan tetapi bertutupan pohon dan penyangga air juga turut terbabat. Bukit-bukit dengan kemiringan tinggi habis ditanami jagung.Kala hujan, kawasan inilah yang menjadi sumber petaka baru. Banjir bandang yang pernah menjerjang Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa, mengakibatkan kerugian sampai triliunan rupiah.“Tidak sebanding dengan PAD (pendapatan daerah-red) dari jagung.” Keterangan foto utama: Jagung di kawasan hutan lindung Sekaroh, Lombok Timur. Petani menanam jagung persis di bawah papan pengumuman larangan beraktivitas di dalam kawasan hutan. Foto: Fathul Rakhman/ Mongabay Indonesia
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam ketahanan komunitas
ladang jagung rambah hutan ntb picu bencana duka gempa belum reda sejumlah daerah di ntb terendam banjir di kabupaten dompu banjir di desa songgajah dan desa tolokalo november ratusan rumah terendam sekolah kantor desa mesjid dan fasilitas umum lain juga terendam tak ada korban jiwa tetapi banjir sempat mamacetkan lalu lintas dari kecamatan pekat menuju kempowarga baru saja selesai membersihkan sisasisa lumpur tibatiba banjir bandang kembali datang pada desember banjir bercampur lumpur menggenangi puluhan rumah di desa soro kecamatan kempo dua rumah panggung rusak dan terancam hanyut satu rumah permanen nyaris ambrukmasyarakat dompu waswas pengalaman beberapa kali banjir bandang dengan volume air dan lumpur besar diawali banjir kecil dompu pernah banjir bandang sampai merusak jembatan memutuskan jalan utama menjebol bendungan dan merusak puluhan rumahbanjir juga terjadi di bima sama seperti di dompu banjir merendam puluhan rumah di beberapa desa sungai meluap membawa material lumpur ranting kayu dahan pepohonan dan beberapa batang jagung melihat batang jagung itulah warga kembali waswas ingatan mereka kembali pada banjir bandang akhir berlanjut awal banjir bandang menenggelamkan hampir seluruh kota bima dan beberapa wilayah kabupaten bima kerugian banjir itu mencapai triliunan rupiah sampai awal perbaikan infrastruktur yang rusak karena banjir bandang itu belum tuntasbelum usai banjir di dompu dan bima banjir pindah ke kabupaten sumbawa luapan air sungai membawa material lumpur seribuan rumah terendam puluhan rumah rusak banyak fasilitas umum terendam dan pemerintah mengeluarkan uang tak sedikit untuk perbaikan fasilitas rusak maupun relokasi warga tandatanda akan banjir pun mulai terlihat akhir beberapa daerah yang langganan banjir mulai tegenangi air kecoklatanawal sambelia kabupaten lombok timur disambut banjir air berwarna kecoklatan air turun dari bukitbukit menggenani ruas jalan rumahrumah sementara warga korban gempa sebagian rusak tak bisa ditinggali karena terendam banjir banjir kecil seperti ini selalu terjadi sebelum bandang yang pernah menerjang sambelia tahun terakhirfaisal kepala desa dara kunci kecamatan sambelia pun meningkatkan kewaspadaan begitu intensitas hujan makin tinggi mendapat laporan ada kejadian banjir di beberapa desa saban hari dia bolak balik ke ujung kampung di dusun menanga reak di dusun dengan rumah warga rusak karena gempa ini mengalir sungai cukup lebar air tidak deras luapan air sungai inilah yang pernah menggelamkan desa air banjir dari bagian hulu masuk ke perkampungan faisal selalu waswas ketika hujan makin deraskami dari desa membuat bronjong katanya zulkieflimansyah gubernur ntb adalah pejabat publik yang rajin menyapa warga melalui media sosial hampir setiap hari dia memposting kegiatannya program pemerintah provinsiawal gubernur yang akrab disapa bang zul ini memposting foto bersama kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan madani mukarom dengan latar hamparan ladang jagunggubernur kaget ketika diberitahu madani kalau sebagian kebun jagung yang mereka kunjungi hari itu adalah kawasan hutanempang plampang tarano adalah kecamatan di ujung timur kabupaten sumbawa berbatasan dengan dompu kabupaten yang menahbiskan diri sebagai kabupaten jagung empang plampang dan tarano adalah daerahdaerah yang setiap musim hujan jadi langganan banjir ketiga daerah ini pernah merasakan banjir bandangpada saya berkesempatan mendokumentasikan program jagung unggulan pemerintah ntb ini lewat jargon pijar akronim dari sapi jagung dan rumput laut pemerintah provinsi menggenjot sektor inisetelah program jagung seluruh kabupaten termasuk kota bima menanam jagung areal penanaman bertambah di dompu muncul perusahaanperusahaan yang membeli dan mengolah jagung berbagai penghargaan nasional disematkan pada dompu bahkan sang bupati dijuluki profesor jagunggairah menanam jagung tak diikuti pengawasan ketat sebagian petani masuk ke hutan taman nasional taman wisata alam sepanjang jalan dari perbatasan sumbawa hingga bima kini mudah melihat jagungdi pulau lombok pun kondisi sama taman nasional jadi lahan jagungdari data dinas pertanian dan perkebunan ntb pada areal jagung hektar dari luas tanam ini produksi jagung ntb mencapai ton pada areal tanam naik jadi hektar dan produksi jadi ton pada areal tanam meningkat jadi hektar dan produksi jagung naik jadi tonpada jadi hektar produksi mencapai ton pada capaian produksi tonpemerintah seakan menutup mata dengan kerusakan lingkungan buntut lahan jagung ini dinas pertanian dan perkebunan tak mau disalahkan jika para petani merambah hutan husnul fauzi kepala dinas pertanian dan perkebunan bilang peningkatan areal tanam itu dampak dari program cetak sawah baru beberapa tahun sebelumnya masyarakat katanya secara swadaya membuka lahanlahan tak produktifdulu lahan semaksemak sekarang dibersihkan untuk jadi penanaman jagung katanyaera kejayaan jagung ini banyak petani sejahtera lahan yang dulu hanya ditanami sekali setahun mereka bisa menanam jagung di selaselanya dulu tanah tandus terlantar kini dibersihkan dan tanam jagungpemerintah pun tidak perlu susah payah memberikan penyuluhan para petani cepat belajar mereka melihat keberhasilan rekan mereka dan mengikuti menanam jagung harga jual jagung juga cukup tinggihusnul membanggakan ntb sudah bisa langsung ekspor jagung ke filipina beberapa kali kapal dari pelabuhan badas sumbawa berangkat dengan bertonton jagungdinas lingkungan hidup dan kehutanan memandang beda peningkatan produksi jagung memperluas kawasan hutan terambah luas lahan kritis di ntb hektar dari luas ini hektar ada di kawasan hutan selain pembalakan liar lahan kritis di kawasan hutan berupa ladang jagungmalahan dulu hkm hutan kemasyarakatanred bagus kini pohon ditebang ganti jagungkata madani kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan ntbmadani menunjukkan fotofoto di desa bebidas lombok timur foto pertama diambil beberapa tahun lalu ketika masih banyak pohon kala itu petani menanam sayuran di selasela pohon besarberikutnya madani menunjukkan kondisi terbaru tidak ada lagi pohon besar yang tampak hamparan luas ladang jagungmasyarakat yang sekarang konflik dengan taman nasional gunung rinjani tngr itu juga lahan ditanami jagung katanyasebelum berakhir tim penyelaras kebijakan pemerintah ntb memanggil khusus kepala dinas pertanian dan perkebunan dan dinas lingkungan hidup dan kehutanan tim penyelaras ini adalah staf khusus gubernur terdiri dari para akademisi tokoh agama tokoh masyarakat yang bertugas sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk langsung bersentuhan dengan kebijakan tingkat dinastim ini membantu mengawasi dan mengevaluasi kerjakerja staf gubernur pemanggilan dalam satu meja kedua kepala dinas ini memang sengaja lantaran banyak laporan banjir bandang di lombok dan sumbawa dari laporan tim penyelaras lokasilokasi banjir itu sama daerah ditanami jagung atau daerah hilir dengan bagian hulu jadi hutan jagunghingga akhir pertemuan rencana aksi melawan penjarahan hutan untuk jagung ini belum menemukan titik temudengan luas kawasan hutan mencapai juta hektar lebih petugas pengamanan hutan hanya orang dlhk kesulitan memantau satu petugas pengamanan hutan mengawasi hektar belum lagi usia petugas sudah tidak muda lagi pengamanan kehutanan itu sepenuhnya jadi tanggung jawab dlhk ntb setelah kelembagaan kehutanan di kabupaten ditiadakan kabupaten seperti lepas tangan terhadap aksiaksi perambahan hutan padahal yang merambah warga merekamasyarakat juga harus terlibat aktif dalam menjaga kata madani amaq sudir seorang petani pernah jadi buruh migran di malaysia kerja di negeri orang perkebunan tak membuat hidup sudir lebih baik kiriman duit hanya cukup memenuhi keperluan hidup seharihari keluarga di kampung halamanakhirnya sudir kembali ke kampung halaman di dusun ujung gon desa sekaroh kecamatan jerowaru lombok timur dia balik jadi petani lagiketika ramai jagung sudir ikut menanam jagung dia merasa jagung ini penyelamat dengan luas lahan garapan dua hektar dia mampu memenuhi kebutuhan seharihari garapan sudir di lahan kering hanya mampu sekali setahun kalau dibandingkan dengan tanaman lain jagung yang terbaik tidak repot perawatan mudah mendapatkan bibit dan pupuk harga jual lumayan itulah yang membuat warga di desa sekaroh termasuk sudir banyak menanam jagungmasalahnya dua hektar lahan garapan sudir adalah kawasan hutan lahan itu masuk hutan lindung sekaroh luas hutan sekaroh hektar kawasan hutan ini berbatasan dengan pantai antara lain yang terkenal adalah pantai pink dan tanjung ringgitsebagian kawasan ini untuk pariwisata sebagian besar ladang jagungkonflik antara klhk dengan petani berlangsung lama di kawasan hutan ini warga bersikukuh mereka juga berhak mengelola kawasan pemerintah berulang kali menertibkan tetapi tidak berhasil program hkm jalan tetapi tanaman semusim di antara pohon tak berlangsung lama sejak jagung primadona pohon besar ditumbangkan pohonpohon kecil dan semak belukar dibakar kemudian diganti jagungjagung ini yang membuat kami bisa makan kata sudir wwf termasuk aktif menyuarakan melawan perjagungan merambah hutan tak sekadar lantang bersuara di media wwf pun banyak pemberdayaan ke masyarakat sekitar taman nasional gunung rinjani tngrwwf juga aktif sosialisasi termasuk penghutanan kembali kawasan yang jadi ladang jagung salah satu daerah sasaran wwf adalah desa mekar sari kecamatan suela lombok timur daerah ini berbatasan langsung dengan tngr sekitar an hektar lahan di tempat ini kritis warga memanfaatkan untuk berladangwwf mengajak mereka menanam pohon tidak semua berhasil tetapi cukup menggembirakandi lombok utara kami juga dampingi untuk pengolahan kemiri kata ridha hakim direktur wwf nusa tenggaraancaman bagi hutan ada jagung selain pembalakan liar keduanya kadang berkoalisi setelah kawasan terjarah pembalak liar lahan gundul itu ditanami jagung tak heran dalam hutan bagian luar tampak rimbun di dalam ada ladang pisang dan jagungwwf melatih masyarakat sekitar hutan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu termasuk selain jagung dan pisang di desa selengen desa santong desa gumantar kabupaten lombok utara wwf melatih budidaya madu dan pengolahan minyak kemiripengalaman wwf hasil ini bisa meningkatkan pendapatan petani dan bisa mencegah petani membuka lahan untuk jagungkemarin sempat terhenti karena gempa rumah produksi kami juga rusak akibat gempa katanyaridha bilang kampanye pemerintah menggalakkan jagung tak diikuti pengawasan ketat di lapangan petani membuka hutan lahanlahan bukan kawasan hutan tetapi bertutupan pohon dan penyangga air juga turut terbabat bukitbukit dengan kemiringan tinggi habis ditanami jagungkala hujan kawasan inilah yang menjadi sumber petaka baru banjir bandang yang pernah menjerjang kota bima kabupaten bima dompu dan sumbawa mengakibatkan kerugian sampai triliunan rupiahtidak sebanding dengan pad pendapatan daerahred dari jagung keterangan foto utama jagung di kawasan hutan lindung sekaroh lombok timur petani menanam jagung persis di bawah papan pengumuman larangan beraktivitas di dalam kawasan hutan foto fathul rakhman mongabay indonesia
Para Kartini dari Jawa Tengah Ini akan Terus Suarakan Kelestarian Bumi. Para perempuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah, mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, pada Hari Kartini, 21 April, untuk menyuarakan berbagai masalah lingkungan dan sosial yang mereka alami. Ada yang suarakan soal pertambangan semen di karst Pegunungan Kendeng baik perusahaan besar maupun tambangh ilegal. Ada yang mengeluhkan soal kehadiran PLTU batubara yang memberikan banyak masalah bagi mereka dan lain-lain. Data Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan Jaringan Advokasi Tambang, 2017-Maret 2018, terdapat 120 izin usaha pertambangan baru di Jateng, termasuk di Pegunungan Kendeng. Izin baru itu di Rembang (87), Grobogan (13), Blora (11), dan Pati (9).Walhi Jateng, juga menyinggung soal rencana Pemerintah Jawa Tengah, merevisi RTRW dan malah mengalokasikan untuk tambang dan pembangunan infrasturktur seperti PLTU batubara baru.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
para kartini dari jawa tengah ini akan terus suarakan kelestarian bumi para perempuan dari berbagai daerah di jawa tengah mendatangi kantor gubernur jawa tengah di semarang pada hari kartini april untuk menyuarakan berbagai masalah lingkungan dan sosial yang mereka alami ada yang suarakan soal pertambangan semen di karst pegunungan kendeng baik perusahaan besar maupun tambangh ilegal ada yang mengeluhkan soal kehadiran pltu batubara yang memberikan banyak masalah bagi mereka dan lainlain data jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng dan jaringan advokasi tambang maret terdapat izin usaha pertambangan baru di jateng termasuk di pegunungan kendeng izin baru itu di rembang grobogan blora dan pati walhi jateng juga menyinggung soal rencana pemerintah jawa tengah merevisi rtrw dan malah mengalokasikan untuk tambang dan pembangunan infrasturktur seperti pltu batubara baru
Ancaman Kerusakan Ekologi Bumi karena Pembangunan. Suhu bumi dalam lima abad terakhir, naik secara signifikan hingga mencapai 1,5 derajat celsius pada pada 2018 berdasarkan catatan IPCC. Kenaikan itu di antaranya dipicu pembangunan yang masif namun negatif dengan cara ekstraktif dan eksploitatifKenaikan suhu bumi yang signifikan, berimbas pada kondisi ekologi di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Di sana, praktik pembangunan yang serba cepat, mengancam keberlanjutan ekologis dan sekaligus sosio ekonomi masyarakat pesisirDi antara kondisi ekologi yang terancam, adalah hutan bakau yang ada di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sepanjang 95 ribu kilometer. Ancaman tersebut menjadi ironi, karena hutan bakau masih memegang peranan penting untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat di pesisir. Saat ini, terdapat 6.829 desa pesisir yang menggantungkan perekonomiannya pada pemanfaatan hutan bakau.Namun, hutan bakau diketahui terus mengalami deforestasi. Hingga 2018, tercatat sudah ada hutan bakau seluas 4,4 juta hektare yang mengalami deforestasi. Angka tersebut, meningkat dari 2017 yang luasannya baru mencapai 3,7 juta ha.
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
ekosistem pola cuaca yang berubah
ancaman kerusakan ekologi bumi karena pembangunan suhu bumi dalam lima abad terakhir naik secara signifikan hingga mencapai derajat celsius pada pada berdasarkan catatan ipcc kenaikan itu di antaranya dipicu pembangunan yang masif namun negatif dengan cara ekstraktif dan eksploitatifkenaikan suhu bumi yang signifikan berimbas pada kondisi ekologi di wilayah pesisir laut dan pulaupulau kecil di sana praktik pembangunan yang serba cepat mengancam keberlanjutan ekologis dan sekaligus sosio ekonomi masyarakat pesisirdi antara kondisi ekologi yang terancam adalah hutan bakau yang ada di kawasan pesisir laut dan pulaupulau kecil sepanjang ribu kilometer ancaman tersebut menjadi ironi karena hutan bakau masih memegang peranan penting untuk keberlanjutan ekonomi masyarakat di pesisir saat ini terdapat desa pesisir yang menggantungkan perekonomiannya pada pemanfaatan hutan bakaunamun hutan bakau diketahui terus mengalami deforestasi hingga tercatat sudah ada hutan bakau seluas juta hektare yang mengalami deforestasi angka tersebut meningkat dari yang luasannya baru mencapai juta ha
Repotnya Jaga Hutan Desa, Gambutnya Terbakar, Kayunya pun Ramai Dicuri. Hutan Desa Lukun memiliki luas sekitar 2.400 hektar. Kawasan ini merupakan eks konsesi Hutan Tanaman Industri. Di dalam kawasan dapat dijumpai kayu keras bernilai ekonomi tinggi. Selain ancaman kebakaran yang nyaris terjadi tahunan, pencurian kayu di Hutan Desa Lukun masih sering terjadi. Illegal logging dilakukan oleh warga setempat maupun warga dari luar yang dicukongi oleh toke kayu.Pencurian kayu dilakukan non stop dan secara terorganisir, menggunakan chainsaw dan kayu yang dikeluarkan sudah dalam bentuk potongan kayu gergajian. Pada tahun 2017-2018, setidaknya ada 300 m3 kayu olahan yang keluar dari hutan desanya.Warga kesal dengan oknum-oknum yang menebangi kayu di kawasan hutan meski pembukaan hutan dapat memantik kekeringan lahan gambut dan kebakaran lanjutan di lahan.
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional
repotnya jaga hutan desa gambutnya terbakar kayunya pun ramai dicuri hutan desa lukun memiliki luas sekitar hektar kawasan ini merupakan eks konsesi hutan tanaman industri di dalam kawasan dapat dijumpai kayu keras bernilai ekonomi tinggi selain ancaman kebakaran yang nyaris terjadi tahunan pencurian kayu di hutan desa lukun masih sering terjadi illegal logging dilakukan oleh warga setempat maupun warga dari luar yang dicukongi oleh toke kayupencurian kayu dilakukan non stop dan secara terorganisir menggunakan chainsaw dan kayu yang dikeluarkan sudah dalam bentuk potongan kayu gergajian pada tahun setidaknya ada m kayu olahan yang keluar dari hutan desanyawarga kesal dengan oknumoknum yang menebangi kayu di kawasan hutan meski pembukaan hutan dapat memantik kekeringan lahan gambut dan kebakaran lanjutan di lahan
Kebijakan Setop Izin Hutan dan Gambut Bakal Permanen, Ini Catatan Organisasi Lingkungan. Kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut, berakhir 17 Juli 2019. Selama ada kebijakan ini dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, 2011-2018, terjadi penerbitan izin seluas 18 juta hektar.Pelepasan kawasan hutan terus terjadi meskipun sudah ada kebijakan moratorium izin hutan primer dan lahan gambut, mulai 2011. Bahkan, 2014, puncak paling banyak pelepasan kawasan hutan. Pada 2011, pelepasan kawasan hutan seluas 159.300 hektar, 2012 jadi 1,8 juta hektar. Pada 2013Kebijakan pemerintah agar terintegrasi dengan program restorasi gambut setelah 2020. Jadi, ada penataan kembali pengelolaan hutan, termasuk konflik dan pencegahan kebakaran hutan, penguatan perlindungan gambut dan penegakan hukum bagi pelanggar kebijakan.Inpres setop izin permanen di hutan primer dan lahan gambut ini, berisi penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
kebijakan setop izin hutan dan gambut bakal permanen ini catatan organisasi lingkungan kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut berakhir juli selama ada kebijakan ini dari era presiden susilo bambang yudhoyono hingga joko widodo terjadi penerbitan izin seluas juta hektarpelepasan kawasan hutan terus terjadi meskipun sudah ada kebijakan moratorium izin hutan primer dan lahan gambut mulai bahkan puncak paling banyak pelepasan kawasan hutan pada pelepasan kawasan hutan seluas hektar jadi juta hektar pada kebijakan pemerintah agar terintegrasi dengan program restorasi gambut setelah jadi ada penataan kembali pengelolaan hutan termasuk konflik dan pencegahan kebakaran hutan penguatan perlindungan gambut dan penegakan hukum bagi pelanggar kebijakaninpres setop izin permanen di hutan primer dan lahan gambut ini berisi penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut
Sexy Killers : Pertambangan dan/atau Pembangunan Berkelanjutan? [1]. Pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi. Sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.Adanya perdebatan wacana penghentian total pertambangan di dunia melihat dampak kerusakan lingkungan atau mendorong pertambangan yang berkelanjutan ramah lingkunganKarena hasil tambang tetap dibutuhkan dunia, berkembang konsep pertambangan berkelanjutan dengan berbagai persyaratan dan indikatornya, seperti efisiensi ekonomi, dampak sosial masyarakat dan lingkunganR.G. Eggert dalam bukunya menekankan aspek lingkungan justru menjadi bagian sangat penting dalam konsep keberlanjutan pertambangan
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional
sexy killers pertambangan danatau pembangunan berkelanjutan pertambangan sepanjang sejarahnya adalah sektor yang penuh kontroversi sektor yang menghadirkan banyak sekali masalah bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitar tambangadanya perdebatan wacana penghentian total pertambangan di dunia melihat dampak kerusakan lingkungan atau mendorong pertambangan yang berkelanjutan ramah lingkungankarena hasil tambang tetap dibutuhkan dunia berkembang konsep pertambangan berkelanjutan dengan berbagai persyaratan dan indikatornya seperti efisiensi ekonomi dampak sosial masyarakat dan lingkunganrg eggert dalam bukunya menekankan aspek lingkungan justru menjadi bagian sangat penting dalam konsep keberlanjutan pertambangan
Hutan Menipis, Tumbuhan Obat-obatan pun Makin Sulit. Hutan sangat penting sebagai rumah bagi tumbuhan-tumbuhan obat. Hutan menyusut, para penyehat tradisional pun makin kesulitan cari bahan baku obat-obatan mereka.Berbagai macam tumbuhan obat ini harus terjadi. Ia tak hanya bermanfaat buat pengobatan sekaligus budaya, kearifan lokal yang sudah turun menurun.Ada begitu banyak tumbuhan obat, seperti rumput balsem, bermanfaat menghilangkan capek dan membuang angin. Ada tapak liman, untuk mengobati sakit perut maupun bisul. Juga cakar ayam bisa jadi ramuan obat penyakit paru-paru dan sejenisnya dan banyak lagi.Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumatera Utara, di provinsi itu
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas
hutan menipis tumbuhan obatobatan pun makin sulit hutan sangat penting sebagai rumah bagi tumbuhantumbuhan obat hutan menyusut para penyehat tradisional pun makin kesulitan cari bahan baku obatobatan merekaberbagai macam tumbuhan obat ini harus terjadi ia tak hanya bermanfaat buat pengobatan sekaligus budaya kearifan lokal yang sudah turun menurunada begitu banyak tumbuhan obat seperti rumput balsem bermanfaat menghilangkan capek dan membuang angin ada tapak liman untuk mengobati sakit perut maupun bisul juga cakar ayam bisa jadi ramuan obat penyakit paruparu dan sejenisnya dan banyak lagiberdasarkan data dinas kesehatan sumatera utara di provinsi itu
Banjir di Hulu Kalimantan Tengah, Pertanda Apa?. Hujan deras di penghujung April 2019, menyebabkan beberapa kabupaten dengan puluhan desa di Kalimantan Tengah, alami banjir.Desa Kinipan, Lamandau, selama ini tak pernah banjir bandang besar. Baru 28 April lalu, hujan turun hingga sungai meluap, menyebabkanbangunan dermaga terendam sampai atap.Banjir menyebabkan Jalan Trans Kalimantan, terputus. Kejadian serupa sudah dua kali, pertama sampai jalur putus pada 30 Agustus 2017. Bentang alam di sekitar lokasi sudah berbeda dibanding satu dekade lalu. Kini, banyak hutan sekitar jadi perkebunan sawit skala besar.Walhi Kalteng, menyatakan, pemerintah, harus berani mengevaluasi izin-izin alih fungsi lahan. Dari sanalah, masalah pengelolaan sumber daya alam di Kalteng, berawal.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam peran pemerintah lokal
banjir di hulu kalimantan tengah pertanda apa hujan deras di penghujung april menyebabkan beberapa kabupaten dengan puluhan desa di kalimantan tengah alami banjirdesa kinipan lamandau selama ini tak pernah banjir bandang besar baru april lalu hujan turun hingga sungai meluap menyebabkanbangunan dermaga terendam sampai atapbanjir menyebabkan jalan trans kalimantan terputus kejadian serupa sudah dua kali pertama sampai jalur putus pada agustus bentang alam di sekitar lokasi sudah berbeda dibanding satu dekade lalu kini banyak hutan sekitar jadi perkebunan sawit skala besarwalhi kalteng menyatakan pemerintah harus berani mengevaluasi izinizin alih fungsi lahan dari sanalah masalah pengelolaan sumber daya alam di kalteng berawal
Foto Udara: Dahsyatnya Api Membakar Hutan Amazon. Greenpeace Brasil merilis foto-foto dramatis kebakaran hutan hujan dan lahan pertanian di Amazon Brasil.Api membakar hutan dengan struktur kanopi besar, menunjukkan hutan Amazon yang padat karbon dan kaya keragaman hayati tengah menanggung dampak langsung bencana.Greenpeace, berdasarkan analisis spasialnya, menyatakan bahwa 15.749 dari 23.006 hotspot yang tercatat di Amazon dalam 20 hari pertama di bulan Agustus merupakan area hutan yang sama pada 2017. Kesimpulan-kesimpulan tersebut memberikan bukti lebih lanjut bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja untuk tujuan pembukaan lahan di hutan Amazon.
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam ekosistem
foto udara dahsyatnya api membakar hutan amazon greenpeace brasil merilis fotofoto dramatis kebakaran hutan hujan dan lahan pertanian di amazon brasilapi membakar hutan dengan struktur kanopi besar menunjukkan hutan amazon yang padat karbon dan kaya keragaman hayati tengah menanggung dampak langsung bencanagreenpeace berdasarkan analisis spasialnya menyatakan bahwa dari hotspot yang tercatat di amazon dalam hari pertama di bulan agustus merupakan area hutan yang sama pada kesimpulankesimpulan tersebut memberikan bukti lebih lanjut bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja untuk tujuan pembukaan lahan di hutan amazon
Jokowi Teken Inpres Rencana Aksi Sawit Berkelanjutan, Apa Isinya?. Pada 22 November 2019, presiden meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Kebijakan ini sebagai landasan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, dan pemanfaatan sawit sebagai energi terbarukan.RAN-KSB memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan, antara lain, penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Juga menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, dukungan percepatan sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil) dan meningkatkan akses pasar sawit.Menteri Pertanian diminta penguatan data dasar perkebunan sawit, dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Menteri Pertanian juga diminta meningkatkan sosialisasi tentang regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan sawit. Juga, meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, dan lain-lain.Menko Bidang Perekonomian, bertugas koordinasi dan sinkronisasi dengan para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, gurbernur maupun bupati/walikota daerah penghasil sawit, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi RAN-KSB.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
jokowi teken inpres rencana aksi sawit berkelanjutan apa isinya pada november presiden meneken instruksi presiden inpres nomor tentang rencana aksi nasional perkebunan sawit berkelanjutan ranksb kebijakan ini sebagai landasan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun penyelesaian status dan legalisasi lahan dan pemanfaatan sawit sebagai energi terbarukanranksb memiliki tugas fungsi dan kewenangan antara lain penguatan data penguatan koordinasi dan infrastruktur meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa dukungan percepatan sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan indonesia indonesia sustainable palm oil dan meningkatkan akses pasar sawitmenteri pertanian diminta penguatan data dasar perkebunan sawit dan berkoordinasi dengan kementerian terkait menteri pertanian juga diminta meningkatkan sosialisasi tentang regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan sawit juga meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun dan lainlainmenko bidang perekonomian bertugas koordinasi dan sinkronisasi dengan para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian gurbernur maupun bupatiwalikota daerah penghasil sawit baik dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi ranksb
Penghapusan Amdal dan IMB Ancam Lingkungan dan Keselamatan Warga. Wacana penghapusan amdal dan IMB mendapat tanggapan dari berbagai daerah. Mereka menilai, wacana ini menabrak aturan dan memicu dampak lingkungan lebih buruk.Upaya pemerintah mempermudah proses perizinan investasi agar tak bertele-tele dan menimbulkan biaya tinggi itu perlu didukung, tetapi tak lantas menurunkan upaya perlindungan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan berdampak pada manusia.Amdal mengatur detil mitigasi, adaptasi dan risiko dari pembangunan proyek atau investasi. Kalau amdal dan IMB hapus, akan makin susah mengontrol pembangunan. Negara juga akan makin sulit mengontrol operasi dan meminta pertanggungjawaban perusahaan saat mencemari lingkungan kalau tak ada amdal.Catatan penegakan hukum lingkungan hidup di Riau, perusahaan-perusahaan yang menyumbang penyakit pernapasan itu ada yang tak patuh amdal, bahkan tak punya dokumen ini. Amdal sangat penting sebagai alat pengendalian karhutla.
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
penghapusan amdal dan imb ancam lingkungan dan keselamatan warga wacana penghapusan amdal dan imb mendapat tanggapan dari berbagai daerah mereka menilai wacana ini menabrak aturan dan memicu dampak lingkungan lebih burukupaya pemerintah mempermudah proses perizinan investasi agar tak berteletele dan menimbulkan biaya tinggi itu perlu didukung tetapi tak lantas menurunkan upaya perlindungan lingkungan kerusakan lingkungan akan berdampak pada manusiaamdal mengatur detil mitigasi adaptasi dan risiko dari pembangunan proyek atau investasi kalau amdal dan imb hapus akan makin susah mengontrol pembangunan negara juga akan makin sulit mengontrol operasi dan meminta pertanggungjawaban perusahaan saat mencemari lingkungan kalau tak ada amdalcatatan penegakan hukum lingkungan hidup di riau perusahaanperusahaan yang menyumbang penyakit pernapasan itu ada yang tak patuh amdal bahkan tak punya dokumen ini amdal sangat penting sebagai alat pengendalian karhutla
Nasib Harimau di Sumatera Utara Memprihatinkan. Hutan-hutan tempat hidup harimau makin tergerus, dan pakan yang berkurang, menyebabkan banyak harimau masuk ke perkebunan atau pemukiman warga. Konflik manusia dan harimau makin sering terjadi.Jerat harimau juga masih banyak dipasang pemburu. Hanya di hutan lindung Sibual-buali, Tapanuli Selatan, tim gabungan menghancurkan sekitar 180 jerat.BBKSDA mengupayakan berbagai cara untuk penyelamatan harimau, seperti kerjasama dengan aparat penegak hukum baik Balai Pengaman dan Penegakan Hukum, KLHK Sumatera, TNI dan Polri.BBKSDA juga menggandeng tokoh masyarakat, lembaga pemerintahan maupun swasta, perusahaan dan Perbakin.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
pelestarian habitat peran pemerintah lokal
nasib harimau di sumatera utara memprihatinkan hutanhutan tempat hidup harimau makin tergerus dan pakan yang berkurang menyebabkan banyak harimau masuk ke perkebunan atau pemukiman warga konflik manusia dan harimau makin sering terjadijerat harimau juga masih banyak dipasang pemburu hanya di hutan lindung sibualbuali tapanuli selatan tim gabungan menghancurkan sekitar jeratbbksda mengupayakan berbagai cara untuk penyelamatan harimau seperti kerjasama dengan aparat penegak hukum baik balai pengaman dan penegakan hukum klhk sumatera tni dan polribbksda juga menggandeng tokoh masyarakat lembaga pemerintahan maupun swasta perusahaan dan perbakin
Ombudsman Rekomendasikan Beberapa Langkah Rencana Penghapusan Merkuri. Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dengan periode pelaksanaan 2018-2030.Merkuri, merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup hingga perlu pengaturan agar tak timbul dampak negatif.Sebelum itu, ada berbagai hambatan dalam pengawasan dan pengendalian merkuri, seperti belum ada alternatif untuk mantan penambang, belum ada regulasi mengatur peredaran merkuri dalam negeri, anggaran pemerintah minim, dan koordinasi antar lembaga kurang.RAN-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan merkuri prioritas pada bidang manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil dan kesehatan.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
ombudsman rekomendasikan beberapa langkah rencana penghapusan merkuri presiden mengeluarkan perpres nomor tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri ranppm dengan periode pelaksanaan merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup hingga perlu pengaturan agar tak timbul dampak negatifsebelum itu ada berbagai hambatan dalam pengawasan dan pengendalian merkuri seperti belum ada alternatif untuk mantan penambang belum ada regulasi mengatur peredaran merkuri dalam negeri anggaran pemerintah minim dan koordinasi antar lembaga kurangranppm memuat strategi kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan merkuri prioritas pada bidang manufaktur energi pertambangan emas skala kecil dan kesehatan
Tambang Emas Ilegal dan Kerusakan di Hulu Jadi Penyebab Banjir dan Longsor di Kabupaten Bogor. Bencana banjir dan longsor di awal 2020 melanda beberapa wilayah di Indonesia. Data BNPB per hari Minggu (12/01/2020), ada 61 orang meninggal, satu orang hilang, sebanyak 511.471 jiwa dan 155.190 KK terdampak bencana di 13 daerah di Jakarta dan Jawa Barat.Banjir bandang dan longsor juga terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak, Jabar. Presiden Joko Widodo usai meninjau lokasi bencana mengatakan penyebab bencana banjir bandang adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas ilegal oleh ratusan orang di kawasan hulu Taman Nasional Halimun.BNPB akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri untuk menindak penambangan emas ilegal di TN Halimun tersebut sekaligus melakukan reboisasi hutan dengan tumbuhan yang mampu memperkuat tanah pencegah longsor.Pengelolaan tata ruang dan peruntukan lahan yang baik di bagian hulu menjadi kunci untuk pencegahan bencana banjir dan longsor di bagian tengah dan hilirnya.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam pelestarian habitat peran pemerintah lokal perencanaan kota
tambang emas ilegal dan kerusakan di hulu jadi penyebab banjir dan longsor di kabupaten bogor bencana banjir dan longsor di awal melanda beberapa wilayah di indonesia data bnpb per hari minggu ada orang meninggal satu orang hilang sebanyak jiwa dan kk terdampak bencana di daerah di jakarta dan jawa baratbanjir bandang dan longsor juga terjadi di kabupaten bogor dan kabupaten lebak jabar presiden joko widodo usai meninjau lokasi bencana mengatakan penyebab bencana banjir bandang adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas ilegal oleh ratusan orang di kawasan hulu taman nasional halimunbnpb akan memfasilitasi pembentukan satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerianlembaga dan unsur tni serta polri untuk menindak penambangan emas ilegal di tn halimun tersebut sekaligus melakukan reboisasi hutan dengan tumbuhan yang mampu memperkuat tanah pencegah longsorpengelolaan tata ruang dan peruntukan lahan yang baik di bagian hulu menjadi kunci untuk pencegahan bencana banjir dan longsor di bagian tengah dan hilirnya
Dukungan Sosial menjadi Kunci Sukses Kebijakan Konservasi Berbasis Lansekap. Lansekap lahan gambut di Kalimantan Barat penting secara ekologis maupun secara hidrologis. Keberlanjutan konservasinya menjadi taruhan penting untuk masa depan konservasi di provinsi ini.Beberapa perusahaan telah memulai inisiatif lanskekap di lahan gambut yang diharapkan dapat terintegrasi satu sama lain, sehingga perlindungan spesies dilindungi dapat dilakukan.Di luar dorongan faktor kebijakan, maka dukungan sosial masyarakat di lokasi menjadi kunci suksesnya konservasi berbasis lansekap.Peningkatan kapasitas, perubahan pola pikir dan pelatihan pengembangan komoditas menjadi sasaran utama untuk mendorong kesejahteraan warga desa-desa di kawasan gambut.
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas pelestarian habitat
dukungan sosial menjadi kunci sukses kebijakan konservasi berbasis lansekap lansekap lahan gambut di kalimantan barat penting secara ekologis maupun secara hidrologis keberlanjutan konservasinya menjadi taruhan penting untuk masa depan konservasi di provinsi inibeberapa perusahaan telah memulai inisiatif lanskekap di lahan gambut yang diharapkan dapat terintegrasi satu sama lain sehingga perlindungan spesies dilindungi dapat dilakukandi luar dorongan faktor kebijakan maka dukungan sosial masyarakat di lokasi menjadi kunci suksesnya konservasi berbasis lansekappeningkatan kapasitas perubahan pola pikir dan pelatihan pengembangan komoditas menjadi sasaran utama untuk mendorong kesejahteraan warga desadesa di kawasan gambut
Catatan Kritis Divestasi Freeport. Pemerintah Indonesia telah menandatangani (HoA) dengan Freeport Mc MoRan soal divestasi saham. Beberapa pihak mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang berupaya menyelesaikan negosiasi alot dengan perusahaan Amerika Serikat ini. Pihak lain mengkritisi, seperti berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka memberikan catatan kritis terutama soal masalah lingkungan yang belum tuntas dan akuntabilitas dari proses transaksi divestasi.Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi menilai, persoalan Freeport harus juga dilihat dari aspek keadilan dan keberlanjutan. Bukan hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi orang Papua, terutama masyarakat adat dan lingkungan.Bagi Walhi, katanya, persoalan Freeport di tanah Papua, bukan soal perdagangan atau ekonomi semata. Ada begitu banyak fakta kejahatan Freeport seperti pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia orang Papua.“Kerugian hilangnya kehidupan, kebudayaan, penghancuran bentang alam dan hutan Papua, pencemaran lingkungan selama ini tak jadi dasar penghitungan dalam cerita investasi, semua dianggap tak ada nilai,” kata Alin, panggilan akrabnya.Maurits J Rumbekwan, Direktur Walhi Papua, dalam rilis menyatakan, Freeport adalah gambaran luka orang Papua.“Bukan hanya kerugian ekonomi, bangsa Indonesia dan orang Papua selama ini telah mengalami kerugian atas nilai-nilai kehidupan, kebudayaan dan lingkungan hidup yang dihancurkan industri raksasa ini di tanah ulayat Suku Amungme dan Kamoro,” katanya.Menurut Alin, penandantanganan HoA, tak boleh jadi penghapusan atau pemaafan atas berbagai pelanggaran HAM. Hingga kesepakatan ini ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Freeport, pemerintah Indonesia berkewajiban mengusut dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan sebelum kesepakatan ditandatangani.“Juga mencegah keberulangan dengan menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.”Freeport juga harus tunduk pada ketentuan hukum dan regulasi di Indonesia. “Penegakan hukum juga harus tetap dilakukan.”Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kerugian negara atas implementasi kontrak karya Freeport sekitar Rp185 triliun. Pelanggaran itu, kata BPK, mulai penggunaan hutan lindung, kelebihan pencairan jaminan reklamasi, dan penambangan bawah tanah izin lingkungan. Juga, kerusakan karena pembuangan limbah di sungai, utang kewajiban dana pasca tambang dan penurunan permukaan akibat tambang bawah laut.“Pemerintah Indonesia, khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus tetap memajukan penegakan hukum atas temuan BPK ini. Freeport juga harus tunduk pada UU Minerba, kewajiban perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan.”Walhi mendesak, setelah lebih setengah abad Freeport menguasai Indonesia dengan investasi tambang, mereka harus dari Indonesia.Pemerintah Indonesia, katanya, harus menyiapkan kebijakan transisi berkeadilan bagi orang Papua dan lingkungan. Dalam proses menuju ke arah katanya, kewajiban-kewajiban perusahaan ini harus dipenuhi, antara lain pemulihan lingkungan yang telah tercemar dan hancur, antara lain soal pembuangan tailing ke sungai.Dalam masa transisi ini, katanya, pemerintah harus menyiapkan ekonomi baru bagi orang Papua, terutama masyarakat adat. “Juga bagaimana menghentikan penggunaan kekerasan terhadap orang Papua.” Dosen energi dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menilai, masyarakat harus senang dan bangga bila pemerintah melalui BUMN (PT Inalum) memiliki saham 51% di Freeport.“Perlu diapresiasi kerja baik. Katanya kerja dalam diam selama 3.5 tahun, hingga akhirnya pemerintah dan Freeport sepakat transaksi jual-beli saham (divestasi saham).” Sebenarnya, negosiasi telah mulai sejak 2012.“Tentu kesenangan itu harganya tidak murah, tidak cuma-cuma,” kata Redi.Mengapa? , pembelian 41,64% saham Freeport hingga kepemilikan saham pemerintah melalui Inalum jadi 51%, itu dibeli bukan gratis. Harganya, US$3.85 miliar atau Rp55 triliun. “Semoga harga ini dihitung berdasarkan bukan .”, lanjut mantan Kepala Subdivisi Regulasi Sumber Daya Alam Kementerian Sekretaris Negara ini, US$3.85 miliar ini jumlah besar. Inalum tak punya dana sebesar itu. Bahkan apabila dihitung total seluruh aset Holding BUMN Pertambangan (Inalum, Bukit Asam, Antam, dan Timah) baru Rp58 triliun. Jadi, katanya, Inalum pasti mencari pembiayaan dengan berutang ke BUMN perbankan atau bank-bank swasta lain.“Di saat kondisi keuangan negara sedang terbebani, pilihan pembiayaan melalui utang di perbankan ini jadi pilihan ngeri-ngeri sedap. Apalagi bila melalui pembiayaan asing. Ini tentu tidal sesuai filosofi divestasi saham yaitu guna pemanfataan potensi nasional untuk kemanfaatan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat Indonesi,” katanya.Adakah opsi lain untuk mendapatkan saham tidak hanya 51% bahkan 100% secara cuma-cuma? “Jawabannya ada,” kata Redi.Opsinya, selain pembelian saham divestasi, yaitu tak memperpanjang operasi Freeport pasca berakhirnya kontrak karya 2021 atau akan berakhir kurang tiga tahun lagi. Membeli saham divestasi atas suatu perusahaan yang akan habis kontrak karya, katanya, sama saja dengan membeli sesuatu yang sebentar lagi jadi milik pemerintah sendiri. Apabila operasi tambang Freeport tidak diperpanjang pasca 2021, eks wilayah dimiliki 100% oleh pemerintah tanpa embel-embel membeli saham divestasi.Kala operasi Freeport tak ada perpanjangan pasca 2021, pemerintah, tak perlu lagi membeli saham divestasi hingga tak perlu membeli dengan harga fantastis.Opsi berani dan berdaulat lain, katanya, jadikan cadangan mineral di wilayah usaha Freeport sebagai modal atau saham negara.Tawarannya, pemerintah akan memperpanjang operasi Freeport pasca 2021, dengan jadikan cadangan mineral di wilayah kegiatan usaha Freeport sebagai modal atau saham negara sampai 51% modal.“Artinya pemerintah tak perlu membeli saham itu.”Untuk melaksanakan opsi berani dan berdaulat ini, Indonesia perlu pemerintah berani dan tak takut kepada Amerika Serikat dan Freeport.Divestasi saham, kata Redi, bermanfaat bagi negara karena akan ada peralihan kontrol dan manfaat ekonomi (deviden) dari asing ke pemerintah. Koalisi Masyarakat Sipil, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada satu sisi mengapresiasi niat baik dan upaya pemerintah selama 3,5 tahun belakangan menyelesaikan polemik kontrak Freeport menjelang masa kontrak berakhir 2021. Sisi lain, PWYP mengingatkan, masih banyak pekerjaan harus diselesaikan dan didetailkan menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya alam di Papua.Prosesnya juga harus berjalan transparan dan akuntabel, perlu konsistensi para pihak dalam memegang kesepakatan, dan perlu pertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif termasuk soal lingkungan, sosial, dan kepentingan masyarakat lokal di Papua.Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengatakan langkah penandatanganan Heads of Agreement ini masih menyisakan banyak pertanyaan untuk didalami secara kritis, agar benar-benar memberikan keuntungan bagi bangsa dan masyarakat.“Bagaimana metode valuasi atau penentuan nilai kepemilikan saham Indonesia pada Freeport? Apakah telah tercapai final kesepahaman jumlah dan nilai perhitungan atau penafsirannya? Apakah penandatanganan kesepakatan final, hingga dapat disebut penguasaan 51% saham telah sah?”Dengan HoA, tersirat pengelolaan tambang oleh Freeport akan berlanjut hingga 2041. Pertanyaannya, kata Maryati, apakah telah tercapai kesepahaman, komitmen dan kesepakatan akan bentuk pengelolaan, yang menurut UU bukan lagi berbentuk kontrak karya melainkan IUPK.Dengan kata lain, Freeport bukan hanya harus melepaskan 51% saham juga menyepakati klausa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah, bersepakat atas ketentuan fiskal dan perpajakan secara prevailing yang disyaratkan pemerintah. Juga serta bersedia mematuhi segala ketentuan standar lingkungan dan sosial di yurisdiksi Indonesia.“Jika tidak, pemerintah dapat sewaktu-waktu memberi sanksi bahkan mengakhiri IUPK Freeport.”Senada disampaikan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR).Pada dasarnya, katanya, negosiasi Agustus 2017 dan Juli 2018 tak banyak berubah walaupun nilai ambil alih kepemilikan disepakati US$3.85 miliar. Perlu diingat, katanya, angka ini pembayaran Rio Tinto pada operasi saat ini.Dengan fakta ini pemerintah perlu memberikan klarifikasi atas klaim bahwa Indonesia menguasai 51% saham Freeport. Publik, katanya, perlu mencermati tahapan perundingan berikutnya, termasuk tanggung jawab Freeport mengatasi kerusakan lingkungan dari operasi selama ini.“Jangan sampai beban itu dialihkan kepada Inalum seiring penguasaan mayoritas saham Freeport.”PWYP Indonesia juga mendesak pemerintah terlebih dahulu mengusut enam indikasi pelanggaran lingkungan Freeport, berdasarkan laporan BPK dalam 2013-2015.“Sejauh ini , masalah-masalah itu belum menemui titik terang penyelesaian, padahal BPK telah menghitung potensi kerugian negara ditimbulkan Freeport. Jumlahnya fantastis, Rp185,563 triliun,” kata Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi PWYP Indonesia.Persoalan lain, yang masih pekerjaan rumah pemerintah yakni penyelesaian 47 ​pelanggaran lingkungan Freeport dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) meliputi ketidaksesuaian operasi dengan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan (RKL-RPL).Menurut KLHK, Freeport juga tak memantau dan mengendalikan beragam polusi di udara, laut, sungai, dan hutan, termasuk limbah berkategori bahan berbahaya dan beracun (B3).Sementara itu, Nurkholish Hidayat dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia – Lokataru mengingatkan, para pihak yang melakukan kesepakatan tak mengabaikan status dan kondisi para pekerja Freeport , terutama 8.400 pekerja mogok dan PHK sepihak oleh manajemen karena dianggap mangkir.Nurcholish menyesalkan suara pemerintah (Menteri Tenaga Kerja) absen atas nasib para pekerja itu. “Perhatian atas pekerja seharusnya sama besar dengan perhatian terhadap ekonomi,” kata pria juga wakil masyarakat sipil di EITI Indonesia. Fabby juga Dewan Pembina PWYP Indonesia menambahkan, pemerintah harus terbuka dan transparan kepada publik terkait penentuan nilai dan pelepasan saham Freeport yang memerlukan dana besar ini.“Bagaimana rute dan mekanisme valuasi-nya, komponen apa saja yang yang dihitung? Termasuk juga darimana sumber pembiayaan divestasi? Jangan sampai berujung merugikan keuangan negara.”Transparansi, katanya, hal krusial agar publik dan segenap pihak mendapatkan informasi benar dan seimbang mengenai keadaan sesungguhnya dari proses yang berlangsung. Dengan begitu, tak terjadi informasi asimetris, yang dapat memicu kekeliruan bahkan polemik publik yang tidak sehat karena ketidaktahuan dan kurang informasi.Dokumen dan informasi kesepakatan dan kesepahaman, sejatinya ditunjukkan dan dibuka kepada publik agar tak salah tafsir.“Misal, dari HoA kemarin, mengapa bukan isi HoA yang didetailkan justru yang beredar siaran pers dari masing-masing pihak, yang satu sama lain bisa saja berbeda sudut penekanan,” kata Maryati.PWYP mengapresiasi upaya pemerintah melaporkan perkembangan setiap proses kepada publik, tetapi, katanya, tanpa transparansi, potensi penggiringan informasi menyesatkan ataupun politisasi opini sangatlah rawan.Sebaliknya, dengan keterbukaan, debat dan diskursus sehat akan berkembang dan kontruktif. Standar transparansi dan keterbukaan informasi publik, katanya, menurut UU juga mensyaratkan pemerintah memberikan alasan kebijakan dan argumen sejelas-jelasnya kepada publik. Adolfina Kuum, tokoh perempuan Suku Amunghme juga memberikan komentar. Menurut dia, masyarakat di Amungme dan Kamoro, tak lagi peduli dengan pembicaraan terkait Freeport.“Tidak ada satupun yang bicara kenyataan di sini seperti apa. Mereka (pemerintah) bicara divestasi saham tetapi tidak berbicara akibat yang ditimbulkan. Ada dua suku di sini. Suku Amungme di Pegunungan dan Kamoro di Dataran rendah.”Pemerintah, kata Adolfina, seharusnya memberi perhatian pada hasil audit lingkungan Freeport. Dia menyebut, sungai-sungai di wilayah pesisir rusak karena sudah tertimbun limbah tailing, antara lain Sungai Yamaima, Nifa, Samban, Wanowong, Jikwa, Kali Kopi, Amutuwau, dan Menarjawei.“Sungai-sungai ini dinyatakan tercemar dan hilang. Di dalam sungai-sungai ini tersimpan sendi-sendi kehidupan masyarakat suku asli. Sungai-sungai ini jadi tempat pencarian makan. Ini sudah hancur semua. Hilang.”Kalau di pesisir, ruang hidup masyarakat hancur karena limbah tambang (), Suku Amungme di Pegunungan, ruang hidup hancur dengan bom Freeport untuk mendapatkan emas dan mineral.“Kami tidak mau bicara divestasi, ini kehancuran di depan mata. Kehancuran budaya, ketergantungan hidup tinggi ke Freeport dan kerusakan lingkungan.”Fred Boray , Sekretaris Dinas Pertambangan Papua mengatakan, dari 51% divestasi saham Freeport, 10% untuk Pemerintah Papua. Di dalam itu termasuk untuk Pemerintah Timika dan masyarakat adat pemilik ulayat.Dengan demikian, katanya, pemerintah daerah harus menanamkan modal 10%. Hingga kini, belum ada kejelasan bagi pemerintah daerah dan belum ada arahan apakah modal 10% ditanggung pemerintah daerah atau Inalum.“Yang jadi persoalan bagi kami, dari 10% itu kita dapat dalam bentuk bagaimana? Angka berapa? Itu bagian dari tanggungg jawab di dalam Freeport ke depan.”Fred menyatakan, Pemerintah Papua menunggu keputusan pusat (Inalum).Soal masalah lingkungan, katanya, dana pemulihan dikelola sendiri oleh Freeport. Dana itu, masuk dalam program tanggunjawab sosial Freeport.Mengenai pencemaran karena tailing, katanya, pemerintah daerah meminta kompensasi pembayaran air permukaan. Besar kompensasi Rp5,6 triliun. Sayangnya, permintaan itu sudah dibatalkan Makhkama Agung.“Dari pesawat bisa kelihatan luas wilayah yang dipakai pengendapan. Jadi pemerintah daerah berpikir kalau sudah sampai menggunakan tanah yang seluas ini, tidak ada kontribusi untuk kami. Maka minta dari air. Mahkamah Agung sudah putuskan, dibatalkan seluruhnya. Ini yang jadi masalah.” Keterangan foto utama: “Daratan’ yang terlihat itu merupakan endapan tailing PT Freeport. Foto: Yoga Pribadi
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
catatan kritis divestasi freeport pemerintah indonesia telah menandatangani hoa dengan freeport mc moran soal divestasi saham beberapa pihak mengapresiasi langkah pemerintah indonesia yang berupaya menyelesaikan negosiasi alot dengan perusahaan amerika serikat ini pihak lain mengkritisi seperti berbagai organisasi masyarakat sipil mereka memberikan catatan kritis terutama soal masalah lingkungan yang belum tuntas dan akuntabilitas dari proses transaksi divestasikhalisah khalid kepala departemen kampanye dan perluasan jaringan eksekutif nasional walhi menilai persoalan freeport harus juga dilihat dari aspek keadilan dan keberlanjutan bukan hanya bagi pemerintah indonesia tetapi orang papua terutama masyarakat adat dan lingkunganbagi walhi katanya persoalan freeport di tanah papua bukan soal perdagangan atau ekonomi semata ada begitu banyak fakta kejahatan freeport seperti pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia orang papuakerugian hilangnya kehidupan kebudayaan penghancuran bentang alam dan hutan papua pencemaran lingkungan selama ini tak jadi dasar penghitungan dalam cerita investasi semua dianggap tak ada nilai kata alin panggilan akrabnyamaurits j rumbekwan direktur walhi papua dalam rilis menyatakan freeport adalah gambaran luka orang papuabukan hanya kerugian ekonomi bangsa indonesia dan orang papua selama ini telah mengalami kerugian atas nilainilai kehidupan kebudayaan dan lingkungan hidup yang dihancurkan industri raksasa ini di tanah ulayat suku amungme dan kamoro katanyamenurut alin penandantanganan hoa tak boleh jadi penghapusan atau pemaafan atas berbagai pelanggaran ham hingga kesepakatan ini ditandatangani pemerintah indonesia dan freeport pemerintah indonesia berkewajiban mengusut dugaan pelanggaran ham dan lingkungan sebelum kesepakatan ditandatanganijuga mencegah keberulangan dengan menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusiafreeport juga harus tunduk pada ketentuan hukum dan regulasi di indonesia penegakan hukum juga harus tetap dilakukansebelumnya badan pemeriksa keuangan bpk menemukan dugaan kerugian negara atas implementasi kontrak karya freeport sekitar rp triliun pelanggaran itu kata bpk mulai penggunaan hutan lindung kelebihan pencairan jaminan reklamasi dan penambangan bawah tanah izin lingkungan juga kerusakan karena pembuangan limbah di sungai utang kewajiban dana pasca tambang dan penurunan permukaan akibat tambang bawah lautpemerintah indonesia khusus kementerian lingkungan hidup dan kehutanan harus tetap memajukan penegakan hukum atas temuan bpk ini freeport juga harus tunduk pada uu minerba kewajiban perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambanganwalhi mendesak setelah lebih setengah abad freeport menguasai indonesia dengan investasi tambang mereka harus dari indonesiapemerintah indonesia katanya harus menyiapkan kebijakan transisi berkeadilan bagi orang papua dan lingkungan dalam proses menuju ke arah katanya kewajibankewajiban perusahaan ini harus dipenuhi antara lain pemulihan lingkungan yang telah tercemar dan hancur antara lain soal pembuangan tailing ke sungaidalam masa transisi ini katanya pemerintah harus menyiapkan ekonomi baru bagi orang papua terutama masyarakat adat juga bagaimana menghentikan penggunaan kekerasan terhadap orang papua dosen energi dari universitas tarumanegara ahmad redi menilai masyarakat harus senang dan bangga bila pemerintah melalui bumn pt inalum memiliki saham di freeportperlu diapresiasi kerja baik katanya kerja dalam diam selama tahun hingga akhirnya pemerintah dan freeport sepakat transaksi jualbeli saham divestasi saham sebenarnya negosiasi telah mulai sejak tentu kesenangan itu harganya tidak murah tidak cumacuma kata redimengapa pembelian saham freeport hingga kepemilikan saham pemerintah melalui inalum jadi itu dibeli bukan gratis harganya us miliar atau rp triliun semoga harga ini dihitung berdasarkan bukan lanjut mantan kepala subdivisi regulasi sumber daya alam kementerian sekretaris negara ini us miliar ini jumlah besar inalum tak punya dana sebesar itu bahkan apabila dihitung total seluruh aset holding bumn pertambangan inalum bukit asam antam dan timah baru rp triliun jadi katanya inalum pasti mencari pembiayaan dengan berutang ke bumn perbankan atau bankbank swasta laindi saat kondisi keuangan negara sedang terbebani pilihan pembiayaan melalui utang di perbankan ini jadi pilihan ngeringeri sedap apalagi bila melalui pembiayaan asing ini tentu tidal sesuai filosofi divestasi saham yaitu guna pemanfataan potensi nasional untuk kemanfaatan sebesarbesar bagi kemakmuran rakyat indonesi katanyaadakah opsi lain untuk mendapatkan saham tidak hanya bahkan secara cumacuma jawabannya ada kata rediopsinya selain pembelian saham divestasi yaitu tak memperpanjang operasi freeport pasca berakhirnya kontrak karya atau akan berakhir kurang tiga tahun lagi membeli saham divestasi atas suatu perusahaan yang akan habis kontrak karya katanya sama saja dengan membeli sesuatu yang sebentar lagi jadi milik pemerintah sendiri apabila operasi tambang freeport tidak diperpanjang pasca eks wilayah dimiliki oleh pemerintah tanpa embelembel membeli saham divestasikala operasi freeport tak ada perpanjangan pasca pemerintah tak perlu lagi membeli saham divestasi hingga tak perlu membeli dengan harga fantastisopsi berani dan berdaulat lain katanya jadikan cadangan mineral di wilayah usaha freeport sebagai modal atau saham negaratawarannya pemerintah akan memperpanjang operasi freeport pasca dengan jadikan cadangan mineral di wilayah kegiatan usaha freeport sebagai modal atau saham negara sampai modalartinya pemerintah tak perlu membeli saham ituuntuk melaksanakan opsi berani dan berdaulat ini indonesia perlu pemerintah berani dan tak takut kepada amerika serikat dan freeportdivestasi saham kata redi bermanfaat bagi negara karena akan ada peralihan kontrol dan manfaat ekonomi deviden dari asing ke pemerintah koalisi masyarakat sipil publish what you pay pwyp indonesia pada satu sisi mengapresiasi niat baik dan upaya pemerintah selama tahun belakangan menyelesaikan polemik kontrak freeport menjelang masa kontrak berakhir sisi lain pwyp mengingatkan masih banyak pekerjaan harus diselesaikan dan didetailkan menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya alam di papuaprosesnya juga harus berjalan transparan dan akuntabel perlu konsistensi para pihak dalam memegang kesepakatan dan perlu pertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif termasuk soal lingkungan sosial dan kepentingan masyarakat lokal di papuamaryati abdullah koordinator nasional pwyp indonesia mengatakan langkah penandatanganan heads of agreement ini masih menyisakan banyak pertanyaan untuk didalami secara kritis agar benarbenar memberikan keuntungan bagi bangsa dan masyarakatbagaimana metode valuasi atau penentuan nilai kepemilikan saham indonesia pada freeport apakah telah tercapai final kesepahaman jumlah dan nilai perhitungan atau penafsirannya apakah penandatanganan kesepakatan final hingga dapat disebut penguasaan saham telah sahdengan hoa tersirat pengelolaan tambang oleh freeport akan berlanjut hingga pertanyaannya kata maryati apakah telah tercapai kesepahaman komitmen dan kesepakatan akan bentuk pengelolaan yang menurut uu bukan lagi berbentuk kontrak karya melainkan iupkdengan kata lain freeport bukan hanya harus melepaskan saham juga menyepakati klausa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah bersepakat atas ketentuan fiskal dan perpajakan secara prevailing yang disyaratkan pemerintah juga serta bersedia mematuhi segala ketentuan standar lingkungan dan sosial di yurisdiksi indonesiajika tidak pemerintah dapat sewaktuwaktu memberi sanksi bahkan mengakhiri iupk freeportsenada disampaikan fabby tumiwa direktur eksekutif institute for essential service reform iesrpada dasarnya katanya negosiasi agustus dan juli tak banyak berubah walaupun nilai ambil alih kepemilikan disepakati us miliar perlu diingat katanya angka ini pembayaran rio tinto pada operasi saat inidengan fakta ini pemerintah perlu memberikan klarifikasi atas klaim bahwa indonesia menguasai saham freeport publik katanya perlu mencermati tahapan perundingan berikutnya termasuk tanggung jawab freeport mengatasi kerusakan lingkungan dari operasi selama inijangan sampai beban itu dialihkan kepada inalum seiring penguasaan mayoritas saham freeportpwyp indonesia juga mendesak pemerintah terlebih dahulu mengusut enam indikasi pelanggaran lingkungan freeport berdasarkan laporan bpk dalam sejauh ini masalahmasalah itu belum menemui titik terang penyelesaian padahal bpk telah menghitung potensi kerugian negara ditimbulkan freeport jumlahnya fantastis rp triliun kata aryanto nugroho manajer advokasi pwyp indonesiapersoalan lain yang masih pekerjaan rumah pemerintah yakni penyelesaian pelanggaran lingkungan freeport dari hasil temuan kementerian lingkungan hidup klhk meliputi ketidaksesuaian operasi dengan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan rklrplmenurut klhk freeport juga tak memantau dan mengendalikan beragam polusi di udara laut sungai dan hutan termasuk limbah berkategori bahan berbahaya dan beracun bsementara itu nurkholish hidayat dari kantor hukum dan hak asasi manusia lokataru mengingatkan para pihak yang melakukan kesepakatan tak mengabaikan status dan kondisi para pekerja freeport terutama pekerja mogok dan phk sepihak oleh manajemen karena dianggap mangkirnurcholish menyesalkan suara pemerintah menteri tenaga kerja absen atas nasib para pekerja itu perhatian atas pekerja seharusnya sama besar dengan perhatian terhadap ekonomi kata pria juga wakil masyarakat sipil di eiti indonesia fabby juga dewan pembina pwyp indonesia menambahkan pemerintah harus terbuka dan transparan kepada publik terkait penentuan nilai dan pelepasan saham freeport yang memerlukan dana besar inibagaimana rute dan mekanisme valuasinya komponen apa saja yang yang dihitung termasuk juga darimana sumber pembiayaan divestasi jangan sampai berujung merugikan keuangan negaratransparansi katanya hal krusial agar publik dan segenap pihak mendapatkan informasi benar dan seimbang mengenai keadaan sesungguhnya dari proses yang berlangsung dengan begitu tak terjadi informasi asimetris yang dapat memicu kekeliruan bahkan polemik publik yang tidak sehat karena ketidaktahuan dan kurang informasidokumen dan informasi kesepakatan dan kesepahaman sejatinya ditunjukkan dan dibuka kepada publik agar tak salah tafsirmisal dari hoa kemarin mengapa bukan isi hoa yang didetailkan justru yang beredar siaran pers dari masingmasing pihak yang satu sama lain bisa saja berbeda sudut penekanan kata maryatipwyp mengapresiasi upaya pemerintah melaporkan perkembangan setiap proses kepada publik tetapi katanya tanpa transparansi potensi penggiringan informasi menyesatkan ataupun politisasi opini sangatlah rawansebaliknya dengan keterbukaan debat dan diskursus sehat akan berkembang dan kontruktif standar transparansi dan keterbukaan informasi publik katanya menurut uu juga mensyaratkan pemerintah memberikan alasan kebijakan dan argumen sejelasjelasnya kepada publik adolfina kuum tokoh perempuan suku amunghme juga memberikan komentar menurut dia masyarakat di amungme dan kamoro tak lagi peduli dengan pembicaraan terkait freeporttidak ada satupun yang bicara kenyataan di sini seperti apa mereka pemerintah bicara divestasi saham tetapi tidak berbicara akibat yang ditimbulkan ada dua suku di sini suku amungme di pegunungan dan kamoro di dataran rendahpemerintah kata adolfina seharusnya memberi perhatian pada hasil audit lingkungan freeport dia menyebut sungaisungai di wilayah pesisir rusak karena sudah tertimbun limbah tailing antara lain sungai yamaima nifa samban wanowong jikwa kali kopi amutuwau dan menarjaweisungaisungai ini dinyatakan tercemar dan hilang di dalam sungaisungai ini tersimpan sendisendi kehidupan masyarakat suku asli sungaisungai ini jadi tempat pencarian makan ini sudah hancur semua hilangkalau di pesisir ruang hidup masyarakat hancur karena limbah tambang suku amungme di pegunungan ruang hidup hancur dengan bom freeport untuk mendapatkan emas dan mineralkami tidak mau bicara divestasi ini kehancuran di depan mata kehancuran budaya ketergantungan hidup tinggi ke freeport dan kerusakan lingkunganfred boray sekretaris dinas pertambangan papua mengatakan dari divestasi saham freeport untuk pemerintah papua di dalam itu termasuk untuk pemerintah timika dan masyarakat adat pemilik ulayatdengan demikian katanya pemerintah daerah harus menanamkan modal hingga kini belum ada kejelasan bagi pemerintah daerah dan belum ada arahan apakah modal ditanggung pemerintah daerah atau inalumyang jadi persoalan bagi kami dari itu kita dapat dalam bentuk bagaimana angka berapa itu bagian dari tanggungg jawab di dalam freeport ke depanfred menyatakan pemerintah papua menunggu keputusan pusat inalumsoal masalah lingkungan katanya dana pemulihan dikelola sendiri oleh freeport dana itu masuk dalam program tanggunjawab sosial freeportmengenai pencemaran karena tailing katanya pemerintah daerah meminta kompensasi pembayaran air permukaan besar kompensasi rp triliun sayangnya permintaan itu sudah dibatalkan makhkama agungdari pesawat bisa kelihatan luas wilayah yang dipakai pengendapan jadi pemerintah daerah berpikir kalau sudah sampai menggunakan tanah yang seluas ini tidak ada kontribusi untuk kami maka minta dari air mahkamah agung sudah putuskan dibatalkan seluruhnya ini yang jadi masalah keterangan foto utama daratan yang terlihat itu merupakan endapan tailing pt freeport foto yoga pribadi
Surat Terbuka Koalisi kepada Presiden Ingatkan Beragam Masalah Sawit. Setelah Parlemen Eropa mengesahkan rancangan proposal energi antara lain berisi rencana penghapusan minyak sawit mentah (/CPO) sebagai bahan dasar bahan bakar berkelanjutan (biofuel) pada 2021, negara-negara produsen sawit beraksi. Tak terkecuali, Indonesia, sebagai produsen sawit nomor satu dunia. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Indonesia mengutus Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman, ke beberapa negara Eropa untuk melobi pembatalan rencana itu, bahkan, bertemu Paus Fransiskus. Langkah pemerintah ini oleh kalangan masyarakat sipil dinilai alias terlalu reaktif, terlebih melihat fakta di lapangan begitu banyak masalah terjadi gara-gara kehadiran perkebunan sawit.Menyikapi ini koalisi masyarakat sipil di Indonesia, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Presiden Dewan Uni Eropa dan pemimpin Negara anggota Uni Eropa. Mereka menekankan, soal dampak usaha perkebunan sawit seperti penyebab perusakan hutan, perampasan tanah, pelanggaran HAM, korupsi dan bencana lingkungan, itu nyata terjadi.Surat terbuka ini ditandatangani 236 organisasi masyarakat sipil, antara lain dari pegiat lingkungan, petani, akademisi, masyarakat adat dan lain-lain.“Surat ini kami sampaikan kepada presiden Jokowi, Parlemen Eropa, Komisi Eropa dan perwakilan negara. Karena setelah parlemen memutuskan, itu akan ada dialog, keputusan itu harus diambil oleh perwaiklan negara dan Komisi Eropa. (Keputusan) ini diambil pada Juni,” kata Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi Nasional dalam diskusi di Jakarta, awal pekan ini.Pada Juli itu, katanya, ada putaran ke lima perundingan (CEPA), yakni, perundingan pasar bebas antara Indonesia dan Eropa.Walhi, katanya, sejak awal mengatakan sawit harus keluar dari perundingan perdagangan. “Sawit, bukan hanya urusan dagang . Ada banyak sekali konflik agraria, lingkungan hidup, deforetasi dan lain-lain. Itu tak akan selesai jika hanya dibicarakan dalam kacamata perdagangan,” katanya.Selama ini, pemerintah selalu mendorong sawit dalam konteks perdagangan dan perekonomian. Padahal, berbagai persoalan jauh lebih besar dari itu, seperti soal penguasaan lahan. Perusahaan-perusahaan besar dapat tanah ratusan ribu hektar, sementara masyarakat, misal di Polanto Jaya yang hanya memperjuangkan 42 hektar, harus dikriminalisasi.Lalu, bingkai Eropa melakukan pelarangan terhadap sawit Indonesia itu sebenarnya salah. Yang dilakukan Eropa, katanya, kebijakan RED tak lagi memberikan subsidi untuk biofuel. Artinya, Uni Eropa masih boleh memakai tetapi tak akan dihitung sebagai penggunaan energi terbarukan di Eropa.Ekspor CPO Uni Eropa, 46% untuk selebihnya pasar masih terbuka asalkan persoalan-persoalan seperti konflik agraria, deforestasi dan persoalan lain di dalam negeri itu selesai. Merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ada 700-an lebih konflik agraria terjadi sampai sekarang.“Ini fokus mau perang dagang, tidak berkaca pada persoalan-persoalan di dalam negeri.”Saat ini, pemerintah berupaya menguatkan (ISPO). Dia mengingatkan, sekadar label berkelanjutan belum cukup mengingat (RSPO) dengan standarisasi lebih tinggi saja, masih banyak masalah. Soal penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan, pemerintah sedang menjalankan program reforma agrarian dan masih banyak hambatan.Pemerintah, katanya, juga berencana keluarkan moratorium sawit yang hingga kini tak ada kejelasan.Dia bilang, pembenahan dalam negeri harus dilakukan. Kalau sudah lakukan pembenahan, katanya, internasional tak akan mencari kesalahan. “Karena memang permasalahan dalam negeri kita masih banyak dan perlu diselesaikan,” katanya.Selain membuat surat tefbuka, koalisi masyarakat sipil juga akan terus membuka dialog dengan lembaga-lembaga lain dan akan disampaikan kepada Jokowi.Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Nasional mengatakan, Pemerintah Indonesia seperti kebakaran jenggot dan sangat reaktif. Pemerintah dituding mencoba mengaburkan masalah dan fakta-fakta dampak kehadiran sawit.“Kita lihat, kepentingan korporasi jauh lebih mendominasi. Perdagangan jadi isu yang kemudian naik.”Langkah reaktif pemerintah ini, katanya, dengan mengabaikan di lapangan, praktik-praktik perkebunan sawit menilmbulkan beragam masalah seperti pelanggaran HAM, perampasan tanah, deforestasi, pelanggaran terhadap masyarakat adat, dan lain-lain.“Isu krusial terkait HAM, hak atas lingkungan sehat, justru tak nampak dalam persoalan ini. Digiring persoalan hanya soal perdagangan,” katanya.Alin, sapaan akrabnya mengatakan, respon pemerintah juga lebih sibuk menuding masyarakat sipil melakukan kampanye hitam.Isu ini, katanya, tampak akan jadi ‘bahan’ negosiasi perdagangan dan tawar menawar Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. “Ketimbang jadikan momentum bagi kita untuk mengelola sumber daya alam yang baik terutama sektor sawit yang nyata masih carut marut.”Sri Palupi, peneliti The Institute for Ecosoc Rights mengatakan, surat terbuka ini penting merespon bagaimana cara Indonesia mengelola sumber alam. Mengingat setelah 20 tahun reformasi berjalan, tak ada perubahan bagaimana cara Pemerintah Indonesia mengelola sumber alam.“Padahal, sudah sangat jelas mandat dari konstitusi dan TAP MPR , bahwa kita harus mengubah cara dalam mengelola sumber daya alam.” Saat ini, katanya, ketimpangan malah luar biasa. Ketimpangan yang terjadi dalam industri sawit, kata Sri, antara lain, ketimpangan penguasaan lahan. Di Indonesia, katanya, hanya beberapa perusahaan bisa menguasai sampai jutaan hektar sedang petani makin hari makin banyak kehilangan lahan. usaha konglomerasi makin lama justru makin mendapatkan prioritas.“Makin ke sini justru bukan rakyat yang mendapatkan subsidi. Justru rakyat yang memberikan subsidi kepada usaha-usaha konglomerasi, misal tampak dari kebijakan kemitraan plasma antara perusahaan dengan masyarakat lokal maupun transmigran.”Ketika mengikuti program plasma, katanya, masyarakat harus menyerahkan lahan 10 hektar guna mendapatkan kebun plasma seluas satu hektar. Dengan mengikuti program plasma, perusahaan-perusahaan besar mendapatkan kemudahan dalam modal, termasuk kemudahan subsidi ketika terjadi kegagalan.“Makin ke sini, risiko kegagalan, itu bukan ditanggung perusahaan, tetapi petani. Dari segi bagi hasil pun, lebih banyak menguntungkan perusahaan,” katanya.Menurut Sri, desa-desa di sekitar perkebunan sawit, 80% kehilangan lahan dan berubah status jadi buruh. Terjadi proses pemiskinan luar biasa. Petani yang memiliki sawit atau kebun plasma kurang dari empat hektar, masuk kategori petani miskin.“Riset kami menunjukkan petani kurang empat hektar, itu mendapatkan bantuan raskin dan bantuan langsung pemerintah. Berstatus miskin.”Industri sawit, katanya, merusak sistem sosial di pedesaan. “Bagaimana masyarakat perkebunan sawit sangat bergantung utang. Mau berapa pun lahan, tak ada satu keluarga terbebas utang.”Selain itu, katanya, ekspansi masif perkebunan sawit juga jadi ancaman krisis pangan. Banyak daerah tadinya lumbung padi, berubah sawit. Banyak petani terpaksa beralih dari pangan ke sektor sawit karena daerah sekitar mereka dulu sawah tak bisa berproduksi lagi karena ada kebun sawit.“Sawit itu rakus air. Karena debit air disedot habis oleh sawit, irigasi-irigasi yang begitu bagus tak berfungsi lagi. Mereka terpaksa jual lahan kepada perusahaan atau terpaksa menanam sawit karena tanah tak bisa jadi sawah lagi.”Tak hanya itu, petani sekitar sawit yang tadinya bebas hama, sekarang hancur-hancuran. Dulu, katanya, tak ada wereng atau belalang, sekarang mulai merebak. “Pemerintah mengabaikan apa yang terjadi di lapangan.”Menurut Sri, banyak permasalahan industri sawit. Dari segi perizinan saja, di Kalimantan Tengah, dari 300 lebih perkebunan sawit, yang hanya 85 kebun. Kondisi ini, katanya, mengindikasikan banyak terjadi kerugian negara. Begitu juga sektor pajak. Data KPK, katanya, menunjukkan yang rajin bayar pajak adalah petani-petani kecil. Sedang perusahaan besar, banyak menghindari pajak dan menyimpan hasil sawit di negara-negara bebas pajak.“Artinya, lagi-lagi, negara dirugikan ketidaktransparan. Industri sawit juga sarat praktik korupsi, kita tahu kasus Akil Mochtar, misal. Kita tahu, industri sawit ini adalah transformasi dari perusahaan-perusahaan HPH yang sebelumnya menghabisi hutan.”Dia menilai, manuver pemerintah dengan berbagai lobi tak lain hanya menutupi seluruh persoalan industri sawit, bukan memperbaiki.Tak jauh beda dikatakan Dinda Yura, Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan. Dia mengatakan, bisnis sawit banyak melanggar HAM dan menambah beban perempuan.“Kalau berbicara betapa ekspansif bisnis sawit, itu jadi akar penyebab konflik agraria,” katanya.Konflik agrarian, sering beriringan dengan pendekatan intimidatif, kekerasan dan militerisme. Berbagai jerat hukum dipakai untuk mengkriminalkan pejuang agraria.Bisnis sawit, katanya, juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai di masyarakat. “Sangat berpengaruh kepada perempuan. Karena perempuan dan sumber daya alam memiliki keterkaitan sangat erat.” Belum lagi soal kerusakan lingkungan, selain menghancurkan keragaman hayati juga merusak tanah.Ada banyak pengalaman Solidaritas Perempuan bekerjasama dengan beberapa perempuan di wilayah sekitar perkebunan sawit. “Air yang biasa dikonsumsi, ketika ada sawit, berubah jadi asam dan kualitas buruk. Berpengaruh terhadap kesehatan,” katanya.Dalam konteks kerusakan lingkungan, sangat ironis. Eropa ekspor sawit untuk biofuel dengan alasan menjaga lingkungan. Padahal, di Indonesia, sawit itu jadi penyebab deforestasi.Dinda menambahkan, wujud pelanggaran HAM tidak hanya dalam perampasan tanah dan konflik agrarian. Bisa juga, katanya, dilihat dari sektor buruh perkebunan sawit. Mayoritas buruh sawit, katanya, harian lepas. Bahkan, ada banyak perempuan hanya dianggap membantu suami, tak dinilai sebagai buruh.“Tidak mendapatkan upah. Ketika bicara soal jaminan kesejahteraan dan kesehatan, tak ada. Apalagi kalau bicara perempuan, tak ada cuti untuk haid. Bahkan di beberapa perusahaan perkebunan sawit, mereka dilarang hamil.”Belum lagi bicara soal kesehatan. Betapa banyak perempuan bekerja di pemupukan dan banyak bersentuhan dengan pestisida. Kontak dengan pestisida berjam-jam itu, katanya, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. “Terutama kesehatan reproduksi perempuan. Ketika dia menyebarkan pupuk ratusan kilogram per hari, itu tak diikuti sarung tangun, masker dan alat-alat pengaman lain. Jadi itu situasi nyata dialami perempuan.”April Parlindungan, dari Yayasan Pusaka mengatakan, pemerintah dan pengusaha hanya menyuarakan sawit sebagai penyumbang duit. Di lapangan, katanya, masyarakat merasakan sebaliknya.Kini, pemerintah gencar mempromosikan reforma agraria dan perhutanan social, untuk mengurai ketimpangan lahan termasuk dampak penguasaan bisnis sawit.“Dengan mengkampanyekan seolah-olah sawit itu positif semua, lobi-lobi mereka ke Eropa termasuk vatikan, pemerintah justru melanggengkan ketimpangan penguasaan lahan.” Foto utama: Sawit, digadang-gadang jadi komoditas andalan dengan beragam masalah di lapangan. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas mengatasi dampak yang tidak proporsional
surat terbuka koalisi kepada presiden ingatkan beragam masalah sawit setelah parlemen eropa mengesahkan rancangan proposal energi antara lain berisi rencana penghapusan minyak sawit mentah cpo sebagai bahan dasar bahan bakar berkelanjutan biofuel pada negaranegara produsen sawit beraksi tak terkecuali indonesia sebagai produsen sawit nomor satu dunia tak tanggungtanggung pemerintah indonesia mengutus luhut binsar pandjaitan menteri koordinator kemaritiman ke beberapa negara eropa untuk melobi pembatalan rencana itu bahkan bertemu paus fransiskus langkah pemerintah ini oleh kalangan masyarakat sipil dinilai alias terlalu reaktif terlebih melihat fakta di lapangan begitu banyak masalah terjadi garagara kehadiran perkebunan sawitmenyikapi ini koalisi masyarakat sipil di indonesia menyampaikan surat terbuka kepada presiden indonesia joko widodo dan presiden dewan uni eropa dan pemimpin negara anggota uni eropa mereka menekankan soal dampak usaha perkebunan sawit seperti penyebab perusakan hutan perampasan tanah pelanggaran ham korupsi dan bencana lingkungan itu nyata terjadisurat terbuka ini ditandatangani organisasi masyarakat sipil antara lain dari pegiat lingkungan petani akademisi masyarakat adat dan lainlainsurat ini kami sampaikan kepada presiden jokowi parlemen eropa komisi eropa dan perwakilan negara karena setelah parlemen memutuskan itu akan ada dialog keputusan itu harus diambil oleh perwaiklan negara dan komisi eropa keputusan ini diambil pada juni kata yuyun harmono manajer kampanye keadilan iklim walhi nasional dalam diskusi di jakarta awal pekan inipada juli itu katanya ada putaran ke lima perundingan cepa yakni perundingan pasar bebas antara indonesia dan eropawalhi katanya sejak awal mengatakan sawit harus keluar dari perundingan perdagangan sawit bukan hanya urusan dagang ada banyak sekali konflik agraria lingkungan hidup deforetasi dan lainlain itu tak akan selesai jika hanya dibicarakan dalam kacamata perdagangan katanyaselama ini pemerintah selalu mendorong sawit dalam konteks perdagangan dan perekonomian padahal berbagai persoalan jauh lebih besar dari itu seperti soal penguasaan lahan perusahaanperusahaan besar dapat tanah ratusan ribu hektar sementara masyarakat misal di polanto jaya yang hanya memperjuangkan hektar harus dikriminalisasilalu bingkai eropa melakukan pelarangan terhadap sawit indonesia itu sebenarnya salah yang dilakukan eropa katanya kebijakan red tak lagi memberikan subsidi untuk biofuel artinya uni eropa masih boleh memakai tetapi tak akan dihitung sebagai penggunaan energi terbarukan di eropaekspor cpo uni eropa untuk selebihnya pasar masih terbuka asalkan persoalanpersoalan seperti konflik agraria deforestasi dan persoalan lain di dalam negeri itu selesai merujuk data konsorsium pembaruan agraria kpa ada an lebih konflik agraria terjadi sampai sekarangini fokus mau perang dagang tidak berkaca pada persoalanpersoalan di dalam negerisaat ini pemerintah berupaya menguatkan ispo dia mengingatkan sekadar label berkelanjutan belum cukup mengingat rspo dengan standarisasi lebih tinggi saja masih banyak masalah soal penyelesaian ketimpangan penguasaan lahan pemerintah sedang menjalankan program reforma agrarian dan masih banyak hambatanpemerintah katanya juga berencana keluarkan moratorium sawit yang hingga kini tak ada kejelasandia bilang pembenahan dalam negeri harus dilakukan kalau sudah lakukan pembenahan katanya internasional tak akan mencari kesalahan karena memang permasalahan dalam negeri kita masih banyak dan perlu diselesaikan katanyaselain membuat surat tefbuka koalisi masyarakat sipil juga akan terus membuka dialog dengan lembagalembaga lain dan akan disampaikan kepada jokowikhalisah khalid kepala departemen kampanye dan perluasan jaringan walhi nasional mengatakan pemerintah indonesia seperti kebakaran jenggot dan sangat reaktif pemerintah dituding mencoba mengaburkan masalah dan faktafakta dampak kehadiran sawitkita lihat kepentingan korporasi jauh lebih mendominasi perdagangan jadi isu yang kemudian naiklangkah reaktif pemerintah ini katanya dengan mengabaikan di lapangan praktikpraktik perkebunan sawit menilmbulkan beragam masalah seperti pelanggaran ham perampasan tanah deforestasi pelanggaran terhadap masyarakat adat dan lainlainisu krusial terkait ham hak atas lingkungan sehat justru tak nampak dalam persoalan ini digiring persoalan hanya soal perdagangan katanyaalin sapaan akrabnya mengatakan respon pemerintah juga lebih sibuk menuding masyarakat sipil melakukan kampanye hitamisu ini katanya tampak akan jadi bahan negosiasi perdagangan dan tawar menawar pemerintah indonesia dengan uni eropa ketimbang jadikan momentum bagi kita untuk mengelola sumber daya alam yang baik terutama sektor sawit yang nyata masih carut marutsri palupi peneliti the institute for ecosoc rights mengatakan surat terbuka ini penting merespon bagaimana cara indonesia mengelola sumber alam mengingat setelah tahun reformasi berjalan tak ada perubahan bagaimana cara pemerintah indonesia mengelola sumber alampadahal sudah sangat jelas mandat dari konstitusi dan tap mpr bahwa kita harus mengubah cara dalam mengelola sumber daya alam saat ini katanya ketimpangan malah luar biasa ketimpangan yang terjadi dalam industri sawit kata sri antara lain ketimpangan penguasaan lahan di indonesia katanya hanya beberapa perusahaan bisa menguasai sampai jutaan hektar sedang petani makin hari makin banyak kehilangan lahan usaha konglomerasi makin lama justru makin mendapatkan prioritasmakin ke sini justru bukan rakyat yang mendapatkan subsidi justru rakyat yang memberikan subsidi kepada usahausaha konglomerasi misal tampak dari kebijakan kemitraan plasma antara perusahaan dengan masyarakat lokal maupun transmigranketika mengikuti program plasma katanya masyarakat harus menyerahkan lahan hektar guna mendapatkan kebun plasma seluas satu hektar dengan mengikuti program plasma perusahaanperusahaan besar mendapatkan kemudahan dalam modal termasuk kemudahan subsidi ketika terjadi kegagalanmakin ke sini risiko kegagalan itu bukan ditanggung perusahaan tetapi petani dari segi bagi hasil pun lebih banyak menguntungkan perusahaan katanyamenurut sri desadesa di sekitar perkebunan sawit kehilangan lahan dan berubah status jadi buruh terjadi proses pemiskinan luar biasa petani yang memiliki sawit atau kebun plasma kurang dari empat hektar masuk kategori petani miskinriset kami menunjukkan petani kurang empat hektar itu mendapatkan bantuan raskin dan bantuan langsung pemerintah berstatus miskinindustri sawit katanya merusak sistem sosial di pedesaan bagaimana masyarakat perkebunan sawit sangat bergantung utang mau berapa pun lahan tak ada satu keluarga terbebas utangselain itu katanya ekspansi masif perkebunan sawit juga jadi ancaman krisis pangan banyak daerah tadinya lumbung padi berubah sawit banyak petani terpaksa beralih dari pangan ke sektor sawit karena daerah sekitar mereka dulu sawah tak bisa berproduksi lagi karena ada kebun sawitsawit itu rakus air karena debit air disedot habis oleh sawit irigasiirigasi yang begitu bagus tak berfungsi lagi mereka terpaksa jual lahan kepada perusahaan atau terpaksa menanam sawit karena tanah tak bisa jadi sawah lagitak hanya itu petani sekitar sawit yang tadinya bebas hama sekarang hancurhancuran dulu katanya tak ada wereng atau belalang sekarang mulai merebak pemerintah mengabaikan apa yang terjadi di lapanganmenurut sri banyak permasalahan industri sawit dari segi perizinan saja di kalimantan tengah dari lebih perkebunan sawit yang hanya kebun kondisi ini katanya mengindikasikan banyak terjadi kerugian negara begitu juga sektor pajak data kpk katanya menunjukkan yang rajin bayar pajak adalah petanipetani kecil sedang perusahaan besar banyak menghindari pajak dan menyimpan hasil sawit di negaranegara bebas pajakartinya lagilagi negara dirugikan ketidaktransparan industri sawit juga sarat praktik korupsi kita tahu kasus akil mochtar misal kita tahu industri sawit ini adalah transformasi dari perusahaanperusahaan hph yang sebelumnya menghabisi hutandia menilai manuver pemerintah dengan berbagai lobi tak lain hanya menutupi seluruh persoalan industri sawit bukan memperbaikitak jauh beda dikatakan dinda yura koordinator program nasional solidaritas perempuan dia mengatakan bisnis sawit banyak melanggar ham dan menambah beban perempuankalau berbicara betapa ekspansif bisnis sawit itu jadi akar penyebab konflik agraria katanyakonflik agrarian sering beriringan dengan pendekatan intimidatif kekerasan dan militerisme berbagai jerat hukum dipakai untuk mengkriminalkan pejuang agrariabisnis sawit katanya juga merusak tatanan sosial dan nilainilai di masyarakat sangat berpengaruh kepada perempuan karena perempuan dan sumber daya alam memiliki keterkaitan sangat erat belum lagi soal kerusakan lingkungan selain menghancurkan keragaman hayati juga merusak tanahada banyak pengalaman solidaritas perempuan bekerjasama dengan beberapa perempuan di wilayah sekitar perkebunan sawit air yang biasa dikonsumsi ketika ada sawit berubah jadi asam dan kualitas buruk berpengaruh terhadap kesehatan katanyadalam konteks kerusakan lingkungan sangat ironis eropa ekspor sawit untuk biofuel dengan alasan menjaga lingkungan padahal di indonesia sawit itu jadi penyebab deforestasidinda menambahkan wujud pelanggaran ham tidak hanya dalam perampasan tanah dan konflik agrarian bisa juga katanya dilihat dari sektor buruh perkebunan sawit mayoritas buruh sawit katanya harian lepas bahkan ada banyak perempuan hanya dianggap membantu suami tak dinilai sebagai buruhtidak mendapatkan upah ketika bicara soal jaminan kesejahteraan dan kesehatan tak ada apalagi kalau bicara perempuan tak ada cuti untuk haid bahkan di beberapa perusahaan perkebunan sawit mereka dilarang hamilbelum lagi bicara soal kesehatan betapa banyak perempuan bekerja di pemupukan dan banyak bersentuhan dengan pestisida kontak dengan pestisida berjamjam itu katanya sangat berpengaruh terhadap kesehatan terutama kesehatan reproduksi perempuan ketika dia menyebarkan pupuk ratusan kilogram per hari itu tak diikuti sarung tangun masker dan alatalat pengaman lain jadi itu situasi nyata dialami perempuanapril parlindungan dari yayasan pusaka mengatakan pemerintah dan pengusaha hanya menyuarakan sawit sebagai penyumbang duit di lapangan katanya masyarakat merasakan sebaliknyakini pemerintah gencar mempromosikan reforma agraria dan perhutanan social untuk mengurai ketimpangan lahan termasuk dampak penguasaan bisnis sawitdengan mengkampanyekan seolaholah sawit itu positif semua lobilobi mereka ke eropa termasuk vatikan pemerintah justru melanggengkan ketimpangan penguasaan lahan foto utama sawit digadanggadang jadi komoditas andalan dengan beragam masalah di lapangan foto eko rusdianto mongabay indonesia
Pilkada Jateng, Nasib Lingkungan Tak Jadi Bahasan Para Cagub. Dua kali debat pemilihan Gubernur Jawa Tengah digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun isu lingkungan hidup tak jadi pembahasan. bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dan Walhi Jawa Tengah, menggelar diskusi “Pilkada dan Nasib Lingkungan Hidup di Jawa Tengah” di Semarang, Jumat, (8/6/18).Dalam diskusi itu, Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menyayangkan, Jateng punya banyak masalah lingkungan tetapi tak disinggung sama sekali dalam debat pilkada KPUD. Dia bilang, masyarakat perlu tahu dan jeli melihat rekam jejak kedua pasangan.Dia sebutkan, Ganjar Pranowo, petahana, telah mencederai rakyat Jateng dengan kebijakan tak pro rakyat berkaitan isu lingkungan, satu contoh kasus tambang semen di Pegunungan Kendeng.Sedangkan Sudirman Said, yang didukung antara lain Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, juga tak membahas isu lingkungan bahkan cenderung mendapatkan stigma negatif sebagai kelompok pro konservatisme agama.“Rasanya dari kedua calon tak ada yang memiliki konsen kuat menjaga kelestarian alam di Jateng,” katanya.Selain itu, katanya, tak ada calon gubernur bicara persoalan bencana ekologi. Jateng, katanya, masuk zona merah, rawan bencana baik banjir, longsor dan kekeringan, para kandidat hanya debat soal kesejahteraan rakyat.“Tapi tolak ukurnya tak ada, buktinya investasi mengubah kawasan pertanian jadi pertambangan, infrastuktur dan pembangunan lain,” katanya.“Kalau para kandidat janji buat lumbung pangan, tapi lahan tergantikan pabrik. Kami sudah tak percaya janji kampanye.”Sukron Syalam, dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang berharap, baik Ganjar Pranowo dan Sudirman Said, terbuka berbicara soal konsep pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik lingkungan.“Narasi beredar selama ini hanya berkutat perdebatan isu ekonomi, saling serang menyerang berkaitan kasus yang diduga berhubungan dengan kandidat. Nasib lingkungan luput, padahal ancaman krisis ekologi jelas di depan mata,” katanya.Bowo, dosen Universitas Nahdatul Ulama Jakarta mengatakan, sulit menagih komitmen para cagub di Indonesia karena negara kurang menghargai alam, termasuk apa yang dilakukan rakyat untuk menjaga alam.Dia mencontohkan, di India, Sungai Gangga dan Yamuna jadi subjek hukum. Begitu juga di Selandia, sungai juga ditetapkan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dilestarikan.“Di Kendeng, perjuangan sedulur petani Kendeng menjaga sumber mata air tak dianggap pemerintah.”Eko dari Komunitas Kalam Kopi Semarang mengatakan, sebagai pemuda berasal dari Grobogan, panik, karena dapat kabar pada 2016 dibangun pabrik semen.Sebelum pabrik semen, katanya, sudah banyak industri di dekat desanya. “Fenomena di Grobogan dari 2000 sampai 2018, lahan pertanian yang jadi pilar ekonomi masyarakat berkurang 16%.”Senada dikatakan Fahmi dari Walhi Jateng. Dia bilang, tak ada kandidat bicara persoalan dampak energi kotor batubara bagi rakyat dan lingkungan hidup.Jateng, katanya, jadi hulu dari industri listrik tak ramah lingkungan, PLTU batubara. Ada sembilan titik PLTU di Jateng.Sejak 2014, ketika pemerintah provinsi memiliki wewenang pemberian izin, fenomena obral izin makin marak.Pilkada Jateng, katanya, cenderung tenang dibandingkan pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur. Isu lingkungan tak pernah muncul dalam debat kandidat. Konsentrasi mereka, katanya, hanya pada isu ekonomi.Kedua kandidat cenderung bermasalah, misal, Sudirman Said, ketika menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral jadi aktor PLTU berdiri. Ganjar Pranowo jadi gubernur yang memuluskan proses ekspansi energi kotor batubara lewat PLTU.Data Aliansi Masyarakat Sipil di Jateng, menyebutkan, pada 2014, PLTU batubara Jateng, penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar yaitu 33% dengan 21.383.98 giga ton karbon dioksida dan naik setiap tahun. Emisi PLTU Tanjung Jati pada 2014 mencapai 7.502,85 ton dan di PLTU Rembang 2.170,38 ton gg CO2e. Ada lima daerah di Jateng sudah membangun PLTU yaitu Jepara, Semarang, Rembang, Cilacap dan Batang.Pemerintah berencana membangun PLTU pada lima daerah lain yaitu Kendal, Demak, Pekalongan, Pemalang dan Brebes seperti draf Revisi Perda RTRW Jateng 2009-2029.“Dari kajian lingkungan hidup strategis revisi RTRW Jateng, akibat pembangunan kawasan industri akan mengubah penggunaan lahan 34.298,18 hektar yang permukiman, hutan, mangrove, kebun, sungai, sawah basah dan sawah kering,” kata Fahmi.Pesisir dan laut, juga terus mengalami degradasi lingkungan karena operasi dan pembangunan kawasan industri, operasi PLTU batubara, sampah, penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan, maupun reklamasi pantai.Estimasi GRK dari perubahan lahan 34.298,18 hektar setara 764.292,18 ton CO2, belum termasuk kalau kawasan industri terbangun dan menimbulkan emisi.“Pada 2004, GRK Jateng 38.409,34 giga ton karbon dioksida, dan dalam 10 tahun naik 68,7% jadi 64.799,91 giga ton karbon dioksida.”Samuel Rajaguguk dari LBH Semarang mengatakan, problem juga berkaitan dengan pembebasan lahan untuk tol, dan penetapan kawasan hutan.Tak ada calon gubernur bicara penyelesaian konflik agraria, bahkan kebijakan-kebijakan membuka potensi konflik.Dia contohkan, konflik agraria di Kendal. Ada dua bidang tanah fiktif, tetapi mendapatkan alokasi ganti rugi. Belum lagi, Perda RTRW Jateng akan revisi tahun ini.Perda RTRW menentukan berbagai proyek jangka panjang seperti pembangunan tol, kawasan industri, kawasan permukiman, pertambangan, pertanian, dan lain-lain.“Kita harus bersama-sama mengawal proses legislasi penting ini agar sesuai kebutuhan Jateng yaitu keberlanjutan lingkungan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat.”Belum lagi soal bencana ekologi. “Kerusakan ekologi Jateng parah dan bencana tinggi. Kandidat gubernur tak ada bicara krisis rakyat ini,” kata Samuel.Data dihimpun Walhi Jateng dan LBH Semarang, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Jateng mencatat, 2017, dari 2.341 bencana di Indonesia, Jateng penyumbang terbesar yaitu 600 kejadian (26%). Kebanyakan bencana banjir, puting beliung, longsor dan kekeringan.Umi dari Front Nahdliyin untuk Keselamatan Sumber Daya Alam (FNKDSA) mengatakan, kedua kandidat tak bisa diharapkan berkomitmen pada lingkungan. “Kami tetap tidak akan terpengaruh siapapun yang terpilih jadi gubernur nanti. Calon hanya fokus pada kesejahteraan diri dan pendukung mereka.” Gunretno juga menyinggung dana kampanye. Baginya, harus ada keterbukaan dari KPUD Jateng dari mana asal dana kampanye kandidat hingga publik tahu apakah ada dari perusahaan perusak lingkungan atau tidak.Menurut Sukron, banyak operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah erat kaitan dengan biaya politik.Hasil riset KPK 2015, biaya pencalonan mahal, bisa sampai Rp20-Rp30 miliar untuk level kabupaten dan kota dan Rp100 miliar untuk gubernur.Jadi, memungkinkan sekali galangan dana kampanye kandidat dari pengusaha-pengusaha yang memiliki potensi ijon politik.Menurut dia, ada kesenjangan laporan biaya kampanye antara total laporan ke penyelenggara dengan pengeluaran asli. Pengaturan besaran sumbangan kampanye individu maupun lembaga, katanya, masih memiliki potensi penyelewengan. Belum lagi, mayoritas penyandang dana politik berharap mendapatkan imbalan dari kandidat terpilih yang mereka danai.“Imbalan ini bentuknya berupa harapan mendapatkan kemudahan izin usaha, jenjang karir, dan lain-lain,” katanya.Percampuran kepentingan publik dengan kepentingan pribadi, katanya, jadikan hajatan demokrasi ternodai. Untuk itu, perlu upaya menekan KPU membuka laporan penyumbang dana kampanye kandidat. “Minimal kita mendapatkan gambaran arah kebijakan kandidat terpilih dari daftar penyumbang dana kampanye kandidat.”Bukan itu saja, katanya, juga perlu menuntut transparansi penggunaan dana kampanye.Selama ini, katanya, visi misi kandidat hanya jadi diskursus saat debat kandidat, tak ada perdebatan di ruang publik.
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
pilkada jateng nasib lingkungan tak jadi bahasan para cagub dua kali debat pemilihan gubernur jawa tengah digelar komisi pemilihan umum daerah kpud namun isu lingkungan hidup tak jadi pembahasan bersama lembaga bantuan hukum lbh semarang dan walhi jawa tengah menggelar diskusi pilkada dan nasib lingkungan hidup di jawa tengah di semarang jumat dalam diskusi itu gunretno dari jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng jmppk menyayangkan jateng punya banyak masalah lingkungan tetapi tak disinggung sama sekali dalam debat pilkada kpud dia bilang masyarakat perlu tahu dan jeli melihat rekam jejak kedua pasangandia sebutkan ganjar pranowo petahana telah mencederai rakyat jateng dengan kebijakan tak pro rakyat berkaitan isu lingkungan satu contoh kasus tambang semen di pegunungan kendengsedangkan sudirman said yang didukung antara lain partai gerindra dan partai keadilan sejahtera juga tak membahas isu lingkungan bahkan cenderung mendapatkan stigma negatif sebagai kelompok pro konservatisme agamarasanya dari kedua calon tak ada yang memiliki konsen kuat menjaga kelestarian alam di jateng katanyaselain itu katanya tak ada calon gubernur bicara persoalan bencana ekologi jateng katanya masuk zona merah rawan bencana baik banjir longsor dan kekeringan para kandidat hanya debat soal kesejahteraan rakyattapi tolak ukurnya tak ada buktinya investasi mengubah kawasan pertanian jadi pertambangan infrastuktur dan pembangunan lain katanyakalau para kandidat janji buat lumbung pangan tapi lahan tergantikan pabrik kami sudah tak percaya janji kampanyesukron syalam dosen fakultas hukum universitas semarang berharap baik ganjar pranowo dan sudirman said terbuka berbicara soal konsep pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian konflik lingkungannarasi beredar selama ini hanya berkutat perdebatan isu ekonomi saling serang menyerang berkaitan kasus yang diduga berhubungan dengan kandidat nasib lingkungan luput padahal ancaman krisis ekologi jelas di depan mata katanyabowo dosen universitas nahdatul ulama jakarta mengatakan sulit menagih komitmen para cagub di indonesia karena negara kurang menghargai alam termasuk apa yang dilakukan rakyat untuk menjaga alamdia mencontohkan di india sungai gangga dan yamuna jadi subjek hukum begitu juga di selandia sungai juga ditetapkan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dan dilestarikandi kendeng perjuangan sedulur petani kendeng menjaga sumber mata air tak dianggap pemerintaheko dari komunitas kalam kopi semarang mengatakan sebagai pemuda berasal dari grobogan panik karena dapat kabar pada dibangun pabrik semensebelum pabrik semen katanya sudah banyak industri di dekat desanya fenomena di grobogan dari sampai lahan pertanian yang jadi pilar ekonomi masyarakat berkurang senada dikatakan fahmi dari walhi jateng dia bilang tak ada kandidat bicara persoalan dampak energi kotor batubara bagi rakyat dan lingkungan hidupjateng katanya jadi hulu dari industri listrik tak ramah lingkungan pltu batubara ada sembilan titik pltu di jatengsejak ketika pemerintah provinsi memiliki wewenang pemberian izin fenomena obral izin makin marakpilkada jateng katanya cenderung tenang dibandingkan pilkada jawa barat dan jawa timur isu lingkungan tak pernah muncul dalam debat kandidat konsentrasi mereka katanya hanya pada isu ekonomikedua kandidat cenderung bermasalah misal sudirman said ketika menjabat menteri energi dan sumber daya mineral jadi aktor pltu berdiri ganjar pranowo jadi gubernur yang memuluskan proses ekspansi energi kotor batubara lewat pltudata aliansi masyarakat sipil di jateng menyebutkan pada pltu batubara jateng penyumbang emisi gas rumah kaca grk terbesar yaitu dengan giga ton karbon dioksida dan naik setiap tahun emisi pltu tanjung jati pada mencapai ton dan di pltu rembang ton gg coe ada lima daerah di jateng sudah membangun pltu yaitu jepara semarang rembang cilacap dan batangpemerintah berencana membangun pltu pada lima daerah lain yaitu kendal demak pekalongan pemalang dan brebes seperti draf revisi perda rtrw jateng dari kajian lingkungan hidup strategis revisi rtrw jateng akibat pembangunan kawasan industri akan mengubah penggunaan lahan hektar yang permukiman hutan mangrove kebun sungai sawah basah dan sawah kering kata fahmipesisir dan laut juga terus mengalami degradasi lingkungan karena operasi dan pembangunan kawasan industri operasi pltu batubara sampah penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan maupun reklamasi pantaiestimasi grk dari perubahan lahan hektar setara ton co belum termasuk kalau kawasan industri terbangun dan menimbulkan emisipada grk jateng giga ton karbon dioksida dan dalam tahun naik jadi giga ton karbon dioksidasamuel rajaguguk dari lbh semarang mengatakan problem juga berkaitan dengan pembebasan lahan untuk tol dan penetapan kawasan hutantak ada calon gubernur bicara penyelesaian konflik agraria bahkan kebijakankebijakan membuka potensi konflikdia contohkan konflik agraria di kendal ada dua bidang tanah fiktif tetapi mendapatkan alokasi ganti rugi belum lagi perda rtrw jateng akan revisi tahun iniperda rtrw menentukan berbagai proyek jangka panjang seperti pembangunan tol kawasan industri kawasan permukiman pertambangan pertanian dan lainlainkita harus bersamasama mengawal proses legislasi penting ini agar sesuai kebutuhan jateng yaitu keberlanjutan lingkungan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakatbelum lagi soal bencana ekologi kerusakan ekologi jateng parah dan bencana tinggi kandidat gubernur tak ada bicara krisis rakyat ini kata samueldata dihimpun walhi jateng dan lbh semarang dari badan nasional penanggulangan bencana bpbd jateng mencatat dari bencana di indonesia jateng penyumbang terbesar yaitu kejadian kebanyakan bencana banjir puting beliung longsor dan kekeringanumi dari front nahdliyin untuk keselamatan sumber daya alam fnkdsa mengatakan kedua kandidat tak bisa diharapkan berkomitmen pada lingkungan kami tetap tidak akan terpengaruh siapapun yang terpilih jadi gubernur nanti calon hanya fokus pada kesejahteraan diri dan pendukung mereka gunretno juga menyinggung dana kampanye baginya harus ada keterbukaan dari kpud jateng dari mana asal dana kampanye kandidat hingga publik tahu apakah ada dari perusahaan perusak lingkungan atau tidakmenurut sukron banyak operasi tangkap tangan ott kpk terhadap kepala daerah erat kaitan dengan biaya politikhasil riset kpk biaya pencalonan mahal bisa sampai rprp miliar untuk level kabupaten dan kota dan rp miliar untuk gubernurjadi memungkinkan sekali galangan dana kampanye kandidat dari pengusahapengusaha yang memiliki potensi ijon politikmenurut dia ada kesenjangan laporan biaya kampanye antara total laporan ke penyelenggara dengan pengeluaran asli pengaturan besaran sumbangan kampanye individu maupun lembaga katanya masih memiliki potensi penyelewengan belum lagi mayoritas penyandang dana politik berharap mendapatkan imbalan dari kandidat terpilih yang mereka danaiimbalan ini bentuknya berupa harapan mendapatkan kemudahan izin usaha jenjang karir dan lainlain katanyapercampuran kepentingan publik dengan kepentingan pribadi katanya jadikan hajatan demokrasi ternodai untuk itu perlu upaya menekan kpu membuka laporan penyumbang dana kampanye kandidat minimal kita mendapatkan gambaran arah kebijakan kandidat terpilih dari daftar penyumbang dana kampanye kandidatbukan itu saja katanya juga perlu menuntut transparansi penggunaan dana kampanyeselama ini katanya visi misi kandidat hanya jadi diskursus saat debat kandidat tak ada perdebatan di ruang publik
Akhirnya, Inpres Moratorium Perkebunan Sawit Terbit. Setelah lebih dua tahun berproses, akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan dan evaluasi perkebunan sawit. Aturan ini jadi pemenuhan janji Jokowi dalam Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, 14 April 2016. Moratorium ini bertujuan, memberikan waktu untuk mengevaluasi dan menata kembali izin-izin perkebunan sawit dan meningkatkan produktivitas.Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Jokowi pada 19 September 2018. Pemerintah menegaskan penghentian sementara ini selama masa tiga tahun.”Dengan Inpres ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat,” kata Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian kepada , Kamis (20/9/18).Prabianto bicara soal peningkatan produktivitas sawit rakyat dengan menyebutkan melalui pengakuan status lahan-lahan perkebunan sawit dalam kawasan hutan.Dia menekankan, kalau pengakuan status lahan perkebunan sawit dalam kawasan hutan bukan pemutihan karena didahului evaluasi perizinan yang bersifat ‘keterlanjuran’. Antara lain, katanya, dengan mengkaji dampak lingkungan, sosial dan kesesuaian dengan tata ruang yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Tidak serta merta kebun-kebun dalam kawasan hutan nanti dilepas,” katanya.Dia berharap, aturan ini mampu meningkatkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.Melalui Inpres ini, pemerintah juga hendak memberikan sebuah kepastian hukum, peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas. Kalau melihat dari perspektif reforma agraria, katanya, evaluasi bisa membantu pekebun sawit rakyat mendapatkan pengakuan hak, hingga bisa mendapatkan pemodalan.Selain itu, katanya, regulasi ini juga menyentuh pada penyelesaian konflik sosial di lapangan. ”Selama ini kan ada konflik dan klaim (lahan oleh) di kelompok masyarakat atau korporasi, ini yang perlu diselesaikan.”Guna pelaksanaan aturan ini, katanya, akan berbarengan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, khusus perkebunan sawit di kawasan hutan. Keduanya, merupakan rangkaian kebijakan di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian.Pelaksanaan perintah presiden tiga tahun moratorium hingga perlu kerja keras lain lintas kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, para gubernur dan bupati/walikota.Regulasi ini mengintruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda izin baru perkebunan sawit, baik permohonan baru, permohonan telah mendapatkan persetujuan prinsip maupun permohonan yang diajukan namun belum melengkapi persyaratan.Menteri juga bertugas dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi izin perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan.Menteri Pertanian melakukan penyusunan, verifikasi data dan peta Izin usaha perkebunan sawit sekaligus pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan sawit. Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas mengevaluasi hak guna usaha kebun-kebun sawit, mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan.Untuk BKPM, penundaan permohonan penanaman modal baru bagi perkebunan sawit atau perluasaan perkebunan dari pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gurbernur dan bupati.Demi kelancaran implementasi, kata Prabianto, hal paling utama peran pemerintah daerah karena banyak izin yang dikeluarkan kepala daerah tumpeng tindih dengan peta kehutanan dan peta lain.“Kalau pemda tak mendukung berat juga,” katanya, seraya bilang akan sosialisasi dengan pemerintah daerah. Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dihubungi , mengatakan, inpres moratorium perizinan sawit ini sudah banyak ditunggu. KSP, katanya, memonitor paket kebijakan ini yang juga berhubungan dengan reforma agraria, perbaikan tata kelola di bidang pertanahan.“Ini proses penting dalam . Memang banyak tuntutan dari berbagai pihak yang selama ini tidak ada kecukupan data untuk dianalisis bagaimana keterkaitan status perizinan-perizinan dan HGU yang keluar selama ini.”“ Kita ini sudah lama sekali mengeluarkan perizinan tanpa pernah melihat lagi bagaimana sebenarnya keadaaan di lapangan.”Sebelum ada inpres ini, katanya, di beberapa daerah sudah ada inisiatif pemerintah daerah perizinan perkebunan sawit, seperti di Kabupaten Aceh Utara dan Sigi.“Sebelum ada inpres moratorium sawit ini, bupati sudah mengintruksikan penting kajian izin dan HGU di sana. Karena temuan fakta-fakta menunjukkan tanah-tanah di sana tak optimal digunakan, bahkan terlantar, tak jelas siapa yang mengelola,” katanya.Dengan begitu, katanya, penting melihat hasil dari kaji ulang nanti, terutama lahan-lahan yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan tak produktif, tak jelas bahkan terlantar. “Ini bisa digunakan oleh masyarakat atau pemda untuk kegiatan-kegiatan produktif.”Dengan begitu, katanya, pengembangan perkebunan sawit tak lagi harus mengorbankan kawasan hutan.Selama ini, banyak perizinan dan HGU keluar di dalam kawasan hutan. Pemerintah berupaya melakukan kebijakan korektif melalui inpres ini.“Inpres moratorium sawit ini juga punya kontribusi ke sana. Selain penataan pertanahan, juga membuka ruang tidak terus mendesak masuk ke kawasan hutan untuk pengembangan-pengembangan yang ada.”Inpres moratorium sawit ini, katanya, bisa membantu kementerian terkait seperti Kementan untuk penataan perizinan. Beberapa bulan lalu, katanya, Kementan meluncurkan sistem informasi perizinan perkebunan. Inpres ini, bisa berjalan beriringan dengan sistem itu.“Nanti Kementan akan konsolidasi pengorganisasian data dan informasi. Sisi lain instruksi ini memberikan situasi izin dan HGU-HGU perkebunan sawit di Indonesia,” katanya.Abetnego mengaku tak khawatir kalau ada penolakan dari pelaku usaha atas inpres ini. Inpres, katanya, keluar demi perbaikan tata kelola perkebunan sawit lebih baik.“Seharusnya, kalau para pelaku usaha benar-benar mau berusaha, tidak akan ada penolakan. Selama ini yang kita hadapi, mereka-mereka yang memanfaatkan perizinan dan HGU untuk cadangan lahan atau . Lahan dibuka, tapi tidak dikelola.”Kemudian, katanya, ada banyak kabupaten mau ada kebijakan moratorium ini karena wilayah mereka sudah dikelilingi izin-izin dan HGU. “Kalau memang mau penyegaran, ya harus mendukung untuk melihat kembali lagi apakah tanah-tanah yang dibebani izin maupun HGU ini dikelola dengan baik atau tidak?”Pembahasan aturan moratorium sawit ini sudah bergulir sejak April 2016, tetapi baru terealisasi hampir penghujung 2018. Menurut Abetnego, meski memerlukan waktu cukup lama, namun tak ada tarik menarik kepentingan di pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini.“Memang harus dilihat bahwa kita tak merombak struktur kebijakan. Hanya menambahkan tugas-tugas untuk , jangan sampai sistem kerja justru mengacaukan.” Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi Nasional menyambut baik penerbitan inpres sebagai langkah awal penataan ulang atas pengelolaan sumber daya alam, terutama perkebunan.”Instruksi untuk kepala daerah, harus diperkuat dengan langkah-langkah politik oleh presiden, kepemimpinan presiden kunci gubernur dan bupati izin-izin yang sudah keluar,” katanya.Upaya penegakan hukum, katanya, tak kalah penting bagi pelanggaran hukum oleh korporasi. Walhi mendorong, pemerintah kaji ulang regulasi yang menghampat upaya penegakan hukum dan berpotensi jadikan regulasi ini tak efektif.Dia contohkan, moratorium ini mengecualikan permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang sudah ditanami. Ia diproses melalui Peraturan Pemerintah Nomor 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.Dia berharap, inpres ini pun sejalan dengan komitmen pemerintah menjawab peroalan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan agraria. ”Proses evaluasi perizinan tak boleh lepas, harus jadi bagian tak terpisahkan dari kerangka reforma agraria.”Dengan moratorium ini, kata Alin, panggilan akrabnya, harus menyasar penerbitan HGU di alokasi penggunaan lain (APL), bukan hanya dari pelepasan kawasan hutan. Karena, katanya, konflik sosial di APL sangat tinggi.Tak hanya itu. Dalam pelaksanaan harus ada keterbukaan proses dan informasi terutama evaluasi perizinan, dan membuka partisipasi aktif publik.Alin bilang, idealnya moratorium ini dalam waktu 25 tahun karena pemulihan lingkungan memerlukan waktu panjang.Sawit Watch mendesak inpres ini bersinergi dengan sejumlah kebijakan yang sudah ada. ”Implementasi di tingkat tapak harus terlaksana dan terpantau agar tata kelola perkebunan sawit lebih baik,” kata Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch.Berdasarkan data Sawit Watch, luas perkebunan sawit di Indonesia sudah 22,2 juta hektar. Konflik agraria di perkebunan sawit sepanjang tahun terus meningkat. Hingga kini, ada 750 konflik di perkebunan sawit.Eddy Martono, Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menyebutkan, ini jadi momentum untuk mengevaluasi perizinan perkebunan sawit. Waktu tiga tahun, baginya sudah cukup dalam mengevaluasi dan penataan perizinan.”(Dalam evaluasi) mesti dilihat apabila ada kebun masuk kawasan hutan perlu dilihat sejarah perizinan dan kebijakan waktu itu,” katanya.Dia sebutkan contoh, dulu tata ruang tak mempermasalahkan hingga keluar izin sampai HGU dan tak bisa mengevaluasi dengan aturan tata ruang saat ini.Dia juga menyoroti soal ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan buat kebun sawit. ”Jadi 20% plasma masih membingungkan kita, mana yang akan diikuti. Masing-masing luasan pasti berbeda.”Ketentuan KLHK, katanya, alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan, Kementerian ATR/BPN 20% dari pelepasan kawasan hutan dan HGU perkebuanan sawit, Kementan 20% dari total luas lahan perusahaan perkebunan.Jokowi meminta Menteri Koordinator Perekonomian mengkoordinasikan proses evaluasi dan verifikasi perizinan pekebunan sawit lintas kementerian, lembaga dan daerah. Kemenko Perekonomian juga menetapkan standar minimum kompilasi data dan sinkronisasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta.Menko Perekonomian juga melaporkan pelaksanaan inpres kepada presiden berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Keterangan foto utama: Beginilah nasib Taman Nasional Tesso Nilo, hutan dengan pepohonan itu hilang berganti kebun-kebun sawit. Bagaimana moratorium perkebunan sawit atasi masalah macam ini? Foto: Rony Muharrman/ Mongabay Indonesia
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
akhirnya inpres moratorium perkebunan sawit terbit setelah lebih dua tahun berproses akhirnya presiden joko widodo jokowi menandatangani instruksi presiden inpres tentang penghentian sementara moratorium perluasan lahan dan evaluasi perkebunan sawit aturan ini jadi pemenuhan janji jokowi dalam hari hutan internasional di pulau karya kepulauan seribu april moratorium ini bertujuan memberikan waktu untuk mengevaluasi dan menata kembali izinizin perkebunan sawit dan meningkatkan produktivitasregulasi ini tercantum dalam inpres nomor tentang penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit ditandatangani jokowi pada september pemerintah menegaskan penghentian sementara ini selama masa tiga tahundengan inpres ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat kata prabianto mukti wibowo asisten deputi tata kelola kehutanan bidang koordinasi pengelolaan energi sumberdaya alam dan lingkungan hidup kemenko perekonomian kepada kamis prabianto bicara soal peningkatan produktivitas sawit rakyat dengan menyebutkan melalui pengakuan status lahanlahan perkebunan sawit dalam kawasan hutandia menekankan kalau pengakuan status lahan perkebunan sawit dalam kawasan hutan bukan pemutihan karena didahului evaluasi perizinan yang bersifat keterlanjuran antara lain katanya dengan mengkaji dampak lingkungan sosial dan kesesuaian dengan tata ruang yang dilakukan kementerian lingkungan hidup dan kehutanantidak serta merta kebunkebun dalam kawasan hutan nanti dilepas katanyadia berharap aturan ini mampu meningkatkan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kacamelalui inpres ini pemerintah juga hendak memberikan sebuah kepastian hukum peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas kalau melihat dari perspektif reforma agraria katanya evaluasi bisa membantu pekebun sawit rakyat mendapatkan pengakuan hak hingga bisa mendapatkan pemodalanselain itu katanya regulasi ini juga menyentuh pada penyelesaian konflik sosial di lapangan selama ini kan ada konflik dan klaim lahan oleh di kelompok masyarakat atau korporasi ini yang perlu diselesaikanguna pelaksanaan aturan ini katanya akan berbarengan dengan implementasi peraturan presiden nomor tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan khusus perkebunan sawit di kawasan hutan keduanya merupakan rangkaian kebijakan di bawah koordinasi kementerian perekonomianpelaksanaan perintah presiden tiga tahun moratorium hingga perlu kerja keras lain lintas kementerian seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian pertanian kementerian agraria dan tata ruang kementerian dalam negeri kepala badan koordinasi penanaman modal para gubernur dan bupatiwalikotaregulasi ini mengintruksikan menteri lingkungan hidup dan kehutanan menunda izin baru perkebunan sawit baik permohonan baru permohonan telah mendapatkan persetujuan prinsip maupun permohonan yang diajukan namun belum melengkapi persyaratanmenteri juga bertugas dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi izin perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutanmenteri pertanian melakukan penyusunan verifikasi data dan peta izin usaha perkebunan sawit sekaligus pendaftaran surat tanda daftar usaha perkebunan sawit menteri agraria dan tata ruang bertugas mengevaluasi hak guna usaha kebunkebun sawit mencakup nama dan nomor lokasi luas tanggal penerbitan dan peruntukanuntuk bkpm penundaan permohonan penanaman modal baru bagi perkebunan sawit atau perluasaan perkebunan dari pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan menteri dalam negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gurbernur dan bupatidemi kelancaran implementasi kata prabianto hal paling utama peran pemerintah daerah karena banyak izin yang dikeluarkan kepala daerah tumpeng tindih dengan peta kehutanan dan peta lainkalau pemda tak mendukung berat juga katanya seraya bilang akan sosialisasi dengan pemerintah daerah abetnego tarigan tenaga ahli utama kedeputian ii kantor staf kepresidenan ksp dihubungi mengatakan inpres moratorium perizinan sawit ini sudah banyak ditunggu ksp katanya memonitor paket kebijakan ini yang juga berhubungan dengan reforma agraria perbaikan tata kelola di bidang pertanahanini proses penting dalam memang banyak tuntutan dari berbagai pihak yang selama ini tidak ada kecukupan data untuk dianalisis bagaimana keterkaitan status perizinanperizinan dan hgu yang keluar selama ini kita ini sudah lama sekali mengeluarkan perizinan tanpa pernah melihat lagi bagaimana sebenarnya keadaaan di lapangansebelum ada inpres ini katanya di beberapa daerah sudah ada inisiatif pemerintah daerah perizinan perkebunan sawit seperti di kabupaten aceh utara dan sigisebelum ada inpres moratorium sawit ini bupati sudah mengintruksikan penting kajian izin dan hgu di sana karena temuan faktafakta menunjukkan tanahtanah di sana tak optimal digunakan bahkan terlantar tak jelas siapa yang mengelola katanyadengan begitu katanya penting melihat hasil dari kaji ulang nanti terutama lahanlahan yang dipakai untuk kepentingankepentingan tak produktif tak jelas bahkan terlantar ini bisa digunakan oleh masyarakat atau pemda untuk kegiatankegiatan produktifdengan begitu katanya pengembangan perkebunan sawit tak lagi harus mengorbankan kawasan hutanselama ini banyak perizinan dan hgu keluar di dalam kawasan hutan pemerintah berupaya melakukan kebijakan korektif melalui inpres iniinpres moratorium sawit ini juga punya kontribusi ke sana selain penataan pertanahan juga membuka ruang tidak terus mendesak masuk ke kawasan hutan untuk pengembanganpengembangan yang adainpres moratorium sawit ini katanya bisa membantu kementerian terkait seperti kementan untuk penataan perizinan beberapa bulan lalu katanya kementan meluncurkan sistem informasi perizinan perkebunan inpres ini bisa berjalan beriringan dengan sistem itunanti kementan akan konsolidasi pengorganisasian data dan informasi sisi lain instruksi ini memberikan situasi izin dan hguhgu perkebunan sawit di indonesia katanyaabetnego mengaku tak khawatir kalau ada penolakan dari pelaku usaha atas inpres ini inpres katanya keluar demi perbaikan tata kelola perkebunan sawit lebih baikseharusnya kalau para pelaku usaha benarbenar mau berusaha tidak akan ada penolakan selama ini yang kita hadapi merekamereka yang memanfaatkan perizinan dan hgu untuk cadangan lahan atau lahan dibuka tapi tidak dikelolakemudian katanya ada banyak kabupaten mau ada kebijakan moratorium ini karena wilayah mereka sudah dikelilingi izinizin dan hgu kalau memang mau penyegaran ya harus mendukung untuk melihat kembali lagi apakah tanahtanah yang dibebani izin maupun hgu ini dikelola dengan baik atau tidakpembahasan aturan moratorium sawit ini sudah bergulir sejak april tetapi baru terealisasi hampir penghujung menurut abetnego meski memerlukan waktu cukup lama namun tak ada tarik menarik kepentingan di pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan inimemang harus dilihat bahwa kita tak merombak struktur kebijakan hanya menambahkan tugastugas untuk jangan sampai sistem kerja justru mengacaukan khalisah khalid kepala departemen kampanye dan perluasan jaringan walhi nasional menyambut baik penerbitan inpres sebagai langkah awal penataan ulang atas pengelolaan sumber daya alam terutama perkebunaninstruksi untuk kepala daerah harus diperkuat dengan langkahlangkah politik oleh presiden kepemimpinan presiden kunci gubernur dan bupati izinizin yang sudah keluar katanyaupaya penegakan hukum katanya tak kalah penting bagi pelanggaran hukum oleh korporasi walhi mendorong pemerintah kaji ulang regulasi yang menghampat upaya penegakan hukum dan berpotensi jadikan regulasi ini tak efektifdia contohkan moratorium ini mengecualikan permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang sudah ditanami ia diproses melalui peraturan pemerintah nomor tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutandia berharap inpres ini pun sejalan dengan komitmen pemerintah menjawab peroalan ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan agraria proses evaluasi perizinan tak boleh lepas harus jadi bagian tak terpisahkan dari kerangka reforma agrariadengan moratorium ini kata alin panggilan akrabnya harus menyasar penerbitan hgu di alokasi penggunaan lain apl bukan hanya dari pelepasan kawasan hutan karena katanya konflik sosial di apl sangat tinggitak hanya itu dalam pelaksanaan harus ada keterbukaan proses dan informasi terutama evaluasi perizinan dan membuka partisipasi aktif publikalin bilang idealnya moratorium ini dalam waktu tahun karena pemulihan lingkungan memerlukan waktu panjangsawit watch mendesak inpres ini bersinergi dengan sejumlah kebijakan yang sudah ada implementasi di tingkat tapak harus terlaksana dan terpantau agar tata kelola perkebunan sawit lebih baik kata inda fatinaware direktur eksekutif sawit watchberdasarkan data sawit watch luas perkebunan sawit di indonesia sudah juta hektar konflik agraria di perkebunan sawit sepanjang tahun terus meningkat hingga kini ada konflik di perkebunan sawiteddy martono ketua bidang tata ruang dan agraria gabungan pengusaha kelapa sawit gapki menyebutkan ini jadi momentum untuk mengevaluasi perizinan perkebunan sawit waktu tiga tahun baginya sudah cukup dalam mengevaluasi dan penataan perizinandalam evaluasi mesti dilihat apabila ada kebun masuk kawasan hutan perlu dilihat sejarah perizinan dan kebijakan waktu itu katanyadia sebutkan contoh dulu tata ruang tak mempermasalahkan hingga keluar izin sampai hgu dan tak bisa mengevaluasi dengan aturan tata ruang saat inidia juga menyoroti soal ketentuan alokasi untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan buat kebun sawit jadi plasma masih membingungkan kita mana yang akan diikuti masingmasing luasan pasti berbedaketentuan klhk katanya alokasi untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan kementerian atrbpn dari pelepasan kawasan hutan dan hgu perkebuanan sawit kementan dari total luas lahan perusahaan perkebunanjokowi meminta menteri koordinator perekonomian mengkoordinasikan proses evaluasi dan verifikasi perizinan pekebunan sawit lintas kementerian lembaga dan daerah kemenko perekonomian juga menetapkan standar minimum kompilasi data dan sinkronisasi dengan pelaksanaan kebijakan satu petamenko perekonomian juga melaporkan pelaksanaan inpres kepada presiden berkala setiap enam bulan atau sewaktuwaktu diperlukan keterangan foto utama beginilah nasib taman nasional tesso nilo hutan dengan pepohonan itu hilang berganti kebunkebun sawit bagaimana moratorium perkebunan sawit atasi masalah macam ini foto rony muharrman mongabay indonesia
Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Selamatkan Sumber Daya Alam Papua. Sejalan dengan komitmen Presiden RI kepada dunia Internasional tentang penurunan emisi, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mengalokasikan 60 persen kawasan lindung dan 90 persen kawasan hutan dari luas wilayah Provinsi Papua ke dalam Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi Papua) Nomor 23 tentang RTRW Provinsi Papua 2013-2033.Untuk maksud itu, Pemprov Papua telah mengakomodir lahan gambut dengan luas sekitar 8 juta hektar ke dalam 60 persen kawasan lindung dan menjadikannya sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) melalui pengembangan wilayah rendah karbon.“Ini tentu sangat menguntungkan dari sisi pembangunan berkelanjutan, namun juga menghadirkan tantangan baru. Kita perlu konsisten untuk menjaga keberlangsungan hutan kita,” ungkap Muhammad Musaad, Kepala Bappeda Papua beberapa waktu lalu saat membuka pelatihan penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), kerjasama antara Bappeda Papua dengan WWF Indonesia.Pelaksanaan KLHS adalah amanat UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS serta Permen LHK No. 69/2017 tentang KLHS. Dalam regulasi, KLHS wajib dilaksanakan untuk RTRW dan rencana rincinya, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.“Tujuan utama KLHS bukan pada dokumen yang dibuat tapi memasukkannya ke dalam kebijakan, rencana dan program-program yang dibuat. Ini diharapkan jadi perubahan paradigma berpikir dikalangan perencana pembangunan,” ujar Musaad. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Nomor 6/2017 tentang Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka pada 2018 Perda RTRW Provinsi Papua akan dilakukan PK, yang jika mengacu pada aturan dapat dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.Menurut Musaad ini merupakan momentum untuk melakukan KLHS dalam kebijakan saat ini. Sehingga KLHS dapat masuk dalam kebijakan , rencana , dan program-program pembangunan.“KLHS merupakan instrumen yang artinya sebuah keharusan yang harus dipahami oleh para pengambil kebijakan. Dengan demikian KLHS RTRW Papua akan menjadi dasar untuk menentukan arahan ke depan,” kata Robert Mandosir, pegiat lingkungan Papua yang hadir dalam acara.Meski demikian, masih ada kendala yang harus diperbaiki agar kajian KLHS dapat mendukung optimal penyusunan kebijakan di Papua.Untuk beberapa kasus pemekaran kabupaten di Papua datanya belum sinkron. Beberapa data penting seperti tapal batas antar Kabupaten/Kota, luas wilayah, jumlah penduduk, data jumlah kampung dan sebagainya masih suka berbeda diantara instansi.“Hal ini menjadi perhatian dari kelompok kerja (pokja) dalam menyusun dokumen KLHS RTRW ke depannya,” ungkap Wika Avelina Rumbiak, , WWF Indonesia untuk Papua Program. Dia pun berharap agar Bappeda Provinsi Papua bekerjasama dan saling percaya dalam penyusunan dokumen KLHS dengan para pihak.Wika menyebut sekitar empat puluh tiga orang yang tergabung dalam Pokja akan mendapat pembekalan guna berkontribusi terhadap rencana tata ruang dan rencana pembanguan berkelanjutan di tanah Papua. Berdasarkan KLHS Raperdasi RTRW Provinsi Papua 2010-2030, data perubahan tutupan hutan di Provinsi Papua antara tahun 2000-2009 yang berdasarkan sumber dari BPKH, deforestasi mencapai sekitar 986,530 hektar, dan degradasi hutan mencapai sekitar 1.442.281 Hektar.Hal ini berarti bahwa laju deforestasi di Propinsi Papua antara tahun 2000 hingga 2009 mencapai sekitar 109,627 hektar per tahun, dan laju degradasi hutan mencapai sekitar 160,254 hektar per tahun.Untuk sebaran deforestasi di Provinsi Papua, hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten yang berkontribusi paling besar terhadap deforestasi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Merauke dengan persentase deforestasi sebesar 37,62 persen, diikuti oleh kabupaten Mappi sebesar 12,24 persen, Boven Digoel sebesar 7,95 persen, Asmat sebesar 5,36 persen dan Pegunungan Bintang sebesar 5,30 persen.Sedangkan Kabupaten Waropen dan Supiori merupakan kabupaten yang berkontribusi terkecil terhadap deforestasi di Papua pada periode 2000-2009 yaitu masing-masing sebesar 0,02 persen dan 0,03 persen.Untuk sebaran degradasi hutan terbesar berada pada kabupaten Boven Digoel dengan persentase mencapai 23,38 persen, diikuti oleh Kabupaten Merauke dengan persentase mencapai 11,73 persen, Kabupaten Asmat sebesar 9,30 persen, Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 8,83 persen, Kabupaten Nabire sebesar 8,54 persen dan Kabupaten Jayapura sebesar 8,15 persen.Lebih lanjut pada periode 2000-2009 tersebut, persentase sebaran deforestasi terhadap luas total fungsi kawasan hutan, maka deforestasi dengan persentasi terbesar terdapat pada kawasan hutan produksi sebesar 31,31 persen, diikuti dengan kawasan hutan produksi konversi sebesar 24,37 persen.
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
peran pemerintah lokal
kajian lingkungan hidup strategis untuk selamatkan sumber daya alam papua sejalan dengan komitmen presiden ri kepada dunia internasional tentang penurunan emisi pemerintah provinsi papua berkomitmen mengalokasikan persen kawasan lindung dan persen kawasan hutan dari luas wilayah provinsi papua ke dalam perdasi peraturan daerah provinsi papua nomor tentang rtrw provinsi papua untuk maksud itu pemprov papua telah mengakomodir lahan gambut dengan luas sekitar juta hektar ke dalam persen kawasan lindung dan menjadikannya sebagai kawasan strategis provinsi ksp melalui pengembangan wilayah rendah karbonini tentu sangat menguntungkan dari sisi pembangunan berkelanjutan namun juga menghadirkan tantangan baru kita perlu konsisten untuk menjaga keberlangsungan hutan kita ungkap muhammad musaad kepala bappeda papua beberapa waktu lalu saat membuka pelatihan penyusunan klhs kajian lingkungan hidup strategis kerjasama antara bappeda papua dengan wwf indonesiapelaksanaan klhs adalah amanat uu nomor tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pp tentang tata cara penyelenggaraan klhs serta permen lhk no tentang klhs dalam regulasi klhs wajib dilaksanakan untuk rtrw dan rencana rincinya baik pada tingkat nasional provinsi maupun kabupatenkotatujuan utama klhs bukan pada dokumen yang dibuat tapi memasukkannya ke dalam kebijakan rencana dan programprogram yang dibuat ini diharapkan jadi perubahan paradigma berpikir dikalangan perencana pembangunan ujar musaad berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang atrkepala bpn nomor tentang peninjauan kembali pk rencana tata ruang wilayah rtrw maka pada perda rtrw provinsi papua akan dilakukan pk yang jika mengacu pada aturan dapat dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahunmenurut musaad ini merupakan momentum untuk melakukan klhs dalam kebijakan saat ini sehingga klhs dapat masuk dalam kebijakan rencana dan programprogram pembangunanklhs merupakan instrumen yang artinya sebuah keharusan yang harus dipahami oleh para pengambil kebijakan dengan demikian klhs rtrw papua akan menjadi dasar untuk menentukan arahan ke depan kata robert mandosir pegiat lingkungan papua yang hadir dalam acarameski demikian masih ada kendala yang harus diperbaiki agar kajian klhs dapat mendukung optimal penyusunan kebijakan di papuauntuk beberapa kasus pemekaran kabupaten di papua datanya belum sinkron beberapa data penting seperti tapal batas antar kabupatenkota luas wilayah jumlah penduduk data jumlah kampung dan sebagainya masih suka berbeda diantara instansihal ini menjadi perhatian dari kelompok kerja pokja dalam menyusun dokumen klhs rtrw ke depannya ungkap wika avelina rumbiak wwf indonesia untuk papua program dia pun berharap agar bappeda provinsi papua bekerjasama dan saling percaya dalam penyusunan dokumen klhs dengan para pihakwika menyebut sekitar empat puluh tiga orang yang tergabung dalam pokja akan mendapat pembekalan guna berkontribusi terhadap rencana tata ruang dan rencana pembanguan berkelanjutan di tanah papua berdasarkan klhs raperdasi rtrw provinsi papua data perubahan tutupan hutan di provinsi papua antara tahun yang berdasarkan sumber dari bpkh deforestasi mencapai sekitar hektar dan degradasi hutan mencapai sekitar hektarhal ini berarti bahwa laju deforestasi di propinsi papua antara tahun hingga mencapai sekitar hektar per tahun dan laju degradasi hutan mencapai sekitar hektar per tahununtuk sebaran deforestasi di provinsi papua hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten yang berkontribusi paling besar terhadap deforestasi di provinsi papua adalah kabupaten merauke dengan persentase deforestasi sebesar persen diikuti oleh kabupaten mappi sebesar persen boven digoel sebesar persen asmat sebesar persen dan pegunungan bintang sebesar persensedangkan kabupaten waropen dan supiori merupakan kabupaten yang berkontribusi terkecil terhadap deforestasi di papua pada periode yaitu masingmasing sebesar persen dan persenuntuk sebaran degradasi hutan terbesar berada pada kabupaten boven digoel dengan persentase mencapai persen diikuti oleh kabupaten merauke dengan persentase mencapai persen kabupaten asmat sebesar persen kabupaten mamberamo raya sebesar persen kabupaten nabire sebesar persen dan kabupaten jayapura sebesar persenlebih lanjut pada periode tersebut persentase sebaran deforestasi terhadap luas total fungsi kawasan hutan maka deforestasi dengan persentasi terbesar terdapat pada kawasan hutan produksi sebesar persen diikuti dengan kawasan hutan produksi konversi sebesar persen
Banjir dan Longsor Terbanyak Telan Korban pada 2017, Waspadai Ancaman Bencana Tahun Depan. Sejak awal tahun, terhitung musim penghujan banjir dan longsor mulai terjadi di berbagai daerah, dengan puncak pada Februari 2017. Banjir dan longsor pun jadi melanda, seperti 9-10 Februari melanda perbukitan Kintamani, Bangli, Bali. Sebanyak 12 warga dilaporkan meninggal dunia. Hampir bersamaan, Bitung, Sulawesi Utara, juga banjir.Maret, longsor masih terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Barat. Pada April, Ponorogo, Jawa Timur, juga alami longsor merenggut 28 jiwa.Akhir tahun ini juga ditutup dengan beragam kejadian longsor, banjir dan puting beliung di banyak daerah seperti Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai Jakarta.Kala penghujan, banjir dan longsor jadi bencana ‘tren’, musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan sampai pemukiman pun menimpa. Silih berganti.”Indonesia dikenal dengan laboratorium bencana,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baru-baru ini kala refleksi akhir tahun di Jakarta.Indonesia, daerah rentan bencana. Sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember, selalu terjadi bencana, mulai banjir, puting beliung, longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami.BNPB menyebutkan, bencana terjadi kebanyakan karena kerusakan alam kian meningkat. Pemulihan lahan, katanya, tak sebanding kerusakan yang terjadi.Kondisi ini, terakumulasi terus-menerus. Kalau tak segera terantisipasi semua pihak akan makin parah. Tahun ini, kejadian bencana meningkat dari tahun sebelumnya.Sutopo mengatakan, tren bencana Indonesia sejak 2002, lebih 93% karena bencana hidrometrologi. Bencana meteorologi adalah bencana yang muncul karena parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur maupun angin. Bencana-bencana itu seperti banjir, longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan, El-Nino, La-Nina, Longsor, sampai gelombang panan maupun dingin. Tahun 2017, katanya, banjir, puting beliung, dan tanah longsor paling dominan.”Tahun 2017, tanah longsor bencana paling mematikan dan banjir bencana paling banyak,” katanya.Selama 2017, sampai 22 Desember, tercatat 377 tewas dan hilang, 1.005 luka-luka dan 3.494.319 orang mengungsi serta menderita.Kerusakan fisik karena bencana meliputi 47.442 rumah rusak (10.457 rusak berat, 10.470 rusak sedang dan 26.515 rusak ringan), 365.194 rumah terendam banjir. Sebanyak 2.083 bangunan fasilitas umum rusak, meliputi 1.272 fasilitas pendidikan, 698 peribadatan dan 113 fasilitas kesehatan.Tercatat, ada 2.341 bencana selama 2017 dengan rincian banjir (787), puting beliung (716), tanah longsor (614), kebakaran hutan dan lahan (96). Lalu, banjir dan tanah longsor (76), kekeringan (19), dan gempabumi (20), gelombang pasang dan abrasi (11), dan letusan gunungapi (2).Longsor, katanya, jadi bencana paling banyak menimbulkan korban jiwa, sekitar 156 orang tewas, 168 jiwa luka-luka, 52.930 mengungsi dan menderita. Selama 2017, sekitar 7.000-an rumah rusak karena longsor.Banjir sebabkan 135 orang tewas, 91 jiwa luka-luka, lebih 2,3 juta jiwa mengungsi, dan ribuan rumah rusak. Puting beliung (angin kencang) pun alami peningkatan. Ada 716 puting beliung dengan 30 jiwa tewas, 199 luka, 14.901 jiwa mengungsi dan menderita, dan sekitar 15.000-an rumah rusak.Memasuki penghujung tahun, pada 27-29 November lalu, siklon tropis Cempaka sebabkan bencana banjir, longsor dan puting beliung pada 28 kabupaten dan kota di Jawa. Sekitar 41 orang tewas, 13 luka-luka dan 4.888 rumah rusak.Sutopo bilang, daerah paling terdampak Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul dan Kulon Progo.Korban bencana di Indonesia, terbilang tinggi karena sekitar 150 juta jiwa tinggal di daerah rawan bencana. Sekitar, 63,7 juta jiwa tinggal di rawan banjir dari zona sedang hingga merah, 40,9 juta jiwa rentan bahaya sedang-tinggi bencana longsor.BNPB memprediksi, bencana hidrometrologi masih menghantui hingga 2018. Mulai dari banjir, longsor, hingga puting beliung. Berdasarkan, tren bencana sejak 2002, kejadian bencana diperkirakan masih berada pada angka 2.000-an seperti dua tahun sebelumnya.”Menurut prakiraan BMKG, musim hujan dan kemarau pada 2018 akan normal. Diprediksi kita ada sekitar 2000 kejadian bencana di seluruh Indonesia, 90% bencana hidrometeorologi,” katanya.Besaran bencana banjir maupun longsor tergantung dari intensitas hujan dan kondisi lingkungan yang sudah darurat ekologis, seperti lingkungan rusak, degradasi hutan, DAS kritis dan tingginya kerentanan lain yang menyebabkan banjir dan longsor meluas. Tata ruang daerah yang carut marut juga berkontribusi pemicu bencana.Menurut dia, longsor, jadi bencana hidrometrologi banyak menelan korban karena masyarakat banyak tinggal di zona merah rawan.Musim penghujan masih berlanjut, puncak pada Februari hingga Maret 2018, dengan pola dari November 2017 hingga April 2018.”Dia mengingatkan, masyarakat yang langganan banjir maupun tanah longsor selalu waspada. Peta wilayah rawan, katanya, masih sama bahkan meluas jika ada kejadian ekstrim.Dampak perubahan iklim global, kata Sutopo, memiliki pengaruh besar, seperti hujan makin lebat dan frekuensi meningkat.Pulau Jawa, katanya, jadi provinsi paling rentan bencana. “Konsentrasi bencana banyak di Pulau Jawa. Karena daya dukung dan tampung lingkungan sudah terlampaui. Ini menyebabkan banyak kejadian,” katanya seraya bilang penduduk Jawa sekitar 155 juta jiwa dari 261 juta populasi Indonesia.Sebaran kejadian bencana terbanyak di Jawa Tengah, yakni 600 bencana, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh dan Kalimantan Selatan. Adapun, kejadian bencana per kabupaten (kota), lima daerah paling sering terjadi bencana adalah kabupaten dan kota Bogor, terjadi 79 bencana. Selanjutnya, kabupaten dan Kota Cilacap, Ponorogo, Temanggung dan Banyumas. Sutopo mengingatkan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 171 daerah di Indonesia, diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota bisa berpengaruh pada upaya penanggulangan bencana hingga perlu antisipasi sejak dini.”Bencana melanda daerah rawan bencana ini menyebabkan keluarga miskin meningkat,” katanya. Kondisi ini, katanya, karena ada peningkatan gagal panen, kehilangan aset produksi, dan kehidupan sehari-hari terganggu.”Penyakit bermunculan, utang meningkat, kehidupan keluarga miskin jadi lebih sengsara karena mengalami proses pendalaman kemiskinan.”Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG mengatakan, hingga Desember, sebanyak 93,27% wilayah Indonesia memasuki musim hujan, sisanya mengalami kemarau lokal, seperti beberapa wilayah di Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi dan Maluku.Puncak hujan pada Desember ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Untuk Januari 2018, puncak hujan di Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.”Iini karena masa udara lembab dari Samudera Pasifik dan daratan Asia serta dari Samudera Hindia terakumulasi di kepulauan Indonesia, hingga sangat insentif penyebab tingginya potensi hujan lebat di Indonesia,” katanya. Tak hanya itu, masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang lebih dari 20 knot atau lebih dari 36 km/jam, seperti di Laut China Selatan, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, Samudera Hindia Selatan, Jawa Tengah hingga NTB.”Angin kencang ini berpengaruh pada gelombang tinggi, khusus Perairan barat Sumatera, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Banda, dan perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.Berdasarkan data BNPB, tahun 2017, bencana turun 4,7% dibandingkan 2016, korban meninggal dan hilang turun 36% dan kerusakan rumah turun 8%. Meski demikian, korban menderita dan mengungsi mengalami kenaikan 9%.”Rata-rata kerugian ekonomi setiap tahun karena bencana sekitar Rp30 triliun,” kata Sutopo.Angka ini, belum termasuk dampak kerugian dan kerusakan karena bencana besar. Total perkiraan kerugian bencana 2017 sebesar Rp12,94 triliun.BNPB memprediksi, melihat musim sama, bencana pada 2018, masih relatif konstan, sekitar 2.000-an. Sayangnya, anggaran malah turun hampir 50%.Pada 2017, APBN BNPB sebesar Rp1,2 triliun, untuk gaji pegawai dan penanggulangan bencana. ”Tahun depan, dana APBN berkurang jadi Rp748 Miliar. Ini ironi, di satu sisi bencana meningkat, dana berkurang.”Selain dari APBN, BNPB juga mendapatkan dana cadangan, biasa disebut dana alokasi khusus, berada di Kementerian Keuangan Rp4 triliun dan dibantu APBD tetapi anggaran daerah sangat terbatas. ”Rata-rata 0,02%, apalagi ini mendekati pilkada, dana pasti berkurang,” katanya.Sutopo memperkirakan, dana ideal BNPB dalam penanganan bencana cepat Rp15 triliun.”Jadi begitu rumah hancur, kita membuat stimulus, bantu dana ke warga. Sekarang, harus menunggu tahun depan, belum cair dana tapi ada lokasi lain yang terkena bencana lagi. Inilah yang menyebabkan penanggulangan bencana tak dapat cepat,” ucap Sutopo.Ada bencana lain seperti gempa bumi dan gunung berapi. BNPB meminta baik pemerintah maupun masyarakat mewaspadai peta rawan gempa.Di tahun 2017, ditemukan 214 sumber gempa baru, jadi teridentifikasi 295 sesar aktif yang perlu jadi perhatian. Jawa, katanya, memiliki 37 sesar aktif, Sulawesi (48), Papua (79), Nusa Tenggara dan Laut Banda (49).Berdasarkan data BMKG, selama 2017, terjadi gempa 6.893 gempa, 508 kali memiliki kekuatan lebih 5 SR dan 19 gempa bumi yang merusak. Paling besar adalah gempa bumi di Tasikmalaya, kekuatan 6.9 SR. ”Rata-rata 718 gempa setiap bulan,” kata Dwikorita.Ada sekitar 4.500 kali gempa per tahun tercatat BMKG. Gempa bumi magnitude lima atau lebih merusak dan terjadi rata-rata 360 kali per tahun. ”Sebagai langkah pengurangan dampak risiko gempa bumi dan tsunami, masyarakat diimbau lebih siap sebelum bencana terjadi, seperti struktur bangunan, langkah penyelamatan gempa bumi dan tsunami.”BNPB memprediksi, rata-rata 500 gempa setiap bulan pada 2018. Wilayah timur Indonesia perlu lebih diperhatikan, karena wilayah itu memiliki seismisitas dan geologi lebih rumit serta kerentanan lebih tinggi.Setiap gempa, seringkali berkorelasi dengan potensi tsunami. Namun, katanya, pemicu tsunami itu gempa berkekuatan 7 SR ke atas, dengan pusat gempa berada 20 km dari permukaan dan di jalur subduksi.Pembelajaran catatan gempa dangkal dan tsunami di Indonesia yang pernah terjadi sebelumnya, katanya, jadi sangat penting.Dia sebutkan, beberapa lokasi sudah lama tak gempa meskipun daerah itu punya catatan pernah gempa dan tsunami besar.Beberapa contoh, pada 1674 di Ambon pernah gempa dangkal dan tsunami hingga 80-100 meter menelan korban jiwa sampai 2.243 jiwa. Tahun 1992, di Ende, Flores Timur, pernah gempa kekuatan 7,8 SR memicu tsunami 36 meter, menelan 2.600 korban jiwa tewas dan hilang.”Peralatan mitigasi dan sumber daya manusia masih rendah untuk mengantisipasi tsunami,” katanya. Jadi, kesiapsiagaan ini harus terus dilakukan sepanjang tahun.Berdasarkan Indeks Resiko Bencana di Indonesia, ancaman tsunami di Indonesia, ada 233 dari 515 kabupaten dan 23 dari 34 provinsi.Hingga kini terdapat 20 gunung api aktif dari 127 gunung api status di atas normal. Kini, terdapat dua status awas dan 18 status waspada. Gunung Agung dan Sinabung, hingga kini masih status awas.Gunung Sinabung sudah menetapkan status awas sejak 2 Juni 2015, adapun relokasi sebanyak tiga tahap. Total dana digelontorkan mencapai Rp589 miliar.Gunung Agung, sejak 27 November 2017 hingga sekarang, pengungsi mencapai 72.114 jiwa di 240 titik. Bencana ini jadi kerugian ekonomi paling besar, mencapai Rp11 triliun. Paling besar penurunan, katanya, dari sektor pariwisata, sekitar Rp9 triliun sejak penetapan status awas pada September hingga kini.Ada 127 gunung aktif di Indonesia. Sebanyak 75 kabupaten dan kota berada di bahaya sedang-tinggi dari erupsi gunung api dan 1,2 juta penduduk terpapar bahaya itu.Tahun ini, kebakaran hutan dan lahan dapat teratasi lebih baik. Tahun depan, kata Sutopo, harus lebih intensif, apalagi Agustus-September masuk puncak kemarau.Khusus di Sumatera Selatan, perlu diperhatikan, pada 18 Agustus 2018–2 September 2018 ada perhelatan Asian Games 2018.”Penanganan karhutla telah berhasil ini juga karena ada upaya serius dan kompak antarberbagai pihak,” katanya.Luas karhutla tahun ini, berkurang 65,7% dibandingkan 2016, titik hotpsot berkurang hingga 33% dan indikator keberhasilan lain baik seperti jarak lihat, korban ISPA, pencemaran udara dan lain-lain.
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
banjir dan longsor terbanyak telan korban pada waspadai ancaman bencana tahun depan sejak awal tahun terhitung musim penghujan banjir dan longsor mulai terjadi di berbagai daerah dengan puncak pada februari banjir dan longsor pun jadi melanda seperti februari melanda perbukitan kintamani bangli bali sebanyak warga dilaporkan meninggal dunia hampir bersamaan bitung sulawesi utara juga banjirmaret longsor masih terjadi di beberapa daerah seperti jawa barat pada april ponorogo jawa timur juga alami longsor merenggut jiwaakhir tahun ini juga ditutup dengan beragam kejadian longsor banjir dan puting beliung di banyak daerah seperti yogyakarta jawa timur jawa barat sampai jakartakala penghujan banjir dan longsor jadi bencana tren musim kemarau kebakaran hutan dan lahan sampai pemukiman pun menimpa silih bergantiindonesia dikenal dengan laboratorium bencana kata sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana barubaru ini kala refleksi akhir tahun di jakartaindonesia daerah rentan bencana sepanjang tahun dari januari hingga desember selalu terjadi bencana mulai banjir puting beliung longsor kebakaran hutan dan lahan gempa bumi erupsi gunung berapi dan tsunamibnpb menyebutkan bencana terjadi kebanyakan karena kerusakan alam kian meningkat pemulihan lahan katanya tak sebanding kerusakan yang terjadikondisi ini terakumulasi terusmenerus kalau tak segera terantisipasi semua pihak akan makin parah tahun ini kejadian bencana meningkat dari tahun sebelumnyasutopo mengatakan tren bencana indonesia sejak lebih karena bencana hidrometrologi bencana meteorologi adalah bencana yang muncul karena parameter meteorologi seperti curah hujan kelembaban temperatur maupun angin bencanabencana itu seperti banjir longsor kekeringan puting beliung kebakaran hutan elnino lanina longsor sampai gelombang panan maupun dingin tahun katanya banjir puting beliung dan tanah longsor paling dominantahun tanah longsor bencana paling mematikan dan banjir bencana paling banyak katanyaselama sampai desember tercatat tewas dan hilang lukaluka dan orang mengungsi serta menderitakerusakan fisik karena bencana meliputi rumah rusak rusak berat rusak sedang dan rusak ringan rumah terendam banjir sebanyak bangunan fasilitas umum rusak meliputi fasilitas pendidikan peribadatan dan fasilitas kesehatantercatat ada bencana selama dengan rincian banjir puting beliung tanah longsor kebakaran hutan dan lahan lalu banjir dan tanah longsor kekeringan dan gempabumi gelombang pasang dan abrasi dan letusan gunungapi longsor katanya jadi bencana paling banyak menimbulkan korban jiwa sekitar orang tewas jiwa lukaluka mengungsi dan menderita selama sekitar an rumah rusak karena longsorbanjir sebabkan orang tewas jiwa lukaluka lebih juta jiwa mengungsi dan ribuan rumah rusak puting beliung angin kencang pun alami peningkatan ada puting beliung dengan jiwa tewas luka jiwa mengungsi dan menderita dan sekitar an rumah rusakmemasuki penghujung tahun pada november lalu siklon tropis cempaka sebabkan bencana banjir longsor dan puting beliung pada kabupaten dan kota di jawa sekitar orang tewas lukaluka dan rumah rusaksutopo bilang daerah paling terdampak pacitan wonogiri gunung kidul dan kulon progokorban bencana di indonesia terbilang tinggi karena sekitar juta jiwa tinggal di daerah rawan bencana sekitar juta jiwa tinggal di rawan banjir dari zona sedang hingga merah juta jiwa rentan bahaya sedangtinggi bencana longsorbnpb memprediksi bencana hidrometrologi masih menghantui hingga mulai dari banjir longsor hingga puting beliung berdasarkan tren bencana sejak kejadian bencana diperkirakan masih berada pada angka an seperti dua tahun sebelumnyamenurut prakiraan bmkg musim hujan dan kemarau pada akan normal diprediksi kita ada sekitar kejadian bencana di seluruh indonesia bencana hidrometeorologi katanyabesaran bencana banjir maupun longsor tergantung dari intensitas hujan dan kondisi lingkungan yang sudah darurat ekologis seperti lingkungan rusak degradasi hutan das kritis dan tingginya kerentanan lain yang menyebabkan banjir dan longsor meluas tata ruang daerah yang carut marut juga berkontribusi pemicu bencanamenurut dia longsor jadi bencana hidrometrologi banyak menelan korban karena masyarakat banyak tinggal di zona merah rawanmusim penghujan masih berlanjut puncak pada februari hingga maret dengan pola dari november hingga april dia mengingatkan masyarakat yang langganan banjir maupun tanah longsor selalu waspada peta wilayah rawan katanya masih sama bahkan meluas jika ada kejadian ekstrimdampak perubahan iklim global kata sutopo memiliki pengaruh besar seperti hujan makin lebat dan frekuensi meningkatpulau jawa katanya jadi provinsi paling rentan bencana konsentrasi bencana banyak di pulau jawa karena daya dukung dan tampung lingkungan sudah terlampaui ini menyebabkan banyak kejadian katanya seraya bilang penduduk jawa sekitar juta jiwa dari juta populasi indonesiasebaran kejadian bencana terbanyak di jawa tengah yakni bencana diikuti jawa timur jawa barat aceh dan kalimantan selatan adapun kejadian bencana per kabupaten kota lima daerah paling sering terjadi bencana adalah kabupaten dan kota bogor terjadi bencana selanjutnya kabupaten dan kota cilacap ponorogo temanggung dan banyumas sutopo mengingatkan pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada daerah di indonesia diikuti provinsi kabupaten dan kota bisa berpengaruh pada upaya penanggulangan bencana hingga perlu antisipasi sejak dinibencana melanda daerah rawan bencana ini menyebabkan keluarga miskin meningkat katanya kondisi ini katanya karena ada peningkatan gagal panen kehilangan aset produksi dan kehidupan seharihari terganggupenyakit bermunculan utang meningkat kehidupan keluarga miskin jadi lebih sengsara karena mengalami proses pendalaman kemiskinandwikorita karnawati kepala bmkg mengatakan hingga desember sebanyak wilayah indonesia memasuki musim hujan sisanya mengalami kemarau lokal seperti beberapa wilayah di jawa timur bali ntt ntb sulawesi dan malukupuncak hujan pada desember ini terjadi di sumatera dan kalimantan untuk januari puncak hujan di jawa bali hingga nusa tenggaraiini karena masa udara lembab dari samudera pasifik dan daratan asia serta dari samudera hindia terakumulasi di kepulauan indonesia hingga sangat insentif penyebab tingginya potensi hujan lebat di indonesia katanya tak hanya itu masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang lebih dari knot atau lebih dari kmjam seperti di laut china selatan laut natuna laut jawa laut banda samudera hindia selatan jawa tengah hingga ntbangin kencang ini berpengaruh pada gelombang tinggi khusus perairan barat sumatera laut natuna laut jawa laut banda dan perairan selatan jawa hingga nusa tenggaraberdasarkan data bnpb tahun bencana turun dibandingkan korban meninggal dan hilang turun dan kerusakan rumah turun meski demikian korban menderita dan mengungsi mengalami kenaikan ratarata kerugian ekonomi setiap tahun karena bencana sekitar rp triliun kata sutopoangka ini belum termasuk dampak kerugian dan kerusakan karena bencana besar total perkiraan kerugian bencana sebesar rp triliunbnpb memprediksi melihat musim sama bencana pada masih relatif konstan sekitar an sayangnya anggaran malah turun hampir pada apbn bnpb sebesar rp triliun untuk gaji pegawai dan penanggulangan bencana tahun depan dana apbn berkurang jadi rp miliar ini ironi di satu sisi bencana meningkat dana berkurangselain dari apbn bnpb juga mendapatkan dana cadangan biasa disebut dana alokasi khusus berada di kementerian keuangan rp triliun dan dibantu apbd tetapi anggaran daerah sangat terbatas ratarata apalagi ini mendekati pilkada dana pasti berkurang katanyasutopo memperkirakan dana ideal bnpb dalam penanganan bencana cepat rp triliunjadi begitu rumah hancur kita membuat stimulus bantu dana ke warga sekarang harus menunggu tahun depan belum cair dana tapi ada lokasi lain yang terkena bencana lagi inilah yang menyebabkan penanggulangan bencana tak dapat cepat ucap sutopoada bencana lain seperti gempa bumi dan gunung berapi bnpb meminta baik pemerintah maupun masyarakat mewaspadai peta rawan gempadi tahun ditemukan sumber gempa baru jadi teridentifikasi sesar aktif yang perlu jadi perhatian jawa katanya memiliki sesar aktif sulawesi papua nusa tenggara dan laut banda berdasarkan data bmkg selama terjadi gempa gempa kali memiliki kekuatan lebih sr dan gempa bumi yang merusak paling besar adalah gempa bumi di tasikmalaya kekuatan sr ratarata gempa setiap bulan kata dwikoritaada sekitar kali gempa per tahun tercatat bmkg gempa bumi magnitude lima atau lebih merusak dan terjadi ratarata kali per tahun sebagai langkah pengurangan dampak risiko gempa bumi dan tsunami masyarakat diimbau lebih siap sebelum bencana terjadi seperti struktur bangunan langkah penyelamatan gempa bumi dan tsunamibnpb memprediksi ratarata gempa setiap bulan pada wilayah timur indonesia perlu lebih diperhatikan karena wilayah itu memiliki seismisitas dan geologi lebih rumit serta kerentanan lebih tinggisetiap gempa seringkali berkorelasi dengan potensi tsunami namun katanya pemicu tsunami itu gempa berkekuatan sr ke atas dengan pusat gempa berada km dari permukaan dan di jalur subduksipembelajaran catatan gempa dangkal dan tsunami di indonesia yang pernah terjadi sebelumnya katanya jadi sangat pentingdia sebutkan beberapa lokasi sudah lama tak gempa meskipun daerah itu punya catatan pernah gempa dan tsunami besarbeberapa contoh pada di ambon pernah gempa dangkal dan tsunami hingga meter menelan korban jiwa sampai jiwa tahun di ende flores timur pernah gempa kekuatan sr memicu tsunami meter menelan korban jiwa tewas dan hilangperalatan mitigasi dan sumber daya manusia masih rendah untuk mengantisipasi tsunami katanya jadi kesiapsiagaan ini harus terus dilakukan sepanjang tahunberdasarkan indeks resiko bencana di indonesia ancaman tsunami di indonesia ada dari kabupaten dan dari provinsihingga kini terdapat gunung api aktif dari gunung api status di atas normal kini terdapat dua status awas dan status waspada gunung agung dan sinabung hingga kini masih status awasgunung sinabung sudah menetapkan status awas sejak juni adapun relokasi sebanyak tiga tahap total dana digelontorkan mencapai rp miliargunung agung sejak november hingga sekarang pengungsi mencapai jiwa di titik bencana ini jadi kerugian ekonomi paling besar mencapai rp triliun paling besar penurunan katanya dari sektor pariwisata sekitar rp triliun sejak penetapan status awas pada september hingga kiniada gunung aktif di indonesia sebanyak kabupaten dan kota berada di bahaya sedangtinggi dari erupsi gunung api dan juta penduduk terpapar bahaya itutahun ini kebakaran hutan dan lahan dapat teratasi lebih baik tahun depan kata sutopo harus lebih intensif apalagi agustusseptember masuk puncak kemaraukhusus di sumatera selatan perlu diperhatikan pada agustus september ada perhelatan asian games penanganan karhutla telah berhasil ini juga karena ada upaya serius dan kompak antarberbagai pihak katanyaluas karhutla tahun ini berkurang dibandingkan titik hotpsot berkurang hingga dan indikator keberhasilan lain baik seperti jarak lihat korban ispa pencemaran udara dan lainlain
Fokus Liputan: Silang Sengkarut Kebun Sawit di Tesso Nilo (Bagian 2). Setelah 13 tahun berkas kasus mengendap di penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru, di bawah arahan Menteri Siti Nurbaya, kasus perambahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) naik ke Kejaksaan Negeri Bangkinang tahun 2017. Sementara surat pemberitahuan mulai penyidikan BBKSDA pada 2004.Kasus penyerobotan hutan negara Tesso Nilo itu atas nama terdakwa Johannes Sitorus (62), pemilik kebun sawit 500 hektar di Desa Buluh Nipis–kini Desa Kepau Jaya–, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Kawasan ini adalah hutan dalam Taman Nasional Tesso Nilo.Sidang pertama 4 April 2017, di Pengadilan Negeri Bangkinang. Dengan tiga kali sidang, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun kandas oleh putusan sela. Kasus hukum dinilai hakim kadaluarsa. Terdakwa yang sempat ditahan pun bebas.JPU melakukan perlawanan hukum di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru usai Lebaran lalu. Hakim justru memperkuat putusan sela PN Bangkinang alias putusan kasus sudah kadaluarsa.Selain itu, kasus tindak pidana korupsi terdakwa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkinang, Zaiful Yusri (59) pun naik sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada waktu hampir bersamaan dengan Johannes.Zaiful didakwa karena melegalkan kepemilikan lahan di hutan negara Tesso Nilo atas nama Johannes Sitorus dalam bentuk 271 persil sertifikat hak milik (SHM) seluas 511,24 hektar. Belakangan diketahui kebun dengan sawit berusia belasan tahun itu meluas hingga 560 hektar.Zaiful sebagai tersangka sejak 2014 oleh Kejaksaan Tinggi Riau namun tiga tahun berikutnya, 2017, berkas baru dinyatakan lengkap.Kejaksaan Tinggi Riau, sempat menyegel kebun bernilai Rp17 miliar itu. Di persidangan, hakim memutuskan kasus kadaluarsa. JPU melakukan perlawanan di PT Pekanbaru. JPU menyeret sejumlah pihak sebagai terdakwa untuk menemani Zaiful.Sejak beberapa tahun terakhir, penegakan hukum bidang lingkungan terutama kehutanan di Riau, jadi fokus pemerintah pusat. KLHK gencar mengincar para perambah hutan Tesso Nilo. Aksi penegakan hukum teranyar adalah Kamis (21/12/17). Satu eksavator yang membersihkan lahan untuk kebun sawit di Tesso Nilo diamankan saat keluar dari Desa Kesuma. Tiga tersangka kini disidik.Mereka sempat membangun jalan sepanjang dua kilometer sejak November lalu. Awal Februari lalu, Penegakan Hukum (Gakum) KLHK, juga menyita sejumlah alat berat dari Tesso Nilo. Kini alat berat itu mangkrak di Kantor Gakum, Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru.Woro Supartinah, Koordinator Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), mengatakan, penegakan hukum adalah pintu masuk penyelamatan hutan Tesso Nilo. Tak banyak bisa dilakukan untuk restorasi ekosistem Tesso Nilo kalau penegakan hukum tak gencar.Soal kekalahan KLHK dalam kasus besar seperti kepemilikan 271 persil SHM di Tesso Nilo, Woro menilai penegakan hukum belum sesuai harapan. Namun jikapun KLHK menang, kadang eksekusi putusan sulit.“Gakum sedang berjalan dan beberapa sudah diproses. Gakum masih terlalu lambat karena (memang diakui) kita berhadapan dengan masyarakat yang sudah terdistorsi dengan nilai-nilai kapital,” katanya.Ahlul Fadli, Koordinator Riau Corruption Trial, lembaga nirlaba pemantau peradilan berbasis di Pekanbaru menyayangkan, kekalahan KLHK dalam kasus kepemilikan lahan. Seharusnya, katanya, hakim bisa melihat penjualan hutan masih terus berlangsung hingga kini.Menurut dia, pertanyaan mendasar soal berkas mengendap begitu lama, sampai 13 tahun. “Apa yang terjadi dalam PPNS KLHK di Riau? Kenapa begitu lamban. Sangat disayangkan,” katanya. beberapa kali menghubungi Eduward Hutapea, Kepala Balai Gakum Wilayah II Sumatera, KLHK melalui WhatsApp terkait apa upaya penegakan hukum di Tesso Nilo termasuk tanggapan kasus usang berusia 13 tahun itu. Hingga Jumat (29/12/17) belum bisa memberikan komentar. juga ke Kantor Balai Gakum di Pekanbaru, Jumat siang, namun menurut penjaga kantor, Eduward sedang di luar kantor.Pemerintah pusat pada 2016, membentuk tim implementasi program Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN). Tim dibagi menjadi kelompok kerja dan kelompok operasional. Tim Pokja dikepalai langsung oleh Sekjen KLHK sementara tim operasional dipimpin Kepala Balai Besar KSDA Riau, Mahfudz. Lembaga swadaya masyarakat yang jadi bagian pelaksanaan RETN ini adalah WWF, Mitra Insani, Walhi Riau, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan Jikalahari. Dalam satu dokumen bertuliskan rahasia yang diterima menyebutkan, soal peta kepemilikan kebun ilegal di Tesso Nilo. Dokumen PDF dua halaman itu dibahas oleh sejumlah pihak bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK Maret 2016.Dokumen itu menyertakan laporan hasil survei 24 halaman. Survei awal Maret 2016 oleh Eyes on the Forest, organisasi gabungan Walhi Riau, Jikalahari dan WWF. Ia memuat detil hutan sekunder itu dikuasai ilegal oleh individu, pemodal, kelompok tani bahkan penegak hukum dan oknum pemerintah daerah. Usia tanaman sawit antara satu hingga sembilan tahun.Dokumen menyebutkan, ada 64 titik kebun sawit dimiliki pemodal atau cukong di eks konsesi HPH PT Hutani Sola Lestari (HSL). Luas mencapai 12.000 hektar lebih. Izin HSL 45.990 hektar.Di eks konsesi PT Siak Raya Timber (SRT) kini dikuasai kebun sawit 14.235 hektar di 36 titik dari luas areal konsesi 38.560 hektar. Kawasan inti TNTN dikuasai cukong di 150 titik dengan rincian 44.000 hektar lebih ditanami sawit, 7.000 hektar terbuka, 4.000 hektar kebun akasia, sisanya hutan alam 20.000 hektar. Luas kebun sawit ilegal perseorangan atau cukong di Tesso Nilo beragam mulai dari lima hektar hingga 1.000 hektar. Dalam daftar itu hanya satu cukong punya 26 hektar, selebihnya rata-rata 50 hektar.Laporan itu juga menyertakan data dan bukti bagaimana modus penjualan hutan negara. Modus biasa dipakai, dengan pemberian surat keterangan tanah (SKT) dari oknum aparat desa dan surat keterangan hibah dari kepala adat setempat.Biasa tokoh adat menyerahkan area kepada seorang koordinator. Bahkan bukti kuitansi penjualan juga disertakan. Dalam laporan itu, transaksi jual beli berlangsung sejak 2006, merujuk dokumen kuitansi. Agus Suroso, pekerja swasta di Pekanbaru, mengungkapkan, bagaimana modus jual-beli lahan di Tesso Nilo. Dia pernah membeli 1.000 hektar lahan di Desa Bukit Kesuma. Sebagian besar masih hutan.Dia beli 500 eksemplar SKT awal 2008. Satu SKT dua hektar. Selang beberapa bulan, Menteri Kehutanan MS Ka’ban memperluas TNTN hingga ke kebun dalam taman nasional—setelah perluasan. Dia sempat menggarapnya.“Kayak transaksi biasa . Di rumah mereka (Bukit Kesuma),” kata Agus akhir November lalu di Pekanbaru. “. Bertahap. Surat selesai, baru kasihkan . Saya pernah di meja ini Rp400 juta.”Agus bermaksud membangun pesantren mandiri, koperasi dan kebun. Kepala adat dan kepala desa meyakinkan dia bahwa hutan-hutan itu bebas dari masalah hukum dan punya adat. Setelah dia tahu, perluasan TNTN hingga ke lahan yang dibeli, Agus mundur meski sempat menggarap. Dia minta pertanggungjawaban pihak-pihak yang menerima uang dan menandatangani surat jual beli.“Saya tahu hukum, maka saya mundur. pernah ada tanggapan (dari penjual). Malah begitu tanah itu saya tinggalkan, ada orang-orang dari Medan itu justru beli balik lewat anak- kemenakan. Dah tiga perempat lebih jadi kebun sawit,” kata Agus. Dia rugi Rp1,5 miliar.Afdhal Mahyuddin, editor Eyes on the Forest kepada pertengahan Desember lalu membenarkan, data detil kepemilikan ilegal kebun sawit di Tesso Nilo, keluaran mereka.“Di data itu juga lengkap dengan nama-nama pemilik atau cukongnya, termasuk apa pekerjaan mereka saat ini. Mungkin harus di- lagi (terkait kepemilikan-red),” katanya, pertengahan Desember.Data-data itu, katanya, untuk menunjang implementasi RETN. Dia sendiri yakin, jika penegakan hukum serius, restorasi Tesso Nilo bisa terwujud terlebih karena program melibatkan masyarakat. RETN mulai Maret 2016 dengan penyusunan dan pengesahan tim operasional.Dokumen yang sempat dibahas di KLHK itu juga mengungkapkan bagaimana strategi pemerintah dalam menyelamatkan kawasan melalui tindakan penegakkan hukum.Ada beberapa rekomendasi penanganan kasus, seperti mengincar cukong dengan kepemilikan kebun sawit terluas hingga pilihan menangani kasus melihat kelengkapan dan kemudahan penanganannya.Pertengahan Desember lalu, menghubungi Ketua tim operasional RETN, Mahfudz juga Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumberdaya Alam Riau. Dia menolak berkomentar. Begitu juga Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Supartono.Di tempat terpisah, kepada Ayat S Karokaro dari pada 20 Desember 2017, Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah I Lubuk Kembang Bunga TNTN, Taufiq Haryadi mengatakan, sedang pendataan masyarakat di dalam dan luar TNTN. Namun, ada pendataan satu desa hampir rampung.“Sudah hampir 40% kalau dari luas seluruh desa. Namun kebijakan-kebijakan ini saya sendiri belum bisa sampaikan. Ini tingkat pusat kebijakannya bagaimana nanti ke depan.”Soal luas hutan tersisa di TNTN, katanya, tinggal 19.000-20.000-an hektar. Namun, dua tahun terakhir, dia yakin perambahan baru cenderung berhenti. “Dalam dua tahun terakhir untuk pembukaan cenderung stagnan, berhenti,” katanya.Yuliantoni, Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo mengatakan, pemerintahan saat ini cukup cepat bergerak menindaklanjuti laporan dengan upaya penegakan hukum. Bahkan penangkapan satu alat berat pada Kamis, (21/12/17) di Desa Kesuma merupakan laporan warga.“Sangat cepat direspon. Itu laporan dari kita. Ketika mau keluar ditangkap. Besok datang. Balai (Gakum) sekarang cukup cepat respon. Sekarang dengan (aplikasi) WA mereka langsung tindak lanjut,” katanya, Kamis (28/12/17). ()
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
fokus liputan silang sengkarut kebun sawit di tesso nilo bagian setelah tahun berkas kasus mengendap di penyidik pegawai negeri sipil kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di pekanbaru di bawah arahan menteri siti nurbaya kasus perambahan taman nasional tesso nilo tntn naik ke kejaksaan negeri bangkinang tahun sementara surat pemberitahuan mulai penyidikan bbksda pada kasus penyerobotan hutan negara tesso nilo itu atas nama terdakwa johannes sitorus pemilik kebun sawit hektar di desa buluh nipiskini desa kepau jaya kecamatan siak hulu kampar kawasan ini adalah hutan dalam taman nasional tesso nilosidang pertama april di pengadilan negeri bangkinang dengan tiga kali sidang tuntutan jaksa penuntut umum jpu pun kandas oleh putusan sela kasus hukum dinilai hakim kadaluarsa terdakwa yang sempat ditahan pun bebasjpu melakukan perlawanan hukum di pengadilan tinggi pt pekanbaru usai lebaran lalu hakim justru memperkuat putusan sela pn bangkinang alias putusan kasus sudah kadaluarsaselain itu kasus tindak pidana korupsi terdakwa mantan kepala badan pertanahan nasional bpn bangkinang zaiful yusri pun naik sidang di pengadilan negeri pekanbaru pada waktu hampir bersamaan dengan johanneszaiful didakwa karena melegalkan kepemilikan lahan di hutan negara tesso nilo atas nama johannes sitorus dalam bentuk persil sertifikat hak milik shm seluas hektar belakangan diketahui kebun dengan sawit berusia belasan tahun itu meluas hingga hektarzaiful sebagai tersangka sejak oleh kejaksaan tinggi riau namun tiga tahun berikutnya berkas baru dinyatakan lengkapkejaksaan tinggi riau sempat menyegel kebun bernilai rp miliar itu di persidangan hakim memutuskan kasus kadaluarsa jpu melakukan perlawanan di pt pekanbaru jpu menyeret sejumlah pihak sebagai terdakwa untuk menemani zaifulsejak beberapa tahun terakhir penegakan hukum bidang lingkungan terutama kehutanan di riau jadi fokus pemerintah pusat klhk gencar mengincar para perambah hutan tesso nilo aksi penegakan hukum teranyar adalah kamis satu eksavator yang membersihkan lahan untuk kebun sawit di tesso nilo diamankan saat keluar dari desa kesuma tiga tersangka kini disidikmereka sempat membangun jalan sepanjang dua kilometer sejak november lalu awal februari lalu penegakan hukum gakum klhk juga menyita sejumlah alat berat dari tesso nilo kini alat berat itu mangkrak di kantor gakum jalan hr soebrantas pekanbaruworo supartinah koordinator jaringan penyelamat hutan riau jikalahari mengatakan penegakan hukum adalah pintu masuk penyelamatan hutan tesso nilo tak banyak bisa dilakukan untuk restorasi ekosistem tesso nilo kalau penegakan hukum tak gencarsoal kekalahan klhk dalam kasus besar seperti kepemilikan persil shm di tesso nilo woro menilai penegakan hukum belum sesuai harapan namun jikapun klhk menang kadang eksekusi putusan sulitgakum sedang berjalan dan beberapa sudah diproses gakum masih terlalu lambat karena memang diakui kita berhadapan dengan masyarakat yang sudah terdistorsi dengan nilainilai kapital katanyaahlul fadli koordinator riau corruption trial lembaga nirlaba pemantau peradilan berbasis di pekanbaru menyayangkan kekalahan klhk dalam kasus kepemilikan lahan seharusnya katanya hakim bisa melihat penjualan hutan masih terus berlangsung hingga kinimenurut dia pertanyaan mendasar soal berkas mengendap begitu lama sampai tahun apa yang terjadi dalam ppns klhk di riau kenapa begitu lamban sangat disayangkan katanya beberapa kali menghubungi eduward hutapea kepala balai gakum wilayah ii sumatera klhk melalui whatsapp terkait apa upaya penegakan hukum di tesso nilo termasuk tanggapan kasus usang berusia tahun itu hingga jumat belum bisa memberikan komentar juga ke kantor balai gakum di pekanbaru jumat siang namun menurut penjaga kantor eduward sedang di luar kantorpemerintah pusat pada membentuk tim implementasi program revitalisasi ekosistem tesso nilo retn tim dibagi menjadi kelompok kerja dan kelompok operasional tim pokja dikepalai langsung oleh sekjen klhk sementara tim operasional dipimpin kepala balai besar ksda riau mahfudz lembaga swadaya masyarakat yang jadi bagian pelaksanaan retn ini adalah wwf mitra insani walhi riau yayasan taman nasional tesso nilo dan jikalahari dalam satu dokumen bertuliskan rahasia yang diterima menyebutkan soal peta kepemilikan kebun ilegal di tesso nilo dokumen pdf dua halaman itu dibahas oleh sejumlah pihak bersama direktorat jenderal penegakan hukum klhk maret dokumen itu menyertakan laporan hasil survei halaman survei awal maret oleh eyes on the forest organisasi gabungan walhi riau jikalahari dan wwf ia memuat detil hutan sekunder itu dikuasai ilegal oleh individu pemodal kelompok tani bahkan penegak hukum dan oknum pemerintah daerah usia tanaman sawit antara satu hingga sembilan tahundokumen menyebutkan ada titik kebun sawit dimiliki pemodal atau cukong di eks konsesi hph pt hutani sola lestari hsl luas mencapai hektar lebih izin hsl hektardi eks konsesi pt siak raya timber srt kini dikuasai kebun sawit hektar di titik dari luas areal konsesi hektar kawasan inti tntn dikuasai cukong di titik dengan rincian hektar lebih ditanami sawit hektar terbuka hektar kebun akasia sisanya hutan alam hektar luas kebun sawit ilegal perseorangan atau cukong di tesso nilo beragam mulai dari lima hektar hingga hektar dalam daftar itu hanya satu cukong punya hektar selebihnya ratarata hektarlaporan itu juga menyertakan data dan bukti bagaimana modus penjualan hutan negara modus biasa dipakai dengan pemberian surat keterangan tanah skt dari oknum aparat desa dan surat keterangan hibah dari kepala adat setempatbiasa tokoh adat menyerahkan area kepada seorang koordinator bahkan bukti kuitansi penjualan juga disertakan dalam laporan itu transaksi jual beli berlangsung sejak merujuk dokumen kuitansi agus suroso pekerja swasta di pekanbaru mengungkapkan bagaimana modus jualbeli lahan di tesso nilo dia pernah membeli hektar lahan di desa bukit kesuma sebagian besar masih hutandia beli eksemplar skt awal satu skt dua hektar selang beberapa bulan menteri kehutanan ms kaban memperluas tntn hingga ke kebun dalam taman nasionalsetelah perluasan dia sempat menggarapnyakayak transaksi biasa di rumah mereka bukit kesuma kata agus akhir november lalu di pekanbaru bertahap surat selesai baru kasihkan saya pernah di meja ini rp jutaagus bermaksud membangun pesantren mandiri koperasi dan kebun kepala adat dan kepala desa meyakinkan dia bahwa hutanhutan itu bebas dari masalah hukum dan punya adat setelah dia tahu perluasan tntn hingga ke lahan yang dibeli agus mundur meski sempat menggarap dia minta pertanggungjawaban pihakpihak yang menerima uang dan menandatangani surat jual belisaya tahu hukum maka saya mundur pernah ada tanggapan dari penjual malah begitu tanah itu saya tinggalkan ada orangorang dari medan itu justru beli balik lewat anak kemenakan dah tiga perempat lebih jadi kebun sawit kata agus dia rugi rp miliarafdhal mahyuddin editor eyes on the forest kepada pertengahan desember lalu membenarkan data detil kepemilikan ilegal kebun sawit di tesso nilo keluaran merekadi data itu juga lengkap dengan namanama pemilik atau cukongnya termasuk apa pekerjaan mereka saat ini mungkin harus di lagi terkait kepemilikanred katanya pertengahan desemberdatadata itu katanya untuk menunjang implementasi retn dia sendiri yakin jika penegakan hukum serius restorasi tesso nilo bisa terwujud terlebih karena program melibatkan masyarakat retn mulai maret dengan penyusunan dan pengesahan tim operasionaldokumen yang sempat dibahas di klhk itu juga mengungkapkan bagaimana strategi pemerintah dalam menyelamatkan kawasan melalui tindakan penegakkan hukumada beberapa rekomendasi penanganan kasus seperti mengincar cukong dengan kepemilikan kebun sawit terluas hingga pilihan menangani kasus melihat kelengkapan dan kemudahan penanganannyapertengahan desember lalu menghubungi ketua tim operasional retn mahfudz juga kepala balai besar konservasi dan sumberdaya alam riau dia menolak berkomentar begitu juga kepala balai taman nasional tesso nilo supartonodi tempat terpisah kepada ayat s karokaro dari pada desember kepala seksi pengelolaan wilayah i lubuk kembang bunga tntn taufiq haryadi mengatakan sedang pendataan masyarakat di dalam dan luar tntn namun ada pendataan satu desa hampir rampungsudah hampir kalau dari luas seluruh desa namun kebijakankebijakan ini saya sendiri belum bisa sampaikan ini tingkat pusat kebijakannya bagaimana nanti ke depansoal luas hutan tersisa di tntn katanya tinggal an hektar namun dua tahun terakhir dia yakin perambahan baru cenderung berhenti dalam dua tahun terakhir untuk pembukaan cenderung stagnan berhenti katanyayuliantoni direktur yayasan taman nasional tesso nilo mengatakan pemerintahan saat ini cukup cepat bergerak menindaklanjuti laporan dengan upaya penegakan hukum bahkan penangkapan satu alat berat pada kamis di desa kesuma merupakan laporan wargasangat cepat direspon itu laporan dari kita ketika mau keluar ditangkap besok datang balai gakum sekarang cukup cepat respon sekarang dengan aplikasi wa mereka langsung tindak lanjut katanya kamis
Fokus Liputan: Cerita di Balik Kemilau Timah Bangka-Belitung (Bagian 3). Pukul 4.00-5.00 sore, Pesisir Pantai Rebo, Sungailiat, Bangka, tampak ramai. Beberapa nelayan saling lempar tawa mengisi waktu sebelum melaut.Sung Lim Siaw, tiap hari menempuh jarak enam kilometer menuju ‘kantornya.’ Ya, kantor Lim di Pesisir Pantai Rebo.Lim, Ketua Kelompok Nelayan Pantai Rebo, Sungailiat. Sejak sekolah dasar, 34 tahun lalu, dia sudah hobi ikut kakeknya memancing. Tak perlu ke tengah laut, mencari ikan di pinggir pantai saja, cukup tarik pukat.”Besarnya sampai selengan. Hanya di pinggir sini,” katanya.Kini, dia khawatir karena kondisi laut makin memprihatinkan.”Sekarang 200-300 kilogram saja ikan kecil, bagan yang di tengah kadang tak dapat,” katanya.Pada tahun 1995, kapal isap produksi (KIP) mulai masuk. Sempat pergi, pada 2006, kembali lagi. Lebih parah tahun 2009-2010, ada 11 KIP bertengger dan terlihat dari pesisir pantai.Nelayan bentrok dengan PT Timah terjadi berkali-kali, tanpa ada solusi.”Kita punya piring atau periuk, kemudian dipecah, kita diam,” katanya.Nelayan pernah datang ke gubernur, dari audensi sampai aksi tetapi janji sebatas janji. Pergi ke PT Timah atau perusahaan sampai lapor polisi, juga tak jauh beda, tak ada kejelasan.”Sampai lelah.”Lim sering diajak bertemu dengan para pengusaha. Diajak ke hotel dan berbicara duit. Dia menolak.Baginya, baik pemerintah maupun DPRD sudah tak memiliki telinga. ”Pesisir ini sudah dikapling oleh mereka (pemodal-red).” Pengusaha, katanya, mengatasnamakan himpunan nelayan ‘berdasi’ sering menawarkan program-program walau bantuan tak kunjung datang.”Hanya iming-iming, maksudnya mau merebut wilayah. Suruh minta tanda tangan (agar menguasai wilayah), nelayan tak dipandang,” katanya, kesal.Seringkali, para preman menawarkan sejumlah uang. “ bisa, kalau prinsipku bertahan untuk generasi mendatang. Kalau mau instan gampang, tanda tangan dapat uang. melihat ke depan.”Lim cerita, dulu tujuh mil jadi bagan paling jauh bagi nelayan Pantai Rebo. Kini, harus 16 mil untuk mendapatkan tangkapan. “Itu saja beruntung.”Tak pelak, biaya pun makin meningkat. Per hari melaut perlu biaya Rp500.000, naik empat kali lipat sejak 2008-2009. Dulu, di pesisir banyak tambak udang, kini sama sekali tak ada, sudah merugi.Sebelum ada pertambangan, kata Lim, hasil lumayan meski sedikit tetapi cukup untuk kehidupan sehari-hari. ”Tiap bulan pasti dapatlah.”Sebagai nelayan bagan, per bagan hasil bisa dua sampai tiga ton untuk ikan seperti tenggiri, kwe dan lain-lain. Dulu, ikan kecil bisa 40-50 ton, dari pinggiran pantai, dengan kedalaman hanya sedada orang dewasa. Kini, cerita sudah berbeda.”Kalau Juni-Juli nangislah kita, hasilnya k ada sampai Agustus.”Pesisir pantai sudah dipenuhi limbah dan air keruh dampak pertambangan timah.Dampak bagi nelayan sudah jelas, baik di darat maupun di laut. Di darat, sisa-sisa tambang menyebabkan kolong (kolam), beragam masalah muncul. Penurunan kesuburan tanah di sekitar tambang sangat terasa pada lahan pertanian. Banjir pun jadi salah satu bencana alam yang tak terelakkan terutama warga yang bermukim di dekat atau di bantaran sungai. Air sungai keruh, air laut pun keruh.Sumber air hilang, sumber tangkapan nelayan lenyap. Masyarakat menyebut sebagai “Luka indah di Bangka Belitung.”Data BPS 2015, sektor perikanan tangkap turun hingga 1,65%. Pada 2011, produksi 192.473,2 ton, tahun 2012 naik jadi 202.565,2 ton. Pada 2013, turun di angka 199.241,4 ton, 2014 kembali naik 203.384,4 ton dan 2015 merosot drastis hingga 139.542,95 ton. Desa Ciu Long, Kelurahan Sungai Daeng, Muntok, jadi salah satu wilayah terdampak banjir.”Mulai banyak tambang ilegal, mulai banjir. (sejak) 2000 awal belakangan ini. Dua tahun ini paling parah,” ucap Sie Jet Lie, warga Ciu Long.Sungai berjarak hanya ratusan meter dari rumahnya, biasa dia pakai untuk mandi, menangkap ikan dan bermain. Kini, sungai berisi lumpur dan mengalir ke rumah-rumah saat hujan besar. Biasa, banjir cepat surut. Kini cepat naik, susah turun.Kini, katanya, dua jam hujan, air bisa satu meter. Semua barang di rumah ditaruh di atas dipan atau kayu agar tak cepat rusak. ”Kalau hujan malam, kami tak bisa tidur. Jaga depan dan belakang,” kata perempuan 55 tahun itu.Berdasarkan peta rawan banjir Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pulau Bangka, masuk zona kuning yang berarti ancaman bencana sedang. Sedangkan, Pulau Belitung, masuk zona merah berarti sangat rawan bencana.Biasanya, kondisi hujan lebat juga banjir rob di wilayah yang berhadapan langsung dengan pantai. ”Paling parah di Pangkal Pinang, itu karena hulu yang rusak,” kata Ratno Budi, Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung.Kalau wilayah lain, seperti Muntok karena ada limbah timah yang mengendap di sungai hingga muka air naik.Berdasarkan riset Walhi, pencemaran limbah laut karena penambangan bisa sampai 25-30 kilometer. ”Dampaknya tak hanya di Belitung Timur, tapi bisa juga sampai Belitung Barat,” kata Pifin Heriyanto, dari Gabungan Pecinta Alam Belitung.Dia bilang, Kampit, Belitung, ini jadi pintu gerbang kapal isap masuk ke perairan Belitung. Sudah ada 24 KIP dari Pulau Bangka yang siap meluncur ke Belitung, begitu juga satu kapal dengan kapasitas 150 GT dari Kalimantan.”Ini perlu diwaspadai, untuk itu kami akan membuat aksi untuk menolak KIP dengan tegas.” ***Pada 14 Oktober 2016, pukul 14.00, sekitar tahun 2.000-an nelayan, bersama Sahani Saleh, Bupati Belitung Timur, dan para aktivis berkumpul. Mereka aksi menolak KIP timah di Pantai Segaran, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur.Puluhan truk berisi warga Belitung pun memadati lokasi itu. ”Sudah delapan bulan kita dibohongi. Lawan! Lawan! Bakar kapal isap!” teriak para nelayan.” nelayan Kampit menolak kapal isap.”Perjuangan pun sering dilakukan dengan mendatangi pemerintahan dan memasang spanduk Tolak Kapal Isap. Awalnya, perusahaan sempat datang sosialisasi.”Pertemuan itu biasa diikuti sekitar 10-15 warga bukan nelayan aktif untuk menyetujui KIP di perairan Belitung,” kata Pifin, yang mendampingi nelayan.Beberapa perwakilan datang menemui KIP Kamillah agar segera pergi. ”Ultimatum hingga 20 Oktober 2016,” katanya, kala itu.Wilayah Kampit ini salah satu pintu gerbang bagi KIP yang hendak masuk ke Belitung.“Buat pening kepala, tidur siang tak dapat,” kata Ahan, nelayan Teluk Pering, Desa Mayang, Dusun Aik Saguk, Kampit, Belitung Timur.Sejak April 2016, KIP Kamillah sudah memasuki perairan Belitung. Nelayan kala melaut malam hari menemukan KIP ini. Hanya lampu kapal terlihat ketika itu, saat pagi hari mereka baru menyadari kalau itu kapal isap.KIP milik perusahaan pertambangan timah PT Kampit Prima Utama. Sejak 2010, perusahaan mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin usaha pertambangan pada 2011. KIP ini sempat uji coba di Sungai Manggar.Pada 30 Agustus-5 September, KIP tes mesin dengan mengantongi izin bergerak dari pemerintah. ”Mereka pengeboran saat itu dengan mata bor,” katanya.Tepat, 4 September, mereka merapat dekat Pesisir Kampit dan . Dampaknya mulai terasa bagi nelayan meski baru tahap awal.”Benang nilon harus ganti terus, lebih cepat mengembang kalau sudah tercemar, supaya dapat tangkapan ganti terus,” katanya, kesal.”Sekarang dapat ikan dua mil, padahal biasa 50 meter sudah dapat,” keluh Doyo, nelayan lain.Hasil tangkapan nelayan turun drastis hingga 50-75%.Warga sekitar terjadi perpecahan. Ada pro kontra.Rudi, nelayan Kampit, tak hanya jadi nelayan, juga mengantarkan barang dan makanan untuk penjaga KIP. Setiap bulan, dia digaji sampai Rp2 juta. Setiap dua atau tiga hari sekali, dia ke KIP mengantarkan pesanan, mulai rokok, beras, dan solar untuk penerangan kapal. Biasa, satu sampai lima drum solar diantar sesuai permintaan pemilik kapal.”Memang akan terganggu (jika KIP beroperasi), tapi ya… terserah pemerintah nantinya,” katanya.Dia merasa, penghasilan sebagai nelayan akhir-akhir ini makin tak menentu. Dengan bayaran bulanan pengusaha itu dia rasa cukup menjanjikan buat kelangsungan hidup.Kini, KIP Kamillah sudah pergi dari perairan Pering, Kelapa Kampit, Belitung. Sebelumnya, komitmen pengusiran tambang laut didukung langsung bupati, nelayan, pelaku wisata dan lain-lain.Oktober 2016, KIP Kamillah sempat hengkang dari Perairan Pering tetapi kembali lagi.Pifin mengatakan, KIP ini sudah melanggar peraturan. Aturan terlanggar antara lain, Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B 710/MEN-KP/XII/2014 yang memberhentikan aktivitas pertambangan di laut sampai penetapan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”Kami bersama nelayan mendesak DPRD Belitung Timur segera membentuk Pansus Tambang Laut,” katanya.Dia melihat banyak kejanggalan legalitas perusahaan pemegang IUP, mulai kantor, rencana kerja anggaran biaya pertambangan melewati batas dari mulai terbit IUP produksi , sertifikat tak sesuai daftar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai penyusunan amdal diduga banyak manipulasi, terutama kala sosialisasi.Ratno biasa disapa Uday, juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Belitung Mengusir Kapal Isap (Kamek) mengatakan, protes warga karena pariwisata sudah jadi tumpuan ekonomi masyarakat Belitung, dan perikanan laut pun jadi mata pencaharian utama.Kala tambang laut mau masuk, katanya, masyarakat luas tak dilibatkan dalam proses amdal. Laporan nelayan pesisir Pantai Sengaran Kelapa Kampit, katanya, sempat ada sosialisasi perusahaan namun hanya kepada orang-orang pilihan, bukan nelayan.Sebenarnya, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) tak ada peruntukan tambah di Belitung. Nyatanya, kata Uday, di Belitung, ada sekitar 3.000 hektar IUP milik PT Timah. Meskipun, perusahaan ini tak bisa eksploitasi karena Belitung terlindungi RTRW provinsi. Sesuai RTRW, perairan Belitung, katanya, tak masuk dalam pertambangan laut meski telah punya izin. Kamek pun menuntut beberapa hal kepada Gubernur Bangka Belitung, Menteri ESDM dan BUMN. ”Mencabut izin tambang laut, baik eksplorasi maupun eksploitasi di Belitung dan pulau kecil lain,” katanya.Penegakan hukum juga perlu atas pelanggaran izin penambangan laut yang sedang terjadi dan merelokasi KIP di perairan Belitung.Rustam Effendi, Gubernur Bangka Belitung,–kala masih menjabat Oktober 2016–mengatakan, regulasi soal tambang laut masih jadi perdebatan. Dalam aturan pertambangan membolehkan, tetapi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menutup tambang laut.Dia berharap, lintas kementerian menuntaskan masalah regulasi di pusat agar tak saling berbenturan.Pemerintah Bangka Balitung, juga sedang penataan zonasi. ”Kita tak menampik, memiliki keunikan pariwisata tetapi ada potensi tambang. (Keduanya) bersampingan,” ucap Rustam.Namun dia berjanji, mengakomodir semua kepentingan nelayan. ”Kalau berbenturan saya setop, itu kewenangan saya.”Uday kesal. Dia bilang, pemerintah gagal menghitung dampak reklamasi tetapi sibuk mengkalkulasi potensi timah. Kelalaian pemerintah, katanya, akan jadi persoalan lingkungan serius setelah timah habis.Selama ini, katanya, reklamasi hanya urusan pengurukan kembali, tak sampai pada pengembalian revegetasi wilayah jadi, banyak yang dibuka lagi oleh penambang rakyat.Seharusnya, kata Uday, dana jaminan reklamasi, masuk ke kas negara dan harus ada evaluasi pemerintah. Pada 20 Juni 2015, Presiden Joko Widodo, berkunjung ke Pulau Belitung. Jokowi melihat langsung keindahan pantai dan laut Belitung. Kala itu, presiden berpendapat, Bangka Belitung, lebih tepat jadi pengembangan pariwisata daripada buat daerah eksploitasi timah.“Saya kira paling baik, memang di Belitung pariwisata, kalau campur antara tambang dan pariwisata saya kira tidak fokus,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.Tak berlebihan Presiden mengatakan hal itu. Barisan batu granit menjulang dari Pulau Bangka hingga Belitung. Batu raksasa ikonik dalam film layar lebar Laskar Pelangi pun jadi salah satu destinasi menarik di Belitung.Pasir pantai putih, air nan jernih dan terumbu karang jadi paket wisata menarik kala berkunjung ke wilayah ini. Kini, keindahan itu kian hari terus tergerus.”Air keruh dan banyak terumbu karang rusak,” kata Agung, putra Muntok, duta pariwisata.Kerusakan itu, katanya, karena banyak sedot timah lepas pantai ataupun KIP beroperasi di Perairan Bangka.Rachmat Danu, anggota Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) mengatakan hal sama. ”Pertambangan laut sangat mengancam pariwisata Bangka Belitung,” katanya, kesal.Padahal, sejak tahun 2010, pariwisata Bangka Belitung, mulai menanjak naik. ”Hampir 50% naik, banyak kapal nelayan jadi kapal wisata. Ini jelas peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.Tanjung Kelayang (Belitung), Tanjung Pesona (Bangka) dan pulau-pulau kecil lain memberikan terumbu karang begitu apik.Dari survei ekosistem terumbu karang di Kepulauan Bangka pada lima wilayah utama– Tanjung Kalian, Tanah Merah, Teluk Limau, dan Pulau Ketawai– hanya Pulau Ketawai, tak ada pertambangan timah.”Rata-rata lokasi pengamatan memiliki kematian karang cukup tinggi,” ucap Uday.Paling buruk di Karang Rawan dan Pantai Rebo, sedangkan Karang Haji dan Teluk Limau, pada taraf sedang.Kematian karang, disinyalir tingkat sedimentasi tinggi atau kekeruhan perairan dan terumbu karang tertutup lumpur.”Sedimen itu mengantung logam berat yang melewati kondisi rata-rata alami,” katanya, seraya sebutkan kandungan logam seperti kadmium (Cd) dan plumbum (Pb).Selain wisata pantai dan keindahan laut, Bangka Belitung juga dikenal dengan kuliner dari hasil laut maupun hasil kebun, seperti mie Bangka, lapis Bangka, kopi, empek-empek dan otak-otak Bangka, beragam kerupuk ikan, lada, durian, manggis, terasi sampai ikan asin dan lain-lain.Pada galeri UMKM yang saya kunjungi banyak suvenir dan oleh-oleh khas Bangka Belitung, seperti kerajinan kerang, kain khas Bangka dan Belitung, tempelan kulkas dan lain-lain.Beragam potensi ini kala tergali maksimal mampu mendongkrak ekonomi masyarakat. Data BPS tahun 2015, wisatawan mancanegara dan domestik terus meningkat. Periode 2011-2015, alami kenaikan turis sampai 28.000 orang per tahun.Turis mancanegara pun terus meningkat, pada 2011, hanya 1.495 orang, pada 2015 sudah 3.498 orang. Sedangkan, domestik pada tahun 2011 hanya 191.200 orang, tahun 2015 mencapai 301.938 orang. Dengan beragam dampak buruk dari tambang timah, baik darat maupun laut ini, Walhi mendesak Presiden memoratorium tambang timah di Bangka Belitung.Kini, tiga perempat dari Bangka Belitung atau 1,6 juta hektar jadi tambang baik skala besar maupun rakyat. Sisanya, industri perkebunan dan kehutanan, hanya sebagian kecil buat masyarakat. Kini, ada 1.053.253,19 hektar atau 62% luas daratan kritis.”Pulau ini kaya sumber timah, tapi pengelolaan kurang bijaksana, krisis lingkungan yang berkepanjangan,” kata Uday.Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2010, salah satu hak masyarakat pesisir adalah laut bersih dan sehat. Dengan ada tambang laut di Bangka Belitung mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir. ”Sebanyak 45.000 nelayan tradisional, kini 16.000 tak bisa melaut dampak tambang laut.”Indonesian Corruption Watch (ICW) mengindikasi, kerugian negara dari penjualan timah ilegal, selama 12 tahun (2004-2015) sebesar Rp5,714 triliun. Angka ini bersumber dari analisa data Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik dan publikasi UN Comtrade.Adapun penelusuran jenis timah, yakni HS 8001 dan HS 8003, biasa disebut timah solder.Selama 12 tahun, ekspor timah HS 8001 mencapai 1.149.342 MT senilai US$17,509 juta, ekspor HS 8003 sebanyak 26.240 MT senilai US$434,572 juta atau total 1.175.582 MT senilai US$17,944 juta. Rata-rata ekspor timah 97.965 MT per tahun.Faktanya, negara pengekspor timah Indonesia tercatat menerima 1.565.260 MT, rata-rata 130.438 MT. Dengan begitu ada selisih atau penjualan ilegal tak tercatat sebanyak 389.678 MT atau 24,9% senilai US$5,296 miliar, setara Rp68,864 triliun (US$1: Rp 13.000).Jadi, katanya, ada indikasi kerugian negara terkait kewajiban royalti timah (3%) sebesar Rp 2,066 triliun dan kewajiban pajak Rp3,648 triliun.Belum lagi kewajiban reklamasi. “Kenapa ini tak dilakukan? Ada apa ini? Tidak ada biaya,” lanjut Uday.”Kami mendesak Presiden segera menerbitkan moratorium nasional khusus pertambangan timah.”Tak hanya moratorium penerbitan izin baru, katanya, juga audit izin sudah ada.Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, basis moratorium ini keselamatan rakyat. ”Konteksnya tak hanya izin yang sudah selesai atau keluar, penting bagi pemerintah menata kembali kebijakan,” katanya.Selain itu, penting juga berbicara kajian lingkungan hidup strategis Bangka Belitung. Moratorium, katanya, jadi pilihan adil, untuk berhenti sejenak dan mengkaji kembali izin-izin. Untuk itu, katanya, perlu komitmen politik kuat dan nyali bagi Presiden.Pada 25 Juni 2015, Presiden rapat terbatas membahas tentang timah dan meminta KESDM mengkoordinir penataan tambang timah di Bangka Belitung.”Produksi harus tinggi, jangan sampai penambangan di hutan konservasi,” katanya dalam lama Setkab.go.id.Gubernur Bangka Belitung dan Direktur PT Timah diminta mempelajari permasalahan tambang rakyat. Presiden juga berpesan, rambu-rambu tetap dipatuhi hingga tak merusak alam. () foto utama: Ponton timah di Bangka, menyebabkan air keruh dan laut rusak. Anak-anak tanpa menyadari bahaya sekitar, main dan mandi di tepian pantai itu. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam ekosistem ketahanan komunitas mengatasi dampak yang tidak proporsional
fokus liputan cerita di balik kemilau timah bangkabelitung bagian pukul sore pesisir pantai rebo sungailiat bangka tampak ramai beberapa nelayan saling lempar tawa mengisi waktu sebelum melautsung lim siaw tiap hari menempuh jarak enam kilometer menuju kantornya ya kantor lim di pesisir pantai rebolim ketua kelompok nelayan pantai rebo sungailiat sejak sekolah dasar tahun lalu dia sudah hobi ikut kakeknya memancing tak perlu ke tengah laut mencari ikan di pinggir pantai saja cukup tarik pukatbesarnya sampai selengan hanya di pinggir sini katanyakini dia khawatir karena kondisi laut makin memprihatinkansekarang kilogram saja ikan kecil bagan yang di tengah kadang tak dapat katanyapada tahun kapal isap produksi kip mulai masuk sempat pergi pada kembali lagi lebih parah tahun ada kip bertengger dan terlihat dari pesisir pantainelayan bentrok dengan pt timah terjadi berkalikali tanpa ada solusikita punya piring atau periuk kemudian dipecah kita diam katanyanelayan pernah datang ke gubernur dari audensi sampai aksi tetapi janji sebatas janji pergi ke pt timah atau perusahaan sampai lapor polisi juga tak jauh beda tak ada kejelasansampai lelahlim sering diajak bertemu dengan para pengusaha diajak ke hotel dan berbicara duit dia menolakbaginya baik pemerintah maupun dprd sudah tak memiliki telinga pesisir ini sudah dikapling oleh mereka pemodalred pengusaha katanya mengatasnamakan himpunan nelayan berdasi sering menawarkan programprogram walau bantuan tak kunjung datanghanya imingiming maksudnya mau merebut wilayah suruh minta tanda tangan agar menguasai wilayah nelayan tak dipandang katanya kesalseringkali para preman menawarkan sejumlah uang bisa kalau prinsipku bertahan untuk generasi mendatang kalau mau instan gampang tanda tangan dapat uang melihat ke depanlim cerita dulu tujuh mil jadi bagan paling jauh bagi nelayan pantai rebo kini harus mil untuk mendapatkan tangkapan itu saja beruntungtak pelak biaya pun makin meningkat per hari melaut perlu biaya rp naik empat kali lipat sejak dulu di pesisir banyak tambak udang kini sama sekali tak ada sudah merugisebelum ada pertambangan kata lim hasil lumayan meski sedikit tetapi cukup untuk kehidupan seharihari tiap bulan pasti dapatlahsebagai nelayan bagan per bagan hasil bisa dua sampai tiga ton untuk ikan seperti tenggiri kwe dan lainlain dulu ikan kecil bisa ton dari pinggiran pantai dengan kedalaman hanya sedada orang dewasa kini cerita sudah berbedakalau junijuli nangislah kita hasilnya k ada sampai agustuspesisir pantai sudah dipenuhi limbah dan air keruh dampak pertambangan timahdampak bagi nelayan sudah jelas baik di darat maupun di laut di darat sisasisa tambang menyebabkan kolong kolam beragam masalah muncul penurunan kesuburan tanah di sekitar tambang sangat terasa pada lahan pertanian banjir pun jadi salah satu bencana alam yang tak terelakkan terutama warga yang bermukim di dekat atau di bantaran sungai air sungai keruh air laut pun keruhsumber air hilang sumber tangkapan nelayan lenyap masyarakat menyebut sebagai luka indah di bangka belitungdata bps sektor perikanan tangkap turun hingga pada produksi ton tahun naik jadi ton pada turun di angka ton kembali naik ton dan merosot drastis hingga ton desa ciu long kelurahan sungai daeng muntok jadi salah satu wilayah terdampak banjirmulai banyak tambang ilegal mulai banjir sejak awal belakangan ini dua tahun ini paling parah ucap sie jet lie warga ciu longsungai berjarak hanya ratusan meter dari rumahnya biasa dia pakai untuk mandi menangkap ikan dan bermain kini sungai berisi lumpur dan mengalir ke rumahrumah saat hujan besar biasa banjir cepat surut kini cepat naik susah turunkini katanya dua jam hujan air bisa satu meter semua barang di rumah ditaruh di atas dipan atau kayu agar tak cepat rusak kalau hujan malam kami tak bisa tidur jaga depan dan belakang kata perempuan tahun ituberdasarkan peta rawan banjir badan nasional penanggulangan bencana pulau bangka masuk zona kuning yang berarti ancaman bencana sedang sedangkan pulau belitung masuk zona merah berarti sangat rawan bencanabiasanya kondisi hujan lebat juga banjir rob di wilayah yang berhadapan langsung dengan pantai paling parah di pangkal pinang itu karena hulu yang rusak kata ratno budi direktur eksekutif walhi bangka belitungkalau wilayah lain seperti muntok karena ada limbah timah yang mengendap di sungai hingga muka air naikberdasarkan riset walhi pencemaran limbah laut karena penambangan bisa sampai kilometer dampaknya tak hanya di belitung timur tapi bisa juga sampai belitung barat kata pifin heriyanto dari gabungan pecinta alam belitungdia bilang kampit belitung ini jadi pintu gerbang kapal isap masuk ke perairan belitung sudah ada kip dari pulau bangka yang siap meluncur ke belitung begitu juga satu kapal dengan kapasitas gt dari kalimantanini perlu diwaspadai untuk itu kami akan membuat aksi untuk menolak kip dengan tegas pada oktober pukul sekitar tahun an nelayan bersama sahani saleh bupati belitung timur dan para aktivis berkumpul mereka aksi menolak kip timah di pantai segaran kecamatan kelapa kampit belitung timurpuluhan truk berisi warga belitung pun memadati lokasi itu sudah delapan bulan kita dibohongi lawan lawan bakar kapal isap teriak para nelayan nelayan kampit menolak kapal isapperjuangan pun sering dilakukan dengan mendatangi pemerintahan dan memasang spanduk tolak kapal isap awalnya perusahaan sempat datang sosialisasipertemuan itu biasa diikuti sekitar warga bukan nelayan aktif untuk menyetujui kip di perairan belitung kata pifin yang mendampingi nelayanbeberapa perwakilan datang menemui kip kamillah agar segera pergi ultimatum hingga oktober katanya kala ituwilayah kampit ini salah satu pintu gerbang bagi kip yang hendak masuk ke belitungbuat pening kepala tidur siang tak dapat kata ahan nelayan teluk pering desa mayang dusun aik saguk kampit belitung timursejak april kip kamillah sudah memasuki perairan belitung nelayan kala melaut malam hari menemukan kip ini hanya lampu kapal terlihat ketika itu saat pagi hari mereka baru menyadari kalau itu kapal isapkip milik perusahaan pertambangan timah pt kampit prima utama sejak perusahaan mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan amdal dan izin usaha pertambangan pada kip ini sempat uji coba di sungai manggarpada agustus september kip tes mesin dengan mengantongi izin bergerak dari pemerintah mereka pengeboran saat itu dengan mata bor katanyatepat september mereka merapat dekat pesisir kampit dan dampaknya mulai terasa bagi nelayan meski baru tahap awalbenang nilon harus ganti terus lebih cepat mengembang kalau sudah tercemar supaya dapat tangkapan ganti terus katanya kesalsekarang dapat ikan dua mil padahal biasa meter sudah dapat keluh doyo nelayan lainhasil tangkapan nelayan turun drastis hingga warga sekitar terjadi perpecahan ada pro kontrarudi nelayan kampit tak hanya jadi nelayan juga mengantarkan barang dan makanan untuk penjaga kip setiap bulan dia digaji sampai rp juta setiap dua atau tiga hari sekali dia ke kip mengantarkan pesanan mulai rokok beras dan solar untuk penerangan kapal biasa satu sampai lima drum solar diantar sesuai permintaan pemilik kapalmemang akan terganggu jika kip beroperasi tapi ya terserah pemerintah nantinya katanyadia merasa penghasilan sebagai nelayan akhirakhir ini makin tak menentu dengan bayaran bulanan pengusaha itu dia rasa cukup menjanjikan buat kelangsungan hidupkini kip kamillah sudah pergi dari perairan pering kelapa kampit belitung sebelumnya komitmen pengusiran tambang laut didukung langsung bupati nelayan pelaku wisata dan lainlainoktober kip kamillah sempat hengkang dari perairan pering tetapi kembali lagipifin mengatakan kip ini sudah melanggar peraturan aturan terlanggar antara lain surat menteri kelautan dan perikanan nob menkpxii yang memberhentikan aktivitas pertambangan di laut sampai penetapan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecilkami bersama nelayan mendesak dprd belitung timur segera membentuk pansus tambang laut katanyadia melihat banyak kejanggalan legalitas perusahaan pemegang iup mulai kantor rencana kerja anggaran biaya pertambangan melewati batas dari mulai terbit iup produksi sertifikat tak sesuai daftar kementerian energi dan sumber daya mineral sampai penyusunan amdal diduga banyak manipulasi terutama kala sosialisasiratno biasa disapa uday juga tergabung dalam koalisi masyarakat belitung mengusir kapal isap kamek mengatakan protes warga karena pariwisata sudah jadi tumpuan ekonomi masyarakat belitung dan perikanan laut pun jadi mata pencaharian utamakala tambang laut mau masuk katanya masyarakat luas tak dilibatkan dalam proses amdal laporan nelayan pesisir pantai sengaran kelapa kampit katanya sempat ada sosialisasi perusahaan namun hanya kepada orangorang pilihan bukan nelayansebenarnya dalam rencana tata ruang wilayah rtrw tak ada peruntukan tambah di belitung nyatanya kata uday di belitung ada sekitar hektar iup milik pt timah meskipun perusahaan ini tak bisa eksploitasi karena belitung terlindungi rtrw provinsi sesuai rtrw perairan belitung katanya tak masuk dalam pertambangan laut meski telah punya izin kamek pun menuntut beberapa hal kepada gubernur bangka belitung menteri esdm dan bumn mencabut izin tambang laut baik eksplorasi maupun eksploitasi di belitung dan pulau kecil lain katanyapenegakan hukum juga perlu atas pelanggaran izin penambangan laut yang sedang terjadi dan merelokasi kip di perairan belitungrustam effendi gubernur bangka belitungkala masih menjabat oktober mengatakan regulasi soal tambang laut masih jadi perdebatan dalam aturan pertambangan membolehkan tetapi dari kementerian kelautan dan perikanan menutup tambang lautdia berharap lintas kementerian menuntaskan masalah regulasi di pusat agar tak saling berbenturanpemerintah bangka balitung juga sedang penataan zonasi kita tak menampik memiliki keunikan pariwisata tetapi ada potensi tambang keduanya bersampingan ucap rustamnamun dia berjanji mengakomodir semua kepentingan nelayan kalau berbenturan saya setop itu kewenangan sayauday kesal dia bilang pemerintah gagal menghitung dampak reklamasi tetapi sibuk mengkalkulasi potensi timah kelalaian pemerintah katanya akan jadi persoalan lingkungan serius setelah timah habisselama ini katanya reklamasi hanya urusan pengurukan kembali tak sampai pada pengembalian revegetasi wilayah jadi banyak yang dibuka lagi oleh penambang rakyatseharusnya kata uday dana jaminan reklamasi masuk ke kas negara dan harus ada evaluasi pemerintah pada juni presiden joko widodo berkunjung ke pulau belitung jokowi melihat langsung keindahan pantai dan laut belitung kala itu presiden berpendapat bangka belitung lebih tepat jadi pengembangan pariwisata daripada buat daerah eksploitasi timahsaya kira paling baik memang di belitung pariwisata kalau campur antara tambang dan pariwisata saya kira tidak fokus katanya seperti dikutip dari laman resmi sekretariat kabinettak berlebihan presiden mengatakan hal itu barisan batu granit menjulang dari pulau bangka hingga belitung batu raksasa ikonik dalam film layar lebar laskar pelangi pun jadi salah satu destinasi menarik di belitungpasir pantai putih air nan jernih dan terumbu karang jadi paket wisata menarik kala berkunjung ke wilayah ini kini keindahan itu kian hari terus tergerusair keruh dan banyak terumbu karang rusak kata agung putra muntok duta pariwisatakerusakan itu katanya karena banyak sedot timah lepas pantai ataupun kip beroperasi di perairan bangkarachmat danu anggota association of the indonesian tours and travel agencies asita mengatakan hal sama pertambangan laut sangat mengancam pariwisata bangka belitung katanya kesalpadahal sejak tahun pariwisata bangka belitung mulai menanjak naik hampir naik banyak kapal nelayan jadi kapal wisata ini jelas peningkatan ekonomi masyarakat katanyatanjung kelayang belitung tanjung pesona bangka dan pulaupulau kecil lain memberikan terumbu karang begitu apikdari survei ekosistem terumbu karang di kepulauan bangka pada lima wilayah utama tanjung kalian tanah merah teluk limau dan pulau ketawai hanya pulau ketawai tak ada pertambangan timahratarata lokasi pengamatan memiliki kematian karang cukup tinggi ucap udaypaling buruk di karang rawan dan pantai rebo sedangkan karang haji dan teluk limau pada taraf sedangkematian karang disinyalir tingkat sedimentasi tinggi atau kekeruhan perairan dan terumbu karang tertutup lumpursedimen itu mengantung logam berat yang melewati kondisi ratarata alami katanya seraya sebutkan kandungan logam seperti kadmium cd dan plumbum pbselain wisata pantai dan keindahan laut bangka belitung juga dikenal dengan kuliner dari hasil laut maupun hasil kebun seperti mie bangka lapis bangka kopi empekempek dan otakotak bangka beragam kerupuk ikan lada durian manggis terasi sampai ikan asin dan lainlainpada galeri umkm yang saya kunjungi banyak suvenir dan oleholeh khas bangka belitung seperti kerajinan kerang kain khas bangka dan belitung tempelan kulkas dan lainlainberagam potensi ini kala tergali maksimal mampu mendongkrak ekonomi masyarakat data bps tahun wisatawan mancanegara dan domestik terus meningkat periode alami kenaikan turis sampai orang per tahunturis mancanegara pun terus meningkat pada hanya orang pada sudah orang sedangkan domestik pada tahun hanya orang tahun mencapai orang dengan beragam dampak buruk dari tambang timah baik darat maupun laut ini walhi mendesak presiden memoratorium tambang timah di bangka belitungkini tiga perempat dari bangka belitung atau juta hektar jadi tambang baik skala besar maupun rakyat sisanya industri perkebunan dan kehutanan hanya sebagian kecil buat masyarakat kini ada hektar atau luas daratan kritispulau ini kaya sumber timah tapi pengelolaan kurang bijaksana krisis lingkungan yang berkepanjangan kata udayberdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor salah satu hak masyarakat pesisir adalah laut bersih dan sehat dengan ada tambang laut di bangka belitung mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir sebanyak nelayan tradisional kini tak bisa melaut dampak tambang lautindonesian corruption watch icw mengindikasi kerugian negara dari penjualan timah ilegal selama tahun sebesar rp triliun angka ini bersumber dari analisa data kementerian perdagangan kementerian energi dan sumber daya mineral badan pusat statistik dan publikasi un comtradeadapun penelusuran jenis timah yakni hs dan hs biasa disebut timah solderselama tahun ekspor timah hs mencapai mt senilai us juta ekspor hs sebanyak mt senilai us juta atau total mt senilai us juta ratarata ekspor timah mt per tahunfaktanya negara pengekspor timah indonesia tercatat menerima mt ratarata mt dengan begitu ada selisih atau penjualan ilegal tak tercatat sebanyak mt atau senilai us miliar setara rp triliun us rp jadi katanya ada indikasi kerugian negara terkait kewajiban royalti timah sebesar rp triliun dan kewajiban pajak rp triliunbelum lagi kewajiban reklamasi kenapa ini tak dilakukan ada apa ini tidak ada biaya lanjut udaykami mendesak presiden segera menerbitkan moratorium nasional khusus pertambangan timahtak hanya moratorium penerbitan izin baru katanya juga audit izin sudah adahenri subagiyo direktur eksekutif indonesian center for environmental law icel mengatakan basis moratorium ini keselamatan rakyat konteksnya tak hanya izin yang sudah selesai atau keluar penting bagi pemerintah menata kembali kebijakan katanyaselain itu penting juga berbicara kajian lingkungan hidup strategis bangka belitung moratorium katanya jadi pilihan adil untuk berhenti sejenak dan mengkaji kembali izinizin untuk itu katanya perlu komitmen politik kuat dan nyali bagi presidenpada juni presiden rapat terbatas membahas tentang timah dan meminta kesdm mengkoordinir penataan tambang timah di bangka belitungproduksi harus tinggi jangan sampai penambangan di hutan konservasi katanya dalam lama setkabgoidgubernur bangka belitung dan direktur pt timah diminta mempelajari permasalahan tambang rakyat presiden juga berpesan ramburambu tetap dipatuhi hingga tak merusak alam foto utama ponton timah di bangka menyebabkan air keruh dan laut rusak anakanak tanpa menyadari bahaya sekitar main dan mandi di tepian pantai itu foto lusia arumingtyas mongabay indonesia
Obituari: Nordin, Ketika Pejuang Lingkungan Kalteng yang Kritis itu Berpulang. Pagi itu sebuah pesan aplikasi masuk ke telepon seluler saya. Pesan dari Nordin, Direktur Eksekutif (SOB), sebuah organisasi yang konsen dalam penyelamatan lingkungan hidup di , Kalimantan Tengah.Masih tak menyangka. Ternyata pesan itu adalah yang terakhir darinya. Dini hari selepas menjalankan takbir jelang Idul Fitri, saya mendapat kabar seorang kawan, bahwa Abah, begitu Nordin kerap dipanggil, telah berpulang tanggal 25 Juni 2017, pukul 02.45 WITA dinihari, di RS Anshari Saleh, Banjarmasin karena .Kaget, sedih dan perasaan tak percaya. Betapa saya sangat merasa kehilangan dirinya.Awal saya berjumpa dengan almarhum adalah di tahun 2013, saat saya memulai tugas liputan awal tentang persoalan hutan di Kalteng. Ia terkesan “galak” dan tegas di awal perjumpaan kami. Namun sejalan dengan waktu, kelakar dan guyonan cerdas selalu menemani diskusi hangat kami.Tak heran, dengan kepribadiannya yang kritis Abah kerap saya jadikan sebagai narasumber. Data-data yang ia punya, kerap saya kutip untuk saya jadikan berita. Terakhir di bulan Juni ini, ia masih sempat memberi pernyataan, mengkritik pemerintah yang dinilai tetap tidak konsisten dengan pengelolaan gambut. Di satu sisi pemerintah pusat menutup kanal, di sisi lain pemda malah membuka kanal-kanal gambut baru.Nordin meninggal di usia 47 tahun. Sebelum mendirikan SOB, ia sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi Kalteng periode 1999 hingga 2006, dan Dewan Walhi Nasional 2008 hingga 2012.Rasa kehilangan mendalam dirasakan oleh Safrudin ‘Udin’ Mahendra, rekan sejawat Nordin di SOB. Sebagai salah satu orang terdekatnya, ada rasa tak percaya tokoh pejuang lingkungan hidup itu pulang terlalu cepat.“Abah bagi kami seperti ayah sekaligus sahabat. Dalam bekerja tak pernah menganggap kami sebagai bawahan. Soal kerjaan dia yang paling idealis, kukuh dengan pendiriannya. Komitmen dengan apa yang diomongkan,” jelasnya lewat sambungan seluler.Bagi Udin, ada satu perkataan Nordin yang paling membekas dalam ingatannya. Kita tak akan bisa merubah sesuatu yang tak baik, jika kita sendiri tak berbuat baik. Perkataan Nordin itu pula yang menurutnya selalu ia tanamkan dalam dirinya.Tahun 2015, tutur Udin, Nordin sempat sakit cukup serius, sampai kehilangan ingatan tak mengenal orang-orang terdekatnya. Ia sempat dirawat di rumah sakit berminggu-minggu. Meski, waktu itu ia sempat sembuh, dan kembali beraktivitas seperti biasanya.Kepergian Nordin sangat membuat jajaran aktivis SOB merasa sangat kehilangan. Namun apa yang selama ini diperjuangkan oleh almarhum, menurut Udin, akan terus mereka lanjutkan.“Pesan dia terakhir ‘Ayo kalian semangat bikin ide-ide yang kreatif. Jangan terlalu banyak berharap dengan saya, nanti kalau saya mati, saya mau SOB nya mati juga.’ Itu mungkin semacam firasat.,” jelas Udin menirukan ucapan Nordin saat Ramadhan lalu.Rasa belasungkawa juga dirasakan rekan sesama aktivis, Arie Rompas, mantan Direktur Walhi Kalteng.“Dia mengajarkan bagaimana tetap teguh memperjuangkan lingkungan hidup. Di tengah situasi banyak aktivis tua yang mulai bergeser dari nilai-nilai perjuangan, dia masih kukuh. Dia yang mengajarkan ke saya bagaimana harus terus menjadi kritis dalam situasi apapun,” jelas Arie.Arie mengaku, ia dan Nordin sering berdebat dalam banyak hal. Namun meski berdebat keras, setelahnya ia dan Nordin kembali bersenda gurau. Perdebatan-perbedatan yang terjadi tak lantas membuat hubungan antara keduanya menjadi renggang.“Tentu saya merasa kehilangan. Tak ada lagi tokoh panutan, tak ada lagi orang yang sering kritis, yang sering memarahi kami. Sangat sulit mencari sosok seperti dia.” Kehilangan juga dirasakan Oeban Hadjo, Direktur Eksekutif Pokker SHK (Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan). Ia menilai sosok Nordin sebagai pribadi yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang tak berpihak pada masyarakat.“Kami sehari-hari selalu diskusi mengkritisi kebijakan perkebunan sawit, tambang dan industri ekstraktif lainnya yang menyebabkan deforestasi. Dia ceplas-ceplos kritis dan berbicara apa adanya. Tak ada orang yang seperti dia,” kata Oeban.Rosenda Chandra Kasih, perempuan aktivis lingkungan Kalteng pun mengaku mengenal sosok Nordin sejak lama, tepatnya sejak tahun 2000. Waktu itu Nordin masih menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi Kalteng. Saat itu banyak forum dimana banyak LSM berkumpul, sehingga interaksi cukup intensif. Baginya, Nordin sangat konsisten terhadap isu lingkungan hidup dan masyarakat lokal.Kerjasama Rosenda dan Nordin terus berlanjut. Terakhir, Nordin sempat membantu membuatkan film-film kampanye penyelamatan lingkungan di Kalteng, secara khusus tentang kebakaran hutan dan lahan gambut.“Nordin itu sosok yang sangat konsisten. Ia melihat segala sesuatu dari sisi kritis dan berseberangan. Di berani mengkritik, men-, dia mengajak orang melihat dari perspektif yang berbeda. Tak saja memberi opini atau fakta yang manis saja, tapi juga membeberkan berbagai kegagalan atau sesuatu hal yang memiliki resiko,” papar perempuan yang akrab disapa Shendy tersebut.Selamat jalan Abah, semoga kau sudah mendapat kedamaian abadi di sana.
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
kampanye publik ketahanan komunitas
obituari nordin ketika pejuang lingkungan kalteng yang kritis itu berpulang pagi itu sebuah pesan aplikasi masuk ke telepon seluler saya pesan dari nordin direktur eksekutif sob sebuah organisasi yang konsen dalam penyelamatan lingkungan hidup di kalimantan tengahmasih tak menyangka ternyata pesan itu adalah yang terakhir darinya dini hari selepas menjalankan takbir jelang idul fitri saya mendapat kabar seorang kawan bahwa abah begitu nordin kerap dipanggil telah berpulang tanggal juni pukul wita dinihari di rs anshari saleh banjarmasin karena kaget sedih dan perasaan tak percaya betapa saya sangat merasa kehilangan dirinyaawal saya berjumpa dengan almarhum adalah di tahun saat saya memulai tugas liputan awal tentang persoalan hutan di kalteng ia terkesan galak dan tegas di awal perjumpaan kami namun sejalan dengan waktu kelakar dan guyonan cerdas selalu menemani diskusi hangat kamitak heran dengan kepribadiannya yang kritis abah kerap saya jadikan sebagai narasumber datadata yang ia punya kerap saya kutip untuk saya jadikan berita terakhir di bulan juni ini ia masih sempat memberi pernyataan mengkritik pemerintah yang dinilai tetap tidak konsisten dengan pengelolaan gambut di satu sisi pemerintah pusat menutup kanal di sisi lain pemda malah membuka kanalkanal gambut barunordin meninggal di usia tahun sebelum mendirikan sob ia sempat menjabat sebagai direktur eksekutif walhi kalteng periode hingga dan dewan walhi nasional hingga rasa kehilangan mendalam dirasakan oleh safrudin udin mahendra rekan sejawat nordin di sob sebagai salah satu orang terdekatnya ada rasa tak percaya tokoh pejuang lingkungan hidup itu pulang terlalu cepatabah bagi kami seperti ayah sekaligus sahabat dalam bekerja tak pernah menganggap kami sebagai bawahan soal kerjaan dia yang paling idealis kukuh dengan pendiriannya komitmen dengan apa yang diomongkan jelasnya lewat sambungan selulerbagi udin ada satu perkataan nordin yang paling membekas dalam ingatannya kita tak akan bisa merubah sesuatu yang tak baik jika kita sendiri tak berbuat baik perkataan nordin itu pula yang menurutnya selalu ia tanamkan dalam dirinyatahun tutur udin nordin sempat sakit cukup serius sampai kehilangan ingatan tak mengenal orangorang terdekatnya ia sempat dirawat di rumah sakit bermingguminggu meski waktu itu ia sempat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanyakepergian nordin sangat membuat jajaran aktivis sob merasa sangat kehilangan namun apa yang selama ini diperjuangkan oleh almarhum menurut udin akan terus mereka lanjutkanpesan dia terakhir ayo kalian semangat bikin ideide yang kreatif jangan terlalu banyak berharap dengan saya nanti kalau saya mati saya mau sob nya mati juga itu mungkin semacam firasat jelas udin menirukan ucapan nordin saat ramadhan lalurasa belasungkawa juga dirasakan rekan sesama aktivis arie rompas mantan direktur walhi kaltengdia mengajarkan bagaimana tetap teguh memperjuangkan lingkungan hidup di tengah situasi banyak aktivis tua yang mulai bergeser dari nilainilai perjuangan dia masih kukuh dia yang mengajarkan ke saya bagaimana harus terus menjadi kritis dalam situasi apapun jelas ariearie mengaku ia dan nordin sering berdebat dalam banyak hal namun meski berdebat keras setelahnya ia dan nordin kembali bersenda gurau perdebatanperbedatan yang terjadi tak lantas membuat hubungan antara keduanya menjadi renggangtentu saya merasa kehilangan tak ada lagi tokoh panutan tak ada lagi orang yang sering kritis yang sering memarahi kami sangat sulit mencari sosok seperti dia kehilangan juga dirasakan oeban hadjo direktur eksekutif pokker shk kelompok kerja sistem hutan kerakyatan ia menilai sosok nordin sebagai pribadi yang sangat kritis terhadap kebijakankebijakan lingkungan hidup yang tak berpihak pada masyarakatkami seharihari selalu diskusi mengkritisi kebijakan perkebunan sawit tambang dan industri ekstraktif lainnya yang menyebabkan deforestasi dia ceplasceplos kritis dan berbicara apa adanya tak ada orang yang seperti dia kata oebanrosenda chandra kasih perempuan aktivis lingkungan kalteng pun mengaku mengenal sosok nordin sejak lama tepatnya sejak tahun waktu itu nordin masih menjabat sebagai direktur eksekutif walhi kalteng saat itu banyak forum dimana banyak lsm berkumpul sehingga interaksi cukup intensif baginya nordin sangat konsisten terhadap isu lingkungan hidup dan masyarakat lokalkerjasama rosenda dan nordin terus berlanjut terakhir nordin sempat membantu membuatkan filmfilm kampanye penyelamatan lingkungan di kalteng secara khusus tentang kebakaran hutan dan lahan gambutnordin itu sosok yang sangat konsisten ia melihat segala sesuatu dari sisi kritis dan berseberangan di berani mengkritik men dia mengajak orang melihat dari perspektif yang berbeda tak saja memberi opini atau fakta yang manis saja tapi juga membeberkan berbagai kegagalan atau sesuatu hal yang memiliki resiko papar perempuan yang akrab disapa shendy tersebutselamat jalan abah semoga kau sudah mendapat kedamaian abadi di sana
Restorasi Gambut, Kanal Primer Eks PLG pun Ditutup Permanen. Siang itu Ahmat Suriadi (32), warga Desa Garung, menenami saya menyusuri kanal dengan sampan bermotor. Dalam setengah jam kami tiba di persimpangan Hutan Desa Kalawa dan Taman Nasional Sebangau.“Lokasi ini rutin terbakar, karena kanalnya sangat lebar yang membuat gambut kering.” ujar AhmatSeperti diketahui, pada tahun 1995 Pemerintah era Orde Baru menggagas Pertanian Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah. Proyek tersebut tak berlanjut, imbas dari krisis moneter. Pun dari segi hitungan dampak lingkungan, tak cermat.Akibatnya, gambut di Kabupaten Pulang Pisau mengalami kerusakan parah. Kanal-kanal yang dibangun membuat kandungan air di kubah gambut menyusut drastis hingga kering. Kala musim kemarau tiba, gambut amat mudah terbakar.Ahmat mengaku setuju kanal primer ditutup. “Harapan saya , setelah kanal ditutup lagi terjadi kebakaran.”Sampan berbelok ke kiri. Pemandangan hampir serupa, didominasi pepohonan galam. Meski belum begitu rimbun tapi terlihat rapat. Empat eskavator terlihat dihadapan. Beberapa orang bekerja mengoperasikan alat berat. Mengangkut tanah dan kayu dari pinggir kanal, lalu menenggelamkannya di dasar kanal. Membentuk bendungan, yang pada akhirnya akan menahan aliran air di kanal tersebut.Dibagian kecil di tengah kanal, masih disisakan saluran air, dimaksud agar tanggul tidak jebol dan masyarakat masih bisa menggunakan kanal untuk transportasi.Usnun (40), salah satu pekerja menyebut, ia dan rekan-rekannya sudah berada di lokasi itu selama dua bulan. Ada delapan orang yang bekerja menutup saluran kanal primer tersebut tuturnya. Total sudah 16 titik yang dikerjakan Usnun dan teman-temannya.Sutarman (40), operator eskavator lain menyebut akan ada 150 titik yang akan ditutup. Satu titik bisa dikerjakan antara tiga sampai empat hari. Jarak antara satu titik penutupan dengan titik penutupan lainnya sekira 500 meter. Prosesnya dilakukan dari hulu menuju hilir.“Kalau dikerjakan dari bawah (hilir) tak kuat menahan air. Makanya yang di bawah terakhir kami kerjakan. Kita tahu kapan selesainya. Pokoknya kerjakan sajalah,” ucapnya. Myrna safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam wawancara sambungan seluler menyebut, proyek tersebut dijalankan oleh BWS (Badan Wilayah Sungai) Ditjen Sumber Daya Air, Kemenpupera. Dia menyebut BRG sudah layangkan surat rekomendasi terkait pengerjaan proyek itu.“BRG sudah menyetujui dengan syarat-syarat teknis dan sosial seperti tersebut dalam surat rekomendasi. Diantaranya harus ada pelibatan masyarakat. Juga harus dilakukan padiatapa (), ini dikerjakan USAID LESTARI bersama Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Pulang Pisau. Kalau pun ada dampak, masyarakat bisa adukan. Harapan ke depan, akan dilakukan pembasahan, yang dilanjut penyekatan kanal,” jelas Myrna.Saat dikonfirmasi, Watson, Kepala Desa Garung menyebut, masyarakat sebagian besar sudah menerima dan sepakat dengan adanya kegiatan tersebut. Meski ada sebagian kecil saja yang hingga saat ini masih menjadi bahan pertimbangan masyarakat.“Kalau kanal yang di utara hingga selatan Blok C, masyarakat sudah terima. Tapi kalau kanal yang dari jalur Sebangau hingga Kahayan, masyarakat masih pertimbangkan karena jalur ini masih digunakan untuk transportasi. Tapi pada dasarnya sudah tak ada lagi masalah,” ujarnya.Saat dihubungi, Rosenda Chandra Kasih, Koordinator Lansekap Katingan-Kahayan USAID LESTARI mengatakan, proses penutupan kanal primer akan menjadi ideal ketika titik lokasi dan pemetaan sudah diketahui dan disetujui oleh masyarakat yang biasa mengakses kanal itu.Selain itu jelasnya, pihaknya juga memfasilitasi pelaksanaan padiatapa di beberapa tempat di sekitar kawasan Blok C eks PLG. Diantaranya di Desa Kalawa, Buntoi dan Kecamatan Jabiren Raya. Hasil dari kegiatan Padiatapa dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara kelompok masyarakat dan pengurus desa.“Kami lakukan padiatapa dengan pembuktian hitam di atas putih. Jadi ada tandatangan warga, pemilik lahan di sekitar kanal dan pengguna kanal, untuk memastikan mereka setuju dan tidak keberatan adanya konstruksi dam di kawasan tersebut,” jelasnya. Bupati Pulang Pisau Edi Pratowo menyambut baik apa yang sedang dikerjakan Kemenpupera dalam menutup kanal primer eks PLG. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk menjaga gambut tetap lembab dan terhindar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.“Soal dampak sosial saya kira ada. Polanya nanti diatur sedemikian rupa, yang penting antara program kita dengan kebutuhan rakyat tetap terjaga,” jelas Edi.Bagi Edi, penting jika masyarakat sudah menyatakan sepakat dan menerima berjalannya kegiatan penutupan kanal primer eks PLG ini. Sebab selain sebagai penyebab kebakaran, kanal primer eks PLG seringkali digunakan sebagai jalur distribusi kayu illegal oleh oknum tertentu.“Penting agar masyarakat tahu mengapa harus ditutup, dan juga mereka paham, bahwa selain untuk restorasi gambut, penutupan air memungkinkan revegetasi dilakukan. Juga nanti ikan-ikan yang dulunya tidak bisa hidup akan kembali,” ujarnya.Di sisi lain, Nordin, Direktur Eksekutif Save Our Borneo, mengingatkan agar program penutupan kanal ini dapat dilakukan secara sinergis. Menurutnya, penutupan kanal ini tidak akan berguna jika masih terjadi pembukaan kanal baru di wilayah gambut lainnya.“Kami tentu apresiasi. Namun ibaratnya pohon, kanal utama itu batangnya. Ranting-ranting dan dahan (kanal tersier dan sekunder) juga harus jadi perhatian serius. Jika itu tidak diselesaikan, maka kemungkinan tidak akan mampu menahan. Pemerintah juga semestinya tidak lagi lakukan pembukaan kanal baru seperti di Sebangau Kuala. Disana ada kanal-kanal baru dari Dinas PU Propinsi. Jadi terkesan kontradiktif,” paparnya.Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novian Hartono pun menyebut penutupan kanal primer eks PLG sudah tepat. Menurutnya saluran primer itu tentu harus direhabilitasi kembali.“Cuma yang harus dipikirkan adalah akses masyarakat. Apakah dengan penutupan kanal ini akan membatasi ruang masyarakat untuk berkebun atau berladang? Tentu ini hal kompleks yang harus ada penyelesaian secara bijak,” tutupnya.
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem pelestarian habitat peran pemerintah lokal perencanaan kota
restorasi gambut kanal primer eks plg pun ditutup permanen siang itu ahmat suriadi warga desa garung menenami saya menyusuri kanal dengan sampan bermotor dalam setengah jam kami tiba di persimpangan hutan desa kalawa dan taman nasional sebangaulokasi ini rutin terbakar karena kanalnya sangat lebar yang membuat gambut kering ujar ahmatseperti diketahui pada tahun pemerintah era orde baru menggagas pertanian lahan gambut plg satu juta hektar di kalimantan tengah proyek tersebut tak berlanjut imbas dari krisis moneter pun dari segi hitungan dampak lingkungan tak cermatakibatnya gambut di kabupaten pulang pisau mengalami kerusakan parah kanalkanal yang dibangun membuat kandungan air di kubah gambut menyusut drastis hingga kering kala musim kemarau tiba gambut amat mudah terbakarahmat mengaku setuju kanal primer ditutup harapan saya setelah kanal ditutup lagi terjadi kebakaransampan berbelok ke kiri pemandangan hampir serupa didominasi pepohonan galam meski belum begitu rimbun tapi terlihat rapat empat eskavator terlihat dihadapan beberapa orang bekerja mengoperasikan alat berat mengangkut tanah dan kayu dari pinggir kanal lalu menenggelamkannya di dasar kanal membentuk bendungan yang pada akhirnya akan menahan aliran air di kanal tersebutdibagian kecil di tengah kanal masih disisakan saluran air dimaksud agar tanggul tidak jebol dan masyarakat masih bisa menggunakan kanal untuk transportasiusnun salah satu pekerja menyebut ia dan rekanrekannya sudah berada di lokasi itu selama dua bulan ada delapan orang yang bekerja menutup saluran kanal primer tersebut tuturnya total sudah titik yang dikerjakan usnun dan temantemannyasutarman operator eskavator lain menyebut akan ada titik yang akan ditutup satu titik bisa dikerjakan antara tiga sampai empat hari jarak antara satu titik penutupan dengan titik penutupan lainnya sekira meter prosesnya dilakukan dari hulu menuju hilirkalau dikerjakan dari bawah hilir tak kuat menahan air makanya yang di bawah terakhir kami kerjakan kita tahu kapan selesainya pokoknya kerjakan sajalah ucapnya myrna safitri deputi edukasi sosialisasi partisipasi dan kemitraan badan restorasi gambut brg dalam wawancara sambungan seluler menyebut proyek tersebut dijalankan oleh bws badan wilayah sungai ditjen sumber daya air kemenpupera dia menyebut brg sudah layangkan surat rekomendasi terkait pengerjaan proyek itubrg sudah menyetujui dengan syaratsyarat teknis dan sosial seperti tersebut dalam surat rekomendasi diantaranya harus ada pelibatan masyarakat juga harus dilakukan padiatapa ini dikerjakan usaid lestari bersama tim restorasi gambut daerah trgd pulang pisau kalau pun ada dampak masyarakat bisa adukan harapan ke depan akan dilakukan pembasahan yang dilanjut penyekatan kanal jelas myrnasaat dikonfirmasi watson kepala desa garung menyebut masyarakat sebagian besar sudah menerima dan sepakat dengan adanya kegiatan tersebut meski ada sebagian kecil saja yang hingga saat ini masih menjadi bahan pertimbangan masyarakatkalau kanal yang di utara hingga selatan blok c masyarakat sudah terima tapi kalau kanal yang dari jalur sebangau hingga kahayan masyarakat masih pertimbangkan karena jalur ini masih digunakan untuk transportasi tapi pada dasarnya sudah tak ada lagi masalah ujarnyasaat dihubungi rosenda chandra kasih koordinator lansekap katingankahayan usaid lestari mengatakan proses penutupan kanal primer akan menjadi ideal ketika titik lokasi dan pemetaan sudah diketahui dan disetujui oleh masyarakat yang biasa mengakses kanal ituselain itu jelasnya pihaknya juga memfasilitasi pelaksanaan padiatapa di beberapa tempat di sekitar kawasan blok c eks plg diantaranya di desa kalawa buntoi dan kecamatan jabiren raya hasil dari kegiatan padiatapa dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara kelompok masyarakat dan pengurus desakami lakukan padiatapa dengan pembuktian hitam di atas putih jadi ada tandatangan warga pemilik lahan di sekitar kanal dan pengguna kanal untuk memastikan mereka setuju dan tidak keberatan adanya konstruksi dam di kawasan tersebut jelasnya bupati pulang pisau edi pratowo menyambut baik apa yang sedang dikerjakan kemenpupera dalam menutup kanal primer eks plg menurutnya kegiatan tersebut penting untuk menjaga gambut tetap lembab dan terhindar dari ancaman kebakaran hutan dan lahansoal dampak sosial saya kira ada polanya nanti diatur sedemikian rupa yang penting antara program kita dengan kebutuhan rakyat tetap terjaga jelas edibagi edi penting jika masyarakat sudah menyatakan sepakat dan menerima berjalannya kegiatan penutupan kanal primer eks plg ini sebab selain sebagai penyebab kebakaran kanal primer eks plg seringkali digunakan sebagai jalur distribusi kayu illegal oleh oknum tertentupenting agar masyarakat tahu mengapa harus ditutup dan juga mereka paham bahwa selain untuk restorasi gambut penutupan air memungkinkan revegetasi dilakukan juga nanti ikanikan yang dulunya tidak bisa hidup akan kembali ujarnyadi sisi lain nordin direktur eksekutif save our borneo mengingatkan agar program penutupan kanal ini dapat dilakukan secara sinergis menurutnya penutupan kanal ini tidak akan berguna jika masih terjadi pembukaan kanal baru di wilayah gambut lainnyakami tentu apresiasi namun ibaratnya pohon kanal utama itu batangnya rantingranting dan dahan kanal tersier dan sekunder juga harus jadi perhatian serius jika itu tidak diselesaikan maka kemungkinan tidak akan mampu menahan pemerintah juga semestinya tidak lagi lakukan pembukaan kanal baru seperti di sebangau kuala disana ada kanalkanal baru dari dinas pu propinsi jadi terkesan kontradiktif paparnyadirektur eksekutif walhi kalteng dimas novian hartono pun menyebut penutupan kanal primer eks plg sudah tepat menurutnya saluran primer itu tentu harus direhabilitasi kembalicuma yang harus dipikirkan adalah akses masyarakat apakah dengan penutupan kanal ini akan membatasi ruang masyarakat untuk berkebun atau berladang tentu ini hal kompleks yang harus ada penyelesaian secara bijak tutupnya
Mencari Pola Kelola Hutan Jawa agar Tetap Terjaga dan Tak Abaikan Warga. Hutan Jawa terus tergerus. Data Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, deforestasi hutan Jawa 2013-2014 seluas 5.500 hektar. Laju deforestasi 2009-2013, menurut data Forest Watch Indonesia mencapai 326.953,09 hektar, atau 32,64%. Masih data FWI, tutupan hutan alam di Jawa pada 2013, tinggal 675.000 hektar,Sisi lain, di hutan negara kelolaan Perhutani di Jawa ada lebih 6.000 desa hutan, dengan penduduk dari 35 juta jiwa. Sayangnya, kawasan sekitar hutan masih kantong kemiskinan. Secara nasional, 35% penduduk miskin Indonesia tinggal di sekitar hutan. Ada upaya dari Universitas Gadjah Mada, mengembangkan hutan pendidikan dengan pengelolaan bersama warga.Budiadi, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengatakan, banyak pihak masih terbuai romantisme kawasan hutan Indonesia yang luas, dengan keunggulan keragamanhayati, dan produktivitas tinggi.“Sesungguhnya bertolak belakang dengan fakta,” katanya dalam acara mitigasi berbasis lahan di Yogyakarta.Hutan, dulu disebut sistem penyangga kehidupan, dalam perkembangan terakhir jadi sumber bencana.Selain penyebab bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan, hutan rusak berpengaruh buruk atas iklim global.Fungsi sebagai penyangga kehidupan, katanya, kemungkinan sudah tak bisa dicapai.“Saya memperkirakan amanah menjaga bumi, menjaga hutan sedikit demi sedikit dicabut dari tangan rimbawan. Kita harus sadari rimbawan tengah jadi sorotan. Apa peran kita? Apa amanat kita dalam menjaga hutan tetap lestari?” katanya.Pakar Kebencanaan dan Mantan Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, mengatakan, hutan pendidikan seperti Wanagama di Gunung Kidul bisa jadi model konservasi hutan di Indonesia.“Fakultas Kehutanan sudah puluhan tahun, bahkan sejak 60-an telah merintis Wanagama. Di sana batuan kapur, karst, tanah tandus, seperti tak mungkin jadi hutan. Kini sudah jadi selayaknya hutan tropis,” katanya.Model pendekatan hutan pendidikan khusus, kata Budiadi, diharapkan bisa jadi acuan pengelolaan hutan ke depan.Dia mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan hak kelola hutan Jawa dengan pembelajaran hasil pengelolaan hutan Wanagama.“Ini jadi semacam atau dari pengelolaan hutan yang pernah kita miliki.”Pada Agustus 2016, akhirnya keluarlah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 632 untuk memberikan hak kelola atas kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) hutan Getas dan Ngandong seluas 10.921 hektar. Namun jauh sebelum itu hutan di Getas pada 1986 sudah menjadi kawasan praktik dan penelitian UGM. Setelah melihat sendiri keberhasilan Integrated Forest Farming System (IFFS) di Randublatung, Blora, Sabtu, 7 Maret 2015, Presiden Joko Widodo lalu menginstruksikan agar pola sama diperluas untuk mendukung kedaulatan pangan.“Tidak hanya di lahan Perhutani juga lahan lain. Ini demi peningkatan kesejahteraan petani hutan. Bahasa beliau, orientasi kegitan semua ke rakyat,” kata Satyawan Pudyatmoko, dosen Fakultas Kehutanan UGM.Saat pertemuan itulah gagasan hutan pendidikan sebagai model tata kelola disampaikan kepada presiden.Alasan luas sampai 10.000 hektar karena harus memiliki luasan cukup untuk mempelajari landscape.“Hingga fungsi hutan bisa diukur, missal pengaruh daerah aliran sungai, keragaman kondisi ekonomi sosial, biofisik beragam,” katanya.Selain itu, agar dapat dikelola satu unit manajemen hingga bisa membiayai sendiri, termasuk rotasi pengelolaan hutan tanaman, sistem tumpang sari dan tumpang gilir.Beberapa perbedaan dengan pengelolaan Perhutani. Di hutan pendidikan, kalau sebelumnya hutan produksi akan jadi hutan ekosistem. Dari hutan kelola perusahaan negara ke partisipasi rakyat lebih luas dan relasi lebih jelas antara pembangunan kehutanan dengan pembangunan wilayah bersifat lintas sektor.“Ini keunggulan yang kita bangun. Nanti di Indonesia Timur, Sulawesi, Papua, NTT, NTB yang memiliki iklim .”KHDTK Getas dan Ngandong, terletak di dua kabupaten yaitu Blora (Jawa Tengah) dan Ngawi (Jawa Timur). Luas keseluruhan 10.901 hektar, terbagi di Blora 8.646,10 hektar, dan Ngawi 2.254,90 hektar. Di Blora, ada di tiga kecamatan, delapan desa. Ngawi, ada satu kecamatan, tujuh desa.“Kondisi hutan 40% tanah kosong, dan kantong kemiskinan di Blora dan Ngawi,” kata Teguh Yuwono, dosen Fakultas Kehutanan UGM.Dia bilang, arti penting hutan Getas jadi bagian DAS Bengawan Solo, merupakan hutan produksi jati. Persoalan ekologi hutan Getas, akan pengaruhi ekosistem Jawa.Tutupan vegetasi hutan Getas, 50% jati berumur lebih 20 tahun dengan pertumbuhan kurang produktif. Tanaman bukan jenis unggul.Rencana tanaman pengganti jati prospektif bisa hasilkan 200-300 meter kubik per hektar usia 20 tahun. Bandingkan dengan jati biasa, umur 60 tahun hanya hasilkan setengahnya.Nanti, katanya, pengembangan hutan ini akan melibatkan warga sekitar hingga dapat melepaskan mereka dari kantong kemikinan.“Di sana rawan pencurian, perencekan, penggembalaan, dan penggarapan sawah. Kami akan dekati dengan reforma agraria, tapi bukan bagi-bagi lahan,” katanya.Reforma agraria yang dimaksud, memberikan akses lebih luas kepada masyarakat terlibat aktif hingga mereka merasakan manfat pertama atas hutan itu.Data menunjukkan pencurian tergolong tinggi, Ngandong, hampir 25% dari lahan sementara, Getas hampir 5%. Perencekan di Ngandong 13,5% dari luas lahan. Penggarapan lahan di Ngandong 11,6% dari luas lahan, dan musiman 2%. Di Getas, lahan musiman sampai 68,% dari luas lahan.Bantuan dana ICCTF di KHDTK Getas Ngandong lewat program IFFS seluas 500 hektar di delapan desa hutan. Dengan program ini, dia berharap, ada peningkatan pendapatan masyarakat hingga Rp3 juta per bulan perkeluarga.Program ini meliputi, pengenalan jati bibit unggul, penngkatan kapasitas petani, dan perbaikan tata kelola hutan. Juga pengelolaan hutan berbasis desa, dalam mendukung keseimbangan ekosistem.“Kalau ada hutan sudah telanjur dibribik masyarakat, nanti kita atur dengan zonasi. Sebanyak 15-20% untuk pertanian intensif. Ada zona penyangga, dekat permukiman akan jadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat. Yang jauh dari permukiman untuk perlindungan ekosistem.”Dalam catatan ICCTF, program mitigasi berbasis lahan di Getas dan Ngandong ini selain meningkatkan produksi pangan, hemat air juga stok karbon naik 1,34 ton per hektar ketika tanaman berumur satu tahun, mencapai 48,75 ton per tahun pada tahun ke-10.Sudaryanto perwakilan ICCTF berharap, pola pertanian terpadu bisa menjaga hutan dari ancaman kerusakan lebih lanjut.
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat
mencari pola kelola hutan jawa agar tetap terjaga dan tak abaikan warga hutan jawa terus tergerus data direktorat inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan deforestasi hutan jawa seluas hektar laju deforestasi menurut data forest watch indonesia mencapai hektar atau masih data fwi tutupan hutan alam di jawa pada tinggal hektarsisi lain di hutan negara kelolaan perhutani di jawa ada lebih desa hutan dengan penduduk dari juta jiwa sayangnya kawasan sekitar hutan masih kantong kemiskinan secara nasional penduduk miskin indonesia tinggal di sekitar hutan ada upaya dari universitas gadjah mada mengembangkan hutan pendidikan dengan pengelolaan bersama wargabudiadi dekan fakultas kehutanan universitas gadjah mada mengatakan banyak pihak masih terbuai romantisme kawasan hutan indonesia yang luas dengan keunggulan keragamanhayati dan produktivitas tinggisesungguhnya bertolak belakang dengan fakta katanya dalam acara mitigasi berbasis lahan di yogyakartahutan dulu disebut sistem penyangga kehidupan dalam perkembangan terakhir jadi sumber bencanaselain penyebab bencana hidrometeorologi seperti banjir longsor dan kekeringan hutan rusak berpengaruh buruk atas iklim globalfungsi sebagai penyangga kehidupan katanya kemungkinan sudah tak bisa dicapaisaya memperkirakan amanah menjaga bumi menjaga hutan sedikit demi sedikit dicabut dari tangan rimbawan kita harus sadari rimbawan tengah jadi sorotan apa peran kita apa amanat kita dalam menjaga hutan tetap lestari katanyapakar kebencanaan dan mantan rektor ugm dwikorita karnawati mengatakan hutan pendidikan seperti wanagama di gunung kidul bisa jadi model konservasi hutan di indonesiafakultas kehutanan sudah puluhan tahun bahkan sejak an telah merintis wanagama di sana batuan kapur karst tanah tandus seperti tak mungkin jadi hutan kini sudah jadi selayaknya hutan tropis katanyamodel pendekatan hutan pendidikan khusus kata budiadi diharapkan bisa jadi acuan pengelolaan hutan ke depandia mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan hak kelola hutan jawa dengan pembelajaran hasil pengelolaan hutan wanagamaini jadi semacam atau dari pengelolaan hutan yang pernah kita milikipada agustus akhirnya keluarlah sk menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor untuk memberikan hak kelola atas kawasan hutan dengan tujuan khusus khdtk hutan getas dan ngandong seluas hektar namun jauh sebelum itu hutan di getas pada sudah menjadi kawasan praktik dan penelitian ugm setelah melihat sendiri keberhasilan integrated forest farming system iffs di randublatung blora sabtu maret presiden joko widodo lalu menginstruksikan agar pola sama diperluas untuk mendukung kedaulatan pangantidak hanya di lahan perhutani juga lahan lain ini demi peningkatan kesejahteraan petani hutan bahasa beliau orientasi kegitan semua ke rakyat kata satyawan pudyatmoko dosen fakultas kehutanan ugmsaat pertemuan itulah gagasan hutan pendidikan sebagai model tata kelola disampaikan kepada presidenalasan luas sampai hektar karena harus memiliki luasan cukup untuk mempelajari landscapehingga fungsi hutan bisa diukur missal pengaruh daerah aliran sungai keragaman kondisi ekonomi sosial biofisik beragam katanyaselain itu agar dapat dikelola satu unit manajemen hingga bisa membiayai sendiri termasuk rotasi pengelolaan hutan tanaman sistem tumpang sari dan tumpang gilirbeberapa perbedaan dengan pengelolaan perhutani di hutan pendidikan kalau sebelumnya hutan produksi akan jadi hutan ekosistem dari hutan kelola perusahaan negara ke partisipasi rakyat lebih luas dan relasi lebih jelas antara pembangunan kehutanan dengan pembangunan wilayah bersifat lintas sektorini keunggulan yang kita bangun nanti di indonesia timur sulawesi papua ntt ntb yang memiliki iklim khdtk getas dan ngandong terletak di dua kabupaten yaitu blora jawa tengah dan ngawi jawa timur luas keseluruhan hektar terbagi di blora hektar dan ngawi hektar di blora ada di tiga kecamatan delapan desa ngawi ada satu kecamatan tujuh desakondisi hutan tanah kosong dan kantong kemiskinan di blora dan ngawi kata teguh yuwono dosen fakultas kehutanan ugmdia bilang arti penting hutan getas jadi bagian das bengawan solo merupakan hutan produksi jati persoalan ekologi hutan getas akan pengaruhi ekosistem jawatutupan vegetasi hutan getas jati berumur lebih tahun dengan pertumbuhan kurang produktif tanaman bukan jenis unggulrencana tanaman pengganti jati prospektif bisa hasilkan meter kubik per hektar usia tahun bandingkan dengan jati biasa umur tahun hanya hasilkan setengahnyananti katanya pengembangan hutan ini akan melibatkan warga sekitar hingga dapat melepaskan mereka dari kantong kemikinandi sana rawan pencurian perencekan penggembalaan dan penggarapan sawah kami akan dekati dengan reforma agraria tapi bukan bagibagi lahan katanyareforma agraria yang dimaksud memberikan akses lebih luas kepada masyarakat terlibat aktif hingga mereka merasakan manfat pertama atas hutan itudata menunjukkan pencurian tergolong tinggi ngandong hampir dari lahan sementara getas hampir perencekan di ngandong dari luas lahan penggarapan lahan di ngandong dari luas lahan dan musiman di getas lahan musiman sampai dari luas lahanbantuan dana icctf di khdtk getas ngandong lewat program iffs seluas hektar di delapan desa hutan dengan program ini dia berharap ada peningkatan pendapatan masyarakat hingga rp juta per bulan perkeluargaprogram ini meliputi pengenalan jati bibit unggul penngkatan kapasitas petani dan perbaikan tata kelola hutan juga pengelolaan hutan berbasis desa dalam mendukung keseimbangan ekosistemkalau ada hutan sudah telanjur dibribik masyarakat nanti kita atur dengan zonasi sebanyak untuk pertanian intensif ada zona penyangga dekat permukiman akan jadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat yang jauh dari permukiman untuk perlindungan ekosistemdalam catatan icctf program mitigasi berbasis lahan di getas dan ngandong ini selain meningkatkan produksi pangan hemat air juga stok karbon naik ton per hektar ketika tanaman berumur satu tahun mencapai ton per tahun pada tahun kesudaryanto perwakilan icctf berharap pola pertanian terpadu bisa menjaga hutan dari ancaman kerusakan lebih lanjut
KPH Berperan Penting Perluas Hutan Kelola Masyarakat. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bisa berperan penting dalam mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sekaligus melestarikan hutan. Ia bagus bagi lingkungan, dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Satu contoh, KPH Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, jadi model pertama pengembangan bisnis kehutanan lintas sektoral, kementerian/lembaga dan swasta.”KPH fokus dikelola masyarakat sekitar hutan dengan skema perhutanan sosial. Ini untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara ekonomi,” kata Hargiyono, Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, usai Forum Bisnis Kehutanan Berbasis Masyarakat, Rabu (19/7/17) di Sumbawa.Selama ini, katanya, KPH yang dikelola warga sudah memiliki beragam usaha, tetapi secara kelembagaan masih lemah.Harapannya, KPH, antara lain bisa jadi kelompok usaha hutan kelola masyarakat yang memiliki rencana kerja jangka panjang hingga mendorong peningkatan ekonomi sejalan kelestarian lingkungan di tingkat tapak.”Selama ini, pemasaran (produk hutan non kayu) jadi penting, kunci pemasaran itu jaringan dan pengemasan, serta kontinuitas pemasok,” katanya.KPH pun harus menyusun rencana kerja usaha (RKU) hingga memiliki tujuan dan hasil lebih jelas serta terukur. “Ini jadi modal bagi lintas sektoral maupun swasta dalam menggandeng dan meyakinkan usaha kehutanan.”Untuk itu, katanya, perlu ada identifikasi setiap KPH. Rufi’ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menginginkan kluster industri berdasarkan potensi keunggulan komoditas daerah.Dia contohkan, madu hutan jadi unggulan KPH Sumbawa tetapi perlu sinergitas lintas daerah dalam mengelola hasil hutan bukan kayu bahkan sampai pengelolaan produk turunan.Kementerian, katanya, akan mengupayakan pengelolaan lintas sektoral dengan pendekatan integratif. Caranya, dengan penguatan kapasitas KPH, kelembagaan, pengembangan klaster industri dan pendanaan usaha perhutanan tingkat tapak secara bersinergi dan terpadu. “Pemasaran akan lebih mudah.”Terpenting dalam pengembangan KPH lintas sektoral ini, kata Rufi’ie, fokus koordinasi dan integrasi pada tujuan sama. Meski diakui, aturan sektoral seringkali menghambat. ***Sejak UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kala alih kewenangan pengelolaan kehutanan dari pemerintah kabupaten ke provinsi, sudah ada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) KPH di 18 provinsi. Jumlah itu, 10 KPH sudah ada payung hukum berupa peraturan daerah maupun peraturan gubernur, delapan provinsi masih belum.”KPH merupakan harapan terakhir pengelolaan hutan di KLHK, ini berbasis masyarakat,” kata Madani Mukarom, Kepala Dinas LHK NTB.Dia mengatakan, peran KPH sangat penting sebagai langkah nyata implementasi Nawacita Presiden Joko Widodo.Maidiward, Kepala Subdirektorat Penataan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), mengatakan, KPH perlu dukungan komitmen pemerintah daerah, kabupaten dan kota.Pengembangan model bisnis pun disesuaikan kesiapan setiap daerah dan respon pemerintah daerah. Rasyidi, Sekretaris Daerah Sumbawa mengatakan, 30% luas hutan Nusa Tenggara Barat ada di Sumbawa. ”KPH ini penyumbang penurunan kantong kemiskinan, jadi salah satu wakil pemerintah di tapak untuk mendorong program pemda, kabupaten kota dan provinsi,” katanya.Salah satu produk andalan, madu hutan.”Ke depan, madu bisa jadi ikon dan nilai tambah masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan.”Sumbawa, jadi model atau percontohan, berdasarkan pada penilaian laporan kinerja Ditjen PHPL dari 2015-2016. KPH Puncak Ngengas Batulanteh, satu dari enam KPH yang mendapatkan sertifikasi PHPL dari 147 KPH di Indonesia.Enam lainnya, KPH Yogyakata, Tasik Besar Serkap (Riau), Berau Barat (Kalimantan Timur), Gularaya (Sulawesi Tenggara), dan KPH Gunung Sinopa (Maluku Utara).Dalam usaha kehutanan berbasis masyarakat, pendanaan jadi masalah krusial. Agus Isnantio Rahmadi, Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU P3H) yakin dengan skema lintas sektoral melalui kerjasama akan mempermudah dana bergulir dimanfaatkan KPH.”Kami siap bekerjasama dengan KPH NTB dalam mengembangkan usaha kecil menengah kehutanan sekaligus meningkatkan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi hutan KPH,” katanya. Pada kesempatan ini, BLU P3H langsung menandatangani nota kesepahaman dengan dua KPH, Batulanteh dan Ampang Plampang guna menyiapkan calon penerima dana bergulir BLU.Dana ini, baik untuk sosialisasi, identifikasi potensi usaha kekuatan, penguatan/pembinaan kelembagaan kewirausahaan, bimbingan penyusunan proposal dan pelatihan keparalegalan.Selain itu, sembilan KPH di Sumbawa tergabung dalam Forum KPH Sumbawa dan Jaringan Madu Hutan Sumbawa menandatangani nota kesepahaman dengan swasta, distributor madu PD Dian Niaga Jakarta dan PT Wira Usaha Lebah Kreasi Bali.”Perlu ada garansi kualitas dan kuantitas agar tetap kontinyu,” kata I Wayan Surya Dhiyana, Direktur PT Wira Usaha Lebah Kreasi.Swasta meminta pasokan stabil bahkan meningkat agar bisa konsisten menggunakan sumber dari KPH. Guna menguatkan komitmen daerah dalam percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di KPH NTB, nota kesepahaman ditandatangani antara KLHK, dan Pemerintah NTB.Ida Bagus Putera Parthama, Dirjen PHPLmewakili KLHK dan Pemerintah NTB diwakili Wakil Gubernur Muhammad Amin.Putera mengatakan, penandatanganan (MoU) sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya hutan negeri ini.Langkah ini, katanya, memberikan akselerisasi KPH provinsi, kabupaten/kota lewat peningkatan kelembagaan dan pemasaran.Amin mengatakan, MoU ini komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kolaborasi, dan sinkronisasi guna mempercepat kinerja KPH.Langkah konkrit lain, Forum Bisnis Berbasis Kemasyarakatan di KPH se-Sumbawa pada 19 Juli 2017 bekerjasama dengan Pemerintah Sumbawa dan KPH Batulanteh.Pada acara itu, sembilan KPH di Sumbawa menandatangani nota kesepahaman untuk berkoordinasi dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis masyarakat mulai dari produksi, pengolahan dan pemasaran.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat peran pemerintah lokal
kph berperan penting perluas hutan kelola masyarakat kesatuan pengelolaan hutan kph bisa berperan penting dalam mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sekaligus melestarikan hutan ia bagus bagi lingkungan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat satu contoh kph sumbawa nusa tenggara barat jadi model pertama pengembangan bisnis kehutanan lintas sektoral kementerianlembaga dan swastakph fokus dikelola masyarakat sekitar hutan dengan skema perhutanan sosial ini untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara ekonomi kata hargiyono direktur bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat ditjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan usai forum bisnis kehutanan berbasis masyarakat rabu di sumbawaselama ini katanya kph yang dikelola warga sudah memiliki beragam usaha tetapi secara kelembagaan masih lemahharapannya kph antara lain bisa jadi kelompok usaha hutan kelola masyarakat yang memiliki rencana kerja jangka panjang hingga mendorong peningkatan ekonomi sejalan kelestarian lingkungan di tingkat tapakselama ini pemasaran produk hutan non kayu jadi penting kunci pemasaran itu jaringan dan pengemasan serta kontinuitas pemasok katanyakph pun harus menyusun rencana kerja usaha rku hingga memiliki tujuan dan hasil lebih jelas serta terukur ini jadi modal bagi lintas sektoral maupun swasta dalam menggandeng dan meyakinkan usaha kehutananuntuk itu katanya perlu ada identifikasi setiap kph rufiie direktur pengolahan dan pemasaran hasil hutan ditjen pengelolaan hutan produksi lestari menginginkan kluster industri berdasarkan potensi keunggulan komoditas daerahdia contohkan madu hutan jadi unggulan kph sumbawa tetapi perlu sinergitas lintas daerah dalam mengelola hasil hutan bukan kayu bahkan sampai pengelolaan produk turunankementerian katanya akan mengupayakan pengelolaan lintas sektoral dengan pendekatan integratif caranya dengan penguatan kapasitas kph kelembagaan pengembangan klaster industri dan pendanaan usaha perhutanan tingkat tapak secara bersinergi dan terpadu pemasaran akan lebih mudahterpenting dalam pengembangan kph lintas sektoral ini kata rufiie fokus koordinasi dan integrasi pada tujuan sama meski diakui aturan sektoral seringkali menghambat sejak uu nomor tentang pemerintahan daerah kala alih kewenangan pengelolaan kehutanan dari pemerintah kabupaten ke provinsi sudah ada unit pelaksana teknis daerah uptd kph di provinsi jumlah itu kph sudah ada payung hukum berupa peraturan daerah maupun peraturan gubernur delapan provinsi masih belumkph merupakan harapan terakhir pengelolaan hutan di klhk ini berbasis masyarakat kata madani mukarom kepala dinas lhk ntbdia mengatakan peran kph sangat penting sebagai langkah nyata implementasi nawacita presiden joko widodomaidiward kepala subdirektorat penataan pengelolaan hutan produksi lestari phpl mengatakan kph perlu dukungan komitmen pemerintah daerah kabupaten dan kotapengembangan model bisnis pun disesuaikan kesiapan setiap daerah dan respon pemerintah daerah rasyidi sekretaris daerah sumbawa mengatakan luas hutan nusa tenggara barat ada di sumbawa kph ini penyumbang penurunan kantong kemiskinan jadi salah satu wakil pemerintah di tapak untuk mendorong program pemda kabupaten kota dan provinsi katanyasalah satu produk andalan madu hutanke depan madu bisa jadi ikon dan nilai tambah masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutansumbawa jadi model atau percontohan berdasarkan pada penilaian laporan kinerja ditjen phpl dari kph puncak ngengas batulanteh satu dari enam kph yang mendapatkan sertifikasi phpl dari kph di indonesiaenam lainnya kph yogyakata tasik besar serkap riau berau barat kalimantan timur gularaya sulawesi tenggara dan kph gunung sinopa maluku utaradalam usaha kehutanan berbasis masyarakat pendanaan jadi masalah krusial agus isnantio rahmadi kepala badan layanan umum pusat pembiayaan pembangunan hutan blu ph yakin dengan skema lintas sektoral melalui kerjasama akan mempermudah dana bergulir dimanfaatkan kphkami siap bekerjasama dengan kph ntb dalam mengembangkan usaha kecil menengah kehutanan sekaligus meningkatkan fungsi sosial ekonomi dan ekologi hutan kph katanya pada kesempatan ini blu ph langsung menandatangani nota kesepahaman dengan dua kph batulanteh dan ampang plampang guna menyiapkan calon penerima dana bergulir bludana ini baik untuk sosialisasi identifikasi potensi usaha kekuatan penguatanpembinaan kelembagaan kewirausahaan bimbingan penyusunan proposal dan pelatihan keparalegalanselain itu sembilan kph di sumbawa tergabung dalam forum kph sumbawa dan jaringan madu hutan sumbawa menandatangani nota kesepahaman dengan swasta distributor madu pd dian niaga jakarta dan pt wira usaha lebah kreasi baliperlu ada garansi kualitas dan kuantitas agar tetap kontinyu kata i wayan surya dhiyana direktur pt wira usaha lebah kreasiswasta meminta pasokan stabil bahkan meningkat agar bisa konsisten menggunakan sumber dari kph guna menguatkan komitmen daerah dalam percepatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di kph ntb nota kesepahaman ditandatangani antara klhk dan pemerintah ntbida bagus putera parthama dirjen phplmewakili klhk dan pemerintah ntb diwakili wakil gubernur muhammad aminputera mengatakan penandatanganan mou sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya hutan negeri inilangkah ini katanya memberikan akselerisasi kph provinsi kabupatenkota lewat peningkatan kelembagaan dan pemasaranamin mengatakan mou ini komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kolaborasi dan sinkronisasi guna mempercepat kinerja kphlangkah konkrit lain forum bisnis berbasis kemasyarakatan di kph sesumbawa pada juli bekerjasama dengan pemerintah sumbawa dan kph batulantehpada acara itu sembilan kph di sumbawa menandatangani nota kesepahaman untuk berkoordinasi dalam mendukung kegiatan ekonomi berbasis masyarakat mulai dari produksi pengolahan dan pemasaran
Opini: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, Kekayaan Alam yang Harus Dijaga. Hari ini, setiap tanggal 26 Juli, diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia. Sebagai negara yang dikaruniai mangrove terluas di dunia, sudah sewajarnya hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan pelajaran yang kita peroleh dalam mengelola mangrove kita selama ini.Ekosistem mangrove adalah tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 40 trilyun rupiah per tahun dari sektor perikanan budidaya (KKP, 2015). Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai raksasa perikanan dunia bersama-sama dengan China dan India (FAO, 2016).Nilai ekonomi mangrove akan lebih tinggi lagi jika jasa ekosistem lainnya seperti melindungi infrastruktur pesisir dari erosi, gelombang, dan badai, ikut diperhitungkan. Tidak mengherankan jika pemerintah selama tiga dekade terakhir berupaya keras untuk menyelamatkan mangrove.Pertanyaannya kemudian adalah apakah upaya tersebut berjalan efektif?Tulisan ini mencoba menawarkan perspektif baru mengenai tantangan pengelolaan dan upaya perlindungan mangrove nasional. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa nasib 3,2 juta ha mangrove Indonesia saat ini sebetulnya sangat memprihatinkan. Luas mangrove yang hilang telah hampir satu juta hektar, setara dengan 15 kali luas daratan Jakarta.Berbagai kajian akademik secara konsisten menunjukkan bahwa kehilangan mangrove di Indonesia dipicu oleh permintaan udang dunia yang sangat tinggi. Kesimpulan tersebut berdasarkan dua pengalaman pahit yaitu pelarangan pukat harimau penangkap udang tahun 1980 dan krisis finansial Asia tahun 1997 yang berujung lenyapnya sekitar 500.000 hektar mangrove di Kalimantan dan Sumatra.Dampaknya kehilangan mangrove sangat buruk. Di pesisir timur Kalimantan misalnya, produktivitas tambak yang luasnya lebih dari 200.000 ha ternyata kurang dari separuh produktivitas tambak, dibandingkan saat vegetasi mangrove masih baik.Tidak itu saja. Mangrove yang rusak terus-menerus melepas gas rumah kaca (GRK) penyebab perubahan iklim dalam jumlah sangat besar (Murdiyarso . 2015), setara dengan gas rumah kaca (GRK) yang terlepas dari penggunaan listrik dan gas seluruh Australia.Tidak mustahil tragedi tersebut terulang kembali. Proyeksi Bank Dunia (2013) menunjukkan bahwa permintaan udang di Indonesia akan terus tumbuh hingga dua kali lipat dalam 15 tahun ke depan. Padahal produktivitas tambak kita, ditunjukkan oleh ekspor 150.000 ton udang per tahun (KKP, 2015), masih akan sulit mengejar permintaan pasar tersebut.Hal ini terjadi karena separuh tambak kita adalah tambak tradisional di Kalimantan yang panennya kurang dari 200 kg per hektar per tahun, separuh dari kapasitas yang seharusnya.Tanpa perbaikan produktivitas tambak, hingga 15 tahun ke depan, masyarakat akan terus tergoda untuk merambah mangrove demi memenuhi permintaan konsumen. Artinya, sekitar 600.000 hektar mangrove terancam jadi tambak agar produksi udang dan permintaan udang dunia menjadi seimbang (Ilman . 2016).Ancaman yang tidak kalah seriusnya adalah pembukaan kebun sawit.Data World Resources Institute (2014) menunjukkan bahwa saat ini terdapat 118.000 hektar mangrove masuk dalam kapling konsesi kebun sawit. Jika tidak dicegah dengan penataan area yang baik, diperkirakan 97.000 ha lahan mangrove dalam konsesi tersebut akan hilang berubah menjadi kebun sawit. Sejak awal tahun 1990-an pemerintah dan masyarakat telah melakukan penyelamatan besar-besaran dengan menanami kembali sekitar 15.000 hektar mangrove yang rusak setiap tahunnya (Kusmana, 2014). Kegiatan tersebut dipadu dengan pengembangan kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Mangrove (SNPM) tahun 1997.Sayangnya, berbagai upaya tersebut tidak berhasil meredam kerusakan yang terus berlangsung.Penanaman mangrove misalnya, cakupannya ternyata bagaikan buih di lautan karena luas kerusakan yang telah hampir satu juta hektar. Tidak mengherankan, hasil perhitungan Richards (2015) menunjukkan bahwa sejak peluncuran SNPM 1997, Indonesia justru terus kehilangan mangrove hingga 5.000 ha per tahun.Payung kebijakan pengelolaan mangrove nasional terbaru sebetulnya sudah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden No 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Tetapi dua ancaman utama keberlangsungan mangrove yaitu ekspansi tambak dan perkebunan sawit belum diantisipasi di dalam kebijakan tersebut.Lebih jauh, program penanaman mangrove besar-besaran belakangan mendapat sorotan dari masyarakat yang berhasil memulihkan mangrove secara alamiah dengan hanya menata kembali aliran sungai dan pasang surut. Di Kalimantan, dengan penataan tersebut hasilnya sepuluh kali lebih efisien dibandingkan program penanaman (Dutrieux 2014).Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelamatan mangrove nasional memerlukan pendekatan yang sama sekali berbeda yaitu: menormalkan produktivitas tambak yang sangat rendah, terutama di Kalimantan, untuk melindungi masyarakat dari godaan menggenjot produksi dengan merambah mangrove. pemerintah menarik kembali alokasi 118.000 hektar konsesi kebun sawit yang berada di dalam ekosistem mangrove. program penanaman mangrove agar diubah menjadi program pemulihan alami yang murah dan ramah secara ekologis.Dengan langkah langkah tersebut diharapkan ancaman kehilangan mangrove yang lebih luas dapat dicegah dan secara bersamaan kerusakan yang telah terjadi dapat dipulihkan secara efisien.
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat
opini memperingati hari mangrove sedunia kekayaan alam yang harus dijaga hari ini setiap tanggal juli diperingati sebagai hari mangrove sedunia sebagai negara yang dikaruniai mangrove terluas di dunia sudah sewajarnya hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan pelajaran yang kita peroleh dalam mengelola mangrove kita selama iniekosistem mangrove adalah tulang punggung perekonomian indonesia karena menyumbang lebih dari trilyun rupiah per tahun dari sektor perikanan budidaya kkp nilai tersebut menempatkan indonesia sebagai raksasa perikanan dunia bersamasama dengan china dan india fao nilai ekonomi mangrove akan lebih tinggi lagi jika jasa ekosistem lainnya seperti melindungi infrastruktur pesisir dari erosi gelombang dan badai ikut diperhitungkan tidak mengherankan jika pemerintah selama tiga dekade terakhir berupaya keras untuk menyelamatkan mangrovepertanyaannya kemudian adalah apakah upaya tersebut berjalan efektiftulisan ini mencoba menawarkan perspektif baru mengenai tantangan pengelolaan dan upaya perlindungan mangrove nasional tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa nasib juta ha mangrove indonesia saat ini sebetulnya sangat memprihatinkan luas mangrove yang hilang telah hampir satu juta hektar setara dengan kali luas daratan jakartaberbagai kajian akademik secara konsisten menunjukkan bahwa kehilangan mangrove di indonesia dipicu oleh permintaan udang dunia yang sangat tinggi kesimpulan tersebut berdasarkan dua pengalaman pahit yaitu pelarangan pukat harimau penangkap udang tahun dan krisis finansial asia tahun yang berujung lenyapnya sekitar hektar mangrove di kalimantan dan sumatradampaknya kehilangan mangrove sangat buruk di pesisir timur kalimantan misalnya produktivitas tambak yang luasnya lebih dari ha ternyata kurang dari separuh produktivitas tambak dibandingkan saat vegetasi mangrove masih baiktidak itu saja mangrove yang rusak terusmenerus melepas gas rumah kaca grk penyebab perubahan iklim dalam jumlah sangat besar murdiyarso setara dengan gas rumah kaca grk yang terlepas dari penggunaan listrik dan gas seluruh australiatidak mustahil tragedi tersebut terulang kembali proyeksi bank dunia menunjukkan bahwa permintaan udang di indonesia akan terus tumbuh hingga dua kali lipat dalam tahun ke depan padahal produktivitas tambak kita ditunjukkan oleh ekspor ton udang per tahun kkp masih akan sulit mengejar permintaan pasar tersebuthal ini terjadi karena separuh tambak kita adalah tambak tradisional di kalimantan yang panennya kurang dari kg per hektar per tahun separuh dari kapasitas yang seharusnyatanpa perbaikan produktivitas tambak hingga tahun ke depan masyarakat akan terus tergoda untuk merambah mangrove demi memenuhi permintaan konsumen artinya sekitar hektar mangrove terancam jadi tambak agar produksi udang dan permintaan udang dunia menjadi seimbang ilman ancaman yang tidak kalah seriusnya adalah pembukaan kebun sawitdata world resources institute menunjukkan bahwa saat ini terdapat hektar mangrove masuk dalam kapling konsesi kebun sawit jika tidak dicegah dengan penataan area yang baik diperkirakan ha lahan mangrove dalam konsesi tersebut akan hilang berubah menjadi kebun sawit sejak awal tahun an pemerintah dan masyarakat telah melakukan penyelamatan besarbesaran dengan menanami kembali sekitar hektar mangrove yang rusak setiap tahunnya kusmana kegiatan tersebut dipadu dengan pengembangan kebijakan strategi nasional pengelolaan mangrove snpm tahun sayangnya berbagai upaya tersebut tidak berhasil meredam kerusakan yang terus berlangsungpenanaman mangrove misalnya cakupannya ternyata bagaikan buih di lautan karena luas kerusakan yang telah hampir satu juta hektar tidak mengherankan hasil perhitungan richards menunjukkan bahwa sejak peluncuran snpm indonesia justru terus kehilangan mangrove hingga ha per tahunpayung kebijakan pengelolaan mangrove nasional terbaru sebetulnya sudah ditetapkan yaitu peraturan presiden no tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove tetapi dua ancaman utama keberlangsungan mangrove yaitu ekspansi tambak dan perkebunan sawit belum diantisipasi di dalam kebijakan tersebutlebih jauh program penanaman mangrove besarbesaran belakangan mendapat sorotan dari masyarakat yang berhasil memulihkan mangrove secara alamiah dengan hanya menata kembali aliran sungai dan pasang surut di kalimantan dengan penataan tersebut hasilnya sepuluh kali lebih efisien dibandingkan program penanaman dutrieux faktafakta tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelamatan mangrove nasional memerlukan pendekatan yang sama sekali berbeda yaitu menormalkan produktivitas tambak yang sangat rendah terutama di kalimantan untuk melindungi masyarakat dari godaan menggenjot produksi dengan merambah mangrove pemerintah menarik kembali alokasi hektar konsesi kebun sawit yang berada di dalam ekosistem mangrove program penanaman mangrove agar diubah menjadi program pemulihan alami yang murah dan ramah secara ekologisdengan langkah langkah tersebut diharapkan ancaman kehilangan mangrove yang lebih luas dapat dicegah dan secara bersamaan kerusakan yang telah terjadi dapat dipulihkan secara efisien
Tetap Waspada Karhutla, BMKG: Puncak Kemarau sampai September. Kebakaran hutan dan lahan kembali datang melanda beberapa daerah terutama di Sumatera, seperti Aceh, Riau dan Sumatera Selatan. Lima provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, yakni, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Kabupaten Aceh Barat, baru penetapan status siaga sejak Selasa (26/7/17). BMKG mengimbau, tetap waspada karhutla karena puncak kemarau berlangsung Juli-September.Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kepada mengatakan, dengan penetapan status ini, akan ada koordinasi satgas terpadu setiap provinsi untuk penanganan karhutla, baik satgas darat, udara, pelayanan kesehatan, penegakan hukum dan satgas sosialisasi.”Hari ini (27/7/17) di Kalteng sedang rapat koordinasi karhutla untuk membicarakan status darurat karhutla,” katanya.Sedangkan, Kabupaten Aceh Barat, menyusul penetapan siaga darurat mengingat kebakaran terjadi sejak Selasa lalu (26/7/17).Sutopo bilang, upaya preventif terus dilakukan, tetapi karena terbatas sarana dan prasarana dan luas wilayah yang harus dijaga menyebabkan karhutla masih terjadi di beberapa daerah.Dia mengimbau, masyarakat tak membakar hutan dan lahan karena cuaca kering hingga mudah memicu kebakaran. Karhutla ini, katanya, dominan karena faktor manusia yang membakar.”Semua unsur masyarakat diimbau menjaga wilayah agar tak ada yang membakar,” katanya.Selama 2017, luas hutan dan lahan terbakar di Riau mencapai 548,72 hektar, Kabupaten Aceh Barat 69 hektar didominasi lahan gambut.Hingga kini, BNPB telah mengerahkan 18 helikopter pemboman air ( dan 68,4 ton bahan semai natrium chloride yang disebarkan pesawat Casa-212 ke dalam awan-awan potensial.Penyebaran helikopter, katanya, di Riau (5), Sumatera Selatan (5), Kalimantan Barat (4), Jambi (2) dan Aceh (2).Berdasarkan peta potensi kemudahan kebakaran ditinjau dari menunjukkan, beberapa wilayah rentan terjadi kebakaran, yakni Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hampir seluruh Kalimantan, Sulawesi Utara. Yunus Subagyo Swarinoto, Deputi Bidang Meteorologi mengatakan, kemunculan titik panas dan kabut asap masih perlu diwaspadai.Berdasarkan peta potensi kemudahan kebakaran ditinjau dari unsur cuaca masih menunjukkan sangat mudah kebakaran.”Walaupun begitu, kondisi cuaca tak akan menyebabkan kebakaran jika tak ada faktor manusia membakar,” katanya.Prediksi BMKG, titik panas akan meningkat seiring kemarau pada sebagian besar wilayah Indonesia. Potensi hujan lebat terjadi di sebagian Sulawesi dan laut Jawa.BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada namun tak perlu terlalu cemas dan selalu mengikuti informasi terbaru BMKG.Hary Tirto Djatmiko, Kepala Bagian Humas BMKG menyebutkan saat ini Indonesia sedang berada di puncak kemarau, Juli-September. Kebakaran lahan gambut di Sumatera. Foto: BNPB/Mongabay Indonesia Kendati demikian, tahun ini masih ambang normal, hingga masa transisi musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi antara September hingga November.Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot per provinsi 10 hari terakhir ini dengan tingkat kepercayaan tinggi (81-100%), yakni, Aceh (32), Sumatera Barat (12), Sumatera Utara dan NTT (11). Sisanya 0-7 hotspot.Bersama BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengupayakan pemadaman, sosialisasi, dan patroli terpadu terus secara intensif oleh Tim Terpadu Satgas Karhutla.Satgas Karhutla juga terus memantau muncul titik panas () yang berpotensi menimbulkan karhutla.Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK menemukan ada indikasi pembakaran lahan disengaja di areal konsesi HTI PT RRP di Kabupaten Bengkalis, Riau. Ia dalam KHG Sungai Bunut Batang Umban berupa gambut non kubah di Kecamatan Mandau, Bengkalis.”Tim Gakkum KLHK langsung pengecekan, luasan mencapai 22.930 hektar,” katanya.Meski demikian, izin konsesi sudah dicabut sesuai hasil putusan pengadilan karena ada sengketa dengan masyarakat dan jadi areal terbuka. Kini, areal ini masuk moratorium, hingga tak boleh ada izin atau aktifitas disitu.”Pembakaran lahan itu masif dan profesional karena mengolahnya terlihat menggunakan perhitungan arah angin.”Tak hanya upaya pemadaman, tim pun menyegel (dan akan memproses sesuai perundangan berlaku.Berdasarkan laporan tim lapangan, makin banyak perambahan sawit disana. “Sawit ilegal marak di lokasi itu. Kami akan cek perusahaan mana yang menerima pasokan sawit ilegal, dan akan diumumkan rantai pasokan ke public,” katanya.Begitu juga soal pembakaran gambut, KLHK akan cek rantai pasokan hingga pemain besar bisa kena pidana.Terpisah Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB menekankan, perlu ada kajian ilmiah untuk pencegahan dan penanganan pasca kebakaran. Selama ini, penelitian berdasarkan kajian ilmiah belum tersosialisasikan dengan baik.”Kami melakukan penelitian dengan memasukkan kajian-kajian dalam (EWS) untuk dapat disosialisasikan kepada publik,” katanya, usai peluncuran Fire Resource Management Center Southeast Asia Region di Jakarta, beberapa pekan lalu.Fire Management Resource Center ASEAN ini menjadi sebuah lembaga yang menjembatani antara publik dengan peneliti, dimana tujuan utama agar publik mendapat informasi jelas berdasarkan kajian ilmiah.Di center ini berisikan para pakar independen kebakaran di Indonesia yang berpusat di IPB. Lembaga ini dimulai dari Indonesia yang mewakili Asia Tenggara.Bambang, juga menjadi pengelola FMRC-SEA mengatakan, perlu ada penguatan EWS dalam karhutla. Lembaga yang bekerjasama dengan Jerman ini memiliki teknik baru yang teruji untuk teraplikasi dengan sistem yang ada. ”Kita membuat peta , bisa menggunakan infrared, radar dan lain-lain.”Jika selama ini pemantauan hanya pagi dan siang, Senin-Jumat saja, melalui lembaga ini akan penuh selama 24×7 jam. Lembaga ini akan bekerjasama dengan desa peduli gambut Badan Restorasi Gambut untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan karhutla.
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
bencana alam kampanye publik peran pemerintah lokal polusi udara
tetap waspada karhutla bmkg puncak kemarau sampai september kebakaran hutan dan lahan kembali datang melanda beberapa daerah terutama di sumatera seperti aceh riau dan sumatera selatan lima provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yakni riau jambi sumatera selatan kalimantan barat dan kalimantan selatan kabupaten aceh barat baru penetapan status siaga sejak selasa bmkg mengimbau tetap waspada karhutla karena puncak kemarau berlangsung juliseptembersutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana kepada mengatakan dengan penetapan status ini akan ada koordinasi satgas terpadu setiap provinsi untuk penanganan karhutla baik satgas darat udara pelayanan kesehatan penegakan hukum dan satgas sosialisasihari ini di kalteng sedang rapat koordinasi karhutla untuk membicarakan status darurat karhutla katanyasedangkan kabupaten aceh barat menyusul penetapan siaga darurat mengingat kebakaran terjadi sejak selasa lalu sutopo bilang upaya preventif terus dilakukan tetapi karena terbatas sarana dan prasarana dan luas wilayah yang harus dijaga menyebabkan karhutla masih terjadi di beberapa daerahdia mengimbau masyarakat tak membakar hutan dan lahan karena cuaca kering hingga mudah memicu kebakaran karhutla ini katanya dominan karena faktor manusia yang membakarsemua unsur masyarakat diimbau menjaga wilayah agar tak ada yang membakar katanyaselama luas hutan dan lahan terbakar di riau mencapai hektar kabupaten aceh barat hektar didominasi lahan gambuthingga kini bnpb telah mengerahkan helikopter pemboman air dan ton bahan semai natrium chloride yang disebarkan pesawat casa ke dalam awanawan potensialpenyebaran helikopter katanya di riau sumatera selatan kalimantan barat jambi dan aceh berdasarkan peta potensi kemudahan kebakaran ditinjau dari menunjukkan beberapa wilayah rentan terjadi kebakaran yakni sumatera utara aceh lampung jawa bali nusa tenggara hampir seluruh kalimantan sulawesi utara yunus subagyo swarinoto deputi bidang meteorologi mengatakan kemunculan titik panas dan kabut asap masih perlu diwaspadaiberdasarkan peta potensi kemudahan kebakaran ditinjau dari unsur cuaca masih menunjukkan sangat mudah kebakaranwalaupun begitu kondisi cuaca tak akan menyebabkan kebakaran jika tak ada faktor manusia membakar katanyaprediksi bmkg titik panas akan meningkat seiring kemarau pada sebagian besar wilayah indonesia potensi hujan lebat terjadi di sebagian sulawesi dan laut jawabmkg mengimbau masyarakat tetap waspada namun tak perlu terlalu cemas dan selalu mengikuti informasi terbaru bmkghary tirto djatmiko kepala bagian humas bmkg menyebutkan saat ini indonesia sedang berada di puncak kemarau juliseptember kebakaran lahan gambut di sumatera foto bnpbmongabay indonesia kendati demikian tahun ini masih ambang normal hingga masa transisi musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi antara september hingga novemberberdasarkan pantauan bmkg hotspot per provinsi hari terakhir ini dengan tingkat kepercayaan tinggi yakni aceh sumatera barat sumatera utara dan ntt sisanya hotspotbersama bnpb kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengupayakan pemadaman sosialisasi dan patroli terpadu terus secara intensif oleh tim terpadu satgas karhutlasatgas karhutla juga terus memantau muncul titik panas yang berpotensi menimbulkan karhutlarosa vivien ratnawati direktur pengaduan pengawasan dan sanksi administratif direktur jenderal penegakan hukum klhk menemukan ada indikasi pembakaran lahan disengaja di areal konsesi hti pt rrp di kabupaten bengkalis riau ia dalam khg sungai bunut batang umban berupa gambut non kubah di kecamatan mandau bengkalistim gakkum klhk langsung pengecekan luasan mencapai hektar katanyameski demikian izin konsesi sudah dicabut sesuai hasil putusan pengadilan karena ada sengketa dengan masyarakat dan jadi areal terbuka kini areal ini masuk moratorium hingga tak boleh ada izin atau aktifitas disitupembakaran lahan itu masif dan profesional karena mengolahnya terlihat menggunakan perhitungan arah angintak hanya upaya pemadaman tim pun menyegel dan akan memproses sesuai perundangan berlakuberdasarkan laporan tim lapangan makin banyak perambahan sawit disana sawit ilegal marak di lokasi itu kami akan cek perusahaan mana yang menerima pasokan sawit ilegal dan akan diumumkan rantai pasokan ke public katanyabegitu juga soal pembakaran gambut klhk akan cek rantai pasokan hingga pemain besar bisa kena pidanaterpisah bambang hero saharjo guru besar fakultas kehutanan ipb menekankan perlu ada kajian ilmiah untuk pencegahan dan penanganan pasca kebakaran selama ini penelitian berdasarkan kajian ilmiah belum tersosialisasikan dengan baikkami melakukan penelitian dengan memasukkan kajiankajian dalam ews untuk dapat disosialisasikan kepada publik katanya usai peluncuran fire resource management center southeast asia region di jakarta beberapa pekan lalufire management resource center asean ini menjadi sebuah lembaga yang menjembatani antara publik dengan peneliti dimana tujuan utama agar publik mendapat informasi jelas berdasarkan kajian ilmiahdi center ini berisikan para pakar independen kebakaran di indonesia yang berpusat di ipb lembaga ini dimulai dari indonesia yang mewakili asia tenggarabambang juga menjadi pengelola fmrcsea mengatakan perlu ada penguatan ews dalam karhutla lembaga yang bekerjasama dengan jerman ini memiliki teknik baru yang teruji untuk teraplikasi dengan sistem yang ada kita membuat peta bisa menggunakan infrared radar dan lainlainjika selama ini pemantauan hanya pagi dan siang seninjumat saja melalui lembaga ini akan penuh selama jam lembaga ini akan bekerjasama dengan desa peduli gambut badan restorasi gambut untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan karhutla
Hijaukan Kembali Hutan Mangrove Rusak di Pesisir Sumatera Utara. Pagi itu, Minggu (17/9/17), ratusan anak sekolah dasar dan pemuda berkumpul di lokasi diberi nama rumah mangrove, terletak di Desa Bagan Percut, Dusun XVII, Jalan Persil, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).Mereka berkumpul untuk satu tujuan, mengembalikan lagi hutan mangrove yang sempat hancur karena berubah jadi perkebunan sawit dan pertambakan ikan dan udang. Mereka menanam ribuan bibit mangrove di lokasi yang rusak.Adalah Khairunnisa, pelajar dari Kabupaten Deli Serdang, turut menanam bibit bakau diantara ratusan orang. Pakaian berlumpur, tangan kotor, tak jadi soal.Sesekali, teman-teman Nisa, datang menyiramkan air bercampur lumpur ke wajahnya. Nisa tersenyum dan membalas menyiram.Siswa laki-laki usai menanam mangrove langsung lari ke sungai di pinggir hutan mangrove dan berenang sambil tertawa riang.“Hutan mangrove harus terus dijaga. Kami generasi penerus bangsa akan menikmatinya nanti saat sudah besar, menatap hijau daun mangrove, antara kicau burung pantai yang bersahutan, ” katanya.Dahrin Pane, pelopor penanam dan penghijauan hutan mangrove Sumut mengatakan, kondisi mangrove di Sumut terutama di Pesisir Pecut Sei Tuan, Deli Serdang, masuk kondisi kritis, karena alih fungsi lahan jadi kebun sawit. Jalur hijau rusak dan jadi perkebunan serta tambak ikan serta udang.Adapun titik-titik yang masuk katagori kritis ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, di Desa Pematang Lalang, Desa Cinta Damai, Desa Percut, Desa Tanjung Rejo, dan Desa Tanjung Selamat. Hutan mangrove hancur 500 hektar lebih.“Untuk Desa Percut dan Desa Tanjung Rejo kepedulian masyarakat dan perusahaan sudah mulai ada. Dua desa ini sudah terbina dalam menjaga dan menghijaukan kembali hutan mangrove dari ancaman kehancuran. Ini patut dicontoh wilayah lain.” Dinas Kelautan dan Perikanan, katanya, sudah mulai peduli menanam mangrove, namun masih ada masyarakat yang belum menyadari penting menjaga tanaman ini.Di Deli Serdang, ada lima desa dengan wilayah hutan mangrove masuk hutan konservasi, sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka.Meski sampai sekarang masih banyak dikuasai pemodal, sejak 2000 upaya mengembalikan lagi peruntukan terus dilakukan dibantu sejumlah komunitas yang peduli hutan mangrove. Saat ini, katanya, perlu ratusan ribu bibit mangrove untuk ditanam di pesisir yang hancur.Ada tiga jenis bakau () tumbuh di pesisir Deli Serdang, yaitu bakau Bangka (), bakau minyak (), dan bakau api ().Di Percut Sei Tuan, katanya, sudah lebih 700 hektar hutan bakau kembali hijau dari status kritis, dengan rincian Desa Percut 200 hektar dan Desa Tanjung Rejo 500 hektar.“Masih butuh ratusan ribu lagi bibit bakau untuk menghijaukan mangrove pesisir Deli Serdang. Itu masih Deli Serdang ya, kalau pesisir Sumut perlu jutaan bibit mencegah kondisi kritis hutan mangrove,” kata Pane.Setelah hutan mangrove kembali, katanya, mulai tampak beragam biota laut seperti kepiting, udang, dan ikan. Mulai terlihat juga berbagai jenis ular endemik di sekitar bakau, seperti ular bakau, tudung piye bentuk berjengger sangat beracun dan mematikan. Namun, katanya, tak menganggu apalagi pohon bakau tak hilang. Dia menganalisis, ada empat kabupaten wajib terjaga agar perusakan hutan mangrove tak terus terjadi, yaitu Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Deli Serdang, dan Langkat. Wilayah-wilayah ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka.Jadi, katanya, empat titik ini harus benar-benar terjaga, karena jika air pasang dan hutan mangrove hancur, air akan naik ke Kota Medan. Bisa dipastikan, katanya, akan mengepung Medan bahkan terancam tenggelam.Baginya, ancaman ini bukan isu yang sengaja dibuat, tetapi sudah ada berbagai penelitian, bahkan sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia, datang ke pesisir untuk penelitian. “Pemerintah harus memperhatikan ancaman ini,” katanya.
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas pelestarian habitat
hijaukan kembali hutan mangrove rusak di pesisir sumatera utara pagi itu minggu ratusan anak sekolah dasar dan pemuda berkumpul di lokasi diberi nama rumah mangrove terletak di desa bagan percut dusun xvii jalan persil percut sei tuan kabupaten deli serdang sumatera utara sumutmereka berkumpul untuk satu tujuan mengembalikan lagi hutan mangrove yang sempat hancur karena berubah jadi perkebunan sawit dan pertambakan ikan dan udang mereka menanam ribuan bibit mangrove di lokasi yang rusakadalah khairunnisa pelajar dari kabupaten deli serdang turut menanam bibit bakau diantara ratusan orang pakaian berlumpur tangan kotor tak jadi soalsesekali temanteman nisa datang menyiramkan air bercampur lumpur ke wajahnya nisa tersenyum dan membalas menyiramsiswa lakilaki usai menanam mangrove langsung lari ke sungai di pinggir hutan mangrove dan berenang sambil tertawa rianghutan mangrove harus terus dijaga kami generasi penerus bangsa akan menikmatinya nanti saat sudah besar menatap hijau daun mangrove antara kicau burung pantai yang bersahutan katanyadahrin pane pelopor penanam dan penghijauan hutan mangrove sumut mengatakan kondisi mangrove di sumut terutama di pesisir pecut sei tuan deli serdang masuk kondisi kritis karena alih fungsi lahan jadi kebun sawit jalur hijau rusak dan jadi perkebunan serta tambak ikan serta udangadapun titiktitik yang masuk katagori kritis ada di kecamatan percut sei tuan di desa pematang lalang desa cinta damai desa percut desa tanjung rejo dan desa tanjung selamat hutan mangrove hancur hektar lebihuntuk desa percut dan desa tanjung rejo kepedulian masyarakat dan perusahaan sudah mulai ada dua desa ini sudah terbina dalam menjaga dan menghijaukan kembali hutan mangrove dari ancaman kehancuran ini patut dicontoh wilayah lain dinas kelautan dan perikanan katanya sudah mulai peduli menanam mangrove namun masih ada masyarakat yang belum menyadari penting menjaga tanaman inidi deli serdang ada lima desa dengan wilayah hutan mangrove masuk hutan konservasi sebelah utara berbatasan langsung dengan selat malakameski sampai sekarang masih banyak dikuasai pemodal sejak upaya mengembalikan lagi peruntukan terus dilakukan dibantu sejumlah komunitas yang peduli hutan mangrove saat ini katanya perlu ratusan ribu bibit mangrove untuk ditanam di pesisir yang hancurada tiga jenis bakau tumbuh di pesisir deli serdang yaitu bakau bangka bakau minyak dan bakau api di percut sei tuan katanya sudah lebih hektar hutan bakau kembali hijau dari status kritis dengan rincian desa percut hektar dan desa tanjung rejo hektarmasih butuh ratusan ribu lagi bibit bakau untuk menghijaukan mangrove pesisir deli serdang itu masih deli serdang ya kalau pesisir sumut perlu jutaan bibit mencegah kondisi kritis hutan mangrove kata panesetelah hutan mangrove kembali katanya mulai tampak beragam biota laut seperti kepiting udang dan ikan mulai terlihat juga berbagai jenis ular endemik di sekitar bakau seperti ular bakau tudung piye bentuk berjengger sangat beracun dan mematikan namun katanya tak menganggu apalagi pohon bakau tak hilang dia menganalisis ada empat kabupaten wajib terjaga agar perusakan hutan mangrove tak terus terjadi yaitu serdang bedagai kabupaten batubara deli serdang dan langkat wilayahwilayah ini berbatasan langsung dengan selat malakajadi katanya empat titik ini harus benarbenar terjaga karena jika air pasang dan hutan mangrove hancur air akan naik ke kota medan bisa dipastikan katanya akan mengepung medan bahkan terancam tenggelambaginya ancaman ini bukan isu yang sengaja dibuat tetapi sudah ada berbagai penelitian bahkan sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di indonesia datang ke pesisir untuk penelitian pemerintah harus memperhatikan ancaman ini katanya
Benarkah Pembukaan Lahan Terjadi Dalam Kawasan TN Sebangau?. Sebuah eskavator beroperasi di atas lahan gambut Jalan Seluang Welum kilometer 23 Palangkaraya, Rabu (20/9). Dua pekerja tampak sedang mengoperasikan alat berat tersebut. Beberapa batang pohon tampak sudah tumbang.Di beberapa sisi, pembukaan lahan sudah selesai dilakukan. Eskavator tersebut terus bergerak membuka lahan-lahan lain yang diduga masuk dalam kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS).Sebelum memasuki kawasan tersebut, ada papan proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya. Nilai total proyek Rp. 1.485.158.000. Dimulai sejak 9 Juni dan akan berakhir 6 Oktober tahun ini.“Ini sudah masuk kawasan Taman Nasional Sebangau,” jelas Wancino, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalteng menjelaskan saat menemani bertandang ke lokasi proyek tersebut.Wancino pun memperlihatkan GPS yang menunjukan angka-angka titik koordinat. Ia terlihat yakin, bahwa pembukaan lahan yang sedang terjadi berada di atas kawasan Taman Nasional Sebangau. Lagipula, sebelum memasuki kawasan yang sedang dibuka, terdapat dua buah plang yang menandakan bahwa kawasan tersebut memang berada di dalam zona konservasi.Menurut perhitungan Wancino, luas lahan yang total akan dibuka mencapai 2.000 hektar. Jalan yang dibangun, sebagian sudah dicor atau ditembok. Sebagian lagi masih berupa jalan bertanah. Di antara kanan dan kiri sepanjang proyek pembangunan jalan tersebut, beberapa petak lahan sudah ditanami berbagai macam tanaman; sawit, sengon dan lainnya.Pembuatan jalan tersebut juga diiringi dengan pembangunan irigasi yang akan menembus hingga Sungai Kamipang di Kabupaten Katingan.“Pembukaan lahan masih terus terjadi. Padahal sebelumnya kami sudah melaporkan ini kepada Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Balai Taman Nasional Sebangau, Kepolisian, Kejaksaan dan pihak terkait lainnya. Laporan kami buat bulan Februari tahun ini. Tapi hingga sekarang, perkembangan pelaporan tersebut dan informasinya tak sampai kepada kami,” kata Wancino.Menurutnya, JPIK telah memantau proyek pembukaan lahan ini sejak 2016. Dimulai dari citra satelit yang menunjukkan pembukaan hutan dan kebakaran lahan.“Banyak titik-titik yang masuk ke TNS yang sudah di dan ada alat berat di dalamnya,” lanjutnya.Selain di Seluang Welum, Wancino juga mengatakan, pihaknya menemukan tujuh titik pembukaan lahan di kawasan Taman Nasional Sebangau. Lima titik berada di Tangkiling-Palangkaraya, dan dua titik berada di Kabupaten Katingan.Berdasarkan informasi awal yang diperoleh JPIK, memang pembukaan lahan di Seluang Welum adalah untuk memfasilitasi Kelompok Tani Seluang Welum.Namun dari penelusuran yang dilakukan JPIK, pemilik lahan yang ada di sekitar kawasan tersebut justru diduga merupakan milik para pejabat. Ia menuding ada oknum Pemerintah dan DPRD Kota Palangkaraya yang juga memiliki lahan di lokasi tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Hari Mahiadi saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengatakan, proyek yang dikerjakannya berada di luar kawasan Taman Nasional Sebangau. Bahkan ia menjamin, hal itu sudah dikonformasikan pula dengan Balai Taman Nasional Sebangau.“Yang jelas kita tak melanggar karena memang status kawasannya tak masuk kawasan Taman Nasional Sebangau,” ujarnya.Menurut penjelasan Hari, panjang jalan yang sedang dikerjakan adalah lima kilometer, yang merupakan lanjutan pengerjaan sejak tahun 2016, yang direncana selesai pada akhir tahun ini.Lebih lanjut Hari mengatakan, pembangunan jalan tersebut dilakukan untuk memfasilitasi Kelompok Tani Seluang Welum. Menurutnya, ada 25 orang yang masuk keanggotaan Kelompok tani tersebut dengan luasan kepemilikan lahan yang bervariasi. Ada yang satu hektar, dua hektar dan lainnya.“Di situ karena ada Kelompok Tani Seluang Welum, ada yang menanam kelapa sawit, sengon. Ada yang beternak juga. Jadi kami membangun jalan untuk memfasilitasi mereka. Dengan adanya pembangunan jalan, nantinya juga akan memudahkan para petani untuk mobilisasi mengangkut hasil pertanian mereka. Ini untuk pengembangan wilayah juga,” paparnya.Dengan dibangunnya jalan, otomatis katanya, warga yang memiliki lahan di sana akan lebih mudah mengakses pasar. Lahan yang ada akan semakin produktif karena dimanfaatkan oleh para petani.“Daripada dijadikan lahan tidur, lebih baik masyarakat disitu bisa bertanam. Yang jelas sudah terkonfirmasi tak masuk kawasan Taman Nasional. Status kawasan kemungkinan Area Penggunaan Lain (APL). Rencana pengembangannya, kami sesuaikan dengan tupoksi kami untuk pembangunan infrastruktur,” ucapnya.Lagi pula ia melanjutkan, jika ada anggapan status kawasan tersebut masuk wilayah Taman Nasional Sebangau, maka tapal batas pun belum jelas.“Tapal batas jelas, akhirnya kan susah juga. Dan juga kondisi ril di lapangan itu kan sudah berupa hutan lagi. Sudah tak ada tegakan pohon lagi. Apakah itu masih masuk kawasan TNS?” tanyanya.Kepala Balai Taman Nasional Sebangau Anggodo, dalam keterangannya seperti dilansir (Jumat, 22/9) mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan beberapa instansi untuk membicarakan mengenai hal tersebut.“Setahu kami [aktivitas proyek] sudah dihentikan. Nanti akan saya koordinasikan lagi dengan instansi terkait. Sampai saat ini, pihak kami masih berupaya untuk membuat tapal batas wilayah TN Sebangau,” tutupnya.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
benarkah pembukaan lahan terjadi dalam kawasan tn sebangau sebuah eskavator beroperasi di atas lahan gambut jalan seluang welum kilometer palangkaraya rabu dua pekerja tampak sedang mengoperasikan alat berat tersebut beberapa batang pohon tampak sudah tumbangdi beberapa sisi pembukaan lahan sudah selesai dilakukan eskavator tersebut terus bergerak membuka lahanlahan lain yang diduga masuk dalam kawasan taman nasional sebangau tnssebelum memasuki kawasan tersebut ada papan proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palangkaraya nilai total proyek rp dimulai sejak juni dan akan berakhir oktober tahun iniini sudah masuk kawasan taman nasional sebangau jelas wancino jaringan pemantau independen kehutanan jpik kalteng menjelaskan saat menemani bertandang ke lokasi proyek tersebutwancino pun memperlihatkan gps yang menunjukan angkaangka titik koordinat ia terlihat yakin bahwa pembukaan lahan yang sedang terjadi berada di atas kawasan taman nasional sebangau lagipula sebelum memasuki kawasan yang sedang dibuka terdapat dua buah plang yang menandakan bahwa kawasan tersebut memang berada di dalam zona konservasimenurut perhitungan wancino luas lahan yang total akan dibuka mencapai hektar jalan yang dibangun sebagian sudah dicor atau ditembok sebagian lagi masih berupa jalan bertanah di antara kanan dan kiri sepanjang proyek pembangunan jalan tersebut beberapa petak lahan sudah ditanami berbagai macam tanaman sawit sengon dan lainnyapembuatan jalan tersebut juga diiringi dengan pembangunan irigasi yang akan menembus hingga sungai kamipang di kabupaten katinganpembukaan lahan masih terus terjadi padahal sebelumnya kami sudah melaporkan ini kepada dirjen penegakan hukum klhk balai taman nasional sebangau kepolisian kejaksaan dan pihak terkait lainnya laporan kami buat bulan februari tahun ini tapi hingga sekarang perkembangan pelaporan tersebut dan informasinya tak sampai kepada kami kata wancinomenurutnya jpik telah memantau proyek pembukaan lahan ini sejak dimulai dari citra satelit yang menunjukkan pembukaan hutan dan kebakaran lahanbanyak titiktitik yang masuk ke tns yang sudah di dan ada alat berat di dalamnya lanjutnyaselain di seluang welum wancino juga mengatakan pihaknya menemukan tujuh titik pembukaan lahan di kawasan taman nasional sebangau lima titik berada di tangkilingpalangkaraya dan dua titik berada di kabupaten katinganberdasarkan informasi awal yang diperoleh jpik memang pembukaan lahan di seluang welum adalah untuk memfasilitasi kelompok tani seluang welumnamun dari penelusuran yang dilakukan jpik pemilik lahan yang ada di sekitar kawasan tersebut justru diduga merupakan milik para pejabat ia menuding ada oknum pemerintah dan dprd kota palangkaraya yang juga memiliki lahan di lokasi tersebut kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota palangkaraya hari mahiadi saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengatakan proyek yang dikerjakannya berada di luar kawasan taman nasional sebangau bahkan ia menjamin hal itu sudah dikonformasikan pula dengan balai taman nasional sebangauyang jelas kita tak melanggar karena memang status kawasannya tak masuk kawasan taman nasional sebangau ujarnyamenurut penjelasan hari panjang jalan yang sedang dikerjakan adalah lima kilometer yang merupakan lanjutan pengerjaan sejak tahun yang direncana selesai pada akhir tahun inilebih lanjut hari mengatakan pembangunan jalan tersebut dilakukan untuk memfasilitasi kelompok tani seluang welum menurutnya ada orang yang masuk keanggotaan kelompok tani tersebut dengan luasan kepemilikan lahan yang bervariasi ada yang satu hektar dua hektar dan lainnyadi situ karena ada kelompok tani seluang welum ada yang menanam kelapa sawit sengon ada yang beternak juga jadi kami membangun jalan untuk memfasilitasi mereka dengan adanya pembangunan jalan nantinya juga akan memudahkan para petani untuk mobilisasi mengangkut hasil pertanian mereka ini untuk pengembangan wilayah juga paparnyadengan dibangunnya jalan otomatis katanya warga yang memiliki lahan di sana akan lebih mudah mengakses pasar lahan yang ada akan semakin produktif karena dimanfaatkan oleh para petanidaripada dijadikan lahan tidur lebih baik masyarakat disitu bisa bertanam yang jelas sudah terkonfirmasi tak masuk kawasan taman nasional status kawasan kemungkinan area penggunaan lain apl rencana pengembangannya kami sesuaikan dengan tupoksi kami untuk pembangunan infrastruktur ucapnyalagi pula ia melanjutkan jika ada anggapan status kawasan tersebut masuk wilayah taman nasional sebangau maka tapal batas pun belum jelastapal batas jelas akhirnya kan susah juga dan juga kondisi ril di lapangan itu kan sudah berupa hutan lagi sudah tak ada tegakan pohon lagi apakah itu masih masuk kawasan tns tanyanyakepala balai taman nasional sebangau anggodo dalam keterangannya seperti dilansir jumat mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan beberapa instansi untuk membicarakan mengenai hal tersebutsetahu kami aktivitas proyek sudah dihentikan nanti akan saya koordinasikan lagi dengan instansi terkait sampai saat ini pihak kami masih berupaya untuk membuat tapal batas wilayah tn sebangau tutupnya
Organisasi Masyarakat Sipil Sumut Bentuk Jaringan Pengacara Lingkungan. Walhi Sumatera Utara, bersama sejumlah jaringan organisasi masyarakat sipil di provinsi ini, Kamis (26/10/17) membentuk jaringan pengacara lingkungan.Salah satu alasan mereka membentuk jaringan ini karena melihat perusakan lingkungan makin parah, konflik agraria masih tinggi, bahkan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan agraria terus terjadiAdapun organisasi masyarakat sipil yang menginisiasi jaringan pengacara lingkungan ini, yaitu Walhi Sumut, Bakumsu, Kontras Sumut, Pusaka Indonesia, PBHI Sumut, dan LBH Medan.Dana Tarigan, Direktur Walhi Sumut, kepada mengatakan perlu jaringan pengacara lingkungan ini, antara lain karena kriminalisasi pejuang lingkungan dan konflik agraria di Sumut masih tinggi.Selama ini, organisasi masyarakat sipil atau lembaga-lembaga yang fokus pendampingan lingkungan dan hak azasi manusia (HAM) serta anak, masih bekerja parsial, sesuai proyek dan program masing-masing.Atas dasar itu, katanya, perlu jaringan tim untuk membela masyarakat, termasuk menggugat korporasi atau perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan dan perusakan lingkungan.Menurut dia, periode sebelumnya sering melakukan gugatan namun berakhir kekalahan di pengadilan. Salah satu penyebab, kekurangan tim untuk menganalisis data dan persoalan. Sedang korporasi dan para perusak lingkungan terus berbenah, mengasah kemampuan mereka.“Inilah mengapa kita anggap harus membentuk tim jaringan pengacara lingkungan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Sumut mengirimkan tim untuk bergabung dalam jaringan ini. Ini tim reaksi cepat melakukan pembelaan dan pendampingan,” katanya.Tim ini juga melakukan edukasi-edukasi pada wilayah-wilayah yang mengalami masalah seperti terdampak perluasan pembangunan, penggusuran, perampasan lahan, dan yang alami kerusakan lingkungan.Masyarakat juga menndapatkan pemahaman atau edukasi paralegal, kemampuan dan pemahaman soal hukum, agar sebelum tim hadir pendampingan, mereka sudah paham.“Ini sangat penting, supaya masyarakat tak takut intimidasi, masyarakat paham hukum dan paham hak secara hukum. Ini konsep utama pembentukan jaringan pengacara lingkungan di Sumut,” kata Dana.Selama lima tahun terakhir konflik agraria menjadi kasus tertinggi di Sumut, setelah itu pencemaran oleh perusahaaan seperti di Kawasan Industri Medan (KIM), pencemaran udara dan pembuangan limbah oleh sejumlah perusahaan sawit. “Juga kriminalisasi masyarakat.”Walhi Sumut, katanya, dalam tahun ini menangani setidaknya 15 kasus, belum lagi Bakumsu untuk konflik dan kriminalisasi masyarakat adat. Ada Kontras mendampingi perampasan tanah dan kriminalisasi serta intimidasi. PBHI Sumut menangani kasus hingga ke pengadilan. Setidaknya, ada 30 kasus ditangani dan didampingi lembaga-lembaga dalam jaringan pengacara lingkungan ini.Marjoko, Manajer Kebencanaan Yayasan Pusaka Indonesia berharap, dengan ada jaringan pengacara lingkungan ini, pembelaan hukum tak lagi parsial tetapi bersama-sama.Tim ini juga melibatkan akademi, pakar hukum, pakar bidang analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), dann lain-lain. “Setiap perkara akan dipegang oleh ahlinya.”
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
mengatasi dampak yang tidak proporsional program literasi
organisasi masyarakat sipil sumut bentuk jaringan pengacara lingkungan walhi sumatera utara bersama sejumlah jaringan organisasi masyarakat sipil di provinsi ini kamis membentuk jaringan pengacara lingkungansalah satu alasan mereka membentuk jaringan ini karena melihat perusakan lingkungan makin parah konflik agraria masih tinggi bahkan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan agraria terus terjadiadapun organisasi masyarakat sipil yang menginisiasi jaringan pengacara lingkungan ini yaitu walhi sumut bakumsu kontras sumut pusaka indonesia pbhi sumut dan lbh medandana tarigan direktur walhi sumut kepada mengatakan perlu jaringan pengacara lingkungan ini antara lain karena kriminalisasi pejuang lingkungan dan konflik agraria di sumut masih tinggiselama ini organisasi masyarakat sipil atau lembagalembaga yang fokus pendampingan lingkungan dan hak azasi manusia ham serta anak masih bekerja parsial sesuai proyek dan program masingmasingatas dasar itu katanya perlu jaringan tim untuk membela masyarakat termasuk menggugat korporasi atau perusahaanperusahaan yang melakukan kejahatan dan perusakan lingkunganmenurut dia periode sebelumnya sering melakukan gugatan namun berakhir kekalahan di pengadilan salah satu penyebab kekurangan tim untuk menganalisis data dan persoalan sedang korporasi dan para perusak lingkungan terus berbenah mengasah kemampuan merekainilah mengapa kita anggap harus membentuk tim jaringan pengacara lingkungan organisasiorganisasi masyarakat sipil di sumut mengirimkan tim untuk bergabung dalam jaringan ini ini tim reaksi cepat melakukan pembelaan dan pendampingan katanyatim ini juga melakukan edukasiedukasi pada wilayahwilayah yang mengalami masalah seperti terdampak perluasan pembangunan penggusuran perampasan lahan dan yang alami kerusakan lingkunganmasyarakat juga menndapatkan pemahaman atau edukasi paralegal kemampuan dan pemahaman soal hukum agar sebelum tim hadir pendampingan mereka sudah pahamini sangat penting supaya masyarakat tak takut intimidasi masyarakat paham hukum dan paham hak secara hukum ini konsep utama pembentukan jaringan pengacara lingkungan di sumut kata danaselama lima tahun terakhir konflik agraria menjadi kasus tertinggi di sumut setelah itu pencemaran oleh perusahaaan seperti di kawasan industri medan kim pencemaran udara dan pembuangan limbah oleh sejumlah perusahaan sawit juga kriminalisasi masyarakatwalhi sumut katanya dalam tahun ini menangani setidaknya kasus belum lagi bakumsu untuk konflik dan kriminalisasi masyarakat adat ada kontras mendampingi perampasan tanah dan kriminalisasi serta intimidasi pbhi sumut menangani kasus hingga ke pengadilan setidaknya ada kasus ditangani dan didampingi lembagalembaga dalam jaringan pengacara lingkungan inimarjoko manajer kebencanaan yayasan pusaka indonesia berharap dengan ada jaringan pengacara lingkungan ini pembelaan hukum tak lagi parsial tetapi bersamasamatim ini juga melibatkan akademi pakar hukum pakar bidang analisa mengenai dampak lingkungan amdal dann lainlain setiap perkara akan dipegang oleh ahlinya
Cerita Pembangunan Pembangkit Panas Bumi di Kerinci (Bagian 2). Lubang sumur bekas eksplorasi panas bumi di Cluster A—lokasi pertama eksplorasi– terlihat dibiarkan begitu saja. Ada bercak-bercak karat di bagian pipa. Keseluruhan ada lima sumur pengeboran panas bumi dengan target kapasitas 2 x 55 MW untuk wilayah Pertamina Sungai Penuh Jambi.Saya dibawa berkeliling ke enam lokasi pengeboran itu. Empat titik pengeboran Cluster A, B, C, D, F, dan G. Dua cluster A dan B, tak ada aktivitas apapun, Cluster C dan D, tampak beberapa pekerja merapikan peralatan pengeboran.Dua cluster terakhir F dan G masih tampak beberapa kendaraan proyek terparkir dan puluhan pekerja beraktivitas. “Pengeboran sudah selesai, mereka hanya merapikan alat, “ kata Rike, staf lapangan PGE yang mengantarkan saya.Hanya di Cluster G, saya merasakan suasana hutan. Suara siamang bersahutan menandakan ada kehidupan satwa liar di sana. Saya melihat jejeran pohon bertutupan rapat mengelilingi lokasi pengeboran ini. Lokasi Cluster G, merupakan kawasan hutan adat masyarakat Depati Nyato.Hutan adat ini dijual oleh oknum yang mengatasnamakan pemilik lahan. Hingga kini, kasus jual beli lahan adat oleh oknum itu belum terurai tuntas. Pembangunan proyek pembangkit listrik dengan memanfaatkan panas bumi seharusnya jadi sumber energi terbarukan tak bermasalah. Namun, kehadiran proyek ini, malah menimbulkan masalah baru dan konflik sosial di tengah masyarakat.Tafif Azimudin, Sekretaris Perusahaan Pertamina Geothermal Energi (PGE) mengatakan, lahan konflik di masyarakat adat Depati nyato sudah mereka beli dengan proses jual beli yang benar.Lahan lokasi panas bumi di Sungai Penuh, Kerinci, katanya, milik masyarakat yang dibeli PGE. Sebelum pembelian, katanya, PGE telah memastikan status lahan dengan melakukan konfirmasi kepada Taman Nasional Kerinci Seblat, Dinas Kehutanan, BPN serta pengecekan dan validasi kepada kepala desa.PGE juga sosialisasi kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat. Proses jual beli lahan, katanya, mengikuti ketentuan agraria dan melalui notaris (PPAT). Pembayaran lahan juga langsung dan terbuka kepada pemegang hak tanah.“Khusus dinamika dengan masyarakat adat Depati Nyato, dengan komunikasi terjalin baik, dinamika telah terselesaikan dengan baik,” katanya.Tafif membantah soal tuduhan kurang sosialisasi kepada masyarakat sekitar. PGE, katanya, sudah sosialisasi soal operasional mereka baik ke masyarakat maupun sekolah-sekolah.“Pengenalan perusahaan kepada masyarakat juga dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.”Dia jelaskan, perusahaan menjawab kebutuhan aktualisasi diri komunitas sekitar melalui berbagai upaya kerja sama pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program CSR bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan infrastruktur. ***Proyek di Kerinci ini, sudah sejak 2008, dengan target menghasilkan listrik pada 2020. Menilik UU Panas Bumi, dibatasi eksplorasi hanya lima tahun dengan maksimal perpanjangan dua kali masing-masing satu tahun.Eksplorasi sudah hampir 11 tahun, tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Menurut Tafif, saat ini eksplorasi sudah selesai meliputi studi kelayakan dan lanjut eksploitasi selama 30 tahun sejak izin keluar.“PGE telah menyelesaikan lima sumur pemboran dari target 10 sumur untuk PLTP Unit I Kerinci 55 MW. PLTP ini target mulai menghasilkan listrik 2020.”Dia berbicara seputar beragam tantangan pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Negeri ini, katanya, dikenal sebagai negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia (sekitar 29 GWe).Tafif mengatakan, meski regulasi sudah dibuat, tak serta merta panas bumi jadi salah satu sumber energi andalan buat listrik.“Tantangan dan hambatan adalah struktur pasar listrik di Indonesia bersifat monopsoni. Hanya ada satu pembeli yaitu PLN. Dalam teori ekonomi kondisi seperti ini membuat posisi penjual cenderung sebagai ,” katanya.Salah satu kondisi nyata yang kini terjadi adalah skema harga berdasarkan biaya pokok produksi (BPP) panas bumi sebagaimana diatur dalam berdasarkan Permen ESDM No.12/2017. Dalam hal ini, daya beli PLN dibatasi subsidi pemerintah.Tantangan lain, adalah pengembangan geothermal membutuhkan investasi tinggi – US$5 juta/MW dan risiko investasi tahap eksplorasi ditanggung pengembang. Hal lain, katanya, sebagian besar potensi panas bumi dalam kawasan hutan. Kabupaten Kerinci, salah satu kabupaten di Jambi yang rawan bencana seperti longsor dan letusan gunung. PGE mengklaim, kegiatan eksplorasi yang mereka sudah memenuhi standar keamanan dan kelestarian lingkungan.Perusahaan, katanya, sudah memantau dan mengelola lingkungan termasuk pengukuran kualitas tanah dan erosi, kualitas badan air dan debit air secara berkala per triwulan. Ia jadi bahan PGE untuk tindakan dan antisipasi terhadap potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul.“Bahan ini akan dilaporkan ke instansi terkait seperti EBTKE (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pertambangan setempat,” katanya.Dia bilang, sebagai energi bersih dan bebas polusi, keberlangsungan pengembangan panas bumi juga tergantung kelestarian lingkungan alam sekitar. Karena itu, suatu keharusan bagi pengembang panas bumi selalu menjaga kelestarian alam sekitar. Dengan kata lain, katanya, bila alam terjaga, keberlangsungan pengembangan energi panas bumi juga terjaga.Longsor 2013, di pengeboran site Cluster B lempur memakan lima korban jiwa. PGE, katanya, makin berhati-hati dan melakukan berbagai antisipasi, namun tidak bisa memastikan kejadian tak berulang.Kini, PGE memasang peringatan dini (/EWS) untuk mengetahui tanda-tanda bencana alam (longsor) hingga dapat melakukan tindakan preventif.PGE juga kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada buat kajian potensi longsor maupun banjir bandang di daerah-daerah pengembangan geothermal. Pada lokasi-lokasi yang berpotensi bencana disiapkan infrastruktur macam sengkedan atau terasering guna mengurangi risiko bencana.Mobil yang saya tumpangi meluncur turun, tepat di tepi pohon kayu manis yang berjajar rapi. Di depan terlihat lelaki paruh baya berjalan dengan seekor kerbau. Lelaki itu memandu kerbau berjalan sesuai arahan.Maddul, begitu nama lelaki warga Desa Talang Kemuning ini. Dia baru saja pulang dari kebun. Di sepanjang jalan utama menuju proyek, bersinggungan langsung dengan perkebunan masyarakat.Di ujung jalan utama memasuki proyek ada pos satpam. Tampak petugas berjaga-jaga.Maddul tak keberatan dengan penjagaan, hanya menyayangkan bentrok antara petugas keamanan perusahaan dengan warga berujung penangkapan satu orang dari Desa Talang Kemuning.Dia bercerita, saat pembangunan jalan di lokasi proyek malah berimbas longsor yang menimpa kebun-kebun kayu manis mereka. “Kebun dimasuki lumpur saat pembangunan jalan kemarin. Persoalan itu sudah diselesaikan dengan perusahaan,” katanya.Lokasi perkebunan kayu manis milik masyarakat memang sangat berdekatan, berjarak hanya 200 meter. Wilayah pengeboran dengan desa terdekat, yakni, Talang Kemuning hanya empat kilometer.Maddul sedikit was-was jika pengeboran PGE bisa berakibat bencana bagi desanya. “Mudah-mudahan jangan, kami sebenarnya juga khawatir kalau ada longsor atau bencana lain akibat pengeboran. Desa kami tepatnya di bawah proyek. Kami berharap jangan sampailah.”Dia terus berjalan tertatih menuruni jalan beraspal menuju desa. Mobil yang saya tumpangi meluncur menuruni perbukitan tempat pengeboran.Bukit Kerman, begitu warga menyebut lokasi itu. Sawah tampak menguning di kaki bukit. Dari celah bukit, air mengalir jernih sebagai sumber penghidupan masyarakat dua desa itu, Talang Kemuning dan Bintang Marak. Sayangnya, kejernihan air tak sejernih perasaan warga dua desa ini. Kini, persaudaraan mereka tengah teruji oleh kasus jual beli hutan adat. Sebagian besar warga juga dalam keadaan was-was akan keberlangsungan hutan adat mereka. ()
[1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam inisiatif energi terbarukan mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat
cerita pembangunan pembangkit panas bumi di kerinci bagian lubang sumur bekas eksplorasi panas bumi di cluster alokasi pertama eksplorasi terlihat dibiarkan begitu saja ada bercakbercak karat di bagian pipa keseluruhan ada lima sumur pengeboran panas bumi dengan target kapasitas x mw untuk wilayah pertamina sungai penuh jambisaya dibawa berkeliling ke enam lokasi pengeboran itu empat titik pengeboran cluster a b c d f dan g dua cluster a dan b tak ada aktivitas apapun cluster c dan d tampak beberapa pekerja merapikan peralatan pengeborandua cluster terakhir f dan g masih tampak beberapa kendaraan proyek terparkir dan puluhan pekerja beraktivitas pengeboran sudah selesai mereka hanya merapikan alat kata rike staf lapangan pge yang mengantarkan sayahanya di cluster g saya merasakan suasana hutan suara siamang bersahutan menandakan ada kehidupan satwa liar di sana saya melihat jejeran pohon bertutupan rapat mengelilingi lokasi pengeboran ini lokasi cluster g merupakan kawasan hutan adat masyarakat depati nyatohutan adat ini dijual oleh oknum yang mengatasnamakan pemilik lahan hingga kini kasus jual beli lahan adat oleh oknum itu belum terurai tuntas pembangunan proyek pembangkit listrik dengan memanfaatkan panas bumi seharusnya jadi sumber energi terbarukan tak bermasalah namun kehadiran proyek ini malah menimbulkan masalah baru dan konflik sosial di tengah masyarakattafif azimudin sekretaris perusahaan pertamina geothermal energi pge mengatakan lahan konflik di masyarakat adat depati nyato sudah mereka beli dengan proses jual beli yang benarlahan lokasi panas bumi di sungai penuh kerinci katanya milik masyarakat yang dibeli pge sebelum pembelian katanya pge telah memastikan status lahan dengan melakukan konfirmasi kepada taman nasional kerinci seblat dinas kehutanan bpn serta pengecekan dan validasi kepada kepala desapge juga sosialisasi kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat proses jual beli lahan katanya mengikuti ketentuan agraria dan melalui notaris ppat pembayaran lahan juga langsung dan terbuka kepada pemegang hak tanahkhusus dinamika dengan masyarakat adat depati nyato dengan komunikasi terjalin baik dinamika telah terselesaikan dengan baik katanyatafif membantah soal tuduhan kurang sosialisasi kepada masyarakat sekitar pge katanya sudah sosialisasi soal operasional mereka baik ke masyarakat maupun sekolahsekolahpengenalan perusahaan kepada masyarakat juga dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaandia jelaskan perusahaan menjawab kebutuhan aktualisasi diri komunitas sekitar melalui berbagai upaya kerja sama pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program csr bidang pendidikan kesehatan pemberdayaan ekonomi lingkungan dan infrastruktur proyek di kerinci ini sudah sejak dengan target menghasilkan listrik pada menilik uu panas bumi dibatasi eksplorasi hanya lima tahun dengan maksimal perpanjangan dua kali masingmasing satu tahuneksplorasi sudah hampir tahun tentu menimbulkan banyak pertanyaan menurut tafif saat ini eksplorasi sudah selesai meliputi studi kelayakan dan lanjut eksploitasi selama tahun sejak izin keluarpge telah menyelesaikan lima sumur pemboran dari target sumur untuk pltp unit i kerinci mw pltp ini target mulai menghasilkan listrik dia berbicara seputar beragam tantangan pengembangan energi panas bumi di indonesia negeri ini katanya dikenal sebagai negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia sekitar gwetafif mengatakan meski regulasi sudah dibuat tak serta merta panas bumi jadi salah satu sumber energi andalan buat listriktantangan dan hambatan adalah struktur pasar listrik di indonesia bersifat monopsoni hanya ada satu pembeli yaitu pln dalam teori ekonomi kondisi seperti ini membuat posisi penjual cenderung sebagai katanyasalah satu kondisi nyata yang kini terjadi adalah skema harga berdasarkan biaya pokok produksi bpp panas bumi sebagaimana diatur dalam berdasarkan permen esdm no dalam hal ini daya beli pln dibatasi subsidi pemerintahtantangan lain adalah pengembangan geothermal membutuhkan investasi tinggi us jutamw dan risiko investasi tahap eksplorasi ditanggung pengembang hal lain katanya sebagian besar potensi panas bumi dalam kawasan hutan kabupaten kerinci salah satu kabupaten di jambi yang rawan bencana seperti longsor dan letusan gunung pge mengklaim kegiatan eksplorasi yang mereka sudah memenuhi standar keamanan dan kelestarian lingkunganperusahaan katanya sudah memantau dan mengelola lingkungan termasuk pengukuran kualitas tanah dan erosi kualitas badan air dan debit air secara berkala per triwulan ia jadi bahan pge untuk tindakan dan antisipasi terhadap potensi dampak lingkungan yang mungkin timbulbahan ini akan dilaporkan ke instansi terkait seperti ebtke kesdm kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dinas lingkungan hidup daerah dinas pertambangan setempat katanyadia bilang sebagai energi bersih dan bebas polusi keberlangsungan pengembangan panas bumi juga tergantung kelestarian lingkungan alam sekitar karena itu suatu keharusan bagi pengembang panas bumi selalu menjaga kelestarian alam sekitar dengan kata lain katanya bila alam terjaga keberlangsungan pengembangan energi panas bumi juga terjagalongsor di pengeboran site cluster b lempur memakan lima korban jiwa pge katanya makin berhatihati dan melakukan berbagai antisipasi namun tidak bisa memastikan kejadian tak berulangkini pge memasang peringatan dini ews untuk mengetahui tandatanda bencana alam longsor hingga dapat melakukan tindakan preventifpge juga kerjasama dengan universitas gadjah mada buat kajian potensi longsor maupun banjir bandang di daerahdaerah pengembangan geothermal pada lokasilokasi yang berpotensi bencana disiapkan infrastruktur macam sengkedan atau terasering guna mengurangi risiko bencanamobil yang saya tumpangi meluncur turun tepat di tepi pohon kayu manis yang berjajar rapi di depan terlihat lelaki paruh baya berjalan dengan seekor kerbau lelaki itu memandu kerbau berjalan sesuai arahanmaddul begitu nama lelaki warga desa talang kemuning ini dia baru saja pulang dari kebun di sepanjang jalan utama menuju proyek bersinggungan langsung dengan perkebunan masyarakatdi ujung jalan utama memasuki proyek ada pos satpam tampak petugas berjagajagamaddul tak keberatan dengan penjagaan hanya menyayangkan bentrok antara petugas keamanan perusahaan dengan warga berujung penangkapan satu orang dari desa talang kemuningdia bercerita saat pembangunan jalan di lokasi proyek malah berimbas longsor yang menimpa kebunkebun kayu manis mereka kebun dimasuki lumpur saat pembangunan jalan kemarin persoalan itu sudah diselesaikan dengan perusahaan katanyalokasi perkebunan kayu manis milik masyarakat memang sangat berdekatan berjarak hanya meter wilayah pengeboran dengan desa terdekat yakni talang kemuning hanya empat kilometermaddul sedikit waswas jika pengeboran pge bisa berakibat bencana bagi desanya mudahmudahan jangan kami sebenarnya juga khawatir kalau ada longsor atau bencana lain akibat pengeboran desa kami tepatnya di bawah proyek kami berharap jangan sampailahdia terus berjalan tertatih menuruni jalan beraspal menuju desa mobil yang saya tumpangi meluncur menuruni perbukitan tempat pengeboranbukit kerman begitu warga menyebut lokasi itu sawah tampak menguning di kaki bukit dari celah bukit air mengalir jernih sebagai sumber penghidupan masyarakat dua desa itu talang kemuning dan bintang marak sayangnya kejernihan air tak sejernih perasaan warga dua desa ini kini persaudaraan mereka tengah teruji oleh kasus jual beli hutan adat sebagian besar warga juga dalam keadaan waswas akan keberlangsungan hutan adat mereka
Setelah Kehadiran Sawit di Gane, Begini Nasib Warga dan Lingkungan. Hardi Salmin, tampak murung. Dia tak mampu menyembunyikan kesulitan yang kini mereka hadapi di Gane Dalam, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kampung-kampung yang berada di dekat konsesi perusahaan sawit, PT Korindo menghadapi beragam persoalan, dari lahan kebun tergusur, kerusakan hutan, penutupan sungai sampai serangan hama kumbang kelapa dan kakatua memakani pala petani.Kala datang ke Kantor Walhi Malut di Ternate, Hardi cerita, sungai- sungai kecil sumber air bagi warga yang berkebun di hutan itu ditimbun perusahaan. Warga yang ke kebun jadi kesulitan air bersih.“Saat ini, perusahaan menggusur lahan dan menutup sungai- sungai jadi sumber air warga. Hasil penelusuran warga ada empat sungai ditutup,” kata Hardi, tokoh masyarakat Gane, Halmahera Selatan, Maluku Utara, baru-baru ini.Sungai- sungai itu, katanya, sudah tertimbun tanah dan becek karena pepohonan tersisa ditebang. Di Lemo dan Malalo, Desa Gane Dalam, ada empat sungai ditutup. Meski ada aksi perusakan seperti ini, katanya, tak ada sanksi kepada perusahaan.“Perusakan lingkungan sudah begitu nyata tetapi belum ada langkah pemerintah.”Penutupan sungai-sungai, katanya, bikin warga makin sulit berkebun. Dulu, warga biasa ke kebun dan bermalam beberapa hari.Kini, tak bisa lagi menginap karena kesulitan air. Dulu warga mengambil air di sungai, sekarang terpaksa bawa air dari kampung.“Ketika ke kebun mereka tak bisa lagi membawa banyak air. Yang dibawa ke kebun sangat terbatas, paling satu jerigen. Tidak bisa banyak, jarak kebun jauh.”Tidak itu saja, beberapa kampung di Gane Barat Selatan, terutama di Desa Gane Dalam dan Sekeli, kalau hujan sehari sudah kebanjiran. Kejadian ini, katanya, terjadi dua tahun belakangan.Sejak perusahaan beroperasi 2013, dan hutan habis ikut berdampak pada masyarakat desa sekitar perusahaan. “Kerusakan sangat nyata. Jika musim hujan, kampung kami selalu banjir,” katanya.Soal kerusakan lingkungan ini, mewakili warga Gane dia meminta semua pihak, baik pemerintah maupun para pegiat lingkungan turun melihat kondisi yang terjadi.Warga, katanya, sudah melakukan berbagai upaya, seperti melaporkan kepada pihak-pihak terkait, aksi bahkan protes bersama berbagai elemen, tetapi hasil nihil. Warga, katanya, bak jatuh tertimpa tangga. Sudahlah lahan mereka tergusur, sungai ditutup, muncul pula serangan hama kelapa.“Kami ini korban berulang-ulang. Hutan kami dihabisi, kebun kelapa diserang hama, sungai-sungai yang jadi sumber air warga juga ditutup. Kondisi ini begitu sulit bagi kami,” katanya.Serangan hama saja begitu menyulitkan warga yang mengandalkan perkebunan pala dan kelapa. Hasil panen merosot, pendapatan pun menurun. Serangan hama berlangsung lama. “Produksi kelapa juga menurun drastis.”Setiap keluarga atau rumah tangga memiliki pohon kelapa sekali panen tiap empat bulan sekali 1.000 kilogram-5.000 kilogram. “Kini 1.000 kilogram tinggal 300 kilogram,” katanya.Sebelumnya, soal kasus ini, kepada , Andre Roberto, Korindo Group membenarkan, ada serangan hama kumbang di kebun sawit perusahaan di Halmahera, juga masuk ke kebun kelapa masyarakat.Hama kumbang, katanya, bukan hal baru dan sering menyerang kebun kelapa di seluruh Indonesia. Saat ini, perusahaan menganalisa hama bersama ahli dari lembaga PPKS Medan dan mencoba menggunakan Feromon trap untuk mengatasinya.Berdasarkan hasil analisa dan rekomendasi PPKS, dalam waktu dekat perusahaan akan membantu petani kelapa di Gane pakai Feromon trap mengatasi hama secara efektif dan ramah lingkungan.Peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) Balitbang Malut yang fokus riset perkelapaan di Maluku Utara, Fredi Lala mengatakan, jika dihubungkan dengan lingkungan maka meluasnya hama dipengaruhi minimal tiga faktor, yakn ketersediaan makanan hama (kelapa), lingkungan abiotik air, tanah dan lain-lain serta lingkungan biotik yakni musuh alami hama.Jika tiga faktor ini bekerja seimbang, maka penyebaran seksava (kumbang) akan terus terjadi sampai salah satu faktor terganggu. Untuk mengganggunya, harus ada introduksi pengendalian hama terpadu (PHT) secara spesifik dilakukan di lokasi terserang hama.Tak hanya kumbang, serangan ke tanaman juga dari kakatua. Dugaan kuat hutan tempat hidup dan mencari makan tergerus, hingga satwa kesulitan makanan dan terpaksa makan dan merusak lahan pertanian warga.Menurut Hardi, kini kakatua putih merusak buah pala warga. “Dari dulu kebun pala buah tak pernah dirusak kakatua. Mungkin sekarang buah di hutan yang bisa dimakan burung sudah habis hingga memakan pertanian petani,” katanya.Balai Konservasi Sumber Daya Alam, melalui Seksi Konservasi Wilayah I Malut Abas Hurasan mengatakan, sudah menjadi hukum alam, jika ada kerusakan ekosistem seperti hutan dibabat untuk perkebunan raksasa pasti berdampak pada mahluk hidup lain.Dia contohkan kasus di Gane. Kakatua putih dan hijau selama ini tak memakan atau merusak pala warga, karena hutan terbabat habis dan makanan menipis, burung-burung juga merusak tanaman petani.“Ini sebenarnya sudah hukum alam.”Mengenai laporan warga atas kerusakan empat sungai di hutan Gane Dalam, Andre Roberto, mengatakan, akan mengecek lapangan dan akan memberikan penjelasan soal kasus ini. Sehari kemudian, dia meminta mengkonfirmasi langsung ke Riza, . Andre bilang sudah menyampaikan kepada Riza. Hanya, hampir sepekan belum juga mendapatkan tanggapan. Faisal Ratuela, Deputi Walhi Malut mengatakan, riset Walhi bersama warga dalam lima bulan terakhir, menemukan ada kerusakan begitu masif. Badan air rusak, hama menyerang kelapa dan pala serta kesulitan air.“Kami tetap menyuarakan hal ini karena masyarakat tempatan menderita. Tak hanya kondisi lingkungan, sosial masyarakat juga terganggu,” katanya.Seharusnya, kata Faisal, perusahaan memulihkan kerusakan lingkungan. Kenyataan, di lapangan kerusakan berjalan dan masyarakat jadi korban.Kini, perusahaan yang telah membuka lahan hampir 7.000 hektar itu berencana menambah sekitar 4.000 hektar. Ia menyasar bagian Selatan ke Tengah Gane Barat, dan akan menambah deretan panjang penderitaan warga. “Kami terus memantau perkembangan di lapangan termasuk rencana penambahan lahan baru yang bakal masalah baru.”
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional
setelah kehadiran sawit di gane begini nasib warga dan lingkungan hardi salmin tampak murung dia tak mampu menyembunyikan kesulitan yang kini mereka hadapi di gane dalam halmahera selatan maluku utara kampungkampung yang berada di dekat konsesi perusahaan sawit pt korindo menghadapi beragam persoalan dari lahan kebun tergusur kerusakan hutan penutupan sungai sampai serangan hama kumbang kelapa dan kakatua memakani pala petanikala datang ke kantor walhi malut di ternate hardi cerita sungai sungai kecil sumber air bagi warga yang berkebun di hutan itu ditimbun perusahaan warga yang ke kebun jadi kesulitan air bersihsaat ini perusahaan menggusur lahan dan menutup sungai sungai jadi sumber air warga hasil penelusuran warga ada empat sungai ditutup kata hardi tokoh masyarakat gane halmahera selatan maluku utara barubaru inisungai sungai itu katanya sudah tertimbun tanah dan becek karena pepohonan tersisa ditebang di lemo dan malalo desa gane dalam ada empat sungai ditutup meski ada aksi perusakan seperti ini katanya tak ada sanksi kepada perusahaanperusakan lingkungan sudah begitu nyata tetapi belum ada langkah pemerintahpenutupan sungaisungai katanya bikin warga makin sulit berkebun dulu warga biasa ke kebun dan bermalam beberapa harikini tak bisa lagi menginap karena kesulitan air dulu warga mengambil air di sungai sekarang terpaksa bawa air dari kampungketika ke kebun mereka tak bisa lagi membawa banyak air yang dibawa ke kebun sangat terbatas paling satu jerigen tidak bisa banyak jarak kebun jauhtidak itu saja beberapa kampung di gane barat selatan terutama di desa gane dalam dan sekeli kalau hujan sehari sudah kebanjiran kejadian ini katanya terjadi dua tahun belakangansejak perusahaan beroperasi dan hutan habis ikut berdampak pada masyarakat desa sekitar perusahaan kerusakan sangat nyata jika musim hujan kampung kami selalu banjir katanyasoal kerusakan lingkungan ini mewakili warga gane dia meminta semua pihak baik pemerintah maupun para pegiat lingkungan turun melihat kondisi yang terjadiwarga katanya sudah melakukan berbagai upaya seperti melaporkan kepada pihakpihak terkait aksi bahkan protes bersama berbagai elemen tetapi hasil nihil warga katanya bak jatuh tertimpa tangga sudahlah lahan mereka tergusur sungai ditutup muncul pula serangan hama kelapakami ini korban berulangulang hutan kami dihabisi kebun kelapa diserang hama sungaisungai yang jadi sumber air warga juga ditutup kondisi ini begitu sulit bagi kami katanyaserangan hama saja begitu menyulitkan warga yang mengandalkan perkebunan pala dan kelapa hasil panen merosot pendapatan pun menurun serangan hama berlangsung lama produksi kelapa juga menurun drastissetiap keluarga atau rumah tangga memiliki pohon kelapa sekali panen tiap empat bulan sekali kilogram kilogram kini kilogram tinggal kilogram katanyasebelumnya soal kasus ini kepada andre roberto korindo group membenarkan ada serangan hama kumbang di kebun sawit perusahaan di halmahera juga masuk ke kebun kelapa masyarakathama kumbang katanya bukan hal baru dan sering menyerang kebun kelapa di seluruh indonesia saat ini perusahaan menganalisa hama bersama ahli dari lembaga ppks medan dan mencoba menggunakan feromon trap untuk mengatasinyaberdasarkan hasil analisa dan rekomendasi ppks dalam waktu dekat perusahaan akan membantu petani kelapa di gane pakai feromon trap mengatasi hama secara efektif dan ramah lingkunganpeneliti dari balai penelitian tanaman pangan bptp balitbang malut yang fokus riset perkelapaan di maluku utara fredi lala mengatakan jika dihubungkan dengan lingkungan maka meluasnya hama dipengaruhi minimal tiga faktor yakn ketersediaan makanan hama kelapa lingkungan abiotik air tanah dan lainlain serta lingkungan biotik yakni musuh alami hamajika tiga faktor ini bekerja seimbang maka penyebaran seksava kumbang akan terus terjadi sampai salah satu faktor terganggu untuk mengganggunya harus ada introduksi pengendalian hama terpadu pht secara spesifik dilakukan di lokasi terserang hamatak hanya kumbang serangan ke tanaman juga dari kakatua dugaan kuat hutan tempat hidup dan mencari makan tergerus hingga satwa kesulitan makanan dan terpaksa makan dan merusak lahan pertanian wargamenurut hardi kini kakatua putih merusak buah pala warga dari dulu kebun pala buah tak pernah dirusak kakatua mungkin sekarang buah di hutan yang bisa dimakan burung sudah habis hingga memakan pertanian petani katanyabalai konservasi sumber daya alam melalui seksi konservasi wilayah i malut abas hurasan mengatakan sudah menjadi hukum alam jika ada kerusakan ekosistem seperti hutan dibabat untuk perkebunan raksasa pasti berdampak pada mahluk hidup laindia contohkan kasus di gane kakatua putih dan hijau selama ini tak memakan atau merusak pala warga karena hutan terbabat habis dan makanan menipis burungburung juga merusak tanaman petaniini sebenarnya sudah hukum alammengenai laporan warga atas kerusakan empat sungai di hutan gane dalam andre roberto mengatakan akan mengecek lapangan dan akan memberikan penjelasan soal kasus ini sehari kemudian dia meminta mengkonfirmasi langsung ke riza andre bilang sudah menyampaikan kepada riza hanya hampir sepekan belum juga mendapatkan tanggapan faisal ratuela deputi walhi malut mengatakan riset walhi bersama warga dalam lima bulan terakhir menemukan ada kerusakan begitu masif badan air rusak hama menyerang kelapa dan pala serta kesulitan airkami tetap menyuarakan hal ini karena masyarakat tempatan menderita tak hanya kondisi lingkungan sosial masyarakat juga terganggu katanyaseharusnya kata faisal perusahaan memulihkan kerusakan lingkungan kenyataan di lapangan kerusakan berjalan dan masyarakat jadi korbankini perusahaan yang telah membuka lahan hampir hektar itu berencana menambah sekitar hektar ia menyasar bagian selatan ke tengah gane barat dan akan menambah deretan panjang penderitaan warga kami terus memantau perkembangan di lapangan termasuk rencana penambahan lahan baru yang bakal masalah baru
RAPP Segera Revisi Rencana Kerja Sesuai Aturan Pemerintah. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) enggan merevisi rencana kerja usaha sesuai aturan pengembangan hutan tanaman industri terutama di lahan gambut, dan muncul surat peringatan berkali-kali dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.RAPP adakan temu media dengan menyampaikan buntut kebijakan ini bakal munculkan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan dan pemasok. Muncul balasan dari Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa, RAPP jangan bawa-bawa pekerja dan ancam PHK. Menteri juga memanggil RAPP untuk pertemuan membahas masalah ini.tar dua jam. Hasilnya, RAPP menyepakati perbaikan rencana kerja usaha dan konsultasi dengan tenggat waktu hingga 30 Oktober 2017.Pada pertemuan ini KLHK memberikan pengarahan soal kewajiban memenuhi aturan perlindungan gambut yang termuat dalam rencana perlindungan dan pemulihan gambut.Pertemuan membahas RKU ini dihadiri Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK bersama Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Agung Laksamana, Director of Corporate Affair Asia Pasific Resouces International Holding Limited (APRIL) dan Irsan Syarief dari Manajemen RAPP.” RAPP berjanji merevisi RKU mereka sesuai aturan pemerintah tentang pemulihan kawasan fungsi ekosistem gambut,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK dalam konferensi pers usai pertemuan pemanggilan itu, di Jakarta.Revisi RKU ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Nantinya, itu menjadi pegangan kerja RAPP selama 10 tahun sejak pengesahan RKU, yakni, 2017-2026.”Tim kami (RAPP-red) akan mencoba menyempurnakan RKU dan tetap konsultasi hal-hal yang belum jelas,” ujar Irsan Syarief.Melalui rencana pemulihan gambut ini, RAPP masih boleh beroperasi, tetapi tak di fungsi lindung ekosistem gambut. Adapun revisi ini diberikan perbaikan selama 10 hari kerja, terhitung dari 16 Oktober 2017 sejak keluarnya SK Menteri LHK Nomor 5.322/MenLHK PHPL./UHP/HPL.1/10/ 2017 tentang pembatalan RKU RAPP periode 2010-2019. Lalu mengamanatkan merevisi RKU.Bambang mengatakan, dalam revisi RKU meminta RAPP tak memasukkan rencana penanaman akasia dan eukaliptus pada fungsi lindung ekosistem gambut, tetapi dengan tanaman lokal. Guna menjaga kubah gambut terlindung karena merupakan cadangan air dalam ekosistem itu.“RAPP berkomitmen pemulihan pada area yang menjadi fungsi lindung. Operasional tetap berjalan dengan catatan tak boleh menanam di fungsi lindung,” katanya.Hingga kini, dari 99 perusahaan HTI, 85 perusahaan harus mengajukan revisi RKU karena areal konsesi terindikasi terdapat fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG). Sebanyak 12 perusahaan HTI sudah disahkan oleh KLHK.Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut, dari 2,4 juta hektar lahan perlu restorasi, 1,4 juta hektar di area konsesi.Bambang menargetkan, revisi RKU seluruh HTI selesai tahun ini hingga dapat terlihat jelas kawasan lindung dan budidaya pada ekosistem gambut.Setelah revisi RKU sudah selesai, katanya, lanjut penyusunan dokumen pemulihan dengan supervisi bersama BRG dan KLHK.Agung Laksamana menyebutkan, izin konsesi RAPP seluas 338.000 hektar, tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Siak, Kampar dan Kepulauan Meranti, Riau. Adapun, 70 % dari luasan itu sudah tanam, dengan 60% lahan gambut. ”Yang masih belum tahu yang masuk FLEG.”Berbicara landswap, 40% HTI yang wilayah konsesi berupa FLEG akan difasilitasi lahan pengganti. Ia tercantum dalam Permen LHK Nomor 40/2017 soal fasilitasi pemerintah pada usaha HTI dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan pemberian bertahap.”Pemerintah memberikan bertahap setiap tahun maksimal 15.000 hektar atau sesuai kemampuan tanam,” ujar Bambang.RAPP juga berkomitmen menjadi penampung perhutanan sosial di sekitar konsesi, yang nanti dapat jadi sumber bahan baku bagi industri mereka. “Ini penting karena RAPP akan mewujudkan buku RKU tadi dengan kegiatan pemulihan ekosistem gambut guna menjaga usaha dan kelestarian,” katanya.Soal isu pemberhentian operasi RAPP, dia dianggap merupakan kesalahpahaman atas aturan yang keluar pada 16 Oktober. Kini, RAPP sudah mendapatkan kepastian kembali beroperasi, setelah sempat merumahkan karyawan.”Kami dapat kepastian bahwa kami bisa kembali beroperasi. Jadi kami akan bisa sosialisasikan.”Bambang menyebutkan, KLHK tak pernah menyatakan menghentikan operasional RAPP yang beberapa hari terakhir menimbulkan keresahan di masyarakat. ”Kami menegaskan, RKU anda kami tolak, segera lakukan perbaikan. Pemerintah tak ada niatan menghentikan operasi RAPP. Jadi, tak perlu mengkhawatirkan soal tenaga kerja.”
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
pelestarian habitat
rapp segera revisi rencana kerja sesuai aturan pemerintah pt riau andalan pulp and paper rapp enggan merevisi rencana kerja usaha sesuai aturan pengembangan hutan tanaman industri terutama di lahan gambut dan muncul surat peringatan berkalikali dari kementerian lingkungan hidup dan kehutananrapp adakan temu media dengan menyampaikan buntut kebijakan ini bakal munculkan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan dan pemasok muncul balasan dari siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan bahwa rapp jangan bawabawa pekerja dan ancam phk menteri juga memanggil rapp untuk pertemuan membahas masalah initar dua jam hasilnya rapp menyepakati perbaikan rencana kerja usaha dan konsultasi dengan tenggat waktu hingga oktober pada pertemuan ini klhk memberikan pengarahan soal kewajiban memenuhi aturan perlindungan gambut yang termuat dalam rencana perlindungan dan pemulihan gambutpertemuan membahas rku ini dihadiri bambang hendroyono sekretaris jenderal klhk bersama ida bagus putera parthama direktur jenderal pengelolaan hutan produksi lestari agung laksamana director of corporate affair asia pasific resouces international holding limited april dan irsan syarief dari manajemen rapp rapp berjanji merevisi rku mereka sesuai aturan pemerintah tentang pemulihan kawasan fungsi ekosistem gambut kata bambang hendroyono sekretaris jenderal klhk dalam konferensi pers usai pertemuan pemanggilan itu di jakartarevisi rku ini merujuk peraturan pemerintah nomor tentang perubahan atas pp nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut nantinya itu menjadi pegangan kerja rapp selama tahun sejak pengesahan rku yakni tim kami rappred akan mencoba menyempurnakan rku dan tetap konsultasi halhal yang belum jelas ujar irsan syariefmelalui rencana pemulihan gambut ini rapp masih boleh beroperasi tetapi tak di fungsi lindung ekosistem gambut adapun revisi ini diberikan perbaikan selama hari kerja terhitung dari oktober sejak keluarnya sk menteri lhk nomor menlhk phpluhphpl tentang pembatalan rku rapp periode lalu mengamanatkan merevisi rkubambang mengatakan dalam revisi rku meminta rapp tak memasukkan rencana penanaman akasia dan eukaliptus pada fungsi lindung ekosistem gambut tetapi dengan tanaman lokal guna menjaga kubah gambut terlindung karena merupakan cadangan air dalam ekosistem iturapp berkomitmen pemulihan pada area yang menjadi fungsi lindung operasional tetap berjalan dengan catatan tak boleh menanam di fungsi lindung katanyahingga kini dari perusahaan hti perusahaan harus mengajukan revisi rku karena areal konsesi terindikasi terdapat fungsi lindung ekosistem gambut fleg sebanyak perusahaan hti sudah disahkan oleh klhkberdasarkan data badan restorasi gambut dari juta hektar lahan perlu restorasi juta hektar di area konsesibambang menargetkan revisi rku seluruh hti selesai tahun ini hingga dapat terlihat jelas kawasan lindung dan budidaya pada ekosistem gambutsetelah revisi rku sudah selesai katanya lanjut penyusunan dokumen pemulihan dengan supervisi bersama brg dan klhkagung laksamana menyebutkan izin konsesi rapp seluas hektar tersebar di kabupaten pelalawan kuantan singingi siak kampar dan kepulauan meranti riau adapun dari luasan itu sudah tanam dengan lahan gambut yang masih belum tahu yang masuk flegberbicara landswap hti yang wilayah konsesi berupa fleg akan difasilitasi lahan pengganti ia tercantum dalam permen lhk nomor soal fasilitasi pemerintah pada usaha hti dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan pemberian bertahappemerintah memberikan bertahap setiap tahun maksimal hektar atau sesuai kemampuan tanam ujar bambangrapp juga berkomitmen menjadi penampung perhutanan sosial di sekitar konsesi yang nanti dapat jadi sumber bahan baku bagi industri mereka ini penting karena rapp akan mewujudkan buku rku tadi dengan kegiatan pemulihan ekosistem gambut guna menjaga usaha dan kelestarian katanyasoal isu pemberhentian operasi rapp dia dianggap merupakan kesalahpahaman atas aturan yang keluar pada oktober kini rapp sudah mendapatkan kepastian kembali beroperasi setelah sempat merumahkan karyawankami dapat kepastian bahwa kami bisa kembali beroperasi jadi kami akan bisa sosialisasikanbambang menyebutkan klhk tak pernah menyatakan menghentikan operasional rapp yang beberapa hari terakhir menimbulkan keresahan di masyarakat kami menegaskan rku anda kami tolak segera lakukan perbaikan pemerintah tak ada niatan menghentikan operasi rapp jadi tak perlu mengkhawatirkan soal tenaga kerja
Penelitian Terbaru Ungkap Mamalia Besar Lebih Banyak di Hutan Berkarbon Tinggi. Hutan tropis kaya karbon, biasa jadi habitat paling tak terganggu, nampaknya jadi ‘benteng’ ideal untuk hewan sensitif dan terancam, terutama dibandingkan dengan daerah karbon rendah seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit.Sampai saat ini, kesimpulan berbasis data yang menghubungkan tingkat tinggi karbon dan keragamanhayati jadi konsep yang sulit dipahami.“Ilmuwan telah mencoba menghubungkan karbon dengan keragamanhayati selama beberapa tahun, namun dengan keberhasilan bervariasi,” kata Nicolas Deere, ekolog di Institut Konservasi dan Ekologi Durrell, University of Kent di Inggris, dalam sebuah wawancara.Penelitian terbaru Deere dan rekan mengungkapkan, hutan tropis berkarbon tinggi mendukung lebih banyak keragamanhayati dibandingkan karbon rendah. Temuan ini memperkuat kasus penggunaan penilaian karbon untuk mengidentifikasi hutan penting untuk konservasi di sejumlah bidang. Tim ini mempublikasikan penelitian mereka 6 November di peneliti ini memilih bagian-bagian kecil dari hutan dan perkebunan yang membentuk kawasan Stabilitas Ekosistem Hutan yang Terancam (Stability of Altered Forest Ecosystems, or area proyek di Sabah bagian selatan, Kalimantan, Malaysia.Untuk menunjukkan hubungan antara tingkat karbon dan keragamanhayati, mereka menggunakan data satelit beresolusi tinggi dalam menentukan area karbon tinggi. Tim juga pakai kamera pengintai untuk mencatat spesies di habitat berbeda.Studi sebelumnya sering melihat kumpulan data lebih kasar, di mana, nilai karbon di area lebih luas mungkin menunjukkan berbagai kualitas hutan berbeda.Di tempat-tempat seperti Sabah, di mana manusia telah mengubah sebagian besar bentang alam, sisa hutan relatif murni mungkin bersebelahan dengan pertanian atau perkebunan sawit.Ketika dirata-ratakan di area luas, kata Deere, nilai karbon dari fragmen itu akan terseret oleh daerah pertanian sekiBegitu juga, penelitian yang melihat keragamanhayati pada skala lebih luas daripada data yang dikumpulkan dengan kamera pengintai sering melewatkan dampak menyeluruh yang dapat diperoleh kualitas hutan terhadap keragaman spesies di suatu daerah. Dia contohkan, keberadaan hewan yang bertahan di perkebunan sawit bisa memberi kesan keliru bahwa daerah masih ditinggali berbagai jenis spesies. Kondisi sebenarnya, ‘spesies yang toleran gangguan’ ini malah mengaburkan kenyataan.Deere dan tim menggabungkan data karbon tinggi dan rendah dengan kamera pengintai dari hutan dan perkebunan sawit. Sementara data resolusi rendah tak menghasilkan sebuah hasil yang berhubungan, data skala lebih kecil menunjukkan daerah karbon tinggi mendukung lebih banyak spesies mamalia sedang dan besar yang terancam punah. Grant Rosoman, penasihat solusi kehutanan global Greenpeace—tak ikut dalam penelitian ini–, mengatakan, temuan ini mendukung penggunaan pendekatan stok karbon tinggi (High Carbon Stock) . Alat ini dapat membantu mengidentifikasi area konservasi berdasarkan skema sertifikasi seperti yang kini dipertimbangkan untuk masuk dalam kriteria Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).“Ini sangat penting karena berarti mengidentifikasi hutan melalui pendekatan HCS atau penilaian serupa untuk mencegah deforestasi hutan sekaligus melindungi keragamanhayati,” kata Rosoman dalam sebuah surat elektronik. “Ini akan berdampak besar untuk secara cepat dan efisien mengidentifikasi kawasan hutan tropis yang jadi prioritas perlindungan keragamanhayati dan karbon.”Dia menambahkan, keterkaitan nyata antara karbon dan keragamanhayati dapat meningkatkan nilai hutan kaya akan karbon untuk “manfaat tambahan keragamanhayati” ini di bawah program pelestarian ekosistem seperti REDD+.REDD+ () bertujuan memberi kompensasi kepada negara-negara berkembang untuk mempertahankan hutan yang berdiri di wilayah mereka.Saat sama, Rosoman mengatakan pertanyaan yang belum terjawab yaitu, “dampak bentuk potongan hutan HCS, konektivitas dan konfigurasi lansekap keragamanhayati.”Dengan kata lain, bagaimana keragamanhayati merespons habitat yang makin terpecah menjadi potongan-potongan lebih kecil karena kegiatan manusia?“Saya tidak bisa menekankan peringatan fragmentasi ini cukup dengan studi saat ini,” kata Deere.“Kami telah memberikan validasi pertama dari pendekatan HCS,” katanya.Sekarang, ucap Deere, penelitian lebih lanjut perlu untuk melihat bagaimana fragmentasi lansekap mempengaruhi keragamanhayati dan apa yang dibutuhkan untuk “satu jaringan hutan yang berfungsi ekologis di lansekap perkebunan ini.”Penterjemah: Akita Arum Verselita. Artikel berbahasa Inggris bisa ditemukan di Sitasi:Deere, N., Guillera-Arroita, G., Baking, E., Bernard, H., Pfeifer, M., Reynolds, G., … & Struebig, M. J. (2017). Do high carbon stock forests provide co-benefits for tropical biodiversity? Journal of Applied Ecology.
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem pelestarian habitat
penelitian terbaru ungkap mamalia besar lebih banyak di hutan berkarbon tinggi hutan tropis kaya karbon biasa jadi habitat paling tak terganggu nampaknya jadi benteng ideal untuk hewan sensitif dan terancam terutama dibandingkan dengan daerah karbon rendah seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawitsampai saat ini kesimpulan berbasis data yang menghubungkan tingkat tinggi karbon dan keragamanhayati jadi konsep yang sulit dipahamiilmuwan telah mencoba menghubungkan karbon dengan keragamanhayati selama beberapa tahun namun dengan keberhasilan bervariasi kata nicolas deere ekolog di institut konservasi dan ekologi durrell university of kent di inggris dalam sebuah wawancarapenelitian terbaru deere dan rekan mengungkapkan hutan tropis berkarbon tinggi mendukung lebih banyak keragamanhayati dibandingkan karbon rendah temuan ini memperkuat kasus penggunaan penilaian karbon untuk mengidentifikasi hutan penting untuk konservasi di sejumlah bidang tim ini mempublikasikan penelitian mereka november di peneliti ini memilih bagianbagian kecil dari hutan dan perkebunan yang membentuk kawasan stabilitas ekosistem hutan yang terancam stability of altered forest ecosystems or area proyek di sabah bagian selatan kalimantan malaysiauntuk menunjukkan hubungan antara tingkat karbon dan keragamanhayati mereka menggunakan data satelit beresolusi tinggi dalam menentukan area karbon tinggi tim juga pakai kamera pengintai untuk mencatat spesies di habitat berbedastudi sebelumnya sering melihat kumpulan data lebih kasar di mana nilai karbon di area lebih luas mungkin menunjukkan berbagai kualitas hutan berbedadi tempattempat seperti sabah di mana manusia telah mengubah sebagian besar bentang alam sisa hutan relatif murni mungkin bersebelahan dengan pertanian atau perkebunan sawitketika dirataratakan di area luas kata deere nilai karbon dari fragmen itu akan terseret oleh daerah pertanian sekibegitu juga penelitian yang melihat keragamanhayati pada skala lebih luas daripada data yang dikumpulkan dengan kamera pengintai sering melewatkan dampak menyeluruh yang dapat diperoleh kualitas hutan terhadap keragaman spesies di suatu daerah dia contohkan keberadaan hewan yang bertahan di perkebunan sawit bisa memberi kesan keliru bahwa daerah masih ditinggali berbagai jenis spesies kondisi sebenarnya spesies yang toleran gangguan ini malah mengaburkan kenyataandeere dan tim menggabungkan data karbon tinggi dan rendah dengan kamera pengintai dari hutan dan perkebunan sawit sementara data resolusi rendah tak menghasilkan sebuah hasil yang berhubungan data skala lebih kecil menunjukkan daerah karbon tinggi mendukung lebih banyak spesies mamalia sedang dan besar yang terancam punah grant rosoman penasihat solusi kehutanan global greenpeacetak ikut dalam penelitian ini mengatakan temuan ini mendukung penggunaan pendekatan stok karbon tinggi high carbon stock alat ini dapat membantu mengidentifikasi area konservasi berdasarkan skema sertifikasi seperti yang kini dipertimbangkan untuk masuk dalam kriteria roundtable on sustainable palm oil rspoini sangat penting karena berarti mengidentifikasi hutan melalui pendekatan hcs atau penilaian serupa untuk mencegah deforestasi hutan sekaligus melindungi keragamanhayati kata rosoman dalam sebuah surat elektronik ini akan berdampak besar untuk secara cepat dan efisien mengidentifikasi kawasan hutan tropis yang jadi prioritas perlindungan keragamanhayati dan karbondia menambahkan keterkaitan nyata antara karbon dan keragamanhayati dapat meningkatkan nilai hutan kaya akan karbon untuk manfaat tambahan keragamanhayati ini di bawah program pelestarian ekosistem seperti reddredd bertujuan memberi kompensasi kepada negaranegara berkembang untuk mempertahankan hutan yang berdiri di wilayah merekasaat sama rosoman mengatakan pertanyaan yang belum terjawab yaitu dampak bentuk potongan hutan hcs konektivitas dan konfigurasi lansekap keragamanhayatidengan kata lain bagaimana keragamanhayati merespons habitat yang makin terpecah menjadi potonganpotongan lebih kecil karena kegiatan manusiasaya tidak bisa menekankan peringatan fragmentasi ini cukup dengan studi saat ini kata deerekami telah memberikan validasi pertama dari pendekatan hcs katanyasekarang ucap deere penelitian lebih lanjut perlu untuk melihat bagaimana fragmentasi lansekap mempengaruhi keragamanhayati dan apa yang dibutuhkan untuk satu jaringan hutan yang berfungsi ekologis di lansekap perkebunan inipenterjemah akita arum verselita artikel berbahasa inggris bisa ditemukan di sitasideere n guilleraarroita g baking e bernard h pfeifer m reynolds g struebig m j do high carbon stock forests provide cobenefits for tropical biodiversity journal of applied ecology
Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan. Pada 29 November 2007, di lantai sepuluh bangunan kantor yang berselubung marmer di Jakarta, pewaris dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia kedatangan seorang tamu dari Kalimantan.Arif Rachmat, pemuda berusia 32 tahun, adalah pewaris kerajaan bisnis dan harta kekayaan yang akan menjadikannya sejajar dengan orang-orang terkaya di dunia. Ayahnya bangkit sebagai seorang industriawan besar di bawah kemimpinan rezim Soeharto.Setelah krisis moneter menimpa Asia yang memaksa sang presiden turun dari tahta pada 1998, ayah Arif mendirikan konglomerasi sendiri, Grup Triputra. Dia membawahi berbagai bidang usaha dari pertambangan hingga manufaktur.Arif tumbuh sebagai salah seorang generasi pasca-Soeharto yang paling diuntungkan berkat kekayaannya. Dia mengenyam bangku kuliah di salah satu universitas yang paling bergengsi di Amerika Serikat, dan mengawali karir dengan bekerja di perusahaan besar di negara itu.Baru-baru ini, dia pulang untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya, dengan mengambil alih usaha perkebunan milik Triputra. Saat ini, dia berniat untuk menjadi pemain terkemuka dalam kancah industri sawit yang sedang di Indonesia.Tamu yang mengunjungi Arif pada Kamis itu adalah Ahmad Ruswandi, pemuda berkacamata yang mudah tersenyum dan tertawa ketika gugup. Dia masih berusia 30 tahun, hampir sepantaran dengan si tuan rumah. Ruswandi memiliki latar belakang yang berbeda, namun dia mungkin sudah menduga bahwa peruntungannya akan bertambah pada saat dia memasuki yang melesat menaiki Menara Kadin.Waktu itu, ayah Ruswandi, Darwan Ali, adalah Bupati Seruyan, sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah. Dia menjabat di tengah-tengah era yang disebut dengan reformasi. Setelah tiga dekade lamanya Indonesia berada di bawah era Soeharto, bupati seperti Darwan memperoleh kewenangan baru yang sangat besar. Hal ini termasuk kewenangan untuk melepaskan lahan-lahan di kabupaten mereka kepada perusahaan swasta.Para bupati, seperti halnya Darwan Ali, sebenarnya punya pilihan. Mereka bisa memilih untuk mengembangkan kabupatennya dan, saat sama, melindungi hak-hak masyarakat yang mereka wakili. Atau mereka bisa memilih mengulangi dosa-dosa Soeharto, yang merampok sumber daya alam Indonesia guna memperkaya para kerabat dan kroninya.Adegan di Menara Kadin ini, mengindikasikan arah yang sudah diambil. Memasuki saat macet sore di ibu kota, anaknya menjual satu perusahaan “cangkang” kepada Triputra. Perusahaan ini tak memiliki aset selain izin mengembangkan kebun sawit raksasa di Seruyan.Izin ini diterbitkan Darwan sendiri, yang saat itu sedang kampanye berbiaya sangat tinggi untuk kembali menjabat. Ini bukanlah perusahaan cangkang pertama yang pernah dijual Ruswandi. Dia bukanlah satu-satunya anggota keluarga Darwan yang menguangkan aset-aset Seruyan. Selama sembilan bulan terakhir, dan melakukan penyelidikan terhadap berbagai kesepakatan lahan di Seruyan selama masa peralihan menuju demokrasi. Kami menelusuri jejak dokumen dan aliran uang, melacak mereka yang terlibat, dan mewawancarai masyarakat yang terkena dampak dari berbagai aksi yang dilakukan Darwan, saat menjabat Bupati Seruyan.Investigasi ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kami dari mengunjungi beberapa firma hukum di Jakarta hingga lembaga pemasyarakatan di Palangkaraya, dari badan-badan legislatif daerah hingga desa-desa yang bertahan seperti pulau-pulau di tengah lautan perkebunan sawit.Kesepakatan-kesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia. Dalam beberapa tahun belakangan, setelah Darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan, perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara. Dampak kerusakan pada hutan tropis Indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklim.Seruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini, tetapi kisah tentang bupati, seperti Darwan Ali memiliki implikasi yang lebih luas. Dia bukanlah contoh satu-satunya, melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri, dan bagaimana perusahaan-perusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantara.Dampak-dampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu, seiring hilangnya hutan-hutan Indonesia yang terus berlangsung hingga kini.Industri sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayah-wilayah terpencil. Narasi ini menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana, terkontrol dan mengikuti aturan. Kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunan.Namun ada versi lain di balik cerita itu, yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi. Dalam versi ini, para politisi diam-diam membagi-bagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anak-anak konglomerat.Lahan-lahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaan-perusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor. Upaya-upaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit, hingga mereka dikenal dengan julukan “raja kecil.”Kesepakatan Darwan di Seruyan meskipun sangat besar, hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan. Bagian yang paling penting adalah hal-hal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan, yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alam.Dengan menyelami cerita itu, kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang beroperasi di seluruh nusantara.Hari ini, tindakan para bupati seperti Darwan merebak di berbagai penjuru Indonesia, saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahan-lahan yang mereka serahkan kepada perusahaan-perusahaan. Memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini. *** Ahmad Ruswandi berusia 21 tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1998, menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah lanjut umur.Krisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalam.Pertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim Soeharto, kala itu. Namun, di saat perekonomian runtuh, cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam, dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya, dan akhirnya mengundurkan diri.Selama tiga dekade, Soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kroni.memperkirakan, keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai US$15 miliar. Transparency International, sebuah LSM, dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di dunia.Pada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran Soeharto, negara terancam pecah. Indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer. Tanpa adanya daya magnet yang diberikan Soeharto di Jakarta, daerah-daerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnya.Perjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim Soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara. Imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah.Kepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga, di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi. Selama tiga dekade, semua orang hanya bisa memandang tak berdaya, ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau, menuju Jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kroni-kroni Soeharto. Sekarang kekayaan ini menjadi bisa diperebutkan.Dalam situasi yang bergejolak inilah Darwan Ali, bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh. Dia lahir di sebuah desa di tepian Sembuluh, sebuah danau besar di tengah Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.Asal-usulnya simpang siur, meskipun tetua setempat mengatakan, bahwa dia lahir awal 1950-an dari orangtua penjahit dan petani, dan memberi nama anak-anaknya yang lain Dardi, Darlen, Darhod dan Darwis.Pada 1990-an, dia tinggal di ibu kota kabupaten, Sampit, saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan. Kayu-kayu keras berharga diekstrak dari hutan-hutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu. Rakit-rakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju Sampit, dan dari sana dikirim menggunakan kapal ke negara-negara kaya di seluruh dunia.Penebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur, dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izin.Seperti itulah dunia tempat Darwan bekerja, pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan, kemudian sebagai pelobi sektor industri, selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Sosok Darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu, adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka. Dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrak-kontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsi.Dia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan. Dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan, yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liar.“Kesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah Kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan,” kata Gerry van Klinken, profesor Universitas Amsterdam yang mengikuti politik Kalimantan dari dekat. Seiring dengan berkurangnya kendali dari Jakarta, ekonomi bayangan dan sosok-sosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan. Mafia kayu menjamur memasuki wilayah-wilayah yang dilindungi. Taman Nasional Tanjung Puting, yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan, macan tutul dan buaya, menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulin.Pada awal 1999, Indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Harapan dan tujuannya, mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnya.Para bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kemudian menjalankan dengan penuh kebebasan. Dari beberapa keputusan pertama yang diambil Pemerintah Kotawaringin Timur, salah satuari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistem.Pada 2002, Seruyan, yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu, dipisahkan dari Kotawaringin Timur menjadi kabupaten baru. Tahun berikutnya, Darwan — saat itu menjabat sebagai Ketua PDIP di Kotawaringin Timur —, menjadi bupati pertama Seruyan.Wilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir Laut Jawa hingga hutan-hutan pedalaman. Bagian barat mencakup sebagian dari Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan Kota Sampit, dengan Danau Sembuluh di tengah-tengah. Lebih dari dua-pertiga kabupaten ini masih berselubung hutan. Meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar, kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumi.Bupati pertama sejak era Reformasi, yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini, dipilih anggota DPRD. Kebangkitan Darwan mengejutkan beberapa pengamat, yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politik.Dia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua, atau eselon dua menjadi tiga, dan seterusnya. Dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkat.Meskipun demikian, dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah, yang akan bertarung buat rakyatnya. Dia memerintah selama lima tahun, setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya, sebelum menghadapi para konstituen di kotak suara.Pada 2003, perekonomian di Seruyan, tak berkembang. Perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan. Danau Sembuluh, sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulau-pulau lain. Kapal-kapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu, hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis. Karena pohon-pohon yang paling berharga sudah ditebangi, Darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya, telah berakhir.Perkebunan, terutama sawit, merupakan pengganti dengan prospek paling jelas. Buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat bagi beragam produk dari cokelat hingga bahan bakar nabati. Permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan. Wilayah selatan Danau Sembuluh dipandang memiliki potensi amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasa.Meskipun tak memiliki infrastruktur cukup memadai, Seruyan dekat dengan kota pelabuhan, Pangkalanbun dan Sampit. Pemerintah daerah menimbang potensi Sampit sebagai sebuah pusat kegiatan, yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar global.Darwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari Hong Kong dan Malaysia. Dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasi.Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye Darwan pada 2003 mengatakan, pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan. “Masyarakat ada kebanggaan tersendiri,” katanya kepada kami. “taunya, di belakangnya, dia main lebih besar lagi.” ***Dulu, pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di Seruyan sebelum Darwan menjadi bupati. Penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area Danau Sembuluh, PT Agro Indomas, bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi, ketika lahan pertanian dibakar atau diratakan.Saat perusahaan menghancurkan pemakaman, hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesi.Seorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain, PT Mustika Sembuluh, kemudian kepada sebuah LSM bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai ketentuan perusahaan. Mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara “paksa”.“Jika kami menolak, kami berhadapan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan,” katanya.“Kepala desa kami dulu pernah mengatakan, meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan, perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin. Karena lahan kami milik negara.”Perkebunan-perkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki airPencemaran juga menghentikan perdagangan ikan, seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal. “[Mengakibatkan] migrasi secara besar-besaran penduduk laki-laki,” kata Gregory Acciaioli, Dosen University of Western Australia, yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten itu.“Ada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja, mengisi dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit,” katanya kepada kami.“Mereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup.” “Situasinya sangat menyedihkan.”Meskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini, ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan Darwan. Menurut Mashudi Noorsalim, yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan Indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit Seruyan, ketika Darwan menjabat, beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja, atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur. Mashudi mengatakan kepada kami, banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena Darwan, putra daerah. “Beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunan-perkebunan itu membantu mereka,” katanya.Sebagai seorang bupati, Darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan, tanpa konsultasi publik maupun proses tender. Kementerian Kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayah-wilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya. Namun, kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi Kalimantan Tengah, hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskan.Di Seruyan, hal ini mengakibatkan ledakan izin-izin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di Indonesia.Analisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumber-sumber lain menunjukkan, antara 1998-2003, hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di Seruyan. Pada 2004 dan 2005, Darwan menerbitkan 37 izin, jika disatukan mencakup wilayah hampir 500.000 hektar, setara tujuh kali wilayah Kota Jakarta.Pola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh Kalimantan, namun dalam skala yang lebih besar, saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan, membagi-bagikan izin yang mengakibatkan deforestasi.Salah satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari Darwan adalah BEST Group, yang dimiliki kakak-beradik Winarto dan Winarno Tjajadi. Namun izin itu memotong Taman Nasional Tanjung Puting ke sudut timur laut. Taman nasional ini pernah dari kerusakan pada 2003, ketika Jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar. Aparat keamanan datang ke Tanjung Puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhir.Kementerian Kehutanan memaksa Darwan untuk mencabut izin itu. Namun dia tetap pada pendiriannya, dan bulldozer milik BEST menerobos masuk ke hutan taman nasional. Peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itu.Para penggerak awal ledakan perizinan di Seruyan antara lain keluarga-keluarga terkaya di Indonesia dan Malaysia. Ketika Darwan mulai menjabat pada 2003, Robert Kuok, kala itu orang kaya nomor dua di Malaysia, kemungkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di Seruyan. Portofolio perkebunan Seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain, yang merupakan bagian dari bisnis keluarga Kuok– yang makin menyebar– untuk membentuk Wilmar International, perusahaan sawit yang Pada 2005, Arif Rachmat menjadi CEO usaha perkebunan keluarganya, Triputra Agro Persada, dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka, suatu konsesi raksasa di selatan Danau Sembuluh. Dua dari keluarga terkaya di Indonesia ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunan-perkebunan Triputra di Seruyan.Hutan-hutan di Kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar. Karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan. Di bagian selatan pulau ini, kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa, terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahun.Untuk menanam pada lahan gambut, pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah, hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat. Proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besar.Lahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar. Sementara, perusahaan-perusahaan dan penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian. Pada 2006, Indonesia salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah, ketika asap kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat dari luar angkasa. Seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika di bawah administrasi Darwan.Dalam suatu ada 2007 mengenai dampak perkebunan sawit di Seruyan, seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul. Satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon. Primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan, dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan Seruyan, merupakan habitat mereka.Hewan-hewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah, yang dalam sekejap berganti perkebunan.Pada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di Seruyan, suatu laporan yang dikomisikan Pemerintah Inggris menyita perhatian, soal emisi deforestasi global dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi. Pada 2007, Bank Dunia membuat mengejutkan, bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut, Indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali Amerika Serikat dan China.Deforestasi dan perubahan pada tata guna lahan – eufemisme dari perluasan perkebunan – terhitung menyumbang emisi di Indonesia. Secara global, Indonesia menyumbang emisi di bawah kategori ini, yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim.Sebagian besar deforestasi di Indonesia, terjadi di Sumatera dan Kalimantan, yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan. Namun, di pulau-pulau ini, deforestasi hanya terpusat di dua provinsi: Riau, terletak di bagian timur laut pulau Sumatera, dan Kalimantan Tengah, rumah bagi Darwan Ali. Provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global, dimana Seruyan memainkan peran. ***Pada suatu hari awal 2007, sebuah mobil menepi di rumah Marianto Sumarto, pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu Darwan Ali menjadi bupati di Seruyan. Dia tinggal di Kuala Pembuang, kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota Seruyan.Marianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah. Pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertas.“Tolong diperiksa – ada beberapa masalah,” katanya datar, sebelum pergi.Ketika Marianto memeriksa dokumen ini, dia menemukan salinan izin-izin perkebunan yang sudah diberikan Darwan untuk beberapa perusahaan, beserta daftar nama direktur dan alamat-alamat perusahaan. Dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan Darwan. Di antara beberapa alamat yang terdaftar, dia mengenali rumah kakak laki-laki Darwan di Kuala Pembuang.Marianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu. Mungkin dia peduli terhadap Seruyan dan ingin meluruskan keadaan. Mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa Marianto bisa melakukan sesuatu.Marianto adalah pendatang dari pulau Jawa yang tiba di Kalimantan pada 1985 untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya. Dia kemudian pindah ke perusahaan kayu Malaysia, sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai “penebang liar”, sebagaimana yang dia katakan.Ketika Seruyan dibentuk, Marianto menjadi Ketua PDIP di kabupaten yang baru berdiri itu, saat sama ketika Darwan memimpin partai itu di Kotawaringin Timur yang letaknya bersebelahan. Dia bergabung dengan kampanye Darwan untuk menjadi bupati pada 2003, dan kakak iparnya menjadi wakil bupati.Namun, saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit (), Marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan Darwan. Dia merasa, Darwan sudah mengkhianati harapan bahwa Seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga. Perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknya.“Ini yang saya lihat,” kata Marianto kepada kami pada awal tahun ini, sambil duduk-duduk di rumah yang sama dia bertemu sang . “Mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten ini.”Marianto, pria kurus tinggi, bersuara serak dengan senyuman lebar. Ketika kami bertemu, dua jarinya dibungkus kain kasa. Jari-jari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupas.Nama julukan pria ini, Codot, didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam tahun 1980-an. “Dari muara sampai ke ujung sungai, tahu semua nama saya,” katanya.Beberapa hari setelah peroleh data itu, Marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju Sampit, untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumen-dokumen itu.Dia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak Darwan, Ahmad Ruswandi. Mereka pernah rapat-rapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan Darwan sebagai bupati. Satu atau dua kali Marianto menginap di rumah itu. Dia juga mengenal alamat yang kedua. Rumah itu milik tukang jahit langganan Darwan, yang memproduksi baju safari untuk PDIP.“Masalahnya, negara kita ini adalah negara korup,” katanya kepada kami. “Banyak pejabat yang ada, menghidupkan Seruyan, tambah mau hidup dari Seruyan.” *** dan menyatukan cerita di balik praktik penghambur-hamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham, perizinan pemerintah dan akta-akta perusahaan. Informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh Marianto, dan aktivis lokal bernama Nordin Abah, yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap Darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan Marianto.Kami menguatkan temuan-temuan kami dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkait.Gambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni Darwan. Darwan memberikan masing-masing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar, dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkaya.Mereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu, bahkan jutaan dolar. Jika rencana itu dijalankan sampai selesai, ia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan Seruyan, di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan, jadi perkebunan sawit raksasa. Jika itu terjadi, kita bakal bisa berkendaraan sejauh 75 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawit.Skema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari 20 orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaan-perusahaan cangkang itu. Tokoh-tokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga Darwan, kolega semasa dia masih menjadi Kepala Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Kotawaringin Timur, para anggota tim suksesnya, dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaran.Istri Darwan, Nina Rosita, adalah pemegang saham di salah satu perusahaan. Anak perempuannya, Iswanti, menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham. Anak perempuan lainnya, Rohana, juga menjabat direktur. Anak laki-lakinya, Ruswandi, memegang peranan lebih mengemuka, sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham setidaknya di satu perusahaa n. Kakak laki-lakinya, Darlen, memiliki dua perusahaan. Adik laki-lakinya, Darwis, memiliki satu perusahaan. Kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya, sampai dengan keponakan laki-laki dan suami keponakan perempuannya.Secara keseluruhan, kami mengidentifikasi 18 perusahaan yang terhubung dengan Darwan. Tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati. Kondisi ini menunjukkan, dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik. Dua perusahaan lain dibentuk pada 2004, satu tahun setelah dia berkuasa, dan kemudian pada awal 2005 sederet kegiatan lain jadi makin intens.Lima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir Januari; satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian. Kami berhasil menemukan nama-nama para direktur di semua perusahaan itu, dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaan.Setidaknya satu orang anggota keluarga Darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan. Nama Darwan tidak muncul di perusahaan manapun, namun menurut pandangan Marianto, Darwan mengendalikan skemanya. “Ibarat catur,” katanya. “Aktornya tetap Darwan, mereka sebagai pionnya.” ***Sebagian besar nama itu jarang digunakan . Namun, beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain, dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi. Nama pertama adalah Vino Oktaviano, yang disebut-sebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama, dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnya.Nordin Abah, aktivis Kalimantan Tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap Darwan, kebetulan cukup mengenal Vino. Mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopi.Pasca skandal BEST Group dan Taman Nasional Tanjung Puting, Nordin mencari nama-nama di balik menjamurnya izin yang diterbitkan Darwan. Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya . Vino menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan itu.“Dia kira biasa saja, jadi apa-apa ,” kata Nordin kepada kami, di kantor lembaga swadaya masyarakat di Palangkaraya, yang dia kepalai, Save Our Borneo. “Cuma dia tidak mau turut bertanggung jawab.”Vino bekerja sebagai kontraktor bangunan, mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan Darwan, juga keponakan istri Darwan. Nama bos-nya, merupakan orang kepercayaan Darwan, saat dia masih aktif di Gapensi, juga muncul di dokumen-dokumen perusahaan itu.“Kamu masuk penjara Vino, kalau [perusahaan jadi] ,” kata Nordin mengingatkan, kala itu. “Saya Din,” jawab Vino. “Aku ditipu.”Nordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaan-perusahaan sawit yang memporak-porandakan Seruyan. Dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu. Pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah, posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipil.Ketika menyelidiki Darwan, dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk. Dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat, dan seperti halnya Marianto, dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarga.Nordin menyadari, perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit. “Sedangkan Vino itu pabrik tahu punya dia,” kata Nordin terbahak. Dia yakin, ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama. “Orang kamu mungkin guru, mungkin wartawan, mungkin pengusaha kontraktor bangunan. Punya izin perkebunan? Ya bisa,” kata Nordin.“Kamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun. Dan juga ada duit. Dijual ini. Ceritanya aku pinjam nama, menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lain.”Nama Ambrin M Yusuf, muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan. Nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan Darwan sejak masih aktif di Gapensi. Kami menelusuri Yusuf hingga rumahnya di Kuala Pembuang, dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam suap di daerah itu.Dia mengaku sebagai mitra politik Darwan. Dia mengatakan, bahwa beberapa perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit. Namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai, bahwa dia menolak tawaran ini. Bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumen-dokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama sama.Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga.Apa yang diceritakan oleh Yusuf dan Vino menunjukkan, kroni-kroninya digunakan sebagai topeng, kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain – penerima manfaat yang sesungguhnya – dari dokumen-dokumen perusahaan. Nordin dan Marianto percaya, beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh. Mereka berdua menunjuk seorang pria bernama Khaeruddin Hamdat sebagai sosok utama.Khaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Marianto, Nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai “ajudan” Darwan. Khaeruddin baru berusia 30-an tahun saat perusahaan-perusahaan itu didirikan. Nordin menggambarkan sosoknya sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
menguak aksi kerajaan kecil sawit di kalimantan pada november di lantai sepuluh bangunan kantor yang berselubung marmer di jakarta pewaris dari salah satu keluarga terkaya di indonesia kedatangan seorang tamu dari kalimantanarif rachmat pemuda berusia tahun adalah pewaris kerajaan bisnis dan harta kekayaan yang akan menjadikannya sejajar dengan orangorang terkaya di dunia ayahnya bangkit sebagai seorang industriawan besar di bawah kemimpinan rezim soehartosetelah krisis moneter menimpa asia yang memaksa sang presiden turun dari tahta pada ayah arif mendirikan konglomerasi sendiri grup triputra dia membawahi berbagai bidang usaha dari pertambangan hingga manufakturarif tumbuh sebagai salah seorang generasi pascasoeharto yang paling diuntungkan berkat kekayaannya dia mengenyam bangku kuliah di salah satu universitas yang paling bergengsi di amerika serikat dan mengawali karir dengan bekerja di perusahaan besar di negara itubarubaru ini dia pulang untuk bergabung dengan perusahaan keluarganya dengan mengambil alih usaha perkebunan milik triputra saat ini dia berniat untuk menjadi pemain terkemuka dalam kancah industri sawit yang sedang di indonesiatamu yang mengunjungi arif pada kamis itu adalah ahmad ruswandi pemuda berkacamata yang mudah tersenyum dan tertawa ketika gugup dia masih berusia tahun hampir sepantaran dengan si tuan rumah ruswandi memiliki latar belakang yang berbeda namun dia mungkin sudah menduga bahwa peruntungannya akan bertambah pada saat dia memasuki yang melesat menaiki menara kadinwaktu itu ayah ruswandi darwan ali adalah bupati seruyan sebuah kabupaten di kalimantan tengah dia menjabat di tengahtengah era yang disebut dengan reformasi setelah tiga dekade lamanya indonesia berada di bawah era soeharto bupati seperti darwan memperoleh kewenangan baru yang sangat besar hal ini termasuk kewenangan untuk melepaskan lahanlahan di kabupaten mereka kepada perusahaan swastapara bupati seperti halnya darwan ali sebenarnya punya pilihan mereka bisa memilih untuk mengembangkan kabupatennya dan saat sama melindungi hakhak masyarakat yang mereka wakili atau mereka bisa memilih mengulangi dosadosa soeharto yang merampok sumber daya alam indonesia guna memperkaya para kerabat dan kroninyaadegan di menara kadin ini mengindikasikan arah yang sudah diambil memasuki saat macet sore di ibu kota anaknya menjual satu perusahaan cangkang kepada triputra perusahaan ini tak memiliki aset selain izin mengembangkan kebun sawit raksasa di seruyanizin ini diterbitkan darwan sendiri yang saat itu sedang kampanye berbiaya sangat tinggi untuk kembali menjabat ini bukanlah perusahaan cangkang pertama yang pernah dijual ruswandi dia bukanlah satusatunya anggota keluarga darwan yang menguangkan asetaset seruyan selama sembilan bulan terakhir dan melakukan penyelidikan terhadap berbagai kesepakatan lahan di seruyan selama masa peralihan menuju demokrasi kami menelusuri jejak dokumen dan aliran uang melacak mereka yang terlibat dan mewawancarai masyarakat yang terkena dampak dari berbagai aksi yang dilakukan darwan saat menjabat bupati seruyaninvestigasi ini adalah sebuah perjalanan yang membawa kami dari mengunjungi beberapa firma hukum di jakarta hingga lembaga pemasyarakatan di palangkaraya dari badanbadan legislatif daerah hingga desadesa yang bertahan seperti pulaupulau di tengah lautan perkebunan sawitkesepakatankesepakatan tersebut berperan dalam salah satu ledakan industri pertanian yang mungkin terbesar sepanjang sejarah dunia dalam beberapa tahun belakangan setelah darwan dan belasan bupati lain menduduki kursi kepemimpinan perkebunan jadi berlipat ganda di wilayah nusantara dampak kerusakan pada hutan tropis indonesia mengirim negara ini ke peringkat atas dalam daftar negara pemicu perubahan iklimseruyan dengan sendirinya memainkan peran penting dalam hal ini tetapi kisah tentang bupati seperti darwan ali memiliki implikasi yang lebih luas dia bukanlah contoh satusatunya melainkan contoh umum bagaimana belasan bupati menggunakan kekuasaan di seluruh penjuru negeri dan bagaimana perusahaanperusahaan perkebunan menyebar hingga ke penghujung nusantaradampakdampak dari tindakan mereka terus dirasakan meskipun lebih dari satu dekade telah berlalu seiring hilangnya hutanhutan indonesia yang terus berlangsung hingga kiniindustri sawit sering kali digambarkan sebagai suatu keajaiban ekonomi yang dengan cepat menghasilkan pemasukan dan modernisasi ke wilayahwilayah terpencil narasi ini menghadirkan cerita tentang perluasan yang terencana terkontrol dan mengikuti aturan kerusakan pada lingkungan merupakan efek samping yang disayangkan dari kewajiban moral untuk melaksanakan pembangunannamun ada versi lain di balik cerita itu yang melibatkan transaksi bawah tangan dan kolusi dalam versi ini para politisi diamdiam membagibagi lahan milik rakyat dan menjualnya kepada anakanak konglomeratlahanlahan pertanian yang merupakan sumber pangan bagi masyarakat pedesaan digusur hingga perusahaanperusahaan multinasional bisa menghasilkan komoditas untuk diekspor upayaupaya untuk mengendalikan kabupaten direduksi oleh kemampuan para calon kepala daerah untuk mendanai pilkada dengan uang hasil sawit hingga mereka dikenal dengan julukan raja kecilkesepakatan darwan di seruyan meskipun sangat besar hanya mewakili sepenggal dari total lahan yang izinnya diterbitkan untuk perusahaanperusahaan bagian yang paling penting adalah halhal yang mereka ceritakan mengenai bagaimana sistem itu dimainkan yang memungkinkan para kepala daerah megeksploitasi sumber daya alamdengan menyelami cerita itu kami memaparkan bagian tersembunyi dari sebuah sistem yang beroperasi di seluruh nusantarahari ini tindakan para bupati seperti darwan merebak di berbagai penjuru indonesia saat perselisihan lahan dan deforestasi terus terjadi di lahanlahan yang mereka serahkan kepada perusahaanperusahaan memahami korupsi yang terjadi dalam masa yang rapuh ini bisa menjadi kunci mengakhiri krisis ini ahmad ruswandi berusia tahun ketika ribuan demonstran menduduki gedung majelis permusyawaratan rakyat pada menuntut pengunduran diri soeharto yang sudah lanjut umurkrisis moneter telah mengakibatkan nilai tukar mata uang rupiah terjun bebas hingga menghilangkan kekuasaan sang diktator untuk menutupi kesenjangan sosial yang teramat dalampertumbuhan ekonomi berbarengan dengan penggunaan militer merupakan pondasi rezim soeharto kala itu namun di saat perekonomian runtuh cadangan pangan goyah dan pengangguran melonjak tajam dia kemudian ditinggalkan oleh para menterinya dan akhirnya mengundurkan diriselama tiga dekade soeharto telah menyerahkan seluruh sektor perekonomian ke tangan para anggota keluarga dan para kronimemperkirakan keluarga ini berhasil menimbun kekayaan hingga mencapai us miliar transparency international sebuah lsm dia pada peringkat pertama dalam daftar pemimpin paling korup di duniapada masa kekosongan kepemimpinan setelah pengunduran soeharto negara terancam pecah indonesia sudah lama diikat oleh pemusatan kekuasaan yang dipaksakan dengan kekuatan militer tanpa adanya daya magnet yang diberikan soeharto di jakarta daerahdaerah mulai berjuang keluar dari kendali orbitnyaperjuangan untuk menggantikan kekuasaan rezim soeharto berujung pada kekerasan di berbagai wilayah nusantara imbalan yang diharapkan bagi mereka yang berhasil mendaki ke puncak adalah jatah kekayaan alam indonesia yang berlimpahkepulauan negeri ini menyimpan logam dan bahan bakar fosil berharga di balik hutan tropis yang kaya kayu yang bernilai sangat tinggi selama tiga dekade semua orang hanya bisa memandang tak berdaya ketika uang yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam mengalir keluar pulau menuju jakarta dan ke rekening pribadi keluarga dan kronikroni soeharto sekarang kekayaan ini menjadi bisa diperebutkandalam situasi yang bergejolak inilah darwan ali bangkit menjadi seorang politikus yang punya pengaruh dia lahir di sebuah desa di tepian sembuluh sebuah danau besar di tengah kotawaringin timur kalimantan tengahasalusulnya simpang siur meskipun tetua setempat mengatakan bahwa dia lahir awal an dari orangtua penjahit dan petani dan memberi nama anakanaknya yang lain dardi darlen darhod dan darwispada an dia tinggal di ibu kota kabupaten sampit saat perekonomian daerah itu sangat bergantung pada penebangan hutan kayukayu keras berharga diekstrak dari hutanhutan lebat yang dahulu menyelimuti seluruh bagian pulau itu rakitrakit gelondongan kayu dialirkan melalui hilir sungai menuju sampit dan dari sana dikirim menggunakan kapal ke negaranegara kaya di seluruh duniapenebangan terus meluas hingga jauh melampaui batas eksploitasi yang sah menurut hukum ataupun yang dapat dilakukan secara berkelanjutan suatu sistem perekonomian di bawah tangan tumbuh subur dengan arus uang masuk dari perdagangan kayu yang tidak memiliki izinseperti itulah dunia tempat darwan bekerja pertama sebagai pengusaha kontraktor bangunan kemudian sebagai pelobi sektor industri selain juga sebagai pejabat setempat yang cukup terkemuka dari partai demokrasi indonesia perjuangan pdipsosok darwan seperti digambarkan dalam media setempat saat itu adalah sosok pelobi tangguh yang siap melawan berbagai peraturan yang membatasi lingkup usaha mereka dia protes ketika beberapa perusahaan dilarang mengikuti proses tender kontrakkontrak pemerintah karena dugaan keterlibatan suap dan korupsidia sosok kontroversial ketika memenangkan kontrak penyediaan perabot sekolah yang tidak ditenderkan dia juga mengeluhkan soal pajak yang diterapkan bagi sektor kehutanan yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi penebangan liarkesan keseluruhan tentangnya adalah pebisnis tipikal daerah kalimantan yang menghasilkan banyak uang dari ekonomi gelap bayangan kata gerry van klinken profesor universitas amsterdam yang mengikuti politik kalimantan dari dekat seiring dengan berkurangnya kendali dari jakarta ekonomi bayangan dan sosoksosok yang mengendalikannya menjadi lebih dominan mafia kayu menjamur memasuki wilayahwilayah yang dilindungi taman nasional tanjung puting yang sebagian besar terdiri atas hutan rawa penuh dengan orang utan macan tutul dan buaya menjadi sasaran empuk karena memiliki kayu ramin dan ulinpada awal indonesia mengawali program desentralisasi yang cukup ambisius dengan menyerahkan serangkaian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah harapan dan tujuannya mencegah pergerakan separatis dan membuat pemerintah lebih dipercaya oleh rakyatnyapara bupati diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat pemerintah daerah kemudian menjalankan dengan penuh kebebasan dari beberapa keputusan pertama yang diambil pemerintah kotawaringin timur salah satuari pengiriman kayu ilegal hingga menjadikan perekonomian bayangan ini bagian dari sistempada seruyan yang diberi nama sama dengan sungai yang membelah wilayah itu dipisahkan dari kotawaringin timur menjadi kabupaten baru tahun berikutnya darwan saat itu menjabat sebagai ketua pdip di kotawaringin timur menjadi bupati pertama seruyanwilayah yang masuk kewenangannya dari pesisir laut jawa hingga hutanhutan pedalaman bagian barat mencakup sebagian dari taman nasional tanjung puting wilayahnya didominasi dataran rendah antara taman nasional dan kota sampit dengan danau sembuluh di tengahtengah lebih dari duapertiga kabupaten ini masih berselubung hutan meskipun sudah ditipiskan oleh penebangan liar kekayaan satwa liar di wilayah ini masih mampu bersaing dengan lansekap manapun di bumibupati pertama sejak era reformasi yang telah memperoleh kewenangan baru lebih besar ini dipilih anggota dprd kebangkitan darwan mengejutkan beberapa pengamat yang memandangnya sebagai pemain baru di dunia politikdia dikatakan pernah mengumumkan bahwa birokrat manapun yang mendukung pencalonannya akan naik pangkat dari eselon satu menjadi dua atau eselon dua menjadi tiga dan seterusnya dia kurang memahami bahwa sebenarnya penyebutan itu malah merupakan penurunan pangkatmeskipun demikian dia terlanjur dipandang sebagai putra daerah yang akan bertarung buat rakyatnya dia memerintah selama lima tahun setengah dekade untuk mengubah peruntungan daerahnya sebelum menghadapi para konstituen di kotak suarapada perekonomian di seruyan tak berkembang perdagangan kayu runtuh karena penebangan berlebihan danau sembuluh sebelumnya pusat industri pembangunan kapal yang pada masa jayanya sempat menyerap banyak tenaga kerja dari pulaupulau lain kapalkapal itu terbuat dari kayu dan untuk mengangkut kayu hingga industri itu mati ketika kayu komersil habis karena pohonpohon yang paling berharga sudah ditebangi darwan mewarisi suatu kabupaten yang masa kejayaan kayu sebagai pemasukan utamanya telah berakhirperkebunan terutama sawit merupakan pengganti dengan prospek paling jelas buah sawit menghasilkan lemak yang bermanfaat bagi beragam produk dari cokelat hingga bahan bakar nabati permintaan dunia akan komoditas ini terus mengalami peningkatan wilayah selatan danau sembuluh dipandang memiliki potensi amat besar dalam mengembangkan komoditas dagang ini dalam skala raksasameskipun tak memiliki infrastruktur cukup memadai seruyan dekat dengan kota pelabuhan pangkalanbun dan sampit pemerintah daerah menimbang potensi sampit sebagai sebuah pusat kegiatan yang menyerap buruh untuk bekerja di perkebunan dan mengekspor sawit ke pasar globaldarwan mengumumkan rencana untuk mengundang para investor dari hong kong dan malaysia dia menjanjikan pelabuhan baru untuk memfasilitasi ekspor dan memberikan kemudahan regulasimarianto sumarto pemilik pabrik pengolahan kayu yang bergabung dengan tim kampanye darwan pada mengatakan pergeseran kekuasaan ke tangan putra daerah telah menciptakan harapan masyarakat ada kebanggaan tersendiri katanya kepada kami taunya di belakangnya dia main lebih besar lagi dulu pernah ada perlawanan terhadap sejumlah kecil perusahaan perkebunan yang ada di seruyan sebelum darwan menjadi bupati penduduk desa yang terdampak oleh perusahaan sawit pertama yang memasuki area danau sembuluh pt agro indomas bahwa pertama kali mereka mengetahui bahwa lahan milik mereka masuk ke konsesi ketika lahan pertanian dibakar atau diratakansaat perusahaan menghancurkan pemakaman hal ini mendorong warga desa merusak satu jembatan terletak di dalam konsesiseorang penduduk desa yang lahan diambil perusahaan lain pt mustika sembuluh kemudian kepada sebuah lsm bahwa masyarakat tak punya pilihan selain menerima kompensasi sesuai ketentuan perusahaan mereka memandang hal ini sebagai penyerahan lahan secara paksajika kami menolak kami berhadapan dengan aparat keamanan yang didatangkan untuk menjaga kegiatan perusahaan katanyakepala desa kami dulu pernah mengatakan meskipun ada yang menolak menyerahkan lahan perusahaan akan tetap meratakan lahan karena mereka sudah punya izin karena lahan kami milik negaraperkebunanperkebunan ini mencemari danau dan sungai hingga keperluan air bersih di beberapa wilayah harus diangkut dengan truk tangki airpencemaran juga menghentikan perdagangan ikan seiring dengan jatuhnya industri pembangunan kapal mengakibatkan migrasi secara besarbesaran penduduk lakilaki kata gregory acciaioli dosen university of western australia yang melakukan penelitian lapangan di kabupaten ituada banyak sekali rumah tangga dikepalai perempuan yang bekerja mengisi dengan tanah dan bibit untuk perkebunan sawit katanya kepada kamimereka hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup situasinya sangat menyedihkanmeskipun sudah ada beberapa pengalaman buruk seperti ini ada optimisme baru terhadap perkebunan sawit besar pada awal pemerintahan darwan menurut mashudi noorsalim yang pernah bekerja untuk beberapa lembaga riset kebijakan indonesia dan mempelajari pertumbuhan industri sawit seruyan ketika darwan menjabat beberapa orang menggantungkan harapan pada prospek penyerapan tenaga kerja atau kontrak untuk mengangkut buah sawit atau membangun infrastruktur mashudi mengatakan kepada kami banyak penduduk mengira beberapa hal akan menjadi lebih baik karena darwan putra daerah beberapa penduduk setempat percaya bahwa dia akan membuat perkebunanperkebunan itu membantu mereka katanyasebagai seorang bupati darwan bisa menerbitkan izin untuk siapapun yang dia inginkan tanpa konsultasi publik maupun proses tender kementerian kehutanan secara teori memegang kendali terhadap tahap akhir proses perizinan di wilayahwilayah lahan yang berada di bawah jurisdiksinya namun kementerian ini sering diabaikan di seluruh provinsi kalimantan tengah hingga pengawasan terhadap kekuasaan bupati dalam menerbitkan perizinan seakan dihapuskandi seruyan hal ini mengakibatkan ledakan izinizin perkebunan sawit dengan jumlah melampaui izin yang diterbitkan oleh hampir semua kabupaten lain di indonesiaanalisa kami terhadap perizinan pada sumber data pemerintah dan sumbersumber lain menunjukkan antara hanya tiga izin diberikan kepada perusahaan sawit di seruyan pada dan darwan menerbitkan izin jika disatukan mencakup wilayah hampir hektar setara tujuh kali wilayah kota jakartapola ini mirip dengan yang terjadi di seluruh kalimantan namun dalam skala yang lebih besar saat para bupati memanfaatkan wewenang mereka terhadap kesepakatan lahan membagibagikan izin yang mengakibatkan deforestasisalah satu perusahaan yang pertama mendapat izin dari darwan adalah best group yang dimiliki kakakberadik winarto dan winarno tjajadi namun izin itu memotong taman nasional tanjung puting ke sudut timur laut taman nasional ini pernah dari kerusakan pada ketika jakarta akhirnya mengambil langkah melawan penebangan liar aparat keamanan datang ke tanjung puting untuk menunjukkan kekuasaan yang bertujuan memperingatkan bahwa masa kejayaan eksploitasi kayu yang tidak terkontrol sudah berakhirkementerian kehutanan memaksa darwan untuk mencabut izin itu namun dia tetap pada pendiriannya dan bulldozer milik best menerobos masuk ke hutan taman nasional peristiwa ini satu pertanda yang menunjukkan siapa pemegang kuasa sesungguhnya saat itupara penggerak awal ledakan perizinan di seruyan antara lain keluargakeluarga terkaya di indonesia dan malaysia ketika darwan mulai menjabat pada robert kuok kala itu orang kaya nomor dua di malaysia kemungkinan besar merupakan pemilik lahan terbesar di seruyan portofolio perkebunan seruyan milik dia akan digabungkan dengan perusahaan perkebunan lain yang merupakan bagian dari bisnis keluarga kuok yang makin menyebar untuk membentuk wilmar international perusahaan sawit yang pada arif rachmat menjadi ceo usaha perkebunan keluarganya triputra agro persada dan pembukaan lahan mulai dilakukan untuk salah satu perkebunan pertama mereka suatu konsesi raksasa di selatan danau sembuluh dua dari keluarga terkaya di indonesia ke dalam struktur perusahaan yang memiliki perkebunanperkebunan triputra di seruyanhutanhutan di kalimantan menyimpan kandungan karbon dalam volume sangat besar karbon ini dilepas ketika hutan raya jadi perkebunan di bagian selatan pulau ini kebanyakan dari hutan ini tumbuh di lahan gambut berawa terdiri atas beberapa lapisan bahan organik yang dalam dan tertimbun selama ribuan tahununtuk menanam pada lahan gambut pekebun sawit pertama menggali parit besar untuk mengeringkan kandungan air dalam tanah hingga mengakibatkan proses dekomposisi sangat cepat proses ini melepaskan gas rumah kaca ke atmosfir dalam jumlah sangat besarlahan gambut kering jadi sangat mudah terbakar sementara perusahaanperusahaan dan penduduk desa rutin menggunakan api untuk membuka lahan pertanian pada indonesia salah satu musim pembakaran terburuk sepanjang sejarah ketika asap kebakaran di sumatera dan kalimantan memicu bom karbon dan menyelimuti wilayah itu dengan kabut asap yang bisa terlihat dari luar angkasa seruyan merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak ketika di bawah administrasi darwandalam suatu ada mengenai dampak perkebunan sawit di seruyan seorang penduduk desa menunjuk ke sekelompok pohon terisolasi di antara hamparan lahan gundul satu orangutan besar terlihat duduk di salah satu pucuk pohon primata berwarna oranye ini hidup di pepohonan dan bergantung pada hamparan pohon yang membentang di sepanjang wilayah selatan seruyan merupakan habitat merekahewanhewan ini masih bisa bertahan ketika beberapa pohon terbesar menghilang karena ditebangi pembalak liar tetapi tak bisa bertahan ketika hutan tempat tinggal mereka rata dengan tanah yang dalam sekejap berganti perkebunanpada tahun sama ketika terjadi kebakaran besar di seruyan suatu laporan yang dikomisikan pemerintah inggris menyita perhatian soal emisi deforestasi global dibandingkan emisi yang dihasilkan bahan bakar fosil sektor transportasi pada bank dunia membuat mengejutkan bahwa akibat kerusakan hutan dan gambut indonesia memproduksi lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan negara lain manapun terkecuali amerika serikat dan chinadeforestasi dan perubahan pada tata guna lahan eufemisme dari perluasan perkebunan terhitung menyumbang emisi di indonesia secara global indonesia menyumbang emisi di bawah kategori ini yang sekarang diakui sebagai penyebab utama perubahan iklimsebagian besar deforestasi di indonesia terjadi di sumatera dan kalimantan yang merupakan pusat pertumbuhan perkebunan namun di pulaupulau ini deforestasi hanya terpusat di dua provinsi riau terletak di bagian timur laut pulau sumatera dan kalimantan tengah rumah bagi darwan ali provinsinya telah menjadi inti dari suatu krisis global dimana seruyan memainkan peran pada suatu hari awal sebuah mobil menepi di rumah marianto sumarto pemilik pabrik pengolahan kayu yang pernah membantu darwan ali menjadi bupati di seruyan dia tinggal di kuala pembuang kota kecil di pesisir yang merupakan ibu kota seruyanmarianto mengenali sosok pria di balik kemudi sebagai seorang pejabat pemerintah pejabat itu kemudian menurunkan kaca jendela dan menyerahkan setumpuk kertastolong diperiksa ada beberapa masalah katanya datar sebelum pergiketika marianto memeriksa dokumen ini dia menemukan salinan izinizin perkebunan yang sudah diberikan darwan untuk beberapa perusahaan beserta daftar nama direktur dan alamatalamat perusahaan dia segera mengenali beberapa nama orang yang masih ada hubungan keluarga dengan darwan di antara beberapa alamat yang terdaftar dia mengenali rumah kakak lakilaki darwan di kuala pembuangmarianto tak tahu mengapa pria itu membawakan informasi itu mungkin dia peduli terhadap seruyan dan ingin meluruskan keadaan mungkin dia merasa kecewa dengan keadaan dan berpikir bahwa marianto bisa melakukan sesuatumarianto adalah pendatang dari pulau jawa yang tiba di kalimantan pada untuk bergabung dengan perusahaan perkapalan milik kawannya dia kemudian pindah ke perusahaan kayu malaysia sebelum akhirnya bisa berdiri sendiri sebagai penebang liar sebagaimana yang dia katakanketika seruyan dibentuk marianto menjadi ketua pdip di kabupaten yang baru berdiri itu saat sama ketika darwan memimpin partai itu di kotawaringin timur yang letaknya bersebelahan dia bergabung dengan kampanye darwan untuk menjadi bupati pada dan kakak iparnya menjadi wakil bupatinamun saat dia bertemu dengan sang pemberi data atau si peniup peluit marianto sudah kurang simpati dengan kepemimpinan darwan dia merasa darwan sudah mengkhianati harapan bahwa seruyan akan dikembangkan demi kemakmuran warga perkebunan yang dibiarkan membanjiri wilayah itu telah menciptakan dampak yang sebaliknyaini yang saya lihat kata marianto kepada kami pada awal tahun ini sambil dudukduduk di rumah yang sama dia bertemu sang mungkin saya orang yang paling kritis di kabupaten inimarianto pria kurus tinggi bersuara serak dengan senyuman lebar ketika kami bertemu dua jarinya dibungkus kain kasa jarijari itu terluka dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya dan dua kuku jari terkelupasnama julukan pria ini codot didapat dari masa lalunya saat dia tergabung dalam tahun an dari muara sampai ke ujung sungai tahu semua nama saya katanyabeberapa hari setelah peroleh data itu marianto dan seorang kawannya menempuh perjalanan selama empat jam naik mobil menuju sampit untuk memeriksa sederet alamat lain dalam dokumendokumen itudia mengenali alamat yang pertama sebagai rumah anak darwan ahmad ruswandi mereka pernah rapatrapat kampanye di sana selama persiapan pencalonan darwan sebagai bupati satu atau dua kali marianto menginap di rumah itu dia juga mengenal alamat yang kedua rumah itu milik tukang jahit langganan darwan yang memproduksi baju safari untuk pdipmasalahnya negara kita ini adalah negara korup katanya kepada kami banyak pejabat yang ada menghidupkan seruyan tambah mau hidup dari seruyan dan menyatukan cerita di balik praktik penghamburhamburan izin dari berbagai arsip di pasar saham perizinan pemerintah dan aktaakta perusahaan informasi dan kesaksian lebih lanjut juga diberikan oleh marianto dan aktivis lokal bernama nordin abah yang secara terpisah melakukan investigasi terhadap darwan dalam kurun waktu yang berdekatan dengan mariantokami menguatkan temuantemuan kami dengan berbagai wawancara dengan orangorang yang terlibat di beberapa perusahaan yang terkaitgambaran yang dihasilkan adalah suatu skema terperinci dan terkoordinasi untuk mendirikan perusahaanperusahaan cangkang yang didaftarkan atas nama kerabat dan kroni darwan darwan memberikan masingmasing perusahaan itu izin lahan ribuan hektar dan kerabat dan kroninya menjual ke beberapa konglomerat terkayamereka yang terlibat bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu bahkan jutaan dolar jika rencana itu dijalankan sampai selesai ia akan mengubah hampir seluruh wilayah selatan seruyan di dataran rendah yang terletak di bawah perbukitan jadi perkebunan sawit raksasa jika itu terjadi kita bakal bisa berkendaraan sejauh kilometer dari timur ke barat dan kilometer dari selatan ke utara melewati bentangan lautan sawitskema ini melibatkan sederet pelaku lebih dari orang yang berperan sebagai direktur maupun pemegang saham di perusahaanperusahaan cangkang itu tokohtokoh yang memainkan peran itu terdiri dari anggota keluarga darwan kolega semasa dia masih menjadi kepala gabungan pelaksana konstruksi nasional indonesia gapensi di kotawaringin timur para anggota tim suksesnya dan setidaknya satu orang yang mengakui namanya digunakan sebagai samaranistri darwan nina rosita adalah pemegang saham di salah satu perusahaan anak perempuannya iswanti menjabat di tiga perusahaan sebagai direktur atau pemegang saham anak perempuan lainnya rohana juga menjabat direktur anak lakilakinya ruswandi memegang peranan lebih mengemuka sebagai direktur di beberapa perusahaan dan pemegang saham setidaknya di satu perusahaa n kakak lakilakinya darlen memiliki dua perusahaan adik lakilakinya darwis memiliki satu perusahaan kebiasaan ini menyebar hingga keluarga besarnya sampai dengan keponakan lakilaki dan suami keponakan perempuannyasecara keseluruhan kami mengidentifikasi perusahaan yang terhubung dengan darwan tiga perusahaan dibentuk beberapa tahun sebelum dia menduduki jabatan sebagai bupati kondisi ini menunjukkan dia sudah tertarik dengan sawit skala besar sebelum berkarir di bidang politik dua perusahaan lain dibentuk pada satu tahun setelah dia berkuasa dan kemudian pada awal sederet kegiatan lain jadi makin intenslima perusahaan dibentuk dalam rentang waktu sangat pendek yaitu dua hari pada akhir januari satu perusahaan lain muncul dua minggu kemudian kami berhasil menemukan namanama para direktur di semua perusahaan itu dan para pemegang saham di semua perusahaan terkecuali pada enam perusahaansetidaknya satu orang anggota keluarga darwan menjadi pemegang saham di hampir semua perusahaan nama darwan tidak muncul di perusahaan manapun namun menurut pandangan marianto darwan mengendalikan skemanya ibarat catur katanya aktornya tetap darwan mereka sebagai pionnya sebagian besar nama itu jarang digunakan namun beberapa nama lebih sering muncul dibandingkan yang lain dan hal ini menjadi petunjuk penting terkait bagaimana skema ini berfungsi nama pertama adalah vino oktaviano yang disebutsebut sebagai pemegang saham di tiga perusahaan yang didirikan pada hari sama dan sebagai direktur di satu perusahaan lainnyanordin abah aktivis kalimantan tengah yang sempat menjalankan investigasi sendiri terhadap darwan kebetulan cukup mengenal vino mereka menyekolahkan anakanaknya di sekolah yang sama dan terkadang bertemu untuk minum kopipasca skandal best group dan taman nasional tanjung puting nordin mencari namanama di balik menjamurnya izin yang diterbitkan darwan saat menemukan nama vino nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya vino menjawab bahwa darwan hanya menggunakan namanya dia sendiri tak memiliki peranan langsung di perusahaanperusahaan itudia kira biasa saja jadi apaapa kata nordin kepada kami di kantor lembaga swadaya masyarakat di palangkaraya yang dia kepalai save our borneo cuma dia tidak mau turut bertanggung jawabvino bekerja sebagai kontraktor bangunan mendapatkan proyekproyek dari pemerintahan darwan juga keponakan istri darwan nama bosnya merupakan orang kepercayaan darwan saat dia masih aktif di gapensi juga muncul di dokumendokumen perusahaan itukamu masuk penjara vino kalau perusahaan jadi kata nordin mengingatkan kala itu saya din jawab vino aku ditipunordin adalah ahli kampanye yang memburu perusahaanperusahaan sawit yang memporakporandakan seruyan dia juga memiliki koneksi kuat dengan dan di dalam kabupaten itu pamannya pernah bertugas sebagai sekretaris daerah posisi tertinggi sebagai pegawai negeri sipilketika menyelidiki darwan dia mulai menyadap keluarganya sendiri yang bertugas di pemerintahan untuk mencari petunjuk dia berhasil menguak beberapa nama yang terlibat dan seperti halnya marianto dia juga menemukan banyak perusahaan didaftarkan menggunakan alamat palsu atau alamat properti yang dimiliki sang bupati dan keluarganordin menyadari perusahaan perkebunan suatu saat perlu mengoperasikan pabrik untuk mengolah buah sawit sedangkan vino itu pabrik tahu punya dia kata nordin terbahak dia yakin ada beberapa orang lain yang telah dimanfaatkan dengan cara sama orang kamu mungkin guru mungkin wartawan mungkin pengusaha kontraktor bangunan punya izin perkebunan ya bisa kata nordinkamu tidak punya kapasitas yang memadai untuk bangun kebun dan juga ada duit dijual ini ceritanya aku pinjam nama menggunakan namamu untuk menjual kepada yang lainnama ambrin m yusuf muncul sebagai direktur di salah satu perusahaan nordin mengidentifikasi tokoh ini sebagai orang kepercayaan darwan sejak masih aktif di gapensi kami menelusuri yusuf hingga rumahnya di kuala pembuang dimana dia baru saja kembali setelah menjalani hukuman penjara atas perannya sebagai kurir uang tunai dalam suap di daerah itudia mengaku sebagai mitra politik darwan dia mengatakan bahwa beberapa perantara meminta untuk memasang namanya di satu perusahaan sawit namun dia menjelaskan klaim yang sulit dipercayai bahwa dia menolak tawaran ini bahwa orang yang namanya digunakan dalam dokumendokumen itu adalah orang lain yang memiliki nama samameskipun demikian dia mengakui merupakan hal biasa bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluargaapa yang diceritakan oleh yusuf dan vino menunjukkan kronikroninya digunakan sebagai topeng kemungkinan untuk menyembunyikan nama orang lain penerima manfaat yang sesungguhnya dari dokumendokumen perusahaan nordin dan marianto percaya beberapa orang lain yang namanya muncul sebenarnya terlibat lebih jauh mereka berdua menunjuk seorang pria bernama khaeruddin hamdat sebagai sosok utamakhaeruddin muncul sebagai direktur di tiga perusahaan namun tidak pernah sebagai pemegang saham marianto nordin dan yang lain mengidentifikasi dia sebagai ajudan darwan khaeruddin baru berusia an tahun saat perusahaanperusahaan itu didirikan nordin menggambarkan sosoknya sebagai bos di jakarta dan penjaga gerbang bagi darwan yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di
Protes Aturan Gambut, RAPP Gugat Kementerian Lingkungan ke Pengadilan. Keengganan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mengikuti aturan gambut yang tertuang dalam revisi rencana kerja usaha (RKU) hutan tanaman industri ternyata berlanjut ke gugatan hukum. Raksasa perusahaan kayu ini memilih menggugat pencabutan Surat Keputusan Menteri LHK soal pembatalan RKU bernomor SK.5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 ke PTUN Jakarta.Sidang perdana digelar Senin (27/11/17). Permohonan diajukan kepada PTUN pada 16 November 2017 oleh RAPP, diwakili Rudi Fajar menggugat KLHK dengan nomor perkara 17/P/FP/2017/PTUN-JKT.Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK mengatakan, dalam pokok perkara gugatan RAPP, salah satu PP Nomor 71/2014 Pasal 45. Gugatan ini, katanya, mengindikasikan RAPP menghindar dari kewajiban dalam menjamin hak konstitusional warga.Dia menyebutkan, dalam Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mencantumkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.”Sekarang hukum harus ditegakkan, swasta harus patuh terhadap kewajiban perlindungan ekosistem gambut. Fungsi budidaya dan lindung menjadi bagian yang harus dilaksanakan (melalui revisi RKU),” katanya.Pada 30 Oktober 2017, RAPP telah menyerahkan revisi RKU kepada KLHK. Sejak itu, KLHK, menyebutkan sudah aktif mengasistensi dalam penyempurnaan RKU, setidaknya sebanyak lima kali.RKU yang diserahkan RAPP pun belum mematuhi peraturan perlindungan ekosistem gambut yang termuat dalam PP 57/2016 juncto PP Nomor 71/2014. ”Sudah diajukan, tetapi masih belum patuh terhadap ketentuan yang ada.”Pengajuan RKU RAPP yang baru—setelah pertemuan dengan KLHK-hanya mengubah periode RKU, awalnya 2010-2019, menjadi 2017-2026. Sedangkan terkait hal subtansial tak mereka ubah, terutama mengenai komitmen memulihkan ekosistem gambut seperti tak menanam di fungsi lindung.“Proses pemulihan sudah masuk tetapi masih menunjukkan upaya mencoba menanam kembali di fungsi lindung,” katanya.Selama lima kali asistensi, KLHK menilai RAPP tak melakukan itikad baik menyempurnakan sesuai aturan. Hingga 17 November 2017, keluar sebuah surat tertulis agar RAPP melakukan perbaikan sesuai ketentuan.Berdasarkan perkiraan KLHK, sekitar 30% konsesi HTI mereka merupakan fungsi lindung. ”(Surat 17 November itu) Belum ada respon, yang terakhir ya di pengadilan ini,” katanya.Bambang bilang, penerapan aturan RKU ini, terpenting meminimalkan potensi kebakaran hutan dan lahan dan menjaga fungsi hidrologis gambut agar tetap basah dan jadi penyimpan cadangan air.Heru Widodo, Kuasa Hukum RAPP berharap, KepMen LHK Nomor 5322 dicabut sesuai ketentuan UU Administrasi Pemerintahan.Soal SK pembatalan RKU pemanfaatan hasil hutan tanaman industri yang diterima pada 18 Oktober 2017, RAPP mengajukan pencabutan surat kepada Menteri LHK, namun tak ada jawaban maupun tanggapan.Selang 10 hari, hingga 2 November, KLHK tak merespon keberatan itu. RAPP berdasarkan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Asas-asas Umum Pemerintah yang baik, keberatan RAPP dianggap dikabulkan. Artinya, kata Heru, SK 5322 itu seharusnya dicabut. Meski demikian, lima hari setelah itu KLHK masih tak merespon permohonan keberatan, hingga RAPP mengajukan gugatan ke PTUN untuk memutuskan menerima permohonan pencabutan SK perusahaan pada 18 Oktober.”Menurut keyakinan RAPP, dengan UU Administrasi Pemerintahan yang memberlakukan ketentuan fiktif positif, tidak dijawabnya keberatan RAPP oleh KLHK dengan jangka waktu tertentu, 10 5 hari, itu masuk kategori sebagai fiktif positif,” katanya.Dengan SK itu, kata Heru, tidak ada landasan hukum bagi RAPP untuk melakukan kegiatan operasional. ”Memanen boleh, tapi tanam tidak boleh.”Selain itu, katanya, pembatalan revisi RKU yang belum mengikuti pemulihan lahan gambut sesuai PP No.57/2016 itu tak bisa berlaku terhadap RKU yang sudah terbit. “UU tak berlaku asas retroaktif. Sesuai PP (PP 71/2014) izin yang sudah ada berlaku sampai habis masa berlakunya.”Dia juga bilang, tak pernah ada peringatan dari KLHK tentang kerusakan gambut saat kebakaran. ”Kami bukan membangkang pemerintah tapi melakukan upaya hukum yang secara konstitusional diberikan oleh peradilan. Kami menghormati apapun putusan peradilan,” katanya. Kasus ini rencana putus di persidangan 7 Desember 2017.Bambang menilai, RAPP menghindar dari kewajiban hukum, yang terkandung dalam empat azas, yakni kepastian hukum, pemanfaatan, kecermatan dan pemerintah yang baik.Soal kepastian hukum, izin HTI pemohon tak terganggu dengan ada SK ini. SK merupakan arahan terhadap kewajiban hukum pemegang HTI menyelesaikan RKU.Mengenai pemanfaatan, katanya, langkah pemulihan gambut tak hanya berbicara pada pekerja RAPP. Secara tegas, langkah pemulihan gambut demi melindungi keselamatan jutaan manusia terdampak asap. ”Ini untuk melindungi kepentingan publik luas, generasi sekarang dan akan datang.”Azas kecermatan, katanya, RKU pemohon tak sesuai arah perbaikan dan tak mengindahkan aturan hingga SK-5322 terbit. “Azas umum pemerintah yang baik, bahwa pemerintah tegas menjaga ekosistem gambut. Revisi RKU itu mutlak harus dilakukan karena perintah UU dan perintah Menteri LHK.”KLHK pun meminta hakim ketua dan anggota menerima eksepsi termohon seluruhnya dan menyatakan permohonan pemohon tak jelas dan tak dapat diterima. ”Mohon keputusan seadil-adilnya majelis hakim,” ucap Bambang mengakhiri penjelasan dalam sidang.Usai sidang Bambang mengatakan, perusahaan HTI harus revisi RKU terakhir sampai akhir 2017. ”Akan ikuti perundangan yang ada. Paling pas UU Kehutanan, akan ada peringatan keras, bahwa mereka tak bisa lagi tunda revisi RKU. Semua harus patuh.”Revisi RKU sesuai aturan gambut ini, katanya, sebagai bentuk komitmen Pemerintahan Jokowi untuk tata kelola gambut.Saat ini, pemerintah mengevaluasi kondisi gambut, terutama potensi kebakaran pada 2018. Dia berharap, swasta menunjukkan komitmen dengan menjaga fungsi gambut sesuai amanah PP Nomor 57/2016.Per 20 November 2017, dari 99 perusahaan, 27 telah pengesahan RKU, 14 sudah masuk proses. ”Kurang lebih 30 perusahaan grup RAPP dan mitra belum ada yang revisi,” katanya.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat
protes aturan gambut rapp gugat kementerian lingkungan ke pengadilan keengganan pt riau andalan pulp and paper rapp mengikuti aturan gambut yang tertuang dalam revisi rencana kerja usaha rku hutan tanaman industri ternyata berlanjut ke gugatan hukum raksasa perusahaan kayu ini memilih menggugat pencabutan surat keputusan menteri lhk soal pembatalan rku bernomor skmenlhkphplupl ke ptun jakartasidang perdana digelar senin permohonan diajukan kepada ptun pada november oleh rapp diwakili rudi fajar menggugat klhk dengan nomor perkara pfpptunjktbambang hendroyono sekretaris jenderal klhk mengatakan dalam pokok perkara gugatan rapp salah satu pp nomor pasal gugatan ini katanya mengindikasikan rapp menghindar dari kewajiban dalam menjamin hak konstitusional wargadia menyebutkan dalam pasal h ayat uud mencantumkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungansekarang hukum harus ditegakkan swasta harus patuh terhadap kewajiban perlindungan ekosistem gambut fungsi budidaya dan lindung menjadi bagian yang harus dilaksanakan melalui revisi rku katanyapada oktober rapp telah menyerahkan revisi rku kepada klhk sejak itu klhk menyebutkan sudah aktif mengasistensi dalam penyempurnaan rku setidaknya sebanyak lima kalirku yang diserahkan rapp pun belum mematuhi peraturan perlindungan ekosistem gambut yang termuat dalam pp juncto pp nomor sudah diajukan tetapi masih belum patuh terhadap ketentuan yang adapengajuan rku rapp yang barusetelah pertemuan dengan klhkhanya mengubah periode rku awalnya menjadi sedangkan terkait hal subtansial tak mereka ubah terutama mengenai komitmen memulihkan ekosistem gambut seperti tak menanam di fungsi lindungproses pemulihan sudah masuk tetapi masih menunjukkan upaya mencoba menanam kembali di fungsi lindung katanyaselama lima kali asistensi klhk menilai rapp tak melakukan itikad baik menyempurnakan sesuai aturan hingga november keluar sebuah surat tertulis agar rapp melakukan perbaikan sesuai ketentuanberdasarkan perkiraan klhk sekitar konsesi hti mereka merupakan fungsi lindung surat november itu belum ada respon yang terakhir ya di pengadilan ini katanyabambang bilang penerapan aturan rku ini terpenting meminimalkan potensi kebakaran hutan dan lahan dan menjaga fungsi hidrologis gambut agar tetap basah dan jadi penyimpan cadangan airheru widodo kuasa hukum rapp berharap kepmen lhk nomor dicabut sesuai ketentuan uu administrasi pemerintahansoal sk pembatalan rku pemanfaatan hasil hutan tanaman industri yang diterima pada oktober rapp mengajukan pencabutan surat kepada menteri lhk namun tak ada jawaban maupun tanggapanselang hari hingga november klhk tak merespon keberatan itu rapp berdasarkan uu nomor tentang administrasi pemerintah dan asasasas umum pemerintah yang baik keberatan rapp dianggap dikabulkan artinya kata heru sk itu seharusnya dicabut meski demikian lima hari setelah itu klhk masih tak merespon permohonan keberatan hingga rapp mengajukan gugatan ke ptun untuk memutuskan menerima permohonan pencabutan sk perusahaan pada oktobermenurut keyakinan rapp dengan uu administrasi pemerintahan yang memberlakukan ketentuan fiktif positif tidak dijawabnya keberatan rapp oleh klhk dengan jangka waktu tertentu hari itu masuk kategori sebagai fiktif positif katanyadengan sk itu kata heru tidak ada landasan hukum bagi rapp untuk melakukan kegiatan operasional memanen boleh tapi tanam tidak bolehselain itu katanya pembatalan revisi rku yang belum mengikuti pemulihan lahan gambut sesuai pp no itu tak bisa berlaku terhadap rku yang sudah terbit uu tak berlaku asas retroaktif sesuai pp pp izin yang sudah ada berlaku sampai habis masa berlakunyadia juga bilang tak pernah ada peringatan dari klhk tentang kerusakan gambut saat kebakaran kami bukan membangkang pemerintah tapi melakukan upaya hukum yang secara konstitusional diberikan oleh peradilan kami menghormati apapun putusan peradilan katanya kasus ini rencana putus di persidangan desember bambang menilai rapp menghindar dari kewajiban hukum yang terkandung dalam empat azas yakni kepastian hukum pemanfaatan kecermatan dan pemerintah yang baiksoal kepastian hukum izin hti pemohon tak terganggu dengan ada sk ini sk merupakan arahan terhadap kewajiban hukum pemegang hti menyelesaikan rkumengenai pemanfaatan katanya langkah pemulihan gambut tak hanya berbicara pada pekerja rapp secara tegas langkah pemulihan gambut demi melindungi keselamatan jutaan manusia terdampak asap ini untuk melindungi kepentingan publik luas generasi sekarang dan akan datangazas kecermatan katanya rku pemohon tak sesuai arah perbaikan dan tak mengindahkan aturan hingga sk terbit azas umum pemerintah yang baik bahwa pemerintah tegas menjaga ekosistem gambut revisi rku itu mutlak harus dilakukan karena perintah uu dan perintah menteri lhkklhk pun meminta hakim ketua dan anggota menerima eksepsi termohon seluruhnya dan menyatakan permohonan pemohon tak jelas dan tak dapat diterima mohon keputusan seadiladilnya majelis hakim ucap bambang mengakhiri penjelasan dalam sidangusai sidang bambang mengatakan perusahaan hti harus revisi rku terakhir sampai akhir akan ikuti perundangan yang ada paling pas uu kehutanan akan ada peringatan keras bahwa mereka tak bisa lagi tunda revisi rku semua harus patuhrevisi rku sesuai aturan gambut ini katanya sebagai bentuk komitmen pemerintahan jokowi untuk tata kelola gambutsaat ini pemerintah mengevaluasi kondisi gambut terutama potensi kebakaran pada dia berharap swasta menunjukkan komitmen dengan menjaga fungsi gambut sesuai amanah pp nomor per november dari perusahaan telah pengesahan rku sudah masuk proses kurang lebih perusahaan grup rapp dan mitra belum ada yang revisi katanya
Kajian FWI: 8,9 Juta Hektar Lahan Tumpang Tindih di 8 Provinsi. Kajian terbaru yang dilakukan (FWI) di delapan provinsi periode 2013-2016 menunjukkan, sekitar 8,9 juta hektar lahan tumpang tindih perizinannya antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Bahkan, sekitar 526,8 ribu hektar wilayah adat pun menjadi korban atas berbagai izin konsesi tersebut.Pada kurun waktu yang sama, di delapan provinsi ini juga, telah terjadi deforestasi seluas 1,8 juta hektar. Perubahan tutupan hutan tertinggi terjadi di Kalimantan Timur seluas 472 ribu hektar yang diikuti Sulawesi Tengah (373 ribu hektar), serta Kalimantan Barat (241 ribu hektar).“Delapan provinsi tempat studi kasus tersebut adalah Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan,” tutur Soelthon Gussetya Nanggara, Direktur Eksekutif FWI, saat gelaran di Bogor, Sabtu (9/12/17).Soelthon menjelaskan, tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan merupakan persoalan panjang yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya. Akibatnya, deforestasi yang terjadi pun, salah satu titik pemicunya dikarenakan kebijakan yang selalu berlawanan. Antara perlindungan dan pemanfaatan hutan.Akibat tumpang tindih ini pula, konflik pengelolaan sumber daya alam tetap terpelihara. Apakah itu pertikaian sesama masyarakat, atau masyarakat dengan perusahaan, atau juga masyarakat dengan pemerintah. “Dari sekian banyak konflik yang terjadi, pertikaian masyarakat dengan perusahaan yang paling mendominasi,” terangnya.Mengapa perseteruan antara masyarakat dengan perusahaan yang paling sering terjadi? Soelthon menjelaskaan, ini dikarenakan semakin luasnya hutan dan lahan yang dikelola perusahaan, terutama sektor perkebunan sawit. Pada 2013, tercatat hanya 38 konflik yang terjadi di delapan provinsi tersebut. Namun, hingga 2017, jumlahnya melonjak tajam menjadi 723 kasus.Bagaimana dengan sektor kehutanan, terutama Hutan Tanaman Industri (HTI/IUPHHK-HT)? Faktanya, meningkat juga. Jika 2013 ada 21 kasus, maka hingga penghujung 2017 ini menjadi 115 kasus. “Jika dibandingkan dengan konflik di HPH yang tidak begitu tinggi ketimbang perkebunan atau HTI, ini dikarenakan pengelolaan sumber daya alam memang beralih dari HPH ke HTI,” terangnya.Senada, Linda Rosalina, Juru Kampanye FWI mengatakan, sengkarut perizinan membuat konflik agraria terus terjadi, yang berujung pada krisis sosial-ekologi, kriminalisasi, pelanggaran HAM, hingga pengusiran paksa masyarakat lokal atau adat dari tanah mereka sendiri. Persoalan di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur; di Desa Muara Lambakan, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur; di Muara Jawa, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur; dan di Kemukiman Manggamat, Aceh Selatan, Aceh, adalah bara api yang tetap berkobar hingga kini.“Ada rezim HTI, HPH, perkebunan sawit, dan tambang yang menjadi biang kekacauan. Untuk mengelola hutan dan lahan yang baik, harusnya kita membebaskan segala eksploitasi yang menyebabkan nilai-nilai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan hilang sama sekali,” terangnya. Prof. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB) mengatakan, segala sesuatu yang terjadi dan sangat lama waktunya, dikarenakan ada pihak yang “diuntungkan.” Begitu juga dengan kondisi tumpang tindih lahan ini. Kalau tidak menguntungkan, pastinya kekisruhan akan berhenti sendiri. “Tumpang tindih lahan adalah medium untuk memanipulasi izin, dalam bahasa yang halus. Ini merupakan persoalan yang sifatnya situasional,” terangnya.Persoalan perizinan sesungguhnya, jika kita lihat pada perusahaan, tentu saja mereka memilikinya. Tapi pertanyaannya adalah apakah izin tersebut ada legitimasinya? Semua ini pastinya terkait kebijakan mengenai tingginya biaya transaksi hingga potensi kerugian negara. “Kebijakan/memang tidak menyelesaikan permasalahan, karena di pemerintahan yang diperhitungkan adalah seberapa besar anggaran yang terserap. Sehingga, penekanannya adalah pada urusan birokrasi, bukan deforestasi.”Kapasitas dan kualitas pelayanan publik juga harus diperhatikan. Bagaimana kompetensi teknis, etika, dan penyelesaian tumpang tindih lahan tersebut. Ini bukan masalah prosedur, tapi etika untuk menyelesaikannya. “Dengan begitu, nantinya akan terlihat bagaimana hubungan sosial-politik yang ada pada tataran implementasi. Sehingga, akan diketahui ke arah mana keberpihakan alokasi sumber daya alam yang akan diberikan.”Benarkah kebijakan satu peta yang sedang digulirkan akan menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan? Ataukah, kebijakan ini justru mengarah pada keterbukaan informasi? Menurut Hariadi, semua permasalahan harus dilihat keseluruhan konteksnya. “Saya berpendapat, keterbukaan informasi yang harus diutamakan, baru selanjutnya kebijakan satu peta. Karena, banyak hal yang harus diperlihatkan datanya. Tidak ada yang harus disembunyikan.”Hariadi menjelaskan, untuk mengurangi rigiditas birokrasi memang membutuhkan waktu. Namun, semua itu dapat dipercepat dengan tekanan publik yang masif, dibarengi keterbukaan informasi. Berikutnya, strategi komprehensif dapat dijalankan seperti jenis kekuatan yang ada. Bukan hanya hak atas tanah atau hutan semata, yang ditonjolkan. “Gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru bermanfaat pada perubahan sistem dan kebijakan. Sehingga, belum bisa digunakan sebagai proses resolusi konflik,” jelasnya. Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, pelepasan kawasan hutan melalui perubahan rencana tata ruang wilayah di 2014 memang terlihat jelas. Luasannya mencapai 3,2 juta hektar.“Permasalahan harus kita lihat jelas. Terkadang, ini terjadi hanya di atas peta, terlepas memang ada yang terbukti di lapangan. Perbaikan data yang lengkap dan sinkron harus dilakukan segera agar sengkarut tidak berlanjut. Berikutnya, diidentifikasi wilayah mana yang berkonflik dan yang tidak, untuk dibahas bersama,” terangnya.Abetnego menjelaskan, bila dilihat dari Putusan Mahkamah Agung 2001-2016, ada 730 tersangka yang diputus bersalah atas kejahatan sektor lingkungan, meliputi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Total kerugian atas tindak kejahatan tersebut, yang terbesar berada di Sumatera yaitu Rp 13,74 triliun atau sebesar 91,49%. Para pelaku juga hanya dituntut mengembalikan 5 persen keuangan hasil kejahatannya itu kepada negara. “Bahkan, sebagian besar pelaku hanya dituntut penjara dengan kisaran 16-31 bulan,” terangnya.Adanya kebijakan satu data memang diperlukan kedepannya, sebagai upaya mendorong kebijakan berdasarkan data. Untuk itu, perbaikan tata kelola data harus ada berupa penataan regulasi dan kelembagaan, standarisasi dan sinkronisasi data, hingga peningkatan . “Dengan begitu, pengembangan portal satu data dapat dilakukan dan publikasi data yang sifatnya terbuka, nyata adanya,” tandas Abetnego.Dalam acara ini juga, FWI merilis mengenai kehutanan dan geospasial dan nonspasial hutan Indonesia.
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional
kajian fwi juta hektar lahan tumpang tindih di provinsi kajian terbaru yang dilakukan fwi di delapan provinsi periode menunjukkan sekitar juta hektar lahan tumpang tindih perizinannya antara hph hti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan bahkan sekitar ribu hektar wilayah adat pun menjadi korban atas berbagai izin konsesi tersebutpada kurun waktu yang sama di delapan provinsi ini juga telah terjadi deforestasi seluas juta hektar perubahan tutupan hutan tertinggi terjadi di kalimantan timur seluas ribu hektar yang diikuti sulawesi tengah ribu hektar serta kalimantan barat ribu hektardelapan provinsi tempat studi kasus tersebut adalah aceh riau kalimantan barat kalimantan timur kalimantan utara sulawesi tengah sulawesi barat dan sulawesi selatan tutur soelthon gussetya nanggara direktur eksekutif fwi saat gelaran di bogor sabtu soelthon menjelaskan tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan merupakan persoalan panjang yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya akibatnya deforestasi yang terjadi pun salah satu titik pemicunya dikarenakan kebijakan yang selalu berlawanan antara perlindungan dan pemanfaatan hutanakibat tumpang tindih ini pula konflik pengelolaan sumber daya alam tetap terpelihara apakah itu pertikaian sesama masyarakat atau masyarakat dengan perusahaan atau juga masyarakat dengan pemerintah dari sekian banyak konflik yang terjadi pertikaian masyarakat dengan perusahaan yang paling mendominasi terangnyamengapa perseteruan antara masyarakat dengan perusahaan yang paling sering terjadi soelthon menjelaskaan ini dikarenakan semakin luasnya hutan dan lahan yang dikelola perusahaan terutama sektor perkebunan sawit pada tercatat hanya konflik yang terjadi di delapan provinsi tersebut namun hingga jumlahnya melonjak tajam menjadi kasusbagaimana dengan sektor kehutanan terutama hutan tanaman industri htiiuphhkht faktanya meningkat juga jika ada kasus maka hingga penghujung ini menjadi kasus jika dibandingkan dengan konflik di hph yang tidak begitu tinggi ketimbang perkebunan atau hti ini dikarenakan pengelolaan sumber daya alam memang beralih dari hph ke hti terangnyasenada linda rosalina juru kampanye fwi mengatakan sengkarut perizinan membuat konflik agraria terus terjadi yang berujung pada krisis sosialekologi kriminalisasi pelanggaran ham hingga pengusiran paksa masyarakat lokal atau adat dari tanah mereka sendiri persoalan di kampung muara tae kecamatan jempang kabupaten kutai barat kalimantan timur di desa muara lambakan kecamatan long kali kabupaten paser kalimantan timur di muara jawa kutai kertanegara kalimantan timur dan di kemukiman manggamat aceh selatan aceh adalah bara api yang tetap berkobar hingga kiniada rezim hti hph perkebunan sawit dan tambang yang menjadi biang kekacauan untuk mengelola hutan dan lahan yang baik harusnya kita membebaskan segala eksploitasi yang menyebabkan nilainilai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan hilang sama sekali terangnya prof hariadi kartodihardjo guru besar kebijakan kehutanan ipb mengatakan segala sesuatu yang terjadi dan sangat lama waktunya dikarenakan ada pihak yang diuntungkan begitu juga dengan kondisi tumpang tindih lahan ini kalau tidak menguntungkan pastinya kekisruhan akan berhenti sendiri tumpang tindih lahan adalah medium untuk memanipulasi izin dalam bahasa yang halus ini merupakan persoalan yang sifatnya situasional terangnyapersoalan perizinan sesungguhnya jika kita lihat pada perusahaan tentu saja mereka memilikinya tapi pertanyaannya adalah apakah izin tersebut ada legitimasinya semua ini pastinya terkait kebijakan mengenai tingginya biaya transaksi hingga potensi kerugian negara kebijakanmemang tidak menyelesaikan permasalahan karena di pemerintahan yang diperhitungkan adalah seberapa besar anggaran yang terserap sehingga penekanannya adalah pada urusan birokrasi bukan deforestasikapasitas dan kualitas pelayanan publik juga harus diperhatikan bagaimana kompetensi teknis etika dan penyelesaian tumpang tindih lahan tersebut ini bukan masalah prosedur tapi etika untuk menyelesaikannya dengan begitu nantinya akan terlihat bagaimana hubungan sosialpolitik yang ada pada tataran implementasi sehingga akan diketahui ke arah mana keberpihakan alokasi sumber daya alam yang akan diberikanbenarkah kebijakan satu peta yang sedang digulirkan akan menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan ataukah kebijakan ini justru mengarah pada keterbukaan informasi menurut hariadi semua permasalahan harus dilihat keseluruhan konteksnya saya berpendapat keterbukaan informasi yang harus diutamakan baru selanjutnya kebijakan satu peta karena banyak hal yang harus diperlihatkan datanya tidak ada yang harus disembunyikanhariadi menjelaskan untuk mengurangi rigiditas birokrasi memang membutuhkan waktu namun semua itu dapat dipercepat dengan tekanan publik yang masif dibarengi keterbukaan informasi berikutnya strategi komprehensif dapat dijalankan seperti jenis kekuatan yang ada bukan hanya hak atas tanah atau hutan semata yang ditonjolkan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi kpk baru bermanfaat pada perubahan sistem dan kebijakan sehingga belum bisa digunakan sebagai proses resolusi konflik jelasnya abetnego tarigan tenaga ahli utama kepala staf kepresidenan menjelaskan pelepasan kawasan hutan melalui perubahan rencana tata ruang wilayah di memang terlihat jelas luasannya mencapai juta hektarpermasalahan harus kita lihat jelas terkadang ini terjadi hanya di atas peta terlepas memang ada yang terbukti di lapangan perbaikan data yang lengkap dan sinkron harus dilakukan segera agar sengkarut tidak berlanjut berikutnya diidentifikasi wilayah mana yang berkonflik dan yang tidak untuk dibahas bersama terangnyaabetnego menjelaskan bila dilihat dari putusan mahkamah agung ada tersangka yang diputus bersalah atas kejahatan sektor lingkungan meliputi kehutanan perkebunan dan pertambangan total kerugian atas tindak kejahatan tersebut yang terbesar berada di sumatera yaitu rp triliun atau sebesar para pelaku juga hanya dituntut mengembalikan persen keuangan hasil kejahatannya itu kepada negara bahkan sebagian besar pelaku hanya dituntut penjara dengan kisaran bulan terangnyaadanya kebijakan satu data memang diperlukan kedepannya sebagai upaya mendorong kebijakan berdasarkan data untuk itu perbaikan tata kelola data harus ada berupa penataan regulasi dan kelembagaan standarisasi dan sinkronisasi data hingga peningkatan dengan begitu pengembangan portal satu data dapat dilakukan dan publikasi data yang sifatnya terbuka nyata adanya tandas abetnegodalam acara ini juga fwi merilis mengenai kehutanan dan geospasial dan nonspasial hutan indonesia
Gugatan RAPP soal Aturan Gambut, Berikut Penjelasan Para Pakar. Keengganan raksasa kayu dan pulp PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ikuti aturan gambut hingga berakhir pada gugatan hukum di PTUN Jakarta Timur melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih berlanjut. Sidang pekan ini memasuki babak mendengarkan keterangan saksi ahli kedua belah pihak dengan agenda putusan pada 21 Desember.Dalam sidang itu, KLHK menghadirkan beberapa saksi ahli, seperti Guru Besar Hukum Tata Administrasi Negara Universitas Soedirman Zudan Arif Fakrulloh, ahli Tata Negara dan Administrasi Universitas Airlangga Philipus M. Hadjon. Juga pakar hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf. Sidang dipimpin Hakim Ketua Oenoen Pratiwi dan anggota Becky Christian serta Bagus Darmawan. Bertindak sebagai panitera pengganti, Eni Nuraeni.RAPP melayangkan gugatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keberatan atas keluarnya SK 5322 soal pembatalan rencana kerja usaha (RKU) periode 2010-2019. RAPP menganggap, dengan pembatalan RKU itu, operasional perusahaan tak bisa jalan lagi.RAPP menyebutkan, pasal peralihan di Pasal 45 PP Nomor 71/2014 jadi dasar pembatalan RKU. Ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan RAPP. Perusahaan ini beranggapan, kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias RAPP tidak dapat diwajibkan menyesuaikan RKU berdasarkan kebijakan pasca terbit PP 57/2016.Menurut Zudan, dalam administrasi pemerintahan, muncul ketentuan peralihan agar tak menimbulkan ruang kosong dalam ranah hukum.“UU Administrasi Pemerintah dibentuk guna membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik lebih baik. Sekaligus alat politiknya agar UU Administrasi Pemerintah bisa jadi hukum materil UU PTUN,” katanya.Membaca peraturan perundang-undangan, katanya, tak hanya melihat di akhir, harus satu kesatuan. “Ketentuan peralihan itu dibuat untuk jadi ruang agar tidak terjadi kekosongan hukum. Ruang ini untuk menyiapkan dari kondisi lama menuju kondisi baru,” katanya.Jika merujuk Pasal 53 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada ketentuan jika permohonan tak direspon dalam kurun 10 hari maka keputusan bisa batal. Saat itu, pula berlaku permohonan fiktif positif.“Permohonan bukan untuk membatalkan suatu peraturan yang sudah ada,” katanya.Pemerintah harus merespon permohonan masyarakat. Bentuk respon pemerintah itu, katanya, bisa dalam berbagai hal termasuk perbuatan konkrit dan langkah nyata, seperti dalam bentuk menggelar rapat, seminar, diskusi atau tinjauan langsung ke lapangan.Atas keberatan RAPP, KLHK sudah melakukan berbagai pertemuan dengan perusahaan dan dianggap perbuatan konkrit.Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Universitas Airlangga Philipus M Hadjon mengatakan, Pasal 45 PP 71/2014 justru menimbulkan jaminan soal kepastian izin sampai masa berlaku habis. Meski begitu, tak lantas pasal peralihan ini membuat perusahaan, misal, tak wajib menyesuaikan dengan perubahan situasi.“Kebakaran hutan dan lahan yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan perlindungan ekosistem gambut. Pemegang izin wajib melakukan penyesuaian RKU karena ada perubahan kebijakan pemerintah karena terjadi kebakaran. Perubahan keputusan bisa terjadi karena ada perubahan hukum atau kondisi faktual.”Kondisi ini, katanya, dalam sudut administrasi pemerintah bisa melakukan diskresi.Asep Warlan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung mengatakan, yang diatur dalam Pasal 45 PP 71/2014 itu izin perusahaaan yang tak terganggu sampai habis masa berlaku.RKU merupakan salah satu substansi dalam perizinan tetapi tetap harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.“Kewajiban penyesuaian RKU dalam konteks izin, ada norma larangan dan perintah sebagai yuridis preventif, maka RKU adalah penindaklanjutan terhadap pemegang izin. Pasal 45 ini tidak terkait dengan RKU, karena penyesuaian RKU adalah kewajiban yang dilekatkan pada pemegang izin,” kata Asep.Bambang Hero, Guru Besar IPB, mengatakan, karhutla juga terjadi di konsesi RAPP dan menimbulkan berbagai kerugian, seperti kerugian ekonomi, emisi gas rumah kaca meningkat, serta mengganggu kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata internasional. Asap karhutla dirasakan sampai ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.Agus Pambagio, saksi ahli kebijakan publik, mengatakan, pemerintah sebagai regulator punya kewenangan mengatur publik dan industri atau pelaku usaha supaya publik mendapatkan pelayanan baik dan dapat mengembangkan usaha.“Jika kebijakan sudah tak sesuai dengan kebutuhan publik dan dunia usaha, pemerintah harus merevisi atau membatalkan serta menggantikan dengan kebijakan baru,” katanya.Kebijakan pemerintah, katanya, tentu tak boleh diskriminatif, RAPP, sebagai pemegang izin wajib penyesuaian RKU guna perbaikan tata kelola gambut.Bambang Hendroyono, Sekjen KLHK mengatakan, karhutla beberapa tahun belakangan, salah satu terparah 2015, jadi titik awal pemerintah serius merestorasi ekosistem gambut.Bukti keseriusan ini, dengan keluar PP 57/2016 merevisi PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam PP 57 itu, dinyatakan seluruh pemegang izin hutan tanaman industri wajib penyesuaian RKU.“Pemegang izin merasa pada ketentuan peralihan Pasal 45 A itu, mereka itu dikecualikan. Seolah-olah izin sudah diberikan dan bisa terbebas dari kewajiban tata kelola gambut. Sebenarnya melihat jangan satu sisi. Kondisi aktual dan faktual karhutla itulah yang jadi persoalan. Dengan karhutla, ada kerusakan, kita bersepakat pemulihan ekosistem gambut, terutama di fungsi lindung,” katanya.Bambang menegaskan, perbaikan tata kelola gambut ini berlaku untuk semua pemegang izin, bukan hanya RAPP. Penyesuaian RKU, katanya, penting, mengingat konsesi RAPP dan HTI APRIL Group juga tercatat terbakar pada 2015-2016.“Kita tidak akan tolerir upaya RAPP menghindar dari kewajiban.”Dia bilang, keterangan tiga saksi ahli hukum menguatkan langkah pemerintah, bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tak melakukan tindakan sewenang-wenang.Dalam proses penyesuaian RKU, RAPP terus difasilitasi KLHK. Kalau RAPP menyatakan tak ada respon KLHK, seperti sudah disebutkan saksi ahli, kata Bambang, tanggapan dapat berupa pemanggilan untuk pertemuan, peninjauan lapangan, surat-menyurat, dan konsultasi. Boy Jerry Even, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, saat ini di Riau dan wilayah lain sedang mengalami darurat ekologis gambut. Sekitar 63,57% wilayah Riau sudah terkapling untuk kepentingan investasi. Secara legal, luas mencapai 5.018.045,06 hektar dan ilegal berdasarkan temuan panitia khusus lahan DPRD Riau seluas 648.368, 18 hektar.PP 71/2014 dengan revisi PP 56/2016, katanya, jadi langkah perbaikan pemerintah dalam mengelola gambut di Indonesia. Pemilik izin hutan tanaman industri, dalam aturan itu wajib lakukan perbaikan RKU.Dia berharap, pemerintah tegas melawan korporasi yang menolak patuh, seperti RAPP. Terlebih, katanya, tak hanya berbicara dengan lingkungan terkait hidrologis gambut tetapi menyangkut kepentingan masyarakat yang pada 2015 terpapar asap.”Perusahaan harus mau patuh karena itu tanah dan lahan negara. Mereka cuma pinjam.”Bank Dunia mencatat kerugian karena karhutla 2015, sebesar Rp221 triliun, belum termasuk aspek kesehatan, pendidikan, nilai plasma nutfah dan emisi karbon.”RAPP tidak hanya mendapatkan kerugian ekologis, tapi menciptakan konflik ekonomi dan budaya,” katanya.Berbicara dengan isu buruh yang dimunculkan RAPP, kata Boy, pemerintah dapat memanfaatkan program perhutanan sosial yang sedang berjalan.”Apa yang dilakukan KLHK merupakan awal baik untuk menunjukkan bagaimana negara hadir. Ini jangan hanya dilakukan KLHK karena pelanggaran RAPP banyak indikasi. Pemerintah harus bersatu jika mau mengakhiri ini,” kata Henry Subagiyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).Pemerintah, katanya, harus lakukan pendekatan komprehensif agar kuat, misal melibatkan KPK, Ditjen Pajak, dan kementerian lain.Made Ali, Wakil Koordinator Jaringan Komunikasi Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengatakan, perlu ada audit dan evaluasi izin-izin korporasi. ”Banyak pelanggaran RAPP, KPK harus turun langsung ke lapangan. Mulai izin pengelolaan hutan hingga masalah pembakaran lahan,” katanya.Walhi mencatat, ada beberapa konflik di konsesi RAPP dan APRIL di Riau seperti di Pulau Padang dimana, konflik dengan masyarakat. Ada juga aliran kayu RAPP merusak perahu nelayan Kampung Sungai Rawa di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Lalu, 893 hektar lahan karet di Kecamatan Sungai Mandau, Siak rata dengan tanah oleh RAPP. Kasus lain, konflik ketenakerjaan RAPP dengan penduduk lokal di Pelalawan. RAPP juga cemari air Sungai Paku di Desa Sungai Paku, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau.Sejak 2013 hingga sekarang, Pulau Padang, mengalami banjir kala musim hujan karena ada pembangunan kanal RAPP dan sempat terjadi kebakaran pada 2015. Kebakaran hutan terjadi di Bengkalis, Pelalawan dan Kepulauan Meranti pada konsesi RAPP.Boy mengatakan, RAPP melawan negara tak hanya satu kali. Pada 2002, Kepala Dinas Kehutanan Riau dihadang masuk konsesi RAPP. Pada 2016, Kepala BRG dihadang masuk konsesi RAPP yang baru tanam di Pulau Padang.Berdasarkan data Jikalahari, RAPP dan April Group merugikan keuangan negara dan kerugian ekologis Rp712,24 triliun. Angka ini, katanya, didapat dari nilai tegakan kayu hutan alam yang hilang atas penerbitan izin (Rp2,5 triliun), temuan Monev Perizinan DPRD Riau 2015 potensi kerugian negara dari pajak tidak disetor April Group (Rp 6,5 triliun), kerugian ekologis (Rp687 triliun). Putusan Mahkamah Agung atas PT Merbau Pelalawan Lestari pada Agustus 2016 sebesar Rp16,4 triliun. Kesempatan terpisah, Hamdan Zoelva, kuasa hukum RAPP menilai pembatalan RKU RAPP periode 2010-2019 tidak berdasarkan hukum. “Menurut RAPP pembatalan RKU sebelum masa berlakunya tak memiliki dasar hukum untuk mencabut RKU itu,” katanya.Artinya, kata Hamdan, RAPP tak boleh menanam, pembibitan, memelihara dan menebang di konsesi karena sudah tak ada lagi dasar melakukan usaha. Jika tetap berlaku, kegiatan itu melanggar hukum hingga membutuhkan persetujuan tertulis.RAPP menganggap, penghidupan kembali kegiatan tanpa RKU hanya perintah lisan. Tindakan ini, katanya, dinilai pemerintah telah sewenang-wenang. “Dalam hukum itu tidak benar, karena tidak boleh. Harus secara tertulis. Kalau ke depan ada yang mempermasalahkan pelanggaran hukum oleh orang lain bagaimana? Apakah pemerintah mau tanggung jawab?” katanya.Dia bilang juga pembatalan RKU sebelum masa berlaku selesai tak berdasarkan hukum. Dia mengingatkan, dalam hukum mengenal prinsip hukum universal, dan asas non retroaktif. “Artinya, hukum tidak berlaku surut atau suatu peraturan yang baru tidak boleh berlaku untuk suatu peristiwa lampau.”Dia bilang, kalau perusahaan sudah ada kegiatan dalam konsesi dan harus menyesuaikan karena ada aturan baru bisa merusak semua tatanan baik investasi, karyawan dan lain-lain. “Kebijakan mencabut RKU dengan PP yang baru ini adalah pelanggaran hukum luar biasa, pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.”
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional
gugatan rapp soal aturan gambut berikut penjelasan para pakar keengganan raksasa kayu dan pulp pt riau andalan pulp and paper rapp ikuti aturan gambut hingga berakhir pada gugatan hukum di ptun jakarta timur melawan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan masih berlanjut sidang pekan ini memasuki babak mendengarkan keterangan saksi ahli kedua belah pihak dengan agenda putusan pada desemberdalam sidang itu klhk menghadirkan beberapa saksi ahli seperti guru besar hukum tata administrasi negara universitas soedirman zudan arif fakrulloh ahli tata negara dan administrasi universitas airlangga philipus m hadjon juga pakar hukum universitas parahyangan asep warlan yusuf sidang dipimpin hakim ketua oenoen pratiwi dan anggota becky christian serta bagus darmawan bertindak sebagai panitera pengganti eni nuraenirapp melayangkan gugatan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan atas keberatan atas keluarnya sk soal pembatalan rencana kerja usaha rku periode rapp menganggap dengan pembatalan rku itu operasional perusahaan tak bisa jalan lagirapp menyebutkan pasal peralihan di pasal pp nomor jadi dasar pembatalan rku ketentuan peralihan inilah yang dipermasalahkan rapp perusahaan ini beranggapan kebijakan perbaikan tata kelola gambut tak bersifat retroaktif alias rapp tidak dapat diwajibkan menyesuaikan rku berdasarkan kebijakan pasca terbit pp menurut zudan dalam administrasi pemerintahan muncul ketentuan peralihan agar tak menimbulkan ruang kosong dalam ranah hukumuu administrasi pemerintah dibentuk guna membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik lebih baik sekaligus alat politiknya agar uu administrasi pemerintah bisa jadi hukum materil uu ptun katanyamembaca peraturan perundangundangan katanya tak hanya melihat di akhir harus satu kesatuan ketentuan peralihan itu dibuat untuk jadi ruang agar tidak terjadi kekosongan hukum ruang ini untuk menyiapkan dari kondisi lama menuju kondisi baru katanyajika merujuk pasal uu nomor tentang administrasi pemerintahan ada ketentuan jika permohonan tak direspon dalam kurun hari maka keputusan bisa batal saat itu pula berlaku permohonan fiktif positifpermohonan bukan untuk membatalkan suatu peraturan yang sudah ada katanyapemerintah harus merespon permohonan masyarakat bentuk respon pemerintah itu katanya bisa dalam berbagai hal termasuk perbuatan konkrit dan langkah nyata seperti dalam bentuk menggelar rapat seminar diskusi atau tinjauan langsung ke lapanganatas keberatan rapp klhk sudah melakukan berbagai pertemuan dengan perusahaan dan dianggap perbuatan konkritahli hukum tata negara dan administrasi universitas airlangga philipus m hadjon mengatakan pasal pp justru menimbulkan jaminan soal kepastian izin sampai masa berlaku habis meski begitu tak lantas pasal peralihan ini membuat perusahaan misal tak wajib menyesuaikan dengan perubahan situasikebakaran hutan dan lahan yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan perlindungan ekosistem gambut pemegang izin wajib melakukan penyesuaian rku karena ada perubahan kebijakan pemerintah karena terjadi kebakaran perubahan keputusan bisa terjadi karena ada perubahan hukum atau kondisi faktualkondisi ini katanya dalam sudut administrasi pemerintah bisa melakukan diskresiasep warlan guru besar fakultas hukum universitas parahyangan bandung mengatakan yang diatur dalam pasal pp itu izin perusahaaan yang tak terganggu sampai habis masa berlakurku merupakan salah satu substansi dalam perizinan tetapi tetap harus menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukewajiban penyesuaian rku dalam konteks izin ada norma larangan dan perintah sebagai yuridis preventif maka rku adalah penindaklanjutan terhadap pemegang izin pasal ini tidak terkait dengan rku karena penyesuaian rku adalah kewajiban yang dilekatkan pada pemegang izin kata asepbambang hero guru besar ipb mengatakan karhutla juga terjadi di konsesi rapp dan menimbulkan berbagai kerugian seperti kerugian ekonomi emisi gas rumah kaca meningkat serta mengganggu kredibilitas pemerintah indonesia di mata internasional asap karhutla dirasakan sampai ke negara tetangga seperti singapura dan malaysiaagus pambagio saksi ahli kebijakan publik mengatakan pemerintah sebagai regulator punya kewenangan mengatur publik dan industri atau pelaku usaha supaya publik mendapatkan pelayanan baik dan dapat mengembangkan usahajika kebijakan sudah tak sesuai dengan kebutuhan publik dan dunia usaha pemerintah harus merevisi atau membatalkan serta menggantikan dengan kebijakan baru katanyakebijakan pemerintah katanya tentu tak boleh diskriminatif rapp sebagai pemegang izin wajib penyesuaian rku guna perbaikan tata kelola gambutbambang hendroyono sekjen klhk mengatakan karhutla beberapa tahun belakangan salah satu terparah jadi titik awal pemerintah serius merestorasi ekosistem gambutbukti keseriusan ini dengan keluar pp merevisi pp tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam pp itu dinyatakan seluruh pemegang izin hutan tanaman industri wajib penyesuaian rkupemegang izin merasa pada ketentuan peralihan pasal a itu mereka itu dikecualikan seolaholah izin sudah diberikan dan bisa terbebas dari kewajiban tata kelola gambut sebenarnya melihat jangan satu sisi kondisi aktual dan faktual karhutla itulah yang jadi persoalan dengan karhutla ada kerusakan kita bersepakat pemulihan ekosistem gambut terutama di fungsi lindung katanyabambang menegaskan perbaikan tata kelola gambut ini berlaku untuk semua pemegang izin bukan hanya rapp penyesuaian rku katanya penting mengingat konsesi rapp dan hti april group juga tercatat terbakar pada kita tidak akan tolerir upaya rapp menghindar dari kewajibandia bilang keterangan tiga saksi ahli hukum menguatkan langkah pemerintah bahwa menteri lingkungan hidup dan kehutanan tak melakukan tindakan sewenangwenangdalam proses penyesuaian rku rapp terus difasilitasi klhk kalau rapp menyatakan tak ada respon klhk seperti sudah disebutkan saksi ahli kata bambang tanggapan dapat berupa pemanggilan untuk pertemuan peninjauan lapangan suratmenyurat dan konsultasi boy jerry even manajer kajian kebijakan eksekutif walhi nasional mengatakan saat ini di riau dan wilayah lain sedang mengalami darurat ekologis gambut sekitar wilayah riau sudah terkapling untuk kepentingan investasi secara legal luas mencapai hektar dan ilegal berdasarkan temuan panitia khusus lahan dprd riau seluas hektarpp dengan revisi pp katanya jadi langkah perbaikan pemerintah dalam mengelola gambut di indonesia pemilik izin hutan tanaman industri dalam aturan itu wajib lakukan perbaikan rkudia berharap pemerintah tegas melawan korporasi yang menolak patuh seperti rapp terlebih katanya tak hanya berbicara dengan lingkungan terkait hidrologis gambut tetapi menyangkut kepentingan masyarakat yang pada terpapar asapperusahaan harus mau patuh karena itu tanah dan lahan negara mereka cuma pinjambank dunia mencatat kerugian karena karhutla sebesar rp triliun belum termasuk aspek kesehatan pendidikan nilai plasma nutfah dan emisi karbonrapp tidak hanya mendapatkan kerugian ekologis tapi menciptakan konflik ekonomi dan budaya katanyaberbicara dengan isu buruh yang dimunculkan rapp kata boy pemerintah dapat memanfaatkan program perhutanan sosial yang sedang berjalanapa yang dilakukan klhk merupakan awal baik untuk menunjukkan bagaimana negara hadir ini jangan hanya dilakukan klhk karena pelanggaran rapp banyak indikasi pemerintah harus bersatu jika mau mengakhiri ini kata henry subagiyo direktur eksekutif indonesian center for environmental law icelpemerintah katanya harus lakukan pendekatan komprehensif agar kuat misal melibatkan kpk ditjen pajak dan kementerian lainmade ali wakil koordinator jaringan komunikasi penyelamat hutan riau jikalahari mengatakan perlu ada audit dan evaluasi izinizin korporasi banyak pelanggaran rapp kpk harus turun langsung ke lapangan mulai izin pengelolaan hutan hingga masalah pembakaran lahan katanyawalhi mencatat ada beberapa konflik di konsesi rapp dan april di riau seperti di pulau padang dimana konflik dengan masyarakat ada juga aliran kayu rapp merusak perahu nelayan kampung sungai rawa di kecamatan sungai apit kabupaten siak lalu hektar lahan karet di kecamatan sungai mandau siak rata dengan tanah oleh rapp kasus lain konflik ketenakerjaan rapp dengan penduduk lokal di pelalawan rapp juga cemari air sungai paku di desa sungai paku singingi hilir kuantan singingi riausejak hingga sekarang pulau padang mengalami banjir kala musim hujan karena ada pembangunan kanal rapp dan sempat terjadi kebakaran pada kebakaran hutan terjadi di bengkalis pelalawan dan kepulauan meranti pada konsesi rappboy mengatakan rapp melawan negara tak hanya satu kali pada kepala dinas kehutanan riau dihadang masuk konsesi rapp pada kepala brg dihadang masuk konsesi rapp yang baru tanam di pulau padangberdasarkan data jikalahari rapp dan april group merugikan keuangan negara dan kerugian ekologis rp triliun angka ini katanya didapat dari nilai tegakan kayu hutan alam yang hilang atas penerbitan izin rp triliun temuan monev perizinan dprd riau potensi kerugian negara dari pajak tidak disetor april group rp triliun kerugian ekologis rp triliun putusan mahkamah agung atas pt merbau pelalawan lestari pada agustus sebesar rp triliun kesempatan terpisah hamdan zoelva kuasa hukum rapp menilai pembatalan rku rapp periode tidak berdasarkan hukum menurut rapp pembatalan rku sebelum masa berlakunya tak memiliki dasar hukum untuk mencabut rku itu katanyaartinya kata hamdan rapp tak boleh menanam pembibitan memelihara dan menebang di konsesi karena sudah tak ada lagi dasar melakukan usaha jika tetap berlaku kegiatan itu melanggar hukum hingga membutuhkan persetujuan tertulisrapp menganggap penghidupan kembali kegiatan tanpa rku hanya perintah lisan tindakan ini katanya dinilai pemerintah telah sewenangwenang dalam hukum itu tidak benar karena tidak boleh harus secara tertulis kalau ke depan ada yang mempermasalahkan pelanggaran hukum oleh orang lain bagaimana apakah pemerintah mau tanggung jawab katanyadia bilang juga pembatalan rku sebelum masa berlaku selesai tak berdasarkan hukum dia mengingatkan dalam hukum mengenal prinsip hukum universal dan asas non retroaktif artinya hukum tidak berlaku surut atau suatu peraturan yang baru tidak boleh berlaku untuk suatu peristiwa lampaudia bilang kalau perusahaan sudah ada kegiatan dalam konsesi dan harus menyesuaikan karena ada aturan baru bisa merusak semua tatanan baik investasi karyawan dan lainlain kebijakan mencabut rku dengan pp yang baru ini adalah pelanggaran hukum luar biasa pelanggaran prinsipprinsip konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum
Ketika Kemarau Belum Usai: Ribuan Desa Alami Kekeringan dan Krisis Air, Kebakaran Masih Terjadi. Kala kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, seperti di Kalimantan dan Papua, kemarau juga picu kekeringan dan krisis air di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Bahkan, kekeringan juga menerpa 56.334 hektar lahan pertanian, sebanyak 18.516 hektar gagal panen.Pekan lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data sementara, kemarau 2017 berdampak kekeringan dan krisis air di 105 kabupaten dan kota, 715 kecamatan dan 2.726 kelurahan maupun desa tersebar di Jawa dan Nusa Tenggara.Dari data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB itu, diperkirakan sekitar 3,9 juta jiwa warga terdampak kekeringan dan memerlukan bantuan air bersih.“Banten, dan Bali masih pendataan. Sebagian besar daerah-daerah kekeringan adalah yang tahun sebelumnya juga kekeringan,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB di Jakarta, dalam keterangan tertulis.Dia mengatakan, dari sebaran wilayah, kekeringan di Jawa Tengah melanda 1.254 desa tersebar di 275 kecamatan dan 30 kabupaten/kota.Dampak kekeringan, katanya, mengena 1,41 juta jiwa atau 404.212 keluarga. Pemerintah Jateng, mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.Di Jawa Barat, 496 desa pada 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota alami kekeringan. Dampaknya, kepada 936.328 jiwa.Di Jabar, kata Sutopo, delapan kepala daerah kabupaten dan kota sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan. Yakni, Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Jawa Timur, katanya, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota.Untuk Nusa Tenggara Barat, kekeringan pada 318 desa di 71 kecamatan meliputi sembilan kabupaten yakni, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, dan Bima dengan 640.048 jiwa atau 127.940 keluarga terdampak.Untuk Kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT), ucap Sutopo, juga darurat kekeringan yang menimpa sembilan kabupaten yakni, Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Sumba Tengah.Di Yogyakarta, kekeringan pada 10 kecamatan di Kulon Progo, ada 32 desa terdampak, dengan 12.721 Jiwa atau 7.621 keluarga. “Penyaluran air bersih terus dilakukan.”Sutupo bilang, kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai tinggi bikin sumber air mengering. “Pasokan air di sungai menyusut drastis selama kemarau. Kebutuhan air tinggi hingga kekeringan menahun terjadi di wilayah itu,” katanya.Untuk jangka pendek, katanya, ada pendistribusian air bersih melalui tangki air. BPBD bersama instansi terkait, relawan dan dunia usaha menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat.Air bersih, katanya, untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Buat mandi dan cuci warga memanfaatkan sumber-sumber mata air dari sungai atau embung.BNPB, juga memberikan bantuan dana siap pakai kepada BPBD yang menetapkan status darurat untuk tangani kekeringan.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, kekeringan berlangsung hingga akhir Oktober 2017. Data BMKG menyebutkan, sebagian besar Jawa alami puncak kemarau. Dengan kata lain, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, alami kemarau panjang. (lihat gambar).Prabowo M Rahadi, Deputi Klimatologi BMKG, mengatakan, prediksi BMKG, September masuk puncak kemarau terindikasi dari banyak daerah lebih 60 hari berturutan tak hujan. Meskipun begitu, katanya, bukan berarti kemarau bakal lebih panjang. “Diprediksi akhir Oktober-November sebagian wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan 2017/2018,” katanya. Sementara itu, titik api masih juga terdapat di beberapa daerah hingga tim Brigade Dalkarhutla-Manggala Agni, KLHK tetap rutin patroli ke sejumlah desa. Mereka mengimbau masyarakat tak buka lahan dengan membakar.Patroli juga mengecek lokasi untuk pencegahan dini karhutla. Periode Mei hingga pekan pertama September 2017, patroli terpadu menjangkau 1.203 desa rawan.Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, mengatakan, setiap lokasi terpantau dari satelit NOAA dan Terra Aqua dengan data didukung Posko Dalkarhutla, harus cek lapangan.Dia sebutkan, cek lapangan seperti Manggala Agni Daops Banjar, Kalimantan Selatan, prioritas di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang serta Kota Banjarbaru terutama di Bandara Syamsudin Noor.“Hasil cek lapangan menunjukkan hampir semua lokasi terdeteksi kebakaran di lapangan. Ini segera ditindaklanjuti tim dengan pemadaman.”Di Merauke, Papua, Rio Mathadi, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Merauke mengatakan, terpantau sejak 27-28 Agustus ada tujuh titik di Papua.Untuk Merauke, berdasarkan satelit citra Modis Terra, ada di beberapa titik, seperti Distrik Merauke, Malind, Tubang, Tabonji, Waan, dan Distrik Noukenjerai.“Tujuh di semua distrik dan tujuh titik api. Kemungkinan sengaja membakar melihat cuaca panas,” katanya.Dia bilang, api muncul kemungkinan pembukaan lahan besar-besaran, atau bisa juga orang membuang puntung rokok menyebabkan kebakaran terpicu cuaca panas.“Di Munting terjadi kebakaran lahan.”Dia mengimbau, masyarakat Merauke menjaga lahan hingga tak memicu kebakaran terlebih hujan masih kurang.“Matikan rokok bila tak diperlukan,” katanya.Selain itu, Taman Nasional Wasur juga terbakar. Dia menduga terbakar karena terkena hawa panas. “Titik kebakaran tak lebih 200-250 meter.”Kemarau juga bikin Merauke, sumber air berkurang. Kali Wanggo dan Kali Barki, biasa air banyak, kini surut jauh. “Merauke masih mendapatkan air tanah sebagai cadangan air minum. Kali tak ada lagi karena kemarau.” Thiansony Betaubun, Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke, mengatakan, titik api di Merauke ada di beberapa distrik. Dia mencatat, 115 titik api tersebar di Merauke.Dia menyebut, Distrik Noukenjaerai di Kampung Tomer, Distrik Merauke di Kampung Wasur ada dua titik, Distrik Malind–Kampung Rawa Sari, Distrik Kurik di Kampung Rawa Sari dan Padang Raharja. Lalu, Disrik Ngguti di Kampung Nakias, Distrik Okaba pada Kampung Wambi dua titik, Tubang yaitu Kampung Dodalim dan Wobuyu.Kemudian Distrik Ilwayab di Kampung Bibikem dan Kampung Padua, Distrik Kimaam ( Kampung Yobi/Teriram, Teri, Sabudom, dan Kampung Iromoro). Distrik Tabonji seperti Kampung Suam I dan Kampung Suam II.Dia bilang, pada 19 kampung itu api masih hidup alias menyala. Semua lokasi ini, katanya, terekam memakai pesawat tanpa awak atau drone setiap hari. “Setiap pukul 15.00 buka, langsung terpantau.”Dari lokasi terbakar itu, ada konsesi perusahaan. Tanpa menyebutkan detil perusahaan mana saja, dia bilang perusahaan langsung lakukan pemadaman dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Merauke dan parapihak.Dia mengimbau, warga jangan meninggalkan api sekecil apapun. “Jaga diri dan waspada selalu. Bila ke hutan menjaring jangan lupa padamkan api. Semua warga Merauke menjaga diri dan waspada,” katanya, sambil bilang kebakaran di lahan warga tak banyak.Menurut dia, ada tradisi warga bila mencari binatang membawa korek api, agar bila menemukan buruan bisa langsung dibakar.Johanes Kilok, rohaniawan Katolik di Keuskupan Agung Merauke menilai masyarakat lokal paham bercocok tanam atau berladang, termasuk tahu agar api tak menjalar. Pola ini berguna sejak dulu sampai kini.Dengan masuk perkebunan besar, karhutla terjadi. Macam di Sumatera dan Kalimantan, asap sampai ‘jalan’ ke negeri tetangga. “Tinggal pemerintah selaku pemberi izin perkebunan sawit di Merauke, jujur. Apakah kebakaran akibat perusahaan atau masyarakat lokal Pemda, harus dapatkan data akurat.”Dia usul, Pemda Merauke, melalui dinas terkait sosialisasi misal pemasangan poster dan berani terjun langsung ke masyarakat lokal.Bagi perusahaan besar perkebunan sawit—yang alami kebakaran–, katanya, pemda harus memberikan sanksi paling keras dan mencabut izin operasional.
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
bencana alam peran pemerintah lokal pertanian dan keamanan pangan
ketika kemarau belum usai ribuan desa alami kekeringan dan krisis air kebakaran masih terjadi kala kebakaran hutan dan lahan masih terjadi seperti di kalimantan dan papua kemarau juga picu kekeringan dan krisis air di pulau jawa dan nusa tenggara bahkan kekeringan juga menerpa hektar lahan pertanian sebanyak hektar gagal panenpekan lalu badan nasional penanggulangan bencana bnpb merilis data sementara kemarau berdampak kekeringan dan krisis air di kabupaten dan kota kecamatan dan kelurahan maupun desa tersebar di jawa dan nusa tenggaradari data pusat pengendali operasi pusdalops bnpb itu diperkirakan sekitar juta jiwa warga terdampak kekeringan dan memerlukan bantuan air bersihbanten dan bali masih pendataan sebagian besar daerahdaerah kekeringan adalah yang tahun sebelumnya juga kekeringan kata sutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb di jakarta dalam keterangan tertulisdia mengatakan dari sebaran wilayah kekeringan di jawa tengah melanda desa tersebar di kecamatan dan kabupatenkotadampak kekeringan katanya mengena juta jiwa atau keluarga pemerintah jateng mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga oktober di jawa barat desa pada kecamatan dan kabupatenkota alami kekeringan dampaknya kepada jiwadi jabar kata sutopo delapan kepala daerah kabupaten dan kota sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan yakni kabupaten ciamis cianjur indramayu karawang kuningan sukabumi kota banjar dan kota tasikmalaya jawa timur katanya kekeringan melanda desa di kecamatan dan kabupatenkotauntuk nusa tenggara barat kekeringan pada desa di kecamatan meliputi sembilan kabupaten yakni kabupaten lombok barat lombok utara lombok tengah lombok timur sumbawa dompu kota bima dan bima dengan jiwa atau keluarga terdampakuntuk kepulauan nusa tenggara timur ntt ucap sutopo juga darurat kekeringan yang menimpa sembilan kabupaten yakni flores timur rote ndao timor tengah utara ttu belu malaka sabu raijua sumba barat daya sumba timur dan sumba tengahdi yogyakarta kekeringan pada kecamatan di kulon progo ada desa terdampak dengan jiwa atau keluarga penyaluran air bersih terus dilakukansutupo bilang kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai tinggi bikin sumber air mengering pasokan air di sungai menyusut drastis selama kemarau kebutuhan air tinggi hingga kekeringan menahun terjadi di wilayah itu katanyauntuk jangka pendek katanya ada pendistribusian air bersih melalui tangki air bpbd bersama instansi terkait relawan dan dunia usaha menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakatair bersih katanya untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak buat mandi dan cuci warga memanfaatkan sumbersumber mata air dari sungai atau embungbnpb juga memberikan bantuan dana siap pakai kepada bpbd yang menetapkan status darurat untuk tangani kekeringanbadan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memperkirakan kekeringan berlangsung hingga akhir oktober data bmkg menyebutkan sebagian besar jawa alami puncak kemarau dengan kata lain pulau jawa dan nusa tenggara alami kemarau panjang lihat gambarprabowo m rahadi deputi klimatologi bmkg mengatakan prediksi bmkg september masuk puncak kemarau terindikasi dari banyak daerah lebih hari berturutan tak hujan meskipun begitu katanya bukan berarti kemarau bakal lebih panjang diprediksi akhir oktobernovember sebagian wilayah indonesia sudah masuk musim hujan katanya sementara itu titik api masih juga terdapat di beberapa daerah hingga tim brigade dalkarhutlamanggala agni klhk tetap rutin patroli ke sejumlah desa mereka mengimbau masyarakat tak buka lahan dengan membakarpatroli juga mengecek lokasi untuk pencegahan dini karhutla periode mei hingga pekan pertama september patroli terpadu menjangkau desa rawanraffles b panjaitan direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan klhk mengatakan setiap lokasi terpantau dari satelit noaa dan terra aqua dengan data didukung posko dalkarhutla harus cek lapangandia sebutkan cek lapangan seperti manggala agni daops banjar kalimantan selatan prioritas di kecamatan landasan ulin dan liang anggang serta kota banjarbaru terutama di bandara syamsudin noorhasil cek lapangan menunjukkan hampir semua lokasi terdeteksi kebakaran di lapangan ini segera ditindaklanjuti tim dengan pemadamandi merauke papua rio mathadi kepala badan meteorologi dan geofisika merauke mengatakan terpantau sejak agustus ada tujuh titik di papuauntuk merauke berdasarkan satelit citra modis terra ada di beberapa titik seperti distrik merauke malind tubang tabonji waan dan distrik noukenjeraitujuh di semua distrik dan tujuh titik api kemungkinan sengaja membakar melihat cuaca panas katanyadia bilang api muncul kemungkinan pembukaan lahan besarbesaran atau bisa juga orang membuang puntung rokok menyebabkan kebakaran terpicu cuaca panasdi munting terjadi kebakaran lahandia mengimbau masyarakat merauke menjaga lahan hingga tak memicu kebakaran terlebih hujan masih kurangmatikan rokok bila tak diperlukan katanyaselain itu taman nasional wasur juga terbakar dia menduga terbakar karena terkena hawa panas titik kebakaran tak lebih meterkemarau juga bikin merauke sumber air berkurang kali wanggo dan kali barki biasa air banyak kini surut jauh merauke masih mendapatkan air tanah sebagai cadangan air minum kali tak ada lagi karena kemarau thiansony betaubun kepala kantor badan penanggulangan bencana daerah merauke mengatakan titik api di merauke ada di beberapa distrik dia mencatat titik api tersebar di meraukedia menyebut distrik noukenjaerai di kampung tomer distrik merauke di kampung wasur ada dua titik distrik malindkampung rawa sari distrik kurik di kampung rawa sari dan padang raharja lalu disrik ngguti di kampung nakias distrik okaba pada kampung wambi dua titik tubang yaitu kampung dodalim dan wobuyukemudian distrik ilwayab di kampung bibikem dan kampung padua distrik kimaam kampung yobiteriram teri sabudom dan kampung iromoro distrik tabonji seperti kampung suam i dan kampung suam iidia bilang pada kampung itu api masih hidup alias menyala semua lokasi ini katanya terekam memakai pesawat tanpa awak atau drone setiap hari setiap pukul buka langsung terpantaudari lokasi terbakar itu ada konsesi perusahaan tanpa menyebutkan detil perusahaan mana saja dia bilang perusahaan langsung lakukan pemadaman dengan bantuan badan penanggulangan bencana merauke dan parapihakdia mengimbau warga jangan meninggalkan api sekecil apapun jaga diri dan waspada selalu bila ke hutan menjaring jangan lupa padamkan api semua warga merauke menjaga diri dan waspada katanya sambil bilang kebakaran di lahan warga tak banyakmenurut dia ada tradisi warga bila mencari binatang membawa korek api agar bila menemukan buruan bisa langsung dibakarjohanes kilok rohaniawan katolik di keuskupan agung merauke menilai masyarakat lokal paham bercocok tanam atau berladang termasuk tahu agar api tak menjalar pola ini berguna sejak dulu sampai kinidengan masuk perkebunan besar karhutla terjadi macam di sumatera dan kalimantan asap sampai jalan ke negeri tetangga tinggal pemerintah selaku pemberi izin perkebunan sawit di merauke jujur apakah kebakaran akibat perusahaan atau masyarakat lokal pemda harus dapatkan data akuratdia usul pemda merauke melalui dinas terkait sosialisasi misal pemasangan poster dan berani terjun langsung ke masyarakat lokalbagi perusahaan besar perkebunan sawityang alami kebakaran katanya pemda harus memberikan sanksi paling keras dan mencabut izin operasional
Diduga Terlibat Illegal Logging di Hutan Leuser, Kapolsek Beutong Ditangkap. Kapolsek Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berinisial Iptu WA pada Senin, 11 September 2017, ditangkap tim dari Polres Nagan Raya dengan dugaan terlibat kegiatan di dalam hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).Selain menangkap WA yang belum sebulan menjabat sebagai Kapolsek Beutong ini, tim operasional juga mengamankan 295 lembar kayu berkualitas tinggi jenis seumantok dan meranti.Kapolres Nagan Raya, AKBP Mirwazi kepada wartawan menuturkan, Kapolsek Kecamatan Beutong, ditangkap setelah dilaporkan masyarakat akan kegiatan ilegal tersebut.“Mendapatkan laporan itu, kami langsung menurunkan tim ke lokasi. Tim menemukan tumpukan kayu ditempat penyimpanan di Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Saat diperiksa, kayu tersebut milik Kapolsek Beutong,” terangnya, pada Selasa (12/9/17).(baca : )Mirwazi yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengatakan, dari pemeriksaan sementara, Iptu WA mengaku kayu tersebut miliknya. Hasil penebangan liar di hutan lindung Kecamatan Beutong.“Dalam kegiatan ilegal tersebut, Iptu WA mengupah masyarakat untuk menebang kayu di hutan lindung juga mengangkutnya. Setiap kubik, dia membayar Rp3 juta.”Mirwazi mengatakan, Polres Nagan Raya masih menahan Kapolsek Beutong untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk memeriksa sejumlah saksi. “Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini,” terangnya.(baca : ) Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Goenawan mengatakan, jika terbukti Iptu WA terlibat, ancamannya adalah pidana umum KUHP dan sanksi di internal Polri. Menurutnya, penangkapan Kapolsek Beutong dilakukan sebagai komitmen Kepolisian untuk memberantas kegiatan ilegal kehutanan, termasuk yang melibatkan oknum polisi. “Siapapun yang melakukan kejahatan, tetap diproses sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.Goenawan berharap, penangkapan ini menjadi pelajaran semua masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum. “ merugikan masyarakat. Polisi akan menindak tegas semua pelaku,” tuturnya.(baca : ) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aceh, Saminuddin, saat pembukaan Operasi Penertiban Peredaran Hasil Hutan (OPPHH), pada 25 Agustus 2017 mengatakan, selama ini ada oknum-oknum aparat penegak hukum di Aceh yang terlibat dalam peredaran kayu ilegal.“Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberantasnya, khususnya dengan Polda Aceh, Kodam IM (Iskandar Muda), dan Denpom IM,” sebutnya.Untuk mencegah dan menghentikan peredaran kayu ilegal, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh akan melakukan operasi dengan melibatkan tujuh unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 30 unit Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPKH), dan 86 unit Resort Pengelolaan Hutan (RPH).“Selain itu juga akan dibantu 29 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLKH yang baru selesai mengikuti pelatihan dan pendidikan. Mereka akan bergerak simultan baik melalui patroli jalanan, operasi ke kilang, maupun ke sumber-sumber bahan baku yang mensuplai kayu ilegal,” ungkap Saminuddin.(baca : ) Manager Database Forum Konservasi Leuser (FKL), Ibnu Hasyim mengatakan, berdasarkan data pantauan lapangan di 12 kabupaten/kota yang masuk Kawasan Ekosistem Leuser, selama Januari-Juni 2017, tim patroli dan monitoring FKL menemukan 2.562 kasus ilegal kehutanan. Terutama kegiatan perambahan untuk perkebunan, , perburuan satwa, dan pembukaan jalan liar.12 wilayah yang dipantau itu adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam, Aceh Selatan, dan Aceh singkil.“Pembalakan liar atau ada 1.241 kasus dengan jumlah kayu mencapai 6.312 meter kubik. Tim juga menemukan 878 kasus perambahan hutan untuk perkebunan dengan total luas yang dirambah 5.415 hektar,” terangnya.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
diduga terlibat illegal logging di hutan leuser kapolsek beutong ditangkap kapolsek beutong kabupaten nagan raya provinsi aceh berinisial iptu wa pada senin september ditangkap tim dari polres nagan raya dengan dugaan terlibat kegiatan di dalam hutan lindung kawasan ekosistem leuser kelselain menangkap wa yang belum sebulan menjabat sebagai kapolsek beutong ini tim operasional juga mengamankan lembar kayu berkualitas tinggi jenis seumantok dan merantikapolres nagan raya akbp mirwazi kepada wartawan menuturkan kapolsek kecamatan beutong ditangkap setelah dilaporkan masyarakat akan kegiatan ilegal tersebutmendapatkan laporan itu kami langsung menurunkan tim ke lokasi tim menemukan tumpukan kayu ditempat penyimpanan di kecamatan seunagan timur kabupaten nagan raya saat diperiksa kayu tersebut milik kapolsek beutong terangnya pada selasa baca mirwazi yang sebelumnya menjabat kepala subdirektorat iv tindak pidana tertentu direktorat reserse kriminal khusus polda aceh mengatakan dari pemeriksaan sementara iptu wa mengaku kayu tersebut miliknya hasil penebangan liar di hutan lindung kecamatan beutongdalam kegiatan ilegal tersebut iptu wa mengupah masyarakat untuk menebang kayu di hutan lindung juga mengangkutnya setiap kubik dia membayar rp jutamirwazi mengatakan polres nagan raya masih menahan kapolsek beutong untuk dilakukan pemeriksaan termasuk memeriksa sejumlah saksi kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini terangnyabaca kepala bidang humas polda aceh kombes pol goenawan mengatakan jika terbukti iptu wa terlibat ancamannya adalah pidana umum kuhp dan sanksi di internal polri menurutnya penangkapan kapolsek beutong dilakukan sebagai komitmen kepolisian untuk memberantas kegiatan ilegal kehutanan termasuk yang melibatkan oknum polisi siapapun yang melakukan kejahatan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku ungkapnyagoenawan berharap penangkapan ini menjadi pelajaran semua masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang melanggar hukum merugikan masyarakat polisi akan menindak tegas semua pelaku tuturnyabaca kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan lhk aceh saminuddin saat pembukaan operasi penertiban peredaran hasil hutan opphh pada agustus mengatakan selama ini ada oknumoknum aparat penegak hukum di aceh yang terlibat dalam peredaran kayu ilegalkami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberantasnya khususnya dengan polda aceh kodam im iskandar muda dan denpom im sebutnyauntuk mencegah dan menghentikan peredaran kayu ilegal dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh akan melakukan operasi dengan melibatkan tujuh unit kesatuan pengelolaan hutan kph unit bagian kesatuan pengelolaan hutan bkpkh dan unit resort pengelolaan hutan rphselain itu juga akan dibantu penyidik pegawai negeri sipil ppns dlkh yang baru selesai mengikuti pelatihan dan pendidikan mereka akan bergerak simultan baik melalui patroli jalanan operasi ke kilang maupun ke sumbersumber bahan baku yang mensuplai kayu ilegal ungkap saminuddinbaca manager database forum konservasi leuser fkl ibnu hasyim mengatakan berdasarkan data pantauan lapangan di kabupatenkota yang masuk kawasan ekosistem leuser selama januarijuni tim patroli dan monitoring fkl menemukan kasus ilegal kehutanan terutama kegiatan perambahan untuk perkebunan perburuan satwa dan pembukaan jalan liar wilayah yang dipantau itu adalah kabupaten aceh tamiang aceh timur aceh utara bener meriah aceh tengah gayo lues aceh tenggara nagan raya aceh barat daya subulussalam aceh selatan dan aceh singkilpembalakan liar atau ada kasus dengan jumlah kayu mencapai meter kubik tim juga menemukan kasus perambahan hutan untuk perkebunan dengan total luas yang dirambah hektar terangnya
Reklamasi Berkelanjutan Bekas Tambang Timah, Mungkinkah?. Sinar mentari terik menyengat kulit. Sepanjang jalan, hamparan tanah putih kecoklatan. Tampak satu dua pepohonan kecil dan ilalang tumbuh. Terlihat juga lubang bak danau bekas galian timah. Air berwarna hijau dan kebiru-biruan. Ada juga berwarna coklat. Gundukan-gundukan pasir sisa tailing bak di gurun juga terlihat.Itulah lahan bekas tambang timah PT Refined Bangka Tin (RBT) di Sungailiat, Bangka Belitung. Lokasi ini akan jadi proyek percontohan yang disebut-sebut reklamasi berkelanjutan itu mengusung nama ”Green for Good,” berada di Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka.RBT sendiri, sebagai penambang timah, telah menjangkau pasar-pasar besar dunia seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Spanyol, Tiongkok, Taiwan, Hongkong, dan Pakistan.Dalam kegiatan itu, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, hadir. Dia menilai, reklamasi pasca tambang sangat minim, hingga menambah deret angka luas lahan kritis dan peningkatan tambang ilegal.”Penghijauan (bekas tambang) itu sudah terus-menerus, namun kecepatan masih kalah dibandingkan proses penambangan. Ini tantangan utama dihadapi Bangka Belitung,” katanya, pertengahan Agustus lalu di Sungailiat.Setiap perusahaan tambang, katanya, berkewajiban reklamasi pasca tambang, sesuai Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34/2017 soal perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara.Sayangnya, implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan. Kata Erzaldi, banyak perusahaan reklamasi setengah-setengah dan tak sunggung-sungguh karena gagal di tengah jalan.”Hari ini, reklamasi, tahun depan gundul lagi, gundul bukan karena kenapa-kenapa tapi karena tidak diurus,” katanya.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini lahan kritis karena pertambangan timah tercatat 275.500 hektar, terdiri dari 27 izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan seluas 5.500 hektar dan 470 IUP di luar kawasan hutan seluas 270.000 hektar.Tarmizi, Bupati Kabupaten Bangka menguatkan perkataan Erzaldi. Dia bilang, masih banyak lahan kritis karena lahan bekas tambang tak tereklamasi.”Lahan kritis di Bangka, 26.000 hektar dari 302.000 hektar. Dari 26.000 hektar itu, baru 2.000-3000 hektar reklamasi,” katanya.Dari provinsi maupun kabupaten dan kota berjanji memberikan dukungan penuh terhadap upaya reklamasi sebagai langkah pelestarian lingkungan. ”Kami akan awasi ketat reklamasi lahan bekas tambang,” kata Erzaldi yang baru terpilih tahun ini. Erzaldi berencana mewajibkan perusahaan memberikan lahan bekas tambang kepada masyarakat sekitar, tak hanya mengelola, juga bermitra bersama masyarakat. ”Saya usahakan sertifikat langsung. Kita kaitkan ini dengan program TORA (tanah obyek reforma agraria-red),” katanya.Tujuannya, pasca tambang mampu berkesinambungan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dia bilang, 20% lahan eks tambang akan mendapatkan sertifikasi hak pengelolaan lahan (HPL) dan dikelola pemerintah daerah untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial.Reza Adriansyah, Direktur PT RBT menyebutkan, akan reklamasi 50 hektar, dan jadi area konservasi lahan, agrikultur, agrowisata maupun pendidikan lingkungan.Tahap awal, akan mereklamasi lahan luas 10 hektar di Desa Pemali, dengan ditanami buah-buahan, seperti kunci, lada, tomat, nanas, semangka hingga padi. Bersama konsultan, mereka uji coba ini dengan bantuan bioteknologi dengan mengupayakan kandungan mineral lahan bekas tambang rusak subur kembali.Perusahaan menargetkan, lahan 10 hektar selesai 17 bulan. Sisanya, selesai dalam lima tahun. Reklamasi ini, katanya, sebagai kewajiban perusahaan pasca tambang untuk pemulihan tanah dan lingkungan hidup.Pemanfaatan lahan eks tambang, katanya, menggandeng masyarakat sekitar dengan mengelola lahan, melalui budidaya tanaman pangan dan hutan yang bernilai ekonomi dan aman konsumsi.Langkah ini, katanya, sebagai dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. Baginya, bisnis tak hanya mengelola sumber daya alam juga menjaga lingkungan.”Kami serius memulai reklamasi berkelanjutan agar warisan bisnis timah di Babel memiliki peninggalan manfaat yang dapat dimanfaatkan anak cucu di masa mendatang,” katanya.Menyangkut reklamasi ini, katanya, RBT, akan sosialisasi terpadu, identifikasi, dan verifikasi sosial mencakup masyarakat lokal melalui kepala desa dan lembaga pemangku kepentingan lain. Nantinya, masyarakat akan membentuk koperasi dan RBT sebagai supervisi.”Dukungan masyarakat lokal, dan pemda jadi kunci suksesnya program ini,” katanya. Walhi Bangka Belitung angkat bicara. Ratno Budi, Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung pesimis rencana reklamasi pasca tambang RBT ini. ”Ini omong kosong. Ini jadi cara atau alat untuk menutupi banyak perilaku dan praktik-praktik jahat mereka di sektor perusahaan tambang timah terhadap tanggung jawab lingkungan,” katanya.Dia bilang, informasi riset tak ada penjelasan detail termasuk pengukuran spesifik, seperti pembiayaan dan pelaksanaan reklamasi pada karakteristik wilayah-wilayah tertentu. “Misal, lubang yang sudah digali hingga kedalaman 40 meter, bagaimana?”Luasan 50 hektar ini, katanya, sangat kecil kalau dikatakan percontohan pemulihan reklamasi berbanding ribuan bahkan ratusan hektar luasan daerah mereka yang bopeng-bopeng kena lubang tambang.Ratno mendapatkan laporan tahun sebelumnya, perusahaan gagal reklamasi dengan tanam bambu dan pangan di Bangka Tengah dan Belitung Timur.Sejatinya, pemulihan pasca tambang memang tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan di sektor pertambangan, dan amanat UU.”Hingga tak ada relevansi jika mereka fokus pada pengelolaan lingkungan, malahan tetap berproduksi dan memasok timah-timah ilegal,” katanya.Ratno menilai, reklamasi sebagai pola tanggung jawab sosial banyak tak serius dan tak terencana baik.”Kami menantang, jika memang ini terjadi, tunjukkan pada kami lahan konsesi ini koordinatnya di titik mana.”Sejak Agustus 2016, Artha Graha Network, melepas bisnis pertambangan timah RBT. Kepemilikan saham telah dikuasai konsorsium. ”Kini RBT yang memegang pengusaha dengan latar belakang dan keahlian berbeda. Ada kontraktor ataupun trader timah,” ucap Reza.RBT hingga kini masih tetap memproduksi timah batangan. Sebelumnya, perusahaan swasta dengan produksi timah terbesar ini memiliki kapasitas produksi mencapai 2.000 ton setiap bulan atau 24.000 ton setahun.Pada 2016, perusahaan ini pun sempat anjlok hingga berada di angka 4.000 ton per tahun karena ada penghentian tambang selama enam bulan.Kini, Reza menargetkan, produksi timah di angka 10.000-12.000 ton per tahun. Hingga Agustus, RBT sudah memproduksi timah batangan hingga 5.000 ton.
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas pelestarian habitat peran pemerintah lokal
reklamasi berkelanjutan bekas tambang timah mungkinkah sinar mentari terik menyengat kulit sepanjang jalan hamparan tanah putih kecoklatan tampak satu dua pepohonan kecil dan ilalang tumbuh terlihat juga lubang bak danau bekas galian timah air berwarna hijau dan kebirubiruan ada juga berwarna coklat gundukangundukan pasir sisa tailing bak di gurun juga terlihatitulah lahan bekas tambang timah pt refined bangka tin rbt di sungailiat bangka belitung lokasi ini akan jadi proyek percontohan yang disebutsebut reklamasi berkelanjutan itu mengusung nama green for good berada di desa penyamun kecamatan pemali kabupaten bangkarbt sendiri sebagai penambang timah telah menjangkau pasarpasar besar dunia seperti amerika serikat belanda jerman spanyol tiongkok taiwan hongkong dan pakistandalam kegiatan itu gubernur bangka belitung erzaldi rosman hadir dia menilai reklamasi pasca tambang sangat minim hingga menambah deret angka luas lahan kritis dan peningkatan tambang ilegalpenghijauan bekas tambang itu sudah terusmenerus namun kecepatan masih kalah dibandingkan proses penambangan ini tantangan utama dihadapi bangka belitung katanya pertengahan agustus lalu di sungailiatsetiap perusahaan tambang katanya berkewajiban reklamasi pasca tambang sesuai peraturan menteri energi sumber daya mineral esdm nomor soal perizinan bidang pertambangan mineral dan batubarasayangnya implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil signifikan kata erzaldi banyak perusahaan reklamasi setengahsetengah dan tak sunggungsungguh karena gagal di tengah jalanhari ini reklamasi tahun depan gundul lagi gundul bukan karena kenapakenapa tapi karena tidak diurus katanyaberdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan saat ini lahan kritis karena pertambangan timah tercatat hektar terdiri dari izin usaha pertambangan iup di kawasan hutan seluas hektar dan iup di luar kawasan hutan seluas hektartarmizi bupati kabupaten bangka menguatkan perkataan erzaldi dia bilang masih banyak lahan kritis karena lahan bekas tambang tak tereklamasilahan kritis di bangka hektar dari hektar dari hektar itu baru hektar reklamasi katanyadari provinsi maupun kabupaten dan kota berjanji memberikan dukungan penuh terhadap upaya reklamasi sebagai langkah pelestarian lingkungan kami akan awasi ketat reklamasi lahan bekas tambang kata erzaldi yang baru terpilih tahun ini erzaldi berencana mewajibkan perusahaan memberikan lahan bekas tambang kepada masyarakat sekitar tak hanya mengelola juga bermitra bersama masyarakat saya usahakan sertifikat langsung kita kaitkan ini dengan program tora tanah obyek reforma agrariared katanyatujuannya pasca tambang mampu berkesinambungan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat dia bilang lahan eks tambang akan mendapatkan sertifikasi hak pengelolaan lahan hpl dan dikelola pemerintah daerah untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosialreza adriansyah direktur pt rbt menyebutkan akan reklamasi hektar dan jadi area konservasi lahan agrikultur agrowisata maupun pendidikan lingkungantahap awal akan mereklamasi lahan luas hektar di desa pemali dengan ditanami buahbuahan seperti kunci lada tomat nanas semangka hingga padi bersama konsultan mereka uji coba ini dengan bantuan bioteknologi dengan mengupayakan kandungan mineral lahan bekas tambang rusak subur kembaliperusahaan menargetkan lahan hektar selesai bulan sisanya selesai dalam lima tahun reklamasi ini katanya sebagai kewajiban perusahaan pasca tambang untuk pemulihan tanah dan lingkungan hiduppemanfaatan lahan eks tambang katanya menggandeng masyarakat sekitar dengan mengelola lahan melalui budidaya tanaman pangan dan hutan yang bernilai ekonomi dan aman konsumsilangkah ini katanya sebagai dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan baginya bisnis tak hanya mengelola sumber daya alam juga menjaga lingkungankami serius memulai reklamasi berkelanjutan agar warisan bisnis timah di babel memiliki peninggalan manfaat yang dapat dimanfaatkan anak cucu di masa mendatang katanyamenyangkut reklamasi ini katanya rbt akan sosialisasi terpadu identifikasi dan verifikasi sosial mencakup masyarakat lokal melalui kepala desa dan lembaga pemangku kepentingan lain nantinya masyarakat akan membentuk koperasi dan rbt sebagai supervisidukungan masyarakat lokal dan pemda jadi kunci suksesnya program ini katanya walhi bangka belitung angkat bicara ratno budi direktur eksekutif walhi bangka belitung pesimis rencana reklamasi pasca tambang rbt ini ini omong kosong ini jadi cara atau alat untuk menutupi banyak perilaku dan praktikpraktik jahat mereka di sektor perusahaan tambang timah terhadap tanggung jawab lingkungan katanyadia bilang informasi riset tak ada penjelasan detail termasuk pengukuran spesifik seperti pembiayaan dan pelaksanaan reklamasi pada karakteristik wilayahwilayah tertentu misal lubang yang sudah digali hingga kedalaman meter bagaimanaluasan hektar ini katanya sangat kecil kalau dikatakan percontohan pemulihan reklamasi berbanding ribuan bahkan ratusan hektar luasan daerah mereka yang bopengbopeng kena lubang tambangratno mendapatkan laporan tahun sebelumnya perusahaan gagal reklamasi dengan tanam bambu dan pangan di bangka tengah dan belitung timursejatinya pemulihan pasca tambang memang tanggung jawab sosial ekonomi dan lingkungan perusahaan di sektor pertambangan dan amanat uuhingga tak ada relevansi jika mereka fokus pada pengelolaan lingkungan malahan tetap berproduksi dan memasok timahtimah ilegal katanyaratno menilai reklamasi sebagai pola tanggung jawab sosial banyak tak serius dan tak terencana baikkami menantang jika memang ini terjadi tunjukkan pada kami lahan konsesi ini koordinatnya di titik manasejak agustus artha graha network melepas bisnis pertambangan timah rbt kepemilikan saham telah dikuasai konsorsium kini rbt yang memegang pengusaha dengan latar belakang dan keahlian berbeda ada kontraktor ataupun trader timah ucap rezarbt hingga kini masih tetap memproduksi timah batangan sebelumnya perusahaan swasta dengan produksi timah terbesar ini memiliki kapasitas produksi mencapai ton setiap bulan atau ton setahunpada perusahaan ini pun sempat anjlok hingga berada di angka ton per tahun karena ada penghentian tambang selama enam bulankini reza menargetkan produksi timah di angka ton per tahun hingga agustus rbt sudah memproduksi timah batangan hingga ton
Deforestasi Indonesia 2017 Turun, Definisi Masih Perdebatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis angka deforestasi Indonesia periode 2016-2017 alami penurunan jadi 496.370 hektar. Deforestasi periode sebelumnya, 2015-2016, sebesar 630.000 hektar. Sementara, hingga kini definisi deforestasi Indonesia masih jadi bahan perdebatan di level internasional. Definisi berimbas pada perhitungan deforestasi.Dalam rilis KLHK itu menyebutkan, angka deforestasi 497.000 hektar itu hasil analisa periode Juli 2016-Juni 2017. Rinciannya, 64,3% atau 308.000 hektar di kawasan hutan dan 35,7% atau 171.000 hektar pada areal penggunaan lain (APL). Jadi, luas hutan () pada 2017 sebesar 93,6 juta hektar, dengan 40 juta hektar hutan primer.”Deforestasi dalam kawasan hutan tahun 2017 sebesar 64,3% berarti turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 73,6%,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Workshop Hutan dan Deforestasi Indonesia, di Jakarta, Senin (29/1/18).Dia mengklaim, capaian itu karena adanya upaya perbaikan tata kelola kebijakan secara berlapis, antara lain moratorium izin baru hutan dan lahan yang bisa pengendalian alih fungsi lahan pada hutan alam dan primer serta gambut. Juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga mengurangi deforestasi dari kebakaran hutan, serta penegakan hukum dan kebijakan pendukung.Berdasarkan fungsi, sebaran deforestasi dalam kawasan hutan terbagi dalam 44,1% hutan produksi, 12,7% hutan lindung dan 7,5% di hutan konsevasi.Menurut perhitungan Ditjen Planologi, angka deforestasi Indonesia periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar dan 2015-2016 jadi 0,63 juta hektar.”Sebaran deforestasi paling banyak di hutan produksi, mencapai 63% karena dan lain-lain yang perlu terus didalami hingga bisa diperoleh solusi yang tepat,” katanya.Meski demikian, kata Siti, deforestasi tak selalu bermakna negatif. Dia contohkan, deforestasi untuk pembangunan wilayah administratif. Upaya itu, katanya, jadi langkah menghubungkan wilayah desa yang terisolasi, sebagian sistem transportasi nasional dan lain-lain. Indonesia, katanya, terus berbenah. Kini, tak hanya penundaan izin baru di hutan primer dan gambut, pemerintah Indonesia hendak memoratorium sawit.Pengendalian deforestasi, katanya, tetap jadi isu strategis bidang kehutanan bersama-sama dengan alokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi, konservasi, dan pemeliharaan biodiversiti dan biosfer; peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan. Juga kemitraan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam rantai usaha sumber daya hutan serta dalam pengawasan dan mendorong penegakan hukum.Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK menyebutkan, penyebab deforestasi di kawasan hutan karena perubahan alih fungsi, perizinan pemanfaatan hutan, indikasi kebakaran hutan dan lahan dan jangkauan pemukiman.Sedangkan, pada APL atau non kawasan hutan karena adanya areal perubahan peruntukan untuk perkebunan, transmigrasi, dan lain-lain.Meski demikian, rincian itu, kata Ruanda, masih tahap penyusunan. ”Masih perlu data. Kalau dilihat dari data, secara umum (penyebab deforestasi) pertanian dan perkebunan, dan 30% kebakaran,” katanya.Berdasarkan deforestasi 2014-2015, paling besar terjadi di areal izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan 43,8% seluas 535.490,1 hektar.Pada 2015-2016, turun jadi 30,2% atau 247.740,3 hektar dan terjadi peningkatan areal non izin pada kawasan hutan jadi 39,3% sebesar 322.460,6 hektar. Pada 2015-2016, paling besar deforestasi di areal jangkauan pemukiman 66,4% atau 544.575,7 hektar.Menurut Siti, deforestasi terjadi juga karena pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian RTRW lemah, penebangan liar dan perambahan hutan, serta tata kelola hutan buruk serta jadi ruang korupsi. Definisi deforestasi Indonesia sudah jadi perdebatan lama. Definisi deforestasi ini menyebabkan perbedaan perhitungan deforestasi antara Indonesia dan global. Perbedaan itu, seperti dalam memandang tegakan pohon hilang untuk hutan tanaman industri (perkebunan kayu). Deforestasi internasional menghitung kehilangan hutan alam untuk HTI, sedangkan KLHK tak menghitung itu.Untuk itu, Siti akan mengajak sejumlah pakar nasional maupun internasional yang memiliki kesepahaman bersama untuk mendefinisikan hutan dan deforestasi.Langkah ini, kata Siti, jadi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi mandat konstitusi UUD 1945, dan konvensi internasional.“Posisi ini jadi sangat penting bagi Indonesia menuju negara maju, hingga deforestasi bukan lagi jadi beban citra, tetapi bagian agenda atau dianggap sebagai masalah yang dapat kita selesaikan,” katanya.Hingga kini, pengertian deforestasi di Indonesia masih mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, P.30/Menhut-II/2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan jadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.Tjokorda Nirarta Samadhi, Direktur Eksekutif World Resources Institute mengatakan, setiap negara berhak menentukan definisi (pemaknaan) deforestasi. ”Pada saat berhubungan dengan pihak ketiga mempengaruhi, berlaku atau tidak?”Dia contohkan, dalam kompensasi REDD+ bersama Norwegia atau komunikasi pada tingkatan global. ”Kalau data ini untuk komunikasi dengan pihak lain yang anggap HTI [hutan jadi] tidak ada, ya jadi percuma,” katanya seraya bilang, perlu ada penyesuaian pada tingkatan tertentu. foto utama: Hutan di Satboyak, Siberut Utara, Mentawai. Hutan ini masuk ke dalam eral konsesi HTI PT. Biomass Andalan Energi. Kalau perhitungan deforestasi Indonesia, pemebangan hutan buat HTI tak masuk ketegori deforestasi. Foto: Buyong/ Mongabay
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat
deforestasi indonesia turun definisi masih perdebatan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan merilis angka deforestasi indonesia periode alami penurunan jadi hektar deforestasi periode sebelumnya sebesar hektar sementara hingga kini definisi deforestasi indonesia masih jadi bahan perdebatan di level internasional definisi berimbas pada perhitungan deforestasidalam rilis klhk itu menyebutkan angka deforestasi hektar itu hasil analisa periode juli juni rinciannya atau hektar di kawasan hutan dan atau hektar pada areal penggunaan lain apl jadi luas hutan pada sebesar juta hektar dengan juta hektar hutan primerdeforestasi dalam kawasan hutan tahun sebesar berarti turun dibandingkan tahun sebesar kata siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam workshop hutan dan deforestasi indonesia di jakarta senin dia mengklaim capaian itu karena adanya upaya perbaikan tata kelola kebijakan secara berlapis antara lain moratorium izin baru hutan dan lahan yang bisa pengendalian alih fungsi lahan pada hutan alam dan primer serta gambut juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga mengurangi deforestasi dari kebakaran hutan serta penegakan hukum dan kebijakan pendukungberdasarkan fungsi sebaran deforestasi dalam kawasan hutan terbagi dalam hutan produksi hutan lindung dan di hutan konsevasimenurut perhitungan ditjen planologi angka deforestasi indonesia periode sebesar juta hektar dan jadi juta hektarsebaran deforestasi paling banyak di hutan produksi mencapai karena dan lainlain yang perlu terus didalami hingga bisa diperoleh solusi yang tepat katanyameski demikian kata siti deforestasi tak selalu bermakna negatif dia contohkan deforestasi untuk pembangunan wilayah administratif upaya itu katanya jadi langkah menghubungkan wilayah desa yang terisolasi sebagian sistem transportasi nasional dan lainlain indonesia katanya terus berbenah kini tak hanya penundaan izin baru di hutan primer dan gambut pemerintah indonesia hendak memoratorium sawitpengendalian deforestasi katanya tetap jadi isu strategis bidang kehutanan bersamasama dengan alokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi konservasi dan pemeliharaan biodiversiti dan biosfer peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan juga kemitraan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam rantai usaha sumber daya hutan serta dalam pengawasan dan mendorong penegakan hukumruandha agung sugardiman direktur inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan klhk menyebutkan penyebab deforestasi di kawasan hutan karena perubahan alih fungsi perizinan pemanfaatan hutan indikasi kebakaran hutan dan lahan dan jangkauan pemukimansedangkan pada apl atau non kawasan hutan karena adanya areal perubahan peruntukan untuk perkebunan transmigrasi dan lainlainmeski demikian rincian itu kata ruanda masih tahap penyusunan masih perlu data kalau dilihat dari data secara umum penyebab deforestasi pertanian dan perkebunan dan kebakaran katanyaberdasarkan deforestasi paling besar terjadi di areal izin pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan seluas hektarpada turun jadi atau hektar dan terjadi peningkatan areal non izin pada kawasan hutan jadi sebesar hektar pada paling besar deforestasi di areal jangkauan pemukiman atau hektarmenurut siti deforestasi terjadi juga karena pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian rtrw lemah penebangan liar dan perambahan hutan serta tata kelola hutan buruk serta jadi ruang korupsi definisi deforestasi indonesia sudah jadi perdebatan lama definisi deforestasi ini menyebabkan perbedaan perhitungan deforestasi antara indonesia dan global perbedaan itu seperti dalam memandang tegakan pohon hilang untuk hutan tanaman industri perkebunan kayu deforestasi internasional menghitung kehilangan hutan alam untuk hti sedangkan klhk tak menghitung ituuntuk itu siti akan mengajak sejumlah pakar nasional maupun internasional yang memiliki kesepahaman bersama untuk mendefinisikan hutan dan deforestasilangkah ini kata siti jadi upaya pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi mandat konstitusi uud dan konvensi internasionalposisi ini jadi sangat penting bagi indonesia menuju negara maju hingga deforestasi bukan lagi jadi beban citra tetapi bagian agenda atau dianggap sebagai masalah yang dapat kita selesaikan katanyahingga kini pengertian deforestasi di indonesia masih mengacu pada peraturan menteri kehutanan pmenhutii tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan jadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusiatjokorda nirarta samadhi direktur eksekutif world resources institute mengatakan setiap negara berhak menentukan definisi pemaknaan deforestasi pada saat berhubungan dengan pihak ketiga mempengaruhi berlaku atau tidakdia contohkan dalam kompensasi redd bersama norwegia atau komunikasi pada tingkatan global kalau data ini untuk komunikasi dengan pihak lain yang anggap hti hutan jadi tidak ada ya jadi percuma katanya seraya bilang perlu ada penyesuaian pada tingkatan tertentu foto utama hutan di satboyak siberut utara mentawai hutan ini masuk ke dalam eral konsesi hti pt biomass andalan energi kalau perhitungan deforestasi indonesia pemebangan hutan buat hti tak masuk ketegori deforestasi foto buyong mongabay
Antara Bambu dan Kaliandra: Rebutan Proyek Energi di Tanah Orang Mentawai? (Bagian 3). Warga Mentawai menolak hutan tanaman industri (HTI) kaliandra PT Biomass Andalan Energi (BAE) karena mengancam wilayah adat mereka dan khawatir bencana lingkungan seperti banjir.Tudingan berbeda muncul dari perusahaan atas penolakan warga ini. Mereka bilang, gara-gara ada ada bioenergi lain akan dibangun.“Ini skenario yang hebat,” kata Syamsu Rizal Arbi, Direktur Utama PT. Biomass Andalan Energi.Dia merasa rencana pembukaan hutan tanaman energi—sebutan Rizal untuk HTI kaliandra—di Siberut Tengah dan Utara, Mentawai, jadi kambing hitam untuk mengadu domba masyarakat.Dia mengklaim, dapat banyak dukungan dari tetua adat dan mahasiswa di Saibi sampai Sipora untuk bangun HTI ini.Rizal menuding, sikap Pemerintah Mentawai menutup diri pada investor membuat masyarakat adat berontak.“Masyarakat tempatan kita mau berontak, mau ribut. Kita siap demo tandingan, kita siap saja, perang, perang!” katanya, dalam sambungan telepon.“Kalau kita masyarakat, kita ajak ke Jakarta, mereka akhirnya (perang).”Hasil penelusuran dia, penolakan Pemerintah Mentawai bukan murni masalah masyarakat adat ataupun lingkungan, tetapi ada proyek listrik bio massa bambu di Siberut yang dikembangkan PT.Charta Putra Indonesia (CPI), lewat dana hibah (MCA) Indonesia, senilai US$12,4 juta.Rizal menuding, Pemerintah Mentawai ikut menggelontorkan dana negara untuk proyek listrik itu.CPI merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga bio massa (PLTBM) bambu 700 KW di Desa Madobag, Matotonan, Siberut Selatan dan Saliguma, Siberut Tengah, untuk 1.200 pelanggan. CPI memerlukan, 1.000 hektar lahan untuk pengembangan bambu bahan PLTBM.“Kalau kita runut lagi ke belakang, beliau-beliau itu pernah mengajukan hal sama ke kementerian,minta lokasi, tapi gagal,” katanya.Di Jakarta, Rizal mengaku pernah ketemu Jaya Wahono, Presiden Direktur CPI. Keduanya sepakat saling bantu memuluskan proyek di Siberut. Wahono akan menjembatani pengurusan izin biomass agar disetujui bupati. Rizal akan menyediakan lahan 300 hektar di setiap desa yang masuk konsesi biomass untuk Clean Power. Lahan itu, katanya, untuk penanaman bambu.HTI biomass mencakup enam desa, yakni, Saliguma, Saibi Samukop, Cimpungan, Sirilogui, Bojakan dan Sat Boyak. Artinya, 1.800 hektar harus siap untuk CPI. “Kita sudah setujui, tapi mereka tak ada hubungi kita lagi.”Sedang Biomass berencana investasi lebih Rp1 triliun di Siberut untuk energi terbarukan dengan membangun PLTBM berdaya 10 MW berbahan kaliandra.Proyek ini, kata Rizal, mendukung pemenuhan 5,5 GW energi terbarukan dari bioenergi. Sesuai rencana umum energi nasional (RUEN) menargetkan bauran energi terbarukan 23% sampai 2025.Pada 2017, pembangkit energi terbarukan biomassa beroperasi hanya 0,3% atau 154,4 MW dari 51.860 MW daya seluruh pembangkit listrik di Indonesia.PLN berencana, menambah pembangkit listrik biomassa di Sumatera 274 MW. Keperluan listrik Sumatera bakal naik jadi 92 TWh pada 2026.Biomass berencana membuka 9.000-10.000 hektar hutan produksi di Siberut untuk kaliandra dan tanaman energi lain atau separuh luas izin lingkungan dari Gubernur Sumbar.“Sisanya untuk , hutan lindung, daerah aliran sungai dan hutan kemasyarakatan seluas 3.400 hektar,” katanya.Dia bilang, Biomass akan mengelola hutan lestari dan mematuhi kearifan lokal masyarakat adat Mentawai. “Malahan nanti ada perjanjian di notaris untuk hak adat masyarakat atas wilayah.”Proyek energi ini, katanya, diperkirakan menyerap 700-1.000 orang lokal sebagai tenaga kerja. Masyarakat Siberut, bisa manfaatkan peluang usaha pembibitan kaliandra dan peternakan sapi. “Hasil penelitian, daun kaliandra mengandung protein baik untuk ternak,” katanya.Menurut Rizal, jika kaliandra ditanam dengan jarak satu meter, dan ditebang satu meter di atas muka tanah agar tetap hidup 20-25 tahun.Cara penanaman rapat, dan sistem pemanenan bergilir bisa mencegah erosi dan banjir. “Jadi jelas dampak yang ditimbulkan tak separah yang digembar-gemborkan.”Sewaktu pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), YCM, Walhi dan mahasiswa ikut diundang. Mereka tetap menolak HTI masuk Siberut. “Alasannya, paru-paru dunia.”“Mereka membandingkan banjir sekarang. Itu daerah sudah banjir, kita belum pernah menyentuh hutan banjir duluan, seakan tuduhannya kita, ini akibatnya,” katanya terdengar kesal.Kaliandra, katanya, akan menghasilkan energi terbarukan menggantikan energi fosil. Justru, katanya, biomassa bambu akan memicu penebangan ilegal saat pasokan bambu masyarakat tersendat.“Jadi nanti masyarakat disuruh kayu di hutan untuk mengganti bambu. Itu lebih parah lagi,” katanya, tanpa jelaskan detil itu.Kortanius Sabeleake, Wakil Bupati Mentawai, membantah tudingan ada proyek lain di balik penolakan HTI. Dia mengatakan, penolakan izin Biomass tak ada kaitan dengan proyek listrik CPI di Siberut.“Polanya berbeda. Biomassa bambu tak mengurus HGU (hak guna usaha-red) pengalihan tanah puluhan ribu hektar ke perusahaan. Polanya, bambu ditanam masyarakat di tanah mereka sendiri, status tanah tak berubah.”Pemerintah Mentawai, katanya, tak ada campur tangan soal pendanaan, investasi PLTBM murni dari dana hibah MCA.Korta bilang, pemerintah hanya mengeluarkan anggaran buat keperluan operasional dalam pengawasan dan pendampingan masyarakat. Sekalipun proyek biomassa bambu akan didorong untuk kerjasama dengan BUMD.Uslaini, Direktur Walhi Sumatera Barat, curiga Biomass tak fokus mengembangkan energi terbarukan di Siberut. Pelanggan di Siberut, sedikit dan pertumbuhan juga tak signifikan.“Itu yang kita curigai, sebenarnya jadi target mereka mau memproduksi untuk ekspor. Kita yakin bakal bangun pembangkit listrik.”HTI kaliandra, katanya, hanya untuk memenuhi kebutuhan energi di luar Siberut, bahkan luar Indonesia. “Dia hutan Mentawai, lalu usir masyarakat yang berladang di. Diekspor barang keluar untuk menerangi wilayah lain. Untungnya buat masyarakat Mentawai apa?”Pada 1970-an, hutan mentawai dieksploitasi HPH, tetapi tetap jadi kabupaten termiskin di Sumatera Barat. Jadi, alasan kesejahteraan rakyat kala investor masuk, cuma angin surga.Pasca Koperasi Andalas Madani, hutan Siberut Tengah dan Utara, mulai digarap jadi perladangan masyarakat. Sebagian jadi pemukiman, kantor, dan gereja. Sebagian lagi jadi hutan. Kedatangan HTI, katanya, akan memicu konflik karena menghilangkan hak tanah warga.Wilson Novarino, Dosen Biologi Universitas Andalas menilai, rencana Biomass menanam kaliandra perlu kaji ulang. Kaliandara, katanya, tanaman invasif yang bisa mengganggu tanaman sekitar. “Mulanya hanya ditanam beberapa, akhirnya pernah menutupi pinggiran Tahura, perlu usaha cukup besar untuk membersihkannya.”Invasi kaliandra bisa terlihat sepanjang jalur Alahan Panjang ke Solok Selatan. Kaliandra, katanya, lebih cocok di lahan kritis. Meski demikian perlu pengkajian matang.Rifai Lubis, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) khawatir, HTI kaliandra bakal mengancam ragam hayati di Taman Nasional Siberut. Kaliandra juga akan merusak ladang cengkih masyarakat dalam konsesi Biomass.“Di Tahura, kaliandra jadi hama. Tanaman sekitar mati, kalah dengan kaliandra. Invasif ini akan mengancam taman nasional dan kebun masyarakat.” Gelap masih menyelimuti Dusun Rogdok, Desa Madobag, Siberut Selatan. Rumah-rumah tanpa listrik. Hanya pijar lampu minyak tergantung di dinding. Sejak pertengahan 2017, di sana dibangun satu dari tiga pembangkit Listrik tenaga biomassa (PLTBM) bambu dari CPI.Hendrikus Bentar Samonganuot, wartawan asal Madobag, kenalan saya, bilang warga Madobag, ada yang bingung mau tanam bambu di mana. Ladang-ladang warga sudah berisi sagu, coklat, cengkih juga pisang.Setiap keluarga di Rogdok, mendapat 100 bibit bambu dari perusahaan untuk mendukung PLTBM. Bibit bambu dibagikan di Saliguma dan Matotonan. Nantinya, bambu-bambu ini jadi setrum dan mengaliri rumah warga.Sebagian warga menolak menanam bambu. Mereka protes dana bantuan CPI dianggap terlalu kecil. Bentar bilang, bantuan CPI Rp400.000 untuk warga yang tanam bambu..Di Saliguma, Siberut Tengah, konstruksi PLTBM tersangkut masalah lingkungan. Gara-gara, saat memindahkan posisi power plant, pekerja proyek pakai alat berat meratakan tanah dan mendorong dari bukit ke laut. Akibatnya, banyak mangrove di pinggir pantai tertimbun. CPI juga belum mendapatkan izin UKL-UPL saat memindahkan power plant.Bonaria Siahaan, Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, meminta konstruksi di Saliguma setop sementara. CPI juga dituntut kaji mendalam tentang dampak kerusakan mangrove.Alasan CPI memindahkan power plant di Saliguma karena lokasi terlalu dekat dengan pemukiman dan sekolah, khawatir mengganggu.Soal warga bingung tak punya lahan, kata Bonaria, sudah ada kesepakatan antara CPI dengan masyarakat terkait lahan dan biaya tanam bibit. Di juga bilang, sebagian besar lahan di Siberut dimiliki suku bukan perorangan.Dari catatan MCA, sampai 16 Januari proyek biomassa sudah 74,66%. Dua pembangkit listrik di Desa Saliguma dan Madobag target operasi 31 Maret 2018, di Desa Matotonan dibiayai CPI perkiraan operasi Mei 2018. Kalau melebihi jadwal, katanya, CPI wajib menyiapkan sumber pendanaan tambahan untuk membiayai kegiatan yang belum selesai, setelah proyek compact berakhir 2 April 2018.Saya menghubungi Farouk, Koordinator MCA Sumbar. Dia pernah ribut dengan Jaya Wahono. Dia bilang, Jaya pernah berniat menjual listrik ke PLN. “Itu dana hibah, terus mereka bisniskan ke PLN, kurang ajar jadinya,” kata Farouk, kesal. “Kalau dijual ke PLN dia yang terima uang, padahal uang dari kita (MCAI-red).”Farouk bilang, pernah tegur Jaya karena melangkahi aturan Pemerintah Mentawai. “Dia justru bilang sama saya, bahwa, ‘saya tidak perlu pemkab, saya hanya perlu bupati,” kata Farouk, menirukan ucapan Jaya. Farouk tidak tahu seberapa dekat hubungan keduanya.Saya jadi ingat apa kata Rifai. Jaya memang dekat dengan Yudas Sabaggalet, Bupati Mentawai. Kedekatan keduanya diduga berawal ketika Bupati Mentawai mencanangkan program Mentawai Terang sekitar 2015.Yudas ingin elektrifikasi di Siberut—baru 25%– bisa meningkat. Dia tak ingin mengandalkan PLN karena dinilai lambat.Jaya datang pada waktu tepat, saat Yudas perlu solusi. Jaya menawarkan proyek listrik biomassa bambu, energi ramah lingkungan, 1.200 rumah di Siberut, bisa terang dengan daya 700 KW. Saya coba konfirmasi kepada Yudas, tetapi tak merespon.Dengan alasan gotong-royong untuk listrik bersama, proyek biomassa meminta masyarakat terlibat. Warga diminta sukarela menanam bambu di ladang.Jaya perlu 1.000 hektar lahan untuk mencukupi kebutuhan 6.000 ton bambu setiap tahun. Cara itupun efektif , karena tak perlu repot mengurus izin untuk lahan penanaman bambu.Hubungan keduanya diduga makin dekat, ketika MCA Indonesia ikut andil dengan menggelontorkan dana hibah US$12,4 juta. Kesepakatan ditandatangani 20 Maret 2017, sebulan kemudian pembangunan konstruksi mulai.MCA Indonesia mengalirkan dana US$973.000 untuk bantuan teknis persiapan proyek.CPI kemudian menggandeng PT Inti Karya Persada Teknik sebagai kontraktor dan PT. Indopower International untuk konsultan penyusun UKL/UPL serta Ekologika sebagai konsultan feedstock, pembibitan dan penanaman bambu.Di laman website Clean Power Indonesia disebutkan, setelah proyek biomassa bambu di Madobag, Matotonan, dan Sliguma berhasil, Jaya selaku Presiden Direktur Clean Power Indonesia dikabarkan berniat membangun proyek hal sama pada 13 desa di Siberut.Dia perlu ribuan hektar lahan bambu dan dana proyek US$30-US$40 juta. Kerjasama dengan Biomass, akan memuluskan niat itu.Saya coba menghubungi Jaya lewat telepon berulang kali tetapi tak ada jawaban. Saya kirimkan pesan singkat dan Whatsapp untuk wawancara, tak juga dibalas. Usaha saya konfirmasi buntu.Saya menghubungi Ian O Malana, Direktur Pelaksana CPI, namun menolak komentar. Katanya, yang berhak komentar MCAI, karena biomassa bambu dari dana hibah. Kepemimpinan Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake di Mentawai, menetapkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan dan ekonomi daerah.Salah satu program kawasan ekonomi khusus (KEK) di Desa Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya. Di areal penggunaan lain 2639 hektar ini akan dibangun bandara, pelabuhan, hotel, lapangan golf dan banyak fasilitas modern lain guna menunjang wisata di Mentawai.Saat ini, rencana pembangunan KEK masih menunggu amdal dan rekomendasi gubernur.Celakanya, lokasi rencana KEK di Taileleu berupa kebun sagu, cengkih, coklat dan pemukiman masyarakat. Menurut Rifai, KEK bisa memicu konflik.“Mungkin konflik baru terjadi ketika KEK beroperasi, kalau tahap persiapan masih belum, karena ladang masyarakat belum ditebang.”Dia khawatir, jika pariwisata berbasis pemodal, masyarakat lokal yang tak kuat ekonomi akan tersingkir. Sedangkan, hutan adat sudah banyak dikuasai pengusaha lewat izin pengelolaan hutan.Korta sadar, jika rencana pengembangan pariwisata merupakan kebun dan pemukiman masyarakat.“Pasti akan terjadi pro kontra, kita mengajak untuk tak menghilangkan mata pencaharian masyarakat.”Untuk itu, katanya, semua warga terkena KEK baik tanah, rumah dan kebun, harus masuk dan ambil bagian dalam pembangunan itu.“Apapun peran mereka. Anak-anak mereka masa datang jadi pengisi utama tenaga kerja dengan cara membantu membiayai studi sesuai kebutuhan perusahaan,” katanya.Sejak 1969, pemerintah mulai mengkapling hutan Mentawai. Sebagian besar hutan adat masyarakat Mentawai dan perkampungan lama di hutan produksi, dan tanam nasional. Hanya sedikit di areal penggunaan lain.Rapot Simanjuntak, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai mengatakan, Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang sah November lalu, bisa jadi modal masyarakat Mentawai mendapatkan legalitas wilayah adat.Pada 2018, AMAN Mentawai menyiapkan usulan hutan adat untuk Suku Saureinuk, Rokkot, Matobek dan Goisokoinan, di Pulau Sipora, seluas 13.000 hektar.Tantangan berat di lapangan guna mendapatkan legalitas hutan adat. Di sebagian tempat, masalah muncul dari masyarakat adat yang menolak wilayah dipetakan jadi hutan adat.“’Kami tahu dimana batasnya, kami yang punya, kami tahu sejarahnya, tidak perlu lagi dipetakan. Begitu kata mereka,” ucap Rapot. “Kalau mereka nolak dipetakan, kita tidak bisa memaksa.”Elit politik yang ikut bermain mendukung perusahaan masuk, membuat upaya penyelamatan hutan adat makin sulit.Rapot bilang, AMAN harus pandai ‘bermain ombak’ saat tahun politik seperti sekarang. Sebab, pihak yang mulanya mendukung bisa berbalik menentang.“Namanya politik susah ditebak, semua bisa berubah.”AMAN mendorong pemerintah desa membuat peraturan desa (perdes) soal pengelolaan sumber daya alam sesuai hukum adat, sebagai upaya penyelamatan hutan. Menurut dia, suku-suku di Mentawai punya kearifan lokal dalam menjaga alam sejak dulu.“Kalau suku kuat menolak, perusahaan tak bisa masuk.” “Kalau mereka setuju, ya sudah habislah itu.” Dingin menyekap perkampungan Bekkeiluk akhir November lalu. Merambat 3,5 kilometer jauhnya sampai ke Salappa. Air sungai meluap, beberapa hari Siberut diguyur hujan berkepanjangan. Kapal-kapal laut, dihantam badai gelombang.Di antara pepohonan di hutan di Dusun Salappa, saya bertemu Darmanto Salimu dan Stefanus Salimu. Mereka mengenakan kabit. Keduanya sedang mencari duan obat untuk Mateus Salaisek yang karena remumatik. Sesekali dia meraba dan terkadang mengendus. “Ini daun mumunen,” katanya.Dia pakai daun dan untuk obat reumatik. “Kalau makan daun ini bisa sembuh.”Sudah 24 tahun Darmanto jadi sikerei (tabib). Lelaki 67 tahun ini mewarisi ilmu sikerei dari mendiang bapaknya, Sibeleng Salimu. Dia bilang, hampir semua penyakit dan gangguan roh jahat bisa disembuhkan sikerei.Bagaimana tanggapan sikerei atas kehadiran perusahaan? Menurut Darmanto, perusahaan akan memusnahkan banyak tanaman obat. Makin lama, hutan Mentawai dijarah, makin jauh para sikerei mencari tanaman penyelamat.Awal Desember, sepulang dari Bekkeiluk, saya kembali datang ke Uma Sabulukkungan di Puro. Babi di depan uma tumbuh gemuk dengan kulit kemerahan, tanda kemakmuran.Riko Tatebburuk, Maksi Tatebburuk, dan Senei Sapumaijat, berlarian kesana-kemari di dalam uma, bercanda. Ketiganya lalu tertawa.Anak-anak pewaris hutan di Saliguma dan Saibi itu tak mengerti kerisauan para tetua adat yang takut kehilangan hutan.Di depan uma, berdiri satu rumah kayu tak cukup luas. Di sana Mansinar Samaruro, duduk melantai menemani Emilianti Sakekle yang masih sibuk merajut manik-manik.Mansinar sebelumnya tinggal di Sakelo, pemindahan sistemtis lewat program pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing (PKMT) membawa dia sampai ke Puro. Kabar kedatangan Biomass ke Siberut Tengah dan Utara, sampai ke telinganya.Keputusan pemerintah terlalu kuat untuk dia lawan. Kepada saya, Mansinar bilang, hutan adalah sumber penghidupan. Jika diambil, dia tak punya apa-apa lagi, dan tak bisa apa-apa lagi, selain mati.Lima hari perjalanan saya di Siberut, mengunjungi masyarakat adat di Puro, lalu ke Bekkeiluk di Silaoinan. Saya temukan, orang-orang Mentawai ini, ingin hidup damai di alam dan hutan mereka. () Keterangan foto utama: Air Terjun Bojokan, di Siberut, dengan keliling pepohonan hutan dengan tutupan bagus ini masuk dalam konsesi Biomass. Apakah hutan penjaga sumber air seperti ini akan jadi kebun kaliandra? Foto: Buyong/ Mongabay Indonesia
[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
inisiatif energi terbarukan ketahanan komunitas peran pemerintah lokal
antara bambu dan kaliandra rebutan proyek energi di tanah orang mentawai bagian warga mentawai menolak hutan tanaman industri hti kaliandra pt biomass andalan energi bae karena mengancam wilayah adat mereka dan khawatir bencana lingkungan seperti banjirtudingan berbeda muncul dari perusahaan atas penolakan warga ini mereka bilang garagara ada ada bioenergi lain akan dibangunini skenario yang hebat kata syamsu rizal arbi direktur utama pt biomass andalan energidia merasa rencana pembukaan hutan tanaman energisebutan rizal untuk hti kaliandradi siberut tengah dan utara mentawai jadi kambing hitam untuk mengadu domba masyarakatdia mengklaim dapat banyak dukungan dari tetua adat dan mahasiswa di saibi sampai sipora untuk bangun hti inirizal menuding sikap pemerintah mentawai menutup diri pada investor membuat masyarakat adat berontakmasyarakat tempatan kita mau berontak mau ribut kita siap demo tandingan kita siap saja perang perang katanya dalam sambungan teleponkalau kita masyarakat kita ajak ke jakarta mereka akhirnya peranghasil penelusuran dia penolakan pemerintah mentawai bukan murni masalah masyarakat adat ataupun lingkungan tetapi ada proyek listrik bio massa bambu di siberut yang dikembangkan ptcharta putra indonesia cpi lewat dana hibah mca indonesia senilai us jutarizal menuding pemerintah mentawai ikut menggelontorkan dana negara untuk proyek listrik itucpi merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga bio massa pltbm bambu kw di desa madobag matotonan siberut selatan dan saliguma siberut tengah untuk pelanggan cpi memerlukan hektar lahan untuk pengembangan bambu bahan pltbmkalau kita runut lagi ke belakang beliaubeliau itu pernah mengajukan hal sama ke kementerianminta lokasi tapi gagal katanyadi jakarta rizal mengaku pernah ketemu jaya wahono presiden direktur cpi keduanya sepakat saling bantu memuluskan proyek di siberut wahono akan menjembatani pengurusan izin biomass agar disetujui bupati rizal akan menyediakan lahan hektar di setiap desa yang masuk konsesi biomass untuk clean power lahan itu katanya untuk penanaman bambuhti biomass mencakup enam desa yakni saliguma saibi samukop cimpungan sirilogui bojakan dan sat boyak artinya hektar harus siap untuk cpi kita sudah setujui tapi mereka tak ada hubungi kita lagisedang biomass berencana investasi lebih rp triliun di siberut untuk energi terbarukan dengan membangun pltbm berdaya mw berbahan kaliandraproyek ini kata rizal mendukung pemenuhan gw energi terbarukan dari bioenergi sesuai rencana umum energi nasional ruen menargetkan bauran energi terbarukan sampai pada pembangkit energi terbarukan biomassa beroperasi hanya atau mw dari mw daya seluruh pembangkit listrik di indonesiapln berencana menambah pembangkit listrik biomassa di sumatera mw keperluan listrik sumatera bakal naik jadi twh pada biomass berencana membuka hektar hutan produksi di siberut untuk kaliandra dan tanaman energi lain atau separuh luas izin lingkungan dari gubernur sumbarsisanya untuk hutan lindung daerah aliran sungai dan hutan kemasyarakatan seluas hektar katanyadia bilang biomass akan mengelola hutan lestari dan mematuhi kearifan lokal masyarakat adat mentawai malahan nanti ada perjanjian di notaris untuk hak adat masyarakat atas wilayahproyek energi ini katanya diperkirakan menyerap orang lokal sebagai tenaga kerja masyarakat siberut bisa manfaatkan peluang usaha pembibitan kaliandra dan peternakan sapi hasil penelitian daun kaliandra mengandung protein baik untuk ternak katanyamenurut rizal jika kaliandra ditanam dengan jarak satu meter dan ditebang satu meter di atas muka tanah agar tetap hidup tahuncara penanaman rapat dan sistem pemanenan bergilir bisa mencegah erosi dan banjir jadi jelas dampak yang ditimbulkan tak separah yang digembargemborkansewaktu pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan amdal ycm walhi dan mahasiswa ikut diundang mereka tetap menolak hti masuk siberut alasannya paruparu duniamereka membandingkan banjir sekarang itu daerah sudah banjir kita belum pernah menyentuh hutan banjir duluan seakan tuduhannya kita ini akibatnya katanya terdengar kesalkaliandra katanya akan menghasilkan energi terbarukan menggantikan energi fosil justru katanya biomassa bambu akan memicu penebangan ilegal saat pasokan bambu masyarakat tersendatjadi nanti masyarakat disuruh kayu di hutan untuk mengganti bambu itu lebih parah lagi katanya tanpa jelaskan detil itukortanius sabeleake wakil bupati mentawai membantah tudingan ada proyek lain di balik penolakan hti dia mengatakan penolakan izin biomass tak ada kaitan dengan proyek listrik cpi di siberutpolanya berbeda biomassa bambu tak mengurus hgu hak guna usahared pengalihan tanah puluhan ribu hektar ke perusahaan polanya bambu ditanam masyarakat di tanah mereka sendiri status tanah tak berubahpemerintah mentawai katanya tak ada campur tangan soal pendanaan investasi pltbm murni dari dana hibah mcakorta bilang pemerintah hanya mengeluarkan anggaran buat keperluan operasional dalam pengawasan dan pendampingan masyarakat sekalipun proyek biomassa bambu akan didorong untuk kerjasama dengan bumduslaini direktur walhi sumatera barat curiga biomass tak fokus mengembangkan energi terbarukan di siberut pelanggan di siberut sedikit dan pertumbuhan juga tak signifikanitu yang kita curigai sebenarnya jadi target mereka mau memproduksi untuk ekspor kita yakin bakal bangun pembangkit listrikhti kaliandra katanya hanya untuk memenuhi kebutuhan energi di luar siberut bahkan luar indonesia dia hutan mentawai lalu usir masyarakat yang berladang di diekspor barang keluar untuk menerangi wilayah lain untungnya buat masyarakat mentawai apapada an hutan mentawai dieksploitasi hph tetapi tetap jadi kabupaten termiskin di sumatera barat jadi alasan kesejahteraan rakyat kala investor masuk cuma angin surgapasca koperasi andalas madani hutan siberut tengah dan utara mulai digarap jadi perladangan masyarakat sebagian jadi pemukiman kantor dan gereja sebagian lagi jadi hutan kedatangan hti katanya akan memicu konflik karena menghilangkan hak tanah wargawilson novarino dosen biologi universitas andalas menilai rencana biomass menanam kaliandra perlu kaji ulang kaliandara katanya tanaman invasif yang bisa mengganggu tanaman sekitar mulanya hanya ditanam beberapa akhirnya pernah menutupi pinggiran tahura perlu usaha cukup besar untuk membersihkannyainvasi kaliandra bisa terlihat sepanjang jalur alahan panjang ke solok selatan kaliandra katanya lebih cocok di lahan kritis meski demikian perlu pengkajian matangrifai lubis direktur yayasan citra mandiri mentawai ycmm khawatir hti kaliandra bakal mengancam ragam hayati di taman nasional siberut kaliandra juga akan merusak ladang cengkih masyarakat dalam konsesi biomassdi tahura kaliandra jadi hama tanaman sekitar mati kalah dengan kaliandra invasif ini akan mengancam taman nasional dan kebun masyarakat gelap masih menyelimuti dusun rogdok desa madobag siberut selatan rumahrumah tanpa listrik hanya pijar lampu minyak tergantung di dinding sejak pertengahan di sana dibangun satu dari tiga pembangkit listrik tenaga biomassa pltbm bambu dari cpihendrikus bentar samonganuot wartawan asal madobag kenalan saya bilang warga madobag ada yang bingung mau tanam bambu di mana ladangladang warga sudah berisi sagu coklat cengkih juga pisangsetiap keluarga di rogdok mendapat bibit bambu dari perusahaan untuk mendukung pltbm bibit bambu dibagikan di saliguma dan matotonan nantinya bambubambu ini jadi setrum dan mengaliri rumah wargasebagian warga menolak menanam bambu mereka protes dana bantuan cpi dianggap terlalu kecil bentar bilang bantuan cpi rp untuk warga yang tanam bambudi saliguma siberut tengah konstruksi pltbm tersangkut masalah lingkungan garagara saat memindahkan posisi power plant pekerja proyek pakai alat berat meratakan tanah dan mendorong dari bukit ke laut akibatnya banyak mangrove di pinggir pantai tertimbun cpi juga belum mendapatkan izin uklupl saat memindahkan power plantbonaria siahaan direktur eksekutif mcaindonesia meminta konstruksi di saliguma setop sementara cpi juga dituntut kaji mendalam tentang dampak kerusakan mangrovealasan cpi memindahkan power plant di saliguma karena lokasi terlalu dekat dengan pemukiman dan sekolah khawatir mengganggusoal warga bingung tak punya lahan kata bonaria sudah ada kesepakatan antara cpi dengan masyarakat terkait lahan dan biaya tanam bibit di juga bilang sebagian besar lahan di siberut dimiliki suku bukan perorangandari catatan mca sampai januari proyek biomassa sudah dua pembangkit listrik di desa saliguma dan madobag target operasi maret di desa matotonan dibiayai cpi perkiraan operasi mei kalau melebihi jadwal katanya cpi wajib menyiapkan sumber pendanaan tambahan untuk membiayai kegiatan yang belum selesai setelah proyek compact berakhir april saya menghubungi farouk koordinator mca sumbar dia pernah ribut dengan jaya wahono dia bilang jaya pernah berniat menjual listrik ke pln itu dana hibah terus mereka bisniskan ke pln kurang ajar jadinya kata farouk kesal kalau dijual ke pln dia yang terima uang padahal uang dari kita mcairedfarouk bilang pernah tegur jaya karena melangkahi aturan pemerintah mentawai dia justru bilang sama saya bahwa saya tidak perlu pemkab saya hanya perlu bupati kata farouk menirukan ucapan jaya farouk tidak tahu seberapa dekat hubungan keduanyasaya jadi ingat apa kata rifai jaya memang dekat dengan yudas sabaggalet bupati mentawai kedekatan keduanya diduga berawal ketika bupati mentawai mencanangkan program mentawai terang sekitar yudas ingin elektrifikasi di siberutbaru bisa meningkat dia tak ingin mengandalkan pln karena dinilai lambatjaya datang pada waktu tepat saat yudas perlu solusi jaya menawarkan proyek listrik biomassa bambu energi ramah lingkungan rumah di siberut bisa terang dengan daya kw saya coba konfirmasi kepada yudas tetapi tak merespondengan alasan gotongroyong untuk listrik bersama proyek biomassa meminta masyarakat terlibat warga diminta sukarela menanam bambu di ladangjaya perlu hektar lahan untuk mencukupi kebutuhan ton bambu setiap tahun cara itupun efektif karena tak perlu repot mengurus izin untuk lahan penanaman bambuhubungan keduanya diduga makin dekat ketika mca indonesia ikut andil dengan menggelontorkan dana hibah us juta kesepakatan ditandatangani maret sebulan kemudian pembangunan konstruksi mulaimca indonesia mengalirkan dana us untuk bantuan teknis persiapan proyekcpi kemudian menggandeng pt inti karya persada teknik sebagai kontraktor dan pt indopower international untuk konsultan penyusun uklupl serta ekologika sebagai konsultan feedstock pembibitan dan penanaman bambudi laman website clean power indonesia disebutkan setelah proyek biomassa bambu di madobag matotonan dan sliguma berhasil jaya selaku presiden direktur clean power indonesia dikabarkan berniat membangun proyek hal sama pada desa di siberutdia perlu ribuan hektar lahan bambu dan dana proyek usus juta kerjasama dengan biomass akan memuluskan niat itusaya coba menghubungi jaya lewat telepon berulang kali tetapi tak ada jawaban saya kirimkan pesan singkat dan whatsapp untuk wawancara tak juga dibalas usaha saya konfirmasi buntusaya menghubungi ian o malana direktur pelaksana cpi namun menolak komentar katanya yang berhak komentar mcai karena biomassa bambu dari dana hibah kepemimpinan yudas sabaggalet dan kortanius sabeleake di mentawai menetapkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan dan ekonomi daerahsalah satu program kawasan ekonomi khusus kek di desa taileleu kecamatan siberut barat daya di areal penggunaan lain hektar ini akan dibangun bandara pelabuhan hotel lapangan golf dan banyak fasilitas modern lain guna menunjang wisata di mentawaisaat ini rencana pembangunan kek masih menunggu amdal dan rekomendasi gubernurcelakanya lokasi rencana kek di taileleu berupa kebun sagu cengkih coklat dan pemukiman masyarakat menurut rifai kek bisa memicu konflikmungkin konflik baru terjadi ketika kek beroperasi kalau tahap persiapan masih belum karena ladang masyarakat belum ditebangdia khawatir jika pariwisata berbasis pemodal masyarakat lokal yang tak kuat ekonomi akan tersingkir sedangkan hutan adat sudah banyak dikuasai pengusaha lewat izin pengelolaan hutankorta sadar jika rencana pengembangan pariwisata merupakan kebun dan pemukiman masyarakatpasti akan terjadi pro kontra kita mengajak untuk tak menghilangkan mata pencaharian masyarakatuntuk itu katanya semua warga terkena kek baik tanah rumah dan kebun harus masuk dan ambil bagian dalam pembangunan ituapapun peran mereka anakanak mereka masa datang jadi pengisi utama tenaga kerja dengan cara membantu membiayai studi sesuai kebutuhan perusahaan katanyasejak pemerintah mulai mengkapling hutan mentawai sebagian besar hutan adat masyarakat mentawai dan perkampungan lama di hutan produksi dan tanam nasional hanya sedikit di areal penggunaan lainrapot simanjuntak ketua aliansi masyarakat adat nusantara aman mentawai mengatakan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang sah november lalu bisa jadi modal masyarakat mentawai mendapatkan legalitas wilayah adatpada aman mentawai menyiapkan usulan hutan adat untuk suku saureinuk rokkot matobek dan goisokoinan di pulau sipora seluas hektartantangan berat di lapangan guna mendapatkan legalitas hutan adat di sebagian tempat masalah muncul dari masyarakat adat yang menolak wilayah dipetakan jadi hutan adatkami tahu dimana batasnya kami yang punya kami tahu sejarahnya tidak perlu lagi dipetakan begitu kata mereka ucap rapot kalau mereka nolak dipetakan kita tidak bisa memaksaelit politik yang ikut bermain mendukung perusahaan masuk membuat upaya penyelamatan hutan adat makin sulitrapot bilang aman harus pandai bermain ombak saat tahun politik seperti sekarang sebab pihak yang mulanya mendukung bisa berbalik menentangnamanya politik susah ditebak semua bisa berubahaman mendorong pemerintah desa membuat peraturan desa perdes soal pengelolaan sumber daya alam sesuai hukum adat sebagai upaya penyelamatan hutan menurut dia sukusuku di mentawai punya kearifan lokal dalam menjaga alam sejak dulukalau suku kuat menolak perusahaan tak bisa masuk kalau mereka setuju ya sudah habislah itu dingin menyekap perkampungan bekkeiluk akhir november lalu merambat kilometer jauhnya sampai ke salappa air sungai meluap beberapa hari siberut diguyur hujan berkepanjangan kapalkapal laut dihantam badai gelombangdi antara pepohonan di hutan di dusun salappa saya bertemu darmanto salimu dan stefanus salimu mereka mengenakan kabit keduanya sedang mencari duan obat untuk mateus salaisek yang karena remumatik sesekali dia meraba dan terkadang mengendus ini daun mumunen katanyadia pakai daun dan untuk obat reumatik kalau makan daun ini bisa sembuhsudah tahun darmanto jadi sikerei tabib lelaki tahun ini mewarisi ilmu sikerei dari mendiang bapaknya sibeleng salimu dia bilang hampir semua penyakit dan gangguan roh jahat bisa disembuhkan sikereibagaimana tanggapan sikerei atas kehadiran perusahaan menurut darmanto perusahaan akan memusnahkan banyak tanaman obat makin lama hutan mentawai dijarah makin jauh para sikerei mencari tanaman penyelamatawal desember sepulang dari bekkeiluk saya kembali datang ke uma sabulukkungan di puro babi di depan uma tumbuh gemuk dengan kulit kemerahan tanda kemakmuranriko tatebburuk maksi tatebburuk dan senei sapumaijat berlarian kesanakemari di dalam uma bercanda ketiganya lalu tertawaanakanak pewaris hutan di saliguma dan saibi itu tak mengerti kerisauan para tetua adat yang takut kehilangan hutandi depan uma berdiri satu rumah kayu tak cukup luas di sana mansinar samaruro duduk melantai menemani emilianti sakekle yang masih sibuk merajut manikmanikmansinar sebelumnya tinggal di sakelo pemindahan sistemtis lewat program pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing pkmt membawa dia sampai ke puro kabar kedatangan biomass ke siberut tengah dan utara sampai ke telinganyakeputusan pemerintah terlalu kuat untuk dia lawan kepada saya mansinar bilang hutan adalah sumber penghidupan jika diambil dia tak punya apaapa lagi dan tak bisa apaapa lagi selain matilima hari perjalanan saya di siberut mengunjungi masyarakat adat di puro lalu ke bekkeiluk di silaoinan saya temukan orangorang mentawai ini ingin hidup damai di alam dan hutan mereka keterangan foto utama air terjun bojokan di siberut dengan keliling pepohonan hutan dengan tutupan bagus ini masuk dalam konsesi biomass apakah hutan penjaga sumber air seperti ini akan jadi kebun kaliandra foto buyong mongabay indonesia
Soal Hutan Rakyat dan Komitmen Lingkungan Masyarakat, Kementerian Gandeng Organisasi Agama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggandeng masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan. Kali ini, KLHK menandatangani nota kesepahaman penguatan upaya bersama jaga hutan dan lingkungan, antara lain dengan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persaudaraan Muslimin Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.Pada 11 April 2018, tanda tangan (MoU) antara KLHK dan PBNU, disusul PP Muhammadiyah, pada 13 April 2018. Adapun empat isu penting dalam kesepakatan ini antara lain, reforma agraria terdiri dari tanah obyek reforma agraria dan perhutann sosial, pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya (B3), perubahan iklim dan pendidikan lingkungan. Penandatangan kerjasama disusul PGI dan Parmusi.KLHK menilai, pengelolaan dan pemulihan lingkungan perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan. Terutama, ormas keagamaan, dengan para pengurus dan anggota menyentuh semua elemen masyarakat hingga akar rumput”Ormas sehari-hari berada di tengah masyarakat. Sebetulnya, buat pemerintah lebih memudahkan,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Mengenai agenda reforma agraria dan perhutanan sosial, PBNU dan KLHK akan lakukan pra rembug di delapan provinsi, yakni, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jambi dan Kalimantan Barat.Cakupan kerjasama ini, meliputi sosialisasi kegiatan, penelitian bersama, pendidikan dan pelatihan, tukar-menukar informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam perspektif agama sebagai tuntuan kehidupan sehari-hari.Presiden Joko Widodo, katanya, menegaskan rasa keadilan harus betul-betul terwujud bagi masyarakat.Siti bilang, merealisasikan Tora dan perhutanan sosial ini tidaklah mudah. ”Perlu masyarakat yang betul-betul siap. Itu hanya bisa dikelola para pengelola akar rumput seperti PBNU. Kita lakukan bersama-sama,” katanya.Pelibatan ormas keagamaan ini, katanya, tak hanya untuk memutus kesenjangan sosial bagi masayrakat sekitar hutan, juga membantu KLHK mengurangi jenjang penyuluh lapangan.KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU mengatakan, Indonesia menghadapi ujian kebangsaan berupa gejala kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan ekonomi. ”Kerjasama antara KLHK dan PBNU ini sangat tepat, sangat benar. Masyarakat sekitar hutan mayoritas orang NU. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian kepada kekuatan sebagai pilar bangsa ini,” katanya.NU, katanya, memiliki amanat untuk menjaga tanah air Indonesia dengan prinsip , yakni cinta tanah air bagian dari iman. ”Di samping menjaga keselamatan geogrfis, tapi juga menjaga sumberdaya alam.”Untuk kerjasama dengan Muhammadiyah, kata Siti, Muhammadiyah punya layanan kesehatan dan pendidikan, seperti rumah sakit, sekolah hingga perguruan tinggi. Ketiganya memiliki keterlibatan masyarakat luas. Program-program yang sudah berjalan dapat dikembangkan dalam kerjasama ini adalah hutan pendidikan, usaha-usaha hutan produktif, pemberdayaan hutan untuk masyarakat. Juga program SITI (sadarkan perempuan, dengan inovasi lahan, tepat guna untuk meningkatkan income), serta program pemberdayaan lingkungan.Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah dan Aisyiah akan mempercepat aktualisasi program pemerintah. ”KLHK punya legalitas kebijakan lahan dan akses, Muhammadiyah punya umat dan masyarakat serta organisasi mengakar,” katanya.Dia yakin, melalui pemasifan program akan jadi kekuatan di masyarakat yang tak hanya merawat lingkungan dan kehutanan, juga memanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab.Haedar mengingatkan, alam bukanlah milik manusia, dan tak boleh semena-mena. ”Jangan atas nama pembangunan tapi merusak muka bumi ini. Masyarakat mengemban tugas dalam menjaga keseimbangan alam.”Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK mengapresiasi inisiatif gerakan Muhammadiyah, khusus Aisyiah yang sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup 2018. ”MoU ini, katanya, dalam isu pengelolaan sampah sudah kongkret dalam beberapa aksi, seperti sedekah sampah dan membawa kantong belanja. Harapannya, replikasi dan upaya pengurangan sampah ini makin masif seluruh lini masyarakat. Foto utama: Siti Nurbaya, Menteri LHK kala penyerahan hutan kelola warga di Jawa Timur.Foto: Humas KLHK
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
mengatasi dampak yang tidak proporsional program literasi
soal hutan rakyat dan komitmen lingkungan masyarakat kementerian gandeng organisasi agama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menggandeng masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan kali ini klhk menandatangani nota kesepahaman penguatan upaya bersama jaga hutan dan lingkungan antara lain dengan muhammadiyah nahdatul ulama persaudaraan muslimin indonesia dan persekutuan gerejagereja di indonesiapada april tanda tangan mou antara klhk dan pbnu disusul pp muhammadiyah pada april adapun empat isu penting dalam kesepakatan ini antara lain reforma agraria terdiri dari tanah obyek reforma agraria dan perhutann sosial pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya b perubahan iklim dan pendidikan lingkungan penandatangan kerjasama disusul pgi dan parmusiklhk menilai pengelolaan dan pemulihan lingkungan perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan terutama ormas keagamaan dengan para pengurus dan anggota menyentuh semua elemen masyarakat hingga akar rumputormas seharihari berada di tengah masyarakat sebetulnya buat pemerintah lebih memudahkan kata siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutananmengenai agenda reforma agraria dan perhutanan sosial pbnu dan klhk akan lakukan pra rembug di delapan provinsi yakni jawa timur banten sumatera selatan sulawesi tengah nusa tenggara barat jawa barat jambi dan kalimantan baratcakupan kerjasama ini meliputi sosialisasi kegiatan penelitian bersama pendidikan dan pelatihan tukarmenukar informasi peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam perspektif agama sebagai tuntuan kehidupan sehariharipresiden joko widodo katanya menegaskan rasa keadilan harus betulbetul terwujud bagi masyarakatsiti bilang merealisasikan tora dan perhutanan sosial ini tidaklah mudah perlu masyarakat yang betulbetul siap itu hanya bisa dikelola para pengelola akar rumput seperti pbnu kita lakukan bersamasama katanyapelibatan ormas keagamaan ini katanya tak hanya untuk memutus kesenjangan sosial bagi masayrakat sekitar hutan juga membantu klhk mengurangi jenjang penyuluh lapangankh said aqil siroj ketua umum pbnu mengatakan indonesia menghadapi ujian kebangsaan berupa gejala kemiskinan pengangguran dan ketimpangan ekonomi kerjasama antara klhk dan pbnu ini sangat tepat sangat benar masyarakat sekitar hutan mayoritas orang nu sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian kepada kekuatan sebagai pilar bangsa ini katanyanu katanya memiliki amanat untuk menjaga tanah air indonesia dengan prinsip yakni cinta tanah air bagian dari iman di samping menjaga keselamatan geogrfis tapi juga menjaga sumberdaya alamuntuk kerjasama dengan muhammadiyah kata siti muhammadiyah punya layanan kesehatan dan pendidikan seperti rumah sakit sekolah hingga perguruan tinggi ketiganya memiliki keterlibatan masyarakat luas programprogram yang sudah berjalan dapat dikembangkan dalam kerjasama ini adalah hutan pendidikan usahausaha hutan produktif pemberdayaan hutan untuk masyarakat juga program siti sadarkan perempuan dengan inovasi lahan tepat guna untuk meningkatkan income serta program pemberdayaan lingkunganhaedar nashir ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah mengatakan keterlibatan ormas besar seperti muhammadiyah dan aisyiah akan mempercepat aktualisasi program pemerintah klhk punya legalitas kebijakan lahan dan akses muhammadiyah punya umat dan masyarakat serta organisasi mengakar katanyadia yakin melalui pemasifan program akan jadi kekuatan di masyarakat yang tak hanya merawat lingkungan dan kehutanan juga memanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawabhaedar mengingatkan alam bukanlah milik manusia dan tak boleh semenamena jangan atas nama pembangunan tapi merusak muka bumi ini masyarakat mengemban tugas dalam menjaga keseimbangan alamnovrizal tahar direktur pengelolaan sampah klhk mengapresiasi inisiatif gerakan muhammadiyah khusus aisyiah yang sejalan dengan tema hari lingkungan hidup mou ini katanya dalam isu pengelolaan sampah sudah kongkret dalam beberapa aksi seperti sedekah sampah dan membawa kantong belanja harapannya replikasi dan upaya pengurangan sampah ini makin masif seluruh lini masyarakat foto utama siti nurbaya menteri lhk kala penyerahan hutan kelola warga di jawa timurfoto humas klhk
Tahun Politik Rawan Bagi-bagi Izin, Ancaman buat Lingkungan dan Warga. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan digelar 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pesta demokrasi ini dinilai belum berimplikasi pada penyelesaian krisis ekologi dan masalah rakyat. Bahkan, khawatir melanggenggkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan atau bagi-bagi izin tambang dan perkebunan. Untuk itu, masyarakat harus mewaspadai rekam jejak kandidat yang berpotensi memperparah krisis sosial ekologis.“Para kandidat tak ada yang berbicara isu spesifik krisis dan masalah terkait sumber daya alam dan lingkungan. Dalam debat calon Gubernur Jawa Barat, misal, mereka cuma bicara soal kesehatan, pendidikan. Padahal, banyak sekali krisisi ekologis di Jabar,” kata Merah Johansyah, Koodinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).Hingga kini, katanya, praktik ijon politik terus berlangsung antara pelaku bisnis dan politisi dalam pilkada. Para pebisnis menunggangi dan mengendalikan para kandidiat kepala daerah melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye.Para kandidat lantas menebus dengan jaminan politik pemberian maupun pengamanan konsesi perizinan.Jatam memetakan, potensi ijon politik dalam pilkada di tujuh daerah kaya sumber daya alam.Bagaimana hasilnya? Dairi, sebuah kabupaten dengan wilayah berbukit, rawan longsor dan berada dalam pengaruh patahan renun rawan gempa. Sekitar 23,37% dikapling 36 konsesi pertambangan. Padahal, Dairi sudah dikenal dengan kenikmatan Kopi Sidikalang yang jadi ikon kabupaten.Area produksi kopi robusta dan arabika tersebar di 13 kecamatan. Luas tanaman robusta 14.117 hektar dengan produksi 6.770,33 ton per tahun. Arabika seluas 5.771,5 hektar dengan produksi 2.639,05 ton per tahun. Sekitar 80% petani di Dairi adalah petani kopi.“Sektor pertanian memberi sumbangsih ekonomi jauh lebih besar dibandingkan tambang. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto atau lapangan usaha-red) dari sektor tambang hanya 0,09% sementara pertanian 59%. Mengapa Dairi harus menggantungkan hidupnya pada tambang?” kata Merah.Dua kandidat akan bertarung di Pilkada Dairi, Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang dengan dukungan Partai Golkar dan PAN, dengan Eddy Berutu dan Jimmi Sihombing didukung PDIP, Nasdem, Hanura, PKP dan Gerindra.Saat ini, salah satu tambang milik Bakrie Group, PT. Dairi Prima Mineral (DPM) mengantongi kontrak karya tambang timah hitam di Pegunungan Desa Sopokomil seluas 27.420 hektar dan sudah dapat izin operasi produksi sejak Desember 2017. Konsesi ini akan beroperasi selama 30 tahun hingga 2047.Konsesi perusahaan ini mengkapling hutan lindung seluas 16.050 hektar, hutan produksi terbatas (HPT) 7.480 hektar dan kawasan masyarakat 3.890 hektar.“DPM mulai masuk dan mengambil alih lahan warga sejak 1998. Pengeboran eksplorasi berdekatan dengan sumber air warga. Akibatnya ketika terjadi pencemaran sumber air pada 2006 dan 2012 terjadi gagal panen,” katanya.Untuk itu, perlu diwaspadai rekam jejak kedua pasangan calon. Depriwanto Sitohang adalah anggota DPRD Dairi dari Golkar dan anak dari Jhonny Sitohang, Bupati Dairi 2009-2014. Pencalonan dalam pilkada tahun ini membuat khawatir masyarakat terjadi politik dinasti.Pasangannya, Azhar Bintang adalah kader PAN, mantan Ketua DPP PAN arahan Zulkifli Hasan, yang memberikan konsesi paling banyak selama jadi Menteri Kehutanan. Azhar juga dikenal dekat dengan wakil bupati sedang menjabat.Eddy Berutu, kakak kandung Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Saudara perempuan, Jenny Lucia Beuru adalah anggota DPRD Sumatera Utara. Bersama rekan mereka mendirikan sejumlah perusahaan yang masih ada saat ini yaitu PT Juma Mentawai, PT Juma Beraspati Indonesia, PT Juma Wal Indonesia dan P Ture Ugari Nusantara. Sedangkan pasangannya, Jimmi Sihombing, anak Heiderson Sihombing, pengusaha pertambangan di Kalimantan. Jimmi adalah pengusaha pengadaan barang jasa pemerintah. Catatan Jatam, dari luas 12,7 juta hektar Kaltim, saat ini 43% atau 5,3 juta hektar untuk pertambangan, 29% (3,7 juta hektar) untuk perkebunan.“Pemerintah dan pemda telah jadi Kaltim makin terperosok dalam jebakan ketergantungan ekonomi pada pertambangan dan pertanian berbasis lahan skala besar,” ucap Merah.Penguasaan ruang ini masih ditambah dengan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK) jika di-overlay semua perizinan dan konsesi jauh lebih besar dari luas provinsi.Empat pasangan calon akan berkompetisi di pikada serentak yakni Andy Sofyan Hasdam (Golkar, Nasdem), Syaharie Joang dan Awang Ferdian Hidayat (Demokrat, PPP, PKB), Isran Noor dan Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS, PAN), Rusmadi dan Safaruddin (PDIP, Hanura). Empat pasangan calon akan maju dalam Pilgub Jabar. Dedi Mizwar dan Dedi Mulyadi (Demokrat, Golkar), Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, Hanura), Sudradjat dan Akhmad Syaikhu (Gerindra, PKS, PAN), Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan (PDIP).Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil, dua orang yang sebelumnya menjabat di lingkungan Jawa Barat. Bagaimana rekam jejak mereka?Ketika Deddy Mizwar menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar, pemprov Jabar tak menyetop penerbitan IUP pertambangan dan alih fungsi lahan meski banyak bencana alam terjadi.Bersama Ahmad Heryawan, Deddy menyetujui pembangunan Bandara Kertajati Majalengka yang menimbulkan sengketa lahan disertai kekerasan aparat terhadap masyarakat yang menolak alih fungsi lahan.Ridwan Kamil semasa jabatan memimpin Kota Bandung, mengambil beberapa keputusan berisiko kerusakan lingkungan. Inisiasi pembangunan Bandung Teknopolis di Gedebage yang berfungsi sebagai kawasan parkir air dapat mengancam kehadiran banjir besar dan menggerus lahan sawah, kebun serta tegalan sekitar.Berbagai masalah lingkungan di Jabar seperti mega proyek Meikarta yang terganjal izin lingkungan, sengketa petani Teluk Jambe dan PT. Pertiwi Lestari (di bawah Salim Group). Juga polusi PLTU Indramayu dan PLTU Cirebon yang mengganggu kesehatan dan mata pencaharian nelayan dan petani, tambang galian C yang merusak daerah aliran sungai, tambang karst yang bikin krisis air. Masalah-masalah ini sepi dari perdebatan kandidat Gubernur Jabar. Empat pasangan calon yang akan bertarung di Pilgub NTT yakni Esthon L Foenay dan Christian Rotok (Gerindra dan PAN), Viktor B Laiskodat dan Yoser Nae Soi (Nasdem, Golkar, Hanura), Marianus Sae dan Emi Nomleni (PDIP, PKB), Benny K Harman dan Benny A Litelnoni (Demokrat, PKP, PKS).Chiristain Rotok pernah menjabat Bupati Manggarai selama dua periode (2005-2015). Semasa jabatan tercatat 22 IUP terbit. Pada 25 Maret 2015, koalisi masyarakat sipil anti korupsi sumber daya alam di NTT melaporkan Rotok ke KPK karena dugaan korupsi atas penerbitan izin tambang di kawasan hutan lindung Nggalak Regi kepada PT Sumber Jaya Asia, tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.Dampak tambang mangan ini, katanya, hutan tangkap hujan hancur, dua sumber air hilang, pencemaran pantai dan laut, tangkapan ikan berkurang dan masyarakat sekitar tambang terkena ISPA akut.Pencalonan Viktor B Laiskodat di Pilgub NTT, Jatam menduga terkat kepentingan besar mulai dari pariwisata, hingga mengamankan investasi mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto. Investasi PLTU di kawasan Industri Bolok, Kupang Barat, pembangunan hotel di Pantai Pede, Labuan Bajo dan industri garam. Jateng akan jadi barometer pileg dan pilpres 2014. Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menang mutlak di Jateng dengan 66,65% suara.“Masalah pertambangan dan krisis air bersih membayangi provinsi ini untuk segera dituntaskan para kandidat,” katanya.Jateng punya 19 izin tambang aktif, 128 izin CnC habis masa berlaku dan 14 izin non CnC. Dari semua perizinan beberapa dimiliki perusahaan besar seperti Holcim Indonesia (Cilacap), Semen Grobogan (Grobogan), Semen Gresik (Rembang), Sinar Asia Fortuna (Rembang), dan Ultratech Mining Indonesia (Wonogiri).Ganjar Pranowo, gubernur petahana akan maju kembali dalam pilgub bersama Taj Yasin Maimoen (PDIP, Golkar, Demokrat, PPP dan Nasdem). Ganjar akan bertarung melawan Sudirman Said, mantan Menteri ESDM, bersama Ida Fauziyah.Catatan penting buat Ganjar, kata Merah, hingga kini PT. Semen Indonesia, menambang karst dan membangun pabrik semen di Rembang.“Posisi dan sikap Ganjar Pranowo selama ini selalu di pihak Semen Indonesia. Sementara rakyat di Pegunungan Kendeng berjuang sendirian,” katanya.Sudirman said-Ida dinilai bukan kandidat bersih karena dukungan Partai Gerindra, di mana Prabowo Subianto, Ketum Gerindra , punya banyak perusahaan bidang kehutanan, kertas dan bubur kertas, sawit, tambang batubara dan perusahaan jasa.Semua perusahaan berada di bawah naungan Nusantara Energy group. Perusahaan yang berdiri sejak 2001 dan muncul dalam Paradise Paper,-bocoran data yang memuat rincian keuangan orang-orang kaya yang berinvestasi dengan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak. Empat kandidat akan bertarung di Pilgub Sumsel. Sejumlah proyek infrastruktur harus jadi perhatian kandidat pilgub Sumsel seperti, proyek jalan tol lintas Sumatera, Light Rail Transit (LRT), PLTU, dan pembangunan transmisi.Saat ini, Sumsel, ada 268 perusahaan sawit dengan izin lokasi 2.591.449 hektar, IUP 1.637.820 hektar, HGU 588.890 hektar, tani inti 650.394 hektar, plasma 293.044 hektar dan tani swadaya 174.059 hektar. Sumsel juga punya 171 IUP batubara, total konsesi 989.834 hektar, sebanyak 240.502 hektar di kawasan hutan. Provinsi Jawa Timur punya 378 IUP. Sejak terbit Kepmen ESDM No 1204/2014 tentang penetapan wilayah pertambangan Jawa dan Bali, pesisir Jatim makin terancam.Pertambangan mineral diproyeksikan ke selatan Pulau Jawa termasuk Jatim. Karena itu, jalan lintas selatan jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur Jatim.Khofifah Indar Parawansa, mundur dari jabatan Menteri Sosial, akan maju bersama Emil Dardak dengan dukungan Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura dan PAN. Khofifah pernah dua kali maju dalam pilkada Jatim sebagai calon gubernur, 2008 dan 2013, namun kalah. Selain pernah jadi anggota DPR, Khofifah juga jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), Kepala BKKBN dan Ketua Muslimat Nahdatul Ulama.Calon wakil, Emil Dardak adalah cucu Mochamad Dardak, salah satu kyai NU. Emil merupakan Bupati Trenggalek sejak 2016.Pasangan lawan, Saifullah Yusuf atau dikenal dengan Gus Ipul merupakan Wakil Gubernur Jatim dua periode mendampingi Gubernur Soekarwo.Kali ini, dia maju sabagai calon gubernur bersama Puti Guntur. Puti Guntur adalah anak Guntur Soekarno Putra, anak mantan Presiden Soekarno. Kini Puti anggota DPR dari PDIP. Tahun 2017-2018, menjadi tahun marak mengeluarkan IUP. Setidaknya ada 170 IUP terbit sejak awal 2017 hingga Februari 2018.Catatan Jatam, dari 7.180 (82,4%) dari 8710 IUP, berada pada 171 lokasi pilkada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 provinsi pilkada (49,2%) dari seluruh Indonesia.Jatam meminta, KPK dan penegak hukum segera menindaklanjuti temuan-temuan ini dan menghentikan atau mencabut semua izin pertambangan yang keluar dan terindikasi terkait atau sumber pembiayaan atau pendanaan pilkada. Jatam juga meminta KPU menganulir kandidat yang gunakan dana atau biaya terbukti dari penghancuran alam dan lingkungan.“Kami mendukung KPK terus memberantas korupsi. Justru harus digalakkan tahun politik ini. Kami menolak usul pemerintah untuk penghentian penegakan hukum kepala daerah yang terjerat korupsi,” katanya.Jatam mengajak tak berpartisipasi pada pilkada serentak jika tak ada jaminan perlindungan hukum berkeadilan terhadap krisis sosial ekologis, seperti penggusuran kebun, sawah, kawasan masyarakat adat dan seluruh alat produksi rakyat. Terutama, di kawasan pangan dan tangkapan air yang selama ini jadi sumber kehidupan.“Perlu ada langkah hukum berkeadilan untuk pemulihan hak rakyat atas penghancuran dan penyerobotan yang terjadi,” katanya. Ijon politik makin terbukti dengan banyak kasus kepala daerah tertangkap KPK. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2010-2018, ada 242 kepala daerah jadi tersangka korupsi. Bahkan dalam rentang Januari-Februari 2018, ada delapan kepala daerah ditindak KPK. Lima antara lain, mencalonkan diri pada pilkada 2018.“Kasus yang melibatkan kepala daerah 2018 ini disebut-sebut untuk mendanai pilkada berbiaya tinggi,” kata Donal Fariz dari ICW.“Sumber uang yang dihimpun paling sering dari petahana,pada tahun keempat atau kelima dari mana? Dari daerah kaya sumber alam, pengadaan barang dan jasa atau lelang jabatan. Cukong politik yang mengijon. Semacam pasca bayar. Terpilih, kemudian tagih konsesi,” katanya.Di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, Kiara mencatat, ada tiga proyek berpotensi ijon politik. , proyek reklamasi pada 37 wilayah pesisir. , proyek pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 21 wilayah pesisir. , proyek pembangunan pariwisata dengan basis investasi tanpa memperhatikan masyarakat pesisir.“Sejak rangkaian pilkada 2018 berlangsung tak ada calon kepala daerah berani menolak proyek-proyek bermasalah,” kata Tigor Hutapea dari Kiara.Padahal, katanya, banyak proyek pesisir ini yang bawa dampak buruk seperti masyarakat kehilangan akses melaut dan tergusur dari sumber kehidupannya. Juga, merusak ekosistem pesisir, meningkatkan kemiskinan, merusak sumber daya air di kawasan pantai reklamasi dan meningkatkan abrasi maupun banjir.Sementara KontraS melihat momen politik elektoral hanya jadi ajang perebutan kekayaan bagi segelintir elit. Pengekangan hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sangat rawan.“Hak dasar ini yang menjadi batu penjuru bagi hak-hak lainnya baik hak sipil politik, maupun hak ekosop (ekonomi sosial dan politik-red),” kata Putri Kanesia dari KontraS.Hilangnya hak-hak ini menutup peluang masyarakat untuk memantau kekayaan daerah yang ada.KontraS juga menyoroti, calon tunggal marak dan keterlibatan kandidat dari TNI atau Polri aktif.Ada tiga kabupaten dan delapan kota dengan calon tunggal, dan tiga provinsi serta empat kabupaten dengan kandidat dari anggota Polri. Ada dua provinsi dan tiga kabupaten serta satu kota terdapat kandidat dari anggota TNI. Foto utama: Hulu Sungai Sehile atau barat dari bentang alam Sehile, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagian sudah tokak oleh penambangan batubara. Penambangan batubara ini di dekat hutan lindung Bukit Sehile dan Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah. Foto diambil dari Bukit Besak pertengahan April 2017 lalu . Di tahun politik, izin-izin bisnis ekstraktif cenderung marah keluar hingga mengancam lingkungan dan manusia. Foto Ahmad Supardi/ Mongabay Indonesia
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
bencana alam ekosistem polusi udara
tahun politik rawan bagibagi izin ancaman buat lingkungan dan warga pemilihan kepala daerah pilkada serentak akan digelar juni di provinsi kota dan kabupaten pesta demokrasi ini dinilai belum berimplikasi pada penyelesaian krisis ekologi dan masalah rakyat bahkan khawatir melanggenggkan krisis sosial ekologis melalui penerbitan atau bagibagi izin tambang dan perkebunan untuk itu masyarakat harus mewaspadai rekam jejak kandidat yang berpotensi memperparah krisis sosial ekologispara kandidat tak ada yang berbicara isu spesifik krisis dan masalah terkait sumber daya alam dan lingkungan dalam debat calon gubernur jawa barat misal mereka cuma bicara soal kesehatan pendidikan padahal banyak sekali krisisi ekologis di jabar kata merah johansyah koodinator nasional jaringan advokasi tambang jatamhingga kini katanya praktik ijon politik terus berlangsung antara pelaku bisnis dan politisi dalam pilkada para pebisnis menunggangi dan mengendalikan para kandidiat kepala daerah melalui pembiayaan pencalonan dan kampanyepara kandidat lantas menebus dengan jaminan politik pemberian maupun pengamanan konsesi perizinanjatam memetakan potensi ijon politik dalam pilkada di tujuh daerah kaya sumber daya alambagaimana hasilnya dairi sebuah kabupaten dengan wilayah berbukit rawan longsor dan berada dalam pengaruh patahan renun rawan gempa sekitar dikapling konsesi pertambangan padahal dairi sudah dikenal dengan kenikmatan kopi sidikalang yang jadi ikon kabupatenarea produksi kopi robusta dan arabika tersebar di kecamatan luas tanaman robusta hektar dengan produksi ton per tahun arabika seluas hektar dengan produksi ton per tahun sekitar petani di dairi adalah petani kopisektor pertanian memberi sumbangsih ekonomi jauh lebih besar dibandingkan tambang pdrb produk domestik regional bruto atau lapangan usahared dari sektor tambang hanya sementara pertanian mengapa dairi harus menggantungkan hidupnya pada tambang kata merahdua kandidat akan bertarung di pilkada dairi depriwanto sitohang dan azhar bintang dengan dukungan partai golkar dan pan dengan eddy berutu dan jimmi sihombing didukung pdip nasdem hanura pkp dan gerindrasaat ini salah satu tambang milik bakrie group pt dairi prima mineral dpm mengantongi kontrak karya tambang timah hitam di pegunungan desa sopokomil seluas hektar dan sudah dapat izin operasi produksi sejak desember konsesi ini akan beroperasi selama tahun hingga konsesi perusahaan ini mengkapling hutan lindung seluas hektar hutan produksi terbatas hpt hektar dan kawasan masyarakat hektardpm mulai masuk dan mengambil alih lahan warga sejak pengeboran eksplorasi berdekatan dengan sumber air warga akibatnya ketika terjadi pencemaran sumber air pada dan terjadi gagal panen katanyauntuk itu perlu diwaspadai rekam jejak kedua pasangan calon depriwanto sitohang adalah anggota dprd dairi dari golkar dan anak dari jhonny sitohang bupati dairi pencalonan dalam pilkada tahun ini membuat khawatir masyarakat terjadi politik dinastipasangannya azhar bintang adalah kader pan mantan ketua dpp pan arahan zulkifli hasan yang memberikan konsesi paling banyak selama jadi menteri kehutanan azhar juga dikenal dekat dengan wakil bupati sedang menjabateddy berutu kakak kandung bupati pakpak bharat remigo yolanda berutu saudara perempuan jenny lucia beuru adalah anggota dprd sumatera utara bersama rekan mereka mendirikan sejumlah perusahaan yang masih ada saat ini yaitu pt juma mentawai pt juma beraspati indonesia pt juma wal indonesia dan p ture ugari nusantara sedangkan pasangannya jimmi sihombing anak heiderson sihombing pengusaha pertambangan di kalimantan jimmi adalah pengusaha pengadaan barang jasa pemerintah catatan jatam dari luas juta hektar kaltim saat ini atau juta hektar untuk pertambangan juta hektar untuk perkebunanpemerintah dan pemda telah jadi kaltim makin terperosok dalam jebakan ketergantungan ekonomi pada pertambangan dan pertanian berbasis lahan skala besar ucap merahpenguasaan ruang ini masih ditambah dengan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu iuphhk jika dioverlay semua perizinan dan konsesi jauh lebih besar dari luas provinsiempat pasangan calon akan berkompetisi di pikada serentak yakni andy sofyan hasdam golkar nasdem syaharie joang dan awang ferdian hidayat demokrat ppp pkb isran noor dan hadi mulyadi gerindra pks pan rusmadi dan safaruddin pdip hanura empat pasangan calon akan maju dalam pilgub jabar dedi mizwar dan dedi mulyadi demokrat golkar ridwan kamil dan uu ruzhanul ulum nasdem ppp pkb hanura sudradjat dan akhmad syaikhu gerindra pks pan tubagus hasanuddin dan anton charliyan pdipdeddy mizwar dan ridwan kamil dua orang yang sebelumnya menjabat di lingkungan jawa barat bagaimana rekam jejak merekaketika deddy mizwar menjabat sebagai wakil gubernur jabar pemprov jabar tak menyetop penerbitan iup pertambangan dan alih fungsi lahan meski banyak bencana alam terjadibersama ahmad heryawan deddy menyetujui pembangunan bandara kertajati majalengka yang menimbulkan sengketa lahan disertai kekerasan aparat terhadap masyarakat yang menolak alih fungsi lahanridwan kamil semasa jabatan memimpin kota bandung mengambil beberapa keputusan berisiko kerusakan lingkungan inisiasi pembangunan bandung teknopolis di gedebage yang berfungsi sebagai kawasan parkir air dapat mengancam kehadiran banjir besar dan menggerus lahan sawah kebun serta tegalan sekitarberbagai masalah lingkungan di jabar seperti mega proyek meikarta yang terganjal izin lingkungan sengketa petani teluk jambe dan pt pertiwi lestari di bawah salim group juga polusi pltu indramayu dan pltu cirebon yang mengganggu kesehatan dan mata pencaharian nelayan dan petani tambang galian c yang merusak daerah aliran sungai tambang karst yang bikin krisis air masalahmasalah ini sepi dari perdebatan kandidat gubernur jabar empat pasangan calon yang akan bertarung di pilgub ntt yakni esthon l foenay dan christian rotok gerindra dan pan viktor b laiskodat dan yoser nae soi nasdem golkar hanura marianus sae dan emi nomleni pdip pkb benny k harman dan benny a litelnoni demokrat pkp pkschiristain rotok pernah menjabat bupati manggarai selama dua periode semasa jabatan tercatat iup terbit pada maret koalisi masyarakat sipil anti korupsi sumber daya alam di ntt melaporkan rotok ke kpk karena dugaan korupsi atas penerbitan izin tambang di kawasan hutan lindung nggalak regi kepada pt sumber jaya asia tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanandampak tambang mangan ini katanya hutan tangkap hujan hancur dua sumber air hilang pencemaran pantai dan laut tangkapan ikan berkurang dan masyarakat sekitar tambang terkena ispa akutpencalonan viktor b laiskodat di pilgub ntt jatam menduga terkat kepentingan besar mulai dari pariwisata hingga mengamankan investasi mantan ketua umum golkar setya novanto investasi pltu di kawasan industri bolok kupang barat pembangunan hotel di pantai pede labuan bajo dan industri garam jateng akan jadi barometer pileg dan pilpres presiden joko widodo dan jusuf kalla menang mutlak di jateng dengan suaramasalah pertambangan dan krisis air bersih membayangi provinsi ini untuk segera dituntaskan para kandidat katanyajateng punya izin tambang aktif izin cnc habis masa berlaku dan izin non cnc dari semua perizinan beberapa dimiliki perusahaan besar seperti holcim indonesia cilacap semen grobogan grobogan semen gresik rembang sinar asia fortuna rembang dan ultratech mining indonesia wonogiriganjar pranowo gubernur petahana akan maju kembali dalam pilgub bersama taj yasin maimoen pdip golkar demokrat ppp dan nasdem ganjar akan bertarung melawan sudirman said mantan menteri esdm bersama ida fauziyahcatatan penting buat ganjar kata merah hingga kini pt semen indonesia menambang karst dan membangun pabrik semen di rembangposisi dan sikap ganjar pranowo selama ini selalu di pihak semen indonesia sementara rakyat di pegunungan kendeng berjuang sendirian katanyasudirman saidida dinilai bukan kandidat bersih karena dukungan partai gerindra di mana prabowo subianto ketum gerindra punya banyak perusahaan bidang kehutanan kertas dan bubur kertas sawit tambang batubara dan perusahaan jasasemua perusahaan berada di bawah naungan nusantara energy group perusahaan yang berdiri sejak dan muncul dalam paradise paperbocoran data yang memuat rincian keuangan orangorang kaya yang berinvestasi dengan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak empat kandidat akan bertarung di pilgub sumsel sejumlah proyek infrastruktur harus jadi perhatian kandidat pilgub sumsel seperti proyek jalan tol lintas sumatera light rail transit lrt pltu dan pembangunan transmisisaat ini sumsel ada perusahaan sawit dengan izin lokasi hektar iup hektar hgu hektar tani inti hektar plasma hektar dan tani swadaya hektar sumsel juga punya iup batubara total konsesi hektar sebanyak hektar di kawasan hutan provinsi jawa timur punya iup sejak terbit kepmen esdm no tentang penetapan wilayah pertambangan jawa dan bali pesisir jatim makin terancampertambangan mineral diproyeksikan ke selatan pulau jawa termasuk jatim karena itu jalan lintas selatan jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur jatimkhofifah indar parawansa mundur dari jabatan menteri sosial akan maju bersama emil dardak dengan dukungan partai demokrat golkar nasdem ppp hanura dan pan khofifah pernah dua kali maju dalam pilkada jatim sebagai calon gubernur dan namun kalah selain pernah jadi anggota dpr khofifah juga jadi menteri pemberdayaan perempuan kepala bkkbn dan ketua muslimat nahdatul ulamacalon wakil emil dardak adalah cucu mochamad dardak salah satu kyai nu emil merupakan bupati trenggalek sejak pasangan lawan saifullah yusuf atau dikenal dengan gus ipul merupakan wakil gubernur jatim dua periode mendampingi gubernur soekarwokali ini dia maju sabagai calon gubernur bersama puti guntur puti guntur adalah anak guntur soekarno putra anak mantan presiden soekarno kini puti anggota dpr dari pdip tahun menjadi tahun marak mengeluarkan iup setidaknya ada iup terbit sejak awal hingga februari catatan jatam dari dari iup berada pada lokasi pilkada sebanyak iup berada di provinsi pilkada dari seluruh indonesiajatam meminta kpk dan penegak hukum segera menindaklanjuti temuantemuan ini dan menghentikan atau mencabut semua izin pertambangan yang keluar dan terindikasi terkait atau sumber pembiayaan atau pendanaan pilkada jatam juga meminta kpu menganulir kandidat yang gunakan dana atau biaya terbukti dari penghancuran alam dan lingkungankami mendukung kpk terus memberantas korupsi justru harus digalakkan tahun politik ini kami menolak usul pemerintah untuk penghentian penegakan hukum kepala daerah yang terjerat korupsi katanyajatam mengajak tak berpartisipasi pada pilkada serentak jika tak ada jaminan perlindungan hukum berkeadilan terhadap krisis sosial ekologis seperti penggusuran kebun sawah kawasan masyarakat adat dan seluruh alat produksi rakyat terutama di kawasan pangan dan tangkapan air yang selama ini jadi sumber kehidupanperlu ada langkah hukum berkeadilan untuk pemulihan hak rakyat atas penghancuran dan penyerobotan yang terjadi katanya ijon politik makin terbukti dengan banyak kasus kepala daerah tertangkap kpk catatan indonesia corruption watch icw selama ada kepala daerah jadi tersangka korupsi bahkan dalam rentang januarifebruari ada delapan kepala daerah ditindak kpk lima antara lain mencalonkan diri pada pilkada kasus yang melibatkan kepala daerah ini disebutsebut untuk mendanai pilkada berbiaya tinggi kata donal fariz dari icwsumber uang yang dihimpun paling sering dari petahanapada tahun keempat atau kelima dari mana dari daerah kaya sumber alam pengadaan barang dan jasa atau lelang jabatan cukong politik yang mengijon semacam pasca bayar terpilih kemudian tagih konsesi katanyadi sektor pesisir dan pulaupulau kecil kiara mencatat ada tiga proyek berpotensi ijon politik proyek reklamasi pada wilayah pesisir proyek pertambangan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah pesisir proyek pembangunan pariwisata dengan basis investasi tanpa memperhatikan masyarakat pesisirsejak rangkaian pilkada berlangsung tak ada calon kepala daerah berani menolak proyekproyek bermasalah kata tigor hutapea dari kiarapadahal katanya banyak proyek pesisir ini yang bawa dampak buruk seperti masyarakat kehilangan akses melaut dan tergusur dari sumber kehidupannya juga merusak ekosistem pesisir meningkatkan kemiskinan merusak sumber daya air di kawasan pantai reklamasi dan meningkatkan abrasi maupun banjirsementara kontras melihat momen politik elektoral hanya jadi ajang perebutan kekayaan bagi segelintir elit pengekangan hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi sangat rawanhak dasar ini yang menjadi batu penjuru bagi hakhak lainnya baik hak sipil politik maupun hak ekosop ekonomi sosial dan politikred kata putri kanesia dari kontrashilangnya hakhak ini menutup peluang masyarakat untuk memantau kekayaan daerah yang adakontras juga menyoroti calon tunggal marak dan keterlibatan kandidat dari tni atau polri aktifada tiga kabupaten dan delapan kota dengan calon tunggal dan tiga provinsi serta empat kabupaten dengan kandidat dari anggota polri ada dua provinsi dan tiga kabupaten serta satu kota terdapat kandidat dari anggota tni foto utama hulu sungai sehile atau barat dari bentang alam sehile kabupaten lahat sumatera selatan sebagian sudah tokak oleh penambangan batubara penambangan batubara ini di dekat hutan lindung bukit sehile dan suaka margasatwa isauisau pasemah foto diambil dari bukit besak pertengahan april lalu di tahun politik izinizin bisnis ekstraktif cenderung marah keluar hingga mengancam lingkungan dan manusia foto ahmad supardi mongabay indonesia
Ketika Komoditas Pertanian Andalan Wajok Hilir Meredup, Ada Apa?. “PT Muara Sungai Landak.” Begitu sebuah papan nama terpampang di pinggir jalan di Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Jalan perusahaan ini juga digunakan masyarakat beberapa dusun sebagai akses mereka ke jalan protokol.Sisi kiri jalan masuk bertanah merah, pos jaga bercat hijau. Pos tampak kosong.“Sekitar lima kilometer ke dalam, rumah kepala desa,” kata Nasir Putra, warga Desa Wajok Hilir.Jalan masuk hanya muat satu mobil. Jika berpapasan dengan motor, masing-masing kendaraan harus hati-hati menepi jika tak ingin masuk ke parit di sisi kanan dan kiri jalan.Sisi kiri dan kanan jalan didominasi padi tadah hujan, kebun kelapa dan sawit warga. Parit di sebelah kanan, lebih lebar dan dalam. Warna air hitam, khas gambut. Rumah penduduk berjauhan. Beberapa rumah tampak menjemur padi dan pinang.Padi terjemur di tikar pandan, biasa untuk konsumsi sehari-hari. Pinang dijual ke pasar. “Sekitar Rp10.000 per kilo (gram). Lumayan untuk beli lauk,” kata Nasir.Mobil tak bisa berpacu kencang. Jalan sempit, banyak warga mencari peruntungan dengan memancing di parit. Hasilnya, dijual.Para pemancing akan memarkir motor mereka masuk ke semak. Selain demi keamanan, juga tak ingin menghalangi jalan. Biasa mereka mendapatkan gabus.Rumah Abdul Majid, Kepala Desa Wajok Hilir, lebih besar dari para tetangga. Mobil perusahaan Jepang, terparkir di garasi. Di halaman rumah yang bercor semen, terbentang dua tikar pandan berisi padi.Ada 14.000 jiwa dan 6.300 keluarga di desa ini. Sesuai nama desanya, mayoritas warga suku Bugis. Mereka adalah perantauan dari Wajo, Sulawesi Selatan. Selebihnya, ada suku Madura dan Tionghoa.Desa Wajok Hilir, terdiri dari tujuh dusun yang berbatasan dengan dua korporasi, PT Muara Sungai Landak (MSL)– perusahaan perkebunan kayu dan PT Mitra Andalan Sejahtera– perusahaan perkebunan sawit.Belum lama ini, MSL jadi bahan perbincangan. Ia disebut-sebut berelasi dengan APP (Asia Pulp and Paper)—perusahaan yang mempunyai komitmen konservasi hutan—tetapi MSL masih menebang hutan sekitar 13.000-an hektar di Kalimantan Barat.Pada Desember 2017, investigasi menyebut, menemukan, keterkaitan antara 27 pemasok dan Sinar Mas. Modus gunakan berbagai struktur kepemilikan, diduga untuk menghindari pengelolaan komitmen keberlanjutan atau meminimalisir tanggung jawab perusahaan. Salah satu pemasok yang disebut adalah MSL.APP mengakui keterlibatan dengan para pemasok ‘independen’ mereka, kecuali MSL. Anak usaha Sinar Mas ini membantah kalau mereka terkait dengan MSL, meskipun dalam laporan AP menemukan si pemilik perusahaan merupakan dua karyawan di Sinar Mas Forestry.”Jika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain, karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi, kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja,” kata pernyataan resmi perusahaan.Di dusun-dusun Wajok Hilir ini, warga pun tahu MSL itu sebagai perusahaan Sinar Mas.“Katanya Sinar Mas ini kena gambut. Jadi berhenti dulu.” Begitu ucapan Muhamad Nur, warga Wajok Hilir.Kini, operasi perusahaan setop kemungkinan terkait penerapan aturan gambut oleh pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lahan gambut, wajib merevisi rencana kerja usaha (RKU) sesuai dengan aturan terbaru.Sejak masuk pada 2009, disebut-sebut itu perusahaan Sinar Mas. Nur tak tahu mengapa ada penyebutan itu. ***Ada Dusun Nenas, Dusun Padi, Dusun Kopi, Dusun Kelapa, Dusun Palawija, Dusun Cokelat, dan Dusun Keladi. Ketujuh dusun di Desa Wajok Hilir ini bernamakan komoditas andalan daerah masing-masing. “Semua dinamai sesuai hasil pertaniannya,” kata Majid.Pada era 2000-an, Wajok Hilir terkenal sebagai sentra beragam komoditas, terutama keladi, kelapa dan nenas.Keladi Wajok bahkan jadi pemasok untuk kripik talas di Bogor era 1990-2000-an. Itu cerita dulu.Kini, genangan air atau banjir terjadi lebih lama hingga tanamanpun sulit hidup. Wajok sebagai sentra keladi, kelapa dan nenaspun mulai meredup.Majid enggan menyebutkan kondisi ini karena perusahaan masuk. Dia merasa tak punya kapasitas mengatakan itu. Namun, dia berani menyebut, sejak ada perusahaan di sekitar Desa Wajok, banjir makin parah.Setelah perusahaan datang, sebagian wargapun bekerja dengan perusahaan, baik laki-laki maupun perempuan, rata-rata mencoba peruntungan menjadi buruh.“Sekarang mau bercocok tanam susah, sering banjir. Seminggu baru surut air. Tanaman jadi busuk,” kata Majid.Macam di Dusun Keladi, keladi, susah tumbuh subur kalau banjir bertahan lama. Malah, tanaman keladi membusuk.Sebagai kawasan pasang surut, sebenarnya warga tak heran dengan genangan air. Warga biasa dengan sebutan ‘air pasang.’ Kini, air pasang lebih lama. Dulu, hanya hitungan hari, kini bisa lebih seminggu. Pasang pun makin tinggi. Rata-rata warga dusun sekitar mempunyai rumah dengan kolong tinggi.Tak hanya genangan air makin lama, terjadi perubahan kualitas air. “Dulu air bisa langsung diminum. Walau rasa agak sepat, tapi lama-lama enak,” katanya.Yang dimaksud Majid, adalah air parit di depan rumahnya. Warga kini tak lagi berani minum air parit lagi. Takut tercemar pupuk dari tanaman perusahaan.Warga hanya mengambil air untuk mandi, cuci dan kakus. Air minum mengandalkan dari hujan. Tiap rumah banyak sekali gentong semen.Warga juga tak lagi berkebun kelapa. Tak heran, banyak kebun kelapa tampak tak terurus saat memasuki Wajok Hilir. Upah memanjat pohon kelapa, tak sebanding dengan harga. Baik olahan menjadi minyak atau kopra. Untuk dijual dalam bentuk arang pun, tidak banyak yang melakukan.Sebagai kepala desa, Majid punya tanggung jawab memajukan desa. Dalam rencana pembangunan yang dia susun, sektor pertanian utama.“Saya bikin demplot sawah. Kebetulan aparat TNI membantu,” katanya. Majid akan mencoba metode untuk penanaman padi. Metode ini dengan teknik penanaman padi sebanyak 10-20 anakan vegetatif dalam satu lubang tanam. Majid berharap, warga bisa melihat peluang mengembangkan sektor pertanian kembali. Beberapa daerah relatif tinggi dan kurang terpengaruh banjir besar, berhasil menanam semangka. Hasil pun cukup menjanjikan.Mereka juga punya hutan tanaman rakyat yang peroleh izin pada 2014 seluas lebih 380 hektar. “Saya ingin warga bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan itu,” katanya.Meskipun begitu, Majid agak khawatir. Dia takut kayu-kayu di hutan terbalak tanpa izin. Pasalnya, sudah ada beberapa laporan orang membalak kayu di sana.Di hutan itu diyakini masih banyak populasi orangutan, dan kucing hutan. “Perlu dampingan segera, dan kepastian pasar tentu,” katanya.Dia menyakini, kayu hutan bisa untuk keperluan skala kecil warga desa.Untuk pemanfaatan pun perlu perencanaan dan konsep matang agar mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu. “Bisa jadi jawaban paling baik untuk pengelolaan kawasan,” katanya. Dia tak ingin berulang orangutan mati terluka bakar, pada 2012.Dusun Nenas tak jauh beda dari Dusun Keladi dan dusun-dusun lain di Wajok Hilir. Warga banyak beralih menjadi pekerja di perusahaan. Kepala Dusun Nenas, Muhammad Hasan, bahkan jadi petugas keamanan perusahaan MSL.Dusun Nenas, terletak lebih ke dalam dari Dusun Keladi. Terdapat satu jembatan dari susunan batang kelapa. Di beberapa bagian, batang sudah lapuk bahkan ambrol.Beberapa rumah warga di dusun ini berdekatan, terutama mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan. Ada juga etnik Tionghoa di desa ini. Mereka bertani sayur, bawang daun dan seledri. Rumah mereka dibedakan dengan ada kotak merah untuk menaruh dupa dalam ritual doa.Desa ini pun sedang mengalami masalah. Muhamad Tahir, Ketua RW menceritakan, awal tahun ini mereka merugi. Padi trserang hama empangau. Ia serangga yang mengeluarkan bau tak sedap. Bulir-bulir padi dimakan. Hampir gagal panen.Belum selesai masalah hama, banjir tinggi pun menyusul hingga nyaris masuk ke rumah. Baru surut setelah tergenang 10 hari.Masalah demi masalah datang beruntun. Kini, mereka berhadapan dengan asap. “Sudah seminggu ini setiap pagi, jarak pandang hanya lima meter,” kata Tahir.Beruntung, saat itu libur panjang, bertepatan dengan perayaan Imlek. Jadi anak-anak tak harus pergi sekolah di tengah kabut tebal.Meskipun begitu, warga sekitar mulai batuk pilek. Cuaca kering. Di belakang rumah warga mengepul asap, tanpa terlihat api. Diduga ada yang membakar lahan.Tahir bilang, warga dusun itu tak lagi membakar lahan untuk bercocok tanam. Lahan kelola mereka sudah pernah ditanami, hingga tinggal mengganti komoditas pertanian.“Bukan orang sini yang bakar. Itu yang di dekat perusahaan ada yang tanam jagung,” katanya.Tahir memandang kepulan asap di langit. Dia bilang, biasa ada yang membantu memadamkan api.Polisi dan tentara pun sudah masuk dusun. Mereka mencatat lahan-lahan terbakar. Biasa, tak lama, ada heli mengangkut air memadamkan lahan terbakar. “Sudah tiga hari berselang dari kedatangan aparat, heli belum kunjung datang,” katanya. Foto utama: Perkampungan warga di Wajok Hilir, yang berbatasan dengan perusahaan, salah satu PT MSL. Foto udara Aseanty Pahlevi/ Mongabay Indonesia
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal
ketika komoditas pertanian andalan wajok hilir meredup ada apa pt muara sungai landak begitu sebuah papan nama terpampang di pinggir jalan di wajok hilir kabupaten mempawah kalimantan barat jalan perusahaan ini juga digunakan masyarakat beberapa dusun sebagai akses mereka ke jalan protokolsisi kiri jalan masuk bertanah merah pos jaga bercat hijau pos tampak kosongsekitar lima kilometer ke dalam rumah kepala desa kata nasir putra warga desa wajok hilirjalan masuk hanya muat satu mobil jika berpapasan dengan motor masingmasing kendaraan harus hatihati menepi jika tak ingin masuk ke parit di sisi kanan dan kiri jalansisi kiri dan kanan jalan didominasi padi tadah hujan kebun kelapa dan sawit warga parit di sebelah kanan lebih lebar dan dalam warna air hitam khas gambut rumah penduduk berjauhan beberapa rumah tampak menjemur padi dan pinangpadi terjemur di tikar pandan biasa untuk konsumsi seharihari pinang dijual ke pasar sekitar rp per kilo gram lumayan untuk beli lauk kata nasirmobil tak bisa berpacu kencang jalan sempit banyak warga mencari peruntungan dengan memancing di parit hasilnya dijualpara pemancing akan memarkir motor mereka masuk ke semak selain demi keamanan juga tak ingin menghalangi jalan biasa mereka mendapatkan gabusrumah abdul majid kepala desa wajok hilir lebih besar dari para tetangga mobil perusahaan jepang terparkir di garasi di halaman rumah yang bercor semen terbentang dua tikar pandan berisi padiada jiwa dan keluarga di desa ini sesuai nama desanya mayoritas warga suku bugis mereka adalah perantauan dari wajo sulawesi selatan selebihnya ada suku madura dan tionghoadesa wajok hilir terdiri dari tujuh dusun yang berbatasan dengan dua korporasi pt muara sungai landak msl perusahaan perkebunan kayu dan pt mitra andalan sejahtera perusahaan perkebunan sawitbelum lama ini msl jadi bahan perbincangan ia disebutsebut berelasi dengan app asia pulp and paperperusahaan yang mempunyai komitmen konservasi hutantetapi msl masih menebang hutan sekitar an hektar di kalimantan baratpada desember investigasi menyebut menemukan keterkaitan antara pemasok dan sinar mas modus gunakan berbagai struktur kepemilikan diduga untuk menghindari pengelolaan komitmen keberlanjutan atau meminimalisir tanggung jawab perusahaan salah satu pemasok yang disebut adalah mslapp mengakui keterlibatan dengan para pemasok independen mereka kecuali msl anak usaha sinar mas ini membantah kalau mereka terkait dengan msl meskipun dalam laporan ap menemukan si pemilik perusahaan merupakan dua karyawan di sinar mas forestryjika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja kata pernyataan resmi perusahaandi dusundusun wajok hilir ini warga pun tahu msl itu sebagai perusahaan sinar maskatanya sinar mas ini kena gambut jadi berhenti dulu begitu ucapan muhamad nur warga wajok hilirkini operasi perusahaan setop kemungkinan terkait penerapan aturan gambut oleh pemerintah perusahaanperusahaan yang beroperasi di lahan gambut wajib merevisi rencana kerja usaha rku sesuai dengan aturan terbarusejak masuk pada disebutsebut itu perusahaan sinar mas nur tak tahu mengapa ada penyebutan itu ada dusun nenas dusun padi dusun kopi dusun kelapa dusun palawija dusun cokelat dan dusun keladi ketujuh dusun di desa wajok hilir ini bernamakan komoditas andalan daerah masingmasing semua dinamai sesuai hasil pertaniannya kata majidpada era an wajok hilir terkenal sebagai sentra beragam komoditas terutama keladi kelapa dan nenaskeladi wajok bahkan jadi pemasok untuk kripik talas di bogor era an itu cerita dulukini genangan air atau banjir terjadi lebih lama hingga tanamanpun sulit hidup wajok sebagai sentra keladi kelapa dan nenaspun mulai meredupmajid enggan menyebutkan kondisi ini karena perusahaan masuk dia merasa tak punya kapasitas mengatakan itu namun dia berani menyebut sejak ada perusahaan di sekitar desa wajok banjir makin parahsetelah perusahaan datang sebagian wargapun bekerja dengan perusahaan baik lakilaki maupun perempuan ratarata mencoba peruntungan menjadi buruhsekarang mau bercocok tanam susah sering banjir seminggu baru surut air tanaman jadi busuk kata majidmacam di dusun keladi keladi susah tumbuh subur kalau banjir bertahan lama malah tanaman keladi membusuksebagai kawasan pasang surut sebenarnya warga tak heran dengan genangan air warga biasa dengan sebutan air pasang kini air pasang lebih lama dulu hanya hitungan hari kini bisa lebih seminggu pasang pun makin tinggi ratarata warga dusun sekitar mempunyai rumah dengan kolong tinggitak hanya genangan air makin lama terjadi perubahan kualitas air dulu air bisa langsung diminum walau rasa agak sepat tapi lamalama enak katanyayang dimaksud majid adalah air parit di depan rumahnya warga kini tak lagi berani minum air parit lagi takut tercemar pupuk dari tanaman perusahaanwarga hanya mengambil air untuk mandi cuci dan kakus air minum mengandalkan dari hujan tiap rumah banyak sekali gentong semenwarga juga tak lagi berkebun kelapa tak heran banyak kebun kelapa tampak tak terurus saat memasuki wajok hilir upah memanjat pohon kelapa tak sebanding dengan harga baik olahan menjadi minyak atau kopra untuk dijual dalam bentuk arang pun tidak banyak yang melakukansebagai kepala desa majid punya tanggung jawab memajukan desa dalam rencana pembangunan yang dia susun sektor pertanian utamasaya bikin demplot sawah kebetulan aparat tni membantu katanya majid akan mencoba metode untuk penanaman padi metode ini dengan teknik penanaman padi sebanyak anakan vegetatif dalam satu lubang tanam majid berharap warga bisa melihat peluang mengembangkan sektor pertanian kembali beberapa daerah relatif tinggi dan kurang terpengaruh banjir besar berhasil menanam semangka hasil pun cukup menjanjikanmereka juga punya hutan tanaman rakyat yang peroleh izin pada seluas lebih hektar saya ingin warga bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan itu katanyameskipun begitu majid agak khawatir dia takut kayukayu di hutan terbalak tanpa izin pasalnya sudah ada beberapa laporan orang membalak kayu di sanadi hutan itu diyakini masih banyak populasi orangutan dan kucing hutan perlu dampingan segera dan kepastian pasar tentu katanyadia menyakini kayu hutan bisa untuk keperluan skala kecil warga desauntuk pemanfaatan pun perlu perencanaan dan konsep matang agar mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu bisa jadi jawaban paling baik untuk pengelolaan kawasan katanya dia tak ingin berulang orangutan mati terluka bakar pada dusun nenas tak jauh beda dari dusun keladi dan dusundusun lain di wajok hilir warga banyak beralih menjadi pekerja di perusahaan kepala dusun nenas muhammad hasan bahkan jadi petugas keamanan perusahaan msldusun nenas terletak lebih ke dalam dari dusun keladi terdapat satu jembatan dari susunan batang kelapa di beberapa bagian batang sudah lapuk bahkan ambrolbeberapa rumah warga di dusun ini berdekatan terutama mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan ada juga etnik tionghoa di desa ini mereka bertani sayur bawang daun dan seledri rumah mereka dibedakan dengan ada kotak merah untuk menaruh dupa dalam ritual doadesa ini pun sedang mengalami masalah muhamad tahir ketua rw menceritakan awal tahun ini mereka merugi padi trserang hama empangau ia serangga yang mengeluarkan bau tak sedap bulirbulir padi dimakan hampir gagal panenbelum selesai masalah hama banjir tinggi pun menyusul hingga nyaris masuk ke rumah baru surut setelah tergenang harimasalah demi masalah datang beruntun kini mereka berhadapan dengan asap sudah seminggu ini setiap pagi jarak pandang hanya lima meter kata tahirberuntung saat itu libur panjang bertepatan dengan perayaan imlek jadi anakanak tak harus pergi sekolah di tengah kabut tebalmeskipun begitu warga sekitar mulai batuk pilek cuaca kering di belakang rumah warga mengepul asap tanpa terlihat api diduga ada yang membakar lahantahir bilang warga dusun itu tak lagi membakar lahan untuk bercocok tanam lahan kelola mereka sudah pernah ditanami hingga tinggal mengganti komoditas pertanianbukan orang sini yang bakar itu yang di dekat perusahaan ada yang tanam jagung katanyatahir memandang kepulan asap di langit dia bilang biasa ada yang membantu memadamkan apipolisi dan tentara pun sudah masuk dusun mereka mencatat lahanlahan terbakar biasa tak lama ada heli mengangkut air memadamkan lahan terbakar sudah tiga hari berselang dari kedatangan aparat heli belum kunjung datang katanya foto utama perkampungan warga di wajok hilir yang berbatasan dengan perusahaan salah satu pt msl foto udara aseanty pahlevi mongabay indonesia
Kebun Terbakar, Perusahaan Sawit Triomas Terjerat UU Lingkungan Hidup. PT Triomas Forestry Development Indonesia (TFDI), perusahaan perkebunan sawit terjerat hukum perusakan lingkungan hidup karena terjadi kebakaran pada konsesi mereka sekitar 400 hektar pada 2014. Kasus ini sudah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Siak, Riau.Ketua Majelis Hakim, Lia Yuwannita, bersama hakim anggota, Dewi Hesti Indria dan Risca Fajarwati, memimpin sidang pidana TFDI, diwakili Direktur Supendi, pertengahan Maret lalu.Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa TFDI melanggar, Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a atau Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.TFDI ini berada di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Siak, seluas 12.000 hektar. Lahan baru ditanami sawit 2.000 hektar, 90 hektar sedang pembersihan (“Sisanya masih hutan alam,” kata Tian Andesta, JPU Kejari Siak.Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 97/HGU/BPN RI/2010, luas hak guna usaha (HGU) TFDI hanya 6.335,036 hektar, terbagi tiga bidang. Bidang A 486,196 hektar, bidang B 1.824,385 hektar dan bidang C 4.024,455 hektar.Kebun TFDI berlokasi di Sungai Metas itu terbagi enam divisi. Divisi I dan II sudah ditanami sawit. Divisi III masih hutan. Divisi IV dan V sedang proses dibuka. Terakhir, divisi VI masih hutan.Rentang Februari hingga Maret 2014, sekitar 400 hektar konsesi TFDI terbakar, sebagian besar di area Tepatnya divisi I, IV dan V.Dalam dakwaan, JPU menyebut, TFDI tak mengupayakan pencegahan kebakaran. Fakta di lapangan, tak ada papan peringatan bahaya membakar hutan maupun lahan, tak ada menara pemantau api, tak memiliki tim khsusus pemadam api.“Tim hanya karyawan kebun. Itu pun setelah kebakaran terjadi,” kata Tian.Selain itu, peralatan pemadam api TFDI juga tergolong minim. Sekat bakar pembatas antara lahan dalam dan luar HGU tak sesuai ketentuan berlaku.Berdasarkan audit tim, pada 4 Juli 2014, TFDI dinilai tak patuh dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.Tim ini terdiri dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Juga Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) serta Pemerintah Riau.Penasihat hukum terdakwa, John dan Junaidi, keberatan dengan dakwaan JPU. Mereka menilai, dakwaan JPU tak berdasar hukum hingga tak dapat diterima dan dinilai kadaluarsa.Alasan mereka, tak ada unsur melawan hukum dilakukan terdakwa dan tak sesuai dengan tindak pidana. Penjelasan dalam dakwaan mengenai luasan kebakaran dinilai keliru karena proses awal pengambilan titik koordinat tidak benar.Mereka juga menilai, JPU keliru bila mengacu hasil audit UKP4 yang menyatakan TFDI tak patuh. Lembaga ini, kata John, hanya pengawasan bukan penegakan hukum.“, UKP4 telah dibubarkan,” katanya.Dua penasihat hukum itu juga menyimpulkan, penyidik tak sah dan bertentangan dengan UU. Penyidik perkara ini juga tak memiliki kewenangan dalam memeriksa saksi. Cara penyidik memanggil tersangka yang saat ini jadi terdakwa juga tak sah karena, surat dikirim melalui fax.“Kami minta majelis hakim menerima keberatan kami dan menolak dakwaan JPU keseluruhannya,” kata Junaidi.Setelah mendengar argumen masing-masing pihak dalam dua kali persidangan, majelis hakim memutuskan tetap melanjutkan perkara ini.Pendapat majelis hakim, ada atau tidak unsur melawan hukum itu sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan.Berkenaan dengan kewenangan dan cara penyidik melakukan penyidikan, sudah selesai pada sidang pra peradilan PN Jakarta Selatan dan hakim menolak gugatan terdakwa, pada sidang 11 Juli 2016.TFDI merupakan perusahaan kayu juga berbisnis perkebunan sawit, berdiri akhir 1968. Berdasarkan SK direksi Nomor 114/PEG/SK/X/2012, struktur organisasi TFDI dipimpin Yudianto, sebagai komisaris dan Supendi sebagai direktur. Orang-orang inilah yang mewakili perusahaan di dalam maupun luar.Perusahaan ini memperoleh izin usaha perkebunan atau IUP dari Bupati Siak, berdasarkan pada 8 September 2006. Foto utama: Sawit. Ekspansi sawit terus terjadi, hingga menciptakan beragam masalah dari deforestasi, konflik lahan sampai kebakaran, seperti yang didakwakan kepada PT TFDI di Riau. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam pelestarian habitat peran pemerintah lokal
kebun terbakar perusahaan sawit triomas terjerat uu lingkungan hidup pt triomas forestry development indonesia tfdi perusahaan perkebunan sawit terjerat hukum perusakan lingkungan hidup karena terjadi kebakaran pada konsesi mereka sekitar hektar pada kasus ini sudah masuk persidangan di pengadilan negeri siak riauketua majelis hakim lia yuwannita bersama hakim anggota dewi hesti indria dan risca fajarwati memimpin sidang pidana tfdi diwakili direktur supendi pertengahan maret lalujaksa penuntut umum jpu mendakwa tfdi melanggar pasal ayat jo pasal ayat huruf a atau pasal ayat jo pasal ayat huruf a uu no tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiduptfdi ini berada di desa penyengat kecamatan sungai apit siak seluas hektar lahan baru ditanami sawit hektar hektar sedang pembersihan sisanya masih hutan alam kata tian andesta jpu kejari siakberdasarkan surat keputusan kepala badan pertanahan nasional no hgubpn ri luas hak guna usaha hgu tfdi hanya hektar terbagi tiga bidang bidang a hektar bidang b hektar dan bidang c hektarkebun tfdi berlokasi di sungai metas itu terbagi enam divisi divisi i dan ii sudah ditanami sawit divisi iii masih hutan divisi iv dan v sedang proses dibuka terakhir divisi vi masih hutanrentang februari hingga maret sekitar hektar konsesi tfdi terbakar sebagian besar di area tepatnya divisi i iv dan vdalam dakwaan jpu menyebut tfdi tak mengupayakan pencegahan kebakaran fakta di lapangan tak ada papan peringatan bahaya membakar hutan maupun lahan tak ada menara pemantau api tak memiliki tim khsusus pemadam apitim hanya karyawan kebun itu pun setelah kebakaran terjadi kata tianselain itu peralatan pemadam api tfdi juga tergolong minim sekat bakar pembatas antara lahan dalam dan luar hgu tak sesuai ketentuan berlakuberdasarkan audit tim pada juli tfdi dinilai tak patuh dalam pencegahan penanggulangan kebakaran hutan atau lahantim ini terdiri dari kementerian kehutanan kementerian pertanian kementerian lingkungan hidup unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp juga badan pengelola penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi degradasi hutan dan lahan gambut bp redd serta pemerintah riaupenasihat hukum terdakwa john dan junaidi keberatan dengan dakwaan jpu mereka menilai dakwaan jpu tak berdasar hukum hingga tak dapat diterima dan dinilai kadaluarsaalasan mereka tak ada unsur melawan hukum dilakukan terdakwa dan tak sesuai dengan tindak pidana penjelasan dalam dakwaan mengenai luasan kebakaran dinilai keliru karena proses awal pengambilan titik koordinat tidak benarmereka juga menilai jpu keliru bila mengacu hasil audit ukp yang menyatakan tfdi tak patuh lembaga ini kata john hanya pengawasan bukan penegakan hukum ukp telah dibubarkan katanyadua penasihat hukum itu juga menyimpulkan penyidik tak sah dan bertentangan dengan uu penyidik perkara ini juga tak memiliki kewenangan dalam memeriksa saksi cara penyidik memanggil tersangka yang saat ini jadi terdakwa juga tak sah karena surat dikirim melalui faxkami minta majelis hakim menerima keberatan kami dan menolak dakwaan jpu keseluruhannya kata junaidisetelah mendengar argumen masingmasing pihak dalam dua kali persidangan majelis hakim memutuskan tetap melanjutkan perkara inipendapat majelis hakim ada atau tidak unsur melawan hukum itu sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan di persidanganberkenaan dengan kewenangan dan cara penyidik melakukan penyidikan sudah selesai pada sidang pra peradilan pn jakarta selatan dan hakim menolak gugatan terdakwa pada sidang juli tfdi merupakan perusahaan kayu juga berbisnis perkebunan sawit berdiri akhir berdasarkan sk direksi nomor pegskx struktur organisasi tfdi dipimpin yudianto sebagai komisaris dan supendi sebagai direktur orangorang inilah yang mewakili perusahaan di dalam maupun luarperusahaan ini memperoleh izin usaha perkebunan atau iup dari bupati siak berdasarkan pada september foto utama sawit ekspansi sawit terus terjadi hingga menciptakan beragam masalah dari deforestasi konflik lahan sampai kebakaran seperti yang didakwakan kepada pt tfdi di riau foto sapariah saturi mongabay indonesia
Potret 5 Tahun Kebijakan Konservasi Hutan APP dari Pantauan Organisasi Lingkungan. Cerita 27 pemasok ini hanya bagian dari sekian banyak contoh yang disebutkan oleh organisasi masyarakat sipil sebagai ‘jauh panggang dari api’ atas pelaksanaan lima tahun komitmen konservasi hutan APP. Mereka menilai, APP belum berada pada jalur tepat dan kemajuan komitmen belum memadai.Bertepatan dengan lima tahun Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy) APP, gabungan organisasi masyarakat sipil seperti, WWF, Auriga, Forest Peoples Programme, Walhi Riau, Weatland International, Hutan Kita Institute (HAki), Jikalahari, Titian, Rainforest Networks, menyoroti banyak kelemahan dari pelaksanaan komitmen itu., soal ketidakcukupan pasokan dari hutan tanaman dan keterlibatan dalam deforestasi. Dalam komitmen itu, menegaskan perusahaan berhenti gunakan kayu dari hutan alam, tetapi Sinar Mas Group (SMG) atau APP justru menggalang pendanaan dan mengurus perizinan membangun pabrik bubur kertas baru yang potensial meningkatkan konsumsi kayu sebesar 84%.Hutan tanaman milik APP belum pernah memproduksi kayu sebanyak itu. Perhitungan kelompok masyarakat sipil menunjukkan, konsesi-konsesi itu takkan mampu memenuhi, kecuali bila tanpa prinsip-prinsip kelestarian.Bila pasokan kayu tersendat, khawatir APP kembali menghabiskan hutan alam, dan memperparah dampak lingkungan dan sosial.Poin , menyoroti kelambanan resolusi konflik terhadap masyarakat. Menurut kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama mereka, APP menyatakan telah menyelesaikan lebih 42% konflik dengan masyarakat tetapi tak disampaikan ke publik berapa jumlah seluruh konflik, berapa banyak yang selesai, dan bagaimana penyelesaian.“Padahal, informasi-informasi itu telah berulang kali diminta kelompok masyarakat sipil ke APP. Dari pengalaman kelompok yang masyarakat terkena dampak kehadiran APP di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, hanya sedikit dari ratusan konflik selesai,” tulis pernyataan itu. Dalam kasus yang mencapai kesepakatan pun, masih saja ada ganjalan mengenai kualitas dan pelaksanaan kesepatkaan itu. Banyak juga komunitas yang kehilangan lahan, hutan, dan sumber pencaharian bahkan tak mengetahui ada komitmen perusahaan., kelambanan restorasi dan pertukaran konsesi gambut terdegradasi dengan tanah mineral yang potensial mengganggu hutan alam dan wilayah kelola masyarakat.Menurut mereka, pada 2014, setahun setelah deklarasi FCP, APP menyatakan komitmen merestorasi satu juta hektar ekosistem di Indonesia.Rencana ini, menurut mereka tanpa disertai rencana jelas dan tolok ukur kemajuan dalam pelaksanaan. Pemasok kayu APP, dinilai menyebabkan kerusakan besar di banyak daerah prioritas pemulihan gambut. Dengan begitu, pembangunan hutan tanaman dengan pengeringan gambut harus setop, dan segera pemulihan.Perusahaan ini juga dilihat, tak memiliki rencana kelola gambut berkelanjutan, baik untuk aktivitas ekonomi tanpa pengeringan lahan gambut ataupun pemulihan dengan vegetasi alami.Mereka juga menilai, opsi pertukaran lahan () sebagai kompensasi pada tanah mineral oleh pemerintah berpotensi meningkatkan deforestasi maupun konflik dengan masyarakat.Poin , mengenai ketidakuratan menginformasikan hubungan dengan pemasok kayu dan kurang transparan mengenai hal-hal kunci pelaksanaan FCP.Mereka menilai, sebelum dan sesudah pengumuman FCP pada 2013, APP tak menyampaikan informasi utuh ke parapihak mengenai hubungannya dengan 27 perusahaan pemasok. APP menyebut mereka sebagai “independen”, dengan menyembunyikan hubungan setidaknya dengan 25 perusahaan. Saat kebakaran 2015, APP memakai klaim “independen” itu untuk berkelit dari tanggung jawab atas kebakaran besar di areal konsesi sekitar pabrik baru di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.Tak hanya terhadap Muara Sungai Landak, APP uga menyembunyikan hubungan sejak 2013 dengan PT. Bangun Rimba Sejahtera di Bangka Belitung.“Sejak pengumuman FCP APP telah mengelabui parapihak mengenai informasi penting terkait pelaksanaan FCP, seperti kapasitas sesungguhnya OKI mill. Pada kenyataan, membangun pabrik berkapasitas jauh lebih besar tanpa bukti meyakinkan akan ada pasokan memadai secara berkelanjutan.”Perilaku APP ini, sebut pertanyaan bersama itu, sungguh memperbesar jurang kepercayaan dengan kelompok masyarakat sipil, termasuk yang telah bekerjasama dengan APP dalam pelaksanaan FCP.Poin lain yang jadi sorotan adalah pemantauan independen minim.Sejak komitmen rilis, tak ada verifikasi independen terhadap kemajuan pelaksanaan. Sementara APP justru terus menerus menyampaikan klaim sepihak kemajuan-tanpa-verifikasi melalui kampanye pemasarannya. Tak hanya pertanyaan bersama organisasi masyarakat sipil, pada 12 Februari lalu, Walhi nasional dan daerah merilis laporan bertajuk,”Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi.” Dalam laporan itu, Walhi menyebut, implementasi FCP oleh grup perusahaan HTI masih belum memadai.Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi menyoroti, kegiatan hilir grup perusahaan ini. Dia sebutkan, PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) ditengarai jadi penyebab pencemaran Sungai Ciujung, Serang, Banten.Ia jadi dasar masyarakat sekitar lapor kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2014. IKPP dianggap mencemari sungai di sepanjang Kecamatan Kragilan hingga Muara Tengkurak di Kecamatan Tirtayasa. Sebanyak 17 desa di lima kecamatan terdampak pencemaran.Dia bilang, pasokan bahan baku IKPP dari tiga provinsi, yakni, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Yang lain, ternyata pasokan bubur kapur sebagai pengikat serat dari Sumatera Barat.Dengan begitu, katanya, penghancuran bentang alam di ekosistem esensial bukan hanya di gambut, juga di karts.IKPP, salah satu perusahaan grup APP yang fokus produksi kertas dan dari grup Sinarmas. Ia didirikan 1976 melalui skema .Dalam laporan rantai IKPP Walhi Sumsel pada 2017, memperlihatkan, Unit Manajemen IKPP Perawang Mill memproduksi dan kertas dari kayu bersumber dari skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan non-LEI.Sumber non-LEI, berupa kayu HTI akasia dan dari PT Arara Abadi di Riau dan kayumixed hardwood maupun HTI perusahaan lain.Dia juga menyoroti soal praktik buruk korporasi itu ternyata difasilitasi dan dilegitimasi kebijakan negara, salah satu tukar-menukar lahan (). Alin mengatakan, kebijakan merupakan pelanggaran hukum karena dengan kebijakan itu terjadi tukar guling kawasan dengan memberikan konsesi di areal lain. Hal itu, katanya, sama seperti negara melakukan pemulihan atas nama keterlanjuran dan melanggengkan impunitas.“Kami juga menyorot, kebijakan ini akan mendesain konflik baru,” katanya.Dia merasa aneh, satu sisi pemerintah berkomitmen selesaikan konflik agrarian, tetapi sisi lain malah bikin kebijakan berpotensi menbuat konflik baru.Berdasarkan informasi, katanya, obyek lahan areal itu di Kalimantan Tengah dan Papua. “Kami khawatir justru akan menimbulkan konflik baru,” ucap Alin.Menurut dia, sebaran konsesi HTI termasuk APRIL, banyak bersinggungan dengan banyak desa. Di konsesi HTI APP, misal, ada 600 lebih desa bersinggungan dengan areal kerja mereka.“Kami khawatirkan areal obyek ini, bersingunggan juga dengan desa. Dengan ini, negara justru menciptakan bencana ekologis baru. Desa bukan hanya kesatuan administratif, juga kesatuan ekologis.”Dia bilang, kalau negara tak mau dibilang sedang melakukan kejahatan lingkungan atau pelanggaran HAM, hendaknya menjalankan kewajiban konstitusi dengan memutus rantai impunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran HAM.Demi kepentingan penyelamatan hutan alam dan wilayah kelola rakyat terlindungi, dia mengusulkan, moratorium berbasis capaian minimal 25. “Dengan tujuan membenahi carut marut tata kelola hutan dan sumber alam Indonesia,” katanya.Riko Kurniawan, Direktur Walhi Riau menyebut, penguasaan tanah oleh APP mencapai 2,6 juta hektar di lima provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dari lima provinsi itu, sebagian besar perusahaan APP di Riau.Penguasaan lahan mereka, katanya, tak dibarengi tanggungjawab terhadap konsesi. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penanaman perusahaan perkebunan kayu ini dari 2011-2015, hanya mampu 2.115.924,27 hektar atau 45,97% dari rencana tanam, hingga mereka terus menyasar hutan alam.“Juga kegagalan mereka dalam mengawasi konsesi terhadap kebakaran. Kegagalan mereka limpahkan biaya lingkungan kepada negara dan publik. Kami menduga kuat, ini modus bisnis kebun kayu,” katanya.Riau, katanya, wilayah dengan banyak konsesi HTI. Dua grup besar seperti RAPP dan APP menguasai 2,4 juta hektar.“Khusus Riau, sebagian besar HTI dikembangkan di lahan gambut, Sinar Mas atau APP itu 45% dari total pemasok dan lahan mereka sendiri itu di gambut. APRIL mendekati 70% HTI di lahan gambut.”Riko mengatakan, saat pembalakan liar besar-besaran tahun 2008, hampir sebagian besar pemasok mereka jadi tersangka. Pun saat dua Gubernur Riau dan bupati ditangkap KPK karena suap pemberian izin lahan, katanya, juga terkait perizinan perusahaan APP dan APRIL.“Kalau kita lagi tahun 2013-2015, sebagian besar perusahaan mereka itu tersangka kebakaran hutan dan lahan. Sebagian sudah ada dibekukan dan dicabut izin. Sebagian besar konflik mereka juga mereka akui.”Untuk APP, katanya, mereka menganggap kemampuan dalam mengelola kawasan hanya 40% karena konflik dan berada di kawasan lindung.“Ini belum berbicara mereka melakukan komitmen nol deforestasi dan pembenahan. Dalam kebijakan perundang-undangan Indonesia saja, seharusnya merka hanya boleh menanam 70% di hutan tanaman pokok. Fakta lapangan, hampir 100% mereka .”Kalau disoroti lebih dalam, katanya, terkait berapa persen kawasan konservasi terjaga, berapa persen tanaman mereka bagikan kepada masyarakat, perbaikan rencana kerja usaha dan tata kelola, masih minim.Penyelesaian konflik perusahaan dengan warga, katanya, juga sangat lamban. “Ini persoalan sehari-hari kita lihat di lapangan. Mereka sampaikan ada progres, tapi untuk penyelesaian tapal batas, misal, penyelesaian konflik, sekat kanal dijaga dalam laporan yang diterima, saya pikir komitmen mereka itu komitmen kosong saja.”Riko mendorong, perusahaan taat peraturan perundang-undangan Indonesia dengan memperbaiki kinerja dan tanggungjawab mereka.Rudiansyah, Direktur Walhi Jambi juga bicara. Dia bilang, memasuki tahun kelima komitmen hutan APP-Sinar Mas Group, di lapangan menunjukkan, komitmen tak lebih hanyalah bagian dari pencitraan industri guna mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat global.“Tewasnya Indra Pelani, pemuda tani Tebo Jambi di konsesi PT WKS menunjukkan wajah militeristik industri kebun kayu ini. Hingga lima tahun komitmen FCP, konflik APP di Jambi tidak mampu selesai. Bagaimana APP bisa mengatakan mereka mampu selesaikan konflik jika bukan hanya klaim untuk menangguk profit lebih besar lagi?” katanya.Dia mengatakan, APP komitmen tahun 2013 akan menghormati hak-hak masyarakat. Pada 2015, sekuriti di anak usaha mereka melakukan kekerasan dengan membunuh petani Indra.Industri HTI, katanya, sangat mengganggu bahkan menghilangkan akses dan hak masyarakat mengelola hutan. Kondisi ini, katanya, memicu konflik berkepanjangan warga. Perlawanan masyarakat di Jambi, katanya, memuncak dari 2007.“Bukan hanya akses juga menghilangkan areal pertanian masyarakat. Ditambah intimidasi, kriminalisasi, intimidasi bahkan pembunuhan.”Rudiansyah sangsi dengan komitmen perusahaan ini karena fakta di lapangan, selama lima tahun berjalan belum terlihat ada perubahan baik.“Dalam proses penyelesaian konflik, kesan kami, mereka hanya kejar target untuk dialog. Ketika masuk dialog, mereka anggap itu sudah resolusi konflik.”Faktanya, kata Rusdiansyah, implementasi sampai menjawab perjanjian itu tak pernah jalan baik. “Di sinilah kita lihat, yang dilakukan perusahaan-perusahaan HTI terutama APP, belum terimplementasi dengan baik.”Salah satu komitmen, APP akan studi dan (HCS/HCV) dengan mengutamakan ). Namun, katanya, dokumen yang harusnya diberikan ke komunitas, di Jambi, tak pernah terjadi.“Artinya studi pihak ketiga itu punya pandangan perspektif mereka. Tidak pernah partisipatif.”Selain itu, dari 38 anak perusahaan yang diteliti, katanya, APP memang tak lagi membuka lahan di hutan alam tetapi ada indikasi perusahaan akuisisi perusahaan lain yang di dalamnya ada kayu alam.Hadi Jatmiko, Direktur Walhi Sumsel mengatakan, selama lima tahun komitmen berjalan, tak ada perubahan mendasar dari korporasi untuk lebih maju pada upaya penghormatan HAM dan keberlanjutan lingkungan.Dia contohkan, terkait putusan bersalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Hingga kini, meski sudah vonis bersalah, belum ada eksekusi terhadap BMH dan tak ada ketegasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Seharusnya, kata Hadi, ketika ada putusan banding, lakukan evaluasi ke perusahaan-perusahaan, misal, tak lakukan penanaman kembali di lahan bekas terbakar.“Temuan KLHK, lahan bekas terbakar ditanami kembali, lalu mereka cabut akasianya. Harusnya bukan akasia yang dicabut tetapi izin.”Di Ogan Komering Ilir, Sumsel, katanya, sudah ada pabrik APP dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sudah tiga kali amandemen. Pada 2014, APP mengatakan kapasitas hanya 2 juta ton, berubah jadi 2,8 juta ton.“Dengan pabrik ini sebenarnya salah satu periode penghancuran hutan Indonesia. Kalau dulu di Riau, Jambi. Sumsel, ini penghancuran hutan-hutan terakhir Indonesia.”Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur mengatakan, penguasaan hutan di Kaltim oleh industri rakus lahan mengkhawatirkan. Dari 42 perusahaan HTI dengan luasan 1,590.184 hektar atau hampir setara Bangka Belitung, lebih 50% dikuasai dua grup APP dan APRIL.“Situasi ini akibatkan konflik tenurial makin meluas. Komitmen presiden menyelesaikan konflik melalui skema kemitraan, bakal makin melanggengkan penguasaan hutan dan tanah,” katanya. Di Kaltim, katanya, dominan tanah mineral. Dari 8,3 juta hektar hutan Kaltim, 5,9 juta hutan produksi baik HPH maupun HTI. Seluas 1,6 juta HTI hanya dikuasai 42 perusahaan, 50% atau 762.000 hektar dikuasai APP dan APRIL.“Dalam dua tahun terakhir ini, APP lebih konsisten akuisisi beberapa perusahaan HTI mati suri di Kaltim, baik karena izin terlantar karena di hutan alam, terhambat konversi dan konflik. Ada 408 desa di 1,6 juta HTI dan ini cenderung meningkat,” katanya.Anton P Widjaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barat mengatakan, pasca korsup KPK sektor kehutanan dan perkebunan, belum ada perbaikan dan penindakan untuk pelanggaran praktik pengelolaan industri kebun kayu di sana.“Pemerintah harus segera semua izin kebun kayu di Kalbar. KPK harus segera melanjutkan tanggungjawab melakukan penindakan atas praktik pengembangan industri kebun kayu dari penyalahgunaan wewenang pejabat negara, dan kerugian negara yang ditimbulkan.”Pengembangan HTI, katanya, berorientasi pada peningkatan produktivitas lahan kritis. Riset di Kalbar menunjukkan, pengembangan HTI selalu berorientasi ke hutan alam yang masih baik.“Izin HTI diberikan di hutan-hutan bagus dan wilayah-wilayah yang tak pernah mempedulikan gambut dan habitat satwa dilindungi. Tak pernah beri izin dalam konteks merehabilitasi lahan-lahan rusak,” katanya.Di Kalbar, katanya, ada 1,9 juta hektar HTI, penanaman baru 300.000-400.000 hektar.“Kita sebut , dengan tujuan mengakumulasi lahan seluas-luasnya supaya bisa ke bank dapat kredit sebanyak mungkin, bukan buat nanam pohon,” katanya.Praktik yang terjadi, ketika izin HTI dapat, kata Anton, mayoritas perusahaan langsung besar-besaran. Mereka memanen sebelum menanam. “Persemaian, pembibitan dan lain-lain itu proses ke sekian.”Setelah bersih lahan, kayu dikumpulkan, bawa ke Sumatera. “Kalbar itu basis pengembangan , pabrik di Prawang, Riau.”APP, katanya, mau bangun dua pabrik kayu di Kalbar. Anton nilai itu ancaman serius. “Ketika tak ada saja, HTI ada 1,9 juta hektar. Bisa dibayangkan kalau dua mills di Kalbar, bagaimana?”Dia mendesak, APP dan pemerintah transparan menjelaskan seputar pembangunan pabrik ini. APP mengeluarkan rilis menjawab pernyataan dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang menyoroti lima tahun komitmen mereka. Dalam keterangan di website APP menyebutkan, soal kebun kayu APP tak memenuhi pasokan berkelanjutan buat pabrik, mereka, sudah bikin proyeksi pasokan berkelanjutan kayu dengan dukungan The Trust Forest Trust dan Ata Marie dan menggunakan metodologi yang sudah terverifikasi oleh Rainforest Alliance.Hasilnya, mereka dinyatakan punya cukup pasokan kayu. Mereka mengklaim, dalam lima tahun ini sudah mencapai hasil signifikan, terjadi peningkatan efisiensi, mengurangi kebocoran dan kehilangan kayu.Mengenai, pantauan deforestasi masih terjadi pada konsesi pemasok, mereka mengakui. Bagi mereka, deforestasi di konsesi pemasok merupakan isu penting. Mereka menyatakan terbuka bekerja bersama dengan berbagai organisasi yang konsern buat perbaikan.APP juga tetap membantah ada hubungan dengan Muara Sungai Landak. Taka da bisnis atau hubungan antar keduanya.” Jika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain, karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi, kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerja.Soal gagal memperlihatkan perkembangan dalam penyelesaian konflik sosial di konsesi pemasok, APP membenarkan meskipun tetap mengklaim kalau sampai akhir 2017, 43% konflik yang terindentifikasi di konsesi pemasok mereka sudah ada penyelesaian.Mereka bilang, untuk penyelesaian konflik, perusahaan sudah membangun kelompok kerja multipihak guna meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan melibatkan konsultan sebagai mediator dalam proses resolusi konflik.Perusahaan juga menjawab tudingan tak membuat perkembangan cukup dalam restorasi gambut. Mereka bilang, komitmen restorasi mereka sudah memenuhi aturan gambut pemerintah.Mengenai hubungan ‘independen’ dengan para pemasok, katanya, APP, tak pernah berusaha menyesatkan para pemangku kepentingan soal hubungan dengan para pemasok. Pada tahun 2013-2014, perusahaan menetapkan penilaian independen terhadap hubungan APP, tak hanya pemasok, juga beberapa perusahaan lain yang diajukan LSM–yang diduga memiliki hubungan dengan APP.Penilaian itu, tulis keterangan resmi, mencakup tak hanya hubungan kepemilikan, juga kemungkinan pengaruh bisnis dan ekonomi APP terhadap perusahaan-perusahaan itu.APP menyatakan, tak ada keterkaitan kepemilikan dengan 29 pemasok pihak ketiga yang diumumkan dalam penilaian itu. Keduapuluh sembilan pemasok itu juga berkomitmen penuhi FCP.Untuk pemantau independen, mereka bilang, sejak rilis komitmen konservasi hutan, APP berusaha melibatkan pemangku kepentingan, melalui penilaian independen atas kemajuan FCP oleh Rainforest Alliance. Juga konsultasi publik, diskusi kelompok terarah dan kelompok kerja–merupakan bagian dari proses pengembangan ISFMP (Integrated Sustainable Forest Management Plan). Lalu, ada Independent Observer (IO), dimana para pemangku kepentingan termasuk LSM diundang untuk mengamati pelaksanaan FCP. Foto utama: Penggalian kanal gambut oleh PT Muara Sungai Landak yang bisa merusak ekosistem gambut dan melepaskan emisi karbon ke atmosfir. Lokasi: 109°17’26.84 E 0°8’27.92″ N, Foto EoF, 21 Nov 2015; bawah – Tumpukan kayu hutan alam yang ditebangi PT MSL sedang disusun memakai ekskavator. Foto EoF
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat
potret tahun kebijakan konservasi hutan app dari pantauan organisasi lingkungan cerita pemasok ini hanya bagian dari sekian banyak contoh yang disebutkan oleh organisasi masyarakat sipil sebagai jauh panggang dari api atas pelaksanaan lima tahun komitmen konservasi hutan app mereka menilai app belum berada pada jalur tepat dan kemajuan komitmen belum memadaibertepatan dengan lima tahun kebijakan konservasi hutan forest conservation policy app gabungan organisasi masyarakat sipil seperti wwf auriga forest peoples programme walhi riau weatland international hutan kita institute haki jikalahari titian rainforest networks menyoroti banyak kelemahan dari pelaksanaan komitmen itu soal ketidakcukupan pasokan dari hutan tanaman dan keterlibatan dalam deforestasi dalam komitmen itu menegaskan perusahaan berhenti gunakan kayu dari hutan alam tetapi sinar mas group smg atau app justru menggalang pendanaan dan mengurus perizinan membangun pabrik bubur kertas baru yang potensial meningkatkan konsumsi kayu sebesar hutan tanaman milik app belum pernah memproduksi kayu sebanyak itu perhitungan kelompok masyarakat sipil menunjukkan konsesikonsesi itu takkan mampu memenuhi kecuali bila tanpa prinsipprinsip kelestarianbila pasokan kayu tersendat khawatir app kembali menghabiskan hutan alam dan memperparah dampak lingkungan dan sosialpoin menyoroti kelambanan resolusi konflik terhadap masyarakat menurut kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama mereka app menyatakan telah menyelesaikan lebih konflik dengan masyarakat tetapi tak disampaikan ke publik berapa jumlah seluruh konflik berapa banyak yang selesai dan bagaimana penyelesaianpadahal informasiinformasi itu telah berulang kali diminta kelompok masyarakat sipil ke app dari pengalaman kelompok yang masyarakat terkena dampak kehadiran app di riau jambi dan sumatera selatan hanya sedikit dari ratusan konflik selesai tulis pernyataan itu dalam kasus yang mencapai kesepakatan pun masih saja ada ganjalan mengenai kualitas dan pelaksanaan kesepatkaan itu banyak juga komunitas yang kehilangan lahan hutan dan sumber pencaharian bahkan tak mengetahui ada komitmen perusahaan kelambanan restorasi dan pertukaran konsesi gambut terdegradasi dengan tanah mineral yang potensial mengganggu hutan alam dan wilayah kelola masyarakatmenurut mereka pada setahun setelah deklarasi fcp app menyatakan komitmen merestorasi satu juta hektar ekosistem di indonesiarencana ini menurut mereka tanpa disertai rencana jelas dan tolok ukur kemajuan dalam pelaksanaan pemasok kayu app dinilai menyebabkan kerusakan besar di banyak daerah prioritas pemulihan gambut dengan begitu pembangunan hutan tanaman dengan pengeringan gambut harus setop dan segera pemulihanperusahaan ini juga dilihat tak memiliki rencana kelola gambut berkelanjutan baik untuk aktivitas ekonomi tanpa pengeringan lahan gambut ataupun pemulihan dengan vegetasi alamimereka juga menilai opsi pertukaran lahan sebagai kompensasi pada tanah mineral oleh pemerintah berpotensi meningkatkan deforestasi maupun konflik dengan masyarakatpoin mengenai ketidakuratan menginformasikan hubungan dengan pemasok kayu dan kurang transparan mengenai halhal kunci pelaksanaan fcpmereka menilai sebelum dan sesudah pengumuman fcp pada app tak menyampaikan informasi utuh ke parapihak mengenai hubungannya dengan perusahaan pemasok app menyebut mereka sebagai independen dengan menyembunyikan hubungan setidaknya dengan perusahaan saat kebakaran app memakai klaim independen itu untuk berkelit dari tanggung jawab atas kebakaran besar di areal konsesi sekitar pabrik baru di ogan komering ilir sumatera selatantak hanya terhadap muara sungai landak app uga menyembunyikan hubungan sejak dengan pt bangun rimba sejahtera di bangka belitungsejak pengumuman fcp app telah mengelabui parapihak mengenai informasi penting terkait pelaksanaan fcp seperti kapasitas sesungguhnya oki mill pada kenyataan membangun pabrik berkapasitas jauh lebih besar tanpa bukti meyakinkan akan ada pasokan memadai secara berkelanjutanperilaku app ini sebut pertanyaan bersama itu sungguh memperbesar jurang kepercayaan dengan kelompok masyarakat sipil termasuk yang telah bekerjasama dengan app dalam pelaksanaan fcppoin lain yang jadi sorotan adalah pemantauan independen minimsejak komitmen rilis tak ada verifikasi independen terhadap kemajuan pelaksanaan sementara app justru terus menerus menyampaikan klaim sepihak kemajuantanpaverifikasi melalui kampanye pemasarannya tak hanya pertanyaan bersama organisasi masyarakat sipil pada februari lalu walhi nasional dan daerah merilis laporan bertajukselembar kertas dan jejak kejahatan korporasi dalam laporan itu walhi menyebut implementasi fcp oleh grup perusahaan hti masih belum memadaikhalisah khalid kepala departemen kampanye dan perluasan jaringan eksekutif nasional walhi menyoroti kegiatan hilir grup perusahaan ini dia sebutkan pt indah kiat pulp and paper ikpp ditengarai jadi penyebab pencemaran sungai ciujung serang bantenia jadi dasar masyarakat sekitar lapor kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk pada ikpp dianggap mencemari sungai di sepanjang kecamatan kragilan hingga muara tengkurak di kecamatan tirtayasa sebanyak desa di lima kecamatan terdampak pencemarandia bilang pasokan bahan baku ikpp dari tiga provinsi yakni sumatera selatan jambi dan riau yang lain ternyata pasokan bubur kapur sebagai pengikat serat dari sumatera baratdengan begitu katanya penghancuran bentang alam di ekosistem esensial bukan hanya di gambut juga di kartsikpp salah satu perusahaan grup app yang fokus produksi kertas dan dari grup sinarmas ia didirikan melalui skema dalam laporan rantai ikpp walhi sumsel pada memperlihatkan unit manajemen ikpp perawang mill memproduksi dan kertas dari kayu bersumber dari skema lembaga ekolabel indonesia lei dan nonleisumber nonlei berupa kayu hti akasia dan dari pt arara abadi di riau dan kayumixed hardwood maupun hti perusahaan laindia juga menyoroti soal praktik buruk korporasi itu ternyata difasilitasi dan dilegitimasi kebijakan negara salah satu tukarmenukar lahan alin mengatakan kebijakan merupakan pelanggaran hukum karena dengan kebijakan itu terjadi tukar guling kawasan dengan memberikan konsesi di areal lain hal itu katanya sama seperti negara melakukan pemulihan atas nama keterlanjuran dan melanggengkan impunitaskami juga menyorot kebijakan ini akan mendesain konflik baru katanyadia merasa aneh satu sisi pemerintah berkomitmen selesaikan konflik agrarian tetapi sisi lain malah bikin kebijakan berpotensi menbuat konflik baruberdasarkan informasi katanya obyek lahan areal itu di kalimantan tengah dan papua kami khawatir justru akan menimbulkan konflik baru ucap alinmenurut dia sebaran konsesi hti termasuk april banyak bersinggungan dengan banyak desa di konsesi hti app misal ada lebih desa bersinggungan dengan areal kerja merekakami khawatirkan areal obyek ini bersingunggan juga dengan desa dengan ini negara justru menciptakan bencana ekologis baru desa bukan hanya kesatuan administratif juga kesatuan ekologisdia bilang kalau negara tak mau dibilang sedang melakukan kejahatan lingkungan atau pelanggaran ham hendaknya menjalankan kewajiban konstitusi dengan memutus rantai impunitas terhadap bisnis yang melakukan kejahatan lingkungan dan pelanggaran hamdemi kepentingan penyelamatan hutan alam dan wilayah kelola rakyat terlindungi dia mengusulkan moratorium berbasis capaian minimal dengan tujuan membenahi carut marut tata kelola hutan dan sumber alam indonesia katanyariko kurniawan direktur walhi riau menyebut penguasaan tanah oleh app mencapai juta hektar di lima provinsi yaitu riau jambi sumatera selatan kalimantan barat dan kalimantan timur dari lima provinsi itu sebagian besar perusahaan app di riaupenguasaan lahan mereka katanya tak dibarengi tanggungjawab terhadap konsesi hal ini dapat terlihat dari realisasi penanaman perusahaan perkebunan kayu ini dari hanya mampu hektar atau dari rencana tanam hingga mereka terus menyasar hutan alamjuga kegagalan mereka dalam mengawasi konsesi terhadap kebakaran kegagalan mereka limpahkan biaya lingkungan kepada negara dan publik kami menduga kuat ini modus bisnis kebun kayu katanyariau katanya wilayah dengan banyak konsesi hti dua grup besar seperti rapp dan app menguasai juta hektarkhusus riau sebagian besar hti dikembangkan di lahan gambut sinar mas atau app itu dari total pemasok dan lahan mereka sendiri itu di gambut april mendekati hti di lahan gambutriko mengatakan saat pembalakan liar besarbesaran tahun hampir sebagian besar pemasok mereka jadi tersangka pun saat dua gubernur riau dan bupati ditangkap kpk karena suap pemberian izin lahan katanya juga terkait perizinan perusahaan app dan aprilkalau kita lagi tahun sebagian besar perusahaan mereka itu tersangka kebakaran hutan dan lahan sebagian sudah ada dibekukan dan dicabut izin sebagian besar konflik mereka juga mereka akuiuntuk app katanya mereka menganggap kemampuan dalam mengelola kawasan hanya karena konflik dan berada di kawasan lindungini belum berbicara mereka melakukan komitmen nol deforestasi dan pembenahan dalam kebijakan perundangundangan indonesia saja seharusnya merka hanya boleh menanam di hutan tanaman pokok fakta lapangan hampir mereka kalau disoroti lebih dalam katanya terkait berapa persen kawasan konservasi terjaga berapa persen tanaman mereka bagikan kepada masyarakat perbaikan rencana kerja usaha dan tata kelola masih minimpenyelesaian konflik perusahaan dengan warga katanya juga sangat lamban ini persoalan seharihari kita lihat di lapangan mereka sampaikan ada progres tapi untuk penyelesaian tapal batas misal penyelesaian konflik sekat kanal dijaga dalam laporan yang diterima saya pikir komitmen mereka itu komitmen kosong sajariko mendorong perusahaan taat peraturan perundangundangan indonesia dengan memperbaiki kinerja dan tanggungjawab merekarudiansyah direktur walhi jambi juga bicara dia bilang memasuki tahun kelima komitmen hutan appsinar mas group di lapangan menunjukkan komitmen tak lebih hanyalah bagian dari pencitraan industri guna mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat globaltewasnya indra pelani pemuda tani tebo jambi di konsesi pt wks menunjukkan wajah militeristik industri kebun kayu ini hingga lima tahun komitmen fcp konflik app di jambi tidak mampu selesai bagaimana app bisa mengatakan mereka mampu selesaikan konflik jika bukan hanya klaim untuk menangguk profit lebih besar lagi katanyadia mengatakan app komitmen tahun akan menghormati hakhak masyarakat pada sekuriti di anak usaha mereka melakukan kekerasan dengan membunuh petani indraindustri hti katanya sangat mengganggu bahkan menghilangkan akses dan hak masyarakat mengelola hutan kondisi ini katanya memicu konflik berkepanjangan warga perlawanan masyarakat di jambi katanya memuncak dari bukan hanya akses juga menghilangkan areal pertanian masyarakat ditambah intimidasi kriminalisasi intimidasi bahkan pembunuhanrudiansyah sangsi dengan komitmen perusahaan ini karena fakta di lapangan selama lima tahun berjalan belum terlihat ada perubahan baikdalam proses penyelesaian konflik kesan kami mereka hanya kejar target untuk dialog ketika masuk dialog mereka anggap itu sudah resolusi konflikfaktanya kata rusdiansyah implementasi sampai menjawab perjanjian itu tak pernah jalan baik di sinilah kita lihat yang dilakukan perusahaanperusahaan hti terutama app belum terimplementasi dengan baiksalah satu komitmen app akan studi dan hcshcv dengan mengutamakan namun katanya dokumen yang harusnya diberikan ke komunitas di jambi tak pernah terjadiartinya studi pihak ketiga itu punya pandangan perspektif mereka tidak pernah partisipatifselain itu dari anak perusahaan yang diteliti katanya app memang tak lagi membuka lahan di hutan alam tetapi ada indikasi perusahaan akuisisi perusahaan lain yang di dalamnya ada kayu alamhadi jatmiko direktur walhi sumsel mengatakan selama lima tahun komitmen berjalan tak ada perubahan mendasar dari korporasi untuk lebih maju pada upaya penghormatan ham dan keberlanjutan lingkungandia contohkan terkait putusan bersalah pt bumi mekar hijau bmh dalam kebakaran hutan dan lahan di sumsel hingga kini meski sudah vonis bersalah belum ada eksekusi terhadap bmh dan tak ada ketegasan kementerian lingkungan hidup dan kehutananseharusnya kata hadi ketika ada putusan banding lakukan evaluasi ke perusahaanperusahaan misal tak lakukan penanaman kembali di lahan bekas terbakartemuan klhk lahan bekas terbakar ditanami kembali lalu mereka cabut akasianya harusnya bukan akasia yang dicabut tetapi izindi ogan komering ilir sumsel katanya sudah ada pabrik app dengan analisis mengenai dampak lingkungan amdal sudah tiga kali amandemen pada app mengatakan kapasitas hanya juta ton berubah jadi juta tondengan pabrik ini sebenarnya salah satu periode penghancuran hutan indonesia kalau dulu di riau jambi sumsel ini penghancuran hutanhutan terakhir indonesiafathur roziqin fen direktur eksekutif walhi kalimantan timur mengatakan penguasaan hutan di kaltim oleh industri rakus lahan mengkhawatirkan dari perusahaan hti dengan luasan hektar atau hampir setara bangka belitung lebih dikuasai dua grup app dan aprilsituasi ini akibatkan konflik tenurial makin meluas komitmen presiden menyelesaikan konflik melalui skema kemitraan bakal makin melanggengkan penguasaan hutan dan tanah katanya di kaltim katanya dominan tanah mineral dari juta hektar hutan kaltim juta hutan produksi baik hph maupun hti seluas juta hti hanya dikuasai perusahaan atau hektar dikuasai app dan aprildalam dua tahun terakhir ini app lebih konsisten akuisisi beberapa perusahaan hti mati suri di kaltim baik karena izin terlantar karena di hutan alam terhambat konversi dan konflik ada desa di juta hti dan ini cenderung meningkat katanyaanton p widjaya direktur eksekutif walhi kalimantan barat mengatakan pasca korsup kpk sektor kehutanan dan perkebunan belum ada perbaikan dan penindakan untuk pelanggaran praktik pengelolaan industri kebun kayu di sanapemerintah harus segera semua izin kebun kayu di kalbar kpk harus segera melanjutkan tanggungjawab melakukan penindakan atas praktik pengembangan industri kebun kayu dari penyalahgunaan wewenang pejabat negara dan kerugian negara yang ditimbulkanpengembangan hti katanya berorientasi pada peningkatan produktivitas lahan kritis riset di kalbar menunjukkan pengembangan hti selalu berorientasi ke hutan alam yang masih baikizin hti diberikan di hutanhutan bagus dan wilayahwilayah yang tak pernah mempedulikan gambut dan habitat satwa dilindungi tak pernah beri izin dalam konteks merehabilitasi lahanlahan rusak katanyadi kalbar katanya ada juta hektar hti penanaman baru hektarkita sebut dengan tujuan mengakumulasi lahan seluasluasnya supaya bisa ke bank dapat kredit sebanyak mungkin bukan buat nanam pohon katanyapraktik yang terjadi ketika izin hti dapat kata anton mayoritas perusahaan langsung besarbesaran mereka memanen sebelum menanam persemaian pembibitan dan lainlain itu proses ke sekiansetelah bersih lahan kayu dikumpulkan bawa ke sumatera kalbar itu basis pengembangan pabrik di prawang riauapp katanya mau bangun dua pabrik kayu di kalbar anton nilai itu ancaman serius ketika tak ada saja hti ada juta hektar bisa dibayangkan kalau dua mills di kalbar bagaimanadia mendesak app dan pemerintah transparan menjelaskan seputar pembangunan pabrik ini app mengeluarkan rilis menjawab pernyataan dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang menyoroti lima tahun komitmen mereka dalam keterangan di website app menyebutkan soal kebun kayu app tak memenuhi pasokan berkelanjutan buat pabrik mereka sudah bikin proyeksi pasokan berkelanjutan kayu dengan dukungan the trust forest trust dan ata marie dan menggunakan metodologi yang sudah terverifikasi oleh rainforest alliancehasilnya mereka dinyatakan punya cukup pasokan kayu mereka mengklaim dalam lima tahun ini sudah mencapai hasil signifikan terjadi peningkatan efisiensi mengurangi kebocoran dan kehilangan kayumengenai pantauan deforestasi masih terjadi pada konsesi pemasok mereka mengakui bagi mereka deforestasi di konsesi pemasok merupakan isu penting mereka menyatakan terbuka bekerja bersama dengan berbagai organisasi yang konsern buat perbaikanapp juga tetap membantah ada hubungan dengan muara sungai landak taka da bisnis atau hubungan antar keduanya jika ada karyawan kami yang terlibat dalam bisnis lain karena konflik kepentingan yang melanggar kode etik bisnis kami dapat terjadi kami akan melakukan tindakan disipliner yang dapat mencakup pemutusan hubungan kerjasoal gagal memperlihatkan perkembangan dalam penyelesaian konflik sosial di konsesi pemasok app membenarkan meskipun tetap mengklaim kalau sampai akhir konflik yang terindentifikasi di konsesi pemasok mereka sudah ada penyelesaianmereka bilang untuk penyelesaian konflik perusahaan sudah membangun kelompok kerja multipihak guna meningkatkan koordinasi dengan pihakpihak terkait pemerintah dan melibatkan konsultan sebagai mediator dalam proses resolusi konflikperusahaan juga menjawab tudingan tak membuat perkembangan cukup dalam restorasi gambut mereka bilang komitmen restorasi mereka sudah memenuhi aturan gambut pemerintahmengenai hubungan independen dengan para pemasok katanya app tak pernah berusaha menyesatkan para pemangku kepentingan soal hubungan dengan para pemasok pada tahun perusahaan menetapkan penilaian independen terhadap hubungan app tak hanya pemasok juga beberapa perusahaan lain yang diajukan lsmyang diduga memiliki hubungan dengan apppenilaian itu tulis keterangan resmi mencakup tak hanya hubungan kepemilikan juga kemungkinan pengaruh bisnis dan ekonomi app terhadap perusahaanperusahaan ituapp menyatakan tak ada keterkaitan kepemilikan dengan pemasok pihak ketiga yang diumumkan dalam penilaian itu keduapuluh sembilan pemasok itu juga berkomitmen penuhi fcpuntuk pemantau independen mereka bilang sejak rilis komitmen konservasi hutan app berusaha melibatkan pemangku kepentingan melalui penilaian independen atas kemajuan fcp oleh rainforest alliance juga konsultasi publik diskusi kelompok terarah dan kelompok kerjamerupakan bagian dari proses pengembangan isfmp integrated sustainable forest management plan lalu ada independent observer io dimana para pemangku kepentingan termasuk lsm diundang untuk mengamati pelaksanaan fcp foto utama penggalian kanal gambut oleh pt muara sungai landak yang bisa merusak ekosistem gambut dan melepaskan emisi karbon ke atmosfir lokasi e n foto eof nov bawah tumpukan kayu hutan alam yang ditebangi pt msl sedang disusun memakai ekskavator foto eof
Para Ilmuan Dunia Kirim Surat ke Jokowi Khawatirkan Pembangunan PLTA Batang Toru. Sebanyak 25 ilmuan terkemuka dunia tergabung dalam Allliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat mereka kirim Selasa, (10/7/18) melalui Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta.Mereka mendesak Pemerintah Indonesia membatalkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru karena dinilai pembangunan bakal mengancam spesies kera besar terlangka di dunia, orangutan Tapanuli.William F Laurance, ahli ekologi tropis dari James Cook University Australia mengatakan, orangutan Tapanuli berbeda dengan orangutan Sumatera maupun Kalimantan. Ia memiliki karakteristik sangat khas.“Habitat terakhir mereka sudah sangat kecil sedang dihancurkan oleh pembukaan hutan ilegal, penebangan dan perburuan. Semua itu terjadi di sekitar jalan,” katanya.Onrizal, peneliti kehutanan dari Universitas Sumatera Utara, bilang, orangutan Tapanuli baru dideskripsikan oleh ilmuwan tahun lalu.“Mereka terkejut menyadari hanya ada kurang dari 800 individu. Sumatera Utara satu-satunya provinsi kera besar ini hidup,” katanya, dalam rilis kepada media.Listrik PLTA Batang Toru, katanya, tidak begitu diperlukan, masih ada alternatif lain lebih ramah lingkungan.“Orangutan Tapanuli sangat terancam. Pembangunan PLTA ini akan memalukan Indonesia dan China di mata dunia. Orangutan Tapanuli adalah salah satu kerabat terdekat kita. Bagaimana kita bisa mengambil risiko mengorbankan untuk manfaat terbatas semacam itu?” katanya.Laurance menyebut, pembangunan PLTA Batang Toru sebagai masalah “kepala tombak” karena akan banyak dampak muncul kalau pembangunan tetap jalan.“Awalnya, ini sekelompok ilmuwan yang memiliki keprihatinan besar tentang dampak proyek hydropower yang didanai dan dibangun China. Pembangunan yang dilakukan di jantung habitat orangutan Tapanuli, ini spesies kera besar terlangka di dunia,” katanya kepada . Dia mengatakan, pemrakarsa proyek PLTA Batang Toru seolah terus mencoba mencari argumentasi dan mengecilkan dampak yang akan terjadi, jauh dari perspektif lingkungan. Padahal, proyek mereka, minimal akan memotong populasi besar terakhir dari orangutan Tapanuli jadi setengahnya.Lebih buruk lagi, katanya, akan membuka habitat utama untuk serangan lebih jauh, fatal dengan pemburu, penebang, dan petani sawit yang akan gunakan jaringan luas jalan baru, jaringan listrik, dan saluran pipa besar.Habitat orangutan, katanya, akan terfragmentasi sebegitu luas dan bisa menyebabkan invasi manusia dan dampak lain.Dalam surat itu, para ilmuan menyatakan, dengan populasi 800, luas habitat mereka (hutan Batang Toru) terhitung sangat kecil. “Kurang dari seperlima luas Jakarta.”Dengan pembangunan PLTA, katanya, makin mengikis habitat orangutan Tapanuli. Proyek pembangunan PLTA Batang Toru, sebagai lonceng kematian bagi orangutan Tapanuli.“Karena habitat orangutan Tapanuli akan diserang begitu parah oleh bendungan dan infrastruktur pendukungnya, itu berarti upaya sangat dibutuhkan untuk memulihkan koridor hutan untuk menghubungkan kembali populasi kera yang berkurang bersama-sama hampir pasti akan gagal.”PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) bakal membangun PLTA Batang Toru berkapasitas 150 MW dengan kepemilikan saham, PJBI 25%, PT DHN 52,82% dan Fareast Green Energy 22,18%. Target operasi 2022. Proyek ini akan dibangun dengan nilai investasi sekitar US$1,6 miliar, dengan dukungan pendanaan Bank of China dan Sihohydro, merupakan pemain pengembangan PLTA dari China.Sebelumnya, pendanaan pembangunan PLTA Batang Toru sempat ditolak International Finance Corporation dari Bank Dunia. Penolakan pemberian pendanaan karena menilai habitat orangutan Tapanuli ini terlalu sensitif dari sisi lingkungan buat pembangunan PLTA.Dalam konteks itu, kata Laurence, sangat mengejutkan, Bank of China, Sinohydro dan mitra Indonesia terus mendorong proyek ini dengan keras.“Direncanakan tepat di tengah habitat terakhir kera besar itu, akan dibangun jalan membelah hutan, jaringan listrik, dan terowongan. Pembangunan PLTA ini juga bisa membanjiri habitat mereka,” katanya.Dalam pandangan Laurance, pemrakarsa PLTA Batang Toru sedang bermain api. Mereka berurusan dengan para ahli ekologi top dunia yang telah menghabiskan hidup dalam masalah ini.Dengan pembangunan PLTA, akan membanjiri hamparan utama habitat otangutan Tapanuli. Bahkan lebih penting lagi, dengan mengiris sisa hutan dengan jalan baru, , terowongan, dan fasilitas lain yang dibangun.“Jalan adalah ancaman sangat berbahaya karena mereka membuka habitat kera untuk pemburu, penebang liar, penambang, dan perambah lahan. Analisis ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa orangutan Tapanuli hanya bertahan di jalan yang hampir seluruhnya tidak ada.”Dalam surat itu, para ilmuan ini juga mengatakan, proyek PLTA Batang Toru akan menciptakan gangguan besar di jantung satu-satunya perlindungan orangutan Tapanuli. Termasuk pembangunan sebuah terowongan besar yang akan memotong kasar 13 kilometer hutan primer. Dari sana, akan ada lebih satu juta meter kubik tanah dan puing-puing batu. Jalan inspeksi untuk terowongan di sepanjang hutan primer, saluran listrik tegangan tinggi yang memotong hutan primer, pembangunan waduk hidro di episentrum lempeng gempa teknotik.“Para pembuat bendungan kehilangan argumen mereka dengan buruk. Jika ada, mereka hanya akan menciptakan, lebih besar, masalah jangka panjang untuk perusahaan mereka sendiri, karena kami mungkin perlu melihat lebih luas aktivitas mereka di seluruh wilayah, dan mulai melobi pemegang saham mereka dan mitra dagang lainnya. Jika mereka berperilaku buruk di Sumatera Utara, seberapa besar perilaku mereka di tempat lain?” ucap Laurance.Jatna Supriatna, ahli primata dari Universitas Indonesia mengatakan, Indonesia memiliki tanggung jawab internasional melindungi kera besar unik ini. Dengan menyelamatkan habitat orangutan Tapanuli, juga sekaligus menyelamatkan spesies lain seperti harimau Sumatera, juga terancam punah dan lain-lain. Para ilmuan ini, mendorong Pemerintah Indonesia segera menghentikan pembangunan PLTA Batang Toru. Mereka juga meminta pemerintah mengatur kembali semua habitat tersisa untuk orangutan ke status yang memberikan perlindungan dan manajemen efektif. Termasuk demarkasi jelas dari hutan, patroli, dan upaya anti-perburuan liar.Pemerintah, sebut surat itu, harus mengambil langkah mendesak menghubungkan kembali blok habitat tersisa melalui koridor hutan.Buat daftar orangutan Tapanuli sebagai spesies dilindungi dengan profil tinggi pada daftar spesies dilindungi.“Bapak Presiden, kami tahu dengan baik latar belakang Anda yang kuat bidang kehutanan dan bisnis dan upaya utama Anda mengurangi momok kebakaran yang merusak di Sumatera. Kami mengimbau Anda sekarang membantu melestarikan salah satu spesies satwa liar paling unik dan terkenal di seluruh Indonesia.”Hageng Suryo Nugroho, Tenaga Ahli Madya Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis KSP, yang menerima surat mengatakan, ini situasi pelik.“Kita dan konsen dengan spesies orangutan Tapanuli ini. Ini satu-satunya spesies di dunia, endemik Indonesia. Memang susah itu kementerian, cukup cepat memvalidasi dan tak cukup cepat merespon terkait masalah ini. Kita akan cek ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ESDM (Energi dan Sumber Daya mineral),” katanya.KSP, juga akan mengecek soal status hutan di lokasi PLTA Batang Toru kepada KLHK termasuk skenario-skenario yang mungkin dilakukan agar tak mengancam satwa. “Apakah ada perlakuan tertentu atau seperti apa? Berapa luasan wilayahnya, apakah itu cukup atau tidak, itu perlu diteliti. Apakah cocok atau tidaknya, apakah ada sumber air atau tidak, itu juga perlu diteliti.”KSP juga akan mempertanyakan pemenuhan energi di Sumut dan status pembangunan NSHE ke KESDM.“Kita juga akan cek ke ESDM terkait NSHE ini. Kapasitasnya 510 MW, lumayan besar itu untuk air. Kita harus melihat itu sekarang.”Untuk kasus Sumut, katanya, harus melihat seberapa besar keperluan listrik mereka. “Kalau memang Sumut sudah surplus listrik, harus dipertanyakan mengapa pembangkit listrik masih tetap dibangun di sana.”Dia menduga, perusahaan berkeras membangun biasa untuk keperluan industri, seperti pertambangan atau industri yang perlukan listrik besar. “Daripada mengambil jauh dari daerah lain, bisa jadi ambil listrik dari pembangkit yang dibangun.” ***“Selamatkan Rimba Terakhir Batang Toru Sumatera Utara.”Begitu spanduk yang terbentang oleh puluhan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di depan Kedutaan Besar China di Kuningan, Jakarta, awal Mei lalu.Tak ada orasi. Tujuan mereka datang ke Kedubes China untuk memberikan surat kepada duta besar negara itu. Petugas keamanan menjaga ketat.Surat itu wujud penolakan mereka terhadap pembangunan PLTA Batang Toru. Walhi menolak PLTA Batang Toru karena berpotensi merusak lingkungan sekitar dan mengancam habitat orangutan Tapanuli.“Meski digambarkan sebagai proyek hijau dari sumber energi terbarukan, pembangunan dan operasi PLTA Batang Toru akan lebih banyak merugikan daripada manfaatnya. Karena mengancam kehidupan masyarakat, satwa dan kelestarian lingkungan,” kata Dana Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut.Ekosistem Batang Toru merupakan hamparan hutan primer dengan luas 1.400 km persegi. Ia berada di perbatasan antara Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Ia juga rumah bagi habitat orangutan jenis baru, yakni orangutan Tapanuli.“Di hutan sekitar 100.000 orang bergantung, lalu akan dibangun bendungan. Akan ada perusakan keragamanhayati.”Selain itu, PLTA akan menambang air sungai selama 18 jam, hingga khawatir sekitar 1.200 hektar sawah di bawah kering. “Enam jam kemudian, dibuka, sawah itu akan banjir. Jadi akan banyak kehilangan mata pencaharian, begitu juga ikan dan segala macam,” katanya.Walhi juga menelaah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), tak memuat soal potensi gempa. Padahal, di bawah lokasi pembangunan PLTA itu ada lempengan gempa Toru.“Sistemnya ini akan membuat terowongan. Kalau ini dibongkar dan dibuat terowongan, itu berpotensi ada gempa. Itu tak dikaji.”Menurut Dana, di hilir Sungai Toru, masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani juga terancam. Lebih dari 1.200 hektar lahan pertanian produktif di hilir sungai Toru terancam akibat pembangunan proyek tersebut.Menurut dia, PLTA sekitar 600 hektar, luas hutan 1.400 hektar. Sejak 10 tahun lalu sudah didorong supaya jadi hutan lindung atau konservasi, tetapi pemerintah kabupaten tak pernah mau. Pemerintah daerah, katanya, tetap pertahankan sebagai alokasi penggunaan lain (APL) karena melihat ada potensi bisnis di situ. “Padahal tegakan, layak jadi hutan primer.”Kalau pembangunan PLTA tak setop, Walhi akan gugat ke pengadilan. “Kita mau ke PTTUN untuk menghentikan izin kalau memang penyokong dana tidak menghentikan.”Dia meminta, NSHE dan Sinohydro sebagai pelaksana proyek pembangunan segera menghentikan semua operasi, seperti membongkar infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kini memberikan akses perburuan dan penebangan spekulatif.“Bank of China dan China Merchants Bank juga harus menghentikan dukungan pendanaan,” katanya.Dia juga meminta, evaluasi amdal seperti soal dampak sosial dan lingkungan karena dokumen mereka banyak mengabaikan hal-hal penting ini. Agus Djoko Ismanto, Senior Advisor Lingkungan NSHE pada akhir Mei lalu memberikan penjelasan soal kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan baik kerusakan lingkungan sampai keterancaman habitat orangutan kalau PLTA ada.Setelah proses berbagai perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), katanya, perusahaan juga melengkapi dengan kajian berstandar internasional dengan ikut pedoman Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) atau penilaian dampai lingkungan dan sosial.“Perusahaan ini sukarela akan ikuti standar IFC dan Word bank. Jadi, ada hal-hal yang belum ada di amdal, ada di sini, antara lain studi mengenai keragaman hayati, termasuk yang akuatik dilakukan studi,” katanya.Dalam ESIA juga disinggung beberadaan satwa, salah satu orangutan. Untuk tahu detil soal itu, katanya, perusahaan lakukan studi lebih lengkap, misal, kanan kiri jalan sepanjang satu kilometer disurvei guna memastikan pengetahuan soal keberadaan orangutan.“Survei pakai konsultan atau lembaga resmi. Perusahaan punya kapasitas itu. Studi orangutan itu sebelumnya kita lakukan, sekarang kita lakukan lagi dengan supervisi dari otoritas yakni, Badan Konservasi Sumber Daya Alam,” kata Agus.Dia sebutkan, penelitian lebih detil soal orangutan itu dengan kepala peneliti () dari Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli.Dia bilang, perusahaan juga punya tim pengamatan keragaman hayati.Ceritanya, kata Agus, sebelum mulai , perusahaan kerja sama dengan LSM lokal. LSM lokal ini, katanya, pagi-pagi datang ke lokasi untuk mengamati setiap lima hektar lahan yang akan dibuka. Mereka mengamati ada satwa liar atau tidak.“Kalau ada satwa liar, mereka usahakan bergeser keluar area. Kalau misal, menemukan ada anak atau sarang rangkong. Itu juga diselamatkan dulu.”Selain itu, juga mengamati tanaman. Kalau menemukan tanaman termasuk ketegori langka, anakan atau bibit akan diambil ke lokasi persemaian. “Ini untuk kepentingan penanaman kembali lagi. Jenis-jenis setempat nanti akan kembali.”Setelah pembukaan lahan, katanya, akan ada pemeriksaan kembali untuk melihat ada atau tidak satwa jadi korban. “Ada binatang terluka, nanti kalau ada di pertolongan pertama. Sejauh ini belum ada. Itu contoh kongkrit yang sudah dilakukan,” ucap Agus.Perusahaan juga akan membuka 12 koridor satwa secara bertahap guna mengantisipasi dampak pembukaan lahan, hingga jalan satwa tak terputus. “Ini bangun bertahap. Yang sudah siap ada empat.”Titik-titik koridor satwa itu, katanya, berdasarkan pengamatan tim keragaman hayati.Begitu juga kalau ada daerah lintasan satwa terestrial, katanya, akan diupayakan jangan sampai tebing terpotong jadi terjal dan mereka tak bisa lewat. “Kalau, ada lokasi-lokasi , dibikin modifikasi hingga bisa tetap lewat.”Soal habitat terbelah, katanya, ada Sungai Batang Toru ini memang membelah blok secara alami. “Air deras. Lebar antara 40-60 meter, bahkan lebih, kalau ada binatang yang itu mungkin bertahan. Apalagi orangutan, akan mungkin .”Ada juga delta, kalau dari citra satelit seperti dekat. Dia sudah ke lapangan, lebar sungai di delta itu, satu sisi ada sekitar 10 meter, sisi lain sekitar 20 meteran.Dia menyadari, dalam proses pembangunan ada bongkar pasang, dan ada yang rusak tetapi hal itu coba ditekan seminimal mungkin.Jalan dan jembatan sementara yang dibuka, katanya, dalam proses pembangunan dilakukan dengan pengawasan ketat. Setelah selesai, jalan dan jembatan selesai ini dibongkar.Soal kekhawatiran perburuan, katanya, , perusahaan punya kebijakan . Semua pekerja, kata Agus, dalam kontrak sudah menyatakan, jika melakukan praktik perburuan atau mengambil produk hutan, satwa atau tumbuhan, mendapatkan sanksi pemecatan dan tak akan dipekerjakan lagi.Untuk menjalankan itu, katanya, di pintu-pintu masuk tadi dilakukan pemeriksaan. Kala mereka datang, tak boleh membawa peralatan, saat keluar juga diperiksa., mereka membentuk . Fungsinya, setiap orang atau pekerja akan melalui pelatihan dan ada aturan main. Juga ada kewajiban melaporkan kalau berjumpa dengan satwa liar. Ada diserahkan ke petugas keamanan atau Wildlife Response Unit (WRU).Dari laporan itu, katanya, WRU akan lakukan penilaian, satwa itu berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya, maka akan diumumkan, diberi peringatan buat lakukan penghentian kerja sementara. Kalau itu, satwa dilindungi maka akan lapor ke otoritas yakni BKSDA.“Kalau itu tak berbahaya, berlaku aturan umum, tak boleh menggangu. Bahkan memberi makan dan berlama-lama berinteraksi, ambil foto juga tak boleh. Ada aturan-aturan ketat.”Tito Prano, penasehat senior bagian komunikasi NSHE mengatakan, PLTA merupakan bisnis air. “Bahan baku bekerja itu air. Kita tak akan membunuh bahan baku kita. Soalnya, investasi kita di sini. Kalau bahan baku mati (hutan hilang), investasi kita rugi. PLTA itu sebetulnya, bisnis lingkungan hidup, jasa lingkungan,” katanya.Ketakutan dalam bisnis PLTA ini, katanya, kalau sampai hutan di hulu rusak dan menggangu pasokan air. Sebenarnya, perusahaan malah mendukung kalau ada kepastian DAS Batang Toru terjaga.Dia sebutkan, mereka mendapatkan izin 7.000 hektar untuk kepentingan survei (tahap eksplorasi) dan terpakai kurang 600 hektar. Sisanya, mereka kembalikan ke Pemerintah Tapanuli Selatan.“Kalau misal yang dikembalikan itu jadi kebun sawit, pasokan air kita rusak,” katanya.Perusahaan, katanya, malah senang kalau lahan-lahan sekitar nanti jadi hutan lindung. “Misal, pemerintah jadikan hutan lindung, dan perusahaan diminta merawat, pasti mau. Ketimbang kalau buat kebun sawit, tata air pasti rusak. Ini APL, kita inginnya kelola seperti hutan lindung kalau boleh,” kata Tito.Mereka mengklaim, PLTA Batang Toru disiapkan sebagai proyek irit lahan dengan 67,7 hektar lahan tergenang dengan tambahan areal badan sungai 24 hektar.Berbicara proyek PLTA Batang Toru, kata Agus, sebenarnya belum mulai. “Sekarang itu baru tahap sangat awal, baru bikin jalan menuju ke lokasi. Baru buka akses,” katanya, akhir Mei lalu kepada .Jalan yang dibangun, katanya, hampir paralel dengan sungai. Paralel dengan sungai, Agus bilang, agar bisa memanfaatkan lahan relatif marginal, dan tak merusak lahan pertanian secara masif serta tak menambah fragmentasi.“Ini di ujung atau tepian, berbeda misal, bangun di tengah, mungkin habitat di sini dan sana akan terpisah. Dengan tepian ini, kalaupun ada pengurangan sedikit, ini saja. Hingga tak memfrakmentasi signifikan.”Jalan dan jembatan itu, katanya, juga bukan jalan umum tetapi jalan khusus. “Nanti akan jadi obyek vital, akses ini sangat dibatasi.”Mereka juga menyiapkan lahan untuk timbunan dengan total luasan 171 hektar tersebar di beberapa titik.“Kalau ada galian dan lebihnya disimpan di tempat-tempat ini. Setelah selesai, nanti (lokasi galian) ditanam lagi. Semua tanah ini dibeli dari masyarakat,” katanya.PLTA Batang Toru target operasi pada 2022. Dengan kapasitas 510 MW, dioperasikan untuk atasi beban puncak, kira-kira enam jam sehari.“Dengan 510 MW itu, emisi karbon yang bisa dikurangi itu 1,6 megaton per tahun. Itu kontribusi dari PLTA ini terhadap lingkungan,” katanya, seraya menambahkan, dari penghematan devisa sebesar US$400 juta per tahun karena subtitusi dari penggunaan diesel. Keterangan foto utama: Orangutan Tapanuli makin terancam kalau habitat mereka terganggu. Pembangunan PLTA Batang Toru khawatir mengganggu spisies orangutan yang hanya ada di Sumatera Utara ini. Foto: Andrew Walmsley/SOCP/IISE
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem inisiatif energi terbarukan mengatasi dampak yang tidak proporsional
para ilmuan dunia kirim surat ke jokowi khawatirkan pembangunan plta batang toru sebanyak ilmuan terkemuka dunia tergabung dalam allliance of leading environmental researchers and thinkers alert mengirimkan surat kepada presiden joko widodo surat mereka kirim selasa melalui kantor staf presiden ksp di jakartamereka mendesak pemerintah indonesia membatalkan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air plta batang toru karena dinilai pembangunan bakal mengancam spesies kera besar terlangka di dunia orangutan tapanuliwilliam f laurance ahli ekologi tropis dari james cook university australia mengatakan orangutan tapanuli berbeda dengan orangutan sumatera maupun kalimantan ia memiliki karakteristik sangat khashabitat terakhir mereka sudah sangat kecil sedang dihancurkan oleh pembukaan hutan ilegal penebangan dan perburuan semua itu terjadi di sekitar jalan katanyaonrizal peneliti kehutanan dari universitas sumatera utara bilang orangutan tapanuli baru dideskripsikan oleh ilmuwan tahun lalumereka terkejut menyadari hanya ada kurang dari individu sumatera utara satusatunya provinsi kera besar ini hidup katanya dalam rilis kepada medialistrik plta batang toru katanya tidak begitu diperlukan masih ada alternatif lain lebih ramah lingkunganorangutan tapanuli sangat terancam pembangunan plta ini akan memalukan indonesia dan china di mata dunia orangutan tapanuli adalah salah satu kerabat terdekat kita bagaimana kita bisa mengambil risiko mengorbankan untuk manfaat terbatas semacam itu katanyalaurance menyebut pembangunan plta batang toru sebagai masalah kepala tombak karena akan banyak dampak muncul kalau pembangunan tetap jalanawalnya ini sekelompok ilmuwan yang memiliki keprihatinan besar tentang dampak proyek hydropower yang didanai dan dibangun china pembangunan yang dilakukan di jantung habitat orangutan tapanuli ini spesies kera besar terlangka di dunia katanya kepada dia mengatakan pemrakarsa proyek plta batang toru seolah terus mencoba mencari argumentasi dan mengecilkan dampak yang akan terjadi jauh dari perspektif lingkungan padahal proyek mereka minimal akan memotong populasi besar terakhir dari orangutan tapanuli jadi setengahnyalebih buruk lagi katanya akan membuka habitat utama untuk serangan lebih jauh fatal dengan pemburu penebang dan petani sawit yang akan gunakan jaringan luas jalan baru jaringan listrik dan saluran pipa besarhabitat orangutan katanya akan terfragmentasi sebegitu luas dan bisa menyebabkan invasi manusia dan dampak laindalam surat itu para ilmuan menyatakan dengan populasi luas habitat mereka hutan batang toru terhitung sangat kecil kurang dari seperlima luas jakartadengan pembangunan plta katanya makin mengikis habitat orangutan tapanuli proyek pembangunan plta batang toru sebagai lonceng kematian bagi orangutan tapanulikarena habitat orangutan tapanuli akan diserang begitu parah oleh bendungan dan infrastruktur pendukungnya itu berarti upaya sangat dibutuhkan untuk memulihkan koridor hutan untuk menghubungkan kembali populasi kera yang berkurang bersamasama hampir pasti akan gagalpt north sumatera hydro energy nshe bakal membangun plta batang toru berkapasitas mw dengan kepemilikan saham pjbi pt dhn dan fareast green energy target operasi proyek ini akan dibangun dengan nilai investasi sekitar us miliar dengan dukungan pendanaan bank of china dan sihohydro merupakan pemain pengembangan plta dari chinasebelumnya pendanaan pembangunan plta batang toru sempat ditolak international finance corporation dari bank dunia penolakan pemberian pendanaan karena menilai habitat orangutan tapanuli ini terlalu sensitif dari sisi lingkungan buat pembangunan pltadalam konteks itu kata laurence sangat mengejutkan bank of china sinohydro dan mitra indonesia terus mendorong proyek ini dengan kerasdirencanakan tepat di tengah habitat terakhir kera besar itu akan dibangun jalan membelah hutan jaringan listrik dan terowongan pembangunan plta ini juga bisa membanjiri habitat mereka katanyadalam pandangan laurance pemrakarsa plta batang toru sedang bermain api mereka berurusan dengan para ahli ekologi top dunia yang telah menghabiskan hidup dalam masalah inidengan pembangunan plta akan membanjiri hamparan utama habitat otangutan tapanuli bahkan lebih penting lagi dengan mengiris sisa hutan dengan jalan baru terowongan dan fasilitas lain yang dibangunjalan adalah ancaman sangat berbahaya karena mereka membuka habitat kera untuk pemburu penebang liar penambang dan perambah lahan analisis ilmiah barubaru ini menunjukkan bahwa orangutan tapanuli hanya bertahan di jalan yang hampir seluruhnya tidak adadalam surat itu para ilmuan ini juga mengatakan proyek plta batang toru akan menciptakan gangguan besar di jantung satusatunya perlindungan orangutan tapanuli termasuk pembangunan sebuah terowongan besar yang akan memotong kasar kilometer hutan primer dari sana akan ada lebih satu juta meter kubik tanah dan puingpuing batu jalan inspeksi untuk terowongan di sepanjang hutan primer saluran listrik tegangan tinggi yang memotong hutan primer pembangunan waduk hidro di episentrum lempeng gempa teknotikpara pembuat bendungan kehilangan argumen mereka dengan buruk jika ada mereka hanya akan menciptakan lebih besar masalah jangka panjang untuk perusahaan mereka sendiri karena kami mungkin perlu melihat lebih luas aktivitas mereka di seluruh wilayah dan mulai melobi pemegang saham mereka dan mitra dagang lainnya jika mereka berperilaku buruk di sumatera utara seberapa besar perilaku mereka di tempat lain ucap laurancejatna supriatna ahli primata dari universitas indonesia mengatakan indonesia memiliki tanggung jawab internasional melindungi kera besar unik ini dengan menyelamatkan habitat orangutan tapanuli juga sekaligus menyelamatkan spesies lain seperti harimau sumatera juga terancam punah dan lainlain para ilmuan ini mendorong pemerintah indonesia segera menghentikan pembangunan plta batang toru mereka juga meminta pemerintah mengatur kembali semua habitat tersisa untuk orangutan ke status yang memberikan perlindungan dan manajemen efektif termasuk demarkasi jelas dari hutan patroli dan upaya antiperburuan liarpemerintah sebut surat itu harus mengambil langkah mendesak menghubungkan kembali blok habitat tersisa melalui koridor hutanbuat daftar orangutan tapanuli sebagai spesies dilindungi dengan profil tinggi pada daftar spesies dilindungibapak presiden kami tahu dengan baik latar belakang anda yang kuat bidang kehutanan dan bisnis dan upaya utama anda mengurangi momok kebakaran yang merusak di sumatera kami mengimbau anda sekarang membantu melestarikan salah satu spesies satwa liar paling unik dan terkenal di seluruh indonesiahageng suryo nugroho tenaga ahli madya kedeputian bidang kajian dan pengelolaan isuisu sosial budaya dan ekologi strategis ksp yang menerima surat mengatakan ini situasi pelikkita dan konsen dengan spesies orangutan tapanuli ini ini satusatunya spesies di dunia endemik indonesia memang susah itu kementerian cukup cepat memvalidasi dan tak cukup cepat merespon terkait masalah ini kita akan cek ke klhk kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan esdm energi dan sumber daya mineral katanyaksp juga akan mengecek soal status hutan di lokasi plta batang toru kepada klhk termasuk skenarioskenario yang mungkin dilakukan agar tak mengancam satwa apakah ada perlakuan tertentu atau seperti apa berapa luasan wilayahnya apakah itu cukup atau tidak itu perlu diteliti apakah cocok atau tidaknya apakah ada sumber air atau tidak itu juga perlu ditelitiksp juga akan mempertanyakan pemenuhan energi di sumut dan status pembangunan nshe ke kesdmkita juga akan cek ke esdm terkait nshe ini kapasitasnya mw lumayan besar itu untuk air kita harus melihat itu sekaranguntuk kasus sumut katanya harus melihat seberapa besar keperluan listrik mereka kalau memang sumut sudah surplus listrik harus dipertanyakan mengapa pembangkit listrik masih tetap dibangun di sanadia menduga perusahaan berkeras membangun biasa untuk keperluan industri seperti pertambangan atau industri yang perlukan listrik besar daripada mengambil jauh dari daerah lain bisa jadi ambil listrik dari pembangkit yang dibangun selamatkan rimba terakhir batang toru sumatera utarabegitu spanduk yang terbentang oleh puluhan aktivis wahana lingkungan hidup walhi di depan kedutaan besar china di kuningan jakarta awal mei lalutak ada orasi tujuan mereka datang ke kedubes china untuk memberikan surat kepada duta besar negara itu petugas keamanan menjaga ketatsurat itu wujud penolakan mereka terhadap pembangunan plta batang toru walhi menolak plta batang toru karena berpotensi merusak lingkungan sekitar dan mengancam habitat orangutan tapanulimeski digambarkan sebagai proyek hijau dari sumber energi terbarukan pembangunan dan operasi plta batang toru akan lebih banyak merugikan daripada manfaatnya karena mengancam kehidupan masyarakat satwa dan kelestarian lingkungan kata dana tarigan direktur eksekutif walhi sumutekosistem batang toru merupakan hamparan hutan primer dengan luas km persegi ia berada di perbatasan antara tapanuli utara tapanuli tengah dan tapanuli selatan ia juga rumah bagi habitat orangutan jenis baru yakni orangutan tapanulidi hutan sekitar orang bergantung lalu akan dibangun bendungan akan ada perusakan keragamanhayatiselain itu plta akan menambang air sungai selama jam hingga khawatir sekitar hektar sawah di bawah kering enam jam kemudian dibuka sawah itu akan banjir jadi akan banyak kehilangan mata pencaharian begitu juga ikan dan segala macam katanyawalhi juga menelaah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal tak memuat soal potensi gempa padahal di bawah lokasi pembangunan plta itu ada lempengan gempa torusistemnya ini akan membuat terowongan kalau ini dibongkar dan dibuat terowongan itu berpotensi ada gempa itu tak dikajimenurut dana di hilir sungai toru masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani juga terancam lebih dari hektar lahan pertanian produktif di hilir sungai toru terancam akibat pembangunan proyek tersebutmenurut dia plta sekitar hektar luas hutan hektar sejak tahun lalu sudah didorong supaya jadi hutan lindung atau konservasi tetapi pemerintah kabupaten tak pernah mau pemerintah daerah katanya tetap pertahankan sebagai alokasi penggunaan lain apl karena melihat ada potensi bisnis di situ padahal tegakan layak jadi hutan primerkalau pembangunan plta tak setop walhi akan gugat ke pengadilan kita mau ke pttun untuk menghentikan izin kalau memang penyokong dana tidak menghentikandia meminta nshe dan sinohydro sebagai pelaksana proyek pembangunan segera menghentikan semua operasi seperti membongkar infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kini memberikan akses perburuan dan penebangan spekulatifbank of china dan china merchants bank juga harus menghentikan dukungan pendanaan katanyadia juga meminta evaluasi amdal seperti soal dampak sosial dan lingkungan karena dokumen mereka banyak mengabaikan halhal penting ini agus djoko ismanto senior advisor lingkungan nshe pada akhir mei lalu memberikan penjelasan soal kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan baik kerusakan lingkungan sampai keterancaman habitat orangutan kalau plta adasetelah proses berbagai perizinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan amdal katanya perusahaan juga melengkapi dengan kajian berstandar internasional dengan ikut pedoman environmental and social impact assessment esia atau penilaian dampai lingkungan dan sosialperusahaan ini sukarela akan ikuti standar ifc dan word bank jadi ada halhal yang belum ada di amdal ada di sini antara lain studi mengenai keragaman hayati termasuk yang akuatik dilakukan studi katanyadalam esia juga disinggung beberadaan satwa salah satu orangutan untuk tahu detil soal itu katanya perusahaan lakukan studi lebih lengkap misal kanan kiri jalan sepanjang satu kilometer disurvei guna memastikan pengetahuan soal keberadaan orangutansurvei pakai konsultan atau lembaga resmi perusahaan punya kapasitas itu studi orangutan itu sebelumnya kita lakukan sekarang kita lakukan lagi dengan supervisi dari otoritas yakni badan konservasi sumber daya alam kata agusdia sebutkan penelitian lebih detil soal orangutan itu dengan kepala peneliti dari balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan bplhk aek naulidia bilang perusahaan juga punya tim pengamatan keragaman hayaticeritanya kata agus sebelum mulai perusahaan kerja sama dengan lsm lokal lsm lokal ini katanya pagipagi datang ke lokasi untuk mengamati setiap lima hektar lahan yang akan dibuka mereka mengamati ada satwa liar atau tidakkalau ada satwa liar mereka usahakan bergeser keluar area kalau misal menemukan ada anak atau sarang rangkong itu juga diselamatkan duluselain itu juga mengamati tanaman kalau menemukan tanaman termasuk ketegori langka anakan atau bibit akan diambil ke lokasi persemaian ini untuk kepentingan penanaman kembali lagi jenisjenis setempat nanti akan kembalisetelah pembukaan lahan katanya akan ada pemeriksaan kembali untuk melihat ada atau tidak satwa jadi korban ada binatang terluka nanti kalau ada di pertolongan pertama sejauh ini belum ada itu contoh kongkrit yang sudah dilakukan ucap agusperusahaan juga akan membuka koridor satwa secara bertahap guna mengantisipasi dampak pembukaan lahan hingga jalan satwa tak terputus ini bangun bertahap yang sudah siap ada empattitiktitik koridor satwa itu katanya berdasarkan pengamatan tim keragaman hayatibegitu juga kalau ada daerah lintasan satwa terestrial katanya akan diupayakan jangan sampai tebing terpotong jadi terjal dan mereka tak bisa lewat kalau ada lokasilokasi dibikin modifikasi hingga bisa tetap lewatsoal habitat terbelah katanya ada sungai batang toru ini memang membelah blok secara alami air deras lebar antara meter bahkan lebih kalau ada binatang yang itu mungkin bertahan apalagi orangutan akan mungkin ada juga delta kalau dari citra satelit seperti dekat dia sudah ke lapangan lebar sungai di delta itu satu sisi ada sekitar meter sisi lain sekitar meterandia menyadari dalam proses pembangunan ada bongkar pasang dan ada yang rusak tetapi hal itu coba ditekan seminimal mungkinjalan dan jembatan sementara yang dibuka katanya dalam proses pembangunan dilakukan dengan pengawasan ketat setelah selesai jalan dan jembatan selesai ini dibongkarsoal kekhawatiran perburuan katanya perusahaan punya kebijakan semua pekerja kata agus dalam kontrak sudah menyatakan jika melakukan praktik perburuan atau mengambil produk hutan satwa atau tumbuhan mendapatkan sanksi pemecatan dan tak akan dipekerjakan lagiuntuk menjalankan itu katanya di pintupintu masuk tadi dilakukan pemeriksaan kala mereka datang tak boleh membawa peralatan saat keluar juga diperiksa mereka membentuk fungsinya setiap orang atau pekerja akan melalui pelatihan dan ada aturan main juga ada kewajiban melaporkan kalau berjumpa dengan satwa liar ada diserahkan ke petugas keamanan atau wildlife response unit wrudari laporan itu katanya wru akan lakukan penilaian satwa itu berbahaya atau tidak kalau berbahaya maka akan diumumkan diberi peringatan buat lakukan penghentian kerja sementara kalau itu satwa dilindungi maka akan lapor ke otoritas yakni bksdakalau itu tak berbahaya berlaku aturan umum tak boleh menggangu bahkan memberi makan dan berlamalama berinteraksi ambil foto juga tak boleh ada aturanaturan ketattito prano penasehat senior bagian komunikasi nshe mengatakan plta merupakan bisnis air bahan baku bekerja itu air kita tak akan membunuh bahan baku kita soalnya investasi kita di sini kalau bahan baku mati hutan hilang investasi kita rugi plta itu sebetulnya bisnis lingkungan hidup jasa lingkungan katanyaketakutan dalam bisnis plta ini katanya kalau sampai hutan di hulu rusak dan menggangu pasokan air sebenarnya perusahaan malah mendukung kalau ada kepastian das batang toru terjagadia sebutkan mereka mendapatkan izin hektar untuk kepentingan survei tahap eksplorasi dan terpakai kurang hektar sisanya mereka kembalikan ke pemerintah tapanuli selatankalau misal yang dikembalikan itu jadi kebun sawit pasokan air kita rusak katanyaperusahaan katanya malah senang kalau lahanlahan sekitar nanti jadi hutan lindung misal pemerintah jadikan hutan lindung dan perusahaan diminta merawat pasti mau ketimbang kalau buat kebun sawit tata air pasti rusak ini apl kita inginnya kelola seperti hutan lindung kalau boleh kata titomereka mengklaim plta batang toru disiapkan sebagai proyek irit lahan dengan hektar lahan tergenang dengan tambahan areal badan sungai hektarberbicara proyek plta batang toru kata agus sebenarnya belum mulai sekarang itu baru tahap sangat awal baru bikin jalan menuju ke lokasi baru buka akses katanya akhir mei lalu kepada jalan yang dibangun katanya hampir paralel dengan sungai paralel dengan sungai agus bilang agar bisa memanfaatkan lahan relatif marginal dan tak merusak lahan pertanian secara masif serta tak menambah fragmentasiini di ujung atau tepian berbeda misal bangun di tengah mungkin habitat di sini dan sana akan terpisah dengan tepian ini kalaupun ada pengurangan sedikit ini saja hingga tak memfrakmentasi signifikanjalan dan jembatan itu katanya juga bukan jalan umum tetapi jalan khusus nanti akan jadi obyek vital akses ini sangat dibatasimereka juga menyiapkan lahan untuk timbunan dengan total luasan hektar tersebar di beberapa titikkalau ada galian dan lebihnya disimpan di tempattempat ini setelah selesai nanti lokasi galian ditanam lagi semua tanah ini dibeli dari masyarakat katanyaplta batang toru target operasi pada dengan kapasitas mw dioperasikan untuk atasi beban puncak kirakira enam jam seharidengan mw itu emisi karbon yang bisa dikurangi itu megaton per tahun itu kontribusi dari plta ini terhadap lingkungan katanya seraya menambahkan dari penghematan devisa sebesar us juta per tahun karena subtitusi dari penggunaan diesel keterangan foto utama orangutan tapanuli makin terancam kalau habitat mereka terganggu pembangunan plta batang toru khawatir mengganggu spisies orangutan yang hanya ada di sumatera utara ini foto andrew walmsleysocpiise
Agus Wesnawa, ABK Kapal Legendaris Pembela Lingkungan Greenpeace. Latar belakang pendidikan I Made Agus Wesnawa, 37 tahun, sebenarnya seni rupa dan kajian budaya. Namun, dia justru menjadi bagian dari Rainbow Warrior, kapal legendaris pembela lingkungan milik Greenpeace.Gus West, panggilan akrabnya, adalah lulusan Jurusan Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Pada tahun 2001, ketika masih mahasiswa, dia bersama teman-temannya di Keluarga Mahasiswa Seni Rupa ISI Denpasar (Kamasra) melaksanakan pameran seni rupa bertajuk .Kala itu anggota Kamasra membuat pameran di Lapangan Puputan Badung, Denpasar dengan media-media merakyat semacam baliho dan kertas karton. Bagi para mahasiswa ISI Denpasar saat itu adalah upaya melawan kemapanan kelompok perupa senior di Bali, seperti Sanggar Dewata Indonesia.Sekitar 17 tahun berselang, tetap menjadi salah satu riwayat perdebatan wacana seni rupa di Bali. Meskipun para mahasiswa yang berpameran kala itu sudah tidak lagi tergabung dalam komunitas khusus, mereka masih aktif berpameran di komunitas masing-masing.Tak sedikit pula yang memilih jalan aktivisme, sebagaimana halnya Gus West. Sejak 2002, bapak satu anak kelahiran Jembrana, Bali ini menjadi relawan . Waktu itu kapal tersebut ke Bali karena ada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan.Setahun kemudian Gus West, yang juga anggota Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali, kemudian bergabung dalam aksi bersama saat ada pertemuan internasional tentang bisnis batubara. Dari Bali, Gus West mengembangkan pengalaman aktivismenya bersama ke negara-negara tetangga, terutama Thailand. Dia antara lain belajar investigasi masalah lingkungan, pada saat itu tentang pepaya (GMO).Pengalaman mengikuti pelatihan dan aksi lingkungan di negara-negara sekitarnya, termasuk Myanmar dan Hong Kong menambah pengetahuan dan kemampuannya di isu lingkungan. “Salah satunya memahami kerja advokasi lingkungan menggunakan seni dan budaya,” kata alumni S2 Kajian Budaya Universitas Udayana, Bali ini.Setelah setahun menjadi relawan di Rainbow Warrior, Gus West mulai bekerja resmi di Greenpeace Asia Tenggara yang pada saat itu baru memulai kantornya. Kerjanya masih serabutan, seperti penerjemah, pengurus logistik, asisten untuk tim aksi, sampai riset. Pekerjaan resminya sebagai anggota tim pemantauan lapangan.“Dari sana, saya mulai mendalami isu hutan dan aktif berhubungan dengan teman-teman Walhi dan Telapak,” kata Gus West. Telapak adalah organisasi lingkungan berkantor di Bogor, Jawa Barat yang bekerja antara lain di isu kehutanan, pertanian, ekowisata, dan energi terbarukan.Ketika bekerja di isu kehutanan itu, Gus West bertugas melacak penebangan kayu secara ilegal () di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tugasnya melacak dari mana kayu-kayu ilegal berasal dan berakhir. Saat itulah dia melihat para perusahaan kayu menebang kayu di bagian hulu lalu menghanyutkannya di sungai saat banjir. Kayu ilegal kemudian dikirim ke perusahaan-perusahaan pengolahan di negara tetangga dan diberi label baru seolah-olah kayu legal. Praktik ini menghasilkan produk-produk kayu mahal yang dijual ke pasar Eropa atau Amerika Serikat, seperti tongkat biliar, korden kayu, atau rak dapur.“Itu bukti bahwa kejahatan lingkungan itu , tanpa batas. Produk kayu ilegal dari hutan-hutan Indonesia bisa diolah di Malaysia atau Vietnam oleh perusahaan dari Singapura yang produk akhirnya dijual ke Amerika atau Eropa,” ujar Gus West.“Karena itulah, aktivis lingkungan juga perlu pemahaman tentang estetika kejahatan lingkungan agar bisa menjawab isu tersebut,” tambahnya. Sejak 2004, Gus West mulai mengikuti perjalanan Rainbow Warrior. Dia memulainya dari Singapura, di mana kapal tersebut menjalani perawatan. Perjalanan pertamanya setelah itu mengambil jalur melewati Australia–Selandia Baru–Fiji–Vanuatu–Papua Nugini dan berakhir di Bali.Ketika itu dia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang menjadi anak buah kapal (ABK) dari 16 hingga 22 kru tiap kapal. Greenpeace sendiri memiliki tiga kapal. Selain Rainbow Warrior, dua kapal lain adalah Arctic Sunrise dan Esperanza. Di tiap kapal ada 28-30 orang, termasuk ABK. Saat ini hanya ada dua orang Indonesia yang menjadi ABK dari total 120 kru Greenpeace.Tugas utama Gus West di bagian logistik, seperti mengurus surat-surat kapal. Namun, sebagai ABK dengan kegiatan utama kampanye lingkungan, dia juga harus paham dan mengikuti aksi-aksi lingkungan.“Sebagai ABK, kami bertanggung jawab dalam perawatan kapal sehari-hari, termasuk bersih-bersih, tetapi pada saat kampanye atau aksi, kami harus jadi aktivis,” katanya.Salah satu aksi awal yang dia ikuti adalah ketika mereka memblokade kapal pengangkut batubara di Newcastle, Australia. Mereka juga memblokade kapal pengangkut kedelai GMO dari Argentina ke negara Kanguru itu.Berbagai aksi bersama Sang Laskar Pelangi kemudian dia ikuti di berbagai negara. Aksi kampanye tentang perikanan berkelanjutan di Selandia Baru, kampanye penyelamatan laut di Fiji, hingga kolaborasi bersama seniman lokal di Meksiko dan Kuba.Dari aksi-aksi itu, Gus west menyadari pentingnya memadukan seni dengan advokasi. “Kadang-kadang ide-ide aksi bisa liar dan tidak mudah dipahami. Karena itulah kami perlu kemampuan seni untuk menyampaikannya agar mudah dipahami publik, seperti kartun dan poster,” katanya. Berada di kapal yang terus menjelajah berbagai belahan dunia membuat Gus west juga berkelana ke mana-mana. Dalam tiga bulan satu kali perjalanan () dia mengunjungi setidaknya 6-7 negara. “Berlayar mengelilingi dunia mungkin sudah empat kali,” ujar Gus west.Selama perjalanan itu, Rainbow Warrior selalu melakukan kerja-kerja penyelamatan lingkungan yaitu kampanye, aksi, riset, dan kerja kemanusiaan. Hal terakhir selalu menjadi prioritas. Dia mencontohkan ketika terjadi bencana tsunami di Aceh atau topan di Filipina, mereka segera menuju lokasi tersebut meskipun sedang melakukan kegiatan lain di dekat tempat tersebut. Setelah empat kali berkeliling dunia, April hingga Juni lalu, Gus west kembali ke tanah kelahirannya, Bali. Bapak satu anak ini mengambil cuti ketika Rainbow Warrior mampir ke Papua dan kemudian Bali dalam rangkaian ekspedisi bertema Jelajah Harmoni.Selama cuti di Bali, Gus west melanjutkan lagi hasratnya untuk melukis. Pada 24 Juni – 1 Juli lalu, dia bahkan menggelar pameran lukisan bertema Pulang Kampung di Kulidan Kitchen, Gianyar. Ada sepuluh lukisan bertema lingkungan yang dia buat dua tahun terakhir.Seperti halnya aktivisme yang dia lakukan, tema-tema itu pun sarat dengan protes-protes terhadap kondisi lingkungan saat ini, terutama di tanah kelahirannya sendiri. “Semua dari pengalaman pribadi selama ini,” katanya., misalnya, menggambarkan seorang figur pekerja mengecat warna putih pada asap hitam yang keluar dari cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara. Bagi Gus West, lukisan itu adalah simbol para aktivis dan warga di Celukan Bawang, Buleleng, Bali yang berjuang mendapatkan udara bersih dan mulai menghapus penggunaan energi kotor“Saya dedikasikan lukisan ini karya ini untuk masyarakat yang menolak PLTU Celukan Bawang,” tegasnya. Karya-karya Gus West yang lain, seperti , , dan , menceritakan hal serupa. Tentang pembantaian hiu, orangutan yang tergusur akibat penebangan hutan, hingga penjahat di balik isu perubahan iklim.Karya-karya itu memberikan pesan kuat bagaimana perjuangan membela lingkungan bisa dilakukan bisa dilakukan dengan jalan apa saja, seperti aksi maupun karya seni.
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
kampanye publik mengatasi dampak yang tidak proporsional
agus wesnawa abk kapal legendaris pembela lingkungan greenpeace latar belakang pendidikan i made agus wesnawa tahun sebenarnya seni rupa dan kajian budaya namun dia justru menjadi bagian dari rainbow warrior kapal legendaris pembela lingkungan milik greenpeacegus west panggilan akrabnya adalah lulusan jurusan seni rupa institut seni indonesia isi denpasar pada tahun ketika masih mahasiswa dia bersama temantemannya di keluarga mahasiswa seni rupa isi denpasar kamasra melaksanakan pameran seni rupa bertajuk kala itu anggota kamasra membuat pameran di lapangan puputan badung denpasar dengan mediamedia merakyat semacam baliho dan kertas karton bagi para mahasiswa isi denpasar saat itu adalah upaya melawan kemapanan kelompok perupa senior di bali seperti sanggar dewata indonesiasekitar tahun berselang tetap menjadi salah satu riwayat perdebatan wacana seni rupa di bali meskipun para mahasiswa yang berpameran kala itu sudah tidak lagi tergabung dalam komunitas khusus mereka masih aktif berpameran di komunitas masingmasingtak sedikit pula yang memilih jalan aktivisme sebagaimana halnya gus west sejak bapak satu anak kelahiran jembrana bali ini menjadi relawan waktu itu kapal tersebut ke bali karena ada konferensi tingkat tinggi pembangunan berkelanjutansetahun kemudian gus west yang juga anggota wahana lingkungan hidup walhi bali kemudian bergabung dalam aksi bersama saat ada pertemuan internasional tentang bisnis batubara dari bali gus west mengembangkan pengalaman aktivismenya bersama ke negaranegara tetangga terutama thailand dia antara lain belajar investigasi masalah lingkungan pada saat itu tentang pepaya gmopengalaman mengikuti pelatihan dan aksi lingkungan di negaranegara sekitarnya termasuk myanmar dan hong kong menambah pengetahuan dan kemampuannya di isu lingkungan salah satunya memahami kerja advokasi lingkungan menggunakan seni dan budaya kata alumni s kajian budaya universitas udayana bali inisetelah setahun menjadi relawan di rainbow warrior gus west mulai bekerja resmi di greenpeace asia tenggara yang pada saat itu baru memulai kantornya kerjanya masih serabutan seperti penerjemah pengurus logistik asisten untuk tim aksi sampai riset pekerjaan resminya sebagai anggota tim pemantauan lapangandari sana saya mulai mendalami isu hutan dan aktif berhubungan dengan temanteman walhi dan telapak kata gus west telapak adalah organisasi lingkungan berkantor di bogor jawa barat yang bekerja antara lain di isu kehutanan pertanian ekowisata dan energi terbarukanketika bekerja di isu kehutanan itu gus west bertugas melacak penebangan kayu secara ilegal di pangkalan bun kalimantan tengah tugasnya melacak dari mana kayukayu ilegal berasal dan berakhir saat itulah dia melihat para perusahaan kayu menebang kayu di bagian hulu lalu menghanyutkannya di sungai saat banjir kayu ilegal kemudian dikirim ke perusahaanperusahaan pengolahan di negara tetangga dan diberi label baru seolaholah kayu legal praktik ini menghasilkan produkproduk kayu mahal yang dijual ke pasar eropa atau amerika serikat seperti tongkat biliar korden kayu atau rak dapuritu bukti bahwa kejahatan lingkungan itu tanpa batas produk kayu ilegal dari hutanhutan indonesia bisa diolah di malaysia atau vietnam oleh perusahaan dari singapura yang produk akhirnya dijual ke amerika atau eropa ujar gus westkarena itulah aktivis lingkungan juga perlu pemahaman tentang estetika kejahatan lingkungan agar bisa menjawab isu tersebut tambahnya sejak gus west mulai mengikuti perjalanan rainbow warrior dia memulainya dari singapura di mana kapal tersebut menjalani perawatan perjalanan pertamanya setelah itu mengambil jalur melewati australiaselandia barufijivanuatupapua nugini dan berakhir di baliketika itu dia menjadi satusatunya orang indonesia yang menjadi anak buah kapal abk dari hingga kru tiap kapal greenpeace sendiri memiliki tiga kapal selain rainbow warrior dua kapal lain adalah arctic sunrise dan esperanza di tiap kapal ada orang termasuk abk saat ini hanya ada dua orang indonesia yang menjadi abk dari total kru greenpeacetugas utama gus west di bagian logistik seperti mengurus suratsurat kapal namun sebagai abk dengan kegiatan utama kampanye lingkungan dia juga harus paham dan mengikuti aksiaksi lingkungansebagai abk kami bertanggung jawab dalam perawatan kapal seharihari termasuk bersihbersih tetapi pada saat kampanye atau aksi kami harus jadi aktivis katanyasalah satu aksi awal yang dia ikuti adalah ketika mereka memblokade kapal pengangkut batubara di newcastle australia mereka juga memblokade kapal pengangkut kedelai gmo dari argentina ke negara kanguru ituberbagai aksi bersama sang laskar pelangi kemudian dia ikuti di berbagai negara aksi kampanye tentang perikanan berkelanjutan di selandia baru kampanye penyelamatan laut di fiji hingga kolaborasi bersama seniman lokal di meksiko dan kubadari aksiaksi itu gus west menyadari pentingnya memadukan seni dengan advokasi kadangkadang ideide aksi bisa liar dan tidak mudah dipahami karena itulah kami perlu kemampuan seni untuk menyampaikannya agar mudah dipahami publik seperti kartun dan poster katanya berada di kapal yang terus menjelajah berbagai belahan dunia membuat gus west juga berkelana ke manamana dalam tiga bulan satu kali perjalanan dia mengunjungi setidaknya negara berlayar mengelilingi dunia mungkin sudah empat kali ujar gus westselama perjalanan itu rainbow warrior selalu melakukan kerjakerja penyelamatan lingkungan yaitu kampanye aksi riset dan kerja kemanusiaan hal terakhir selalu menjadi prioritas dia mencontohkan ketika terjadi bencana tsunami di aceh atau topan di filipina mereka segera menuju lokasi tersebut meskipun sedang melakukan kegiatan lain di dekat tempat tersebut setelah empat kali berkeliling dunia april hingga juni lalu gus west kembali ke tanah kelahirannya bali bapak satu anak ini mengambil cuti ketika rainbow warrior mampir ke papua dan kemudian bali dalam rangkaian ekspedisi bertema jelajah harmoniselama cuti di bali gus west melanjutkan lagi hasratnya untuk melukis pada juni juli lalu dia bahkan menggelar pameran lukisan bertema pulang kampung di kulidan kitchen gianyar ada sepuluh lukisan bertema lingkungan yang dia buat dua tahun terakhirseperti halnya aktivisme yang dia lakukan tematema itu pun sarat dengan protesprotes terhadap kondisi lingkungan saat ini terutama di tanah kelahirannya sendiri semua dari pengalaman pribadi selama ini katanya misalnya menggambarkan seorang figur pekerja mengecat warna putih pada asap hitam yang keluar dari cerobong pembangkit listrik tenaga uap pltu berbahan batu bara bagi gus west lukisan itu adalah simbol para aktivis dan warga di celukan bawang buleleng bali yang berjuang mendapatkan udara bersih dan mulai menghapus penggunaan energi kotorsaya dedikasikan lukisan ini karya ini untuk masyarakat yang menolak pltu celukan bawang tegasnya karyakarya gus west yang lain seperti dan menceritakan hal serupa tentang pembantaian hiu orangutan yang tergusur akibat penebangan hutan hingga penjahat di balik isu perubahan iklimkaryakarya itu memberikan pesan kuat bagaimana perjuangan membela lingkungan bisa dilakukan bisa dilakukan dengan jalan apa saja seperti aksi maupun karya seni
Petani Sawit Kecil Masih Terlilit Banyak Masalah. Pemerintah banyak menelurkan aturan soal perkebunan sawit tetapi petani kecil sawit masih alami berbagai masalah. Mansuetus Darto, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan, meskipun berbagai peraturan mengenai perkebunan sawit sudah keluar pada kenyataan tak banyak berpengaruh pada kesejahteraan petani sawit.Meskipun banyak aturan, tetapi petani sawit masih alami berbagai masalah. Mulai penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan, legalitas lahan, konflik antara petani plasma dan perusahaan, harga sawit anjlok, sampai Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-KS) malah banyak subsidi biodiesel.Berbagai aturan itu, katanya, antara lain, Perpres Nomor 66 /2015 tentang pengumpulan dana sawit, PP Nomor 24/2015 tentang BPDP-KS, Permentan Nomor 1/2018 tentang penetapan harga sawit, Permentan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan inpres moratorium sawit , Perpres Mandatori B20 . Juga RUU Perkelapasawitan sedang dibahas di DPR.“Dari semua aturan-aturan itu, belum menyentuh problem-problem yang dihadapi masyarakat terutama petani sawit. Lain gatal, lain digaruk. Berbagai regulasi tak bisa menjawab problem sektor sawit,” katanya dalam diskusi pada Hari Tani Nasional, di Jakarta, Senin (24/9/18).Dia contohkan, aturan BDPD-KS yang digugat SPKS ke Mahkamah Agung karena dana badan ini malah untuk subsidi biodiesel. Dana subsidi biodiesel 90%, berdasarkan hitungan Darto sekitar Rp20 triliun, untuk penanaman kembali () hanya 2%.Padahal, katanya, dalam UU Perkebunan Nomor 39/2014 tak disebutkan mengenai penggunaan dana untuk subsidi biodiesel.“Dana untuk peningkatan sumber daya manusia, promosi sawiit lebih kecil daripada dana subsidi biodiesel. Ini penyelundupan hukum.”Selain itu, katanya, untuk mengakses dana , petani harus menempuh jalur birokrasi rumit dan panjang. Seharusnya, buat petani bisa lebih mudah dan sederhana. Belum lagi, persyaratan harus ada bukti legalitas lahan petani.Ada lagi, soal pengurusan berada di Kementerian Pertanian dan Kemenko Perekonomian serta BPDP-KS hingga membingungkan. “Ini bagaimana? Jangan sampai problem antarkementerian, politik, tata kuasa anggaran, memperlambat katanya seraya meminta presiden turun tangan mengatasi masalah ini. Dia bilang, lahan petani kecil yang mesti penanaman kembali terbilang banyak. Data SPKS, sekitar 32% dari 14,3 juta hektar kebun sawit milik petani swadaya. Selama ini, perhatian pemerintah masih kurang.Dia juga menyoroti pungutan US$50 per ton oleh BPDP-KS sesuai PP Nomor 24/2015 yang berdampak pada harga tandan buah segar dari petani. Perusahaan, katanya, akan membebani pungutan pada biaya produksi hingga harga TBS petani turun sekitar Rp120-RP150 per kilogram.“Petani sawit dikebiri untuk kepentingan industri biodiesel dan pemanfaatan selama ini hanya untuk industri biodiesel. Alasan industri untuk pasar baru dan stabilitas harga hanya akal-akalan..”Tak hanya soal penanaman kembali, kata Darto, petani perlu bantuan agar bisa menjual TBS langsung ke pabrik tanpa melewati tengkulak hingga harga lebih laik. Tumpang tindih lahan dengan perusahaan hingga terjadi konflik dan kriminalisasi pun masih dialami petani, seperti dialami petani asal Polanto Jaya, Rio Pakava, Donggala, Sulawesi Tengah. dan beberapa rekan sesama petani Polanto Jaya harus berhadapan dengan hukum atas tudingan pencurian sawit lima hingga tujuh ton di wilayah yang klaiman PT Mamuang, anak usaha PT Astra Agro Lestari.Atas tuduhan itu, Jufri vonis bersalah dengan hukuman lima bulan penjara. Jaksa banding. Pada 24 Juli 2018, Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan hukuman lebih berat, tujuh bulan penjara. Empat warga di Rio Pakava, kini masih proses hukum.“Itu tanah milik kami diwariskan turun menurun. Lahan saya sekeluarga ada 42 hektar,” katanya di Jakarta, Senin (24/9/18). Mereka punya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).Dia cerita, antara 2002-2004, kakao warga dibersihkan oleh Mamuang. Ganti rugi semau mereka, berkisar Rp1-Rp2 juta per hektar.Mohamad Hasan, Manajer Kajian dan Pembelaan Hukum Walhi Sulawesi Tengah, mengatakan, luas perkebunan sawit di Sulteng 693.000 hektar dari 56 izin dan banyak timbulkan masalah. Di Donggala, misal, katanya, perampasan tanah dan kriminalisasi warga terjadi bertahap dan setiap tahun ada warga tertangkap dan vonis bersalah.Contoh kasus petani Polato Jaya itu. Warga, katanya sudah mengadu ke pemerintah provinsi dan kabupaten soal konflik lahan mereka dan perusahaan tetapi tak ada respon berarti.
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
mengatasi dampak yang tidak proporsional
petani sawit kecil masih terlilit banyak masalah pemerintah banyak menelurkan aturan soal perkebunan sawit tetapi petani kecil sawit masih alami berbagai masalah mansuetus darto ketua umum serikat petani kelapa sawit spks mengatakan meskipun berbagai peraturan mengenai perkebunan sawit sudah keluar pada kenyataan tak banyak berpengaruh pada kesejahteraan petani sawitmeskipun banyak aturan tetapi petani sawit masih alami berbagai masalah mulai penyelesaian kebun petani dalam kawasan hutan legalitas lahan konflik antara petani plasma dan perusahaan harga sawit anjlok sampai badan pengelola dana perkebunan sawit bpdpks malah banyak subsidi biodieselberbagai aturan itu katanya antara lain perpres nomor tentang pengumpulan dana sawit pp nomor tentang bpdpks permentan nomor tentang penetapan harga sawit permentan indonesian sustainable palm oil ispo barubaru ini presiden joko widodo jokowi mengeluarkan inpres moratorium sawit perpres mandatori b juga ruu perkelapasawitan sedang dibahas di dprdari semua aturanaturan itu belum menyentuh problemproblem yang dihadapi masyarakat terutama petani sawit lain gatal lain digaruk berbagai regulasi tak bisa menjawab problem sektor sawit katanya dalam diskusi pada hari tani nasional di jakarta senin dia contohkan aturan bdpdks yang digugat spks ke mahkamah agung karena dana badan ini malah untuk subsidi biodiesel dana subsidi biodiesel berdasarkan hitungan darto sekitar rp triliun untuk penanaman kembali hanya padahal katanya dalam uu perkebunan nomor tak disebutkan mengenai penggunaan dana untuk subsidi biodieseldana untuk peningkatan sumber daya manusia promosi sawiit lebih kecil daripada dana subsidi biodiesel ini penyelundupan hukumselain itu katanya untuk mengakses dana petani harus menempuh jalur birokrasi rumit dan panjang seharusnya buat petani bisa lebih mudah dan sederhana belum lagi persyaratan harus ada bukti legalitas lahan petaniada lagi soal pengurusan berada di kementerian pertanian dan kemenko perekonomian serta bpdpks hingga membingungkan ini bagaimana jangan sampai problem antarkementerian politik tata kuasa anggaran memperlambat katanya seraya meminta presiden turun tangan mengatasi masalah ini dia bilang lahan petani kecil yang mesti penanaman kembali terbilang banyak data spks sekitar dari juta hektar kebun sawit milik petani swadaya selama ini perhatian pemerintah masih kurangdia juga menyoroti pungutan us per ton oleh bpdpks sesuai pp nomor yang berdampak pada harga tandan buah segar dari petani perusahaan katanya akan membebani pungutan pada biaya produksi hingga harga tbs petani turun sekitar rprp per kilogrampetani sawit dikebiri untuk kepentingan industri biodiesel dan pemanfaatan selama ini hanya untuk industri biodiesel alasan industri untuk pasar baru dan stabilitas harga hanya akalakalantak hanya soal penanaman kembali kata darto petani perlu bantuan agar bisa menjual tbs langsung ke pabrik tanpa melewati tengkulak hingga harga lebih laik tumpang tindih lahan dengan perusahaan hingga terjadi konflik dan kriminalisasi pun masih dialami petani seperti dialami petani asal polanto jaya rio pakava donggala sulawesi tengah dan beberapa rekan sesama petani polanto jaya harus berhadapan dengan hukum atas tudingan pencurian sawit lima hingga tujuh ton di wilayah yang klaiman pt mamuang anak usaha pt astra agro lestariatas tuduhan itu jufri vonis bersalah dengan hukuman lima bulan penjara jaksa banding pada juli pengadilan tinggi makassar menjatuhkan hukuman lebih berat tujuh bulan penjara empat warga di rio pakava kini masih proses hukumitu tanah milik kami diwariskan turun menurun lahan saya sekeluarga ada hektar katanya di jakarta senin mereka punya surat keterangan pendaftaran tanah skpt dan surat pemberitahuan pajak terutang spptdia cerita antara kakao warga dibersihkan oleh mamuang ganti rugi semau mereka berkisar rprp juta per hektarmohamad hasan manajer kajian dan pembelaan hukum walhi sulawesi tengah mengatakan luas perkebunan sawit di sulteng hektar dari izin dan banyak timbulkan masalah di donggala misal katanya perampasan tanah dan kriminalisasi warga terjadi bertahap dan setiap tahun ada warga tertangkap dan vonis bersalahcontoh kasus petani polato jaya itu warga katanya sudah mengadu ke pemerintah provinsi dan kabupaten soal konflik lahan mereka dan perusahaan tetapi tak ada respon berarti
Kisah Seorang Penduduk Asli Terakhir dan Bahaya yang Mengancam Hutan Amazon. Sebuah rekaman video amatir yang sangat langka sedang begitu viral di sosial media. Video tersebut memperlihatkan aktivitas seorang pria suku terasing yang dijuluki ‘pria paling kesepian di dunia’. Seorang pria bertubuh kekar berusia sekitar 50-an tahun ini diketahui tinggal sendirian di Amazon Brazil selama 22 tahun, setelah anggota terakhir sukunya dibunuh oleh para penjarah hutan.Video itu yang diambil dari kejauhan dengan gambar yang bergoyang-goyang ini difilmkan dan dirilis oleh Funai, sebuah lembaga bentukan pemerintah Brazil yang mengurusi penduduk asli ini, memperlihatkan seorang pria sedang memotong pohon dengan menggunakan sebilah kapak.Rekaman video itu telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi headline di mana-mana, dan memicu berbagai diskusi. Funai sendiri terus memantau pria itu dari jarak jauh sejak 1996. Hal ini mereka lakukan agar dunia mengetahui bahwa dia masih hidup. Karena pria inilah, pemerintah Brasil memperbarui peraturan pembatasan pembukaan hutan untuk pertanian, di area tanah yang dia tinggali, yakni di kawasan Rondonia, Brasil bagian utara, yang berbatasan dengan Bolivia. Daerah tempatnya tinggal (sekitar 4000 hektar) tersebut dikelilingi oleh ladang-ladang pertanian milik swasta dan kawasan hutan yang sudah gundul. Peraturan pembatasan pembukaan baru ini mencegah siapa pun masuk dan membahayakan sang pria, apalagi membuka lahan di ruang hidupnya. Undang-undang Brasil secara khusus menetapkan bahwa penduduk asli memiliki hak atas tanah yang ditinggalinya.Altair Algayer, koordinator tim Funai, mengatakan sebenarnya mereka enggan untuk merilis video itu karena tidak bisa meminta persetujuan dari pria yang bersangkutan. Namun mereka meyakini bahwa video seperti itu dapat membantu menarik perhatian pada penderitaan orang-orang yang berjuang untuk menjaga jarak mereka dari dunia luar. Fiona Watson, Direktur Penelitian dan Advokasi Survival International yang membela hak-hak masyarakat suku mengatakan, “Mereka harus tetap membuktikan bahwa orang ini ada.”“Ada juga motivasi politik untuk merilis video itu,” katanya seperti dikutip . “Kongres Brasil didominasi oleh para pengusaha agribisnis; dan Funai telah dipangkas anggarannya. Hak-hak penduduk asli sedang diserang di Brasil ” ujarnya.Keberadaan para petani yang jumlahnya terus bertambah di kawasan di sekitar lokasi suku terasing itu telah mengklaim kawasan itu milik mereka, kata lembaga Funai. Hanya sedikit informasi tentang latar belakang pria itu, walaupun dia pernah diungkap dalam buku berjudul karya jurnalis AS Monte Reel yang terbit tahun 2016. Pria itu diketahui tidak pernah melakukan kontak dengan orang luar, dan tidak ada orang luar yang pernah berbicara dengannya.Dia diyakini sebagai satu-satunya anggota suku asli di wilayah itu yang selamat setelah enam kelompok suku diserang oleh para petani pada tahun 1995. Latar belakang sukunya tidak pernah disebutkan, dan tidak diketahui bahasa apa yang digunakan dalam keseharian.Funai memiliki kebijakan untuk menghindarkan kelompok-kelompok suku terasing itu dengan dunia luar. Mereka juga menegaskan bahwa pria itu tidak ingin melakukan kontak dengan orang luar. Hal itu pernah dia tunjukkan dengan memanah orang-orang yang berusaha menemuinya.Di tahun 70-an dan 80-an, banyak anggota-anggota sukunya mati dibantai, setelah dibangun jalan raya dekat dengan lokasi mereka tinggal, yang memicu pembukaan lahan dan deforestas besar-besaran. Hingga kini, para petani dan perambah liar terus ingin membuka lahan yang ditinggali para penduduk asli. Sumber : , , , , youtube
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional
kisah seorang penduduk asli terakhir dan bahaya yang mengancam hutan amazon sebuah rekaman video amatir yang sangat langka sedang begitu viral di sosial media video tersebut memperlihatkan aktivitas seorang pria suku terasing yang dijuluki pria paling kesepian di dunia seorang pria bertubuh kekar berusia sekitar an tahun ini diketahui tinggal sendirian di amazon brazil selama tahun setelah anggota terakhir sukunya dibunuh oleh para penjarah hutanvideo itu yang diambil dari kejauhan dengan gambar yang bergoyanggoyang ini difilmkan dan dirilis oleh funai sebuah lembaga bentukan pemerintah brazil yang mengurusi penduduk asli ini memperlihatkan seorang pria sedang memotong pohon dengan menggunakan sebilah kapakrekaman video itu telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi headline di manamana dan memicu berbagai diskusi funai sendiri terus memantau pria itu dari jarak jauh sejak hal ini mereka lakukan agar dunia mengetahui bahwa dia masih hidup karena pria inilah pemerintah brasil memperbarui peraturan pembatasan pembukaan hutan untuk pertanian di area tanah yang dia tinggali yakni di kawasan rondonia brasil bagian utara yang berbatasan dengan bolivia daerah tempatnya tinggal sekitar hektar tersebut dikelilingi oleh ladangladang pertanian milik swasta dan kawasan hutan yang sudah gundul peraturan pembatasan pembukaan baru ini mencegah siapa pun masuk dan membahayakan sang pria apalagi membuka lahan di ruang hidupnya undangundang brasil secara khusus menetapkan bahwa penduduk asli memiliki hak atas tanah yang ditinggalinyaaltair algayer koordinator tim funai mengatakan sebenarnya mereka enggan untuk merilis video itu karena tidak bisa meminta persetujuan dari pria yang bersangkutan namun mereka meyakini bahwa video seperti itu dapat membantu menarik perhatian pada penderitaan orangorang yang berjuang untuk menjaga jarak mereka dari dunia luar fiona watson direktur penelitian dan advokasi survival international yang membela hakhak masyarakat suku mengatakan mereka harus tetap membuktikan bahwa orang ini adaada juga motivasi politik untuk merilis video itu katanya seperti dikutip kongres brasil didominasi oleh para pengusaha agribisnis dan funai telah dipangkas anggarannya hakhak penduduk asli sedang diserang di brasil ujarnyakeberadaan para petani yang jumlahnya terus bertambah di kawasan di sekitar lokasi suku terasing itu telah mengklaim kawasan itu milik mereka kata lembaga funai hanya sedikit informasi tentang latar belakang pria itu walaupun dia pernah diungkap dalam buku berjudul karya jurnalis as monte reel yang terbit tahun pria itu diketahui tidak pernah melakukan kontak dengan orang luar dan tidak ada orang luar yang pernah berbicara dengannyadia diyakini sebagai satusatunya anggota suku asli di wilayah itu yang selamat setelah enam kelompok suku diserang oleh para petani pada tahun latar belakang sukunya tidak pernah disebutkan dan tidak diketahui bahasa apa yang digunakan dalam keseharianfunai memiliki kebijakan untuk menghindarkan kelompokkelompok suku terasing itu dengan dunia luar mereka juga menegaskan bahwa pria itu tidak ingin melakukan kontak dengan orang luar hal itu pernah dia tunjukkan dengan memanah orangorang yang berusaha menemuinyadi tahun an dan an banyak anggotaanggota sukunya mati dibantai setelah dibangun jalan raya dekat dengan lokasi mereka tinggal yang memicu pembukaan lahan dan deforestas besarbesaran hingga kini para petani dan perambah liar terus ingin membuka lahan yang ditinggali para penduduk asli sumber youtube
Mantan Pekerja APP Ungkap Namanya Dipakai untuk Perusahaan Rahasia di Kalimantan. Investigasi oleh menemukan bukti baru menunjukkan salah satu produsen kertas terbesar di dunia, Asia Pulp & Paper (APP) sengaja menyembunyikan kepemilikan perusahaan kontroversial yang terlibat dalam deforestasi. Kejelasan datang setelah bantahan berulang kali oleh APP bahwa perusahaan itu memiliki perusahaan lain, karena struktur perusahaan tidak jelas ini jadi perbincangan.Dua mantan karyawan APP diwawancarai mengatakan, manajemen menggunakan nama mereka pada arsip resmi untuk perusahaan, PT Muara Sungai Landak (MSL), yang menebang hutan tropis di Kalimantan Barat, untuk membuka perkebunan kayu pulp di hutan gambut sekitar 3.000 hektar sejak 2013. Salah satu karyawan mengatakan, dia telah menerima pembayaran bulanan untuk kompensasi pengaturan itu. Dia mengaku takut protes karena khawatir kehilangan pekerjaan.Berdasarkan penjelasan dan laporan mantan karyawan ini tentang cara kerja dalam manajemen APP, bertentangan dengan pernyataan yang perusahaan buat dalam beberapa bulan terakhir yang menyatakan, “tidak ada hubungan” dengan PT Muara Sungai Landak.Temuan ini menempatkan APP tepat di tengah perdebatan yang muncul tentang keberadaan “perusahaan bayangan” di antara kepemilikan usaha milik keluarga konglomerat yang mendominasi sektor perkebunan kayu di Indonesia ini.Berkat tekanan kelompok masyarakat sipil, sebagian kelompok bisnis ini telah berjanji menghentikan deforestasi. Namun, makin jelas mereka menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan kendali atas aset-aset usaha yang bermasalah.APP dimiliki keluarga taipan Eka Tjipta Widjaja, yang memiliki investasi di berbagai sektor, mulai real estat, perbankan, pertambangan dan agribisnis sampai produk makanan dan lain-lain.Pada 2013, APP membuat ikrar menghentikan deforestasi. Greenpeace memberikan legitimasi komitmen ketika setuju untuk memberi masukan perusahaan tentang cara menerapkannya.Desember lalu, bagaimanapun, APP menemukan diri terlibat dalam skandal ketika menerbitkan kajian mengenai struktur perusahaan ini. Artikel itu juga menunjukkan, MSL dimiliki melalui lapisan perusahaan induk atas nama dua karyawan APP: pekerja IT berusia 36 tahun dan auditor 43 tahun.Temuan-temuan itu menunjukkan, APP menggunakan nama mereka sebagai proksi menyembunyikan kepemilikan usaha dari MSL, dan diam-diam mengambil keuntungan dari penghancuran hutan besar-besaran di Kalimantan Barat.APP membantah mengendalikan MSL. Mereka mengklaim dalam beberapa pernyataan publik dan wawancara, bahwa karyawannya membentuk perusahaan sendiri, tanpa sepengetahuan manajemen.APP mengakui, karyawan ketiga terdaftar sebagai Direktur MSL, tetapi mengatakan telah “dihentikan” dari posisi di APP segera setelah keterlibatan di perusahaan itu ditemukan. Dua karyawan lain, katanya, sudah meninggalkan APP. Penyelidikan membuktikan bertentangan dengan cerita APP. Hubungan perusahaan dengan operasi penghancuran hutan di Kalimantan Barat itu jauh lebih dalam daripada yang diakui.Wawancara dengan mantan karyawan APP juga menunjukkan, upaya mengaburkan keterkaitan kepemilikan dikoordinasikan dari dalam lingkaran konglomerat.APP telah mengakui, tiga karyawannya terlibat di MSL. Setelah , menganilisis catatan perusahaan menunjukkan nama-nama tiga orang lain yang tampaknya telah dipekerjakan APP saat sama ketika mereka terdaftar sebagai petugas dari MSL. berhasil melacak dua orang. Keduanya mengatakan, manajemen APP telah menggunakan nama mereka di MSL.“Perusahaan itu dijalankan oleh orang yang lain,” kata salah seorang dari mereka. Dia mengatakan, “tidak memiliki pilihan lain.” juga dapat mengungkapkan, perusahaan yang membeli sebagian besar kayu MSL memiliki kesamaan di belakang layar dengan konglomerat Widjaja. Perusahaan itu, PT Cakrawala Persada Biomas, mengoperasikan pabrik pelet kayu di Kalimantan Barat.Catatan perusahaan menunjukkan, dua direkturnya adalah sepasang mantan eksekutif senior di perusahaan minyak sawit milik keluarga Widjaja. Setidaknya satu dari mereka dipekerjakan saat yang sama ketika dia terdaftar sebagai karyawan perusahaan penggilingan. Namun tak seorang pun dapat dihubungi untuk dimintai komentar.Seorang juru bicara untuk sawit Sinar Mas Grup ini mengatakan, tak bisa berkomentar mengenai perusahaan penggilingan karena “kami tidak terlibat dalam entitas ini.” Saham-saham pengendali di perusahaan, dipegang dua perusahaan dari negara surga pajak, British Virgin Island dan Labuan, Malaysia.Petinggi ketiga dari perusahaan penggilingan bekerja untuk beberapa perusahaan asuransi keluarga Widjaja dan yayasan yang didirikan konglomerat ini.Dihubungi melalui telepon, pria itu mengakui hubungannya dengan Cakrawala Persada Biomas, tetapi mengatakan tidak dapat mengatakan, apakah dia terdaftar sebagai komisaris atau direktur.Menginformasikan bahwa dia komisaris, dia menyarankan berbicara dengan direktur dan menutup saluran telepon.Peran pria ini di perusahaan penggilingan meningkatkan keraguan terhadap APP. APP mengklaim, para karyawan bekerja untuk pihak ketiga, atau mendirikan perusahaan mereka sendiri, tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Namun peran pria ini dalam konglomerat Widjaja, tertera di atas kertas, tidak ada hubungan dengan operasi agribisnisnya.Sentimen serupa disuarakan salah satu karyawan APP yang namanya muncul di pengajuan resmi MSL, dan bekerja di Jakarta, berkantor sama dengan tiga orang yang mengakui keterlibatannya dalam perusahaan APP.Ditanya apakah salah satu dari tiga orang itu mungkin bisa mendirikan dan menjalankan perusahaan itu sendiri—usaha besar yang membutuhkan akuisisi izin usaha dari berbagai tingkat pemerintahan, akses ke modal dan alat berat—karyawan itu menjawab dengan yakin,” Tidak pernah.” “Tak pernah.” Seorang mantan karyawan APP lain ingat pernah bekerja dengan salah satu dari tiga orang itu setuju, dan mengatakan, tak percaya orang yang disebutkan namanya dapat menjalankan perusahaan itu. “Karena dia tak memiliki kemampuan untuk itu,” katanya, berbicara dengan minta nama anonim.“Untuk mengelola area konsesi, Anda harus memiliki keterampilan kerja lapangan. Anda harus tahu cara menanam, memanen dan membawa kayu ke penggilingan. Saya rasa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, sungguh. ”Salah satu dari dua karyawan APP yang mengatakan namanya digunakan untuk MSL, orangnya lebih tertutup. Dia enggan menjelaskan detail bagaimana modus-modus seperti itu berjalan. Diapun segera mematikan telepon.Yang jelas darinya soal perusahaan itu bukan milik dia. “Semua didasarkan pada inisiatif [konglomerat],” katanya. “Tidak mungkin saya menominasikan diri [sebagai direktur].”Untuk APP, temuan ini memiliki konsekuensi di luar MSL. Perusahaan kertas raksasa ini juga mendapat kecaman atas hubungannya dengan 24 perusahaan lain sebagai pemasok bahan bakunya. APP selalu merujuk perusahaan-perusahaan ini sebagai pemasok “independen,” tak dimiliki oleh atau berafiliasi dengannya. Namun, laporan lembaga swadaya masyarakat dan media baru-baru ini mengindikasikan, mereka dimiliki segelintir karyawan APP. APP membantah, kalau telah memiliki perusahaan-perusahaan itu secara diam-diam.Dalam lima tahun sejak APP berjanji menghentikan pembukaan hutan, MSL telah melibas hampir 30 kilometer persegi (12 mil persegi) hutan. Lisensi perusahaan mencakup total 130 kilometer persegi (50 mil persegi) dan membentang sebagai habitat orangutan Kalimantan (() yang sangat terancam punah.Menurut analisis Greenpeace, hampir seluruh konsesi terletak di lahan gambut. Dalam beberapa dekade terakhir, zona gambut Indonesia yang luas telah dikeringkan perusahaan-perusahaan perkebunan, menyebabkan gambut mudah terbakar.Pada 2015, kebakaran gambut di Indonesia menyelimuti kepulauan dan negara-negara tetangga dalam kabut asap yang mencekik, memabukkan jutaan warga Indonesia, dan menghasilkan emisi gas rumah kaca meroket. APP berjanji menghentikan pembukaan tak hanya hutan juga lahan gambut.Jika keluarga konglomerat ini mengendalikan MSL, itu melanggar lebih dari ikrar sukarela. Pada 2016, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani aturan moratorium semua pembukaan lahan gambut baru. Namun, menurut Greenpeace, MSL membersihkan gambut tahun lalu.Greenpeace pada Mei memutuskan hubungan dengan APP, dengan mengatakan, upaya menyembunyikan skandal kepemilikan gagal, dan menuntut mereka bertanggung jawab atas penghancuran hutan termasuk di konsesi MSL. APP tetap kekeuh bilang, kalau tak ada hubungan dengan MSL dan tak ada kayu masuk ke rantai pasokan mereka.Ditanya mengenai temuan terbaru , Elim Sritaba, Direktur Keberlanjutan APP, memilih tak menjawab soal setidaknya enam karyawan mereka disebutkan dalam pengajuan resmi untuk MSL, atau klaim nama-nama pekerja sering dipakai perusahaan.Sritaba mengatakan, tak ada seorang pun yang “diberi kompensasi” untuk dicatat sebagai direktur MSL. Dia menyebut klaim itu, salah dan tidak berdasar.“Kami menyambut kritik ke dalam organisasi kami, karena kami percaya bahwa itu membantu kami melakukan yang lebih baik,” katanya, melalui surat elektronik.“Tetapi saat yang sama, jika kami menghabiskan seluruh waktu membela diri terhadap serangan tak berdasar, kami akan kekurangan sumber daya untuk pekerjaan lebih penting yang perlu dilakukan dalam memerangi perubahan iklim.” Salah satu mantan karyawan APP yang mengatakan namanya dipakai untuk MSL mengenang awal mula sadar namanya telah melekat pada perusahaan. Ini dimulai ketika tim hukum kantor di Jakarta membawa dokumen untuk ditandatangani buat penyewaan alat berat.“Ketika itu saya menyadari, , saya ditunjuk sebagai anggota dewan,” katanya. “Sekali lagi, mereka sudah menyiapkan segalanya untuk saya. Jadi saya tidak punya pilihan lain. ”Di APP, katanya, itu praktik standar untuk nama karyawan yang akan diakai buat perusahaan seperti MSL. Makin senior, katanya, makin tinggi kesempatan nama dilampirkan di profil perusahaan. “Jadi, jika Anda mencapai tingkat tertentu-manajer senior, general manajer- akan ada risiko tinggi bahwa Anda akan ditunjuk jadi salah satu anggota dewan,” katanya.Karyawan ini, biasa tak dinilai penting di perusahaan, jadi masuk akal namanya dipakai untuk perusahaan seperti MSL. Bukan untuk perusahaan yang lebih besar seperti Arara Abadi, yang diakui dimiliki oleh APP.Karyawan itu bilang, tak pernah ada yang meminta izin gunakan namanya untuk perusahaan. Mereka tak perlu melakukan hal itu– APP sudah memiliki data pribadi karyawan. “Setelah Anda mendaftar kerja, Anda mengisi CV Anda, ?” katanya. “Anda juga memberikan ID Anda. Itu seharusnya cukup bagi [manajemen] untuk menunjuk Anda.”“Maksud saya, mereka sudah punya ID Anda. Mereka hanya datang ke notaris dan mendirikan perusahaan atau bagaimana, saya tidak tahu. Berarti bahwa sampai batas tertentu mereka tidak menggunakan persetujuan Anda sebelumnya untuk menunjuk Anda sebagai anggota dewan.”Pengakuannya tentang praktik seperti ini dikonfirmasi oleh mantan karyawan APP lain yang bekerja di kantor sama di Jakarta. (Namanya tak muncul di MSL.)Dia mengatakan, sudah biasa bagi rekan-rekannya disebut sebagai petugas dari perusahaan itu. Beberapa dari mereka benar-benar mengelola perusahaan, yang lain namanya hanya muncul demi kepentingan dokumen.“Saya tidak bisa mengatakan itu situasi hitam dan putih. Ini lebih keabu-abuan.”Karyawan yang menandatangani makalah untuk MSL mengatakan, tak pernah benar-benar berpartisipasi dalam manajemen. Dia bahkan tak tahu siapa yang membeli kayu yang dihasilkan. Dia menerima sekitar Rp1 juta per bulan sebagai kompensasi untuk penggunaan nama itu.Penggunaan nama ini membuat dia resah tetapi hanya dalam diam. “Selama Anda ingin bekerja [untuk APP], saya kira akan mengerti yang terbaik bagi Anda untuk tak memprotes keputusan semacam itu.” Hasil investigasi bersama Eyes on the Forest, koalisi organisasi masyarakat sipil di Indonesia, melihat buldoser bekerja di konsesi MSL.Mereka mulai menggunakan drone memantau konsesi. Dalam perjalanan ke lapangan, mereka mengidentifikasi sarang orangutan dan mengukur kedalaman dan luas gambut. Mereka mendengar dari penduduk desa yang tinggal di dekat perkebunan, bahwa itu milik Grup Sinarmas.Untuk memeriksa pernyataan penduduk desa, para investigator LSM mencari akta pendirian dan akta notaris MSL dan jaringan perusahaan induk dari data pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.Dokumen-dokumen yang tersedia secara publik mengungkapkan nama-nama pemegang saham, direktur dan komisaris untuk setiap perusahaan. Hasil pencarian online menunjukkan, beberapa orang ini adalah karyawan APP. Mereka, misal, mencantumkan di profil LinkedIn milik mereka.Ian Hilman, dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan mengatakan, Eyes on the Forest tak akan menghadapi APP kecuali mereka memiliki bukti definitif bahwa APP benar-benar mengendalikan MSL.Mereka terus memantau konsesi, pada 2015, merilis laporan yang menunjukkan berapa banyak hutan hancur oleh MSL.Tanda-tanda itu ada di sana, kata Hilman. MSL, didaftarkan ke sebuah gedung di Sinarmas Land Plaza, Jakarta. Meskipun itu konsesi relatif kecil sekitar 130 kilometer persegi– beberapa konsesi APP 20 kali lebih besar— jelas ada uang besar di belakangnya.“Ini aneh,” kata Hilman, bahwa pemilik MSL, dua pekerja kantoran.“Jika Anda melihat di lapangan, MSL memiliki investasi besar seperti menyewa mesin berat, menggali saluran kanal, dan membangun sebuah jalan.” Ada indikasi lain kalau MSL adalah operasi APP.Desember lalu, sebuah peta di situs web APP yang menunjukkan titik api jelas-jelas menyebutkan, MSL sebagai salah satu konsesi “mitra” raksasa kertas di Kalimantan. Peta yang lihat itu telah diturunkan.Sritaba dalam wawancara Februari lalu, mengatakan, MSL telah keliru masukkan dalam peta.Dokumen lain, buatan 2007 oleh APP, kala , cek MSL masuk daftar konsesi.Awal tahun ini, Greenpeace menemukan, perusahaan perkebunan kayu pulp lain dimiliki konglomerat ini sedang ‘membersihkan’ hutan di Kalimantan Selatan.Ketika organisasi lingkungan mempertanyakan soal ini kepada APP, raksasa kertas itu mengatakan PT Hutan Rindang Banua, berada di luar kewenangan mereka, karena milik tangan berbeda dari keluarga Widjaja. Menurut mereka komitmen keberlanjutan itu tak berlaku.“Di satu sisi, mereka berbicara tentang menghentikan tindakan mereka, tetapi sisi lain terus melakukan deforestasi,” Rusmadya Maharuddin, juru kampanye hutan bersama Greenpeace, kepada .APP terus mengklaim, MSL dibentuk oleh karyawan yang tak bertanggung jawab. Pada Mei, raksasa kertas itu mengatakan, akan menyewa perusahaan auditor besar untuk “melihat kepemilikan saham dari semua bisnis kehutanan di Indonesia untuk menentukan apakah ada karyawan APP yang terlibat dalam bisnis yang menimbulkan konflik kepentingan.” APP masih berniat audit, kata Sritaba menulis dalam email.Sementara itu, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi. Pada Maret, Presiden Indonesia Joko Widodo mengeluarkan keputusan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan kepemilikan mereka dalam waktu satu tahun.“Harapannya, itu dapat ditegakkan, setiap entitas akan menyatakan kepemilikan usahanya,” Sulistyanto, Wakil Kepala Biro Pencegahan KPK, kepada .Dalam kasus APP, Rusmadya dari Greenpeace, lebih skeptis. “Ini bukan mengenai perusahaan yang siap memulai dalam perang melawan deforestasi,” katanya.“Mereka tidak transparan.” *** Kontribusi data dan informasi juga dari Aseanty Pahlevi dan terjemahan berita oleh Akita Arum Verselita. Berita awal bisa dilihat di Keterangan foto utama: Orangutan kalimantan yang nasibnya harus kita perhatikan karena hutan tempat hidupnya kian tergerus. Foto: BOSF/Indrayana
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
bencana alam ekosistem
mantan pekerja app ungkap namanya dipakai untuk perusahaan rahasia di kalimantan investigasi oleh menemukan bukti baru menunjukkan salah satu produsen kertas terbesar di dunia asia pulp paper app sengaja menyembunyikan kepemilikan perusahaan kontroversial yang terlibat dalam deforestasi kejelasan datang setelah bantahan berulang kali oleh app bahwa perusahaan itu memiliki perusahaan lain karena struktur perusahaan tidak jelas ini jadi perbincangandua mantan karyawan app diwawancarai mengatakan manajemen menggunakan nama mereka pada arsip resmi untuk perusahaan pt muara sungai landak msl yang menebang hutan tropis di kalimantan barat untuk membuka perkebunan kayu pulp di hutan gambut sekitar hektar sejak salah satu karyawan mengatakan dia telah menerima pembayaran bulanan untuk kompensasi pengaturan itu dia mengaku takut protes karena khawatir kehilangan pekerjaanberdasarkan penjelasan dan laporan mantan karyawan ini tentang cara kerja dalam manajemen app bertentangan dengan pernyataan yang perusahaan buat dalam beberapa bulan terakhir yang menyatakan tidak ada hubungan dengan pt muara sungai landaktemuan ini menempatkan app tepat di tengah perdebatan yang muncul tentang keberadaan perusahaan bayangan di antara kepemilikan usaha milik keluarga konglomerat yang mendominasi sektor perkebunan kayu di indonesia iniberkat tekanan kelompok masyarakat sipil sebagian kelompok bisnis ini telah berjanji menghentikan deforestasi namun makin jelas mereka menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan kendali atas asetaset usaha yang bermasalahapp dimiliki keluarga taipan eka tjipta widjaja yang memiliki investasi di berbagai sektor mulai real estat perbankan pertambangan dan agribisnis sampai produk makanan dan lainlainpada app membuat ikrar menghentikan deforestasi greenpeace memberikan legitimasi komitmen ketika setuju untuk memberi masukan perusahaan tentang cara menerapkannyadesember lalu bagaimanapun app menemukan diri terlibat dalam skandal ketika menerbitkan kajian mengenai struktur perusahaan ini artikel itu juga menunjukkan msl dimiliki melalui lapisan perusahaan induk atas nama dua karyawan app pekerja it berusia tahun dan auditor tahuntemuantemuan itu menunjukkan app menggunakan nama mereka sebagai proksi menyembunyikan kepemilikan usaha dari msl dan diamdiam mengambil keuntungan dari penghancuran hutan besarbesaran di kalimantan baratapp membantah mengendalikan msl mereka mengklaim dalam beberapa pernyataan publik dan wawancara bahwa karyawannya membentuk perusahaan sendiri tanpa sepengetahuan manajemenapp mengakui karyawan ketiga terdaftar sebagai direktur msl tetapi mengatakan telah dihentikan dari posisi di app segera setelah keterlibatan di perusahaan itu ditemukan dua karyawan lain katanya sudah meninggalkan app penyelidikan membuktikan bertentangan dengan cerita app hubungan perusahaan dengan operasi penghancuran hutan di kalimantan barat itu jauh lebih dalam daripada yang diakuiwawancara dengan mantan karyawan app juga menunjukkan upaya mengaburkan keterkaitan kepemilikan dikoordinasikan dari dalam lingkaran konglomeratapp telah mengakui tiga karyawannya terlibat di msl setelah menganilisis catatan perusahaan menunjukkan namanama tiga orang lain yang tampaknya telah dipekerjakan app saat sama ketika mereka terdaftar sebagai petugas dari msl berhasil melacak dua orang keduanya mengatakan manajemen app telah menggunakan nama mereka di mslperusahaan itu dijalankan oleh orang yang lain kata salah seorang dari mereka dia mengatakan tidak memiliki pilihan lain juga dapat mengungkapkan perusahaan yang membeli sebagian besar kayu msl memiliki kesamaan di belakang layar dengan konglomerat widjaja perusahaan itu pt cakrawala persada biomas mengoperasikan pabrik pelet kayu di kalimantan baratcatatan perusahaan menunjukkan dua direkturnya adalah sepasang mantan eksekutif senior di perusahaan minyak sawit milik keluarga widjaja setidaknya satu dari mereka dipekerjakan saat yang sama ketika dia terdaftar sebagai karyawan perusahaan penggilingan namun tak seorang pun dapat dihubungi untuk dimintai komentarseorang juru bicara untuk sawit sinar mas grup ini mengatakan tak bisa berkomentar mengenai perusahaan penggilingan karena kami tidak terlibat dalam entitas ini sahamsaham pengendali di perusahaan dipegang dua perusahaan dari negara surga pajak british virgin island dan labuan malaysiapetinggi ketiga dari perusahaan penggilingan bekerja untuk beberapa perusahaan asuransi keluarga widjaja dan yayasan yang didirikan konglomerat inidihubungi melalui telepon pria itu mengakui hubungannya dengan cakrawala persada biomas tetapi mengatakan tidak dapat mengatakan apakah dia terdaftar sebagai komisaris atau direkturmenginformasikan bahwa dia komisaris dia menyarankan berbicara dengan direktur dan menutup saluran teleponperan pria ini di perusahaan penggilingan meningkatkan keraguan terhadap app app mengklaim para karyawan bekerja untuk pihak ketiga atau mendirikan perusahaan mereka sendiri tanpa sepengetahuan atau persetujuannya namun peran pria ini dalam konglomerat widjaja tertera di atas kertas tidak ada hubungan dengan operasi agribisnisnyasentimen serupa disuarakan salah satu karyawan app yang namanya muncul di pengajuan resmi msl dan bekerja di jakarta berkantor sama dengan tiga orang yang mengakui keterlibatannya dalam perusahaan appditanya apakah salah satu dari tiga orang itu mungkin bisa mendirikan dan menjalankan perusahaan itu sendiriusaha besar yang membutuhkan akuisisi izin usaha dari berbagai tingkat pemerintahan akses ke modal dan alat beratkaryawan itu menjawab dengan yakin tidak pernah tak pernah seorang mantan karyawan app lain ingat pernah bekerja dengan salah satu dari tiga orang itu setuju dan mengatakan tak percaya orang yang disebutkan namanya dapat menjalankan perusahaan itu karena dia tak memiliki kemampuan untuk itu katanya berbicara dengan minta nama anonimuntuk mengelola area konsesi anda harus memiliki keterampilan kerja lapangan anda harus tahu cara menanam memanen dan membawa kayu ke penggilingan saya rasa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sungguh salah satu dari dua karyawan app yang mengatakan namanya digunakan untuk msl orangnya lebih tertutup dia enggan menjelaskan detail bagaimana modusmodus seperti itu berjalan diapun segera mematikan teleponyang jelas darinya soal perusahaan itu bukan milik dia semua didasarkan pada inisiatif konglomerat katanya tidak mungkin saya menominasikan diri sebagai direkturuntuk app temuan ini memiliki konsekuensi di luar msl perusahaan kertas raksasa ini juga mendapat kecaman atas hubungannya dengan perusahaan lain sebagai pemasok bahan bakunya app selalu merujuk perusahaanperusahaan ini sebagai pemasok independen tak dimiliki oleh atau berafiliasi dengannya namun laporan lembaga swadaya masyarakat dan media barubaru ini mengindikasikan mereka dimiliki segelintir karyawan app app membantah kalau telah memiliki perusahaanperusahaan itu secara diamdiamdalam lima tahun sejak app berjanji menghentikan pembukaan hutan msl telah melibas hampir kilometer persegi mil persegi hutan lisensi perusahaan mencakup total kilometer persegi mil persegi dan membentang sebagai habitat orangutan kalimantan yang sangat terancam punahmenurut analisis greenpeace hampir seluruh konsesi terletak di lahan gambut dalam beberapa dekade terakhir zona gambut indonesia yang luas telah dikeringkan perusahaanperusahaan perkebunan menyebabkan gambut mudah terbakarpada kebakaran gambut di indonesia menyelimuti kepulauan dan negaranegara tetangga dalam kabut asap yang mencekik memabukkan jutaan warga indonesia dan menghasilkan emisi gas rumah kaca meroket app berjanji menghentikan pembukaan tak hanya hutan juga lahan gambutjika keluarga konglomerat ini mengendalikan msl itu melanggar lebih dari ikrar sukarela pada presiden indonesia joko widodo menandatangani aturan moratorium semua pembukaan lahan gambut baru namun menurut greenpeace msl membersihkan gambut tahun lalugreenpeace pada mei memutuskan hubungan dengan app dengan mengatakan upaya menyembunyikan skandal kepemilikan gagal dan menuntut mereka bertanggung jawab atas penghancuran hutan termasuk di konsesi msl app tetap kekeuh bilang kalau tak ada hubungan dengan msl dan tak ada kayu masuk ke rantai pasokan merekaditanya mengenai temuan terbaru elim sritaba direktur keberlanjutan app memilih tak menjawab soal setidaknya enam karyawan mereka disebutkan dalam pengajuan resmi untuk msl atau klaim namanama pekerja sering dipakai perusahaansritaba mengatakan tak ada seorang pun yang diberi kompensasi untuk dicatat sebagai direktur msl dia menyebut klaim itu salah dan tidak berdasarkami menyambut kritik ke dalam organisasi kami karena kami percaya bahwa itu membantu kami melakukan yang lebih baik katanya melalui surat elektroniktetapi saat yang sama jika kami menghabiskan seluruh waktu membela diri terhadap serangan tak berdasar kami akan kekurangan sumber daya untuk pekerjaan lebih penting yang perlu dilakukan dalam memerangi perubahan iklim salah satu mantan karyawan app yang mengatakan namanya dipakai untuk msl mengenang awal mula sadar namanya telah melekat pada perusahaan ini dimulai ketika tim hukum kantor di jakarta membawa dokumen untuk ditandatangani buat penyewaan alat beratketika itu saya menyadari saya ditunjuk sebagai anggota dewan katanya sekali lagi mereka sudah menyiapkan segalanya untuk saya jadi saya tidak punya pilihan lain di app katanya itu praktik standar untuk nama karyawan yang akan diakai buat perusahaan seperti msl makin senior katanya makin tinggi kesempatan nama dilampirkan di profil perusahaan jadi jika anda mencapai tingkat tertentumanajer senior general manajer akan ada risiko tinggi bahwa anda akan ditunjuk jadi salah satu anggota dewan katanyakaryawan ini biasa tak dinilai penting di perusahaan jadi masuk akal namanya dipakai untuk perusahaan seperti msl bukan untuk perusahaan yang lebih besar seperti arara abadi yang diakui dimiliki oleh appkaryawan itu bilang tak pernah ada yang meminta izin gunakan namanya untuk perusahaan mereka tak perlu melakukan hal itu app sudah memiliki data pribadi karyawan setelah anda mendaftar kerja anda mengisi cv anda katanya anda juga memberikan id anda itu seharusnya cukup bagi manajemen untuk menunjuk andamaksud saya mereka sudah punya id anda mereka hanya datang ke notaris dan mendirikan perusahaan atau bagaimana saya tidak tahu berarti bahwa sampai batas tertentu mereka tidak menggunakan persetujuan anda sebelumnya untuk menunjuk anda sebagai anggota dewanpengakuannya tentang praktik seperti ini dikonfirmasi oleh mantan karyawan app lain yang bekerja di kantor sama di jakarta namanya tak muncul di msldia mengatakan sudah biasa bagi rekanrekannya disebut sebagai petugas dari perusahaan itu beberapa dari mereka benarbenar mengelola perusahaan yang lain namanya hanya muncul demi kepentingan dokumensaya tidak bisa mengatakan itu situasi hitam dan putih ini lebih keabuabuankaryawan yang menandatangani makalah untuk msl mengatakan tak pernah benarbenar berpartisipasi dalam manajemen dia bahkan tak tahu siapa yang membeli kayu yang dihasilkan dia menerima sekitar rp juta per bulan sebagai kompensasi untuk penggunaan nama itupenggunaan nama ini membuat dia resah tetapi hanya dalam diam selama anda ingin bekerja untuk app saya kira akan mengerti yang terbaik bagi anda untuk tak memprotes keputusan semacam itu hasil investigasi bersama eyes on the forest koalisi organisasi masyarakat sipil di indonesia melihat buldoser bekerja di konsesi mslmereka mulai menggunakan drone memantau konsesi dalam perjalanan ke lapangan mereka mengidentifikasi sarang orangutan dan mengukur kedalaman dan luas gambut mereka mendengar dari penduduk desa yang tinggal di dekat perkebunan bahwa itu milik grup sinarmasuntuk memeriksa pernyataan penduduk desa para investigator lsm mencari akta pendirian dan akta notaris msl dan jaringan perusahaan induk dari data pemerintah melalui direktorat jenderal administrasi hukum umum kementerian hukum dan hamdokumendokumen yang tersedia secara publik mengungkapkan namanama pemegang saham direktur dan komisaris untuk setiap perusahaan hasil pencarian online menunjukkan beberapa orang ini adalah karyawan app mereka misal mencantumkan di profil linkedin milik merekaian hilman dari koalisi masyarakat sipil kalimantan mengatakan eyes on the forest tak akan menghadapi app kecuali mereka memiliki bukti definitif bahwa app benarbenar mengendalikan mslmereka terus memantau konsesi pada merilis laporan yang menunjukkan berapa banyak hutan hancur oleh msltandatanda itu ada di sana kata hilman msl didaftarkan ke sebuah gedung di sinarmas land plaza jakarta meskipun itu konsesi relatif kecil sekitar kilometer persegi beberapa konsesi app kali lebih besar jelas ada uang besar di belakangnyaini aneh kata hilman bahwa pemilik msl dua pekerja kantoranjika anda melihat di lapangan msl memiliki investasi besar seperti menyewa mesin berat menggali saluran kanal dan membangun sebuah jalan ada indikasi lain kalau msl adalah operasi appdesember lalu sebuah peta di situs web app yang menunjukkan titik api jelasjelas menyebutkan msl sebagai salah satu konsesi mitra raksasa kertas di kalimantan peta yang lihat itu telah diturunkansritaba dalam wawancara februari lalu mengatakan msl telah keliru masukkan dalam petadokumen lain buatan oleh app kala cek msl masuk daftar konsesiawal tahun ini greenpeace menemukan perusahaan perkebunan kayu pulp lain dimiliki konglomerat ini sedang membersihkan hutan di kalimantan selatanketika organisasi lingkungan mempertanyakan soal ini kepada app raksasa kertas itu mengatakan pt hutan rindang banua berada di luar kewenangan mereka karena milik tangan berbeda dari keluarga widjaja menurut mereka komitmen keberlanjutan itu tak berlakudi satu sisi mereka berbicara tentang menghentikan tindakan mereka tetapi sisi lain terus melakukan deforestasi rusmadya maharuddin juru kampanye hutan bersama greenpeace kepada app terus mengklaim msl dibentuk oleh karyawan yang tak bertanggung jawab pada mei raksasa kertas itu mengatakan akan menyewa perusahaan auditor besar untuk melihat kepemilikan saham dari semua bisnis kehutanan di indonesia untuk menentukan apakah ada karyawan app yang terlibat dalam bisnis yang menimbulkan konflik kepentingan app masih berniat audit kata sritaba menulis dalam emailsementara itu pemerintah mengambil langkahlangkah untuk meningkatkan transparansi pada maret presiden indonesia joko widodo mengeluarkan keputusan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan kepemilikan mereka dalam waktu satu tahunharapannya itu dapat ditegakkan setiap entitas akan menyatakan kepemilikan usahanya sulistyanto wakil kepala biro pencegahan kpk kepada dalam kasus app rusmadya dari greenpeace lebih skeptis ini bukan mengenai perusahaan yang siap memulai dalam perang melawan deforestasi katanyamereka tidak transparan kontribusi data dan informasi juga dari aseanty pahlevi dan terjemahan berita oleh akita arum verselita berita awal bisa dilihat di keterangan foto utama orangutan kalimantan yang nasibnya harus kita perhatikan karena hutan tempat hidupnya kian tergerus foto bosfindrayana
Ini Harapan Masyarakat Sipil untuk Gubernur Sulsel yang Baru. Isu lingkungan hidup telah menjadi sorotan sejak masa kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam debat pertama, meski isunya terkait PSDA namun seluruh calon, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman sekarang belum secara eksplisit menjelaskan komitmen mereka terkait pembangunan yang berkelanjutan. Lebih banyak menyoroti isu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel telah dilantik oleh Presiden RI pada 5 September 2018 lalu bersama 8 gubernur lainnya. Merek segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun mendatang.Sebelum pembahasan RPJMD ini dirampungkan, masyarakat sipil berupaya mendorong agar isu lingkungan hidup bisa tercermin pada kebijakan gubernur mendatang. Untuk itulah kemudian dilaksanakan diskusi bertema “Masyarakat Sipil untuk Sulsel Hijau”, kerjasama Mongabay Indonesia, Walhi Sulsel, Kampung Buku, Jalin Institute dan Geraderi, di Kampung Buku, Makassar, Minggu (9/9/2018), dihadiri antara lain oleh aktivis lingkungan, politisi, jurnalis, dan mahasiswa. Menurut Muhammad Al Amin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, peluang untuk memberi masukan kepada rezim pemerintahan yang baru terbuka lebar dan itu telah disampaikan secara terbuka oleh Ketua Tim Transisi Gubernur beberapa waktu lalu.“Tim Transisi ini telah menyatakan komitmennya untuk membuka peluang bagi teman-teman CSO terlibat dalam penyusunan RPJMD. Makanya, kita harus punya bahan dan rekomendasi yang baik untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah beserta orang-orang yang dapat diusulkan masuk dalam tim tersebut,” ungkap Amin.Menurut Amin, salah satu isu krusial yang harus didorong pada pemerintahan baru ini terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang belum tuntas.“Ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana menyinkronkan antara RTRW provinsi dengan rencana zonasi provinsi agar dapat berpihak ke lingkungan dan masyarakat,” katanya. Amin juga menyinggung perlunya kapasitas sumber daya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pemahaman akan isu lingkungan hidup.“Banyak di Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, atau yang terkait dengan sumber daya alam tidak mengetahui tentang pembangunan berkelanjutan.”Hal lain disampaikan Amin terkait Kebijakan Satu Peta () yang akan segera dirilis pemerintah yang harus dipastikan, apakah partisipatif atau tidak.“Perlu ada rekomendasi bahwa Kebijakan Satu Peta dilakukan secara partisipatif oleh pemerintahan yang baru ini.”Asmar Exwar, aktivis lingkungan yang juga mantan Direktur Walhi Sulsel, menjelaskan banyaknya masalah terkait sumber daya alam di sektor kehutanan. “Hutan biasanya dilihat dari ‘koheren tutupan’, tetapi kenyataannya tidak seperti itu karena banyaknya kampung yang masuk dalam kawasan hutan atau sebaliknya,” tambahnya.Menurutnya, salah satu masalah terkait hutan yang masuk dalam faktor jasa lingkungan adalah ekowisata. “Di Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng dan Enrekang banyak sekali kasus tetapi tidak muncul. Belum lagi soal lahan pertanian atau perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung.” Asmar juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait energi. Menurutnya, energi memang dibutuhkan namun tak boleh abai pada aspek lingkungan dan manusia yang ada di sekitar lokasi sumber energi yang akan dibangun.“Bendungan untuk PLTA mungkin bagus untuk energi, tetapi dampaknya mungkin akan menenggelamkan kampung, area persawahan, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah problem karena mengubah bentang alam.”Ditambahkan Asmar, terkait pembangunan dalam kaitannya dengan kebijakan PSDA, aspek kebijakan payung hukum sangat penting. Selama ini pelaksanaannya cenderung tidak didukung oleh payung hukum.“Meskipun ada rencana pembangunan, tetapi pembangunan itu akan diarahkan ke mana dan ruangnya di mana? Misalnya dalam pembangunan pesisir yang harusnya memakai zonasi, selama ini tidak ada. Kabupaten dulunya ada, tetapi wilayah provinsi tidak ada. Jadi bisa dikatakan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil cantolannya belum ada,” katanya.Masri Tajuddin, peserta diskusi lainnya, memaparkan pentingnya menggali kembali kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan sekitarnya. Aktivitas ekonomi seharusnya tidak mengganggu kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya.“Secara kultural, masyarakat sebenarnya mempunyai pola tersendiri yang berbasis lingkungan. Sebagai contoh, nelayan di Danau Tempe setiap hari Jumat tidak boleh mencari ikan, secara tidak langsung memberi alam kesempatan melakukan pemulihan. Hal ini juga dapat dimunculkan untuk diadopsi sebagai kebijakan pemerintah dalam mendorong kearifan lokal sebagai salah satu solusi dalam pengelolaan lingkungan,” katanya. Masri juga menilai tantangan memajukan isu lingkungan di daerah karena ketidakmampuan mereka dalam memahami isu-isu lingkungan.“Isu lingkungan yang dipahami hanya soal pengelolaan hutan misalnya, padahal nyaris semua sektor terkait dengan lingkungan, karena terkait dengan daya dukung alam.”Sejalan dengan isu rencana gubernur terpilih akan melakukan audit terkait dengan proyek (CPI), menurut Masri, harus rekomendasikan pada aspek lingkungan dengan pendekatan manusianya, misalnya bagaimana warga Makassar kemudian dapat menikmati pantai, karena reklamasi sudah telanjur.Sedangkan Nurdin Amir, dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, menyampaikan hasil wawancaranya bersama Gubernur terpilih setelah serah terima jabatan.Menurutnya, Gubernur terpilih ini ramah investasi, khususnya investasi untuk pelayanan publik, terutama pembangunan infrastruktur ke daerah-daerah terpencil. Ada beberapa daerah sasarannya, seperti Luwu, Toraja, dan Selayar. Khusus untuk sektor perkotaan, fokusnya ke tata kelola kota. “Ini harus diawasi.”Nurdin juga menjelaskan komitmen gubernur baru dalam menyelesaikan kasus reklamasi, sebagai warisan pemerintahan sebelumnya, yang masih belum rampung.“Akan ada upaya audit, begitu dikatakan Pak Gubernur. Kalau pembangunan reklamasi ini tidak diaudit dan kemudian ada masalah maka Gubernur sekarang bisa saja dianggap melanggar undang-undang terkena pasal ‘ikut serta’.” Juga dibahas tentang dampak dukungan swasta dalam bentuk modal kepada Gubernur terpilih, yang diwaspadai karena akan berimplikasi pada kepentingan-kepentingan ekonomi berupa investasi dalam skala luas.“Ini mungkin yang harus dikawal. Bagaimana kemudian ‘hal baik’ dari investasi ini tidak begitu eksploitatif terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Jangan sampai dengan munculnya modal ini, ada kepentingan, misalnya soal sawit atau tambang. Hal ini dapat membahayakan apabila tidak ada batas perizinan yang dilakukan pemerintah, atau setidaknya ada transparansi dalam hal perizinan investasi,” ungkap Wahyu Chandra dari .Beberapa kesimpulan dan sekaligus rekomendasi dari diskusi ini antara lain: pertama, agar pembangunan Sulsel untuk lima tahun mendatang lebih pro-lingkungan dan pro-masyarakat. Kedua, pemerintahan yang baru diharapkan lebih transparan, dan partisipatif dalam setiap kebijakan yang ada, termasuk dalam pembahasan perizinan untuk proyek-proyek besar yang bisa berimplikasi luas pada kualitas lingkungan.Ketiga, Gubernur yang baru diharapkan menepati janjinya bahwa pembangunan di Sulsel tidak menjadikan sawit dan tambang sebagai prioritas. Kelima, pemerintahan yang baru harus mengedepankan dan memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, dan keenam, pemenuhan unsur-unsur Hak Asasi Manusia dalam perencanaan pembangunan. Gubernur terpilih Sulsel, Nurdin Abdullah pada 2 Juli 2018 menyatakan akan mengutamakan aspek lingkungan pada pembangunan.“Bagi saya, lingkungan harus menjadi prioritas utama. Kita di Sulawesi Selatan, sudah ditakdirkan untuk jadi wilayah agraris. Ini daerah pertanian, peternakan dan perikanan,” katanya.“Kita juga sudah tahu, tambang itu merusak lingkungan. Maka tentu harus kita hitung dan lihat dari sisi ekonomi, sosial dan tentu saja sisi ekologis, yang mana sebenarnya paling baik. Jangan-jangan kita tambang, kita dapat Rp1 triliun, tetapi untuk mengembalikan fungsi lingkungan itu butuh Rp3 triliun. minus. Iya ?,” lanjut Nurdin.“Ke depan, Sulawesi Selatan, tidak usah bikin macam-macam. Sektor pertanian jadi prioritas. Sektor peternakan jadi prioritas dan perikanan. Tidak usah kerja yang lain. Tiga sektor ini jadi lumbung kemiskinan. Kita harus memperbaiki itu,” tambahnya.***Keterangan foto utama : Reklamasi di pantai Makassar untuk pembangunan Center Point of Indonesia (CPI). Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
ketahanan komunitas peran pemerintah lokal perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim
ini harapan masyarakat sipil untuk gubernur sulsel yang baru isu lingkungan hidup telah menjadi sorotan sejak masa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan dalam debat pertama meski isunya terkait psda namun seluruh calon termasuk gubernur dan wakil gubernur terpilih nurdin abdullah dan andi sudirman sekarang belum secara eksplisit menjelaskan komitmen mereka terkait pembangunan yang berkelanjutan lebih banyak menyoroti isu pembangunan dan pertumbuhan ekonomigubernur dan wakil gubernur sulsel telah dilantik oleh presiden ri pada september lalu bersama gubernur lainnya merek segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd untuk lima tahun mendatangsebelum pembahasan rpjmd ini dirampungkan masyarakat sipil berupaya mendorong agar isu lingkungan hidup bisa tercermin pada kebijakan gubernur mendatang untuk itulah kemudian dilaksanakan diskusi bertema masyarakat sipil untuk sulsel hijau kerjasama mongabay indonesia walhi sulsel kampung buku jalin institute dan geraderi di kampung buku makassar minggu dihadiri antara lain oleh aktivis lingkungan politisi jurnalis dan mahasiswa menurut muhammad al amin direktur wahana lingkungan hidup walhi sulsel peluang untuk memberi masukan kepada rezim pemerintahan yang baru terbuka lebar dan itu telah disampaikan secara terbuka oleh ketua tim transisi gubernur beberapa waktu lalutim transisi ini telah menyatakan komitmennya untuk membuka peluang bagi temanteman cso terlibat dalam penyusunan rpjmd makanya kita harus punya bahan dan rekomendasi yang baik untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah beserta orangorang yang dapat diusulkan masuk dalam tim tersebut ungkap aminmenurut amin salah satu isu krusial yang harus didorong pada pemerintahan baru ini terkait rencana tata ruang wilayah rtrw dan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil rzwpk yang belum tuntasini yang perlu kita perhatikan bagaimana menyinkronkan antara rtrw provinsi dengan rencana zonasi provinsi agar dapat berpihak ke lingkungan dan masyarakat katanya amin juga menyinggung perlunya kapasitas sumber daya organisasi perangkat daerah opd terkait pemahaman akan isu lingkungan hidupbanyak di dinas kehutanan dinas lingkungan hidup atau yang terkait dengan sumber daya alam tidak mengetahui tentang pembangunan berkelanjutanhal lain disampaikan amin terkait kebijakan satu peta yang akan segera dirilis pemerintah yang harus dipastikan apakah partisipatif atau tidakperlu ada rekomendasi bahwa kebijakan satu peta dilakukan secara partisipatif oleh pemerintahan yang baru iniasmar exwar aktivis lingkungan yang juga mantan direktur walhi sulsel menjelaskan banyaknya masalah terkait sumber daya alam di sektor kehutanan hutan biasanya dilihat dari koheren tutupan tetapi kenyataannya tidak seperti itu karena banyaknya kampung yang masuk dalam kawasan hutan atau sebaliknya tambahnyamenurutnya salah satu masalah terkait hutan yang masuk dalam faktor jasa lingkungan adalah ekowisata di sulawesi selatan di kabupaten soppeng dan enrekang banyak sekali kasus tetapi tidak muncul belum lagi soal lahan pertanian atau perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan lindung asmar juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait energi menurutnya energi memang dibutuhkan namun tak boleh abai pada aspek lingkungan dan manusia yang ada di sekitar lokasi sumber energi yang akan dibangunbendungan untuk plta mungkin bagus untuk energi tetapi dampaknya mungkin akan menenggelamkan kampung area persawahan dan lain sebagainya ini juga menjadi sebuah problem karena mengubah bentang alamditambahkan asmar terkait pembangunan dalam kaitannya dengan kebijakan psda aspek kebijakan payung hukum sangat penting selama ini pelaksanaannya cenderung tidak didukung oleh payung hukummeskipun ada rencana pembangunan tetapi pembangunan itu akan diarahkan ke mana dan ruangnya di mana misalnya dalam pembangunan pesisir yang harusnya memakai zonasi selama ini tidak ada kabupaten dulunya ada tetapi wilayah provinsi tidak ada jadi bisa dikatakan pembangunan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil cantolannya belum ada katanyamasri tajuddin peserta diskusi lainnya memaparkan pentingnya menggali kembali kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan sekitarnya aktivitas ekonomi seharusnya tidak mengganggu kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnyasecara kultural masyarakat sebenarnya mempunyai pola tersendiri yang berbasis lingkungan sebagai contoh nelayan di danau tempe setiap hari jumat tidak boleh mencari ikan secara tidak langsung memberi alam kesempatan melakukan pemulihan hal ini juga dapat dimunculkan untuk diadopsi sebagai kebijakan pemerintah dalam mendorong kearifan lokal sebagai salah satu solusi dalam pengelolaan lingkungan katanya masri juga menilai tantangan memajukan isu lingkungan di daerah karena ketidakmampuan mereka dalam memahami isuisu lingkunganisu lingkungan yang dipahami hanya soal pengelolaan hutan misalnya padahal nyaris semua sektor terkait dengan lingkungan karena terkait dengan daya dukung alamsejalan dengan isu rencana gubernur terpilih akan melakukan audit terkait dengan proyek cpi menurut masri harus rekomendasikan pada aspek lingkungan dengan pendekatan manusianya misalnya bagaimana warga makassar kemudian dapat menikmati pantai karena reklamasi sudah telanjursedangkan nurdin amir dari aliansi jurnalis independen aji makassar menyampaikan hasil wawancaranya bersama gubernur terpilih setelah serah terima jabatanmenurutnya gubernur terpilih ini ramah investasi khususnya investasi untuk pelayanan publik terutama pembangunan infrastruktur ke daerahdaerah terpencil ada beberapa daerah sasarannya seperti luwu toraja dan selayar khusus untuk sektor perkotaan fokusnya ke tata kelola kota ini harus diawasinurdin juga menjelaskan komitmen gubernur baru dalam menyelesaikan kasus reklamasi sebagai warisan pemerintahan sebelumnya yang masih belum rampungakan ada upaya audit begitu dikatakan pak gubernur kalau pembangunan reklamasi ini tidak diaudit dan kemudian ada masalah maka gubernur sekarang bisa saja dianggap melanggar undangundang terkena pasal ikut serta juga dibahas tentang dampak dukungan swasta dalam bentuk modal kepada gubernur terpilih yang diwaspadai karena akan berimplikasi pada kepentingankepentingan ekonomi berupa investasi dalam skala luasini mungkin yang harus dikawal bagaimana kemudian hal baik dari investasi ini tidak begitu eksploitatif terhadap pengelolaan lingkungan hidup jangan sampai dengan munculnya modal ini ada kepentingan misalnya soal sawit atau tambang hal ini dapat membahayakan apabila tidak ada batas perizinan yang dilakukan pemerintah atau setidaknya ada transparansi dalam hal perizinan investasi ungkap wahyu chandra dari beberapa kesimpulan dan sekaligus rekomendasi dari diskusi ini antara lain pertama agar pembangunan sulsel untuk lima tahun mendatang lebih prolingkungan dan promasyarakat kedua pemerintahan yang baru diharapkan lebih transparan dan partisipatif dalam setiap kebijakan yang ada termasuk dalam pembahasan perizinan untuk proyekproyek besar yang bisa berimplikasi luas pada kualitas lingkunganketiga gubernur yang baru diharapkan menepati janjinya bahwa pembangunan di sulsel tidak menjadikan sawit dan tambang sebagai prioritas kelima pemerintahan yang baru harus mengedepankan dan memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan keenam pemenuhan unsurunsur hak asasi manusia dalam perencanaan pembangunan gubernur terpilih sulsel nurdin abdullah pada juli menyatakan akan mengutamakan aspek lingkungan pada pembangunanbagi saya lingkungan harus menjadi prioritas utama kita di sulawesi selatan sudah ditakdirkan untuk jadi wilayah agraris ini daerah pertanian peternakan dan perikanan katanyakita juga sudah tahu tambang itu merusak lingkungan maka tentu harus kita hitung dan lihat dari sisi ekonomi sosial dan tentu saja sisi ekologis yang mana sebenarnya paling baik janganjangan kita tambang kita dapat rp triliun tetapi untuk mengembalikan fungsi lingkungan itu butuh rp triliun minus iya lanjut nurdinke depan sulawesi selatan tidak usah bikin macammacam sektor pertanian jadi prioritas sektor peternakan jadi prioritas dan perikanan tidak usah kerja yang lain tiga sektor ini jadi lumbung kemiskinan kita harus memperbaiki itu tambahnyaketerangan foto utama reklamasi di pantai makassar untuk pembangunan center point of indonesia cpi foto wahyu chandramongabay indonesia
Band Boomerang dan Greenpeace Duduki Kapal dan Kilang Minyak di Bitung. Untuk Apa?. Aktivis Greenpeace dari 7 negara menduduki kapal dan tangki minyak milik PT Multi Nabati Sulawesi (MNS), Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (25/9/2018). Lewat aksi itu, mereka mendesak Wilmar Internasional, pedagang minyak sawit terbesar di dunia, untuk menghentikan suplai kelapa sawit yang bersumber dari perusak hutan. Sebab, berdasar investigasi Greenpeace Internasional, sebanyak 25 produsen minyak sawit telah menggunduli 130.000 hektar hutan, sejak 2015.PT MNS dipilih sebagai titik aksi karena menjadi salah satu fasilitas kilang minyak sawit milik Wilmar. Investigasi Greenpeace Internasional menemukan, terdapat 3 kelompok produsen yang memasok kelapa sawit ke PT MNS, pada tahun 2017.Di lokasi itu, sejak pagi hari, aktivis Greenpeace menyusuri laut dengan menggunakan perahu karet untuk menjangkau kapal dan kilang minyak. Setelah itu mereka membentangkan spanduk bertuliskan , serta membuat coretan dengan simbol tanda silang di tangki minyak milik PT MNS. Mereka juga bergelantungan dibadan kapal, menuliskan dan membentangkan spanduk “Hentikan Minyak Sawit Kotor”. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, aksi itu telah berlangsung lebih dari 7 jam. Rencananya, aksi akan berlangsung selama 12 jam dan berhenti ketika perusahaan merespon tuntutan mereka.“Tadi pagi kami sudah kirim email ke Wilmar dan manajemennya, sudah telpon juga. Kami minta mereka menghubungi perusahaan yang ada di Bitung ini (PT MNS), untuk memastikan mereka tidak melakukan tindakan bodoh yang bisa mencederai aktivis,” terang Kiki yang dihubungi Mongabay Indonesia.Disebutkan, setelah proses komunikasi itu, akan ada pertemuan antara Greenpeace dengan pihak Wilmar Internasional. Namun, Kiki belum memberi kepastian. Sebab, tuntutan Greenpeace dianggap sudah jelas, Wilmar Internasional harus menepati komitmen untuk menghentikan suplai dari perusahaan-perusahaan yang membuka hutan di Kalimantan dan Papua. Mereka juga didesak untuk menepati komitmen dan (NDPE) di seluruh konsesi pemasok. Selain itu, Greenpeace meminta Wilmar untuk lebih transparan dalam publikasi data lokasi pabrik dan peta konsesi pada seluruh wilayah operasi mereka, serta memutus hubungan dengan semua kelompok produsen nakal.“Kalau dari , kami hubungi juga seperti Unilever, Nestle, untuk menyetop suplai dari Wilmar sampai mereka bersih dari konsesi-konsesi yang merusak hutan,” Kiki menambahkan, “Kepada publik, kami minta berpartisipasi untuk menyuarakan ini, membagikan link di sosial media, supaya lebih banyak orang yang berteriak pada Wilmar.” Waya Pesik Mameru, salah satu peserta aksi mengatakan, keterlibatannya terdorong oleh kenangan masa lalu. Sebab, ketika kecil, orang tuanya pernah mengajak Waya untuk mengunjungi pulau Lembeh, Bitung, yang terkenal dengan keindahan lautnya. Namun, ia resah ketika mengetahui bahwa Bitung menjadi lokasi produksi hasil perusakan hutan.Keresahan Waya juga disebabkan oleh beberapa merek favoritnya yang dianggap berkontribusi pada hilangnya rumah burung cenderawasih di Papua, orang utan di Kalimantan serta harimau di Sumatera.“Ketika tubuh saya bergerak di atas perahu karet, meluncur dari pulau Lembeh tempat saya menyimpan kenangan indah, memandang Bitung dari kejauhan, dengan tangki-tangkinya yang berisi minyak kotor, saya berteriak, bukan ini pemandangan yang saya mau,” seru Waya dikutip website Greenpeace. “Saya ingin hidup saya bersih dari minyak sawit kotor. Saya ingin produsen jahat segera berubah dan tidak lagi membuat kerusakan di hutan kita. Saya harap kamu (publik) juga mau ikut bersama kami,” tambahnya.Grup musik Boomerang juga ikut melibatkan diri dalam aksi itu. Di atas tangki minyak mereka menyanyikan lagu berjudul “Jeda Kebodohan”. Sejak 5 tahun lalu, grup musik rock ini telah menjalin kerjasama dengan Greenpeace. Tahun 2015 Boomerang bergabung untuk membendung kanal di wilayah gambut untuk mencegah kebakaran.“Kondisi hutan Indonesia sangat menyedihkan. Inilah yang membuat saya bersemangat terlibat dalam aksi damai ini. Semoga bisa menjadi peringatan terhadap perusahaan-perusahaan untuk lebih berhati-hati atas dampak lingkungan dari apa yang mereka buat,” kata Andi Babas, vokalis Boomerang. Pekan lalu, Rabu (19/9/2018), Greenpeace Internasional merilis hasil investigasi yang menyebut bahwa sejumlah perusahaan pemasok minyak sawit telah menghancurkan area hutan hampir dua kali ukuran Singapura hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pasokan sawit mereka masih digunakan untuk merek-merek terbesar di dunia seperti Unilever, Nestle, Colgate-Palmolive dan Mondelez.Greenpeace Internasional juga menemukan 25 industri kelapa sawit telah menggunduli lebih dari 130.000 hektar hutan, sejak akhir 2015. Dari jumlah luasan itu, 40 persennya (51.600 hektar) berada di Papua, Indonesia.Wilmar disebut membeli dari 18 pemasok di antara 25 grup minyak sawit tersebut. Padahal, sebelumnya, mereka sudah mengumumkan kebijakan NDPE atau kebijakan tanpa deforestasi, tanpa pembukaan gambut, tanpa eksploitasi.Berdasarkan catatan Greenpeace, sektor perkebunan seperti sawit dan bubur kertas menyebabkan penggundulan hutan terbesar di Indonesia. Mereka memperkirakan, sekitar 24 juta hektar hujan dihancurkan di Indonesia, antara tahun 1990 hingga 2015.Deforestasi dan perusakan lahan gambut juga dianggap sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Indonesia disebut menjadi penghasil emisi global tertinggi, di samping Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, masih menurut catatan Greenpeace, pengembangan perkebunan adalah penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia. Peneliti dari Universitas Harvard dan Columbia menduga, asap kebakaran hutan tahun 2015 telah menyebabkan 100.000 kematian prematur. Sementara, berdasar hitungan Bank Dunia, biaya bencana akibat kebakaran itu diperkirakan sebesar 16 miliar USD. Wilmar Internasional, dalam rilis yang dimuat di website resminya menyebut, aksi Greenpeace di kilang minyak sawit di Bitung, bukan saja sebagai tindakan kriminal tapi juga dapat membahayakan keselamatan aktivis, serta para pekerja di sana. Karenanya, mereka meminta Greenpeace bertindak kolaboratif untuk bersama-sama memperbaiki industri kelapa sawit.Wilmar juga mengklarifikasi hasil investigasi yang dibuat Greenpeace. Dari 25 perusahaan yang terdaftar, Wilmar hanya membeli dari 13 pemasok, bukan 18. Dari 13 perusahaan itu, 2 di antaranya menegaskan bahwa konsesi yang disebutkan dalam laporan bukan milik mereka.Greenpeace disebut memilih Wilmar dalam laporan itu dengan pertimbangan ukuran dan skala operasi, namun mengabaikan fakta bahwa deforestasi disebabkan oleh pemasok tanpa komitmen NDPE.“Greenpeace sebagai pemangku kepentingan utama, juga harus berkontribusi menemukan solusi, membantu seluruh industri untuk mendukung dan membeli hanya dari perusahaan-perusahaan yang patuh pada NDPE,” jelas Wilmar.
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional
band boomerang dan greenpeace duduki kapal dan kilang minyak di bitung untuk apa aktivis greenpeace dari negara menduduki kapal dan tangki minyak milik pt multi nabati sulawesi mns bitung sulawesi utara selasa lewat aksi itu mereka mendesak wilmar internasional pedagang minyak sawit terbesar di dunia untuk menghentikan suplai kelapa sawit yang bersumber dari perusak hutan sebab berdasar investigasi greenpeace internasional sebanyak produsen minyak sawit telah menggunduli hektar hutan sejak pt mns dipilih sebagai titik aksi karena menjadi salah satu fasilitas kilang minyak sawit milik wilmar investigasi greenpeace internasional menemukan terdapat kelompok produsen yang memasok kelapa sawit ke pt mns pada tahun di lokasi itu sejak pagi hari aktivis greenpeace menyusuri laut dengan menggunakan perahu karet untuk menjangkau kapal dan kilang minyak setelah itu mereka membentangkan spanduk bertuliskan serta membuat coretan dengan simbol tanda silang di tangki minyak milik pt mns mereka juga bergelantungan dibadan kapal menuliskan dan membentangkan spanduk hentikan minyak sawit kotor kiki taufik kepala kampanye hutan global greenpeace indonesia aksi itu telah berlangsung lebih dari jam rencananya aksi akan berlangsung selama jam dan berhenti ketika perusahaan merespon tuntutan merekatadi pagi kami sudah kirim email ke wilmar dan manajemennya sudah telpon juga kami minta mereka menghubungi perusahaan yang ada di bitung ini pt mns untuk memastikan mereka tidak melakukan tindakan bodoh yang bisa mencederai aktivis terang kiki yang dihubungi mongabay indonesiadisebutkan setelah proses komunikasi itu akan ada pertemuan antara greenpeace dengan pihak wilmar internasional namun kiki belum memberi kepastian sebab tuntutan greenpeace dianggap sudah jelas wilmar internasional harus menepati komitmen untuk menghentikan suplai dari perusahaanperusahaan yang membuka hutan di kalimantan dan papua mereka juga didesak untuk menepati komitmen dan ndpe di seluruh konsesi pemasok selain itu greenpeace meminta wilmar untuk lebih transparan dalam publikasi data lokasi pabrik dan peta konsesi pada seluruh wilayah operasi mereka serta memutus hubungan dengan semua kelompok produsen nakalkalau dari kami hubungi juga seperti unilever nestle untuk menyetop suplai dari wilmar sampai mereka bersih dari konsesikonsesi yang merusak hutan kiki menambahkan kepada publik kami minta berpartisipasi untuk menyuarakan ini membagikan link di sosial media supaya lebih banyak orang yang berteriak pada wilmar waya pesik mameru salah satu peserta aksi mengatakan keterlibatannya terdorong oleh kenangan masa lalu sebab ketika kecil orang tuanya pernah mengajak waya untuk mengunjungi pulau lembeh bitung yang terkenal dengan keindahan lautnya namun ia resah ketika mengetahui bahwa bitung menjadi lokasi produksi hasil perusakan hutankeresahan waya juga disebabkan oleh beberapa merek favoritnya yang dianggap berkontribusi pada hilangnya rumah burung cenderawasih di papua orang utan di kalimantan serta harimau di sumateraketika tubuh saya bergerak di atas perahu karet meluncur dari pulau lembeh tempat saya menyimpan kenangan indah memandang bitung dari kejauhan dengan tangkitangkinya yang berisi minyak kotor saya berteriak bukan ini pemandangan yang saya mau seru waya dikutip website greenpeace saya ingin hidup saya bersih dari minyak sawit kotor saya ingin produsen jahat segera berubah dan tidak lagi membuat kerusakan di hutan kita saya harap kamu publik juga mau ikut bersama kami tambahnyagrup musik boomerang juga ikut melibatkan diri dalam aksi itu di atas tangki minyak mereka menyanyikan lagu berjudul jeda kebodohan sejak tahun lalu grup musik rock ini telah menjalin kerjasama dengan greenpeace tahun boomerang bergabung untuk membendung kanal di wilayah gambut untuk mencegah kebakarankondisi hutan indonesia sangat menyedihkan inilah yang membuat saya bersemangat terlibat dalam aksi damai ini semoga bisa menjadi peringatan terhadap perusahaanperusahaan untuk lebih berhatihati atas dampak lingkungan dari apa yang mereka buat kata andi babas vokalis boomerang pekan lalu rabu greenpeace internasional merilis hasil investigasi yang menyebut bahwa sejumlah perusahaan pemasok minyak sawit telah menghancurkan area hutan hampir dua kali ukuran singapura hanya dalam waktu kurang dari tahun pasokan sawit mereka masih digunakan untuk merekmerek terbesar di dunia seperti unilever nestle colgatepalmolive dan mondelezgreenpeace internasional juga menemukan industri kelapa sawit telah menggunduli lebih dari hektar hutan sejak akhir dari jumlah luasan itu persennya hektar berada di papua indonesiawilmar disebut membeli dari pemasok di antara grup minyak sawit tersebut padahal sebelumnya mereka sudah mengumumkan kebijakan ndpe atau kebijakan tanpa deforestasi tanpa pembukaan gambut tanpa eksploitasiberdasarkan catatan greenpeace sektor perkebunan seperti sawit dan bubur kertas menyebabkan penggundulan hutan terbesar di indonesia mereka memperkirakan sekitar juta hektar hujan dihancurkan di indonesia antara tahun hingga deforestasi dan perusakan lahan gambut juga dianggap sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim indonesia disebut menjadi penghasil emisi global tertinggi di samping amerika serikat dan tiongkok selain itu masih menurut catatan greenpeace pengembangan perkebunan adalah penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di indonesia peneliti dari universitas harvard dan columbia menduga asap kebakaran hutan tahun telah menyebabkan kematian prematur sementara berdasar hitungan bank dunia biaya bencana akibat kebakaran itu diperkirakan sebesar miliar usd wilmar internasional dalam rilis yang dimuat di website resminya menyebut aksi greenpeace di kilang minyak sawit di bitung bukan saja sebagai tindakan kriminal tapi juga dapat membahayakan keselamatan aktivis serta para pekerja di sana karenanya mereka meminta greenpeace bertindak kolaboratif untuk bersamasama memperbaiki industri kelapa sawitwilmar juga mengklarifikasi hasil investigasi yang dibuat greenpeace dari perusahaan yang terdaftar wilmar hanya membeli dari pemasok bukan dari perusahaan itu di antaranya menegaskan bahwa konsesi yang disebutkan dalam laporan bukan milik merekagreenpeace disebut memilih wilmar dalam laporan itu dengan pertimbangan ukuran dan skala operasi namun mengabaikan fakta bahwa deforestasi disebabkan oleh pemasok tanpa komitmen ndpegreenpeace sebagai pemangku kepentingan utama juga harus berkontribusi menemukan solusi membantu seluruh industri untuk mendukung dan membeli hanya dari perusahaanperusahaan yang patuh pada ndpe jelas wilmar
Jawa dan Nusa Tenggara Langganan Bencana Kekeringan, Mengapa?. Kekeringan kembali melanda Pulau Jawa dan Nusa Tenggara tahun ini diperkirakan sampai November. Kekeringan di daerah-daerah ini bak jadi agenda tahunan karena pasokan air memang sudah defisit sejak 1995.Berdasarkan data yang dihimpun Posko BNPB, kekeringan melanda 11 provinsi terdapat di 111 kabupaten dan kota, 888 kecamatan dan 4.052 desa menyebabkan 4,87 juta terdampak.Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Indonesia BNPB mengatakan, sebagian besar kekeringan melanda Jawa dan Nusa Tenggara, meski kondisi kemarau ini sebenarnya normal, namun kekeringan meluas antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Lampung. Untuk Bali, kekeringan tak terlalu berdampak luas.Periode September-Oktober 2018 hingga Februari 2019, BMKG memprediksi ada peluang El-Nino lemah hingga moderate.El-Nino merupakan kondisi suhu air laut memanas di Samudera Pasifik hingga di atas rata-rata suhu normal. Ia mengakibatkan fenomena alam seperti kekeringan.Beberapa wilayah diprediksi memiliki curah hujan kurang 50 mm, bagian selatan Sumatera, mulai Riau Selatan hingga Lampung, Bangka Belitung, Jawa Bali, NTB, NTT, Kalimantan Bagian Timur. Juga sebagian besar Sulawesi kecuali Sulawesi Barat dan bagian tengah Sulawesi Tengah dan sekitar Toli-Toli, Pulau Buru (Maluku) dan bagian selatan Papua sekitar Merauke.Hari tanpa hujan ekstrim tinggi, lebih dari 100 hari, tercatat terjadi di beberapa wilayah, seperti Bali (Buleleng/Gretek, Karangasem/ Tianyar), Yogyakarta (Bantul, Gunung Kidul, Tanjungsari), Jawa Barat (Wanasaba Kidul, Cangkol), Jawa Tengah (Polokerto, Sokowati), Jawa Timur (Sumberejo, Klengen, Kwd Grati), Nusa Tenggara Barat (Batunyala, Madapangga, Sebewe Moyo Utara).Berdasarkan data BNPB, di Jawa Barat, kekeringan ada di 22 kabupaten dan kota meliputi 165 kecamatan, 761 desa, dan berdampak pada 1,13 juta penduduk kekurangan air bersih.Di Jawa Tengah, 854.000 penduduk terdampak kekeringan di 28 kabupaten dan kota, 208 kecamatan dan 1.416 desa. Di Yogyakarta, kekeringan di tiga kabupaten dan kota, 21 kecamatan, dan 25 desa menyebabkan sekitar 132.000 penduduk terdampak.Di Nusa Tenggara Barat, 1.23 juta jiwa penduduk terdampak kekeringan berada di sembilan kabupaten dan kota, 74 kecamatan, dan 346 desa.Kekeringan menyebabkan pasokan air berkurang, debit air menurun, tinggi muka air danau dan waduk menyusut, sumur kering hingga masyarakat mengalami kekurangan air dan sebagian puso. Menurut Sutopo, daerah yang mengalami kekeringan saat ini hampir setiap tahun terjadi bencana serupa. ”Jawa dan Nusa Tenggara, defisit air sejak 1995,” katanya.Artinya, ketersediaan air, baik permukaan maupun air tanah sudah tak mampu mencukupi keperluan penduduk. Kondisi ini turut dipengaruhi jumlah penduduk yang terus bertambah, pasokan air relatif sama.Pada tahun sama, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan studi neraca air yang menunjukkan, surplus air hanya pada musim hujan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan, musim kemarau, daerah-daerah itu kekurangan air selama tujuh bulan.Pada 2003, penelitian lain menyebutkan total kebutuhan air di Jawa dan Bali mencapai 83,4 miliar meter kubik pada musim kemarau, hanya terpenuhi 25,3 miliar meter kubik atau setara 66%.Studi Bappenas 2007 menunjukkan, ketersediaan air yang ada sudah tak mencukupi seluruh kebutuhan pada musim kemarau di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. ”Sekitar 77% kabupaten dan kota telah memiliki satu hingga delapan bulan defisit air dalam setahun.”Dari studi itu, kata Sutopo, tak aneh jika saat kemarau, akan mengalami kekeringan terutama Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.BNPB pun melakukan upaya jangka pendek mengatasi kekeringan dibantu BPBD dan isntansi terkait, dunia usaha maupun relawan dengan mengirimkan air bersih melalui mobil tangki.Sedangkan upaya jangka panjang mengatasi kekeringan, katanya, melalui berbagai macam pembangunan, seperti waduk/bendungan, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, pembangunan jaringan air bersih.Lalu, meningkatkan pembangunan embung, konservasi tanah dan air, peningkatan kualitas lingkungan dan lain-lain. “Pembangunan ini diikuti gerakan masyarakat meningkatkan partisipasi dan pelestarian lingkungan.” Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang memperkirakan, hampir seluruh wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan (HTH) kategori sangat panjang, 31-60 hari.Tini Tadeus, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT mengatakan, kekeringan di NTT sedang puncak dan berakhir pada November. ”Ini merata, hari-hari tanpa hujan hingga tiga bulan ini (Agustus, September, Oktober),” katanya.Tak hanya pasokan air bersih berkurang, kekeringan juga menyebabkan kebakaran hutan dan padang rumput. ”Ada yang sengaja membakar dan pengaruh tangan jahil agar tumbuh rumput baru,” katanya.Meski demikian, titik api tak seperti kebakaran di Kalimantan dan Sumatera.Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kekeringan NTT ini berdampak pada sekitar 866.000 penduduk tersebar di 22 kabupaten dan kota, 254 kecamatan dan 896 desa.Hary Tirto Djatmiko, Kepala Humas BMKG kepada mengatakan, beberapa daerah alami tak hutan ekstrim seperti Kabupaten Nagekeo (sekitar Rendu), Rote Ndao (sekitar Olafulihaa), Kupang (sekitar Hueknutu dan Kupang) serta Belu (sekitar Weluli).Prediksi ini, katanya, berasal dari Tim Forecaster Stasiun Klimatologi Kelas II Kupang dalam monitoring HTH dan analisa curah hujan dasarian pertama (10 hari pertama) September 2018 dan prakiraan probabilistik curah hujan dasarian kedua.TIni mengharapkan, kabupaten terdampak ada inisiatif segera meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Hingga kini, sudah ada empat kabupaten sudah tersalurkan kebutuhan air bersih, dua kabupaten proses mengajukan ke pemerintah pusat.Sedangkan, keperluan air untuk irigasi pertanian beberapa wilayah masih pasok dari waduk ataupun bendungan. ”Pada musim kemarau ini tidak seluruhnya mengalir (air irigasi), pada titik tertentu saja,” katanya seraya bilang, ada beberapa bendungan masih baru dan pengisian air belum terpenuhi.BNPB menyiapkan anggaran dana siap pakai Rp50 miliar untuk mengatasi kekeringan di daerah. Bantuan bersifat darurat dengan suplai air, pengadaan tandon air, sewa mobil tangki air, pembangunan bak penampung air, pembangunan sumur bor dan lain-lain bersifat darurat.“Diperkirakan kekeringan 2018, ini tak banyak berpengaruh pada ketahanan pangan. Tak banyak pertanian puso luas hingga berdampak pada produksi pangan nasional,” kata Sutopo.Pada dasarian kedua September 2018, kata Hary, hujan curah kategori rendah, peluang 0-20 milimeter sebesar 90-100%. BMKG mengimbau masyarakat NTT menghemat air, baik konsumsi maupun untuk pertanian.Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengatakan, kekeringan di NTT bagian dari kondisi alam, yakni iklim semi arid (gersang).”Memang dengan berkurangnya tutupan vegetasi, kekeringan bisa makin parah. Upaya dilakukan mencegah pengurangan tutupan vegetasi hutan lindung karena pembalakan liar atau perambahan,” katanya. Upaya itu, katanya, perlu dibarengi dengan rehabilitasi hutan-hutan lindung dan konservasi yang terdegradasi. Pada 2019, katanya, sesuai arahan presiden, prioritas rehabilitasi di daerah-daerah tangkapan air waduk.Kalau ada dana besar, katanya, bisa saja menghijaukan savanna atau gurun jadi hutan atau lahan pertanian. Beberapa negara lakukan itu seperti Israel, Etiopia, dan China di Gurun Gobi.Berdasarkan dana anggaran KLHK 2018, ada sekitar Rp1,5 triliun untuk rehabilitasi lahan di Indonesia. ”Lahan kritis kita mencapai 14 juta hektar dan dengan dana segitu kita paling bisa rehabilitasi 20.000 hektar,” katanya.Sedangkan, tahun 2019, dana naik jadi Rp3,8 triliun dengan target rehab 230.000 hektar. ”Selain target makin besar, ini juga lebih fokus sesuai urgensi.” Sutopo bilang, gempabumi beruntun dan merusak Pulau Lombok dan Sumbawa menyebabkan dampak kekeringan lebih meningkat. “Jaringan pipa air bersih rusak hingga menyebabkan pasokan air bersih berkurang,” katanya.Masyarakat di pengungsian jauh dari sumber air yang sebelum gempa dipenuhi dari PDAM, air sumur, jaringan distribusi air bersih dan lain-lain.Saat ini, katanya, di pengungsian mengandalkan bantuan distribusi air dari mobil tangki, bak penampungan dan sumur bor yang dibangun pemerintah dan lain-lain.Wilayah NTB, sesungguhnya sudah mengalami kekeringan dan krisis air sebelum gempabumi. Dengan gempa, dampak kekeringan bagi penduduk lebih meningkat.BMKG pun memprediksi awal musim hujan akan mulai Oktober 2018. Dari total 342 zona musim (ZOM) di Indonesia, 78 ZOM mulai hujan Oktober, meliputi Sumatera, sebagian besar Jawa, NTT dan Sulawesi.Sedangkan, 147 ZOM meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua mulai musim hujan November 2018, dan 85 ZOM lain mulai Desember 2018. Dengan puncak musim hujan diprediksi pada Januari-Februari 2019. Keterangan foto utama: Kekeringan di Jawa dan Nusa Tenggara bak jadi agenda tahunan karena pasokan sumber air sudah defisit sejak 1995. Foto: BNPB
[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
ekosistem kampanye publik pola cuaca yang berubah
jawa dan nusa tenggara langganan bencana kekeringan mengapa kekeringan kembali melanda pulau jawa dan nusa tenggara tahun ini diperkirakan sampai november kekeringan di daerahdaerah ini bak jadi agenda tahunan karena pasokan air memang sudah defisit sejak berdasarkan data yang dihimpun posko bnpb kekeringan melanda provinsi terdapat di kabupaten dan kota kecamatan dan desa menyebabkan juta terdampaksutopo purwo nugroho kepala pusat data dan indonesia bnpb mengatakan sebagian besar kekeringan melanda jawa dan nusa tenggara meski kondisi kemarau ini sebenarnya normal namun kekeringan meluas antara lain banten jawa barat jawa tengah yogyakarta jawa timur nusa tenggara barat ntb nusa tenggara timur ntt dan lampung untuk bali kekeringan tak terlalu berdampak luasperiode septemberoktober hingga februari bmkg memprediksi ada peluang elnino lemah hingga moderateelnino merupakan kondisi suhu air laut memanas di samudera pasifik hingga di atas ratarata suhu normal ia mengakibatkan fenomena alam seperti kekeringanbeberapa wilayah diprediksi memiliki curah hujan kurang mm bagian selatan sumatera mulai riau selatan hingga lampung bangka belitung jawa bali ntb ntt kalimantan bagian timur juga sebagian besar sulawesi kecuali sulawesi barat dan bagian tengah sulawesi tengah dan sekitar tolitoli pulau buru maluku dan bagian selatan papua sekitar meraukehari tanpa hujan ekstrim tinggi lebih dari hari tercatat terjadi di beberapa wilayah seperti bali bulelenggretek karangasem tianyar yogyakarta bantul gunung kidul tanjungsari jawa barat wanasaba kidul cangkol jawa tengah polokerto sokowati jawa timur sumberejo klengen kwd grati nusa tenggara barat batunyala madapangga sebewe moyo utaraberdasarkan data bnpb di jawa barat kekeringan ada di kabupaten dan kota meliputi kecamatan desa dan berdampak pada juta penduduk kekurangan air bersihdi jawa tengah penduduk terdampak kekeringan di kabupaten dan kota kecamatan dan desa di yogyakarta kekeringan di tiga kabupaten dan kota kecamatan dan desa menyebabkan sekitar penduduk terdampakdi nusa tenggara barat juta jiwa penduduk terdampak kekeringan berada di sembilan kabupaten dan kota kecamatan dan desakekeringan menyebabkan pasokan air berkurang debit air menurun tinggi muka air danau dan waduk menyusut sumur kering hingga masyarakat mengalami kekurangan air dan sebagian puso menurut sutopo daerah yang mengalami kekeringan saat ini hampir setiap tahun terjadi bencana serupa jawa dan nusa tenggara defisit air sejak katanyaartinya ketersediaan air baik permukaan maupun air tanah sudah tak mampu mencukupi keperluan penduduk kondisi ini turut dipengaruhi jumlah penduduk yang terus bertambah pasokan air relatif samapada tahun sama kementerian pekerjaan umum melakukan studi neraca air yang menunjukkan surplus air hanya pada musim hujan di jawa bali dan nusa tenggara sedangkan musim kemarau daerahdaerah itu kekurangan air selama tujuh bulanpada penelitian lain menyebutkan total kebutuhan air di jawa dan bali mencapai miliar meter kubik pada musim kemarau hanya terpenuhi miliar meter kubik atau setara studi bappenas menunjukkan ketersediaan air yang ada sudah tak mencukupi seluruh kebutuhan pada musim kemarau di jawa bali dan nusa tenggara sekitar kabupaten dan kota telah memiliki satu hingga delapan bulan defisit air dalam setahundari studi itu kata sutopo tak aneh jika saat kemarau akan mengalami kekeringan terutama jawa bali dan nusa tenggarabnpb pun melakukan upaya jangka pendek mengatasi kekeringan dibantu bpbd dan isntansi terkait dunia usaha maupun relawan dengan mengirimkan air bersih melalui mobil tangkisedangkan upaya jangka panjang mengatasi kekeringan katanya melalui berbagai macam pembangunan seperti wadukbendungan rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai pembangunan jaringan air bersihlalu meningkatkan pembangunan embung konservasi tanah dan air peningkatan kualitas lingkungan dan lainlain pembangunan ini diikuti gerakan masyarakat meningkatkan partisipasi dan pelestarian lingkungan sementara badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg stasiun klimatologi kelas ii kupang memperkirakan hampir seluruh wilayah ntt mengalami hari tanpa hujan hth kategori sangat panjang haritini tadeus kepala badan penanggulangan bencana daerah ntt mengatakan kekeringan di ntt sedang puncak dan berakhir pada november ini merata harihari tanpa hujan hingga tiga bulan ini agustus september oktober katanyatak hanya pasokan air bersih berkurang kekeringan juga menyebabkan kebakaran hutan dan padang rumput ada yang sengaja membakar dan pengaruh tangan jahil agar tumbuh rumput baru katanyameski demikian titik api tak seperti kebakaran di kalimantan dan sumateraberdasarkan data badan nasional penanggulangan bencana kekeringan ntt ini berdampak pada sekitar penduduk tersebar di kabupaten dan kota kecamatan dan desahary tirto djatmiko kepala humas bmkg kepada mengatakan beberapa daerah alami tak hutan ekstrim seperti kabupaten nagekeo sekitar rendu rote ndao sekitar olafulihaa kupang sekitar hueknutu dan kupang serta belu sekitar weluliprediksi ini katanya berasal dari tim forecaster stasiun klimatologi kelas ii kupang dalam monitoring hth dan analisa curah hujan dasarian pertama hari pertama september dan prakiraan probabilistik curah hujan dasarian keduatini mengharapkan kabupaten terdampak ada inisiatif segera meminta bantuan dana dari pemerintah pusat hingga kini sudah ada empat kabupaten sudah tersalurkan kebutuhan air bersih dua kabupaten proses mengajukan ke pemerintah pusatsedangkan keperluan air untuk irigasi pertanian beberapa wilayah masih pasok dari waduk ataupun bendungan pada musim kemarau ini tidak seluruhnya mengalir air irigasi pada titik tertentu saja katanya seraya bilang ada beberapa bendungan masih baru dan pengisian air belum terpenuhibnpb menyiapkan anggaran dana siap pakai rp miliar untuk mengatasi kekeringan di daerah bantuan bersifat darurat dengan suplai air pengadaan tandon air sewa mobil tangki air pembangunan bak penampung air pembangunan sumur bor dan lainlain bersifat daruratdiperkirakan kekeringan ini tak banyak berpengaruh pada ketahanan pangan tak banyak pertanian puso luas hingga berdampak pada produksi pangan nasional kata sutopopada dasarian kedua september kata hary hujan curah kategori rendah peluang milimeter sebesar bmkg mengimbau masyarakat ntt menghemat air baik konsumsi maupun untuk pertanianida bagus putera parthama direktur jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengatakan kekeringan di ntt bagian dari kondisi alam yakni iklim semi arid gersangmemang dengan berkurangnya tutupan vegetasi kekeringan bisa makin parah upaya dilakukan mencegah pengurangan tutupan vegetasi hutan lindung karena pembalakan liar atau perambahan katanya upaya itu katanya perlu dibarengi dengan rehabilitasi hutanhutan lindung dan konservasi yang terdegradasi pada katanya sesuai arahan presiden prioritas rehabilitasi di daerahdaerah tangkapan air wadukkalau ada dana besar katanya bisa saja menghijaukan savanna atau gurun jadi hutan atau lahan pertanian beberapa negara lakukan itu seperti israel etiopia dan china di gurun gobiberdasarkan dana anggaran klhk ada sekitar rp triliun untuk rehabilitasi lahan di indonesia lahan kritis kita mencapai juta hektar dan dengan dana segitu kita paling bisa rehabilitasi hektar katanyasedangkan tahun dana naik jadi rp triliun dengan target rehab hektar selain target makin besar ini juga lebih fokus sesuai urgensi sutopo bilang gempabumi beruntun dan merusak pulau lombok dan sumbawa menyebabkan dampak kekeringan lebih meningkat jaringan pipa air bersih rusak hingga menyebabkan pasokan air bersih berkurang katanyamasyarakat di pengungsian jauh dari sumber air yang sebelum gempa dipenuhi dari pdam air sumur jaringan distribusi air bersih dan lainlainsaat ini katanya di pengungsian mengandalkan bantuan distribusi air dari mobil tangki bak penampungan dan sumur bor yang dibangun pemerintah dan lainlainwilayah ntb sesungguhnya sudah mengalami kekeringan dan krisis air sebelum gempabumi dengan gempa dampak kekeringan bagi penduduk lebih meningkatbmkg pun memprediksi awal musim hujan akan mulai oktober dari total zona musim zom di indonesia zom mulai hujan oktober meliputi sumatera sebagian besar jawa ntt dan sulawesisedangkan zom meliputi sebagian sumatera jawa bali ntb ntt sulawesi kalimantan papua mulai musim hujan november dan zom lain mulai desember dengan puncak musim hujan diprediksi pada januarifebruari keterangan foto utama kekeringan di jawa dan nusa tenggara bak jadi agenda tahunan karena pasokan sumber air sudah defisit sejak foto bnpb