input,output
" KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 112/KMK.03/2001

 TENTANG

 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
 BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN
 HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun
 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan
 Berupa Uang Pasangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan hari
 Tua atau Jaminan Hari tua, perlu menetapkan Keputusan Menteri
 Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
 Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan
 Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;

 Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nonor 7 Tahun 1983 tentang
 Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3567);

 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang
 Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3477);

 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993
 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);

 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2000
 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan
 Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan
 Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4067);

 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-
 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja
 dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan
 Ganti Kerugian di Perusahaan;

 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
 PEMOTONG- AN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
 PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG
 TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU
 JAMINAN HARI TUA.

 Pasal 1

 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
 a. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi
 kerja kepada karyawan dengan nama dan dalam bentuk apapun
 sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan
 hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang
 ganti kerugian;

 b. Uang Tebusan Pensiun adalah penghasilan yang dibayarkan oleh
 dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik
 Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pemsiun Lembaga
 Keuangan, kepada orang pribadi yang berhak menerimanya secara
 sekaligus;

 c. Tunjang Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan oleh badan
 penyelenggara Tunjangan Hari Tua kepada orang pribadi yang
 berhak menerimanya secara sekaligus dalam jangka waktu yang
 telah ditentuan;

 d. Jaminan Hari Tua adalah pengahasilan yang dibayarkan oleh badan
 penyelenggara jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada orang pribadi
 yang berhak menerimanya secara sekaligus dalam jangka waktu
 yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

 Pasal 2

 (1) Atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun,
 dan Tujuangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan
 secara sekaligus dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final
 oleh pihak-pihak yang membarkan.

 (2) Tarif pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a. penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua
 puluh lima juta rupiah) dikecualikan dari pemotongan pajak;

 b. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
 rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta
 rupiah) sebesar 5% (lima persen);

 c. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima

 juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);

 d. penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
 rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);

 e. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
 rupiah) sebesar 25% (dua puliuh lima belas persen);

 Pasal 3

 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan
 Menteri Keuangan Nomor 462/KMK.04/1998 dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 4
 Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
 Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Maret 2001

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA

 PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

","<reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 112/KMK.03/2001|KEP-MENKEU/2001 </reg_id>
<reg_title> PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA </reg_title>
<set_date> 6 Maret 2001 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2001 </effective_date>
<replaced_reg> '462/KMK.04/1998|KEP-MENKEU/1998' </replaced_reg>
<related_reg> 'KEP-150/Men/2000|KEP-MENAKER/2000', '11/UU/1992', '149/PP/2000', '10/UU/1994', '7/UU/1983', '14/PP/1993' </related_reg>
"
" KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 26/KMK.017/1998

 TENTANG

 SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH
 TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik
 Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, Pemerintah memberikan jaminan
 terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum ;

 b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan
 syarat dan tata cara pelaksanaan jaminan Pemerintah atas
 kewajiban-kewajiban Bank Umum kepada deposan dan pihak
 tertentu lainnya dengan Keputusan Menteri Keuangan ;

 Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998
 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ;

 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998
 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;

 MEMUTUSKAN :

 Memutuskan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
 JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN
 PEMBAYARAN BANK UMUM.

 Pasal 1

 Kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 meliputi seluruh kewajiban
 pembayaran dari Bank Umum, baik dalam mata uang Rupiah maupun
 dalam mata uang asing yang timbul sebelum, pada, atau sesudah hari
 pertama dari jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau
 sebelumhari terakhir dari jangka waktu berlaku, termasuk tetapi tidak
 terbatas pada giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on call;
 obligasi; surat berharga; pinjaman atar bank; pinjaman yang diterima;
 swaps/hedges/futures, derivatives dan kewajiban-kewajiban kontinjen
 (off balance sheet) lainnya; seperti bank garansi, standby letters of
 credit, performance bonds dan kewajiban-kewajiban yang sejenis selain
 yang dikecualikan dalam Keputusan ini.

 Pasal 2

 Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bank umum
 yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 3

 (1) Kewajiban yang dijamin selain giro, tabungan, deposito, dan atau
 bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, harus didaftarkan pada
 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam hal :
 a. kewajiban dalam mata uang Rupiah dengan jumlah lebih dari
 Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); atau

 b. kewajiban dalam mata uang asing dengan jumlah lebih dari
 ejuivalen dengan 2.000.000 dollar AS (dua juta dollar AS)

 (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
 kreditur dalam jangka waktu :
 a. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya
 Keputusan ini bagi kewajiban yang telah ada sebelum Keputusan
 ini ;

 b. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya
 kewajiban tersebut setelah ditetapkannya Keputusan ini.

 Pasal 4

 (1) Pemerintah tidak menjamin pembayaran :
 a. modal pinjaman;
 b. pinjaman subordinasi;
 c. kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
 oleh kreditur berdasarkan dokumentasi yang wajar dan lazim
 untuk transaksi sejenis;

 d. kewajiban kepada direktur, komisaris, orang-orang yang
 memiliki secara langsung maupun tidak langsung 10 (sepuluh)
 persen atau lebih kepentingan dalam ekuitas Bank Umum, serta
 pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank
 Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan atau
 orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk turut serta di
 dalam atau mengendalikan manajemen Bank Umum;

 e. kewajiban-kewajiban yang diperoleh dengan cara yang
 bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat atau
 kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh kreditur yang tidak
 beritikat baik;

 f. giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call, surat

 berharga, sertifikat deposito atau intrumen-instrumen lainnya
 yang dikeluarkan sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan
 syarat dan ketentuan finansial yang tidak wajar dari pasar
 instrumen dalam jumlah dan untuk jangka waktu yang setara
 pada waktu deposito berjangka, deposito on call atau instrumen
 lainnya yang bersangkutan diterbitkan;

 g. tagihan berdasarkan jaminan ini tidak dilengkapi dokumen secara
 sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah hari terakhir
 jangka waktu berlaku, kecuali untuk tagihan dari penyimpanan
 mengenai simpanan mereka.

 (2) Jaminan dapat dibayar apabila kreditur menyetujui bahwa Bank
 Umum atau BPPN dapat mengkompensasikan hutangnya dengan
 Bank Umum, tanpa mempertimbangkan tanggal jatuh tempo hutang
 tersebut.

 Pasal 5

 Pendaftaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 atas
 kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengakibatkan
 kewajiban tersebut menjadi kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah.

 Pasal 6

 (1) Pembayaran Jaminan oleh BPPN hanya dapat dilakukan setelah
 Bank Umum tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada
 kreditur.

 (2) Pembayaran kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan
 uang Rupiah berdasarkan nilai tukar pada pada hari pembayaran
 yang tercatat di Bank Indonesia pada pukul 10.00 WIB.

 (3) Kreditur yang menerima pembayaran harus menyerahkan dokumen
 asli dengan disertai perjanjian yang menyatakan pengalihan hak
 tagihan kepada BPPN.

 Pasal 7

 (1) Jaminan berlaku pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
 sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari
 2000.

 (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 berakhir, maka jangka waktu berlakunya jaminan dengan sendirinya
 diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya kecuali
 BPPN dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
 berakhirnya jangka waktu tersebut menerbitkan pemberitahuan
 bahwa BPPN tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka

 waktunya.
 Pasal 8

 Bank umum berkewajiban untuk :
 a. Memenuhi ketentuan dan pengawasan yang lebih ketat serta
 kewenangan yang lebih besar dari BPPN dan Bank Indonesia.

 b. Menyampaikan laporan yang diminta oleh BPPN dan Bank
 Indonesia.

 c. Memberikan kontra jaminan kepada BPPN dalam bentuk surat
 hutang dengan tingkat bunga pasar senilai jumlah yang dibayarkan
 Pemerintah berdasarkan jaminan.

 d. Menyutujui untuk membagikan deviden kepada pemegang saham
 selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
 atau selama kewajiban Bank Umum kepada BPPN belum terbayar;
 dengan ketentuan, bahwa pembatasan pembayaran deviden ini tidak
 akan membatasi Bank Umum untuk membagikan deviden selama
 Bank Umum tersebut dapat membuktikan kepada BPPN bahwa
 Bank Umum yang bersangkutan telah memenuhi seluruh
 persyaratan hukum

 dan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

 e. Menyatakan bahwa direktur-direktur dan komisaris-komisarisnya
 langsung bertanggung jawab atas kelalaian berat dan perbuatan
 melanggar hukum yang disengaja dalam menjalankan kegiatan
 Bank Umum.

 f. Membayar premi setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah yang
 dihitung sebagai persentase, yang akan ditentukan dari waktu ke
 waktu, dari jumlah nominal kewajiban yang dijamin oleh
 Pemerintah.

 g. Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Menteri
 keuangan untuk memperlancar pelaksanaan pemberian jaminan
 Pemerintah.

 Pasal 9
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
 Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Januari 1998

 Menteri Keuangan
 ttd

 Mar'ie Muhammad.

","<reg_type> KEP-MEN </reg_type>
<reg_id> 26/KMK.017/1998|KEP-MENKEU/1998 </reg_id>
<reg_title> SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 28 Januari 1998 </set_date>
<effective_date> 28 Januari 1998 </effective_date>
<related_reg> '26/KEPPRES/1998', '27/KEPPRES/1998' </related_reg>
"
" SALINAN

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
 NOMOR : Kep- 2833/LK/2003

 TENTANG

 PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
 PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

 DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN,

 Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal
 21 Keputusan Menteri Keuangan nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan
 Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, diperlukan
 pedoman lebih lanjut untuk pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal
 Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;

 b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan
 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penerapan
 Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;

 Mengingat:

 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992; Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
 Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002;
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);

 4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988);

 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan
 Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (Berita
 Negara Republik Indonesia Nomor XX Tahun 2003);

 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan
 Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

 Memutuskan …..

 - 2 -
 Memutuskan:

 Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA
 LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

 Pasal 1

 Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan
 Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank wajib disusun
 sesuai dengan keadaan, struktur organisasi dan jenis usaha masing-masing
 Lembaga Keuangan Non Bank.

 Pasal 2

 (1) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 1 sekurang-kurangnya mencakup uraian tentang:
 a. unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas
 pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

 b. tugas direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan itu, dan unit
 kerja khusus atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

 c. kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, kebijakan pemantauan
 dan pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan kebijakan manajemen
 risiko serta kebijakan bermitra bisnis, apabila ada;

 d. prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah serta prosedur
 pemantauan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan;

 e. kebijakan pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pegawai;
 dan

 f. contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan.

 (2) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri
 atau menjadi bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang
 mengatur transaksi dengan nasabah.

 (3) Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal
 Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disajikan dalam Lampiran I
 dari Keputusan ini.

 Pasal 3 …..

 - 3 -
 Pasal 3

 (1) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dalam satu pedoman yang
 berdiri sendiri, maka yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan
 adalah pedoman tersebut.

 (2) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari satu atau lebih
 pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan nasabah, maka
 yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan adalah:
 a. pokok-pokok atau daftar isi secara keseluruhan dari tiap-tiap pedoman
 operasional yang terkait; dan

 b. bagian dari tiap-tiap pedoman operasional tersebut yang mengatur
 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

 Pasal 4

 (1) Contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip
 Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank disajikan dalam
 Lampiran II dari Keputusan ini.

 (2) Dalam hal Lembaga Keuangan Non Bank mengidentifikasi transaksi lain
 yang menurut pertimbangannya patut dipandang sebagai transaksi yang
 mencurigakan tetapi transaksi tersebut belum tercantum dalam Lampiran II
 dari Keputusan ini, Lembaga Keuangan Non Bank tersebut wajib
 memperlakukan transaksi tersebut sebagai transaksi yang mencurigakan dan
 wajib melaporkannya kepada Menteri Keuangan.

 (3) Lembaga Keuangan Non Bank wajib melakukan pengkinian atas contoh-
 contoh bentuk transaksi yang mencurigakan dalam Pedoman Pelaksanaan
 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabahnya, termasuk menambahkan bentuk
 transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

 (4) Unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas
 pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib mendistribusikan
 contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) dan hasil pengkiniannya sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (3) kepada pemegang saham, dewan komisaris atau yang setara dengan itu,
 pegawai dan karyawan Lembaga Keuangan Non Bank yang bersangkutan.

 (5) Unit …..

 - 4 -

 (5) Unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas
 pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib memberikan
 pemahaman mengenai bentuk transaksi yang mencurigakan kepada
 pemegang saham, pendiri dan mitra pendiri, dewan komisaris atau yang
 setara dengan itu, pegawai dan karyawan Lembaga Keuangan Non Bank
 yang bersangkutan.

 Pasal 5

 (1) Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan petugas khusus yang
 bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan
 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan
 Non Bank ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara
 dengan itu.

 (2) Dalam hal penetapan pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan
 petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip
 Mengenal Nasabah oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara
 dengan itu belum dapat dilakukan, pembentukan unit kerja khusus atau
 penunjukan petugas khusus tersebut ditetapkan dengan pernyataan tertulis
 dari direksi atau pengurus.

 (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat
 persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu
 dalam kesempatan pertama mereka dalam mengambil keputusan.

 (4) Penetapan pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan petugas khusus
 yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal
 Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta
 persetujuan rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri
 Keuangan.

 Pasal 6

 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Keputusan
 Menteri Keuangan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi
 Lembaga Keuangan Non Bank dapat berupa:
 a. Sanksi Peringatan;
 b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha;
 c. Pencabutan Izin Usaha; atau
 d. Penggantian pengurus/pelaksana tugas pengurus.

 (2) Jenis

 - 5 -

 (2) Jenis sanksi administratif yang dikenakan serta prosedur dan jangka waktu
 pengenaan setiap jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) disesuaikan dengan jenis Lembaga Keuangan Non Bank dan jenis
 pelanggarannya.

 Pasal 7

 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Mei 2003

 Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,
 ttd

 Darmin Nasution
 NIP 130605098

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 Ttd.

 Prasetyo Wahyu Adi S
 NIP 060076008

","<reg_type> KEPDIR-LK </reg_type>
<reg_id> KEP-2833/LK/2003|KEPDIR-LK/2003 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK </reg_title>
<set_date> 12 Mei 2003 </set_date>
<effective_date> 12 Mei 2003 </effective_date>
<related_reg> '2/UU/1992', '2/KMK.01/2001|KEP-MENKEU/2001', '316/KMK.01/2002|KEP-MENKEU/2002', '45/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003', '61/KEPPRES/1988', '11/UU/1992', '15/UU/2002' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal 6' </penalty_list>
"
" KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 61 TAHUN 1988
 TENTANG

 LEMBAGA PEMBIAYAAN
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka
 sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu
 lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana
 pembangunan makin meningkat;

 b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembiayaan
 sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu
 lebih ditingkatkan;

 c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mene-
 tapkan

 ketentuan tentang
 Keputusan Presiden;

 Menimbang : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
 2.

 3.
 Lembaga Pembiayaan
 dalam

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847Nomor
 23);

 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1347
 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
 dengan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran
 Negara Tabun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 2959);

 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
 Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,
 Tambahan Lembaga Negara Nomor 2832);

 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
 Perbankan (Lembaran Negara

 Tahun 1167 Nomor

 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
 MEMUTUSKAN:

 Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988
 tentang Lembaga Pembiayaan.

 - 1 -
 34,

 Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
 LEMBAGA PEMBIAYAAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
 1. Menteri adalah Menteri Keuangan;
 2. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan

 kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau
 barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung
 dari masyarakat;

 3. Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank pemba-
 ngunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
 Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan;

 4. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang
 melakukan kegiatan di

 bidang keuangan yang secara

 langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan
 mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam
 masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-
 perusahaan;

 5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di
 luar Bank

 dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan
 untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha
 Lembaga Pembiayaan;

 6. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance
 Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan
 pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem
 pembayaran angsuran atau berkala;

 7. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah
 badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk
 membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;

 8. Perusahaan Anjak piutang (Factoring Company) adalah badan
 usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bantuk
 pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau
 tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi per-
 dagangan dalam atau luar negeri;

 - 2 -

 9. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah
 badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam
 bentuk penyediaan barang modal baik secara ""Finance Lease""
 maupun ""Operating Lease"" untuk digunakan oleh Penyewa
 Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan
 pembayaran secara berkala.

 10. Perusahaan Perdagangan
 11. Perusahaan Modal
 Surat Berharga (Securities

 Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha
 pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga;

 Ventura (Venture Capital Company)

 adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan
 dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan
 yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company)
 untuk jangka waktu tertentu;.

 12. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernya-
 taan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah
 uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat
 tersebut atau kepada penggantinya.

 BAB II
 BIDANG USAHA DAN

 PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
 Pasal 2

 (1) Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi
 antara lain bidang usaha :

 a. Sewa Guna Usaha;
 b. Modal Ventura;
 c. Perdagangan Surat Berharga;
 d. Anjak Piutang;
 e. Usaha Kartu Kredit;
 f. Pembiayaan Konsumen.

 (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara
 pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang
 usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
 lanjut oleh Menteri.

 - 3 -

 Pasal 3

 (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
 dapat dilakukan oleh :
 a. Bank;
 b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 c. Perusahaan Pembiayaan.

 (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

 (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan
 Terbatas dapat dimiliki oleh :
 a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum
 Indonesia;

 b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau
 Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).

 (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana
 dimaksud

 besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal
 Disetor.

 Pasal 4

 (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
 dapat melakukan satu atau lebih kegiatan Usaha Lembaga
 Pembiayaan.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan
 kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh
 Menteri.

 BAB III

 PEMBATASAN
 Pasal 5

 (1) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (1) huruf c dilarang menarik dana secara
 langsung dari masyarakat dalam bentuk:
 a. Giro;
 b. Deposito;
 c. Tabungan;
 d. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).

 - 4 -
 dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-

 (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menerbitkan Surat Sanggup
 Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank
 yang menjadi krediturnya.

 BAB IV

 PENGAWASAN
 Pasal 6

 Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Per-
 usahaan Pembiayaan.

 BAB V

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 7

 Dengan ditetapkannnya Keputusan Presiden ini, Bank, Lembaga
 Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan yang telah
 memperoleh izin usaha dari Menteri atau telah melaksanakan
 kegiatan

 usaha
 pembiayaan
 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 8

 Dengan ditetapkannya Keputusan presiden ini, segala peraturan
 mengenai Sawa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak
 berlaku.

 Pasal 9

 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 Agar setiap orang
 pengundangan

 Keputusan Presiden

 mengetahuinya, memerintahkan
 ini

 tetap dapat

 melanjutkan

 kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap
 ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

 dengan

 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 - 5 -

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Desember 1988

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 ttd

 S0EHART0

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988
 NOMOR 53

 - 6 -

","<reg_type> KEPPRES </reg_type>
<reg_id> 61/KEPPRES/1988 </reg_id>
<reg_title> LEMBAGA PEMBIAYAAN </reg_title>
<set_date> 20 Desember 1988 </set_date>
<effective_date> 20 Desember 1988 </effective_date>
<issued_date> 20 Desember 1988 </issued_date>
<replaced_reg> '39/KEPPRES/1988' </replaced_reg>
<related_reg> '4/UU/1971', '12/UU/1967', '14/UU/1967', '23/STBLD/1847', 'KUH Dagang', 'KUH Perdata', 'UUD 1945 | Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor IX.I.3

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-62/PM/1996
 TENTANG

 PENERBITAN FOREIGN DEPOSITARY RECEIPTS
 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

 Menimbang
 :

 bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Surat Ketua Bapepam
 Nomor S-17/PM/1992 tentang Penerbitan Foreign Depositary Receipts
 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3617);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
 PENERBITAN FOREIGN DEPOSITARY RECEIPTS.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Penerbitan Foreign Depositary Receipts diatur dalam Peraturan Nomor
 IX.I.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Ketua Bapepam Nomor S-17/PM/1992 tanggal
 7 Januari 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi

 IV-1

 Peraturan Nomor IX.I.3
 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di
 :
 Jakarta
 pada tanggal : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-2

 Peraturan Nomor IX.I.3
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-62/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 PERATURAN NOMOR IX.I.3
 1.
 : PENERBITAN FOREIGN DEPOSITARY RECEIPTS

 Memperhatikan perkembangan Bursa Efek dan untuk melindungi kepentingan pemodal dalam
 negeri, maka seluruh Emiten dan atau Perusahaan Publik yang merencanakan untuk
 menerbitkan Foreign Depositary Receipts, seperti American Depositary Receipts (ADRs),
 Singapore Depositary Receipts (SDRs), dan Global Depositary Receipts (GDRs) wajib
 terlebih dahulu melaporkan rencananya kepada Bapepam.

 2. Laporan yang disampaikan hendaknya mengandung informasi lengkap terutama berkenaan
 dengan keterlibatan Emiten dan atau Perusahaan Publik serta persyaratan lainnya yang
 diperlukan dalam penerbitan Foreign Depositary Receipts tersebut.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-3

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-62/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PENERBITAN FOREIGN DEPOSITARY RECEIPTS </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'S-17/PM/1992|SRTTA-BAPEPAM/1992' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
"
" DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 SALINAN

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN
 NOMOR: KEP-430 /BL/2007

 TENTANG

 PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
 REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN,

 Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi Pernyataan
 Pendaftaran serta penyelarasan dengan perkembangan produk
 Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan
 Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
 Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
 Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-
 10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dengan menetapkan
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;

 Mengingat :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
 Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
 Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3618);

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
 2006;

 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN
 PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
 REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
 KOLEKTIF.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
 Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
 Kolektif diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.5 sebagaimana
 dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 - 2 -

 Pasal 2

 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor
 IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
 Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
 Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-
 10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
 Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 19 Desember 2007

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan

 ttd.

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 060076008

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-430/BL/2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

 PERATURAN NOMOR IX.C.5 : PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM
 RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA
 DANA

 BERBENTUK KONTRAK
 INVESTASI KOLEKTIF
 1.

 Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana
 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diajukan oleh Manajer Investasi
 dengan cara sebagai berikut:
 a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi Formulir
 Nomor IX.C.5-1 lampiran 1 peraturan ini;

 b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 2 (dua);
 c. menyertakan dokumen Perjanjian Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika
 ada);

 d. menyampaikan rencana pemasaran dan operasional Reksa Dana;
 e. menyampaikan kontrak dengan Sponsor bagi Reksa Dana berbentuk
 Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan
 di Bursa Efek jika dalam penciptaan Unit Penyertaan Reksa Dana
 dimaksud melibatkan Sponsor;

 f. menyampaikan perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer
 Partisipan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang
 Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;

 g. menyampaikan dokumen perjanjian pendahuluan pencatatan antara
 Manajer Investasi dengan Bursa Efek jika Unit Penyertaan Reksa Dana
 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek;
 dan

 h. menyampaikan dokumen perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan
 dalam penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian jika Unit Penyertaan Reksa Dana
 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek.

 2.

 Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 huruf a peraturan ini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat,
 Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang
 menyatakan bahwa:
 a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir
 Nomor IX.C.5-2 lampiran 2 peraturan ini.

 b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK
 menggunakan Formulir Nomor IX.C.5-3 lampiran 3 peraturan ini.

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-430/BL/2007
 Tanggal : 19 Desember 2007

 - 2 -
 3.

 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,
 Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran
 ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya
 pelanggaran tersebut.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 19 Desember 2007

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 Dan Lembaga Keuangan

 ttd.

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 060076008

 LAMPIRAN

 :
 Peraturan Nomor :

 1
 IX.C.5

 FORMULIR NOMOR: IX.C.5-1
 Nomor

 :

 Lampiran :
 Perihal

 : Pernyataan
 Pendaftaran

 Dalam Rangka
 Penawaran Umum Reksa
 Dana Berbentuk Kontrak
 Investasi

 .................
 Bersama ini
 kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam

 rangka Penawaran Umum sejumlah ................. Unit Penyertaan dengan
 nilai per Unit Penyertaan Rp/US Dollar/Euro ..........................
 Para Pihak yang terlibat dalam Pernyataan Pendaftaran Dalam
 Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
 Kolektif yaitu :
 I.

 Manajer Investasi
 1. Nama

 2. Alamat

 3. Nomor dan tanggal akta
 pendirian berikut

 perubahan anggaran dasar : ...............................................
 4. Nomor dan tanggal

 pengesahan / persetujuan /
 pemberitahuan Menteri
 Hukum dan HAM RI

 5. Nomor dan tanggal
 pengumuman dalam Berita
 Negara Indonesia

 6. Nomor dan tanggal izin
 usaha dari Bapepam

 7. Nomor Pokok Wajib Pajak
 perusahaan

 : ...............................................

 : ...............................................
 : ...............................................

 Yth.
 Kolektif
 ............., ………...............20....

 KEPADA
 Ketua Bapepam dan LK
 di -

 Jakarta

 : ...............................................
 : ...............................................
 : ...............................................

 8. Anggota direksi dan dewan komisaris:
 Nama Kewarganegaraan Alamat

 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

 II. Bank Kustodian
 1. Nama
 2. Alamat

 3. Nomor dan tanggal akta
 pendirian berikut perubahan

 : ...............................................
 : ...............................................

 Jabatan

 anggaran dasar
 : ...............................................

 4. Nomor dan tanggal
 pengesahan / persetujuan /
 pemberitahuan Menteri
 Hukum dan HAM RI

 5. Nomor dan tanggal
 pengumuman dalam Berita
 Negara Indonesia

 6. Nomor dan tanggal
 persetujuan dari Bapepam
 dan LK

 7. Nomor Pokok Wajib Pajak
 perusahaan

 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

 III. Notaris
 1. Nama

 2. Alamat
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak

 4. Nomor pendaftaran di
 Bapepam

 IV. Konsultan Hukum
 1. Nama

 2. Alamat
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak

 4. Nomor pendaftaran di
 Bapepam

 :

 ...............................................
 :

 ...............................................
 :

 ...............................................
 :
 ...............................................
 :

 ...............................................
 :

 ...............................................
 :

 ...............................................
 :
 ...............................................

 V. Daftar dokumen yang dilampirkan:
 1. Prospektus (diberi materai dan ditandatangani para
 Pihak);

 2. Kontrak Investasi Kolektif (ditandatangani oleh Notaris)
 3. Salinan dokumen Perjanjian Agen Penjual Efek Reksa
 Dana (jika ada);

 4. Rencana pemasaran dan operasional Reksa Dana;
 5. Kontrak dengan Sponsor bagi Reksa Dana berbentuk
 Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya
 diperdagangkan di Bursa Efek jika dalam penciptaan Unit
 Penyertaan Reksa Dana dimaksud melibatkan Sponsor;

 : ...............................................

 : ...............................................
 : ...............................................
 : ...............................................

 8. Anggota direksi dan dewan komisaris :
 Nama Kewarganegaraan Alamat

 Jabatan

 6. Perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer
 Partisipan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
 Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di
 Bursa Efek;

 7. Perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer
 Investasi dengan Bursa Efek jika Unit Penyertaan Reksa
 Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
 diperdagangkan di Bursa Efek; dan

 8. Perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam
 penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jika Unit
 Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
 Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek.

 PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM
 PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK
 ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM
 PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR
 PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

 MANAJER INVESTASI,
 Materai

 ............................................
 Nama lengkap

 LAMPIRAN
 FORMULIR NOMOR: IX.C.5-2

 :
 Peraturan Nomor :

 2
 IX.C.5

 Nomor

 : S- /BL/20...
 Jakarta, ..............20....

 Lampiran : ---
 Perihal

 : Perubahan dan atau Tambahan Informasi Atas

 Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
 Penawaran Umum Reksa Dana .........................

 Yth. ..........................................................
 Di .........................

 Menunjuk surat Saudara Nomor : ................. tanggal .................................... perihal
 Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa

 ..................................., dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelaahan atas
 Pernyataan Pendaftaran

 Dana................................................., maka Saudara diminta untuk menyampaikan
 perubahan dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK
 sebagai berikut:
 1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah:
 a. .........................................................................................................
 b. .........................................................................................................

 2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah:
 a. .........................................................................................................
 b. .........................................................................................................

 Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum dapat

 dinyatakan menjadi efektif
 Demikian agar Saudara maklum.

 Ketua,

 ............................................
 NIP. ..................................

 Tembusan:
 1. Sekretaris Badan; dan
 2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

 LAMPIRAN
 FORMULIR NOMOR: IX.C.5-3

 :
 Peraturan Nomor :

 3
 IX.C.5

 Nomor

 : S- /BL/20...
 Jakarta, ..............20....

 Lampiran : ---
 Perihal

 : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

 Yth. ..........................................................
 Di .........................

 Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor ......................,

 tanggal ................... serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan dengan
 surat Nomor ..................., tanggal ......................, dan setelah dilakukan penelaahan lebih
 lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan
 lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

 Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam dan LK atas

 kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran
 atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan
 investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran
 tersebut di atas.

 Ketua,

 ............................................
 NIP. ..................................

 Tembusan:
 1. Sekretaris Badan; dan
 2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-430/BL/2007|KEPTA-BAPEPAM/2007 </reg_id>
<reg_title> PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF </reg_title>
<set_date> 19 Desember 2007 </set_date>
<effective_date> 19 Desember 2007 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-10/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 | Lampiran Peraturan Nomor IX.C.5' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '45/M|Keppres/2006' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor IX.B.1

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-49/PM/1996
 TENTANG

 PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI

 PERNYATAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PUBLIK
 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

 Menimbang

 : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
 Nomor Kep-20/PM/1991 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
 Pendaftaran Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua
 Bapepam yang baru;

 Mengingat

 : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
 Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 M E M U T U S K A N :

 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
 PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN
 PERUSAHAAN PUBLIK.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan
 Publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/1991
 tanggal 19 April 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 IV-1

 Peraturan Nomor IX.B.1
 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-2

 Peraturan Nomor IX.B.1
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 PERATURAN NOMOR IX.B.1 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN
 PENDAFTARAN PERUSAHAAN PUBLIK

 Suatu Pernyataan Pendaftaran harus mencakup semua informasi dan atau fakta material mengenai
 Perusahaan Publik, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau yang
 layak diketahui.

 1. Keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapepam dengan menunjuk
 pada Undang-undang tentang Pasar Modal yang bersangkutan dan peraturan pelaksanaannya;

 2. Pernyataan bahwa Perusahaan Publik bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua
 informasi dan kewajaran pendapat yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran;

 3. Pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam
 Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan relevan
 dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kode etik, norma, dan standar
 profesi masing-masing;

 4. Nama lengkap, alamat perusahaan, logo perusahaan, nomor telepon/telex/faksimili, nomor
 kotak pos, kegiatan usaha dari Perusahaan Publik (tidak saja alamat kantor pusat, juga pabrik
 dan kantor perwakilan);

 5. Struktur Modal Saham pada saat Pernyataan Pendaftaran diajukan, termasuk Modal Dasar,
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, yang mencakup :

 a. jumlah dan nilai total saham;

 b. informasi tentang maksud Perusahaan Publik atau pemegang saham yang ada untuk
 mengeluarkan atau mencatatkan saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
 penyerahan Pernyataan Pendaftaran.

 6. Keterangan tentang rincian dari struktur Modal Saham pada tanggal Pernyataan Pendaftaran
 (disarankan dalam bentuk tabel). Tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup:

 a. Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Jumlah saham dan nilai nominal);

 b. rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus)
 atau lebih saham, direksi dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal dan persentase);

 c. Saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal.
 7. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

 Perusahaan Publik harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis
 laporan keuangan dan informasi lainnya yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran,
 dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha
 pada saat Pernyataan Pendaftaran diajukan dan yang diharapkan pada masa yang akan
 datang.

 IV-3

 Peraturan Nomor IX.B.1
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan
 Perusahaan Publik dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek
 perusahaan, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:

 a. bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-
 kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau
 penurunan yang material terhadap likuiditas perusahaan;

 b. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan
 tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-
 ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan
 Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;

 c. bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Perusahaan Publik
 pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga, dalam hal
 ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang
 dinyatakan dalam mata uang asing, atau hutang yang suku bunganya tidak ditentukan
 terlebih dahulu;

 d. bahasan dan analisis tentang perkembangan material yang diperkirakan terjadi, kejadian-
 kejadian, kecenderungan-kecenderungan keadaan persaingan dan ketidakpastian yang
 diketahui dapat menyebabkan informasi keuangan yang telah dilaporkan tidak memberikan
 indikasi atas hasil usaha dan keadaan keuangan pada masa yang akan datang;

 e. uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan
 penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan
 dalam laporan keuangan yang telah diperiksa Akuntan, sebagaimana tercantum dalam
 Pernyataan Pendaftaran, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain
 daripada itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban
 lainnya yang dianggap perlu untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan;

 f. jika laporan keuangan dalam Pernyataan Pendaftaran mengungkapkan peningkatan material
 dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan
 tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa
 yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;

 g. bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih
 perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 3 (tiga) tahun atau selama perusahaan
 menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun;

 h. jika dikehendaki dapat diberikan bahasan tentang prospek. Jika prakiraan dan atau proyeksi
 keuangan diungkapkan, hal tersebut harus dipersiapkan dengan seksama serta obyektif
 dan berdasarkan asumsi yang layak. Penilaian atas penyusunan laporan keuangan prospektif
 dan hal-hal yang mendasari asumsi harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan yang
 mengaudit laporan keuangan perusahaan. Namun demikian perusahaan bertanggung jawab
 secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut.

 IV-4

 Peraturan Nomor IX.B.1
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 8. Risiko Usaha

 Keterangan tentang risiko usaha hendaknya disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi
 yang antara lain disebabkan oleh :

 a. persaingan;
 b. pasokan bahan baku;
 c. ketentuan negara lain atau peraturan internasional; dan
 d. kebijaksanaan pemerintah.

 9. Kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan
 Informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.

 10. Keterangan tentang Perusahaan Publik
 a. Riwayat singkat perusahaan :

 1) keterangan tentang pendirian perusahaan, yaitu antara lain tanggal pendirian,
 pemegang saham, nama lengkap dan kegiatan usahanya. Gambaran tersebut harus
 mencakup riwayat singkat mengenai pendirian perusahaan, termasuk bentuk dan
 nama organisasi dimaksud. Uraian mengenai sifat dan akibat dari kepailitan, perwalian
 atau proses yang sejenis menyangkut Perusahaan Publik. Uraian mengenai sifat dan
 akibat dari restrukturisasi penggabungan (merger), atau konsolidasi dari Perusahaan
 Publik atau perusahaan Afiliasinya yang penting. Uraian tentang aktiva yang material
 yang dibeli diluar kegiatan usaha biasa, dan setiap perubahan penting dalam cara
 menjalankan kegiatan usaha;

 2) kronologis singkat dokumen hukum sehubungan dengan pendirian Perusahaan Publik
 dan perubahan penting yang terjadi sesudahnya, termasuk akta pendirian, persetujuan
 Menteri Kehakiman dan pendaftaran pada pengadilan negeri serta pengumuman
 pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

 3) perubahan dalam kepemilikan saham setelah pendirian (untuk saham yang telah
 disetor penuh);

 4) kejadian sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha dari perusahaan, seperti
 penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru;

 5) perjanjian penting menyangkut lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor
 tunggal produk penting, perjanjian teknis, dan sebagainya;

 6) gambaran umum dari sarana & prasarana yang dikuasai perusahaan seperti tanah,
 gedung, dan pabrik serta statusnya;

 7) hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan pemilikan, pemegang
 saham yang sama, atau faktor-faktor lain.

 b. Pengurusan dan pengawasan :
 1) nama-nama anggota disertai foto masing-masing direktur dan komisaris;
 2) uraian singkat dari setiap anggota direktur dan komisaris, termasuk:
 a) kewarganegaraan;
 b) umur;

 IV-5

 Peraturan Nomor IX.B.1
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 c) jabatan sekarang dan sebelumnya;
 d) pengalaman kerja serta usaha yang relevan;

 e) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus
 dicantumkan.

 c. Sumber daya manusia :
 1) rincian pegawai menurut jabatan dan pendidikan (disajikan dalam tabel);
 2) sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada);
 3) tenaga kerja asing (jika ada);
 4) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti :
 a) pengobatan;
 b) transportasi;
 c) perjanjian tenaga kerja (KKB);
 d) jamsostek (seperti ASTEK);
 e) koperasi; atau
 f) dana pensiun.

 11. Kegiatan dan prospek usaha Perusahaan Publik. Uraian secara umum mengenai kegiatan
 usaha perusahaan, produk dan atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam
 industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya), termasuk :

 a. Produksi atau operasi :

 1) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku untuk produksi serta
 tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;

 2) keterangan tentang proses produksi dan pengendalian mutu, termasuk uraian
 secara umum mengenai status pengembangan produk dan jasa tertentu, serta
 apakah perkembangan tersebut memerlukan investasi yang relatif berarti.

 Apabila keterangan dimaksud dapat merugikan kedudukan perusahaan dalam
 persaingan, maka keterangan dimaksud tidak wajib diungkapkan.

 Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan pengungkapan keterangan
 tentang perusahaan yang tidak layak terbuka untuk umum oleh karena dapat
 merugikan kedudukan persaingan Perusahaan Publik;

 3) kapasitas dan hasil produksi selama 5 (lima) tahun atau sejak perusahaan berdiri
 jika kurang dari 5 (lima) tahun;

 4) produk dan jasa utama perusahaan;

 5) masa berlaku dari paten, merek, lisensi, franchise dan konsesi utama serta pentingnya
 hal tersebut bagi perusahaan;

 6) besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu atau sekelompok pelanggan;
 7) sifat musiman dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);

 IV-6

 Peraturan Nomor IX.B1
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 8) kegiatan usaha Perusahaan Publik sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan
 risiko khusus seperti :

 a) memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;
 b) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; atau
 c) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;

 9) uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan
 tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa
 yang akan datang;

 10) ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah;

 11) keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Perusahaan Publik dalam
 persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);

 12) informasi singkat tentang pengeluaran untuk riset dan pengembangan;
 13) uraian tentang kegiatan pemasaran antara lain mencakup :
 a) daerah pemasaran produk;
 b) sistem penjualan dan distribusi;

 c) data tentang angka-angka penjualan untuk Perusahaan Publik dan anak perusahaannya
 yang dinyatakan dalam nilai rupiah (dijelaskan kesesuaiannya dengan Laporan
 Keuangan) dan dalam satuan (jika ada) selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak
 berdirinya Perusahaan Publik jika kurang dari 5 (lima) tahun (jika mungkin data
 penjualan dirinci menurut kelompok produk utama);

 14) uraian tentang prospek Perusahaan Publik sehubungan dengan industri, ekonomi secara
 umum, dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif (jika ada
 sumber data yang layak dipercaya).

 12. Ikhtisar Data Keuangan Penting
 a. keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;

 b. pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diperiksa Akuntan dan penjelasan
 tentang jangka waktu yang dicakup;

 c. data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang
 digunakan;

 d. selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri
 bersangkutan juga harus disajikan.

 13. Ekuitas
 Keterangan tentang ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diperiksa Akuntan, termasuk:
 IV-7

 Peraturan Nomor IX.B.1
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 a. tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode
 yang disajikan dalam laporan keuangan;

 b. uraian secara kronologis yang menggambarkan perubahan struktur permodalan Perusahaan
 Publik antara lain menyangkut perubahan Modal Dasar beserta keterangan pengesahan dari
 MenteriKehakiman, perubahan Modal Disetor dan nilai nominal per saham; dan

 c. perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir (jika
 ada).

 14. Kebijakan Dividen

 Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase
 dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih.

 15. Perpajakan

 Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus
 perpajakan yang diperoleh.

 16. Nama dan alamat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal (jika ada).
 17. Pendapat dan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum
 Pendapat dari Konsultan Hukum antara lain meliputi :
 a. keabsahan akta pendirian serta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya;

 b. semua izin dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan
 usaha yang direncanakan Perusahaan Publik;

 c. status pemilikan aktiva yang material dari Perusahaan Publik;
 d. perkara perdata, pidana, perburuhan, administrasi serta tindakan hukum lainnya;
 e. perikatan-perikatan dengan Pihak ketiga;

 f. permodalan Perusahaan Publik dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua
 persetujuan yang diperlukan;

 g. hal-hal lainnya yang material.

 18. Laporan Keuangan
 a. Laporan Akuntan berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan;

 b. menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya
 perusahaan bagi perusahan-perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun sebagai
 berikut:

 IV-8

 Peraturan Nomor IX.B.1
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 1) neraca;
 2) laporan laba rugi;
 3) laporan saldo laba;
 4) laporan arus kas;
 5) catatan atas laporan keuangan; dan

 6) laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan
 jika dipersyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk perusahaan publik yang
 bergerak dalam bidang perbankan.

 c. untuk perusahaan yang telah berdiri secara hukum selama kurang dari 1 (satu) tahun buku,
 persyaratan di atas berlaku untuk periode selama masa berdirinya dikurangi sebanyak-banyaknya
 3 (tiga) bulan.

 19. Laporan Penilai (jika ada)

 Ikhtisar laporan Penilai yang mencakup antara lain metode penilaian serta uraian tentang aktiva
 bersangkutan dan hasil penilaiannya.

 20. Anggaran Dasar
 Anggaran dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-9

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-49/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PUBLIK </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-20/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor IX.A.10

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-49/PM/1997
 TENTANG

 PENAWARAN UMUM SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA
 ( INDONESIAN DEPOSITARY RECEIPT )

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
 Menimbang
 Mengingat

 : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam
 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia;

 :

 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
 Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
 PENAWARAN UMUM SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA
 ( INDONESIAN DEPOSITARY RECEIPT )

 Pasal 1

 Ketentuan tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia diatur dalam Peraturan
 Nomor IX.A.10 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 26 Desember 1997

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP.060065493

 IV-1

 Peraturan Nomor IX.A.10
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1997
 Tanggal : 26 Desember 1997

 PERATURAN NOMOR IX.A.10 : PENAWARAN UMUM SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK
 INDONESIA (INDONESIAN DEPOSITARY RECEIPT )

 1.
 Definisi:

 a. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia adalah Efek yang memberikan hak kepada
 pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian
 yang telah mendapat persetujuan Bapepam.

 b. Efek Utama adalah Efek yang dititipkan pada Bank Kustodian yang menjadi dasar
 diterbitkannya Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.

 c. Yurisdiksi Setara adalah sistem hukum negara lain yang di dalam peraturan perundang-
 undangannya, termasuk peraturan di bidang pasar modal, terdapat ketentuan tentang
 perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas suatu jenis
 Efek, yang pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan terhadap
 kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas Efek yang sejenis menurut peraturan
 perundang-undangan pasar modal di Indonesia.

 2. Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang Efek Utamanya merupakan Efek
 badan hukum Indonesia wajib memenuhi ketentuan Penawaran Umum yang berlaku untuk
 Efek Utama dimaksud.

 3. Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang Efek Utamanya merupakan Efek
 badan hukum negara lain yang telah dijual melalui Penawaran Umum yang mempunyai:

 a. Yurisdiksi Setara wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dan Peraturan Bapepam
 Nomor IX.A.1 dan IX.A.2, kecuali angka 14 dan angka 17 Peraturan Bapepam Nomor
 IX.A.2;

 b. Yurisdiksi tidak setara wajib memenuhi seluruh ketentuan Penawaran Umum yang
 berlaku di Indonesia.

 4. Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang Efek Utamanya merupakan Efek
 badan hukum negara lain yang tidak dijual melalui Penawaran Umum wajib memenuhi
 ketentuan Penawaran Umum yang berlaku di Indonesia.

 5. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
 yang Efek Utamanya merupakan Efek badan hukum negara lain yang telah dijual melalui
 Penawaran Umum yang mempunyai Yurisdiksi Setara harus sekurang-kurangnya mencakup:

 a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai Formulir Nomor: IX.A.10-1 lampiran
 peraturan ini;

 b. Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Pengawas Pasar Modal negara
 lain yang mempunyai Yurisdiksi Setara dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa
 Indonesia oleh penerjemah resmi; dan

 c. dokumen tambahan yang terdiri dari:
 IV-2

 Peraturan Nomor IX.A.10
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1997
 Tanggal : 26 Desember 1997

 1)

 surat pernyataan dari perseroan atau Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang membuat
 kontrak dengan Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau
 Pihak yang menerbitkan Efek Utama untuk melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek
 Indonesia, yang memuat informasi baru bersifat material sehubungan dengan Efek Utama, dan
 informasi tersebut belum dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lainnya yang
 disampaikan kepada Pengawas pasar modal negara lain yang mempunyai Yurisdiksi Setara;

 2) pendapat dari segi hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam yang
 menyatakan bahwa sistem hukum negara tempat dilakukannya Penawaran Umum Efek Utama
 dapat dikategorikan mempunyai Yurisdiksi Setara, dengan mengemukakan alasan dan analisis
 terhadap tingkat perlindungan dan upaya hukum menuntut ganti rugi yang diberikan kepada
 pemodal di Indonesia berkenaan dengan :

 a) adanya informasi yang tidak lengkap, tidak benar dan atau menyesatkan atas Efek Utama;

 b) pelaksanaan perdagangan Efek Utama yang tidak wajar, teratur, atau efisien, apabila pemodal
 di Indonesia melaksanakan haknya untuk menukarkan kembali Sertifikat Penitipan Efek
 Indonesia dengan Efek Utama dari Bank Kustodian; dan

 c) dilusi Efek Utama dan atau transaksi benturan kepentingan dalam hal Efek Utama tersebut
 merupakan Efek Bersifat Ekuitas.

 3) uraian tentang persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penitipan Efek
 Utama sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia;

 4) analisis dan pendapat Akuntan yang terdaftar di Bapepam tentang:
 a) aspek perpajakan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia bagi pemodal asing dan Indonesia;

 b) perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan
 dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau dengan International
 Accounting Standard (jika ada).

 5)

 tata cara pengalihan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, pembagian keuntungan dan hak-hak lain
 atas pemilikan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, pengambilan kembali Efek Utama, pembatalan
 Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Sertifikat Penitipan
 Efek Indonesia serta uraian mengenai pengalaman Bank Kustodian dalam rangka penerbitan
 Sertifikat Penitipan Efek Indonesia;

 6) uraian lengkap mengenai penentuan harga, penjaminan emisi, dan pendistribusian Sertifikat
 Penitipan Efek Indonesia;

 7) uraian lengkap mengenai rencana dicatat atau tidaknya Sertifikat Penitipan Efek Indonesia pada
 Bursa Efek di Indonesia;

 8) uraian lengkap mengenai risiko yang berhubungan dengan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
 tidak termasuk risiko yang melekat pada Efek Utama; dan

 9) uraian lengkap mengenai prakiraan perdagangan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di pasar
 sekunder.

 IV-3

 Peraturan Nomor IX.A.10
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1997
 Tanggal : 26 Desember 1997

 6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini dan laporan keuangan
 terakhir dari Pihak yang melakukan Penawaran Umum atau Pihak yang menerbitkan Efek
 Utama yang telah diaudit wajib disampaikan kepada Bapepam oleh perseroan yang mewakili
 Emiten atau Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang bertindak untuk kepentingan
 Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau Pihak
 yang menerbitkan Efek Utama.

 7. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Bapepam lebih dari 60 (enam
 puluh) hari setelah tanggal Penawaran Umum Efek Utama terakhir di negara yang mempunyai
 Yurisdiksi Setara, maka selain memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka
 3 huruf a peraturan ini, Pernyataan Pendaftaran dimaksud harus diperbaharui dengan data
 terakhir yang dimuat dalam dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan di negara asal,
 serta :

 a. Laporan Keuangan terakhir dari Pihak yang menerbitkan Efek Utama yang telah diaudit
 oleh akuntan;

 b. Prospektus Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, yang pada prinsipnya,
 bentuk dan isi Prospektus tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
 dalam Peraturan Nomor IX.C.1 dan IX.C.2.

 8. Perseroan atau Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang bertindak mewakili Pihak
 yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau Pihak yang
 menerbitkan Efek Utama dalam rangka Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
 wajib menyampaikan kepada Bapepam laporan hasil Penawaran Umum Sertifikat Penitipan
 Efek Indonesia yang memuat jumlah dan nilai Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang telah
 terjual paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) setelah berakhirnya masa Penawaran
 Umum.

 9. Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau Pihak
 yang menerbitkan Efek Utama wajib menunjuk Bank Kustodian yang telah memperoleh
 persetujuan dari Bapepam untuk :

 a. menyampaikan kepada Bapepam seluruh dokumen dan laporan yang disampaikan
 kepada Pengawas Pasar Modal negara yang mempunyai Yurisdiksi Setara yang telah
 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi dan dokumen serta
 laporan tersebut tersedia di Bank Kustodian;

 b. menyampaikan kepada Bapepam dan para pemegang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
 seluruh dokumen dan laporan yang wajib disampaikan kepada pemegang Efek Utama
 dari negara yang mempunyai Yurisdiksi Setara yang telah diterjemahkan ke dalam
 bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

 Dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas wajib disampaikan
 kepada Bapepam dalam batas waktu sebagaimana diatur oleh pengawas pasar modal yang
 mempunyai Yurisdiksi Setara dimana perusahaan yang bersangkutan melakukan Penawaran
 Umum. Dalam hal penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam, apabila
 terdapat perbedaan prinsip akuntansi sebagaimana dimaksud dalam angka 5. huruf c butir
 4) b), maka perbedaan tersebut wajib diungkapkan;

 IV-4

 Peraturan Nomor IX.A.10
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-49/PM/1997
 Tanggal : 26 Desember 1997

 10. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bapepam tentang perubahan
 yang berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia termasuk perubahan
 jumlah Efek Utama yang dititipkan di Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Formulir
 Nomor IX.A.10-4 lampiran peraturan ini selambatnya-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas)
 bulan berikutnya.

 11. Kewajiban menyampaikan seluruh dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka
 9 berlaku sejak Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam menjadi efektif sampai dengan
 jumlah Efek Utama yang dititipkan pada Bank Kustodian, selama 6 (enam) bulan berturut-
 turut, menjadi kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah keseluruhan Efek Utama
 yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia pada waktu dilakukannya
 Penawaran Umum perdana Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.

 12. Peraturan Bapepam berikut ini tidak berlaku untuk Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek
 Indonesia yang Efek Utamanya adalah saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dari badan
 hukum negara lain yang mempunyai Yurisdiksi Setara :

 a. Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum
 Penawaran Umum;

 b. Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 c. Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 d. Peraturan Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;

 e. Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan
 Publik atau Emiten Yang Telah Melakukan Penawaran Umum; dan

 f. Surat Ketua Bapepam Nomor: S-456/PM/1991 tanggal 12 April 1991 tentang Pembelian
 Saham atau Penyertaan Pada Perusahaan Lain.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 26 Desember 1997

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-5

 Peraturan Nomor IX.A.10

 Formulir Nomor: IX.A.10-1
 Nomor

 Lampiran
 Perihal

 :
 :

 ……..(domisili),……(tgl./bln./thn.)

 : Surat Pengantar untuk Pernyataan
 Pendaftaran dalam rangka Penawaran
 Umum Sertifikat Penitipan Efek
 Indonesia ……….(nama Emiten)

 Kepada
 Yth.

 Bapak Ketua Bapepam
 di

 Jakarta
 Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka

 Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia …………… (nama
 perusahaan) sejumlah …… dengan nilai sejumlah Rp ……….

 1. Identitas perseroan/Konsultan Hukum dalam melakukan Penawaran Umum
 SPEI.

 a. Nama Perusahaan
 b. Alamat Lengkap

 c. Nomor dan tanggal Akta
 Pendirian berikut perubahan
 Anggaran Dasar

 d. Nomor dan tanggal persetujuan
 Menteri Kehakiman

 : ……...........………………………
 : …………......……....……………

 : ………………….............…………
 : …………………........…………

 e. Nomor dan tanggal pengumuman
 dalam Berita Negara Indonesia : …………………………….........
 f. NPWP Perusahaan

 g. Anggota Direksi dan Dewan
 Komisaris

 Nama

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

 2. Identitas Pihak yang melakukan Penawaran Umum SPEI atau Pihak yang
 Menerbitkan Efek Utama.

 IV-6
 :
 Jabatan
 Alamat
 : ……………………………..........

 Peraturan Nomor IX.A.10

 a. Nama Perusahaan / Pihak
 Perseorangan

 b. Bentuk Hukum Perusahaan

 c. Bidang Usaha
 d. Alamat Lengkap

 e. Dokumen dan informasi-
 informasi yang terkait dengan
 pendirian Perusahaan

 :
 :
 :
 :
 :

 f. Susunan Pengurus Perusahaan :
 Nama

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

 3. Bank Kustodian
 a. Nama Perusahaan

 b. Alamat Lengkap

 c. Nomor dan tanggal Akta
 Pendirian berikut perubahan
 Anggaran Dasar

 d. Nomor dan tanggal persetujuan
 Menteri Kehakiman

 ……....................………………………
 ……..................………………………
 ….................…………………………
 ……..................………………………

 ……..................………………………
 Kewarganegaraan
 Jabatan

 :
 :
 :
 :

 e. Nomor dan tanggal pengumuman
 dalam Berita Negara Indonesia :

 f. Nomor dan tanggal Persetujuan
 Dari Bapepam

 g. NPWP Perusahaan

 h. Anggota Direksi dan Dewan
 Komisaris

 Nama

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

 IV-7
 :
 :
 :
 Kewarganegaraan
 Alamat

 ……....................………………………
 ……....................………………………

 ……....................………………………
 ……....................………………………
 ……....................………………………
 ……....................………………………
 ……....................………………………

 Peraturan Nomor IX.A.10

 4. Konsultan Hukum.
 a. Nama

 b. Alamat Lengkap
 c. NPWP

 : ……………..............................………………
 : ……………..............................………………
 : ……………..............................………………
 d. Nomor Pendaftaran di Bapepam : ……………..............................………………

 5. Penjamin Emisi Efek (jika ada).
 a. Nama

 b. Alamat Lengkap
 c. NPWP

 d. Nomor dan tanggal Izin Usaha
 dari Bapepam

 : ……………..............................………………
 : ……………..............................………………
 : ……………..............................………………

 : ……………..............................………………

 6. Jumlah halaman dalam Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan.
 7. Daftar dokumen yang dilampirkan:

 a. ……………………………………………………………….
 b. ……………………………………………………………….
 c. ……………………………………………………………….

 PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH
 BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN
 PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

 (nama Emiten)
 Meterai Rp.2000,00

 (tanda tangan direktur yang berwenang)
 (nama jelas)

 IV-8

 Peraturan Nomor IX.A.10

 Formulir Nomor : IX.A.10-2
 Nomor

 :

 Lampiran :
 Perihal

 :

 S- /PM/199...

 Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan
 Pendaftaran dalam rangka Penawaran
 Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
 …………. (nama perusahaan).

 Jakarta, ..... (tgl../bln./thn.)
 Kepada

 Yth. ............................
 di –

 …….........…..
 Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor: ………..

 tanggal ………. serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan dengan
 surat nomor …………... tanggal ………, dan setelah dilakukan penelaahan lebih
 lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan
 lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

 Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam atas
 kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan
 Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan, atau
 meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam
 Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ………………………….
 NIP. …………….

 Tembusan kepada Yth.:

 1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 2. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 3. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 4. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
 5. Sdr. Direksi PT………..(Bank Kustodian).

 IV-9

 Peraturan Nomor IX.A.10

 Formulir Nomor : IX.A.10-3
 Nomor

 Lampiran :
 Perihal

 : S- /PM/199...
 Jakarta........(tgl./bln./thn.)
 : Perubahan dan atau Tambahan

 Informasi atas Pernyataan
 Pendaftaran dalam rangka

 Penawaran Umum Sertifikat
 Penitipan Efek Indonesia ……

 (nama perusahaan).

 Menunjuk surat Saudara Nomor: ……………….. tanggal …………….
 perihal …………………., dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan
 penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sertifikat
 Penitipan Efek Indonesia ………………………… (nama perusahaan), maka Saudara
 diminta untuk menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang
 bersangkutan kepada Bapepam sebagai berikut :

 1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :
 a. ………………………………………….
 b. ………………………………………….

 2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah :
 a. ………………………………………….
 b. ………………………………………….

 Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum
 dapat dinyatakan menjadi efektif.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 Kepada

 Yth.….........................................
 di-

 ……….………......

 ………………………….
 NIP. …………….

 Tembusan Kepada Yth.:

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-10

 Peraturan Nomor IX.A.10

 FORMULIR NOMOR : IX.A.10-4
 LAPORAN PERUBAHAN

 SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA YANG BEREDAR
 PERIODE BULAN:……………

 Nama Perusahaan

 Nama Bank Kustodian
 Telepon

 Faksimili

 :
 :
 :
 :

 a. Jumlah saham awal yang dititipkan
 dalam Bank Kustodian sebagai dasar
 penerbitan SPEI …………………

 b. Jumlah saham yang dititipkan pada
 awal periode pelaporan ……………

 c. Perubahan jumlah saham yang
 dititipkan selama periode pelaporan :

 - Penambahan saham dalam titipan ………
 - Pengurangan saham dalam titipan ……...

 d. Saldo saham yang dititipkan pada
 akhir periode laporan ………………………..

 e. Jumlah SPEI berdasarkan saldo saham
 yang dititipkan pada akhir periode
 pelaporan ……

 f. Perbandingan antara jumlah pada
 huruf d dengan jumlah pada huruf a
 (%) …………...

 xxxxxxx
 (xxxxxxx) +
 xxxxxxx -
 xxxxxxxx

 xxxxxxx
 xxxxxxx

 xxxxxxxx

 ...............%

 Jakarta, …………19…
 BANK KUSTODIAN

 Direktur

 IV-11

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-49/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> PENAWARAN UMUM SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA (INDONESIAN DEPOSITARY RECEIPT) </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|Keppres/1995' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor II.A.3

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-41/PM/1997

 TENTANG

 SURAT, LAPORAN DAN DOKUMEN LAIN YANG DIKIRIM KEPADA BAPEPAM
 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

 Menimbang

 : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor
 Kep- 23/PM/1993 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada
 Bapepam dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 yang baru;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
 Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)

 3. Keputusan Presiden

 Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG SURAT,
 LAPORAN DAN DOKUMEN LAIN YANG DIKIRIM KEPADA BAPEPAM.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Surat, Laporan dan Dokumen Lain yang Dikirim Kepada Bapepam diatur dalam
 Peraturan Nomor II.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-23/PM/1993 tanggal
 10 Agustus 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di :
 pada tanggal :

 Jakarta
 26 Desember 1997

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

 IV-1

 Peraturan Nomor II.A.3
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor

 Tanggal : 26 Desember 1997

 PERATURAN NOMOR II.A.3 : SURAT, LAPORAN DAN DOKUMEN LAIN YANG DIKIRIM
 KEPADA BAPEPAM

 1. Surat, laporan dan dokumen lain yang dikirim kepada Bapepam harus dialamatkan kepada Ketua
 Bapepam.

 2. Surat, laporan dan dokumen lain sebagaimana tersebut dalam angka 1 baik asli maupun tembusan
 disampaikan kepada Bapepam melalui Subbagian Tata Usaha Sekretariat.

 3. Surat, laporan dan dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam angka 2 di atas dianggap diterima
 pada saat dibubuhi cap waktu oleh Subbagian Tata Usaha Sekretariat.

 4. Surat dan laporan kepada Bapepam dapat disampaikan melalui e-mail atau faksimili, disamping
 surat dan laporan asli berkenaan dengan hal tersebut.

 5.
 6.

 Laporan berkala serta dokumen lain yang disampaikan kepada Bapepam wajib pula disertai disket
 komputer yang formatnya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bapepam.

 Surat, laporan, permohonan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk diajukan kepada Bapepam
 harus berbahasa Indonesia, jika menggunakan bahasa asing harus ada terjemahannya dalam
 bahasa Indonesia, kecuali dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
 IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 :
 :

 Jakarta
 26 Desember 1997

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

 : Kep-41/PM/1997

 IV-2

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-41/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> SURAT, LAPORAN DAN DOKUMEN LAIN YANG DIKIRIM KEPADA BAPEPAM </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-23/PM/1993|KEPTA-BAPEPAM/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '1/UU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor IX.D.5

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR: KEP-35/PM/2003
 TENTANG

 SAHAM BONUS
 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
 Menimbang
 :

 a. bahwa penerbitan saham bonus merupakan salah satu cara untuk
 meningkatkan kinerja keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat
 dilakukan tanpa merugikan kepentingan pemegang saham;

 b. bahwa selama ini pelaksanaan penerbitan saham bonus mengacu pada
 Penjelasan Nomor I.B.1, Lampiran Surat Edaran Bapepam Nomor SE-
 05/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 perihal Penjelasan Mengenai
 Pedoman Tentang Pernyataan dan Keterbukaan Atas Saham Bonus;

 c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum yang lebih kokoh terhadap
 pelaksanaan penerbitan Saham Bonus, dengan tetap memperhatikan
 prinsip keterbukaan dan perlindungan kepada masyarakat pemodal,
 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
 Saham Bonus;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
 Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan
 di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3618);

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
 SAHAM BONUS.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Saham Bonus diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.5 sebagaimana dimuat
 dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Penjelasan Nomor I.B.1, Lampiran Surat Edaran
 Bapepam Nomor SE-05/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 perihal Penjelasan Mengenai Pedoman
 Tentang Pernyataan dan Keterbukaan Atas Saham Bonus dinyatakan tidak berlaku lagi.

 IV-1

 Peraturan Nomor IX.D.5
 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 30 September 2003

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

 Herwidayatmo
 NIP 060065750

 IV-2

 Peraturan Nomor IX.D.5
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 35 /PM/2003
 Tanggal : 30 September 2003

 PERATURAN NOMOR IX.D.5 : SAHAM BONUS
 1.

 Definisi :

 a. Agio Saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai nominalnya dalam
 hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal.

 b. Kekayaan Bersih adalah selisih antara total aktiva dengan total kewajiban.

 c. Saldo Laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian
 dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.

 d. Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang
 saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

 e. Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam
 bentuk saham.

 f. Dividen Kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk
 uang.

 g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
 buku (nilai tercatat) aktiva tetap.

 2. Peraturan ini berlaku bagi Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
 Ekuitas atau Perusahaan Publik.

 3. Pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang
 saham.

 4. Pelaksanaan pembagian Saham Bonus harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya 45
 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui
 pembagian Saham Bonus tersebut.

 5. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam laporan penjatahan
 Saham Bonus yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam sebanyak 2 (dua)
 eksemplar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembagian Saham Bonus
 dilaksanakan.

 6. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.
 7. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:
 a. Agio Saham; dan atau
 b. unsur ekuitas lainnya.

 8. Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham
 ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

 a. dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat
 Umum Pemegang Saham di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang
 dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nilai nominal saham.

 b. dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka
 jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan
 perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

 IV-3

 Peraturan Nomor IX.D.5
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 35 /PM/2003
 Tanggal : 30 September 2003

 9. Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen
 Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.

 10. Dengan memperhatikan ketentuan angka 8 dan angka 9 peraturan ini, dalam hal terdapat
 lebih dari satu nilai nominal saham, maka yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham
 Bonus adalah saham dengan nilai nominal terendah.

 11. Pembagian Saham Bonus hanya dapat dilaksanakan apabila asal Saham Bonus tersebut
 telah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan
 yang terdaftar di Bapepam.

 12. Dalam hal Saham Bonus berasal dari kapitalisasi Agio Saham maka nilai yang dapat
 dikapitalisasi adalah jumlah Agio Saham setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.

 13. Emiten atau Perusahaan Publik atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan
 para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana
 pembagian Saham Bonus oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertentu. Informasi yang
 termasuk menyesatkan tersebut antara lain pernyataan bahwa :

 a. Saham Bonus merupakan pengganti dari Dividen Kas yang dijanjikan oleh Emiten atau
 Perusahaan Publik;

 b. Saham Bonus yang bersumber dari kapitalisasi Agio Saham dan atau unsur ekuitas
 lainnya merupakan indikasi kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik dalam
 memperoleh laba;

 c. Harga saham pada saat penawaran umum menjadi lebih rendah dengan adanya rencana
 pembagian Saham Bonus; dan

 d. Pembagian Saham Bonus sama dengan hasil dividen (dividend yield), seperti :

 1) menggunakan pembagian Saham Bonus sedemikian rupa sehingga menimbulkan
 kesan sama dengan hasil Dividen Kas;

 2) menambahkan persentase pembagian Saham Bonus dengan hasil dividen dan
 menyatakannya sebagai pembayaran dividen atau sebagai hasil investasi; dan

 3) dividend yield tidak berubah berkaitan dengan diubahnya Dividen Kas menjadi
 Dividen Saham.

 14. Emiten atau Perusahaan Publik yang akan membagikan Saham Bonus wajib menginformasikan
 kepada Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman Rapat Umum
 Pemegang Saham. Informasi mengenai pembagian Saham Bonus tersebut wajib diumumkan
 kepada publik selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan
 Rapat Umum Pemegang Saham.

 15. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14 sekurang-kurangnya wajib memuat hal-
 hal sebagai berikut :

 a. Penjelasan terperinci mengenai sumber dari kapitalisasi modal yang menjadi Saham
 Bonus;

 IV-4

 Peraturan Nomor IX.D.5
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 35 /PM/2003
 Tanggal : 30 September 2003

 b. Nilai dari masing-masing sumber kapitalisasi Saham Bonus;
 c. Rasio pembagian Saham Bonus;

 d. Dasar penetapan harga yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus sebagaimana
 dimaksud dalam angka 8, angka 9 dan angka 10 peraturan ini;

 e. Penjelasan mengenai perlakuan pajak atas Saham Bonus, baik pengaruhnya pada para pemegang
 saham maupun pada perusahaan. Jika pengenaan pajak atas Saham Bonus kurang menguntungkan
 bagi pemegang saham daripada jika pembagian diberikan dalam bentuk Dividen Kas, maka fakta
 tersebut wajib diungkapkan dan alasan untuk tidak membayarkan Dividen Kas, wajib dijelaskan; dan

 f.
 Prosedur administratif yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus.

 16. Semua pelaku Pasar Modal yang terlibat dalam persiapan data historis mengenai harga saham dan informasi
 keuangan per saham wajib menyesuaikan informasi tersebut terhadap pengaruh dari pembagian Saham
 Bonus dan menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penyesuaian tersebut.

 17. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang
 mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

 Ditetapkan di :
 pada tanggal :

 Jakarta
 30 September 2003
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

 Herwidayatmo
 NIP 060065750

 IV-5

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-35/PM/2003|KEPTA-BAPEPAM/2003 </reg_id>
<reg_title> SAHAM BONUS </reg_title>
<set_date> 30 September 2003 </set_date>
<effective_date> 30 September 2003 </effective_date>
<replaced_reg> 'SE-05/PM/1996|SE-BAPEPAM/1996 | Lampiran Penjelasan Nomor I.B.1.' </replaced_reg>
<related_reg> '46/PP/1995', '8/UU/1995', '45/PP/1995', '7/M|KEPPRES/2000' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor III.C.5

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-16/PM/1996
 TENTANG

 TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR
 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
 Menimbang

 : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang
 Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian;

 Mengingat

 : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
 Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
 di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3617);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan
 :

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA
 CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA
 PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-1

 Peraturan Nomor III.C.5
 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua

 Badan Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 16 /PM/1996
 Tanggal :

 17 Januari 1996
 PERATURAN NOMOR III.C.5 :

 TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN
 DASAR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

 1. Anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sekurang-kurangnya memuat:
 a. maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian;

 b. ketentuan mengenai direksi dan komisaris mencakup antara lain :

 1) persyaratan calon direktur dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.C.3;

 2) jumlah anggota direksi dan komisaris masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)
 orang;

 3) tata cara pengajuan calon direktur dan komisaris;

 4) anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun
 dan dapat diangkat kembali;

 5) masa jabatan direktur dan komisaris dimaksud diatur sedemikian rupa sehingga
 pengangkatan direktur dan komisaris tidak dilakukan pada saat yang bersamaan;
 dan

 6) anggota direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris,
 atau pegawai pada perusahaan lain.

 c. ketentuan mengenai saham mencakup antara lain sebagai berikut :

 1) saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah saham atas nama yang
 mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;

 2) saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh Bursa
 Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas
 persetujuan Bapepam; dan

 3) dalam hal saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimiliki oleh Pihak yang
 tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu 6 (enam)
 bulan kepada Pihak yang memenuhi persyaratan.

 d. pemindahan hak atas saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat
 dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian,
 atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan Bapepam; dan

 e. ketentuan bahwa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak membagikan dividen
 kepada pemegang saham.

 2. Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum diajukan kepada Menteri
 Kehakiman untuk memperoleh pengesahan.

 IV-2

 Peraturan Nomor III.C.5
 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua

 Badan Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 16 /PM/1996
 Tanggal :

 17 Januari 1996

 3. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Bapepam dalam
 rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-1 lampiran 1 peraturan ini
 disertai dengan dokumen :

 a. anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
 b. akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris;
 c. surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 e. daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham.

 4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang
 perubahan anggaran dasar.

 5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3
 peraturan ini, Bapepam akan melakukan penelaahan atas materi perubahan anggaran
 dasar Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian yang diajukan pemohon.

 6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Bapepam
 wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :

 a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-2 lampiran
 2 peraturan ini;

 b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-3 lampiran 3
 peraturan ini; atau

 c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.5-4 lampiran 4
 peraturan ini.

 7. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5
 peraturan ini, Bapepam tidak memberikan tanggapan maka permohonan pemberian persetujuan
 atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.

 Ditetapkan di
 :
 pada tanggal :
 Jakarta
 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

 IV-3

 Peraturan Nomor III.C.5
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.5-1
 Nomor :

 Lampiran : ---
 Perihal : Permohonan Persetujuan atas

 Perubahan Anggaran Dasar Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian

 : 1
 Peraturan Nomor : III.C.5
 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di -

 Jakarta
 Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan

 permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian sebagai berikut:

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen

 sebagai berikut :
 1.

 2.
 3.

 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

 PT . ......................................

 .............................................
 (Nama Lengkap dan Jabatan)

 Tembusan Yth. :

 1. Sekretaris Bapepam;
 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-4

 Peraturan Nomor III.C.5
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.5-2
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---

 : Permintaan Keterangan Tambahan
 Perubahan Permohonan Persetujuan
 Perubahan Anggaran Dasar Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian.

 KEPADA

 Yth. .............................................
 di -

 ......................................
 : 2
 Peraturan Nomor : III.C.5
 Jakarta,. ...........................19....

 Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
 .........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
 kekurangan data sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.

 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................
 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa

 permohonan Saudara untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran
 dasar belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan
 dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut
 di atas.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-5

 Peraturan Nomor III.C.5
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.5-3
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---

 : Penolakan Atas Permohonan Persetujuan
 Perubahan Anggaran Dasar Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian.

 KEPADA

 Yth. .............................................
 di -

 ......................................
 : 3
 Peraturan Nomor : III.C.5
 Jakarta,. ...........................19....

 Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal

 perihal permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
 diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
 sebagai berikut:

 1.
 2.
 3.

 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................
 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-6

 Peraturan Nomor III.C.5

 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.5-4
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---
 : Persetujuan atas Perubahan

 Anggaran Dasar Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian.

 Yth.
 di -
 ......................................
 KEPADA

 : 4
 Peraturan Nomor : III.C.5
 Jakarta,. ...........................19....

 Menunjuk surat Saudara Nomor ................... tanggal ............. perihal

 permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian, dengan ini disampaikan bahwa perubahan anggaran dasar
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam permohonan
 Saudara dapat disetujui.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-7

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-16/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor II.A.2

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-40/PM/1997

 TENTANG

 PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN BAGI MASYARAKAT
 DI PUSAT REFERENSI PASAR MODAL

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
 Menimbang

 : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam
 Nomor Kep- 22/PM/1993 tentang Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi
 Masyarakat di Ruang Referensi Umum dengan menetapkan Keputusan
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang baru;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3587)

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
 PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN BAGI MASYARAKAT DI PUSAT
 REFERENSI PASAR MODAL.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar
 Modal diatur dalam Peraturan Nomor II.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-22/PM/1993
 tanggal 10 Agustus 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 :
 Jakarta
 : 26 Desember 1997

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-1

 Peraturan Nomor II.A.2
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-40/PM/1997
 Tanggal : 26 Desember 1997

 PERATURAN NOMOR II.A.2 : PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN BAGI
 MASYARAKAT DI PUSAT REFERENSI PASAR MODAL

 1. Setiap Pihak yang diwajibkan menyampaikan dokumen kepada Bapepam berdasarkan
 peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan tembusan
 dokumen tersebut dengan mengirimkannya langsung ke Pusat Referensi Pasar Modal.
 Adapun dokumen dimaksud adalah sebagai berikut :

 a. laporan keuangan tengah tahunan;
 b. laporan keuangan tahunan;
 c. laporan tahunan;
 d. laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham;

 e. laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan
 Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;

 f. laporan harian dan mingguan Bursa Efek;

 g. laporan kegiatan bulanan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian;

 h. laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek; dan
 i. laporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

 2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan ini wajib pula disertai disket
 komputer yang formatnya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bapepam.

 3. Dokumen Bapepam yang tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal antara lain :
 a. laporan tahunan Bapepam, disampaikan oleh Sekretariat Bapepam;

 b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, disampaikan oleh Biro
 Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;

 c. siaran pers Bapepam, disampaikan oleh Sekretariat Bapepam; dan
 d. Statistik Mingguan Pasar Modal, disampaikan oleh Biro Pengelolaan Investasi dan Riset.

 4. Dokumen berikut ini tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal yang disampaikan oleh
 Bapepam ke Pusat Referensi Pasar Modal sebagai berikut :

 a. Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud
 dalam Peraturan Nomor IX.C.1, termasuk Prospektus Awal, Info Memo dan dokumen
 sejenisnya (jika ada) disampaikan oleh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan;

 IV-2

 Peraturan Nomor II.A.2
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-40/PM/1997
 Tanggal : 26 Desember 1997

 b. Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perusahaan Menengah atau
 Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.7, termasuk Prospektus Awal, Info
 Memo dan dokumen sejenisnya (jika ada) disampaikan oleh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan;

 c. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
 IX.B.1, termasuk Prospektus Awal, Info Memo dan dokumen sejenisnya (jika ada) disampaikan
 oleh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan;

 d. Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.2, Info Memo dan dokumen sejenisnya
 (jika ada) disampaikan oleh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan;

 e. Pernyataan Penawaran Tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.F.1 disampaikan
 oleh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan;

 f. Laporan Penjatahan oleh Manajer Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor
 IX.A.7, disampaikan oleh Biro Penilaian Keuangan Perusahaan;

 g. Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk perseroan
 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.4, termasuk Prospektus Awal, Info Memo
 dan dokumen sejenisnya (jika ada) disampaikan oleh Biro Pengelolaan Investasi dan Riset; dan

 h. Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak
 Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.5, termasuk Prospektus
 Awal, Info Memo dan dokumen sejenisnya (jika ada) disampaikan oleh Biro Pengelolaan Investasi
 dan Riset.

 5. Dokumen yang tembusannya disampaikan oleh Bapepam kepada Pusat Referensi Pasar Modal
 antara lain surat pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, surat penangguhan Penawaran
 Umum surat pencabutan penangguhan Penawaran Umum, pemberian surat izin usaha, surat
 pencabutan izin usaha, surat izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, surat izin Wakil Perusahaan
 Efek, dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal.

 6. Dokumen yang tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal dapat digandakan oleh masyarakat dengan
 tatacara yang diatur lebih lanjut oleh Pusat Referensi Pasar Modal.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 :
 Jakarta
 : 26 Desember 1997

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

 IV-3

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-40/PM/1997|KEPTA-BAPEPAM/1997 </reg_id>
<reg_title> PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN BAGI MASYARAKAT DI PUSAT REFERENSI PASAR MODAL </reg_title>
<set_date> 26 Desember 1997 </set_date>
<effective_date> 26 Desember 1997 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-22/PM/1993|KEPTA-BAPEPAM/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '1/UU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor III.B.2

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-08/PM/1996

 TENTANG

 TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN
 OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
 Menimbang
 :

 bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
 Bapepam tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring
 dan Penjaminan;

 Mengingat

 : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
 Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
 TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA KLIRING
 DAN PENJAMINAN.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan,
 diatur dalam Peraturan Nomor III.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 : Jakarta
 : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-1

 Peraturan Nomor III.B.2
 LAMPIRAN :

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep-08/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 PERATURAN NOMOR III.B.2 : TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA
 KLIRING DAN PENJAMINAN

 1. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dibuat dengan
 memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bursa
 Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Pihak-Pihak yang berkepentingan
 lainnya.

 2. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1 peraturan ini, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dewan komisaris
 sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.

 3. Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan
 disampaikan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir
 Nomor III.B.2-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :

 a. peraturan yang dimintakan persetujuan;
 b. persetujuan dewan komisaris;
 c. pendapat pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 d. pendapat Pihak-Pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.

 4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang
 penyusunan peraturan, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.

 5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3
 peraturan ini :

 a. persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan
 diterima secara lengkap oleh Bapepam;

 b. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapepam dapat meminta
 untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan atau
 meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud, dengan
 menggunakan Formulir Nomor III.B.2-2 lampiran 2 peraturan ini;

 c. dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
 b telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Lembaga
 Kliring dan Penjaminan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan
 informasi tersebut oleh Bapepam.

 6. Penolakan atas permohonan persetujuan mengenai pengajuan atau perubahan peraturan
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-3
 lampiran 3 peraturan ini.

 7. Persetujuan atas peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
 diajukan kepada Bapepam dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-4 lampiran
 4 peraturan ini.

 IV-2

 Peraturan Nomor III.B.2
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 08/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 8. Penafsiran atas peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperjelas
 pengertiannya tetapi tidak merubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan
 mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
 menyangkut kepegawaian Lembaga Kliring dan Penjaminan, penggunaan tanda pengenal
 atau standar prosedur operasi kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan berlaku pada
 saat diajukan kepada Bapepam.

 9. Pemberitahuan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Bapepam mengenai penafsiran
 atas peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan dan ketentuan mengenai pelaksanaan
 kegiatan interen Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 8
 peraturan ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.2-5 lampiran 5
 peraturan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.

 10. Bapepam dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan interen Lembaga
 Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, dalam jangka
 waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud dengan menggunakan
 Formulir Nomor III.B.2-6 lampiran 6 peraturan ini.

 Ditetapkan di
 Pada tanggal

 : Jakarta
 : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-3

 Peraturan Nomor III.B.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.B.2-1
 Nomor :

 Lampiran : ---
 Perihal : Permohonan Persetujuan Atas

 Pengajuan atau Perubahan Peraturan
 oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 : 1
 Peraturan Nomor : III.B.2
 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di -

 Jakarta
 Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan

 permohonan persetujuan atas pengajuan atau perubahan peraturan oleh Lembaga
 Kliring dan Penjaminan sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen

 sebagai berikut :
 1.

 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 PT . ......................................

 .............................................
 (Nama Lengkap dan Jabatan)

 Tembusan Yth. :

 1. Sekretaris Bapepam;
 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-4

 Peraturan Nomor III.B.2

 LAMPIRAN : 2
 Peraturan Nomor : III.B.2

 FORMULIR NOMOR: III.B.2-2
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran : ---
 Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan
 Atau Perubahan Permohonan Persetujuan
 Atas Pengajuan Atau Perubahan

 Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan

 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth..................................................
 di -

 ......................................

 Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
 .........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih
 terdapat kekurangan data sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa

 permohonan Saudara untuk memperoleh Persetujuan atas perubahan anggaran
 dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya
 permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi
 kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR
 MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-5

 Peraturan Nomor III.B.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.B.2-3
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran: ---
 Perihal : Penolakan Atas Permohonan

 Persetujuan Atas Pengajuan Atau
 PerubahanPeraturan Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 : 3
 Peraturan Nomor : III.B.2

 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth..................................................
 di -

 ......................................
 Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal

 Permohonan Persetujuan atas Pengajuan atau Perubahan Peraturan Lembaga Kliring
 dan Penjaminan., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa
 permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-6

 Peraturan Nomor III.B.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.B.2-4
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---

 : Persetujuan Perubahan Peraturan
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 : 4
 Peraturan Nomor : III.B.2

 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth. Sdr. Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan..........................
 di -

 ......................................
 Menunjuk surat Saudara Nomor ................. tanggal .................... perihal

 Permohonan Persetujuan atas Perubahan Peraturan Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, dengan ini disampaikan bahwa Perubahan Peraturan Lembaga Kliring
 dan Penjaminan .............................., sebagaimana dimaksud dalam permohonan
 Saudara, dapat disetujui.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-7

 Peraturan Nomor III.B.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.B.2-5
 Nomor :

 Lampiran : ---
 Perihal : Pemberitahuan atas Penafsiran

 Peraturan Lembaga Kliring dan
 Penjaminan/Peraturan Kegiatan Intern
 Lembaga Kliring dan Penjaminan

 : 5
 Peraturan Nomor : III.B.2
 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di -

 Jakarta

 Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan .............
 telah menetapkan penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan penjelsan mengenai
 latar belakang penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud, sebagai
 berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

 PT . ......................................

 .............................................
 (Nama Lengkap dan Jabatan)

 IV-8

 Peraturan Nomor III.B.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.B.2-6
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---

 : Pembatalan Berlakunya Penafsiran
 Peraturan/ Peraturan Kegiatan
 Intern Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.......................

 : 6
 Peraturan Nomor : III.B.2

 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth..................................................
 di -

 ......................................

 Menunjuk surat Saudara Nomor .............................. tanggal ................... tentang
 pemberitahuan atas penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern Lembaga Kliring
 dan Penjaminan ............, dengan ini diberitahukan bahwa penafsiran
 peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud dibatalkan, dengan alasan sebagai
 berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Pembatalan ini berlaku sejak tanggal berlakunya penafsiran peraturan/peraturan

 kegiatan intern dimaksud.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-9

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-08/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor II.F.4

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-01/PM/1996
 TENTANG

 PEMERIKSAAN REKSA DANA
 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
 Menimbang

 : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua
 Bapepam Nomor Kep-172/PM/1991 tentang Pemeriksaan Reksa Dana
 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

 Mengingat

 : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
 NegaraTahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
 Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham Atau Unit Penyertaan
 Reksa Dana Oleh Pemodal Asing;

 M E M U T U S K A N :
 Menetapkan

 : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
 PEMERIKSAAN REKSA DANA.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Pemeriksaan Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: II.F.4 sebagaimana
 dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-172/PM/1991
 tanggal 16 Desember 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

 IV-1

 Peraturan Nomor II.F.4
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 01/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 PERATURAN NOMOR II.F.4
 : PEMERIKSAAN REKSA DANA
 1. Pemeriksaan oleh Bapepam dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

 2. Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib
 memperlihatkan buku, catatan dan dokumen-dokumen kepada pemeriksa, serta memberikan
 keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

 3. Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan dokumen- dokumennya.

 4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini dilakukan setelah memenuhi tata
 cara sebagai berikut :

 a. Pemeriksa dilengkapi dengan surat tugas yang bentuk dan isinya sebagaimana dimaksud dalam
 formulir nomor II.F.4-1 dan ditandatangani Ketua Bapepam atau pejabat yang ditunjuk;

 b. Pemeriksa memperlihatkan surat tugas;

 c. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan yang telah disetujui oleh Ketua
 Bapepam; dan

 d. Pemeriksa wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 : Jakarta
 : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

 IV-2

 Peraturan Nomor II.F.4

 LAMPIRAN :
 Peraturan Nomor : II.F.4

 FORMULIR NOMOR : II.F.4-1
 Nomor

 Lampiran
 Perihal

 : S-
 :

 /PM/9...
 : Pemeriksaan Reksa Dana
 Jakarta, ...........................19....
 KEPADA

 Yth. .........................................
 di -

 ..............................

 No.
 1.

 Dengan ini diberitahukan bahwa pegawai Bapepam yang bernama :
 Nama

 Jabatan
 NIP

 ................................................................................................................................
 2.

 ................................................................................................................................
 3.

 ditugaskan melakukan pemeriksaan pada ........................ dari tanggal .....................
 s/d tanggal ...............

 Maksud dan tujuan pemeriksaan adalah :

 1.
 2.
 3.

 ...........................................................................................................................
 ...........................................................................................................................

 ...........................................................................................................................
 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 Tembusan Yth :
 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-3

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-01/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> PEMERIKSAAN REKSA DANA </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-172/PM/1991|KEPTA-BAPEPAM/1991' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '646/KMK.010/1995|KEP-MENKEU/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
"
" Peraturan Nomor III.C.2

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 NOMOR KEP-13/PM/1996
 TENTANG

 TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN

 OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

 Menimbang

 : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua
 Bapepam tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian;

 Mengingat

 : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan
 Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan
 :

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA
 PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
 Keputusan ini.

 Pasal 2
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 :
 Jakarta
 : 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP. 060065493

 IV-1

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua

 Badan Pengawas Pasar Modal
 Nomor

 : Kep- 13 /PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 PERATURAN NOMOR III.C.2 : TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA
 PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

 1. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dibuat dengan
 memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bursa
 Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya.

 2. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris
 sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.

 3. Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian disampaikan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan
 Formulir Nomor III.C.2-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :

 a. peraturan yang dimintakan persetujuan;
 b. persetujuan dewan komisaris;

 c. pendapat pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 d. pendapat Pihak-Pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.

 4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang
 penyusunan peraturan, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.

 5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3
 peraturan ini :

 a. persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian wajib diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak
 permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam;

 b. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapepam dapat meminta
 untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud,
 dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-2 lampiran 2 peraturan ini; dan

 c. dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf
 b telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau
 tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.

 6. Penolakan atas permohonan persetujuan mengenai pengajuan atau perubahan peraturan
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor
 III.C.2-3 lampiran 3 peraturan ini.

 7. Persetujuan atas peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 yang diajukan kepada Bapepam dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.2-4
 lampiran 4 peraturan ini.

 IV-2

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal
 Nomor : Kep- 13/PM/1996
 Tanggal : 17 Januari 1996

 8. Penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memperjelas
 pengertiannya tetapi tidak merubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan
 mengenai pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
 menyangkut kepegawaian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, penggunaan tanda
 pengenal atau standar prosedur operasi kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 berlaku pada saat diajukan kepada Bapepam.

 9. Pemberitahuan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam mengenai
 penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan ketentuan mengenai
 pelaksanaan kegiatan interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
 dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Nomor
 III.C.2-5 lampiran 5 peraturan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang
 penyusunannya.

 10. Bapepam dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan interen Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, dalam
 jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud dengan menggunakan
 Formulir Nomor III.C.2-6 lampiran 6 peraturan ini.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 :
 :
 Jakarta
 17 Januari 1996

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 I PUTU GEDE ARY SUTA
 NIP 060065493

 IV-3

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.2-1
 Nomor :

 Lampiran : ---
 Perihal : Permohonan Persetujuan atas

 Pengajuan atau Perubahan Peraturan
 oleh Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian.

 : 1
 Peraturan Nomor : III.C.2
 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di -

 Jakarta
 Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan

 permohonan persetujuan atas pengajuan atau perubahan peraturan oleh Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen

 sebagai berikut:
 1.

 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

 PT . ......................................

 .............................................
 (Nama Lengkap dan Jabatan)

 Tembusan Yth. :

 1. Sekretaris Bapepam;
 2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-4

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.2-2
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---
 : Permintaan Keterangan Tambahan

 atau Perubahan Permohonan Persetujuan
 atas Pengajuan atau Perubahan Peraturan
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 KEPADA

 Yth..................................................
 di -

 ......................................
 : 2
 Peraturan Nomor : III.C.2
 Jakarta,. ...........................19....

 Menunjuk surat Saudara Nomor ...................... tanggal ........................ perihal
 .........................., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih
 terdapat kekurangan data sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa

 permohonan Saudara untuk memperoleh Persetujuan atas Permohonan Pengajuan
 atau Perubahan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian belum dapat
 dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah
 Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-5

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.2-3
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---

 : Penolakan atas Permohonan Persetujuan
 atas Pengajuan atau Perubahan
 Peraturan Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian.

 KEPADA

 Yth..................................................
 di -

 ......................................
 : 3
 Peraturan Nomor : III.C.2
 Jakarta,. ...........................19....

 Menunjuk surat Saudara Nomor: ...................... tanggal ........................ perihal

 Permohonan Persetujuan atas Pengajuan atau Penghapusan Peraturan Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini
 diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
 sebagai berikut:

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-6

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.2-4
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---
 : Persetujuan atas Perubahan

 Peraturan Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian.

 KEPADA
 Yth. Sdr Direksi Lembaga

 Penyimpanan dan Penyelesaian
 di -

 ......................................
 : 4
 Peraturan Nomor : III.C.2
 Jakarta,. ...........................19....

 Menunjuk surat Saudara Nomor ................. tanggal .................... perihal

 Permohonan Persetujuan atas Perubahan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian, dengan ini disampaikan bahwa Perubahan Peraturan Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian .............................., sebagaimana dimaksud dalam
 permohonan Saudara, dapat disetujui.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-7

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.2-5
 Nomor :

 Lampiran : ---
 Perihal : Pemberitahuan atas Penafsiran

 Peraturan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian/Peraturan Kegiatan Intern
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 : 5
 Peraturan Nomor : III.C.2
 Jakarta,. ...........................19....
 KEPADA

 Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 di -

 Jakarta

 Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 ...................... telah menetapkan penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern
 sebagai berikut:

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan penjelsan mengenai
 latar belakang penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud, sebagai
 berikut :

 1.
 2.
 3.
 ...................................................................................................................
 ...................................................................................................................

 ...................................................................................................................
 Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

 PT . ......................................

 .............................................
 (Nama Lengkap dan Jabatan)

 IV-8

 Peraturan Nomor III.C.2
 LAMPIRAN

 FORMULIR NOMOR: III.C.2-6
 Nomor : S-

 /PM/19...

 Lampiran :
 Perihal

 ---

 : Pembatalan Berlakunya Penafsiran
 Peraturan/ Peraturan Kegiatan Intern
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 KEPADA

 Yth. Direksi PT.............................
 di -

 ......................................
 : 6
 Peraturan Nomor : III.C.2
 Jakarta,. ...........................19....

 Menunjuk surat Saudara Nomor .............................. tanggal ................... tentang
 pemberitahuan atas penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian ...................., dengan ini diberitahukan bahwa
 penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud dibatalkan, dengan alasan
 sebagai berikut :

 1.
 2.
 3.

 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................
 Pembatalan ini berlaku sejak tanggal berlakunya penafsiran peraturan/peraturan

 kegiatan intern dimaksud.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 Ketua,

 ............................................
 NIP. ....................................

 Tembusan Kepada Yth :

 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

 IV-9

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM </reg_type>
<reg_id> KEP-13/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN </reg_title>
<set_date> 17 Januari 1996 </set_date>
<effective_date> 17 Januari 1996 </effective_date>
<related_reg> '8/UU/1995', '45/PP/1995', '322/M|KEPPRES/1995' </related_reg>
"
" DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 SALINAN

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN
 NOMOR: KEP- 480/BL/2009

 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatannya, Manajer
 Investasi perlu untuk memiliki dan menerapkan fungsi-
 fungsi yang mendukung peningkatan kualitas dan
 profesionalisme Manajer Investasi serta perlindungan
 terhadap investor;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan
 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-
 Fungsi Manajer Investasi;

 Mengingat
 :

 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata
 Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara
 Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3618);

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
 2006;

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI.

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 - 2 -

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi
 Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.D.11
 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer
 Investasi sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib
 menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.11
 Lampiran Keputusan ini paling lambat satu tahun sejak
 ditetapkannya Keputusan ini.

 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 : Jakarta
 : 31 Desember 2009

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan

 ttd.

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjs. Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Kristrianti Puji Rahayu
 NIP 060089892

 NIP 060076008

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep- 480/BL/2009
 Tanggal

 : 31 Desember 2009

 PERATURAN NOMOR V.D.11 : PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI
 MANAJER INVESTASI

 1. Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya
 mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

 a. Investasi;
 b. Manajemen risiko;
 c. Kepatuhan;
 d. Pemasaran;
 e. Perdagangan (dealing);
 f. Penyelesaian transaksi Efek;
 g. Penanganan keluhan investor;
 h. Riset dan teknologi informasi;
 i. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 j. Akuntansi dan keuangan.

 2. Pelaksanaan fungsi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a
 peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 a. Pelaksanaan fungsi investasi dilakukan oleh karyawan yang memiliki izin
 orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK;
 dan

 b. Pelaksanaan fungsi investasi dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang
 memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari
 Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang investasi
 dan pengelolaan dana paling kurang 3 (tiga) tahun.

 3. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 huruf b peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 a. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan berdasarkan suatu strategi
 manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat:

 1) identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan
 perusahaan;

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep- 480/BL/2009
 Tanggal

 : 31 Desember 2009
 - 2 -

 2) penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;
 3) identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;
 4) penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut; dan
 5) langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi.

 b. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dikoordinir oleh direksi atau
 karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer
 Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar
 Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.

 4. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c
 peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 a. Karyawan yang melakukan fungsi kepatuhan mempunyai akses atas semua
 dokumen perusahaan dalam menjalankan tugasnya; dan

 b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang
 mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari
 Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal
 dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.

 5. Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d
 peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin
 orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam dan LK serta
 mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau/keuangan
 paling kurang 2 (dua) tahun.

 6. Pelaksanaan fungsi perdagangan (dealing) sebagaimana dimaksud dalam angka
 1 huruf e peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang
 memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari
 Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal
 dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.

 7. Pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 huruf f peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang
 memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari
 Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal
 dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.

 8. Pelaksanaan fungsi penanganan keluhan investor sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1 huruf g peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau
 karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep- 480/BL/2009
 Tanggal

 : 31 Desember 2009
 - 3 -

 Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam dan LK dan
 mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan
 paling kurang 2 (dua) tahun.

 9. Pelaksanaan fungsi riset dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 huruf h peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan
 yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang riset dan/atau teknologi
 informasi paling kurang 2 (dua) tahun.

 10. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1 huruf i peraturan ini, wajib memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:

 a. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia mencakup
 perekrutan, pelatihan, penempatan, peningkatan kemampuan teknis, dan
 peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan standar perilaku karyawan;
 dan

 b. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia dikoordinir oleh
 direksi atau karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang
 pengembangan sumber daya manusia paling kurang 2 (dua) tahun.

 11. Pelaksanaan fungsi akuntansi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 huruf j peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang
 mempunyai pengalaman kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan paling
 kurang 2 (dua) tahun.

 12. Dalam hal kegiatan usaha Manajer Investasi masih tergabung dengan kegiatan
 usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam
 Perusahaan Efek yang sama, maka SOP (standard operating procedures) untuk
 pelaksanaan setiap fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam
 peraturan ini wajib dipisahkan dengan SOP untuk setiap pelaksanaan fungsi
 Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

 13. Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan antar fungsi investasi, fungsi
 perdagangan (dealing) dan fungsi penyelesaian transaksi Efek.

 14. Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dari
 pelaksanaan fungsi Manajer Investasi lainnya, kecuali pelaksanaan fungsi
 manajemen risiko.

 15. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, wajib independen terhadap pelaksanaan seluruh
 fungsi Manajer Investasi lainnya.

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep- 480/BL/2009
 Tanggal

 : 31 Desember 2009
 - 4 -

 16. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan
 fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan
 angka 1 huruf j peraturan ini dibuat dan dibakukan secara tertulis dalam bentuk
 pedoman (standard operating procedures) yang wajib dipatuhi oleh semua
 karyawan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

 17. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam
 dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan
 peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
 tersebut.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal

 : 31 Desember 2009

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 Dan Lembaga Keuangan

 ttd.

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjs. Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Kristrianti Puji Rahayu
 NIP 060089892

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM-LK </reg_type>
<reg_id> KEP-480/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI </reg_title>
<set_date> 31 Desember 2009 </set_date>
<effective_date> 31 Desember 2009 </effective_date>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
"
" KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 SALINAN

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN
 NOMOR: KEP-691/BL/2011

 TENTANG

 PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM
 PENAWARAN UMUM

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN,

 Menimbang

 : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi
 investor dalam pemesanan dan penjatahan Efek dalam
 Penawaran Umum, dipandang

 perlu untuk

 menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam Nomor
 KEP-45/PM/2000 tentang Tanggung Jawab Manajer
 Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan
 Efek Dalam Penawaran Umum, dengan menetapkan
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah
 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004
 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4372);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
 Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3618);

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
 20/M Tahun 2011;

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
 MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
 PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM
 PENAWARAN UMUM.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai pemesanan dan penjatahan Efek
 dalam Penawaran Umum diatur dalam Peraturan
 Nomor IX.A.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran
 Keputusan ini.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 -2-
 Pasal 2

 Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan
 Bapepam Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
 Bapepam Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober
 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan
 Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
 Penawaran Umum dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku.

 Pasal 3
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di
 pada tanggal

 ttd.
 Nurhaida
 NIP 195906271989022001

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 195710281985121001

 : Jakarta
 : 30 Desember 2011

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-691/BL/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

 PERATURAN NOMOR IX.A.7

 : PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK
 DALAM PENAWARAN UMUM

 1. KETENTUAN UMUM
 a. Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 1) Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan
 dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan
 jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan Efek.

 2) Penjatahan Terpusat adalah mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan
 dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek (pooling) dan
 kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam
 Peraturan ini.

 3) Manajer Penjatahan adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang
 bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum,
 atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek.

 b. Penawaran Umum dapat merupakan Penawaran Umum kepada masyarakat
 luas atau kepada kelompok masyarakat tertentu atau sebagian kepada
 masyarakat luas dan sebagian kepada masyarakat tertentu.

 c. Dalam setiap Penawaran Umum wajib terdapat satu Manajer Penjatahan.

 d. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin
 Emisi Efek) wajib menjamin terlaksananya penyebaran Efek secara luas
 melalui penyediaan tempat dan sarana penyebarluasan Prospektus dan
 formulir pemesanan yang memadai.

 e. Dalam hal Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan
 Penjamin Emisi Efek) menggunakan agen penjualan Efek, maka Manajer
 Penjatahan wajib memastikan bahwa semua agen penjualan Efek yang
 tercantum dalam Prospektus mempunyai kesempatan yang sama untuk
 memperoleh formulir pemesanan dan dokumen pemesanan lain yang
 diperlukan. Formulir pemesanan tersebut wajib tersedia dalam jumlah yang
 cukup dan mempunyai nomor urut tercetak (preprinted number).

 f. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib memiliki rekening bank yang khusus
 menerima pembayaran pemesanan Efek.

 g. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membuka rekening dalam mata uang
 selain rupiah pada bank yang berdomisili atau berada di Indonesia sehingga
 pembayaran atas penjatahan Efek dapat dilakukan dengan baik tanpa
 merugikan pemodal akibat adanya perubahan kurs.

 h. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum,
 maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi
 Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki
 Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-691/BL/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

 -2-

 i. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum,
 maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi
 Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah
 dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek
 sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

 2. PEMESANAN EFEK
 a. Formulir pemesanan untuk Penawaran Umum harus memuat pernyataan
 yang ditandatangani oleh para pemesan mengenai apakah:
 1) pemesan adalah pemodal Indonesia atau pemodal asing;
 2) pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;
 3) pemesan adalah:
 a) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua

 puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang
 bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek
 sehubungan dengan Penawaran Umum;

 b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf
 b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk
 kepentingan pihak ketiga.

 4) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk
 membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun,
 baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal
 lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner);

 5) pemesan mempunyai rekening Efek di Perusahaan Efek sebagaimana
 dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor V.D.3; dan

 6) pemesan adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi, dan
 pemegang saham utama dari Emiten yang bersangkutan.

 b. Penggunaan informasi berkaitan dengan pemesanan pembelian Efek
 1) Manajer Penjatahan wajib menggunakan informasi dari pernyataan para

 pemesan untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali jika diketahui
 bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan didukung dengan bukti yang
 memadai; dan

 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan harus
 menolak penjatahan bagi pemesanan oleh Pihak yang memberikan
 jawaban “ya” atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a angka 4), atau
 memberikan jawaban “tidak” atas pertanyaan dalam angka 2 huruf a
 angka 5).

 c. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak
 tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir
 pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun
 tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-691/BL/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

 -3-

 dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali
 diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

 d. Dalam hal pemesanan Efek dari pemesan kategori tertentu wajib disertai
 dengan pembayaran pemesanan Efek, maka persyaratan ini wajib berlaku
 sama bagi seluruh pemesan dalam kategori dimaksud. Semua setoran
 pembayaran dimaksud harus diserahkan dengan persyaratan yang sama
 dalam rekening bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f dan
 wajib diaudit sesuai dengan ketentuan angka 5 huruf b.

 e. Persyaratan pemesanan
 Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi
 persyaratan sebagai berikut:

 1) pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli;
 dan

 2) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota
 sindikasi Penjaminan Emisi Efek dan/atau agen penjualan Efek.

 3. PENJATAHAN EFEK
 a. Penjatahan Pasti
 Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat
 dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang
 akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum.
 Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan
 kepentingan pemesan perorangan;

 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk
 pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam
 Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh
 perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran
 Umum; dan

 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3).

 b. Penjatahan Terpusat

 Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan
 melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang
 bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah
 alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud
 dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya
 sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek
 yang dipesan; dan

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-691/BL/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

 -4-

 b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima
 penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek
 tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) menurut
 jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

 2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud
 dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya
 lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan
 yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut
 dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh
 para pemesan tanpa pecahan; atau

 b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut
 dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

 (1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu
 satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan
 perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak
 mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan
 dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam
 satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan
 terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut
 akan tercatat; dan

 (2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan
 perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan,
 pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan
 perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

 c. Metode Penjatahan Lain

 Metode penjatahan lain dapat digunakan sepanjang:
 1) prosedur dimaksud telah disetujui oleh Bapepam dan LK;

 2) prosedur dimaksud telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus;
 dan

 3) prosedur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini,
 kecuali angka 3 huruf a dan huruf b.

 4. PENYERAHAN BUKTI KEPEMILIKAN EFEK DAN PENGEMBALIAN UANG
 PEMESANAN
 a. Untuk Efek berupa saham, setiap bukti kepemilikan Efek berupa surat
 kolektif Efek yang diserahkan sebagai akibat dari suatu pemesanan, harus
 diterbitkan atas nama pemesan yang bersangkutan.

 b. Dalam hal Emiten tidak menerbitkan surat kolektif Efek, maka Efek tersebut
 diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif pada Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian.

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-691/BL/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

 -5-

 c. Penyerahan bukti kepemilikan Efek dianggap terpenuhi jika Efek dimaksud
 telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam sub rekening
 Efek atas nama pemesan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 d. Dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian Efek
 yang melewati masa 2 (dua) hari kerja, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek
 atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek wajib
 membayar ganti kerugian atas keterlambatan tersebut. Dalam hal ini, Emiten
 dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengungkapkan secara jelas baik
 melalui Prospektus, Prospektus ringkas, dan/atau melalui publikasi lain hal-
 hal sebagai berikut:

 1) tingkat bunga yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti
 rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian Efek,
 dengan menyebutkan persentase tingkat bunga, atau pengukur lainnya;
 dan

 2) tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang
 pemesanan pembelian Efek dan ganti rugi yang meliputi antara lain jenis
 alat pembayaran dan cara pembayaran.

 e. Pengembalian uang pemesanan dianggap terpenuhi jika uang dimaksud
 telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukan ke dalam rekening Efek
 atas nama pemesan.

 5. LAPORAN MANAJER PENJATAHAN
 a. Manajer Penjatahan dari suatu Penawaran Umum wajib mengisi dan
 menyampaikan Formulir Nomor: IX.A.7-1 lampiran Peraturan ini kepada
 Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
 penjatahan, sebagai bagian dari laporan hasil Penawaran Umum
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

 b. Manajer Penjatahan wajib menunjuk Akuntan untuk melaksanakan
 pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan
 Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Pemeriksaan wajib dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.12.

 2) Dalam hal jumlah pemesanan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan,
 prosedur pemeriksaan wajib dititikberatkan pada pelaksanaan
 pemesanan Efek, penjatahan Efek, penyerahan Efek, pengembalian uang
 pemesanan Efek, dan penyerahan dana hasil Penawaran Umum kepada
 Emiten.

 3) Dalam hal jumlah pemesanan kurang dari atau sama dengan jumlah Efek
 yang ditawarkan, prosedur pemeriksaan wajib dititikberatkan pada
 pelaksanaan pemesanan Efek, penyerahan Efek, dan penyerahan dana
 hasil Penawaran Umum kepada Emiten.

 c. Manajer Penjatahan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
 Akuntan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK

 LAMPIRAN

 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-691/BL/2011
 Tanggal : 30 Desember 2011

 -6-

 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran
 Umum.

 6. KETENTUAN PENUTUP
 a. Semua dokumen yang berhubungan dengan proses penjatahan wajib

 disimpan oleh Manajer Penjatahan yang bersangkutan sesuai dengan
 ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen
 perusahaan.

 b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar
 Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap
 Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini atau Pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan Peraturan ini.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal : 30 Desember 2011

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan

 ttd.
 Nurhaida
 NIP 195906271989022001

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 195710281985121001

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 Lampiran:
 Peraturan Nomor IX.A.7
 FORMULIR NOMOR : IX.A.7 - 1
 LAPORAN MANAJER PENJATAHAN MENGENAI PENJATAHAN EFEK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
 Tanggal efektif
 Tanggal penjatahan
 Nama Emiten
 Uraian tentang Efek yang ditawarkan

 :
 :

 Tanggal laporan Akuntan harus disampaikan :
 Nama Manajer Penjatahan

 :
 :
 :

 Kelompok
 Pemesan

 JUMLAH
 EFEK
 YANG

 DITAWARKAN (a)
 PENJATAHAN PASTI:
 – Efek yang dijatahkan melalui
 Penjatahan Pasti

 PENJATAHAN TERPUSAT:

 – Efek yang dijatahkan dalam satu
 satuan perdagangan, kecuali bagi
 Pihak terafiliasi (angka 2 huruf a
 butir 3) Peraturan Nomor IX.A.7)

 Pemodal Asing (d)
 Pemodal Indonesia

 – Efek yang dijatahkan dalam jumlah Pemodal Asing
 Jumlah pemesan
 Institusi
 Perorangan

 Jumlah Efek yang
 dijatahkan

 Institusi
 Perorangan

 Jumlah uang
 pemesanan

 Jumlah Efek

 Pemodal Asing (b)
 Pemodal Indonesia

 lebih dari satu satuan perdagangan,
 kecuali bagi Pihak terafiliasi (angka
 2 huruf a butir 3) Peraturan Nomor
 IX.A.7)

 – Efek yang dijatahkan bagi Pihak
 terafiliasi (angka 2 huruf a butir 3)
 Peraturan Nomor IX.A.7)

 SUB JUMLAH EFEK YANG
 DIJATAHKAN

 Pemodal Indonesia

 Pemodal Asing (h)
 Pemodal Indonesia

 Pemodal Asing j =
 b+d+f+h

 Pemodal Indonesia
 k = c+e+g+i

 JUMLAH EFEK YANG DIJATAHKAN l = j+k
 JUMLAH EFEK YANG TERSISA (JIKA ADA) m = a-l

 Penjamin Emisi Efek yang mengambil bagian Efek yang tersisa:
 No.

 1.
 2.

 3, dst.
 Jumlah

 …………………………,…………………20…….
 MANAJER PENJATAHAN

 Direktur

 Tembusan:
 Emiten

 Nama Penjamin Emisi Efek
 Jumlah uang pemesanan
 Jumlah Efek

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM-LK </reg_type>
<reg_id> KEP-691/BL/2011|KEPTA-BAPEPAM-LK/2011 </reg_id>
<reg_title> PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM </reg_title>
<set_date> 30 Desember 2011 </set_date>
<effective_date> 30 Desember 2011 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-45/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000 | Lampiran Peraturan Nomor IX.A.7' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '20/M|KEPPRES/2011', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
"
" DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 SALINAN

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN
 NOMOR KEP-123/BL/2009

 TENTANG
 PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN,

 Menimbang

 : bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan
 integritas pasar Efek bersifat utang dan Sukuk melalui pelaporan
 perdagangan Efek, dipandang perlu untuk menyempurnakan
 Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan
 Transaksi Obligasi;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
 Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4236);

 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
 Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Tahun 2008
 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
 Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun
 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata
 Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi
 Informasi atas Pengelolaan SUN (Lembaran Negara Tahun
 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4590);

 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
 2006;

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN
 TRANSAKSI EFEK.

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Pelaporan Transaksi Efek, diatur dalam Peraturan
 Nomor X.M.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 -2-

 Pasal 2

 Ketentuan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan Transaksi Efek
 sebagaimana dimaksud pada angka 21 Peraturan Nomor X.M.3
 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini, berlaku terhadap
 pelaporan Transaksi Efek terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

 Pasal 3

 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-
 07/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 4
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2009.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal

 : 29 Mei 2009

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan
 Lembaga Keuangan

 ttd.

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 060076008

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-123/BL/2009
 Tanggal : 29 Mei 2009

 PERATURAN NOMOR X.M.3: PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 a. Partisipan adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang
 disetujui Bapepam dan LK, yang menggunakan sistem dan/atau sarana
 pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada Penerima Laporan Transaksi
 Efek.

 b. Penerima Laporan Transaksi Efek adalah Pihak yang ditunjuk oleh Bapepam
 dan LK untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima
 pelaporan Transaksi Efek.

 c.

 Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka
 memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan
 terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya
 pengalihan kepemilikan.

 2. Transaksi Efek yang wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan ini adalah
 transaksi atas Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui Penawaran
 Umum, Surat Berharga Negara, dan Efek lain yang ditetapkan oleh Ketua
 Bapepam dan LK untuk dilaporkan, yang diperdagangkan di pasar sekunder.

 3. Transaksi Efek yang wajib dilaporkan mencakup antara lain jenis transaksi
 sebagai berikut:

 a.
 b.

 jual beli putus (outright);
 hibah;

 c. warisan;
 d.
 e.

 tukar menukar;
 pengalihan karena penetapan pengadilan;

 f. Pengalihan karena penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
 g. pinjam meminjam;
 h.

 transaksi jual dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah
 ditetapkan (repurchase agreement/repo);

 i. pemindahbukuan Efek yang dilakukan oleh Pihak dengan identitas yang
 sama;

 j. pembelian kembali (buy back);
 k. peralihan Efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali (pelunasan)
 Unit Penyertaan Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek;
 konversi menjadi Efek lain;

 l.

 m. penjaminan Efek selain dalam rangka Penjaminan Penyelesaian Transaksi
 Bursa yang ditempatkan pada Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

 n.
 jenis transaksi lain yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

 4. Setiap Pihak dapat melakukan Transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa
 Efek maupun di luar Bursa Efek.

 5. Setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan angka 3 wajib menyampaikan laporan atas setiap Transaksi Efek yang
 dilakukannya kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek,
 dengan ketentuan sebagai berikut:

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-123/BL/2009
 Tanggal : 29 Mei 2009

 -2-

 a. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan di Bursa Efek, maka pelaporan atas
 Transaksi Efek tersebut otomatis telah dilakukan oleh Bursa Efek.

 b. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek dan Transaksi Efek
 tersebut dilakukan oleh atau melalui Partisipan, maka pelaporan atas
 Transaksi Efek tersebut otomatis dilakukan oleh Partisipan.

 c. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek, dan Transaksi Efek
 tersebut dilakukan tidak melalui Partisipan namun penyelesaiannya
 dilakukan melalui Partisipan, maka pelaporannya otomatis dilakukan oleh
 Partisipan yang menyelesaikan Transaksi Efek dimaksud.

 d. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek, dan Transaksi Efek
 serta penyelesaiannya dilakukan tidak melalui Partisipan, maka pelaporan
 atas Transaksi Efek tersebut wajib dilakukan melalui Partisipan yang
 ditunjuk oleh Pihak yang melakukan Transaksi Efek dimaksud.

 e. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan dengan Pemerintah atau Bank Indonesia
 di luar Bursa Efek, maka pelaporan atas Transaksi Efek tersebut wajib
 dilakukan oleh lawan transaksi melalui Partisipan sesuai dengan mekanisme
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, atau huruf d.

 f. Dalam hal Transaksi Efek adalah konversi menjadi Efek lain sebagaimana
 dimaksud dalam angka 3 huruf l, maka pelaporan atas Transaksi Efek
 tersebut wajib dilakukan oleh Pihak yang mengkonversi menjadi Efek lain
 tersebut melalui Partisipan sesuai dengan mekanisme sebagaimana
 dimaksud dalam huruf b, huruf c, atau huruf d.

 6. Dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan melalui Bursa Efek sebagaimana
 dimaksud dalam angka 5 huruf a, maka Bursa Efek wajib melaporkan setiap
 transaksi dimaksud seketika setelah transaksi terjadi (real time) sesuai dengan data
 Transaksi Bursa.

 7. Dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan oleh atau melalui Partisipan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
 huruf f maka Partisipan wajib melaporkan setiap transaksi dimaksud dengan
 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. Laporan wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem
 dan/atau sarana yang disediakan oleh Penerima Laporan Transaksi Efek;

 b. Hal-hal yang wajib dilaporkan mencakup:
 1) nama dan seri Efek;
 2) nama Pihak penjual/pemilik awal/pemilik rekening serah;
 3) nama Pihak pembeli/pemilik akhir/pemilik rekening terima;
 4)
 5)

 jenis rekening (rekening sendiri atau rekening nasabah);
 harga transaksi;

 6) imbal hasil (yield);
 7) volume transaksi;
 8)

 nilai transaksi;

 9) waktu transaksi;
 10) waktu pelaporan atau waktu instruksi kepada Partisipan;
 11) jenis transaksi;
 12) tanggal penyelesaian transaksi;

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-123/BL/2009
 Tanggal : 29 Mei 2009

 -3-

 13) kepemilikan (lokal atau asing);
 14) nama Kustodian;
 15) identitas Partisipan;
 16) NPWP (jika ada); dan
 17) tingkat harga dan jangka waktu transaksi (khusus untuk transaksi jual
 dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan
 (repurchase agreement/repo) atau transaksi pinjam meminjam).

 c. Laporan wajib disampaikan sesegera mungkin paling lambat 30 (tiga puluh)
 menit dengan ketentuan:

 1)
 2)

 setelah Transaksi Efek terjadi jika Transaksi Efek dilakukan oleh atau
 melalui Partisipan; atau

 jika Transaksi Efek tidak dilakukan melalui Partisipan, maka:
 a) setelah instruksi penyelesaian diterima oleh Partisipan apabila

 penyelesaian Transaksi Efek dimaksud dilakukan melalui
 Partisipan dimaksud.

 b) setelah Partisipan menerima laporan Transaksi Efek apabila
 penyelesaian Transaksi Efek dimaksud dilakukan tidak melalui
 Partisipan dimaksud.

 d. Khusus untuk pelaporan nama Kustodian sebagaimana dimaksud dalam
 angka 7 huruf b butir 14) wajib disampaikan dengan ketentuan paling
 lambat:

 1)
 2)

 pada akhir hari Transaksi Efek, jika Transaksi Efek dilakukan melalui
 Partisipan; atau

 pada akhir hari diterimanya pelaporan atau instruksi penyelesaian
 Transaksi Efek oleh Partisipan, jika Transaksi Efek tidak dilakukan
 melalui Partisipan.

 8. Ketentuan jam pelaporan ditetapkan oleh Penerima Laporan Transaksi Efek
 dengan ketentuan:
 a. Dalam hal transaksi terjadi, dilaporkan, atau diinstruksikan penyelesaiannya
 kepada Partisipan sebelum jam pelaporan, maka batas waktu pelaporan
 sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c dan huruf d dihitung sejak jam
 pelaporan dibuka pada hari yang sama dengan transaksi terjadi atau
 transaksi dilaporkan kepada Partisipan.

 b. Dalam hal transaksi terjadi, dilaporkan atau diinstruksikan penyelesaiannya
 kepada Partisipan setelah jam pelaporan, maka batas waktu pelaporan
 sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c dan huruf d dihitung sejak jam
 pelaporan dibuka pada hari kerja selanjutnya sejak transaksi terjadi atau
 transaksi dilaporkan kepada Partisipan.

 9. Partisipan wajib memberikan bukti atas pelaporan Transaksi Efek kepada Pihak
 yang melaporkan sesegera mungkin setelah pelaporan tersebut diterima
 Partisipan.

 10. Pihak yang telah menyampaikan pelaporan Transaksi Efek melalui Partisipan
 berhak memperoleh bukti pelaporan Transaksi Efek yang disampaikan Partisipan
 kepada Penerima Laporan Transaksi Efek dari Partisipan.

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-123/BL/2009
 Tanggal : 29 Mei 2009

 -4-

 11. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib memberikan bukti atas pelaporan
 Transaksi Efek kepada Partisipan sesegera mungkin setelah pelaporan tersebut
 diterima Penerima Laporan Transaksi Efek.

 12. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menyediakan data transaksi yang
 dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan (real time) tanpa
 memungut biaya. Data transaksi yang wajib tersedia untuk publik antara lain
 memuat informasi tentang:
 a. nama dan seri Efek;
 b. harga transaksi;
 c. imbal hasil (yield);
 d. volume transaksi;
 e.
 f.

 nilai transaksi;
 jenis transaksi;

 g.
 h.

 tanggal penyelesaian transaksi; dan

 tingkat harga dan jangka waktu transaksi (khusus untuk transaksi jual dengan
 janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (repurchase
 agreement/repo) atau transaksi pinjam meminjam).

 13. Partisipan wajib memuat dalam kontrak antara Partisipan dan nasabahnya
 mengenai ketentuan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan Transaksi
 Efek di luar Bursa Efek setelah terjadinya transaksi tersebut.

 14. Penyampaian laporan Transaksi Efek tidak dikenakan biaya.

 15. Dalam hal Penerima Laporan Transaksi Efek memberikan layanan tambahan, maka
 layanan tambahan dimaksud beserta biaya atas layanan tambahan tersebut wajib
 terlebih dahulu disetujui oleh Bapepam dan LK.

 16. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menetapkan tata cara pendaftaran
 Partisipan, prosedur dan tata cara pelaporan, serta menyediakan sistem pelaporan
 elektronik yang dapat di akses oleh Partisipan, yang wajib terlebih dahulu
 disetujui oleh Bapepam dan LK.

 17. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menyediakan sistem teknologi informasi
 kepada Bapepam dan LK yang memungkinkan Bapepam dan LK mengawasi
 pelaporan Transaksi Efek setiap saat.

 18. Dalam rangka pengawasan Transaksi Efek yang dilakukan Bapepam dan LK,
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyampaikan setiap data penyelesaian
 Transaksi Efek kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi
 Efek dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik dan mewajibkan
 Kustodian untuk memasukkan nomor referensi pelaporan pada instruksi
 penyelesaian yang disampaikan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 Khusus untuk pengawasan pelaporan transaksi Surat Berharga Negara, Bapepam
 dan LK dapat meminta Bank Indonesia selaku Central Registry untuk
 menyampaikan setiap data penyelesaian transaksi Surat Berharga Negara kepada
 Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek dengan
 menggunakan sistem pelaporan elektronik dan mewajibkan Sub registry, bank
 dan Pihak lain yang menjadi anggota Central Registry untuk memasukkan nomor
 referensi pelaporan pada instruksi penyelesaian yang disampaikan kepada Central

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-123/BL/2009
 Tanggal : 29 Mei 2009

 -5-
 Registry.

 19. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menjamin kerahasiaan data Transaksi
 Efek yang dilaporkan kepadanya selain data yang wajib disediakan kepada publik
 sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini.

 20. Apabila Partisipan terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam angka 7 huruf c dan huruf d peraturan ini, maka Partisipan
 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan akumulasi
 waktu keterlambatan atas semua transaksi yang dilakukan dalam satu bulan.

 21. Besarnya sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam angka 20 adalah
 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas setiap jam keterlambatan pelaporan per
 laporan atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per laporan, dengan
 ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00
 (seratus juta rupiah) per laporan.

 22. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan
 LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan
 peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal

 : 29 Mei 2009

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 dan Lembaga Keuangan

 ttd

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 060076008

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM-LK </reg_type>
<reg_id> KEP-123/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009 </reg_id>
<reg_title> PELAPORAN TRANSAKSI EFEK </reg_title>
<set_date> 29 Mei 2009 </set_date>
<effective_date> 1 Oktober 2009 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-07/BL/2006|KEPTA-BAPEPAM-LK/2006' </replaced_reg>
<related_reg> '19/UU/2008', '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '76/PP/2005', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '24/UU/2002', '8/UU/1995' </related_reg>
"
" DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 SALINAN

 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN
 NOMOR KEP-182/BL/2009

 TENTANG
 LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

 KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN,

 Menimbang :

 a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyampaian
 informasi kepada publik mengenai data kepemilikan 5% (lima
 perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik,
 maka diperlukan mekanisme yang efisien melalui pelaporan
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Bapepam dan
 LK serta pengumumannya kepada publik;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan
 Peraturan Nomor X.C.1

 tentang Laporan Lembaga

 Penyimpanan dan Penyelesaian, Lampiran Keputusan Ketua
 Bapepam Nomor: Kep-68/PM/1996 tentang Laporan Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian dengan menetapkan Keputusan
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 yang baru;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3608);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran
 Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan
 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun
 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang
 Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun
 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
 2006;

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
 DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN
 LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 - 2 -

 Pasal 1

 Ketentuan mengenai Laporan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian diatur dalam Peraturan Nomor X.C.1 sebagaimana
 dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

 Pasal 2

 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan
 laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima
 perseratus) atau lebih saham seluruh Emiten atau Perusahaan
 Publik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian per tanggal 31 Juli 2009 kepada
 Bapepam dan LK pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan tembusan
 kepada Bursa Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan
 dan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 Pasal 3

 Bursa Efek wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 pada sistem pelaporan elektronik Bursa Efek yang
 dapat diakses setiap saat oleh masyarakat paling lambat pada hari
 bursa berikutnya setelah Bursa Efek menerima tembusan laporan
 tersebut.

 Pasal 4

 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-68/PM/1996 tanggal 17
 Januari 1996 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Pasal 5
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2009.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal

 : 30 Juni 2009

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan

 ttd.

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 060076008

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-182/BL/2009
 Tanggal : 30 Juni 2009

 PERATURAN NOMOR X.C.1 : LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
 PENYELESAIAN

 1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan kegiatan
 kepada Bapepam dan LK yang meliputi:

 a. laporan harian mengenai mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi
 Bursa;

 b. laporan bulanan yang memuat:
 1) rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik
 perkembangan volume penyimpanan dan penyelesaian;

 2) laporan mengenai jumlah Emiten yang pencatatan Efeknya pada buku
 daftar pemegang saham Emiten diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian; dan

 3) kegiatan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah
 diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK disertai pendapat
 dari Akuntan tersebut;

 d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba;
 e. laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

 f. laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian;

 g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

 h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

 i. laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan 5% (lima perseratus)
 atau lebih saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau
 Perusahaan Publik dimaksud pada rekening Efek pada Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian, yang sekurang-kurangnya memuat:

 1) nama pemegang rekening Efek;

 2) nama nasabah (pemegang sub rekening Efek), domisili (jika ada), dan
 kewarganegaraan (untuk badan hukum sebutkan nama negara dimana
 badan hukum tersebut didirikan);

 3) nama Emiten atau Perusahaan Publik penerbit saham;
 4) prosentase kepemilikan saham terakhir sebelum perubahan, setelah

 perubahan dan perubahannya pada saat dilaporkan dari total saham yang
 diterbitkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

 5) tanggal pemindahbukuan pada sub rekening Efek atau tanggal pertama
 kali tercatat pada sub rekening Efek untuk saham yang baru tercatat dalam
 Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-182/BL/2009
 Tanggal : 30 Juni 2009

 -2-

 2. Penyampaian laporan kegiatan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 kepada Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan
 secara elektronik.

 3. Penerimaan Bapepam dan LK terhadap laporan kegiatan yang disampaikan oleh
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 dan angka 2 dihitung berdasarkan waktu diterimanya laporan tersebut oleh
 Bapepam dan LK dalam bentuk dokumen tercetak (hardcopy) atau dalam bentuk
 data elektronik (softcopy).

 4. Laporan harian mutasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib disampaikan
 kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

 5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini meliputi
 jumlah dan jenis Efek yang dimutasikan serta keterangan lain yang diminta oleh
 Bapepam dan LK yang berkaitan dengan fungsinya sebagai Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian, dan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK
 selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya.

 6. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini meliputi:

 a. laporan keuangan tengah tahunan, wajib disampaikan kepada Bapepam dan
 LK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode;

 b. laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK
 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku;

 c. dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain Wajar Tanpa pengecualian
 terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas,
 Bapepam dan LK dapat memanggil direksi dan atau melakukan pemeriksaan
 untuk memperoleh keterangan lebih lanjut; dan

 d. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas wajib
 diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa
 Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam waktu 30 (tiga
 puluh) hari sejak tanggal laporan akuntan yang bersangkutan.

 7. Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 huruf d peraturan ini wajib disusun secara triwulanan dan disampaikan
 kepada Bapepam dan LK melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa
 laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh
 Bapepam dan LK paling lambat pada hari ke 12 (dua belas) setelah berakhirnya
 triwulan yang bersangkutan.

 8. Laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK,
 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum
 Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 9. Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib
 disampaikan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
 adanya perubahan tersebut.

 LAMPIRAN
 Keputusan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : Kep-182/BL/2009
 Tanggal : 30 Juni 2009

 -3-

 10. Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian terhadap pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan
 laporan mengenai peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf
 g dan huruf h peraturan ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling
 lambat pada hari kerja berikutnya.

 11. Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten
 atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i peraturan
 ini wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bursa
 Efek di Indonesia dimana saham tersebut dicatatkan dan kepada Lembaga Kliring
 dan Penjaminan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah
 pemindahbukuan atau setelah pencatatan untuk saham yang pertama kali dicatat
 pada sub rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 12. Bursa Efek wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 11
 pada sistem pelaporan elektronik Bursa Efek yang dapat diakses setiap saat oleh
 masyarakat paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah Bursa Efek
 menerima tembusan laporan tersebut.

 13. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan-laporan sebagaimana dimaksud
 dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 jatuh pada hari besar atau hari libur, maka
 laporan-laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 14. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan
 LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan
 peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

 Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal

 : 30 Juni 2009

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 Lembaga Keuangan

 ttd.

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Umum

 ttd.

 Prasetyo Wahyu Adi Suryo
 NIP 060076008

 A. Fuad Rahmany
 NIP 060063058

","<reg_type> KEPTA-BAPEPAM-LK </reg_type>
<reg_id> KEP-182/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN </reg_title>
<set_date> 30 Juni 2009 </set_date>
<effective_date> 3 Agustus 2009 </effective_date>
<replaced_reg> 'KEP-68/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996' </replaced_reg>
<related_reg> '45/PP/1995', '45/M|KEPPRES/2006', '12/PP/2004', '46/PP/1995', '8/UU/1995' </related_reg>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/27/PADG/2018
 TENTANG

 TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH
 DI PASAR UANG

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi
 sertifikat deposito syariah di pasar uang;

 b. bahwa peraturan mengenai transaksi sertifikat deposito
 syariah di pasar uang perlu didukung dengan peraturan
 pelaksana yang mengatur hal teknis operasional
 transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang;

 Mengingat

 : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016
 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5909);

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018
 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar
 Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

 2

 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6233);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR
 UANG.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha
 syariah.

 2. Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perbankan syariah.

 3. Unit Usaha Syariah adalah unit usaha syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perbankan syariah.

 4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang
 bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam
 meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai
 dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan
 valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan
 moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan
 kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang
 rupiah.

 5.

 Sertifikat Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah yang
 selanjutnya disebut Sertifikat Deposito Syariah adalah
 instrumen pasar uang berupa simpanan dalam bentuk
 deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti
 penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

 6. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah
 pemindahtanganan secara jual-beli Sertifikat Deposito

 3

 Syariah yang dilakukan melalui Pasar Uang dengan
 kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan
 penatausahaan tertentu.

 7. Penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang selanjutnya
 disebut Penerbit adalah pihak yang menerbitkan
 Sertifikat Deposito Syariah.

 8. Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang
 selanjutnya disebut Pelaku Transaksi adalah pihak yang
 melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang
 ditransaksikan di Pasar Uang.

 9. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah lembaga
 pendukung pasar uang sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 pasar uang.

 10. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang
 memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah.

 11. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian
 Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah Lembaga
 Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa
 penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah.

 12. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai pasar modal.

 13. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
 yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah
 perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

 14. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar
 modal.

 15. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
 selanjutnya

 disebut LPP adalah pihak yang
 menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank

 4

 Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk
 kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat
 Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat.

 16. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai perbankan syariah.

 BAB II

 KRITERIA SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH
 YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

 Pasal 2

 (1) Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar
 Uang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. diterbitkan, ditransaksikan, dan ditatausahakan
 dalam bentuk tanpa warkat (scripless);

 b. diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta
 asing;

 c. diterbitkan dengan tidak menggunakan mekanisme
 bunga, termasuk mekanisme diskonto;

 d. diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau
 ekuivalennya dalam valuta asing;

 e. memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan,
 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas)
 bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga
 puluh enam) bulan;

 f.
 dialihkan secara elektronik;

 g. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia
 atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;

 h. diterbitkan dengan akad mudarabah; dan
 i. imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil.

 (2) Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

 5
 Pasal 3

 (1) Untuk pendaftaran dan penatausahaan Sertifikat
 Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang,
 Bank Indonesia menunjuk PT. Kustodian Sentral Efek
 Indonesia (KSEI) sebagai LPP sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.

 (2) Penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah oleh LPP sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
 peraturan perundang-undangan terkait LPP dan/atau
 ketentuan yang diterbitkan oleh LPP.

 Pasal 4

 (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
 huruf i dibayarkan secara periodik atau pada saat jatuh
 tempo.

 (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
 berdasarkan nisbah bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah
 untuk nasabah, nominal, jangka waktu dan porsi
 pendapatan yang dibagihasilkan untuk Sertifikat
 Deposito Syariah.

 (3) Pembayaran bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah oleh
 Bank dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau
 melalui LPP.

 (4) Mekanisme pembayaran bagi hasil Sertifikat Deposito
 Syariah oleh LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 mengacu pada ketentuan dan prosedur yang ditetapkan
 oleh LPP.

 (5) Contoh perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 6
 BAB III

 KETERBUKAAN INFORMASI
 Pasal 5

 (1) Untuk keterbukaan informasi, dokumen informasi
 penawaran dari Penerbit kepada calon investor paling
 sedikit memuat:
 a. pernyataan “dapat ditransaksikan di Pasar Uang”;
 b. akad;
 c. persentase nisbah bagi hasil nasabah;
 d. persentase tingkat indikasi imbalan;
 e. tata cara perhitungan bagi hasil;
 f. tanggal pengumuman bagi hasil;
 g. tanggal pembayaran bagi hasil;
 h. informasi pajak atas bagi hasil; dan
 i.

 (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Penerbit wajib mencantumkan pemberitahuan kepada
 calon investor yang melakukan pembelian Sertifikat
 Deposito Syariah di pasar perdana maupun pembelian
 dan/atau penjualan Sertifikat Deposito Syariah di pasar
 sekunder untuk menyetujui pemberian data dan/atau
 informasi kepada Bank Indonesia mengenai kepemilikan,
 transaksi, dan penyelesaian transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah yang dilakukan.

 Pasal 6

 (1) Penerbit mengumumkan tingkat realisasi imbalan
 Sertifikat Deposito Syariah.

 (2) Pengumuman tingkat realisasi imbalan Sertifikat
 Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh tempo.

 (3) Selain pengumuman yang dilakukan oleh Penerbit
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman
 tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah

 kegiatan usaha yang didanai, dalam hal
 menggunakan akad mudarabah muqayyadah.

 7

 dapat dilakukan oleh LPP berdasarkan informasi yang
 diterima dari Penerbit.

 (4) Mekanisme pengumuman tingkat realisasi imbalan
 Sertifikat Deposito Syariah oleh LPP mengacu pada
 ketentuan dan prosedur yang ditetapkan LPP.

 BAB IV
 TATA CARA PERIZINAN PENERBITAN DAN

 PENDAFTARAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG
 Bagian Kesatu

 Tata Cara Perizinan Penerbitan dan Pendaftaran pada LPP
 Paragraf 1

 Tata Cara Perizinan Penerbitan
 Pasal 7

 (1) Permohonan izin penerbitan Sertifikat Deposito Syariah
 yang ditransaksikan di Pasar Uang diajukan oleh Bank
 kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 a. informasi Bank yang paling sedikit meliputi nama,
 alamat kantor pusat dan kontak korespondensi,
 serta daftar nama direksi dan dewan komisaris;

 b. fotokopi surat persetujuan dari otoritas yang
 berwenang untuk penerbitan Sertifikat Deposito
 Syariah; dan

 c. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.

 (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf c meliputi komitmen manajemen untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. memenuhi kriteria Sertifikat Deposito Syariah sesuai
 dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi

 8

 Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta
 peraturan pelaksanaannya, setiap kali akan
 menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang
 ditransaksikan di Pasar Uang;

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian
 dan manajemen risiko dalam penerbitan Sertifikat
 Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang;
 dan

 d. mempertimbangkan risiko sistemik dalam
 penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang
 ditransaksikan di Pasar Uang.

 (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (5) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II.B yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 Paragraf 2

 Pendaftaran pada LPP
 Pasal 8

 Bank yang telah mendapatkan izin penerbitan Sertifikat
 Deposito Syariah dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan fotokopi surat izin
 penerbitan dimaksud kepada LPP sebagai bagian dari
 dokumen pendukung pendaftaran Sertifikat Deposito Syariah
 dalam penatausahaan LPP.

 9
 Bagian Kedua

 Pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah

 Paragraf 1

 Perusahaan Efek
 Pasal 9

 (1) Permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai
 Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai
 berikut:
 a. informasi perusahaan yang paling sedikit meliputi
 identitas perusahaan, daftar perizinan, daftar
 pemegang saham serta daftar nama direksi dan
 dewan komisaris Perusahaan Efek;

 b. fotokopi surat persetujuan izin usaha sebagai
 perantara pedagang efek dari otoritas berwenang;

 c. prosedur operasi standar dalam kegiatan perantara
 pelaksanaan transaksi; dan

 d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.

 (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian,
 dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah.

 (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan

 10

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (5) Contoh dokumen informasi perusahaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam
 Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
 dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III.C yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 Paragraf 2

 Perusahaan Pialang
 Pasal 10

 (1) Permohonan pendaftaran Perusahaan Pialang sebagai
 Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
 surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen
 untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian,
 dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah.

 (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 11

 (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 Bagian Ketiga

 Pendaftaran Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
 Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

 Paragraf 1

 Bank yang Melaksanakan Kegiatan Kustodian
 Pasal 11

 (1) Permohonan pendaftaran bank yang melaksanakan
 kegiatan Kustodian sebagai Lembaga Pendukung
 Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai
 berikut:
 a. informasi perusahaan yang paling sedikit meliputi
 identitas bank, data perizinan, daftar nama
 pemegang saham, serta daftar nama direksi dan
 dewan komisaris bank yang melaksanakan kegiatan
 Kustodian;

 b. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha bank
 sebagai Kustodian dari otoritas berwenang;

 c. prosedur operasi standar dalam kegiatan Kustodian;
 dan

 d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.

 (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 12

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian
 dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi
 Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

 (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (5) Contoh dokumen informasi bank sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran V.B
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran V.C yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 Paragraf 2

 Perusahaan Efek
 Pasal 12

 (1) Permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai
 Lembaga Pendukung Penatausahan dan Penyelesaian
 Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada
 Bank Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai
 berikut:
 a. informasi perusahaan yang paling sedikit meliputi
 identitas perusahaan, data perizinan, daftar nama
 pemegang saham, serta daftar nama direksi dan
 dewan komisaris Perusahaan Efek;

 b. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha
 sebagai perantara pedagang efek yang dapat
 mengadministrasikan rekening efek nasabah dari
 otoritas yang berwenang;

 13

 c. prosedur operasi standar dalam kegiatan Kustodian;
 dan

 d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.

 (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian
 dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi
 Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

 (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (5) Contoh dokumen informasi perusahaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam
 Lampiran VI.B merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI.C yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 14
 Bagian Keempat

 Pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat
 Deposito Menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah

 Paragraf 1

 Perusahaan Efek
 Pasal 13

 (1) Permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Efek yang
 telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung
 transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga
 Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 diajukan kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
 surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen
 untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian
 dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah.

 (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.A yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.B yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 15
 Paragraf 2

 Perusahaan Pialang
 Pasal 14

 (1) Permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Pialang yang
 telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung
 transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga
 Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 diajukan kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
 surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen
 untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian
 dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah.

 (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.A yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII.B yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 16
 Bagian Kelima

 Pendaftaran Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
 Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Menjadi Lembaga
 Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah

 Paragraf 1

 Bank yang Melaksanakan Kegiatan Kustodian
 Pasal 15

 (1) Permohonan pendaftaran bagi bank yang melaksanakan
 kegiatan Kustodian yang telah memperoleh izin sebagai
 lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian
 transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga
 Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank
 Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
 surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen
 untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian
 dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi
 Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

 (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan

 17

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 Paragraf 2

 Perusahaan Efek
 Pasal 16

 (1) Permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Efek yang
 telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung
 penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat
 deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung
 Penatausahan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa
 surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen
 untuk:
 a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan
 pelaksanaannya;

 b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian,
 dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi
 Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

 (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran X.A yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tercantum dalam Lampiran X.B yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 18

 Bagian Keenam
 Korespondensi

 Pasal 17
 (1) Pengajuan permohonan izin
 dan pendaftaran

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9
 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat
 (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1),
 dan Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada:
 Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
 Bank Indonesia
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350.

 (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 menyampaikan pemberitahuan melalui surat dan/atau
 sarana lainnya.

 BAB V

 PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN DAN PENDAFTARAN
 Pasal 18

 (1) Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan atau
 penolakan atas:
 a. permohonan izin penerbitan Sertifikat Deposito
 Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
 (1);

 b. permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai
 Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 (1);

 c. permohonan pendaftaran Perusahaan Pialang
 sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 10 ayat (1);

 d. permohonan pendaftaran bank yang melaksanakan
 kegiatan Kustodian sebagai Lembaga Pendukung

 19

 Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 11 ayat (1);

 e. permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai
 Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
 Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

 f. permohonan pendaftaran Perusahaan Efek yang
 telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung
 transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi
 Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
 (1);

 g. permohonan pendaftaran Perusahaan Pialang yang
 telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung
 transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi
 Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
 (1);

 h. permohonan pendaftaran bank yang melaksanakan
 kegiatan Kustodian yang telah memperoleh izin
 sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan
 penyelesaian transaksi sertifikat deposito dan akan
 menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
 Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan

 i. permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Efek yang
 telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung
 penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat
 deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung
 Penatausahaan

 dan Penyelesaian Transaksi

 Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 ayat (1),

 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat
 permohonan izin atau pendaftaran diterima secara
 lengkap.

 20

 (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 dapat melakukan klarifikasi atas dokumen dalam
 bentuk:
 a. pertemuan tatap muka dengan pihak yang
 mengajukan izin atau pendaftaran untuk melakukan
 verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen
 yang diajukan; dan/atau

 b. meminta informasi kepada otoritas yang berwenang.
 BAB VI

 TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH
 DI PASAR SEKUNDER

 Bagian Kesatu
 Pelaku Transaksi

 Pasal 19

 (1) Pelaku Transaksi meliputi:
 a. bank;
 b. Perusahaan Efek; dan
 c. nasabah.

 (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
 meliputi:
 a. bank;
 b. Perusahaan Efek;
 c.

 korporasi;

 d. orang perseorangan; dan
 e. bukan penduduk.

 (3) Pelaku Transaksi berupa bank sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf a dan Perusahaan Efek sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan
 Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan
 sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

 (4) Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

 21

 secara langsung tanpa melalui Lembaga Pendukung
 Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

 (5) Pelaku Transaksi berupa nasabah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri.

 (6) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
 melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah melalui
 Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

 Bagian Kedua

 Harga Dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 Pasal 20

 (1) Harga Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dihitung
 dengan mempertimbangkan:
 a. nominal Sertifikat Deposito Syariah;
 b.

 realisasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah;
 dan

 c. proyeksi hak bagi hasil pemegang Sertifikat Deposito
 Syariah sebelumnya.

 (2) Nominal Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai nominal
 Sertifikat Deposito Syariah pada saat penerbitan.

 (3) Realisasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh
 dari informasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah
 yang diumumkan oleh Bank.

 (4) Proyeksi hak bagi hasil pemegang Sertifikat Deposito
 Syariah sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf c diperoleh dari perkalian antara nilai nominal,
 proyeksi tingkat bagi hasil bulan berjalan, dan waktu
 kepemilikan efektif.

 (5) Perhitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
 konvensi perhitungan hari (day-count convention) yaitu
 actual/360.

 22

 (6) Contoh perhitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
 dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 BAB VII
 LAPORAN

 Bagian Kesatu

 Informasi Penerbitan
 Pasal 21

 (1) Bank menyampaikan informasi realisasi penerbitan
 kepada Bank Indonesia setiap kali melakukan penerbitan
 Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar
 Uang.

 (2) Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 a. security name, termasuk seri penerbitan dan nomor
 international securities identification number (ISIN);

 b. nominal penerbitan;
 c. akad;
 d. nisbah bagi hasil;
 e. tata cara perhitungan bagi hasil;
 f. kegiatan usaha yang didanai;
 g. indikasi tingkat imbalan;
 h. tanggal penerbitan;
 i.

 tanggal jatuh tempo;

 j. tanggal pengumuman bagi hasil;
 k. tanggal pembayaran bagi hasil; dan
 l.

 penatalaksana penerbitan (arranger).

 (3) Penyampaian informasi realisasi penerbitan kepada Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
 kepada alamat korespondensi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 17 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
 Sertifikat Deposito Syariah diterbitkan dan dicatat secara
 efektif pada LPP.

 23
 Bagian Kedua

 Pelaporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 di Pasar Uang

 Pasal 22

 (1) Pelapor Transaksi Sertifikat Deposito Syariah terdiri atas:
 a. Bank;
 b. Perusahaan Efek;
 c. Perusahaan Pialang; dan
 d. bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian.

 (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang
 terdiri atas:
 a. laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk
 kepentingan sendiri yang dilakukan oleh Bank dan
 Perusahaan Efek;

 b. laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk
 kepentingan nasabah yang dilakukan oleh
 Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai
 Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah; dan/atau

 c. laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang
 dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa
 melibatkan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah oleh bank yang melaksanakan
 kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek.

 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan pengaturan
 sebagai berikut:
 a. bagi pelapor Bank, melalui sistem laporan harian
 bank umum; dan

 b. bagi pelapor Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang
 dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian,
 melalui sistem laporan pasar uang.

 (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2):

 24

 a. bagi pelapor Bank, mengacu pada ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian
 bank umum; dan

 b. bagi pelapor Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang,
 dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian,
 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank
 dan kustodian.

 Bagian Ketiga

 Pelaporan Penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah
 Pasal 23

 (1) LPP yang ditunjuk Bank Indonesia menyampaikan
 laporan atas penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah
 secara periodik kepada Bank Indonesia.

 (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara
 Bank Indonesia dengan LPP.

 BAB VIII

 PENCABUTAN IZIN DAN STATUS TERDAFTAR
 Pasal 24

 (1) Bank dapat mengajukan permohonan pencabutan izin
 sebagai penerbit Sertifikat Deposito Syariah kepada Bank
 Indonesia.

 (2) Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan/atau bank
 yang melaksanakan kegiatan Kustodian

 dapat

 mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar
 sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah dan/atau Lembaga Pendukung
 Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah kepada Bank Indonesia.

 (3) Permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) atau status terdaftar sebagaimana

 25

 dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank
 Indonesia disertai dengan:
 a. alasan permohonan pencabutan izin atau status
 terdaftar; dan

 b. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan
 ditempuh untuk penyelesaian seluruh tagihan dan
 kewajiban kepada pihak terkait.

 (4) Penyampaian permohonan pencabutan izin sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) atau status terdaftar
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada
 alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 17.

 BAB IX

 TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 Bagian Kesatu

 Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis
 Pasal 25

 (1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai:
 a. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan/atau
 Pasal 6 ayat (3);

 b. pendaftaran sebagai Lembaga Penatausahaan dan
 Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
 dan/atau Pasal 11 ayat (2);

 c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar
 sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
 dan/atau Pasal 13;

 d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 21;

 e. penerapan prinsip kehati-kehatian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);

 f. penerapan manajemen risiko sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 23;

 26

 g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26
 ayat (2); dan/atau

 h. penyampaian informasi realisasi penerbitan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai:
 a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2);

 b. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung
 Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (2);

 c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar
 sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
 dan/atau Pasal 13;

 d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 21;

 e. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);

 f. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau

 g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26
 ayat (2),

 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (3) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai:
 a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2);

 b. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar
 sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

 27

 c. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 21;

 d. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);

 e. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau

 f.

 penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26
 ayat (2),

 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (4) Bank Indonesia menyampaikan surat tertulis kepada
 Bank, Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pialang
 yang melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1),
 ayat (2), dan/atau ayat (3) dengan tembusan kepada
 otoritas yang berwenang.

 Bagian Kedua

 Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar
 Pasal 26

 (1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai:
 a. pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 dan/atau

 b.

 izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 7 ayat (1),

 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu
 persen) dari nilai nominal penerbitan, paling sedikit
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerbitan.

 (2) Bank yang melanggar ketentuan mengenai penjualan
 Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang

 28

 Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01%
 (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi,
 paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
 paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
 transaksi.

 (3) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai
 penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau memberikan
 jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank
 Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 di Pasar Uang, dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai
 nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan
 tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
 rupiah) per transaksi.

 (4) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai
 jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan denda
 kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu
 persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi
 persyaratan tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu
 juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00
 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

 (5) Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi
 kewajiban membayar kepada Bank, Perusahaan Efek,
 dan/atau Perusahaan Pialang yang melakukan
 pelanggaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
 dan/atau ayat (4), dengan tembusan kepada otoritas
 yang berwenang.

 (6) Pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai
 berikut:

 29

 a. sanksi kewajiban membayar bagi Bank dilakukan
 oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening
 giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia;

 b. sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Efek
 dan Perusahaan Pialang dilakukan dengan cara
 melakukan setoran kepada rekening Bank Indonesia
 dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10
 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat
 pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada
 alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 17.

 Bagian Ketiga

 Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara
 Kegiatan di Pasar Uang

 Pasal 27

 (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7
 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal
 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23,
 dan/atau Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar
 Uang, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan
 dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di
 Pasar Uang berupa penerbitan Sertifikat Deposito Syariah
 yang ditransaksikan di Pasar Uang dan/atau Transaksi
 Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri
 dan/atau nasabah, selama 1 (satu) bulan.

 (2) Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran terhadap
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
 Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal
 13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22
 ayat (1), dan/atau Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia
 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar
 Uang, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan
 dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di

 30

 Pasar Uang berupa Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
 untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah dan/atau
 kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan
 dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah,
 selama 1 (satu) bulan.

 (3) Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran
 terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (2),
 Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23 Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito
 Syariah di Pasar Uang, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6
 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara
 kegiatan di Pasar Uang berupa kegiatan sebagai Lembaga
 Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama
 1 (satu) bulan.

 (4) Bank Indonesia menyampaikan surat penghentian
 sementara kegiatan di Pasar Uang kepada Bank,
 Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang yang
 melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dengan tembusan
 kepada otoritas yang berwenang.

 (5) Contoh pengenaan sanksi penghentian sementara
 kegiatan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII.A
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 Bagian Keempat

 Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin
 Pasal 28

 (1) Bank yang telah mendapatkan sanksi penghentian
 sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi

 31

 pencabutan izin dan/atau status terdaftar yang telah
 diberikan.

 (2) Perusahaan Efek yang telah mendapatkan sanksi
 penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak
 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
 (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi
 pencabutan status terdaftar yang telah diberikan.

 (3) Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan sanksi
 penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak
 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
 (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi
 pencabutan status terdaftar yang telah diberikan.

 (4) Bank Indonesia menyampaikan surat pencabutan izin
 dan/atau status terdaftar kepada Bank, Perusahaan
 Efek, dan/atau Perusahaan Pialang sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3)
 dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang.

 (5) Contoh pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan status terdaftar
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
 tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 BAB X

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 29

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal ditetapkan.

 32
 Agar setiap orang
 mengetahuinya, memerintahkan

 penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 November 2018

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

 DODY BUDI WALUYO
 TTD

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/27/PADG/2018
 TENTANG

 TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG
 I. UMUM
 Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar
 Uang yang mengatur beberapa aspek, antara lain kriteria Sertifikat
 Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang, pelaku pasar dan
 lembaga pendukung, keterbukaan informasi, perizinan penerbit dan
 pendaftaran lembaga pendukung, Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di
 pasar sekunder, penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah, penerapan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan
 manajemen risiko, pengawasan, dan pelaporan Transaksi Sertifikat
 Deposito Syariah di Pasar Uang.
 Untuk implementasi ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan

 peraturan pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi
 pelaku pasar dalam melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di
 Pasar Uang, yang terdiri atas kriteria Sertifikat Deposito Syariah yang
 ditransaksikan di Pasar Uang, keterbukaan informasi, tata cara perizinan
 dan pendaftaran lembaga pendukung, pemrosesan permohonan izin dan
 pendaftaran, Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder,
 pencabutan izin dan status terdaftar, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

 2

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “periodik” adalah menurut periode
 tertentu misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau
 tahunan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)

 Dokumen informasi penawaran yang digunakan antara lain
 dalam bentuk memorandum informasi atau dokumen sejenis
 yang lazim dipergunakan.
 Huruf a
 Pencantuman pernyataan “dapat ditransaksikan di
 Pasar Uang” untuk mempertegas bahwa Sertifikat
 Deposito Syariah dapat ditransaksikan di Pasar Uang.

 Huruf b

 Akad yang digunakan dapat berupa mudarabah
 mutlaqoh atau mudarabah muqayyadah.

 3

 Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan
 akad mudarabah mutlaqah, Bank tidak dibatasi untuk
 menggunakan dana nasabah dalam aktivitas
 penyaluran dana sepanjang tidak bertentangan dengan
 Prinsip Syariah.
 Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan
 akad mudarabah muqayyadah, nasabah selaku
 pemilik dana memberikan persyaratan dan batasan
 tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat,
 cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara
 jelas dalam perjanjian.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “persentase nisbah bagi hasil
 nasabah” adalah persentase keuntungan yang menjadi
 porsi nasabah.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “persentase tingkat indikasi
 imbalan” adalah persentase proyeksi bagi hasil
 Sertifikat Deposito Syariah.

 Huruf e

 Salah satu informasi dalam tata cara perhitungan bagi
 hasil adalah informasi mengenai metode bagi hasil
 yaitu profit sharing atau non profit sharing.

 Huruf f

 Pengumuman tingkat bagi hasil dapat dilakukan
 bersamaan dengan pengumuman rencana tanggal
 pembayaran bagi hasil.

 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 4
 Pasal 6

 Ayat (1)
 Informasi tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah
 digunakan sebagai salah satu acuan bagi pelaku transaksi
 dalam penetapan harga Sertifikat Deposito Syariah yang
 ditransaksikan di pasar sekunder.
 Media yang dapat digunakan oleh

 menginformasikan tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito
 Syariah antara lain berupa media papan pengumuman di kantor
 Penerbit, media laman resmi Penerbit, dan/atau media lainnya.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “periodik” adalah menurut periode
 tertentu misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau
 tahunan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Prosedur operasi standar paling sedikit memuat:
 1. judul prosedur operasi standar;
 2. penanggung jawab prosedur operasi standar;

 Penerbit untuk

 5

 3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;
 4. diagram alir (flowchart) dan penjelasan pelaksanaan
 tahapan prosedur (input, proses, dan output); dan

 5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap
 prosedur.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. penerapan etika bertransaksi dan market code of
 conduct yang diterima secara umum;

 2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 3. perlindungan konsumen; dan
 4. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan perantara
 pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan otoritas
 yang berwenang.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 6
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. penerapan etika bertransaksi dan market code of
 conduct yang diterima secara umum;

 2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 3. perlindungan konsumen; dan
 4. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan perantara
 pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan otoritas
 yang berwenang.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Prosedur operasi standar paling sedikit memuat:
 1. judul prosedur operasi standar;
 2. penanggung jawab prosedur operasi standar;
 3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;
 4. diagram alir (flowchart) dan penjelasan pelaksanaan
 tahapan prosedur (input, proses, dan output); dan

 5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap prosedur
 Huruf d
 Cukup jelas.

 7
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 2. perlindungan konsumen; dan
 3. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian
 mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Prosedur operasi standar paling sedikit memuat:
 1. judul prosedur operasi standar;
 2. penanggung jawab prosedur operasi standar;
 3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;
 4. diagram alir (flowchart) dan penjelasan pelaksanaan
 tahapan prosedur (input, proses, dan output); dan

 5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap
 prosedur.

 8
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 2. perlindungan konsumen; dan
 3. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian
 mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. penerapan etika bertransaksi dan market code of
 conduct yang diterima secara umum;

 2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 3. perlindungan konsumen; dan

 9

 4. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan perantara
 pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan otoritas
 yang berwenang.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. penerapan etika bertransaksi dan market code of
 conduct yang diterima secara umum;

 2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 3. perlindungan konsumen; dan
 4. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan
 sebagai perantara pelaksanaan transaksi mengacu pada
 ketentuan otoritas yang berwenang.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 10
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 2. perlindungan konsumen; dan
 3. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian
 mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:
 1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada
 nasabah;

 2. perlindungan konsumen; dan
 3. penyelesaian sengketa.
 Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian
 mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 11
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Ayat (1)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum
 konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha
 Syariah.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pihak yang
 menggunakan perantara pelaksanaan transaksi.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum
 konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah,
 bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat
 syariah.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah badan usaha
 selain bank yang berbadan hukum dan berdomisili di
 Indonesia.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.

 12
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.

 13
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 20/27/PADG/2018 </reg_id>
<reg_title> TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG </reg_title>
<set_date> 6 November 2018 </set_date>
<effective_date> 6 November 2018 </effective_date>
<related_reg> '18/11/PBI/2016', '20/9/PBI/2018' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IX' </penalty_list>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/10/PADG/2018
 TENTANG

 GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
 BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
 DAN UNIT USAHA SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa sebagai kelanjutan dari reformulasi kerangka
 operasional kebijakan moneter, dilakukan upaya
 penyempurnaan giro wajib minimum dan langkah
 percepatan implementasi giro wajib minimum rata-rata
 guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan
 moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian;

 b. bahwa upaya penyempurnaan dan langkah percepatan
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan
 meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas untuk
 mendorong fungsi intermediasi oleh perbankan dan
 mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, yang
 dilakukan melalui lembaga keuangan perbankan
 konvensional dan syariah;

 c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan
 pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib minimum
 secara rata-rata dan penyesuaian lainnya terkait giro wajib
 minimum;

 2

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Giro Wajib
 Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank
 Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit
 Usaha Syariah;

 Mengingat

 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro
 Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing
 bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit
 Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2018 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6193);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG GIRO
 WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI
 BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN
 UNIT USAHA SYARIAH.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK
 adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha
 secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan,
 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
 luar negeri.

 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS
 adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya
 berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 syariah.

 3

 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah
 unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
 adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari otoritas
 yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam
 valuta asing.

 5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam
 Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh
 persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk
 melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

 6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas
 Jasa Keuangan.

 7. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK BUK
 adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan bukan
 penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.

 8. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut
 DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada
 penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau
 valuta asing.

 9. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 rekening giro di Bank Indonesia.

 10. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut
 Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata
 uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di
 Bank Indonesia.

 11. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut
 Rekening Giro Valas adalah rekening giro dalam valuta
 asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank
 Indonesia.

 12. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM
 adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh

 4

 BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh
 Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK
 atau DPK BUS dan UUS.

 13. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disingkat
 JIBOR adalah Jakarta Interbank Offered Rate sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai suku bunga penawaran antarbank.

 14. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang
 selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank
 berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar
 uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

 15. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang
 selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi
 mudharabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 sertifikat investasi mudharabah antarbank.

 16. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang
 tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di
 PUAS pada pasar perdana.

 17. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat
 LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai laporan berkala bank umum.

 18. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang
 selanjutnya disingkat LBBUS adalah laporan berkala bank
 umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 laporan berkala bank umum.

 19. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat
 LHBU adalah laporan harian bank umum sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai laporan harian bank umum.

 5
 BAB II

 GIRO WAJIB MINIMUM BAGI BUK
 Bagian Kesatu

 Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum
 dalam Rupiah bagi BUK

 Pasal 2

 GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% (enam
 koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah selama periode
 laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 a. secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen); dan
 b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).

 Pasal 3

 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung
 dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah
 BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua)
 periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK
 dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat)
 periode laporan sebelumnya.

 (2) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam rupiah pada
 LBBU.

 (3) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam
 rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia.

 (4) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga
 bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan
 penduduk, yang terdiri atas:
 a.

 giro;

 b. tabungan;
 c. simpanan berjangka/deposito; dan
 d. kewajiban lainnya.

 6
 Pasal 4

 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung
 dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening
 Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada
 setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata
 harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua)
 periode laporan pada 4 (empat) periode laporan
 sebelumnya.

 (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
 dilakukan setelah BUK memenuhi GWM dalam rupiah
 secara harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi
 makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai rasio
 intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas
 makroprudensial.

 (3) Perhitungan DPK BUK mengacu pada ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan
 ayat (4).

 Pasal 5

 (1) Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro setiap hari
 terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM
 dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 (2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK
 dalam rupiah.

 (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
 dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun.

 (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
 untuk setiap hari bagi BUK yang memenuhi rasio GWM
 dalam rupiah lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam
 koma lima persen).

 (5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa
 giro

 dan/atau persentase jasa giro dengan

 7

 mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah
 kebijakan Bank Indonesia.

 (6) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap BUK yang
 menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal
 aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek
 sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan
 pinjaman likuiditas jangka pendek.

 Pasal 6

 (1) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah
 BUK pada Bank Indonesia.

 (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pemberian
 jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 sebagai berikut:
 a. jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15
 dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
 tanggal 15 bulan yang sama; dan

 b. jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir
 bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
 setelah tanggal akhir bulan.

 (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan
 atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan
 pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening
 Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 8
 Bagian Kedua

 Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum
 dalam Valuta Asing bagi BUK

 Pasal 7

 GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar rata-rata 8%
 (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta asing selama
 periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 a. secara harian sebesar 6% (enam persen); dan
 b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).

 Pasal 8

 (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung
 dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas
 BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua)
 periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK
 dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4
 (empat) periode laporan sebelumnya.

 (2) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam valuta asing
 pada LBBU.

 (3) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUK dalam
 valuta asing pada seluruh kantor BUK di Indonesia.

 (4) DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada
 pihak ketiga termasuk bank di Indonesia, baik kepada
 penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 a.

 giro;

 b. tabungan;
 c. simpanan berjangka/deposito; dan
 d. kewajiban lainnya.

 Pasal 9

 (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dihitung

 9

 dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening
 Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada
 setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata
 harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua)
 periode laporan pada 4 (empat) periode laporan
 sebelumnya.

 (2) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipenuhi
 setelah BUK memenuhi GWM dalam valuta asing secara
 harian.

 (3) Perhitungan DPK BUK mengacu pada ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan
 ayat (4).

 Bagian Ketiga
 Pemenuhan Giro Wajib Minimum

 bagi BUK yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan
 dan bagi BUK yang Baru Mendapatkan Izin
 Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

 Pasal 10

 (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas
 kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib
 dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 huruf a kepada BUK yang melakukan
 penggabungan atau peleburan.

 (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam
 rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu
 persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
 penggabungan atau peleburan berlaku efektif.

 (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
 dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas
 permintaan BUK kepada Bank Indonesia.

 10
 Pasal 11

 (1) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
 harus diajukan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan
 penyampaian informasi mengenai rencana penggabungan
 atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan
 perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank
 umum dengan Bank Indonesia.

 (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dialamatkan kepada:
 a. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H.
 Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUK yang
 berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank
 Indonesia; atau

 b. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H.
 Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan
 kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat,
 bagi BUK yang berkantor pusat selain di wilayah kerja
 kantor pusat Bank Indonesia,
 dengan tembusan kepada OJK.

 (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan.

 Pasal 12

 Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 7 bagi BUK yang melakukan penggabungan atau
 peleburan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif
 pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan
 GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap
 dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUK;

 b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif
 pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan
 GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya

 11

 dilakukan terhadap BUK hasil penggabungan atau
 peleburan;

 c. dalam hal data BUK hasil penggabungan atau peleburan
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia,
 perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta
 asing menggunakan hasil penjumlahan data BUK yang
 melakukan penggabungan atau peleburan;

 d. data gabungan BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf c
 meliputi DPK BUK dalam rupiah, saldo Rekening Giro
 Rupiah serta DPK BUK dalam valuta asing, dan saldo
 Rekening Giro Valas.

 Pasal 13

 Pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang baru
 mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta
 asing diatur sebagai berikut:
 a. selain memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2, BUK yang baru mendapatkan izin
 melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing juga wajib
 memenuhi GWM dalam valuta asing sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 7;

 b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk
 BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan
 usaha dalam valuta asing berlaku setelah 4 (empat) periode
 laporan pada LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
 dan Pasal 9.

 Bagian Keempat
 Pemenuhan Giro Wajib Minimum

 bagi BUK yang Menerima Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek
 Pasal 14

 (1) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 dan Pasal 7 tidak berlaku bagi BUK yang menerima
 pinjaman likuiditas jangka pendek.

 (2) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek
 wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar
 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

 12

 (3) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek
 wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian
 sebesar 8% (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta
 asing.

 (4) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dan ayat (3) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian
 pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu)
 hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka
 pendek.

 Pasal 15

 (1) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi
 pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak
 tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka
 pemenuhan GWM dalam rupiah untuk BUK yang
 menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung
 dengan tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah secara
 harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan
 Pasal 3 dan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-
 rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan
 Pasal 4.

 (2) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi
 pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek dan sejak
 tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek maka
 pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang
 menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dihitung
 dengan tata cara pemenuhan GWM dalam valuta asing
 secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
 a dan Pasal 8 dan pemenuhan GWM dalam valuta asing
 secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
 huruf b dan Pasal 9.

 (3) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pinjaman likuiditas
 jangka pendek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4)
 yaitu tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

 13

 (4) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian
 ditetapkan pemerintah sebagai hari libur maka pemenuhan
 GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7
 dilakukan pada hari

 saat Bank Indonesia

 menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
 dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement berikutnya.

 BAB III

 GIRO WAJIB MINIMUM BAGI BUS DAN UUS
 Bagian Kesatu

 Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum
 dalam Rupiah bagi BUS dan UUS

 Pasal 16

 GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 5% (lima
 persen) dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode
 laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 a. secara harian sebesar 3% (tiga persen); dan
 b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen).

 Pasal 17

 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dihitung
 dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah
 BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari
 dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian
 jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua)
 periode laporan pada 4 (empat) periode laporan
 sebelumnya.

 (2) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS
 dalam rupiah pada LBBUS.

 (3) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total DPK BUS

 14

 dan UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS
 di Indonesia.

 (4) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada
 pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun
 bukan penduduk, yang terdiri atas:
 a. dana simpanan wadiah;
 b. dana investasi tidak terikat; dan
 c. kewajiban lainnya.

 Pasal 18

 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dihitung
 dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening
 Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir
 hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap
 rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah
 dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode
 laporan sebelumnya.

 (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
 dilakukan setelah BUS dan UUS memenuhi GWM dalam
 rupiah secara harian dan giro atas pemenuhan rasio
 intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga
 likuiditas makroprudensial.

 (3) Perhitungan DPK BUK mengacu pada ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3),
 dan ayat (4).

 Pasal 19

 Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro untuk pemenuhan
 kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16.

 15
 Bagian Kedua

 Tata Cara Perhitungan Giro Wajib Minimum
 dalam Valuta Asing bagi BUS dan UUS

 Pasal 20

 GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% (satu persen)
 dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing selama periode
 laporan tertentu yang wajib dipenuhi secara harian.

 Pasal 21

 (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dihitung dengan
 membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan
 UUS di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua)
 periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS
 dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan
 pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.

 (2) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan DPK BUS
 dan UUS dalam valuta asing pada LBBUS.

 (3) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rata-rata harian total
 DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada seluruh kantor
 BUS dan UUS di Indonesia.

 (4) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam valuta
 asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia,
 baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang
 terdiri atas:
 a. dana simpanan wadiah;
 b. dana investasi tidak terikat; dan
 c. kewajiban lainnya.

 16
 Bagian Ketiga
 Pemenuhan Giro Wajib Minimum

 bagi BUS yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan
 dan bagi BUS dan UUS yang Baru Mendapatkan Izin
 Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing

 Pasal 22

 (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas
 kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib
 dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 huruf a kepada BUS yang melakukan
 penggabungan atau peleburan.

 (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam
 rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu
 persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
 penggabungan atau peleburan berlaku efektif.

 (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
 dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas
 permintaan BUS kepada Bank Indonesia.

 Pasal 23

 (1) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)
 harus diajukan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan
 penyampaian informasi mengenai rencana penggabungan
 atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan
 perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank
 umum dengan Bank Indonesia.

 (2) Permintaan BUS kepada Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:
 a. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H.
 Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BUS yang
 berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank
 Indonesia; atau

 b. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H.

 17

 Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan
 kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat,
 bagi BUS yang berkantor pusat selain di wilayah kerja
 kantor pusat Bank Indonesia,
 dengan tembusan kepada OJK.

 (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan.

 Pasal 24

 Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 20 bagi BUS yang melakukan penggabungan atau
 peleburan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif
 pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan
 GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap
 dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUS;

 b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif
 pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan
 GWM dalam rupiah dan valuta asing hanya dilakukan
 terhadap BUS hasil penggabungan atau peleburan;

 c. dalam hal data BUS hasil penggabungan atau peleburan
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia,
 perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta
 asing menggunakan hasil penjumlahan data BUS yang
 melakukan penggabungan atau peleburan;

 d. data gabungan BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf c
 meliputi DPK BUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro
 Rupiah serta DPK BUS dalam valuta asing, dan saldo
 Rekening Giro Valas.

 Pasal 25

 Pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUS dan UUS yang
 baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta
 asing diatur sebagai berikut:
 a. selain memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana

 18

 dimaksud dalam Pasal 16, BUS dan UUS yang baru
 mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta
 asing juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

 b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS
 dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan
 usaha dalam valuta asing berlaku setelah 4 (empat) periode
 laporan pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 21.

 Bagian Keempat
 Pemenuhan Giro Wajib Minimum
 bagi BUS Hasil Pemisahan UUS dari BUK

 dan bagi BUS Hasil Perubahan Kegiatan Usaha BUK
 Pasal 26

 Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 20 bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. sampai dengan 2 (dua) hari sebelum tanggal efektif
 pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam
 rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap
 UUS;

 b. sejak 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif pemisahan UUS
 menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM
 dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil
 pemisahan; dan

 c. dalam hal data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia,
 perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta
 asing menggunakan data UUS.

 Pasal 27

 Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud

 19

 dalam Pasal 20 bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif
 perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, perhitungan
 GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing
 dilakukan terhadap BUK;

 b. sejak tanggal efektif perubahan kegiatan usaha BUK
 menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM
 dalam valuta asing dilakukan terhadap BUS hasil
 perubahan kegiatan usaha BUK; dan

 c. dalam hal data BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK
 menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum
 tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam
 valuta asing menggunakan data BUK.

 Bagian Kelima
 Pemenuhan Giro Wajib Minimum bagi BUS

 yang Menerima Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
 Pasal 28

 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi BUS yang menerima
 pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

 (2) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek
 syariah wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian
 sebesar 5% (lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

 (3) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan
 likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu)
 hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas
 jangka pendek syariah.

 Pasal 29

 (1) Sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal aktivasi
 pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah
 dan sejak tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka
 pendek syariah maka pemenuhan GWM dalam rupiah

 20

 untuk bank yang menerima pembiayaan likuiditas jangka
 pendek syariah dihitung dengan tata cara pemenuhan
 GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 17 serta pemenuhan
 GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan Pasal 18.

 (2) Tanggal aktivasi dan tanggal pelunasan pembiayaan
 likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 28 ayat (3) adalah tanggal aktivasi dan tanggal
 pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas
 jangka pendek syariah.

 (3) Dalam hal tanggal pelunasan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) jatuh pada hari libur atau hari yang kemudian
 ditetapkan pemerintah sebagai hari libur maka pemenuhan
 GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan
 pada hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem
 Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank
 Indonesia-Real Time Gross Settlement berikutnya.

 BAB IV
 SANKSI

 Bagian Kesatu
 Sanksi bagi BUK

 Pasal 30

 BUK yang melanggar:
 a. kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah; dan/atau
 b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7, dan/atau Pasal
 14 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban
 membayar.

 Pasal 31

 (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi
 BUK, termasuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas

 21

 jangka pendek, yang melanggar kewajiban pemenuhan
 GWM dalam rupiah diatur sebagai berikut:
 a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM
 dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 huruf a atau Pasal 14 ayat 2 dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus
 dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu
 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada
 hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan
 GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran;
 dan

 b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM
 dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 huruf b dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima
 persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari
 overnight dari rata-rata JIBOR dalam rupiah selama 2
 (dua) periode laporan, terhadap rata-rata kekurangan
 GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama 2
 (dua) periode laporan untuk setiap hari selama 2 (dua)
 periode laporan.

 (2) Perhitungan suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari
 overnight dari JIBOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

 Pasal 32

 (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUK
 termasuk BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka
 pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam
 valuta asing diatur sebagai berikut:
 a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM
 dalam valuta asing secara harian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 7 huruf a atau Pasal 14 ayat 3,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04%
 (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari
 pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo

 22

 harian Rekening Giro Valas BUK pada Bank Indonesia
 yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening
 Giro Valas BUK yang dicatat pada sistem akunting
 Bank Indonesia; dan

 b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM
 dalam valuta asing secara rata-rata sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol
 empat persen) yang dihitung dari selisih antara saldo
 rata-rata Rekening Giro Valas BUK pada Bank
 Indonesia yang wajib dipenuhi selama 2 (dua) periode
 laporan dengan saldo rata-rata Rekening Giro Valas
 BUK selama 2 (dua) periode laporan yang dicatat pada
 sistem akunting Bank Indonesia untuk setiap hari
 selama 2 (dua) periode laporan.

 (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf a dibebankan dalam rupiah dengan
 menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank
 Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

 (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf b dibebankan dalam rupiah dengan
 menggunakan rata-rata kurs tengah dari kurs transaksi
 Bank Indonesia selama 2 (dua) periode laporan pada
 periode terjadinya pelanggaran.

 Pasal 33

 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b dan Pasal 32 ayat
 (1) huruf a sampai dengan huruf b dilaksanakan dengan
 mendebit Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia.

 (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pengenaan
 sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal
 terjadinya pelanggaran GWM dan/atau tanggal
 ditemukannya pelanggaran GWM.

 (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan
 atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan

 23

 pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit
 Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time
 Gross Settlement.

 (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak
 mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut
 diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus
 diselesaikan oleh BUK kepada Bank Indonesia.

 (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak
 mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas
 kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.

 Bagian Kedua

 Sanksi bagi BUS dan UUS
 Pasal 34

 BUS dan UUS yang melanggar:
 a. kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah; dan/atau
 b. kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 20 dan/atau
 Pasal 28 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan
 kewajiban membayar.

 Pasal 35

 (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUS
 dan UUS, termasuk BUS yang menerima pembiayaan
 likuiditas jangka pendek syariah, yang melanggar
 kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah diatur sebagai
 berikut:
 a. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan
 GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 huruf a atau Pasal 28 ayat (2) dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus

 24

 dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan
 SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap
 kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari
 pelanggaran;

 b. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan
 GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 huruf b dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima
 persen) dari rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA
 selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata
 kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi
 secara rata-rata selama periode laporan untuk setiap
 hari pelanggaran selama 2 (dua) periode laporan.

 (2) Dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b
 tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan
 rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah
 berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan,
 pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS dan UUS.

 Pasal 36

 (1) Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar bagi BUS
 dan UUS termasuk BUS yang menerima pembiayaan
 likuiditas jangka pendek syariah yang melanggar kewajiban
 pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen)
 untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih
 antara saldo harian Rekening Giro Valas BUS dan UUS di
 Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian
 Rekening Giro Valas BUS dan UUS yang dicatat pada
 sistem akunting Bank Indonesia.

 (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) dibebankan dalam rupiah dengan
 menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank
 Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

 25
 Pasal 37

 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
 ayat (1) dan Pasal 36 dilaksanakan dengan mendebit
 Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia.

 (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk
 pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya
 setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM dan/atau
 tanggal ditemukannya pelanggaran GWM.

 (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan
 atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan
 pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit
 Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS yang bersangkutan
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time
 Gross Settlement.

 (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS
 tidak mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar
 tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih
 harus diselesaikan oleh BUS dan UUS kepada Bank
 Indonesia.

 (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS tidak
 mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas
 kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.

 BAB V

 CONTOH PERHITUNGAN PEMENUHAN GWM
 Bagian Kesatu

 Contoh Perhitungan Giro Wajib Minimum bagi BUK
 Pasal 38

 Contoh perhitungan pemenuhan GWM bagi BUK, yang terdiri
 atas:

 26

 a. perhitungan GWM dalam rupiah, jasa giro, dan sanksi
 kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran
 I;

 b. perhitungan GWM dalam valuta asing dan sanksi
 kewajiban membayar bagi BUK tercantum dalam Lampiran
 II;

 c. perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK yang melakukan
 penggabungan atau peleburan tercantum dalam Lampiran
 III;

 d. perhitungan GWM dalam valuta asing bagi BUK yang baru
 mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta
 asing tercantum dalam Lampiran IV; dan

 e. perhitungan GWM bagi BUK yang menerima pinjaman
 likuiditas jangka pendek tercantum dalam Lampiran V,

 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 Bagian Kedua

 Contoh Perhitungan Giro Wajib Minimum bagi BUS dan UUS
 Pasal 39

 Contoh perhitungan GWM bagi BUS dan UUS, yang terdiri atas:
 a. perhitungan GWM dalam rupiah dan sanksi kewajiban
 membayar bagi BUS dan UUS tercantum dalam Lampiran
 VI;

 b. perhitungan GWM dalam valuta asing dan sanksi
 kewajiban membayar bagi BUS dan UUS tercantum dalam
 Lampiran VII;

 c. perhitungan GWM bagi BUS yang melakukan
 penggabungan atau peleburan tercantum dalam Lampiran
 VIII;

 d. perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi
 BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan
 kegiatan usaha dalam valuta asing tercantum dalam
 Lampiran IX;

 e. perhitungan GWM bagi BUS hasil pemisahan UUS dari
 BUK tercantum dalam Lampiran X;

 27
 f.

 perhitungan GWM bagi BUS hasil perubahan kegiatan
 usaha BUK tercantum dalam Lampiran XI; dan

 g. perhitungan GWM bagi BUS yang menerima pembiayaan
 likuiditas jangka pendek syariah tercantum dalam
 Lampiran XII

 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 40

 Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai
 berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
 19/4/PADG/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Giro Wajib
 Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi
 Bank Umum Konvensional dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai GWM
 dalam valuta asing dinyatakan masih tetap berlaku sampai
 dengan tanggal 30 September 2018.

 Pasal 41

 (1) Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing
 bagi BUK secara harian dan rata-rata sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 7 mulai berlaku pada tanggal 1
 Oktober 2018.

 (2) Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah
 secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 serta GWM dalam valuta asing secara harian bagi
 BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
 mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

 Pasal 42

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal 16 Juli 2018.

 28

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya
 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Mei 2018

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
 TTD

 MIRZA ADITYASWARA

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/10/PADG/2018
 TENTANG

 GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
 BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
 DAN UNIT USAHA SYARIAH

 I. UMUM
 Bank Indonesia telah melakukan perubahan kewajiban pemenuhan

 dan perhitungan GWM dalam rupiah maupun dalam valuta asing bagi BUK
 dan bagi BUS serta UUS. Kebijakan ini selaras dengan langkah percepatan
 penguatan kerangka operasional kebijakan moneter sebagai bagian dari
 reformasi berkelanjutan Bank Indonesia.
 Selain itu, Bank Indonesia juga menambah porsi GWM rata-rata bagi

 BUK serta menyamakan periode perhitungan kewajiban GWM. Kebijakan
 ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bagi
 pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong fungsi intermediasi
 perbankan, dan semakin mendorong upaya pendalaman pasar keuangan
 guna mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi dan stabilitas
 moneter.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.

 2
 Pasal 2

 Periode laporan tertentu DPK BUK dalam rupiah dihitung dengan
 menggunakan hari kalender.
 Huruf a

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian
 dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah
 BUK di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia
 menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
 dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

 Huruf b

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-
 rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening
 Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada
 setiap akhir periode laporan tertentu.
 Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah
 secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada
 saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-
 Real Time Gross Settlement.

 Pasal 3
 Ayat (1)

 Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang
 dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:
 Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank
 Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua)
 periode laporan

 Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah
 dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode
 laporan sebelumnya

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara
 harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah sebagai berikut:
 a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8
 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM
 yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK

 X 100%

 3

 dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat)
 periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai
 dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal
 15 pada bulan sebelumnya; dan

 b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24
 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode
 laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu
 sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal
 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan
 sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam rupiah tidak
 termasuk DPK dalam rupiah yang dilaporkan oleh UUS.

 Ayat (4)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang
 tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga
 dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala
 bank umum.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen
 tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen
 dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 laporan berkala bank umum.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito”
 adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum
 dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam
 rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

 4

 Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank
 umum.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah
 kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang
 tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga
 dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala
 bank umum.

 Pasal 4
 Ayat (1)

 Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah bagi
 BUK secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu
 sebagai berikut:
 Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah
 BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada
 setiap akhir 2 (dua) periode laporan
 Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah
 dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat)
 periode laporan sebelumnya

 X 100 %

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK secara
 rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK
 BUK dalam rupiah sebagai berikut:
 a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8
 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM
 yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK
 dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat)
 periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai
 dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal
 15 pada bulan sebelumnya; dan

 b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24
 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode

 5

 laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu
 sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal
 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan
 sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.
 Perhitungan jasa giro harian dalam 2 (dua) masa laporan
 dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap
 bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua)
 masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (effective
 annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding
 harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

 Ayat (4)

 Dalam hal BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah lebih
 dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan
 memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah, BUK tidak
 diberikan jasa giro untuk hari tersebut.
 BUK yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban
 GWM dalam rupiah dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban
 GWM dalam rupiah apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM
 dalam rupiah paling sedikit 5,5% (lima koma lima persen) dari
 DPK dalam rupiah yang terdiri atas 3,5% (tiga koma lima persen)
 GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian dan 2%

 6

 (dua persen) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-
 rata untuk masa laporan tertentu.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7

 Periode laporan tertentu DPK BUK dalam valuta asing dihitung dengan
 menggunakan hari kalender.
 Huruf a

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara
 harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro
 Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Huruf b

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara
 rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo
 Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari,
 pada setiap akhir periode laporan tertentu.
 Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam valuta
 asing secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari
 pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-
 Real Time Gross Settlement.

 Pasal 8
 Ayat (1)

 Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing
 yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:

 7

 Posisi saldo Rekening Giro Valas di Bank
 Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua)
 periode laporan
 Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta
 asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4
 (empat) periode laporan sebelumnya

 X 100 %

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK
 secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing
 sebagai berikut:
 a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8
 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM
 yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK
 dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4
 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1
 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan
 tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan

 b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24
 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode
 laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu
 sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal
 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan
 sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam valuta asing tidak
 termasuk DPK dalam valuta asing yang dilaporkan oleh UUS.

 Ayat (4)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang
 tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam
 valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank

 8

 Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank
 umum.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan
 yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga
 dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank
 umum.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah
 komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam
 penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban
 lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam
 penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

 Pasal 9
 Ayat (1)

 Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing
 secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai
 berikut:
 Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK
 di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap
 akhir 2 (dua) periode laporan
 Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta
 asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4
 (empat) periode laporan sebelumnya

 X 100 %

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUK
 secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada
 DPK BUK dalam valuta asing sebagai berikut:
 a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8

 9

 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM
 yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK
 dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4
 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1
 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan
 tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan

 b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24
 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode
 laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu
 sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal
 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan
 sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)

 Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan
 GWM dalam rupiah secara harian, Bank Indonesia dapat
 berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh rekomendasi
 dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 10
 Ayat (2)

 Penyampaian tembusan kepada OJK ditujukan kepada satuan
 kerja terkait.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal
 pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau
 peleburan.

 Pasal 12
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal
 pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau
 peleburan.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “BUK yang menerima pinjaman likuiditas
 jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas
 jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka
 pendek.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.

 11
 Pasal 16

 Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam rupiah dihitung
 dengan menggunakan hari kalender.
 Huruf a

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian
 dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah
 BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Huruf b

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-
 rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening
 Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir
 hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.
 Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah
 secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada
 saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-
 Real Time Gross Settlement.

 Pasal 17
 Ayat (1)

 Perhitungan pemenuhan persentase GWM bagi BUS dan UUS
 dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:
 Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS
 di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam
 2 (dua) periode laporan

 X 100%

 Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS
 dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan
 pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS
 secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah
 sebagai berikut:
 a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal
 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan
 tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan

 12

 dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah
 dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan
 sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7
 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan
 sebelumnya; dan

 b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal
 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai
 dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM
 yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan
 UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4
 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16
 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai
 dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah
 komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam
 penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat”
 adalah komponen dana investasi tidak terikat yang
 tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga
 dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala
 bank umum.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah
 kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang
 tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga
 dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

 13

 Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala
 bank umum.

 Pasal 18
 Ayat (1)

 Perhitungan pemenuhan persentase GWM bagi BUS dan
 UUS dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan
 tertentu adalah sebagai berikut:
 Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah
 BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir
 hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan
 Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS
 dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan
 pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya

 X 100 %

 Perhitungan pemenuhan GWM bagi BUS dan UUS dalam
 rupiah secara rata-rata didasarkan pada DPK BUS dan UUS
 dalam rupiah sebagai berikut:
 a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu
 sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak
 tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua)
 periode laporan pada 4 (empat) periode laporan
 sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan
 tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
 bulan sebelumnya; dan

 b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu
 sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 sejak tanggal
 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua)
 periode laporan pada 4 (empat) periode laporan
 sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan
 tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal
 akhir bulan sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 14
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20

 Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam valuta asing
 dihitung dengan menggunakan hari kalender.
 Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian
 dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS
 di Bank Indonesia pada akhir hari saat Bank Indonesia
 menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau
 sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

 Pasal 21
 Ayat (1)

 Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing
 yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut:
 Posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan
 UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari
 dalam 2 (dua) periode laporan
 Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS
 dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode
 laporan pada 4 (empat) periode laporan
 sebelumnya

 X 100 %

 Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing bagi BUS dan
 UUS secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam
 valuta asing sebagai berikut:
 a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8
 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM
 yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan
 UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada
 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1
 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan
 tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan

 15

 b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak
 tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24
 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua)
 periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya
 yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak
 tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan
 sebelumnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah
 komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam
 penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah
 komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam
 penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah
 kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang
 tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga
 dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala
 bank umum.

 16
 Pasal 22
 Ayat (1)

 Dalam memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan
 GWM dalam rupiah secara harian, Bank Indonesia dapat
 berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh rekomendasi
 dan/atau informasi mengenai kondisi bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Penyampaian tembusan kepada OJK ditujukan kepada satuan
 kerja terkait.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal
 pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau
 peleburan.

 Pasal 24
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal
 pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau
 peleburan.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.

 17
 Pasal 26
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal
 pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan.
 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal
 pelaksanaan operasional BUS hasil perubahan kegiatan usaha
 BUK.
 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “BUS yang menerima pembiayaan
 likuiditas jangka pendek syariah” adalah BUS yang menerima
 pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

 18
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga BUS” adalah
 kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang
 diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Ayat (1)
 Huruf a

 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian
 dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x kekurangan
 GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian x
 hari pelanggaran
 360

 Huruf b

 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata
 dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 125% x rata-rata suku bunga JIBOR dalam rupiah selama
 2 (dua) periode laporan x kekurangan GWM dalam rupiah
 yang wajib dipenuhi secara rata-rata x jumlah hari selama
 2 (dua) periode laporan
 360

 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank

 19

 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Ayat (1)
 Huruf a

 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian
 dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi
 secara harian x 0,04% x hari pelanggaran

 Huruf b
 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-
 rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi

 secara rata-rata x 0,04% x jumlah hari selama 2 (dua) periode
 laporan

 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank
 Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi
 dua.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank
 Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi
 dua.

 Pasal 33
 Cukup jelas.

 20
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Ayat (1)
 Huruf a

 Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang
 digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi
 imbalan SIMA dalam rupiah untuk semua tenor yang terjadi
 di PUAS pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBU.
 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian
 dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 125% x Tingkat Indikasi Imbalan SIMA x
 kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib
 dipenuhi secara harian x hari pelanggaran
 360

 Huruf b

 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata
 dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 125% x rata-rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA

 selama 2 (dua) periode laporan x kekurangan GWM
 dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata
 x jumlah hari selama 2 (dua) periode laporan
 360

 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari pada saat Bank
 Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Ayat (2)

 Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah
 berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang
 digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudharabah

 21

 berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang
 tercatat pada LHBU.

 Pasal 36
 Ayat (1)

 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM
 dalam valuta asing dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 Kekurangan GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara
 harian x 0,04% x hari pelanggaran

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank
 Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi
 dua.

 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 20/10/PADG/2018 </reg_id>
<reg_title> GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title>
<set_date> 31 Mei 2018 </set_date>
<effective_date> 16 Juli 2018 </effective_date>
<replaced_reg> '19/4/PADG/2017' </replaced_reg>
<related_reg> '20/3/PBI/2018' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/5/PADG/2018
 TENTANG

 INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan moneter untuk
 mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia
 melakukan pengendalian moneter yang salah satunya
 melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara
 konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
 b. bahwa dalam melaksanakan operasi

 moneter

 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia
 perlu mengatur instrumen yang digunakan dalam operasi
 pasar terbuka baik secara konvensional maupun
 berdasarkan prinsip syariah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur tentang Instrumen Operasi
 Pasar Terbuka;

 Mengingat

 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang
 Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6198);

 2
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum
 syariah, dan unit usaha syariah.

 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat
 BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan
 usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS
 adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya
 berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 perbankan syariah.

 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS
 adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 syariah.

 5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter
 oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang
 dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip
 syariah.

 6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat
 OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank
 Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan
 secara konvensional.

 7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS
 adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank

 3

 Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan
 berdasarkan prinsip syariah.

 8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT
 adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar
 valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan
 Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang
 dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip
 syariah.

 9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang selanjutnya
 disebut OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di
 pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan
 oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.

 10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut
 OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang
 berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing
 yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS,
 dan/atau pihak lain.

 11. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah
 memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.

 12. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah
 memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.

 13. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan
 valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh
 Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer
 utama yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia
 sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.

 14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI
 adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang
 diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
 berjangka waktu pendek.

 4

 15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya
 disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip
 syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh
 Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.

 16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya
 disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang
 rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
 pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat
 diperdagangkan hanya antar-BUK.

 17. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang
 selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga
 dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
 sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

 18. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN
 adalah surat utang negara dan surat berharga syariah
 negara.

 19. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
 adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang
 negara.

 20. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat
 SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai surat berharga syariah negara.

 21. Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga untuk
 OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi
 Repo OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat
 berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank
 Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh
 Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka
 waktu yang disepakati.

 22. Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga untuk
 OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo OPT
 Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh
 Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji
 pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai
 dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

 5

 23. Transaksi Reverse Repo Surat Berharga untuk OPT
 Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi Reverse
 Repo OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat
 berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank
 Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh
 Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka
 waktu yang disepakati.

 24. Transaksi Reverse Repo Surat Berharga untuk OPT
 Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi Reverse Repo
 OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga
 oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan
 janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai
 dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

 25. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang
 selanjutnya disebut Transaksi Term Deposit OPT
 Konvensional adalah penempatan dana secara berjangka
 di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau valuta asing
 milik Peserta OPT Konvensional.

 26. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya
 disebut Transaksi Term Deposit OPT Syariah adalah
 penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia
 dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah.

 27. Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli valuta asing
 terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2
 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

 28. Transaksi Spot Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli
 valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan
 penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah
 tanggal transaksi.

 29. Transaksi Spot Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual
 valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan
 penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah
 tanggal transaksi.

 30. Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran valuta asing
 terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai
 (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara
 berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan

 6

 dengan counterpart yang sama serta pada tingkat harga
 yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi
 dilakukan.

 31. Transaksi Swap Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual
 valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara
 tunai (spot) dengan diikuti transaksi pembelian kembali
 valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara
 berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan
 dengan counterpart yang sama serta pada tingkat harga
 yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi
 dilakukan.

 32. Transaksi Swap Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli
 valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara
 tunai (spot) dengan diikuti transaksi penjualan kembali
 valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara
 berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan
 dengan counterpart yang sama serta pada tingkat harga
 yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi
 dilakukan.

 33. Transaksi Forward adalah transaksi jual atau beli valuta
 asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan
 lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

 34. Transaksi Forward Jual Bank Indonesia adalah transaksi
 jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia
 dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari
 kerja setelah tanggal transaksi.

 35. Transaksi Forward Beli Bank Indonesia adalah transaksi
 beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia
 dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari
 kerja setelah tanggal transaksi.

 36. Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate yang
 selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi harga
 spot dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi
 antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank
 dengan bank di luar negeri, yang informasi data
 transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring
 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana

 7

 diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara
 bank dengan pihak domestik.

 37. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP
 adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara
 setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan
 secara bersamaan.

 38. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang
 selanjutnya disebut Early Redemption adalah pelunasan
 SBI, SDBI, SBBI Valas sebelum jatuh waktu atau
 pencairan Term Deposit OPT Konvensional atau Term
 Deposit OPT Syariah sebelum jatuh waktu.

 39. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang
 selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah Sistem BI-ETP
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi,
 penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana
 seketika.

 40. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System
 yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi,
 penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana
 seketika.

 41. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk
 hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

 BAB II

 TUJUAN OPT
 Pasal 2

 (1) Bank Indonesia melaksanakan OPT sebagai salah satu
 upaya untuk mencapai tujuan Operasi Moneter yaitu
 mendukung pencapaian stabilitas moneter.

 (2) OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di
 pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi.

 8

 (3) OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. OPT Konvensional; dan
 b. OPT Syariah.

 Pasal 3

 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 ayat (1), OPT Konvensional dilakukan untuk
 mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N dan menjaga
 stabilitas nilai tukar rupiah.

 (2) Untuk mengendalikan Suku Bunga PUAB O/N
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah
 dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi
 likuiditas.

 (3) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia
 melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar
 valuta asing.

 Pasal 4

 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 ayat (1), OPT Syariah dilakukan untuk
 memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang
 berdasarkan prinsip syariah dan pasar valuta asing.

 (2) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang
 berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas
 dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi
 likuiditas.

 (3) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar valuta
 asing, Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau
 transaksi lainnya di pasar valuta asing.

 9
 BAB III

 PELAKSANAAN OPT
 Pasal 5

 (1) OPT dapat dilakukan pada Hari Kerja yang ditetapkan
 Bank Indonesia.

 (2) Window time OPT dapat dilakukan antara pukul 08.00
 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang
 ditetapkan Bank Indonesia.

 Pasal 6

 Bank Indonesia melakukan OPT melalui Sistem BI-ETP atau
 sarana dealing system yang ditetapkan Bank Indonesia.

 Pasal 7

 (1) Bank Indonesia melakukan OPT dengan mekanisme lelang
 dan/atau nonlelang.

 (2) Pelaksanaan OPT dengan mekanisme lelang sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode
 sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender); atau
 b. harga beragam (variable rate tender).

 (3) Pelaksanaan OPT dengan mekanisme nonlelang
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
 bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta OPT.

 Pasal 8

 OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (3) huruf a dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:
 a. penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas;
 b. Transaksi Repo OPT Konvensional dan/atau Transaksi
 Reverse Repo OPT Konvensional;

 c. Transaksi pembelian dan penjualan SBN secara putus
 (outright) di pasar sekunder;

 d. Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam rupiah;

 10

 e. Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta
 asing;

 f. Transaksi Spot, Swap, dan/atau Forward; dan/atau
 g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun
 pasar valuta asing.

 Pasal 9

 OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
 huruf b dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:
 a. Penerbitan SBIS;
 b. Transaksi Repo OPT Syariah dan/atau Transaksi Reverse
 Repo OPT Syariah;

 c. Transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara putus
 (outright) di pasar sekunder;

 d. Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam valuta asing;
 dan/atau

 e. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di
 pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

 Pasal 10

 (1) Kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat
 digunakan dalam transaksi OPT diatur dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan
 persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

 (2) Persyaratan Peserta OPT Konvensional, Peserta OPT
 Syariah, dan Lembaga Perantara yang dapat mengajukan
 penawaran dalam transaksi OPT diatur dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan
 operasi moneter.

 11
 BAB IV
 INSTRUMEN OPT KONVENSIONAL

 Bagian Kesatu
 Penerbitan SBI
 Paragraf 1

 Karakteristik SBI
 Pasal 11

 Penerbitan SBI merupakan instrumen yang digunakan Bank
 Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

 Pasal 12

 (1) SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu
 juta rupiah);

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan
 dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1
 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai
 dengan tanggal jatuh waktu.

 c.

 diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem
 diskonto;

 d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
 e.

 diterbitkan tanpa warkat
 ditatausahakan di BI-SSSS; dan

 f.
 (scripless) dan

 dapat dipindahtangankan (negotiable) melalui
 perdagangan di pasar sekunder dengan cara
 pembelian atau penjualan secara putus (outright),
 pinjam-meminjam, hibah, repurchase agreement
 (repo), atau dijadikan agunan.

 (2) SBI yang masih dalam status agunan tidak dapat
 diperdagangkan.

 (3) Bank Indonesia melunasi SBI sebesar nilai nominal pada
 saat jatuh waktu.

 12

 (4) Bank Indonesia dapat melakukan Early Redemption atas
 SBI berdasarkan pertimbangan terkait strategi
 pengelolaan moneter.

 (5) Early Redemption atas SBI sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4) dilakukan dengan persetujuan pemilik SBI.

 (6) Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum dalam
 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 Paragraf 2

 Mekanisme Penerbitan SBI
 Pasal 13

 (1) Penerbitan SBI dilakukan dengan mekanisme lelang
 melalui Sistem BI-ETP.

 (2) Lelang SBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat
 diskonto lelang SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat
 diskonto lelang SBI diajukan oleh Peserta OPT
 Konvensional.

 Bagian Kedua
 Penerbitan SDBI

 Paragraf 1

 Karakteristik SDBI
 Pasal 14

 Penerbitan SDBI merupakan instrumen yang digunakan Bank
 Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

 Pasal 15

 (1) SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu
 juta rupiah);

 13

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender
 dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan
 dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1
 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai
 dengan tanggal jatuh waktu;

 c.

 diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem
 diskonto;

 d. diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP;
 e.

 diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan
 ditatausahakan di BI-SSSS;

 f. hanya dapat dipindahtangankan (negotiable) antar-
 BUK;

 g. hanya dapat dimiliki oleh BUK; dan
 h. hanya dapat ditransaksikan antar-BUK antara lain
 dengan cara pembelian dan/atau penjualan secara
 putus (outright), pinjam-meminjam, hibah,
 repurchase agreement (repo), atau dijadikan agunan.

 (2) SDBI yang masih dalam status agunan tidak dapat
 diperdagangkan.

 (3) Bank Indonesia melunasi SDBI sebesar nilai nominal pada
 saat jatuh waktu.

 (4) Bank Indonesia dapat melakukan Early Redemption atas
 SDBI, dalam hal:
 a. terdapat pertimbangan Bank Indonesia terkait
 strategi pengelolaan moneter; atau

 b. SDBI dimiliki oleh pihak selain BUK.

 (5) Early Redemption atas SDBI sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4) huruf a dilakukan dengan persetujuan pemilik
 SDBI.

 (6) Contoh perhitungan jangka waktu SDBI tercantum dalam
 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
 dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 14
 Paragraf 2

 Mekanisme Penerbitan SDBI
 Pasal 16

 (1) Penerbitan SDBI dilakukan dengan mekanisme lelang
 melalui Sistem BI-ETP.

 (2) Lelang SDBI dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat
 diskonto lelang SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat
 diskonto lelang SDBI diajukan oleh Peserta OPT
 Konvensional.

 Bagian Ketiga
 Penerbitan SBBI Valas

 Paragraf 1

 Karakteristik SBBI Valas
 Pasal 17

 Penerbitan SBBI Valas merupakan instrumen yang digunakan
 Bank Indonesia untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

 Pasal 18

 (1) SBBI Valas memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. jenis valuta asing yaitu dolar Amerika Serikat;
 b. memiliki satuan unit sebesar USD1,000.00 (seribu
 dolar Amerika Serikat);

 c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan
 dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1
 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai
 dengan tanggal jatuh waktu;

 d. diterbitkan tanpa warkat (scripless);
 e. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk
 di pasar perdana atau pasar sekunder;

 15
 f.
 g.
 dapat diperdagangkan (tradable); dan

 diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem
 diskonto.

 (2) SBBI Valas yang masih dalam status agunan tidak dapat
 diperdagangkan.

 (3) Bank Indonesia melunasi SBBI Valas sebesar nilai
 nominal pada saat jatuh waktu.

 (4) Bank Indonesia dapat melakukan Early Redemption atas
 SBBI Valas berdasarkan pertimbangan terkait strategi
 pengelolaan moneter.

 (5) Early Redemption atas SBBI Valas sebagaimana dimaksud
 pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan pemilik SBBI
 Valas.

 Paragraf 2

 Mekanisme Penerbitan SBBI Valas
 Pasal 19

 (1) Penerbitan SBBI Valas dilakukan dengan mekanisme
 lelang melalui sarana dealing system yang ditetapkan
 Bank Indonesia.

 (2) Lelang SBBI Valas dilakukan dengan metode sebagai
 berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat
 diskonto lelang SBBI Valas ditetapkan oleh Bank
 Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat
 diskonto lelang SBBI Valas diajukan oleh Peserta OPT
 Konvensional.

 16
 Bagian Keempat

 Transaksi Repo OPT Konvensional
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Repo OPT Konvensional
 Pasal 20

 Transaksi Repo OPT Konvensional merupakan instrumen yang
 digunakan Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas rupiah di
 pasar uang.

 Pasal 21

 Transaksi Repo OPT Konvensional memiliki karakteristik
 sebagai berikut:
 a.

 dilakukan dengan prinsip sell and buy back, yaitu terdapat
 perpindahan kepemilikan surat berharga (transfer of
 ownership);

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam
 hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender
 setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh
 waktu;

 c. bunga repo dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di
 belakang (simple interest); dan

 d. hak penerimaan kupon atas surat berharga yang di-repo-
 kan selama periode Transaksi Repo OPT Konvensional
 tetap merupakan milik Peserta OPT Konvensional.

 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Repo OPT Konvensional
 Pasal 22

 (1) Transaksi Repo OPT Konvensional dilakukan dengan
 mekanisme lelang melalui:
 a. Sistem BI-ETP untuk Transaksi Repo OPT
 Konvensional dengan surat berharga dalam rupiah;
 atau

 17

 b. sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia untuk Transaksi Repo OPT Konvensional
 dengan surat berharga dalam valuta asing.

 (2) Lelang Transaksi Repo OPT Konvensional dilakukan
 dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan suku bunga
 repo (repo rate) ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan suku
 bunga repo (repo rate) diajukan oleh Peserta OPT
 Konvensional.

 Bagian Kelima

 Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional
 Pasal 23

 Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional merupakan
 instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi
 likuiditas rupiah di pasar uang.

 Pasal 24

 Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional memiliki
 karakteristik sebagai berikut:
 a. dilakukan dengan prinsip sell and buy back, yaitu terdapat
 perpindahan kepemilikan surat berharga (transfer of
 ownership);

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam
 hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender
 setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh
 waktu;

 c. bunga reverse repo dihitung berdasarkan metode bunga
 dibayar di belakang (simple interest); dan

 18

 d. hak penerimaan kupon atas surat berharga yang di-
 reverse-repo-kan selama periode Transaksi Reverse Repo
 OPT Konvensional tetap merupakan milik Bank Indonesia.

 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional
 Pasal 25

 (1) Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional dilakukan
 dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.

 (2) Lelang Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional
 dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan suku bunga
 reverse repo (RR-Rate) ditetapkan Bank Indonesia;
 atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan suku
 bunga reverse repo (RR-Rate) diajukan Peserta OPT
 Konvensional.

 Bagian Keenam

 Transaksi Pembelian dan Penjualan SBN Secara Putus
 (Outright) di Pasar Sekunder

 Pasal 26

 (1) Transaksi pembelian SBN secara putus (outright) oleh
 Bank Indonesia di pasar sekunder dilakukan untuk injeksi
 likuiditas rupiah di pasar uang dan/atau menjaga
 ketersediaan SBN yang diperlukan sebagai instrumen
 Operasi Moneter dalam pencapaian sasaran operasional
 kebijakan moneter Bank Indonesia.

 (2) Transaksi penjualan SBN secara putus (outright) oleh Bank
 Indonesia di pasar sekunder merupakan instrumen yang
 digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas
 rupiah di pasar uang.

 19
 Pasal 27

 (1) Transaksi pembelian dan penjualan SBN secara putus
 (outright) di pasar sekunder dilakukan dengan:
 a. mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau
 sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia; atau

 b. mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP atau
 sarana dealing system yang digunakan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Lelang transaksi pembelian dan penjualan SBN secara
 putus (outright) di pasar sekunder dilakukan dengan
 metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan yield atau
 harga transaksi pembelian atau penjualan SBN
 secara putus (outright) di pasar sekunder ditetapkan
 oleh Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan yield
 atau harga transaksi pembelian atau penjualan SBN
 secara putus (outright) di pasar sekunder diajukan
 oleh Peserta OPT Konvensional.

 Bagian Ketujuh

 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam Rupiah
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam
 Rupiah

 Pasal 28

 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam rupiah
 merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk
 absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang.

 20
 Pasal 29

 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam rupiah
 memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam
 hari kalender yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender
 setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh
 waktu;

 b. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat
 berharga;

 c. perhitungan bunga dengan menggunakan sistem
 diskonto;

 d. ditatausahakan dalam BI-SSSS; dan
 e. dapat dilakukan Early Redemption baik keseluruhan atau
 sebagian.

 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam
 Rupiah

 Pasal 30

 (1) Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam rupiah
 dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-
 ETP.

 (2) Lelang Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam
 rupiah dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat
 diskonto Transaksi Term Deposit OPT Konvensional
 dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat
 diskonto Transaksi Term Deposit OPT Konvensional
 dalam rupiah diajukan oleh Peserta OPT
 Konvensional.

 21
 Bagian Kedelapan

 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam Valuta Asing
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Term Deposit OPT Konvensional
 dalam Valuta Asing

 Pasal 31

 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing
 merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia
 untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung
 stabilitas nilai tukar rupiah.

 Pasal 32

 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing
 memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a.

 jenis mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika
 Serikat;

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam
 hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender
 setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh
 waktu;

 c. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat
 berharga;

 d. perhitungan bunga dengan menggunakan metode bunga
 dibayar di belakang (simple interest);

 e. dapat dilakukan Early Redemption baik keseluruhan atau
 sebagian; dan

 f.

 dapat dialihkan menjadi Transaksi Swap Jual Bank
 Indonesia.

 22
 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam
 Valuta Asing

 Pasal 33

 (1) Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta
 asing dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sarana
 dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (2) Lelang Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam
 valuta asing dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan tingkat bunga
 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam
 valuta asing ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan tingkat
 bunga Transaksi Term Deposit OPT Konvensional
 dalam valuta asing diajukan oleh Peserta OPT
 Konvensional.

 Bagian Kesembilan
 Transaksi Spot

 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Spot
 Pasal 34

 Transaksi Spot merupakan instrumen yang digunakan oleh
 Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
 dengan cara:
 a. Transaksi Spot Jual Bank Indonesia; atau
 b. Transaksi Spot Beli Bank Indonesia.

 Pasal 35

 Jenis valuta asing yang digunakan dalam Transaksi Spot
 adalah dolar Amerika Serikat.

 23
 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Spot
 Pasal 36

 (1) Transaksi Spot dilakukan dengan mekanisme nonlelang
 secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta
 OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga
 Perantara.

 (2) Transaksi Spot dilakukan melalui sarana dealing system
 yang digunakan Bank Indonesia.

 Bagian Kesepuluh
 Transaksi Swap

 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Swap
 Pasal 37

 Transaksi Swap merupakan transaksi yang digunakan oleh
 Bank Indonesia untuk mendukung pengelolaan likuiditas dan
 menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara:
 a. Transaksi Swap Jual Bank Indonesia; atau
 b. Transaksi Swap Beli Bank Indonesia.

 Pasal 38

 Transaksi Swap memiliki karakteristik sebagai berikut :
 a.

 jenis mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika
 Serikat terhadap rupiah;

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam
 hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender
 setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh
 waktu;

 c. kurs spot dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang
 digunakan dalam Transaksi Swap adalah JISDOR; dan

 24

 d. kurs forward dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang
 digunakan dalam Transaksi Swap adalah kurs spot
 ditambah premi swap.

 Pasal 39

 (1) Dalam hal window time Transaksi Swap secara lelang
 dibuka sebelum penerbitan JISDOR, kurs spot yang
 digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf
 c adalah JISDOR hari kerja sebelumnya.

 (2) Dalam hal window time Transaksi Swap secara lelang
 dibuka setelah penerbitan JISDOR, kurs spot yang
 digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf
 c adalah JISDOR pada tanggal transaksi.

 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Swap
 Pasal 40

 Transaksi Swap dilakukan dengan mekanisme lelang atau
 nonlelang.

 Pasal 41

 (1) Transaksi Swap dengan mekanisme lelang dilakukan
 melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Transaksi Swap dengan mekanisme lelang dilakukan
 dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan premi swap
 ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan premi
 swap diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.

 Pasal 42

 (1) Transaksi Swap dengan mekanisme nonlelang dilakukan
 secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta
 OPT Konvensional secara langsung atau melalui Lembaga
 Perantara.

 25

 (2) Transaksi Swap dengan mekanisme nonlelang dilakukan
 melalui sarana dealing system yang digunakan Bank
 Indonesia.

 Bagian Kesebelas

 Transaksi Forward
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Forward
 Pasal 43

 Transaksi Forward merupakan instrumen yang digunakan oleh
 Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
 dengan cara:
 a. Transaksi Forward Jual Bank Indonesia; atau
 b. Transaksi Forward Beli Bank Indonesia.

 Pasal 44

 Transaksi Forward memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a.

 jenis valuta asing yang digunakan adalah dolar Amerika
 Serikat;

 b. waktu penyerahan dana (tenor) Transaksi Forward
 dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja dan paling lama 12
 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender,
 yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal
 transaksi sampai dengan tanggal setelmen; dan

 c. kurs forward dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang
 digunakan adalah kurs JISDOR pada saat transaksi
 ditambah premi yang disepakati.

 Pasal 45

 (1) Dalam hal window time dibuka sebelum penerbitan
 JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR hari
 kerja sebelumnya.

 (2) Dalam hal window time dibuka setelah penerbitan
 JISDOR, kurs spot yang digunakan adalah JISDOR pada
 tanggal transaksi.

 26
 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Forward
 Pasal 46

 Transaksi Forward dilakukan dengan mekanisme lelang atau
 nonlelang.

 Pasal 47

 (1) Transaksi Forward dengan mekanisme lelang dilakukan
 melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Transaksi Forward dengan mekanisme lelang dilakukan
 dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan forward point
 Transaksi Forward ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan forward
 point Transaksi Forward diajukan oleh Peserta OPT
 Konvensional.

 Pasal 48

 (1) Transaksi Forward dengan mekanisme nonlelang
 dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan
 Peserta OPT Konvensional secara langsung atau melalui
 Lembaga Perantara.

 (2) Transaksi Forward dengan mekanisme nonlelang
 dilakukan melalui sarana dealing system yang digunakan
 Bank Indonesia.

 27
 BAB V
 INSTRUMEN OPT SYARIAH

 Bagian Kesatu
 Penerbitan SBIS
 Paragraf 1

 Karakteristik SBIS
 Pasal 49

 Penerbitan SBIS merupakan instrumen yang digunakan oleh
 Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang
 berdasarkan prinsip syariah.

 Pasal 50

 (1) SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu
 juta rupiah);

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan
 dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1
 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai
 dengan tanggal jatuh waktu.

 c.

 diterbitkan tanpa warkat (scripless)
 ditatausahakan di BI-SSSS;

 d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
 e.

 f. hanya dapat dimiliki oleh BUS atau UUS.

 (2) SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan
 akad ju’alah.

 (3) SBIS diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
 (4) Bank Indonesia melunasi SBIS sebesar nilai nominal pada
 saat jatuh waktu.

 (5) Contoh perhitungan jangka waktu SBIS tercantum pada
 Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 dan

 tidak dapat diperdagangkan (non-tradable) di pasar
 sekunder; dan

 28
 Pasal 51

 (1) Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik
 Peserta OPT Syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. pada saat SBIS jatuh waktu; atau
 b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Peserta OPT Syariah
 tidak dapat memenuhi kewajiban second leg
 transaksi repurchase agreement (repo) SBIS
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai Standing
 Facilities.

 (2) Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat
 diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi OPT
 Konvensional dengan jangka waktu yang sama yang
 ditransaksikan bersamaan dengan penerbitan SBIS
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. dalam hal lelang transaksi OPT Konvensional
 menggunakan metode harga tetap (fixed rate tender),
 imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat
 diskonto atau tingkat bunga hasil lelang transaksi
 OPT Konvensional.

 b. dalam hal lelang transaksi OPT Konvensional
 menggunakan metode harga beragam (variable rate
 tender), imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-
 rata tertimbang tingkat diskonto atau tingkat bunga
 hasil lelang transaksi OPT Konvensional.

 (3) Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang
 transaksi OPT Konvensional dengan jangka waktu yang
 sama, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) mengacu pada data terkini antara
 tingkat imbalan SBIS, tingkat diskonto, atau tingkat
 bunga transaksi OPT dengan jangka waktu yang sama.

 (4) Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus
 sebagai berikut:
 Nilai

 Nilai
 =
 Imbalan SBIS

 Nominal
 SBIS

 × (

 Jangka Waktu
 SBIS
 360

 ) ×

 Tingkat
 Imbalan
 SBIS

 29
 Paragraf 2

 Mekanisme Penerbitan SBIS
 Pasal 52

 Penerbitan SBIS dilakukan dengan mekanisme lelang melalui
 Sistem BI-ETP.

 Bagian Kedua

 Transaksi Repo OPT Syariah
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Repo OPT Syariah
 Pasal 53

 Transaksi Repo OPT Syariah merupakan instrumen yang
 digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas rupiah
 di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

 Pasal 54

 Transaksi Repo OPT Syariah memiliki karakteristik sebagai
 berikut:
 a. menggunakan akad al bai’ (jual beli) yang disertai dengan
 janji (al wa’d) oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank
 Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli
 kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu
 yang disepakati;

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam
 hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender
 setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh
 waktu;

 c. margin repo diperhitungkan pada saat setelmen second leg
 Transaksi Repo OPT Syariah; dan

 d. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang di-repo-
 kan selama periode Transaksi Repo OPT Syariah tetap
 merupakan milik Peserta OPT Syariah.

 30
 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Repo OPT Syariah
 Pasal 55

 (1) Transaksi Repo OPT Syariah dilakukan dengan
 mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.

 (2) Lelang Transaksi Repo OPT Syariah dilakukan dengan
 metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender) dengan margin repo
 ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan margin
 repo diajukan oleh Peserta OPT Syariah.

 Bagian Ketiga

 Transaksi Reverse Repo OPT Syariah
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Reverse Repo OPT Syariah
 Pasal 56

 Transaksi Reverse Repo OPT Syariah merupakan instrumen
 yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas
 rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

 Pasal 57

 Transaksi Reverse Repo OPT Syariah memiliki karakteristik
 sebagai berikut:
 a. menggunakan akad al bai’ (jual beli) yang disertai dengan
 janji (al wa’d) oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank
 Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk menjual
 kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu
 yang disepakati;

 b. memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari
 kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang
 dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1
 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai
 dengan tanggal jatuh waktu;

 31

 c. margin reverse repo diperhitungkan pada saat setelmen
 second leg Transaksi Reverse Repo OPT Syariah; dan

 d. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang di-
 reverse repo-kan selama periode Transaksi Reverse Repo
 OPT Syariah tetap merupakan milik Bank Indonesia.

 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Reverse Repo OPT Syariah
 Pasal 58

 (1) Transaksi Reverse Repo OPT Syariah dilakukan dengan
 mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.

 (2) Pelaksanaan lelang Transaksi Reverse Repo OPT Syariah
 dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender) dengan margin
 Transaksi Reverse Repo OPT Syariah ditetapkan oleh
 Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender) dengan margin
 Transaksi Reverse Repo OPT Syariah diajukan Peserta
 OPT Syariah.

 Bagian Keempat

 Transaksi Pembelian dan Penjualan SBSN Secara Putus
 (Outright) di Pasar Sekunder

 Pasal 59

 (1) Transaksi pembelian SBSN secara putus (outright) oleh
 Bank Indonesia di pasar sekunder merupakan transaksi
 yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi
 likuiditas serta untuk menjaga ketersediaan SBSN yang
 diperlukan sebagai instrumen OMS dalam mencapai
 sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia.

 (2) Transaksi penjualan SBSN secara putus (outright) oleh
 Bank Indonesia di pasar sekunder merupakan instrumen
 yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi
 likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip
 syariah.

 32
 Pasal 60

 (1) Transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara putus
 (outright) di pasar sekunder dilakukan dengan:
 a. mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau
 sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia; atau

 b. mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP atau
 sarana dealing system yang digunakan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Transaksi pembelian dan penjualan SBN secara putus
 (outright) di pasar sekunder dengan mekanisme lelang
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
 dengan metode sebagai berikut:
 a. harga tetap (fixed rate tender), dengan yield atau
 harga transaksi pembelian atau penjualan SBSN
 ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau

 b. harga beragam (variable rate tender), dengan yield
 atau harga transaksi pembelian dan penjualan SBSN
 diajukan oleh Peserta OPT Syariah.

 Bagian Kelima

 Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam Valuta Asing
 Paragraf 1

 Karakteristik Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam
 Valuta Asing

 Pasal 61

 Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam valuta asing
 merupakan instrumen yang memenuhi prinsip syariah yang
 digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas
 valuta asing untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

 33
 Pasal 62

 Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam valuta asing
 memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. menggunakan akad ju’alah oleh Peserta OPT Syariah
 kepada Bank Indonesia;

 b.

 jenis mata uang yang digunakan adalah dolar Amerika
 Serikat;

 c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam
 hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender
 setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh
 waktu;

 d. dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan surat
 berharga;

 e. diberikan imbalan; dan
 f.

 dapat dilakukan Early Redemption baik keseluruhan atau
 sebagian.

 Pasal 63

 (1) Bank Indonesia membayar imbalan atas Transaksi Term
 Deposit OPT Syariah dalam valuta asing pada saat
 Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam valuta asing
 jatuh waktu atau pada tanggal setelmen Early Redemption.

 (2) Tingkat imbalan Transaksi Term Deposit OPT Syariah
 dalam valuta asing mengacu pada suku bunga hasil lelang
 Transaksi Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta
 asing berjangka waktu sama, yang dilakukan secara
 bersamaan dengan Transaksi Term Deposit OPT Syariah
 dalam valuta asing.

 (3) Tingkat imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 ditetapkan sebagai berikut:
 a. dalam hal lelang Transaksi Term Deposit OPT
 Konvensional dalam valuta asing menggunakan
 metode harga tetap (fixed rate tender), tingkat imbalan
 Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam valuta
 asing ditetapkan sama dengan suku bunga Transaksi
 Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing.

 34

 b. dalam hal lelang Transaksi Term Deposit OPT
 Konvensional dalam valuta asing menggunakan
 metode harga beragam (variable rate tender), tingkat
 imbalan Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam
 valuta asing ditetapkan sama dengan rata-rata
 tertimbang suku bunga hasil Transaksi Term Deposit
 OPT Konvensional dalam valuta asing.

 (4) Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang
 Term Deposit OPT Konvensional dalam valuta asing dengan
 jangka waktu sama, tingkat imbalan yang diberikan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada
 tingkat imbalan Transaksi Term Deposit OPT Syariah
 dalam valuta asing atau suku bunga Term Deposit OPT
 Konvensional dalam valuta asing pada lelang sebelumnya,
 yang terkini di antara keduanya dan masing-masing
 berjangka waktu sama.

 (5) Perhitungan nilai imbalan Transaksi Term Deposit OPT
 Syariah dalam valuta asing dihitung dengan rumus
 sebagai berikut:
 Nilai Imbalan =

 Nilai Nominal

 Term Deposit OPT Syariah
 dalam Valuta Asing

 Keterangan:
 k =

 ×

 Tingkat
 Imbalan

 k
 ×
 360

 jangka waktu sampai dengan tanggal setelmen
 Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam
 valuta asing jatuh waktu atau tanggal setelmen
 Early Redemption Transaksi Term Deposit OPT
 Syariah dalam valuta asing (dalam hari).

 (6) Contoh perhitungan imbalan tercantum dalam Lampiran
 IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 35
 Paragraf 2

 Mekanisme Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam Valuta
 Asing

 Pasal 64

 Transaksi Term Deposit OPT Syariah dalam valuta asing
 dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sarana dealing
 system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 65

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
 Peraturan

 Anggota Dewan Gubernur
 ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 April 2018

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

 ERWIN RIJANTO
 TTD

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/5/PADG/2018
 TENTANG

 INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA
 I. UMUM
 Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

 Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa
 tujuan Bank Indonesia adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai
 rupiah.

 Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan

 kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian
 moneter melalui pelaksanaan operasi moneter baik secara konvensional
 atau berdasarkan prinsip syariah.
 Operasi moneter salah satunya dilakukan melalui Operasi Pasar

 Terbuka yang mencakup OPT Konvensional untuk mengendalikan suku
 bunga PUAB O/N dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan OPT
 Syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang
 berdasarkan prinsip syariah dan di pasar valuta asing.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.

 2
 Pasal 2
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter” adalah suatu kondisi
 dimana inflasi bergerak di dalam kisaran sasarannya dan nilai
 tukar bergerak stabil sejalan dengan kondisi fundamental
 perekonomian.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “Suku Bunga PUAB O/N” adalah suku
 bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah
 antar-BUK yang berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight).

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan
 likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OPT
 Konvensional.
 Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan
 likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OPT
 Konvensional.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan
 likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah
 melalui kegiatan OPT Syariah.
 Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan
 likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah
 melalui kegiatan OPT Syariah.

 3
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Dalam hal lelang dilakukan dengan harga tetap (fixed rate tender),
 Bank Indonesia menetapkan antara lain tingkat diskonto, suku
 bunga repo (repo rate), yield/harga, margin repo, atau margin
 reverse repo.
 Dalam hal lelang dilakukan dengan harga beragam (variable rate
 tender), Bank mengajukan antara lain tingkat diskonto, suku
 bunga repo (repo rate), yield/harga, margin repo, atau margin
 reverse repo.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.

 4
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.

 5
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.

 6
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja yang dimulai
 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
 nasional dan/atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh
 pemerintah.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Cukup jelas.
 Pasal 45
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja yang dimulai
 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur

 7

 nasional dan/atau hari libur khusus yang ditetapkan oleh
 pemerintah.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Cukup jelas.
 Pasal 49
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “akad ju’alah” adalah janji atau komitmen
 (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (iwadh/ju’l) atas
 pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 51
 Cukup jelas.
 Pasal 52
 Cukup jelas.

 8
 Pasal 53
 Cukup jelas.
 Pasal 54
 Cukup jelas.
 Pasal 55
 Cukup jelas.
 Pasal 56
 Cukup jelas.
 Pasal 57
 Cukup jelas.
 Pasal 58
 Cukup jelas.
 Pasal 59
 Cukup jelas.
 Pasal 60
 Cukup jelas.
 Pasal 61
 Cukup jelas.
 Pasal 62
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “akad ju’alah” adalah janji atau komitmen
 (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (iwadh/ju’l) atas
 pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

 9
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Pasal 63
 Cukup jelas.

 Pasal 64
 Cukup jelas.

 Pasal 65
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 20/5/PADG/2018 </reg_id>
<reg_title> INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA </reg_title>
<set_date> 20 April 2018 </set_date>
<effective_date> 20 April 2018 </effective_date>
<related_reg> '20/5/PBI/2018' </related_reg>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 22/1/PADG/2020
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

 NOMOR 19/20/PADG/2017 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bank
 Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan
 sistem pembayaran serta pelaksanaan fungsi sebagai
 pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia melaksanakan
 penatausahaan rekening giro;

 b. bahwa untuk pelaksanaan penatausahaan rekening giro
 yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan
 tetap mengutamakan penerapan prinsip tata kelola yang
 baik, perlu diperjelas pengaturan mengenai jenis biaya,
 besar biaya, dan pihak yang dikenakan biaya atas
 penatausahaan rekening giro;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
 19/20/PADG/2017 tentang Rekening Giro di Bank
 Indonesia;

 2
 Mengingat

 : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015
 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 416,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 5832);

 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
 19/20/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang
 Rekening Giro di Bank Indonesia;

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
 GUBERNUR NOMOR 19/20/PADG/2017

 REKENING GIRO DI BANK INDONESIA.
 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 tanggal 29 Desember
 2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia diubah sebagai
 berikut:

 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 71 tetap, dan penjelasan ayat (3)
 Pasal 71 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam
 penjelasan pasal demi pasal.

 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 72 ditambah 1 (satu) huruf, yakni
 huruf d, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 72

 (1) Jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
 ayat (1) meliputi:
 a. biaya transaksi;
 b. biaya administrasi; dan
 c. biaya meterai.

 TENTANG

 3

 (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b terdiri atas:
 a. biaya perolehan sarana penarikan Rekening
 Giro; dan

 b. biaya administrasi Rekening Giro tidak aktif.

 (3) Pembebanan biaya transaksi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 a. biaya transaksi dikenakan untuk penarikan
 Rekening Giro berupa pemindahan dana dari
 Rekening Giro yang dilakukan melalui sistem BI-
 RTGS dan SWIFT;

 b. biaya transaksi tidak dikenakan untuk
 penarikan Rekening Giro berupa pemindahan
 dana dari Rekening Giro yang dilakukan melalui
 SKNBI;

 c. biaya transaksi atas penarikan Rekening Giro
 dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN); dan

 d. biaya transaksi tidak dikenakan untuk
 Penyetoran ke Rekening Giro.

 (4) Pembebanan biaya perolehan sarana penarikan
 Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf a dikenakan untuk sarana penarikan Rekening
 Giro berupa buku BG BI dan Cek BI.

 (5) Pembebanan biaya administrasi Rekening Giro tidak
 aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
 diatur sebagai berikut:
 a. biaya administrasi dikenakan untuk saldo
 Rekening Giro tidak aktif yang telah dipindahkan
 ke rekening tertentu di Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
 huruf f;

 b. biaya administrasi sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dibebankan sampai dengan saldo
 0 (nol) atau telah daluwarsa; dan

 c.

 sisa saldo Rekening Giro yang telah dipindahkan
 ke rekening tertentu di Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah

 4

 daluwarsa diakui sebagai penerimaan Bank
 Indonesia.

 (6) Pembebanan biaya meterai sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf c dikenakan untuk:
 a. permintaan informasi saldo;
 b. penyediaan Rekening Koran akhir tahun; dan
 c. permintaan lain.

 3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 73 diubah sehingga Pasal
 73 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 73

 (1) Besar biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 71 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 a. besar biaya transaksi untuk Pemilik Rekening
 Giro yang merupakan peserta sistem BI-RTGS
 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi,
 penatausahaan surat berharga, dan setelmen
 dana seketika;

 b. besar biaya transaksi untuk Pemilik Rekening
 Giro yang bukan merupakan peserta sistem BI-
 RTGS ditetapkan sebesar biaya setelmen dana
 tertinggi untuk peserta sistem BI-RTGS
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur

 penyelenggaraan transaksi, penatausahaan
 surat berharga, dan setelmen dana seketika; dan

 c. besar biaya transaksi untuk Rekening Giro Valas
 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. ditetapkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh
 puluh ribu rupiah) per transaksi;

 2. biaya sebagaimana dimaksud dalam angka
 1 hanya dibebankan pada penarikan
 Rekening Giro Valas;

 3. dilakukan dengan menggunakan sarana
 penarikan lain yang berlaku umum

 mengenai

 5

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
 (3) huruf c; dan

 4. dalam hal Bank melakukan pembatalan
 Penyetoran ke Rekening Giro Valas dan
 Bank Indonesia sudah mengkredit Rekening
 Giro Valas Bank yang bersangkutan,
 pembatalan Penyetoran ke Rekening Giro
 Valas dikenakan biaya sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1.

 (2) Besar biaya administrasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 71 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 a. besar biaya administrasi untuk perolehan buku
 BG BI dan Cek BI mengacu pada ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai biaya
 perolehan buku blanko cek dan bilyet giro Bank
 Indonesia; dan

 b. besar biaya administrasi untuk Rekening Giro
 tidak aktif ditetapkan sebesar Rp200.000,00
 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

 (3) Besar biaya meterai sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 71 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan
 perundang-undangan yang mengatur mengenai bea
 meterai.

 4. Lampiran XVII dihapus.
 Pasal II

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal ditetapkan.

 6

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur

 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 ini dengan

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 4 Februari 2020
 ...........................

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

 SUGENG
 TTD

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 22/1/PADG/2020
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

 NOMOR 19/20/PADG/2017 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA
 I. UMUM

 Untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam bidang moneter,
 makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia melaksanakan
 penatausahaan Rekening Giro.
 Dalam menjalankan fungsi Penatausahaan Rekening Giro, Bank

 Indonesia menetapkan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota
 Dewan Gubernur (PADG) No. 19/20/PADG/2017 tentang Rekening Giro di
 Bank Indonesia. Namun, pengaturan terkait biaya yang ditetapkan tersebut
 dinilai oleh Bank Indonesia sudah tidak sejalan dengan kondisi existing,
 best practice di perbankan maupun tidak sejalan dengan tujuan Bank
 Indonesia untuk menciptakan sistem pembayaran di Indonesia yang efektif
 dan efisien. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan
 terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.
 19/20/PADG/2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia khususnya
 pengaturan terkait biaya. Penyempurnaan dilakukan tidak hanya terhadap
 besaran biaya, namun juga dilakukan evaluasi terhadap jenis dan pihak
 yang dikenakan biaya.

 2

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1
 Pasal 71
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “pihak” antara lain Kementerian
 Keuangan Republik Indonesia, lembaga keuangan
 internasional, dan bank sentral negara lain.
 Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara
 lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
 undangan dan/atau kesepakatan bersama.

 Angka 2
 Pasal 72
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “saldo Rekening Giro tidak
 aktif” adalah termasuk dalam hal saldo atas
 Rekening Giro telah dipindahkan ke rekening
 tertentu di Bank Indonesia.
 Yang dimaksud dengan “daluwarsa” adalah
 Rekening Giro telah tidak aktif selama 30 (tiga
 puluh) tahun.

 3
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Ayat (6)

 Yang dimaksud dengan “permintaan lain” antara lain
 biaya meterai untuk surat kuasa yang belum dibubuhi
 meterai oleh Pemilik Rekening Giro.

 Angka 3
 Pasal 73
 Cukup jelas.
 Pasal II
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 22/1/PADG/2020 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/20/PADG/2017 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA </reg_title>
<set_date> 4 Februari 2020 </set_date>
<effective_date> 4 Februari 2020 </effective_date>
<changed_reg> '19/20/PADG/2017' </changed_reg>
<related_reg> '19/20/PADG/2017', '17/24/PBI/2015' </related_reg>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 19/1/PADG/2017
 TENTANG

 PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerbitan Surat Berharga Negara
 oleh Pemerintah yang terdiri atas Surat Utang Negara dan
 Surat Berharga Syariah Negara, Bank Indonesia
 melaksanakan kegiatan sebagai agen lelang Surat
 Berharga Negara di pasar perdana;

 b. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kedalaman
 pasar Surat Berharga Negara dan likuiditas pasar uang
 maka dealer utama dapat melakukan penawaran
 kompetitif dan/atau nonkompetitif atas Surat Utang
 Negara;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Lelang
 Surat Berharga Negara di Pasar Perdana.

 Mengingat

 : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008
 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4888) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

 2

 terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 17/19/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008
 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5763);

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang
 Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat
 Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762).

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI
 PASAR PERDANA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, yang dimaksud
 dengan:
 1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN
 adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah
 Negara.

 2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
 utang dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta
 asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
 Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa
 berlakunya.

 3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat
 SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang
 diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti
 atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam

 3
 mata uang Rupiah maupun valuta asing.

 4. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat
 SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12
 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara
 diskonto.

 5. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat
 Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang
 berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan
 dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau
 secara diskonto.

 6. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih
 dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan
 pembayaran bunga secara diskonto.

 7. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu
 lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran
 imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

 8. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
 undang-undang yang mengatur mengenai perbankan
 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
 luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha
 syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
 yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 10. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat
 LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana
 dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
 mengenai lembaga penjamin simpanan.

 11. Peserta Transaksi adalah pihak yang berdasarkan
 Peraturan Menteri Keuangan dapat melakukan transaksi
 SUN dan/atau SBSN dengan Pemerintah secara langsung.

 12. Dealer Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek
 yang ditunjuk oleh Menteri sebagai dealer utama
 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
 Keuangan yang mengatur mengenai dealer utama.

 13. Peserta Lelang adalah Bank dan perusahaan efek yang
 ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar

 4
 perdana dalam negeri.

 14. Peserta BI-SSSS adalah pihak yang memenuhi persyaratan
 dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia
 untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS.

 15. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan
 SBN untuk pertama kali.

 16. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang
 telah dijual di Pasar Perdana.

 17. Lelang SBN adalah penjualan SBN di Pasar Perdana
 domestik oleh Pemerintah yang dilakukan dengan
 mekanisme lelang.

 18. Lelang SBN Tambahan (Greenshoe Option) yang
 selanjutnya disebut Lelang SBN Tambahan adalah
 penjualan SBN di Pasar Perdana dalam mata uang Rupiah
 dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari
 kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBN.

 19. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan
 oleh investor dalam persentase per tahun.

 20. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding)
 adalah pengajuan penawaran pembelian dengan
 mencantumkan volume dan tingkat Imbal Hasil (Yield)
 atau harga (price) yang diinginkan penawar.

 21. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive
 Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan
 mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (Yield)
 atau harga (price) yang diinginkan penawar.

 22. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang
 selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur
 yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank
 Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan
 secara elektronik.

 23. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang
 selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang
 digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan
 penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara
 elektronik.

 5

 24. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang
 selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur
 yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik
 yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara
 individual.

 25. Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding
 Limit) adalah batas paling tinggi nominal penawaran yang
 diberikan oleh Peserta Transaksi kepada Peserta Transaksi
 lain untuk dapat melakukan penawaran per hari untuk
 dan atas nama Peserta Transaksi yang memberikan batas
 nominal penawaran.

 26. Penatausahaan SBN adalah kegiatan yang mencakup
 pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen serta
 pembayaran bunga/kupon atau imbalan serta pelunasan
 pokok/nominal SBN.

 27. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang
 memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia
 sebagai Peserta BI-SSSS untuk melakukan fungsi
 Penatausahaan SBN bagi kepentingan nasabah.

 28. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi SBN
 melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro
 dan/atau Rekening Surat Berharga dan/atau rekening
 lainnya di Bank Indonesia.

 29. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya
 disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank
 kepada Bank Indonesia secara harian termasuk
 penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari
 Bank Indonesia.

 30. Bank Pembayar adalah peserta Sistem BI-RTGS yang
 memiliki Rekening Giro dalam Rupiah dan/atau valuta
 asing di Bank Indonesia dan ditunjuk oleh Peserta
 Transaksi dan/atau Sub-Registry untuk melakukan
 pembayaran dan penerimaan dana dalam rangka
 Setelmen transaksi SBN.

 31. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS
 dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang
 ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan

 6

 kepemilikan dan Setelmen atas transaksi SBN, transaksi
 dengan Bank Indonesia, transaksi pasar keuangan, dan/atau
 fasilitas likuiditas intrahari.

 32. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

 BAB II

 PELAKSANAAN LELANG SBN DALAM RUPIAH
 Pasal 2

 Bank Indonesia menyelenggarakan Lelang SBN dalam Rupiah
 berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
 Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama
 Menteri.

 Pasal 3

 (1) Peserta Transaksi pada Lelang SBN dikelompokkan
 sebagai berikut:
 a. Peserta Transaksi pada lelang SUN dalam Rupiah;
 dan

 b. Peserta Transaksi pada lelang SBSN dalam Rupiah.

 (2) Peserta Transaksi pada lelang SUN dalam Rupiah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Dealer Utama;
 b. Bank Indonesia; dan/atau
 c. LPS.

 (3) Peserta Transaksi pada lelang SBSN dalam Rupiah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 a. Peserta Lelang;
 b. Bank Indonesia; dan/atau
 c. LPS.

 (4) Peserta Transaksi pada lelang SUN dalam Rupiah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai
 berikut:
 a. untuk lelang SPN dapat diikuti oleh Dealer Utama,

 7
 Bank Indonesia, dan/atau LPS; dan

 b. untuk lelang Obligasi Negara dapat diikuti oleh Dealer
 Utama dan/atau LPS.

 (5) Peserta Transaksi pada lelang SBSN dalam Rupiah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai
 berikut:
 a. untuk lelang SBSN Jangka Pendek dapat diikuti oleh
 Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS; dan

 b. untuk lelang SBSN Jangka Panjang dapat diikuti oleh
 Peserta Lelang dan/atau LPS.

 Pasal 4

 (1) Dealer Utama dapat mengajukan penawaran lelang SUN
 dalam Rupiah atas nama diri sendiri dan/atau atas nama
 pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS sesuai dengan
 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
 lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan
 valuta asing di pasar perdana domestik.

 (2) Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran lelang SBSN
 dalam Rupiah atas nama diri sendiri dan/atau atas nama
 pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS sesuai dengan
 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
 penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara
 di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang.

 (3) Bank Indonesia dan LPS mengajukan penawaran Lelang
 SBN dalam Rupiah hanya untuk dan atas nama diri
 sendiri.

 Pasal 5

 Penawaran Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan dengan
 mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive
 Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-
 competitive Bidding) dalam suatu periode waktu penawaran
 yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

 8
 Pasal 6

 (1) Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran lelang
 SUN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri sendiri maka
 penawaran dapat dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau
 Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive
 Bidding).

 (2) Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran lelang
 SUN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain selain
 Bank Indonesia dan/atau LPS maka penawaran dapat
 dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif
 (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian
 Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

 Pasal 7

 (1) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran lelang
 SBSN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri sendiri
 maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara
 Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding).

 (2) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran lelang
 SBSN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain
 selain Bank Indonesia dan/atau LPS maka penawaran
 dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 a. pengajuan penawaran pada lelang SBSN Jangka
 Pendek dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian
 Kompetitif (Competitive Bidding);

 b. pengajuan penawaran pada lelang SBSN Jangka
 Panjang dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau
 Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive
 Bidding).

 Pasal 8

 Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SBN
 dalam Rupiah berupa SPN dan SBSN Jangka Pendek, namun
 hanya dengan cara Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-

 9
 competitive Bidding).
 Pasal 9

 LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah
 namun hanya dengan cara Penawaran Pembelian Nonkompetitif
 (Non-competitive Bidding).

 Pasal 10

 (1) Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan pada hari Selasa
 antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB
 atau hari kerja dan/atau waktu lain yang ditetapkan
 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
 untuk dan atas nama Menteri.

 (2) Dalam hal terdapat perubahan jadwal pelaksanaan Lelang
 SBN dalam Rupiah, Bank Indonesia mengumumkan
 perubahan jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem LHBU dan/atau
 sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

 Pasal 11

 Pengajuan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah menggunakan
 Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

 Pasal 12

 (1) Dealer Utama atau Peserta Lelang harus memperhatikan
 Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding
 Limit) per hari dalam pengajuan penawaran Lelang SBN
 dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 (2) dan Pasal 7 ayat (2).

 (2) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker
 Bidding Limit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 diatur dalam suatu perjanjian antara Bank dengan Dealer
 Utama atau Peserta Lelang.

 Pasal 13

 (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBN
 dalam Rupiah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum

 10

 hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah melalui
 Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain yang
 digunakan Bank Indonesia.

 (2) Pengumuman rencana Lelang SBN dalam Rupiah paling
 sedikit memuat:
 a.
 b.
 c.
 d.

 jenis dan seri SBN;

 tanggal pelaksanaan lelang;
 target indikatif yang ditawarkan;

 tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;

 e. mata uang;
 f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
 g.

 tanggal Setelmen;

 h. sarana pengajuan penawaran lelang;
 i.

 alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif
 (Non-competitive Bidding), dalam hal dilakukan
 kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif untuk
 lelang SBN dalam Rupiah; dan

 j. daftar nama Peserta Transaksi.
 Pasal 14

 (1) Peserta Transaksi mengajukan:
 a. penawaran nominal dan tingkat diskonto atau tingkat
 Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) untuk Penawaran
 Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding); dan/atau

 b. penawaran nominal untuk Penawaran Pembelian
 Nonkompetitif (Non-competitive Bidding),

 pada hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah.

 (2) Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SBN
 dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian Kompetitif
 (Competitive Bidding), dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. pengajuan penawaran nominal dari masing-masing
 Peserta Transaksi paling sedikit Rp1.000.000.000,00
 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan
 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

 b. dalam hal lelang SUN dalam Rupiah, penawaran
 diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan
 dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01

 11
 (nol koma nol satu);

 c. dalam hal lelang SBSN dalam Rupiah, penawaran
 tingkat Imbal Hasil (Yield) diajukan dengan kelipatan
 1/32 (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (nol
 koma nol tiga satu dua lima) untuk imbalan tetap dan
 SBSN tanpa kupon (zero coupon bond); dan

 d. penawaran harga (price) diajukan dengan kelipatan
 0,05% (nol koma nol lima persen).

 (3) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran Lelang
 SBN dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian
 Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) melakukan
 pengajuan penawaran nominal sesuai dengan ketentuan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

 (4) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data
 penawaran pembelian Lelang SBN dalam Rupiah.

 (5) Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap
 penawaran pembelian yang diajukan dalam periode waktu
 (window time) transaksi Lelang SBN dalam Rupiah.

 (6) Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran
 pembelian Lelang SBN dalam Rupiah tidak dapat
 membatalkan penawaran.

 Pasal 15

 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk
 dan atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang SBN dalam
 Rupiah pada tanggal pelaksanaan lelang, yang mencakup:
 a. pemenang lelang;
 b. nilai nominal;
 c.

 tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price) untuk lelang
 SUN dalam Rupiah atau tingkat imbalan dan/atau diskonto
 untuk lelang SBSN dalam Rupiah; dan

 d.

 jenis dan nilai aset SBSN untuk lelang SBSN dalam
 Rupiah.

 12
 Pasal 16

 (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBN dalam
 Rupiah yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal
 Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama
 Menteri kepada publik melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU
 dan/atau sarana lain yang digunakan oleh Bank Indonesia
 pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBN dalam Rupiah.

 (2) Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang
 SBN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pengumuman kepada seluruh Peserta Transaksi paling
 sedikit memuat:
 1.

 jenis dan seri SBN;

 2. mata uang;
 3. kuantitas lelang secara keseluruhan;
 4.

 tingkat bunga atau tingkat imbalan untuk
 Obligasi Negara atau SBSN Jangka Panjang
 dengan kupon;

 5.

 rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan/atau
 diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga
 (price); dan

 6.
 tanggal jatuh tempo.

 b. Pengumuman kepada setiap pemenang Lelang SBN
 dalam Rupiah melalui Sistem BI-ETP paling sedikit
 memuat:
 1. nama pemenang;
 2. nilai nominal yang dimenangkan; dan
 3.

 tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau
 harga (price).

 (3) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
 Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan tidak
 ada pemenang lelang, Bank Indonesia mengumumkan
 penetapan tersebut melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU,
 dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

 13
 BAB III

 PELAKSANAAN LELANG SBN TAMBAHAN
 Pasal 17

 (1) Bank Indonesia menyelenggarakan Lelang SBN Tambahan
 berdasarkan rencana yang ditetapkan Direktur Jenderal
 Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama
 Menteri.

 (2) Lelang SBN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) terdiri atas Lelang SUN Tambahan dan/atau Lelang
 SBSN Tambahan.

 Pasal 18

 (1) Peserta Transaksi pada lelang SUN Tambahan adalah Peserta
 Transaksi lelang SUN dalam Rupiah yang telah mengajukan
 Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive
 Bidding) pada lelang SUN.

 (2) Peserta Transaksi yang dapat mengajukan penawaran
 pada lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. untuk lelang SPN dapat diikuti oleh Dealer Utama,
 Bank Indonesia, dan/atau LPS dengan mengajukan
 Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive
 Bidding); dan

 b. untuk lelang Obligasi Negara dapat diikuti oleh Dealer
 Utama dan/atau LPS dengan mengajukan Penawaran
 Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

 (3) Dealer Utama dapat mengajukan penawaran lelang SUN
 Tambahan atas nama diri sendiri dan/atau atas nama
 pihak lain selain Bank Indonesia dan LPS sesuai dengan
 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
 lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan
 valuta asing di pasar perdana domestik.

 Pasal 19
 (1) Peserta Transaksi pada lelang SBSN Tambahan terdiri

 14

 atas:
 a. Bank Indonesia;
 b. LPS;dan/atau
 c. Peserta Lelang,
 yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang
 SBSN.

 (2) Peserta Transaksi pada lelang SBSN Tambahan diatur
 sebagai berikut:
 a. untuk Lelang SBSN Jangka Pendek hanya dapat
 diikuti oleh Bank Indonesia;

 b. untuk Lelang SBSN Jangka Panjang dapat diikuti
 oleh LPS dan/atau Peserta Lelang.

 Pasal 20

 (1) Lelang SBN Tambahan dilaksanakan pada hari kerja antara
 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau pada
 waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
 Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama
 Menteri.

 (2) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
 Risiko untuk dan atas nama Menteri menetapkan waktu
 lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem LHBU
 dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia.

 Pasal 21

 Pengajuan penawaran Lelang SBN Tambahan menggunakan
 Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan Bank
 Indonesia.

 Pasal 22

 (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBN
 Tambahan melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU,
 dan/atau sarana lain yang digunakan Bank Indonesia
 setelah penetapan hasil Lelang SBN dalam Rupiah oleh
 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

 15
 untuk dan atas nama Menteri.

 (2) Pengumuman rencana Lelang SBN Tambahan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
 memuat:
 a.

 jenis dan seri SBN;

 b. daftar nama peserta Lelang SBN Tambahan;
 c.

 d.

 tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SBN
 Tambahan; dan

 rata-rata tertimbang tingkat imbalan dan/atau
 diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield), atau harga (price).

 Pasal 23

 (1) Penawaran pembelian pada lelang SUN Tambahan
 dilakukan dengan mengajukan volume penawaran SUN.

 (2) Pengajuan penawaran pada lelang SUN Tambahan
 dibatasi paling banyak sebesar Penawaran Pembelian
 Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) dalam lelang SUN
 pada masing-masing seri SUN yang ditawarkan.

 Pasal 24

 (1) Penawaran pembelian pada lelang SBSN Tambahan
 dilakukan dengan Penawaran Pembelian Nonkompetitif
 (Non-Competitive Bidding).

 (2) Total penawaran pembelian setiap peserta lelang SBSN
 Tambahan dibatasi paling tinggi sebesar total penawaran
 pembelian setiap peserta pada lelang SBSN untuk seri
 SBSN yang ditawarkan dalam lelang SBSN Tambahan.

 Pasal 25

 (1) Peserta Transaksi mengajukan penawaran nominal pada
 hari pelaksanaan Lelang SBN Tambahan.

 (2) Pengajuan penawaran nominal sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.

 (3) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data
 penawaran pembelian Lelang SBN Tambahan.

 (4) Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap

 16

 penawaran pembelian yang diajukan dalam periode waktu
 (window time) transaksi Lelang SBN Tambahan.

 (5) Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran
 pembelian Lelang SBN Tambahan tidak dapat
 membatalkan penawaran.

 Pasal 26

 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk
 dan atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang SBN Tambahan
 yang paling sedikit mencakup nama pemenang dan nilai nominal.

 Pasal 27

 (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBN
 Tambahan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal
 Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama
 Menteri melalui Sistem BI-ETP, Sistem LHBU, dan/atau
 sarana lain yang digunakan Bank Indonesia pada akhir
 hari pelaksanaan Lelang SBN Tambahan.

 (2) Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang
 SBN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. pengumuman kepada seluruh Peserta Transaksi
 paling sedikit memuat seri SBN dan nilai nominal;
 dan

 b. pengumuman kepada setiap pemenang Lelang SBN
 Tambahan melalui Sistem BI-ETP paling sedikit memuat
 nama pemenang dan nilai nominal yang dimenangkan.

 BAB IV

 PELAKSANAAN LELANG SUN DALAM VALUTA ASING
 Pasal 28

 Bank Indonesia menyelenggarakan lelang SUN dalam valuta
 asing berdasarkan rencana yang ditetapkan oleh Direktur
 Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas
 nama Menteri.

 17
 Pasal 29

 (1) Pihak yang dapat membeli SUN dalam valuta asing dalam
 lelang terdiri atas:
 a. orang perseorangan warga negara Indonesia yang
 bertempat tinggal di Indonesia;

 b. perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok
 yang terorganisasi baik dari Indonesia ataupun asing,
 yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah
 Republik Indonesia; atau

 c. LPS.

 (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
 huruf b dapat membeli SUN dalam valuta asing dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. memenuhi persyaratan administrasi; dan
 b.

 teregistrasi dalam daftar investor residen,

 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
 Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang
 negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar
 perdana domestik.

 (3) Pihak yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan
 Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 mengikuti lelang SUN dalam valuta asing melalui Dealer
 Utama.

 Pasal 30

 (1) Peserta Transaksi lelang SUN dalam valuta asing terdiri
 atas Dealer Utama dan/atau LPS.

 (2) Peserta Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dapat mengajukan penawaran untuk SPN dan/atau
 Obligasi Negara dalam valuta asing.

 (3) Dealer Utama dapat mengajukan penawaran pembelian
 lelang SUN dalam valuta asing atas nama diri sendiri
 dan/atau atas nama pihak lain selain LPS sesuai dengan
 Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
 lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan
 valuta asing di pasar perdana domestik.

 (4) LPS mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta

 18

 asing hanya untuk dan atas nama diri sendiri.
 Pasal 31

 (1) Penawaran lelang SUN dalam valuta asing dilakukan
 dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif
 (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian
 Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) dalam suatu
 periode waktu (window time) penawaran yang telah
 ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

 (2) Dealer Utama mengajukan penawaran lelang SUN dalam
 valuta asing untuk dan atas nama diri sendiri, atau untuk
 dan atas nama pihak lain selain LPS, dengan tata cara
 sebagai berikut:
 a. penawaran pada lelang SPN dalam valuta asing
 dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian
 Kompetitif (Competitive Bidding); dan

 b. penawaran pada lelang Obligasi Negara dalam valuta
 asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian
 Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran
 Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

 (3) LPS dapat mengajukan penawaran lelang SUN dalam
 valuta asing berupa SPN dan Obligasi Negara dalam valuta
 asing dengan tata cara sebagai berikut:
 a. penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui
 Dealer Utama; dan

 b. penawaran hanya dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

 Pasal 32

 (1) Lelang SUN dalam valuta asing dilaksanakan pada hari
 Senin antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00
 WIB atau pada hari kerja dan/atau waktu lain yang
 ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
 Risiko untuk dan atas nama Menteri.

 (2) Dalam hal terdapat perubahan jadwal lelang SUN dalam
 valuta asing, Bank Indonesia mengumumkan perubahan
 jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

 19

 (1) melalui Bloomberg, Sistem LHBU, dan/atau sarana lain
 yang digunakan Bank Indonesia.

 Pasal 33

 Pengajuan penawaran lelang SUN dalam valuta asing
 menggunakan terminal Bloomberg atau sarana lain yang
 ditetapkan Bank Indonesia.

 Pasal 34

 (1) Bank yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta
 asing melalui Dealer Utama harus menetapkan Batas
 Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit)
 per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing bagi Dealer
 Utama.

 (2) Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat
 Berharga yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam
 valuta asing harus menunjuk Sub-Registry untuk
 pelaksanaan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta
 asing.

 (3) Sub-Registry yang ditunjuk untuk pelaksanaan Setelmen
 hasil lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal
 Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN
 dalam valuta asing bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan
 nasabah Sub-Registry.

 (4) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker
 Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta
 asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
 harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau
 Sub-Registry dengan Dealer Utama.

 Pasal 35

 (1) Bank Indonesia mengirimkan surat permintaan kepada
 Peserta Transaksi untuk menyampaikan paling banyak 2
 (dua) nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan
 transaksi lelang SUN dalam valuta asing melalui terminal
 Bloomberg sebelum pelaksanaan lelang SUN dalam valuta

 20
 asing yang pertama kali dilakukan oleh Peserta Transaksi.

 (2) Berdasarkan surat Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Peserta Transaksi menyampaikan
 nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi
 lelang SUN dalam valuta asing melalui surat dan dapat
 disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile, dengan
 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 (3) Surat dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat
 sebagai berikut:
 Bank Indonesia
 Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)
 Grup Operasi Moneter (GOpM)
 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
 Jl. M. H. Thamrin No.2
 Jakarta 10350
 Telepon 021-29818350 dan 021-29818351
 Faksimile 021-2310347.

 (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat surat-menyurat
 dan sarana komunikasi, Bank Indonesia memberitahukan
 perubahan tersebut melalui surat dan/atau media lain.

 (5) Dalam hal terdapat perubahan atau pergantian pegawai
 yang ditunjuk untuk melakukan transaksi lelang SUN
 dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Peserta Transaksi menyampaikan pengkinian data melalui
 surat kepada Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan
 Moneter c.q. Grup Operasi Moneter dengan menggunakan
 format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

 Pasal 36

 (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling
 lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang
 SUN dalam valuta asing dengan pemberitahuan kepada
 pegawai yang telah ditunjuk oleh Peserta Transaksi
 melalui terminal Bloomberg, pengumuman melalui Sistem

 21

 LHBU, dan/atau sarana lain yang digunakan Bank
 Indonesia.

 (2) Pengumuman rencana lelang SUN dalam valuta asing
 paling sedikit memuat:
 a.
 b.
 c.
 d.

 jenis dan seri;

 tanggal pelaksanaan lelang;
 target indikatif yang ditawarkan;

 tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;

 e. mata uang;
 f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
 g. waktu pengumuman hasil lelang;
 h. tanggal Setelmen;
 i.

 alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif
 (Non-competitive Bidding), dalam hal dilakukan
 kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif; dan
 j. daftar nama Peserta Transaksi lelang.

 (3) Dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan
 lelang nonkompetitif, kombinasi

 lelang dimaksud

 dilakukan pada 2 (dua) lelang yang berbeda yaitu lelang
 kompetitif dan lelang nonkompetitif.

 Pasal 37

 (1) Peserta Transaksi mengajukan penawaran pada hari
 pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing, dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive
 Bidding) memuat informasi yaitu:
 1. kuantitas penawaran;
 2.

 tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield)
 atau harga (price); dan

 3. kode investor yang diterbitkan oleh Direktur
 Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko -
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
 yang terdiri atas 7 (tujuh) angka dengan format
 penulisan xxx-yyyy.
 Contoh penulisan kode investor: 123-0000

 22

 123 : 3 (tiga) angka pertama merupakan
 informasi kode Peserta BI-SSSS; dan

 0000 : 4 (empat) angka terakhir merupakan
 informasi nomor investor non-Bank atau
 diisi dengan “0000” dalam hal investor
 adalah Bank; dan

 b. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive
 Bidding) memuat informasi sebagai berikut:
 1. kuantitas penawaran; dan
 2. kode investor sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a angka 3.

 (2) Peserta Transaksi mengajukan penawaran lelang SUN
 dalam valuta asing untuk Penawaran Pembelian
 Kompetitif (Competitive Bidding), dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 a. pengajuan penawaran nominal dari setiap Peserta
 Transaksi paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu
 Dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan
 kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu Dolar Amerika
 Serikat);

 b. penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield)
 diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus)
 atau 0,01 (nol koma nol satu); dan

 c. penawaran harga (price) diajukan dengan kelipatan
 0,05% (nol koma nol lima persen).

 (3) Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran
 lelang SUN dalam valuta asing dengan cara Penawaran
 Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding),
 pengajuan penawaran nominal dilakukan sesuai dengan
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a.

 Pasal 38

 (1) Peserta Transaksi harus menyampaikan penawaran lelang
 SUN dalam valuta asing dengan informasi yang lengkap
 dan benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi.

 (2) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data
 penawaran pembelian lelang SUN dalam valuta asing.

 23

 (3) Peserta Transaksi dapat melakukan koreksi atas setiap
 penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan
 dalam periode waktu (window time) transaksi lelang SUN
 dalam valuta asing.

 (4) Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran
 lelang SUN dalam valuta asing tidak dapat membatalkan
 penawaran.

 Pasal 39

 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk
 dan atas nama Menteri menetapkan hasil lelang SUN dalam
 valuta asing yang paling sedikit mencakup:
 a. pemenang lelang;
 b. nilai nominal; dan
 c.

 tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau
 harga (price).

 Pasal 40

 (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN dalam
 valuta asing yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal
 Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama
 Menteri kepada seluruh Peserta Transaksi dan kepada
 masing-masing pemenang lelang SUN dalam valuta asing.

 (2) Pengumuman kepada seluruh Peserta Transaksi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. pengumuman hasil lelang SUN dalam valuta asing
 dilakukan melalui Sistem LHBU dan/atau sarana
 lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir
 hari pelaksanaan lelang SUN dalam valuta asing;

 b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 paling sedikit memuat:
 1.

 jenis dan seri;

 2. mata uang;
 3. kuantitas lelang secara keseluruhan;
 4.

 tingkat bunga untuk Obligasi Negara dalam
 valuta asing dengan kupon;

 24
 5.
 6.

 rata-rata tertimbang tingkat diskonto, tingkat
 Imbal Hasil (Yield) atau harga (price); dan
 tanggal jatuh tempo;

 (3) Pengumuman kepada masing-masing pemenang lelang
 SUN dalam valuta asing dilakukan dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 a. pengumuman hasil lelang SUN dalam valuta asing
 dilakukan melalui terminal Bloomberg kepada
 masing-masing pegawai yang ditunjuk oleh Peserta
 Transaksi yang dimenangkan pada lelang SUN dalam
 valuta asing;

 b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 paling sedikit memuat:
 1. nama pemenang;
 2. nilai nominal; dan
 3.

 tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield) atau
 harga (price).

 BAB V

 KEADAAN TIDAK NORMAL PADA PELAKSANAAN LELANG
 SBN, LELANG SBN TAMBAHAN DAN LELANG SUN DALAM
 VALUTA ASING

 Pasal 41

 (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal pada pelaksanaan
 Lelang SBN dan/atau Lelang SBN Tambahan yang
 mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pada tahapan
 persiapan dan tahapan pelaksanaan, Bank Indonesia akan
 mengumumkan keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
 Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri
 terhadap pelaksanaan lelang dan Setelmen melalui Sistem
 LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan
 Bank Indonesia.

 (2) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) terjadi dalam hal terdapat situasi atau kondisi yang
 mengakibatkan adanya gangguan atau kerusakan pada
 perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi,

 25

 aplikasi, maupun sarana pendukung yang ada pada
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
 dan/atau Bank Indonesia.

 Pasal 42

 (1) Peserta Transaksi yang mengalami gangguan pada terminal
 dan/atau jaringan Bloomberg yang dimiliki Peserta
 Transaksi yang menyebabkan Peserta Transaksi tidak dapat
 mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta asing dapat
 menggunakan fasilitas back-up terminal Bloomberg yang ada
 di Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal jumlah Peserta Transaksi yang mengajukan
 permohonan penggunaan fasilitas back-up terminal
 Bloomberg melebihi jumlah terminal yang tersedia, Bank
 Indonesia menetapkan batas waktu penggunaan fasilitas
 back-up terminal Bloomberg.

 Pasal 43

 (1) Peserta Transaksi yang menggunakan fasilitas back up
 terminal Bloomberg sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 42 ayat (1) mengajukan permohonan penggunaan fasilitas
 back-up terminal Bloomberg disertai dengan informasi
 data penawaran lelang SUN dalam valuta asing.

 (2) Permohonan yang disertai dengan informasi data penawaran
 lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan melalui surat dan dapat disampaikan
 terlebih dahulu melalui faksimile, dengan menggunakan
 format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 (3) Penyampaian surat melalui faksimile dilakukan paling
 lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum penggunaan fasilitas
 back-up terminal Bloomberg.

 (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 paling sedikit memuat:
 a. permohonan penggunaan fasilitas back-up terminal

 26
 Bloomberg;

 b. alasan menggunakan fasilitas back-up terminal
 Bloomberg;

 c. nama pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi
 untuk menggunakan fasilitas back-up terminal
 Bloomberg; dan

 d. pernyataan bahwa Peserta Transaksi yang
 bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari
 tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul
 pada Peserta Transaksi (indemnity) sehubungan
 dengan penggunaan fasilitas back-up terminal
 Bloomberg.

 (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta
 Transaksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan di
 Bank Indonesia yang ditatausahakan oleh penyelenggara BI-
 ETP.

 (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 ditujukan kepada Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan
 Moneter c.q. Grup Operasi Moneter dengan alamat
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dengan
 tembusan kepada:
 Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran c.q.
 Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga
 Gedung D, Lantai 3
 Jl. M. H. Thamrin No.2
 Jakarta-10350
 Telepon 021-29818888
 Faksimile 021-2311476.

 Pasal 44

 (1) Penawaran lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan
 oleh Peserta Transaksi melalui fasilitas back-up terminal
 Bloomberg harus sesuai dengan informasi data penawaran
 lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 43 ayat (1).

 (2) Peserta Transaksi menyampaikan data penawaran lelang

 27

 SUN dalam valuta asing yang telah diajukan melalui
 fasilitas back-up terminal Bloomberg kepada Bank
 Indonesia untuk dicocokkan dengan informasi data
 penawaran lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) setelah penawaran
 selesai dilakukan.

 (3) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran lelang
 SUN dalam valuta asing melalui fasilitas back-up terminal
 Bloomberg tidak dapat melakukan perubahan data
 penawaran yang telah diajukan.

 (4) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran lelang
 SUN dalam valuta asing melalui fasilitas back-up terminal
 Bloomberg bertanggung jawab atas kebenaran dan
 kesesuaian data penawaran lelang SUN dalam valuta asing
 yang diajukan.

 (5) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas segala kerugian
 yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi
 melalui fasilitas back-up terminal Bloomberg sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 45

 Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai
 berlaku, ketentuan mengenai tata cara lelang surat berharga
 negara di pasar perdana sebagaimana diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13
 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga
 Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga
 Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
 dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/36/DPSP
 tanggal 16 Desember 2016 perihal Perubahan atas Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13
 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga
 Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga
 Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 28
 Pasal 46

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 10 Februari 2017

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

 ERWIN RIJANTO

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 19/1/PADG/2017 </reg_id>
<reg_title> PELAKSANAAN LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA </reg_title>
<set_date> 10 Februari 2017 </set_date>
<effective_date> 10 Februari 2017 </effective_date>
<replaced_reg> '17/32/DPSP|SE-BI/2015', '18/36/DPSP|SE-BI/2016' </replaced_reg>
<related_reg> '17/19/PBI/2015', '17/18/PBI/2015', '10/13/PBI/2008' </related_reg>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/14/PADG/2018
 TENTANG

 LAPORAN PASAR UANG NONBANK DAN KUSTODIAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor
 moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan
 pengelolaan uang rupiah yang lebih efektif diperlukan
 dukungan informasi secara tepat waktu, aman, akurat,
 andal, objektif, lengkap, dan mudah untuk diakses secara
 simultan;

 b. bahwa untuk menyediakan informasi yang berkualitas,
 diperlukan pengembangan sistem pelaporan pasar uang
 nonbank dan kustodian sebagai pedoman bagi pelapor
 dalam menyusun dan menyampaikan laporan pasar uang
 nonbank dan kustodian;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Pasar Uang
 Nonbank dan Kustodian;

 Mengingat

 : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016
 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5909);

 2

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 tentang
 Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 6034);

 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang
 Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di
 Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2017 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6100);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 LAPORAN PASAR UANG NONBANK DAN KUSTODIAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang
 bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam
 meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai
 dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta
 asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter,
 pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran
 sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

 2. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai pasar modal.

 3. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing
 yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah
 perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

 3

 4. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar
 modal.

 5. Pelapor adalah Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan
 Kustodian.

 6. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
 luar negeri serta bank umum syariah dan unit usaha
 syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 7. Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian yang
 selanjutnya disebut LPU adalah laporan yang disusun dan
 disampaikan oleh Pelapor secara periodik kepada Bank
 Indonesia.

 8. Sistem Laporan Pasar Uang yang selanjutnya disebut
 Sistem LPU adalah sistem penerimaan (capturing) LPU
 yang berbasis web yang disampaikan Pelapor melalui
 jaringan internet.

 9.

 Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang
 ditransaksikan di Pasar Uang yang meliputi instrumen
 yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1
 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk yang
 berdasarkan prinsip syariah.

 10. Penyampaian Laporan Secara Online yang selanjutnya
 disebut Online adalah penyampaian laporan yang
 dilakukan dengan mengirim rekaman data secara
 langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank
 Indonesia.

 11. Penyampaian Laporan Secara Offline yang selanjutnya
 disebut Offline adalah penyampaian laporan yang
 dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam
 bentuk media perekaman data elektronik kepada Bank
 Indonesia.

 12. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang
 mewilayahi Pelapor.

 4
 BAB II
 PELAPOR DAN RUANG LINGKUP DATA LPU

 Bagian Kesatu
 Pelapor LPU
 Pasal 2

 Pelapor LPU terdiri atas:
 a. kantor pusat dari Perusahaan Efek;
 b. kantor pusat dari Perusahaan Pialang; dan
 c. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan
 Kustodian.

 Bagian Kedua

 Ruang Lingkup Data LPU
 Pasal 3

 (1) Pelapor harus menyusun LPU.
 (2) Penyusunan LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 meliputi data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
 sekunder.

 Pasal 4

 Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar sekunder
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dalam
 form 301 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota
 Dewan Gubernur ini.

 Pasal 5

 (1) Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
 sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
 yang dilaporkan oleh Perusahaan Efek sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

 5

 a. seluruh transaksi untuk kepentingan sendiri,
 kecuali:
 1. lawan transaksi berupa Bank; atau
 2. salah satu perantara transaksi yaitu Bank;

 b. seluruh transaksi dalam hal Perusahaan Efek
 menjadi perantara transaksi untuk kepentingan
 nasabah, kecuali:
 1. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek;
 2. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan
 Efek; atau

 3. perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank; dan

 c. seluruh transaksi dalam hal Perusahaan Efek
 bertindak sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan
 secara langsung oleh nasabah, kecuali:
 1. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek;
 atau

 2. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan
 Efek.

 (2) Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
 sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
 yang dilaporkan oleh Perusahaan Pialang sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi seluruh
 transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah, kecuali:
 a. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek;
 b. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan Efek;
 atau

 c. perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank atau
 Perusahaan Efek.

 (3) Data perdagangan Instrumen Pasar Uang di pasar
 sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
 yang dilaporkan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan
 Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
 meliputi seluruh transaksi dalam hal Bank bertindak
 sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara
 langsung oleh nasabah, kecuali:

 6

 a. nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek; atau
 b. lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan Efek.

 BAB III

 TATA CARA PENYAMPAIAN LPU
 Bagian Kesatu

 Prosedur Teknis Penyampaian LPU
 Pasal 6

 (1) Pelapor harus menyampaikan LPU kepada Bank Indonesia
 secara lengkap, akurat, benar, dan tepat waktu.

 (2) Pelapor harus menyampaikan koreksi LPU apabila
 terdapat kesalahan data pada LPU yang telah disampaikan
 kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1).

 (3) Penyampaian LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) kepada Bank Indonesia dilakukan secara Online.

 (4) Sebelum menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan/atau koreksi LPU sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), Pelapor harus melakukan validasi
 teknis sesuai dengan pedoman penyusunan dan petunjuk
 teknis LPU yang tercantum dalam Lampiran I.

 (5) Setelah menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), Pelapor harus memastikan bahwa status
 data LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
 telah matching dengan data Pelapor lain sebagai lawan
 transaksi, melalui laporan absensi LPU.

 Pasal 7

 (1) Untuk penyusunan dan penyampaian LPU, Bank
 Indonesia memberikan hak akses berupa 1 (satu) user ID
 dan password terhadap Sistem LPU kepada Pelapor.

 (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
 oleh Pelapor dengan menyampaikan surat permohonan

 7

 hak akses kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur
 dalam Lampiran II dan melampirkan profil Pelapor LPU
 sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
 berlaku bagi Perusahaan Efek yang sudah terdaftar
 sebagai Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai pasar uang.

 (4) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) ditujukan kepada Bank Indonesia c.q.
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, Jl. M.H.
 Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.

 (5) Rincian dan tata cara pengisian informasi pokok Pelapor
 serta pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) mengacu pada Lampiran III.

 Pasal 8

 (1) Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk
 melakukan penyusunan dan penyampaian LPU.

 (2) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan surat
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
 (2).

 (3) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan
 tanggung jawab direksi Pelapor.

 (4) Dalam hal terdapat perubahan penanggung jawab
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus
 melaporkan perubahan tersebut secara Online.

 8
 Bagian Kedua

 Periode Penyampaian LPU
 Pasal 9

 (1) Penyampaian LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 dilakukan secara mingguan.

 (2) Data LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
 Pelapor berupa:
 a. Perusahaan Efek yang melakukan transaksi untuk
 kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5 ayat (1) huruf a;

 b. Perusahaan Efek yang bertindak sebagai perantara
 transaksi untuk kepentingan nasabah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; atau

 c. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5 ayat (2),

 merupakan data transaksi yang dilakukan pada Hari Kerja
 selama periode mingguan laporan.

 (3) Data LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
 Pelapor berupa:
 a. Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Kustodian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
 c; dan

 b. Bank yang bertindak sebagai Kustodian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),

 merupakan data transaksi yang ditatausahakan pada Hari
 Kerja selama periode mingguan laporan.

 (4) Pelapor harus menyampaikan LPU sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) beserta form header setiap hari
 Jumat selama periode mingguan laporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

 (5) Dalam hal hari Jumat merupakan hari libur maka
 penyampaian LPU beserta form header sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) disampaikan pada Hari Kerja
 sebelumnya.

 9
 Pasal 10

 Pelapor yang tidak memiliki data perdagangan Instrumen Pasar
 Uang di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
 tetap harus menyampaikan LPU berupa form header.

 Pasal 11

 Pelapor dinyatakan telah menyampaikan LPU sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 yang dibuktikan
 dengan tanda terima dari Sistem LPU.

 Pasal 12

 Dalam hal Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan
 Pelapor lain, masing-masing Pelapor harus menyampaikan LPU
 sampai dengan Hari Kerja terakhir sebelum tanggal
 dilakukannya merger atau konsolidasi secara operasional oleh
 masing-masing Pelapor.

 Bagian Ketiga

 Periode Penyampaian Koreksi LPU
 Pasal 13

 (1) Penyampaian koreksi LPU sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (2) beserta form header dilakukan paling
 lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah batas waktu
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

 (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi LPU
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan
 dengan tanda terima dari Sistem LPU.

 Bagian Keempat

 Keterlambatan Penyampaian LPU dan/atau Koreksi LPU
 Pasal 14

 (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan LPU
 dan/atau koreksi LPU apabila Pelapor menyampaikan LPU
 dan/atau koreksi LPU beserta form header melampaui
 batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

 10

 (4) dan Pasal 13 ayat (1), sampai dengan 5 (lima) hari kerja
 setelah batas waktu penyampaian koreksi LPU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

 (2) Dalam hal Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan
 LPU dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) maka Pelapor harus menyampaikan LPU dan/atau
 koreksi LPU beserta form header secara Offline kepada:
 a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
 Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
 memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
 Bank Indonesia; atau

 b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
 mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia

 Pasal 15

 (1) Pelapor dianggap tidak menyampaikan LPU dan/atau
 koreksi LPU apabila LPU dan/atau koreksi LPU tidak
 diterima oleh Bank Indonesia dalam batas waktu
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

 (2) Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan LPU
 dan/atau koreksi LPU sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) maka Pelapor tetap harus menyampaikan LPU
 dan/atau koreksi LPU beserta form header secara Offline
 kepada:
 a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
 Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
 memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
 Bank Indonesia; atau

 b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
 mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 11

 Bagian Kelima
 Gangguan Teknis

 Pasal 16

 (1) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga
 tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU
 secara Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 (3), Pelapor memberitahukan secara lisan kepada Bank
 Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
 Laporan segera setelah mengalami gangguan sebelum
 batas waktu laporan dan ditegaskan secara tertulis pada
 Hari Kerja yang sama.

 (2) Penegasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Pelapor yang
 berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q.
 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H.
 Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.

 (3) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LPU dan/atau
 koreksi LPU secara Online karena gangguan teknis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena
 gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan
 komunikasi di kantor Pelapor maupun di Bank Indonesia,
 harus menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU secara
 Offline paling lambat Hari Kerja berikutnya pukul 12.00
 waktu setempat kepada:
 a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
 Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
 memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
 Bank Indonesia; atau

 b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
 mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 12
 Pasal 17

 Dalam hal Pelapor tidak menyampaikan penegasan secara
 tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pelapor
 dianggap tidak menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU.

 Bagian Keenam

 Keadaan Memaksa (Force Majeure)
 Pasal 18

 (1) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LPU
 dan/atau koreksi LPU karena terjadi keadaan memaksa
 (force majeure) harus segera memberitahukan secara
 tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya
 keadaan memaksa (force majeure) yang dibenarkan oleh
 penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah
 setempat beserta upaya yang dilakukan.

 (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Pelapor
 yang berwenang dan disampaikan kepada:
 a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
 Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berada di
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang
 memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
 Bank Indonesia; atau

 b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
 mewilayahi, bagi Pelapor yang berada di luar
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari
 keharusan untuk menyampaikan LPU dan/atau koreksi
 LPU sampai dengan keadaan memaksa (force majeure)
 dapat teratasi.

 13
 BAB IV

 PENGAWASAN
 Bagian Ketujuh

 Pengawasan dan Pembinaan
 Pasal 19

 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan
 LPU oleh Pelapor.

 (2) Guna pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bank Indonesia dapat:
 a. meminta keterangan dan/atau data yang terkait
 kepada Pelapor; dan/atau

 b. melakukan pemeriksaan (on site supervision)
 terhadap Pelapor.

 Pasal 20

 Pelapor yang:
 a. terlambat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

 b. tidak menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 ayat (1); atau

 c. menyampaikan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 6 ayat (1) secara tidak benar,

 dapat dikenakan pembinaan oleh Bank Indonesia melalui
 kerangka pengawasan Pasar Uang.

 BAB V

 PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN/ATAU KORESPONDENSI
 Pasal 21

 Dalam hal terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan sistem,
 materi, dan/atau ketentuan LPU, Pelapor dapat menyampaikan
 pertanyaan tersebut kepada BICARA Bank Indonesia, Jl. M.H.
 Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp 021-131 atau melalui
 surat elektronik: bicara@bi.go.id.

 14
 Pasal 22

 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan/atau
 informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal
 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat
 (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan/atau Pasal 21 Bank
 Indonesia akan memberitahukan melalui surat atau media
 lainnya.

 BAB VI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 23

 Keharusan Pelapor untuk memastikan bahwa status data LPU
 telah matching dengan data Pelapor lain sebagai lawan
 transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) mulai
 berlaku pada tanggal 1 Februari 2019.

 BAB VII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 24

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal 1 Juli 2018.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
 Peraturan

 Anggota Dewan Gubernur
 ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Juni 2018

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

 MIRZA ADITYASWARA
 TTD

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/14/PADG/2018
 TENTANG

 LAPORAN PASAR UANG OLEH NONBANK DAN KUSTODIAN
 I. UMUM
 Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan

 di sektor moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan
 uang rupiah, Bank Indonesia memerlukan data atau informasi dalam
 bentuk laporan, keterangan, dan/atau penjelasan secara mingguan. Data
 atau informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar dalam
 menetapkan dan melaksanakan kebijakan di sektor moneter,
 makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
 Untuk menyediakan data atau informasi yang lebih utuh,

 komprehensif, dan berkualitas dalam rangka penetapan dan pelaksanaan
 kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan pengumpulan
 data dan/atau informasi yang dilaporkan dalam aplikasi laporan pasar
 uang nonbank dan kustodian (LPU) sesuai dengan Pedoman Penyusunan
 dan Petunjuk Teknis LPU dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.

 2
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)
 Huruf a

 Contoh pelaporan transaksi oleh Perusahaan Efek untuk
 kepentingan sendiri:
 1. Pada tanggal 2 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
 Surat Berharga Komersial XYZ dari Perusahaan Efek B
 sebesar Rp25 Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu,
 Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B
 menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian.
 Berdasarkan transaksi di atas, pada hari Jumat (6 Juli
 2018), Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B harus
 melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
 sedangkan Bank P tidak harus lapor.

 2. Pada tanggal 4 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
 Surat Berharga Komersial XYZ dari korporasi FGH
 sebesar Rp25 Milyar melalui Perusahaan Pialang K.
 Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
 menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian.
 Berdasarkan transaksi di atas, pada hari Jumat (6 Juli
 2018), Perusahaan Efek A harus melaporkan transaksi
 tersebut melalui sistem LPU. Sedangkan Perusahaan
 Pialang K dan Bank P tidak harus lapor.

 3. Pada tanggal 3 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
 Surat Berharga Komersial XYZ dari korporasi FGH
 sebesar Rp25 Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu,
 Perusahaan Efek A dan korporasi FGH menggunakan
 Bank P sebagai Bank Kustodian.

 3

 Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), perusahaan Efek
 A harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
 LPU, sedangkan Bank P tidak harus lapor.

 4. Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
 Surat Berharga Komersial XYZ dari korporasi FGH
 sebesar Rp25 Milyar melalui perantara Perusahaan Efek
 B. Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
 menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian. Maka
 pada hari Jumat (13 Juli 2018), perusahaan Efek A
 harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
 LPU, sedangkan Perusahaan Efek B dan Bank P tidak
 harus lapor.

 5. Pada tanggal 9 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
 Surat Berharga Komersial XZ melalui perantara
 Perusahaan Efek B dari korporasi FGH melalui
 perantara Perusahaan Efek C sebesar Rp95 Milyar.
 Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
 menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian. Maka
 pada hari Jumat (13 Juli 2018), perusahaan Efek A
 harus melaporkan trasaksi dimaksud melalui Sistem
 LPU. Sedangkan Perusahaan Efek B, Perusahaan Efek
 C, dan Bank P tidak harus lapor.

 Angka 1

 Contoh pelaporan transaksi Perusahaan Efek untuk
 kepentingan sendiri dengan lawan transaksi berupa
 Bank:
 Pada tanggal 10 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
 Surat Berharga Komersial CEX dari Bank Q sebesar
 Rp25 Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu,
 Perusahaan Efek A dan Bank Q menggunakan Bank P
 sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (13 Juli
 2018) perusahaan Efek A dan Bank P tidak harus
 melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.
 Sedangkan Bank Q wajib melaporkan transaksi tersebut
 melalui LHBU sebagaimana mengacu pada ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan
 harian bank umum.

 4
 Angka 2

 Contoh pelaporan transaksi Perusahaan Efek untuk
 kepentingan sendiri dengan salah satu perantara
 transaksi yaitu Bank:
 1. Pada tanggal 10 Juli 2018, Perusahaan Efek A
 membeli Surat Berharga Komersial CEX dari
 Perusahaan Efek B sebesar Rp245 Milyar melalui
 perantara Bank P. Selain itu, Perusahaan Efek A
 dan Perusahaan Efek B menggunakan Bank Q
 sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat
 (13 Juli 2018) perusahaan Efek A, Perusahaan Efek
 B dan Bank Q tidak harus melaporkan transaksi
 dimaksud melalui Sistem LPU.

 2. Pada tanggal 11 Juli 2018, Perusahaan Efek A
 membeli Surat Berharga Komersial XZ melalui
 perantara Bank P dari korporasi FGH melalui
 perantara Bank Q sebesar Rp295 Milyar. Selain itu,
 Perusahaan Efek A dan korporasi FGH
 menggunakan Bank R sebagai Bank Kustodian.
 Maka pada hari Jumat (13 Juli 2018), perusahaan
 Efek A dan Bank R tidak harus melaporkan
 transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.

 Huruf b

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah:
 1. Pada tanggal 16 Juli 2018, Korporasi HIJ membeli Surat
 Berharga Komersial XYZ dari korporasi EFG sebesar
 Rp600 Milyar melalui perantara Perusahaan Efek A.
 Selain itu, korporasi HIJ dan korporasi EFG
 menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian. Maka
 pada hari Jumat (20 Juli 2018), perusahaan Efek A
 harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
 LPU, sedangkan Korporasi HIJ dan Korporasi EFG, dan
 Bank P tidak harus lapor.

 2. Pada tanggal 17 Juli 2018, Korporasi Hijau melalui
 perantara Perusahaan Efek A membeli Surat Berharga
 Komersial CAB kepada korporasi Merah melalui

 5

 perantara Perusahaan Efek B sebesar Rp880 Milyar.
 Selain itu, korporasi Hijau dan korporasi Merah
 menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka
 pada hari Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek A dan
 Perusahaan Efek B harus melaporkan transaksi
 dimaksud melalui Sistem LPU, sedangkan Korporasi
 Hijau, Korporasi Merah, dan Bank Q tidak harus lapor.

 Angka 1

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah berupa
 Bank atau Perusahaan Efek:
 Pada tanggal 18 Juli 2018, Bank P melalui perantara
 Perusahaan Efek B membeli Surat Berharga Komersial
 CX dari Perusahaan Efek A sebesar Rp245 Milyar. Selain
 itu, Bank P dan Perusahaan Efek A menggunakan Bank
 Q sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (20
 Juli 2018) Perusahaan Efek A, Perusahaan Efek B dan
 Bank Q tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
 melalui Sistem LPU.

 Angka 2

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah
 dengan lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan
 Efek:
 1. Pada tanggal 20 Juli 2018, korporasi FIG melalui
 perantara Perusahaan Efek A membeli Surat
 Berharga Komersial CX dari Bank P sebesar Rp780
 Milyar. Selain itu, korporasi FIG dan Bank P
 menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian.
 Maka pada hari Jumat (20 Juli 2018) Perusahaan
 Efek A dan Bank Q tidak harus melaporkan
 transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.

 2. Pada tanggal 20 Juli 2018, korporasi FIG melalui
 perantara Perusahaan Efek A membeli Surat
 Berharga Komersial CX dari Perusahaan Efek B
 sebesar Rp180 Milyar. Selain itu, korporasi FIG dan
 Perusahaan Efek B menggunakan Bank Q sebagai

 6

 Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (20 Juli
 2018) perusahaan Efek B harus melaporkan
 transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
 sedangkan Perusahaan Efek A dan Bank Q tidak
 harus lapor.

 Angka 3

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek sebagai
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah
 dengan perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank:
 Pada tanggal 23 Juli 2018, korporasi FIG melalui
 perantara Perusahaan Efek A membeli Surat Berharga
 Komersial CX dari korporasi DEF melalui perantara
 Bank P sebesar Rp160 Milyar. Selain itu, korporasi FIG
 dan korporasi DEF menggunakan Bank Q sebagai Bank
 Kustodian. Maka pada hari Jumat (20 Juli 2018)
 Perusahaan Efek A dan Bank Q tidak harus melaporkan
 transaksi dimaksud melalui Sistem LPU.

 Huruf c

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek bertindak
 sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara langsung
 oleh nasabah:
 1. Pada tanggal 12 Juli 2018, Korporasi Biru membeli NCD
 Bank RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar
 secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
 (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 16
 Juli 2018 korporasi Biru dan korporasi Merah
 menginstruksikan Perusahaan Efek P sebagai
 Kustodian kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat
 (20 Juli 2018), Perusahaan Efek P sebagai Kustodian
 kedua belah pihak harus melaporkan transaksi
 dimaksud melalui Sistem LPU, sedangkan Korporasi
 Biru dan Korporasi Merah tidak harus lapor.

 2. Pada tanggal 12 Juli 2018, Korporasi Biru membeli NCD
 Bank RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar
 secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
 (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 16
 Juli 2018 Korporasi Biru menginstruksikan pencatatan

 7

 kepada Perusahaan Efek P sebagai Kustodian pihak
 pembeli sedangkan korporasi Merah menginstruksikan
 pencatatan Perusahaan Efek Q sebagai Kustodian pihak
 penjual. Maka pada hari Jumat (20 Juli 2018),
 Perusahaan Efek P sebagai Kustodian pihak pembeli
 dan Perusahaan Efek P sebagai Kustodian pihak penjual
 harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
 LPU, sedangkan Korporasi Biru dan Korporasi Merah
 tidak harus lapor.

 Angka 1

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek bertindak
 sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara
 langsung oleh nasabah berupa Bank atau Perusahaan
 Efek:
 1. Pada tanggal 12 Juli 2018, Bank P membeli NCD
 Bank RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440
 Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak
 ketiga (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada
 tanggal 16 Juli 2018 Bank P menginstruksikan
 pencatatan kepada Perusahaan Efek P sebagai
 Kustodian pihak pembeli sedangkan korporasi
 Merah menginstruksikan pencatatan Perusahaan
 Efek Q sebagai Kustodian pihak penjual. Maka
 pada hari Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek P
 dan Perusahaan Efek Q sebagai Kustodian tidak
 harus melaporkan transaksi dimaksud melalui
 Sistem LPU, mengingat keharusan penyampaian
 laporan berada pada Bank P.

 2. Pada tanggal 12 Juli 2018, Perusahaan Efek A
 membeli NCD Bank RAT dari korporasi Merah
 sebesar Rp440 Milyar secara langsung tanpa
 melibatkan pihak ketiga (Bank/Perusahaan Efek).
 Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2018
 Perusahaan Efek A menginstruksikan pencatatan
 kepada Perusahaan Efek B sebagai Kustodian
 pihak pembeli sedangkan korporasi Merah
 menginstruksikan pencatatan Perusahaan Efek C

 8

 sebagai Kustodian pihak penjual. Maka pada hari
 Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek A harus
 melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
 LPU sedangkan Perusahaan Efek B dan
 Perusahaan Efek C sebagai Kustodian tidak harus
 lapor.

 Angka 2

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Efek bertindak
 sebagai Kustodian dan transaksi dilakukan secara
 langsung oleh nasabah dengan lawan transaksi yaitu
 Bank atau Perusahaan Efek:
 1. Pada tanggal 12 Juli 2018, korporasi hijau membeli
 NCD Bank RAT kepada Bank P sebesar Rp440
 Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak
 ketiga (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada
 tanggal 16 Juli 2018 korporasi hijau dan Bank P
 menginstruksikan pencatatan kepada Perusahaan
 Efek P sebagai Kustodian kedua belah pihak. Maka
 pada hari Jumat (20 Juli 2018), Perusahaan Efek P
 sebagai Kustodian kedua belah pihak tidak harus
 melaporkan transaksi dimaksud melalui LPU.

 2. Pada tanggal 12 Juli 2018, korporasi hijau membeli
 NCD Bank RAT dari Perusahaan Efek A sebesar
 Rp440 Milyar secara langsung tanpa melibatkan
 pihak ketiga (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya,
 pada tanggal 16 Juli 2018 korporasi hijau dan
 Perusahaan Efek A menginstruksikan pencatatan
 kepada Perusahaan Efek P sebagai Kustodian
 kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (20 Juli
 2018), Perusahaan Efek A harus melaporkan
 transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
 sedangkan Perusahaan Efek P sebagai Kustodian
 kedua belah pihak tidak harus lapor.

 9
 Ayat (2)

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah:
 1. Pada tanggal 2 Juli 2018, Korporasi Hijau membeli Surat
 Berharga Komersial ACB dari korporasi Merah sebesar
 Rp640 Milyar melalui perantara Perusahaan Pialang H.
 Selain itu, korporasi Hijau dan korporasi Merah
 menggunakan Bank P sebagai Bank Kustodian.
 Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Pialang H
 harus melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
 sedangkan Korporasi Hijau, Korporasi Merah, dan Bank P
 tidak harus lapor.

 2. Pada tanggal 3 Juli 2018, Korporasi Hijau melalui perantara
 Perusahaan Pialang H membeli Surat Berharga Komersial
 ACB kepada korporasi Merah melalui perantara Perusahaan
 Pialang J sebesar Rp440 Milyar. Selain itu, korporasi Hijau
 dan korporasi Merah menggunakan Bank P sebagai Bank
 Kustodian.
 Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Pialang H
 dan Perusahaan Pialang J wajib lapor ke aplikasi LPU,
 sedangkan Korporasi Hijau, Korporasi Merah, dan Bank P
 tidak wajib lapor.

 Huruf a

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah berupa
 Bank atau Perusahaan Efek:
 1. Pada tanggal 4 Juli 2018, Bank P melalui perantara
 Perusahaan Pialang H membeli Surat Berharga
 Komersial ACB kepada korporasi Merah melalui
 perantara Perusahaan Pialang J sebesar Rp840 Milyar.
 Selain itu, Bank P dan korporasi Merah menggunakan
 Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat
 (6 Juli 2018), Perusahaan Pialang H dan Perusahaan
 Pialang J tidak wajib melaporkan transaksi dimaksud
 melalui Sistem LPU.

 2. Pada tanggal 4 Juli 2018, Perusahaan Efek A melalui
 perantara Perusahaan Pialang H membeli Surat

 10

 Berharga Komersial ACB dari korporasi Merah melalui
 perantara Perusahaan Pialang J sebesar Rp840 Milyar.
 Selain itu, Perusahaan Efek A dan korporasi Merah
 menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka
 pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Efek A harus
 melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU,
 Sedangkan, Perusahaan Pialang H dan Perusahaan
 Pialang J tidak harus lapor.

 Huruf b

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah dengan
 lawan transaksi yaitu Bank atau Perusahaan Efek :

 1. Pada tanggal 4 Juli 2018, korporasi Merah melalui
 perantara Perusahaan Pialang H membeli Surat
 Berharga Komersial ACB dari Bank P melalui perantara
 Perusahaan Pialang J sebesar Rp140 Milyar. Selain itu,
 korporasi Merah dan Bank P menggunakan Bank Q
 sebagai Bank Kustodian. Maka pada hari Jumat (6 Juli
 2018), Perusahaan Pialang H dan Perusahaan Pialang J
 tidak wajib melaporkan transaksi dimaksud melalui
 Sistem LPU.

 2. Pada tanggal 4 Juli 2018, korporasi Merah melalui
 perantara Perusahaan Pialang H membeli Surat
 Berharga Komersial ACB dari Perusahaam Efek A
 melalui perantara Perusahaan Pialang J sebesar Rp940
 Milyar. Selain itu, korporasi Merah dan Perusahaan
 Efek A menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian.
 Maka pada hari Jumat (6 Juli 2018), Perusahaan Efek
 A wajib melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem
 LPU, sedangkan Perusahaan Pialang H dan Perusahaan
 Pialang J tidak harus lapor.

 Huruf c

 Contoh transaksi dalam hal Perusahaan Pialang menjadi
 perantara transaksi untuk kepentingan nasabah dengan
 perantara transaksi pihak lawan yaitu Bank atau
 Perusahaan Efek:

 11

 Pada tanggal 10 Juli 2018, Korporasi FER membeli Surat
 Berharga Komersial CEX melalui perantara Perusahaan
 Pialang G dari Korporasi DES sebesar Rp845 Milyar melalui
 perantara Bank P. Selain itu, Korporasi FER dan Korporasi
 DES menggunakan Bank Q sebagai Bank Kustodian. Maka
 pada hari Jumat (13 Juli 2018) Perusahaan Pialang G dan
 Bank Q tidak harus melaporkan transaksi dimaksud melalui
 Sistem LPU.

 Ayat (3)

 Contoh transaksi dalam hal Bank bertindak sebagai Kustodian
 dan transaksi dilakukan secara langsung oleh nasabah:
 Pada tanggal 5 Juli 2018, Korporasi Biru membeli NCD Bank RAT
 dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar secara langsung tanpa
 melibatkan pihak ketiga(Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya,
 pada tanggal 10 Juli 2018 korporasi Hijau dan korporasi Merah
 menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
 pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli 2018), Bank Q sebagai
 Bank Kustodian kedua belah pihak wajib lapor ke aplikasi LPU,
 sedangkan Korporasi Biru dan Korporasi Merah tidak wajib lapor.
 Huruf a

 Contoh transaksi dalam hal Bank bertindak sebagai
 Kustodian dan transaksi dilakukan secara langsung oleh
 nasabah berupa Bank atau Perusahaan Efek:
 1. Pada tanggal 5 Juli 2018, Bank P membeli NCD Bank
 RAT dari korporasi Merah sebesar Rp440 Milyar secara
 langsung tanpa melibatkan

 pihak ketiga

 (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10
 Juli 2018 Bank P dan korporasi Merah
 menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
 kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
 2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
 pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
 melalui Sistem LPU.

 2. Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli
 NCD Bank RAT kepada korporasi Merah sebesar Rp440
 Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
 (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10

 12

 Juli 2018 Perusahaan Efek A dan korporasi Merah
 menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
 kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
 2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
 pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
 melalui Sistem LPU.

 Huruf b

 Contoh transaksi dalam hal Bank bertindak sebagai
 Kustodian dan transaksi dilakukan secara langsung oleh
 nasabah dengan lawan transaksi yaitu Bank atau
 Perusahaan Efek:
 1. Pada tanggal 5 Juli 2018, korporasi Merah membeli
 NCD Bank RAT kepada Bank P sebesar Rp440 Milyar
 secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
 (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10
 Juli 2018 korporasi Merah dan Bank P
 menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
 kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
 2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
 pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
 melalui Sistem LPU.

 2. Pada tanggal 5 Juli 2018, korporasi Merah A membeli
 NCD Bank RAT kepada Perusahaan Efek sebesar Rp440
 Milyar secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga
 (Bank/Perusahaan Efek). Selanjutnya, pada tanggal 10
 Juli 2018 korporasi Merah dan Perusahaan Efek A
 menginstruksikan Bank Q sebagai Bank Kustodian
 kedua belah pihak. Maka pada hari Jumat (13 Juli
 2018), Bank Q sebagai Bank Kustodian kedua belah
 pihak tidak harus melaporkan transaksi dimaksud
 melalui Sistem LPU.

 Pasal 6
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “secara lengkap” adalah laporan yang
 memenuhi seluruh rincian persyaratan laporan.

 13

 Yang dimaksud dengan “secara benar” adalah laporan yang
 memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya.
 Yang dimaksud dengan “secara tepat waktu” adalah laporan yang
 disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia serta telah diterima oleh Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)

 Pada tanggal 2 Juli 2018, Perusahaan Efek A membeli Surat
 Berharga Komersial XYZ dari Perusahaan Efek B sebesar Rp25
 Milyar tanpa melalui perantara. Selain itu, Perusahaan Efek A dan
 Perusahaan Efek B menggunakan Bank P sebagai Bank
 Kustodian. Berdasarkan transaksi di atas, pada hari Jumat (6 Juli
 2018), Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B harus
 melaporkan transaksi dimaksud melalui Sistem LPU dengan
 kedua laporan tersebut telah matching (sama) antara laporan dari
 Pelapor Perusahaan Efek A dan Perusahaan Efek B

 Pasal 7
 Cukup jelas.

 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “periode mingguan laporan” adalah
 periode transaksi yang dilakukan sejak hari Senin sampai dengan
 hari Jumat.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 14
 Ayat (4)

 Yang dimaksud dengan “form header” adalah formulir LPU yang
 memuat paling sedikit informasi tentang sandi Pelapor, tanggal
 laporan, nomor form, dan jumlah record isi.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12

 Bank Indonesia memperoleh informasi Hari Kerja terakhir sebelum
 tanggal dilakukannya merger atau konsolidasi secara operasional
 berdasarkan informasi dari Pelapor terkait.
 Contoh:
 Apabila pada tanggal 8 Agustus 2018, Pelapor X melakukan merger
 atau konsolidasi dengan Pelapor Y maka :
 -

 -

 Pelapor berupa korporasi baru harus menyampaikan LPU untuk
 periode data tanggal 8-10 Agustus 2018.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Contoh:

 Koreksi data LPU pada periode laporan minggu ke-2 Juli
 2018 yaitu tanggal 13 Juli 2018 disampaikan paling lambat
 pada tanggal 17 Juli 2018.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pelapor X dan Pelapor Y masing-masing harus menyampaikan
 LPU untuk periode data tanggal 6 dan 7 Agustus 2018; dan

 15
 Pasal 14
 Ayat (1)

 Contoh:
 1. Perusahaan Efek A dinyatakan terlambat bila
 penyampaian data LPU pada periode laporan minggu ke-2
 Juli 2018 (tanggal 13 Juli 2018) namun disampaikan pada
 tanggal 16 Juli 2018. Setelah tanggal 17 Juli 2018 maka
 penyampaian data LPU dilakukan secara offline.

 2. Perusahaan Efek B dinyatakan terlambat bila
 penyampaian koreksi data LPU pada periode laporan
 minggu ke-2 Juli 2018 (tanggal 17 Juli 2018) namun
 disampaikan pada tanggal 18 Juli 2018.

 Ayat (2)

 Penyampaian Offline data LPU dan/atau koreksi LPU untuk
 periode laporan minggu ke-2 Juli 2018 disampaikan paling
 lambat pada tanggal 24 Juli 2018.

 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Penegasan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat
 elektronik (e-mail), atau media lainnya.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)”
 adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Pelapor tidak
 dapat menyampaikan LPU dan/atau koreksi LPU, antara lain

 16

 kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana
 alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh
 penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 20/14/PADG/2018 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN PASAR UANG NONBANK DAN KUSTODIAN </reg_title>
<set_date> 29 Juni 2018 </set_date>
<effective_date> 1 Juli 2018 </effective_date>
<related_reg> '18/11/PBI/2016', '19/2/PBI/2017', '19/9/PBI/2017' </related_reg>
"
" 1

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/26/PADG/2018
 TENTANG

 KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan
 transfer dana dan kliring berjadwal perlu diselaraskan
 dengan kebijakan perizinan secara terpadu agar semakin
 efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip tata kelola
 yang baik;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota
 Dewan Gubernur tentang Kepesertaan dalam Sistem
 Kliring Nasional Bank Indonesia;

 Mengingat

 : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang
 Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh
 Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah
 beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 19/15/PBI/2017 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);

 2

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/13/PBI/2017
 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terkait Hubungan
 Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 6147);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK
 INDONESIA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya
 disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh
 Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan
 kliring berjadwal untuk memproses data keuangan
 elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring
 warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan
 penagihan reguler.

 2. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut
 Penyelenggara adalah Bank Indonesia.

 3. Peserta SKNBI yang selanjutnya disebut Peserta adalah
 pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah
 memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai
 Peserta.

 4. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang
 memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari
 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.

 5. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam
 SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang
 dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan

 3

 kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik
 warkat debit.

 6. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam
 SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana
 antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada
 1 (satu) atau beberapa penerima.

 7. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI
 yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta
 dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima
 tagihan.

 8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat
 DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang
 digunakan sebagai dasar perhitungan dalam
 penyelenggaraan SKNBI.

 9. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang
 diperhitungkan atas beban nasabah atau bank melalui
 Layanan Kliring Warkat Debit.

 10. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU
 adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara
 secara langsung dengan menggunakan infrastruktur
 SKNBI dan setelmen dana dilakukan ke rekening setelmen
 dana Peserta yang bersangkutan.

 11. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA
 adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara
 secara langsung dengan menggunakan infrastruktur
 SKNBI Peserta yang bersangkutan dan setelmen dana
 dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.

 12. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL
 adalah Peserta yang mengirimkan DKE ke Penyelenggara
 secara tidak langsung melalui bank penerus dan setelmen
 dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.

 13. Bank Pembayar adalah PLU yang ditunjuk oleh PLA untuk
 setelmen dana, penyediaan prefund,

 dan/atau

 pembayaran kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan
 SKNBI.

 14. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan
 dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara
 untuk melaksanakan pengiriman DKE, penyediaan

 4

 prefund, setelmen dana, dan/atau pembayaran kewajiban
 lainnya untuk kepentingan PTL.

 15. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta dalam
 mata uang rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

 16. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan
 pengkreditan Rekening Setelmen Dana melalui Sistem
 Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang
 dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban
 masing-masing Peserta yang timbul dalam
 penyelenggaraan SKNBI.

 17. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank
 umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai perbankan syariah.

 18. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank adalah badan
 usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah
 memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk
 menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

 19. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK
 adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang
 digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.

 20. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK
 adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung
 dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam
 penyelenggaraan SKNBI.

 21. Jaringan Komunikasi Data yang selanjutnya disingkat
 JKD adalah infrastruktur komunikasi data yang
 digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI yang
 menghubungkan SSK dengan SPK.

 22. Soft Token adalah sertifikat dalam bentuk file terproteksi
 yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi
 untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik,
 dan periode sertifikat, yang dihasilkan oleh infrastruktur
 kunci publik Bank Indonesia.

 5

 23. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang
 selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur
 yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik
 yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara
 individual.

 24. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang
 selanjutnya disebut KPwDN adalah kantor Bank Indonesia
 selain kantor pusat Bank Indonesia yang melaksanakan
 fungsi sistem pembayaran.

 25. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang
 disetujui oleh Penyelenggara untuk penyelenggaraan
 kegiatan pertukaran Warkat Debit.

 26. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya
 disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran
 Warkat Debit kantor Bank Indonesia dan koordinator
 pertukaran Warkat Debit selain Bank Indonesia yang
 melaksanakan pertukaran Warkat Debit di Wilayah
 Kliring.

 27. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di Wilayah
 Kliring yang ditunjuk untuk mewakili Peserta dalam
 melaksanakan pertukaran Warkat Debit yang dikliringkan
 di Wilayah Kliring tersebut.

 28. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang
 mewakili Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 bagi masing-masing Peserta sebagai berikut:
 a. Pimpinan untuk Peserta berupa bank umum dan
 bank umum syariah adalah anggota direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perseroan terbatas;

 b. Pimpinan untuk Peserta berupa unit usaha syariah
 adalah anggota direksi bank umum konvensional
 yang membawahkan unit usaha syariah atau
 pimpinan kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri yang membawahkan
 unit usaha syariah;

 c. Pimpinan untuk Peserta berupa kantor cabang dari
 bank yang berkedudukan di luar negeri adalah

 6

 pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di
 bawah pemimpin kantor cabang yang menerima surat
 kuasa (power of attorney) dari kantor pusat bank yang
 berkedudukan di luar negeri; dan

 d. Pimpinan untuk Penyelenggara Transfer Dana Selain
 Bank adalah anggota direksi sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai penyelenggaraan transfer dana.

 BAB II

 KEPESERTAAN SKNBI
 Pasal 2

 (1) Setiap pihak yang akan menjadi Peserta harus terlebih
 dahulu memperoleh persetujuan dari Penyelenggara.

 (2) Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:
 a. Bank Indonesia;
 b. Bank; dan
 c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank.

 (3) Bagi Peserta berupa Bank yang melaksanakan kegiatan
 usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip
 syariah dalam bentuk unit usaha syariah maka
 kepesertaan dalam SKNBI harus terpisah.

 Pasal 3

 (1) Jenis kepesertaan dalam SKNBI terdiri atas:
 a. PLU;
 b. PLA; atau
 c. PTL.

 (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
 sebagai berikut:
 a. PLU yaitu Bank Indonesia dan Bank; dan
 b. PLA atau PTL yaitu Penyelenggara Transfer Dana
 Selain Bank.

 7
 Pasal 4

 (1) Jenis layanan SKNBI terdiri atas:
 a. Layanan Transfer Dana;
 b. Layanan Kliring Warkat Debit;
 c. Layanan Pembayaran Reguler; dan
 d. Layanan Penagihan Reguler.

 (2) Keikutsertaan Peserta dalam layanan SKNBI sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 a. Bank Indonesia dapat mengikuti seluruh layanan
 SKNBI;

 b. Bank harus mengikuti seluruh layanan SKNBI; dan
 c. Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank hanya
 dapat mengikuti Layanan Transfer Dana dan/atau
 Layanan Pembayaran Reguler.

 (3) Keikutsertaan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam
 Layanan Pembayaran Reguler hanya berlaku bagi
 Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank yang mengelola
 rekening nasabah.

 BAB III

 PERSYARATAN MENJADI PESERTA
 Pasal 5

 Calon PLU berupa Bank harus memenuhi persyaratan sebagai
 berikut:
 a. memiliki izin usaha dari lembaga yang berwenang;
 b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 c.

 telah menjadi peserta dalam Sistem BI-RTGS;

 d. Pimpinan calon PLU telah memperoleh:
 1. penunjukan dari lembaga terkait; atau
 2. persetujuan atau dinyatakan lulus dalam penilaian
 kemampuan dan kepatutan dari lembaga pengawas
 yang berwenang;

 e. mempunyai infrastruktur SPK sesuai dengan spesifikasi
 yang telah ditetapkan Penyelenggara sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

 8

 tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini; dan

 f.

 memiliki laporan hasil security audit atas infrastruktur
 SPK dalam 1 (satu) tahun terakhir, dalam hal calon PLU
 akan menghubungkan sistem internal PLU ke SSK.

 Pasal 6

 (1) Calon PLA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana
 dari Bank Indonesia;

 b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 c. menyediakan layanan transfer dana kepada nasabah
 dan memiliki jaringan kantor di mayoritas dari
 seluruh provinsi di Indonesia;

 d. memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua)
 tahun terakhir;

 e. memiliki aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00
 (satu triliun rupiah) atau modal paling sedikit
 Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
 selama 1 (satu) tahun terakhir;

 f. Pimpinan calon PLA tidak tercantum dalam daftar
 kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang
 diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;

 g. mempunyai infrastruktur SPK sesuai dengan
 spesifikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

 h. memiliki laporan hasil security audit atas
 infrastruktur SPK yang dilakukan dalam 1 (satu)
 tahun terakhir, dalam hal calon PLA akan
 menghubungkan sistem internal PLA ke SSK; dan

 i. menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu)
 Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau
 pengkreditan dana.

 (2) Perjanjian dengan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf i, paling sedikit memuat:
 a. hak dan kewajiban untuk pendebitan dan/atau
 pengkreditan dana;

 b. mekanisme penyediaan prefund kredit;

 9

 c. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari
 Bank Pembayar ke PLA;

 d. kerahasiaan informasi hasil Setelmen Dana; dan
 e. mekanisme penyelesaian perselisihan.

 Pasal 7

 (1) Calon PTL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. memiliki izin sebagai penyelenggara transfer dana
 dari Bank Indonesia;

 b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 c. Pimpinan calon PTL tidak tercantum dalam daftar
 kredit macet dan/atau daftar hitam nasional yang
 diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan

 d. menunjuk dan memiliki perjanjian dengan 1 (satu)
 Bank Penerus untuk pelaksanaan transfer dana.

 (2) Perjanjian dengan Bank Penerus sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 a. hak dan kewajiban dalam pelaksanaan transfer dana;
 b. kerahasiaan data dan/atau informasi dalam
 pelaksanaan transfer dana;

 c. mekanisme pelaksanaan transfer dana;
 d. mekanisme penyelesaian perselisihan;
 e. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan
 kepada PTL; dan

 f. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif.
 BAB IV

 PERMOHONAN KEPESERTAAN SKNBI
 Pasal 8

 (1) Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh:
 a. Bank yang baru didirikan; atau
 b. Bank yang melakukan langkah strategis dan
 mendasar,

 disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
 melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
 moneter, dan sistem pembayaran.

 10

 (2) Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh
 Bank selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank, disampaikan
 kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan
 fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran.

 Bagian Kesatu

 Tata Cara Menjadi PLU dan PLA
 Paragraf 1

 Persetujuan Prinsip Menjadi PLU dan PLA
 Pasal 9

 (1) Calon PLU atau calon PLA menyampaikan surat
 permohonan kepada Penyelenggara untuk menjadi PLU
 atau PLA.

 (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan;
 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat calon PLU atau calon PLA
 berkedudukan di wilayah kerja KPwDN; dan

 c. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam butir A.1. Lampiran II yang merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini.

 (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf c telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem
 BI-RTGS dan tidak terdapat perubahan, Peserta tidak
 perlu menyampaikan kembali kepada Penyelenggara.

 (4) Dalam hal diperlukan, calon PLU atau calon PLA harus
 memperlihatkan asli dokumen sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) huruf c kepada Penyelenggara.

 11
 Pasal 10

 (1) Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan
 yang disampaikan oleh calon PLU atau calon PLA
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

 (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang
 disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
 Penyelenggara meminta calon PLU atau calon PLA untuk
 melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
 tanggal surat permintaan kelengkapan dan/atau
 perbaikan dokumen dari Penyelenggara.

 (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), Penyelenggara dapat melakukan
 pemeriksaan ke lokasi kantor calon PLU atau calon PLA.

 (4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) calon PLU atau calon PLA belum
 menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau
 diperbaiki, calon PLU atau calon PLA dianggap
 membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 9 ayat (1).

 Pasal 11

 (1) Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip atau
 penolakan atas permohonan yang disampaikan oleh calon
 PLU atau calon PLA berdasarkan pemenuhan persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta
 hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

 (2) Surat persetujuan prinsip atau penolakan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua
 puluh satu) hari kerja terhitung setelah permohonan dan
 dokumen diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

 Pasal 12

 Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

 12

 a. persetujuan prinsip menjadi PLU atau PLA;
 b. nama dan kode Peserta;
 c. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon PLU atau calon
 PLA paling sedikit:
 1. mengikuti kegiatan pelatihan; dan
 2. instalasi SPK; dan

 d. kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon
 PLU atau calon PLA sebagaimana tercantum dalam huruf
 B Lampiran II.

 Paragraf 2

 Persetujuan Operasional Sebagai PLU dan PLA
 Pasal 13

 Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 11 ayat (1), calon PLU atau calon PLA
 menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 12 huruf d kepada Penyelenggara.

 Pasal 14

 (1) Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh calon PLU
 atau calon PLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
 Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan
 kepada calon PLU atau calon PLA yang memuat
 permintaan dan informasi sebagai berikut:
 a. pembuatan spesimen tanda tangan Pimpinan
 dan/atau pejabat penerima kuasa dari Pimpinan;

 b. pengambilan Soft Token;
 c. waktu pelatihan penggunaan SKNBI; dan
 d. waktu pemasangan JKD.

 (2) Untuk calon PLU, selain permintaan dan informasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara juga
 memberitahukan kegiatan yang harus dilakukan oleh
 calon PLU, berupa:
 a. penunjukan salah satu kantor Peserta sebagai
 Perwakilan Peserta di setiap Wilayah Kliring; dan

 13

 b. penyediaan stempel kliring dan stempel kliring
 dibatalkan untuk setiap kantor di Wilayah Kliring
 yang dipilih.

 Pasal 15

 (1) Calon PLU atau calon PLA harus:
 a. menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 13; dan

 b. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 14,

 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung
 setelah tanggal surat persetujuan prinsip
 Penyelenggara.

 dari

 (2) Dalam hal calon PLU atau calon PLA tidak memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 a. persetujuan prinsip yang telah disampaikan oleh
 Penyelenggara menjadi tidak berlaku dan calon PLU
 atau calon PLA dinyatakan telah membatalkan
 permohonan; dan

 b. calon PLU atau calon PLA harus mengembalikan
 dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara
 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persetujuan
 prinsip tidak berlaku.

 Pasal 16
 (1) Penyelenggara menyampaikan surat
 persetujuan

 operasional sebagai PLU atau PLA dan tanggal efektif
 operasional paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
 calon PLU atau calon PLA melaksanakan ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

 (2) Persetujuan operasional dan tanggal efektif operasional
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan
 kepada:
 a. seluruh Peserta melalui administrative message
 dan/atau sarana lainnya;

 b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
 Perwakilan Peserta melalui surat atau sarana lain,

 14

 untuk persetujuan operasional dan tanggal efektif
 operasional PLU; dan

 c. KPwDN yang mewilayahi PLA, untuk persetujuan
 operasional dan tanggal efektif operasional PLA.

 Paragraf 3

 Surat Kuasa Terkait Kepesertaan SKNBI
 Pasal 17

 Pimpinan calon PLU atau calon PLA yang memberikan kuasa
 kepada pejabat calon PLU atau calon PLA yang ditunjuk harus
 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. kuasa diberikan tanpa hak subsitusi atau dengan 1 (satu)
 kali hak subsitusi;

 b. kuasa diberikan untuk melakukan kegiatan sebagai
 berikut:
 1. penandatanganan surat menyurat dan/atau
 dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun
 dokumen elektronik;

 2. penyerahan dan/atau pengambilan surat dan/atau
 dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun
 dokumen elektronik; dan/atau

 3. penyerahan certificate signing request dan/atau
 pengambilan Soft Token;

 c. kegiatan yang dikuasakan dapat dituangkan dalam 1
 (satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan
 calon PLU atau calon PLA;

 d. surat kuasa disertai dengan fotokopi identitas diri yang
 masih berlaku dari penerima kuasa;

 e. jumlah pejabat penerima kuasa dari Pimpinan paling
 banyak 5 (lima) orang; dan

 f. kuasa dengan 1 (satu) kali hak subsitusi hanya untuk
 kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2.

 15
 Paragraf 4

 Permohonan Menjadi Bank Penerus
 Pasal 18

 (1) PLU yang telah memperoleh persetujuan operasional dapat
 menjadi Bank Penerus.

 (2) Calon Bank Penerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a.

 termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan
 kegiatan usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian terakhir
 yang dilakukan oleh otoritas pengawasan Bank;

 b. memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu
 paling sedikit memiliki kemampuan untuk:
 1. melakukan pemrosesan dan pencatatan
 transaksi PTL secara seketika; dan

 2. menyampaikan informasi transaksi secara
 terenkripsi;

 c. memiliki unit khusus dengan didukung oleh sumber
 daya manusia yang memadai untuk mengkoordinir
 kegiatan sebagai Bank Penerus; dan

 d. telah menerapkan manajemen risiko dengan
 mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai
 penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

 Pasal 19

 (1) Calon Bank Penerus menyampaikan surat permohonan
 kepada Penyelenggara untuk menjadi Bank Penerus.

 (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat yang
 menerima kuasa dari Pimpinan yang telah memiliki
 spesimen tanda tangan di Penyelenggara;

 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat calon Bank Penerus berkedudukan
 di wilayah kerja KPwDN; dan

 c.

 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam huruf C Lampiran II.

 16
 Pasal 20

 (1) Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan
 yang disampaikan oleh calon Bank Penerus sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

 (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang
 disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
 Penyelenggara meminta calon Bank Penerus untuk
 melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
 tanggal surat permintaan kelengkapan dan/atau
 perbaikan dokumen dari Penyelenggara.

 (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) calon Bank Penerus belum
 menyampaikan dokumen yang telah dilengkapi dan/atau
 diperbaiki, calon Bank Penerus dianggap membatalkan
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
 (1).

 (4) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi
 kantor calon Bank Penerus untuk memastikan kesiapan
 infrastruktur SKNBI dari calon Bank Penerus.

 Pasal 21

 (1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permohonan yang disampaikan oleh calon Bank
 Penerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1).

 (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)
 hari kerja terhitung setelah permohonan dan dokumen
 diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

 Bagian Kedua

 Tata Cara Menjadi PTL
 Pasal 22

 (1) Calon PTL menyampaikan surat permohonan kepada
 Penyelenggara melalui PLU yang ditunjuk sebagai Bank
 Penerus untuk menjadi PTL.

 17

 (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam butir A.2 Lampiran II.

 Pasal 23

 (1) PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus melakukan
 penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen
 yang disampaikan oleh calon PTL sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 22 ayat (2).

 (2) PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus menyampaikan
 surat penerusan permohonan calon PTL kepada
 Penyelenggara apabila dokumen telah lengkap dan sesuai.

 (3) Surat penerusan permohonan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan PLU; dan
 b. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam butir A.2 Lampiran II.

 Pasal 24

 (1) Penyelenggara melakukan penelitian atas penerusan
 permohonan yang disampaikan oleh PLU yang ditunjuk
 sebagai Bank Penerus sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 23 ayat (2).

 (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa dokumen yang
 disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai,
 Penyelenggara meminta PLU untuk melengkapi dan/atau
 memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
 belas) hari kerja terhitung setelah tanggal surat
 permintaan kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen
 dari Penyelenggara.

 (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) PLU belum menyampaikan
 dokumen yang telah dilengkapi dan/atau diperbaiki, calon
 PTL dianggap membatalkan permohonan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

 18
 Pasal 25

 (1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permohonan yang disampaikan oleh PTL melalui PLU
 yang ditunjuk sebagai Bank Penerus berdasarkan
 pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 23 ayat (3).

 (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disampaikan paling lama 21 (dua puluh satu)
 hari kerja terhitung setelah permohonan dan dokumen
 diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

 (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
 sedikit memuat hal sebagai berikut:
 a. persetujuan menjadi PTL;
 b. nama dan kode Peserta; dan
 c. tanggal efektif menjadi PTL.

 (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
 disampaikan kepada:
 a. seluruh Peserta melalui administrative message
 dan/atau sarana lainnya; dan

 b. KPwDN yang mewilayahi PTL, untuk persetujuan
 tanggal efektif PTL.

 BAB V

 PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN
 Pasal 26

 (1) Peserta harus menyampaikan surat kepada Penyelenggara
 mengenai:
 a. permohonan; dan/atau
 b. penyampaian informasi,
 perubahan data kepesertaan.

 (2) Permohonan atau penyampaian informasi perubahan data
 kepesertaan bagi Peserta berupa Bank disampaikan
 kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
 melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
 moneter, dan sistem pembayaran untuk:

 19

 a. perubahan data kepesertaan SKNBI karena
 melakukan langkah strategis dan mendasar; dan

 b. perubahan data kepesertaan yang memengaruhi data
 Peserta di Bank Indonesia,

 dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait
 hubungan operasional bank umum dengan Bank
 Indonesia.

 (3) Permohonan perubahan data kepesertaan SKNBI selain
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan
 kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
 melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem
 pembayaran.

 Bagian Kesatu

 Ruang Lingkup Perubahan Data Kepesertaan
 Pasal 27

 (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
 ayat (1) huruf a disampaikan untuk perubahan data
 kepesertaan mengenai:
 a. jenis kepesertaan;
 b. kode Peserta;
 c. nama Peserta;
 d. kegiatan usaha;
 e. lokasi SPK dan/atau pemindahan JKD utama
 Peserta;

 f. Bank Pembayar;
 g. Bank Penerus;
 h. spesimen tanda tangan;
 i. kuasa; dan/atau
 j.

 Wilayah Kliring dalam Layanan Kliring Warkat Debit.

 (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
 huruf b disampaikan untuk perubahan data kepesertaan
 sebagai berikut:
 a. nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan;
 dan/atau

 b. alamat kantor.

 20

 (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat Peserta
 yang menerima kuasa dari Pimpinan, yang telah
 memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara;

 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
 kerja KPwDN; dan

 c.

 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur
 ini.

 (4) Surat persetujuan atau penolakan permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau surat
 pemberitahuan atas diterimanya informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Penyelenggara
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
 permohonan atau informasi dan dokumen diterima secara
 lengkap.

 Paragraf 1

 Perubahan Jenis Kepesertaan
 Pasal 28

 (1) Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank dapat
 melakukan perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi
 PLA atau sebaliknya
 Penyelenggara.

 berdasarkan persetujuan

 (2) Perubahan jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17, dan Pasal 22
 sampai dengan Pasal 25.

 (3) Surat permohonan perubahan jenis kepesertaan
 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

 21
 Paragraf 2

 Perubahan Kode Peserta
 Pasal 29

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan kode Peserta dengan
 persetujuan Penyelenggara.

 (2) Perubahan kode Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dapat disebabkan oleh:
 a. perubahan kode peserta Sistem BI-RTGS;
 b. Peserta menjadi anggota Society for Worldwide
 Interbank Financial Telecommunication (SWIFT);
 dan/atau

 c. adanya perubahan Bank Identifier Code (BIC) dari
 Peserta.

 Pasal 30

 (1) Peserta yang akan melakukan perubahan kode Peserta
 menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 27 ayat (3).

 (2) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan
 memuat:
 a. kode Peserta yang baru; dan
 b. tanggal efektif perubahan kode Peserta serta Soft
 Token baru.

 (3) Surat persetujuan perubahan kode Peserta dan tanggal
 efektif perubahan kode Peserta juga disampaikan kepada:
 a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
 sarana lainnya; dan

 b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
 Perwakilan Peserta melalui surat.

 (4) Peserta yang telah disetujui oleh Penyelenggara untuk
 mengubah kode Peserta harus mengganti Soft Token yang
 pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana
 dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

 22
 Paragraf 3

 Perubahan Nama Peserta
 Pasal 31

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan nama Peserta
 dengan persetujuan Penyelenggara.

 (2) Peserta yang akan melakukan perubahan nama Peserta
 menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 27 ayat (3).

 (3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
 menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
 memuat:
 a. tanggal efektif perubahan nama Peserta;
 b. permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan
 stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor
 Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan/atau
 c. penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring.

 (4) Surat persetujuan perubahan nama Peserta dan tanggal
 efektif perubahan nama Peserta juga disampaikan oleh
 Penyelenggara kepada:
 a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
 sarana lainnya; dan

 b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
 Perwakilan Peserta melalui surat.

 Paragraf 4

 Perubahan Kegiatan Usaha
 Pasal 32

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan kegiatan usaha
 Peserta dengan persetujuan Penyelenggara.

 (2) Perubahan kegiatan usaha Peserta sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi
 perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional
 menjadi bank umum syariah.

 23

 (3) Dalam hal Peserta melakukan perubahan kegiatan usaha
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus
 melakukan perubahan data kepesertaan berupa:
 a. kegiatan usaha Peserta; dan
 b. nama Peserta.

 (4) Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada
 perubahan kode Peserta maka Peserta harus mengajukan
 permohonan perubahan kode Peserta dan penggantian
 Soft Token.

 Pasal 33

 (1) Peserta yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha
 Peserta menyampaikan surat permohonan ke
 Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

 (2) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara
 menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
 memuat:
 a. tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta;
 b. permintaan untuk menyediakan stempel kliring dan
 stempel kliring dibatalkan untuk setiap kantor
 Peserta di Wilayah Kliring yang dipilih; dan/atau

 c. penyesuaian Warkat Debit dan dokumen kliring,
 dalam hal perubahan kegiatan usaha memengaruhi
 spesifikasi dan informasi pada Warkat Debit dan
 dokumen kliring.

 (3) Tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan
 oleh Penyelenggara kepada:
 a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
 sarana lainnya; dan

 b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
 Perwakilan Peserta melalui surat.

 24
 Paragraf 5

 Perubahan Lokasi SPK dan/atau Pemindahan JKD Utama
 Peserta

 Pasal 34

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan lokasi SPK dan/atau
 pemindahan JKD utama Peserta dengan persetujuan
 Penyelenggara.

 (2) Peserta yang akan melakukan perubahan lokasi SPK
 dan/atau pemindahan JKD utama Peserta menyampaikan
 surat permohonan ke Penyelenggara dengan mengacu
 pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
 ayat (3).

 (3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui
 permohonan

 sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2),
 Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada
 Peserta yang memuat:
 a. perubahan lokasi SPK utama dan/atau SPK
 cadangan Peserta telah dicatat dalam tata usaha
 Penyelenggara;

 b. waktu pelaksanaan pemindahan JKD; dan
 c. kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait
 dengan perubahan lokasi SPK utama, SPK cadangan,
 dan/atau JKD.

 Paragraf 6

 Perubahan Bank Pembayar
 Pasal 35

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan Bank Pembayar
 dengan persetujuan Penyelenggara.

 (2) Peserta yang akan melakukan perubahan Bank Pembayar
 menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 27 ayat (3).

 25

 (3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
 menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
 memuat tanggal efektif perubahan Bank Pembayar.

 (4) Bank Pembayar yang diganti harus tetap menjalankan
 fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum
 tanggal efektif perubahan Bank Pembayar sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3).

 Paragraf 7

 Perubahan Bank Penerus
 Pasal 36

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan Bank Penerus
 dengan persetujuan Penyelenggara.

 (2) Peserta yang akan melakukan perubahan Bank Penerus
 menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 27 ayat (3).

 (3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
 menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
 memuat tanggal efektif perubahan Bank Penerus.

 (4) Bank Penerus yang diganti harus tetap menjalankan
 fungsinya sampai dengan hari kerja terakhir sebelum
 tanggal efektif perubahan Bank Penerus sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3).

 Paragraf 8

 Perubahan Spesimen Tanda Tangan
 Pasal 37

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan spesimen tanda
 tangan dengan persetujuan Penyelenggara.

 (2) Perubahan spesimen tanda tangan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dilakukan
 dalam hal terdapat perubahan:

 26

 a. nama;
 b. kewenangan; dan/atau
 c. jabatan,
 Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa dari
 Pimpinan yang berdampak pada spesimen tanda tangan
 yang ditatausahakan oleh Penyelenggara.

 (3) Dalam hal seluruh Pimpinan yang telah memiliki spesimen
 tanda tangan di Penyelenggara mengalami perubahan
 dan/atau penggantian maka permohonan mengenai
 perubahan spesimen tanda tangan disampaikan oleh
 Pimpinan yang baru atau pejabat penerima kuasa dari
 Pimpinan.

 (4) Dalam hal Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa
 dari Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
 memiliki spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS,
 Peserta dapat meminta penambahan kewenangan dalam
 operasional SKNBI.

 (5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4) maka Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa
 dari Pimpinan tidak perlu melakukan pembuatan
 spesimen tanda tangan.

 Pasal 38

 (1) Peserta yang akan melakukan perubahan spesimen tanda
 tangan Pimpinan dan/atau pejabat penerima kuasa dari
 Pimpinan menyampaikan surat permohonan ke
 Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

 (2) Dalam hal perubahan spesimen tanda tangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh
 penggantian dan/atau penambahan Pimpinan dan/atau
 pejabat penerima kuasa dari Pimpinan, Peserta juga harus
 melengkapi dokumen tambahan sebagaimana tercantum
 dalam angka 6 Lampiran III.

 27

 (3) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara
 menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
 memuat:
 a. waktu pembuatan spesimen tanda tangan baru;
 b. tanggal efektif spesimen tanda tangan Pimpinan
 dan/atau pejabat penerima kuasa dari Pimpinan
 yang telah memiliki spesimen di Sistem BI-RTGS;
 dan/atau

 c. tanggal efektif pencabutan kewenangan dalam hal
 terdapat perubahan kewenangan Pimpinan dan/atau
 pejabat penerima kuasa dari Pimpinan.

 (4) Pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di hadapan
 pejabat kantor pusat Bank Indonesia atau pejabat KPwDN.

 (5) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) berlaku efektif:
 a. sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai
 tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan;
 atau

 b. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
 pembuatan spesimen tanda tangan dalam hal tidak
 terdapat pemberitahuan dari Penyelenggara.

 (6) Dalam hal:
 a. Peserta tidak mengajukan permohonan perubahan
 spesimen tanda tangan kepada Penyelenggara;
 dan/atau

 b. pencabutan kewenangan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) huruf c belum berlaku efektif,

 spesimen tanda tangan yang telah ditatausahakan di
 Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala
 tindakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau
 pejabat penerima kuasa dari Pimpinan menjadi tanggung
 jawab Peserta.

 28
 Paragraf 9

 Perubahan Kuasa
 Pasal 39

 (1) Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
 ayat (1) huruf i dilakukan untuk penambahan,
 penggantian, dan/atau pencabutan kuasa dari pejabat
 penerima kuasa dari Pimpinan.

 (2) Perubahan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pemberian
 kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

 Pasal 40

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan kuasa dengan
 persetujuan Penyelenggara.

 (2) Peserta yang akan melakukan perubahan kuasa
 menyampaikan surat permohonan ke Penyelenggara
 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 27 ayat (3).

 (3) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), permohonan juga harus dilakukan dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. penambahan dan/atau penggantian kuasa berlaku
 efektif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
 dokumen dan spesimen tanda tangan telah diterima
 secara lengkap oleh Penyelenggara;

 b. dalam hal terdapat pencabutan seluruh atau
 sebagian kuasa maka:
 1. pencabutan seluruh atau sebagian kuasa
 berlaku efektif terhitung sejak

 tanggal

 permohonan pencabutan kuasa diterima secara
 lengkap oleh Penyelenggara; dan

 2. spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa
 dari Pimpinan yang dicabut dinyatakan tidak
 berlaku; dan

 c. dalam hal terdapat perubahan kewenangan dalam
 surat kuasa yang diberikan kepada pejabat yang

 29

 menerima kuasa, Peserta harus menyampaikan
 permohonan yang dilampiri dengan surat kuasa yang
 baru.

 (4) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara
 menyampaikan surat persetujuan kepada Peserta yang
 memuat tanggal efektif perubahan kuasa pejabat
 penerima kuasa dari Pimpinan.

 (5) Dalam hal terdapat perubahan kuasa yang tidak
 disampaikan kepada Penyelenggara maka surat kuasa
 yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap
 masih berlaku dan segala tindakan hukum yang
 dilakukan pejabat penerima kuasa tersebut menjadi
 tanggung jawab Peserta.

 Paragraf 10

 Perubahan Wilayah Kliring dalam Layanan Kliring Warkat
 Debit

 Pasal 41

 (1) Peserta dapat melakukan perubahan Wilayah Kliring
 dengan persetujuan Penyelenggara.

 (2) Peserta yang akan melakukan perubahan berupa
 penambahan dan/atau pengurangan Wilayah Kliring
 dalam Layanan Kliring Warkat Debit menyampaikan surat
 permohonan ke Penyelenggara dengan mengacu pada
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

 (3) Peserta yang melakukan perubahan berupa penambahan
 Wilayah Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 harus menunjuk dan mendaftarkan Perwakilan Peserta
 kepada Penyelenggara.

 (4) Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan kepada
 Peserta yang memuat paling sedikit:

 30

 a. penambahan dan/atau pengurangan Wilayah Kliring;
 dan

 b. tanggal efektif perubahan Wilayah Kliring.

 (5) Persetujuan perubahan Wilayah Kliring sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada:
 a. seluruh Peserta melalui administrative message atau
 sarana lainnya; dan

 b. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
 penambahan atau penghentian Perwakilan Peserta,
 melalui surat.

 Paragraf 11

 Perubahan Nama, Kewenangan, dan/atau Jabatan Pimpinan
 Pasal 42

 (1) Peserta menyampaikan informasi perubahan nama,
 kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan dengan
 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 27 ayat (3).

 (2) Untuk Peserta berupa kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri, Peserta harus melengkapi
 dokumen tambahan sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran III.

 (3) Dalam hal perubahan nama, kewenangan, dan/atau
 jabatan Pimpinan diikuti dengan perubahan spesimen
 tanda tangan Pimpinan, permohonan perubahan
 spesimen tanda tangan Pimpinan disampaikan dengan
 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 37 dan Pasal 38.

 Pasal 43

 (1) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan atas
 diterimanya informasi perubahan nama, kewenangan,
 dan/atau jabatan Pimpinan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 42 ayat (1) kepada Peserta yang memuat:
 a. waktu pembuatan spesimen tanda tangan bagi
 Pimpinan baru; dan/atau

 31

 b. tanggal efektif pencabutan kewenangan Pimpinan
 dalam hal terdapat perubahan kewenangan
 Pimpinan.

 (2) Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf a berlaku efektif:
 a. sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai
 tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan;
 atau

 b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
 pembuatan spesimen tanda tangan dalam hal tidak
 terdapat pemberitahuan dari Penyelenggara.

 (3) Dalam hal:
 a. Peserta tidak menyampaikan informasi perubahan
 nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan
 kepada Penyelenggara; dan/atau

 b. pencabutan kewenangan Pimpinan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b belum berlaku efektif,

 nama, kewenangan, dan/atau jabatan Pimpinan yang
 telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih
 berlaku dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh
 Pimpinan menjadi tanggung jawab Peserta.

 Paragraf 12

 Perubahan Alamat Kantor Peserta
 Pasal 44

 (1) Peserta menyampaikan informasi perubahan alamat kantor
 pusat Peserta atau alamat kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri dengan mengacu pada
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

 (2) Dalam hal perubahan alamat kantor Peserta diikuti dengan
 perubahan lokasi SPK dan pemindahan JKD utama Peserta,
 informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 memuat perubahan lokasi SPK dan pemindahan JKD utama
 Peserta.

 32

 (3) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan atas
 diterimanya informasi perubahan alamat kantor Peserta
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta yang
 memuat tanggal efektif perubahan alamat kantor Peserta.

 Bagian Kedua

 Administrasi Perubahan Data Kepesertaan
 Pasal 45

 Peserta yang telah menyampaikan dokumen perubahan data
 dan informasi Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 III kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan tidak terdapat
 perubahan, tidak perlu menyampaikan lagi dokumen tersebut
 kepada Penyelenggara.

 Pasal 46

 Dalam hal terdapat perbedaan tanda tangan antara yang
 tercantum pada identitas diri dengan yang tercantum pada
 spesimen tanda tangan Pimpinan dan/atau pejabat penerima
 kuasa yang ditatausahakan di Penyelenggara maka Peserta
 harus menyampaikan surat pernyataan atas perbedaan tanda
 tangan tersebut.

 Pasal 47

 Setiap terdapat perubahan pada administrasi kepesertaan
 dalam kegiatan pertukaran Warkat Debit, Koordinator PWD
 melakukan hal sebagai berikut:
 a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Perwakilan
 Peserta di Wilayah Kliring;

 b. menyiapkan tanda pengenal peserta kliring; dan
 c. melakukan pengkinian data kepesertaan pertukaran
 Warkat Debit.

 33
 BAB VI

 STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA
 Pasal 48

 Status kepesertaan dalam SKNBI terdiri dari:
 a. aktif;
 b. ditangguhkan;
 c. dibekukan; atau
 d. ditutup.

 Pasal 49

 (1) Status kepesertaan dapat berubah dari:
 a. status aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
 b. status aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;
 c. status aktif menjadi ditutup;
 d. status ditangguhkan menjadi dibekukan atau
 sebaliknya;

 e. status ditangguhkan menjadi ditutup; atau
 f.

 status dibekukan menjadi ditutup.

 (2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan
 pertimbangan sebagai berikut:
 a. pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara;
 b. adanya perubahan status kepesertaan dalam Sistem
 BI-RTGS;

 c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang
 berwenang terhadap kegiatan Peserta; atau

 d. permintaan tertulis dari Peserta untuk mengubah
 status dari status aktif menjadi ditutup.

 (3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) huruf d didasarkan pada alasan self-
 liquidation, penggabungan, peleburan, pemisahan,
 pengunduran diri, atau alasan lain dan telah memperoleh
 persetujuan dari Penyelenggara atau lembaga pengawas
 yang berwenang.

 34

 (4) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan
 oleh Penyelenggara.

 (5) Dalam hal
 terjadi perubahan status Peserta,

 Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan
 status Peserta kepada:
 a. Peserta yang bersangkutan melalui surat;
 b. seluruh Peserta melalui administrative message atau
 sarana lainnya;

 c. Koordinator PWD yang di wilayah kerjanya terdapat
 Perwakilan Peserta melalui surat; dan/atau

 d. lembaga yang berwenang dalam melakukan
 pengawasan terhadap kegiatan Peserta melalui surat.

 Pasal 50

 (1) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan
 menjadi ditutup, Peserta harus menyelesaikan seluruh
 kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.

 (2) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaaan
 menjadi ditutup yang disebabkan oleh penggabungan,
 peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian kewajiban
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. hak dan kewajiban Peserta yang akan ditutup beralih
 kepada Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau
 pemisahan; dan

 b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 dilengkapi dengan surat pernyataan pengambilalihan
 hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan,
 peleburan, atau pemisahan.

 (3) Dalam hal dilakukan perubahan status kepesertaan
 menjadi ditutup yang disebabkan oleh adanya pengalihan
 aset dan kewajiban selain karena alasan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) maka penyelesaian kewajiban
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 ketentuan sebagai berikut:

 35

 a. hak dan kewajiban Peserta yang ditutup beralih
 kepada Peserta yang menerima pengalihan aset dan
 kewajiban; dan

 b. pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 dilakukan berdasarkan surat pernyataan
 pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta yang
 menerima pengalihan aset dan kewajiban.

 Pasal 51

 (1) Dalam hal perubahan status kepesertaan terjadi pada PLU
 yang berfungsi sebagai Bank Pembayar dan/atau Bank
 Penerus, maka:
 a. PLA harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank
 Pembayar pengganti; dan

 b. PTL harus menunjuk PLU lainnya sebagai Bank
 Penerus pengganti.

 (2) Penunjukan Bank Pembayar dan Bank Penerus
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 35 dan Pasal 36.

 BAB VII

 TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN
 Bagian Kesatu

 Perubahan Status Kepesertaan karena Permintaan Pihak yang
 Berwenang Melakukan Pengawasan Kegiatan Peserta

 Pasal 52

 (1) Permohonan perubahan status kepesertaan atas
 permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang
 disampaikan melalui surat kepada Gubernur Bank
 Indonesia.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
 sedikit memuat hal sebagai berikut:
 a. nama Peserta dan perubahan status kepesertaan
 yang diminta;

 36

 b. alasan perubahan status kepesertaan; dan
 c. tanggal efektif perubahan status kepesertaan.

 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

 (4) Dalam hal perubahan status kepesertaan yang diminta
 merupakan perubahan status menjadi ditangguhkan,
 permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 memuat pula batasan penangguhan terhadap kegiatan
 tertentu di SKNBI.

 (5) Penyelenggara menyetujui dan mengubah status
 kepesertaan apabila:
 a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
 diterima secara lengkap oleh Penyelenggara; dan

 b. Peserta telah memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dalam hal status
 kepesertaan berubah menjadi ditutup.

 Bagian Kedua

 Perubahan Status Peserta karena Permintaan Peserta
 Pasal 53

 (1) Permohonan perubahan status kepesertaan berupa Bank
 karena melakukan langkah strategis dan mendasar
 disampaikan melalui surat kepada satuan kerja yang
 melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
 moneter, dan sistem pembayaran.

 (2) Permohonan perubahan status kepesertaan berupa Bank
 selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank disampaikan
 melalui surat kepada satuan kerja yang melaksanakan
 fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran.

 37
 Pasal 54

 (1) Permohonan penutupan kepesertaan karena self-
 liquidation, pengunduran diri, dan alasan lainnya
 disampaikan melalui surat kepada Penyelenggara.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta;
 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
 kerja KPwDN; dan

 c. dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran IV.

 Pasal 55
 (1) Penyelenggara
 menyampaikan persetujuan
 atas

 permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
 (1) dan mengubah status kepesertaan Peserta menjadi
 ditutup apabila Peserta telah memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal
 54 ayat (2).

 (2) Penyelenggara menyampaikan informasi tanggal efektif
 perubahan status Peserta kepada pihak sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

 Paragraf 1

 Perubahan Status Kepesertaan karena Penggabungan
 Pasal 56

 Setiap Peserta yang menggabungkan diri harus menyampaikan
 permohonan penutupan kepesertaan dengan mengacu pada
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

 Pasal 57

 (1) Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan
 surat pemberitahuan penggabungan kepada Penyelenggara
 yang paling sedikit memuat informasi mengenai:

 38
 a.

 persetujuan penggabungan dari lembaga yang
 berwenang;

 b. Peserta yang menerima penggabungan dan Peserta
 yang menggabungkan diri;

 c. waktu pelaksanaan pengalihan operasional dalam
 SKNBI dari Peserta yang menggabungkan diri kepada
 Peserta yang menerima penggabungan;

 d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
 menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima
 penggabungan efektif sejak tanggal penggabungan
 secara hukum; dan

 e. pengumuman penggabungan yang dimuat dalam
 surat kabar harian berskala nasional.

 (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran IV.

 (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
 kerja KPwDN.

 (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Penyelenggara menyampaikan informasi kepada
 Peserta yang menerima penggabungan yang paling sedikit
 memuat hal sebagai berikut:
 a. waktu

 operasional dalam SKNBI; dan
 b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.

 (5) Status kepesertaan dari Peserta yang menggabungkan diri
 efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan
 penggabungan secara operasional dalam SKNBI.

 pelaksanaan penggabungan secara

 39
 Paragraf 2

 Perubahan Status Kepesertaan karena Peleburan
 Pasal 58

 Setiap Peserta yang meleburkan diri harus menyampaikan
 permohonan penutupan kepesertaan dengan mengacu pada
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

 Pasal 59

 (1) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus
 menyampaikan surat pemberitahuan peleburan dan
 menyampaikan permohonan menjadi Peserta kepada
 Penyelenggara dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 25.

 (2) Pemberitahuan peleburan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a.

 persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;

 b. Peserta hasil peleburan dan Peserta yang meleburkan
 diri;

 c. waktu pelaksanaan pengalihan operasional dalam
 SKNBI dari Peserta yang meleburkan diri kepada
 Peserta hasil peleburan;

 d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
 meleburkan diri oleh Peserta hasil peleburan efektif
 sejak tanggal peleburan secara hukum; dan

 e. pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat
 kabar harian berskala nasional.

 (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran IV.

 (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
 kerja KPwDN.

 40

 (5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Penyelenggara menyampaikan informasi kepada
 Peserta hasil peleburan yang paling sedikit memuat:
 a. waktu pelaksanaan peleburan secara operasional
 dalam SKNBI; dan

 b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.

 (6) Status kepesertaan dari Peserta yang meleburkan diri
 efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan
 peleburan secara operasional dalam SKNBI.

 Paragraf 3

 Perubahan Status Kepesertaan Karena Pemisahan
 Pasal 60

 Perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan
 dalam hal terdapat Peserta berupa unit usaha syariah yang
 memisahkan diri dari Peserta berupa bank konvensional
 dilakukan dengan cara:
 a. mendirikan bank umum syariah baru; atau
 b. mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha
 syariah kepada Peserta berupa bank umum syariah.

 Pasal 61

 Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dari
 Peserta berupa bank konvensional sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 60 harus menyampaikan permohonan penutupan
 kepesertaan dalam SKNBI dengan mengacu pada ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

 Pasal 62

 (1) Bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 60 huruf a yang akan menjadi Peserta harus
 menyampaikan surat pemberitahuan pemisahan dan
 mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada
 Penyelenggara dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 sampai dengan Pasal
 21.

 41

 (2) Pemberitahuan pemisahan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a. persetujuan pemisahan dari lembaga yang
 berwenang;

 b. Peserta hasil pemisahan dan Peserta yang
 memisahkan diri;

 c. waktu pelaksanaan peralihan operasional dalam
 SKNBI dari Peserta yang memisahkan diri kepada
 Peserta hasil pemisahan;

 d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
 memisahkan diri oleh Peserta hasil pemisahan efektif
 sejak tanggal pemisahan secara hukum; dan

 e. pengumuman pemisahan yang dimuat dalam surat
 kabar harian berskala nasional.

 (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran IV.

 (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
 kerja KPwDN.

 Pasal 63

 (1) Peserta berupa bank umum syariah yang menerima hasil
 pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf
 b menyampaikan surat pemberitahuan pemisahan kepada
 Penyelenggara yang paling sedikit memuat informasi
 mengenai:
 a. persetujuan pemisahan dari lembaga yang
 berwenang;

 b. Peserta yang menerima pemisahan dan Peserta yang
 memisahkan diri;

 c. waktu pelaksanaan pengalihan operasional dalam
 SKNBI dari Peserta yang memisahkan diri kepada
 Peserta yang menerima pemisahan;

 42

 d. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang
 memisahkan diri oleh Peserta yang menerima
 pemisahan efektif sejak tanggal pemisahan secara
 hukum; dan

 e. pengumuman pemisahan yang dimuat dalam surat
 kabar harian berskala nasional.

 (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran IV.

 (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 a. ditandatangani oleh Pimpinan Peserta; dan
 b. ditembuskan kepada KPwDN yang mewilayahi, dalam
 hal kantor pusat Peserta berkedudukan di wilayah
 kerja KPwDN.

 Pasal 64

 (1) Penyelenggara menyampaikan:
 a. surat persetujuan kepada Peserta berupa bank
 umum syariah yang baru sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 62; atau

 b. surat pemberitahuan kepada Peserta berupa bank
 umum syariah yang menerima hasil pemisahan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

 (2) Surat persetujuan atau pemberitahuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) memuat:
 a. waktu pelaksanaan:
 1. pemisahan secara operasional SKNBI untuk
 pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 60 huruf a; atau

 2. pengalihan hak dan kewajiban secara
 operasional

 SKNBI untuk pemisahan

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b;
 dan

 b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta.

 43
 Bagian Ketiga

 Administrasi Perubahan Status Kepesertaan
 Pasal 65

 Peserta yang telah menyampaikan dokumen perubahan
 status kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 IV kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan tidak terdapat
 perubahan, tidak perlu menyampaikan lagi dokumen
 tersebut kepada Penyelenggara.

 Pasal 66

 (1) Penyelesaian DKE atas perubahan status kepesertaan dari
 aktif menjadi ditangguhkan atau ditangguhkan menjadi
 dibekukan pada jam operasional, berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 a. DKE yang telah diterima oleh Penyelenggara sebelum
 perubahan status kepesertaan, tetap diteruskan dan
 diperhitungkan sepanjang didukung dengan dana
 yang cukup;

 b. DKE transfer dana dan DKE pembayaran yang telah
 diterima oleh Penyelenggara namun tidak didukung
 dana yang cukup maka Peserta pengirim harus
 menyelesaikan DKE yang tidak diperhitungkan oleh
 Penyelenggara (unconfirmed DKE transfer dana
 dan/atau DKE pembayaran);

 c. DKE Warkat Debit dan/atau DKE penagihan yang
 telah diterima oleh Penyelenggara dan telah
 diteruskan kepada Peserta penerima, namun tidak
 dapat diperhitungkan oleh Penyelenggara maka DKE
 Warkat Debit dan/atau DKE penagihan diselesaikan
 antar-Peserta; dan

 d. Penerusan dana atas DKE yang tidak diperhitungkan
 oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam
 huruf b dan huruf c, mengacu pada ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan
 nasabah dalam pelaksanaan transfer dana dan
 kliring berjadwal melalui SKNBI.

 44

 (2) Untuk PLU yang berfungsi sebagai Bank Penerus
 dan/atau Bank Pembayar maka PLU yang bersangkutan
 harus memberitahukan secara tertulis kepada PLA dan
 PTL mengenai perubahan status PLU sesegera mungkin
 dan menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang
 berlaku.

 BAB VIII

 KORESPONDENSI
 Pasal 67

 (1) Korespondensi terkait kepesertaan SKNBI yang
 disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang
 melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem
 pembayaran ditujukan ke alamat:
 Bank Indonesia
 c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
 Gedung D Lantai 3
 Jalan M. H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350.

 (2) Korespondensi yang disampaikan kepada satuan kerja di
 Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan
 makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran
 ditujukan ke alamat:
 Bank Indonesia

 c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan
 Gedung D Lantai 9
 Jalan M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350.

 (3) Layanan help desk dapat diperoleh melalui:
 Telepon : 021-29818888
 Faksimile : 021-2311902
 E-mail

 : HelpdeskSPBI@bi.go.id.

 (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan serta perubahan
 nomor telepon, nomor faksimile dan/atau e-mail

 45

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Penyelenggara
 memberitahukan perubahan tersebut melalui surat.

 BAB IX

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 68

 Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku,
 Bab III huruf A sampai dengan huruf G Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 18/7/DPSP tanggal 2 Mei 2016 perihal
 Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh
 Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 18/40/DPSP tanggal 30
 Desember 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 69

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Oktober 2018
 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
 TTD

 SUGENG

 dengan

 2

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/26/PADG/2018
 TENTANG

 KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

 I. UMUM
 Untuk mendukung salah satu kebijakan Bank Indonesia berupa

 perizinan secara terpadu maka proses layanan kepesertaan dalam
 penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal perlu diselaraskan
 dengan kebijakan tersebut. Penyelarasan dengan kebijakan perizinan secara
 terpadu juga diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah layanan
 kepesertaan agar semakin efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip
 tata kelola yang baik.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.

 2
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
 yang mengelola rekening nasabah” adalah Penyelenggara Transfer
 Dana Selain Bank yang menyediakan layanan transaksi keuangan
 antara lain kegiatan penyetoran, penyimpanan, dan
 pemindahbukuan dari dan/atau untuk pengguna jasa sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pasal 5
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f

 Security audit yang dilakukan oleh auditor internal dilengkapi
 dengan surat pernyataan Pimpinan calon PLU yang menyatakan
 bahwa pelaksanaan security audit dilakukan secara independen.

 Pasal 6
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

 3

 Huruf d
 Kinerja keuangan yang baik antara lain dibuktikan dengan
 laporan keuangan Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank
 yang akan menjadi PLA.

 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h

 Security audit yang dilakukan oleh auditor internal dilengkapi
 dengan surat pernyataan Pimpinan calon PLA yang
 menyatakan bahwa pelaksanaan security audit dilakukan
 secara independen.

 Huruf i

 Penunjukan Bank Pembayar untuk pendebitan dan/atau
 pengkreditan dana ditujukan untuk:
 a. Setelmen Dana;
 b. penyediaan prefund kredit;
 c. pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI; dan
 d. pembebanan atas pengenaan sanksi administratif berupa
 kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
 transfer dana dan kliring berjadwal.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 4
 Huruf c

 Mekanisme pelaksanaan transfer dana meliputi:
 1. penyediaan prefund kredit;
 2. pengiriman DKE kepada Penyelenggara; dan
 3. batas waktu penerusan hasil Setelmen Dana dari Bank
 Penerus kepada PTL,

 baik dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, dan
 keadaan darurat pada Bank Penerus.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f

 Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi
 berupa kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
 transfer dana dan kliring berjadwal.

 Pasal 8
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “Bank yang baru didirikan atau Bank yang
 melakukan langkah strategis dan mendasar” adalah sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan
 operasional bank umum dengan Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 5
 Ayat (3)

 Pemeriksaan ke lokasi kantor calon PLU atau calon PLA dilakukan
 antara lain untuk melihat kesesuaian informasi dalam dokumen
 yang disampaikan dengan kondisi di lapangan termasuk dalam
 rangka memastikan kesiapan operasional.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Ayat (1)

 Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan antara
 lain infrastruktur calon PLU atau calon PLA tidak memenuhi
 spesifikasi yang dipersyaratkan.
 Yang dimaksud dengan “penelitian” termasuk melakukan
 pemeriksaan lokasi dalam hal diperlukan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Pelatihan penggunaan SKNBI mengikutsertakan pejabat
 dan/atau petugas yang akan menangani teknis operasional
 SKNBI.

 6
 Huruf d

 Pemasangan JKD termasuk melakukan instalasi SPK dan uji
 koneksi SPK yang berada di lokasi calon PLU dan calon PLA
 dengan SSK.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah aplikasi SPK, buku
 petunjuk instalasi SPK, dan buku pedoman penggunaan
 aplikasi SPK yang disampaikan pada saat pemasangan JKD.

 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang
 memadai” antara lain kecukupan jumlah dan kompetensi
 sumber daya manusia.

 7
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Pemeriksaan ke lokasi kantor calon Bank Penerus dilakukan
 antara lain untuk melihat kesesuaian informasi dalam dokumen
 yang disampaikan dengan kondisi di lapangan dan kesiapan
 infrastruktur.

 Pasal 21
 Ayat (1)

 Penolakan permohonan disertai alasan penolakan, antara lain
 calon Bank Penerus tidak memiliki teknologi informasi yang
 memadai.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.

 8
 Pasal 25
 Ayat (1)

 Penolakan permohonan disertai alasan penolakan, antara lain
 perjanjian antara Bank Penerus dan PTL tidak memenuhi
 ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “perubahan data kepesertaan SKNBI
 karena melakukan langkah strategis dan mendasar” adalah
 perubahan nama dan kegiatan usaha Peserta.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “memengaruhi data Peserta di Bank
 Indonesia” adalah perubahan data Pimpinan dan alamat
 kantor Peserta.

 Ayat (3)

 Contoh perubahan data kepesertaan SKNBI selain yang terkait
 dengan langkah strategis dan mendasar memengaruhi data
 Peserta di Bank Indonesia yaitu perubahan kode Peserta dan
 perubahan Bank Pembayar.

 Pasal 27
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 9
 Ayat (4)

 Penolakan permohonan disertai alasan penolakan antara lain
 surat permohonan tidak ditandatangani oleh Pimpinan atau
 pejabat yang menerima kuasa dari Pimpinan, yang telah memiliki
 spesimen tanda tangan di Penyelenggara.

 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.

 10
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Cukup jelas.
 Pasal 45
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Peserta dengan status ditangguhkan dapat melakukan berbagai
 kegiatan dalam SKNBI namun kegiatannya dibatasi sebagai
 berikut:

 11

 a. untuk Layanan Kliring Transfer Dana, Peserta tidak dapat
 mengirim DKE Transfer Dana;

 b. untuk Layanan Kliring Warkat Debit, Peserta tidak dapat
 mengirimkan dan menerima DKE Warkat Debit;

 c. untuk Layanan Pembayaran Reguler, Peserta tidak dapat
 mengirim DKE Pembayaran; dan/atau

 d. untuk Layanan Penagihan Reguler, Peserta tidak dapat
 mengirim dan menerima DKE Penagihan.

 Huruf c

 Peserta dengan status dibekukan tidak dapat melakukan seluruh
 kegiatan dalam layanan SKNBI namun tetap memiliki hak akses
 terhadap informasi terkait SKNBI.

 Huruf d

 Peserta dengan status ditutup dihentikan secara tetap
 kepesertaannya dalam SKNBI dan tidak dapat diaktifkan kembali
 sebagai Peserta.

 Pasal 49
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Lembaga pengawas yang berwenang antara lain Bank
 Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan
 sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai
 otoritas pengawas mikroprudensial.
 Peran Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas
 makroprudensial dan sistem pembayaran dilakukan oleh
 satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan
 makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 12
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “alasan lain” adalah pengalihan aset dan
 kewajiban yang terjadi berdasarkan ketentuan peraturan
 perundang-undangan dan/atau persetujuan dari lembaga
 pengawas yang berwenang.

 Ayat (4)

 Yang dimaksud dengan “efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh
 Penyelenggara” adalah pada jam layanan SKNBI.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Ayat (1)

 Kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI antara lain biaya
 penggunaan SKNBI dan pelunasan pajak yang diperhitungkan
 dari Rekening Setelmen Dana.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Pengalihan aset dan kewajiban dilakukan berdasarkan ketentuan
 peraturan perundang-undangan dan/atau persetujuan dari
 lembaga pengawas yang berwenang.

 Pasal 51
 Cukup jelas.
 Pasal 52
 Ayat (1)

 Lembaga pengawas yang berwenang antara lain Bank Indonesia
 sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan sistem
 pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas
 pengawas mikroprudensial.
 Peran

 Bank Indonesia sebagai otoritas
 pengawas

 makroprudensial dan sistem pembayaran dilakukan oleh satuan
 kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial,
 moneter, dan sistem pembayaran.

 13
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 53
 Cukup jelas.
 Pasal 54
 Ayat (1)

 Contoh alasan lainnya yaitu pengalihan aset dan kewajiban yang
 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 dan/atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 55
 Cukup jelas.
 Pasal 56
 Cukup jelas.
 Pasal 57
 Cukup jelas.
 Pasal 58
 Cukup jelas.
 Pasal 59
 Cukup jelas.
 Pasal 60
 Cukup jelas.

 14
 Pasal 61
 Cukup jelas.
 Pasal 62
 Cukup jelas.
 Pasal 63
 Cukup jelas.
 Pasal 64
 Cukup jelas.
 Pasal 65
 Cukup jelas.
 Pasal 66
 Cukup jelas.
 Pasal 67
 Cukup jelas.
 Pasal 68
 Cukup jelas.
 Pasal 69
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 20/26/PADG/2018 </reg_id>
<reg_title> KEPESERTAAN DALAM SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA </reg_title>
<set_date> 31 Oktober 2018 </set_date>
<effective_date> 31 Oktober 2018 </effective_date>
<replaced_reg> '18/7/DPSP|SE-BI/2016', '18/40/DPSP|SE-BI/2016' </replaced_reg>
<related_reg> '17/9/PBI/2015', '19/13/PBI/2017', '19/15/PBI/2017' </related_reg>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 21/15/PADG/2019
 TENTANG

 PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,
 PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor dari
 kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau
 pengolahan sumber daya alam melalui rekening khusus
 pada bank perlu dipantau kepatuhannya guna
 mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor;

 b. bahwa pengaturan penerimaan devisa hasil ekspor dari
 kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau
 pengolahan sumber daya alam perlu disusun ketentuan
 pelaksanaannya sebagai pedoman bagi eksportir dan bank
 dalam memenuhi kewajibannya;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur tentang Penerimaan Devisa
 Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan,
 dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;

 2
 Mengingat

 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/3/PBI/2019 tentang
 Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,
 Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6303);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN
 PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN
 SUMBER DAYA ALAM.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
 yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor
 cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk
 kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat
 di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas
 yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam
 valuta asing.

 2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
 pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
 kepabeanan.

 3. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau
 badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang
 melakukan Ekspor atas hasil kegiatan pengusahaan,
 pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

 3

 4. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT
 adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman
 secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin
 penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, dan
 mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan
 kepabeanan dari kepala kantor pelayanan bea dan cukai.

 5. Pemilik Barang adalah orang perseorangan, badan
 hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum,
 yang memiliki barang Ekspor.

 6. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat
 PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh orang untuk
 melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk
 dan syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan peraturan perundang-undangan yang
 mengatur mengenai kepabeanan.

 7. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE
 adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.

 8. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya
 Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang
 diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan,
 dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup
 pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan
 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang
 mengatur mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh
 dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau
 pengolahan sumber daya alam.

 9. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 syariah.

 10. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut
 Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank
 dalam valuta rupiah atau valuta asing, yang digunakan
 khusus untuk penerimaan DHE SDA.

 11. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor free on board (FOB) yang
 tercantum pada PPE.

 4

 12. Barang Tambang adalah minyak dan gas bumi serta
 mineral dan batubara.

 13. Minyak dan Gas Bumi adalah minyak dan gas bumi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai minyak dan gas bumi.

 14. Mineral dan Batubara adalah mineral dan batubara
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara.

 15. Pihak yang Tunduk kepada Kontrak Kerja Sama Minyak
 dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Pihak dalam
 Kontrak Migas adalah operator dan/atau pemegang
 participating interest beserta para penggantinya dari waktu
 ke waktu, yang tercatat di otoritas yang berwenang.

 16. Sandi Kantor Pabean adalah sandi Kantor Pengawasan
 dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) pemuatan yang
 menerbitkan PPE.

 17. Nomor PPE adalah nomor pendaftaran yang dikeluarkan
 oleh KPPBC sebagaimana tercantum pada dokumen PPE.

 18. Dokumen Pendukung DHE SDA adalah dokumen yang
 membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan
 mengenai penerimaan DHE SDA.

 19. Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar (Outgoing
 Transfer) yang selanjutnya disebut Dokumen Pendukung
 Outgoing Transfer adalah dokumen terkait transaksi lalu
 lintas devisa Nasabah berupa transfer dana keluar
 (outgoing transfer) dengan nilai setara di atas jumlah
 tertentu (threshold).

 20. Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses
 penyelesaian suatu barang tertentu yang proses
 pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa
 (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan
 spesifikasi, serta menyediakan bahan baku, dan/atau
 barang setengah jadi dan/atau bahan penolong atau
 pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya,
 dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada
 pengguna jasa.

 5

 21. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau
 perawatan barang.

 22. Operational Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam
 bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha
 tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh
 penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu
 tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

 23. Financial Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam
 bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha
 dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh
 penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu
 tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

 24. Netting adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir,
 Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas
 yang dikompensasikan (set off) dengan kewajiban
 Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak
 Migas.

 25. Usance L/C adalah letter of credit yang mensyaratkan
 pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara
 Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak
 Migas dengan importir.

 26. Konsinyasi adalah penitipan barang Ekspor untuk
 diperdagangkan yang pembayarannya dilakukan setelah
 barang terjual sesuai kesepakatan antara Eksportir,
 Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas
 dengan importir.

 27. Pembayaran Kemudian adalah pembayaran yang
 dilakukan baik sekaligus maupun secara bertahap setelah
 barang dikirimkan kepada importir sesuai kesepakatan
 antara Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam
 Kontrak Migas dengan importir.

 28. Collection adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan
 menggunakan jasa bank melalui pengiriman dokumen
 terkait Ekspor kepada bank di luar negeri.

 29. Pembayaran di Muka (Advance Payment) adalah
 pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada
 Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak

 6

 Migas sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh
 (full payment) maupun sebagian (partial payment) nilai
 barang.

 30. Perintah Transfer Dana adalah perintah transfer dana
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai transfer dana.

 31. Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) adalah transaksi
 lalu lintas devisa Nasabah berupa transfer dana keluar
 dalam valuta asing.

 32. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
 BAB II

 KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE SDA
 MELALUI REKSUS DHE SDA PADA BANK

 Bagian Kesatu

 Kewajiban Penerimaan DHE SDA
 Pasal 2

 (1) Seluruh DHE SDA wajib diterima melalui Bank pada
 Reksus DHE SDA.

 (2) Kewajiban penerimaan DHE SDA melalui Bank
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 a. DHE SDA milik pemerintah yang diterima melalui
 Bank Indonesia; atau

 b. DHE SDA yang diterima dalam bentuk uang tunai di
 dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan dokumen
 pendukung yang memadai.

 (3) Eksportir yang menerima DHE SDA dalam bentuk uang
 tunai di dalam negeri sebagaimana ayat (2) huruf b harus
 menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA kepada
 Bank Indonesia.

 7
 Pasal 3

 Jenis barang Ekspor dengan kewajiban penerimaan DHE SDA
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada
 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan barang
 ekspor sumber daya alam.

 Pasal 4

 (1) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling
 lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran
 PPE.

 (2) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) yang berasal dari cara pembayaran Usance L/C,
 Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan/atau Collection,
 yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga)
 bulan setelah bulan pendaftaran PPE wajib dilakukan
 paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal
 jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.

 (3) Penentuan jatuh tempo pembayaran sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing cara
 pembayaran diatur sebagai berikut:
 a. jatuh tempo Usance L/C yaitu sesuai tenor yang
 tercantum pada Usance L/C;

 b. jatuh tempo Konsinyasi yaitu tanggal jatuh tempo
 pembayaran oleh pembeli (buyer) kepada penerima
 barang Konsinyasi (consignee) setelah barang
 Konsinyasi terjual oleh penerima barang Konsinyasi
 (consignee);

 c. jatuh tempo Pembayaran Kemudian yaitu waktu
 pembayaran yang disepakati antara Eksportir,
 Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak
 Migas dengan importir setelah tanggal pengiriman
 barang; dan

 d. jatuh tempo Collection yaitu waktu bank penerima
 amanat Collection menerima hasil penagihan dari
 importir.

 8

 (4) Dalam hal batas akhir penerimaan DHE SDA sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penerimaan
 DHE SDA dapat dilakukan paling lambat pada Hari
 berikutnya.

 (5) Eksportir yang menerima DHE SDA dengan cara
 pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
 menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang
 memadai kepada Bank.

 (6) Bank harus meneruskan Dokumen Pendukung DHE SDA
 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bank
 Indonesia.

 Pasal 5

 (1) Nilai DHE SDA yang diterima sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf b harus sesuai
 dengan Nilai Ekspor.

 (2) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dapat dilakukan dalam valuta yang berbeda dengan
 valuta yang tercantum pada PPE.

 Pasal 6

 (1) Dalam hal nilai DHE SDA lebih kecil dari Nilai Ekspor
 dengan selisih kurang:
 a. paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima
 puluh juta rupiah); atau

 b. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor
 untuk Barang Tambang, yang disebabkan oleh
 perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan kuantitas
 barang,

 nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai
 Ekspor sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan
 Dokumen Pendukung DHE SDA.

 (2) Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE SDA dengan
 Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00
 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh selisih kurs,
 diskon atau rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya
 lainnya terkait perdagangan internasional sehingga

 9

 terdapat selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai
 Ekspor paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai
 Ekspor, nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai
 dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan
 Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai.

 (3) Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE SDA dengan
 Nilai Ekspor lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00
 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh Maklon,
 Jasa Perbaikan, Operational Leasing, Financial Leasing,
 perbedaan harga barang, perbedaan kualitas barang,
 perbedaan komposisi barang, dan/atau perbedaan
 kuantitas barang, nilai DHE SDA yang diterima dianggap
 sesuai dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir
 menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang
 memadai.

 (4) Dalam hal selisih kurang antara nilai DHE SDA dengan
 Nilai Ekspor untuk Barang Tambang lebih besar dari 10%
 (sepuluh persen) dari Nilai Ekspor yang disebabkan oleh
 perbedaan harga, kualitas, komposisi, dan/atau kuantitas
 barang, nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai
 dengan Nilai Ekspor apabila Eksportir menyampaikan
 Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai.

 Pasal 7

 (1) Penerimaan nilai DHE SDA yang lebih kecil dari Nilai
 Ekspor yang disebabkan Netting antara tagihan Ekspor
 dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk
 Netting dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan
 Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua)
 pihak.

 (2) Dalam hal kegiatan Ekspor melibatkan lebih dari 2 (dua)
 pihak, Netting antara tagihan Ekspor dengan kewajiban
 Eksportir dalam bentuk impor barang terkait kegiatan
 Ekspor yang bersangkutan hanya diperbolehkan apabila
 pihak dimaksud berada dalam 1 (satu) grup.

 (3) Penerimaan nilai DHE SDA yang lebih kecil dari Nilai
 Ekspor yang disebabkan Netting antara tagihan Ekspor

 10

 dengan kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dan ayat (2) dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor
 apabila Eksportir menyampaikan Dokumen Pendukung
 DHE SDA berupa:
 a. bukti transaksi Netting yang memadai; dan
 b. surat pernyataan terkait Netting penerimaan DHE
 SDA.

 Pasal 8

 (1) Eksportir yang menerima DHE SDA melalui Bank dengan
 nilai lebih kecil dari Nilai Ekspor, dengan selisih kurang
 lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh
 juta rupiah) yang disebabkan importir wanprestasi, pailit,
 atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), harus
 menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang
 memadai kepada Bank untuk diteruskan kepada Bank
 Indonesia.

 (2) Eksportir yang tidak menerima DHE SDA atau menerima
 DHE SDA dalam bentuk uang tunai dengan nilai lebih
 kecil dari Nilai Ekspor dengan selisih kurang lebih besar
 dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau
 mengalami keadaan memaksa (force majeure), harus
 menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang
 memadai kepada Bank Indonesia.

 Pasal 9

 (1) Dalam hal valuta DHE SDA sesuai dengan valuta pada PPE
 maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan
 Nilai Ekspor dikonversikan ke rupiah dengan
 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir
 bulan pendaftaran PPE.

 (2) Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara DHE SDA
 dengan valuta pada PPE maka besarnya selisih kurang
 antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dihitung setelah
 masing-masing valuta dikonversikan ke rupiah dengan

 11

 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir
 bulan pendaftaran PPE.

 (3) Dalam hal valuta DHE SDA dan/atau valuta pada PPE
 tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan oleh
 Bank Indonesia maka besarnya selisih kurang antara nilai
 DHE SDA dan Nilai Ekspor dihitung dengan cara sebagai
 berikut:
 a. nilai DHE SDA dan/atau Nilai Ekspor dalam masing-
 masing valuta dikonversikan terlebih dahulu ke dolar
 Amerika Serikat menggunakan kurs tengah Reuters
 pada akhir bulan pendaftaran PPE; dan

 b.

 hasil konversi dalam dolar Amerika Serikat
 sebagaimana dimaksud pada huruf a dikonversikan
 ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank
 Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PPE untuk
 selanjutnya dihitung selisihnya.

 Pasal 10

 (1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi
 Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
 dan ayat (2) huruf b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
 Pasal 8, dan Pasal 9, berlaku terhadap Pemilik Barang
 sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE.

 (2) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
 huruf b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan
 Pasal 9 berlaku terhadap Eksportir dan/atau Pihak dalam
 Kontrak Migas.

 Bagian Kedua

 Pembukaan Reksus DHE SDA, Transfer Dana Masuk dan
 Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer)
 ke atau dari Reksus DHE SDA

 Pasal 11

 (1) Untuk memenuhi kewajiban penerimaan DHE SDA
 melalui Bank pada Reksus DHE SDA sebagaimana

 12

 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Eksportir harus
 melakukan pembukaan Reksus DHE SDA pada Bank.

 (2) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 berbentuk rekening giro, tabungan, atau rekening lainnya
 yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

 (3) Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dapat berupa:
 a. pembukaan rekening baru oleh Eksportir untuk
 menampung penerimaan DHE SDA; atau

 b. pengalihfungsian rekening yang telah dimiliki
 Eksportir menjadi Reksus DHE SDA.

 (4) Dalam hal Eksportir melakukan pengalihfungsian
 rekening yang telah dimiliki menjadi Reksus DHE SDA
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dana yang
 terdapat pada rekening yang telah dimiliki Eksportir
 tersebut harus dikosongkan terlebih dahulu.

 (5) Eksportir dapat membuka lebih dari 1 (satu) Reksus DHE
 SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 1 (satu)
 Bank atau lebih.

 (6) Bank harus memastikan Nasabah yang akan melakukan
 pembukaan Reksus DHE SDA merupakan Eksportir.

 (7) Bank harus memberikan penanda khusus (flag) untuk
 setiap Reksus DHE SDA di sistem internal Bank.

 Pasal 12

 (1) Pada saat mengajukan permohonan pembukaan Reksus
 DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
 Eksportir harus menyampaikan dokumen pendukung
 sebagai berikut:
 a. dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil
 pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan
 sumber daya alam; dan

 b. surat pernyataan terkait Ekspor atas hasil kegiatan
 pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan
 sumber daya alam.

 (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b disusun dengan mengacu pada contoh

 13

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 Pasal 13

 (1) Transfer dana masuk pada Reksus DHE SDA hanya dapat
 berasal dari:
 a. DHE SDA;
 b. dana dari pencairan deposito dan/atau pembayaran
 bunga deposito yang dananya bersumber dari Reksus
 DHE SDA milik Eksportir yang sama; dan

 c. dana yang berasal dari Reksus DHE SDA lain milik
 Eksportir yang sama, baik di Bank lain maupun di
 Bank yang sama.

 (2) Bank harus memastikan transfer dana masuk pada
 Reksus DHE SDA hanya berasal dari sumber sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1).

 (3) Dalam hal terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE
 SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir
 harus menyampaikan dokumen pendukung yang dapat
 membuktikan bahwa dana masuk tersebut merupakan
 DHE SDA.

 (4) Transfer dana masuk yang berasal dari DHE SDA
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
 dengan mekanisme:
 a. transfer langsung ke Reksus DHE SDA; atau
 b. transfer terlebih dahulu melalui rekening selain
 Reksus DHE SDA milik Eksportir.

 (5) Dalam hal terdapat transfer dana masuk ke Reksus DHE
 SDA selain dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), Eksportir harus memindahkan dana dimaksud keluar
 dari Reksus DHE SDA.

 14
 Pasal 14

 (1) DHE SDA yang ditempatkan dalam Reksus DHE SDA
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan
 oleh Eksportir untuk Transfer Dana Keluar (Outgoing
 Transfer) guna pembayaran:
 a. bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor;
 b. pinjaman;
 c. impor;
 d. keuntungan atau dividen; dan/atau
 e. keperluan lain dari penanam modal sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai penanaman modal.

 (2) Dalam hal Eksportir melakukan Transfer Dana Keluar
 (Outgoing Transfer) melalui Reksus DHE SDA sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dengan nilai setara di atas jumlah
 tertentu (threshold), Eksportir harus menyampaikan
 Dokumen Pendukung Outgoing Transfer kepada Bank.

 (3) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah
 Transfer Dana untuk Transfer Dana Keluar (Outgoing
 Transfer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang
 dilengkapi dengan Dokumen Pendukung Outgoing
 Transfer.

 (4) Dokumen Pendukung Outgoing Transfer sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen yang
 mendasari adanya kegiatan transaksi (underlying
 transaction) Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer)
 dalam valuta asing, yaitu:
 a. tagihan dari penjual barang dan jasa di luar negeri;
 b. kontrak pinjaman atau dokumen lain yang
 menunjukkan adanya kewajiban pembayaran bunga
 dan/atau pokok pinjaman;

 c. kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan
 adanya kewajiban membayar royalti dan kewajiban
 hak intelektual lainnya;

 d. dokumen rapat umum pemegang saham yang
 menunjukkan kewajiban pembagian dividen kepada
 pemegang saham di luar negeri;

 15
 e.

 perjanjian kerja atau dokumen kepegawaian lainnya
 yang menunjukkan kewajiban membayar gaji dan
 penghasilan lainnya;

 f. dokumen likuidasi aset di dalam negeri yang
 merupakan hak pihak di luar negeri; dan/atau

 g. dokumen pengecualian atau penangguhan kewajiban
 penggunaan rupiah untuk transaksi valuta asing di
 dalam negeri.

 (5) Dokumen Pendukung Outgoing Transfer sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) harus diterima sebelum
 pelaksanaan penyelesaian transaksi.

 (6) Bank harus meneruskan informasi kepada Bank
 Indonesia mengenai penyampaian Dokumen Pendukung
 Outgoing Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (7) Ketentuan mengenai mekanisme pengaksepan Perintah
 Transfer Dana, threshold, dan penyampaian Dokumen
 Pendukung Outgoing Transfer sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mengacu pada
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan
 nasabah.

 Pasal 15

 (1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi
 Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku terhadap Pemilik
 Barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan
 PPE.

 (2) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal
 13, dan Pasal 14 berlaku terhadap Eksportir dan/atau
 Pihak dalam Kontrak Migas.

 16
 BAB III

 PENYAMPAIAN INFORMASI, LAPORAN,
 DAN DOKUMEN PENDUKUNG

 Bagian Kesatu

 Penyampaian Informasi dan Dokumen Pendukung DHE SDA
 Pasal 16

 (1) Eksportir harus menyampaikan informasi terkait
 penerimaan DHE SDA kepada Bank paling lambat tanggal
 5 bulan berikutnya setelah DHE SDA diterima yang paling
 kurang meliputi:
 a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir;
 b. nama Eksportir;
 c. Sandi Kantor Pabean;
 d. Nomor PPE;
 e. tanggal PPE;
 f. jenis valuta DHE SDA;
 g. jenis valuta PPE;
 h. nilai DHE SDA;
 i.

 Nilai Ekspor; dan
 j. keterangan.

 (2) Bank harus menyampaikan informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dalam
 laporan rincian transaksi Ekspor,

 (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berlaku untuk PPE dengan nilai lebih besar dari
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau
 ekuivalennya.

 (4) Dalam hal Eksportir bukan penerima DHE SDA, informasi
 NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
 nama Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b yaitu NPWP dan nama penerima DHE SDA.

 (5) Nilai DHE SDA yang dilaporkan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf h yaitu nilai DHE SDA yang diterima
 oleh Eksportir melalui Reksus DHE SDA di Bank.

 17

 (6) Nilai Ekspor yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk
 menghitung selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai
 Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,
 Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu Nilai Ekspor yang
 diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

 (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara Nilai Ekspor yang
 disampaikan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf i dengan Nilai Ekspor yang diterima Bank
 Indonesia dari DJBC sebagaimana dimaksud pada ayat
 (6), Bank Indonesia memutuskan data PPE yang dijadikan
 acuan pemenuhan ketentuan DHE SDA.

 Pasal 17

 (1) Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berisi keterangan mengenai
 penerimaan DHE SDA dalam bentuk uang tunai di dalam
 negeri.

 (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung
 DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
 Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 pada bulan
 berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE.

 (3) Penyampaian Dokumen Pendukung DHE SDA kepada
 Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 berlaku untuk PPE dengan nilai lebih besar dari
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau
 ekuivalennya.

 Pasal 18

 (1) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk cara pembayaran
 Usance L/C, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian,
 dan/atau Collection sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 a. Usance L/C, dapat berupa fotokopi SWIFT message
 L/C, bill of lading, dan/atau packing list;

 b. Konsinyasi, dapat berupa fotokopi dokumen
 kesepakatan Konsinyasi dan/atau invoice consignee
 kepada buyer;

 18

 c. Pembayaran Kemudian, dapat berupa fotokopi
 dokumen kesepakatan antara Eksportir dan importir;
 dan

 d. Collection, dapat berupa fotokopi dokumen
 kesepakatan jual beli.

 (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung
 DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
 Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya
 setelah bulan pendaftaran PPE.

 (3) Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE
 SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank
 Indonesia.

 Pasal 19

 (1) Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 berisi keterangan mengenai penyebab
 selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor,
 yaitu:
 a. untuk selisih kurs, diskon atau rabat, biaya
 administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait
 perdagangan internasional sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (2), dapat berupa invoice, SWIFT
 message, bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau
 nota debet (debit note);

 b. untuk Maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 ayat (3), dapat berupa kesepakatan atau perjanjian
 dan/atau invoice terkait Maklon;

 c. untuk Jasa Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (3), dapat berupa kesepakatan atau
 perjanjian dan/atau invoice terkait Jasa Perbaikan;

 d. untuk Operational Leasing sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (3), dapat berupa kesepakatan
 atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi
 untuk membeli;

 e. untuk Financial Leasing sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (3), dapat berupa kesepakatan

 19

 atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi
 untuk membeli dan/atau invoice;

 f. untuk perbedaan harga barang sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat
 berupa invoice, nota kredit (credit note), nota debet
 (debit note), dan/atau keterangan dari importir
 dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang
 diimpor; dan

 g. untuk perbedaan kualitas, komposisi, dan/atau
 kuantitas barang sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat berupa invoice,
 nota kredit (credit note), nota debet (debit note),
 certificate of analysis, dan/atau keterangan dari
 importir dan/atau lembaga lain terkait barang yang
 diimpor.

 (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung
 DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
 Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya
 setelah DHE SDA diterima.

 (3) Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE
 SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank
 Indonesia.

 Pasal 20

 (1) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk bukti transaki
 Netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
 huruf a dapat berupa rekapitulasi dan rincian Netting
 report (account receivable/account payable), kesepakatan
 Netting, fotokopi pemberitahuan pabean impor, dan/atau
 invoice.

 (2) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk surat pernyataan
 terkait Netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
 (3) huruf b berisi informasi yang menegaskan bahwa:
 a. barang yang diimpor digunakan dalam proses
 menghasilkan barang Ekspor sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); dan

 20

 b. pihak yang melakukan Netting antara tagihan Ekspor
 dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan
 Ekspor yang bersangkutan berada dalam 1 (satu)
 grup, dalam hal Netting melibatkan lebih dari 2 (dua)
 pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

 (3) Surat pernyataan terkait Netting sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) dapat disusun dengan mengacu pada contoh
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur ini.

 (4) Eksportir harus menyampaikan bukti transaksi Netting
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat
 pernyataan terkait Netting sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk penerimaan DHE SDA melalui Bank maka
 Eksportir menyampaikan bukti transaksi Netting dan
 surat pernyataan terkait Netting kepada Bank yang
 bersangkutan paling lambat tanggal 5 pada bulan
 berikutnya setelah DHE SDA diterima; dan

 b. untuk penerimaan DHE SDA tidak melalui Bank
 maka Eksportir menyampaikan secara langsung
 bukti transaksi Netting dan surat pernyataan terkait
 Netting kepada Bank Indonesia paling lambat:
 1. tanggal 5 pada bulan keempat setelah bulan
 pendaftaran PPE; atau

 2. tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah tanggal
 jatuh tempo pembayaran.

 (5) Bank harus menyampaikan bukti transaksi Netting dan
 surat pernyataan terkait Netting sebagaimana dimaksud
 pada ayat (4) huruf a kepada Bank Indonesia.

 Pasal 21

 (1) Dokumen Pendukung DHE SDA untuk importir
 wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa
 (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu
 sebagai berikut:

 21

 a. untuk importir wanprestasi atau mengalami keadaan
 memaksa (force majeure), dapat berupa keterangan
 dari importir dan/atau lembaga lain yang terkait; dan

 b. untuk importir pailit, dapat berupa keterangan pailit
 dari instansi atau pihak yang berwenang di negara
 tempat kedudukan importir.

 (2) Eksportir harus menyampaikan Dokumen Pendukung
 DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk penerimaan DHE SDA yang diperjanjikan
 kurang dari 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran
 PPE, Dokumen Pendukung DHE SDA disampaikan
 paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan
 pendaftaran PPE; dan

 b. untuk penerimaan DHE SDA yang diperjanjikan
 dengan cara pembayaran menggunakan Usance L/C,
 Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan/atau
 Collection yang jatuh temponya melebihi atau sama
 dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PPE,
 Dokumen Pendukung DHE SDA disampaikan paling
 lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal
 jatuh tempo pembayaran.

 Pasal 22

 (1) Penerimaan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 dalam rangka Pembayaran di Muka (Advance
 Payment) diatur sebagai berikut:
 a. Eksportir harus menyampaikan keterangan dan data
 terkait penerimaan DHE SDA kepada Bank paling
 lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah DHE
 SDA diterima;

 b. keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada
 huruf a meliputi:
 1. NPWP Eksportir;
 2. nama Eksportir; dan

 22

 3. keterangan penerimaan atas Pembayaran di
 Muka (Advance Payment) baik sebagian maupun
 secara penuh atas nilai DHE SDA yang diterima;

 c.

 setelah barang diekspor, Eksportir harus
 menyampaikan keterangan dan data terkait Ekspor
 kepada Bank paling lambat tanggal 5 pada bulan
 berikutnya setelah bulan pendaftaran PPE;

 d. keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada
 huruf c meliputi:
 1.

 tanggal PPE;

 2. Sandi Kantor Pabean;
 3. Nomor PPE;
 4. Nilai Ekspor; dan
 5.

 nilai DHE SDA yang merupakan nilai
 Pembayaran di Muka (Advance Payment) yang
 telah diselesaikan dengan pengiriman barang;
 dan

 e. dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai DHE
 SDA dan Nilai Ekspor terkait pelunasan atas
 Pembayaran di Muka (Advance Payment), Eksportir
 harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE
 SDA yang memadai kepada Bank.

 (2) Bank harus menyampaikan informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c kepada Bank
 Indonesia.

 Pasal 23

 Apabila batas akhir penyampaian informasi dan Dokumen
 Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
 ayat (1) dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 jatuh pada hari
 libur, penyampaian informasi, keterangan, dan Dokumen
 Pendukung DHE SDA dilakukan paling lambat pada Hari
 berikutnya.

 Pasal 24

 Dalam hal Eksportir, Pemilik Barang, dan Pihak dalam Kontrak
 Migas tidak menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA

 23

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal
 22 maka:
 a.

 b. Eksportir, Pemilik Barang, dan Pihak dalam Kontrak Migas
 dianggap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4.

 Pasal 25

 Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT maka PJT harus:
 a. menyampaikan fotokopi izin penyelenggaraan jasa titipan
 dari instansi terkait kepada Bank Indonesia;

 b. mengisi lembar lanjutan khusus PJT secara akurat sesuai
 dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku; dan

 c. menyampaikan informasi PPE kepada Pemilik Barang
 dalam rangka pengisian laporan rincian transaksi Ekspor
 oleh Pemilik Barang.

 Pasal 26

 Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, Pemilik Barang
 sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PPE harus
 menyampaikan informasi, keterangan, dan Dokumen
 Pendukung DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
 ayat (1) dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22.

 Pasal 27

 Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, Eksportir dan/atau
 Pihak dalam Kontrak Migas harus menyampaikan informasi,
 keterangan, dan Dokumen Pendukung DHE SDA sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 sampai dengan
 Pasal 22.

 nilai DHE yang diterima dianggap tidak sesuai dengan
 Nilai Ekspor; dan

 24
 Bagian Kedua

 Penyampaian Informasi untuk Setiap Transfer Dana Masuk
 dan Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer)
 Melalui Reksus DHE SDA

 Pasal 28

 (1) Eksportir harus menyampaikan informasi kepada Bank
 untuk setiap transfer dana masuk dan/atau Transfer
 Dana Keluar (Outgoing Transfer) melalui Reksus DHE SDA,
 yang paling kurang meliputi informasi:
 a.

 nilai transaksi;

 b. tujuan transaksi;
 c. pelaku transaksi; dan
 d. hubungan keuangan antarpelaku transaksi.

 (2) Bank harus menyampaikan informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dalam
 laporan lalu lintas devisa.

 Pasal 29

 Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, ketentuan bagi
 Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku
 terhadap Pemilik Barang, sebagaimana tercantum dalam
 lembar lanjutan PPE.

 Pasal 30

 Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku terhadap
 Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

 Pasal 31

 Tata cara penyampaian informasi dan Dokumen Pendukung
 DHE SDA ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada
 Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20
 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) mengacu pada
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah.

 25
 BAB IV

 PENGAWASAN
 Pasal 32

 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada:
 a. Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam
 Kontrak Migas; dan

 b. Bank,
 terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE SDA
 melalui Reksus DHE SDA dan penggunaan DHE SDA.

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 meliputi:
 a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 b. pemeriksaan.

 (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau
 dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan
 instansi terkait; dan

 b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 (4) Dalam hal diperlukan, dalam melakukan pengawasan
 Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk
 melakukan penelitian kebenaran dokumen pendukung.

 Pasal 33

 (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 32, Bank Indonesia menyampaikan surat
 pemantauan pertama kepada Eksportir yang belum
 memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 2 dan/atau Pasal 4.

 (2) Eksportir harus menindaklanjuti dan/atau memberikan
 tanggapan atas surat pemantauan pertama sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana
 tercantum dalam surat pemantauan pertama.

 (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana
 tercantum dalam surat pemantauan pertama Eksportir

 26

 belum menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan
 atas surat pemantauan pertama, Bank Indonesia
 menyampaikan surat pemantauan kedua.

 (4) Eksportir harus menindaklanjuti dan/atau memberikan
 tanggapan atas surat pemantauan kedua sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana
 tercantum dalam surat pemantauan kedua.

 Pasal 34

 (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil
 pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh
 Eksportir, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak
 Migas yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4 dan tidak
 memberikan tanggapan terhadap surat pemantauan
 kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)
 yang membuktikan pemenuhan kewajiban sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4.

 (2) Bank Indonesia menyampaikan informasi
 hasil

 pengawasan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) kepada:
 a. Kementerian Keuangan c.q. DJBC; dan
 b. kementerian dan/atau lembaga teknis terkait,
 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-
 masing.

 (3) Penyampaian informasi hasil pengawasan dan
 pelanggaran kepada kementerian dan/atau lembaga
 teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
 b dilakukan sepanjang kementerian dan/atau lembaga
 teknis terkait dimaksud memiliki ketentuan pelaksanaan
 atas Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai
 devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan,
 pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

 Pasal 35

 (1) Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan
 pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

 27

 dan surat pemantauan kedua sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 33 ayat (3) kepada Eksportir dengan alamat
 sebagaimana tercantum dalam Nomor Identitas
 Kepabeanan (NIK) atau informasi lain yang disampaikan
 oleh Eksportir.

 (2) Dalam hal Ekspor dilakukan oleh PJT, surat pemantauan
 pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
 dan surat pemantauan kedua sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan kepada Pemilik
 Barang.

 (3) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi, surat
 pemantauan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 33 ayat (1) dan surat pemantauan kedua sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan kepada
 Eksportir dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas.

 Pasal 36

 (1) Eksportir yang telah dikenai sanksi penangguhan atas
 pelayanan kepabeanan oleh DJBC harus menyampaikan
 bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4 kepada Bank Indonesia.

 (2) Bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dapat berupa fotokopi SWIFT message, credit
 advice, rekening koran, dan/atau informasi lain.

 (3) Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia
 terhadap bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) Eksportir tidak melakukan
 pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4, Bank Indonesia
 menyampaikan informasi kepada DJBC dengan tembusan
 kepada Eksportir.

 (4) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT:
 a. bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disampaikan oleh Pemilik Barang
 kepada Bank Indonesia; dan

 28

 b. tembusan surat penyampaian informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bank
 Indonesia kepada Pemilik Barang.

 (5) Dalam hal Ekspor Minyak dan Gas Bumi:
 a. bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir dan/atau
 Pihak dalam Kontrak Migas kepada Bank Indonesia.

 b. tembusan surat penyampaian informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bank
 Indonesia kepada Eksportir dan/atau Pihak dalam
 Kontrak Migas.

 BAB V

 KORESPONDENSI
 Pasal 37

 (1) Penyampaian surat dan komunikasi dengan Bank
 Indonesia berkaitan dengan Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur ini ditujukan kepada:
 Bank Indonesia

 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
 c.q. Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD dan
 DHE

 Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350

 (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat
 dan/atau media lainnya.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 38

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal ditetapkan.

 29

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 19 Juli 2019

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

 MIRZA ADITYASWARA

 i

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 21/15/PADG/2019
 TENTANG

 PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN,
 PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

 I. UMUM
 Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang

 memadai dan berkesinambungan, baik yang berasal dari dalam negeri
 maupun luar negeri. Salah satu sumber pendanaan dari luar negeri yang
 relatif stabil dan berkesinambungan (sustainable) yaitu DHE yang juga
 penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi
 secara keseluruhan.
 Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia yang

 mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor dari kegiatan
 pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam untuk
 optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor, dan untuk meningkatkan
 kualitas informasi yang diperoleh guna pemantauan kepatuhan DHE yang
 lebih efektif, perlu disusun ketentuan pelaksanaan mengenai DHE SDA
 yang mengatur antara lain mengenai kewajiban penerimaan DHE SDA
 melalui Reksus DHE SDA di Bank.
 Penyesuaian pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa

 bebas yang berlaku selama ini yaitu setiap penduduk dapat dengan bebas
 memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-
 Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai
 Tukar.

 2

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “wajib diterima melalui Bank pada Reksus
 DHE SDA” tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka
 waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam mata uang
 rupiah.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai”
 adalah penerimaan DHE SDA dalam bentuk pembayaran
 uang kertas dan/atau uang logam.

 Ayat (3)

 Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila menurut
 Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat
 membuktikan terjadinya penerimaan DHE SDA dalam bentuk
 uang tunai di dalam negeri dan memenuhi aspek kewajaran
 untuk dilakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai, antara
 lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.
 Contoh:

 Perusahaan A melakukan ekspor sumber daya alam ke
 perusahaan B di luar negeri yang pembayarannya diterima dalam
 uang tunai di dalam negeri untuk disetor ke Bank. Dokumen
 Pendukung DHE SDA yang diperlukan antara lain tanda terima
 pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang
 menunjukkan penyetoran uang tunai tersebut.

 Pasal 3
 Cukup jelas.

 3
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Contoh:

 Perusahaan A mengekspor komoditas sumber daya alam ke luar
 negeri dengan tanggal PPE 6 Mei 2019. Dalam hal ini, perusahaan
 A wajib menerima DHE SDA melalui Bank pada Reksus DHE SDA
 paling lambat tanggal 31 Agustus 2019.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a

 Contoh:
 Importir membuka Usance L/C yang jatuh tempo
 pembayarannya 180 hari setelah tanggal pengapalan barang
 yang tercantum dalam bill of lading. Apabila tanggal
 pengapalan barang 10 Juli 2019 dan tanggal jatuh tempo
 pembayaran adalah 6 Januari 2020 maka DHE SDA wajib
 diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat
 tanggal 20 Januari 2020.

 Huruf b
 Contoh:

 Perusahaan B melakukan kontrak jual beli barang
 Konsinyasi. Barang Konsinyasi dikirim pada bulan Mei 2019
 dan terjual pada tanggal 20 November 2019 serta dibayar
 oleh pembeli sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu
 pada tanggal 22 November 2019. Dalam hal ini DHE SDA
 wajib diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling
 lambat pada tanggal 6 Desember 2019.

 Huruf c
 Contoh:

 Perusahaan C mengirim barang ke luar negeri pada bulan
 Maret 2019 dengan perjanjian jatuh tempo pembayaran
 dilakukan pada tanggal 10 September 2019. DHE SDA wajib
 diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat
 tanggal 24 September 2019.

 4
 Huruf d
 Contoh:

 Perusahaan D mengirim barang ke luar negeri pada bulan
 Juni 2019 dan mempercayakan bank M di luar negeri untuk
 melakukan penagihan ke importir. Bank M menerima hasil
 penagihan pada tanggal 12 November 2019. DHE SDA wajib
 diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA paling lambat
 pada tanggal 26 November 2019.

 Ayat (4)

 Contoh:
 Apabila batas waktu penerimaan DHE SDA jatuh pada tanggal 24
 Agustus 2019 (hari Sabtu) yang merupakan hari libur maka DHE
 SDA paling lambat diterima melalui Bank pada Reksus DHE SDA
 pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Contoh:
 Dalam dokumen PPE, Nilai Ekspor sumber daya alam perusahaan
 A tercantum sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar
 Amerika Serikat). Perusahaan A dapat menerima DHE SDA
 tersebut melalui Bank pada Reksus DHE SDA dalam valuta selain
 dolar Amerika Serikat, misalnya euro, yen, dan/atau renminbi.

 Pasal 6
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 5
 Huruf b
 Contoh:

 Perusahaan A melakukan Ekspor komoditas batubara
 dengan Nilai Ekspor sebesar USD800,000.00 (delapan ratus
 ribu dolar Amerika Serikat). DHE SDA yang diterima sebesar
 USD750,000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika
 Serikat) karena adanya perbedaan kualitas barang. Dengan
 demikian terdapat selisih kurang sebesar USD50,000.00
 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau sebesar 6,25%
 (enam koma dua puluh lima persen) dari Nilai Ekspor.
 Mengingat selisih kurang nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor
 kurang dari 10% (sepuluh persen) maka nilai DHE SDA yang
 diterima dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor dan
 perusahaan A tidak perlu menyampaikan Dokumen
 Pendukung DHE SDA.

 Ayat (2)

 Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila
 menurut Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan
 terjadinya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor,
 yang disebabkan oleh selisih kurs, diskon atau rabat, biaya
 administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan
 internasional.
 Contoh:

 Perusahaan B melakukan ekspor dengan nilai yang tercantum di
 dokumen PPE sebesar USD180,000.00 (seratus delapan puluh
 ribu dolar Amerika Serikat). DHE SDA yang diterima sebesar
 USD170,000.00 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat)
 setelah dipotong biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi
 barang dengan total sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar
 Amerika Serikat) atau 5,9% dari Nilai Ekspor. Kurs tengah Bank
 Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PPE yaitu
 Rp14.500,00/USD maka selisih kurang antara nilai DHE SDA
 dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah sebesar ((USD170,000.00
 x Rp14.500,00/USD) – (USD180,000.00 x Rp14.500,00/USD)) =
 Rp145.000.000,00. Dalam hal ini, penerimaan DHE SDA
 dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor apabila perusahaan B
 menyampaikan Dokumen Pendukung DHE SDA yang dapat

 6

 membuktikan adanya biaya administrasi, rabat, dan biaya
 transportasi barang.

 Ayat (3)

 Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila
 menurut Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan
 terjadinya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor,
 yang disebabkan oleh Maklon, Jasa Perbaikan, Operational
 Leasing, Financial Leasing, perbedaan harga barang, perbedaan
 kualitas barang, perbedaan komposisi barang, dan/atau
 perbedaan kuantitas barang.
 Contoh:

 Perusahaan C menerima DHE SDA sebesar USD534,000.00 (lima
 ratus tiga puluh empat ribu dolar Amerika Serikat) atas
 pengiriman barang dengan Nilai Ekspor sebesar USD540,000.00
 (lima ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Dengan
 demikian terdapat selisih sebesar USD6,000.00 (enam ribu dolar
 Amerika Serikat). Selisih sebesar USD6,000.00 (enam ribu dolar
 Amerika Serikat) tersebut berasal dari perbedaan harga barang
 pada saat perjanjian Ekspor dengan harga pada saat barang
 diterima yaitu USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat) dan
 perbedaan kualitas barang yaitu USD3,000.00 (tiga ribu dolar
 Amerika Serikat). Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan
 pendaftaran PPE yaitu Rp14.250,00/USD maka selisih kurang
 antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dalam rupiah adalah
 sebesar ((USD540,000.00 x Rp14.250,00/USD) – (USD534,000.00
 x Rp14.250,00/USD)) = Rp85.500.000,00. Mengingat selisih
 kurang nilai DHE SDA dengan Nilai Ekspor dalam rupiah lebih
 besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka
 penerimaan DHE SDA dianggap sesuai dengan Nilai Ekspor
 apabila perusahaan C menyampaikan Dokumen Pendukung DHE
 SDA yang membuktikan perbedaan harga barang dan perbedaan
 kualitas barang.

 Ayat (4)

 Dokumen Pendukung DHE SDA dinilai memadai apabila
 menurut Bank Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan
 terjadinya selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor,

 7

 yang disebabkan oleh perbedaan harga, kualitas, komposisi,
 dan/atau kuantitas barang.
 Contoh:

 Perusahaan D melakukan ekspor komoditas timah dengan Nilai
 Ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika
 Serikat). DHE SDA yang diterima sebesar USD850,000.00
 (delapan ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) karena
 adanya perbedaan perkiraan harga barang sewaktu pengisian
 PPE dengan realisasi harga saat barang dibayar oleh importir.
 Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar USD150,000.00
 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau sebesar 15%
 (lima belas persen) dari Nilai Ekspor. Mengingat selisih kurang
 nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor lebih besar dari 10% (sepuluh
 persen) maka nilai DHE SDA yang diterima dianggap sesuai
 dengan Nilai Ekspor apabila perusahaan D menyampaikan
 Dokumen Pendukung DHE SDA yang memadai.

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Pihak yang berada dalam 1 (satu) grup merupakan badan hukum
 atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan
 kepemilikan dan/atau pemegang saham yang sama.

 Ayat (3)
 Huruf a

 Bukti transaksi Netting dapat berupa antara lain
 kesepakatan penyelesaian Netting tagihan Ekspor dengan
 kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang
 bersangkutan, laporan konsolidasi Netting tagihan Ekspor
 dengan kewajiban impor barang dan invoice.
 Bukti transaksi Netting dinilai memadai apabila menurut
 penilaian Bank Indonesia dokumen tersebut dapat
 membuktikan adanya Netting yang diperbolehkan.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 8
 Pasal 8
 Ayat (1)

 Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank
 Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan
 kondisi importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan
 memaksa (force majeure).

 Ayat (2)

 Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank
 Indonesia dokumen tersebut dapat membuktikan kondisi importir
 wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force
 majeure).

 Pasal 9
 Ayat (1)
 Contoh:

 Perusahaan B melakukan ekspor sumber daya alam pada tanggal
 2 Juli 2019 sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) dan
 menerima DHE SDA pada tanggal 16 Agustus 2019 sebesar
 EUR40,000.00 (empat puluh ribu euro). Dalam hal ini, selisih
 kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dengan
 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli
 2019 (misalnya Rp16.000,00/EUR) yaitu sebesar ((EUR50,000.00
 x Rp16.000,00/EUR) – (EUR40,000.00 x Rp16.000,00/EUR)) =
 Rp160.000.000,00.

 Ayat (2)
 Contoh:

 Perusahaan C melakukan ekspor sumber daya alam pada tanggal
 15 Juli 2019 sebesar EUR50,000.00 (lima puluh ribu euro) dan
 menerima DHE SDA pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar
 AUD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Australia). Dalam hal ini,
 selisih kurang antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dengan
 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2019
 (misalnya Rp10.000,00/AUD dan Rp16.000,00/EUR) yaitu
 sebesar ((EUR50,000.00 x Rp16.000,00/EUR) – (AUD40,000.00 x
 Rp10.000,00/AUD)) = Rp400.000.000,00.

 9
 Ayat (3)
 Contoh:

 Perusahaan D melakukan ekspor sumber daya alam pada tanggal
 20 Juli 2019 sebesar INR5,000,000.00 (lima juta rupee India) dan
 menerima DHE SDA pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar
 INR4,000,000.00 (empat juta rupee India). Berdasarkan kurs
 tengah Reuters pada tanggal 31 Juli 2019 (USD0.015/INR)
 dihitung Nilai Ekspor sebesar (INR5,000,000.00 x USD0.015/INR)
 = USD75,000.00 dan nilai DHE SDA sebesar (INR4,000,000.00 x
 USD0.015/INR) = USD60,000.00. Dalam hal ini selisih kurang
 antara nilai DHE SDA dan Nilai Ekspor dengan menggunakan
 kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Juli 2019
 (Rp16.000,00/USD)

 yaitu
 sebesar ((USD75,000.00 x

 Rp16.000,00/USD)) – (USD60,000.00 x Rp16.000,00/USD)) =
 Rp240.000.000,00.

 Pasal 10
 Ayat (1)

 Contoh:
 PJT melakukan Ekspor barang milik perusahaan A. Dalam hal ini,
 ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan A.

 Ayat (2)

 Contoh 1:
 Dalam kontrak kerja sama minyak bumi, perusahaan B berperan
 sebagai operator, sementara perusahaan C dan perusahaan D
 berperan sebagai participating interest. Untuk setiap Ekspor
 minyak bumi, PPE diterbitkan atas nama masing-masing
 perusahaan sesuai dengan hasil lifting-nya. Dalam hal ini,
 ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan B,
 perusahaan C, dan perusahaan D, selaku Eksportir.
 Contoh 2:
 Dalam kontrak kerja sama gas bumi, perusahaan E berperan
 sebagai operator, sementara perusahaan F dan perusahaan G
 berperan sebagai participating interest. Untuk setiap Ekspor gas
 bumi yang merupakan hasil joint lifting ketiga perusahaan
 tersebut, PPE diterbitkan atas nama perusahaan E. Dalam hal ini,
 ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan E selaku

 10

 Eksportir sekaligus Pihak dalam Kontrak Migas serta perusahaan
 F dan perusahaan G selaku Pihak dalam Kontrak Migas.
 Contoh 3:
 Dalam kontrak kerja sama gas bumi, perusahaan H berperan
 sebagai operator, sementara perusahaan I dan perusahaan J
 berperan sebagai participating interest. Untuk setiap Ekspor gas
 bumi yang merupakan hasil joint lifting ketiga perusahaan
 tersebut, PPE diterbitkan atas nama perusahaan K selaku
 Eksportir yang tidak memiliki hak atas hasil lifting. Dalam hal ini,
 ketentuan bagi Eksportir berlaku terhadap perusahaan H,
 perusahaan I, dan perusahaan J, selaku Pihak dalam Kontrak
 Migas.

 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Rekening lainnya dapat berupa produk simpanan lainnya dari
 Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

 Ayat (3)
 Contoh:

 Perusahaan W, Eksportir timah, telah memiliki rekening giro di
 Bank R yang digunakan untuk menampung semua penerimaan,
 termasuk Ekspor timah. Dalam memenuhi ketentuan,
 perusahaan W dapat:
 1. membuka rekening baru yang diperuntukkan sebagai
 Reksus DHE SDA; atau

 2. menggunakan rekening giro di Bank R sebagai Reksus DHE
 SDA sehingga penerimaan selain dari DHE SDA tidak
 diperbolehkan menggunakan rekening giro ini.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Contoh:

 Perusahaan V, Eksportir batubara, berencana membuka rekening
 baru yang khusus untuk menampung DHE SDA-nya di Bank P

 11

 Dalam hal ini, perusahaan V diperbolehkan untuk memiliki lebih
 dari satu Reksus DHE SDA, baik di Bank P maupun Bank lain.

 Ayat (6)

 Bank memastikan Nasabah yang akan melakukan pembukaan
 Reksus DHE SDA merupakan Eksportir berdasarkan dokumen
 pendukung yang disampaikan oleh Eksportir pada saat
 mengajukan permohonan pembukaan Reksus DHE SDA.

 Ayat (7)

 Penanda khusus (flag) dapat berupa antara lain pada nama
 rekening atau nomor rekening.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Huruf a

 Dokumen yang dapat menunjukkan Ekspor atas hasil
 pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber
 daya alam dapat berupa antara lain dokumen PPE, surat izin
 Ekspor dari instansi terkait, dan kontrak penjualan Ekspor.
 Termasuk dalam PPE yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang
 (PEB).

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Ayat (1)
 Huruf a
 Contoh:

 Perusahaan D melakukan Ekspor sumber daya alam pada
 tanggal 7 Juli 2019 kepada importir K di Singapura senilai
 USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).
 Pembayaran pertama oleh importir K melalui bank E di
 Singapura sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar
 Amerika Serikat) diterima perusahaan D melalui Bank F di
 Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019. Sisanya sebesar
 USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat)

 12

 dibayar importir K melalui bank E di Singapura dan diterima
 PT D melalui Bank F di Jakarta pada tanggal 1 September
 2019.
 Dalam hal ini, penerimaan DHE SDA pada tanggal 1 Agustus
 2019 dan 1 September 2019 wajib dilakukan melalui Reksus
 DHE SDA di Bank F.

 Huruf b
 Contoh:

 Perusahaan I pada tanggal 5 Januari 2020 memiliki Reksus
 DHE SDA di Bank J di Jakarta dengan saldo sebesar
 USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika
 Serikat). Pada tanggal yang sama perusahaan membuka
 deposito senilai USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika
 Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga
 3% (tiga persen) per tahun di bank yang sama, yang dananya
 bersumber dari Reksus DHE SDA. Pada saat pencairan yaitu
 tanggal 5 Februari 2020, nilai pokok deposito dan bunganya
 masing-masing sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar
 Amerika Serikat) dan USD250.00 (dua ratus lima puluh dolar
 Amerika Serikat), dapat dimasukkan kembali ke Reksus DHE
 SDA.

 Huruf c
 Contoh:

 Perusahaan K memiliki 2 (dua) Reksus DHE SDA, yaitu di
 Bank J Jakarta dan Bank L di Bandung dengan saldo akhir
 bulan Agustus 2019 masing-masing sebesar USD150,000.00
 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan
 USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Dalam hal ini, perpindahan dana antar-Reksus DHE SDA
 milik perusahaan K di dua Bank berbeda diperbolehkan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Dokumen pendukung dapat berupa antara lain dokumen PPE
 berupa PEB, dokumen Nota Pelayanan Ekspor (NPE), kontrak
 penjualan Ekspor, dan surat pernyataan dari Eksportir.

 13
 Ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Contoh:
 Perusahaan L memiliki 2 (dua) rekening di Bank C, yaitu
 rekening umum yang dapat menampung semua transfer
 dana masuk dan Reksus DHE SDA. Pada tanggal 7 Maret
 2020, perusahaan L menerima DHE SDA sebesar
 USD350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dolar Amerika
 Serikat) di rekening umum atas Ekspor yang dilakukan pada
 bulan Februari 2020.
 Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia, perusahaan L
 harus memindahkan dana sebesar USD350,000.00 (tiga
 ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tersebut dari
 rekening umum ke Reksus DHE SDA, dengan disertai
 dokumen pendukung yang dapat membuktikan dana masuk
 tersebut berasal dari DHE SDA.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Contoh:

 Perusahaan J melakukan Transfer Dana Keluar (Outgoing
 Transfer) melalui Bank G sebesar USD225,000,000.00 (dua ratus
 dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) untuk pembayaran
 impor. Jika tanggal valuta yaitu tanggal 20 Agustus 2019 maka
 Dokumen Pendukung Outgoing Transfer untuk transaksi

 14

 pembayaran impor harus disampaikan perusahaan J sebelum
 pelaksanaan penyelesaian transaksi pada tanggal valuta.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)

 Pada saat ketentuan Bank Indonesia ini berlaku, threshold
 Transfer Dana Keluar (Outgoing Transfer) sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah yaitu
 USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.

 15
 Huruf j

 Yang dimaksud dengan “keterangan” antara lain mengenai
 penyebab selisih antara nilai DHE SDA yang diterima dengan
 Nilai Ekspor.
 Contoh:

 Perusahaan Q menerima DHE SDA melalui Bank pada
 Reksus DHE SDA tanggal 17 Juli 2019. Dalam hal ini,
 perusahaan Q harus menyampaikan informasi terkait
 penerimaan DHE SDA tersebut kepada Bank paling lambat
 tanggal 5 Agustus 2019.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Contoh 1:
 Eksportir yaitu perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C.
 Perusahaan D, selaku holding company yang berkedudukan di
 Indonesia, menerima DHE SDA yang berasal dari 3 (tiga)
 perusahaan tersebut. Dalam hal ini, NPWP dan nama yang
 dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank yaitu NPWP dan
 nama perusahaan D.
 Contoh 2:
 Perusahaan D dan perusahaan E menerima DHE SDA melalui
 Bank yang berasal dari satu PPE atas nama PJT DN. NPWP dan
 nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank
 masing-masing adalah NPWP dan nama perusahaan D dan
 perusahaan E.
 Contoh 3:
 Perusahaan F selaku operator serta perusahaan G dan
 perusahaan H selaku participating interest dalam kontrak kerja
 sama Minyak dan Gas Bumi menerima DHE SDA melalui Bank
 yang berasal dari satu PPE atas nama perusahaan F. NPWP dan
 nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank
 masing-masing yaitu NPWP dan nama perusahaan F, perusahaan
 G, dan perusahaan H.

 16
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Ayat (1)

 Dokumen Pendukung DHE SDA antara lain berupa fotokopi tanda
 terima pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang
 menunjukkan penyetoran uang tunai ke Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Huruf a
 Penerimaan DHE SDA melalui Bank terjadi dalam hal
 terdapat penerimaan DHE SDA karena tagihan ekspor yang
 diterima lebih besar dari kewajiban impor yang dibayarkan
 oleh Eksportir.

 17

 Huruf b
 Penerimaan DHE SDA tidak melalui Bank terjadi dalam hal
 tidak terdapat penerimaan DHE SDA karena tagihan ekspor
 lebih kecil atau sama dengan kewajiban impor yang
 dibayarkan oleh Eksportir

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.

 18

 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 21/15/PADG/2019 </reg_id>
<reg_title> PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM </reg_title>
<set_date> 19 Juli 2019 </set_date>
<effective_date> 19 Juli 2019 </effective_date>
<related_reg> '21/3/PBI/2019' </related_reg>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 19/19/PADG/2017
 TENTANG

 PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK
 DI BANK INDONESIA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas uang rupiah yang
 beredar di masyarakat, perbankan perlu meningkatan
 efektivitas dan efisiensi manajemen kas dengan
 mengoptimalkan pengolahan uang rupiah;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur tentang Penyetoran dan
 Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia;

 Mengingat

 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang
 Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5323);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK
 DI BANK INDONESIA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata
 uang.

 2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 syariah.

 3. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang
 selanjutnya disingkat PJPUR adalah penyelenggara jasa
 pengolahan uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.

 4. Penyetoran Uang Rupiah yang selanjutnya disebut
 Penyetoran adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran
 Uang Rupiah ke Bank Indonesia.

 5. Uang Rupiah Layak Edar yang selanjutnya disebut ULE
 adalah Uang Rupiah yang kondisinya sesuai dengan
 standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 6. Uang Rupiah Tidak Layak Edar selanjutnya disebut UTLE
 adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah
 lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.

 7. Penarikan Uang Rupiah yang selanjutnya disebut
 Penarikan adalah kegiatan Bank melakukan penarikan
 ULE dari Bank Indonesia.

 8. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk
 lembaran yang terbuat dari kertas uang.

 9. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk
 koin yang terbuat dari logam uang.

 10. Uang Rupiah Lusuh adalah Uang Rupiah yang ukuran
 dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya,
 tetapi kondisinya telah berubah karena jamur, minyak,
 bahan kimia, coretan, atau sebab lainnya.

 11. Uang Rupiah Cacat adalah Uang Rupiah hasil cetak yang
 spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 12. Uang Rupiah Rusak adalah Uang Rupiah yang:
 a. ukuran atau fisiknya telah berubah dari aslinya
 karena terbakar, berlubang, atau hilang sebagian;

 b. ukuran atau fisiknya berbeda dengan aslinya karena
 robek atau mengerut;

 c. rusak minor; atau
 d. rusak karena sebab lainnya.

 13. Uang Rupiah Rusak Minor adalah Uang Rupiah Rusak
 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 14. Posisi Long adalah suatu kondisi pada saat Bank
 mengalami kelebihan likuiditas ULE dalam periode
 tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank
 yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi
 dengan kebutuhan kas Bank.

 15. Posisi Short adalah suatu kondisi pada saat Bank
 mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode
 tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank
 yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi
 dengan kebutuhan kas Bank.

 16. Posisi Square adalah suatu kondisi pada saat Bank tidak
 mengalami Posisi Long atau Posisi Short.

 17. Posisi Net Long adalah suatu kondisi pada saat Posisi
 Long seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan
 Posisi Short seluruh Bank untuk pecahan tertentu pada
 hari kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank
 Indonesia setempat.

 18. Posisi Net Short adalah suatu kondisi dimana Posisi Short
 seluruh Bank lebih besar dibandingkan dengan Posisi
 Long seluruh Bank untuk pecahan tertentu pada hari
 kerja yang sama di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 setempat.

 19. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan
 Bank Indonesia.

 20. Transaksi Uang Kartal Antar-Bank yang selanjutnya
 disebut TUKAB adalah kegiatan antar-Bank yang
 meliputi permintaan, penawaran, dan penukaran ULE
 untuk memenuhi kebutuhan jumlah nominal dan/atau
 jenis pecahan Uang Rupiah.

 BAB II

 PRINSIP UMUM DAN PERSYARATAN PENYETORAN DAN
 PENARIKAN UANG RUPIAH

 Bagian Kesatu

 Prinsip Umum Penyetoran
 dan Penarikan Uang Rupiah

 Pasal 2

 (1) Penyetoran dan Penarikan dilakukan oleh Bank yang
 memiliki rekening giro di Bank Indonesia.

 (2) Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran
 dan/atau 1 (satu) kali Penarikan dalam 1 (satu) Hari
 Kerja.

 (3) Dalam hal Bank melakukan Penyetoran dan Penarikan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 a. Penyetoran ULE hanya dapat dilakukan terhadap
 jenis pecahan yang berbeda dengan Penarikan; dan

 b. Penyetoran Uang Rupiah Lusuh, Uang Rupiah Rusak
 Minor, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan
 ditarik dari peredaran dapat dilakukan terhadap jenis
 pecahan yang sama atau berbeda dengan Penarikan.

 (4) Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus dilakukan oleh kantor Bank dalam
 wilayah kerja yang sama dengan kantor Bank Indonesia
 setempat.

 (5) Bank harus menunjuk 1 (satu) kantor Bank di setiap
 wilayah kerja Bank Indonesia sebagai koordinator Bank
 tersebut untuk melakukan Penyetoran dan/atau
 Penarikan.

 (6) Bank harus mengoptimalkan TUKAB sebelum melakukan
 Penyetoran dan/atau Penarikan ke Bank Indonesia.

 (7) Bank dapat menunjuk PJPUR yang telah memiliki izin
 dari Bank Indonesia untuk melakukan Penyetoran
 dan/atau Penarikan di Bank Indonesia.

 (8) PJPUR dapat untuk melakukan Penyetoran dan/atau
 Penarikan untuk lebih dari 1 (satu) Bank.

 Bagian Kedua

 Persyaratan Umum Penyetoran
 dan Penarikan

 Pasal 3

 Dalam melaksanakan Penyetoran dan Penarikan, diatur
 ketentuan sebagai berikut:
 a. Petugas Bank atau

 petugas PJPUR harus

 memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas atau
 surat penunjukan kepada petugas Bank Indonesia pada
 saat melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan.

 b. Bank atau PJPUR harus memenuhi aspek keamanan
 dalam melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan.

 c. Bank Indonesia hanya melayani kegiatan Penyetoran
 dan/atau Penarikan selama waktu layanan kas.

 d. Bank atau PJPUR dilarang melakukan kegiatan selain
 Penyetoran dan/atau Penarikan di lingkungan kantor
 Bank Indonesia.

 e. Bank Indonesia menetapkan standardisasi kualitas Uang
 Rupiah yang digunakan sebagai pedoman bagi Bank
 dan/atau PJPUR.

 Bagian Ketiga

 Persyaratan Penyetoran
 Pasal 4

 Uang Rupiah yang akan disetor harus dipilah antara ULE
 dengan UTLE sesuai dengan standardisasi kualitas Uang
 Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.

 Pasal 5

 (1) Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang
 Rupiah Lusuh dan Uang Rupiah Rusak Minor, dan/atau
 Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran ke
 Bank Indonesia.

 (2) Uang Rupiah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dapat ditukarkan kepada Bank Indonesia dengan
 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai penukaran uang rupiah.

 (3) Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berjumlah
 kurang dari 1 (satu) brood dapat ditukarkan kepada Bank
 Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penukaran uang
 rupiah.

 (4) Bank yang menyetorkan UTLE dan Uang Rupiah yang
 dicabut dan ditarik dari peredaran, yang memiliki Posisi
 Short dapat melakukan Penarikan jenis pecahan yang
 sama atau berbeda dalam 1 (satu) Hari Kerja.

 Pasal 6

 (1) Bank harus menyerahkan warkat Penyetoran paling
 lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas
 waktu layanan kas.

 (2) Dalam hal pada 1 (satu) waktu Bank melakukan
 Penyetoran ULE dan UTLE serta Uang Rupiah yang
 dicabut dan ditarik dari peredaran, Bank harus
 menyerahkan 1 (satu) warkat untuk masing-masing
 Penyetoran.

 Pasal 7

 Bank yang melakukan Penyetoran wajib memenuhi jumlah
 Penyetoran dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. ULE yang berupa Uang Rupiah Kertas paling sedikit 10
 (sepuluh) brood, untuk setiap jenis pecahan;

 b. UTLE dan Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari
 peredaran yang berupa Uang Rupiah Kertas paling sedikit
 1 (satu) brood, untuk setiap jenis pecahan; dan/atau

 c. ULE dan UTLE serta Uang Rupiah yang dicabut dan
 ditarik dari peredaran yang berupa Uang Rupiah Logam
 paling sedikit 1 (satu) kemasan plastik transparan, untuk
 setiap jenis pecahan.

 Bagian Keempat
 Persyaratan Penarikan

 Pasal 8

 (1) Bank Indonesia dapat menetapkan jenis pecahan dan
 jumlah nominal dari masing-masing jenis pecahan Uang
 Rupiah yang dapat ditarik oleh Bank.

 (2) Bank yang melakukan Penarikan wajib memenuhi
 jumlah Penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Uang Rupiah Kertas paling sedikit 10 (sepuluh)
 brood, untuk setiap jenis pecahan; dan/atau

 b. Uang Rupiah Logam paling sedikit 10 (sepuluh)
 kemasan plastik transparan, untuk setiap jenis
 pecahan.

 Bagian Kelima

 Penyortiran, Penghitungan, dan Pengemasan Uang Rupiah
 Pasal 9

 (1) Penyortiran, penghitungan, dan pengemasan Uang
 Rupiah Kertas yang disetorkan ke Bank Indonesia wajib
 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 a.

 disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi
 serta disusun searah;

 b. setiap 100 (seratus) lembar diikat menjadi 1 (satu)
 pak dengan menggunakan ban uang Bank tersebut
 serta dibubuhi stempel nama Bank dan/atau
 PJPUR, tanggal pengolahan, dan paraf atau kode
 petugas Bank dan/atau PJPUR;

 c. setiap 10 (sepuluh) pak diikat menjadi 1 (satu)
 brood;

 d. setiap 10 (sepuluh) brood dikemas dalam kemasan
 plastik transparan dan diberikan segel serta label
 yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau
 PJPUR; dan

 e.

 label Bank diisi dengan informasi:
 1. nama Bank;
 2. tanggal Penyetoran;
 3. kode ULE, UTLE, dan/atau Uang Rupiah Rusak
 Minor;

 4. jenis pecahan dan tahun emisi;
 5. jumlah nominal; dan
 6. tanda tangan atau kode petugas Bank dan/atau
 PJPUR.

 (2) Penyortiran, penghitungan, dan pengemasan Uang
 Rupiah Logam yang akan disetorkan ke Bank Indonesia
 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 a. disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi;
 b. setiap 500 (lima ratus) keping dikemas dalam
 kemasan plastik transparan dan diberikan segel
 serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank
 dan/atau PJPUR; dan

 c.

 label Bank diisi dengan informasi:
 1. nama Bank;
 2.

 tanggal Penyetoran;

 3. kode ULE dan/atau UTLE;
 4. jenis pecahan dan tahun emisi;
 5. jumlah nominal; dan
 6. tanda tangan atau kode petugas Bank dan/atau
 PJPUR.

 BAB III
 RENCANA PENYETORAN

 DAN PENARIKAN UANG RUPIAH
 Pasal 10

 (1) Bank harus menyampaikan rencana Penyetoran
 dan/atau Penarikan kepada Bank Indonesia paling
 lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.

 (2) Penyampaian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan melalui Bank Indonesia sistem informasi
 layanan kas dengan mengacu pada ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
 Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.

 (3) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami
 gangguan maka Bank harus menyampaikan rencana
 Penyetoran dan/atau Penarikan melalui surat atau surat
 elektronik.

 Pasal 11

 (1) Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana
 Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 10 ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh
 persen) dari jumlah nominal untuk masing-masing jenis
 pecahan setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan
 TUKAB.

 (2) Bank menyampaikan surat permintaan perubahan
 rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. perubahan disertai dengan alasan yang jelas dan
 dapat dipertanggungjawabkan;

 b. perubahan ditandatangani oleh pejabat Bank yang
 berwenang; dan

 c. perubahan disampaikan dalam batas waktu yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (3) Bank menyampaikan perubahan rencana Penyetoran
 dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) melalui surat atau surat elektronik.

 (4) Perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
 dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
 bulan.

 Pasal 12

 (1) Bank dapat melakukan pembatalan terhadap rencana
 Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 10 ayat (1) sepanjang disetujui oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Bank menyampaikan surat permohonan pembatalan
 rencana Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai
 berikut:
 a. pembatalan disertai dengan alasan yang jelas dan
 dapat dipertanggungjawabkan;

 b. pembatalan ditandatangani oleh pejabat Bank paling
 rendah kepala satuan kerja yang memiliki fungsi
 cash management atau pemimpin kantor cabang
 Bank; dan

 c. pembatalan disampaikan dalam batas waktu yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (3) Bank tetap melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan
 dalam hal pemberitahuan pembatalan terhadap rencana
 Penyetoran dan/atau Penarikan sebagaimana pada
 ayat (1) tidak disetujui oleh Bank Indonesia.

 BAB IV

 TATA CARA PENYETORAN DAN
 PENARIKAN UANG RUPIAH

 Bagian Kesatu

 Tata Cara Penyetoran
 Pasal 13

 (1) Bank melakukan Penyetoran ULE dan/atau UTLE dan
 Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran
 kepada Bank Indonesia sesuai dengan rencana
 Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
 (1) atau perubahan rencana Penyetoran sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

 (2) Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
 melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama
 selama 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank melakukan
 Penyetoran ULE tersebut.

 (3) Bank tidak dapat melakukan Penarikan untuk suatu
 jenis pecahan dalam hal terdapat Bank lain yang
 melakukan Penyetoran ULE yang sama dengan jenis
 pecahan tersebut.

 Pasal 14

 (1) Bank Indonesia melakukan penghitungan secara garis
 besar atas Uang Rupiah yang disetorkan oleh Bank di
 loket setoran Bank Indonesia, dengan disaksikan oleh
 petugas Bank atau PJPUR.

 (2) Bank Indonesia dapat melakukan pengujian kebenaran
 jumlah terhadap setoran Uang Rupiah dari Bank di loket
 setoran Bank Indonesia dalam hal berdasarkan data hasil
 penghitungan ulang secara rinci terhadap setoran Uang
 Rupiah sebelumnya, ditemukan selisih kurang dan/atau
 selisih lebih melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 (3) Bank dilarang melakukan Penyetoran yang di dalamnya
 terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah Uang Rupiah yang
 disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan.

 Pasal 15

 (1) Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara
 rinci terhadap setoran Uang Rupiah yang diterima dari
 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

 (2) Petugas Bank atau PJPUR dapat menyaksikan
 penghitungan ulang secara rinci yang dilakukan oleh
 Bank Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan
 permintaan tertulis dan mendapat persetujuan dari Bank
 Indonesia.

 (3) Petugas Bank atau PJPUR yang menyaksikan
 penghitungan ulang secara rinci sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) harus mematuhi tata tertib di area kas
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai tata tertib di area kas.

 (4) Dalam hal saat penghitungan ulang secara rinci terhadap
 Uang Rupiah yang disetorkan oleh Bank sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditemukan selisih kurang atau
 selisih lebih maka Bank Indonesia memperhitungkan
 selisih kurang atau selisih lebih tersebut dengan rekening
 giro Bank yang berada di Bank Indonesia.

 (5) Selisih kurang atau selisih lebih sebagaimana dimaksud
 pada ayat (4) disebabkan adanya:
 a.

 jumlah lembar atau keping Uang Rupiah yang
 disetorkan kurang atau lebih;

 b. pecahan Uang Rupiah yang berbeda;
 c. Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari
 peredaran melampaui jangka waktu penukaran;

 d. Uang Rupiah Rusak yang tidak mendapatkan
 penggantian;

 e. Uang Rupiah tidak asli; dan/atau
 f.

 sebab lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Bagian Kedua

 Tata Cara Penarikan Uang Rupiah
 Pasal 16

 (1) Bank menarik Uang Rupiah dari Bank Indonesia sesuai
 dengan rencana Penarikan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 10 ayat (1) atau perubahan rencana Penarikan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

 (2) Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran kepada
 Bank yang melakukan Penarikan dengan menggunakan
 setoran ULE yang diperoleh dari Bank tanpa melalui
 proses penghitungan ulang secara rinci oleh Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
 (1).

 (3) Pembayaran dengan menggunakan setoran ULE
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
 Bank Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang
 berbeda dengan kemasan Uang Rupiah dan label Bank
 penyetor yang masih utuh dan tersegel.

 (4) Dalam hal Bank Indonesia melakukan pembayaran
 menggunakan setoran ULE kepada Bank yang berbeda
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank
 Indonesia menyampaikan informasi melalui surat atau
 surat elektronik kepada Bank yang menyetorkan ULE
 bahwa setoran ULE tersebut telah dibayarkan kepada
 Bank yang berbeda.

 Pasal 17

 (1) Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah
 Uang Rupiah yang ditarik dari Bank Indonesia sebelum
 Bank membawa Uang Rupiah tersebut keluar dari loket
 bayaran Bank Indonesia.

 (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 dilakukan di loket bayaran Bank Indonesia atau tempat
 lain yang disediakan oleh Bank Indonesia dan disaksikan
 oleh petugas Bank Indonesia.

 (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dikecualikan untuk Uang Rupiah yang merupakan
 setoran ULE milik Bank yang sama atau Bank yang
 berbeda yang dibayarkan oleh Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

 (4) Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan
 jumlah Uang Rupiah yang ditarik dari Bank Indonesia
 setelah keluar dari loket bayaran Bank Indonesia.

 BAB V
 TUKAB

 Pasal 18

 (1) Tata cara pelaksanaan TUKAB sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (5) berpedoman pada kesepakatan
 tertulis yang berlaku antar-Bank.

 (2) Kesepakatan tertulis antar-Bank sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) berlaku juga untuk penyelesaian selisih
 kurang atau selisih lebih yang ditemukan dalam hal
 Bank menerima pembayaran dari Bank Indonesia berupa
 setoran ULE yang berasal dari Bank yang berbeda.

 BAB VI

 PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI TERKAIT
 PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH

 Bagian Kesatu

 Laporan Proyeksi Cashflow
 Pasal 19

 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow
 kepada Bank Indonesia secara periodik yang memuat:
 a. perkiraan jumlah ULE yang diterima Bank dan/atau
 kebutuhan Bank terhadap ULE; dan

 b. perkiraan jumlah UTLE yang diterima Bank dan
 rencana penyetoran UTLE ke Bank Indonesia,

 melalui Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.

 (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian Laporan
 Proyeksi Cashflow sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia
 sistem informasi layanan kas.

 (3) Perkiraan jumlah ULE yang diterima oleh Bank dan/atau
 kebutuhan Bank terhadap ULE sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf a tidak termasuk rencana Bank
 untuk melakukan Penarikan dari Bank Indonesia serta
 rencana Bank untuk melakukan TUKAB.

 (4) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
 gangguan maka penyampaian Laporan Proyeksi Cashflow
 disampaikan melalui surat atau surat elektronik.

 Bagian Kedua

 Laporan Realisasi TUKAB
 Pasal 20

 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB
 kepada Bank Indonesia secara periodik melalui Bank
 Indonesia sistem informasi layanan kas.

 (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian Laporan
 Realisasi TUKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia
 sistem informasi layanan kas.

 (3) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
 gangguan maka penyampaian Laporan Realisasi TUKAB
 disampaikan melalui surat atau surat elektronik.

 Bagian Ketiga

 Informasi Posisi Long, Posisi Short, dan/atau Posisi Square
 Pasal 21

 (1) Bank wajib menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi
 Short, dan/atau Posisi Square kepada Bank Indonesia
 dalam jumlah nominal masing-masing pecahan pada
 setiap Hari Kerja secara lengkap dan benar, melalui Bank
 Indonesia sistem informasi layanan kas.

 (2) Tata cara dan batas waktu penyampaian informasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 penyelenggaraan Bank Indonesia sistem informasi
 layanan kas.

 (3) Dalam hal Bank Indonesia sistem informasi layanan kas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
 gangguan maka penyampaian informasi Posisi Long,
 Posisi Short, dan/atau Posisi Square disampaikan melalui
 surat atau surat elektronik.

 BAB VII

 PENGAWASAN DALAM KEGIATAN PENYETORAN DAN
 PENARIKAN UANG RUPIAH

 Pasal 22

 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank
 yang melakukan Penyetoran dan Penarikan di Bank
 Indonesia, dan Bank yang melakukan pengolahan Uang
 Rupiah.

 (2) Pengawasan terhadap Bank yang melakukan Penyetoran
 dan Penarikan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dilakukan pula atas kegiatan pengolahan
 Uang Rupiah.

 (3) Pengawasan terhadap Bank sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilakukan juga terhadap PJPUR yang ditunjuk
 oleh Bank.

 BAB VIII

 TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 Pasal 23

 Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa
 teguran tertulis kepada Bank yang melakukan pelanggaran
 sebagai berikut:
 a. melakukan kegiatan selain Penyetoran dan Penarikan di
 lingkungan perkantoran Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;

 b. melakukan perubahan rencana Penyetoran dan/atau
 Penarikan melebihi 10% (sepuluh persen) dan/atau tidak
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11;

 c. menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai
 kondisi tertentu atau keadaan memaksa sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

 d. melakukan pembatalan rencana Penyetoran dan/atau
 Penarikan dengan tidak memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

 e.

 tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Proyeksi
 Cashflow dan/atau Laporan Realisasi TUKAB sesuai
 batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;

 f. ditemukan campuran antara ULE dan UTLE melebihi
 10% (sepuluh persen) dari jumlah Uang Rupiah yang
 disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

 g. ditemukan campuran jenis pecahan dan/atau tahun
 emisi dalam setoran Uang Rupiah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a saat dilakukan
 penghitungan ulang secara rinci; dan/atau

 h. ditemukan selisih kurang atau selisih lebih sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang melebihi
 jumlah lembar atau keping yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 Pasal 24

 (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa
 uji petik di loket setoran terhadap setoran ULE dan/atau
 UTLE dari Bank yang melanggar batas campuran ULE
 dan UTLE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
 (3) dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Sanksi uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberikan setelah Bank mendapatkan sanksi teguran
 tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

 (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disaksikan oleh petugas Bank atau PJPUR.

 Pasal 25

 (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa
 penolakan terhadap Penyetoran dan/atau Penarikan
 kepada Bank yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 a. melakukan penyetoran Uang Rupiah Cacat dan/atau
 Uang Rupiah Rusak selain Uang Rupiah Rusak
 Minor; dan/atau

 b. melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan tidak
 sesuai dengan jumlah minimal Uang Rupiah yang
 dapat disetorkan ke Bank Indonesia dan/atau
 ditarik dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2).

 (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa
 penolakan terhadap jenis pecahan, tahun emisi,
 dan/atau jumlah nominal yang ditemukan tidak sesuai
 kepada Bank yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 a. ditemukan selisih kurang atau selisih lebih paling
 sedikit 1 (satu) pak saat dilakukan penghitungan
 secara garis besar sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal 14 ayat (1), pengujian kebenaran jumlah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
 atau uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 24 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia;

 b. ditemukan campuran jenis pecahan dan/atau tahun
 emisi dalam setoran Uang Rupiah saat dilakukan
 penghitungan secara garis besar sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pengujian
 kebenaran jumlah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 14 ayat (2), atau uji petik sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di loket setoran
 Bank Indonesia;

 c. ditemukan Uang Rupiah Rusak selain Uang Rupiah
 Rusak Minor dan/atau Uang Rupiah Cacat dalam
 setoran Uang Rupiah saat dilakukan penghitungan
 secara garis besar sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 14 ayat (1), pengujian kebenaran jumlah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
 atau uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 24 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia;

 d. ditemukan campuran ULE dan UTLE melebihi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah yang diuji petik dalam
 setoran Uang Rupiah saat dilakukan penghitungan
 uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
 ayat (2) di loket setoran Bank Indonesia;

 e. melakukan Penyetoran dengan jenis pecahan yang
 tidak sesuai dengan rencana Penyetoran;

 f. melakukan Penyetoran dengan jumlah nominal yang
 tidak sesuai dengan rencana Penyetoran atau
 perubahan rencana Penyetoran;

 g. melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang
 tidak sesuai dengan rencana Penarikan atau
 perubahan Penarikan; dan/atau

 h. melakukan Penarikan dengan jumlah nominal yang
 tidak sesuai dengan rencana Penarikan atau
 perubahan rencana Penarikan.

 (3) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa
 penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka
 dibuatkan Berita Acara Penolakan Penyetoran dan/atau
 Penarikan.

 (4) Bank harus melakukan koreksi terhadap dokumen
 Penyetoran dan/atau Penarikan dalam hal Bank
 Indonesia melakukan penolakan kegiatan Penyetoran
 dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2).

 BAB IX

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 26

 (1) Dalam hal ditemukan selisih kurang yang disebabkan
 karena terdapat Uang Rupiah tidak asli dalam setoran
 Bank saat dilakukan penghitungan secara garis besar
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
 pengujian kebenaran jumlah setoran sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), atau uji petik
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di loket
 setoran Bank Indonesia maka Bank Indonesia meminta
 Bank untuk melakukan koreksi terhadap dokumen
 Penyetoran.

 (2) Uang Rupiah tidak asli yang ditemukan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditahan oleh Bank Indonesia dan
 diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai klarifikasi atas uang rupiah
 yang diragukan keasliannya.

 Pasal 27

 (1) Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau
 keadaan memaksa, berdasarkan persetujuan Bank
 Indonesia dapat melakukan:
 a. perubahan rencana Penyetoran sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melebihi 10%

 (sepuluh persen) dari jumlah nominal untuk masing-
 masing jenis pecahan;

 b. Penyetoran dan/atau Penarikan di luar waktu
 layanan kas Bank Indonesia;

 c. Penyetoran dan/atau Penarikan di Bank Indonesia
 lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja;

 d. Penarikan dengan jenis pecahan yang sama, kurang
 dari jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank
 melakukan Penyetoran ULE; dan/atau

 e.

 Penarikan dalam jenis pecahan sama pada Hari
 Kerja bersamaan Bank lain melakukan Penyetoran
 ULE.

 (2) Permintaan Penyetoran dan/atau Penarikan dalam
 kondisi tertentu atau keadaan memaksa disampaikan
 oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 a.

 disertai dengan alasan yang jelas dan dapat
 dipertanggungjawabkan;

 b. ditandatangani oleh pejabat Bank paling rendah
 kepala satuan kerja yang memiliki fungsi cash
 management atau pemimpin kantor cabang Bank;
 dan

 c. disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat
 atau surat elektronik.

 (3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami keadaan memaksa
 maka Bank melakukan Penyetoran dan/atau Penarikan
 dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Pasal 28

 (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan
 tertentu terkait:
 a. jumlah batas campuran antara ULE dan UTLE
 dalam setoran Uang Rupiah dari Bank sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

 b. jumlah batas perubahan rencana Penyetoran
 dan/atau Penarikan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

 c. pembatasan jumlah Uang Rupiah yang dapat
 disetorkan oleh Bank.

 (2) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 berdasarkan pertimbangan:
 a. kualitas Uang Rupiah hasil pengolahan Bank
 dan/atau PJPUR yang disetorkan ke Bank
 Indonesia;

 b. kualitas Uang Rupiah hasil pengolahan Bank
 dan/atau PJPUR yang dilakukan TUKAB;

 c. optimalisasi manajemen kas Bank; dan/atau
 d. pertimbangan lainnya.

 BAB X

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 29

 Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai
 berlaku maka:
 a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/9/DPU tanggal
 5 April 2011 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang
 Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia; dan

 b. Bab III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/6/DPU
 tanggal 17 April 2014 perihal Penyelenggaraan Bank
 Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 30

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal 1 Februari 2018.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Desember 2017

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,
 TTD

 SUGENG

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 19/19/PADG/2017
 TENTANG

 PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH RUPIAH OLEH BANK
 DI BANK INDONESIA

 I. UMUM
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata

 Uang Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tugas melakukan
 Pengelolaan Uang Rupiah.
 Guna melaksanakan kewenangan dan tugas tersebut, Bank

 Indonesia terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di
 masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai,
 tepat waktu, maupun dalam kondisi yang layak edar.
 Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan Uang Rupiah di

 masyarakat adalah dengan memberikan layanan Penyetoran dan
 Penarikan kepada Bank di kantor Bank Indonesia. Pengaturan Penyetoran
 dan Penarikan oleh Bank ini telah berjalan dengan baik sejak tahun 2011
 sehingga secara umum, perbankan telah melaksanakan manajemen kas
 yang efektif dan efisien, serta frekuensi dan volume pelaksanaan TUKAB
 yang semakin meningkat. Dengan demikian, Bank dapat memenuhi
 kebutuhan atas ULE secara mandiri.
 Namun demikian, untuk lebih menguatkan peran perbankan dalam

 menyediakan ULE kepada masyarakat dan menyetorkan UTLE kepada
 Bank Indonesia maka diperlukan penyempurnaan terhadap peraturan
 mengenai Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah. Peningkatan peran
 perbankan dalam melakukan penghitungan dan penyortiran Uang Rupiah
 sesuai standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank

 Indonesia merupakan wujud dari perlindungan konsumen untuk
 menerima ULE dari perbankan dan bebas dari Uang Rupiah tidak asli.
 Penyempurnaan peraturan tersebut juga merupakan tahapan
 transformasi Bank Indonesia menuju Pengelolaan Uang Rupiah yang
 menerapkan tata kelola yang baik, efektif, dan menciptakan efisiensi bagi
 industri perbankan.
 Secara garis besar materi yang diatur dalam Peraturan Anggota

 Dewan Gubernur ini meliputi prinsip umum dan persyaratan Penyetoran
 dan/atau Penarikan di Bank Indonesia, tata cara Penyetoran dan/atau
 Penarikan di Bank Indonesia, TUKAB, penyampaian laporan dan informasi
 terkait kegiatan Penyetoran dan/atau Penarikan, pengawasan dan
 pembinaan, serta tata cara pengenaan sanksi.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Contoh:
 Bank A yang melakukan Penyetoran ULE pecahan 10.000
 (sepuluh ribu) hanya dapat melakukan Penarikan selain
 pecahan 10.000 (sepuluh ribu) dalam 1 (satu) Hari Kerja.

 Huruf b

 Contoh:
 Bank B melakukan Penyetoran UTLE pecahan 10.000
 (sepuluh ribu) dan melakukan Penarikan pecahan 10.000
 (sepuluh ribu) dalam 1 (satu) Hari Kerja.

 Ayat (3)

 Contoh:
 Salah satu kantor cabang Bank A di Bandung dapat mewakili
 seluruh kantor cabang Bank A untuk melakukan Penyetoran

 dan/atau Penarikan yang harus dilakukan di Kantor Perwakilan
 Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)

 Yang dimaksud dengan “mengoptimalkan TUKAB” adalah Bank
 harus terlebih dahulu melaksanakan TUKAB untuk memenuhi
 kebutuhan ULE sebelum melakukan Penyetoran dan/atau
 Penarikan dari Bank Indonesia.
 Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE di
 Bank lain atau terdapat Bank yang membutuhkan ULE dengan
 jenis pecahan yang sama atau berbeda di wilayah kerja kantor
 Bank Indonesia.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Huruf a

 Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran dan
 Penarikan yang dilakukan oleh petugas Bank atau PJPUR
 yang tidak dapat memperlihatkan tanda pengenal dan surat
 tugas atau surat penunjukan.

 Huruf b

 Contoh pemenuhan aspek keamanan antara lain Bank atau
 PJPUR menggunakan alat transportasi khusus dan petugas
 pengawalan serta menyediakan petugas yang memadai.
 Penggunaan petugas pengawalan dilakukan dengan mengacu
 pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
 mengenai sistem manajemen pengamanan.

 Huruf c
 Waktu layanan kas ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “kegiatan selain Penyetoran dan/atau
 Penarikan” adalah kegiatan pengumpulan dan pembagian Uang
 Rupiah.

 Huruf e
 Standardisasi kualitas Uang Rupiah digunakan oleh Bank
 antara lain dalam kegiatan pemilahan antara ULE dengan UTLE
 dan/atau pelaksanaan TUKAB.
 Standardisasi kualitas Uang Rupiah yang disampaikan oleh
 Bank Indonesia kepada Bank berupa contoh Uang Rupiah dari
 berbagai tingkat kualitas dan/atau setting parameter mesin
 hitung dan sortir Uang Rupiah sebagai pedoman bagi Bank.

 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5

 Ayat (1)
 Tujuan Bank dapat menyetorkan Uang Rupiah Rusak Minor
 adalah untuk meningkatkan efektifitas manajemen kas dalam
 pengelolaan Uang Rupiah yang dimiliki Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Ayat (1)

 Penetapan jumlah nominal dari masing-masing jenis pecahan
 Uang Rupiah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan
 masyarakat terhadap jenis pecahan, Posisi Long Bank di wilayah
 kerja kantor Bank Indonesia setempat, dan pertimbangan
 lainnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Setiap 10 (sepuluh) pak yang diikat menjadi 1 (satu) brood
 tidak diperbolehkan menggunakan strap band atau tali lain
 yang dapat merusak Uang Rupiah.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)

 Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran dan/atau
 Penarikan bagi Bank yang tidak atau terlambat menyampaikan
 rencana Penyetoran dan/atau Penarikan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 11

 Ayat (1)
 Termasuk perubahan rencana Penyetoran yaitu perubahan
 rencana Penyetoran ULE dan/atau UTLE.
 Pembatasan jumlah persentase perubahan rencana Penyetoran
 dan/atau Penarikan dimaksudkan agar Bank menerapkan

 manajemen kas yang lebih efektif dan efisien melalui
 perencanaan yang baik dan tepat.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Contoh:
 Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 (seratus
 ribu) pada tanggal 15 Januari 2018 maka Bank A tidak dapat
 melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 (seratus ribu) pada
 tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari
 2018.

 Ayat (3)

 Contoh:
 Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000 (seratus
 ribu) pada tanggal 15 Januari 2018 maka Bank lainnya tidak
 dapat melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 (seratus ribu)
 pada tanggal 15 Januari 2018.

 Pasal 14
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “penghitungan secara garis besar”
 adalah penghitungan dalam brood dan pak untuk Uang Rupiah
 Kertas atau kemasan untuk Uang Rupiah Logam.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “setoran Uang Rupiah sebelumnya”
 adalah setoran Uang Rupiah sebelum dilakukan pengujian
 kebenaran jumlah.

 Ayat (3)

 Pembatasan jumlah persentase campuran antara ULE dan UTLE
 dalam setoran Bank dimaksudkan agar Bank meningkatkan
 kualitas hasil pengolahan Uang Rupiah dengan lebih baik dan
 efektif dengan memperhatikan standardisasi kualitas Uang
 Rupiah dari Bank Indonesia.
 Bank Indonesia menentukan campuran antara ULE dan UTLE
 melebihi atau tidak melebihi batas persentase yang ditetapkan
 melalui penghitungan ulang secara rinci seluruh setoran Bank
 atau dalam persentase tertentu dari jumlah Uang Rupiah yang
 disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “jangka waktu penukaran” adalah
 jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 penukaran uang rupiah.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah Rusak yang tidak
 mendapat penggantian” adalah Uang Rupiah Rusak yang
 tidak mendapat penggantian sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 penukaran uang rupiah.

 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Pengawasan pengolahan Uang Rupiah termasuk pengawasan
 terhadap sarana dan prasarana yang digunakan oleh Bank
 dalam kegiatan pengolahan Uang Rupiah serta kegiatan lainnya.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain dalam
 rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum, Penarikan Uang
 Rupiah secara besar-besaran oleh nasabah (rush), penyetoran
 Uang Rupiah terkait prefund.
 Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan
 yang secara nyata menyebabkan proses Penyetoran dan/atau
 Penarikan oleh Bank ke Bank Indonesia tidak dapat berjalan
 normal dan diluar kemampuan Bank dan/atau Bank Indonesia
 untuk mengatasinya antara lain disebabkan oleh bencana alam,
 huru-hara, pemberontakan, perang atau dikeluarkannya
 peraturan oleh Pemerintah mengenai keadaan bahaya, serta
 perubahan kebijakan pemerintah.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 19/19/PADG/2017 </reg_id>
<reg_title> PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK DI BANK INDONESIA </reg_title>
<set_date> 29 Desember 2017 </set_date>
<effective_date> 1 Februari 2018 </effective_date>
<replaced_reg> '13/9/DPU|SE-BI/2011', '16/6/DPU|SE-BI/2014 | Bab III' </replaced_reg>
<related_reg> '14/7/PBI/2012' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>
"
" PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/30/PADG/2018
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM

 DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
 BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa sebagai kelanjutan dari reformulasi kerangka
 operasional kebijakan moneter, perlu dilakukan
 penyesuaian pemenuhan giro wajib minimum secara rata-
 rata guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan
 moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan
 sistem keuangan;

 b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas dan
 distribusi likuiditas oleh perbankan konvensional dan
 perbankan syariah;

 c. bahwa peningkatan fleksibilitas dan distribusi likuiditas
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan
 mengubah pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib
 minimum secara rata-rata dalam rupiah bagi bank umum
 konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha
 syariah;

 2

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan
 atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam
 Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional,
 Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

 Mengingat

 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro
 Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing
 bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit
 Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2018 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6193);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
 GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO
 WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI
 BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN
 UNIT USAHA SYARIAH.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur
 Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam
 Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank
 Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi
 sebagai berikut:

 3
 Pasal 2

 GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 6,5%
 (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah
 selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 a. secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 dan

 b. secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).

 2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi
 sebagai berikut:

 Pasal 16

 GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 5% (lima
 persen) dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama
 periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
 a. secara harian sebesar 2% (dua persen); dan
 b. secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).

 Pasal II

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada
 tanggal 1 Desember 2018.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya
 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 November 2018

 ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

 MIRZA ADITYASWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/30/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
1. UMUM
Sebagai kelanjutan dari reformulasi kerangka operasional kebijakan
moneter, Bank Indonesia senantiasa berupaya melakukan penyempurnaan
pengaturan GWM secara rata-rata bagi perbankan konvensional maupun
perbankan syariah.
Sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan, Bank
Indonesia meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas baik untuk
perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Kebjakan ini
dilakukan dengan menambah porsi GWM rata-rata dalam rupiah bagi BUK,
BUS, dan UUS yang semula sebesar 2% (dua persen) menjadi sebesar 39
(tiga persen) quna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi
dan sistem keuangan.
Schubungan dengan hal di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota
Dewan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan
Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam
Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum
Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

 End of Page 4
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal l
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

 End of Page 5

","<reg_type> PADG </reg_type>
<reg_id> 20/30/PADG/2018 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title>
<set_date> 30 November 2018 </set_date>
<effective_date> 1 Desember 2018 </effective_date>
<changed_reg> '20/10/PADG/2018' </changed_reg>
<related_reg> '20/3/PBI/2018' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 7/52/PBI/2005
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
 DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu
 sebagai

 alat pembayaran
 dalam memenuhi kegiatan
 ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat;

 b. bahwa sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu
 sebagai alat pembayaran tersebut, tingkat keamanan
 teknologi baik keamanan kartu maupun keamanan sistem
 yang

 digunakan untuk memproses

 pembayaran
 ditingkatkan

 dengan menggunakan kartu
 agar penggunaan kartu sebagai

 alat

 pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan
 lancar;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 pada

 huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk

 melakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan
 mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran
 dengan menggunakan kartu;

 transaksi alat
 perlu

 Mengingat …

 -2-
 Mengingat
 :

 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah

 diubah

 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia

 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia

 Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 7, Tambahan

 Lembaran Negara

 Indonesia Nomor 4357);
 M E M U T U S K A N :

 Menetapkan
 : PERATURAN
 BANK
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN

 INDONESIA TENTANG
 ALAT

 PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.
 Republik

 BAB I …

 -3-
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :
 1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,
 termasuk pula kantor cabang Bank asing.

 2. Lembaga Selain Bank adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
 hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di
 luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran
 dengan menggunakan kartu di Indonesia.

 3. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang
 berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu debet,
 dan/atau kartu prabayar.

 4. Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
 dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk
 melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu
 dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu
 berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada
 waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara
 angsuran.

 5. Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat
 digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana

 dimana …

 -4-

 dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi
 secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain
 Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.

 6. Kartu Debet adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
 dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana
 kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara
 langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank
 yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.

 7. Kartu Prabayar adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada
 penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai
 uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan
 dalam satuan Rupiah atau dikonversikan dalam satuan lain seperti pulsa, yang
 digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi
 secara langsung nilai uang pada kartu tersebut.

 8. Kartu Prabayar Single-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk
 melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi
 ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk
 pembayaran tol atau Kartu Prabayar yang hanya dapat digunakan untuk
 pembayaran transportasi umum.

 9. Kartu Prabayar Multi-purpose adalah Kartu Prabayar yang digunakan untuk
 melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis
 transaksi ekonomi, misalnya Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk
 pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.

 10. Pemegang …

 -5-

 10. Pemegang Kartu
 Menggunakan Kartu.

 adalah pemilik sah dari Alat Pembayaran Dengan

 11. Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai
 prinsipal, penerbit, dan/atau acquirer.

 12. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menjadi pemilik
 tunggal hak atas merek dalam kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu.

 13. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu untuk Pemegang Kartu dengan
 menggunakan merek tertentu atas persetujuan Prinsipal.

 14. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan
 Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa financial
 acquirer dan/atau technical acquirer.

 15. Financial Acquirer adalah Acquirer yang melakukan pembayaran terlebih
 dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.

 16. Technical Acquirer adalah Acquirer yang menyediakan sarana yang
 diperlukan dalam pemrosesan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 17. Perusahaan Switching adalah perusahaan yang mengoperasikan sistem yang
 digunakan untuk meneruskan (switching/routing) transaksi Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu dari sistem Financial Acquirer tertentu ke
 sistem Penerbit untuk kepentingan otorisasi, dan perusahaan tersebut dapat
 melakukan perhitungan hak dan kewajiban antar Financial Acquirer dengan
 Penerbit yang timbul dari proses transaksi Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu.

 BAB II …

 -6-
 BAB II
 PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

 Bagian Pertama
 Prinsipal
 Pasal 2

 (1) Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu terdiri dari :
 a. Prinsipal umum yaitu :
 1. Prinsipal yang hak atas mereknya selain digunakan oleh Prinsipal
 yang bersangkutan juga digunakan oleh Penerbit lain berdasarkan
 suatu perjanjian tertulis; atau

 2. Prinsipal yang hak atas mereknya digunakan oleh Penerbit lain
 berdasarkan suatu perjanjian tertulis.

 b. Prinsipal khusus yaitu Prinsipal yang hak atas mereknya hanya
 digunakan oleh Prinsipal yang bersangkutan, yang sekaligus bertindak
 sebagai Penerbit dan/atau Acquirer.

 (2) Prinsipal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat
 dilakukan oleh Lembaga Selain Bank.

 Pasal 3

 Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan secara tertulis rencana
 kegiatannya kepada Bank Indonesia.

 Pasal …

 -7-
 Pasal 4

 (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Prinsipal dalam rangka
 meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 (2)

 Prinsipal wajib menghentikan sementara atau mencabut persetujuan
 penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit apabila Bank
 Indonesia mengenakan sanksi penghentian sementara atau mencabut
 persetujuan yang telah diberikan kepada Penerbit

 tersebut sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 Bagian Kedua
 Penerbit

 Pasal 5

 Bank atau Lembaga Selain Bank dapat menjadi Penerbit seluruh jenis Alat
 Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, baik Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu
 Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

 Pasal 6

 (1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit
 yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Departemen
 Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan Kartu Kredit.

 (2) Lembaga …

 -8-

 (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM
 dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai
 kewenangan

 untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana
 dari

 masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang
 mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

 (3) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit untuk Kartu
 Prabayar yang memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu Lembaga Selain Bank yang
 memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
 b. memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan Kartu
 Prabayar Single-purpose single merchant atau Multi-purpose single
 merchant di Indonesia paling singkat selama 2 (dua) tahun.

 (4) Kriteria Lembaga Selain Bank yang dapat menjadi Penerbit Kartu Prabayar
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi

 kembali oleh Bank

 Indonesia paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 Pasal 7

 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit
 wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal Bank dan/atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) akan menerbitkan sekaligus beberapa jenis kartu, baik dalam
 satu fisik

 kartu maupun beberapa fisik
 kartu,
 wajib mengajukan
 permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu.
 (3) Permohonan …

 -9-

 (3) Permohonan persetujuan untuk masing-masing jenis kartu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk Bank dan/atau Lembaga Selain
 Bank yang telah bertindak sebagai Penerbit salah satu jenis kartu dan akan
 menambahkan jenis kartu lainnya, baik dalam satu fisik kartu maupun
 beberapa fisik kartu.

 (4) Khusus untuk Kartu Prabayar, Penerbit wajib meminta persetujuan kepada
 Bank Indonesia dalam hal Kartu Prabayar yang diterbitkan adalah:
 a. Kartu Prabayar Single-purpose tetapi dapat digunakan di lebih dari
 satu penyedia barang dan/atau jasa (Single-purpose multi merchants);

 b. Kartu Prabayar Multi-purpose yang dapat digunakan untuk melakukan
 pembayaran pada lebih dari satu penyedia barang dan/atau jasa (Multi-
 purpose multi merchants); dan/atau

 c. Kartu Prabayar Single-purpose atau Multi-purpose yang Penerbitnya
 bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa (bukan merchant).

 Pasal 8

 (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
 (1), Bank atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan
 secara tertulis kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan
 dokumen-dokumen sebagai berikut :
 a. Bank
 1. rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana
 kegiatan Bank sebagai Penerbit;

 2. hasil …

 -10-
 2.

 hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 3. bukti kesiapan perangkat hukum;
 4. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 5. bukti kesiapan operasional.

 b. Lembaga Selain Bank
 1. rencana kerja Lembaga Selain Bank;
 2.

 fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan
 oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan
 hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang
 berwenang;

 3.

 hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 4. bukti kesiapan perangkat hukum;
 5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 6. bukti kesiapan operasional.

 (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau
 Perusahaan Switching, Penerbit harus:
 a. memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan operasional
 Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut yang
 antara lain dibuktikan dengan adanya hasil audit dari security auditor
 yang independen;

 b. mensyaratkan kepada Technical Acquirer dan/atau Perusahaan
 Switching yang

 bekerjasama
 dengan Penerbit

 tersebut untuk
 menerapkan …

 -11-

 menerapkan prinsip resiprositas dalam hal Technical Acquirer dan/atau
 Perusahaan Switching tersebut melakukan kerjasama dengan Technical
 Acquirer dan/atau Perusahaan Switching lain yang berbadan hukum
 asing dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia; dan

 c. mensyaratkan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching
 untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.

 (4)

 Penerbit hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan Switching yang
 berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang
 berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

 Pasal 9

 (1) Dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu, Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang bertindak
 sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer dapat melakukan kerjasama
 dengan pihak lain di luar pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3).

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Bank dan/atau Lembaga Selain
 Bank dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 10

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan
 atas

 persetujuan atau penolakan, dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, diatur dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 Pasal …
 permohonan sebagai Penerbit, termasuk jangka waktu pemberian

 -12-
 Pasal 11

 (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
 a. menunda pemberlakuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian
 Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat
 bertindak sebagai Penerbit untuk sementara waktu; atau

 b. membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan

 Kartu
 apabila menurut penilaian
 Bank

 Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat
 bertindak sebagai Penerbit.

 (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
 a. memburuknya kondisi keuangan Bank;
 b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank
 untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah
 diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit; atau

 c. lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang
 dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau
 perekonomian nasional.

 (3) Dalam hal Bank Indonesia menunda
 pemberlakuan
 persetujuan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Penerbit
 dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

 Pasal …

 -13-
 Pasal 12

 (1) Persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank atau
 Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu tidak mengikat Prinsipal untuk memberikan
 persetujuan penggunaan merek kepada Bank atau Lembaga Selain Bank
 tersebut.

 (2) Dalam memberikan persetujuan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal dapat menetapkan syarat-
 syarat lain di luar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 Bagian Ketiga
 Acquirer
 Pasal 13

 Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Financial Acquirer adalah
 Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan
 pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan yang mengatur
 mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

 Pasal 14
 (1)

 Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh persetujuan
 sebagai Penerbit dan akan melakukan kegiatan sebagai Financial Acquirer
 dan/atau Technical Acquirer harus melaporkan secara tertulis rencana
 kegiatan …

 -14-

 kegiatan sebagai Financial Acquirer dan/atau Technical Acquirer tersebut
 kepada Bank Indonesia

 (2)

 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri
 dengan:
 a. bukti kesiapan perangkat hukum; dan
 b. bukti kesiapan manajemen likuiditas.

 (3)

 Prosedur dan tata cara pelaporan sebagai Financial Acquirer dan/atau
 Technical Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 15

 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Financial
 Acquirer wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia.

 (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
 atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis
 kepada Bank Indonesia.

 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan
 dokumen-dokumen sebagai berikut :
 a. Bank
 1. rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana
 kegiatan Bank sebagai Financial Acquirer;

 2.

 hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 3. bukti kesiapan perangkat hukum;
 4. bukti …

 -15-

 4. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 5. bukti kesiapan operasional.

 b. Lembaga Selain Bank
 1. rencana kerja Lembaga Selain Bank;
 2.

 fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan
 oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan
 hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang
 berwenang;

 3.

 hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 4. bukti kesiapan perangkat hukum;
 5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 6. bukti kesiapan operasional.

 (4) Dalam hal Financial Acquirer bekerjasama dengan Technical Acquirer
 dan/atau Perusahaan Switching, Financial Acquirer harus:
 a. memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan operasional
 Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tersebut yang
 antara lain dibuktikan dengan adanya hasil audit dari security auditor
 yang independen;

 b. mensyaratkan kepada Technical Acquirer dan/atau Perusahaan
 Switching yang bekerjasama dengan Financial Acquirer tersebut untuk
 menerapkan prinsip resiprositas dalam hal Technical Acquirer dan/atau
 Perusahaan Switching tersebut melakukan kerjasama dengan Technical

 Acquirer …

 -16-

 Acquirer dan/atau Perusahaan Switching lain yang berbadan hukum
 asing dan berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia; dan

 c. mensyaratkan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching
 untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia.

 (5) Financial Acquirer hanya dapat bekerjasama dengan Perusahaan Switching
 yang berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang
 berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

 Pasal 16

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan atau penolakan
 atas permohonan sebagai Financial Acquirer, termasuk jangka waktu pemberian
 persetujuan atau penolakan dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu diatur dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 Pasal 17

 (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
 a. menunda pemberlakuan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian
 Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat
 bertindak sebagai Financial Acquirer untuk sementara waktu; atau

 b. membatalkan …

 -17-

 b. membatalkan persetujuan penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu apabila menurut penilaian Bank Indonesia,
 Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai
 Financial Acquirer.

 (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
 a. memburuknya kondisi keuangan Bank;
 b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk
 menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan
 kepada Lembaga Selain Bank sebagai Financial Acquirer; atau

 c. lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank yang
 dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam
 kegiatan Alat

 perekonomian nasional.
 (3) Dalam
 hal Bank Indonesia menunda
 pemberlakuan persetujuan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Financial
 Acquirer dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank
 Indonesia.

 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan/atau

 BAB III …

 -18-
 BAB III
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN

 Bagian Pertama
 Kartu Kredit
 Pasal 18

 Pemberian Kartu Kredit hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berdasarkan
 permohonan tertulis dari calon Pemegang Kartu.

 Pasal 19

 (1) Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit wajib menerapkan manajemen
 risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 manajemen risiko.

 (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit
 wajib pula menerapkan manajemen risiko kredit yang sekurang-kurangnya
 meliputi :
 a. penetapan minimum usia calon Pemegang Kartu;
 b. penetapan minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
 c. penetapan batas maksimum kredit calon Pemegang Kartu;
 d. penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu,
 sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total
 tagihan; dan

 e. prosedur pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu.

 (3) Bank Indonesia dapat menetapkan minimum usia, minimum pendapatan,
 dan/atau batas maksimum kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
 a, huruf b, dan/atau huruf c dan perubahannya, serta perubahan penetapan
 besarnya persentase minimum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal …

 -19-
 Pasal 20
 (1)

 Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang
 Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
 b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam
 penggunaan kartunya dan konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari
 penggunaaan Kartu Kredit;

 c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan
 perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;

 e. komponen dalam penghitungan bunga;
 f. komponen dalam penghitungan denda; dan
 g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

 (2) Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yang disampaikan
 kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut

 :

 a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per
 tahun (annualized percentage rate)

 atas
 transaksi yang dilakukan,

 termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan
 tunai,

 dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas
 masing-masing transaksi tersebut berbeda;

 d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 dan

 e. nominal bunga yang dikenakan.
 (3) Informasi …

 -20-

 (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
 disampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabila terjadi
 perubahan atas informasi tersebut.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi dalam lembar penagihan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 Pasal 21

 (1) Pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit wajib dilakukan
 sesuai

 dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

 penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank
 umum.

 (2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit
 dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan
 mempertimbangkan asas keadilan dan kewajaran.

 (3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
 kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk
 tagihan pokok, bunga dan/atau denda, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan
 kebijaksanaan perkreditan Bank bagi bank umum.

 (4) Penghitungan kolektibilitas kredit dalam Kartu Kredit wajib dilakukan
 sesuai ketentuan Bank Indonesia

 yang mengatur mengenai kolektibilitas
 kredit Bank Umum.
 (5) Penerbit …

 -21-

 (5) Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penghitungan kolektibilitas yang
 lebih hati-hati (prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan internal Penerbit Kartu Kredit
 yang bersangkutan, namun untuk kepentingan pelaporan kepada Bank
 Indonesia, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan penghitungan
 kolektibilitas

 kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai
 pemberian kredit oleh Bank.

 (6) Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik
 yang dilakukan oleh Penerbit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain,
 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Pasal 22

 Penerbit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya
 kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama
 Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

 Pasal 23

 (1) Penerbit wajib melakukan tukar-menukar informasi data Pemegang Kartu
 dengan seluruh Penerbit lainnya yang meliputi negative list dan positive list
 serta data negatif penyedia barang dan/atau jasa (merchant black list).

 (2) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 secara bilateral dan/atau melalui pusat pengelola informasi.

 (3) Dalam …

 -22-

 (3) Dalam hal tukar-menukar informasi dilakukan melalui pusat pengelola
 informasi sebagaimana dimaksud

 pada ayat (2), Bank Indonesia

 menetapkan ketentuan pelaksanaan tukar menukar informasi dan pengaturan
 tanggung jawab pusat pengelola informasi tersebut.

 (4) Penerbit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak
 lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

 Pasal 24

 (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
 (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian
 risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.

 (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
 (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko
 operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
 a. penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi
 gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi
 tanggung jawab Acquirer; dan

 b. penyediaan sarana back-up data transaksi.

 (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit
 wajib memastikan

 bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan

 pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan
 kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (4) Dalam …

 -23-

 (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib
 memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen
 risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 Bagian Kedua

 Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar
 Pasal 25

 (1) Dalam pemberian Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar,
 Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

 (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit
 wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-
 kurangnya meliputi :
 a. penetapan batas maksimum nilai transaksi;
 b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai; dan
 c. penetapan batas maksimum nilai yang tersimpan pada kartu, khusus
 untuk Kartu Prabayar.

 (3) Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum nilai transaksi, batas
 maksimum penarikan uang tunai, dan batas maksimum nilai yang tersimpan
 pada Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 Pasal …

 -24-
 Pasal 26

 (1) Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Indonesia
 adalah Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 1 angka 1 atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (3).

 (2) Kartu Prabayar yang digunakan untuk bertransaksi di Indonesia wajib
 menggunakan satuan hitung dalam Rupiah.

 Pasal 27

 (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
 (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian
 risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.

 (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
 (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko
 operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
 a. penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi
 gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi
 tanggung jawab Acquirer; dan

 b. penyediaan sarana back-up data transaksi.

 (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit wajib
 memastikan bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan pengendalian

 risiko …

 -25-

 risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib
 memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen
 risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 Pasal 28

 Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu,
 sekurang-kurangnya mengenai hal-hal sebagai berikut:
 a.

 prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau
 Kartu Prabayar, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM, Kartu Debet,
 dan/atau Kartu Prabayar, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan
 Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar;

 b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu; dan
 c.

 penanganan pengaduan tersebut.
 BAB IV

 PENGHENTIAN KEGIATAN
 Pasal 29

 Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan secara tetap penyelenggaraan
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dalam hal:

 a. Penyelenggara …

 tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu
 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

 perkiraan
 lamanya
 waktu

 -26-

 a. Penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
 tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia

 ini setelah

 dikenakan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52,
 Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, atau Pasal 60.

 b.
 terdapat
 putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk

 menghentikan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 dilakukannya; atau

 c. adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari otoritas
 pengawas

 yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usaha

 Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah menghentikan
 kegiatan usaha Penyelenggara.

 Pasal 30

 (1) Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia
 apabila akan menghentikan kegiatannya.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling
 lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya.

 (3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Penyelenggara harus dilaporkan
 secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja
 terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

 BAB V …

 -27-
 BAB V

 KLIRING DAN PENYELESAIAN AKHIR
 Pasal 31

 (1) Dalam
 hal penyelenggaraan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan

 Menggunakan Kartu memerlukan kegiatan kliring untuk memperhitungkan
 hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Financial
 Acquirer, maka kegiatan kliring tersebut diselenggarakan oleh Bank
 Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

 (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberikan untuk penyelenggaraan kliring yang dilakukan di wilayah
 Republik Indonesia.

 (3) Penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
 menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai
 kegiatan kliring yang dilakukannya.

 (4) Dalam hal kegiatan kliring
 diselenggarakan di

 sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1)
 luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara

 kegiatan kliring tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib
 menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai
 kegiatan kliring yang dilakukannya sepanjang penyelenggara

 tersebut

 memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah Republik
 Indonesia.

 (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara
 kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian

 laporan …

 -28-

 laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 32

 (1) Penyelesaian akhir atas perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-
 masing Penerbit dan/atau Financial Acquirer sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 31 ayat (1) diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain
 dengan persetujuan Bank Indonesia.

 (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberikan untuk penyelenggaraan penyelesaian akhir atas transaksi dalam
 mata uang rupiah untuk kartu yang diterbitkan oleh Penerbit di wilayah
 Republik Indonesia.

 (3) Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia
 mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya.

 (4) Dalam hal kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diselenggarakan di

 luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara

 kegiatan penyelesaian akhir tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia,
 tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia
 mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir yang dilakukannya
 sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor
 perwakilan di wilayah Republik Indonesia.

 (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara
 kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

 penyampaian …

 -29-

 penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB VI

 PENGAWASAN
 Pasal 33

 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak
 langsung terhadap Penyelenggara.

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
 dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.

 (3) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Penyelenggara wajib memberikan :
 a. keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
 Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

 b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap
 sarana fisik

 dan aplikasi pendukungnya
 yang
 terkait dengan

 penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
 Kartu; dan/atau

 c. hal-hal lain yang diperlukan.

 (4) Berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan
 pembinaan dan/atau mengenakan sanksi.

 Pasal …

 -30-
 Pasal 34

 Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank
 Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 33 ayat (1).

 Pasal 35

 Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 33 ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank
 Indonesia baik secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan mengenai
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

 BAB VII

 PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI ALAT PEMBAYARAN
 DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
 Pasal 36

 (1) Penyelenggara wajib meningkatkan keamanan teknologi Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu, baik keamanan pada kartu maupun keamanan
 pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 (2) Ketentuan mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), termasuk pengaturan mengenai pencetakan dan personalisasi kartu,

 serta …

 -31-

 serta persetujuan perusahaan personalisasi kartu diatur lebih lanjut dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB VIII
 LAIN-LAIN
 Pasal 37

 Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh
 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
 (Bank Umum Syariah) dan Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank
 Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

 Pasal 38

 Bank Perkreditan Rakyat dapat menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu sepanjang peraturan yang mengatur Bank
 Perkreditan Rakyat memungkinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk
 melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 Pasal 39

 Perusahaan Switching yang dapat beroperasi di Indonesia adalah Perusahaan
 Switching yang berbadan hukum Indonesia atau Perusahaan Switching yang
 berbadan hukum asing namun memiliki basis operasional di Indonesia.

 Pasal …

 -32-
 Pasal 40

 (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan
 sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat
 dikoneksikan dengan sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
 yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Pasal 41

 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut
 dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB IX

 S A N K S I
 Pasal 42

 Prinsipal yang tidak menghentikan sementara atau mencabut persetujuan
 penggunaan merek yang telah diberikan kepada Penerbit sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
 terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis oleh Bank Indonesia dikenakan
 sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 Pasal …

 -33-
 Pasal 43

 (1) Dalam hal Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tidak
 memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan
 prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta Penerbit
 menghentikan kerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau Perusahaan
 Switching tersebut.

 (2) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Perusahaan Switching yang tidak
 berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching yang
 berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bank Indonesia dapat
 meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan Perusahaan Switching
 tersebut.

 Pasal 44

 (1) Dalam hal Technical Acquirer dan/atau Perusahaan Switching tidak
 memiliki bukti kehandalan dan keamanan operasional, tidak menerapkan
 prinsip resiprositas, dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Bank Indonesia dapat meminta Financial
 Acquirer menghentikan kerjasama dengan Technical Acquirer dan/atau
 Perusahaan Switching tersebut.

 (2) Dalam hal Financial Acquirer bekerjasama dengan Perusahaan Switching
 yang tidak berbadan hukum Indonesia atau dengan Perusahaan Switching
 yang berbadan hukum asing namun tidak memiliki basis operasional di
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Bank Indonesia

 dapat …

 -34-

 dapat meminta Financial Acquirer menghentikan kerjasama dengan
 Perusahaan Switching tersebut.

 Pasal 45

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang memberikan Kartu Kredit tidak berdasarkan
 permohonan tertulis

 sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran
 tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 18, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi
 penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

 Pasal 46

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak menerapkan manajemen risiko
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan
 sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi

 ketentuan …

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan

 -35-

 ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut
 dikenakan teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut
 dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu
 Kredit.

 (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku
 juga untuk Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi persyaratan
 mengenai minimum usia, minimum pendapatan, batas maksimum kredit,
 dan/atau persentase minimum pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia .

 Pasal 47

 (1) Penerbit yang tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 28 dikenakan sanksi administratif
 berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit tidak memenuhi ketentuan
 Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis
 kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit tidak memenuhi ketentuan
 Pasal 20 dan/atau Pasal 28, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian
 sementara kegiatan sebagai Penerbit.

 Pasal …

 -36-
 Pasal 48

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang berkaitan
 dengan pemberian dan/atau penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 21, Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian
 sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

 Pasal 49

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan yang terkait dengan
 pemberian fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan
 sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 22, Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 22, Penerbit

 tersebut
 dikenakan sanksi penghentian
 sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.
 Pasal …

 -37-
 Pasal 50

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan
 tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Penerbit Kartu Kredit yang memberikan informasi data Pemegang Kartu
 kepada pihak

 lain di luar kepentingan
 tukar-menukar informasi

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penerbit Kartu Kredit
 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat
 Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

 (4),

 (4) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (4), Penerbit Kartu Kredit
 tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit
 Kartu Kredit.

 Pasal 51

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi

 ketentuan …

 -38-

 ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis
 kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 24, Penerbit Kartu Kredit

 tersebut dikenakan
 penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.
 Pasal 52

 (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
 (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
 dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan
 ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
 dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan
 ayat (2), Penerbit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan
 sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

 sanksi

 Pasal …

 -39-
 Pasal 53

 (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar yang tidak
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan
 sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
 dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit
 tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet,
 dan/atau Kartu Prabayar tidak memenuhi ketentuan Pasal 27, Penerbit
 tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit
 Kartu ATM, Kartu Debet, dan/atau Kartu Prabayar.

 Pasal 54

 (1) Penyelenggara kegiatan kliring yang tidak menyampaikan laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), serta
 penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir yang tidak menyampaikan
 laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4)
 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara kegiatan kliring tidak
 memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau
 penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan

 Pasal …

 -40-

 Pasal 32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan
 teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara kegiatan kliring tidak
 memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan/atau ayat (4), dan/atau
 penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir tidak memenuhi ketentuan Pasal
 32 ayat (3) dan/atau ayat (4), penyelenggara tersebut dikenakan sanksi
 penghentian sementara.

 Pasal 55
 Penyelenggara
 yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang

 diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan
 pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
 ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai
 Penyelenggara.

 Pasal 56

 Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 35 setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per jenis laporan dan
 per periode penyampaian laporan.

 Pasal …

 -41-
 Pasal 57
 (1) Penyelenggara
 yang tidak memenuhi kewajiban
 keamanan teknologi sebagaimana
 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat

 (1) Penyelenggara
 tersebut tidak

 memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank
 tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 36 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi
 penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 Pasal 58

 (1) Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan sistem
 sebagaimana

 dimaksud
 dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat

 (1) Penyelenggara tersebut tidak

 memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank
 tersebut dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.

 (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal teguran tertulis kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara tidak memenuhi
 ketentuan …

 untuk meningkatkan
 dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

 -42-

 ketentuan Pasal 40 ayat (1), Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi
 penghentian sementara kegiatan sebagai Penyelenggara kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 Pasal 59

 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan
 Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan tidak melaporkan
 kegiatannya tersebut kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 61 dikenakan sanksi teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank
 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 61, Bank atau Lembaga Selain
 Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

 Pasal 60

 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan
 kliring dan/atau penyelesaian akhir dan tidak melaporkan kegiatannya
 kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikenakan
 sanksi teguran tertulis.

 (2) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank
 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 63, Bank atau Lembaga Selain
 Bank tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara atas
 penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir.

 BAB X …

 -43-
 BAB X

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 61

 Bank atau Lembaga Selain Bank
 yang telah melakukan kegiatan Alat

 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum tanggal 28 Desember 2004
 wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu
 penyampaian, dan jenis laporan sebagaimana

 Indonesia.
 Pasal 62

 Perusahaan Switching yang telah beroperasi di Indonesia sebelum berlakunya
 Peraturan Bank Indonesia ini, yang belum berbadan hukum Indonesia atau tidak
 memiliki kantor cabang di Indonesia, wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 39
 paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Pasal 63

 Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring
 dan/atau penyelesaian akhir atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap
 dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dan wajib melaporkan kegiatannya
 kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan
 yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB XI …

 diatur dalam Surat Edaran Bank

 -44-
 BAB XI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 64

 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462)
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 65
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 28 Desember 2005

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 148
 DASP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 7/52/PBI/2005
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
 DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

 UMUM
 Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

 Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004,
 khususnya terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga
 kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang antara lain
 melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
 sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran
 untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Persetujuan atau izin Bank
 Indonesia atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tersebut diperlukan
 dengan maksud agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran memenuhi
 persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi.
 kewajiban penyampaian laporan kegiatan dari penyelenggara jasa

 Sedangkan
 sistem

 pembayaran dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan
 terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, informasi yang
 diperoleh dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga diperlukan untuk
 menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia lainnya dalam bidang
 pengendalian moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan.

 Salah …

 -2-
 Salah satu kegiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang

 dengan cepat adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Kebutuhan
 masyarakat terhadap penggunaan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
 dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup
 pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tersebut, tingkat keamanan teknologi
 baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk
 memproses transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

 perlu

 ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat bayar dapat senantiasa berjalan
 dengan aman dan lancar.
 Berkaitan dengan teknologi yang saat ini digunakan dalam kegiatan Alat

 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yaitu magnetic stripes yang dinilai
 semakin rawan terhadap berbagai modus operandi kejahatan (fraud), maka perlu
 diatur kewajiban Penyelenggara untuk meningkatkan keamanan antara lain
 dengan mengkombinasikan penggunaan teknologi magnetic

 stripes dengan

 teknologi chip. Penggunaan teknologi chip selain untuk meningkatkan keamanan,
 juga dimaksudkan untuk mencegah migrasi kejahatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu dari negara-negara lain yang telah menerapkan chip ke
 Indonesia, serta untuk memberikan kemudahan bagi pengembangan produk
 layanan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di masa mendatang.
 Selain pengaturan mengenai kewajiban peningkatan teknologi, pengaturan

 Kartu Prabayar dalam PBI ini lebih dipertegas antara lain dengan mengatur jenis
 Kartu Prabayar yang perlu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Perlunya
 persetujuan Bank Indonesia terhadap penerbitan Kartu Prabayar yang bersifat
 Single-purpose multi merchants, Multi-purpose multi merchants dan Single-
 purpose atau Multi-purpose yang diterbitkan oleh bukan merchant antara lain
 dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

 1. Kartu-kartu …

 -3-

 1. Kartu-kartu tersebut pada dasarnya bersifat seperti uang yang dibawa oleh
 Pemegang Kartu. Dipersamakannya sifat kartu-kartu tersebut dengan uang
 karena pada saat Pemegang Kartu menggunakan kartunya pada merchant
 tertentu, maka bagi merchant tersebut nilai yang dikurangkan dari kartu,
 apapun satuan nilai dalam kartu tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang
 yang pada waktunya akan ditagihkan pada Penerbit Kartu Prabayar dalam
 bentuk uang;

 2. Kartu-kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai System Wide Important
 Payment System (SWIPS) karena
 melibatkan berbagai pihak; dan

 digunakan oleh masyarakat banyak dan

 3. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, karena
 penerbitan kartu-kartu pembayaran tersebut melibatkan banyak pihak.

 Adapun perlunya persetujuan oleh Bank Indonesia dimaksud didasarkan pada
 pertimbangan pentingnya:
 1.

 perlindungan bagi masyarakat pengguna,

 2. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran, dan
 3.

 pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam memonitor uang beredar.
 Sedangkan Kartu Prabayar single merchant yang diterbitkan sendiri

 oleh

 merchant, tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia karena pada
 dasarnya nilai dalam kartu, walaupun berupa nilai uang, hanya dapat digunakan
 untuk pembayaran kepada merchant tersebut sehingga tidak akan ada penagihan
 dari merchant lainnya.
 Peraturan Bank Indonesia ini juga membatasi Lembaga Selain Bank yang

 dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Prabayar mengingat sifat Kartu Prabayar
 yang sama seperti uang tunai. Kartu-kartu Prabayar, apapun satuan nilai yang
 terdapat

 didalamnya, apakah rupiah,
 pulsa, ataupun bentuk lainnya,
 pada
 dasarnya …

 -4-

 dasarnya bersifat seperti “uang tunai di dalam fisik kartu” yang dibawa oleh
 Pemegang Kartu. Dikatakan bersifat seperti “uang tunai” karena nilai “uang”
 telah berada di dalam kartu (prabayar) dan bukan disimpan dalam rekening di
 bank.

 Pada dasarnya, “uang digital” yang terdapat dalam Kartu Prabayar dapat

 dikonstruksikan dalam dua bentuk, yakni bentuk “barang” dan bentuk “uang”.
 Kartu telepon, yang hanya digunakan untuk menelepon pada penyedia jasa
 telekomunikasi penerbit kartu telepon tersebut (single purpose single merchant)
 dapat dikategorikan sebagai “barang”, yang pembeliannya dapat disamakan
 dengan pembelian barang biasa (barang yang dibeli adalah pulsa).
 Selain hal-hal tersebut di atas, hal-hal yang terkait dengan aspek kehati-

 hatian, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu merupakan materi yang diatur dalam
 PBI ini.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas
 Pasal 2
 Cukup jelas
 Pasal 3
 Cukup jelas
 Pasal …

 -5-
 Pasal 4
 Cukup jelas
 Pasal 5
 Cukup jelas
 Pasal 6

 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Dimungkinkannya Lembaga Selain Bank dalam ayat ini untuk
 menjadi Penerbit Kartu Prabayar ditujukan untuk menampung
 potensi lembaga-lembaga yang bukan lembaga keuangan untuk
 menerbitkan Kartu Prabayar

 sebagaimana Kartu Prabayar yang

 diterbitkan oleh Bank. Sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi
 mengeluarkan kartu telepon berisi pulsa yang dapat digunakan baik
 untuk menelpon maupun untuk berbelanja.
 Yang dimaksud dengan “reputasi baik” dalam hal ini misalnya dalam
 penyelenggaraan Kartu Prabayar Single-purpose single merchant
 atau Multi-purpose single merchant, Penerbit tidak pernah gagal
 bayar dan kartu-kartu yang diterbitkannya dapat digunakan dengan
 baik.

 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Pasal …

 -6-
 Pasal 7

 Ayat (1)
 Persetujuan Bank Indonesia dimaksudkan agar terdapat kesetaraan
 antara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 diterbitkan oleh Bank dengan Alat

 Pembayaran Dengan

 Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh Lembaga Selain Bank,
 dan persetujuan Bank Indonesia tersebut

 dimaksudkan untuk

 melindungi masyarakat pengguna Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
 alat pembayaran tersebut, dan menjalankan tugas Bank Indonesia
 dalam memonitor uang beredar.

 Ayat (2)
 Pengajuan permohonan persetujuan untuk menerbitkan beberapa
 jenis kartu, baik dalam satu fisik kartu maupun beberapa fisik
 kartu, dapat diajukan dalam 1 (satu) surat permohonan.

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan “beberapa jenis kartu tergabung dalam satu
 fisik kartu” antara lain fungsi Kartu ATM yang tergabung menjadi
 satu dengan Kartu Debet.
 Yang dimaksud dengan “menambahkan jenis kartu lainnya secara
 tergabung dalam fisik kartu yang telah diterbitkan” antara lain
 Penerbit yang telah menerbitkan Kartu ATM akan menambahkan
 fungsi Kartu Debet dalam fisik Kartu Kredit tersebut.

 Ayat (4)
 Penerbitan Kartu Prabayar Multi-purpose multi merchants, Kartu
 Prabayar Single-purpose multi merchants, dan Kartu Prabayar
 Multi-purpose atau Single-purpose di mana

 Penerbit Kartu
 Prabayar …

 -7-

 Prabayar tersebut bukan merupakan penyedia barang dan/atau jasa
 (merchant), memerlukan persetujuan Bank Indonesia karena:
 1. Kartu-kartu tersebut pada dasarnya bersifat seperti uang yang
 dibawa oleh Pemegang Kartu. Dipersamakannya sifat kartu-
 kartu tersebut dengan uang karena pada saat Pemegang Kartu
 menggunakan kartunya pada merchant tertentu, maka bagi
 merchant tersebut nilai yang dikurangkan dari kartu, apapun
 satuan nilai dalam kartu tersebut, pada dasarnya berupa nilai
 uang yang pada waktunya akan ditagihkan pada Penerbit Kartu
 Prabayar dalam bentuk uang;

 2. Kartu-kartu tersebut dapat dikategorikan sebagai System Wide
 Important Payment System (SWIPS) karena digunakan oleh
 masyarakat banyak dan melibatkan berbagai pihak; dan

 3. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran,
 karena penerbitan kartu-kartu pembayaran tersebut melibatkan
 banyak pihak.

 Pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia
 didasarkan pada

 pertimbangan pentingnya:
 1. perlindungan bagi masyarakat pengguna,
 2. menjaga kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran,
 dan

 3. pelaksanaan tugas Bank Indonesia
 beredar.

 dalam memonitor uang

 Contoh Kartu Prabayar Single-purpose multi merchants adalah
 Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk membayar tiket
 berbagai transportasi umum, misalnya kereta api, bus kota, feri,
 monorel …

 -8-

 monorel, busway dan lain-lain, yang diselenggarakan oleh lebih
 dari satu perusahaan.

 Contoh Kartu Prabayar Multi-purpose multi merchants adalah
 Kartu Prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol,
 pembelanjaan umum, dan pembayaran tiket berbagai transportasi
 umum yang dikelola oleh lebih dari satu perusahaan pengelola,
 misalnya kereta api, bus kota, feri, monorel, busway, dan lain-lain.

 Contoh Kartu Prabayar Multi-purpose maupun Single-purpose
 yang Penerbitnya bukan merupakan penyedia barang dan atau jasa
 (bukan merchant) adalah:
 1. Suatu perusahaan telekomunikasi menerbitkan Kartu Prabayar
 telekomunikasi yang dapat digunakan untuk membayar biaya
 tol di berbagai ruas tol yang dikelola oleh satu atau berbagai
 perusahaan

 pengelola jalan tol (Single-purpose single

 merchant atau Single-purpose multi merchants, dan Penerbit
 bukan merchant).

 2. Bank menerbitkan Kartu Prabayar yang dapat digunakan
 untuk berbelanja barang dan atau jasa di satu atau berbagai
 merchants (multi-purpose single merchant atau multi-purpose
 multi merchants, dan Penerbit bukan merchant).

 Dalam hal Bank menyediakan jasa layanan bagi nasabahnya yang
 pembayaran atas jasa

 layanan
 tersebut dilakukan dengan

 menggunakan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu maka
 dalam hal ini Bank dimaksud bertindak sebagai merchant.
 Sedangkan …

 -9-

 Sedangkan Kartu Prabayar single merchant yang diterbitkan sendiri
 oleh merchant tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari Bank
 Indonesia karena pada dasarnya nilai dalam kartu, walaupun berupa
 nilai uang, hanya dapat digunakan untuk pembayaran kepada
 merchant tersebut sehingga tidak
 merchant lainnya.

 akan ada
 penagihan
 dari

 Contoh:
 1. Kartu Prabayar Multi-purpose yang hanya dapat digunakan
 pada satu penyedia barang dan/atau jasa (multi purpose single
 merchant), misalnya Kartu Prabayar yang diterbitkan oleh
 perusahaan pengelola jalan tol dan dapat digunakan untuk
 membayar tiket tol dan transaksi pembelanjaan lain pada
 outlet yang dimiliki oleh perusahaan yang sama.

 2. Kartu Prabayar Single-purpose yang hanya dapat digunakan
 untuk kepentingan pembayaran barang dan/atau jasa tetapi
 hanya pada satu perusahaan penyedia barang dan/atau jasa
 (Single-purpose single merchant), misalnya Kartu Prabayar
 yang diterbitkan oleh perusahaan pengelola jalan tol untuk
 kepentingan pembayaran penggunaan jalan tol pada berbagai
 ruas jalan yang hanya dikelola oleh perusahaan tersebut.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat …

 -10-
 Ayat (2)
 Huruf a
 Angka 1
 Cukup jelas
 Angka 2
 Cukup jelas

 Angka 3
 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
 lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal,
 pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
 seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit,
 Prinsipal, Acquirer, dan Pemegang Kartu, serta
 prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
 para pihak.

 Angka 4
 Manajemen risiko

 dalam pasal ini antara lain

 menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
 dan manajemen risiko operasional.

 Angka 5

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara
 lain:
 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia;

 2. rencana peralatan dan sarana usaha.

 Huruf …

 -11-
 Huruf b
 Angka 1
 Cukup jelas

 Angka 2
 Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan
 legalisasi fotokopi akta
 misalnya notaris.

 pendirian badan hukum
 Angka 3
 Cukup jelas

 Angka 4
 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
 lain perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal,
 pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
 seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit,
 Prinsipal, Acquirer, dan Pemegang Kartu, serta
 prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
 para pihak.

 Angka 5
 Manajemen risiko

 Angka 6

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara
 lain:
 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia; dan

 2. rencana peralatan dan sarana usaha.
 Ayat …
 dalam pasal ini antara lain

 menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
 dan manajemen risiko operasional.

 -12-
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b

 Penerapan prinsip resiprositas diperlukan untuk menjamin
 agar terdapat kesejajaran di mana produk Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu Indonesia dapat dipergunakan
 di luar negeri sama dengan

 digunakannya produk Alat

 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu asing di
 Indonesia. Contoh, Bank-bank yang bersama-sama
 tergabung

 dalam jaringan ATM domestik

 (jaringan

 Perusahaan Switching domestik), dan jaringan ATM
 domestik tersebut akan dikoneksikan (interlink) dengan
 jaringan ATM luar negeri, maka kartu-kartu ATM yang
 diterbitkan oleh Bank-bank yang tergabung di jaringan ATM
 domestik maupun yang diterbitkan oleh Bank-bank yang
 tergabung dalam jaringan ATM luar negeri tersebut harus
 saling dapat digunakan baik di jaringan ATM di Indonesia
 maupun jaringan ATM di luar negeri.

 Huruf c
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia”
 antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

 Pasal …

 -13-
 Pasal 9
 Ayat (1)

 Contoh pihak lain dalam pasal ini antara lain pihak kolektor tagihan
 Kartu Kredit yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 10
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Cukup jelas
 Pasal 12
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Cukup jelas
 Pasal 14
 Ayat (1)

 Bank dan atau Lembaga Selain Bank yang telah bertindak sebagai
 Penerbit dan mempunyai jaringan ATM sendiri dan kemudian
 melakukan kerjasama dengan Perusahaan Switching atau Penerbit
 lainnya dalam mengoperasikan jaringan ATM bersama, maka
 Penerbit tersebut otomatis menjalankan pula fungsi sebagai
 Financial Acquirer untuk nasabah Bank dan atau Lembaga Selain
 Bank …

 -14-

 Bank lainnya yang tergabung dalam jaringan ATM bersama
 tersebut.
 Bank atau Lembaga Selain Bank telah menjalankan fungsi sebagai
 Financial Acquirer apabila Bank atau Lembaga Selain Bank
 tersebut memberikan talangan untuk nasabah Bank atau Lembaga
 Selain Bank lainnya, meskipun Bank atau Lembaga Selain Bank
 tersebut tidak menyediakan jaringan ATM sendiri.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Angka 1
 Cukup jelas
 Angka 2
 Cukup jelas

 Angka 3
 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
 lain perjanjian antara Financial Acquirer dengan
 Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa,
 pengaturan …

 -15-

 pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
 seperti pengaturan hak dan kewajiban Financial
 Acquirer, Penerbit,

 serta prosedur penyelesaian
 sengketa yang timbul diantara para pihak.

 Angka 4
 Manajemen risiko

 dalam pasal ini antara lain

 menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
 dan manajemen risiko operasional.

 Angka 5

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara
 lain:
 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia; dan

 2. rencana peralatan dan sarana usaha.
 Huruf b
 Angka 1
 Cukup jelas

 Angka 2
 Pihak/pejabat yang berwenang untuk memberikan
 legalisasi fotokopi akta
 misalnya notaris.

 pendirian badan hukum
 Angka 3
 Cukup jelas

 Angka …

 -16-

 Angka 4
 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara
 lain perjanjian antara Financial Acquirer dengan
 Penerbit dan/atau penyedia barang dan/atau jasa,
 pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
 seperti pengaturan hak dan kewajiban Financial
 Acquirer, Penerbit,

 serta prosedur penyelesaian
 sengketa yang timbul diantara para pihak.

 Angka 5
 Manajemen risiko

 dalam pasal ini antara lain

 menajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit,
 dan manajemen risiko operasional.

 Angka 6

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara
 lain:
 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia; dan

 2. rencana peralatan dan sarana usaha.
 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia”
 antara lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

 Pasal 16
 Cukup jelas
 Pasal …

 -17-
 Pasal 17
 Cukup jelas
 Pasal 18

 Penawaran produk Kartu Kredit secara lisan kepada calon Pemegang
 Kartu (solicitation) dapat dilakukan namun pemberian Kartu Kredit baru
 dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis
 tandatangan basah oleh calon Pemegang Kartu.

 yang dibubuhi
 Pasal 19

 Ayat (1)
 Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen
 risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan
 Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

 Ayat (2)

 Manajemen risiko kredit dalam pasal ini wajib dituangkan dalam
 bentuk dokumen tertulis.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 20
 Cukup jelas
 Pasal 21

 Ayat (1)
 Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan
 pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam

 pemberian …

 -18-

 pemberian kredit, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga
 Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan asas keadilan dan
 kewajaran” antara lain Penerbit:
 a. tidak memperhitungkan nilai transaksi yang belum jatuh tempo
 sebagai komponen dalam penghitungan bunga;

 b. menghitung bunga dari unpaid balance, bukan dari nilai
 transaksi; dan

 c. tidak mengenakan bunga
 atas tagihan yang telah
 sebelum tanggal cetak tagihan (early payment).

 Ayat (3)
 Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai penyusunan dan
 pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank umum dalam
 penyelesaian kredit bermasalah, berlaku baik untuk Bank maupun
 Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Kartu Kredit.

 Ayat (4)
 Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan mengenai pemberian
 kredit oleh Bank dalam penghitungan kolektibilitas kredit, berlaku
 baik untuk Bank maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan
 Kartu Kredit.

 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 dibayar

 Pasal …

 -19-
 Pasal 22

 Yang dimaksud dengan ”fasilitas yang mempunyai dampak tambahan
 biaya” dalam pasal ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian
 Kartu Kredit tambahan.
 Yang dimaksud dengan ”fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit”
 antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu
 Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diperlakukan seperti simpanan
 biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu
 Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.
 Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” dalam ayat ini termasuk
 juga kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Bank
 yang berwenang.

 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Pusat pengelola

 informasi
 dalam ayat ini
 antara
 lain pusat

 pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
 dan/atau credit bureau.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)

 Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini
 misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit
 kepada pihak lain seperti penyedia barang dan/atau jasa dan
 perusahaan asuransi.

 Pasal …

 -20-
 Pasal 24
 Cukup jelas
 Pasal 25
 Cukup jelas
 Pasal 26
 Cukup jelas
 Pasal 27
 Cukup jelas
 Pasal 28
 Cukup jelas
 Pasal 29

 Yang dimaksud “penghentian secara tetap” adalah pencabutan persetujuan
 sebagai Penerbit dan/atau Financial Acquirer oleh Bank Indonesia.
 Permintaan tertulis

 dari otoritas pengawas yang berwenang untuk

 menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara kepada Bank Indonesia dapat
 didasarkan pada pertimbangan antara lain adanya pelanggaran terhadap
 ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

 Pasal 30
 Cukup jelas

 Pasal …

 -21-
 Pasal 31

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ayat ini antara lain
 Bank dan Perusahaan Switching.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas
 Pasal 34
 Cukup jelas
 Pasal 35
 Cukup jelas
 Pasal 36
 Cukup jelas
 Pasal …

 -22-
 Pasal 37

 Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” dalam pasal ini adalah prinsip
 syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
 yang mengatur mengenai perbankan

 pelaksanaannya, antara lain berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah
 Nasional (DSN) yang mengatur tentang kartu syariah.

 Pasal 38
 Cukup jelas
 Pasal 39

 Yang dimaksud dengan “memiliki basis operasional di Indonesia” antara
 lain memiliki kantor cabang di Indonesia.

 Pasal 40

 Ayat (1)
 Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan
 sistem Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang lain
 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 41

 Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain
 memuat :
 a. tata

 cara penyelenggaraan kegiatan Alat

 Menggunakan Kartu oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;
 b. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung;

 c. tata …

 dan seluruh ketentuan

 Pembayaran Dengan

 -23-

 c. tata cara pelaporan dan jenis laporan;
 d. waktu penyampaian laporan; dan
 e. tata cara dan jenis informasi yang dapat dipertukarkan dalam rangka
 tukar-menukar informasi.

 Pasal 42
 Cukup jelas
 Pasal 43
 Cukup jelas
 Pasal 44
 Cukup jelas
 Pasal 45
 Cukup jelas
 Pasal 46
 Cukup jelas
 Pasal 47
 Cukup jelas
 Pasal 48
 Cukup jelas

 Pasal …

 -24-
 Pasal 49
 Cukup jelas
 Pasal 50
 Cukup jelas
 Pasal 51
 Cukup jelas
 Pasal 52
 Cukup jelas
 Pasal 53
 Cukup jelas
 Pasal 54
 Cukup jelas
 Pasal 55
 Cukup jelas
 Pasal 56
 Cukup jelas
 Pasal 57
 Cukup jelas
 Pasal …

 -25-
 Pasal 58
 Cukup jelas
 Pasal 59
 Cukup jelas
 Pasal 60
 Cukup jelas
 Pasal 61
 Cukup jelas
 Pasal 62
 Cukup jelas
 Pasal 63
 Cukup jelas
 Pasal 64
 Cukup jelas
 Pasal 65
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4583

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 7/52/PBI/2005 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU </reg_title>
<set_date> 28 Desember 2005 </set_date>
<effective_date> 28 Desember 2005 </effective_date>
<replaced_reg> '6/30/PBI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '3/UU/2004', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB II Pasal 4 Ayat (2)', 'BAB IX' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/ 3 /PBI/2009
 TENTANG

 BANK UMUM SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional
 yang mengalami perubahan yang cepat dan tantangan yang
 dinamis, serta terintegrasi dengan perekonomian global yang terus
 berkembang, diperlukan perbankan nasional yang tangguh;

 b. bahwa perbankan syariah sebagai salah satu unsur dari perbankan
 nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal
 sebagai lembaga intermediasi dalam mendukung pembangunan
 ekonomi nasional;

 c. bahwa untuk mendorong terciptanya perbankan syariah yang
 tangguh dan efisien, diperlukan pengaturan kegiatan perbankan
 syariah yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian
 hukum;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a, huruf b, dan huruf c maka diperlukan penyempurnaan
 terhadap ketentuan mengenai Bank Umum Syariah dalam suatu
 Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat …

 - 2 -

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana
 telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4867);

 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4756);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK UMUM
 SYARIAH.

 BAB I …

 - 3 -
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah;

 2. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah
 kantor Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank
 yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas
 sesuai dengan lokasi KC tersebut melakukan usahanya;

 3. Kantor di bawah Kantor Cabang adalah Kantor Cabang
 Pembantu atau Kantor Kas;

 4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP
 adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC
 induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan
 lokasi KCP tersebut melakukan usahanya;

 5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor
 Bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP
 induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat
 tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KK tersebut
 melakukan usahanya;

 6. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut dengan KPK
 adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah
 menjadi nasabah Bank meliputi antara lain:
 a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-
 pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada

 lokasi …

 - 4 -

 lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil,
 kas terapung atau counter bank non permanen;

 b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan
 pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak
 lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan
 pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau
 penerimaan setoran dari pihak ketiga;

 c. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disebut
 dengan PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang
 dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis
 yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank,
 yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau
 penyetoran secara tunai, pembayaran melalui
 pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh
 informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik
 menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri
 maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara
 lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

 7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan
 PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau
 kelompok usaha yang:
 a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki
 hak suara; atau

 b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima
 persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki
 hak suara tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah

 melakukan …

 - 5 -

 melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun
 tidak langsung;

 8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
 Perseroan Terbatas;

 9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang
 tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
 saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
 Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham
 pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat
 mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

 10. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

 11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah
 dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
 Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan
 prinsip syariah;

 12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab
 langsung kepada direktur atau Direksi dan/atau mempunyai
 pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank seperti
 kepala divisi, pemimpin KC, atau kepala satuan kerja audit
 internal;

 13. Kelompok Usaha adalah:
 a. perorangan dan badan hukum;
 b. beberapa orang; atau
 c. beberapa badan hukum
 yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau

 hubungan …

 - 6 -
 hubungan keuangan.

 14. Hari adalah hari kalender.
 Pasal 2

 Bentuk badan hukum Bank adalah perseroan terbatas.
 Pasal 3

 Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi
 persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan
 peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan:
 a. pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan
 anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia
 terlebih dahulu;

 b. syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain
 yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 c. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang menetapkan tugas
 manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan
 pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan
 publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan
 dalam ketentuan Bank Indonesia; dan

 d. Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh
 Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

 BAB II …

 - 7 -
 BAB II
 PERIZINAN

 Bagian Kesatu
 Pendirian Bank
 Pasal 4

 (1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha
 setelah memperoleh izin Bank Indonesia.

 (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 dalam 2 (dua) tahap:
 a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan
 persiapan pendirian Bank; dan

 b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan
 kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

 Pasal 5

 Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling kurang
 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

 Pasal 6

 (1) Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
 dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing
 secara kemitraan; atau

 c. pemerintah daerah.

 (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum
 asing …

 - 8 -

 asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
 banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari
 modal disetor Bank.

 Bagian Kedua

 Persetujuan Prinsip
 Pasal 7

 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan
 paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Bank
 Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai
 dengan pemenuhan setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh
 persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 8

 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling lambat 60
 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara
 lengkap.

 (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Bank Indonesia
 berdasarkan pada:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

 b. analisis …

 - 9 -

 b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang
 sehat antar Bank dan Unit Usaha Syariah, tingkat kejenuhan
 jumlah Bank dan Unit Usaha Syariah serta pemerataan
 pembangunan ekonomi nasional; dan

 c. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap
 calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon
 anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota
 DPS.

 (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-
 pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib
 melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai
 keseluruhan rencana pendirian Bank.

 Pasal 9

 (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
 (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
 tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.

 (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha
 Bank, sebelum mendapat izin usaha.

 (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan permohonan izin
 usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang
 telah diberikan menjadi tidak berlaku.

 Bagian …

 - 10 -

 Bagian Ketiga
 Izin Usaha
 Pasal 10

 (1) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak
 yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia
 disertai dengan dokumen pendukung.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai
 dengan pelunasan modal disetor minimum sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen
 pendukung.

 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 11

 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan paling lambat
 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima
 secara lengkap.

 (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Bank Indonesia
 berdasarkan pada:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan
 wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat
 penggantian.

 Pasal 12 …

 - 11 -
 Pasal 12

 (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib
 melakukan kegiatan usaha Bank paling lambat 60 (enam puluh)
 hari terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.

 (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dilaporkan oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama
 Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari
 setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

 (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) Bank belum melakukan kegiatan usaha, maka izin yang telah
 diberikan menjadi tidak berlaku.

 Pasal 13

 (1) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib
 mencantumkan secara jelas kata Syariah sesudah kata Bank atau
 setelah nama bank pada penulisan namanya.

 (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
 bagi Bank yang mendapatkan izin usaha setelah berlakunya
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah.

 BAB III

 KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK
 Pasal 14

 Kepemilikan Bank oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (1) paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan
 hukum yang bersangkutan.

 Pasal 15 …

 - 12 -
 Pasal 15

 Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank
 dilarang:
 a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk
 apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

 b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
 Pasal 16

 Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi
 persyaratan integritas, yang paling kurang mencakup:
 a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah
 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan

 c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank
 yang sehat dan tangguh (sustainable).

 Pasal 17

 (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi
 persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.

 (2) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan
 Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and
 proper test).

 Pasal 18

 (1) Perubahan pemilik Bank tunduk kepada tata cara perubahan
 pemilik Bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

 yang …

 - 13 -

 yang berlaku mengenai penggabungan (merger), peleburan
 (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) bank dan/atau
 mengenai pembelian saham bank umum.

 (2) Perubahan PSP sebagai akibat adanya pewarisan tidak
 diperlakukan sebagai pengambilalihan (akuisisi) namun tetap
 wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

 Pasal 19

 (1) Perubahan komposisi kepemilikan Bank yang tidak
 mengakibatkan perubahan pengendalian, baik yang
 mengakibatkan maupun tidak mengakibatkan penggantian,
 pengurangan, dan/atau penambahan pemilik wajib dilaporkan
 oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
 hari setelah perubahan dilakukan disertai dengan dokumen
 pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 20

 (1) Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank
 Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
 diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi
 berwenang disertai dengan dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank
 wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank

 Indonesia …

 - 14 -

 Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
 berlaku.

 Pasal 21

 (1) Penerbitan saham Bank melalui penawaran umum di bursa efek
 (go public) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

 (2) Rencana penerbitan saham Bank melalui penawaran umum
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam
 Rencana Bisnis Bank.

 (3) Pelaporan penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum
 pelaksanaan penawaran umum disertai dengan dokumen
 pendukung.

 (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 22

 (1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib daftar pemegang
 saham dan perubahannya.

 (2) Bank yang telah terdaftar di pasar modal wajib memperbarui
 daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 BAB IV …

 - 15 -
 BAB IV

 DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN
 PEJABAT EKSEKUTIF
 Bagian Kesatu

 Dewan Komisaris dan Direksi
 Pasal 23

 (1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi
 persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

 (2) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan
 Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and
 proper test).

 Pasal 24

 (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan
 tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat
 kepada Direksi.

 (2) Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada
 ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan good corporate
 governance yang berlaku bagi Bank.

 Pasal 25

 (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang
 dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

 (2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib
 berdomisili di Indonesia.

 (3) Dewan …

 - 16 -

 (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau
 Komisaris Utama.

 (4) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota
 Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

 Pasal 26

 (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan
 sebagai:
 a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif
 pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;

 b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan
 fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga
 keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;

 c. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif
 pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham
 Bank; atau

 d. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

 (2) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki
 hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama
 anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

 Pasal 27

 (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan
 Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip
 syariah.

 (2) Pengelolaan Bank oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan

 Bank …

 - 17 -

 Bank Indonesia mengenai pelaksanaan good corporate
 governance yang berlaku bagi Bank.

 Pasal 28

 (1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
 (2) Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
 (3) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
 (4) Presiden Direktur atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap
 PSP.

 Pasal 29

 (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota
 Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada
 bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

 (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
 apabila:
 a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas
 penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas
 fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada
 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 dan/atau

 b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.

 (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
 dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen)
 dari modal disetor pada perusahaan lain.

 (4) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan
 keluarga …

 - 18 -

 keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota
 Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

 Pasal 30

 (1) Bank wajib memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang
 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

 (2) Direktur Kepatuhan bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank
 terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan
 perundang-undangan lainnya.

 (3) Ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 Direktur Kepatuhan.

 Pasal 31

 (1) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib
 memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum
 menduduki jabatannya.

 (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
 Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif
 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

 (3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota
 Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan
 perundang-undangan yang berlaku.

 Pasal 32

 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
 dimaksud …

 - 19 -

 dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada
 Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.

 (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan
 pada:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap
 calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

 (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan
 Komisaris dan/atau anggota Direksi diberikan paling lambat 30
 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara
 lengkap.

 (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi
 yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak
 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka
 waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan
 diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota Dewan
 Komisaris dan/atau calon anggota Direksi menjadi tidak berlaku.

 (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
 Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
 paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan
 efektif disertai dengan dokumen pendukung.

 (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 33

 Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
 dan/atau …

 - 20 -

 dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia
 paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau
 pengunduran diri efektif.

 Bagian Kedua

 Dewan Pengawas Syariah
 Pasal 34

 (1) Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat
 Bank.

 (2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
 perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan
 lain yang berlaku;

 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang
 sehat dan tangguh (sustainable); dan

 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana
 diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan
 kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan
 pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan
 di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

 c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang

 saham …

 - 21 -

 saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi
 yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
 dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir
 sebelum dicalonkan.

 Pasal 35

 (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan
 saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai
 dengan Prinsip Syariah.

 (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas
 pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;

 b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
 c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk
 produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

 d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip
 syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
 penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan

 e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah
 dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

 (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 36

 (1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling
 banyak …

 - 22 -
 banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

 (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu
 anggota DPS.

 (3) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota
 DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah
 lain.

 Pasal 37

 (1) Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh
 persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.

 (2) Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

 (3) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama
 Indonesia.

 Pasal 38

 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada
 Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.

 (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan
 pada:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 b. wawancara terhadap calon anggota DPS

 (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS
 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen

 permohonan …

 - 23 -
 permohonan diterima secara lengkap.

 (4) Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank
 Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
 Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
 persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon
 anggota DPS menjadi tidak berlaku.

 (5) Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada
 Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
 pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.

 (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 39

 Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib
 dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari
 setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

 Bagian Ketiga

 Pejabat Eksekutif
 Pasal 40

 (1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat
 Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
 paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan,
 pemberhentian, atau penggantian efektif disertai dengan
 dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Apabila …

 - 24 -

 (3) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia,
 Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
 dalam daftar antara lain Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur
 dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and
 proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Daftar Kredit
 Macet, dan pertimbangan lain yang menunjukkan tidak
 terpenuhinya aspek integritas, maka Bank wajib membatalkan
 pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut paling lambat 30 (tiga
 puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

 Bagian Keempat

 Tenaga Kerja Asing
 Pasal 41

 (1) Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya
 dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing
 dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan:
 a. Dewan Komisaris;
 b. Direksi; dan/atau
 c. Pejabat Eksekutif.

 (2) Mayoritas Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf a dan b wajib berkewarganegaraan Indonesia.

 (3) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
 wajib berkewarganegaraan Indonesia kecuali untuk jabatan yang
 memerlukan keahlian khusus yang belum tersedia di Indonesia.

 (4) Hal-hal lain terkait pemanfaatan tenaga kerja asing wajib
 memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja
 asing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

 BAB V …

 - 25 -
 BAB V

 PEMBUKAAN KANTOR BANK
 Bagian Kesatu

 Pembukaan KC di Dalam Negeri
 Pasal 42

 (1) Pembukaan KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan
 izin Bank Indonesia.

 (2) Rencana pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

 Pasal 43

 (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
 diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan
 dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan
 pada:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh
 Bank; dan

 c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan,
 kecukupan permodalan, dan profil risiko.

 (4) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
 pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan
 memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang

 disampaikan …

 - 26 -
 disampaikan.

 (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)
 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

 Pasal 44

 (1) Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling lambat 30
 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.

 (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling
 lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.

 (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, maka izin
 pembukaan KC yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

 Pasal 45

 (1) Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib
 memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

 (2) Bank wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada
 Bank Indonesia atas rencana KC untuk tidak beroperasi pada
 hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal
 pelaksanaan KC tidak beroperasi.

 (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 10 (sepuluh)
 hari setelah dokumen permohonan diterima.

 (4) Rencana KC untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib
 diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari

 sebelum …

 - 27 -

 sebelum tanggal tidak beroperasi.
 Bagian Kedua

 Pembukaan Kantor di Bawah KC dan KPK di Dalam Negeri
 Pasal 46

 (1) Rencana pembukaan Kantor di bawah KC di dalam negeri wajib
 dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

 (2) Pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 a. dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia yang sama dengan
 kantor induknya;

 b. dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan yang
 memuat tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank dan Unit
 Usaha Syariah; dan

 c. dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri Bank.

 (3) Pembukaan Kantor di bawah KC dapat beralamat yang sama
 dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan antara lain:
 a.

 terdapat pemisahan kantor antara Kantor di bawah KC
 dengan kantor lain;

 b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi
 bagi Bank; dan

 c.

 terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana
 dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung
 kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya
 masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.

 (4) Laporan keuangan Kantor di bawah KC wajib digabungkan
 dengan laporan keuangan KC induknya pada hari yang sama.

 Pasal 47 …

 - 28 -
 Pasal 47

 (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan Kantor di bawah
 KC kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
 sebelum pelaksanaan pembukaan kantor disertai dengan
 dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga
 puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

 (4) Pelaksanaan pembukaan Kantor di bawah KC sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank
 Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
 pelaksanaan pembukaan.

 Pasal 48

 (1) Rencana Kantor di bawah KC untuk tidak beroperasi pada hari
 kerja wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

 (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh KC yang menjadi
 induk dari Kantor di bawah KC dengan memenuhi tata cara
 sebagaimana diatur dalam Pasal 45.

 Pasal 49

 (1) Rencana pembukaan KPK wajib dicantumkan dalam Rencana
 Bisnis Bank.

 (2) Realisasi pembukaan, pemindahan alamat, dan penutupan KPK
 wajib …

 - 29 -

 wajib dilaporkan Bank dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 Bank triwulanan.

 Bagian Ketiga

 Pembukaan Kantor di Luar Negeri
 Pasal 50

 (1) Pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya
 di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank
 Indonesia.

 (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
 diberikan apabila Bank:
 a.

 telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh
 empat) bulan;

 b. telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor
 perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri
 dalam Rencana Bisnis Bank;

 c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan
 permodalan, dan profil risiko; dan

 d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas.
 Pasal 51

 (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
 diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan
 dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud …

 - 30 -

 dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan
 pada:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh
 Bank; dan

 c. analisis atas kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan,
 kecukupan permodalan, dan profil risiko.

 (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)
 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

 Pasal 52

 (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 50 hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari
 otoritas di negara setempat.

 (2) Pelaksanaan pembukaan kantor wajib dilaporkan oleh Bank
 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
 tanggal pembukaan disertai dengan dokumen pendukung.

 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (4) Dalam hal 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Bank
 Indonesia diterbitkan Bank belum melaksanakan pembukaan
 Kantor di Luar Negeri, Bank wajib melaporkan alasan belum
 dibukanya kantor dimaksud.

 (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
 paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak batas waktu 6
 (enam) bulan berakhir.

 BAB VI …

 - 31 -
 BAB VI

 PENINGKATAN DAN PENURUNAN STATUS
 KANTOR BANK
 Pasal 53

 Peningkatan status Kantor di bawah KC menjadi KC wajib dilakukan
 dengan cara memenuhi ketentuan pembukaan KC.

 Pasal 54

 (1) Penurunan status KC menjadi kantor di bawah KC wajib
 dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10
 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan dimaksud disertai
 dengan dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB VII

 PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK
 Pasal 55

 (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di dalam negeri
 hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

 (2) Rencana pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam
 Rencana Bisnis Bank.

 (3) Pemindahan alamat KC yang dilakukan ke luar wilayah kerja
 Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib memenuhi ketentuan
 penutupan KC dan pembukaan KC.

 Pasal 56 …

 - 32 -
 Pasal 56

 (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
 diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan
 dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan
 pada:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh
 Bank.

 (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak
 berlaku untuk permohonan pemindahan alamat KC yang
 dilakukan dalam kotamadya/kabupaten yang sama dengan kantor
 sebelumnya.

 (5) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
 pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor
 dan memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang
 disampaikan.

 (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)
 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

 Pasal 57

 (1) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di
 dalam negeri wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

 terhitung …

 - 33 -
 terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.

 (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
 a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi
 pemindahan alamat kantor pusat; atau

 b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat
 kedudukan KC, bagi pemindahan alamat KC,

 paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan
 pemindahan alamat kantor.

 (3) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia
 paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan
 pemindahan alamat kantor.

 (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka
 izin pemindahan alamat kantor yang telah diberikan menjadi
 tidak berlaku.

 Pasal 58

 (1) Rencana pemindahan alamat:
 a. Kantor di bawah KC di dalam negeri; atau
 b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar
 negeri,

 wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemindahan
 alamat disertai dengan dokumen pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur …

 - 34 -
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Pemindahan alamat Kantor di bawah KC yang dilakukan ke luar
 wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebelumnya wajib
 memenuhi ketentuan penutupan Kantor di bawah KC dan
 pembukaan Kantor di bawah KC.

 Pasal 59

 (1) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a wajib
 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
 penegasan dari Bank Indonesia.

 (2) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh
 Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di
 tempat kedudukan KC induknya paling lambat 10 (sepuluh) hari
 sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

 (3) Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KC di dalam
 negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling
 lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan
 pemindahan alamat.

 (4) Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan
 jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank
 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
 tanggal pelaksanaan pemindahan alamat disertai dengan
 dokumen pendukung.

 (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 diatur …

 - 35 -

 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
 BAB VIII

 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN NAMA
 Bagian Kesatu

 Perubahan Anggaran Dasar
 Pasal 60

 Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap perubahan
 anggaran dasar Bank paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
 diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan
 anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

 Bagian Kedua

 Perubahan Nama Bank
 Pasal 61

 (1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi
 ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 (2) Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran
 dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang
 wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia
 mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk
 Bank dengan nama yang baru.

 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh
 Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
 setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung.

 (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (5) Persetujuan …

 - 36 -

 (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3), diberikan Bank Indonesia paling lambat
 15 (lima belas) hari setelah dokumen permohonan diterima
 secara lengkap.

 (6) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam
 surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat
 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.

 BAB IX

 PENUTUPAN KANTOR BANK
 Bagian Kesatu

 Penutupan KC di Dalam Negeri
 Pasal 62

 (1) Penutupan KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan
 izin Bank Indonesia.

 (2) Permohonan untuk memperoleh izin penutupan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank
 Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal
 rencana penutupan disertai dengan dokumen pendukung.

 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh)
 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

 Pasal 63

 (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
 ayat (2) …

 - 37 -

 ayat (2) disetujui Bank Indonesia, maka Bank wajib untuk:
 a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank pada KC
 dimaksud;

 b. mengumumkan rencana penutupan KC dalam surat kabar
 harian yang mempunyai peredaran luas di tempat
 kedudukan KC paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal
 pelaksanaan penutupan; dan

 c.
 segera menyelesaikan seluruh kewajiban KC;

 (2) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling
 lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan
 KC disertai dengan dokumen pendukung.

 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Bagian Kedua

 Penutupan Kantor di Bawah KC di Dalam Negeri
 Pasal 64

 (1) Rencana penutupan Kantor di bawah KC wajib dilaporkan oleh
 Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
 sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud disertai dengan
 dokumen pendukung.

 (2) Pelaksanaan penutupan Kantor di bawah KC wajib dilaporkan
 oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
 hari setelah tanggal penutupan disertai dengan dokumen
 pendukung.

 (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (2) …

 - 38 -

 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
 Bagian Ketiga

 Penutupan Kantor di Luar Negeri
 Pasal 65

 (1) Penutupan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya
 di luar negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank
 Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
 pelaksanaan penutupan kantor disertai dengan dokumen
 pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB X

 PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN BANK
 Pasal 66

 (1) Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha atas permintaan
 Bank.

 (2) Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

 Pasal 67

 Bank yang dapat mengajukan permintaan pencabutan izin usahanya
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak sedang ditempatkan
 dalam pengawasan khusus Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan
 penetapan status bank.

 Pasal 68 …

 - 39 -
 Pasal 68

 Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 66 hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila
 Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah.

 Pasal 69

 Pencabutan izin usaha atas permintaan Bank sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 66 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 a. Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
 b. Keputusan pencabutan izin usaha.

 Pasal 70

 (1) Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a diajukan oleh
 Direksi Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen
 pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 71

 Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
 disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapan
 pencabutan izin usaha Bank, dan mewajibkan Bank untuk:
 a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank;
 b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum Bank dan
 rencana penyelesaian kewajiban Bank dalam 2 (dua) surat kabar
 harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 (sepuluh)

 hari …

 - 40 -

 hari sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin
 usaha Bank;

 c. segera menyelesaikan seluruh kewajiban Bank; dan
 d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas
 penyelesaian kewajiban Bank.

 Pasal 72

 (1) Apabila Bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh
 nasabah, Direksi mengajukan permohonan pencabutan izin usaha
 Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen
 pendukung.

 (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan Surat
 Keputusan pencabutan izin usaha Bank dan meminta Bank untuk
 melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan
 perundang-undangan yang berlaku.

 (4) Segala kewajiban yang belum diselesaikan Bank dan ditemukan
 dikemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham
 Bank.

 Pasal 73

 Status badan hukum Bank hapus sejak tanggal pengumuman
 berakhirnya badan hukum Bank dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 BAB XI …

 - 41 -
 BAB XI

 LAIN-LAIN
 Pasal 74

 Unit Pelayanan Syariah yang telah mendapat penegasan Bank
 Indonesia dan telah beroperasi sebelum berlakunya ketentuan ini
 ditetapkan menjadi KCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 75

 Pengaturan bagi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor
 perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri diatur dalam
 ketentuan tersendiri.

 BAB XII
 SANKSI
 Pasal 76

 (1) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat
 (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
 Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal
 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,
 Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal
 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat
 (1), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3),
 Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal
 55, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat
 (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63
 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 64 ayat (1), Pasal 77, dan
 Pasal 78 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58

 Undang-undang …

 - 42 -

 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah.

 (2) Bank yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2),
 Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33, Pasal 38
 ayat (5), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45
 ayat (4), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (5), Pasal
 54, Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 59 ayat (2), ayat (3), dan
 ayat (4), Pasal 60, Pasal 61 ayat (6), Pasal 63 ayat (1) huruf b
 dan ayat (2), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 65 dapat dikenakan
 sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21
 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa :
 a.

 teguran tertulis dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
 rupiah) per hari kelambatan atau paling banyak sebesar
 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap
 laporan dan/atau pengumuman;

 b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga
 puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan
 dan/atau pengumuman.

 (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau
 pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
 apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30
 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau
 pengumuman.

 (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan
 Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
 Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah.

 BAB XIII …

 - 43 -
 BAB XIII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 77

 Permohonan izin yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan
 Bank Indonesia ini tetapi belum mendapat persetujuan dari Bank
 Indonesia, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 78

 Anggaran dasar Bank wajib disesuaikan dengan ketentuan
 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan peraturan perundang-undangan
 yang berlaku paling lambat tanggal 16 Juli 2009.

 BAB XIV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 79

 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih
 lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 80

 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan
 Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang
 Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434) sebagaimana diubah
 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan

 Lembaran …

 - 44 -

 Lembaran Negara Nomor 4536) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Pasal 81

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 29 Januari 2009.
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BOEDIONO

 Diundangkan di : Jakarta
 Pada tanggal

 : 29 Januari 2009.

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

 ANDI MATTALATTA

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 29
 DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 11/3/PBI/2009
 TENTANG

 BANK UMUM SYARIAH

 I. UMUM
 Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang

 mengalami perubahan yang cepat, menghadapi tantangan yang dinamis dan
 semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan
 berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang perbankan,
 termasuk pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang
 diharapkan dapat meningkatkan ketahanan perbankan nasional. Dalam kaitan
 dengan keberadaan perbankan syariah, penyesuaian dan/atau penyempurnaan
 ketentuan telah memperoleh pijakan yang kuat yaitu dengan telah disahkannya
 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal
 16 Juli 2008. Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut maka
 keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif jasa perbankan bagi
 masyarakat Indonesia menjadi semakin diterima dan diakui oleh masyarakat
 sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka
 menunjang pembangunan ekonomi nasional.
 Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia

 diamanahkan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
 Bank. Dalam melaksanakan amanah dimaksud, Bank Indonesia secara
 profesional mengacu pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan praktek
 perbankan yang lazim (international best practices) agar industri perbankan
 syariah …

 - 2 -

 syariah nasional menjadi sehat dan tangguh serta berkembang (sustainable).
 Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin

 penting di mata semua stakeholder karena dalam kegiatan usahanya bank syariah
 menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, mendorong
 transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil.
 Kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan
 ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan
 musyarakah), jual beli (murabahah, salam dan istishna), sewa (ijarah) dan jasa
 lainnya (rahn, sharf dan kafalah) telah menjadikan bank syariah lebih dapat
 memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (universal banking).
 Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat, tangguh dan efisien

 serta mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya, diperlukan pengaturan
 tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum.
 Pengaturan kelembagaan Bank ini disusun selain memperhatikan prinsip kehati-
 hatian, praktek perbankan yang berlaku di dunia internasional juga
 mempertimbangkan masukan dari para stakeholders.
 Untuk melengkapi ketentuan ini maka perlu diperhatikan pula peraturan

 perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara
 lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal,
 dan peraturan lainnya.

 II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2 …

 - 3 -

 Pasal 2
 Yang dimaksud dengan ”perseroan terbatas” adalah badan hukum yang
 merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
 melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
 dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
 Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

 Pasal 3
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Pokok-pokok pengaturan tugas Direksi Bank dalam anggaran dasar
 antara lain:
 a.

 tugas dan tanggung jawab

 b. pelaporan; dan
 c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Dalam hal, Presiden Komisaris atau Komisaris Utama berhalangan,
 maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh anggota
 Dewan Komisaris lainnya.

 Pasal 4
 Cukup jelas.

 Pasal 5 …

 - 4 -

 Pasal 5
 Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah setoran yang dilakukan
 dalam bentuk setoran tunai.

 Pasal 6
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Cukup jelas.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk
 memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang
 disampaikan.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 Ayat (3)
 Hal-hal yang harus dipresentasikan antara lain: tujuan dan alasan
 pendirian Bank, sumber permodalan dan kepemilikan, pangsa utama
 penghimpunan dana, pangsa utama penyaluran dana, serta rencana

 struktur …

 - 5 -
 struktur dan personil organisasi.

 Pasal 9
 Cukup jelas.

 Pasal 10
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk
 memperoleh keyakinan atas kebenaran dokumen yang
 disampaikan.

 Huruf b
 Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)
 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 Pasal 12
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Contoh: Bank Syariah XYZ atau Bank XYZ Syariah.

 Ayat (2) …

 - 6 -

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 14
 Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah:
 a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi
 penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan
 Terbatas/Perusahaan Daerah;

 b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal
 penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan
 dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; atau

 c. perhitungan modal sendiri bersih atau yang dapat dipersamakan dengan
 itu sesuai jenis badan hukum yang bersangkutan, bagi badan hukum
 lainnya.

 Pasal 15
 Huruf a
 Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat,
 Pemerintah Daerah, atau lembaga yang bertugas untuk melakukan
 penyelamatan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Pasal 16
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b …

 - 7 -

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen yang tinggi” antara lain
 kesediaan untuk membantu mengembangkan Bank agar menjadi
 sehat, tangguh dan berkembang (sustainable).

 Pasal 17
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “tidak diperlakukan sebagai pengambilalihan
 (akuisisi)” adalah penggantian PSP yang tidak melalui persyaratan dan
 tata cara pengambilalihan sebagaimana diatur dalam peraturan
 perundang-undangan yang berlaku.

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22 …

 - 8 -

 Pasal 22
 Cukup jelas.

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong
 terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan
 menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai
 kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan
 stakeholders lainnya.

 Pasal 26
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b …

 - 9 -

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba” adalah semua
 lembaga yang tidak mencari keuntungan (non profit motive).

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat
 kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk
 mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga
 meliputi :
 1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. Anak kandung/tiri/angkat;
 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. Cucu kandung/tiri/angkat;
 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau
 istrinya;

 7. Suami/istri;
 8. Mertua;
 9. Besan;
 10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami
 atau istrinya.

 Pasal 27 …

 - 10 -

 Pasal 27
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak terdapat
 keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan,
 serta hubungan keluarga.

 Pasal 29
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba” adalah semua
 lembaga yang tidak mencari keuntungan (non profit motive).

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara lain meliputi
 perusahaan-perusahaan lain diluar Bank yang bersangkutan, seperti
 lembaga …

 - 11 -

 lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan, atau
 perusahaan.

 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat
 kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk
 mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga
 meliputi:
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. anak kandung/tiri/angkat;
 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. cucu kandung/tiri/angkat;
 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau
 istrinya;

 7. suami/istri;
 8. mertua;
 9. besan;
 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
 11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
 12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami
 atau istrinya.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31 …

 - 12 -

 Pasal 31
 Ayat (1)
 Ketentuan ini berlaku juga terhadap peralihan jabatan dari anggota
 Direksi menjadi anggota Dewan Komisaris atau sebaliknya.

 Ayat (2)
 Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang belum atau
 tidak mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjabat sebagai
 anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang
 berlaku” antara lain ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan
 Terbatas atau ketentuan perundang-undangan tentang Badan Usaha
 Milik Negara.

 Pasal 32
 Ayat (1)
 Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan
 Komisaris diajukan paling kurang oleh Presiden Direktur atau
 Direktur Utama kepada Bank Indonesia. Permohonan untuk
 memperoleh persetujuan calon anggota Direksi diajukan paling kurang
 oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama kepada Bank
 Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4) …

 - 13 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri
 efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri
 yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang
 saham, serah terima jabatan, atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur
 dalam anggaran dasar.

 Pasal 34
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Angka 1
 Cukup jelas.

 Angka 2
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Yang dimaksud dengan “memiliki komitmen” antara lain
 kesediaan untuk menyediakan waktu yang cukup kepada
 Bank dalam rangka melaksanakan tugasnya secara efektif.
 Angka 4 …

 - 14 -

 Angka 4
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Angka 1
 Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar
 kredit macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi
 Debitur.

 Angka 2
 Cukup jelas.

 Pasal 35
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan menilai dan memastikan pemenuhan
 prinsip syariah dalam pedoman operasional adalah dalam rangka
 membantu bank untuk memenuhi prinsip syariah yang tertuang
 dalam pedoman operasional.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d …

 - 15 -

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Cukup jelas.

 Pasal 37
 Cukup jelas.

 Pasal 38
 Cukup jelas.

 Pasal 39
 Yang dimaksud dengan tanggal pemberhentian dan/atau pengunduran diri
 efektif adalah tanggal setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri
 yang bersangkutan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang
 saham, serah terima jabatan atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur
 dalam anggaran dasar.

 Pasal 40
 Ayat (1)
 Pejabat Eksekutif yang wajib dilaporkan antara lain adalah Pejabat
 Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan dan
 operasional …

 - 16 -
 operasional Bank dalam kegiatan pembiayaan,
 treasury,

 penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.
 Pejabat Eksekutif dinyatakan efektif menduduki jabatannya apabila
 yang bersangkutan:
 a.

 telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa
 atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
 b. telah melakukan serah terima jabatan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan ”pertimbangan lain yang menunjukkan tidak
 terpenuhinya aspek integritas” antara lain informasi track record yang
 berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber-sumber
 lainnya.

 Pasal 41
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal ini antara
 lain adalah:
 a. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan

 Pelaksanaannya; …

 - 17 -
 pelaksanaannya;

 b. Undang-Undang tentang Keimigrasian dan aturan-aturan
 pelaksanaannya; dan

 c. Peraturan Bank Indonesia tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja
 Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

 Pasal 42
 Cukup jelas.

 Pasal 43
 Cukup jelas.

 Pasal 44
 Cukup jelas.

 Pasal 45
 Cukup jelas.

 Pasal 46
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan kantor lain adalah kantor dari bank lain atau
 perusahaan lain.

 Ayat (4) …

 - 18 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 47
 Cukup jelas.

 Pasal 48
 Cukup jelas.

 Pasal 49
 Ayat (1)
 Tidak termasuk dalam KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan
 dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima
 setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal
 pembukaan rekening tabungan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 50
 Cukup jelas.

 Pasal 51
 Cukup jelas.

 Pasal 52
 Ayat (1)

 Pengajuan …

 - 19 -

 Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat
 dilakukan setelah adanya persetujuan dari Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 53
 Dengan diterbitkannya izin pembukaan KC maka status kantor Bank
 berubah dari Kantor di bawah KC menjadi KC tanpa perlu memenuhi
 ketentuan penutupan Kantor di bawah KC.

 Pasal 54
 Cukup jelas.

 Pasal 55
 Cukup jelas.

 Pasal 56
 Cukup jelas.

 Pasal 57
 Cukup jelas.

 Pasal 58 …

 - 20 -

 Pasal 58
 Cukup jelas.

 Pasal 59
 Cukup jelas.

 Pasal 60
 Cukup jelas.

 Pasal 61
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 antara lain Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan
 Terbatas, Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 62
 Cukup jelas.

 Pasal 63 …

 - 21 -

 Pasal 63
 Cukup jelas.

 Pasal 64
 Cukup jelas.

 Pasal 65
 Cukup jelas.

 Pasal 66
 Cukup jelas.

 Pasal 67
 Cukup jelas.

 Pasal 68
 Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada nasabah
 penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas Bank baik yang
 tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada rekening administratif (off
 balance sheet) serta kewajiban lainnya seperti gaji karyawan Bank dan
 pajak terutang.

 Pasal 69
 Cukup jelas.

 Pasal 70
 Cukup jelas.

 Pasal 71 …

 - 22 -

 Pasal 71
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada
 nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas
 Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada
 rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya
 seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Pasal 72
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Surat Keputusan pencabutan izin usaha Bank diterbitkan dengan
 memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan
 untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya.

 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan “kewajiban“ adalah kewajiban kepada
 nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas
 Bank …

 - 23 -

 Bank baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) atau pada
 rekening administratif (off balance sheet) serta kewajiban lainnya
 seperti gaji karyawan Bank dan pajak terutang.

 Pasal 73
 Cukup jelas.

 Pasal 74
 Yang dimaksud dengan Unit Pelayanan Syariah adalah kantor Bank
 setingkat KCP yang kegiatan usahanya membantu KC induknya dan
 berlokasi di luar ibukota provinsi dan di luar Bogor, Depok, Tangerang dan
 Bekasi.

 Pasal 75
 Cukup jelas.

 Pasal 76
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Dalam hal Bank dikenakan sanksi tidak menyampaikan
 laporan, tidak lagi dikenakan sanksi keterlambatan
 penyampaian laporan.

 Ayat (3) …

 - 24 -

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 77
 Cukup jelas.

 Pasal 78
 Cukup jelas.

 Pasal 79
 Cukup jelas.

 Pasal 80
 Cukup jelas.

 Pasal 81
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4978
 DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 11/3/PBI/2009 </reg_id>
<reg_title> BANK UMUM SYARIAH </reg_title>
<set_date> 29 Januari 2009 </set_date>
<effective_date> 29 Januari 2009 </effective_date>
<issued_date> 29 Januari 2009 </issued_date>
<replaced_reg> '6/24/PBI/2004', '7/35/PBI/2005' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '40/UU/2007' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 Nomor : 3/10/PBI/2001
 TENTANG

 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
 (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi
 berbagai risiko usaha;

 b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib
 menerapkan prinsip kehati-hatian;

 c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian
 adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;

 d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan
 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu
 Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
 Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3790);

 2. Undang-undang …

 -2-

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN
 PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR
 CUSTOMER PRINCIPLES).

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

 2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk
 mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah
 termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;

 3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
 4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

 Pasal 2 …

 -3-
 Pasal 2

 (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer
 Principles).

 (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1), Bank wajib:
 a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan
 transaksi Nasabah;

 d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan
 dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

 Pasal 3

 (1) Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal
 Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 (2) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank
 yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

 (3) Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

 BAB II …

 -4-
 BAB II
 KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH
 Pasal 4

 (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta
 informasi mengenai:
 a. identitas calon Nasabah;
 b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah
 dengan Bank;

 c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil
 calon Nasabah; dan

 d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas
 nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

 (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat
 dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

 (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

 (4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa
 perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-
 kurangnya pada saat pembukaan rekening.

 (5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon
 Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

 Pasal 5 …

 -5-
 Pasal 5

 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:
 a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1) identitas Nasabah yang memuat:
 a) nama;
 b) alamat tinggal tetap;
 c) tempat dan tanggal lahir;
 d) kewarganegaraan;

 2) keterangan mengenai pekerjaan;
 3) spesimen tanda tangan; dan
 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

 b. Nasabah perusahaan:
 1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur
 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
 c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
 ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama
 perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

 d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

 2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri
 dari:

 a) akte …

 -6-

 a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur
 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan
 untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha
 perusahaan;

 e) struktur manajemen perusahaan;
 f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
 ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama
 perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

 c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan
 negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan
 surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga
 dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

 d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam
 melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
 1) akte pendirian/anggaran dasar bank;
 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;

 3) nama …

 -7-

 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
 ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank
 dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

 Pasal 6

 (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak
 lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh
 dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
 hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai
 perantara dan atau kuasa pihak lain.

 (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
 bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas
 beneficial owner dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.

 (3) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
 bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang
 sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank
 cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari beneficial owner
 telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.

 (4) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas
 identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dana,
 serta informasi lainnya mengenai beneficial owner dari Nasabah, yang
 antara lain berupa:

 a. bagi …

 -8-

 a. bagi beneficial owner perorangan:
 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian
 terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial
 owner;

 b. bagi beneficial owner perusahaan termasuk bank:
 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan
 rekening;

 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap
 kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.

 (5) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial
 owner, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan
 calon Nasabah.

 Pasal 7

 Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

 BAB III …

 -9-
 BAB III

 PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH
 Pasal 8

 (1) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima)
 tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank.

 (2) Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan
 terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau
 Pasal 6.

 Pasal 9

 Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,
 menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai
 karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

 Pasal 10

 Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi
 informasi mengenai:
 a. pekerjaan atau bidang usaha;
 b. jumlah penghasilan;
 c. rekening lain yang dimiliki;
 d. aktivitas transaksi normal; dan
 e. tujuan pembukaan rekening.

 BAB IV …

 -10-
 BAB IV
 MANAJEMEN RISIKO
 Pasal 11

 Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
 a. pengawasan oleh pengurus Bank (management oversight);
 b. pendelegasian wewenang;
 c. pemisahan tugas;
 d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
 e. program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal
 Nasabah.

 Pasal 12

 Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani
 Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara
 negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan
 (suspicious transactions) sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

 BAB V …

 -11-
 BAB V

 PELAPORAN
 Pasal 13

 Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan
 fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada
 Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya
 Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 14

 (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi
 yang mencurigakan (suspicious transactions) selambat-lambatnya 7 (tujuh)
 hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada Lampiran 2.

 (2) Tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

 Pasal 15

 (1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :
 a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H.
 Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

 b. Kantor …

 -12-

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
 dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl.
 M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

 BAB VI

 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK
 DI LUAR NEGERI BAGI BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA
 Pasal 16

 (1) Bagi kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri,
 berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di
 negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara
 tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah atau
 berlaku Prinsip Mengenal Nasabah namun dengan standar yang lebih
 longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor
 Bank dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 (3) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap
 ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan
 kantor …

 -13-

 kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib
 menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa
 kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 BAB VII

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 17

 (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah
 yang tidak mempunyai rekening di Bank, sepanjang nilai transaksi yang
 dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai
 yang setara dengan itu.

 (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB VIII
 SANKSI
 Pasal 18

 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1)
 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
 (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
 hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
 rupiah).

 (2) Pelanggaran …

 -14-

 (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat
 (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal
 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau
 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

 BAB IX

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 19

 Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank
 Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi
 dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya
 Peraturan Bank Indonesia ini.

 BAB X …

 -15-
 BAB X

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 20

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 18 Juni 2001

 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 78
 DPNP/UKIP/DHk/DASP

 -16-

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 Nomor : 3/10/PBI/2001

 TENTANG

 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
 (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)

 I. UMUM

 Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank
 dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum,
 risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

 Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat
 memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian
 keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.
 Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel
 Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking
 Supervision bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang
 penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip
 Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

 Disamping …

 -17-

 Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh The Financial Action
 Task Force on Money Laundering, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya
 untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran
 kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh
 pelaku kejahatan.

 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip
 Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
 pengendalian risiko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan
 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.

 II.
 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1
 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a dan huruf b

 Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah,
 Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak
 Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan
 usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau
 Nasabah yang berisiko tinggi.

 Dalam …

 -18-

 Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar
 belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha,
 jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi
 pertimbangan.

 Huruf c

 Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
 merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip
 Mengenal Nasabah.

 Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko,
 Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi
 Nasabah.

 Huruf d

 Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain
 mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian
 wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan
 intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta
 program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

 Pasal 3
 Ayat (1)

 Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh
 untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif.
 Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya
 melindungi kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan
 Prinsip Mengenal Nasabah:

 a. merupakan …

 -19-

 e. merupakan bagian dari manajemen risiko Bank sebagai dasar
 untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan
 eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;

 f. membantu menjaga reputasi Bank serta integritas dari sistem
 perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank untuk
 dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (financial
 crimes).

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Unit kerja khusus dalam ayat ini tidak merupakan bagian dari
 satuan kerja manajemen risiko.

 Pasal 4
 Ayat (1)

 Huruf a sampai dengan huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d

 Dalam hal tidak diberikan identitas pihak lain maka
 Nasabah bertindak untuk diri sendiri.

 Ayat (2)

 Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan
 dengan penunjukan dokumen asli oleh Nasabah.

 Ayat (3) …

 -20-
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung
 identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan
 seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk
 memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan
 kondisi Nasabah.

 Ayat (4)

 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank
 biasa (face-to-face customer) maupun Nasabah Bank tanpa
 kehadiran fisik (non-face-to-face customer) seperti Nasabah yang
 melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan
 electronic banking.
 Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas
 khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan
 Bank terhadap identitas Nasabah.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 5 …

 -21-
 Pasal 5
 Huruf a
 Angka 1)

 Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda
 Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor
 yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal
 tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.
 Huruf a)

 Cukup jelas.
 Huruf b)
 Cukup jelas.
 Huruf c)
 Cukup jelas.
 Huruf d)
 Cukup jelas.
 Angka 2)

 Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat
 perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang
 dilakukan perusahaan.

 Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data
 yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

 Angka 3) …

 -22-
 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Angka 4)
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan
 sejenis lainnya.
 Angka 1)

 Huruf a)
 Cukup jelas.
 Huruf b)
 Cukup jelas.
 Huruf c)
 Cukup jelas.
 Huruf d)
 Cukup jelas.
 Angka 2)
 Huruf a)
 Cukup jelas.

 Huruf b) …

 -23-
 Huruf b)
 Cukup jelas.
 Huruf c)

 Bagi calon Nasabah yang wajib memiliki NPWP,
 apabila pada saat mengajukan permohonan untuk
 menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang
 bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi
 permohonan NPWP. Segera setelah Nasabah
 memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP
 tersebut kepada Nasabah.

 Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki
 NPWP maka calon Nasabah wajib membuat
 pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan
 pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

 Huruf d)

 Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup
 informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan,
 alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon
 perusahaan.

 Huruf e)
 Cukup jelas.
 Huruf f)
 Cukup jelas.
 Huruf g …

 -24-
 Huruf g)
 Cukup jelas.
 Huruf h)
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Huruf a
 Angka 1)
 Cukup jelas.
 Angka 2) …

 -25-
 Angka 2)

 Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan
 hukum.

 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Angka 1)
 Cukup jelas.
 Angka 2)
 Cukup jelas.
 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Angka 4)

 Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan
 hukum.

 Angka 5)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8 …

 -26-
 Pasal 8
 Ayat (1)

 Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas
 Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana
 diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
 Dokumen Perusahaan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 9

 Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk
 menelusuri setiap transaksi (individual transaction), apabila diperlukan,
 baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam
 kaitannya dengan kasus peradilan.
 Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah
 penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah,
 instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi,
 dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

 Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik
 transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat
 hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11 …

 -27-
 Pasal 11
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Termasuk pendelegasian wewenang adalah penetapan limit
 wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan
 manajemen rekening atau transaksi Nasabah.

 Huruf c

 Termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungsi pelaksana
 dengan fungsi pemutus.

 Huruf d

 Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi dan
 memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur
 Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan
 intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan
 kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap
 ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Pasal 12 …

 -28-
 Pasal 12

 Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara
 negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun
 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi
 eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
 pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak
 yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:
 a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
 b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung,
 anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan

 c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai
 hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

 Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang
 setingkat.

 Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan
 (suspicious transactions) adalah transaksi yang tidak sesuai dengan
 karakteristik dan profil Nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk
 menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui
 kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah.

 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14 …

 -29-
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Ayat (1)

 Ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi Nasabah yang tidak
 bermaksud untuk membuka rekening di Bank namun
 menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa transfer dan
 pembelian travellers cheque.

 Ayat (2) …

 -30-
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR
 4107

 -31-
 Lampiran 1

 BEBERAPA CONTOH TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN
 SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

 1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai

 (a) Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh
 perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha
 tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan
 menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;

 (b) Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening
 perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang
 memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung
 ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau
 keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;

 (c) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran
 dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut
 mempunyai jumlah sangat besar;

 (d) Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan
 menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun
 dilakukan secara tunai;

 (e) Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk
 penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang
 lainnya;

 (f) Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar
 dengan uang tunai berdenominasi besar;

 (g) Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi
 yang tinggi;

 (h) Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat
 besar untuk ukuran suatu kantor Bank;

 (i) Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
 (j) Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan
 instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;

 (k) Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan
 setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung
 dengan petugas Bank.

 -32-
 2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank

 (a) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai
 dengan jenis kegiatan usaha nasabah;

 (b) Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang
 dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut
 mempunyai jumlah sangat besar;

 (c) Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening
 perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan
 usaha nasabah;

 (d) Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang
 sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;

 (e) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya
 penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau
 hari sebelumnya;

 (f) Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak
 aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah
 besar dari luar negeri;

 (g) Penggunaan petugas teller yang berbeda oleh nasabah yang secara
 bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau
 transaksi mata uang asing;

 (h) Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan
 dengan petugas Bank;

 (i) Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable
 instruments oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien
 perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer
 di antara rekening klien lainnya;

 -33-

 (j) Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau
 informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah
 menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa
 perbankan lainnya;

 (k) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan,
 seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi
 terhadap jumlah saldo tertentu;

 (l) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa
 penjelasan yang memadai;

 3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan
 investasi
 (a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang
 seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau
 kemampuan finansial nasabah;

 (b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (back-to-back
 deposit/loan transactions) antara Bank dengan anak perusahaan,
 perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal
 sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;

 (c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana
 investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan
 reputasi atau kemampuan finansial nasabah;

 (d) Transaksi dengan pihak lawan (counterparty) yang tidak dikenal atau
 sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;

 (e) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi,
 atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat
 produksi atau perdagangan narkotika.

 4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri
 (a) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan

 afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai
 tempat produksi atau perdagangan narkotika;

 -34-

 (b) Penggunaan Letter of Credits (L/C) dan instrumen perdagangan
 internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana
 transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha
 nasabah;

 (c) Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar
 ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait
 dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau
 kegiatan terorisme;

 (d) Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan
 karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke
 negara lain;

 (e) Transfer secara elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang
 memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;

 (f) Permintaan travellers cheques, wesel dalam mata uang asing, atau
 negotiable instrument lainnya dengan frekuensi tinggi;

 (g) Pembayaran dengan menggunakan travellers cheques atau wesel dalam
 mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan
 frekuensi tinggi.

 5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau
 agen

 (a) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar
 tanpa disertai penjelasan yang memadai;

 (b) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi
 yang memadai mengenai penerima akhir (ultimate beneficiary).

 6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam

 -35-

 (a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
 (b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari
 aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan
 kemampuan finansial nasabah;

 (c) Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas
 pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas
 dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan
 properti.

 -36-
 Lampiran 2

 LAPORAN TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI
 TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN *)

 NOMOR LAPORAN
 NAMA BANK

 KANTOR BANK (ALAMAT DAN NOMOR
 TELEPON)
 NAMA PEMEGANG REKENING
 TANGGAL PEMBUKAAN REKENING
 PEMBERI REFERENSI
 IDENTITAS NASABAH **)
 IDENTITAS BENEFICIAL OWNER ***)
 ALAMAT PEMEGANG REKENING
 RINCIAN KETERANGAN TENTANG
 TRANSAKSI YANG DAPAT
 DIKATEGORIKAN MENCURIGAKAN,
 ANTARA LAIN PENJELASAN:
 ?? SUMBER DANA
 ?? PENGKREDITAN/PENDEBETAN
 REKENING

 ?? JUMLAH

 ?? TANGGAL TRANSAKSI YANG
 MENCURIGAKAN

 ?? MATA UANG/VALUTA
 INFORMASI RELEVAN LAINNYA

 *)
 **)
 ***)

 format laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Bank menambahkan informasi dan
 data yang diperlukan

 identitas nasabah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5
 identitas beneficial owner disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6

 Tanggal Laporan
 : …………………………

 -37-

 Tanda Tangan Pejabat Bank : …………………………
 Nama Pejabat Bank

 : …………………………

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 3/10/PBI/2001 </reg_id>
<reg_title> PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) </reg_title>
<set_date> 18 Juni 2001 </set_date>
<effective_date> 18 Juni 2001 </effective_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 12/ 11 /PBI/2010
 TENTANG

 OPERASI MONETER

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia guna
 mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank
 Indonesia melakukan pengendalian moneter terutama melalui
 Operasi Moneter;

 b. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi
 perkembangan ekonomi, keuangan dan moneter, efektivitas
 Operasi Moneter perlu ditingkatkan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a dan huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai
 Operasi Moneter dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31;
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

 2.Undang...

 - 2 -

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66;
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah
 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 4962);

 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
 Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2008 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852);

 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI
 MONETER

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
 1. Bank ...

 - 3 -

 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 tentang Perbankan yang berlaku, yang melakukan kegiatan usaha secara
 konvensional.

 2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia
 dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan
 koridor suku bunga (standing facilities).

 3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan
 transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank
 dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.

 4. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing
 Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank
 Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh
 Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.

 5. Absorpsi Likuiditas adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah
 melalui kegiatan Operasi Moneter.

 6. Injeksi Likuiditas adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui
 kegiatan Operasi Moneter.

 7. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga
 dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
 pengakuan utang berjangka waktu pendek.

 8. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang
 Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

 9. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang
 berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
 yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik
 Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang berlaku.

 10. Surat ...

 - 4 -

 10. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat
 disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip
 syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata
 uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang yang berlaku.

 11. Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya
 disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk
 penatausahaannya, dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan
 terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia
 – Real Time Gross Settlement.

 12. Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya
 disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar
 peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya
 dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

 BAB II

 TUJUAN OPERASI MONETER
 Pasal 2

 (1) Operasi Moneter bertujuan mencapai sasaran operasional kebijakan moneter
 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank
 Indonesia.

 (2) Sasaran operasional kebijakan moneter berupa suku bunga pasar uang jangka
 pendek.

 Pasal 3 ...

 - 5 -
 Pasal 3

 Pencapaian sasaran operasional kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2, dilakukan melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan
 cara Absorpsi Likuiditas dan/atau Injeksi Likuiditas.

 BAB III

 OPERASI MONETER
 Bagian Kesatu

 Bentuk Operasi Moneter
 Pasal 4

 Operasi Moneter dilakukan dengan :
 a. OPT; dan
 b. Standing Facilities.

 Bagian Kedua

 Operasi Pasar Terbuka
 Pasal 5

 Kegiatan OPT meliputi :
 a. penerbitan SBI;
 b. transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo surat berharga;
 c. transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright;
 d. penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia; dan
 e. jual beli valuta asing terhadap rupiah.

 Pasal 6 ...

 - 6 -
 Pasal 6

 (1) OPT dapat dilaksanakan setiap hari kerja.
 (2) Pelaksanaan OPT dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau non lelang.

 Pasal 7

 Penempatan berjangka (term deposit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 huruf d, dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) dengan
 memenuhi persyaratan tertentu.

 Pasal 8

 Dalam kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bank
 Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan
 Bank Indonesia.

 Bagian Ketiga

 Standing Facilities
 Pasal 9

 (1) Standing Facilities meliputi:
 a. Penyediaan dana rupiah (lending facility); dan
 b. Penempatan dana rupiah (deposit facility).

 (2) Standing Facilities memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
 Pasal 10

 (1) Standing Facilities sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh
 Bank Indonesia pada setiap hari kerja.

 (2) Pelaksanaan ...

 - 7 -
 (2) Pelaksanaan Standing Facilities dilakukan melalui mekanisme non lelang.

 BAB IV

 SERTIFIKAT BANK INDONESIA
 Pasal 11

 SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 (satu) hari
 sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;

 b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); dan
 d. dapat dipindahtangankan (negotiable).

 Pasal 12

 (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI dalam suatu sistem penatausahaan
 secara elektronis melalui Sistem Book Entry Registry dalam BI-SSSS.

 (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan
 penyelesaian transaksi SBI.

 (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dilakukan tanpa warkat (scripless).

 (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan
 SBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (5) Dalam ...

 - 8 -

 (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI
 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang
 ditetapkan Bank Indonesia atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank
 Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

 Pasal 13

 (1) Dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI, pemilik SBI dilarang
 melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain.

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk
 transaksi SBI oleh peserta Operasi Moneter dengan Bank Indonesia.

 (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), wajib menatausahakan SBI milik
 nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1).

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 14

 (1) Bank Indonesia melunasi SBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
 (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI sebelum jatuh waktu dengan
 persetujuan pemilik SBI.

 BAB V

 PESERTA OPERASI MONETER DAN LEMBAGA PERANTARA
 Pasal 15 ...

 - 9 -
 Pasal 15

 (1) Peserta Operasi Moneter terdiri dari :
 a. peserta OPT, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia; dan

 b. peserta Standing Facilities, yaitu Bank.

 (2) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung
 melalui lembaga perantara.

 (3) Peserta standing facilities hanya dapat mengikuti standing facilities secara
 langsung.

 (4) Bank Indonesia menetapkan persyaratan bagi peserta Operasi Moneter dan
 lembaga perantara.

 Pasal 16

 (1) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara bertanggung jawab atas
 kebenaran data penawaran yang diajukan.

 (2) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara yang telah mengajukan
 penawaran dilarang membatalkan penawarannya.

 (3) Peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara wajib memenuhi tata cara
 pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi Operasi Moneter yang
 ditetapkan Bank Indonesia.

 (4) Dalam hal peserta Operasi Moneter dan lembaga perantara tidak memenuhi
 kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran yang telah
 diajukan akan ditolak dan/atau tidak akan diproses oleh Bank Indonesia.

 Pasal 17 ...

 - 10 -
 Pasal 17

 (1) Peserta Operasi Moneter wajib memiliki rekening giro rupiah di Bank
 Indonesia.

 (2) Peserta Operasi Moneter wajib memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS
 dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib
 menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank Indonesia
 dan/atau surat berharga yang cukup di rekening surat berharga di BI-SSSS
 atau di lembaga kustodian untuk penyelesaian kewajiban pada waktu
 penyelesaian transaksi.

 (4) Peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar valuta asing
 wajib menyediakan dana di Bank Indonesia atau transfer dana ke rekening
 Bank Indonesia yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pembayaran pada
 tanggal penyelesaian transaksi.

 (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan
 dinyatakan batal, kecuali untuk transaksi di pasar valuta asing.

 Pasal 18

 Dalam rangka penyelesaian transaksi Operasi Moneter, Bank Indonesia
 berwenang melakukan pendebetan rekening giro di Bank Indonesia dan/atau
 rekening surat berharga di BI-SSSS dan/atau di lembaga kustodian milik peserta
 Operasi Moneter.

 BAB VI ...

 - 11 -

 BAB VI
 SANKSI
 Pasal 19

 (1) Atas batalnya transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5),
 peserta Operasi Moneter dikenakan sanksi berupa:
 a. teguran tertulis; dan
 b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai
 nominal transaksi Operasi Moneter yang batal, paling sedikit sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar
 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 (2) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam kurun waktu 6
 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara
 untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja
 berturut-turut.

 Pasal 20

 (1) Dalam hal peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi di pasar valuta
 asing tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
 (4), peserta Operasi Moneter dimaksud wajib membayar nominal transaksi
 pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi.

 (2) Peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
 dikenakan sanksi sebagai berikut :
 a. teguran tertulis; dan
 b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar :

 1. suku ...

 - 12 -

 1. suku bunga Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian
 transaksi ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal
 transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk
 penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar;

 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter
 di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada
 tanggal penyelesaian transaksi ditambah 200 (dua ratus) basis point
 dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam
 puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing
 non US Dollar; atau

 3. suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate) yang berlaku
 ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi
 dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian
 kewajiban pembayaran dalam rupiah.

 (3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nominal transaksi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dilakukan melalui:
 a. pendebetan rekening giro valuta US Dollar peserta Operasi Moneter di
 Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta
 asing. Untuk kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar,
 digunakan kurs indikasi Reuters pukul 08.00 WIB pada tanggal
 pembebanan.

 b. pendebetan rekening giro rupiah peserta Operasi Moneter di Bank
 Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta Operasi
 Moneter dalam rupiah.

 Pasal 21...

 - 13 -
 Pasal 21

 Pemilik SBI yang merupakan peserta Operasi Moneter yang melanggar ketentuan
 dalam Pasal 13 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung
 penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan
 sanksi berupa :
 a. teguran tertulis; dan
 b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal
 transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit
 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar
 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

 BAB VII

 PERALIHAN
 Pasal 22

 Transaksi atas SBI yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia
 ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum Peraturan
 Bank Indonesia ini diberlakukan, dikecualikan dari ketentuan Pasal 13 sampai
 dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu.

 BAB VIII

 PENUTUP
 Pasal 23

 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 24...

 - 14 -
 Pasal 24

 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002
 tentang Operasi Pasar Terbuka;

 b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004
 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002
 tentang Operasi Pasar Terbuka;

 c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/33/PBI/2004 tanggal 31 Desember 2004
 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;

 d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005
 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;

 e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/14/PBI/2008 tanggal 23 September 2008
 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;

 f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/21/PBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008
 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;

 g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002
 tentang Sertifikat Bank Indonesia; dan

 h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004
 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002
 tentang Sertifikat Bank Indonesia,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 25 ...

 - 15 -
 Pasal 25
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2010.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
 Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 2 Juli 2010
 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di Jakarta
 Pada Tanggal 2 Juli 2010
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 PATRIALIS AKBAR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 84
 DPM

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 12/ 11 /PBI/2010
 TENTANG

 OPERASI MONETER
 UMUM
 Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan

 memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian
 moneter sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-
 Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia menjadi Undang-Undang. Salah satu ukuran keberhasilan tujuan
 dimaksud adalah tercapainya sasaran inflasi jangka menengah sebagai sasaran
 akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter.
 Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia

 menerapkan kerangka kebijakan moneter yang difokuskan pada pengendalian
 suku bunga. Bank Indonesia menetapkan suku bunga pasar uang jangka pendek
 sebagai sasaran operasional. Untuk mencapai sasaran operasional tersebut, Bank
 Indonesia melakukan pengendalian moneter yang bersifat absorpsi dan/atau
 injeksi likuiditas. Pengendalian Moneter tersebut antara lain dilakukan melalui
 operasi pasar terbuka baik di pasar uang rupiah maupun pasar uang valuta asing.
 Operasi pasar terbuka di pasar valuta asing dilakukan dengan cara
 sterilisasi/intervensi di pasar valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah.

 PASAL ...

 - 2 -

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “suku bunga pasar uang jangka pendek”
 adalah suku bunga pasar uang antar bank overnight (PUAB O/N).
 Yang dimaksud dengan “suku bunga PUAB O/N” adalah suku
 bunga transaksi pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah
 antar Bank yang berjangka waktu 1 (satu) hari (overnight).

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4

 Pelaksanaan OPT termasuk sterilisasi/intervensi di pasar valuta asing yang
 dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah.

 Pasal 5
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI” adalah penjualan SBI
 oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

 Huruf b ...

 - 3 -
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “transaksi repurchase agreement (repo)”
 adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi
 Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian
 kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan
 jangka waktu yang disepakati.
 Yang dimaksud dengan “transaksi reverse repo” adalah transaksi
 pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dari Bank
 Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta
 Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang
 disepakati.
 Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN dan
 surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan
 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat
 berharga secara outright” adalah transaksi pembelian dan
 penjualan surat berharga secara putus.
 Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat
 berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (term deposit)”
 adalah penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter
 secara berjangka di Bank Indonesia.

 Huruf e ...

 - 4 -

 Huruf e
 Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam
 bentuk spot, forward dan swap.
 Yang dimaksud dengan “spot” adalah transaksi jual/beli antara
 valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan
 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi tersebut
 dimungkinkan untuk dinegosiasikan dengan penyerahan valuta
 pada hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari
 kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow).
 Yang dimaksud dengan “forward” adalah transaksi jual/beli antara
 valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan
 lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 Yang dimaksud dengan “swap” adalah transaksi pertukaran valuta
 asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot)
 dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward)
 yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan
 pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal
 transaksi dilakukan.

 Pasal 6

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank
 Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

 Ayat (2) ...

 - 5 -
 Ayat (2)

 Mekanisme lelang dapat dilakukan dengan metode lelang harga
 tetap (fixed rate tender) atau metode lelang harga beragam
 (variable rate tender). Mekanisme non lelang dilakukan secara
 bilateral antara Bank Indonesia dengan peserta OPT.

 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8

 Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam
 kegiatan OPT didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan
 pemilik surat berharga.

 Pasal 9

 Ayat (1)
 Huruf a

 Penyediaan dana rupiah (lending facility) dilakukan melalui
 mekanisme repurchase agreement (repo) surat berharga.
 Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SBN
 dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah
 dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Huruf b

 Penempatan dana rupiah (deposit facility) dilakukan tanpa
 penerbitan surat berharga.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 10 ...

 - 6 -

 Pasal 10
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank
 Indonesia, termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

 Ayat (2)

 Mekanisme non lelang dalam Standing Facilities dilakukan secara
 bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank.

 Pasal 11
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (scripless)” adalah
 diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, dan bukti kepemilikan bagi
 pemegang SBI berupa pencatatan elektronis.

 Huruf d

 SBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar
 sekunder antara lain secara repurchase agreement (repo), secara
 outright atau dijadikan agunan.

 Pasal 12
 Cukup jelas.

 Pasal 13 ...

 - 7 -

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Transaksi SBI dengan pihak lain antara lain mencakup transaksi
 repurchase agreement (repo), penjualan secara outright, hibah dan
 pengagunan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 14
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain badan
 hukum non-Bank dan badan lainnya.

 Huruf b
 Cukup Jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “lembaga perantara” antara lain pialang
 pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau pialang pasar modal
 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Ayat (3) ...

 - 8 -

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 16
 Yang dimaksud dengan “membatalkan” penawaran adalah Bank menarik
 kembali penawaran yang telah diajukan.

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Penyediaan dana di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban
 penyelesaian transaksi dalam rupiah. Penyelesaian transaksi dalam
 valuta asing dilakukan dengan transfer dana ke rekening Bank
 Indonesia yang ditunjuk.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Cukup jelas.

 Pasal 19 ...

 - 9 -

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Cukup jelas.

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5141
 DPM

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 12/11/PBI/2010 </reg_id>
<reg_title> OPERASI MONETER </reg_title>
<set_date> 2 Juli 2010 </set_date>
<effective_date> 7 Juli 2010 </effective_date>
<issued_date> 2 Juli 2010 </issued_date>
<replaced_reg> '10/14/PBI/2008', '4/10/PBI/2002', '6/33/PBI/2004', '6/5/PBI/2004', '4/9/PBI/2002', '10/21/PBI/2008', '7/30/PBI/2005', '6/4/PBI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '6/UU/2009', '19/UU/2008', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '24/UU/2002', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 7/26/PBI/2005
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/8/PBI/2000
 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK
 BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang
 :

 a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi harian yang
 mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor
 moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia
 telah menerapkan Laporan Harian Bank Umum sebagai
 sarana penyampaian laporan;

 b.

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 huruf a dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar
 Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

 Mengingat
 :

 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

 Lembaran …

 2

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah

 Bank
 Tahun
 Republik
 diubah dengan

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

 3. Peraturan Bank Indonesia No.7/10/PBI/2005 tentang Laporan
 Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik
 Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran

 Indonesia
 Negara

 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4483);
 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan

 : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR

 2/8/PBI/2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK
 BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:2/8/PBI/2000 tentang
 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik

 Indonesia …

 3

 Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor3936) diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 “Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor

 pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
 berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah,
 atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang
 melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor
 induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.”

 2. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 “7. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBU, adalah laporan

 yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank
 Indonesia.""

 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 “Pasal 11

 (1) Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA wajib melaporkan informasi Sertifikat
 IMA kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja yang sama dengan hari
 penerbitan Sertifikat IMA.

 (2) Dalam hal tidak terdapat penerbitan Sertifikat IMA sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1), Bank Syariah wajib mengirimkan form header kepada Bank
 Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LHBU.

 (3) Bank …

 4

 (3) Bank Syariah wajib melaporkan tingkat imbalan deposito investasi
 Mudharabah untuk semua periode jangka waktu kepada Bank Indonesia pada
 setiap hari kerja.

 (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan tingkat imbalan deposito investasi
 Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka Bank Syariah wajib
 menyampaikan data tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah yang telah
 dilaporkan pada hari kerja sebelumnya.

 (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
 disampaikan melalui LHBU sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
 LHBU.”

 4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 “Pasal 12

 Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh kantor pusat
 Bank Syariah penerbit Sertifikat IMA”

 Pasal II
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005.

 Ditetapkan …

 5

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 8 Agustus 2005

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 74
 DPM

 PENJELASAN

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 7/26/PBI/2005
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/8/PBI/2000
 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

 UMUM
 Informasi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah diperlukan oleh Bank

 Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan. Untuk memenuhi
 kebutuhan informasi harian yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di
 bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menerapkan
 Laporan Harian Bank Umum.
 Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Syariah diwajibkan menyusun laporan

 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah secara benar dan lengkap serta
 menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia secara real time dan tepat
 waktu.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1
 Cukup jelas
 Angka 2
 Cukup jelas
 Angka …

 2

 Angka 3
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Ayat (5)
 Cukup jelas

 Angka 4
 Pasal 12
 Cukup jelas

 Pasal II
 Cukup jelas

 hari kerja

 adalah hari

 kerja
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai LHBU.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 4524

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 7/26/PBI/2005 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/8/PBI/2000 TANGGAL 23 FEBRUARI 2000 TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH </reg_title>
<set_date> 8 Agustus 2005 </set_date>
<effective_date> 26 Agustus 2005 </effective_date>
<changed_reg> '2/8/PBI/2000' </changed_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/10/PBI/2005', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/ 33 /PBI/2009
 TENTANG

 PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

 BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang:

 a. bahwa dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang
 sehat dan tangguh, diperlukan pelaksanaan Good Corporate
 Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang
 efektif;

 b. bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance di dalam
 industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah
 (sharia compliance);

 c. bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan
 salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan
 meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum
 pada industri perbankan syariah;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
 huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan
 Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate
 Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

 Mengingat ...

 - 2 -
 Mengingat:

 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4756);

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4867);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN
 GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM
 SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

 BAB I ...

 - 3 -
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari
 Bank Umum Konvensional termasuk Unit Usaha Syariah dari
 kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri;

 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank
 Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
 lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

 3. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang
 dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
 2008 tentang Perbankan Syariah;

 4. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit
 kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi
 sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan
 kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di
 kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri
 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
 berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
 syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah;

 5. Prinsip ...

 - 4 -

 5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang perbankan
 syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah
 Nasional – Majelis Ulama Indonesia;

 6. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas
 melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
 dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
 2007 tentang Perseroan Terbatas;

 7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung
 jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan
 perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta
 mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai
 dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas;

 8. Direktur UUS adalah direktur Bank Umum Konvensional atau
 pimpinan kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di
 luar negeri yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
 pengurusan UUS;

 9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang
 tidak memiliki:
 a. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
 dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham
 pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
 Direksi; atau

 b. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham
 dengan Bank,

 sehingga ...

 - 5 -

 sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak
 independen;

 10. Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG,
 adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip
 keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability),
 pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional),
 dan kewajaran (fairness);

 11. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan
 secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan
 kelangsungan usaha Bank;

 12. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas
 memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi
 kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan

 13. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab
 langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap
 kebijakan dan operasional Bank seperti kepala divisi atau
 pemimpin kantor cabang.

 Pasal 2

 (1) Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya
 pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

 (2) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BUS
 paling kurang harus diwujudkan dalam:
 a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
 Direksi;

 b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi
 yang menjalankan pengendalian intern BUS;

 c. pelaksanaan ...

 - 6 -

 c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas
 Syariah;

 d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
 e. batas maksimum penyaluran dana; dan
 f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

 (3) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS
 paling kurang harus diwujudkan dalam:
 a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
 b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas
 Syariah;

 c. penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan
 penyimpanan dana oleh deposan inti; dan

 d. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.
 Pasal 3

 Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG
 Bank.

 BAB II ...

 - 7 -
 BAB II

 BANK UMUM SYARIAH
 Bagian Pertama
 Dewan Komisaris
 Paragraf 1

 Persyaratan Dewan Komisaris
 Pasal 4

 Jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan
 persyaratan lain bagi anggota Dewan Komisaris tunduk kepada
 ketentuan Bank Indonesia terkait.

 Pasal 5

 (1) Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi Komisaris
 Independen pada BUS yang bersangkutan sebelum menjalani
 masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
 mantan Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan.

 Pasal 6

 (1) Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan
 Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan
 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan
 Nominasi.

 (2) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki
 benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang
 direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib

 diungkapkan ...

 - 8 -

 diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-
 pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

 Paragraf 2

 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 Pasal 7

 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
 sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

 Pasal 8

 (1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas
 terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha
 BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

 (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan
 nasihat kepada Direksi.

 (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2), Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi
 pelaksanaan kebijakan strategis BUS.

 (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan
 keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan
 keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang
 kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam
 Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

 Pasal 9 ...

 - 9 -
 Pasal 9

 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah
 menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil
 pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah
 dan/atau auditor ekstern.

 Pasal 10

 Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank
 Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
 dan perbankan; dan

 b. suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
 BUS.

 Pasal 11

 (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
 tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling
 kurang:
 a. Komite Pemantau Risiko;
 b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 c. Komite Audit.

 (2) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan
 Komisaris.

 (3) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah
 dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan
 tugasnya secara efektif.

 (4) Dewan ...

 - 10 -

 (4) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja
 setiap komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (5) Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4) harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

 Pasal 12

 (1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja
 yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

 (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) paling kurang mencantumkan:
 a. waktu kerja; dan
 b. pengaturan rapat.

 Pasal 13

 Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup
 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

 Paragraf 3

 Rapat Dewan Komisaris
 Pasal 14

 (1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1
 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

 (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
 anggota Dewan Komisaris.

 (3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dipimpin oleh Komisaris Utama.

 (4) Dalam ...

 - 11 -

 (4) Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka rapat Dewan
 Komisaris dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
 Komisaris.

 Pasal 15

 (1) Seluruh keputusan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam
 risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota
 Dewan Komisaris.

 (2) Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah
 rapat dan didokumentasikan dengan baik.

 (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas
 hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka perbedaan
 pendapat tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah
 rapat beserta alasannya.

 Paragraf 4

 Aspek Transparansi Dewan Komisaris
 Pasal 16

 Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih
 pada BUS yang bersangkutan;

 b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang
 saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau
 anggota Direksi;

 c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain,
 dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Pasal 17 ...

 - 12 -
 Pasal 17

 (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BUS untuk
 kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
 mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.

 (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau
 menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan
 fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

 (3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan
 fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan
 pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 Bagian Kedua
 Direksi
 Paragraf 1

 Persyaratan Direksi
 Pasal 18

 Jumlah, kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga dan persyaratan
 lain bagi anggota Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia
 terkait.

 Pasal 19

 Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada
 Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan dengan memperhatikan
 rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

 Paragraf 2 ...

 - 13 -
 Paragraf 2

 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 Pasal 20

 (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan
 BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

 (2) Direksi wajib mengelola BUS sesuai dengan kewenangan dan
 tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
 BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Pasal 21

 Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS
 pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

 Pasal 22

 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi
 dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan
 Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

 Pasal 23

 Dalam rangka melaksanakan GCG sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 21, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 a. Audit Intern;
 b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 c. Kepatuhan.

 Pasal 24 ...

 - 14 -
 Pasal 24

 Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
 kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

 Pasal 25

 Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BUS yang
 bersifat strategis di bidang kepegawaian.

 Pasal 26

 Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain
 yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

 Pasal 27

 Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau
 yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan
 sebagai berikut:
 a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan
 usaha BUS;

 b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya
 mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka
 waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya; dan

 c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan
 memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek
 secara efektif dan efisien.

 Pasal 28 ...

 - 15 -
 Pasal 28

 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan
 dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
 Syariah.

 Pasal 29

 (1) Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan
 tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

 (2) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat
 mengikat bagi setiap anggota Direksi.

 (3) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) paling kurang mencantumkan:
 a. waktu kerja; dan
 b. pengaturan rapat.

 Pasal 30

 Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung
 jawab seluruh anggota Direksi.

 Paragraf 3
 Rapat Direksi
 Pasal 31

 (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui
 rapat Direksi.

 (2) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan
 didokumentasikan dengan baik.

 (3) Dalam ...

 - 16 -

 (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions) atas
 hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut
 wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta
 alasannya.

 Paragraf 4

 Aspek Transparansi Direksi
 Pasal 32

 Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih,
 baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan
 perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

 b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang
 saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
 Direksi lainnya,

 dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Pasal 33

 (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BUS untuk kepentingan
 pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset
 atau mengurangi keuntungan BUS.

 (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima
 keuntungan pribadi dari BUS, selain remunerasi dan fasilitas
 lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

 (3) Anggota ...

 - 17 -

 (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan
 GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 Bagian Ketiga
 Komite-Komite
 Paragraf 1

 Struktur dan Keanggotaan Komite
 Pasal 34

 (1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari:
 a. seorang Komisaris Independen;
 b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang
 perbankan syariah; dan

 c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang
 manajemen risiko.

 (2) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang
 baik.

 (3) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diketuai oleh Komisaris Independen.

 (4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau
 Risiko.

 (5) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite
 Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.

 Pasal 35 ...

 - 18 -
 Pasal 35

 (1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri
 dari:
 a. 2 (dua) orang Komisaris Independen; dan
 b. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya
 manusia.

 (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.

 (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi
 dan Nominasi.

 (4) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite
 Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris
 Independen.

 Pasal 36

 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari:
 a. seorang Komisaris Independen;
 b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang
 akuntansi keuangan; dan

 c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang
 perbankan syariah.

 (2) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.

 (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh
 Komisaris Independen.

 (4) Anggota ...

 - 19 -

 (4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
 (5) Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit
 harus merupakan Komisaris Independen.

 Pasal 37

 (1) Mantan anggota Direksi BUS tidak dapat menjadi pihak
 independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b
 dan huruf c serta Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c pada BUS
 yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off)
 paling kurang selama 6 (enam) bulan.

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
 mantan Direksi BUS yang melakukan fungsi pengawasan.

 Paragraf 2

 Jabatan Rangkap Ketua Komite
 Pasal 38

 Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal
 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) hanya dapat merangkap jabatan
 sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada
 BUS yang sama.

 Paragraf 3

 Tugas dan Tanggung Jawab Komite
 Pasal 39

 Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
 (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
 a. melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;

 b. melakukan ...

 - 20 -

 b. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan
 manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

 c. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko
 dan Satuan Kerja Manajemen Risiko,

 guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 Pasal 40

 Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab paling
 kurang:
 a. terkait dengan kebijakan remunerasi:
 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 2) melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan
 remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan

 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
 Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara
 keseluruhan.

 b. terkait dengan kebijakan nominasi:
 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota
 Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;

 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan
 Pengawas Syariah;

 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite

 sebagaimana ...

 - 21 -

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan
 huruf c serta Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c.

 Pasal 41

 Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan
 tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 40 butir a, paling kurang wajib memperhatikan:
 a. kinerja keuangan;
 b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
 c. kewajaran dengan peer group; dan
 d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

 Pasal 42

 (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
 huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:
 a. melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam
 rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk
 kecukupan proses pelaporan keuangan; dan

 b. melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam
 rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

 (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf a, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi
 terhadap:
 a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
 b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit
 dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia,

 auditor ...

 - 22 -

 auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor
 ekstern,

 guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

 (3) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan
 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan
 Komisaris.

 Paragraf 4
 Rapat Komite
 Pasal 43

 Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan
 didokumentasikan dengan baik.

 Bagian Keempat

 Dewan Pengawas Syariah
 Paragraf 1

 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah
 Pasal 44

 Jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan
 Pengawas Syariah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait.

 Pasal 45

 (1) Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan
 Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite
 Remunerasi dan Nominasi.

 (2) Masa ...

 - 23 -

 (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama
 dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

 Paragraf 2

 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
 Pasal 46

 Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung
 jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

 Pasal 47

 (1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah
 memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi
 kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

 (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas
 pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;

 b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar
 sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis
 Ulama Indonesia;

 c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis
 Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada
 fatwanya;

 d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip
 Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
 penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan

 e. Meminta ...

 - 24 -

 e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari
 satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

 (3) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil
 Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

 (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan
 kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah
 periode semester dimaksud berakhir.

 (5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Pasal 48

 Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang
 cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
 optimal.

 Paragraf 3

 Rapat Dewan Pengawas Syariah
 Pasal 49

 (1) Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling
 kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 (2) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan
 berdasarkan musyawarah mufakat.

 (3) Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan
 dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh
 anggota Dewan Pengawas Syariah.

 (4) Hasil ...

 - 25 -

 (4) Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan
 didokumentasikan dengan baik.

 Paragraf 4

 Aspek Transparansi Dewan Pengawas Syariah
 Pasal 50

 Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan rangkap
 jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga
 keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 51

 (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang memanfaatkan BUS
 untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang
 dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS.

 (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang mengambil dan/atau
 menerima keuntungan pribadi dari BUS selain remunerasi dan
 fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

 (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkapkan
 remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada
 laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan
 sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

 Bagian ...

 - 26 -
 Bagian Kelima

 Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
 Paragraf 1

 Fungsi Kepatuhan
 Pasal 52

 (1) BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk
 memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan
 peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia mengenai direktur kepatuhan.

 (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), BUS wajib melaksanakan fungsi
 kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

 (3) Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki
 pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan
 syariah.

 Paragraf 2

 Fungsi Audit Intern
 Pasal 53

 (1) BUS wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.

 (2) BUS wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen
 terhadap satuan kerja operasional.

 (3) Pelaksanaan ...

 - 27 -

 (3) Pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan
 kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat 1 (satu)
 orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman
 tentang operasional perbankan syariah.

 (4) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip
 Syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.

 Paragraf 3

 Fungsi Audit Ekstern
 Pasal 54

 (1) BUS wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
 yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan
 keuangan BUS.

 (2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu
 memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
 berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

 (3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan
 Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan antara BUS
 dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

 Bagian ...

 - 28 -
 Bagian Keenam

 Batas Maksimum Penyaluran Dana
 Pasal 55

 Pelaksanaan penyaluran dana wajib mengikuti ketentuan Bank
 Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana.

 Bagian Ketujuh

 Aspek Transparansi Kondisi BUS
 Pasal 56

 (1) BUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-
 keuangan kepada Stakeholders.

 (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan
 non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUS wajib
 menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi
 Keuangan Bank.

 Pasal 57

 BUS wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk
 dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk
 Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

 Pasal 58

 (1) BUS wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi
 perubahan terhadap:

 a. pedoman ...

 - 29 -

 a. pedoman manajemen risiko termasuk pedoman risk control
 system, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi
 yang digunakan dan pedoman GCG;

 b. sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan
 operasional BUS.

 (2) BUS wajib menyampaikan laporan perubahan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 1
 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu
 tertentu apabila diatur secara khusus dalam ketentuan Bank
 Indonesia lain yang mengatur mengenai penyampaian laporan
 tersebut.

 (3) BUS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait
 dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan
 ultimate shareholders kepada Bank Indonesia 1 (satu) tahun sekali
 untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur
 kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BUS.

 (4) Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari
 Laporan Tahunan BUS.

 (5) BUS wajib menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok
 usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank
 Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya
 perubahan.

 Bagian ...

 - 30 -
 Bagian Kedelapan

 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
 Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
 Pasal 59

 BUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan
 operasional BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan
 Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

 Bagian Kesembilan

 Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan
 Paragraf 1

 Pelaporan Internal
 Pasal 60

 Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan
 oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
 dan Dewan Pengawas Syariah, BUS wajib memastikan ketersediaan
 dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem
 informasi manajemen yang memadai.

 Paragraf 2

 Penanganan Benturan Kepentingan
 Pasal 61

 (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
 Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang
 mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi
 keuntungan BUS.

 (2) Benturan ...

 - 31 -

 (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 diungkapkan dalam setiap keputusan.

 (3) Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi
 mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BUS, BUS harus
 memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
 a. pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang
 mengikat setiap pengurus dan pegawai BUS, antara lain tata
 cara pengambilan keputusan; dan

 b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan
 benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

 Bagian Kesepuluh

 Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG
 Paragraf 1

 Laporan Pelaksanaan GCG
 Pasal 62

 (1) BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir
 tahun buku.

 (2) Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 paling kurang meliputi:
 a. kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan
 GCG BUS;

 b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan
 keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris
 dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan
 Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan

 rangkap ...

 - 32 -

 rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16;

 c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan
 dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang
 saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau
 anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

 d. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah
 pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 50;

 e. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan
 itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 27;

 f. kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration
 package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan
 Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
 (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3);

 g. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
 h. frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 14 ayat (1);

 i. frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);

 j. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
 penyelesaian oleh BUS;

 k. jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan
 upaya penyelesaian oleh BUS;

 l. transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 m. buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS;

 n. penyaluran ...

 - 33 -

 n. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun
 pihak penerima dana; dan

 o. pendapatan non halal dan penggunaannya.

 (3) Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain
 (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan
 Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf f paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan
 Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan
 Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan
 (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi
 lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang
 Saham.

 Pasal 63

 (1) BUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 kepada pemegang saham
 dan kepada:
 a. Bank Indonesia;
 b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 c. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
 d. Perhimpunan Bank – Bank Umum Nasional (Perbanas);
 e. 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
 dan

 f. 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan,
 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
 (2) Bagi BUS yang telah memiliki homepage
 menginformasikan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana

 wajib

 dimaksud ...

 - 34 -

 dimaksud pada ayat (1) pada homepage BUS paling lambat 3
 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

 (3) BUS dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan
 GCG apabila BUS menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank
 Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1
 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

 (4) BUS dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila BUS
 belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu
 keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 Pasal 64

 Penyusunan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 62 diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 65

 Penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dialamatkan
 kepada:
 a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta
 10350, bagi BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor
 Pusat Bank Indonesia;

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BUS yang berkantor pusat
 di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan
 tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.

 Paragraf 2 ...

 - 35 -
 Paragraf 2

 Self Assessment Pelaksanaan GCG
 Pasal 66

 (1) BUS wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG
 yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
 paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

 (2) Tata cara self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 67

 (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia dapat
 melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan
 GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).

 (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bank Indonesia dapat meminta BUS untuk melakukan perbaikan
 atas pelaksanaan GCG.

 BAB III

 UNIT USAHA SYARIAH
 Bagian Pertama
 Direktur UUS
 Pasal 68

 Direktur UUS bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan
 UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

 Pasal 69 ...

 - 36 -
 Pasal 69

 Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil
 pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

 Pasal 70

 Direktur UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan
 pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu
 kepada Dewan Pengawas Syariah.

 Bagian Kedua

 Dewan Pengawas Syariah
 Pasal 71

 (1) Ketentuan tentang Dewan Pengawas Syariah yang berlaku bagi
 BUS sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian Keempat
 tentang Dewan Pengawas Syariah dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini berlaku pula bagi Dewan Pengawas Syariah pada
 Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dan kantor
 cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang
 memiliki UUS.

 (2) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah pada UUS yang dimiliki
 oleh kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar
 negeri, ditetapkan oleh pimpinan tertinggi di Indonesia dari kantor
 cabang tersebut.

 Bagian ...

 - 37 -
 Bagian Ketiga

 Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti
 dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti
 Pasal 72

 UUS wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana
 kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan
 inti.

 Bagian Keempat

 Aspek Transparansi Kondisi UUS
 Pasal 73

 (1) UUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-
 keuangan kepada Stakeholders.

 (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan
 non-keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UUS wajib
 menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi
 Keuangan Bank.

 Bagian Kelima

 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
 dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
 Pasal 74

 UUS wajib melaksanakan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan
 operasional UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan
 Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

 Bagian ...

 - 38 -

 Bagian Keenam
 Pelaporan Internal
 Pasal 75

 Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengawasan oleh Dewan
 Pengawas Syariah, UUS wajib memastikan ketersediaan dan
 kecukupan data/informasi bagi Dewan Pengawas Syariah.

 Bagian Ketujuh

 Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG
 Paragraf 1

 Laporan Pelaksanaan GCG
 Pasal 76

 (1) UUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir
 tahun buku.

 (2) Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
 pelaksanaan GCG Bank Umum Konvensional dan/atau kantor
 cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang
 memiliki UUS dimaksud.

 (3) Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 paling kurang meliputi:
 a. kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan
 GCG UUS;

 b. rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah
 pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 50;

 c. daftar ...

 - 39 -

 c. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan
 itu yang digunakan oleh UUS;

 d. kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration
 package) bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3);

 e. frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);

 f. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
 penyelesaiannya oleh UUS;

 g. jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan
 upaya penyelesaiannya oleh UUS;

 h. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun
 pihak penerima dana; dan

 i. pendapatan non halal dan penggunaannya.
 (4) Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas
 lain

 (remuneration package) bagi Dewan Pengawas Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling kurang
 mencakup jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah
 keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk
 saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan
 Rapat Umum Pemegang Saham.

 Pasal 77

 Penyusunan laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 76 diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 78 ...

 - 40 -
 Pasal 78

 (1) UUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kepada Bank Indonesia
 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

 (2) UUS dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan
 GCG apabila UUS menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank
 Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1
 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.

 (3) UUS dianggap tidak menyampaikan laporan GCG apabila UUS
 belum menyampaikan laporan dimaksud hingga akhir batas waktu
 keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (4) Penyampaian laporan pelaksanaan GCG UUS kepada Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan
 kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2,
 Jakarta 10350, dan/atau Kantor Bank Indonesia setempat.

 Paragraf 2

 Self Assessment Pelaksanaan GCG
 Pasal 79

 (1) UUS wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG
 UUS yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2
 ayat (3) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

 (2) Tata cara self assesment atas pelaksanaan GCG UUS sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 Pasal 80 ...

 - 41 -
 Pasal 80

 (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia dapat
 melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment atas
 pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

 (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bank Indonesia dapat meminta UUS untuk melakukan perbaikan
 atas pelaksanaan GCG.

 BAB IV
 SANKSI
 Bagian Pertama

 Sanksi Pelaksanaan GCG
 Pasal 81

 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat
 (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1),
 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17,
 Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26,
 Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 32,
 Pasal 33, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36
 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 47,
 Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52
 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (5), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan
 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat
 (1), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), dan Pasal
 79 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58

 Undang-Undang ...

 - 42 -

 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
 antara lain berupa:
 a) teguran tertulis;
 b) penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor
 manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;

 c) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 d) pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan
 e) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan
 mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang
 Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan
 Bank Indonesia.

 Pasal 82

 (1) Dalam hal terdapat 3 (tiga) kali teguran tertulis dari Bank
 Indonesia terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 46,
 Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 50 dan
 Pasal 51, maka BUS atau UUS terkait harus mengganti anggota
 Dewan Pengawas Syariah tersebut.

 (2) Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan
 tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
 sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota Dewan
 Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa
 pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di
 perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
 pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia.

 Pasal 83 ...

 - 43 -
 Pasal 83

 BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat
 (1) dan ayat (2), dan Pasal 54 dikenakan sanksi sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penugasan direktur
 kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank
 umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi
 Keuangan Bank.

 Pasal 84

 BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 dikenakan sanksi
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas
 maksimum penyaluran dana.

 Pasal 85

 BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 dan UUS
 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 dikenakan sanksi
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang
 Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Peraturan Bank Indonesia
 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data
 Pribadi Nasabah.

 Pasal 86

 BUS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 dan UUS yang tidak
 memenuhi ketentuan Pasal 74 dikenakan sanksi sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
 dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
 Bank Syariah.

 Bagian ...

 - 44 -

 Bagian Kedua
 Sanksi Pelaporan
 Paragraf 1

 Laporan Pelaksanaan
 Pasal 87

 (1) BUS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan UUS yang terlambat
 menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar paling banyak
 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja
 keterlambatan.

 (2) BUS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 63 ayat (4) dan UUS yang tidak menyampaikan
 laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dikenakan
 sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp.
 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh
 Bank Indonesia.

 (3) BUS yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar
 dan/atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan
 UUS yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar
 dan/atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 76
 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar
 paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
 juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal
 58 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah, berupa:
 a. penurunan tingkat kesehatan yaitu penurunan peringkat faktor
 manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;

 b. pelarangan ...

 - 45 -

 b. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan
 mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum
 Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan
 persetujuan Bank Indonesia; dan/atau

 e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham
 Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji
 kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

 (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) dilakukan setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat
 teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh)
 hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki
 laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat
 teguran terakhir.

 Paragraf 2
 Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah,

 Pedoman, Sistem dan Prosedur serta Struktur Kelompok Usaha
 Pasal 88

 (1) Bank yang tidak menaati ketentuan pelaporan hasil pengawasan
 Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 47 ayat (4), pelaporan perubahan pedoman, sistem dan prosedur
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2),
 serta pelaporan perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (5), dapat dikenakan
 sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21

 tahun …

 - 46 -

 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa :
 a. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar paling
 banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari
 kerja kelambatan untuk setiap laporan;

 b. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar paling
 banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 apabila Bank tidak menyampaikan laporan.

 (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Bank belum
 menyampaikan laporan dimaksud setelah 1 (satu) bulan sejak
 batas akhir penyampaian laporan, untuk pelaporan perubahan
 pedoman, sistem dan prosedur serta pelaporan perubahan
 struktur kelompok usaha.

 (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Bank belum
 menyampaikan laporan dimaksud setelah 2 (dua) bulan sejak
 batas akhir penyampaian laporan, untuk pelaporan hasil
 pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

 (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 menghapuskan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan
 dimaksud.

 BAB V

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 89

 Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi anggota Dewan
 Pengawas Syariah sebagai konsultan di BUS dan/atau UUS

 sebagaimana …

 - 47 -

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) wajib dipenuhi paling
 lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 Pasal 90

 Laporan pelaksanaan GCG BUS untuk posisi laporan akhir Desember
 2009 tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor
 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good
 Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober
 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
 Bank Umum.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 91

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 92

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka PBI
 No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good
 Corporate Governance bagi Bank Umum beserta ketentuan
 perubahannya dinyatakan tidak berlaku bagi BUS.

 Pasal 93 …

 - 48 -
 Pasal 93

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
 2010.

 Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 7 Desember 2009
 Pjs GUBERNUR BANK INDONESIA,

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di : Jakarta
 Pada tanggal

 : 7 Desember 2009

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

 PATRIALIS AKBAR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 175
 DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 11/33/PBI/2009 </reg_id>
<reg_title> PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title>
<set_date> 7 Desember 2009 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2010 </effective_date>
<issued_date> 7 Desember 2009 </issued_date>
<replaced_reg> '8/4/PBI/2006' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '40/UU/2007' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 8/ 29 /PBI/2006
 TENTANG

 DAFTAR HITAM NASIONAL
 PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa penggunaan instrumen cek dan/atau bilyet giro
 sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat
 diminati khususnya dilihat dari tingginya nilai nominal
 perputaran cek dan/atau bilyet giro;

 b. bahwa adanya penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong
 dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap
 penggunaan cek dan/atau bilyet giro sebagai instrumen
 pembayaran;

 c. bahwa penerapan sanksi daftar hitam penarik cek dan/atau
 bilyet giro kosong serta pemberlakuannya dalam cakupan
 di wilayah kliring lokal belum cukup efektif menurunkan
 tingkat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong;

 d. bahwa berdasarkan prinsip pengenalan nasabah, bank
 adalah pihak yang paling mengetahui karakteristik dan
 identitas nasabah penarik cek dan/atau bilyet giro kosong
 sehingga perlu diterapkan prinsip self assessment agar
 penatausahaan …

 -2-

 penatausahaan daftar hitam dapat dilakukan dengan lebih
 akurat;

 e. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga
 kepercayaan masyarakat atas penarikan cek dan/atau
 bilyet giro kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 huruf b, huruf c, dan huruf d, diperlukan dasar pengaturan
 dan penerapan sanksi yang lebih proporsional kepada
 penarik cek dan/atau bilyet giro kosong dalam suatu daftar
 hitam yang berlaku secara nasional;

 f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
 membentuk Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar
 Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong;

 Mengingat

 : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet-boek van
 Koophandel, Staatsblad 1847:23) sebagaimana telah
 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 2959);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia …

 -3-

 Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3790);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 4357);

 4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro;

 M E M U T U S K A N :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG DAFTAR
 HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN BILYET GIRO
 KOSONG.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
 telah …

 -4-

 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
 1998.

 2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di
 kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah
 dan/atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang
 pembantu syariah dan/atau unit syariah.

 3. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan
 usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Umum konvensional.

 4. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
 Dagang (KUHD).

 5. Bilyet Giro adalah bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro.

 6. Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik
 rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran
 atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening
 kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Cek
 atau Bilyet Giro.

 7. Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki rekening giro atau
 memiliki fasilitas rekening khusus pada bank.

 8. Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap
 saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah
 pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

 9. Rekening …

 -5-

 9. Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh
 Bank Tertarik untuk Penarik yang Rekening Gironya ditutup atas permintaan
 sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkannya identitas
 Pemilik Rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku, dan hanya dapat
 digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran
 atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

 10. Dana adalah saldo pada Rekening Penarik, termasuk fasilitas cerukan dari
 Bank Tertarik.

 11. Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau
 perintah pemindahbukuan atas sejumlah Dana dari Penarik dengan
 menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro.

 12. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau
 pemindahbukuan Dana dari Bank Tertarik sebagaimana diperintahkan oleh
 Penarik kepada Bank Tertarik.

 13. Perjanjian Pembukaan Rekening Giro adalah dokumen tertulis dalam rangka
 pembukaan Rekening Giro yang mendasari hubungan hukum antara Bank
 dengan Pemilik Rekening.

 14. Penarikan adalah setiap kegiatan penerbitan Cek atau Bilyet Giro dari
 Penarik.

 15. Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro adalah tanggal yang terdapat pada
 Cek atau Bilyet Giro yang merupakan tanggal diterbitkannya Cek atau Bilyet
 Giro.

 16. Pengunjukan adalah penyerahan Cek sebagaimana diatur dalam KUHD atau
 penawaran Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur
 mengenai …

 -6-

 mengenai Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Bank Tertarik baik secara
 langsung (over the counter) ataupun melalui kliring oleh Bank penagih.

 17. Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagihan Cek dan/atau Bilyet
 Giro kepada Bank Tertarik melalui kliring untuk kepentingan Pemegang.

 18. Daftar Hitam Individual Bank, yang selanjutnya disebut DHIB adalah suatu
 daftar yang dibuat oleh Bank yang mencantumkan data Penarik Cek dan/atau
 Bilyet Giro kosong yang ditetapkan oleh Bank yang bersangkutan.

 19. Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai
 KPDHN adalah kantor yang ditetapkan oleh kantor pusat Bank Tertarik
 untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantor Bank yang bersangkutan
 secara nasional.

 20. Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut DHN adalah daftar yang
 merupakan kumpulan DHIB yang berada di Bank Indonesia yang datanya
 berasal dari KPDHN untuk diakses oleh Bank.

 21. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu selama 70 (tujuh puluh)
 hari sejak Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro yang pada masa tersebut
 Penarik dilarang untuk membatalkan Cek atau Bilyet Giro tersebut.

 22. Tanggal Efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan
 pada Bilyet Giro.

 23. Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau data keuangan elektronik
 antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah
 peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

 24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang
 tidak memiliki Rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan
 transaksi keuangan (walk-in customer).

 25. Cek …

 -7-

 25. Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang
 diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank
 secara langsung (over the counter) dan ditolak pembayaran atau
 pemindahbukuannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan
 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 26. Rekening Giro Gabungan (joint account) adalah rekening giro yang dimiliki
 oleh lebih dari satu Pemilik Rekening, yang dapat terdiri dari gabungan
 badan, orang pribadi, dan/atau campuran keduanya.

 27. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi dimana terjadi suatu bencana alam
 seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana lainnya
 atau peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti
 kerusuhan masal yang kemunculannya bersifat mendadak, yang melanda di
 suatu wilayah tanah air Indonesia.

 BAB II

 PENGELOLAAN REKENING
 Bagian Pertama

 Pembukaan Rekening
 Pasal 2

 (1) Rekening Giro hanya dapat dibuka untuk Nasabah berdasarkan adanya
 Perjanjian Pembukaan Rekening Giro antara Nasabah dengan Bank.

 (2) Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 dilengkapi dengan data dan/atau informasi Nasabah.

 (3) Rekening …

 -8-

 (3) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3
 (tiga) jenis Rekening Giro berdasarkan Nasabah yang melakukan Perjanjian
 Pembukaan Rekening Giro, yaitu:
 a. Rekening Giro perorangan;
 b. Rekening Giro badan;
 c. Rekening Giro Gabungan.

 (4) Perjanjian Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 paling kurang berisi klausula-klausula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan Rekening Giro sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan klausula-klausula sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 3

 (1) Bank dapat memberikan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Nasabah yang
 telah memenuhi persyaratan dalam pembukaan Rekening Giro sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

 (2) Bank harus membuat tata usaha atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah
 diberikan kepada Nasabah yang telah menjadi Pemilik Rekening
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Bagian …

 -9-
 Bagian Kedua

 Kewajiban Penyediaan Dana
 Pasal 4

 (1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening
 Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:
 a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; atau
 b. Untuk Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal
 daluwarsa.

 (2) Ketentuan tentang kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 a. Bilyet Giro yang diunjukkan sebelum Tanggal Efektif;
 b. Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan oleh Penarik setelah
 tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan; dan/atau
 c. Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan telah daluwarsa.

 (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan Dana sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir
 pembayarannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 5

 (1) Pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan secara
 tertulis.

 (2) Tata cara pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik diatur lebih
 lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Bagian …

 -10-
 Bagian Ketiga

 Penutupan Rekening Giro
 Pasal 6

 (1) Dalam hal Rekening Giro ditutup, baik karena permintaan sendiri maupun sebab
 lain, Bank wajib mensyaratkan kepada Pemilik Rekening untuk:
 a. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum
 digunakan;

 b. Menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus jika terdapat Cek
 dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan

 c. Menyerahkan surat pernyataan di atas meterai yang cukup, yang paling
 kurang memuat pernyataan bahwa:
 1. semua kewajiban Pemilik Rekening berkaitan dengan penggunaan Cek
 dan/atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan baik;

 2. tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih
 beredar di masyarakat sepanjang Pemilik Rekening memastikan tidak
 terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan

 3. Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan
 kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat
 penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN.

 (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk
 Pemilik Rekening yang:
 a. tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank Tertarik; atau
 b. memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke
 dalam tata usaha Bank Tertarik.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Rekening Giro sebagaimana
 dimaksud …

 -11-

 dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
 Bagian Keempat

 Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus
 Pasal 7

 (1) Dalam hal Rekening Giro ditutup karena permintaan sendiri maupun
 sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sedangkan
 Pemilik Rekening masih memiliki kewajiban pembayaran atas Cek
 dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, Bank Tertarik wajib langsung
 membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban
 pembayaran dimaksud.

 (2) Dalam hal Rekening Giro ditutup, namun masih terdapat sisa Dana dan
 tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Cek
 dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka penyelesaian sisa Dana
 diserahkan pada kebijakan Bank Tertarik.

 Pasal 8

 (1) Bank wajib menutup Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 7 ayat (1) jika kewajiban terhadap seluruh Cek dan/atau Bilyet
 Giro yang masih beredar telah diselesaikan.

 (2) Penutupan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Pemilik Rekening.

 Pasal 9 …

 -12-
 Pasal 9

 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan
 Rekening Khusus, termasuk jangka waktu paling lambat dalam penutupan
 Rekening Khusus diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB III

 PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO
 Pasal 10

 Bank Tertarik dalam menolak pembayaran atau pemindahbukuan atas Cek
 dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang harus memperhatikan
 ketentuan penolakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 11

 (1) Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi
 alasan-alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (2) Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik
 dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau
 telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

 (3) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) tidak berlaku antara lain jika:
 a. unsur-unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi;
 b. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan
 berakhir;

 c. Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa;
 d. Bilyet …

 -13-

 d. Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal
 Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.

 (4) Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya dalam
 kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 (5) Jika Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Cek dan/atau
 Bilyet Giro dengan menggunakan alasan di luar yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Tertarik tersebut harus
 dapat mempertanggungjawabkan penolakan tersebut atas dasar ketentuan
 perundang-undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bank
 Indonesia.

 (6) Ketentuan mengenai:
 a. alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tata
 cara penolakannya;

 b. pengecualian kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

 c. pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir
 pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan

 d. tata cara pelaporan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro
 sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

 diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
 Pasal 12

 (1) Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Pemegang disertai dengan
 pengembalian Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak.

 (2) Bank …

 -14-

 (2) Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Penarik.

 (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan alasan penolakan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 BAB IV

 TATA USAHA PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
 Pasal 13

 (1) Bank wajib menatausahakan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang
 ditolak dengan alasan apapun secara lengkap dan benar.

 (2) Bank wajib menatausahakan secara terpisah Cek dan/atau Bilyet Giro
 yang ditolak dengan alasan kosong.

 (3) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
 berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan, penatausahaan penolakan Cek
 dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 dilakukan secara terpisah antara Bank konvensional dan UUS.

 Pasal 14

 (1) Dalam rangka penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bank menetapkan salah satu
 kantornya sebagai KPDHN.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan KPDHN sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB …

 -15-
 BAB V

 KRITERIA PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
 YANG DICANTUMKAN DALAM DHN

 Pasal 15

 (1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas Pemilik
 Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jika memenuhi kriteria
 sebagai berikut:
 a. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak
 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah
 Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam
 jangka waktu 6 (enam) bulan; atau

 b. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar
 dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau
 lebih.

 (2) Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
 Rekening Giro pada Bank Tertarik yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional dan juga memiliki Rekening Giro pada kantor cabang syariah
 dari Bank konvensional yang sama, penghitungan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong untuk Pemilik Rekening tersebut dilakukan secara terpisah antara
 Bank konvensional dan UUS

 BAB …

 -16-
 BAB VI

 PENYAMPAIAN DHIB DAN PENERBITAN DHN
 Pasal 16

 (1) Bank wajib menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tercantum
 dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Bank
 Indonesia secara lengkap dan benar pada periode waktu yang telah
 ditetapkan untuk dicantumkan dalam DHN.

 (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran DHIB yang
 disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (3) Data DHIB yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dapat dikoreksi oleh Bank yang bersangkutan paling
 lambat pada akhir periode penyampaian tanpa memerlukan persetujuan
 terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

 (4) Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yang disampaikan oleh Bank
 kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) periode setelah periode
 penyampaian DHIB yang seharusnya dikategorikan sebagai terlambat
 menyampaikan DHIB.

 (5) Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yang disampaikan oleh Bank
 kepada Bank Indonesia setelah 3 (tiga) periode penyampaian DHIB
 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan sebagai tidak
 menyampaikan DHIB.

 Pasal …

 -17-
 Pasal 17

 (1) Data DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (4) dan ayat
 (5) diproses oleh Bank Indonesia menjadi DHN.

 (2) Bank Indonesia menerbitkan DHN secara berkala untuk diakses oleh Bank.

 (3) Bank bertanggung jawab atas penggunaan dan kerahasiaan informasi DHIB
 dan DHN.

 (4) Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku secara
 nasional selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN.

 (5) Dalam hal Bank mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening yang
 telah tercantum dalam DHN maka masa berlakunya pencantuman identitas
 Pemilik Rekening dalam DHN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung
 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN terakhir.

 Pasal 18

 Ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai tata cara penetapan dan
 pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB, periode penyampaian
 DHIB, serta pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN diatur dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB …

 -18-
 BAB VII

 SANKSI BAGI PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
 YANG MEMENUHI KRITERIA DHN

 Bagian Pertama

 Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Pasal 19

 (1) Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet
 Giro Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
 tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang menyebabkan Pemilik
 Rekening dicantumkan dalam DHIB.

 (2) Bank selain Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek
 dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang namanya dicantumkan
 dalam DHN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
 penerbitan DHN.

 (3) Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya
 masa pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan hak penggunaan
 Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening diatur dengan Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Bagian …

 -19-
 Bagian Kedua

 Penutupan Rekening Giro karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 Pasal 20

 (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam
 DHN, Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar
 atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal
 berapapun, Bank Tertarik wajib menutup seluruh Rekening Giro
 Pemilik Rekening yang bersangkutan.

 (2) Kewajiban penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) tidak berlaku untuk:
 a. Rekening Giro pada Bank selain Bank Tertarik;
 b. Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung
 kredit/pinjaman baik pada Bank Tertarik maupun Bank selain Bank
 Tertarik; dan

 c. Rekening Giro pada Bank Tertarik yang selain merupakan Rekening
 simpanan juga dipergunakan untuk menampung kredit/pinjaman dari
 Bank Tertarik sepanjang kredit/pinjaman tersebut masih berjalan.

 (3) Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik
 Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DHIB dan
 menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam
 DHN periode berikutnya.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan Rekening Giro,
 pencantuman kembali identitas Pemilik Rekening dalam DHN diatur
 lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB …

 -20-
 BAB VIII

 PEMBUKAAN REKENING GIRO BARU BAGI PEMILIK REKENING YANG
 IDENTITASNYA MASIH TERCANTUM DALAM DHN

 Pasal 21

 (1) Pemilik Rekening yang hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro
 dibekukan karena sanksi DHN dapat mengajukan permohonan
 pembukaan Rekening Giro baru kepada Bank, namun Bank dilarang
 memberikan sarana perintah pembayaran berupa Cek dan/atau Bilyet
 Giro.

 (2) Dalam hal Rekening Giro Pemilik Rekening di Bank Tertarik telah
 ditutup karena sanksi DHN, Pemilik Rekening tersebut dilarang
 membuka Rekening di Bank Tertarik yang bersangkutan kecuali
 pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung
 kredit/pinjaman dari Bank Tertarik.

 BAB IX

 PEMBATALAN PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG,
 DAN REHABILITASI PENARIK DARI DHN

 Bagian Pertama

 Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 Pasal 22

 (1) Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong hanya
 dapat dilakukan oleh Bank Tertarik jika terbukti:

 a. terdapat …

 -21-

 a. terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik;
 b. kewajiban Penarik atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada
 Pemegang telah dipenuhi baik oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7
 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan;

 c. terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang
 menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong;

 d. keadaan Darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi
 kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau

 e. pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 diperuntukan bagi Pemilik Rekening itu sendiri.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan terhadap Penolakan Cek
 dan/atau Bilyet Giro Kosong diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 23

 (1) Dalam hal Bank Tertarik melakukan pembatalan terhadap salah satu atau
 lebih Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 22 ayat (1) dan pembatalan tersebut mengakibatkan
 dikeluarkannya identitas Pemilik Rekening dari DHIB serta identitas
 Pemilik Rekening belum dicantumkan dalam DHN maka Bank Tertarik
 dapat melakukan pembatalan tersebut tanpa persetujuan dari Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik
 hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu mendapatkan
 persetujuan dari Bank Indonesia.

 Pasal …

 -22-
 Pasal 24

 (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 23 ayat (2), Bank Tertarik wajib mengajukan permohonan
 tertulis disertai dengan dokumen-dokumen pendukung dan dikenakan biaya
 administrasi.

 (2) Bank yang melakukan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib segera mengajukan permohonan pembatalan
 kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) periode penyampaian DHIB
 berikutnya sejak tanggal pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam
 DHN.

 (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan
 pembatalan secara tertulis kepada Bank Tertarik paling lama 30 (tiga puluh)
 hari kalender setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
 secara lengkap.

 (4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
 diajukan oleh Bank Tertarik.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan
 pembatalan dan besarnya biaya administrasi diatur dengan Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Bagian Kedua

 Rehabilitasi Penarik dari DHN
 Pasal 25

 (1) Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
 ayat (2) disetujui oleh Bank Indonesia dan pembatalan tersebut
 mengakibatkan …

 -23-

 mengakibatkan Pemilik Rekening tersebut tidak lagi memenuhi kriteria
 untuk dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik melakukan rehabilitasi
 Pemilik Rekening dari DHN setelah menerima surat persetujuan dari Bank
 Indonesia.

 (2) Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening di Bank
 Tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank
 Indonesia oleh Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (3) Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening di Bank
 selain Bank Tertarik terhitung sejak tanggal dilakukannya Rehabilitasi oleh
 Bank Tertarik.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi oleh Bank Tertarik
 diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB X

 PENGAWASAN
 Pasal 26

 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan secara tidak langsung maupun
 langsung terhadap Bank atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam
 Peraturan Bank Indonesia ini.

 (2) Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Bank wajib menyampaikan
 laporan, keterangan dan penjelasan yang diminta Bank Indonesia sesuai
 dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

 (3) Dalam rangka pengawasan langsung, Bank wajib memberikan kepada
 Bank Indonesia:

 a. keterangan …

 -24-

 a. keterangan dan data serta dokumen yang diminta;
 b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan
 pembukaan Rekening Giro, penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro dan Tata Usaha
 penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau
 c. hal-hal lain yang diperlukan.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 BAB XI
 SANKSI

 Pasal 27

 (1) Bank yang atas dasar hasil pengawasan Bank Indonesia yang dilakukan
 secara langsung ditemukan tidak menatausahakan Penolakan Cek dan/atau
 Bilyet Giro secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 ayat (1) maka dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00
 (seratus ribu rupiah) per kesalahan dan/atau ketidaklengkapan dan paling
 banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hasil pengawasan.

 (2) Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia ditemukan bahwa Bank
 menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB
 kepada Bank Indonesia pada periode yang ditetapkan, namun identitas
 tersebut dilaporkan secara tidak lengkap dan/atau tidak

 benar sesuai

 ketentuan Pasal 16 ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per

 ketidaklengkapan …

 -25-

 ketidaklengkapan dan/atau per kesalahan dan paling banyak sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan DHIB yang
 disampaikan kepada Bank Indonesia.

 (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan atas kesalahan
 dan/atau ketidaklengkapan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2).

 Pasal 28

 (1) Bank yang terlambat melaporkan identitas Pemilik Rekening yang
 tercantum dalam DHIB kepada Bank Indonesia pada periode yang
 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
 Pemilik Rekening per keterlambatan periode pelaporan dan paling banyak
 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Pemilik Rekening.

 (2) Bank yang tidak menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang
 seharusnya tercantum dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00
 (lima juta rupiah) per identitas Pemilik Rekening yang tidak disampaikan.

 Pasal 29

 (1) Bank Tertarik yang tidak membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet
 Giro Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
 rupiah) per Pemilik Rekening per hari kerja keterlambatan dan paling banyak
 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Pemilik Rekening.

 (2) Bank …

 -26-

 (2) Bank selain Bank Tertarik yang ditemukan tidak membekukan hak
 penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Pemilik Rekening per hari
 kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
 juta rupiah) per Pemilik Rekening.

 Pasal 30

 (1) Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia ditemukan bahwa Bank
 Tertarik melakukan pembatalan atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong menurut Pasal 23 ayat (1), namun pembatalan tersebut tidak
 menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau
 menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) namun
 tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang benar, Bank Tertarik
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
 rupiah) per Pemilik Rekening yang penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosongnya dibatalkan.

 (2) Bank Tertarik yang dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib:
 a. mengkategorikan kembali penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan
 sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; dan

 b. menetapkan dan mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening yang
 penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya telah dibatalkan ke
 dalam DHIB periode berikutnya setelah tanggal pengenaan sanksi, jika:
 1)

 akibat pengkategorian kembali sebagaimana dimaksud pada huruf
 a menyebabkan terpenuhinya kriteria pencantuman identitas
 Pemilik Rekening dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal …

 -27-
 Pasal 15 ayat (1); atau

 2) pembatalan dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening telah
 dicantumkan ke dalam DHIB.

 (3) Segala konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kesalahan administrasi
 Bank Tertarik yang mengakibatkan identitas Pemilik Rekening harus
 dicantumkan dalam DHIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
 menjadi tanggung jawab Bank Tertarik yang bersangkutan.

 Pasal 31

 Bank yang terlambat mengajukan permohonan pembatalan karena kesalahan
 administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Pemilik
 Rekening.

 Pasal 32

 Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dan
 pembinaan atau sanksi administratif berupa pembinaan dalam rangka pengawasan
 Bank oleh Bank Indonesia.

 BAB XII

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 33

 (1) Bank harus melakukan pembinaan terhadap seluruh Pemilik Rekening di
 Bank yang bersangkutan termasuk Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong.

 (2) Bank …

 -28-

 (2) Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atau
 menutup Rekening Pemilik Rekening atas pertimbangan-pertimbangan
 Bank, meskipun Pemilik Rekening tersebut tidak tercantum dalam DHN
 sepanjang alasan pembekuan dan/atau penutupan telah diperjanjikan dalam
 perjanjian pembukaan Rekening Giro atau dengan persetujuan Pemilik
 Rekening atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

 (3) Pelaksanaan pembekuan atau penutupan Rekening beserta dasar
 pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada
 Pemilik Rekening.

 Pasal 34

 (1) Ketentuan mengenai penutupan Rekening Giro, pencantuman identitas
 Pemilik Rekening dalam DHIB dan pengenaan sanksi dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini tidak diberlakukan terhadap penarikan Cek dan/atau Bilyet
 Giro Kosong yang dilakukan oleh Pemilik Rekening berupa:
 a. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 b.
 c.

 instansi pemerintah; atau
 lembaga negara.

 (2) Terhadap Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi
 kriteria DHN yang dilakukan Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) berlaku ketentuan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet
 Gironya di Bank Tertarik selama 1 (satu) tahun sejak Pemilik Rekening
 tersebut memenuhi kriteria DHN.

 BAB …

 -29-
 BAB XIII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 35

 (1) Pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum
 memenuhi kriteria dicantumkan dalam daftar hitam berdasarkan ketentuan
 Bank Indonesia yang ada, wajib dicatat oleh Bank Tertarik sebagai data yang
 berpotensi untuk dicantumkan dalam DHN.

 (2) Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 melakukan lagi penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah
 diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini sehingga memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka Pemilik Rekening
 dimaksud dicantumkan dalam DHN.

 (3) Daftar hitam yang telah diterbitkan pada masing-masing wilayah Kliring
 lokal dan masih berlaku pada saat diberlakukannya Peraturan Bank
 Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku dalam masing-masing wilayah
 Kliring lokal dimaksud sampai dengan berakhirnya masa berlaku daftar
 hitam yang bersangkutan.

 Pasal 36

 (1) Selama ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini belum diberlakukan,
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal
 Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong beserta perubahan-
 perubahannya dinyatakan tetap berlaku.

 (2) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan maka Surat Edaran
 Bank …

 -30-

 Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha
 Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong beserta perubahannya dinyatakan tidak
 berlaku kecuali ketentuan tentang pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet
 Giro Kosong yang tetap berlaku sampai berakhirnya masa sanksi daftar
 hitam.

 BAB XIV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 37

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007, kecuali
 ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 Desember 2006

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 107
 DASP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 8/ 29 /PBI/2006
 TENTANG

 DAFTAR HITAM NASIONAL
 PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

 I. UMUM
 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

 Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
 2004, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran
 sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran
 yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien,
 cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung terciptanya stabilitas
 sistem keuangan. Sementara itu, dukungan terhadap stabilitas sistem keuangan
 dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui penurunan berbagai risiko
 sistem pembayaran nasional.
 Upaya penurunan risiko dan peningkatan kepercayaan masyarakat atas jasa

 layanan sistem pembayaran nasional telah dilakukan oleh Bank Indonesia antara
 lain dengan langkah kebijakan pengaturan dalam sistem Bank Indonesia Real
 Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia (SKNBI) dan pengaturan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
 Di sisi lain, pelaksanaan Kliring dilakukan melalui pertukaran warkat

 dan/atau data keuangan elektronik, baik dalam Kliring debet maupun Kliring
 kredit. Dalam pelaksanaannya, Kliring kredit dilakukan dengan melakukan
 pengiriman data keuangan elektronik tanpa pengiriman warkat kredit secara fisik
 (paperless) …

 -2-

 (paperless), sedangkan untuk Kliring debet pengiriman data keuangan elektronik
 masih disertai dengan pertukaran warkat debet secara fisik (paperbased), seperti
 Cek dan Bilyet Giro.
 Dalam perkembangannya, nilai nominal dari penggunaan Cek dan Bilyet

 Giro sebagai alat pembayaran masih signifikan. Meskipun pembayaran dengan
 menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro relatif aman dan nyaman, namun di dalam
 prakteknya belum dapat dilepaskan dari permasalahan risiko gagal bayar akibat
 adanya Cek dan/atau Bilyet Giro yang tidak disediakan Dananya secara cukup
 oleh Penarik atau yang dikenal dengan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong. Secara
 statistik, persentase Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong relatif kecil,
 sekitar 0,5%-2% dari total nilai perputaran dan nilai transaksi Cek dan/atau Bilyet
 Giro, namun hal tersebut masih tetap merupakan masalah yang harus terus
 menerus menjadi perhatian untuk dapat diminimalkan. Upaya penurunan tersebut
 harus pula dipandang sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
 Cek dan/atau Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dan melindungi kepentingan
 Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro dalam menerima pembayaran.
 Dalam kaitan tersebut di atas, kepada Pemilik Rekening yang oleh

 Peraturan Perundang-undangan diberikan fasilitas untuk menarik Dananya dengan
 menerbitkan Cek dan/atau Bilyet Giro, perlu diberikan edukasi yang memadai
 agar dapat mengelola dengan baik penggunaan dan peredaran Cek dan/atau Bilyet
 Gironya serta selalu menjaga ketersediaan Dananya pada waktu Cek dan/atau
 Bilyet Giro diunjukkan untuk kepentingan pembayaran. Sementara itu kepada
 Bank Tertarik juga dituntut untuk melakukan penatausahaan yang tertib atas
 peredaran Cek dan/atau Bilyet Giro Bank yang digunakan oleh Nasabahnya
 terutama yang ditolak oleh Bank lain karena alasan Cek dan Bilyet Giro kosong.
 Namun demikian, dalam praktek masih sering terjadi Penarikan Cek

 dan/atau Bilyet Giro kosong yang diakibatkan oleh adanya short term liquidity
 mismatch. Untuk mengatasi hal tersebut diberikan masa waktu selama 7 (tujuh)
 hari …

 -3-

 hari kerja setelah terjadinya tolakan karena alasan kosong kepada Penarik untuk
 menyelesaikan kewajiban pembayarannya, sehingga pengkategorian sebagai
 Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong hanya diberikan kepada Nasabah Bank
 yang benar-benar beritikad tidak baik.
 Jika upaya edukasi kepada Pemilik Rekening telah dilakukan dengan baik,

 namun dari penatausahaan Bank diketahui bahwa masih banyak Penarikan Cek
 dan/atau Bilyet Giro kosong, maka diperlukan pemberian sanksi yang dapat
 memberikan efek jera kepada Penarik dengan mempublikasikannya dalam suatu
 daftar untuk dapat diketahui oleh Bank lain. Penyebarluasan kepada Bank lain
 dimaksudkan pula agar dapat mencegah terulangnya penggunaan Cek dan/atau
 Bilyet Giro kosong yang merugikan masyarakat secara luas.
 Daftar hitam lokal yang selama ini berlaku di wilayah Kliring tertentu,

 dipandang masih belum mampu mengurangi peredaran Cek dan/atau Bilyet Giro
 kosong. Untuk itu diperlukan kebijakan pengenaan sanksi daftar hitam yang lebih
 proporsional, baik melalui penetapan kriteria yang lebih ketat maupun
 memberikan cakupan efektivitas sanksi yang lebih luas menjadi secara nasional.
 Penerapan sanksi kepada Penarik yang menerbitkan satu atau lebih Cek

 dan/atau Bilyet Giro kosong dilakukan dengan pemberian surat peringatan dari
 Bank Tertarik. Pencantuman dalam DHN dapat dilakukan apabila telah memenuhi
 kriteria daftar hitam individual pada Bank Tertarik disertai dengan pembekuan hak
 menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang bersangkutan pada Bank Tertarik.
 Apabila nama Penarik/Pemilik Rekening telah tercantum dalam DHN yang
 diterbitkan secara nasional oleh Bank Indonesia, maka pembekuan hak
 penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut juga dilakukan oleh Bank selain
 Bank Tertarik di seluruh Indonesia. Apabila setelah tercantum dalam DHN,
 Penarik masih melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong, maka
 Bank Tertarik akan mengenakan sanksi penutupan rekening kepada Penarik yang
 bersangkutan. Pengenaan sanksi yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari
 pembekuan …

 -4-

 pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong diharapkan dapat
 menjadi suatu peringatan kepada Penarik atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro
 kosong yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi pengenaan sanksi penutupan
 rekening yang harus dilakukan oleh Bank Tertarik. Dalam kaitan ini, langkah yang
 hati-hati dari perbankan dalam menetapkan Pemilik Rekening masuk dalam DHN
 sangat diperlukan.
 Mengingat Bank Tertarik sebagai pihak yang mengetahui secara pasti

 penggunaan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro dari para Pemilik Rekening di
 Banknya, maka tepat jika pencantuman nama Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro
 kosong dalam DHN dilakukan secara self assessment oleh Bank Tertarik.
 Disamping itu, untuk menghindari adanya moral hazard dan benturan kepentingan
 yang mungkin terjadi pada Bank Tertarik, diperlukan suatu kebijakan pengawasan
 yang bersifat proaktif dan penerapan sanksi yang tegas dari Bank Indonesia baik
 kepada Bank maupun kepada Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
 Jika langkah pengelolaan atas penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro telah

 dilakukan dengan baik oleh Penarik dan Bank Tertarik serta sanksi atas
 penyalahgunaan dari pengelolaan tersebut telah dirumuskan secara proporsional,
 diharapkan secara keseluruhan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada
 pengguna warkat debet, khususnya Cek dan/atau Bilyet Giro, yang pada gilirannya
 akan meningkatkan pemakaian uang giral dalam memperlancar sistem
 pembayaran.

 II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Ayat …

 -5-

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Data dan/atau informasi Nasabah antara lain nama/nama badan, alamat,
 tempat, dan tanggal lahir Nasabah, serta NPWP yang didukung dengan
 bukti-bukti identitas lengkap seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP),
 Surat Izin Mengemudi (SIM) dan atau paspor.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud “perorangan” adalah orang-perorangan termasuk
 individu yang membuka Rekening Giro untuk usaha perorangan
 seperti toko, restoran, bengkel dan/atau warung.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “badan” antara lain adalah instansi
 pemerintah/lembaga negara, setiap badan yang diatur dalam Kitab
 Undang-Undang Hukum Dagang atau Peraturan Perundang-
 undangan lainnya, badan hukum yang diatur dalam Peraturan
 Perundang-undangan, dan/atau organisasi masyarakat dan
 sejenisnya.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 3
 Cukup jelas.

 Pasal …

 -6-

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Yang dimaksud “saat diunjukkan” untuk Cek adalah saat dimana Bank
 Tertarik melakukan pengecekan ketersediaan Dana pada Rekening Giro
 Penarik setelah Bank Tertarik menerima Cek dari Pemegang, baik
 secara langsung (over the counter) maupun melalui proses Kliring.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas

 Huruf c
 Cek dan/atau Bilyet Giro dianggap telah daluwarsa apabila
 tidak diunjukkan untuk pembayarannya dalam Tenggang
 Waktu Pengunjukan ditambah 6 (enam) bulan sejak
 berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Cukup jelas.

 Pasal 6
 Ayat (1)
 Pemilik Rekening yang karena alasan tertentu bermaksud untuk menutup
 Rekening …

 -7-

 Rekening Giro atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan
 secara tertulis kepada Bank.
 Yang dimaksud dengan “sebab lain” dalam hal ini antara lain karena
 Pemilik Rekening tercantum dalam DHN dan Rekening Gironya harus
 ditutup.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud “seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro telah kembali ke
 dalam tata usaha Bank Tertarik” meliputi blanko Cek dan/atau Bilyet Giro
 yang belum digunakan maupun Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah
 ditarik dan dipenuhi kewajibannya.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Pembukaan Rekening Khusus tersebut wajib dilakukan secara langsung
 dan dimaksudkan untuk menampung Dana guna menyelesaikan
 kewajiban-kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro
 yang masih beredar.

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Jika Rekening Khusus berupa rekening yang terdiri dari sub-sub
 rekening maka yang wajib ditutup adalah sub rekening atas nama
 Pemilik Rekening yang bersangkutan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas …

 -8-
 Cukup jelas.

 Pasal 9
 Cukup jelas.

 Pasal 10
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Cek yang tidak memenuhi unsur-unsur Cek atau Bilyet Giro
 yang tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro belum dianggap
 sebagai Cek atau Bilyet Giro.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cek …

 -9-

 Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya dalam hal ini
 antara lain karena dilaporkan hilang oleh Penarik (harus dilampiri
 dengan surat keterangan hilang dari kepolisian) atau atas
 permintaan instansi yang berwenang.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan penolakan Cek
 dan/atau Bilyet Giro dengan lengkap” antara lain adalah penatausahaan
 identitas Pemilik Rekening yang mencakup informasi sebagaimana
 dipersyaratkan pada saat pembukaan Rekening Giro secara sama dan
 konsisten.
 Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan penolakan Cek
 dan/atau Bilyet Giro dengan benar” adalah pencantuman alasan
 penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro berdasarkan fakta dan kondisi yang
 sebenarnya terjadi serta berpedoman pada ketentuan mengenai alasan
 penolakan yang berlaku.

 Ayat (2)
 Kewajiban menatausahakan secara terpisah untuk Cek dan/atau Bilyet
 Giro yang ditolak dengan alasan kosong dimaksudkan agar dapat
 mempermudah …

 -10-

 mempermudah Bank untuk menetapkan Penarik masuk ke dalam
 DHIB.

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Kantor yang ditetapkan sebagai KPDHN dapat berupa kantor pusat
 Bank atau kantor di bawah kantor pusat Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Penetapan Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria untuk
 dicantumkan dalam DHIB dilakukan oleh Bank Tertarik secara self
 assessment.
 Huruf a
 Penarikan satu lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang
 sama dan dilakukan berulang kali, diperhitungkan sebagai satu
 lembar Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Kantor Cabang Syariah untuk Bank yang berkantor pusat di luar negeri
 adalah kantor cabang pembantu syariah.

 Pasal 16
 Ayat (1)

 Bank Indonesia …

 -11-

 Bank Indonesia dalam hal ini hanya menyediakan sarana DHN. DHN
 berisi data DHIB yang berasal dari KPDHN untuk keperluan Bank.
 Penyampaian identitas Pemilik Rekening dalam DHIB oleh Bank
 kepada Bank Indonesia dilakukan secara online.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Pemrosesan data DHIB menjadi DHN dilakukan oleh Bank
 Indonesia tanpa melakukan perubahan atas data DHIB yang
 telah disampaikan oleh Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)
 Informasi dalam dalam DHIB dan DHN hanya digunakan untuk
 kepentingan Bank sehingga Bank harus menjaga terhadap kemungkinan
 penyalahgunaan oleh pihak lain dan pembocoran kerahasiaannya.

 Ayat (4)
 Identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHN otomatis
 tidak tercantum lagi terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan
 DHN …

 -12-

 DHN kecuali identitas yang bersangkutan dicantumkan kembali dalam
 DHN berikutnya.

 Ayat (5)
 Cukup jelas

 Pasal 18
 Cukup jelas.

 Pasal 19

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “membekukan hak penggunaan Cek dan/atau
 Bilyet Giro” adalah Bank Tertarik meminta kepada Pemilik Rekening
 untuk mengembalikan seluruh lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang
 belum digunakan.
 Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pada Bank
 Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yang dimiliki oleh
 Pemilik Rekening pada Bank Tertarik tersebut.
 Perhitungan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bagi Bank
 Tertarik untuk membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro
 antara lain memperhatikan adanya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
 setelah tanggal penolakan untuk memenuhi kewajiban Penarik yang
 beritikad baik untuk melakukan pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro
 akibat terjadinya short term liquidity mismatch ditambah dengan 7
 (tujuh) hari kerja untuk melakukan koordinasi internal Bank Tertarik
 serta untuk pemberitahuan kepada Pemilik Rekening.
 Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro tidak
 menyebabkan penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening, sehingga
 Pemilik Rekening yang bersangkutan masih dapat menggunakan sarana

 lain …

 -13-

 lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro, misalnya form transfer Dana atau
 slip penarikan tunai.
 Pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro dilakukan
 terhadap seluruh Rekening Giro dari Pemilik Rekening, baik berupa
 Rekening Giro perorangan, Rekening Giro gabungan maupun Rekening
 Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman
 dari Bank Tertarik.

 Ayat (2)
 Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pada Bank selain
 Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yang dimiliki
 oleh Pemilik Rekening pada Bank selain Bank Tertarik tersebut

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Ayat (1)
 Pengenaan sanksi penutupan Rekening Giro merupakan upaya terakhir
 sebagai akibat masih adanya Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
 setelah Pemilik Rekening dikenakan sanksi pencantuman dalam DHN dan
 pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Dalam praktek, terdapat kemungkinan Pemilik Rekening mempunyai
 beberapa Rekening Giro pada 1 (satu) Bank Tertarik, sehingga apabila
 Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong setelah namanya dicantumkan dalam DHN, maka Bank Tertarik yang
 menolak Penarikan lagi 1 (satu) lembar atau lebih dengan nilai nominal
 berapapun wajib menutup seluruh Rekening Giro Pemilik Rekening.
 Ayat (2) …

 -14-

 Ayat (2)
 Huruf a
 Penutupan Rekening Giro pada Bank Tertarik tidak
 mengharuskan Bank selain Bank Tertarik menutup Rekening Giro
 atas nama Pemilik Rekening tersebut. Namun demikian, hak
 penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dari Pemilik Rekening
 tersebut di Bank selain Bank Tertarik masih tetap dibekukan.

 Huruf b
 Dalam hal ini, Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk
 menampung kredit/pinjaman tidak ditutup, namun hak
 penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya tetap dibekukan.

 Huruf c
 Dalam praktek terdapat kemungkinan Dana kredit/pinjaman
 dari Bank Tertarik ditatausahakan dalam Rekening Giro
 Pemilik Rekening. Dalam hal ini, sepanjang Rekening Giro
 tersebut masih diperlukan untuk penatausahaan
 kredit/pinjaman maka Rekening Giro tersebut tidak ditutup.
 Penutupan Rekening Giro demikian wajib dilakukan apabila
 kredit/pinjaman telah diselesaikan dan identitas Pemilik
 Rekening masih tercantum dalam DHN.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Ayat (1)

 Yang …

 -15-

 Yang dimaksud dengan “Bank” pada ayat ini adalah Bank Tertarik
 maupun Bank selain Bank Tertarik. Rekening Giro baru dapat
 diperuntukkan untuk menampung kredit/pinjaman dan transaksi
 lainnya namun tidak diberikan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.

 Ayat (2)
 Pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk
 menampung kredit/pinjaman dimaksud tetap tidak diberikan
 sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.

 Pasal 22
 Ayat (1)
 Huruf a
 Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik
 adalah kesalahan Bank Tertarik karena melakukan penolakan
 atas Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan saldo Rekening
 Giro atau Rekening Khusus tidak cukup yang sebenarnya Dana
 pada Rekening Penarik mencukupi. Kesalahan administrasi
 tersebut dapat disebabkan antara lain karena:
 a.

 terdapat kesepakatan khusus antara Pemilik Rekening
 dengan Bank dalam pemenuhan kewajiban pembayaran
 Cek dan/atau Bilyet Giro, dimana kewajiban pembayaran
 Cek dan/atau Bilyet Giro dapat dipenuhi dengan
 menggunakan Dana yang cukup dari rekening lain yang
 dimiliki Penarik, namun kesepakatan itu tidak
 dilaksanakan oleh Bank Tertarik; atau

 b.

 terdapat gangguan pada sistem sehingga Dana menjadi
 tidak tersedia pada waktu Cek dan/atau Bilyet Giro
 diunjukkan.

 Huruf b …

 -16-

 Huruf b
 Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
 penolakan dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi Penarik
 yang beritikad baik namun karena short term liquidity mismatch
 Cek dan/atau Bilyet Gironya ditolak dengan alasan saldo
 Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup dan
 diperhitungkan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro
 Kosong. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut
 diperhitungkan sebagai waktu yang cukup bagi Penarik yang
 beritikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran, dan tidak
 dimaksudkan untuk meniadakan kewajiban penyediaan Dana bagi
 Cek dan/atau Bilyet Giro. Dengan demikian, dalam hal terdapat
 keterlambatan pembayaran, Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro
 berhak menuntut kompensasi tertentu sesuai dengan hukum
 dan/atau perjanjian yang berlaku.
 Pemenuhan kewajiban pembayaran dapat dilakukan melalui
 pembayaran tunai, transfer, atau cara-cara lainnya, dan harus
 dibuktikan kepada Bank Tertarik dengan dokumen yang
 lengkap.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 23 …

 -17-

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Kewajiban mengajukan permohonan pembatalan yang ditetapkan
 dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemilik
 Rekening.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 Pasal 26
 Ayat (1)
 Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara
 meneliti laporan yang disampaikan oleh Bank.
 Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsung dengan cara
 melakukan pemeriksaan di Bank.

 Ayat (2) …

 -18-

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara lengkap” antara lain
 adalah data/identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB
 sesuai dengan data pada saat pembukaan Rekening Giro.
 Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara benar” antara lain adalah
 kebenaran penggolongan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro
 sesuai ketentuan yang berlaku.

 Ayat (3)
 Penetapan mengenai pembatasan sanksi atas kesalahan dimaksudkan
 agar Bank tidak dikenakan dua sanksi atau lebih atas kesalahan dengan
 objek yang sama.

 Pasal 28
 Ayat (1)
 Sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga
 ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan bahwa keterlambatan
 pelaporan maksimum 3 (tiga) periode setelah periode pelaporan yang
 seharusnya. Pelaporan sampai dengan 3 (tiga) periode pelaporan
 dianggap …

 -19-
 dianggap sebagai terlambat melapor.

 Ayat (2)
 Kewajiban membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan
 atas dasar anggapan tidak adanya itikad baik Bank untuk melaporkan
 Pemilik Rekening yang seharusnya tercantum dalam DHIB karena telah
 memenuhi kriteria DHN.

 Pasal 29
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Sanksi yang ditetapkan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi
 kepentingan Pemilik Rekening.

 Pasal 32
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “pembinaan” dalam ayat ini antara lain
 memberikan informasi dan edukasi kepada Pemilik Rekening untuk
 memperhatikan ketentuan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta
 konsekuensi bagi Pemilik Rekening apabila melakukan pelanggaran.
 Pembinaan …

 -20-

 Pembinaan dimaksud dilakukan paling kurang pada saat pembukaan
 Rekening Giro.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”
 antara lain yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum atau
 pihak berwenang lainnya untuk melakukan tindakan paksa misalnya
 berupa pembekuan atau penutupan rekening.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 34
 Ayat (1)
 Dalam rangka menjaga kepentingan dan kepercayaan publik, agar
 fungsi pelayanan masyarakat dapat tetap berjalan, Penarikan Cek
 dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Bank, instansi
 pemerintah, atau lembaga negara dikecualikan dari pengenaan sanksi
 pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, penutupan
 Rekening Giro dan pencantuman dalam DHN
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Instansi pemerintah dalam hal ini antara lain adalah pemerintah
 pusat dan pemerintah daerah serta kantor-kantornya yang
 melakukan fungsi pemerintahan, namun tidak termasuk Badan
 Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
 (BUMD).

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Ayat (2) …

 -21-

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 35
 Ayat (1)
 Ayat ini mewajibkan Bank untuk mencatat setiap Penarikan Cek
 dan/atau Bilyet Giro kosong sejak ditetapkannya Peraturan Bank
 Indonesia ini. Ketentuan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan
 Bank Indonesia ini adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek
 dan/atau Bilyet Giro Kosong beserta seluruh perubahannya.
 Yang dimaksud dengan “data yang berpotensi” adalah data Penarikan
 Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang belum dicantumkan dalam daftar
 hitam yang berlaku di wilayah Kliring lokal.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Ayat (1)
 Pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal
 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong
 beserta seluruh perubahannya dilakukan dengan memperhatikan
 ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia yang antara lain telah mengubah alasan penolakan warkat
 debet, termasuk Cek dan/atau Bilyet Giro.

 Ayat (2) …

 -22-

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 37
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4669

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 8/29/PBI/2006 </reg_id>
<reg_title> DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG </reg_title>
<set_date> 20 Desember 2006 </set_date>
<effective_date> 1 Juli 2007, kecuali ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2006 </effective_date>
<replaced_reg> '2/10/DASP|SE-BI/2000' </replaced_reg>
<related_reg> '4/UU/1971', '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '28/32/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995', '23/STBLD/1847', 'KUH Dagang' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII', 'BAB XI' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 4/ 11 /PBI/2002
 TENTANG

 PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI
 BALI

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dengan terjadinya tragedi di Propinsi Bali, perlu dilakukan
 berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi
 perekonomian;

 b.

 bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi
 perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus
 terhadap kredit bank umum;

 c.

 bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan
 ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit bank umum
 pascatragedi Bali dalam Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3790);

 2.

 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74;
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

 3.

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66;
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN
 KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI
 BALI.

 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing.

 2.

 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
 berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank
 dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
 setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase
 Agreement (NPA);

 b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.
 3.

 Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
 undangan yang berlaku.

 Pasal 2
 (1) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah

 debitur Usaha Kecil dengan plafon keseluruhan maksimum sebesar
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) didasarkan atas ketepatan pembayaran
 pokok dan bunga sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang
 Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

 (2) Nasabah debitur Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
 nasabah debitur yang dibiayai oleh Bank dan memiliki usaha produktif dengan
 lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Bali.

 Pasal 3

 (1) Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan Lancar
 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

 (2) Pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia
 tentang Restrukturisasi Kredit yang berlaku.

 Pasal 4

 Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan-persyaratan
 sebagai berikut :
 a. disalurkan kepada nasabah debitur yang dibiayai oleh Bank dan memiliki usaha
 produktif dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Bali;

 b. memiliki kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus sebelum terjadinya
 tragedi Bali; dan

 c. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau
 bunga Kredit yang disebabkan dampak dari tragedi Bali.

 Pasal 5

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di : Jakarta

 Pada tanggal : 20 Desember 2002
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR DPNP
 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 4/ /PBI/2002
 TENTANG

 PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI
 BALI

 UMUM

 Sebagaimana dimaklumi peristiwa tragedi Bali pada tanggal 12 Oktober 2002
 diperkirakan akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia khususnya di
 Propinsi Bali. Nasabah debitur yang terkena dampak tragedi Bali diperkirakan akan
 mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian Kredit.
 Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk

 memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum dalam rangka memberikan
 kesempatan bagi nasabah debitur untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung
 pemulihan perekonomian di Propinsi Bali.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Angka 1
 Cukup jelas.
 Angka 2

 Termasuk dalam pengertian Kredit adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip
 Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

 Angka 3
 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan
 pembukaan letter of credit.

 Perhitungan batas pemberian fasilitas kredit atau penyediaan dana lain
 berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup serta untuk seluruh
 fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 3

 Ayat (1)

 Jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Sesuai ketentuan yang berlaku, Bank wajib membentuk Penyisihan
 Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu
 perseratus) dari aktiva produktif dengan kualitas Lancar. Dengan demikian
 Bank dapat membentuk PPAP lebih dari ketentuan yang berlaku.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 4

 Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dan tidak memenuhi kriteria
 dalam Pasal ini, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi
 Kredit yang berlaku.

 Pasal 5
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 4/11/PBI/2002 </reg_id>
<reg_title> PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCATRAGEDI BALI </reg_title>
<set_date> 20 Desember 2002 </set_date>
<effective_date> 20 Desember 2002 </effective_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '9/UU/1995' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 12/ 14 /PBI/2010
 TENTANG

 PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM
 PECAHAN 25 (DUA PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang

 : a. bahwa uang logam pecahan 25 (dua puluh lima) rupiah
 sudah tidak banyak dipergunakan oleh masyarakat
 dalam melakukan pembayaran;

 b. bahwa nilai intrinsik dan biaya pencetakan uang logam
 pecahan 25 (dua puluh lima) rupiah tahun emisi 1991
 saat ini telah lebih besar dari nilai nominalnya;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk
 mengatur ketentuan mengenai pencabutan dan
 penarikan dari peredaran uang logam pecahan 25 (dua
 puluh lima) rupiah tahun emisi 1991 dalam suatu
 Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
 Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan

 Peraturan . . .

 2

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004
 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
 Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4762);

 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan

 : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
 PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI
 PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 25 (DUA
 PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991.

 Pasal 1

 (1) Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran uang logam pecahan
 25 (dua puluh lima) rupiah tahun emisi 1991.

 (2) Uang . . .

 3

 (2) Uang logam rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat
 pembayaran yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2010.

 Pasal 2

 Uang logam rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan/atau Bank
 Umum dalam jangka waktu tertentu.

 Pasal 3

 Jangka waktu dan tempat penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ditetapkan sebagai berikut:
 1. Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal
 30 Agustus 2015 penukaran dilakukan di Bank Indonesia dan/atau Bank
 Umum.

 2. Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal
 30 Agustus 2020 penukaran hanya dapat dilakukan di Bank Indonesia.

 Pasal 4

 Hak untuk menuntut penukaran uang logam rupiah yang telah dicabut dan ditarik
 dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku lagi setelah
 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau tanggal 31 Agustus
 2020.

 Pasal 5
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2010.
 Agar . . .

 4

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
 Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 13 Agustus 2010

 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 13 Agustus 2010
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 PATRIALIS AKBAR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 96
 DPU

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 12/14/PBI/2010 </reg_id>
<reg_title> PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG LOGAM PECAHAN 25 (DUA PULUH LIMA) RUPIAH TAHUN EMISI 1991 </reg_title>
<set_date> 13 Agustus 2010 </set_date>
<effective_date> 31 Agustus 2010 </effective_date>
<issued_date> 13 Agustus 2010 </issued_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '6/UU/2009', '6/14/PBI/2004', '9/10/PBI/2007', '2/PERPPU/2008' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 6/30/PBI/2004
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
 DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang : a.
 bahwa
 penyelenggaraan kegiatan Alat
 Pembayaran

 Dengan Menggunakan Kartu yang dilaksanakan oleh
 Bank atau Lembaga Selain Bank telah mengalami
 pertumbuhan yang sangat signifikan, dan sampai saat ini
 belum

 terdapat pengaturan atas penyelenggaraan

 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
 tersebut;

 b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap
 penyelenggaraan kegiatan Alat

 penyelenggaraan kegiatan
 Pembayaran Dengan

 Menggunakan Kartu, dipandang perlu untuk menetapkan
 ketentuan mengenai

 Alat

 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu tersebut dalam
 Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat :
 1. Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang

 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan …

 -2-

 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik

 Indonesia

 Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4357);

 M E M U T U S K A N :
 Menetapkan
 : PERATURAN
 BANK INDONESIA TENTANG

 PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT
 PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :
 1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana …

 -3-

 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,
 termasuk pula kantor cabang Bank asing.

 2. Lembaga Selain Bank adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
 hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di
 luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu di Indonesia.

 3. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang
 berupa Kartu Kredit, Kartu Automated Teller Machine (ATM), Kartu Debet,
 Kartu Prabayar, dan atau yang dipersamakan dengan itu.

 4. Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
 dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk
 melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu
 dipenuhi terlebih dahulu oleh Penerbit atau Acquirer, dan Pemegang Kartu
 berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada
 waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.

 5. Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat
 digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana
 dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi
 secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau Lembaga Selain
 Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.

 6. Kartu Debet adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
 dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, penarikan
 tunai, dan atau pemindahan dana, dimana kewajiban Pemegang Kartu
 dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang

 Kartu …

 -4-

 Kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan
 untuk menghimpun dana.

 7. Kartu Prabayar adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
 dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
 dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, penarikan
 tunai dan atau pemindahan dana, dimana Pemegang Kartu menyetorkan
 terlebih dahulu sejumlah dana tertentu kepada Penerbit, dan kewajiban
 Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung nilai
 dana tersebut.

 8. Pemegang Kartu adalah pengguna sah dari Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu.

 9. Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai
 Prinsipal, Penerbit, dan atau Acquirer.

 10. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menjadi pemilik
 tunggal

 hak atas merek
 Menggunakan Kartu.

 11. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu untuk Pemegang Kartu dengan
 menggunakan merek tertentu atas persetujuan Prinsipal.

 12. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan
 Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat berupa Financial
 Acquirer dan atau Technical Acquirer.

 13. Financial Acquirer adalah Acquirer yang melakukan pembayaran terlebih
 dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu dengan penyedia
 barang dan atau jasa.

 14. Technical …
 dalam kegiatan Alat Pembayaran
 Dengan

 -5-
 14. Technical Acquirer adalah Acquirer yang menyediakan
 sarana yang

 diperlukan dalam pemrosesan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
 berdasarkan perjanjian dengan penyedia barang dan atau jasa.

 BAB II
 PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

 Bagian Pertama
 Prinsipal
 Pasal 2

 (1) Prinsipal dalam penyelenggaraan kegiatan

 Menggunakan Kartu terdiri dari :
 a.

 Alat Pembayaran Dengan

 Prinsipal khusus yaitu Prinsipal yang hak atas mereknya hanya
 digunakan oleh Prinsipal yang bersangkutan, yang sekaligus bertindak
 sebagai Penerbit dan atau Acquirer.

 b. Prinsipal umum yaitu :
 1) Prinsipal yang hak atas mereknya selain digunakan oleh Prinsipal
 yang bersangkutan juga digunakan oleh Penerbit lain berdasarkan
 suatu perjanjian tertulis; atau

 2) Prinsipal yang hak atas mereknya digunakan oleh Penerbit lain
 berdasarkan suatu perjanjian tertulis.

 (2) Prinsipal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat
 dilakukan oleh Lembaga Selain Bank.

 Pasal …

 -6-
 Pasal 3

 Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan secara tertulis rencana
 kegiatannya kepada Bank Indonesia.

 Pasal 4

 (1) Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Prinsipal dalam rangka
 meningkatkan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 (2) Prinsipal wajib menghentikan sementara persetujuan penggunaan merek
 kepada Penerbit apabila Bank Indonesia mengenakan sanksi penghentian
 sementara kepada Penerbit tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Bagian Kedua
 Penerbit
 Pasal 5

 (1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit
 adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Departemen
 Keuangan Republik Indonesia untuk menjalankan kegiatan Kartu Kredit.

 (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM,
 Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar adalah Lembaga Selain Bank yang
 mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana
 dari …

 -7-

 dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan ketentuan yang
 mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

 Pasal 6

 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit
 wajib mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

 (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
 atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis
 kepada Bank Indonesia.

 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan
 dokumen-dokumen sebagai berikut:
 a. Bank
 1) Rencana kerja Bank yang di dalamnya mencantumkan rencana
 kegiatan Bank sebagai Penerbit;

 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
 4) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 5) Bukti kesiapan operasional.

 b. Lembaga Selain Bank
 1) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh
 pihak yang berwenang atau fotokopi akta pendirian badan usaha
 untuk Lembaga Selain Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di
 luar negeri yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang;

 2) Hasil …

 -8-

 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
 4) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 5) Bukti kesiapan operasional.

 (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit
 tersebut harus meminta Technical Acquirer melaporkan kegiatannya kepada
 Bank Indonesia.

 (5) Dalam hal Technical Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 merupakan Technical Acquirer yang berbadan hukum Indonesia atau
 berkedudukan di Indonesia, selain memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Penerbit tersebut harus pula
 meminta Technical Acquirer memenuhi standar uji keamanan sistem
 berdasarkan hasil pemeriksaan security auditor yang independent.

 Pasal 7

 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Penerbit diberikan
 paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah surat permohonan
 persetujuan beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
 diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

 (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal
 persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain
 Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai Penerbit telah melaksanakan
 kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut harus melaporkan
 dimulainya kegiatan sebagai Penerbit secara tertulis kepada Bank Indonesia
 paling …

 -9-

 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya
 kegiatan tersebut.

 (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal
 persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain
 Bank

 yang

 melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank dimaksud
 harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan
 belum

 dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dan rencana waktu

 penyelenggaraannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
 tanggal berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tersebut.

 (4) Dalam hal Penerbit tidak melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) dan atau terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank
 Indonesia menetapkan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan
 oleh Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

 Pasal 8

 (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
 a. menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 7 ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau
 Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit
 untuk sementara waktu; atau

 b. membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
 apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga Selain
 Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Penerbit.

 (2) Penundaan …

 telah mendapat persetujuan sebagai Penerbit belum

 -10-

 (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
 a. memburuknya kondisi keuangan Bank; atau
 b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank
 untuk menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah
 diberikan kepada Lembaga Selain Bank sebagai Penerbit.

 (3) Dalam
 hal Bank
 Indonesia menunda
 pemberlakuan
 persetujuan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Penerbit
 dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia.

 Pasal 9

 (1) Persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank atau
 Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak
 mengikat

 kepada Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

 (2) Dalam memberikan persetujuan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal dapat menetapkan syarat-
 syarat lain diluar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 Prinsipal untuk memberikan persetujuan penggunaan merek

 Bagian …

 -11-

 Bagian Ketiga
 Acquirer
 Pasal 10

 Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Financial Acquirer adalah
 Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan
 pemberian kredit atau pembiayaan

 mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.
 Pasal 11

 Penerbit yang akan melakukan kegiatan sebagai Acquirer harus melaporkan
 rencana kegiatan sebagai Acquirer tersebut kepada Bank Indonesia.

 Pasal 12

 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Financial
 Acquirer wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia.

 (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
 atau Lembaga Selain Bank harus menyampaikan permohonan secara tertulis
 kepada Bank Indonesia.

 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri
 dokumen-dokumen sebagai berikut :
 a. Bank
 1) Rencana kerja Bank yang di dalamnya mencantumkan rencana
 kegiatan Bank sebagai Financial Acquirer;

 2) Hasil …

 berdasarkan ketentuan yang mengatur

 -12-

 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
 4) Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan
 5) Bukti kesiapan operasional.

 b. Lembaga Selain Bank
 1) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh
 pihak yang berwenang atau fotokopi akta pendirian badan usaha
 untuk Lembaga Selain Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di
 luar negeri yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang;

 2) Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke
 depan;

 3) Bukti kesiapan perangkat hukum;
 4) Bukti rencana penerapan manajemen risiko; dan
 5) Bukti kesiapan operasional.

 (4) Dalam hal Financial Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 bekerjasama dengan Technical Acquirer, Financial Acquirer tersebut harus
 meminta Technical Acquirer melaporkan kegiatannya kepada Bank
 Indonesia.

 (5) Dalam hal Technical Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 merupakan Technical Acquirer yang berbadan hukum Indonesia atau
 berkedudukan di Indonesia, selain memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Financial Acquirer tersebut
 harus meminta Technical Acquirer untuk memenuhi standar uji keamanan
 sistem berdasarkan hasil pemeriksaan security auditor yang independent.
 Pasal …

 -13-
 Pasal 13

 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagai Financial Acquirer
 diberikan paling

 lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah surat

 permohonan persetujuan beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 12 ayat (3) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

 (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal
 persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain
 Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai Financial Acquirer telah
 melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut harus
 melaporkan dimulainya kegiatan sebagai Financial Acquirer secara tertulis
 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
 tanggal dimulainya kegiatan tersebut.

 (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal
 persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain
 Bank yang telah mendapat persetujuan sebagai Financial Acquirer belum
 melaksanakan kegiatannya, Bank atau Lembaga Selain Bank dimaksud
 harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan
 belum

 dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut dan rencana waktu

 penyelenggaraannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
 tanggal berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tersebut.

 (4) Dalam hal Financial Acquirer tidak melaporkan kegiatan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dan atau terjadi kondisi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3), Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah selanjutnya
 yang harus dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

 Pasal …

 -14-
 Pasal 14

 (1) Bank Indonesia berwenang untuk :
 a. menunda pemberlakuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau
 Lembaga Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Financial
 Acquirer untuk sementara waktu; atau

 b. membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
 (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Bank atau Lembaga
 Selain Bank tersebut tidak dapat bertindak sebagai Financial Acquirer.

 (2) Penundaan atau pembatalan persetujuan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) antara lain didasarkan pada :
 a. memburuknya kondisi keuangan Bank; atau
 b. adanya rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank untuk
 menunda berlakunya atau membatalkan persetujuan yang telah diberikan
 kepada Lembaga Selain Bank sebagai Financial Acquirer.

 (3) Dalam
 hal Bank Indonesia menunda pemberlakuan persetujuan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan sebagai Financial
 Acquirer dapat dilakukan setelah terdapat pemberitahuan tertulis dari Bank
 Indonesia.

 BAB …

 -15-
 BAB III
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN

 Bagian Pertama
 Kartu Kredit
 Pasal 15

 (1) Pemberian Kartu Kredit hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berdasarkan
 permohonan tertulis dari calon Pemegang Kartu.

 (2) Penyimpangan atas ketentuan ayat (1) hanya dapat dilakukan secara selektif
 berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan internal dari
 Penerbit yang bersangkutan.

 Pasal 16

 (1) Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit wajib menerapkan manajemen
 risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 manajemen risiko.

 (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit
 wajib pula menerapkan manajemen risiko kredit yang sekurang-kurangnya
 meliputi :
 a. penetapan minimum usia calon Pemegang Kartu;
 b. penetapan minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
 c. penetapan batas maksimum kredit calon Pemegang Kartu;
 d. penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu,
 sekurang-kurangnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari total
 tagihan; dan

 e. prosedur …

 -16-
 e. prosedur pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu.

 (3) Dalam hal calon Pemegang Kartu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf b, sedangkan Penerbit dengan alasan-alasan
 tertentu menilai calon Pemegang Kartu layak untuk diberikan persetujuan,
 Penerbit dapat memberikan Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu
 tersebut sepanjang Penerbit mempunyai manajemen risiko kredit khusus
 untuk kondisi dimaksud.

 (4) Bank Indonesia dapat menetapkan minimum usia, minimum pendapatan,
 dan atau batas maksimum kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
 a, huruf b, dan atau huruf c.

 (5) Penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perubahan
 atas penetapan besarnya persentase minimum pembayaran sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 17

 (1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang
 Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit, fasilitas yang melekat
 pada Kartu Kredit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan
 Kartu Kredit;

 b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 c. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan
 perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;

 d. komponen dalam penghitungan bunga;
 e. komponen dalam penghitungan denda; dan

 f. jenis …

 -17-
 f. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

 (2) Penerbit wajib mencantumkan dalam lembar penagihan yang disampaikan
 kepada Pemegang Kartu, sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut

 :

 a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase perhitungan bunga
 per tahun (annual percentage rate) atas transaksi yang dilakukan,
 termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan
 tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas
 masing-masing transaksi tersebut berbeda;

 d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 dan

 e. nominal bunga yang dikenakan.
 (3)

 Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
 disampaikan kembali secara tertulis kepada Pemegang Kartu apabila terjadi
 perubahan atas informasi tersebut.

 Pasal 18

 (1) Dalam hal Penerbit melakukan penghitungan bunga dan atau denda yang
 timbul atas transaksi Kartu Kredit, penghitungan bunga dan atau denda
 tersebut wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai kualitas aktiva produktif dan standar akuntansi keuangan yang
 berlaku.

 (2) Penerbit dalam melakukan penghitungan bunga atas transaksi Kartu Kredit
 wajib menerapkan asas keadilan dan kewajaran, antara lain dengan tidak
 menjadikan …

 -18-

 menjadikan nilai transaksi yang belum jatuh tempo sebagai komponen
 dalam penghitungan bunga.

 Pasal 19

 Penerbit dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 a. memberi fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya; dan atau
 b. memberi fasilitas lain diluar fungsi Kartu Kredit
 kepada Pemegang Kartu tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

 Pasal 20

 (1) Penerbit wajib melakukan tukar-menukar informasi data Pemegang Kartu
 dengan seluruh Penerbit lainnya yang meliputi negative list dan atau
 positive list.

 (2) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 secara bilateral dan atau melalui pusat pengelola informasi.

 (3) Dalam hal tukar-menukar informasi dilakukan melalui pusat pengelola
 informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia
 menetapkan ketentuan pelaksanaan tukar menukar informasi dan pengaturan
 tanggung jawab pusat pengelola informasi tersebut.

 Pasal 21

 (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

 ayat …

 -19-

 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian
 risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.

 (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
 (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko
 operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :
 a. penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi
 gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi
 tanggung jawab Acquirer; dan

 b. penyediaan sarana back-up data transaksi.

 (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit
 wajib memastikan

 bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan

 pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan
 kartu palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib
 memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen
 risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 Bagian Kedua

 Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar
 Pasal 22

 (1) Dalam pemberian Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar,
 Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

 (2) Selain …

 -20-

 (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit
 wajib pula menerapkan manajemen risiko operasional yang sekurang-
 kurangnya meliputi :
 a. penetapan batas maksimum nilai transaksi;
 b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai; dan
 c. penetapan batas maksimum nilai yang tersimpan pada kartu, khusus
 untuk Kartu Prabayar.

 (3) Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum nilai transaksi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan batas maksimum nilai
 yang tersimpan pada Kartu Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf c.

 (4) Penetapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 23

 (1) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Financial Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
 ayat (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan pengendalian
 risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.

 (2) Dalam hal Penerbit bertindak pula sebagai Technical Acquirer, selain wajib
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
 (1) dan ayat (2), Penerbit tersebut wajib pula menerapkan manajemen risiko
 operasional yang sekurang-kurangnya meliputi :

 a. penyediaan …

 -21-

 a. penyediaan sarana pengganti (back-up system) dalam hal terjadi
 gangguan pada perangkat keras dan jaringan komunikasi yang menjadi
 tanggung jawab Acquirer; dan

 b. penyediaan sarana back-up data transaksi.

 (3) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Financial Acquirer, Penerbit wajib
 memastikan bahwa Financial Acquirer tersebut menerapkan pengendalian
 risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (4) Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Technical Acquirer, Penerbit wajib
 memastikan bahwa Technical Acquirer tersebut menerapkan manajemen
 risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 Pasal 24

 Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu,
 sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu
 Prabayar, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau
 Kartu Prabayar, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu
 ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar;

 b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu; dan
 c. tata cara pengajuan pengaduan atas produk yang diberikan dan perkiraan
 lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

 BAB …

 -22-
 BAB IV

 PENGHENTIAN KEGIATAN OLEH PENYELENGGARA
 Pasal 25

 (1) Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia
 apabila akan menghentikan kegiatannya.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling
 lambat 1 (satu) bulan sebelum Penyelenggara menghentikan kegiatannya.

 BAB V

 KLIRING DAN PENYELESAIAN AKHIR
 Pasal 26

 (1) Dalam
 hal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan

 Menggunakan Kartu memerlukan kegiatan kliring untuk memperhitungkan
 hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan atau Acquirer
 maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain
 dengan persetujuan Bank Indonesia.

 (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberikan untuk penyelenggaraan kliring yang
 Republik Indonesia.

 dilakukan di wilayah

 (3) Penyelenggara kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
 menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai
 penyelenggaraan kegiatan kliring dimaksud.

 (4) Dalam …

 -23-
 (4) Dalam
 hal kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara
 kegiatan kliring tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia, tetapi wajib
 menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai
 penyelenggaraan kegiatan

 kliring
 dimaksud
 sepanjang
 penyelenggara

 tersebut memiliki kantor cabang atau kantor perwakilan di wilayah
 Republik Indonesia.

 (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara
 kegiatan kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian
 laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia.

 Pasal 27

 (1) Penyelesaian akhir atas perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-
 masing Penerbit dan atau Acquirer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
 ayat (1) diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan
 persetujuan Bank Indonesia.

 (2) Persetujuan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberikan untuk penyelenggaraan penyelesaian akhir atas transaksi dalam
 mata uang rupiah untuk kartu yang diterbitkan oleh Penerbit di wilayah
 Republik Indonesia.

 (3) Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia
 mengenai penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir dimaksud.

 (4) Dalam …

 -24-

 (4) Dalam hal kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diselenggarakan di luar wilayah Republik Indonesia, penyelenggara
 kegiatan penyelesaian akhir tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia,
 tetapi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia
 mengenai

 penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir dimaksud

 sepanjang penyelenggara tersebut memiliki kantor cabang atau kantor
 perwakilan di wilayah Republik Indonesia.

 (5) Tata cara pemberian persetujuan kepada pihak lain sebagai penyelenggara
 kegiatan penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
 diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

 BAB VI

 PENGAWASAN
 Pasal 28

 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak
 langsung terhadap Penyelenggara.

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
 dan atau setiap waktu apabila diperlukan.

 (3) Berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak
 langsung

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan
 pembinaan dan atau mengenakan sanksi.

 Pasal …

 -25-
 Pasal 29

 (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank
 Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung
 dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

 sebagaimana

 (2) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
 ayat (1), Penyelenggara wajib memberikan :
 a. keterangan dan atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
 Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

 b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung sarana fisik
 dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan penyelenggaraan
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; dan atau
 c. hal-hal lain yang diperlukan.

 Pasal 30

 Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 28 ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank
 Indonesia baik secara berkala dan atau setiap waktu apabila diperlukan atas
 kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dilakukan.

 BAB …

 -26-
 BAB VII

 S A N K S I
 Pasal 31

 Prinsipal yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 Pasal 32

 Dalam hal Technical Acquirer tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan atau tidak memenuhi standar uji keamanan
 sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Bank Indonesia berwenang
 untuk meminta Penerbit menghentikan kerjasama dengan Technical Acquirer
 tersebut.

 Pasal 33

 Dalam hal Technical Acquirer tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan atau tidak memenuhi standar uji keamanan
 sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Bank Indonesia
 berwenang untuk meminta Financial Acquirer menghentikan kerjasama dengan
 Technical Acquirer tersebut.

 Pasal 34

 Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 Pasal …

 -27-
 Pasal 35
 (1) Penerbit Kartu Kredit yang
 tidak menerapkan manajemen risiko

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 menerapkan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
 terhitung sejak tanggal teguran tertulis.

 paling lambat 6 (enam) bulan

 (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak menerapkan manajemen risiko kredit
 tersebut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit
 Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan
 sebagai Penerbit Kartu Kredit.

 Pasal 36

 (1) Penerbit yang tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 17 dan atau Pasal 24 dikenakan sanksi administratif
 berupa teguran tertulis.

 (2) Apabila Penerbit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
 tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak
 memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 17 dan atau Pasal 24, Penerbit tersebut dikenakan sanksi administratif
 berupa teguran tertulis kedua.

 (3) Apabila Penerbit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
 tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
 tidak …

 -28-

 tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 17 dan atau Pasal 24, Penerbit tersebut dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis ketiga.

 (4) Apabila Penerbit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
 tanggal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap
 tidak memenuhi kewajiban pemberian informasi sebagaimana dimaksud
 dalam

 Pasal 17 dan atau Pasal 24, Penerbit tersebut dikenakan sanksi

 penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit.
 Pasal 37

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi ketentuan penghitungan bunga
 dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
 ketentuan penghitungan bunga dan atau denda sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 18 paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
 teguran tertulis.

 (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan penghitungan
 bunga dan atau denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara
 kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

 Pasal …

 -29-
 Pasal 38

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Apabila Penerbit Kartu Kredit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung
 sejak tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
 melanggar ketentuan Pasal 19, Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan
 sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

 (3) Apabila Penerbit Kartu Kredit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung
 sejak tanggal teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 tetap melanggar ketentuan Pasal 19, Penerbit Kartu Kredit tersebut
 dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu
 Kredit.

 Pasal 39

 (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban melakukan tukar
 menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
 ketentuan kewajiban melakukan tukar menukar

 informasi
 sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung
 sejak tanggal teguran tertulis.

 (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi kewajiban melakukan
 tukar menukar informasi tersebut dalam jangka waktu sebagaimana

 dimaksud …

 -30-

 dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi
 penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit.

 Pasal 40
 (1) Penerbit Kartu Kredit yang tidak
 memenuhi ketentuan sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa teguran
 tertulis.

 (2) Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lambat 6 (enam)
 bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.

 (3) Dalam hal Penerbit Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 dalam
 jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit
 tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai Penerbit
 Kartu Kredit, Financial Acquirer, dan atau Technical Acquirer.

 Pasal 41

 (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar yang tidak
 menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
 (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 6 (enam)
 bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis.

 (3) Dalam …

 -31-

 (3) Dalam hal Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar tidak
 menerapkan manajemen risiko tersebut dalam jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu
 Prabayar tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan
 sebagai Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar.

 Pasal 42

 (1) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar yang tidak
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 Pasal 23 dikenakan

 (2) Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 23 paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
 teguran tertulis.

 (3) Dalam hal Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar tidak
 memenuhi ketentuan Pasal 23 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar
 tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai
 Penerbit, Financial Acquirer, dan atau Technical Acquirer Kartu ATM,
 Kartu Debet, dan atau Kartu Prabayar.

 Pasal 43

 Penyelenggara yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang
 diperlukan dalam rangka pengawasan, dan atau tidak memberi kesempatan

 pengawas …

 -32-

 pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
 ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagai
 Penyelenggara.

 Pasal 44

 Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 30 setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan maksimum
 kewajiban membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

 Pasal 45

 Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan
 sebagai Penyelenggara.

 Pasal 46

 Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring
 dan atau penyelesaian akhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini
 yang

 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 BAB …

 -33-
 BAB VIII

 LAIN-LAIN
 Pasal 47

 Penyelenggara secara bersama-sama wajib turut serta secara aktif dalam
 penanggulangan tindak kejahatan dalam penggunaan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu.

 Pasal 48

 Penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh
 Bank syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap
 berpegang pada prinsip syariah yang berlaku.

 Pasal 49

 Bank Perkreditan Rakyat dapat menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu sepanjang

 peraturan yang mengatur Bank

 Perkreditan Rakyat memungkinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk
 melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

 Pasal 50

 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB …

 -34-
 BAB IX

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 51

 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan
 Bank Indonesia ini tetap dapat melakukan kegiatannya dan wajib
 melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu
 penyampaian, dan jenis laporan yang diatur dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 (2) Bank atau Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai
 Penyelenggaraan Kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung
 sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 52

 Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah menyelenggarakan kegiatan kliring
 dan atau penyelesaian akhir atas kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap
 dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dan wajib melaporkan kegiatannya
 kepada Bank Indonesia dengan tata cara, waktu penyampaian, dan jenis laporan
 yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia.

 BAB …

 -35-
 BAB X

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 53

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 28 Desember 2004

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 166
 DASP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 6/30/PBI/2004
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
 DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

 UMUM
 Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

 Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004,
 khususnya terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga
 kelancaran

 sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang antara lain

 melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
 sistem pembayaran dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran
 untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Persetujuan atau izin Bank
 Indonesia atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tersebut diperlukan
 dengan maksud agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran memenuhi
 persyaratan, khususnya persyaratan keamanan
 kewajiban

 dan
 efisiensi. Sedangkan
 penyampaian laporan kegiatan dari penyelenggara jasa sistem

 pembayaran dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan
 terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selain itu, informasi yang
 diperoleh dari penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga diperlukan untuk
 menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia lainnya dalam bidang
 pengendalian moneter serta pengaturan dan pengawasan perbankan.

 Kegiatan …

 -2-
 Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang merupakan

 bagian dari sistem pembayaran nasional secara keseluruhan saat ini telah
 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah transaksi
 maupun dari sisi volume transaksi. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan
 volume transaksi, tingkat kejahatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
 Kartu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sehubungan dengan hal
 tersebut, untuk meningkatkan faktor keamanan dan kelancaran dalam
 penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Bank
 Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
 Selain itu, PBI ini juga ditujukan untuk mendukung perkembangan industri

 Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan memastikan bahwa
 Penyelenggara kegiatan tersebut senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian
 dalam menjalankan kegiatannya serta senantiasa menerapkan aspek perlindungan
 nasabah.
 Cakupan materi pengaturan dalam PBI meliputi aspek payment system

 regulation termasuk pengaturan mengenai kliring dan settlement pembayaran
 dengan menggunakan kartu, aspek perlindungan nasabah, aspek pengawasan, dan
 aspek prudential regulation. Implementasi prudential regulation dalam PBI ini
 penting karena kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan

 Kartu

 khususnya Kartu Kredit mengandung aspek pemberian kredit yang berisiko
 tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut, meskipun terhadap pemberian kredit
 secara umum telah diatur dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan
 Bank (PPKPB), namun masih diperlukan adanya prudential regulation yang
 terperinci dalam pemberian kredit melalui Kartu Kredit mengingat :
 1. pemberian kredit melalui Kartu Kredit pada umumnya dilakukan atas dasar
 informasi keuangan yang minim dari calon Pemegang Kartu. Sementara itu,
 berdasarkan …

 -3-

 berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai PPKPB,
 kredit yang

 diberikan tanpa informasi keuangan yang memadai,
 digolongkan sebagai “kredit yang perlu dihindari”.

 2. pemberian kredit melalui Kartu Kredit pada umumnya ditangani oleh divisi
 Kartu Kredit yang terpisah dari divisi kredit secara umum, sehingga
 pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa divisi Kartu
 Kredit yang terpisah dari divisi kredit secara umum juga menerapkan
 manajemen risiko dalam pemberian kredit melalui Kartu Kredit.

 Prudential regulation diimplementasikan berdasarkan pada pendekatan
 manajemen risiko, sehingga Bank Indonesia tidak menetapkan secara rigid
 kriteria tertentu untuk pemberian kartu kredit seperti batas minimum pendapatan,
 batas maksimum limit kredit, dan pembatasan jumlah kartu yang dapat dimiliki
 oleh Pemegang Kartu. Dalam hal ini, Bank Indonesia mewajibkan Penerbit Kartu
 Kredit untuk menetapkan sendiri kriteria-kriteria tersebut sesuai dengan risk
 appetite masing-masing Penerbit. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan
 bahwa di kemudian hari Bank Indonesia mengatur hal-hal tersebut apabila terjadi
 kondisi seperti tingginya tingkat kredit macet di bidang Kartu Kredit yang dinilai
 membahayakan sistem pembayaran secara keseluruhan.
 Berdasarkan PBI ini setiap Penerbit Kartu Kredit diwajibkan untuk

 melakukan tukar menukar informasi data Pemegang Kartu dengan seluruh
 Penerbit lainnya yang meliputi negative list dan atau positive list. Ketentuan ini
 dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan kehati-hatian Penerbit Kartu
 Kredit dalam memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada calon Pemegang Kartu.
 Dengan adanya informasi yang akurat dan benar mengenai calon Pemegang
 Kartu, Penerbit dapat melakukan analisa terhadap calon Pemegang Kartu dengan
 tepat sehingga hal tersebut dapat mengurangi

 risiko dalam pemberian kartu
 kredit, …

 -4-

 kredit, khususnya risiko yang disebabkan karena tidak perform-nya Pemegang
 Kartu.

 PBI tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

 Menggunakan Kartu ini berlaku untuk kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu, baik yang diselenggarakan oleh Bank ataupun Lembaga
 Selain Bank. Hal ini dimaksudkan untuk menerapkan pengaturan yang sama
 kepada seluruh penyelenggara kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
 Kartu sehingga dapat meningkatkan iklim persaingan yang sehat.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas
 Pasal 2
 Cukup jelas
 Pasal 3
 Cukup jelas
 Pasal 4
 Cukup jelas
 Pasal 5
 Cukup jelas

 Pasal …

 -5-

 Pasal 6
 Ayat (1)

 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Angka 1)
 Cukup jelas
 Angka 2)
 Cukup jelas
 Angka 3)

 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain
 perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal,
 pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak
 baik secara umum maupun dalam kasus-kasus khusus
 seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit,
 Prinsipal, Acquirer dan Pemegang

 prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
 para pihak.

 Angka 4)
 Manajemen risiko
 dalam pasal ini antara lain

 manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit
 dan manajemen risiko operasional.

 Angka 5)

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
 1. rencana …

 Kartu, serta

 -6-

 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia;

 2. rencana peralatan dan sarana usaha.
 Huruf b
 Angka 1)
 Cukup jelas
 Angka 2)
 Cukup jelas
 Angka 3)

 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain
 perjanjian antara Penerbit dengan Prinsipal, pengaturan
 mengenai

 hak
 dan kewajiban para pihak seperti

 pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal,
 Acquirer dan Pemegang

 penyelesaian sengketa yang timbul diantara para pihak.
 Angka 4)
 Manajemen risiko
 dalam pasal ini antara lain

 manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit
 dan manajemen risiko operasional.

 Angka 5)

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia;

 2. rencana peralatan dan sarana usaha.
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat …
 Kartu, serta prosedur

 -7-
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 7
 Cukup jelas
 Pasal 8
 Cukup jelas
 Pasal 9
 Cukup jelas

 Pasal 10
 Cukup jelas

 Pasal 11
 Cukup jelas

 Pasal 12
 Ayat (1)

 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Huruf a
 Angka 1)
 Cukup jelas
 Angka …

 -8-
 Angka 2)
 Cukup jelas
 Angka 3)

 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain
 perjanjian antara Financial Acquirer dengan Penerbit
 dan atau penyedia barang dan atau jasa, pengaturan
 mengenai

 hak
 dan kewajiban para pihak seperti

 pengaturan hak dan kewajiban Financial Acquirer,
 Penerbit, dan atau penyedia barang atau jasa, serta
 prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
 para pihak.

 Angka 4)
 Manajemen risiko
 dalam pasal ini antara lain

 manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit
 dan manajemen risiko operasional.

 Angka 5)

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia;

 2. rencana tempat usaha.
 Huruf b
 Angka 1)
 Cukup jelas
 Angka 2)
 Cukup jelas

 Angka …

 -9-
 Angka 3)

 Kesiapan perangkat hukum dalam pasal ini antara lain
 perjanjian antara Financial Acquirer dengan Penerbit
 dan atau penyedia barang dan atau jasa, pengaturan
 mengenai

 hak
 dan kewajiban para pihak seperti

 pengaturan hak dan kewajiban Financial Acquirer,
 Penerbit, dan atau penyedia barang dan atau jasa, serta
 prosedur penyelesaian sengketa yang timbul diantara
 para pihak.

 Angka 4)
 Manajemen risiko
 dalam pasal ini antara lain

 manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit
 dan manajemen risiko operasional.

 Angka 5)

 Bukti kesiapan operasional dalam pasal ini antara lain:
 1. rencana struktur organisasi dan persiapan sumber
 daya manusia;

 2. rencana tempat usaha.
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas

 Pasal 13
 Cukup jelas

 Pasal …

 -10-

 Pasal 14
 Cukup jelas

 Pasal 15
 Cukup jelas

 Pasal 16
 Ayat (1)

 Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen
 risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan
 Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

 Ayat (2)

 Manajemen risiko kredit dalam pasal ini wajib dituangkan dalam
 bentuk dokumen tertulis.

 Ayat (3)

 Manajemen risiko kredit dalam pasal ini misalnya dengan
 mewajibkan Pemegang Kartu untuk menyerahkan setoran jaminan.

 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas

 Pasal 17
 Cukup jelas

 Pasal 18
 Cukup jelas

 Pasal …

 -11-
 Pasal 19

 Fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya dalam pasal ini antara
 lain program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan.
 Fasilitas lain diluar fungsi Kartu Kredit dalam pasal ini antara lain fasilitas
 kepada Pemegang Kartu Kredit yang mempunyai rekening pada Penerbit
 sehingga Kartu Kredit tersebut sekaligus dapat berfungsi sebagai Kartu
 Debet.

 Pasal 20
 Ayat (1)

 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain credit bureau.
 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Pasal 21
 Cukup jelas

 Pasal 22
 Ayat (1)

 Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen
 risiko antara lain Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan
 Manajemen Risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat …

 -12-
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Pasal 23
 Cukup jelas

 Pasal 24
 Cukup jelas

 Pasal 25
 Cukup jelas

 Pasal 26
 Cukup jelas

 Pasal 27
 Cukup jelas

 Pasal 28
 Cukup jelas

 Pasal 29
 Cukup jelas

 Pasal …

 -13-

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Cukup jelas

 Pasal 32
 Cukup jelas

 Pasal 33
 Cukup jelas

 Pasal 34
 Cukup jelas

 Pasal 35
 Cukup jelas

 Pasal 36
 Cukup jelas

 Pasal 37
 Cukup jelas

 Pasal 38
 Cukup jelas

 Pasal …

 -14-

 Pasal 39
 Cukup jelas

 Pasal 40
 Cukup jelas

 Pasal 41
 Cukup jelas

 Pasal 42
 Cukup jelas

 Pasal 43
 Cukup jelas

 Pasal 44
 Cukup jelas

 Pasal 45
 Cukup jelas

 Pasal 46
 Cukup jelas

 Pasal 47
 Cukup jelas

 Pasal …

 -15-
 Pasal 48

 Yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam pasal ini adalah prinsip
 syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
 yang mengatur mengenai perbankan dan seluruh ketentuan pelaksanaannya.

 Pasal 49
 Cukup jelas

 Pasal 50

 Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain
 memuat mengenai :
 a. tata cara penyelenggaraan kegiatan Alat

 Menggunakan Kartu oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;

 b. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung;
 c. tata cara pelaporan dan jenis laporan;
 d. waktu penyampaian laporan;
 e. tata cara dan jenis informasi yang dapat dipertukarkan dalam rangka
 tukar-menukar informasi; dan

 f. tata cara penghentian persetujuan penggunaan merek oleh Prinsipal.

 Pasal 51
 Cukup jelas

 Pasal 52
 Cukup jelas

 Pembayaran Dengan

 Pasal …

 -16-

 Pasal 53
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 4462

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 6/30/PBI/2004 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU </reg_title>
<set_date> 28 Desember 2004 </set_date>
<effective_date> 28 Desember 2004 </effective_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '3/UU/2004', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 1/ 3 /PBI/1999
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN
 AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK
 ATAS HASIL KLIRING LOKAL

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a bahwa dalam rangka memperluas dan memperlancar sistem
 pembayaran diperlukan penyelenggaraan kliring lokal dan
 penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas
 hasil kliring lokal yang aman, efektif, dan efisien;

 b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kliring lokal dan
 penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas
 hasil

 kliring lokal yang aman, efektif, dan efisien
 diperlukan pengaturan penyelenggaraan kliring lokal dan
 penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas
 hasil kliring lokal;

 c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kliring lokal
 dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas
 hasil kliring lokal yang berlaku saat ini, tersebar dalam
 berbagai ketentuan Bank Indonesia;

 d. bahwa ...

 P B I No. 1 / 3 / PBI / 1999

 - 2 -
 d. bahwa sehubungan dengan hal
 tersebut
 di
 atas,

 dipandang perlu untuk menyusun ketentuan yang terpadu
 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian
 akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring
 lokal dalam Peraturan Bank Indonesia.

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun
 1992
 tentang

 Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
 Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);

 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tentang
 Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan
 Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran
 Negara Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3855);

 MEMUTUSKAN ...

 - 3 -
 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan : PERATURAN
 BANK INDONESIA TENTANG

 PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN
 PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN
 ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

 2. Penyelenggara adalah Bank Indonesia atau pihak lain yang memperoleh
 persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Kliring Lokal;

 3. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar Bank
 baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya
 diselesaikan pada waktu tertentu;

 4. Kliring Lokal adalah Kliring antar Bank di suatu wilayah Kliring;
 5. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang memungkinkan
 pelaksanaan Kliring dalam jadwal Kliring Lokal yang telah ditetapkan;

 6. Penyelesaian ...

 - 4 -

 6. Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring
 Lokal yang untuk selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir adalah kegiatan
 pendebetan atau pengkreditan rekening giro peserta pada Bank Indonesia
 yang dilakukan atas dasar hasil perhitungan Kliring Lokal;

 7. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban
 atau untuk untung rekening nasabah atau Bank melalui Kliring Lokal;

 8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disebut DKE, adalah data
 keuangan dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai dasar
 perhitungan dalam Kliring Lokal;

 9. Dokumen Kliring adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam
 proses perhitungan Kliring Lokal di Penyelenggara;

 10. Peserta adalah Bank dan Bank Indonesia yang terdaftar pada Penyelenggara
 untuk mengikuti kegiatan kliring;

 11. Peserta Langsung adalah Peserta yang turut serta dalam pelaksanaan Kliring
 Lokal secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri;

 12. Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang turut serta dalam pelaksanaan
 Kliring Lokal melalui dan menggunakan identitas Peserta Langsung yang
 menjadi induknya yang merupakan Bank yang sama;

 13. Pasar Uang Antar Bank yang selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan
 pinjam meminjam dana antara 1 (satu) Bank dengan Bank lainnya;

 14. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang secara nyata-nyata
 menyebabkan suatu kegiatan Kliring tidak dapat dilaksanakan secara
 normal, atau terjadinya suatu keadaan memaksa (force majeur) antara lain
 pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana
 alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pihak penguasa
 atau pejabat yang berwenang setempat.

 BAB II ...

 - 5 -
 BAB II

 PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL
 Pasal 2

 (1) Penyelenggaraan Kliring Lokal dapat dilakukan dengan menggunakan
 sistem :
 a. manual;
 b. semi otomasi;
 c. otomasi;
 d. elektronik.

 (2) Perhitungan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
 dan huruf c didasarkan pada Warkat.

 (3) Perhitungan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 dan huruf d didasarkan pada DKE.

 (4) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diatur lebih
 lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 3

 (1) Penyelenggaraan Kliring Lokal meliputi Kliring Penyerahan dan Kliring
 Pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus Kliring.

 (2) Apabila diperlukan Penyelenggara dapat menyelenggarakan Kliring PUAB
 yang merupakan satu kesatuan siklus kliring dengan Kliring Penyerahan
 dan Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (3) Bank ...

 - 6 -

 (3) Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB melalui Kliring Penyerahan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Kliring PUAB sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan promes transaksi
 PUAB ke Bank Indonesia.

 BAB III

 WARKAT, DOKUMEN KLIRING, DAN DKE
 Pasal 4

 (1) Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Lokal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 a. Cek;
 b. Bilyet Giro;
 c. Wesel Bank Untuk Transfer;
 d. Surat Bukti Penerimaan Transfer;
 e. Nota Debet; dan
 f. Nota Kredit.

 (2) Jenis-jenis Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Lokal
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Pasal 5

 (1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan dalam
 mata uang rupiah dan telah dapat ditagih pada saat dikliringkan.

 (2) Warkat ...

 - 7 -

 (2) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi
 spesifikasi teknis yang akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 (3) Setiap pembuatan dan pencetakan Warkat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh Peserta wajib
 memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.

 Pasal 6

 (1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b,
 huruf c, huruf d, dan huruf f tidak dibatasi nilai nominalnya.

 (2) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dibatasi
 setinggi-tingginya bernilai nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 dan tidak dapat digunakan untuk transaksi PUAB.

 (3) Batas nominal dan penggunaan Warkat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 7

 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak berlaku,
 apabila:
 a. Nota Debet diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada Bank
 atau nasabah Bank;

 b. Nota Debet diterbitkan oleh Bank dan ditujukan kepada Bank Indonesia
 sehubungan dengan tagihan-tagihan tertentu yang akan ditetapkan dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 8 ...

 - 8 -
 Pasal 8

 (1) Dokumen Kliring wajib disertakan dalam penyampaian Warkat Peserta ke
 Penyelenggara dan atau ke Peserta lawan transaksinya.

 (2) Setiap pembuatan dan pencetakan untuk pertama kali dan atau
 perubahannya oleh Peserta atas Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) yang digunakan pada sistem otomasi dan elektronik, wajib
 memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia.

 (3) Jenis dan spesifikasi teknis Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 9

 (1) Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicetak pada
 perusahaan percetakan sekuriti (security printing) yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 (2) Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang
 digunakan pada sistem otomasi dan elektronik dicetak pada perusahaan
 percetakan sekuriti (security printing) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (3) Tata cara penetapan dan persyaratan perusahaan percetakan sekuriti
 (security printing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih
 lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 10

 (1) DKE yang diperhitungkan dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada Warkat sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (1).

 (2) DKE ...

 - 9 -

 (2) DKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai data yang sah.
 Pasal 11

 Peserta tidak dapat mengubah atau membatalkan DKE dan atau Warkat
 yang telah diterima Penyelenggara.

 BAB IV

 PENYELENGGARA
 Pasal 12

 (1) Penyelenggara di Wilayah Kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia
 adalah Bank Indonesia.

 (2) Penyelenggara di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank
 Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

 (3) Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetujuan Bank Indonesia
 kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur
 lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 13

 (1) Bank Indonesia dapat membatalkan sebagian atau seluruh perhitungan
 Kliring dan atau Penyelesaian Akhir dari Peserta tertentu, apabila diperoleh
 informasi bahwa transaksi yang diperhitungkan dalam Kliring melanggar
 ketentuan yang berlaku;

 (2) Penyelenggara…

 - 10 -

 (2) Penyelenggara akan memberitahukan pembatalan sebagian atau seluruh
 perhitungan dan atau Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) secara tertulis kepada Peserta yang bersangkutan.

 Pasal 14

 (1) Penyelenggara dapat mengenakan biaya Kliring Lokal kepada Peserta.
 (2) Biaya Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari
 biaya administrasi, biaya proses dan

 biaya lain yang berkaitan

 dengan penyelenggaraan Kliring Lokal dan akan diatur lebih lanjut dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 15

 (1) Bank Indonesia berwenang untuk memberikan keputusan terakhir dalam hal
 terjadi perbedaan pendapat antara 2 (dua) atau lebih Peserta mengenai
 dapat atau tidaknya suatu Warkat atau DKE diperhitungkan dalam Kliring
 Lokal.

 (2) Bank Indonesia dapat meminta bukti atau keterangan dari Peserta sebagai
 bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terakhir sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), yang wajib dipenuhi oleh Peserta yang
 bersangkutan.

 BAB V ...

 - 11 -
 BAB V

 KEWAJIBAN PENYELENGGARA
 Pasal 16

 (1) Penyelenggara tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
 penyelenggaraan Kliring Lokal yang ditetapkan Bank Indonesia.

 (2) Penyelenggara wajib menyediakan fasilitas penyelenggaraan Kliring Lokal.
 Pasal 17

 (1) Penyelenggara wajib memiliki rencana penanggulangan segera atas
 penyelenggaraan Kliring Lokal dalam keadaan darurat.

 (2) Rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam
 keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 a. Perubahan jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal;
 b. perubahan sistem penyelenggaraan Kliring Lokal;
 c. pemindahan penyelenggaraan Kliring Lokal ke lokasi lain;

 (3) Dalam hal rencana penanggulangan segera sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Penyelenggara dapat menghentikan
 untuk sementara kegiatan Kliring Lokal.

 (4) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara wajib secepatnya
 melaporkan secara tertulis pelaksanaan penanggulangan segera
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan atau penghentian sementara
 kegiatan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bank
 Indonesia.

 BAB VI ...

 - 12 -

 BAB VI
 PESERTA
 Pasal 18

 (1) Setiap Bank yang berada di Wilayah Kliring dapat menjadi Peserta dengan
 persetujuan Penyelenggara;

 (2) Status Peserta dalam Kliring Lokal dibedakan atas :
 a. Peserta Langsung; atau
 b. Peserta Tidak Langsung.

 (3) Bank yang menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 menetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kantor Bank sebagai Peserta
 Langsung.

 (4) Peserta Langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang, dan kantor
 cabang pembantu yang tidak berada dalam Wilayah Kliring yang sama
 dengan kantor induknya.

 (5) Peserta Tidak Langsung dapat terdiri atas kantor pusat, kantor cabang atau
 kantor cabang pembantu.

 (6) Kantor cabang pembantu dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di
 luar negeri dapat menjadi Peserta Langsung atau Peserta Tidak Langsung.

 (7) Tata cara dan persyaratan menjadi Peserta akan diatur lebih lanjut dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB VII ...

 - 13 -
 BAB VII

 KEWAJIBAN PESERTA
 Pasal 19

 Dalam penyelenggaraan Kliring Lokal setiap Peserta antara lain wajib :
 a. mengikuti penyelenggaraan Kliring Lokal pada setiap hari kerja sesuai
 dengan jadwal Kliring Lokal yang ditetapkan Penyelenggara sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 20 ;

 b. menyediakan dana yang cukup pada rekening giro Bank di Bank Indonesia
 untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam Kliring Lokal;

 c. menyediakan sarana Kliring Lokal dengan jenis dan spesifikasi yang
 ditentukan oleh Penyelenggara;

 d. menunjuk petugas Kliring untuk mewakili Peserta.
 e. melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui
 Kliring Lokal;

 f. segera melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat, dan atau hal-hal
 lain yang berkaitan dengan operasional Kliring Lokal secara tertulis kepada
 Penyelenggara dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

 g. mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan
 penyelenggaraan Kliring Lokal.

 BAB VIII ...

 - 14 -

 BAB VIII
 JADWAL
 Pasal 20

 (1) Penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 diadakan setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

 (2) Jadwal Kliring Lokal ditetapkan oleh Penyelenggara dengan persetujuan
 Bank Indonesia.

 BAB IX

 PENYELESAIAN AKHIR
 Pasal 21

 (1) Penyelesaian Akhir dilakukan Bank Indonesia.
 (2) Tanggal valuta Penyelesaian Akhir adalah sama dengan tanggal
 penyampaian Warkat atau DKE dari Peserta kepada Penyelenggara.

 (3) Penyelesaian Akhir dapat dilakukan oleh pihak lain dalam hal Penyelesaian
 Akhir oleh Bank Indonesia akan menyebabkan ketentuan pada ayat (2)
 tidak dapat dipenuhi.

 (4) Dalam Keadaan Darurat Bank Indonesia dapat tidak memberlakukan
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 Pasal 22

 (1) Peserta yang menghadapi kesulitan pendanaan jangka pendek akibat
 Penyelesaian Akhir sehingga potensial mengakibatkan terjadinya saldo

 giro ...

 - 15 -

 giro negatif atau telah memiliki saldo giro negatif sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 24, dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 a. melakukan penyetoran tunai;
 b. mengupayakan pemenuhan dana melalui transfer antar kantor;
 c. melakukan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB);
 d. mengajukan permohonan fasilitas pendanaan kepada Bank Indonesia.

 (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
 dengan jadwal pelayanan jasa perbankan yang berlaku di Bank Indonesia.

 Pasal 23

 (1) Transaksi PUAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c
 dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) atau
 transfer dana secara elektronik.

 (2) Bank Peserta yang melakukan transaksi PUAB sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib menyampaikan tembusan promes transaksi PUAB kepada
 Bank Indonesia.

 BAB X

 SALDO GIRO NEGATIF
 Pasal 24

 Bank dinyatakan memiliki Saldo Giro negatif apabila saldo rekening giro
 rupiah

 pada Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal Bank
 menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem
 akunting.

 BAB XI ...

 - 16 -
 BAB XI

 PENGHENTIAN SEBAGAI PESERTA
 Pasal 25

 Peserta dihentikan keikutsertaannya untuk sementara dalam Kliring Lokal oleh
 Bank Indonesia apabila melanggar peraturan yang memuat sanksi penghentian
 sementara dari Kliring Lokal diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34.

 Pasal 26

 Peserta dihentikan keikutsertaannya secara tetap dalam Kliring Lokal oleh
 Bank Indonesia, jika disebabkan oleh salah satu atau lebih alasan sebagai
 berikut :
 a. peserta pindah dari suatu Wilayah Kliring ke Wilayah Kliring yang lain;
 b. peserta dicabut izin usahanya atau;
 c. peserta dicabut izin pembukaan kantor oleh Bank Indonesia.

 Pasal 27

 (1) Peserta dapat mengajukan permohonan penghentian keikutsertaan untuk
 sementara dalam Kliring Lokal kepada Bank Indonesia, jika disebabkan
 oleh salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:
 a. keadaan keuangan dan atau manajemen peserta tidak memungkinkan
 untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Kliring Lokal;

 b. peserta pindah alamat dalam satu Wilayah Kliring yang sama;
 c. terjadi Keadaan Darurat.

 (2) Peserta ...

 - 17 -

 (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib
 menyampaikan permohonan pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam
 Kliring Lokal secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja
 sebelumnya kepada Bank Indonesia.

 Pasal 28

 (1) Peserta dapat mengajukan permohonan penghentian secara tetap dari
 keikutsertaannya dalam Kliring Lokal kepada Bank Indonesia.

 (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan
 permohonan pengunduran diri dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal
 selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya kepada Bank
 Indonesia.

 Pasal 29

 (1) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya sebagaimana
 dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26 huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat
 (1) huruf a merupakan kantor pusat Bank yang berkedudukan di Indonesia
 atau kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri
 maka semua kantor cabang dan kantor cabang pembantu Peserta yang
 bersangkutan di seluruh Indonesia dihentikan keikutsertaannya dalam
 Kliring Lokal.

 (2) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya dimaksud dalam
 pasal 26 huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 28
 merupakan kantor pusat Bank maka hanya kantor Peserta, kantor cabang,

 dan ...

 - 18 -

 dan kantor cabang pembantu yang menginduk pada kantor pusat Peserta
 tersebut yang dihentikan keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

 (3) Apabila Peserta yang dihentikan dari keikutsertaannya dalam Kliring Lokal
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28
 berstatus kantor cabang Bank maka hanya kantor cabang dan atau kantor
 cabang pembantu yang menginduk pada kantor cabang Bank dimaksud
 pada Wilayah Kliring yang sama yang dihentikan keikutsertaannya dari
 Kliring Lokal.

 BAB XII

 PENGIKUTSERTAAN KEMBALI SEBAGAI PESERTA
 Pasal 30

 (1) Pengikutsertaan kembali dalam Kliring Lokal bagi Peserta yang dihentikan
 keikutsertaan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
 Pasal 27 dan Pasal 33 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. apabila penghentian untuk sementara tersebut ditetapkan untuk suatu
 jangka waktu tertentu maka keikutsertaannya kembali dalam Kliring
 Lokal bersifat otomatis pada hari kerja berikutnya setelah berakhirnya
 jangka waktu dimaksud;

 b. apabila penghentian untuk sementara tersebut ditetapkan tanpa batas
 waktu tertentu maka keikutsertaannya kembali dalam Kliring Lokal
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (2) Peserta yang dihentikan keikutsertaanya secara tetap sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat mengajukan permohonan

 keikutsertaan ...

 - 19 -

 keikutsertaan kembali dalam Kliring Lokal dengan memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).

 BAB XIII

 PENGAWASAN
 Pasal 31

 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara dan
 Peserta baik secara langsung maupun tidak langsung.

 (2) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Penyelenggara dan atau Peserta wajib memberikan kepada Bank
 Indonesia :
 a. keterangan dan data yang diminta;
 b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang
 berkaitan dengan kegiatan Kliring Lokal;
 c. hal-hal lain yang diperlukan.

 (3) Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Penyelenggara dan atau Peserta wajib menyampaikan laporan,
 keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 BAB XIV ...

 - 20 -

 BAB XIV
 SANKSI
 Pasal 32

 (1) Bank Peserta yang menyampaikan Warkat atau DKE Nota Debet kepada
 Penyelenggara atau Peserta lawan transaksinya dalam Kliring Lokal yang
 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan
 atau Pasal 7 huruf b, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.
 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

 (2) Bank Peserta yang menerima Warkat atau DKE Nota Debet yang
 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) serta
 tidak menolak Warkat atau DKE Nota Debet tersebut, dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk
 setiap pelanggaran.

 Pasal 33

 (1) Bank Peserta dikenakan sanksi penghentian sementara dari Kliring Lokal
 oleh Bank Indonesia, apabila saldo giro negatif sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 24 tidak dapat ditutup sampai dengan pukul 09.00 Waktu
 Indonesia Bagian Barat pada hari kerja berikutnya.

 (2) Bank Indonesia dapat mengubah batas waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 (3) Apabila saldo giro negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi
 pada rekening giro :

 a. Kantor ...

 - 21 -

 a. Kantor pusat Bank, maka semua kantor cabang dan kantor cabang
 pembantu Peserta yang bersangkutan diseluruh Indonesia ikut pula di
 hentikan keikutsertaannya dalam Kliring Lokal;

 b. Kantor cabang Bank, maka semua kantor cabang dan kantor cabang
 pembantu Bank yang menjadi Peserta Kliring Lokal di wilayah kerja
 Kantor Cabang Bank Indonesia, dihentikan keikutsertaannya dari
 Kliring Lokal.

 Pasal 34

 Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 31 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa penghentian untuk sementara dari
 keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

 Pasal 35

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, Bank Indonesia berwenang mengenakan
 sanksi administratif dan atau sanksi kewajiban membayar kepada Peserta
 yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia
 ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

 (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan atau sanksi
 kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
 dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB XV ...

 - 22 -

 BAB XV
 LAIN-LAIN
 Pasal 36

 Stempel Kliring wajib dibubuhkan pada setiap Warkat yang diperhitungkan
 dalam Kliring Lokal yang berfungsi sebagai tanda pengenal dari Peserta yang
 menyerahkan Warkat dan sebagai bukti bahwa Peserta yang bersangkutan telah
 memperhitungkannya dalam Kliring Lokal pada tanggal yang tercantum pada
 stempel Kliring.

 Pasal 37

 (1) Warkat debet dan atau DKE debet yang tidak dapat diperhitungkan ke
 rekening nasabah oleh Peserta penerima, ditolak melalui Kliring
 Pengembalian.

 (2) Warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat diperhitungkan ke
 rekening nasabah oleh Peserta penerima, ditolak melalui Kliring
 Penyerahan.

 Pasal 38

 (1) Bank Indonesia menyelenggarakan Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet
 Giro kosong.

 (2) Peserta wajib menginformasikan data nasabahnya yang tergolong sebagai
 penarik Cek dan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (3) Ketentuan ...

 - 23 -

 (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
 lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 39

 (1) Bank Indonesia menetapkan penghentian keikutsertaan Peserta dalam
 Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,
 Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal (34).

 (2) Penyelenggara memberitahukan penghentian keikutsertaan Peserta dalam
 Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua Peserta
 Kliring Lokal.

 BAB XV

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 40

 Peserta dalam sistem manual dan semi otomasi wajib memenuhi spesifikasi
 Warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan mencetak Warkat
 pada perusahaan percetakan sekuriti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 (1), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 Pasal 41 ...

 - 24 -
 Pasal 41

 Perusahaan percetakan sekuriti (security printing) yang telah ditetapkan Bank
 Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diakui
 sebagai

 perusahaan percetakan sekuriti (security printing) yang dapat
 mencetak Warkat dan dokumen Kliring dan wajib mengajukan permohonan
 untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-
 lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 42
 Peraturan yang berkaitan dengan
 penyelenggaraan Kliring Lokal dan

 Penyelesaian Akhir yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan
 Bank Indonesia ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank
 Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau
 diperbaharui.

 BAB XVI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 43

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :
 a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal
 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal;

 b. Surat ...

 - 25 -

 b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei
 1988 tentang Otomasi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan
 Pembakuan Warkat Kliring Lokal;

 c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/122/KEP/DIR tanggal 5
 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong,

 d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/160/KEP/DIR tanggal 5
 Maret 1996 tentang Perubahan Jadwal dan Penyelesaian Hasil Kliring;

 e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/1/KEP/DIR tanggal 3 April
 1998 tentang Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring,

 f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/79/KEP/DIR tanggal 18
 Agustus 1998 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 44

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka :
 a. Pengertian Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999
 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan
 jangka Pendek Bagi Bank Umum, diubah menjadi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini;

 b. Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor
 1/1/PBI/1999 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi
 Kesulitan Pendanaan jangka Pendek Bagi Bank Umum, dicabut dan diganti
 menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia
 ini.

 Pasal 45 ...

 - 26 -
 Pasal 45
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 13 Agustus 1999
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 139
 UASP

 - 27 -
 PENJELASAN

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 1/ 3 /PBI/1999
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN
 AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK
 ATAS HASIL KLIRING LOKAL

 I. UMUM

 Seiring dengan berkembangnya transaksi perekonomian di
 Indonesia, terjadi peningkatan volume dan nilai Warkat yang memerlukan
 penyelesaian melalui proses Kliring. Berkenaan dengan hal tersebut
 penyelenggaraan Kliring Lokal perlu diperluas dan memperoleh landasan
 hukum yang lebih kuat dan komprehensif. Selain itu pengaturan
 pelaksanaan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas
 Hasil Kliring Lokal (Penyelesaian Akhir) perlu diperkuat sehingga setiap
 Bank Peserta Kliring mempunyai pegangan yang jelas dalam memenuhi
 kewajiban Penyelesaian Akhir.
 Saat ini pengaturan mengenai penyelenggaraan Kliring Lokal dan
 Penyelesaian Akhir yang berlaku dalam Kliring Lokal di Indonesia, banyak
 tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia sehingga kurang dapat
 memberikan informasi secara mudah dan terpusat bagi perbankan dalam
 menjalankan kegiatan Kliringnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa

 perlu…

 P B I No. 1 / 3 / PBI / 1999

 - 28 -

 perlu untuk menyatukan berbagai peraturan mengenai Kliring Lokal yang
 masih berlaku dan tersebar pada berbagai ketentuan Kliring Lokal
 menjadi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi
 Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal.

 Penyatuan ketentuan penyelenggaraan Kliring Lokal dan
 Penyelesaian Akhir tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman
 yang lebih baik kepada Peserta Kliring mengenai tata cara pelaksanaan
 Kliring dan Penyelesaian Akhir terutama yang menyangkut aspek
 keamanan, efektivitas dan efisiensi yang pada gilirannya dapat
 memperlancar, meningkatkan dan mengembangkan sistem pembayaran di
 Indonesia.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas
 Pasal 2
 Ayat (1)

 Penyelenggara menetapkan sistem yang digunakan pada
 penyelenggaraan Kliring Lokal dengan memperoleh persetujuan
 tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam memberikan
 persetujuan tersebut, Bank Indonesia mempertimbangkan jumlah
 Warkat dan jumlah Peserta sehingga dapat dicapai keamanan,
 efektivitas, serta efisiensi penyelenggaraan dan penyediaan
 informasi hasil Kliring Lokal.

 Huruf a…

 - 29 -
 Huruf a

 Sistem Manual, yaitu Sistem penyelenggaraan Kliring
 Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan
 Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan Warkat dilakukan
 secara manual oleh setiap Peserta.

 Huruf b

 Sistem Semi Otomasi, yaitu Sistem penyelenggaraan
 Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan
 pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomasi,
 sedangkan pemilahan Warkat dilakukan secara manual
 oleh setiap Peserta.

 Huruf c

 Sistem Otomasi, yaitu Sistem penyelenggaraan Kliring
 Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan
 Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh
 Penyelenggara secara otomasi.

 Huruf d

 Sistem Elektronik, yaitu Sistem penyelenggaraan Kliring
 Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan
 pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara
 elektronik disertai dengan penyampaian Warkat Peserta
 kepada Penyelenggara untuk dipilah secara otomasi.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)…

 - 30 -
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Ayat (1)

 Kliring Penyerahan adalah bagian dari suatu siklus Kliring guna
 memperhitungkan Warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh
 Peserta.

 Kliring Pengembalian adalah bagian dari suatu siklus Kliring
 guna memperhitungkan Warkat dan atau DKE debet Kliring
 Penyerahan dalam yang ditolak berdasarkan alasan yang
 ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak
 sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitannya.

 Ayat (2)

 Kliring PUAB adalah bagian dari siklus Kliring dalam rangka
 memperhitungkan Warkat dan atau DKE Kredit yang berasal dari
 transaksi PUAB.

 Ayat (3)

 Kewajiban penyampaian promes tidak berlaku apabila transaksi
 PUAB yang dilakukan adalah dalam rangka pelunasan.

 Pasal 4…

 - 31 -
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Huruf a

 Cek, adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
 undang Hukum Dagang (KUHD) termasuk cek deviden,
 cek perjalanan, cek cinderamata, dan jenis cek lainnya
 yang penggunaanya dalam Kliring disetujui oleh Bank
 Indonesia.

 Huruf b

 Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada
 Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah
 dana dari

 rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang
 yang disebutkan namanya, termasuk Bilyet Giro Bank
 Indonesia (BGBI).

 Huruf c

 Wesel Bank Untuk Transfer, adalah wesel sebagaimana
 diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus
 untuk sarana transfer.

 Huruf d

 Surat Bukti Penerimaan Transfer adalah surat bukti
 penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan
 kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui
 Kliring Lokal.

 Huruf e…

 - 32 -
 Huruf e

 Nota Debet, adalah Warkat yang digunakan untuk
 menagih dana pada Bank lain untuk untung Bank atau
 nasabah Bank yang menyampaikan Warkat tersebut. Nota
 Debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan
 dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh Bank yang
 menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan
 menerima Nota Debet tersebut.

 Huruf f

 Nota Kredit, adalah Warkat yang digunakan untuk
 menyampaikan dana pada Bank lain untuk untung Bank
 atau nasabah Bank yang menerima Warkat tersebut.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Spesifikasi teknis Warkat antara lain meliputi jenis dan kualitas
 kertas, ukuran, rancang bangun, garis batas, jenis tinta serta jenis
 angka dan simbol Magnetic Ink Character Recognation (MICR).

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)…

 - 33 -
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Spesifikasi teknis Dokumen Kliring antara lain meliputi jenis dan
 kualitas kertas, ukuran, rancang bangun, garis batas, jenis tinta
 serta jenis angka dan simbol MICR.

 Pasal 9
 Ayat (1)

 Mengingat Warkat termasuk dalam kategori dokumen yang
 karena sifat dan fungsinya memerlukan perlindungan terhadap
 pemalsuan atau penyalahgunaan, maka pencetakannya wajib
 dilakukan pada perusahaan percetakan sekuriti yang ditetapkan
 Bank Indonesia. Pencetakan Warkat dan Dokumen Kliring pada
 perusahaan percetakan sekuriti hanya dapat dilakukan atas
 permintaan Bank.

 Ayat (2)…

 - 34 -
 Ayat (2)

 Mengingat Dokumen Kliring termasuk dalam kategori dokumen
 yang karena sifat dan fungsinya memerlukan perlindungan
 terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, maka pencetakannya
 wajib dilakukan pada perusahaan percetakan sekuriti yang
 ditetapkan Bank Indonesia. Pencetakan Warkat dan Dokumen
 Kliring pada perusahaan percetakan sekuriti hanya dapat
 dilakukan atas permintaan Bank.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Mengingat data yang diterima oleh Penyelenggara dianggap
 sebagai data yang sah, oleh karena itu penting bagi Peserta untuk
 memastikan bahwa DKE yang disampaikannya adalah benar dan
 sesuai dengan Warkat yang menjadi dasar pembuatan DKE
 dimaksud.

 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)…

 - 35 -
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hukum baik
 Bank maupun bukan Bank, yang memiliki kemampuan untuk
 menyelenggarakan Kliring. Untuk sementara, Bank Indonesia
 hanya memberi kesempatan kepada Bank untuk mengajukan
 permohonan menjadi penyelenggara kliring di Wilayah Kliring
 yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

 Ayat (3)

 Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Surat Edaran
 Bank Indonesia meliputi antara lain :
 a. Persyaratan penyelenggaraan Kliring Lokal;
 b. Tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan calon
 Penyelenggara;

 c. Bantuan keuangan kepada Penyelenggara;
 d. Hak dan Kewajiban Penyelenggara;
 e. Pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 15…

 - 36 -
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan fasilitas antara lain adalah tempat
 pertemuan atau tempat penyelenggaraan Kliring Lokal dan
 informasi hasil penyelenggaraan Kliring Lokal.

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2) dan ayat (3)

 Pelaksanaan penanggulangan segera atas penyelenggaraan
 Kliring Lokal dalam keadaan darurat dilakukan oleh
 Penyelenggara dengan memperhatikan situasi dan kondisi
 spesifik yang terdapat pada penyelenggaraan Kliring Lokal,
 dengan sejauh mungkin menghindari alternatif penghentian untuk
 sementara kegiatan Kliring Lokal.

 Ayat (4)

 Pelaporan pelaksanaan penanggulangan segera atas
 penyelenggaraan Kliring Lokal, disampaikan kepada :

 a. Dalam…

 - 37 -

 a. Dalam hal Penyelenggara adalah Kantor Bank Indonesia,
 maka laporan tersebut disampaikan kepada Urusan Akunting
 dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia;

 b. Dalam hal Penyelenggara adalah Bank, maka laporan tersebut
 disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi
 Kliring Lokal.

 Pasal 18
 Ayat (1)

 Ketentuan dalam ayat ini menetapkan bahwa keanggotaan dalam
 Kliring Lokal bersifat sukarela sesuai dengan kebutuhan Bank
 dan nasabahnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b…

 - 38 -
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan petugas Kliring adalah petugas Peserta
 yang dapat merupakan petugas internal bank atau petugas jasa
 kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu untuk mewakili
 Peserta dalam Kliring Lokal.

 Huruf e

 Pengamanan tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai
 berikut :
 1. Melakukan penatausahaan dan pengawasan terhadap Warkat,
 dokumen Kliring Lokal, Tanda Pengenal Wakil Peserta, dan
 sarana Kliring Lokal lainnya agar tidak disalahgunakan oleh
 pihak-pihak yang tidak berwenang;

 2. Melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran jumlah
 lembar dan nominal Warkat-warkat yang akan diserahkan
 kepada Penyelenggara;

 3. Meneliti kecocokan antara data Warkat Peserta yang
 diserahkan kepada Penyelenggara dibandingkan dengan
 Laporan Hasil Kliring Lokal;

 4. Melakukan pencocokan Warkat dan Laporan Hasil Kliring
 Lokal yang diterima dari Penyelenggara;

 5. Melaporkan…

 - 39 -

 5. Melaporkan kepada Penyelenggara dan Peserta yang terkait
 guna diteliti lebih lanjut mengenai segala perbedaan atau
 perubahan atas Warkat dan atau Laporan Hasil Kliring Lokal
 yang diterima Peserta baik yang terjadi karena kesalahan
 teknis maupun yang diduga sebagai akibat penyalahgunaan
 dan mengambil langkah pengamanan untuk menunda
 pencairan dananya, sementara penelitian tersebut di atas
 sedang dilakukan.

 6. Menolak Warkat yang diduga ada hubungannya dengan suatu
 tindak pidana dan melaporkannya kepada pihak yang
 berwenang.

 Huruf f

 Yang dimaksud pindah alamat adalah pindah alamat dalam satu
 wilayah kliring.

 Huruf g
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Ayat (1)

 Penyelesaian Akhir pada Kliring Lokal yang diselenggarakan
 oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

 dilakukan…

 - 40 -

 dilakukan dengan melimpahkan hasil Kliring Lokal Peserta ke
 dalam rekening kantor lain dari Peserta tersebut di Bank
 Indonesia yang ditetapkan Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Ketentuan pada ayat ini berlaku dalam hal penyelenggaraan
 kliring dilakukan oleh pihak selain Bank Indonesia.

 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 22
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI)
 adalah Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat
 (1) huruf b dimana pihak tertarik adalah Bank Indonesia.
 Yang dimaksud dengan transfer dana secara elektronik adalah
 sarana transfer dana antar Bank secara elektronik yang
 diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

 Ayat (2)…

 - 41 -
 Ayat (2)

 Tembusan promes transaksi PUAB disampaikan kepada Satuan
 Kerja Akunting Bank Indonesia.

 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Dalam Keadaan Darurat, Peserta diharapkan dapat
 mengupayakan segala cara termasuk berkonsultasi dengan
 Penyelenggara agar tetap dapat ikut serta dalam
 penyelenggaraan Kliring Lokal.

 Ayat (2)

 Dalam keadaan darurat yang menyebabkan Peserta yang
 bersangkutan benar-benar tidak dapat ikut serta dalam Kliring
 Lokal, maka syarat jangka waktu tersebut tidak berlaku.

 Pasal 28…

 - 42 -
 Pasal 28
 Ayat (1)

 Mengingat keanggotaan dalam Kliring Lokal bersifat sukarela
 maka Peserta dapat

 mengajukan
 permohonan
 untuk

 penghentian secara tetap dari keikutsertaannya dalam Kliring
 Lokal. Peserta yang disetujui permohonannya wajib
 memberitahukan penghentian tersebut kepada seluruh
 nasabahnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Hal ini berlaku pula untuk peserta yang
 mengundurkan diri untuk pindah ke luar wilayah kliring.

 Pasal 31…

 - 43 -
 Pasal 31
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah
 pengawasan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan
 tindakan-tindakan perbaikan.

 Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah
 pengawasan dalam bentuk penelitian, analisis, dan evaluasi
 terhadap laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara dan atau
 Peserta.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan keterangan dan data termasuk data
 elektronis dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan
 pemeriksaan.

 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c

 Hal-hal lain yang diperlukan antara lain adalah penyediaan
 ruang kerja dan salinan dokumen yang diperlukan dalam
 pemeriksaan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)…

 - 44 -
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Ayat (1)

 Ketentuan batas waktu penyediaan dana pada saldo giro rekening
 Rupiah Peserta di Bank Indonesia adalah pukul 10.00 bagi
 Peserta yang berada di wilayah Waktu Indonesia Bagian Tengah
 dan pukul 11.00 bagi Peserta yang berada di wilayah Waktu
 Indonesia Bagian Timur.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Apabila saldo giro negatif terjadi pada rekening kantor Bank
 Peserta yang juga memperoleh limpahan penyelesaian akhir hasil
 kliring dari kantor Bank Peserta Kliring di wilayah Kliring Lokal
 yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, maka apabila kantor
 Bank Peserta dimaksud dihentikan sementara dari
 keikutsertaannya dalam Kliring lokal, maka kantor Bank Peserta
 yang sama di Wilayah Kliring Lokal yang tidak ada Kantor
 Cabang Bank Indonesia juga akan dihentikan sementara dari
 keikutsertaannya dalam Kliring Lokal.

 Pasal 34

 Sanksi penghentian sementara dari keikutsertaannya dalam Kliring
 Lokal tersebut dikenakan terhadap Peserta yang tidak memenuhi
 permintaan tertulis Bank Indonesia 3 (tiga) kali berturut-turut untuk
 permasalahan yang sama.

 Pasal 35…

 - 45 -
 Pasal 35
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 36

 Stempel Kliring memuat identitas Peserta dan tanggal Warkat tersebut
 diperhitungkan dalam Kliring Lokal.

 Stempel Kliring pada Warkat-warkat debet yang dapat
 dipindahtangankan dengan jalan endosemen dan tidak ditolak
 pembayarannya oleh Peserta yang merupakan Bank tertagih, merupakan
 tanda pelunasan dari Peserta yang menyerahkannya. Disamping itu
 stempel Kliring pada Warkat yang demikian juga berarti bahwa Peserta
 yang menyerahkan Warkat dimaksud telah membenarkan tanda tangan
 endosan terakhir yang tercantum pada warkat tersebut.
 Stempel Kliring pada Bilyet Giro yang tidak ditolak, mengandung arti
 bahwa Peserta yang membubuhi stempel Kliring Lokal telah menerima
 sejumlah dana yang tercantum dalam Bilyet Giro itu dan
 mengkreditkannya pada rekening penerima dana yang ditulis pada
 Bilyet Giro yang bersangkutan.

 Stempel Kliring pada warkat debet lainnya yang tidak dapat
 dipindahtangankan dengan jalan endosemen dan tidak ditolak oleh
 Peserta tertarik merupakan suatu tanda bahwa Peserta yang
 menyerahkan Warkat tersebut telah menerima sejumlah dana yang
 tercantum dalam Warkat yang bersangkutan.

 Stempel…

 - 46 -

 Stempel Kliring pada warkat kredit yang tidak dikembalikan oleh
 Peserta penerima, merupakan bukti bahwa Peserta yang menyerahkan
 telah memindahkan dana kepada Peserta penerima pada tanggal yang
 disebut pada stempel Kliring tersebut, untuk untung pihak yang
 disebutkan namanya dalam Warkat tersebut.

 Pasal 37
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan Kliring Pengembalian adalah Kliring
 Pengembalian pada siklus Kliring yang sama dengan Kliring
 Penyerahannya.

 Ayat (2)

 Warkat kredit dan atau DKE kredit dapat ditolak antara lain
 karena adanya kesalahan pengisian sandi
 rekening atau jumlah nominal.

 Yang dimaksud dengan Kliring Penyerahan adalah Kliring
 Penyerahan berikutnya segera setelah diketahui adanya
 kesalahan.

 Pasal 38
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan Cek dan Bilyet Giro kosong adalah
 Cek/Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya
 kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dana/saldonya
 tidak cukup atau rekening telah ditutup;

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)…
 Peserta, nomor

 - 47 -
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 40

 Jangka waktu 6 (enam) bulan diberikan kepada Peserta sistem manual
 dan sistem semi otomasi untuk melakukan penyesuaian Warkatnya yang
 belum memenuhi spesifikasi Warkat yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42

 Peraturan yang dimaksud dalam pasal ini termasuk pula Surat Edaran
 Bank Indonesia yang merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan
 Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

 Pasal 43
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Cukup jelas.
 Pasal 45
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3873
 UASP

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 1/3/PBI/1999 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL </reg_title>
<set_date> 13 Agustus 1999 </set_date>
<effective_date> 13 Agustus 1999 </effective_date>
<replaced_reg> '21/9/KEP/DIR|SKDIR-BI/1988', '31/79/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '28/160/KEP/DIR|SKDIR-BI/1996', '28/122/KEP/DIR|SKDIR-BI/1996', '14/35/Kep/Dir/UPPB|SKDIR-BI/1981', '31/1/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '1/1/PBI/1999 | Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3)' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1997', '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '1/1/PBI/1999' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XI Pasal 25', 'BAB XIV' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/30/PBI/2016
 TENTANG

 PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS
 PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU)
 TAHUN EMISI 2016

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan
 Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis,
 baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus
 dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara
 Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah
 dalam kegiatan perekonomian nasional guna
 mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
 Indonesia;

 b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi
 seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka
 melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu
 mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai
 dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal
 yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan
 dalam kondisi yang layak edar;

 c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
 uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank

 - 2 -

 Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan
 keandalannya;

 d. bahwa
 berdasarkan pertimbangan sebagaimana

 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
 menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang
 Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua
 Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
 Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5223);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN
 UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU)
 TAHUN EMISI 2016.

 Pasal 1

 Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 20.000
 (dua puluh ribu) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran
 yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 - 3 -
 Pasal 2

 Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 merupakan uang Rupiah kertas yang memiliki ciri tertentu.

 Pasal 3

 Harga uang Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua
 puluh ribu rupiah).

 Pasal 4

 Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
 terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:
 a. ciri umum; dan
 b. ciri khusus.

 Pasal 5

 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf a, pada bagian depan terdapat:
 a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 c. sebutan pecahan dalam angka “20000” dan tulisan
 “DUA PULUH RIBU RUPIAH”;

 d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta
 tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri
 Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan
 “MENTERI KEUANGAN”;

 e.
 tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;

 f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. G.S.S.J.
 Ratulangi beserta tulisan “Dr. G.S.S.J. RATULANGI”;

 g. gambar ornamen batik; dan
 h. gambar lingkaran-lingkaran kecil.

 (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf b, pada bagian depan yang berupa desain dan
 teknik cetak, terdapat:
 a. warna dominan hijau;

 - 4 -
 b.

 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;

 c. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank
 Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila
 diterawangkan ke arah cahaya;

 d. gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan
 “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

 e. gambar tersembunyi (latent image) multiwarna
 berupa angka “20” yang dapat dilihat dari sudut
 pandang tertentu;

 f. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank
 Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat
 dari sudut pandang berbeda (colour shifting);

 g. kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan
 (tactile);

 h. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis
 utuh dan/atau sebagian;

 i.

 mikroteks yang memuat tulisan “BI20”, tulisan
 “BI20000”, dan angka “20”, yang dapat dilihat
 dengan bantuan kaca pembesar; dan

 j.

 hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau
 beberapa warna apabila dilihat dengan sinar
 ultraviolet berupa:
 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah
 satunya berisi tulisan “BI”;

 2. angka nominal “20000”;
 3. ornamen batik; dan
 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.

 Pasal 6

 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf a, pada bagian belakang terdapat:
 a. angka nominal “20000”;
 b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi
 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

 - 5 -

 c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
 MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT
 PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA
 PULUH RIBU RUPIAH”;

 d. tulisan tahun cetak “TC 2016”;
 e. gambar utama yaitu tari gong beserta tulisan “TARI
 GONG”, pemandangan alam Derawan beserta tulisan
 “Derawan”, dan bunga anggrek hitam;
 tulisan “BANK INDONESIA”;

 f.

 g. gambar ornamen batik;
 h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 i.

 tulisan “PERURI”.

 (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf b, pada bagian belakang yang berupa desain dan
 teknik cetak, terdapat:
 a. warna dominan hijau;
 b. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a, huruf c, dan huruf f;

 c.
 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada

 gambar tari gong, tulisan “TARI GONG”, dan tulisan
 “Derawan”;

 d. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank
 Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila
 diterawangkan ke arah cahaya;

 e. gambar tersembunyi (latent image) berupa angka
 “20” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

 f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka
 “20000”;

 g. mikroteks yang memuat tulisan “BI20000”, tulisan
 “BANKINDONESIA20000”, dan angka “20000”, yang
 dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan

 h. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau
 beberapa warna apabila dilihat dengan sinar
 ultraviolet berupa:
 1. gambar bunga anggrek hitam;

 - 6 -

 2. gambar burung enggang gading;
 3. bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 4. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 5. nomor seri dengan bentuk asimetris yang
 meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

 (3) Angka dalam tulisan tahun cetak sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf d akan berubah sesuai dengan tahun
 cetak.

 Pasal 7

 Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), uang Rupiah memiliki ciri
 khusus sebagai berikut:
 a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. berwarna hijau muda;
 3. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 4. terdapat tanda air (watermark) berupa gambar
 Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata dan
 ornamen tertentu; dan

 5. terdapat benang pengaman berbentuk anyaman
 yang memuat tulisan “BI 20000” secara berulang,
 yang akan memendar multiwarna apabila dilihat
 dengan sinar ultraviolet; dan

 b. ukuran yaitu panjang 147 (seratus empat puluh tujuh)
 milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

 Pasal 8

 Uang Rupiah kertas pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun
 emisi 2004 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat
 pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari
 peredaran.

 Pasal 9

 Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai
 berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

 - 7 -
 Pasal 10

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 Agar
 setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 26 Oktober 2016

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D. W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Oktober 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 214

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 18/30/PBI/2016 </reg_id>
<reg_title> PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016 </reg_title>
<set_date> 26 Oktober 2016 </set_date>
<effective_date> 28 Oktober 2016 </effective_date>
<issued_date> 28 Oktober 2016 </issued_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '7/UU/2011' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 6/10/PBI/2004
 TENTANG

 SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang :

 a. bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua
 pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank,
 masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku
 otoritas pengawasan bank;

 b. bahwa dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di
 bidang perbankan berpengaruh pada meningkatnya
 kompleksitas usaha bank dan profil risiko yang dimiliki
 bank;

 c. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko bank
 serta perubahan metodologi penilaian kondisi bank yang
 diterapkan secara internasional akan mempengaruhi sistem
 penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang saat ini berlaku;

 d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu
 untuk mengatur kembali Sistem Penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank
 Indonesia;

 Mengingat …

 - 2 -
 Mengingat :

 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 4357);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM
 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

 1992 …

 - 3 -

 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

 2. Direksi:
 a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1
 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun
 1962 tentang Perusahaan Daerah;

 c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
 tentang Perkoperasian.

 3. Komisaris:
 a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1
 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun
 1962 tentang Perusahaan Daerah;

 c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
 tentang Perkoperasian.

 4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek
 yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian
 Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan,
 kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap
 risiko pasar.

 5. Peringkat …

 - 4 -

 5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan
 Bank.

 6. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan
 proyeksi rasio-rasio keuangan Bank.

 7. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung
 hasil Penilaian Kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan
 Bank.

 Pasal 2

 (1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian
 dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.

 (2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil
 langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi.

 Pasal 3

 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor
 sebagai berikut:
 a. permodalan (capital);
 b. kualitas aset (asset quality);
 c. manajemen (management);
 d. rentabilitas (earning);
 e. likuiditas (liquidity); dan
 f. sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk).

 Pasal 4 …

 - 5 -
 Pasal 4

 (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. kecukupan, komposisi, dan proyeksi (trend ke depan) permodalan serta
 kemampuan permodalan Bank dalam mengcover aset bermasalah;

 b. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang
 berasal dari keuntungan, rencana permodalan Bank untuk mendukung
 pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja
 keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

 (2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. kualitas aktiva produktif,

 konsentrasi eksposur risiko kredit,

 perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan
 penghapusan aktiva produktif (PPAP);

 b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (review) internal,
 sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif
 bermasalah.

 (3) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
 b. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada
 Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

 (4) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. pencapaian return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest
 margin (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;

 b. perkembangan …

 - 6 -

 b. perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan
 prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek
 laba operasional.

 (5) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 a. rasio aktiva/pasiva likuid, potensi maturity mismatch, kondisi Loan to
 Deposit Ratio (LDR), proyeksi cash flow, dan konsentrasi pendanaan;

 b. kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities
 management/ALMA), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas
 pendanaan.

 (6) Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terhadap
 komponen-komponen sebagai berikut:
 a. kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai
 akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga dan nilai tukar;

 b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.
 Pasal 5

 Dalam rangka menetapkan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 dilakukan perhitungan dan analisis dengan mempertimbangkan
 indikator pendukung dan atau pembanding yang relevan.

 Pasal 6

 (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan peringkat setiap faktor.

 (2) Proses …

 - 7 -

 (2) Proses penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang
 didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen yang
 dinilai.

 Pasal 7

 (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ditetapkan Peringkat Komposit (composite rating).

 (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
 sebagai berikut:
 a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa Bank tergolong
 sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi
 perekonomian dan industri keuangan;

 b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa Bank tergolong
 baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan
 industri keuangan namun Bank masih memiliki kelemahan-kelemahan
 minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin;

 c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa Bank tergolong
 cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat
 menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak
 segera melakukan tindakan korektif;

 d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa Bank tergolong
 kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian
 dan industri keuangan atau Bank memiliki kelemahan keuangan
 yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak

 memuaskan …

 - 8 -

 memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif
 berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan
 usahanya.

 e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa Bank tergolong
 tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi
 perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang
 membahayakan kelangsungan usahanya.

 (3) Proses penetapan Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud ayat (2)
 dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan
 atas materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor.

 BAB II

 MEKANISME DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN
 Pasal 8

 (1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan
 Peraturan Bank Indonesia ini secara triwulanan untuk posisi bulan Maret,
 Juni, September dan Desember.

 (2) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1).

 Pasal 9

 (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Bank, Bank Indonesia melakukan
 penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan.

 (2) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan,
 laporan berkala yang disampaikan Bank, dan atau informasi lain yang
 diketahui …

 - 9 -

 diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain
 yang berwenang.

 (3) Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang
 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan
 Bank yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian
 Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

 (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank
 Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham
 untuk menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan
 yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan
 target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

 (5) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan
 penyesuaian terhadap action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

 Pasal 10

 (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja
 setelah pelaksanaan action plan.

 (2) Dalam hal pelaksanaan action plan dilakukan secara bertahap, Bank wajib
 melaporkan pelaksanaan tahapan action plan dimaksud selambat-lambatnya
 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan action plan
 dimaksud.

 Pasal 11

 Apabila diperlukan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus terhadap
 hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank.

 BAB III …

 - 10 -
 BAB III

 PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KANTOR CABANG
 BANK ASING
 Pasal 12

 Khusus bagi kantor cabang bank asing, penilaian Tingkat Kesehatan Bank hanya
 dilakukan atas faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b)
 dan faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c).

 Pasal 13

 Berdasarkan hasil penilaian peringkat masing-masing faktor sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan Peringkat Komposit (composite rating)
 sebagai berikut:
 a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan bahwa kantor cabang bank
 asing memiliki kualitas aset yang sangat baik, memiliki dan menerapkan
 manajemen risiko dan pengendalian operasional secara efektif dan
 komprehensif, serta menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
 dan prosedur intern secara konsisten;

 b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan bahwa kantor cabang bank
 asing memiliki kualitas aset yang baik, memiliki dan menerapkan
 manajemen risiko dan pengendalian operasional secara memadai, serta
 menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern
 secara konsisten namun terdapat sedikit kelemahan yang dapat segera
 diambil tindakan korektif;

 c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan bahwa kantor cabang bank
 asing memiliki kualitas asset yang cukup baik, memiliki dan menerapkan

 manajemen …

 - 11 -

 manajemen risiko dan pengendalian operasional secara cukup memadai, serta
 menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prosedur intern
 namun tidak sepenuhnya konsisten dan terdapat kelemahan yang dapat
 menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila Bank tidak segera
 melakukan tindakan korektif;

 d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan bahwa kantor cabang bank
 asing memiliki kualitas aset yang memburuk, memiliki dan menerapkan
 manajemen risiko dan pengendalian operasional yang lemah dan kurang
 diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap
 ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang cukup signifikan;

 e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan bahwa kantor cabang bank
 asing memiliki kualitas aset yang terus memburuk, memiliki dan menerapkan
 manajemen risiko dan pengendalian operasional yang sangat lemah dan tidak
 diterapkan secara konsisten serta terdapat frekuensi pelanggaran terhadap
 ketentuan yang berlaku dan prosedur intern yang signifikan.

 Pasal 14

 Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta data atau informasi terakhir dari
 kantor cabang bank asing mengenai peringkat kantor pusat bank asing secara
 berkala atau sewaktu-waktu.

 BAB IV
 SANKSI
 Pasal 15

 Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam
 Pasal 2 …

 - 12 -

 Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 16 ayat (2) dapat dikenakan sanksi
 administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7
 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang
 yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.

 BAB V

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 16

 (1) Pelaksanaan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana
 dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai diterapkan sejak posisi
 bulan Desember 2004.

 (2) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif sistem penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib
 melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 sejak posisi bulan Juni 2004.

 (3) Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian Tingkat
 Kesehatan yang dilakukan oleh Bank sebagaimana yang dimaksud dalam
 ayat (2).

 (4) Sebelum diterapkannya secara efektif sistem penilaian Tingkat Kesehatan
 Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini, penilaian
 Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia dilakukan berdasarkan Surat
 Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April
 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 sebagaimana …

 - 13 -

 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
 Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 17

 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan
 Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 18

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:
 a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal
 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR
 tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank
 Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara
 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dinyatakan tidak berlaku bagi
 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sejak
 penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2004;

 b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/266/KEP/DIR tanggal
 27 Februari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang
 Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga
 Simpanan, dan Penyediaan Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 19 …

 - 14 -
 Pasal 19
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 12 April 2004

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 38
 DPNP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 6/10/PBI/2004
 TENTANG

 SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

 UMUM

 Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan Bank merupakan
 kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank,
 masyarakat pengguna jasa Bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan
 Bank, dan pihak lainnya. Kondisi Bank tersebut dapat digunakan oleh

 pihak-

 pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja Bank dalam menerapkan prinsip
 kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.
 Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin
 kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Bank.
 Perubahan eksposur risiko Bank dan penerapan manajemen risiko akan
 mempengaruhi profil risiko Bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi Bank
 secara keseluruhan.

 Perkembangan metodologi penilaian kondisi Bank senantiasa bersifat
 dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan Bank harus diatur kembali
 agar lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan di waktu yang akan datang.
 Pengaturan kembali tersebut antara lain meliputi penyempurnaan pendekatan
 penilaian (kualitatif dan kuantitatif) dan penambahan faktor penilaian.

 Bagi …

 - 2 -
 Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat

 digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu
 yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia, antara lain digunakan sebagai
 sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan Bank.
 Agar pada waktu yang ditetapkan Bank dapat menerapkan sistem penilaian
 tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini,
 maka perbankan perlu melakukan langkah-langkah persiapan dalam menerapkan
 sistem tersebut.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1
 Cukup jelas
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 3
 Huruf a

 Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan
 modal Bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan
 mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.

 Huruf b …

 - 3 -
 Huruf b

 Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset
 Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit.

 Huruf c

 Penilaian manajemen merupakan penilaian terhadap kemampuan
 manajerial pengurus Bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan
 manajemen risiko, dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang
 berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak
 lainnya.

 Yang dimaksud dengan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang
 berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum
 Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, dan Prinsip Mengenal
 Nasabah (Know Your Customer).

 Huruf d

 Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan
 kemampuan rentabilitas Bank untuk mendukung kegiatan operasional
 dan permodalan.

 Huruf e

 Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan Bank
 untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan
 manajemen risiko likuiditas.

 Huruf f

 Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian
 terhadap kemampuan modal Bank untuk mengcover akibat yang
 ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen
 risiko pasar.

 Pasal 4 …

 - 4 -
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Pasal 5

 Peringkat setiap komponen terdiri dari peringkat 1, peringkat 2,
 peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

 Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank yang lebih
 baik.

 Pasal 6
 Ayat (1)

 Peringkat setiap faktor terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat
 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

 Urutan peringkat yang lebih rendah mencerminkan kondisi Bank
 yang lebih baik.

 Ayat (2) …

 - 5 -
 Ayat (2)

 Pertimbangan unsur judgement merupakan pengambilan kesimpulan
 yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil
 analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai
 serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian
 yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Urutan Peringkat Komposit yang lebih rendah mencerminkan kondisi
 Bank yang lebih baik.
 Huruf a

 Dalam peringkat ini Bank mampu mengendalikan usahanya
 apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri
 perbankan.

 Huruf b

 Kelemahan minor dalam huruf ini dapat berupa kelemahan
 administratif dan operasional yang tidak mempengaruhi kondisi
 Bank secara signifikan.

 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Ayat (3) …

 - 6 -
 Ayat (3)

 Pertimbangan unsur judgement merupakan pengambilan kesimpulan
 yang dilakukan secara obyektif dan independen berdasarkan hasil
 analisis yang didukung oleh fakta, data, dan informasi yang memadai
 serta terdokumentasi dengan baik guna memperoleh hasil penilaian
 yang mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 9
 Ayat (1)

 Dalam rangka memperoleh hasil penilaian Tingkat Kesehatan yang
 sesuai dengan kondisi Bank yang sesungguhnya, Bank Indonesia
 dapat meminta informasi dan penjelasan dari Bank.
 Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap penilaian
 Tingkat Kesehatan Bank apabila diketahui terdapat data dan
 informasi yang mempengaruhi kondisi Bank secara signifikan pada
 posisi setelah posisi penilaian (subsequent events).

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4) …

 - 7 -
 Ayat (4)

 Bank Indonesia dapat meminta Direksi, Komisaris, dan atau
 pemegang saham untuk menyampaikan action plan apabila hasil
 penilaian Tingkat Kesehatan Bank menunjukkan bahwa satu atau
 lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 dan atau peringkat 5.

 Ayat (5)

 Action plan yang disampaikan diperlakukan sebagai komitmen Bank
 kepada Bank Indonesia.

 Pasal 10
 Ayat (1)

 Laporan pelaksanaan action plan yang disampaikan Bank antara lain
 memuat bukti pelaksanaan dan dokumen pendukung terkait.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Cukup jelas
 Pasal 12

 Komponen faktor kualitas aset mengacu kepada Pasal 4 ayat (2)
 sedangkan komponen faktor manajemen mengacu kepada Pasal 4 ayat (3).

 Pasal 13 …

 - 8 -
 Pasal 13

 Proses penetapan Peringkat Komposit didahului dengan proses penetapan
 peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan penetapan
 peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

 Pasal 14

 Penilaian peringkat kantor pusat bank asing dilakukan oleh lembaga
 pemeringkat internasional antara lain Standard & Poor’s, Moody’s, dan
 Fitch.

 Pasal 15
 Cukup jelas
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 17
 Cukup jelas
 Pasal 18 …

 - 9 -
 Pasal 18
 Cukup jelas
 Pasal 19
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 4382
 DPNP

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 6/10/PBI/2004 </reg_id>
<reg_title> SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 12 April 2004 </set_date>
<effective_date> 12 April 2004 </effective_date>
<replaced_reg> '30/277/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '30/266/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '30/11/KEP/DIR|SKDIR-BI/1997' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '3/UU/2004', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/ 31 /PBI/2009
 TENTANG

 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
 BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan
 masyarakat terhadap Bank Syariah dan UUS dalam pengelolaan
 dana pihak ketiga, perbankan syariah perlu dikelola oleh sumber
 daya manusia yang mampu memelihara amanah;

 b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan Bank Syariah dan
 UUS yang sehat dan kuat, perbankan syariah perlu dikelola oleh
 sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesional;

 c. bahwa sumber daya manusia yang mampu memelihara amanah
 dan memiliki integritas serta profesional akan mendorong
 pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) di
 Bank Syariah dan UUS;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan
 ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper
 test) terhadap pemilik dan pengelola Bank Syariah dan UUS
 dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

 Mengingat ...

 - 2 -

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4867);

 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4756);

 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UJI
 KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER
 TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 BAB I...

 - 3 -
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan
 Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank
 Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut
 BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah.

 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah Unit
 Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk
 memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Bank Syariah
 dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak
 langsung.

 6. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut PSP
 adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok
 usaha yang:
 a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima
 persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh
 Bank Syariah dan mempunyai hak suara; atau

 b. memiliki ...

 - 4 -

 b. memiliki saham Bank Syariah kurang dari 25% (dua puluh
 lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bank
 Syariah dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan
 dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian terhadap
 Bank Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

 7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
 Perseroan Terbatas;

 8. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

 9. Direktur UUS adalah anggota Direksi yang mengelola dan
 bertanggung jawab terhadap operasional UUS;

 10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab
 langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap
 kebijakan dan operasional Bank Syariah dan UUS;

 11. Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) adalah
 daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Memenuhi
 Persyaratan (Tidak Lulus) dalam uji kemampuan dan kepatutan.

 Pasal 2

 (1) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah
 wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia
 ini.

 (2) Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali Bank Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan,
 badan hukum atau gabungan keduanya termasuk kelompok
 usaha yang melakukan pengendalian terhadap Bank Syariah.

 (3) Pihak ...

 - 5 -

 (3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
 melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah dengan cara-
 cara antara lain sebagai berikut:
 a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh
 lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

 b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau
 memengaruhi kebijakan Bank Syariah;

 c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham
 yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut
 memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau
 bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
 saham Bank Syariah;

 d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk
 mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank
 Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian
 tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama
 memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima
 persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung
 maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

 e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk
 mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank
 Syariah (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian
 tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama
 mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki
 saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan
 pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan
 secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
 saham ...

 - 6 -
 saham Bank Syariah;

 f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara
 keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara
 bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
 saham Bank Syariah;

 g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau
 memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
 dan Dewan Pengawas Syariah;

 h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan
 manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;

 i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk atau
 perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah;
 dan/atau

 j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan
 Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
 dengan huruf i.

 Pasal 3

 (1) Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota
 Direksi Bank Syariah, wajib mengikuti uji kemampuan dan
 kepatutan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank
 Indonesia.

 (2) Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dan hanya
 bertugas mengelola UUS, wajib mengikuti uji kemampuan dan
 kepatutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 Pasal 4 ...

 - 7 -
 Pasal 4

 (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan
 terhadap:
 a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota
 Direksi Bank Syariah dan pihak-pihak yang dicalonkan
 menjadi Direktur UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3;

 b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat
 Eksekutif Bank Syariah dalam hal terdapat indikasi bahwa
 yang bersangkutan memiliki peranan atas terjadinya
 pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud
 (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) dalam
 kegiatan operasional Bank Syariah; dan

 c. Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS dalam hal terdapat
 indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki peranan atas
 terjadinya pelanggaran atau penyimpangan, termasuk
 tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan)
 dalam kegiatan operasional UUS.

 (2) Bank Indonesia melakukan penilaian dan penelitian terhadap
 Pejabat Eksekutif yang baru dilaporkan pengangkatan dan/atau
 penggantiannya oleh Bank Syariah dan UUS.

 BAB II ...

 - 8 -
 BAB II

 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI
 CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
 Bagian Kesatu

 Faktor yang Diuji
 Pasal 5

 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP adalah untuk
 memperoleh keyakinan bahwa calon PSP memiliki:
 a.

 integritas; dan

 b. kelayakan keuangan.
 Pasal 6

 Persyaratan integritas bagi calon PSP sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5 huruf a paling kurang antara lain:
 a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan
 dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis
 maupun tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena
 terbukti melakukan tindak pidana;

 b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah
 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

 c. memiliki komitmen untuk mendorong Direksi mengembangkan
 Bank Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);

 d. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar
 Tidak Lulus); dan

 e.

 tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.

 Pasal 7 ...

 - 9 -
 Pasal 7

 Persyaratan kelayakan keuangan bagi calon PSP sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah memiliki kemampuan
 keuangan yang dibuktikan dengan antara lain:
 a. memiliki sumber penghasilan utama yang dapat mendukung
 perkembangan bisnis Bank Syariah dalam jangka menengah dan
 jangka panjang;

 b.

 tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham,
 anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan
 dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang
 dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan
 hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan
 pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
 dicalonkan;

 c.

 tidak memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tidak tercantum
 dalam daftar kredit macet; dan

 d. kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar
 Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan maupun
 likuiditas.

 Bagian Kedua

 Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan
 Pasal 8

 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP
 diajukan oleh calon PSP melalui Bank Syariah kepada Bank
 Indonesia.

 (2) Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian,
 pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diajukan ...

 - 10 -
 diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah.

 (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh persyaratan terpenuhi
 dan dokumen permohonan diterima secara lengkap.

 (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
 kepada Bank Indonesia dengan melampirkan dokumen yang
 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 9

 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank
 Indonesia melakukan penilaian terhadap calon PSP dengan
 memperhatikan faktor integritas dan kelayakan keuangan
 termasuk tujuan utama untuk menjadi PSP melalui proses
 penelitian administratif dan wawancara.

 (2) Sebagai bagian dari proses persetujuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon PSP dan/atau
 pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk memberikan
 komitmen tertulis dalam rangka pengembangan Bank Syariah
 yang sehat dan tangguh (sustainable).

 Pasal 10

 (1) Dalam hal calon PSP Bank Syariah berbentuk badan hukum,
 maka uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai
 badan hukum yang bersangkutan melalui anggota Direksi yang
 berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan dan/atau
 pihak-pihak ...

 - 11 -

 pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia
 merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum
 tersebut (ultimate shareholders).

 (2) Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
 Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan
 terhadap pihak-pihak lain yang menurut penilaian Bank
 Indonesia turut serta dalam melakukan Pengendalian.

 Bagian Ketiga

 Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan
 Pasal 11

 Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan
 kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:
 a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
 b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

 Pasal 12

 (1) Calon PSP yang telah memiliki saham Bank Syariah, namun
 dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak
 Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), diwajibkan untuk
 menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10%
 (sepuluh persen) paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam)
 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 dapat menurunkan kepemilikannya menjadi paling banyak 10%
 (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka:
 a. calon ...

 - 12 -

 a. calon PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar
 0% (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah;

 b. hak suara calon PSP tidak diperhitungkan dalam
 penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah;

 c. dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada
 calon PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya
 dicatat sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan
 setelah calon PSP tersebut mengalihkan kepemilikannya
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibayarkan setelah
 mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan

 d. nama calon PSP Bank Syariah yang bersangkutan
 diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa
 yang mempunyai peredaran luas.

 (3) Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara
 mengalihkan saham kepada keluarga dan/atau kelompok usaha
 dari calon PSP, maka pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai
 penurunan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
 Bank Syariah dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima
 pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah
 dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-
 haknya sebagai Pemegang Saham.

 BAB III...

 - 13 -
 BAB III
 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

 BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN
 CALON ANGGOTA DIREKSI
 Bagian Kesatu

 Faktor yang Diuji
 Pasal 13

 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan
 Komisaris dan calon anggota Direksi adalah untuk memperoleh
 keyakinan bahwa calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota
 Direksi memiliki:
 a.

 integritas;

 b. kompetensi; dan
 c. reputasi keuangan.

 Pasal 14

 Persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon
 anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
 meliputi antara lain:
 a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan
 dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis
 maupun yang tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum
 karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

 b. memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan
 responsibilitas yang tinggi;

 c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah
 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 d. memiliki

 ...

 - 14 -

 d. memiliki komitmen untuk mengawasi Direksi dalam rangka
 pengembangan Bank Syariah yang sehat dan tangguh
 (sustainable), khusus untuk calon anggota Dewan Komisaris;

 e. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Bank
 Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);

 f.
 g.

 tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar
 Tidak Lulus); dan

 tidak sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.

 Pasal 15

 (1) Persyaratan kompetensi bagi calon anggota Dewan Komisaris
 dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 huruf b:
 a. bagi calon anggota Dewan Komisaris BUS meliputi antara
 lain:
 1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau
 pengalaman di bidang operasional perbankan syariah
 yang cukup (adequate);

 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi
 kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-
 hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah;
 dan

 3) memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan
 manajemen risiko.

 b. bagi calon anggota Dewan Komisaris BPRS meliputi antara
 lain:

 1) memiliki ...

 - 15 -

 1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau
 pengalaman di bidang operasional perbankan syariah
 yang cukup (adequate); dan

 2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi
 kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-
 hatian dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.

 c. bagi calon anggota Direksi BUS meliputi antara lain:
 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang
 operasional perbankan syariah yang cukup (adequate);

 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional
 perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang
 keuangan atau keuangan syariah;

 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan
 strategis dalam rangka pengembangan BUS yang sehat
 dan tangguh (sustainable); dan

 4) memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan
 dalam penerapan manajemen risiko.

 d. bagi calon anggota Direksi BPRS meliputi antara lain:
 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang
 operasional perbankan syariah yang cukup (adequate);

 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional
 perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang
 keuangan atau keuangan syariah; dan

 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan
 strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat
 dan tangguh (sustainable);

 (2) Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon
 Direksi ...

 - 16 -

 Direksi BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka
 2), harus pula memenuhi persyaratan bahwa mayoritas anggota
 Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 (empat) tahun
 paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan,
 dimana minimal 1 (satu) tahun paling kurang sebagai Pejabat
 Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.

 (3) Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan
 usaha, untuk pertama kalinya ketentuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) hanya diwajibkan bagi 1 (satu) calon anggota
 Direksi.

 (4) Mayoritas anggota Direksi BUS hasil perubahan kegiatan usaha
 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan
 usaha diberikan.

 Pasal 16

 Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris
 dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 huruf c meliputi antara lain:
 a.

 tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham,
 anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan
 dan/atau anggota pengurus suatu badan hukum lainnya yang
 dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan
 hukum lainnya dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan
 pengadilan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
 dicalonkan; dan

 b. tidak memiliki hutang yang bermasalah, antara lain tidak
 tercantum ...

 - 17 -

 tercantum dalam daftar kredit macet.
 Bagian Kedua

 Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan
 Pasal 17

 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota
 Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh calon
 anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi
 melalui Bank Syariah kepada Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal Bank Syariah masih dalam proses pendirian,
 pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diajukan oleh salah satu calon pemilik Bank Syariah.

 (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi
 yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap
 lowongan jabatan.

 (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan
 diterima secara lengkap.

 Pasal 18

 (1) Dalam hal Bank Syariah berada dalam program penyelamatan
 oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka permohonan
 persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
 anggota Direksi diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

 (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 disampaikan ...

 - 18 -

 disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah tanggal
 pengangkatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

 (3) Pemberitahuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia paling lambat 180
 (seratus delapan puluh) hari setelah dokumen permohonan
 diterima secara lengkap.

 Pasal 19

 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),
 Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap faktor integritas,
 kompetensi dan reputasi keuangan calon anggota Dewan
 Komisaris dan/atau calon anggota Direksi melalui proses
 penelitian administratif dan wawancara.

 (2) Sebagai bagian dari proses persetujuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta calon anggota
 Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk
 memberikan komitmen tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas,
 kewajiban dan tanggung jawabnya.

 Bagian Ketiga

 Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan
 Pasal 20

 Berdasarkan proses uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), hasil akhir uji kemampuan dan
 kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:
 a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau

 b. Tidak ...

 - 19 -

 b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
 Pasal 21

 Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang
 memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang disebabkan
 karena faktor kompetensi, dapat mengajukan permohonan kepada
 Bank Indonesia untuk kembali menjadi calon anggota Dewan
 Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, paling cepat 90 (sembilan
 puluh) hari setelah penegasan dari Bank Indonesia.

 BAB IV
 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI

 PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,
 ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF
 Bagian Kesatu

 Faktor yang Diuji
 Pasal 22

 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP, anggota Dewan
 Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif yang
 terindikasi memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan,
 termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau
 kecurangan) yang terkait dengan faktor:
 a.
 b.

 integritas dan kelayakan keuangan dari PSP;

 integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dari anggota Dewan
 Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif

 dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang
 bersangkutan ...

 - 20 -

 bersangkutan (clearance test) atas pelanggaran atau penyimpangan
 dimaksud.

 Pasal 23

 (1) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud
 (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait
 dengan faktor integritas bagi PSP yaitu antara lain melakukan
 tindakan-tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
 berupa:
 a.

 tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain
 ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang
 berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
 pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
 kejahatan;

 b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi
 komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia
 dan/atau Pemerintah; dan/atau

 c. memengaruhi dan/atau menyuruh Dewan Komisaris,
 Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank Syariah
 untuk melakukan:
 1) perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang
 menyimpang dari ketentuan perbankan;

 2) perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak
 wajar kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris,
 anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat
 Eksekutif, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat
 merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
 3) perbuatan ...

 - 21 -

 3) perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di
 bidang perbankan; dan/atau

 4) perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang
 perbankan syariah.

 (2) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud
 (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait
 dengan faktor kelayakan keuangan bagi PSP, yaitu perbuatan
 dan/atau kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan
 keuangan PSP dalam memenuhi kelangsungan usaha Bank
 Syariah.

 Pasal 24

 (1) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud
 (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait
 dengan faktor integritas bagi anggota Dewan Komisaris, anggota
 Direksi atau Pejabat Eksekutif, yaitu melakukan tindakan-
 tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
 a.

 tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain
 ditunjukkan dengan sikap tidak mematuhi ketentuan yang
 berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
 pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
 kejahatan;

 b. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi
 komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia
 dan/atau Pemerintah;

 c.

 tidak memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan
 responsibilitas;

 d. perbuatan ...

 - 22 -

 d. perbuatan rekayasa atau praktek-praktek perbankan yang
 menyimpang dari ketentuan perbankan;

 e. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar
 kepada pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,
 Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai
 dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi
 keuntungan Bank Syariah;

 f. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang
 perbankan;

 g. perbuatan yang melanggar prinsip syariah di bidang
 perbankan syariah;

 h. perbuatan yang tidak independen; dan/atau
 i.

 tidak melaksanakan fungsinya.

 (2) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud
 (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait
 dengan faktor kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris,
 anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif:
 a. bagi anggota Dewan Komisaris BUS, yaitu tidak memiliki:
 1) pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di
 bidang operasional perbankan syariah yang memadai;

 2) kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan
 usaha BUS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan
 prinsip syariah di bidang perbankan syariah; dan

 3) pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan
 manajemen risiko.

 b. bagi anggota Dewan Komisaris BPRS, yaitu tidak memiliki:
 1) pengetahuan ...

 - 23 -

 1) pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di
 bidang operasional perbankan syariah yang memadai;
 dan

 2) kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan
 usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 dan prinsip syariah di bidang perbankan syariah.

 c. bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS, yaitu tidak
 memiliki:
 1) pengetahuan dan pemahaman di bidang perbankan
 syariah yang memadai;

 2) pengalaman dan keahlian di bidang operasional
 perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang
 keuangan atau keuangan syariah;

 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis
 dalam rangka pengembangan BUS yang sehat dan
 tangguh (sustainable); dan

 4) pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam
 penerapan manajemen risiko.

 d. bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BPRS, yaitu
 tidak memiliki:
 1) pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional
 perbankan syariah yang memadai;

 2) pengalaman dan keahlian di bidang operasional
 perbankan atau perbankan syariah dan/atau bidang
 keuangan atau keuangan syariah; dan

 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis
 dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat dan
 tangguh ...

 - 24 -
 tangguh (sustainable);

 (3) Pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud
 (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait
 dengan faktor reputasi keuangan bagi anggota Dewan Komisaris,
 anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, yaitu perbuatan dan/atau
 kondisi yang menyebabkan tingkat reputasi keuangan yang
 bersangkutan menurun.

 Bagian Kedua

 Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan
 Pasal 25

 (1) Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan langkah-
 langkah sebagai berikut:
 a. pengumpulan data dan informasi;
 b. pelaksanaan pemeriksaan khusus;
 c. konfirmasi hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang
 dinilai dan/atau pihak terkait lainnya;

 d. penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak
 yang dinilai dan pihak terkait lainnya;

 e. penerimaan atas tanggapan pertama dari pihak-pihak yang
 dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut;

 f. penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang
 dinilai;

 g. penerimaan atas tanggapan kedua dari pihak-pihak yang
 dinilai dan pengkajian atas tanggapan tersebut; dan

 h. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan
 kepatutan oleh Bank Indonesia.

 (2) Penyampaian ...

 - 25 -

 (2) Penyampaian tanggapan pertama oleh pihak-pihak yang dinilai
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam
 jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal
 penyampaian hasil penilaian pertama sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf d.

 (3) Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan dalam
 jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal
 penyampaian hasil penilaian kedua sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf f.

 (4) Dalam hal pihak-pihak yang dinilai tidak menggunakan hak
 untuk menyampaikan tanggapan yang diberikan dalam jangka
 waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), maka
 hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau
 ayat (1) huruf f ditetapkan menjadi hasil akhir uji kemampuan
 dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.

 Pasal 26

 (1) Dalam hal PSP telah melepaskan kepemilikannya atau anggota
 Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank
 Syariah telah mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya,
 sementara yang bersangkutan masih dalam proses uji
 kemampuan dan kepatutan, maka uji kemampuan dan kepatutan
 dimaksud dapat tetap dilanjutkan.

 (2) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan uji kemampuan dan
 kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilanjutkan,
 maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 memiliki ...

 - 26 -

 memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses uji
 kemampuan dan kepatutan.

 (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 tidak memiliki atau tidak memenuhi komitmen untuk
 menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan,
 maka yang bersangkutan akan dimasukkan dalam catatan
 administrasi Bank Indonesia.

 Pasal 27

 (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk
 keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap
 Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
 yang terkait dengan PSP yang akan diuji.

 (2) Hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan
 pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank
 Syariah yang terkait dengan PSP yang diuji, kecuali dapat
 dibuktikan sebaliknya.

 (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
 pihak-pihak yang bersangkutan dalam tahapan uji kemampuan
 dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

 Bagian Ketiga

 Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan
 Pasal 28

 (1) Berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 25, hasil akhir uji kemampuan dan
 kepatutan ...

 - 27 -

 kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
 a. Memenuhi Persyaratan (Lulus); atau
 b. Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

 (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai
 dan bobot terhadap faktor yang dinilai sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

 (3) Nilai dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
 lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 29

 Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan
 (Tidak Lulus) dilarang menjadi:
 a. PSP dan/atau pengendali pada seluruh Bank Syariah;
 b. pemilik saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank
 Syariah; dan/atau

 c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat
 Eksekutif pada seluruh Bank Syariah.

 Pasal 30

 (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP dan/atau pengendali
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a wajib
 menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bank Indonesia
 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
 dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), yang
 menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan ikut serta
 dalam Pengendalian Bank Syariah, baik langsung maupun tidak
 langsung ...

 - 28 -
 langsung.

 (2) Pihak-pihak yang dilarang menjadi pemilik saham lebih dari
 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
 huruf b wajib menurunkan kepemilikannya menjadi paling tinggi
 10% (sepuluh persen) pada seluruh Bank Syariah dalam jangka
 waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Tidak
 Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

 Pasal 31

 (1) Dalam hal PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a
 tidak bersedia menurunkan kepemilikannya menjadi paling
 tinggi 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu yang
 ditetapkan, maka:
 a. PSP tidak memiliki hak suara atau hak suara sebesar 0%
 (nol persen) dalam RUPS Bank Syariah;

 b. hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam penghitungan
 kuorum atau tidaknya RUPS Bank Syariah;

 c. dividen yang dapat dibayarkan oleh Bank Syariah kepada
 PSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dicatat
 sebagai hutang dividen yang akan diselesaikan setelah PSP
 tersebut mengalihkan kepemilikannya dan dibayarkan
 setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan

 d. nama PSP Bank Syariah dimaksud diumumkan oleh Bank
 Syariah kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang
 mempunyai peredaran luas.

 (2) Dalam hal penurunan kepemilikan dilakukan dengan cara
 mengalihkan saham kepada keluarga dan/atau kelompok usaha
 dari ...

 - 29 -

 dari PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Bank
 Syariah dilarang mencatat pihak-pihak yang menerima
 pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Bank Syariah
 dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-
 haknya sebagai Pemegang Saham.

 Pasal 32

 (1) Pengenaan larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan
 predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan apabila
 perbuatan dan/atau tindakan yang bersangkutan mengakibatkan
 kerugian yang berpengaruh pada permodalan Bank Syariah,
 termasuk berkurangnya keuntungan Bank Syariah dan/atau
 potensi kerugian yang ditimbulkan.

 (2) Pengenaan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut:
 a. selama 2 (dua) tahun, apabila kerugian tidak material;
 b. selama 3 (tiga) tahun, apabila kerugian cukup material;
 c. selama 5 (lima) tahun, apabila kerugian sangat material.

 (3) Pengenaan larangan selama 5 (lima) tahun sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat pula diberikan apabila:
 a.

 terjadi penyimpangan manajerial dan/atau operasional
 perbankan yang bersifat serius (serious misconduct);
 dan/atau

 b. kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
 huruf b, diakibatkan oleh perbuatan dan/atau tindakan yang
 dimaksudkan untuk memberikan keuntungan pribadi
 dan ...

 - 30 -

 dan/atau kepada pihak lain.
 Pasal 33

 (1) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat
 Eksekutif yang diberikan predikat Tidak Memenuhi Persyaratan
 (Tidak Lulus), wajib segera mengundurkan diri paling lambat 15
 (lima belas) hari.

 (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
 melakukan tugas operasional Bank Syariah dalam bentuk
 apapun, dan harus menyelesaikan hal-hal terkait dengan
 pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya.

 Pasal 34

 (1) Pemegang saham atau Dewan Komisaris Bank Syariah wajib
 meminta Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari untuk
 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka
 memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
 Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

 (2) Dalam hal pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak
 meminta Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum
 Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), maka Bank Indonesia dapat menunjuk dan
 mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum
 Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai
 dengan ketentuan yang berlaku.

 (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 33 ayat (1) atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
 ayat ...

 - 31 -

 ayat (1) menyebabkan komposisi jumlah anggota Dewan
 Komisaris dan/atau anggota Direksi tidak sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku, maka pemegang saham Bank Syariah
 wajib melakukan penyesuaian dalam RUPS periode berikutnya.

 Pasal 35

 (1) Dalam hal Pejabat Eksekutif yang diberikan predikat Tidak
 Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) belum mengundurkan diri
 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Direksi Bank
 Syariah wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang diberikan
 predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling
 lambat 7 (tujuh) hari.

 (2) Direksi Bank Syariah yang tidak memberhentikan Pejabat
 Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan
 melakukan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i setelah yang
 bersangkutan diberikan 2 (dua) kali surat teguran dengan
 tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

 Pasal 36

 PSP, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi dapat
 dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka
 waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun apabila:
 a. PSP yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan
 (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
 huruf b tidak bersedia menyampaikan surat pernyataan kepada
 Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 b. PSP ...

 - 32 -

 b. PSP melakukan pelanggaran terhadap surat pernyataan tertulis
 yang dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 30 ayat (1); atau

 c. anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dinyatakan
 memiliki predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus),
 namun tidak bersedia mengundurkan diri.

 Pasal 37

 (1) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 36, Bank Indonesia dapat menetapkan pemegang saham,
 PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat
 Eksekutif sebagai pihak-pihak yang Tidak Memenuhi
 Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka waktu larangan selama
 20 (dua puluh) tahun, apabila:
 a. yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan
 menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau sasaran
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan telah diputus
 bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
 tetap;

 b. yang bersangkutan terbukti bertanggung jawab
 menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang
 membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat
 membahayakan sistem perbankan; atau

 c. yang bersangkutan dinyatakan pailit atau menjadi pemegang
 saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi
 suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan
 hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan
 suatu ...

 - 33 -

 suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dimaksud
 dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan
 hukum tetap.

 (2) Penetapan pihak-pihak yang dinyatakan Tidak Memenuhi
 Persyaratan (Tidak Lulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a dan huruf c, dapat dilakukan tanpa melalui proses uji
 kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 25.

 Pasal 38

 (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan
 kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 20,
 Pasal 28 dan Pasal 44 secara tertulis kepada Bank Syariah dan
 kepada pihak yang dinilai.

 (2) Selain kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat
 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada
 pihak-pihak lain yang berkepentingan.

 Bagian Keempat

 Peninjauan Kembali Atas Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan
 Pasal 39

 (1) Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi
 Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan
 peninjauan kembali kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat
 bukti baru yang kuat dan relevan.

 (2) Keputusan pemberian persetujuan atau penolakan atas
 permohonan ...

 - 34 -

 permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 wewenang penuh Bank Indonesia.

 BAB V

 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON DIREKTUR
 UNIT USAHA SYARIAH, DIREKTUR UNIT USAHA SYARIAH
 DAN PEJABAT EKSEKUTIF UNIT USAHA SYARIAH
 Pasal 40

 (1) Pihak-pihak yang dicalonkan menjadi Direktur UUS dapat
 berasal dari:
 a. salah satu anggota Direksi BUK;
 b. calon anggota Direksi BUK; atau
 c. calon anggota Direksi BUK dan telah ditetapkan sejak awal
 hanya akan bertugas mengelola UUS.

 (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
 huruf b yang telah ditunjuk sebagai Direktur UUS, wajib
 mengikuti proses wawancara.

 (3) Dalam hal Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dinilai kurang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah,
 maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan wawancara
 ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan
 Bank Indonesia.

 (4) Apabila berdasarkan wawancara ulang sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) Direktur UUS masih dinilai kurang memiliki
 kompetensi, maka Direktur UUS tersebut wajib diganti.

 Pasal 41 ...

 - 35 -
 Pasal 41

 (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direktur UUS
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c,
 berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB III
 Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 15 ayat (2), ayat (3)
 dan ayat (4) serta Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

 (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon Direktur UUS
 diajukan oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS
 kepada Bank Indonesia.

 (3) Dalam hal bank umum konvensional yang memiliki UUS berada
 dalam program penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan,
 maka permohonan persetujuan calon Direktur UUS diajukan oleh
 Lembaga Penjamin Simpanan.

 Pasal 42

 (1) Tata cara uji kemampuan dan kepatutan bagi Direktur UUS dan
 Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
 (1) huruf c berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam
 BAB IV Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali Pasal 34.

 (2) Pemegang saham bank umum konvensional harus segera
 memberhentikan Direktur UUS yang mendapat predikat Tidak
 Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) paling lambat 30 (tiga
 puluh) hari.

 (3) Dalam hal pemegang saham bank umum konvensional tidak
 memberhentikan Direksi UUS dalam jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), maka Bank Indonesia dapat menunjuk
 dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum
 Pemegang ...

 - 36 -

 Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai
 dengan ketentuan yang berlaku.

 BAB VI

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 43

 Bank Indonesia melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila
 berdasarkan proses dan/atau hasil uji kemampuan dan kepatutan
 ditemukan adanya penyimpangan manajerial dan operasional yang
 bersifat serius (serious misconduct) sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 32 ayat (3) huruf a, dan patut diduga mengandung unsur tindak
 pidana dengan menggunakan Bank Syariah sebagai sarana dan/atau
 sasaran.

 Pasal 44

 Hasil uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan
 ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka
 pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Bank Syariah.

 BAB VII
 SANKSI
 Pasal 45

 (1) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melanggar ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 31 ayat (2)
 dan Pasal 40 ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuai
 dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
 tentang Perbankan Syariah, berupa:

 a. teguran...

 - 37 -
 a.
 teguran tertulis; dan/atau

 b. pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau anggota
 Direksi Bank Syariah dan selanjutnya Bank Indonesia
 menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai
 Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang
 tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

 (2) PSP yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 34 ayat (1)
 dan ayat (3), dan Pasal 36 huruf a dan huruf b, dapat dikenakan
 sanksi sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
 2008 tentang Perbankan Syariah.

 (3) Anggota Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang
 dengan sengaja tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 29 huruf c dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 63
 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah.

 BAB VIII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 46

 (1) Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh
 Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia
 ini dinyatakan tetap berlaku.

 (2) Proses uji kemampuan dan kepatutan yang masih berlangsung
 pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib
 menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Bank Indonesia ini.

 (3) Pihak-pihak ...

 - 38 -

 (3) Pihak-pihak yang telah dinyatakan sebagai pihak-pihak yang
 Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus) dengan jangka
 waktu larangan tertentu sebelum berlakunya Peraturan Bank
 Indonesia ini, tetap dilarang menjadi pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan jangka waktu
 pelarangan tersebut berakhir.

 BAB IX

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 47

 Ketentuan pelaksanaan tentang uji kemampuan dan kepatutan diatur
 lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 48

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10
 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 (Fit and Proper Test), dinyatakan tidak berlaku bagi Bank
 Umum Syariah.

 b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9
 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit
 and Proper Test) bagi Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan
 tidak berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

 Pasal 49

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Agar ...

 - 39 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Agustus 2009
 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Agustus 2009
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

 ANDI MATTALATTA

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 119
 DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/ 31 /PBI/2009
 TENTANG

 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST)
 BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 UMUM
 Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan tangguh

 (sustainable) perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas
 guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank
 syariah perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas yang
 tinggi, mempunyai kompetensi yang memadai, serta memiliki kelayakan keuangan
 dan/atau reputasi keuangan yang baik.
 Untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan syariah yang berkualitas

 dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia perlu melakukan uji
 kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh
 signifikan dalam pengendalian dan pengelolaan bank syariah. Uji kemampuan dan
 kepatutan merupakan bagian dari praktik pengawasan bank syariah yang lazim
 diterapkan secara internasional.
 Uji kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari

 pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah oleh Bank Indonesia dan perlu dilakukan
 secara berkesinambungan guna mewujudkan terpeliharanya pengelolaan bank syariah
 yang berkualitas oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas, termasuk
 komitmen untuk mematuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah,
 memiliki kompetensi serta memiliki kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan
 yang ...

 - 2 -

 yang baik. Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, uji kemampuan dan
 kepatutan juga mempertimbangkan berbagai informasi dan data yang dapat
 dipertanggungjawabkan serta dilakukan dalam suatu proses yang transparan.
 Uji kemampuan dan kepatutan ini dilakukan terhadap calon Pemegang Saham

 Pengendali, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dalam rangka
 untuk memastikan bahwa pengendali dan pengelola bank syariah memiliki integritas
 yang tinggi, kompetensi yang memadai serta kelayakan keuangan dan/atau reputasi
 keuangan yang baik. Selain itu, uji kemampuan dan kepatutan juga dilakukan terhadap
 Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat
 Eksekutif yang sedang menjabat di bank syariah guna memastikan bahwa kualitas
 pengelolaan bank syariah tetap dilakukan dengan baik.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “gabungan keduanya” adalah gabungan antara:
 a. perorangan dan badan hukum;
 b. beberapa orang; atau
 c. beberapa badan hukum.
 Yang dimaksud dengan “kelompok usaha” adalah gabungan keduanya
 yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau
 hubungan ...

 - 3 -
 hubungan keuangan.

 Ayat (3)
 Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan
 secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian
 terhadap Bank Syariah, termasuk juga menghitung:
 a. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang hak
 suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank
 Syariah;

 b. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang
 dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;

 c. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari
 pengendali Bank Syariah;
 Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank
 Syariah adalah:
 1) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara
 atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali
 Bank Syariah;

 2) pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau
 karyawan perusahaan pengendali Bank Syariah, khusus bagi
 perusahaan yang berbentuk badan hukum selain perseroan
 terbatas;

 3) pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali
 Bank Syariah, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan
 hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh
 pengendali Bank Syariah;

 4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali
 Bank Syariah baik karena perkawinan maupun karena
 keturunan ...

 - 4 -

 keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal
 maupun vertikal, termasuk besan;

 5) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta
 memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank
 Syariah, antara lain pemegang saham dan keluarganya,
 keluarga anggota Dewan Komisaris, keluarga anggota Direksi,
 keluarga pengawas dan keluarga pengurus.

 d. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh anak perusahaan dari
 perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank Syariah;

 e. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas
 nama pengendali Bank Syariah (saham nominee) berdasarkan atau
 tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;

 f. saham Bank Syariah yang dimiliki oleh pihak lain yang
 pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali
 Bank Syariah;

 g. saham Bank Syariah lainnya selain saham sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a sampai dengan huruf f, yang dikendalikan oleh
 pengendali Bank Syariah.

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4

 Ayat (1)
 Huruf a

 Bank Syariah dapat dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih PSP.
 Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah
 pemegang ...

 - 5 -

 pemegang saham yang menjadi PSP karena terjadinya pengalihan
 saham Bank Syariah secara internal atau eksternal, penambahan
 modal dari pemegang saham Bank Syariah, right issue saham
 Bank Syariah dan/atau pengajuan diri secara sukarela menjadi
 PSP.
 Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan pula apabila terjadi
 peralihan jabatan dari Dewan Komisaris menjadi Direksi pada
 Bank Syariah yang sama.
 Terhadap peralihan jabatan dari anggota Direksi menjadi anggota
 Dewan Komisaris dan/atau dari anggota Direksi atau anggota
 Dewan Komisaris ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank Syariah
 yang sama, hanya dilakukan penilaian secara administratif.
 Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan dalam hal
 perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota
 Direksi.

 Huruf b dan huruf c
 Termasuk dalam pelanggaran atau penyimpangan adalah
 pelanggaran atau penyimpangan prinsip syariah di bidang
 perbankan syariah.

 Ayat (2)
 Penilaian dan penelitian yang dilakukan meliputi antara lain atas Daftar
 Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Macet dan
 informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas.
 Informasi lain dapat diperoleh antara lain melalui wawancara,
 pengamatan dan pengujian (interview, observation and test) pada saat
 pelaksanaan pemeriksaan, informasi mengenai catatan administrasi Bank
 Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau
 sumber-sumber ...

 - 6 -
 sumber-sumber lainnya.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Huruf a

 Penilaian terhadap kriteria dalam huruf ini dilakukan antara lain
 berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia atau informasi lain
 yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan tidak pernah
 dihukum karena melakukan tindak pidana dengan menggunakan bank
 sebagai sarana dan/atau sasaran dan/atau melakukan tindakan merugikan
 pihak lain dan/atau negara secara melawan hukum.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “komitmen untuk mendorong Direksi” antara
 lain komitmen calon PSP meminta Direksi untuk menjalankan visi dan
 misi dalam rangka mengembangkan Bank Syariah agar menjadi sehat,
 tangguh dan berkembang (sustainable).

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Pasal 7

 Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan keuangan” antara lain memiliki
 kemampuan ...

 - 7 -

 kemampuan keuangan yang kuat dan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas
 pembiayaan dalam bentuk apapun.
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “hutang” adalah kewajiban baik dalam sistem
 perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang
 bersangkutan kepada pihak lain termasuk hutang dari perusahaan atau
 kelompok usaha yang dimiliki oleh calon PSP.
 Yang dimaksud dengan “hutang yang bermasalah” adalah antara lain
 hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi
 sesuai ketentuan yang berlaku.
 Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem
 Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain
 kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum
 dimana calon PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
 atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan
 hukum dimaksud.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Pasal 8

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2) ...

 - 8 -

 Ayat (2)
 Pengajuan calon PSP dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
 mengenai Bank Syariah.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 9

 Ayat (1)
 Penelitian administratif meliputi penelitian dokumen persyaratan
 administratif, antara lain dokumen-dokumen yang terkait dengan catatan
 administrasi Bank Indonesia, kemampuan dan kelayakan keuangan, serta
 struktur kepemilikan saham calon PSP.
 Penelitian terhadap catatan administrasi Bank Indonesia meliputi antara
 lain penelitian terhadap pihak yang pernah mendapat predikat Tidak
 Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
 Wawancara hanya dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi
 persyaratan dalam penelitian administratif.

 Ayat (2)
 Komitmen tertulis tersebut antara lain dapat berupa:
 a. komitmen dari pihak yang melakukan Pengendalian untuk secara
 transparan melaporkan rencana pengalihan kepemilikan saham
 perusahaan yang mengakibatkan perubahan pengendali Bank
 Syariah;

 b. komitmen dari calon PSP dan/atau pihak yang melakukan
 Pengendalian untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan
 sahamnya ...

 - 9 -
 sahamnya di Bank Syariah dalam jangka waktu tertentu;

 c. komitmen dari calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan
 Pengendalian termasuk ultimate shareholders untuk tidak menerima
 penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari
 Bank Syariah dimaksud; dan/atau

 d. komitmen dari calon PSP untuk mematuhi prinsip syariah di bidang
 perbankan syariah.

 Pasal 10
 Ayat (1)
 Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum, maka calon PSP tersebut
 harus menyampaikan hasil analisa kemampuan keuangan badan hukum
 pada saat permohonan dan proyeksinya untuk jangka waktu minimal 3
 (tiga) tahun.
 Dalam hal badan hukum calon PSP dimaksud dimiliki dan dikendalikan
 oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha,
 maka ultimate shareholders adalah orang-perseorangan atau badan
 hukum yang memiliki saham dan merupakan pengendali badan hukum
 terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan
 Bank Syariah.
 Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok
 usaha yang mengendalikan Bank Syariah tidak memiliki pengendali,
 maka badan hukum tersebut merupakan ultimate shareholders.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 11 ...

 - 10 -

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Belum diturunkannya kepemilikan menjadi paling banyak 10% (sepuluh
 persen) dalam jangka waktu yang ditetapkan, tidak menghilangkan
 kewajiban yang bersangkutan untuk menurunkan kepemilikannya.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Cukup Jelas.

 Pasal 14
 Persyaratan integritas didasarkan antara lain dari catatan administrasi Bank
 Indonesia, predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan yang pernah
 diberikan kepada calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi
 dimaksud.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Huruf a

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di
 bidang ...

 - 11 -

 bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa
 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan
 operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan
 memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
 Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional
 perbankan syariah” antara lain berupa pengalaman dalam
 mengelola bisnis utama bank syariah.

 Angka 2)
 Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara
 lain ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan dan
 pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha
 perbankan syariah.

 Angka 3)
 Memiliki pengetahuan dan pemahaman menajemen risiko
 antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat
 manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga
 Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan
 Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 Huruf b

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di
 bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa
 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan
 operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan
 memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
 Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional
 perbankan syariah” adalah antara lain memiliki
 pengalaman ...

 - 12 -
 pengalaman dalam mengelola bisnis utama bank syariah.

 Angka 2)
 Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara
 lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan
 pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha
 perbankan syariah.

 Huruf c

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di
 bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa
 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan
 operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan
 memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

 Angka 2)
 Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di
 bidang operasional perbankan atau perbankan syariah
 dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah
 antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam
 mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

 Angka 3)
 Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan
 pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk
 mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan
 dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BUS dan
 analisis situasi industri perbankan.

 Angka 4) ...

 - 13 -

 Angka 4)
 Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain
 dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko
 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang
 telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi
 Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam
 penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional
 BUS.

 Huruf d

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di
 bidang operasional perbankan syariah” antara lain berupa
 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan
 operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan
 memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

 Angka 2)
 Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di
 bidang operasional perbankan atau perbankan syariah
 dan/atau bidang keuangan atau keuangan syariah” adalah
 antara lain berupa pengalaman dan keahlian dalam
 mengelola bisnis utama bank dan/atau lembaga keuangan.

 Angka 3)
 Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan
 pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk
 mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan
 dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi BPRS
 dan analisis situasi industri perbankan.

 Ayat (2) ...

 - 14 -

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh
 persen) dari jumlah seluruh anggota Direksi.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 16
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “hutang” adalah kewajiban baik dalam sistem
 perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang
 bersangkutan kepada pihak lain.
 Yang dimaksud dengan “hutang yang bermasalah” adalah antara lain
 hutang yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi
 sesuai ketentuan yang berlaku.
 Yang dimaksud dengan “daftar kredit macet” adalah daftar kredit macet
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem
 Informasi Debitur. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain
 kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum
 dimana calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi
 menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pengurus yang
 menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan hukum dimaksud.

 Pasal 17 ...

 - 15 -

 Pasal 17
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Maksud lain dilakukannya Uji Kemampuan dan Kepatutan ini adalah untuk
 memberikan masukan (feed back) kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

 Pasal 19
 Ayat (1)
 Penelitian administratif antara lain meliputi penelitian dokumen
 persyaratan administratif, catatan administrasi Bank Indonesia serta
 penelitian reputasi keuangan calon yang bersangkutan.
 Wawancara hanya dilakukan terhadap calon yang telah memenuhi
 persyaratan dalam penelitian administratif.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “komitmen tertulis” antara lain berupa:
 a. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
 anggota Direksi untuk secara konsisten mengembangkan Bank
 Syariah yang sehat dan tangguh (sustainable);

 b. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
 anggota Direksi untuk mematuhi prinsip syariah di bidang perbankan
 syariah; dan/atau

 c. komitmen dari calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
 anggota Direksi untuk tidak menerima penyediaan dana dan/atau
 fasilitas apapun yang tidak wajar dari Bank Syariah dimaksud.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21 ...

 - 16 -

 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Cukup jelas.

 Pasal 23
 Ayat (1)
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “komitmen” adalah kesiapan dan
 kesungguhan untuk melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan
 sebelumnya secara konsisten dan konsekuen.

 Huruf c

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan rekayasa adalah upaya-upaya yang
 dilakukan untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan
 pelanggaran dari suatu ketentuan atau untuk kondisi
 keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain
 berupa:
 1) penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan
 Bank Syariah;

 2)

 transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva
 maupun pasiva Bank Syariah serta transaksi rekening
 administratif;

 3) kolusi dengan nasabah atau pihak lain yang merugikan
 Bank ...

 - 17 -
 Bank Syariah;

 4) praktik bank dalam bank atau usaha bank di luar
 pembukuan Bank Syariah; atau

 5) window dressing dalam pembukuan atau laporan Bank
 Syariah yang secara materil berpengaruh terhadap
 keadaan keuangan Bank Syariah sehingga
 mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank
 Syariah.

 Angka 2)
 Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang
 bekerja dan tercatat dalam administrasi kepegawaian Bank
 Syariah.
 Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi
 keuntungan Bank Syariah” adalah merugikan atau
 mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan yang dapat
 menimbulkan kesulitan keuangan atau potensi kesulitan
 keuangan di masa yang akan datang.

 Angka 3)
 Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian
 antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan tentang
 Kualitas Aktiva, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum,
 Batas Maksimum Penyaluran Dana, Posisi Devisa Neto dan
 Giro Wajib Minimum Bank Umum Syariah.

 Angka 4)
 Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah antara lain
 namun tidak terbatas pada ketentuan tentang Pelaksanaan
 Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
 Penyaluran ...

 - 18 -

 Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan
 Unit Usaha Syariah.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan
 terjadinya ketidakmampuan keuangan PSP dalam memenuhi
 kelangsungan usaha Bank Syariah antara lain:
 a.

 tidak memiliki sumber penghasilan utama yang dalam jangka
 menengah dan jangka panjang tidak dapat mendukung
 perkembangan bisnis Bank Syariah;

 b. memiliki sumber-sumber dana yang berasal dari pinjaman
 langsung dan/atau tindak pidana pencucian uang (money
 laundering);

 c. dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan
 Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota
 pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah
 menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya
 dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.

 d.

 tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen dalam
 mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi Bank
 Syariah;

 e. memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar
 kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain
 kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum
 dimana PSP menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
 atau pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada
 badan hukum dimaksud; dan/atau

 f.

 tidak bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar
 Bank ...

 - 19 -
 Bank Syariah dapat mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas.

 Pasal 24
 Ayat (1)
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h

 Yang dimaksud dengan “independen” adalah perbuatan yang
 dilakukan secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan
 pihak manapun termasuk mengemukakan pandangan, pemikiran,
 mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan profesi
 dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak
 sesuai dengan kepentingan Bank Syariah dan peraturan
 perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian
 dalam pengelolaan Bank Syariah.

 Huruf i ...

 - 20 -
 Huruf i
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di
 bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa
 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan
 operasional BUS yang antara lain dibuktikan dengan
 memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
 Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional
 perbankan syariah” adalah berupa pengalaman dalam
 mengelola bisnis utama bank syariah.

 Angka 2)
 Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BUS antara
 lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan
 pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha
 perbankan syariah.

 Angka 3)
 Memiliki pengetahuan dan pemahaman menajemen risiko
 antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat
 manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga
 Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan
 Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 Huruf b

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di
 bidang ...

 - 21 -

 bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa
 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan
 operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan
 memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.
 Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang operasional
 perbankan syariah” adalah berupa pengalaman dalam
 mengelola bisnis utama bank syariah.

 Angka 2)
 Kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS antara
 lain dibuktikan dengan memiliki pengetahuan dan
 pemahaman mengenai pengawasan kegiatan usaha
 perbankan syariah.

 Huruf c

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan, pemahaman di
 bidang perbankan syariah” adalah berupa pengetahuan dan
 pemahaman tentang peraturan dan operasional BUS yang
 antara lain dibuktikan dengan memiliki sertifikat pelatihan
 perbankan syariah.

 Angka 2)
 Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di
 bidang operasional perbankan atau perbankan syariah
 dan/atau keuangan atau keuangan syariah” adalah berupa
 pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama
 bank dan/atau lembaga keuangan.

 Angka 3)
 Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan
 pengelolaan ...

 - 22 -

 pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk
 mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan
 dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BUS
 dan analisis situasi industri perbankan.

 Angka 4)
 Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang antara lain
 dibuktikan dengan memiliki sertifikat manajemen risiko
 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang
 telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi
 Profesi (BNSP) serta memiliki kemampuan dalam
 penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional
 BUS.

 Huruf d

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan pemahaman di
 bidang operasional perbankan syariah” adalah berupa
 pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan
 operasional BPRS yang antara lain dibuktikan dengan
 memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah.

 Angka 2)
 Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di
 bidang operasional perbankan atau perbankan syariah
 dan/atau keuangan atau keuangan syariah” adalah berupa
 pengalaman dan keahlian dalam mengelola bisnis utama
 bank dan/atau lembaga keuangan.

 Angka 3)
 Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan

 pengelolaan ...

 - 23 -

 pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk
 mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan
 dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi
 BPRS dan analisis situasi industri perbankan.

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan “perbuatan dan/atau kondisi yang menyebabkan
 tingkat reputasi keuangan yang bersangkutan menurun” antara lain:
 a. dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan
 Komisaris atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota
 pengurus suatu badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah
 menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya
 dimaksud dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan;
 dan/atau

 b. memiliki hutang yang bermasalah, termasuk tercantum dalam daftar
 kredit macet. Termasuk dalam pengertian kredit macet antara lain
 kredit dan/atau pembiayaan macet yang dimiliki oleh badan hukum
 dimana anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat
 Eksekutif menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau
 pengurus yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada badan
 hukum dimaksud.

 Pasal 25
 Ayat (1)
 Huruf a

 Data dan informasi dapat berdasarkan hasil pengawasan maupun
 informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

 Huruf b
 Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka uji kemampuan dan
 kepatutan ...

 - 24 -

 kepatutan dapat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau
 secara bersamaan dengan pemeriksaan lainnya dan dapat
 mencakup pemeriksaan sebelumnya.

 Huruf c

 Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan kelompok usaha,
 maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada seluruh
 anggota kelompok usaha yang terkait dengan Bank Syariah.
 Dalam hal pihak-pihak yang dinilai merupakan badan hukum,
 maka konfirmasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pengurus
 badan hukum yang terkait.

 Huruf d
 Penyampaian hasil penilaian pertama kepada pihak-pihak yang
 dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis. Pihak
 terkait lainnya diantaranya adalah pemegang saham mayoritas
 dan/atau PSP.

 Huruf e

 Penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai dapat
 dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta
 didukung bukti-bukti yang diperlukan.
 Yang dimaksud dengan “pengkajian atas tanggapan” antara lain
 termasuk penyesuaian hasil penilaian sementara uji kemampuan
 dan kepatutan oleh Bank Indonesia dalam hal tanggapan yang
 diajukan oleh pihak yang dinilai dapat diterima oleh Bank
 Indonesia.

 Huruf f

 Penyampaian hasil penilaian kedua kepada pihak-pihak yang
 dinilai dan pihak terkait lainnya dilakukan secara tertulis.

 Huruf g ...

 - 25 -

 Huruf g
 Penyampaian tanggapan kedua oleh pihak-pihak yang dinilai
 dapat dilakukan secara tertulis maupun melalui tatap muka serta
 didukung bukti-bukti yang diperlukan.

 Huruf h
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 26
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “komitmen” antara lain kesediaan untuk
 menyelesaikan seluruh proses uji kemampuan dan kepatutan yang
 dinyatakan secara tertulis.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)...

 - 26 -

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-
 pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank Syariah yang terkait
 dengan PSP yang diuji” adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak
 Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), maka keseluruhan pihak-pihak
 yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan
 predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), kecuali dapat
 dibuktikan sebaliknya.
 Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak terkait dapat
 bertindak independen terhadap PSP yang diuji.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Ayat (1)
 Huruf a

 Pihak-pihak yang memperoleh predikat Memenuhi Persyaratan
 (Lulus) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi
 PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat
 Eksekutif.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 29 ...

 - 27 -

 Pasal 29
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Ayat (1)
 Pernyataan tertulis ditandatangani di atas materai yang cukup dan
 dilegalisasi oleh Notaris. Sejak adanya surat pernyataan dimaksud maka
 yang bersangkutan dilarang menggunakan segala hak dan wewenang
 sebagai PSP.
 Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari
 Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Tidak termasuk perbuatan menurunkan kepemilikan adalah melakukan
 hibah dan/atau penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan
 keluarga sampai dengan derajat kedua.
 Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
 adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua,
 menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 1. Orangtua kandung/tiri/angkat;
 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. Anak kandung/tiri/angkat;
 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. Cucu kandung/tiri/angkat;
 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orangtua beserta suami atau
 istrinya;

 7. Suami/istri;
 8. Mertua;

 9. Besan ...

 - 28 -

 9. Besan;
 10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau
 istrinya.

 Perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan dimulai sejak tanggal surat
 pemberitahuan dari Bank Indonesia.

 Pasal 31
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh hak-haknya” antara lain hak
 suara tidak diperhitungkan dalam RUPS, hak suara tidak diperhitungkan
 sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS, dan hak memperoleh
 dividen.

 Pasal 32
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari
 Bank Indonesia.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 33 ...

 - 29 -

 Pasal 33
 Ayat (1)
 Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari
 Bank Indonesia.
 Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama
 dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif
 yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus)
 namun tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota
 Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif.
 Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website
 Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Larangan untuk melakukan tugas operasional dimulai sejak diterimanya
 surat pemberitahuan Bank Indonesia bahwa yang bersangkutan Tidak
 Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).

 Pasal 34
 Ayat (1)
 Perhitungan jangka waktu dimulai sejak tanggal surat pemberitahuan dari
 Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 35 ...

 - 30 -

 Pasal 35
 Ayat (1)
 Kewajiban atas Direksi Bank Syariah dimaksud dilaksanakan oleh salah
 satu anggota Direksi yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
 Pejabat Eksekutif.
 Bank Indonesia dapat mengumumkan kepada masyarakat nama-nama
 dari anggota Direksi yang terbukti tidak memberhentikan Pejabat
 Eksekutif yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
 Pengumuman kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui website
 Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal surat
 pemberitahuan dari Bank Indonesia.
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dinyatakan tidak
 bersedia mengundurkan diri apabila yang bersangkutan belum
 mengundurkan diri pada saat diberhentikan oleh pemegang saham.

 Pasal 37...

 - 31 -

 Pasal 37
 Ayat (1)
 Perhitungan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak tanggal
 surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab menyebabkan Bank
 Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan
 usahanya atau dapat membahayakan sistem perbankan”, antara
 lain adalah:
 1) memanfaatkan Bank Syariah untuk membiayai kepentingan
 sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau

 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank
 Indonesia atau Pemerintah,

 yang menyebabkan Bank Syariah bermasalah berat sehingga
 diambil alih oleh Pemerintah, dibekukan kegiatan usahanya
 dan/atau dicabut ijin usahanya.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 38
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2) ...

 - 32 -

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang berkepentingan” antara
 lain adalah Pemerintah dan pemegang saham.
 Dalam hal Bank Syariah, pihak yang dinilai dan pihak-pihak lain
 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak
 ketiga, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi
 tanggung jawab yang bersangkutan.

 Pasal 39
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Keputusan persetujuan atau penolakan bersifat independen dengan
 mendasarkan pada keyakinan dan bukti-bukti yang kuat dan relevan yang
 dimiliki atau diperoleh Bank Indonesia. Informasi atau keputusan dari
 instansi atau lembaga lain dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam
 penetapan keputusan Bank Indonesia tersebut.

 Pasal 40
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Wawancara hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan
 lulus uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan uji kemampuan dan kepatutan untuk bank umum
 konvensional.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4) ...

 - 33 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 41
 Cukup jelas.

 Pasal 42
 Cukup jelas.

 Pasal 43
 Cukup jelas.

 Pasal 44
 Cukup jelas.

 Pasal 45
 Cukup jelas.

 Pasal 46
 Cukup jelas.

 Pasal 47
 Cukup jelas.

 Pasal 48
 Cukup jelas.

 Pasal 49 ...

 - 34 -

 Pasal 49
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5042
 DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 11/31/PBI/2009 </reg_id>
<reg_title> UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title>
<set_date> 28 Agustus 2009 </set_date>
<effective_date> 28 Agustus 2009 </effective_date>
<issued_date> 28 Agustus 2009 </issued_date>
<replaced_reg> '6/23/PBI/2004', '5/25/PBI/2003' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '40/UU/2007' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/29/PBI/2016
 TENTANG

 PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS
 PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU)
 TAHUN EMISI 2016

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan
 Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis,
 baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus
 dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara
 Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah
 dalam kegiatan perekonomian nasional guna
 mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
 Indonesia;

 b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi
 seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka
 melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu
 mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai
 dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal
 yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan
 dalam kondisi yang layak edar;

 c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
 uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank

 - 2 -

 Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan
 keandalannya;

 d. bahwa
 berdasarkan pertimbangan sebagaimana

 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
 menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang
 Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000
 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
 Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5223);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN
 UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU)
 TAHUN EMISI 2016.

 Pasal 1

 Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 100.000
 (seratus ribu) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang
 sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 - 3 -
 Pasal 2

 Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 merupakan uang Rupiah kertas yang memiliki ciri tertentu.

 Pasal 3

 Harga uang Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus
 ribu rupiah).

 Pasal 4

 Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
 terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:
 a. ciri umum; dan
 b. ciri khusus.

 Pasal 5

 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf a, pada bagian depan terdapat:
 a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 c. sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan
 “SERATUS RIBU RUPIAH”;

 d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta
 tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri
 Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan
 “MENTERI KEUANGAN”;

 e.
 tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;

 f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir.
 Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta
 beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan
 “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;

 g. gambar ornamen batik; dan
 h. gambar lingkaran-lingkaran kecil.

 - 4 -

 (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf b, pada bagian depan yang berupa desain dan
 teknik cetak, terdapat:
 a. warna dominan merah;
 b.

 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;

 c. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank
 Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila
 diterawangkan ke arah cahaya;

 d. gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan
 “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

 e. gambar tersembunyi (latent image) multiwarna
 berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut
 pandang tertentu;

 f. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank
 Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat
 dari sudut pandang berbeda (colour shifting);

 g. kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan
 (tactile);

 h. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis
 utuh dan/atau sebagian;

 i.

 mikroteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan
 “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan
 bantuan kaca pembesar; dan

 j.

 hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau
 beberapa warna apabila dilihat dengan sinar
 ultraviolet berupa:
 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah
 satunya berisi tulisan “BI”;

 2. angka nominal “100000”;
 3. ornamen batik; dan
 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.

 - 5 -
 Pasal 6

 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf a, pada bagian belakang terdapat:
 a. angka nominal “100000”;
 b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi
 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

 c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
 MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT
 PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS
 RIBU RUPIAH”;

 d. tulisan tahun cetak “TC 2016”;
 e. gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta
 tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan
 alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan
 bunga anggrek bulan;

 f. tulisan “BANK INDONESIA”;
 g. gambar ornamen batik;
 h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 i.

 tulisan “PERURI”.

 (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf b, pada bagian belakang yang berupa desain dan
 teknik cetak, terdapat:
 a. warna dominan merah;
 b.

 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a, huruf c, dan huruf f;

 c.

 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG
 BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;

 d. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank
 Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila
 diterawangkan ke arah cahaya;

 e. gambar tersembunyi (latent image) berupa angka
 “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang
 tertentu;

 - 6 -

 f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka
 “100000”;

 g. mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan
 angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan
 kaca pembesar; dan

 h. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau
 beberapa warna apabila dilihat dengan sinar
 ultraviolet berupa:
 1. gambar bunga anggrek bulan;
 2. gambar burung elang bondol;
 3. bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 4. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 5. nomor seri dengan bentuk asimetris yang
 meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

 (3) Angka dalam tulisan tahun cetak sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf d akan berubah sesuai dengan tahun
 cetak.

 Pasal 7

 Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), uang Rupiah memiliki ciri
 khusus sebagai berikut:
 a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. berwarna merah muda;
 3. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 4. terdapat tanda air (watermark) berupa gambar
 Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen
 tertentu; dan

 5. terdapat benang pengaman berbentuk anyaman
 yang memuat tulisan “BI 100000” secara berulang,
 yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut
 pandang berbeda (colour shifting); dan

 b. ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh satu)
 milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

 - 7 -
 Pasal 8

 Uang Rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun
 emisi 2004 dan tahun emisi 2014 dinyatakan masih tetap
 berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara
 Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan
 ditarik dari peredaran.

 Pasal 9

 Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai
 berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

 Pasal 10

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 - 8 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 26 Oktober 2016

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D. W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Oktober 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 213

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 18/29/PBI/2016 </reg_id>
<reg_title> PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2016 </reg_title>
<set_date> 26 Oktober 2016 </set_date>
<effective_date> 28 Oktober 2016 </effective_date>
<issued_date> 28 Oktober 2016 </issued_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '7/UU/2011' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 9/13/PBI/2007
 TENTANG

 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
 DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dalam perhitungan kecukupan permodalan, selain
 mempertimbangkan risiko kredit, bank juga perlu
 mempertimbangkan risiko pasar, maupun risiko lainnya;

 b. bahwa dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan
 yang terekspos risiko pasar, perlu diberikan alternatif
 metode pengukuran risiko pasar yang sesuai dengan
 kemampuan dan kebutuhan bank dalam rangka perhitungan
 kecukupan permodalan;

 c. bahwa dalam memperhitungkan risiko pasar dapat dilakukan
 dengan metode standar (standard method) dan/atau model
 internal (internal model) baik bagi bank secara individual
 maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a, b, dan c diperlukan pengaturan kembali
 terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal
 Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko
 Pasar (Market Risk) dalam Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat …

 - 2 -

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang
 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4158);

 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang
 Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi
 Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan
 Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4602);

 MEMUTUSKAN …

 - 3 -
 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN
 PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN
 MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank
 asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

 2. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki
 dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung,
 baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di
 bidang keuangan, yang terdiri dari:
 a. Perusahaan Subsidiari (Subsidiary Company) yaitu Perusahaan Anak
 dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh perseratus);

 b. Perusahaan Partisipasi (Participation Company) adalah Perusahaan
 Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perseratus) atau
 kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;

 c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh
 perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang
 memenuhi persyaratan yaitu:

 1) kepemilikan …

 - 4 -

 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak
 adalah masing-masing sama besar; dan

 2) masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama
 terhadap Perusahaan Anak;

 d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku
 wajib dikonsolidasikan,

 namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki
 dalam rangka penyelamatan kredit.

 3. Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening
 administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara
 keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

 4. Risiko Suku Bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan harga
 instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh
 perubahan suku bunga.

 5. Risiko Nilai Tukar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi
 Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai
 tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.

 6. Risiko Ekuitas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen
 keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan harga
 saham.

 7. Risiko Komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen
 keuangan dari posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh
 perubahan harga komoditas.

 8. Risiko Spesifik adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat
 faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan.

 9. Risiko Umum adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat
 perubahan faktor-faktor pasar.

 10. Trading …

 - 5 -

 10. Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan
 rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk:
 a.

 tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas
 atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk
 kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah
 maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka
 pembentukan pasar (market making), yang meliputi:
 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka
 pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga
 (price movement); atau

 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan
 arbitrase (locking in arbitrage profits);

 b.
 tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book.

 11. Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam
 Trading Book.

 Pasal 2

 (1) Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memenuhi kewajiban
 penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko
 Pasar sebesar 8% (delapan perseratus) baik secara individual dan/atau
 secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

 (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 menghilangkan kewajiban Bank memenuhi KPMM dengan
 memperhitungkan risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku.

 (3) Risiko …

 - 6 -

 (3) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual
 dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
 a. Risiko Suku Bunga; dan/atau
 b. Risiko Nilai Tukar.

 (4) Dalam hal Bank:
 a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau
 Risiko Komoditas; dan

 b.

 secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,

 maka Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib
 memperhitungkan Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas selain Risiko
 Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 Pasal 3

 (1) Kriteria tertentu bagi Bank yang wajib memenuhi KPMM dengan
 memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (1) adalah:
 a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai
 berikut:
 1. Bank dengan total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00
 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;

 2. Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat
 berharga dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar
 Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;

 3. Bank …

 - 7 -

 3. Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan
 berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga
 dalam Trading Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
 lima miliar rupiah) atau lebih;

 dan/atau;
 b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi
 salah satu kriteria sebagai berikut:
 1. Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak
 memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga
 termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas
 dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau
 instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam
 Trading Book dan Banking Book sebesar Rp20.000.000.000,00
 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;

 2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan
 Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa
 surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos
 Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book
 dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas
 dalam Trading Book dan Banking Book sebesar
 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.

 (2) Kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan
 kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari
 Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

 Pasal 4 …

 - 8 -
 Pasal 4

 Surat berharga dalam Trading Book sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
 huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1 dan angka 2 hanya mencakup surat
 berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

 Pasal 5

 Bank yang setelah merger atau konsolidasi memenuhi kriteria sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang pada 3 periode pelaporan bulanan dalam
 6 bulan pertama setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, wajib
 memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM sejak bulan ke
 7 (tujuh) setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif.

 Pasal 6

 Bagi Bank yang telah wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan
 KPMM, apabila pada tanggal 1 Januari 2009 tidak memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 karena adanya perubahan cakupan surat
 berharga dalam Trading Book, maka Bank tidak wajib memperhitungkan Risiko
 Pasar dalam perhitungan KPMM.

 Pasal 7

 Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap wajib selamanya
 memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM.

 BAB II …

 - 9 -
 BAB II

 ASPEK PERMODALAN
 Pasal 8

 (1) Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) untuk
 tujuan perhitungan KPMM secara individual dan/atau secara konsolidasi
 dengan Perusahaan Anak.

 (2) Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dalam perhitungan KPMM
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk
 memperhitungkan Risiko Pasar.

 (3) Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambahan (tier 3)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka
 Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a.

 tidak dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yang bersangkutan dan
 telah disetor penuh;

 b. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 c.

 d.

 tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam
 perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;

 terdapat klausula yang mengikat (lock-in clause) yang menyatakan
 bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk
 pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud
 dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi
 dengan Perusahaan Anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

 e.

 terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya;
 dan

 f. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
 (4) Modal …

 - 10 -

 (4) Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan
 memenuhi kriteria:
 a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian
 Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;

 b. jumlah Modal Pelengkap (tier 2) dan Modal Pelengkap Tambahan
 (tier 3) paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti.

 (5) Modal Pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk
 Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 (6) Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku
 dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan
 sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan tetap
 memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 BAB III

 ASPEK RISIKO PASAR
 Pasal 9

 Risiko Pasar diperhitungkan atas:
 a. posisi instrumen keuangan dalam Trading Book yang terekspos Risiko Suku
 Bunga;

 b. posisi valuta asing dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos
 Risiko Nilai Tukar;

 c. posisi instrumen keuangan dalam Trading Book yang terekspos Risiko
 Ekuitas;

 d. posisi instrumen keuangan dalam Trading Book dan Banking Book yang
 terekspos Risiko Komoditas.

 Pasal 10 …

 - 11 -
 Pasal 10

 Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan
 yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikecualikan dari cakupan
 Trading Book.

 Kebijakan dan Pedoman Trading Book
 Pasal 11

 (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman Trading
 Book sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.

 (2) Bank wajib melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan
 pedoman Trading Book sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 12

 Kebijakan dan pedoman Trading Book sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 paling kurang mencakup:
 a.

 tujuan memiliki posisi dalam Trading Book;

 b. kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkan sebagai Trading Book;
 c. kebijakan pengelolaan portofolio Trading Book;
 d. pihak yang diberi kewenangan untuk menyetujui atau mengubah kebijakan
 dan pedoman Trading Book;

 e. mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria instrumen keuangan yang
 ditetapkan sebagai Trading Book diterapkan secara konsisten;

 f.

 penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam Trading
 Book dengan menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga
 pasar atau model/teknik penilaian;

 g. pendokumentasian …

 - 12 -

 g. pendokumentasian setiap strategi perdagangan (trading strategy) atas posisi
 atau portofolio Trading Book yang mendapat persetujuan pihak yang diberi
 kewenangan.

 Valuasi Trading Book
 Pasal 13

 (1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book
 dengan akurat.

 (2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib
 memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem
 informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan
 terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.

 (3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
 berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

 Pasal 14

 (1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.
 (2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses
 valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi
 harga pasar dari sumber yang independen.

 (3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 menggunakan:
 a. bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan
 diterbitkan; dan/atau

 b. ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.
 (4) Dalam …

 - 13 -

 (4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia,
 Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu
 model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.

 Pasal 15

 (1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.
 (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak
 ikut dalam pelaksanaan valuasi.

 (3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 16

 Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum
 mencerminkan nilai wajar dalam hal:
 a.

 terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;

 b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi
 dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan
 akibat kesulitan keuangan;

 c.
 instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau

 d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.
 Pasal 17

 (1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank wajib
 melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid
 dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

 (2) Dalam …

 - 14 -

 (2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor
 pengurang Modal Inti dalam perhitungan KPMM.

 Perhitungan Risiko Pasar
 Pasal 18

 (1) Perhitungan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM dilakukan dengan
 menggunakan:
 a. Metode Standar (Standard Method); dan/atau
 b. Model Internal (Internal Model).

 (2) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
 menggunakan Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar.

 Metode Standar
 Pasal 19

 (1) Perhitungan Risiko Suku Bunga meliputi Risiko Spesifik dan Risiko
 Umum.

 (2) Metode perhitungan Risiko Umum dilakukan dengan menggunakan:
 a. Metode Jatuh Tempo (Maturity Method); atau
 b. Metode Jangka Waktu (Duration Method).

 (3) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib
 memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 (4) Beban modal untuk Risiko Suku Bunga dihitung berdasarkan persentase
 tertentu dari posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Suku Bunga.

 Pasal 20 …

 - 15 -
 Pasal 20

 (1) Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga, Bank Indonesia menetapkan
 lembaga pemeringkat (rating agency) dan peringkat yang diakui.

 (2) Penetapan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 21

 (1) Perhitungan Risiko Nilai Tukar didasarkan pada Posisi Devisa Neto yang
 dimiliki oleh Bank.

 (2) Beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dihitung berdasarkan persentase
 tertentu dari Posisi Devisa Neto.

 Pasal 22

 (1) Perhitungan Risiko Ekuitas yang meliputi Risiko Spesifik dan Risiko
 Umum didasarkan pada posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko
 Ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Anak.

 (2) Beban modal untuk Risiko Ekuitas sebesar penjumlahan beban modal dari
 Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan.

 (3) Beban modal untuk Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan dihitung
 berdasarkan persentase tertentu dari:
 a. Posisi ekuitas bruto (gross equity position) untuk Risiko Spesifik; dan
 b. Posisi ekuitas neto secara keseluruhan (overall net position) untuk
 Risiko Umum;

 Pasal 23 …

 - 16 -
 Pasal 23

 (1) Perhitungan Risiko Komoditas yang timbul dari posisi instrumen keuangan
 yang terekspos Risiko Komoditas yang dimiliki Perusahaan Anak,
 dilakukan dengan menggunakan:
 a. Metode Sederhana (Simplified Approach); atau
 b. Metode Jatuh Tempo (Maturity Ladder Approach).

 (2) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
 secara konsisten.

 (3) Beban modal untuk Risiko Komoditas dihitung berdasarkan persentase
 tertentu dari posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas.

 Pasal 24

 Persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat
 (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 Model Internal
 Pasal 25

 (1) Bank yang menggunakan Metode Standar sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 18 ayat (2) yang memenuhi persyaratan tertentu dapat menggunakan
 Model Internal dalam perhitungan Risiko Pasar setelah memperoleh
 persetujuan dari Bank Indonesia.

 (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 (3) Bank yang akan menggunakan Model Internal sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia disertai
 informasi …

 - 17 -

 informasi dan dokumen tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 (4) Dalam hal Bank akan melakukan modifikasi atas penggunaan Model
 Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperoleh
 persetujuan kembali dari Bank Indonesia.

 (5) Bank yang akan menggunakan Model Internal setelah akhir Desember
 2007 wajib mencantumkan rencana penggunaan Model Internal dimaksud
 dalam rencana bisnis Bank.

 (6) Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia melakukan
 pengkajian terhadap Model Internal yang akan digunakan.

 Pasal 26

 (1) Dalam hal terdapat produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh Bank
 yang telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan Model Internal,
 maka pengukuran Risiko Pasar untuk produk dan aktivitas baru tersebut
 menggunakan Metode Standar.

 (2) Bank wajib menyampaikan rencana tindak penggunaan Model Internal
 untuk pengukuran Risiko Pasar terhadap produk dan aktivitas baru
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.

 (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
 bersamaan dengan penyampaian laporan produk dan aktivitas baru.

 (4) Bank Indonesia dapat meminta Bank melakukan perubahan atas rencana
 tindak berdasarkan hasil pengkajian.

 Pasal 27

 (1) Bank Indonesia akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
 penggunaan Model Internal.

 (2) Berdasarkan …

 - 18 -

 (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
 Indonesia dapat melakukan antara lain:
 a. mewajibkan Bank untuk melakukan penyesuaian penggunaan Model
 Internal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

 b. menetapkan penyesuaian faktor skala; dan/atau
 c. membatalkan persetujuan penggunaan Model Internal.

 Pasal 28

 (1) Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk
 menggunakan Model Internal dilarang menggunakan kembali Metode
 Standar dalam perhitungan Risiko Pasar.

 (2) Penggunaan kembali Metode Standar dapat dilakukan hanya apabila Bank
 Indonesia membatalkan persetujuan penggunaan Model Internal.

 Pasal 29

 Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menggunakan
 Model Internal wajib menggunakan Model Internal untuk perhitungan KPMM
 paling lambat pada posisi pelaporan akhir bulan berikutnya.

 BAB IV

 PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
 Pasal 30

 Perhitungan KPMM secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan
 Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi oleh Bank yang memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

 a. KPMM …

 - 19 -

 a. KPMM untuk risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang berlaku mengenai KPMM, namun tidak termasuk posisi
 pada Trading Book yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik untuk Risiko
 Suku Bunga; dan

 b. KPMM untuk Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 BAB V

 PELAPORAN
 Pasal 31

 (1) Bank yang menggunakan Metode Standar dalam perhitungan KPMM
 dengan memperhitungkan Risiko Pasar wajib melaporkan perhitungan
 Risiko Pasar secara bulanan sesuai format yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan
 Berkala Bank Umum.

 (2) Dalam hal Bank telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk
 menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMM dengan
 memperhitungkan Risiko Pasar, Bank wajib menyampaikan laporan yang
 terkait dengan Model

 Internal secara bulanan dan triwulanan sesuai format

 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan
 tentang Laporan Berkala Bank Umum.

 (3) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk
 pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan
 untuk perhitungan KPMM.

 (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
 dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum.

 (5) Selama …

 - 20 -

 (5) Selama pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
 dimungkinkan dilaporkan secara on-line, maka pelaporan wajib
 disampaikan secara off-line oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan
 alamat:
 a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta
 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat
 Bank Indonesia; atau

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,

 dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan,
 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

 BAB VI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 32

 Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal
 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) yang mengatur mengenai:
 a. posisi surat berharga dalam Trading Book sebagaimana dimaksud dalam
 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c;

 b. Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 c.

 surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan

 d. proses mark to market sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan
 ayat (2),

 masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
 BAB VII …

 - 21 -

 BAB VII
 SANKSI
 Pasal 33

 Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam
 Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan
 ayat (6), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
 Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1),
 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28,
 Pasal 29, dan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
 a.

 teguran tertulis;

 b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang
 yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank,

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998.

 Pasal 34

 Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang
 Laporan Berkala Bank Umum.

 Pasal 35

 Bank yang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia
 untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset
 keuangan dalam kelompok diperdagangkan:

 a. dalam …

 - 22 -

 a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
 b. dalam frekuensi yang tinggi,
 tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan
 berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan
 terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

 Pasal 36

 Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
 untuk kedua kalinya, maka Bank tidak diperkenankan untuk mengelompokkan
 pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual
 selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh
 Bank Indonesia.

 Pasal 37

 Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
 lebih dari dua kali, maka Bank tidak diperkenankan untuk mengelompokkan
 pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual
 selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh
 Bank Indonesia.

 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 38

 Ketentuan mengenai:
 a. surat berharga dalam Trading Book sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

 b. Sertifikat …

 - 23 -

 b. Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9
 huruf a;

 c. proses valuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan
 ayat (4);

 d. proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penyesuaian
 terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16, dan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi
 yang kurang likuid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, khusus bagi
 Bank yang menggunakan Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar;
 dan

 e. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37,
 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

 Pasal 39

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan
 Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban
 Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko
 Pasar (Market Risk) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 40

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 41
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Agar …

 - 24 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 1 November 2007

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 128
 DPNP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 9/13/PBI/2007
 TENTANG

 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
 DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

 UMUM
 Dalam perhitungan kecukupan permodalan, bank perlu

 mempertimbangkan risiko–risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan usaha
 bank. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko
 lainnya.

 Dalam Capital Accord 1988, Basel Committee on Banking Supervision

 dari Bank for Internasional Settlements menetapkan metode perhitungan
 kecukupan permodalan yang memperhitungkan risiko kredit. Selanjutnya pada
 tahun 1996, Basel Committee on Banking Supervision telah melakukan
 amandemen terhadap Capital Accord dimaksud dengan memasukkan unsur
 risiko pasar yang selanjutnya disempurnakan lagi pada tahun 2005. Capital
 Accord 1988 dan 1996 disesuaikan pula dengan International Convergence of
 Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework atau yang
 lebih dikenal Basel II.
 Penerapan perhitungan kecukupan permodalan di Indonesia pada saat

 ini telah mengakomodasi Capital Accord 1988 dan 1996 yang memperhitungkan
 risiko kredit dan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan permodalan bank
 baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
 Namun …

 - 2 -

 Namun, perhitungan risiko pasar untuk saat ini masih menggunakan metode
 standar. Dalam Capital Accord 1996 yang telah disesuaikan kembali pada tahun
 2005 serta dalam Basel II, perhitungan risiko pasar dapat dilakukan dengan
 menggunakan metode standar (standard method) dan/atau model internal
 (internal model).
 Oleh karena itu, mengingat dalam Capital Accord 1996, 2005, dan Basel

 II terdapat alternatif metode dalam penerapan perhitungan risiko pasar, maka
 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, perhitungan kecukupan permodalan
 bank untuk risiko pasar juga dapat menggunakan model internal (internal model)
 sepanjang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2

 Ayat (1)
 Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio KPMM secara
 individual dilakukan dengan membandingkan modal dengan aktiva
 tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kredit maupun Risiko
 Pasar.
 Sedangkan untuk perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi
 dengan Perusahaan Anak dilakukan dengan membandingkan modal
 secara konsolidasi dengan aktiva tertimbang menurut risiko secara
 konsolidasi baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.

 Ayat (2) …

 - 3 -

 Ayat (2)
 Alokasi modal untuk perhitungan KPMM diprioritaskan untuk
 memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit.
 Yang dimaksud dengan ”ketentuan Bank Indonesia yang berlaku”
 adalah Peraturan Bank Indonesia mengenai KPMM.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 3
 Cukup jelas.

 Pasal 4
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Cukup jelas.

 Pasal 6

 Perubahan cakupan surat berharga dalam Trading Book yaitu yang tidak
 memperhitungkan kelompok yang tersedia untuk dijual, mulai berlaku
 sejak tanggal 1 Januari 2009.

 Pasal 7 …

 - 4 -
 Pasal 7

 Yang dimaksud dengan “selamanya” adalah dalam hal Bank yang telah
 memenuhi kriteria tetapi kemudian menjadi tidak memenuhi kriteria, Bank
 tetap wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM.

 Pasal 8

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Huruf a
 Dengan pengaturan ini maka paling kurang sebesar 28,5% (dua
 puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko Pasar
 diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakan untuk
 menutup risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku mengenai KPMM.

 Huruf b
 Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yang memenuhi
 persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.

 Ayat (5)
 Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Modal Pelengkap
 yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan
 Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.

 Ayat (6) …

 - 5 -

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 9
 Huruf a

 Instrumen keuangan yang terekspos Risiko Suku Bunga termasuk
 Sertifikat Bank Indonesia dalam Trading Book.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Pasal 10
 Perlakuan pengakuan dan pengukuran terhadap aset keuangan yang diukur

 pada nilai wajar melalui laporan laba rugi mengacu pada Pernyataan
 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) mengenai
 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b …

 - 6 -

 Huruf b
 Kriteria tersebut ditetapkan dengan memperhatikan antara lain:
 1. persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi termasuk jangka
 waktu kepemilikan/ holding period yang mengacu kepada
 praktek yang berlaku secara umum (maksimal 90 hari);

 2. kemungkinan restriksi hukum yang dapat menghambat terjadinya
 perdagangan; dan

 3. standar akuntansi keuangan yang berlaku.

 Huruf c
 Kebijakan pengelolaan portofolio antara lain meliputi penetapan dan
 pemantauan limit, kewenangan pihak-pihak yang terkait dengan
 pengelolaan portofolio, serta pemantauan dan pelaporan pengelolaan
 portofolio.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Mekanisme tersebut mencakup antara lain:
 1. pihak/petugas yang bertanggungjawab melakukan pengecekan;
 2. frekuensi pengecekan;
 3. verifikasi pemenuhan kriteria Trading Book.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Cukup jelas.

 Pasal 13 …

 - 7 -
 Pasal 13

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan
 tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam
 penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang
 terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian),
 penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur
 pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala
 maupun insidentil , serta prosedur penyesuaian valuasi.
 Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling
 kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi
 yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas
 bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi
 dan verifikasi.

 Ayat (3)
 Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip
 kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan
 penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang
 wajar.

 Pasal 14

 Ayat (1)
 Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang
 dimaksud dengan ”nilai wajar” adalah nilai dimana suatu aset dapat
 dipertukarkan …

 - 8 -

 dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang
 memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar
 (arms’s length transaction).

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan ”instrumen keuangan yang diperdagangkan
 secara aktif” adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia
 sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang
 efek (dealer), perantara efek (broker), atau agen lainnya, serta harga
 tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang
 dilakukan secara wajar (arm’s length basis).
 Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber
 yang independen antara lain meliputi harga di bursa (exchange
 prices), harga pada layar dealer (screen prices), atau kuotasi yang
 paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) broker
 dan/atau market maker yang memiliki reputasi baik, yang minimal
 salah satunya adalah pihak independen.
 Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten
 kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan ”bid price” adalah harga beli yang
 dikuotasikan oleh sumber yang independen.

 Huruf b
 Yang dimaksud ”ask price (offer price)” adalah harga jual yang
 dikuotasikan oleh sumber yang independen.

 Ayat (4) …

 - 9 -

 Ayat (4)
 Termasuk model/teknik penilaian antara lain:
 a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam
 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;

 b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki
 karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon,
 peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;

 c. analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow);
 d. model penetapan harga opsi (option pricing models); atau
 e. model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh
 pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.

 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik
 penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi
 pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan
 model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik
 penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan
 dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian.

 Pasal 15

 Ayat (1)
 Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan
 laporan laba rugi.
 Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan
 terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan
 sebagai input dalam model/teknik penilaian.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3) …

 - 10 -

 Ayat (3)
 Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam
 neraca secara langsung yang selanjutnya mempengaruhi laporan
 laba rugi.

 Pasal 16

 Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian
 maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan
 valuasi.
 Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi
 pada valuasi dengan menggunakan model/teknik penilaian.
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan ”perubahan kondisi ekonomi yang
 signifikan” antara lain perubahan kurva imbal hasil (yield curve)
 secara signifikan diluar ekspektasi pasar.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan
 mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan
 semakin mendekati nilai nominal.

 Huruf d
 Termasuk kondisi lainnya antara lain:
 a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan
 tidak dapat memenuhi kewajibannya (unearned credit spreads).

 b. kemungkinan …

 - 11 -

 b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena
 pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (early termination).

 c. terjadinya mismatch arus kas yang menyebabkan harga dapat
 dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan
 menginvestasikan dana (investing and funding costs).

 d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian
 dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap
 perubahan dalam kondisi tidak normal.

 Pasal 17

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “faktor-faktor tertentu” antara lain rata-rata
 dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang
 kuotasi penawaran dan permintaan (bid/ask spreads), dan
 ketersediaan kuotasi pasar.

 Ayat (2)
 Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam
 neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

 Pasal 18
 Cukup jelas.

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20 …

 - 12 -
 Pasal 20

 Ayat (1)
 Penggunaan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui dalam
 perhitungan Risiko Suku Bunga adalah dalam rangka menghitung
 Risiko Spesifik.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 21

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan ”Posisi Devisa Neto” adalah Posisi Devisa
 Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku mengenai posisi devisa neto.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 22

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “posisi ekuitas bruto” adalah
 penjumlahan nilai absolut atas posisi long dan short

 setiap
 instrumen …

 - 13 -

 instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dari masing-
 masing emiten pada setiap pasar keuangan.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “posisi ekuitas neto” adalah nilai
 absolut dari selisih atas penjumlahan posisi

 penjumlahan posisi short dari setiap instrumen keuangan yang
 terekspos Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan.

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Termasuk dalam pengertian modifikasi atas penggunaan Model
 Internal antara lain perubahan metodologi Model Internal, perubahan
 teknologi sistem informasi, dan perluasan penggunaan Model
 Internal.

 Sebelum …

 long dan

 - 14 -

 Sebelum modifikasi atas penggunaan Model Internal memperoleh
 persetujuan dari Bank Indonesia, Bank tetap menggunakan Model
 Internal yang telah disetujui untuk perhitungan KPMM.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 26

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan ”produk dan aktivitas baru” adalah produk
 dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko.

 Ayat (2)
 Penggunaan Model Internal terhadap produk dan aktivitas baru
 termasuk cakupan modifikasi Model Internal.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 27

 Ayat (1)
 Pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Model Internal
 mencakup antara lain pemenuhan persyaratan penggunaan Model
 Internal, laporan back testing, dan laporan stress testing.

 Ayat (2) …

 - 15 -

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 28

 Ayat (1)
 Larangan ini berlaku untuk pengukuran Risiko Pasar terhadap produk
 dan aktivitas yang telah disetujui menggunakan Model Internal.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 29
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31

 Ayat (1)
 Laporan perhitungan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan
 posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan
 rasio KPMM.

 Ayat (2)
 Laporan yang terkait dengan Model Internal antara lain mencakup
 laporan perhitungan value at risk dan beban modal, laporan
 perhitungan rasio KPMM, laporan back testing, serta laporan stress
 testing.

 Ayat (3) …

 - 16 -

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Contoh:
 Sesuai ketentuan mengenai Laporan Berkala Bank Umum, maka
 laporan posisi bulan Maret 2008 wajib disampaikan dalam periode
 penyampaian III yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 bulan
 April 2008.

 Ayat (5)
 Penyampaian secara off-line dilakukan dengan softcopy dan
 hardcopy.

 Pasal 32
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Cukup jelas.

 Pasal 34
 Cukup jelas.

 Pasal 35

 Yang dimaksud dengan jumlah yang signifikan adalah signifikan terhadap
 total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

 Pasal 36 …

 - 17 -

 Pasal 36
 Cukup jelas.

 Pasal 37
 Cukup jelas.

 Pasal 38
 Cukup jelas.

 Pasal 39
 Cukup jelas.

 Pasal 40
 Cukup jelas.

 Pasal 41
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4773

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 9/13/PBI/2007 </reg_id>
<reg_title> KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR </reg_title>
<set_date> 1 November 2007 </set_date>
<effective_date> 1 November 2007 </effective_date>
<replaced_reg> '5/12/PBI/2003' </replaced_reg>
<related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004', '3/21/PBI/2001', '8/6/PBI/2006' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 7/ 48 /PBI/2005
 TENTANG

 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG

 HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN
 PIHAK EKSTERN

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan meningkatkan
 keamanan penarikan rekening giro rupiah dan valuta asing
 oleh pihak-pihak yang dapat membuka rekening giro di
 Bank Indonesia, perlu diatur mengenai sarana penarikan
 lain yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan
 rekening giro tersebut;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan
 perubahan

 atas

 Peraturan Bank Indonesia Nomor

 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara
 Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004

 (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);

 Mengingat …

 -2-
 Mengingat
 :

 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

 1992
 Republik

 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan
 :
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 2/24/PBI/2000
 TENTANG

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK
 INDONESIA

 TENTANG

 HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK
 INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN.

 Pasal …

 -3-
 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000
 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025) yang telah beberapa kali
 diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:
 a. Nomor 3/11/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108);

 b. Nomor 6/16/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);

 diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) ayat sehingga
 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 Pasal 15

 (1) Penarikan
 Rekening Giro Rupiah yang
 dimiliki oleh instansi

 pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
 a. Cek BI;
 b. BG BI;
 c.
 d.

 sarana elektronik; dan
 sarana penarikan lain.

 (2) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
 berupa:
 a.

 sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh
 Pemegang Rekening Giro atau oleh instansi pemerintah yang
 berwenang; atau

 b. sarana …

 -4-
 b.

 sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh
 Bank Indonesia.

 (3) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
 harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan memuat paling
 sedikit hal-hal sebagai berikut:
 a.

 perintah bayar;

 b. nomor Rekening Giro Rupiah dan nama Rekening Giro Rupiah
 yang didebet di Bank Indonesia;

 c. nomor

 d.
 e.

 rekening dan nama rekening yang dikredit di Bank
 Indonesia atau di Bank Umum;

 nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
 tempat dan tanggal penarikan.

 (4) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
 harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
 a.

 b.

 kertas standar sesuai ketentuan intern Pemegang Rekening Giro
 atau instansi pemerintah yang berwenang; dan

 terdapat logo atau identitas dari Pemegang Rekening Giro atau
 instansi pemerintah yang berwenang.

 (5) Ketentuan mengenai prosedur pemberian persetujuan atas sarana
 penarikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta sarana
 penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga
 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 16

 (1) Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah tidak boleh
 melebihi Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain
 diantara …

 -5-
 diantara instansi
 pemerintah
 dan Bank
 Indonesia dengan

 memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23
 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.

 (2) Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh instansi pemerintah tidak
 dapat ditarik secara tunai.

 3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 17

 (1) Penarikan Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh instansi pemerintah
 dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:
 a.

 sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh
 Pemegang Rekening Giro atau oleh instansi pemerintah yang
 berwenang; atau

 b.

 sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
 memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan memuat paling sedikit
 hal-hal sebagai berikut:
 a.

 perintah bayar;

 b. nomor Rekening Giro Valas dan nama Rekening Giro Valas
 yang didebet di Bank Indonesia;

 c. nomor

 d.
 e.

 rekening dan nama rekening yang dikredit di Bank
 Indonesia atau di Bank Umum;

 nilai nominal dalam angka dan huruf; dan
 tempat dan tanggal penarikan.

 (3) Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
 memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

 a. kertas …

 -6-
 a.
 b.

 kertas standar sesuai ketentuan intern Pemegang Rekening Giro
 atau instansi pemerintah yang berwenang; dan

 terdapat logo atau identitas dari Pemegang Rekening Giro atau
 instansi pemerintah yang berwenang.

 (4) Ketentuan mengenai prosedur pemberian persetujuan atas sarana
 penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta sarana penarikan
 yang distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 4. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga
 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 19

 (1) Penarikan atas Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh bukan
 instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai
 berikut:
 a. Cek BI;
 b. BG BI;
 c.
 d.

 sarana elektronik; dan
 sarana penarikan lain.

 (2) Ketentuan mengenai sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf d diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 5. Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga
 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 20

 (1) Pemegang Rekening Giro Valas bukan instansi pemerintah dapat
 melakukan pendebetan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah
 Saldo Efektif.

 (2) Rekening …

 -7-

 (2) Rekening Giro Valas yang dimiliki oleh bukan instansi pemerintah
 tidak dapat ditarik secara tunai.

 6. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) ayat sehingga
 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 21

 (1) Penarikan atas Rekening Giro Valas oleh Pemegang Rekening Giro
 bukan instansi pemerintah dilakukan melalui pemindahbukuan dengan
 menggunakan sarana sebagai berikut:
 a. SWIFT

 (Society
 b.

 Telecommunication);
 Teleks; dan

 c. Sarana penarikan lain yang distandardisasi dan diterbitkan oleh
 Bank Indonesia.

 (2) Ketentuan mengenai sarana penarikan lain yang distandardisasi dan
 diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
 c diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal II

 (1) Sarana penarikan Rekening Giro Valas dan/atau Rekening Giro Rupiah
 berupa surat masih dapat digunakan oleh Pemegang Rekening Giro sebagai
 sarana penarikan paling lama 2 (dua)

 Bank Indonesia ini.

 (2) Dalam hal sarana penarikan yang distandardisasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) huruf c telah
 diterbitkan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), sarana penarikan berupa surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 tidak dapat digunakan sebagai sarana penarikan.

 (3) Sepanjang …
 For Worldwide
 Interbank

 Financial

 tahun sejak berlakunya Peraturan

 -8-

 (3) Sepanjang Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) belum diterbitkan, maka prosedur
 pemberian persetujuan penggunaan sarana penarikan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) mengacu pada Surat
 Edaran Bank Indonesia No. 4/11/DASP tanggal 13 Agustus 2002 perihal
 Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 16 November 2005
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 131
 DASP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 7/ 48 /PBI/2005
 TENTANG

 PERUBAHAN KETIGA ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG
 HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN
 PIHAK EKSTERN

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal I
 Pasal 15

 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “sarana elektronik” adalah suatu
 fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan
 memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan
 penarikan dana secara tunai dari satu Rekening Giro atau
 pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening
 Giro lainnya. Sarana elektronik tersebut antara lain adalah
 sistem transfer dana yang penyelesaiannya dilakukan
 secara …

 -2-

 secara individual atau per transaksi (Sistem Real Time
 Gross Settlement).

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah yang
 berwenang” adalah instansi yang membawahi Pemegang
 Rekening Giro.
 Sarana penarikan lain tersebut antara lain Surat Perintah
 Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Pembebanan
 SP2D (SPB SP2D).
 Sarana penarikan ini merupakan pengganti dari Surat
 Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB)
 Perintah Pembebanan (SPB-SPM).

 dan
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “sarana penarikan lain yang
 distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia”
 adalah sarana penarikan yang disediakan oleh Bank
 Indonesia untuk digunakan oleh Pemegang Rekening Giro
 dalam kondisi

 dimana Pemegang Rekening Giro atau

 instansi pemerintah yang berwenang tidak menetapkan
 sarana penarikan yang distandardisasi sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a atau sarana penarikan yang telah
 distandardisasi oleh Pemegang Rekening Giro atau
 instansi pemerintah yang berwenang tersebut tidak tepat
 digunakan untuk transaksi penarikan tertentu. Dalam hal

 Bank …
 Surat

 -3-

 Bank Indonesia bertindak sebagai penerima kuasa dari
 Pemegang Rekening Giro

 atau menjalankan tugas

 berdasarkan ketentuan yang berlaku maka sarana
 penarikan Rekening Giro yang digunakan adalah sarana
 penarikan Rekening Giro yang ditetapkan Bank Indonesia
 secara internal.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 16

 Ayat (1)
 Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan
 Bank Indonesia maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan
 melakukan penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada
 akhir hari saldo negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan
 memindahkan saldo negatif tersebut kepada rekening instansi
 pemerintah lainnya yang ditunjuk atau dengan pengkreditan dari
 rekening instansi pemerintah lainnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Huruf a
 Yang …

 -4-

 Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah yang
 berwenang” adalah instansi yang membawahi Pemegang
 Rekening Giro.
 Sarana penarikan dalam huruf ini antara lain Surat Perintah
 Pencairan Dana (SP2D).
 Sarana penarikan ini merupakan pengganti dari Surat
 Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB), Surat Perintah
 Pembebanan

 (SPB-SPM),
 Surat
 Perintah Membayar

 Rekening Khusus (SPMRK) dan Surat Kuasa membayar
 atas beban rekening khusus untuk Letter
 (SPMRK L/C).

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “sarana penarikan yang
 distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia”
 adalah sarana penarikan yang disediakan oleh Bank
 Indonesia untuk digunakan oleh Pemegang Rekening Giro
 dalam kondisi dimana Pemegang Rekening Giro atau
 instansi pemerintah yang berwenang tidak menetapkan
 sarana penarikan yang distandardisasi sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a atau sarana penarikan yang telah
 distandardisasi oleh Pemegang Rekening Giro atau
 instansi pemerintah yang berwenang tersebut tidak tepat
 digunakan untuk transaksi penarikan tertentu.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat …
 of Credit

 -5-

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 19
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “sarana elektronik” adalah suatu
 fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan
 memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan
 penarikan dana secara tunai dari satu Rekening Giro atau
 pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening
 Giro lainnya. Sarana elektronik tersebut antara lain adalah
 sistem transfer dana yang penyelesaiannya dilakukan
 secara individual atau per transaksi (Sistem Real Time
 Gross Settlement).

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan ”sarana penarikan lain” antara lain
 adalah:
 1. Teleks yang digunakan untuk pembukuan hasil kliring
 oleh penyelenggara kliring lokal di tempat yang tidak
 terdapat Kantor Bank Indonesia;

 2. SWIFT …

 -6-

 2. SWIFT, yang digunakan khusus untuk sarana
 penarikan Rekening Giro oleh Lembaga Keuangan
 Internasional; dan

 3. Sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkan
 oleh Bank Indonesia. Sarana penarikan ini hanya dapat
 digunakan

 apabila sarana
 penarikan
 sebagaimana

 dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
 huruf c tidak tepat digunakan untuk transaksi penarikan
 tertentu.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Ayat (1)

 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “SWIFT (Society For Worldwide
 Interbank Financial Telecommunication)” adalah suatu
 jaringan internasional untuk keperluan pemindahan dana
 dan atau pertukaran berita dengan menggunakan teknologi
 komputer antar bank dan lembaga-lembaga keuangan
 bukan bank yang menjadi anggotanya.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf …

 -7-
 Huruf c
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal II
 Ayat (1)

 Penetapan jangka waktu 2 (dua) tahun diperlukan sebagai masa
 transisi dalam rangka memberikan kesempatan kepada
 Pemegang Rekening Giro terkait dan kepada Bank Indonesia
 untuk menyesuaikan proses standardisasi dan penerbitan sarana
 penarikan lain dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia
 ini serta untuk melakukan sosialisasi.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 -8-

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 4570

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 7/48/PBI/2005 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN </reg_title>
<set_date> 16 November 2005 </set_date>
<effective_date> 16 November 2005 </effective_date>
<changed_reg> '2/24/PBI/2000' </changed_reg>
<extension_of> '6/16/PBI/2004', '3/11/PBI/2011' </extension_of>
<related_reg> '23/UU/1999', '1/UU/2004', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 12/ 25 /PBI/2010
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

 NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN
 UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU)
 TAHUN EMISI 2009

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah ditujukan
 untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat
 pembayaran yang sah (legal tender) di Negara Kesatuan
 Republik Indonesia;

 b. bahwa Bank Indonesia telah memiliki Gubernur Bank
 Indonesia yang definitif, sehingga diperlukan perubahan
 penandatanganan pada uang rupiah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melakukan
 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang
 Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi
 2009;

 Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran

 Negara . . .

 -2-

 Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4962);

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang
 Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta
 Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4762);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN
 PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000
 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009.

 Pasal . . .

 -3-
 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009
 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua
 Ribu) Tahun Emisi 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 98) diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 4

 Ciri uang rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 1, untuk tahun pencetakan sampai dengan bulan November tahun 2010
 adalah:
 a. Warna
 bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan
 abu-abu.

 b. Gambar
 1. bagian muka
 a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran
 Antasari dan di bawahnya dicantumkan tulisan “PANGERAN
 ANTASARI”;

 b) pada sebelah kiri gambar utama dan di tepi kiri dan kanan
 bagian tengah terdapat gambar ornamen daerah Kalimantan,
 serta pada bagian tepi kanan atas dan bawah terdapat garis
 melengkung berwarna kuning yang akan memendar hijau
 kekuningan di bawah sinar ultra violet;

 c) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal
 terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan
 tersebut terdapat tulisan “DUA RIBU RUPIAH”;

 d) pada . . .

 -4-

 d) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan
 pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat
 angka nominal “2000”;

 e) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal
 “2000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila
 diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia
 secara utuh;

 f) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah gambar saling isi
 (rectoverso) terdapat kode tuna netra yang berbentuk sebuah
 kotak persegi panjang;

 g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 tersembunyi (latent image) tulisan BI dalam bingkai persegi
 panjang berbentuk ornamen daerah Kalimantan yang dapat
 dilihat dari sudut pandang tertentu;

 h) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda
 Pancasila;

 i) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun
 pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan
 tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda

 tangan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta tulisan
 “DEPUTI GUBERNUR SENIOR”, dan tanda tangan Deputi
 Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI
 GUBERNUR”;

 j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis
 bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang
 membentuk ornamen daerah Kalimantan;

 k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan
 kaca pembesar terdapat:

 1) pada . . .

 -5-

 1) pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka
 nominal “2000” berupa tulisan BANKINDONESIA;

 2) pada sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa
 tulisan BANKINDONESIA membentuk ornamen daerah
 Kalimantan;

 3) di tepi ornamen daerah Kalimantan berupa tulisan
 DUARIBURUPIAH dalam bentuk melingkar;

 4) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan
 BANKINDONESIA yang tersusun horizontal;

 l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa
 bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air
 berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk lengkungan
 dengan ukuran teks yang berbeda.

 2. bagian belakang
 a) gambar utama berupa gambar Tarian Adat Dayak, Kalimantan
 dan pada sebelah kanannya dicantumkan tulisan “TARIAN
 ADAT DAYAK”;

 b) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK
 INDONESIA”;

 c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT
 TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA
 MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT
 PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA RIBU
 RUPIAH”;

 d) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada

 sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal
 “2000”;

 e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka
 terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta
 berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra
 violet . . .

 -6-

 violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan
 “BANKINDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah
 yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;

 f) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar
 saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah
 cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

 g) pada sebelah kanan bawah terdapat tulisan nama perusahaan

 percetakan uang atau pemasok uang, dan angka tahun emisi
 “2009”;

 h) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan
 kaca pembesar terdapat:
 1) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan
 BANKINDONESIA yang tersusun horizontal;

 2) di tepi kanan gambar utama berupa tulisan
 BANKINDONESIA yang membentuk garis vertikal;

 3) pada sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi
 angka nominal “2000” berupa tulisan BANKINDONESIA;

 i) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa
 bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air
 berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk garis
 melengkung dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.

 c. Bahan
 kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. ukuran panjang 141 mm dan lebar 65 mm;
 3. warna abu-abu;
 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari;
 6. benang pengaman tertanam dan memuat tulisan “BI2000” berulang-
 ulang.

 2. Di antara . . .

 -7-

 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang
 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 4A

 Ciri uang rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Desember tahun 2010 adalah:
 a. Warna
 bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan
 abu-abu.

 b. Gambar
 1. bagian muka
 a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran
 Antasari dan di bawahnya dicantumkan tulisan “PANGERAN
 ANTASARI”;

 b) pada sebelah kiri gambar utama dan di tepi kiri dan kanan
 bagian tengah terdapat gambar ornamen daerah Kalimantan,
 serta pada bagian tepi kanan atas dan bawah terdapat garis
 melengkung berwarna kuning yang akan memendar hijau
 kekuningan di bawah sinar ultra violet;

 c) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal
 terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan
 tersebut terdapat tulisan “DUA RIBU RUPIAH”;

 d) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan
 pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat
 angka nominal “2000”;

 e) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal
 “2000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila
 diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia
 secara utuh;

 f) pada ...

 -8-

 f) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah gambar saling isi
 (rectoverso) terdapat kode tuna netra yang berbentuk sebuah
 kotak persegi panjang;

 g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 tersembunyi (latent image) tulisan BI dalam bingkai persegi
 panjang berbentuk ornamen daerah Kalimantan yang dapat
 dilihat dari sudut pandang tertentu;

 h) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda
 Pancasila;

 i) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun
 pencetakan “2010” (angka 2010 akan berubah sesuai dengan
 tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda

 tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan
 “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank
 Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;

 j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis
 bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang
 membentuk ornamen daerah Kalimantan;

 k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan
 kaca pembesar terdapat:
 1) pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka
 nominal “2000” berupa tulisan BANKINDONESIA;

 2) pada sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa
 tulisan BANKINDONESIA membentuk ornamen daerah
 Kalimantan;

 3) di tepi ornamen daerah Kalimantan berupa tulisan
 DUARIBURUPIAH dalam bentuk melingkar;

 4) di tepi . . .

 -9-

 4) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan
 BANKINDONESIA yang tersusun horizontal;

 l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa
 bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air
 berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk lengkungan
 dengan ukuran teks yang berbeda.

 2. bagian belakang
 a) gambar utama berupa gambar Tarian Adat Dayak, Kalimantan
 dan pada sebelah kanannya dicantumkan tulisan “TARIAN
 ADAT DAYAK”;

 b) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK
 INDONESIA”;

 c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT
 TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA
 MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT
 PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA RIBU
 RUPIAH”;

 d) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada
 sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal
 “2000”;

 e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka
 terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta
 berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra
 violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan
 “BANKINDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah
 yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;

 f) pada ...

 -10-

 f) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar
 saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah
 cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

 g) pada sebelah kanan bawah terdapat tulisan nama perusahaan

 percetakan uang atau pemasok uang, dan angka tahun emisi
 “2009”;

 h) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan
 kaca pembesar terdapat:
 1) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan
 BANKINDONESIA yang tersusun horizontal;

 2) di tepi kanan gambar utama berupa tulisan
 BANKINDONESIA yang membentuk garis vertikal;

 3) pada sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi
 angka nominal “2000” berupa tulisan BANKINDONESIA;

 i) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa
 bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air
 berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk garis
 melengkung dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.

 c. Bahan
 kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. ukuran panjang 141 mm dan lebar 65 mm;
 3. warna abu-abu;
 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari;
 6. benang pengaman tertanam dan memuat tulisan “BI2000” berulang-
 ulang.

 Pasal . . .

 -11-
 Pasal II

 Uang kertas rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 yang dikeluarkan
 oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih
 tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

 Pasal III
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan . . .

 -12-
 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 30 Desember 2010

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 30 Desember 2010
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 PATRIALIS AKBAR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 158
 DPU

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 12/25/PBI/2010 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 </reg_title>
<set_date> 30 Desember 2010 </set_date>
<effective_date> 30 Desember 2010 </effective_date>
<issued_date> 30 Desember 2010 </issued_date>
<changed_reg> '11/21/PBI/2009' </changed_reg>
<related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '6/14/PBI/2004', '2/PERPPU/2008', '9/10/PBI/2007' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 6/ 28 /PBI/2004
 TENTANG

 PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH
 PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa peningkatan kegiatan masyarakat dalam melakukan
 transaksi tunai, perlu didukung dengan ketersediaan uang
 rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri
 keasliannya sebagai alat pembayaran;

 b. bahwa ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah
 dikenali ciri-ciri keasliannya tersebut, dipandang perlu untuk
 meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan
 100.000 (seratus ribu);

 c. bahwa untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang
 rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu), dipandang perlu
 untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah
 pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
 Peraturan Bank

 Indonesia tentang
 Pengeluaran dan

 Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (seratus
 ribu) Tahun Emisi 2004.

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

 Indonesia .....

 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22
 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
 Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah

 (Lembaran

 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4388 );

 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan :
 PERATURAN BANK INDONESIA
 TENTANG

 PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS
 RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN
 EMISI 2004.

 Pasal 1

 Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 100.000
 (seratus ribu) tahun emisi 2004 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah
 negara Republik Indonesia.

 Pasal 2

 Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang
 kertas yang terbuat dari bahan serat kapas.

 Pasal 3 .....

 Pasal 3

 Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai
 nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

 Pasal 4

 Ciri uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 1 adalah :
 a. warna
 bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan
 merah;

 b. gambar
 1. bagian muka
 a) gambar utama berupa gambar Proklamator dan di bawahnya
 dicantumkan tulisan “DR. IR. SOEKARNO” dan “DR. H.
 MOHAMMAD HATTA”;

 b) di antara gambar Proklamator terdapat tulisan “Teks Proklamasi
 Republik Indonesia” dengan latar belakang Bendera Negara Republik
 Indonesia;

 c) di sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi;
 d) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat
 tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat
 tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;

 e) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di
 sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal
 “100000”;

 f) di atas .....

 f) di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling
 isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan
 terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

 g) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara
 Garuda Pancasila;

 h) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang
 segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optical variable ink) yang
 akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau
 apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

 i) di sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun emisi “2004”,
 tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank
 Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR”,
 dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Aulia Pohan)
 beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;

 j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis
 bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung
 membentuk ornamen tertentu;

 yang

 k) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” atau “BI” dan hanya dapat
 dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di :
 1) tepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk
 pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;

 2) bagian tengah, di bawah teks proklamasi berbentuk lengkungan;
 3) sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang
 membentuk gambar bunga teratai;

 4) sebelah kanan atas di sekitar gambar burung garuda dan di sebelah
 kanan di bawah tanda tangan Dewan Gubernur berbentuk
 lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke
 kecil;

 5) tepi .....

 5) tepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang
 membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda.

 2. bagian belakang
 a) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan
 Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

 b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK
 INDONESIA”;

 c) di sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan
 Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra
 violet;

 d) di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN
 RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA
 MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
 YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;

 e) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas
 dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”;

 f) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak
 di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam
 yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan di
 sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak
 dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di
 bawah sinar ultra violet;

 g) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi
 (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat
 logo Bank Indonesia secara utuh;

 h) di sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “100000”
 terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP. 2004”;

 i) di atas .....

 i) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar
 gedung MPR/DPR yang akan memendar kemerahan di bawah sinar
 ultra violet ;

 j) di sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata
 berupa angka nominal “100000” yang
 kehijauan di bawah sinar ultra violet;

 akan memendar kuning

 k) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” atau “BI” dan hanya dapat
 dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di :
 1) tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 2) sebelah kiri atas dan bawah masing-masing berada di belakang
 angka nominal dan dibawah gedung MPR/DPR RI berbentuk
 lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke
 kecil;

 3) bagian kanan atas atap gedung MPR/DPR RI yang membentuk
 pola dasar uang;

 4) tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan.

 c. bahan
 kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 3. warna merah muda;
 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan
 electrotype berupa ornamen;

 6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI
 100000” yang utuh atau terpotong sebagian;

 7. Jenis .....

 7. jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna
 dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning
 keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

 Pasal 5

 Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan
 mulai tanggal 29 Desember 2004.

 Pasal 6
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 17 Desember 2004
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR
 162 DPU

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 6/28/PBI/2004 </reg_id>
<reg_title> PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 </reg_title>
<set_date> 17 Desember 2004 </set_date>
<effective_date> 17 Desember 2004 </effective_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '6/14/PBI/2004' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 11/13/PBI/2009

 TENTANG

 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
 BANK PERKREDITAN RAKYAT

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi,
 Bank Perkreditan Rakyat perlu meningkatkan pembiayaan
 kepada sektor produktif, terutama membiayai usaha mikro,
 kecil dan menengah;

 b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada
 usaha mikro, kecil dan menengah serta melindungi
 kepentingan masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat wajib
 memelihara kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan
 memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan
 dana;

 c. bahwa …

 - 2 -

 c. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan
 dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran
 portofolio penyediaan dana yang diberikan agar risiko
 penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada Peminjam
 atau kelompok Peminjam tertentu;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk
 mengatur kembali ketentuan tentang Batas Maksimum
 Pemberian Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam
 suatu Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

 Undang …

 - 3 -

 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 MEMUTUSKAN

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS
 MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN
 RAKYAT.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
 tentang Perbankan Syariah.

 2. Bank …

 - 4 -

 2. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank
 Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan
 usaha secara konvensional.

 3. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan
 BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang
 diperkenankan terhadap modal BPR.

 4. Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk:
 a. kredit, dan/atau
 b. penempatan dana antar bank.

 5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
 dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
 antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak Peminjam untuk
 melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,
 imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

 6. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada Bank
 lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito,
 kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

 7. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
 BPR.

 8. Pihak …

 - 5 -

 8. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai
 hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPR.

 9. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang tidak
 mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan
 dengan BPR.

 10. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana
 pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang
 diperkenankan.

 11. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana
 yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan
 dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK
 sebagaimana dimaksud pada angka 10.

 12. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang
 memperoleh Penyediaan Dana dari BPR berupa Kredit.

 13. Direksi:

 a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
 tentang Perusahaan Daerah;

 c. bagi …

 - 6 -

 c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
 Perkoperasian.

 14. Dewan Komisaris:

 a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan
 Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
 tentang Perusahaan Daerah;

 c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
 Perkoperasian.

 Pasal 2

 BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat Perjanjian
 Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan Penyediaan Dana.

 Pasal 3

 (1) BPR dilarang membuat Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 apabila Perjanjian Kredit tersebut mewajibkan BPR untuk

 menyediakan …

 - 7 -

 menyediakan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran
 BMPK.

 (2) BPR dilarang memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan
 Pelanggaran BMPK.

 BAB II

 DASAR PERHITUNGAN BMPK
 Pasal 4

 (1) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debet Kredit.

 (2) BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung
 berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.

 BAB III

 BMPK KEPADA PIHAK TERKAIT
 Pasal 5

 Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari Modal BPR.

 Pasal 6 …

 - 8 -
 Pasal 6

 Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada Pihak Terkait wajib memperoleh
 persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota
 Dewan Komisaris BPR.

 Pasal 7

 Pihak Terkait meliputi:
 a. pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepuluh persen) atau lebih
 dari modal disetor;

 b.
 c.

 anggota Dewan Komisaris;
 anggota Direksi;

 d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua,
 baik horisontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;

 e. Pejabat Eksekutif;
 f.

 perusahaan-perusahaan bukan Bank yang dimiliki oleh pihak-pihak
 sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang
 kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan sebesar 25% (dua
 puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan;

 g. BPR lain yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf
 a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individual sebesar
 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor pada BPR lain tersebut;

 h. BPR …

 - 9 -

 h. BPR lain yang:
 1)

 2)

 anggota Dewan Komisarisnya merupakan anggota Dewan Komisaris
 BPR; dan

 rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud merupakan 50% (lima puluh
 persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris
 dan Direksinya.

 i.

 perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah
 keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksinya merupakan
 anggota Dewan Komisaris BPR;

 j. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada
 huruf a sampai dengan huruf i.

 Pasal 8

 Penyediaan Dana kepada pihak-pihak selain yang dimaksud dalam Pasal 7 dapat
 dikategorikan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait apabila penyediaan
 dana tersebut digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait.

 BAB IV …

 - 10 -
 BAB IV

 BMPK KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT
 Pasal 9

 (1) Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR
 lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua
 puluh persen) dari Modal BPR.

 (2) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak
 Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal
 BPR.

 (3) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam
 Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari
 Modal BPR.

 Pasal 10

 Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) apabila Peminjam mempunyai keterkaitan
 dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, hubungan
 kepengurusan dan/atau hubungan keuangan, yang meliputi:
 a. perusahaan-perusahaan yang masing-masing 25% (dua puluh lima persen)
 atau lebih modal disetornya dimiliki oleh suatu perusahaan/badan atau
 perorangan atau secara bersama oleh suatu keluarga;

 b. perusahaan …

 - 11 -

 b. perusahaan-perusahaan yang salah satunya memiliki 25% (dua puluh lima
 persen) atau lebih modal disetor perusahaan lainnya;

 c. perusahaan-perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari
 jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada
 perusahaan yang satu menjadi Dewan Komisaris dan/atau Direksi pada
 perusahaan lainnya.

 d. perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana
 dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, namun terdapat bantuan
 keuangan dari salah satu perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya
 yang mengakibatkan adanya pengendalian oleh perusahaan tersebut
 terhadap perusahaan lainnya.

 e. perusahaan-perusahaan dan/atau perorangan yang salah satunya bertindak
 sebagai penjamin kredit atas kredit yang diterima oleh perusahaan atau
 perorangan lainnya.

 BAB V

 PELAMPAUAN BMPK
 Pasal 11

 Penyediaan Dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila
 terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan
 terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang
 diperkenankan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

 a. penurunan …

 - 12 -

 a. penurunan Modal BPR;
 b. penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan
 struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan
 Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam;

 c. perubahan ketentuan.
 BAB VI

 PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN/ATAU PELAMPAUAN BMPK
 Pasal 12

 (1) BPR wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (action plan)
 untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK.

 (2) Action plan untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus disampaikan oleh BPR dan diterima oleh Bank Indonesia paling
 lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir penyampaian laporan BMPK bulan
 yang bersangkutan atau 14 (empat belas) hari sejak exit meeting untuk
 Pelanggaran BMPK yang ditemukan dalam pemeriksaan.

 (3) Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 huruf a dan huruf b harus disampaikan oleh BPR dan diterima oleh Bank
 Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan BMPK
 bulan yang bersangkutan atau 14 (empat belas) hari sejak exit meeting
 untuk Pelampauan BMPK yang ditemukan dalam pemeriksaan.

 (4) Action …

 - 13 -

 (4) Action plan untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 huruf c harus disampaikan oleh BPR dan diterima oleh Bank Indonesia
 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru.

 (5) Dalam hal jangka waktu penyampaian action plan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur
 maka BPR wajib menyampaikan action plan pada hari kerja sebelumnya.

 Pasal 13

 (1) Action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memuat
 paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK
 dan/atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.

 (2) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
 sebagai berikut:
 a. Untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga)
 bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 b. Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, paling lambat 6 (enam)
 bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 c. Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling lambat 12 (dua belas) bulan
 sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 (3) Dalam …

 - 14 -

 (3) Dalam hal sisa jangka waktu penyediaan dana sampai dengan jatuh tempo
 lebih pendek daripada target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) maka target waktu penyelesaian paling lambat sampai dengan
 penyediaan dana jatuh tempo.

 (4) Target waktu penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK atas
 Penempatan Dana Antar Bank yang tidak memiliki jatuh tempo berupa
 Tabungan pada BPR lain, paling lambat 1 (satu) bulan sejak action plan
 disampaikan kepada Bank Indonesia.

 (5) Bank Indonesia dapat meminta BPR melakukan penyesuaian action plan
 yang disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-
 langkah dan/atau target waktu penyelesaian tidak mungkin dicapai.

 Pasal 14

 (1) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan untuk
 penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK disertai
 dengan bukti pendukungnya.

 (2) Laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib disampaikan oleh BPR dan diterima oleh Bank Indonesia paling
 lambat 14 (empat belas) hari sejak realisasi action plan.

 (3) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPR wajib
 menyampaikan laporan pelaksanaan action plan pada hari kerja
 sebelumnya.

 BAB VII …

 - 15 -
 BAB VII

 PENGECUALIAN
 Pasal 15

 Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:
 a. Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum, termasuk Bank Umum
 yang memenuhi kriteria Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 7;

 b. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh:
 1) Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di
 BPR;

 2) Emas dan/atau logam mulia; dan/atau
 3) Sertifikat Bank Indonesia,
 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a)

 agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa
 pencairan/penjualan yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan
 untuk keuntungan BPR penerima agunan,

 termasuk

 pencairan/penjualan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran
 pokok/bunga;

 b)

 jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a)
 paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan

 c) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka
 2), disimpan atau ditatausahakan pada BPR yang bersangkutan.

 c. Bagian …

 - 16 -

 c. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara
 langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
 Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1)

 jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat
 dibatalkan (irrevocable);

 2) harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak klaim
 diajukan, termasuk pencairan sebagian; dan

 3) mempunyai jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan
 jangka waktu Penyediaan Dana.

 d. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain sepanjang memenuhi
 persyaratan:
 1) Terdapat kesepakatan antar BPR yang menempatkan dananya dengan
 BPR lain yang menerima penempatan dana;

 2) Dalam rangka menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
 3) Bagian Penempatan Dana dimaksud:
 a) merupakan simpanan/iuran/porsi dana yang wajib ditempatkan
 oleh BPR pada BPR lain sesuai kesepakatan sebagaimana
 dimaksud pada angka 1); atau

 b) berasal dari simpanan/iuran/porsi dana dari BPR-BPR yang
 ditujukan untuk menanggulangi kesulitan likuiditas masing-
 masing BPR.

 Pasal 16 …

 - 17 -
 Pasal 16

 (1) Penyediaan dana BPR berupa Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma
 atau pola Pengembangan Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya
 Masyarakat (PHBK) dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam
 Pihak Tidak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

 (2) Pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
 dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sepanjang memenuhi
 persyaratan:
 a. Kredit diberikan dengan pola kemitraan;
 b. Perusahaan inti merupakan Pihak Tidak Terkait dengan BPR;
 c. Plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki,
 dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti;

 d. Plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti
 sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan

 e. Perjanjian Kredit antara BPR dengan plasma dilakukan secara
 langsung.

 (3) Pola PHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari
 pengertian kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sepanjang memenuhi persyaratan:
 a. Kredit diberikan kepada kelompok;
 b. Partisipan PHBK telah melalui seleksi;

 c. Menghargai …

 - 18 -

 c. Menghargai otonomi lembaga partisipan;
 d. Mempromosikan tabungan dan mengkaitkan tabungan dengan kredit;
 e. Mengenakan tingkat bunga pasar;
 f. Mengembangkan dan menerima agunan alternatif;
 g. Terdapat bantuan teknis/pendampingan untuk membina kelompok.

 Pasal 17

 Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai
 BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan
 kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR
 yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

 BAB VIII

 TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN
 KOREKSI LAPORAN BMPK
 Pasal 18

 (1) BPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan BMPK kepada Bank
 Indonesia secara on-line setiap bulan secara benar, lengkap dan tepat waktu.

 (2) Laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

 a. Penyediaan …

 - 19 -

 a. Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melanggar dan
 melampaui BMPK; dan

 b. Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

 (3) Tatacara penyampaian laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 19

 (1) BPR bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan BMPK
 yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 18 ayat (1).

 (2) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas laporan BMPK yang
 telah disampaikan kepada Bank Indonesia, BPR wajib menyampaikan
 koreksi atas laporan BMPK secara on-line dengan memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

 Pasal 20

 (1) Kewajiban penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK
 secara on-line sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19
 ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 a. BPR berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi
 sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan laporan BMPK
 dan/atau koreksi laporan BMPK secara on-line;

 b. BPR …

 - 20 -

 b. BPR baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan
 setelah melakukan kegiatan operasional;

 c. BPR mengalami gangguan teknis; atau
 d. Terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada database atau jaringan
 komunikasi di Bank Indonesia.

 (2) BPR memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
 a, huruf b atau huruf c setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis
 terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dengan mengemukakan alasannya.

 (3) BPR wajib menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK
 secara on-line setelah kegiatan operasional kembali berjalan secara normal.

 Pasal 21

 (1) BPR yang tidak dapat menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi
 laporan BMPK secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib
 menyampaikan laporan dimaksud secara off-line.

 (2) Tatacara penyampaian laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 22

 (1) Laporan BMPK wajib disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia
 paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah
 berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

 (2) Dalam …

 - 21 -

 (2) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu
 maka BPR yang menyampaikan laporan BMPK secara off-line wajib
 menyampaikan laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya.

 (3) BPR dinyatakan telah menyampaikan laporan BMPK pada tanggal
 diterimanya laporan BMPK oleh Bank Indonesia.

 (4) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas laporan BMPK yang
 telah disampaikan, BPR wajib menyampaikan koreksi atas laporan BMPK
 dimaksud kepada Bank Indonesia secara on-line paling lambat tanggal 20
 (dua puluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang
 bersangkutan.

 (5) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu maka
 BPR yang menyampaikan koreksi laporan BMPK secara off-line wajib
 menyampaikan laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya.

 (6) BPR dinyatakan telah menyampaikan koreksi laporan BMPK pada tanggal
 diterimanya koreksi laporan BMPK oleh Bank Indonesia.

 Pasal 23

 (1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK apabila sampai
 dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) BPR
 belum menyampaikan laporan BMPK.

 (2) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan BMPK apabila
 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)
 BPR belum menyampaikan koreksi laporan BMPK.

 (3) BPR …

 - 22 -

 (3) BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi
 laporan BMPK apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah
 berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan BPR belum menyampaikan
 laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.

 (4) BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi
 laporan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap wajib
 menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK.

 BAB IX

 KETENTUAN LAIN
 Pasal 24

 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan
 ketentuan BMPK oleh BPR.

 (2) BPR wajib melakukan koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan BMPK BPR kepada
 Bank Indonesia.

 (3) Dalam hal terdapat koreksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), BPR wajib menyampaikan koreksi laporan BMPK dimaksud
 kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal
 pemberitahuan oleh Bank Indonesia atau sejak tanggal exit meeting.

 (4) Dalam …

 - 23 -

 (4) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPR wajib
 menyampaikan koreksi atas laporan BMPK pada hari kerja sebelumnya.

 Pasal 25

 (1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan BMPK
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila sampai dengan
 batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) BPR belum
 menyampaikan koreksi laporan BMPK.

 (2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan koreksi laporan BMPK sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila sampai dengan 30 (tiga puluh)
 hari sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia atau sejak tanggal
 exit meeting, BPR belum menyampaikan koreksi laporan BMPK.

 (3) BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan koreksi laporan BMPK
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan koreksi
 laporan BMPK.

 Pasal 26

 Dalam 3 (tiga) bulan pertama sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia
 ini, selain menyampaikan laporan BMPK secara on-line sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 18, penyampaian laporan BMPK disertai rekaman data laporan
 BMPK terkait dalam bentuk disket atau media perekam data elektronik lainnya
 beserta hasil cetakan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

 BAB X …

 - 24 -
 BAB X

 SANKSI
 Pasal 27

 (1) BPR yang melakukan Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 9 dikenakan sanksi penilaian tingkat
 kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku.

 (2) Terhadap setiap kesalahan laporan BMPK yang ditemukan berdasarkan
 penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia, dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jenis
 kesalahan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

 (3) Dalam hal jenis kesalahan yang sama terjadi pada laporan bulanan BPR
 sesuai ketentuan yang berlaku dan atas kesalahan tersebut BPR telah
 dikenakan sanksi maka BPR tidak lagi dikenakan sanksi atas jenis
 kesalahan yang sama tersebut pada laporan BMPK.

 (4) BPR yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPK dan/atau
 koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan
 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

 (5) BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi
 laporan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal
 25 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00
 (satu juta rupiah).

 (6) BPR ...

 - 25 -

 (6) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Pasal 12,
 Pasal 14 serta Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai
 dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998, berupa:
 a.

 teguran tertulis; dan

 b. penurunan nilai kredit aspek manajemen dalam perhitungan tingkat
 kesehatan.

 (7) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Pasal 12,
 Pasal 14 serta Pasal 24 ayat (2) selain dikenakan sanksi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
 Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
 berupa pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau
 pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak
 lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 (8) BPR yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan
 BMPK sesuai dengan action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 ayat (2) dan/atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi
 yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
 ayat (2), setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia,
 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-

 Undang ...

 - 26 -

 Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
 a. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau
 pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat
 tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
 dan/atau

 b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan
 untuk ekspansi Penyediaan Dana.

 (9) BPR yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terhadap anggota Direksi, anggota
 Dewan Komisaris, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat
 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf
 b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998.

 Pasal 28

 Ketentuan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 27 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) berlaku setelah 3 (tiga) bulan pertama
 sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

 BAB XI ...

 - 27 -
 BAB XI

 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
 Pasal 29

 (1) BPR yang mengalami Keadaan Memaksa (force majeure) selama satu atau
 lebih periode penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPK dan/atau
 koreksi laporan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
 Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3);

 (2) BPR yang mengalami Keadaan Memaksa (force majeure) kurang dari satu
 periode penyampaian laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPK dan/atau
 koreksi laporan BMPK dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5);

 (3) BPR yang mengalami Keadaan Memaksa (force majeure), menyampaikan
 pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai
 penjelasan mengenai Keadaan Memaksa yang dialami;

 (4) BPR wajib menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK
 setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3).

 BAB XII ...

 - 28 -
 BAB XII

 PENUTUP
 Pasal 30

 Ketentuan lebih lanjut tentang BMPK akan diatur dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 Pasal 31

 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan
 Direksi Bank Indonesia Nomor 31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang
 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak
 berlaku bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

 Pasal 32

 Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit Desa (BKD) yang
 didirikan berdasarkan staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun
 1937 Nomor 9.

 Pasal 33
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2009.

 Agar ...

 - 29 -
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

 Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 17 April 2009.
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 BOEDIONO

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 17 April 2009.
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

 ANDI MATTALATTA

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 66
 DKBU

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 11/13/PBI/2009

 TENTANG

 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
 BANK PERKREDITAN RAKYAT

 UMUM
 Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha BPR sebagai akibat

 dari konsentrasi penyediaan dana maka BPR wajib memperhatikan prinsip
 kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran risiko atas portofolio
 penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada
 Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait sebesar persentase tertentu
 dari modal BPR atau yang dikenal dengan BMPK.
 Secara operasional, mengingat BPR dipengaruhi oleh faktor eksternal,

 maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas
 maksimumnya antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal BPR dan
 perubahan ketentuan.

 Mengingat …

 - 2 -
 Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai

 lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan
 dananya, BPR tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 melalui langkah penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil dan menengah
 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyediaan dana
 tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK,
 antara lain penyediaan dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma
 dan PHBK dan penyediaan dana yang dijamin oleh Pemerintah Pusat/Daerah
 baik langsung atau melalui BUMN/BUMD dan meningkatkan BMPK untuk
 kelompok Pihak Tidak Terkait dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga
 puluh persen).
 Dalam rangka pemantauan penyediaan dana, BPR diwajibkan untuk

 menyampaikan laporan BMPK secara berkala, dan Bank Indonesia memiliki
 wewenang untuk melakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan dan
 meminta BPR untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta
 mengenakan sanksi secara efektif terhadap BPR yang melakukan pelanggaran
 terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2 …

 - 3 -

 Pasal 2
 Cukup jelas.

 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Kewajiban pemenuhan ketentuan pada ayat ini berlaku untuk setiap
 saat pemberian/realisasi Penyediaan Dana.

 Pasal 4
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Cukup jelas.

 Pasal 6
 Persetujuan anggota Dewan Komisaris dimaksudkan sebagai pelaksanaan
 tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris atas tindakan

 kepengurusan …

 - 4 -

 kepengurusan oleh Direksi dan tidak menghilangkan tanggung jawab
 Direksi sebagai pemutus.

 Pasal 7
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat
 kedua, baik horisontal maupun vertikal, adalah pihak-pihak sebagai
 berikut:
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2.

 3.

 saudara kandung/tiri/angkat;
 anak kandung/tiri/angkat;

 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 5.

 cucu kandung/tiri/angkat;
 6.
 saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 7. suami …

 - 5 -
 7.
 suami atau isteri;

 8. mertua;
 9. besan;
 10. suami atau isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. kakek atau nenek dari suami atau isteri;
 12. suami atau isteri dari cucu kandung/tiri/angkat;
 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteri beserta suami
 atau isteri dari saudara yang bersangkutan.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif adalah Pejabat Eksekutif
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang BPR.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Yang dimaksud dengan “BPR lain” termasuk pula Bank Pembiayaan
 Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Perbankan Syariah.

 Huruf h
 Ketentuan huruf h memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap
 jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang
 BPR.

 Contoh: …

 - 6 -

 Contoh:
 BPR A menyediakan dana kepada BPR B.
 BPR A mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang
 Komisaris. Kedua Komisaris BPR A tersebut menjabat sebagai
 Komisaris pada BPR B yang mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2
 (dua) orang Komisaris. Mengingat 2 (dua) orang Komisaris pada BPR
 B memenuhi asas mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen) dari
 jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR B
 maka BPR B tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPR A, sehingga
 penyediaan dana BPR A kepada BPR B paling tinggi sebesar 10%
 (sepuluh persen).

 Huruf i
 Ketentuan huruf i memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap
 jabatan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
 Indonesia tentang BPR.
 Contoh:
 BPR C menyediakan dana kepada PT D.
 BPR C mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang
 Komisaris. Salah satu Komisaris BPR C tersebut menjabat sebagai
 Komisaris pada PT D yang mempunyai 1 (satu) orang Direktur dan 1
 (satu) orang Komisaris. Mengingat 1 (satu) orang Komisaris pada PT
 D tersebut memenuhi asas mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen)
 dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT D

 maka …

 - 7 -

 maka PT D tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPR C, sehingga
 penyediaan dana BPR C kepada PT D paling tinggi sebesar 10%
 (sepuluh persen).

 Huruf j
 Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang dibuat secara
 tertulis oleh pihak yang menjamin untuk mengambil alih dan/atau
 melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam
 hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

 Pasal 8
 Cukup jelas.

 Pasal 9
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR
 lain adalah penempatan dana dalam bentuk Tabungan, Deposito dan
 Kredit yang Diberikan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 10 …

 - 8 -

 Pasal 10
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan suatu keluarga adalah keluarga inti yang
 terdiri dari suami, isteri dan anak kandung/tiri/angkat; suami dan
 isteri; suami dan anak kandung/tiri/angkat; atau isteri dan anak
 kandung/tiri/angkat.
 Contoh:
 1. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masing-masing
 perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C, dimiliki oleh 1
 (satu) orang/perusahaan.
 Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi
 Peminjam BPR yang sama maka perusahaan-perusahaan tersebut
 digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.

 2. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masing-masing
 perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C, dimiliki secara
 bersama oleh X, Y dan Z yang merupakan suami, isteri dan anak
 kandung/tiri/angkat.
 Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi
 Peminjam BPR yang sama maka perusahaan-perusahaan tersebut
 digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.

 3. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan A
 dimiliki oleh suami dan anak pertama, 25% (dua puluh lima

 persen) …

 - 9 -

 persen) atau lebih saham perusahaan B dimiliki oleh isteri dan
 anak kedua.
 Apabila perusahaan A dan perusahaan B menjadi Peminjam BPR
 yang sama maka perusahaan-perusahaan tersebut digolongkan
 sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam.

 Huruf b
 Contoh:
 Perusahaan A memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham
 perusahaan B.
 Perusahaan B memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham
 perusahaan C.
 Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi
 Peminjam BPR maka perusahaan A dan perusahaan B digolongkan
 sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. Sementara perusahaan B dan
 perusahaan C digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam yang
 lain.

 Huruf c
 Pertimbangan azas mayoritas 50% (lima puluh persen) atau lebih
 dihitung dari jumlah kumulatif Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 Dalam hal perusahaan tersebut berbadan hukum Koperasi maka untuk
 menentukan mayoritas adalah jumlah kumulatif dari pengurus,

 pengawas …

 - 10 -

 pengawas dan pengelola yang diangkat oleh pengurus dari Koperasi
 dimaksud.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan bantuan keuangan adalah bantuan keuangan
 yang disertai dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak
 yang memberikan bantuan mempunyai kewenangan untuk
 menentukan kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima
 bantuan, antara lain namun tidak terbatas pada keputusan untuk
 melakukan pembagian deviden dan perubahan pengurus.

 Huruf e
 Yang dimaksud dengan penjamin adalah pihak yang memberikan
 jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang
 menyatakan bahwa penjamin akan mengambilalih dan/atau melunasi
 sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang, dalam hal pihak
 yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
 Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang berutang
 yang dijamin dengan menggunakan agunan yang sama.

 Pasal 11
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b …

 - 11 -

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan penggabungan usaha atau merger adalah
 penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaan Peminjam dengan
 perusahaan lainnya dan/atau BPR dengan BPR lainnya dengan tetap
 mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan Peminjam dan/atau
 BPR dan membubarkan perusahaan Peminjam dan/atau BPR lainnya
 tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
 Yang dimaksud dengan peleburan usaha atau konsolidasi adalah
 penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaan Peminjam dengan
 perusahaan lainnya dan/atau BPR dengan BPR lainnya dengan cara
 mendirikan perusahaan Peminjam dan/atau BPR baru dan
 membubarkan perusahaan Peminjam dan/atau BPR tersebut tanpa
 melikuidasi terlebih dahulu.
 Yang dimaksud dengan pengambilalihan usaha atau akuisisi adalah
 pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan Peminjam dan/atau
 BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan
 Peminjam dan/atau BPR.
 Yang dimaksud dengan perubahan struktur kepemilikan adalah
 perubahan struktur kepemilikan di perusahaan Peminjam dan/atau di
 BPR.
 Yang dimaksud dengan perubahan kepengurusan adalah perubahan
 kepengurusan di perusahaan Peminjam dan/atau di BPR.

 Yang …

 - 12 -

 Yang dimaksud dengan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok
 Peminjam adalah:
 1) Peminjam Pihak Tidak Terkait menjadi Peminjam Pihak Terkait;
 dan/atau

 2) Peminjam perorangan menjadi kelompok Peminjam.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan perubahan ketentuan adalah perubahan
 ketentuan yang menyebabkan perubahan kriteria Pihak Terkait
 dan/atau kelompok Peminjam BPR dan/atau perubahan ketentuan
 lainnya yang menyebabkan terjadinya pelampauan BMPK.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan exit meeting adalah pertemuan akhir antara
 pengurus BPR dan Bank Indonesia untuk membahas hasil
 pemeriksaan.

 Ayat (3)
 Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan
 usaha, peleburan usaha atau pengambilalihan usaha, jangka waktu
 sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (satu) bulan setelah

 akhir …

 - 13 -

 akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha,
 peleburan usaha atau pengambilalihan usaha oleh instansi yang
 berwenang.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Langkah-langkah penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau
 Pelampauan BMPK meliputi antara lain:
 a. Pelunasan seluruh/sebagian Kredit yang melanggar dan/atau
 melampaui BMPK;

 b. Penambahan modal disetor.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Contoh:
 1. Pada tanggal 1 April 2009 BPR B memberikan Kredit kepada
 debitur X (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp200.000.000,00 (dua
 ratus …

 - 14 -

 ratus juta rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari
 modal BPR B dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 Pada tanggal 31 Mei 2009 modal BPR B turun karena meng-
 alami kerugian sehingga persentase Kredit kepada debitur X
 menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal BPR B atau
 melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 Untuk itu BPR B wajib membuat action plan untuk
 menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu
 penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak action plan
 disampaikan kepada Bank Indonesia.

 2. Pada tanggal 1 April 2009 BPR A menempatkan Deposito 3
 bulan (jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2009) pada BPR B (Pihak
 Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR A.
 Pada tanggal 10 Mei 2009 dikeluarkan ketentuan mengenai
 BMPK BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR ke
 BPR lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal.
 Dengan asumsi modal BPR A tetap maka dengan adanya
 ketentuan BMPK tersebut penempatan Deposito BPR A ke BPR
 B menjadi melampaui BMPK yang ditetapkan sebesar 10%
 (sepuluh persen).
 Untuk itu BPR A wajib membuat action plan untuk
 menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu

 penyelesaian …

 - 15 -

 penyelesaian paling lambat sampai dengan jatuh tempo Deposito
 yaitu tanggal 1 Juli 2009.

 Ayat (4)
 Contoh:
 Pada tanggal 1 April 2009 BPR A menempatkan Tabungan pada BPR
 B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
 rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR A.
 Pada tanggal 10 Mei 2009 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPK
 BPR yang mengatur bahwa penempatan dana BPR ke BPR lain paling
 tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal. Dengan asumsi modal BPR
 A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPK tersebut penempatan
 Tabungan BPR A ke BPR B menjadi melampaui BMPK yang
 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 Untuk itu BPR A wajib membuat action plan untuk menyelesaikan
 pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lambat
 1 (satu) bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 14 …

 - 16 -

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan bukti pendukung antara lain adalah bukti
 setoran modal dan bukti pembayaran atau pelunasan Kredit.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan realisasi action plan adalah tahapan
 pelaksanaan penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah Bank Umum
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah.

 Huruf b …

 - 17 -

 Huruf b
 Angka 1)
 Deposito dan Tabungan yang dapat dijadikan sebagai agunan
 adalah Deposito dan Tabungan yang ditempatkan pada BPR
 yang sama.

 Angka 2)
 Nilai agunan yang berupa emas dan/atau logam mulia ditentukan
 berdasarkan harga pasar (market value).

 Angka 3)
 Cukup jelas.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia adalah Pemerintah
 Pusat dan Pemerintah Daerah.
 Yang dimaksud dengan BUMN dan BUMD dalam Pasal ini adalah
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang
 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR.
 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan tanpa syarat (unconditional) adalah
 apabila tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan
 wanprestasi (notification of default);

 b. mempersyaratkan …

 - 18 -

 b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (good
 faith) oleh BPR penyedia dana; dan/atau

 c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara
 dilakukannya saling hapus buku (set-off) terlebih dahulu
 dengan kewajiban BPR penyedia dana kepada pihak
 penjamin.

 Angka 2)
 Cukup jelas.

 Angka 3)
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Bagian Penempatan Dana yang dimaksud dalam ayat ini adalah
 bagian penempatan dana dalam rangka memenuhi
 simpanan/iuran/porsi dana atau penempatan dana dalam rangka
 penanggulangan likuiditas yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan
 kedua belah pihak.
 Contoh:
 Terdapat 28 BPR yang membuat kesepakatan untuk
 menempatkan dana berupa simpanan/iuran/porsi dana pada salah
 satu BPR yang ditunjuk untuk mengkoordinir pengelolaan dana
 yang terhimpun.

 Dalam …

 - 19 -

 Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:
 -

 Jumlah simpanan/iuran/porsi dana yang wajib ditempatkan
 oleh BPR pada BPR lain yang ditunjuk, misalnya
 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per BPR.

 -

 Jumlah maksimum dana/pinjaman likuiditas yang dapat
 ditempatkan oleh BPR yang ditunjuk kepada salah satu dari
 28 BPR tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali dari jumlah
 simpanan/iuran/porsi dana yang ditempatkan atau
 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

 Yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dalam contoh
 tersebut adalah:
 - masing-masing penempatan dana dari 28 BPR tersebut
 kepada BPR yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,00 (dua
 puluh lima juta rupiah).

 -

 penempatan dana dari BPR yang ditunjuk kepada salah satu
 dari 28 BPR yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar
 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

 Pasal 16
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola pengembangan
 dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing

 perusahaan …

 - 20 -

 perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem
 kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
 Yang dimaksud dengan pola PHBK adalah pola pembiayaan dalam
 upaya mengembangkan prasarana pelayanan keuangan bagi
 pengusaha mikro, yang bersifat saling menguntungkan antara tiga
 unsur yang berbeda yaitu BPR, Lembaga Pengembangan Swadaya
 Masyarakat (LPSM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud kelompok disini adalah KSM.

 Huruf b

 Yang dimaksud partisipan PHBK adalah perorangan dan/atau
 lembaga yang terlibat seperti LPSM dan KSM.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Huruf f …

 - 21 -
 Huruf f

 Termasuk dalam agunan alternatif yaitu jaminan tanggung
 renteng di antara anggota kelompok.

 Huruf g
 Cukup jelas.

 Pasal 17

 Yang dimaksudkan dengan pemberian Kredit yang dikecualikan pada Pasal
 ini adalah fasilitas BPR kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
 dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang antara
 lain ditujukan untuk biaya sekolah, biaya pengobatan/sakit, biaya kontrak
 rumah, cicilan rumah, uang muka pembelian rumah, biaya pernikahan dan
 pembelian kendaraan bermotor.
 Pemberian Kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas dikategorikan sebagai
 penyediaan dana kepada Pihak Tidak Terkait dan mengacu pada ketentuan
 BMPK kepada Pihak Tidak Terkait.

 Pasal 18
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan penyampaian secara on-line adalah
 penyampaian laporan dengan mengirim atau mentransfer rekaman

 data …

 - 22 -

 data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui
 fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b

 Perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait dihitung secara
 keseluruhan Penyediaan Dana.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b …

 - 23 -

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan
 yang mengakibatkan BPR tidak dapat menyampaikan
 laporan BMPK dan/atau koreksi laporan BMPK secara on-
 line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi
 atau pemadaman listrik.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan penyampaian secara off-line adalah
 penyampaian laporan dengan menyampaikan rekaman data dalam
 bentuk disket atau media perekam data elektronik lainnya disertai
 hasil validasi kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

 Ayat (2) …

 - 24 -

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Ayat (1)
 Laporan BMPK dapat disampaikan secara on-line pada hari libur atau
 hari Sabtu.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Bukti penerimaan untuk laporan BMPK yang disampaikan secara on-
 line adalah berupa soft copy yang dapat diambil secara on-line
 (download). Sedangkan bukti penerimaan untuk laporan BMPK yang
 disampaikan secara off-line adalah berupa tanda terima apabila
 disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel
 pos apabila dikirimkan melalui pos.

 Ayat (4)
 Koreksi laporan BMPK dapat disampaikan secara on-line pada hari
 libur atau hari Sabtu.

 Ayat (5) …

 - 25 -

 Ayat (5)
 Contoh:
 Koreksi laporan BMPK untuk data bulan Mei 2009 disampaikan
 secara off-line paling lambat tanggal 19 Juni 2009 (hari Jumat) untuk
 penyampaian secara langsung kepada Bank Indonesia maupun untuk
 penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 20 Juni 2009 jatuh pada
 hari Sabtu.

 Ayat (6)
 Bukti penerimaan untuk koreksi laporan BMPK yang disampaikan
 secara on-line adalah berupa soft copy yang dapat diambil secara on-
 line (download). Sedangkan bukti penerimaan untuk koreksi laporan
 BMPK yang disampaikan secara off-line adalah berupa tanda terima
 apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal
 stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3) …

 - 26 -

 Ayat (3)
 Contoh:
 BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi
 laporan BMPK untuk data bulan Juni 2009 apabila laporan dimaksud
 belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 31 Juli 2009.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan pelaksanaan ketentuan BMPK antara lain
 adalah perhitungan Penyediaan Dana, perhitungan Modal, penentuan
 kelompok Peminjam dan/atau penentuan Pihak Terkait.

 Ayat (2)
 Koreksi terhadap laporan BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan
 untuk posisi penelitian dan/atau pemeriksaan oleh Bank Indonesia
 berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia atas
 Laporan BMPK yang telah disampaikan oleh BPR pelapor.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4) …

 - 27 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 Pasal 26
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan jenis kesalahan adalah nominal yang
 dilaporkan meliputi jumlah Kredit yang diberikan dan nilai agunan.
 Jenis kesalahan dihitung per rekening (per baris).
 Nama debitur tidak termasuk yang diperhitungkan dalam jenis
 kesalahan.
 Termasuk jenis kesalahan adalah pelanggaran/pelampauan yang tidak
 dilaporkan.

 Ayat (3) …

 - 28 -

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Cukup jelas.

 Ayat (8)
 Cukup jelas.

 Ayat (9)
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Cukup jelas.

 Pasal 29 …

 - 29 -

 Pasal 29
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah
 keadaan yang secara nyata menyebabkan BPR tidak dapat menyusun
 dan/atau menyampaikan laporan BMPK dan/atau koreksi laporan
 BMPK secara on-line dan off-line, antara lain kebakaran, kerusuhan
 massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan
 banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari
 daerah setempat.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Cukup jelas.

 Pasal 32 …

 - 30 -

 Pasal 32
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 5002
 DKBU

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 11/13/PBI/2009 </reg_id>
<reg_title> BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT </reg_title>
<set_date> 17 April 2009 </set_date>
<effective_date> 1 Juli 2009 </effective_date>
<issued_date> 17 April 2009 </issued_date>
<replaced_reg> '31/61/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998' </replaced_reg>
<related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB X' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 8/28/PBI/2006
 TENTANG

 KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa saat ini jumlah transaksi maupun nilai nominal
 pengiriman uang baik di dalam wilayah Republik
 Indonesia, dari dalam wilayah Republik Indonesia ke
 luar wilayah Republik Indonesia, maupun dari luar
 wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik
 Indonesia mengalami perkembangan yang cukup
 signifikan;

 b. bahwa sampai saat ini belum terdapat peraturan yang
 secara khusus mengatur kegiatan usaha pengiriman uang;

 c. bahwa agar kegiatan usaha pengiriman uang dapat
 dilakukan secara lancar dan aman bagi seluruh pihak
 terkait, dan kegiatan usaha pengiriman Uang dapat
 memberikan dampak optimal bagi perkembangan
 ekonomi nasional, serta untuk mencegah agar kegiatan
 pengiriman uang tidak dimanfaatkan untuk melakukan
 kegiatan pencucian uang, perlu adanya ketentuan yang
 mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang;

 d. bahwa …

 -2-

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk
 mengatur kegiatan usaha pengiriman uang dalam
 Peraturan Bank Indonesia.

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4357);

 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
 Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran
 Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor …

 -3-

 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4324);

 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
 Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4284);

 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang
 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your
 Customer Principles) (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4107) sebagaimana
 telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4325);

 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang
 Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit
 Valuta Asing Oleh Bank (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4504);

 MEMUTUSKAN …

 -4-
 M E M U T U S K A N :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
 KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG.

 BAB I
 KETENTUAN UMUM

 Bagian Pertama
 Definisi
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:
 1. Uang adalah dana dalam bentuk tunai atau non tunai.
 2. Pengiriman Uang adalah kegiatan yang dilakukan penyelenggara
 Pengiriman Uang untuk melaksanakan perintah tidak bersyarat dari
 pengirim kepada penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang
 kepada penerima.

 3. Penyelenggara Pengiriman Uang, yang selanjutnya disebut Penyelenggara,
 adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak
 berbadan hukum di Indonesia yang bertindak sebagai agen pengirim
 dan/atau agen penerima Pengiriman Uang.

 4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

 telah …

 -5-

 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
 1998.

 5. Agen Pengirim adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan
 usaha tidak berbadan hukum yang menerima sejumlah Uang dari pengirim
 untuk disampaikan kepada penerima melalui agen penerima.

 6. Agen Penerima adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau
 badan usaha tidak berbadan hukum yang menerima sejumlah Uang dari
 Agen Pengirim untuk disampaikan kepada penerima.

 7. Pengirim adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan
 usaha tidak berbadan hukum yang memberikan perintah Pengiriman Uang
 kepada Agen Pengirim.

 8. Penerima adalah perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan
 usaha tidak berbadan hukum yang disebut dalam perintah Pengiriman Uang
 untuk menerima Uang hasil Pengiriman Uang.

 9. Money Transfer Operator, yang selanjutnya disebut Operator, adalah
 perorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan
 hukum yang menyediakan sarana dan prasarana, termasuk sistem, yang
 digunakan sebagai media dalam penyelenggaraan kegiatan usaha
 Pengiriman Uang, dan/atau melakukan kegiatan penerimaan dan penerusan
 data dan/atau informasi terkait dari suatu Penyelenggara kepada
 Penyelenggara lain untuk disampaikan kepada Penerima.

 10. Pendaftaran adalah kegiatan Penyelenggara untuk mencatatkan identitas
 kegiatan usaha Pengiriman Uang Penyelenggara dimaksud di Bank
 Indonesia.

 11. Perizinan …

 -6-

 11. Perizinan adalah kegiatan Penyelenggara untuk memperoleh izin kegiatan
 usaha Pengiriman Uang dari Bank Indonesia yang dilakukan setelah
 berakhirnya batas waktu Pendaftaran.

 12. Daftar Penyelenggara, yang terdiri dari Daftar Penyelenggara Pengiriman
 Uang yang Terdaftar di Bank Indonesia atau Daftar Penyelenggara yang
 Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia, adalah suatu daftar yang
 diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berisi identitas Penyelenggara yang
 telah melakukan Pendaftaran di Bank Indonesia atau telah memperoleh izin
 dari Bank Indonesia.

 Bagian Kedua

 Cakupan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
 Pasal 2

 (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk kegiatan usaha
 Pengiriman Uang yang dilakukan:
 a. dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik
 Indonesia;

 b. dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah Republik
 Indonesia; dan/atau

 c. di dalam wilayah Republik Indonesia.

 (2) Pengiriman Uang dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah
 Republik Indonesia maupun dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam
 wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

 dan …

 -7-

 dan huruf b hanya dapat dilakukan dalam bentuk Pengiriman Uang non
 tunai.

 (3) Pengiriman Uang dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk Pengiriman
 Uang tunai maupun non tunai.

 (4) Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu pada
 peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan transaksi rupiah dan
 pemberian kredit dalam valuta asing.

 Pasal 3

 Penyelenggara dapat melakukan kegiatan Pengiriman Uang melalui jaringan
 yang dimiliki sendiri oleh Penyelenggara atau melalui jaringan yang dimiliki atau
 disediakan oleh Operator berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara dengan
 Operator.

 BAB II
 PENYELENGGARA DAN OPERATOR

 Bagian Pertama
 Penyelenggara
 Pasal 4

 (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang terdiri dari:
 a. perorangan Warga Negara Indonesia;

 b. badan …

 -8-

 b. badan usaha yang berbadan hukum, yang didirikan oleh Warga Negara
 Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Warga Negara Asing dan/atau
 Badan Hukum Asing; dan/atau

 c. badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang didirikan berdasarkan
 hukum Indonesia, dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan
 usaha lainnya.

 (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat
 melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang jika:
 a. berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar atau
 persetujuan/izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang dapat
 melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang; dan

 b. tidak dilarang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang berdasarkan
 peraturan perundang-undangan yang mengatur badan usaha tersebut.

 Bagian Kedua

 Kerjasama dengan Operator
 Pasal 5

 (1) Kerjasama antara Penyelenggara dengan Operator sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan perjanjian secara tertulis.

 (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat
 hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memperhatikan peraturan
 perundang-undangan.

 (3) Penyelenggara wajib menyampaikan fotokopi perjanjian kerjasama
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.

 BAB …

 -9-
 BAB III
 PERIZINAN DAN PERSYARATAN PENYELENGGARA

 Bagian Pertama
 Perizinan
 Pasal 6

 (1) Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak
 berbadan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang
 wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank
 Indonesia.

 (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis
 kepada Bank Indonesia.

 (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
 izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah permohonan izin dan
 dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dalam jangka waktu
 yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (4) Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu izin kegiatan usaha
 Pengiriman Uang yang diberikan kepada Penyelenggara.

 (5) Bank Indonesia tidak mengenakan biaya kepada pihak-pihak yang
 mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 Pasal 7

 Izin kegiatan usaha Pengiriman Uang yang diberikan Bank Indonesia kepada
 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat
 dialihkan kepada pihak lain.

 Pasal …

 -10-
 Pasal 8

 (1) Bank Indonesia mencantumkan setiap identitas perorangan, badan usaha
 yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang
 telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara dalam Daftar Penyelenggara.

 (2) Bank Indonesia mempublikasikan Daftar Penyelenggara sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1).

 Bagian Kedua
 Persyaratan

 Paragraf 1

 Perorangan Warga Negara Indonesia
 Pasal 9

 (1) Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin
 kegiatan usaha Pengiriman Uang harus menyampaikan dokumen-dokumen
 sebagai berikut:
 a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 b. surat keterangan domisili/tempat tinggal dari kelurahan/kepala desa
 setempat;

 c. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk tidak menyalahgunakan
 Uang yang dikirim dan/atau diterima;

 d. surat pernyataan kesanggupan pemohon untuk menatausahakan secara
 terpisah antara Uang yang dikirim dan/atau diterima dengan kekayaan
 pribadi pemohon;

 e. informasi …

 -11-

 e. informasi mengenai tempat usaha dan sarana prasarana yang digunakan
 oleh pemohon sebagai Penyelenggara; dan

 f. prosedur pengiriman dan/atau penerimaan Uang.

 (2) Perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memperoleh izin sebagai
 Penyelenggara kegiatan usaha Pengiriman Uang harus mengetahui dan
 mengenal identitas pihak-pihak yang akan menggunakan jasanya.

 Paragraf 2

 Badan Usaha yang Berbadan Hukum
 Pasal 10

 Badan usaha yang berbadan hukum mengajukan permohonan izin kegiatan usaha
 Pengiriman Uang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 a. fotokopi akte pendirian badan hukum Indonesia dan perubahannya apabila
 ada, yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang;

 b. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang menyatakan
 kesanggupan Penyelenggara untuk:
 1. bertanggung jawab apabila terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim
 dan/atau diterima; dan

 2. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari
 harta kekayaan Penyelenggara;

 c. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha yang bersangkutan dari
 lurah/kepala desa setempat;

 d. mekanisme …

 -12-

 d. mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. penerapan prinsip mengenal nasabah;
 2. metode monitoring Uang yang dikirim dan/atau diterima; dan
 3. mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai
 Uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada Penerima yang
 dituju;

 e. bukti kesiapan operasional yang antara lain meliputi:
 1. sumber daya manusia yang memadai;
 2. kesiapan tempat usaha;
 3. sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan pengiriman dan/atau
 penerimaan Uang; dan

 4. mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan pengiriman dan/atau
 penerimaan Uang.

 Paragraf 3

 Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum
 Pasal 11

 Badan Usaha yang tidak berbadan hukum mengajukan permohonan izin kegiatan
 usaha Pengiriman Uang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai
 berikut:
 a. fotokopi surat keterangan domisili badan usaha dari lurah/kepala desa
 setempat;

 b. surat …

 -13-

 b. surat pernyataan pengurus dalam bentuk akta otentik yang menyatakan
 kesanggupan Penyelenggara untuk:
 1. bertanggung jawab apabila terdapat penyalahgunaan Uang yang dikirim
 dan/atau diterima; dan

 2. memisahkan penatausahaan Uang yang dikirim dan/atau diterima dari
 harta kekayaan Penyelenggara;

 c. mekanisme pengelolaan risiko yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. penerapan prinsip mengenal nasabah;
 2. metode monitoring Uang yang dikirim; dan
 3. mekanisme penyelesaian permasalahan termasuk permasalahan mengenai
 Uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai kepada Penerima yang
 dituju;

 d. bukti kesiapan operasional yang antara lain meliputi:
 1. sumber daya manusia yang memadai;
 2. kesiapan tempat usaha;
 3. sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang;
 dan

 4. mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman
 Uang.

 Pasal 12

 (1) Penyelenggara dapat membuka kantor cabang Pengiriman Uang di seluruh
 wilayah Indonesia.

 (2) Penyelenggara …

 -14-

 (2) Penyelenggara yang akan melakukan pembukaan kantor cabang
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu melaporkan
 secara tertulis kepada Bank Indonesia.

 BAB IV

 PELAPORAN OPERATOR OLEH PENYELENGGARA
 Pasal 13

 Penyelenggara yang melakukan kerjasama dengan Operator wajib
 menyampaikan laporan kerjasama yang antara lain meliputi:
 a.

 b.

 fotokopi perjanjian kerjasama antara Penyelenggara dan Operator;
 informasi singkat mengenai profil perusahaan Operator; dan

 c. hasil audit dari security auditor yang menjelaskan kehandalan dan
 keamanan operasional teknologi informasi yang dipergunakan oleh
 Operator.

 BAB V

 KEWAJIBAN PENYELENGGARA
 Pasal 14

 Dalam melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang, Penyelenggara wajib
 melakukan hal-hal sebagai berikut:
 a. melakukan pencatatan transaksi Pengiriman Uang;
 b. menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil kepada Bank
 Indonesia;

 c. menyampaikan …

 -15-

 c. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila terjadi
 perubahan pengurus, dengan dilengkapi surat pernyataan dari pengurus baru
 yang dituangkan dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
 huruf b dan Pasal 11 huruf b;

 d. menjamin bahwa Uang yang diserahkan oleh Pengirim disampaikan dan
 diterima oleh Penerima yang berhak dalam waktu yang telah disepakati;

 e. memberikan informasi kepada Pengirim sehubungan dengan Pengiriman
 Uang yang bersangkutan;

 f. menyimpan dokumen yang terkait dengan Pengiriman Uang sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan yang mengatur dokumen perusahaan; dan

 g. melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada lembaga yang berwenang
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
 tindak pidana pencucian uang.

 Pasal 15

 Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha Pengiriman Uang, Penyelenggara
 wajib memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana
 diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 Pasal 16

 Penyelenggara bertanggung jawab atas terlaksananya Pengiriman Uang sampai
 Uang diterima oleh Penerima.

 BAB …

 -16-
 BAB VI

 PENGHENTIAN KEGIATAN SEBAGAI PENYELENGGARA
 Pasal 17

 (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan kegiatan sebagai
 Penyelenggara dalam hal:
 a. Penyelenggara dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana
 diatur dalam Bab VIII;

 b. Terdapat putusan pengadilan yang menghukum Penyelenggara untuk
 menghentikan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang dilakukannya;

 c. Adanya permintaan tertulis/rekomendasi kepada Bank Indonesia dari
 otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan
 usaha Penyelenggara, atau otoritas pengawas dimaksud telah
 menghentikan kegiatan usaha Penyelenggara;

 d.

 Izin kegiatan usaha Pengiriman Uang yang diberikan kepada
 Penyelenggara dalam satu kesatuan dengan izin kegiatan usaha lainnya
 oleh instansi yang berwenang dicabut oleh instansi tersebut; atau

 e. Terdapat permintaan sendiri dari Penyelenggara yang bersangkutan.

 (2) Penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilakukan dengan mencabut izin kegiatan usaha dimaksud.

 Pasal 18

 Penyelenggara harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia jika akan
 menghentikan kegiatan Pengiriman Uang atas permintaan sendiri sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

 Pasal …

 -17-
 Pasal 19

 Laporan penghentian kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 18 wajib memuat bukti telah menyelesaikan seluruh kewajiban
 Penyelenggara kepada Pengirim dan/atau Penerima, berupa:
 a. penyerahan dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada Bank
 Indonesia; dan

 b. pernyataan dari pengurus atau pemilik bahwa segala tuntutan yang timbul
 setelah dicabutnya izin usaha Pengiriman Uang menjadi tanggung jawab
 sepenuhnya dari pengurus, atau pemilik jika Penyelenggara adalah
 perorangan.

 BAB VII
 PENGAWASAN
 Pasal 20

 Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak
 langsung terhadap Penyelenggara.

 Pasal 21

 (1) Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau setiap waktu apabila
 diperlukan.

 (2) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Penyelenggara wajib memberikan:

 a. keterangan …

 -18-

 a. keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan
 kegiatan usaha Pengiriman Uang;

 b. kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap sarana fisik dan
 sistem pendukung yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha
 Pengiriman Uang; dan/atau

 c. kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal lain yang
 diperlukan.

 (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank
 Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau pengenaan sanksi.

 Pasal 22

 Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank
 Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 21 ayat (1).

 Pasal 23

 Dalam rangka pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 20, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia
 baik secara berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan mengenai kegiatan
 usaha Pengiriman Uang.

 BAB VIII
 SANKSI

 Pasal 24

 Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak
 berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang tanpa izin

 setelah …

 -19-

 setelah tanggal 31 Desember 2008 dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib
 menurut peraturan perundang-undangan.

 Pasal 25

 (1) Penyelenggara yang membuka kantor cabang tanpa terlebih dahulu
 melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

 (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
 tanggal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara
 tidak melaporkan pembukaan kantor cabangnya, kepada Penyelenggara
 tersebut dikenakan sanksi penutupan kantor cabang.

 (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
 tanggal pemberitahuan penutupan dari Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) kantor cabang tersebut masih beroperasi, kepada
 Penyelenggara tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin kegiatan usaha
 Pengiriman Uang.

 Pasal 26

 (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14 huruf a sampai
 dengan huruf f, dan Pasal 23 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

 (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal
 teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tetap
 tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 huruf a sampai dengan
 huruf f, dan Pasal 23, Penyelenggara dikenakan sanksi berupa teguran
 tertulis kedua.

 (3) Apabila …

 -20-

 (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak tanggal
 teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara
 tetap tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf a sampai
 dengan huruf f, dan Pasal 23, Penyelenggara dikenakan sanksi sebagai
 berikut:
 a. Dalam hal Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf b berupa Bank maka dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan
 bank sesuai ketentuan yang berlaku.

 b. Dalam hal Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf a, b, dan huruf c berupa selain Bank maka dikenakan sanksi
 berupa pencabutan izin kegiatan usaha Pengiriman Uang dan
 penghapusan dari Daftar Penyelenggara.

 Pasal 27

 (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf g, dikenakan
 sanksi oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan
 yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.

 (2) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi pencabutan izin kegiatan usaha
 Pengiriman Uang terhadap Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1).

 Pasal 28

 Bank Indonesia dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara menghentikan kegiatan usaha
 Pengiriman Uang tanpa memenuhi kewajibannya kepada Pengirim dan/atau
 Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

 Pasal …

 -21-
 Pasal 29

 Penyelenggara yang tidak memberikan keterangan, data, hal-hal lain yang
 diperlukan dalam rangka pengawasan, dan/atau tidak memberi kesempatan
 pengawas untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
 ayat (2), dikenakan sanksi penghentian kegiatan sebagai Penyelenggara.

 BAB IX

 KETENTUAN PERALIHAN
 Bagian Pertama

 Ketentuan Pendaftaran Pada Masa Transisi
 Pasal 30

 (1) Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak
 berbadan hukum yang telah melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang
 sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini atau yang akan
 melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang setelah ditetapkannya
 Peraturan Bank Indonesia ini, harus melakukan Pendaftaran kepada Bank
 Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

 (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa
 transisi yaitu sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini
 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

 (3) Dalam hal Penyelenggara telah memiliki kantor cabang dan/atau telah
 melakukan perjanjian kerjasama dengan Operator sebelum berlakunya
 Peraturan Bank Indonesia ini, keharusan melakukan Pendaftaran
 sebagaimana …

 -22-

 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula melaporkan seluruh
 kantor cabangnya dan/atau menyampaikan fotokopi perjanjian kerjasama
 Penyelenggara dengan Operator kepada Bank Indonesia.

 Pasal 31

 (1) Perorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang
 tidak berbadan hukum yang sudah mengajukan permohonan untuk
 melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang kepada Bank Indonesia
 sebagai Penyelenggara sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia
 ini, akan diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai permohonan
 Pendaftaran.

 (2) Bank Indonesia mencantumkan identitas Penyelenggara dalam Daftar
 Penyelenggara terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan
 yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 (3) Penyelenggara yang telah dicantumkan dalam Daftar Penyelenggara
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan
 perizinan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Kedua paling
 lambat tanggal 31 Desember 2008 untuk diproses lebih lanjut oleh Bank
 Indonesia.

 (4) Bank Indonesia memberikan izin kegiatan usaha kepada Penyelenggara
 yang telah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) dan mencantumkan identitas Penyelenggara dalam Daftar
 Penyelenggara.

 (5) Bank Indonesia menghapus identitas Penyelenggara dari Daftar
 Penyelenggara apabila Penyelenggara tidak melengkapi persyaratan

 sebagaimana …

 -23-

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember
 2008.

 Bagian Kedua

 Pemberlakuan Ketentuan Perizinan Setelah Berakhirnya Masa Transisi
 Pasal 32

 Dalam hal Penyelenggara berbentuk badan usaha yang berbadan hukum
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa Bank, ketentuan
 sebagaimana diatur dalam BAB III Perizinan dan Persyaratan Penyelenggara,
 BAB VI Penghentian Kegiatan sebagai Penyelenggara dan BAB IX Ketentuan
 Peralihan tidak berlaku.

 Pasal 33

 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia

 BAB X
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 34

 (1) Ketentuan dalam Bab I, Bab II, Bab IX Bagian Pertama dan Bab X mulai
 berlaku pada tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

 (2) Ketentuan dalam Bab III sampai dengan Bab VIII, dan Bab IX Bagian
 Kedua mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

 Pasal …

 -24-
 Pasal 35

 Keikutsertaan Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatan usaha Pengiriman Uang
 akan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersendiri.

 Pasal 36
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 5 Desember 2006

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 98
 DASP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 8/28/PBI/2006
 TENTANG

 KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG

 UMUM
 Pengiriman Uang khususnya yang bersifat lintas batas telah banyak

 dilakukan oleh pelaku ekonomi di seluruh dunia termasuk dalam hal ini tenaga
 kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut tercermin dari transaksi
 Pengiriman Uang yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik
 dari sisi jumlah maupun nilai nominal.
 Kelancaran kegiatan usaha Pengiriman Uang merupakan salah satu

 pendukung perekonomian nasional dan memerlukan pengaturan yang menjamin
 kepastian, keamanan dan perlindungan hukum khususnya kepada pihak penerima
 kiriman Uang di Indonesia yang pada umumnya adalah keluarga tenaga kerja
 Indonesia di luar negeri.
 Pengiriman Uang pada dasarnya merupakan kegiatan transfer dana. Berbeda

 dengan transfer dana biasa, sesuai definisi dari Bank Dunia dan Bank for
 International Settlements dalam General Principles for International Remittance
 Services Consultative Report March 2006 kegiatan Pengiriman Uang dilakukan
 tanpa kompensasi atau imbal balik berupa barang dan/atau jasa dari penerima
 kepada pengirim atau sebaliknya. Dalam prakteknya, Penyelenggara tidak harus
 membuktikan apakah Pengiriman Uang yang dilakukan terdapat kompensasi atau
 imbal balik barang dan/atau jasa.

 Kegiatan …

 -2-
 Kegiatan Pengiriman Uang yang terjadi dalam wilayah Republik Indonesia

 maupun yang bersifat lintas batas belum sepenuhnya terdata dengan baik dan
 akurat. Data yang akurat diperlukan Bank Indonesia dalam rangka penyusunan
 neraca pembayaran dan melakukan proyeksi moneter serta di sisi lain akan
 mempermudah Pemerintah dalam melakukan optimalisasi potensi dana dari
 Pengiriman Uang, serta untuk kepentingan lainnya seperti upaya dalam
 peningkatan investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Di samping itu,
 Pengiriman Uang yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat
 mendukung stabilitas nilai tukar. Penyedia jasa Pengiriman Uang yang terdata
 dengan baik melalui pengaturan akan memberikan perlindungan hukum,
 kepastian dan keamanan bertransaksi bagi Pengirim maupun Penerima Uang.
 Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang

 dilakukan Bank Indonesia lebih ditujukan agar seluruh Penyelenggara melakukan
 kegiatannya secara lebih tertib, transparan dan bertanggung jawab, sehingga
 informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong
 kelancaran jasa pembayaran dan menggiatkan perekonomian secara umum.
 Pengaturan kegiatan usaha Pengiriman Uang dilakukan oleh Bank Indonesia

 melalui pendaftaran dan perizinan. Pendaftaran Penyelenggara dilakukan dalam
 masa transisi sampai dengan 31 Desember 2008 dan ditujukan untuk mencatat
 Penyelenggara di Indonesia baik yang sudah ada maupun yang baru akan
 melakukan kegiatan. Setelah berakhirnya masa transisi, setiap Penyelenggara
 wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

 PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal …

 -3-

 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan transaksi
 rupiah antara lain adalah PBI Nomor 7/14/PBI/2005 tentang
 Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing
 Oleh Bank beserta perubahannya.

 Pasal 3
 Cukup jelas.

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Badan usaha/badan hukum yang berdasarkan peraturan
 perundang-undangan yang mengatur badan usaha tersebut
 dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang misalnya
 PT. Pos Indonesia.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal …

 -4-
 Pasal 5

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang yang
 mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan
 usaha tidak sehat.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 6

 Ayat (1)
 Izin terhadap perorangan diberikan atas nama pribadi dari
 pemohon.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal …

 -5-
 Pasal 8

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Publikasi dapat dilakukan melalui website Bank Indonesia
 dan/atau media lain seperti penerbitan booklet. Daftar
 Penyelenggara dapat pula disampaikan kepada instansi terkait.

 Pasal 9

 Ayat (1)
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e

 Informasi tempat usaha meliputi antara lain alamat dan
 lokasi tempat usaha, serta status kepemilikan tempat usaha
 (sewa/milik sendiri).

 Huruf f
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Pengetahuan dan pengenalan identitas pihak-pihak yang
 menggunakan jasa Penyelenggara ini dimaksudkan sebagai
 penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

 Pasal …

 -6-

 Pasal 10
 Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia dan dapat
 menjalankan kegiatan usaha misalnya Perseroan Terbatas dan koperasi.
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b

 Pengertian pengurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 yang menjadi dasar hukum dari masing-masing bentuk badan
 hukum.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Angka 1
 Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan
 oleh Penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas
 Pengirim dan/atau Penerima, memantau kegiatan usaha
 Pengiriman Uang, dan melaporkan transaksi yang
 mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan
 perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian
 Uang dan/atau prinsip mengenal nasabah sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku bagi badan usaha tersebut.

 Angka 2
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Cukup jelas.

 Huruf …

 -7-
 Huruf e

 Angka 1
 Cukup jelas.

 Angka 2
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Cukup jelas.

 Angka 4

 Bukti kesiapan mengenai mekanisme dan prosedur dapat
 berbentuk pedoman internal Penyelenggara dalam
 melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.

 Pasal 11
 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b
 Pengertian pengurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 yang menjadi dasar hukum dari masing-masing bentuk badan hukum.

 Huruf c

 Angka 1
 Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan
 oleh Penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas
 Pengirim dan/atau Penerima, memantau kegiatan usaha
 Pengiriman Uang, dan melaporkan transaksi yang
 mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan
 perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian
 Uang dan/atau prinsip mengenal nasabah sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku bagi badan usaha tersebut.

 Angka …

 -8-
 Angka 2
 Cukup jelas.
 Angka 3
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Angka 1
 Cukup jelas.

 Angka 2
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Cukup jelas.

 Angka 4

 Bukti kesiapan mengenai mekanisme dan prosedur dapat
 berbentuk pedoman internal Penyelenggara dalam
 melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang.

 Pasal 12
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Cukup jelas.

 Pasal 14
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf …

 -9-
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e

 Informasi yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara kepada
 Pengirim antara lain lamanya waktu pelaksanaan Pengiriman
 Uang, biaya dan syarat-syarat Pengiriman Uang, nilai kurs serta
 hak dan kewajiban Penyelenggara dan Pengirim dan Penerima.

 Huruf f

 Dokumen yang dimaksud pada ayat ini, antara lain slip transaksi
 dan bukti-bukti Pengiriman Uang dalam jangka waktu
 sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur
 mengenai dokumen perusahaan.

 Huruf g

 Kewajiban melapor dalam peraturan perundang-undangan yang
 mengatur mengenai tindak pidana pencucian Uang diberlakukan
 kepada penyedia jasa keuangan.
 Yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah
 transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau
 kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.

 Pasal 15
 Yang dimaksud dengan ”peraturan perundang-undangan” antara lain
 Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan
 persaingan usaha tidak sehat.

 Pasal …

 -10-

 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Permintaan tertulis dari otoritas pengawas yang berwenang
 untuk menghentikan usaha Penyelenggara kepada Bank
 Indonesia antara lain didasarkan pada pertimbangan adanya
 pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh
 otoritas yang berwenang tersebut.

 Huruf d
 Izin dalam satu kesatuan dengan izin kegiatan usaha lain
 misalnya izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pos
 dan Telekomunikasi kepada perusahaan Jasa Titipan yang
 meliputi izin jasa pengiriman paket barang, jasa pengiriman
 surat, dan transaksi jasa keuangan.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Cukup jelas.

 Pasal …

 -11-

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Pengawasan secara tidak langsung antara lain dilakukan melalui analisa
 terhadap laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

 Pasal 21
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Pembinaan dilakukan antara lain dengan memberikan arahan dan
 meminta koreksi/perbaikan.

 Pasal 22
 Cukup jelas.

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 Pasal …

 -12-

 Pasal 26
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Cukup jelas.

 Pasal 29
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Tanggal 31 Desember 2008 adalah batas akhir diterimanya surat
 permohonan Pendaftaran oleh Bank Indonesia.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan Daftar Penyelenggara dalam ayat ini adalah
 Daftar Penyelenggara Pengiriman Uang yang Terdaftar di Bank
 Indonesia.

 Ayat …

 -13-

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan Daftar Penyelenggara dalam ayat ini adalah
 Daftar Penyelenggara Pengiriman Uang yang Telah Memperoleh
 Izin dari Bank Indonesia.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 32
 Ketentuan BAB III Perizinan dan Persyaratan Penyelenggara, BAB VI
 Penghentian Kegiatan sebagai Penyelenggara dan BAB IX Ketentuan
 Peralihan tidak berlaku untuk Bank mengingat kegiatan Pengiriman Uang
 merupakan bagian dari kegiatan usaha Bank.

 Pasal 33
 Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain
 mengenai:
 a. Tatacara permohonan dan pemberian izin, termasuk jangka waktu
 pemberian persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia;

 b. Tatacara pelaporan pembukaan kantor cabang;
 c. Tatacara penyampaian laporan kerjasama antara Penyelenggara
 dengan Operator;

 d. Tatacara pelaporan dan pencatatan mengenai transaksi Pengiriman
 Uang, penyampaian laporan secara berkala maupun insidentil
 kepada Bank Indonesia dan penyampaian laporan secara tertulis
 kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan pengurus;

 e. Tatacara pelaporan penghentian kegiatan Penyelenggara;
 f. Tatacara …

 -14-

 f. Tatacara penghentian kegiatan Penyelenggara;
 g. Penetapan jangka waktu perizinan;
 h. Tatacara dan syarat Pendaftaran, pelaporan, penghentian kegiatan
 usaha dan penghapusan dari Daftar Penyelenggara dalam Masa
 Transisi; dan

 i. Tatacara dan bentuk pelaporan kantor cabang dan/atau kerjasama
 antara Penyelenggara dengan Operator selama Masa Transisi.

 Pasal 34
 Cukup jelas.

 Pasal 35
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4665

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 8/28/PBI/2006 </reg_id>
<reg_title> KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG </reg_title>
<set_date> 5 Desember 2006 </set_date>
<effective_date> 5 Desember 2006 </effective_date>
<related_reg> '25/UU/2003', '15/UU/2003', '7/14/PBI/2005', '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '5/21/PBI/2003', '10/UU/1998', '3/10/PBI/2001', '15/UU/2002' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 6/13 /PBI/2004
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA
 REAL TIME GROSS SETTLEMENT

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pendanaan kredit
 program oleh Pemerintah kepada usaha mikro dan kecil
 perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan sarana
 pembebanan atas rekening giro melalui Sistem Bank
 Indonesia Real Time Gross Settlement;

 b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang
 perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 (Lembaran

 Negara

 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4373) tentang Sistem Bank
 Indonesia Real Time Gross Settlement;

 Mengingat

 : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

 Indonesia …

 -2-

 Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 4357);

 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan
 :
 PERATURAN BANK INDONESIA
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK
 INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT.

 Pasal I

 Menambah satu ayat dalam Pasal 23 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai
 berikut :

 “Pasal 23

 (1) Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem
 BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh
 masing-masing Peserta.

 (2) Peserta …

 -3-

 (2) Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT Server sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak
 Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus
 untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.

 (3) Khusus untuk transaksi-transaksi tertentu antara Peserta Langsung dengan
 Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta
 Langsung dapat menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia

 dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS.
 Pasal II

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 untuk

 Ditetapkan di Jakarta

 Pada tanggal 9 Juni 2004
 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Ttd

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49
 DASP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 6/ 13 /PBI/2004
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA
 REAL TIME GROSS SETTLEMENT

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Persetujuan Bank Indonesia dalam ayat ini diberikan sepanjang
 transaksi-transaksi antara Peserta Langsung dengan Pemerintah
 tersebut terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang
 moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

 Pasal II
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4387
 DASP

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 6/13/PBI/2004 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT </reg_title>
<set_date> 9 Juni 2004 </set_date>
<effective_date> 9 Juni 2004 </effective_date>
<changed_reg> '6/8/PBI/2004' </changed_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '3/UU/2004', '10/UU/1998' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 3/ 4 /PBI/2001
 TENTANG

 PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG
 JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kembali kegiatan ekonomi nasional
 khususnya kegiatan perdagangan internasional, maka dipandang perlu
 untuk memberikan kepastian jaminan kepada bank kreditur melalui
 perpanjangan periode penjaminan;

 b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000 tentang Jaminan
 Pembiayaan Perdagangan Internasional dengan Peraturan

 Indonesia.
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
 Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik

 - 2 -

 Bank

 Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3844);

 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus
 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir
 Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873) sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3927);

 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999
 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga
 Keuangan Non Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3915).

 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 2/13/PBI/2000 tanggal 16 Mei
 2000 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3954).

 Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia
 tanggal 3 Mei 2000 tentang Jaminan Atas Pembiayaan Perdagangan
 Internasional dan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank sebagaimana telah
 diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dengan
 Gubernur Bank Indonesia tanggal 20 Februari 2001;

 - 3 -

 2. Hasil Rapat Koordinasi antara Dewan Gubernur Bank Indonesia dan
 Menteri – Menteri Terkait Bidang Perekonomian tanggal 18 Desember
 2000.

 M E M U T U S K A N :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG
 JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 Pasal I

 Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000
 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional sehingga berbunyi sebagai berikut :

 “(2) Tanggal efektif LOG berlaku :
 a. Sehari setelah berakhirnya LOG Kedua (yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2000)
 sampai dengan 30 Juni 2001, untuk Eligible Bank yang telah mengikuti program
 penjaminan sebelumnya;

 b. Sejak Bank Indonesia menandatangani Confirmation Letter yang disampaikan oleh
 Eligible Bank, sampai dengan 30 Juni 2001, untuk Eligible Bank yang baru mengikuti
 program penjaminan.”

 - 4 -

 Pasal II

 Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Ditetapkan di :

 Pada tanggal

 Jakarta
 : 12 Maret 2001

 -------------------------------------------------
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 20
 DLN/KEPI

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 3/ 4

 /PBI/2001
 TENTANG

 PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG
 JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 UMUM

 Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program penjaminan pembiayaan
 perdagangan internasional (Trade Maintenance Facility/TMF), Bank Indonesia berdasarkan
 counter guaranty yang diberikan Pemerintah menerbitkan Letter of Guaranty (LOG) yang
 menjamin seluruh transaksi pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh perbankan
 Indonesia dengan perbankan internasional.

 LOG pertama kali diberikan Bank Indonesia kepada perbankan luar negeri (Eligible Bank)
 pada tanggal 25 Juli 1998, yang berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Bank Indonesia menyetujui
 Confirmation Letter yang disampaikan oleh Eligible Bank, kemudian dilanjutkan dengan LOG
 kedua tanggal 12 Mei 2000 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2000 dan menjamin
 transaksi yang jatuh tempo sampai dengan 30 Juni 2001.
 Mengingat LOG kedua yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Eligible Bank telah
 jatuh tempo, sementara Pemerintah memandang bahwa untuk saat ini program TMF masih
 diperlukan dalam rangka meningkatkan kembali kegiatan ekonomi nasional khususnya kegiatan
 perdagangan internasional maka Pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan untuk
 memperpanjang pelaksanaan program TMF tersebut. Perpanjangan penjaminan program TMF
 berlaku sampai dengan 30 Juni 2001 disamakan dengan jatuh tempo transaksinya yaitu sampai
 dengan 30 Juni 2001.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Cukup jelas
 Pasal II
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 4080
 DLN/KEPI

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 20
 DLN/KEPI

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 3/4/PBI/2001 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL </reg_title>
<set_date> 12 Maret 2001 </set_date>
<effective_date> 12 Maret 2001 </effective_date>
<changed_reg> '2/13/PBI/2000' </changed_reg>
<related_reg> '2/13/PBI/2000', '1/3/PBI/1999', '23/UU/1999', '1/9/PBI/1999', '2/4/PBI/2000', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '24/UU/1999' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/25/PBI/2016
 TENTANG

 PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG
 PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU)
 TAHUN EMISI 2016

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa untuk menandai suatu era baru dalam
 pengeluaran seluruh pecahan uang Rupiah kertas
 sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia
 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Mata Uang maka perlu dikeluarkan uang
 Rupiah kertas khusus dalam bentuk bersambung;

 b. bahwa pengeluaran uang Rupiah kertas khusus dalam
 bentuk bersambung, juga dilakukan sebagai bagian dari
 upaya Bank Indonesia untuk mengembangkan kegiatan
 numismatika;

 c. bahwa uang Rupiah kertas khusus dalam bentuk
 bersambung merupakan alat pembayaran yang sah di
 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
 menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang
 Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Bersambung Pecahan
 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2016;

 - 2 -
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
 Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5223);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN
 UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG PECAHAN 10.000
 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016.

 Pasal 1

 Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah khusus pecahan
 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2016 sebagai alat
 pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.

 Pasal 2

 Macam uang Rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 1 merupakan uang Rupiah kertas khusus yang memiliki
 ciri tertentu.

 - 3 -
 Pasal 3

 (1) Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 berbentuk uang Rupiah kertas
 bersambung yang meliputi:
 a. 1 (satu) lembaran yang memuat 2 (dua) lembar
 (bilyet);

 b. 1 (satu) lembaran yang memuat 4 (empat) lembar
 (bilyet); dan

 c. 1 (satu) lembaran yang memuat 45 (empat puluh
 lima) lembar (bilyet),

 yang masing-masing lembaran merupakan satu
 kesatuan.

 (2) Bentuk lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 adalah persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut:
 a. panjang 145 (seratus empat puluh lima) milimeter
 dan lebar 130 (seratus tiga puluh) milimeter untuk
 lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet);

 b. panjang 290 (dua ratus sembilan puluh) milimeter
 dan lebar 130 (seratus tiga puluh) milimeter untuk
 lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet);
 dan

 c. panjang 725 (tujuh ratus dua puluh lima) milimeter
 dan lebar 585 (lima ratus delapan puluh lima)
 milimeter untuk lembaran yang memuat 45 (empat
 puluh lima) lembar (bilyet).

 Pasal 4

 (1) Harga setiap lembar (bilyet) uang Rupiah dalam lembaran
 uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan nilai nominal pada
 pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu
 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

 (2) Dalam hal uang Rupiah kertas khusus digunakan
 sebagai alat transaksi maka harga setiap lembar (bilyet)
 sebesar nilai nominal sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1).

 - 4 -

 Pasal 5

 Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
 terdapat pada bagian depan dan bagian belakang setiap
 lembar (bilyet) dari uang Rupiah kertas bersambung
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 a. ciri umum; dan
 b. ciri khusus.

 Pasal 6

 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 huruf a, pada bagian depan terdapat:
 a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 c. sebutan pecahan dalam angka “10000” dan tulisan
 “SEPULUH RIBU RUPIAH”;

 d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta
 tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri
 Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan
 “MENTERI KEUANGAN”;

 e. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Frans
 Kaisiepo beserta tulisan “FRANS KAISIEPO”;

 g. gambar ornamen batik; dan
 h. gambar lingkaran-lingkaran kecil.

 (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 huruf b, pada bagian depan yang berupa desain dan
 teknik cetak, terdapat:
 a. warna dominan ungu;
 b.

 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;

 c. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank
 Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila
 diterawangkan ke arah cahaya;

 d. gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan
 “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

 - 5 -

 e. gambar tersembunyi (latent image) multiwarna
 berupa angka “10” yang dapat dilihat dari sudut
 pandang tertentu;

 f. kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan
 (tactile);

 g. gambar raster berupa tulisan “BI”;
 h. mikroteks yang memuat tulisan “BI10”, tulisan
 “BI10000”, tulisan “SEPULUHRIBURUPIAH”, dan
 angka “10”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca
 pembesar; dan

 i.

 hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau
 beberapa warna apabila dilihat dengan sinar
 ultraviolet berupa:
 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah
 satunya berisi tulisan “BI”;

 2. angka nominal “10000”;
 3. ornamen batik; dan
 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.

 Pasal 7

 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 huruf a, pada bagian belakang terdapat:
 a. angka nominal “10000”;
 b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi
 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;

 c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
 MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT
 PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SEPULUH
 RIBU RUPIAH”;

 d. tulisan tahun cetak “TC 2016”;
 e. gambar utama yaitu tari pakarena beserta tulisan
 “TARI PAKARENA”, pemandangan alam Taman
 Nasional Wakatobi beserta tulisan “Taman Nasional
 Wakatobi”, dan bunga cempaka hutan kasar;
 f. tulisan “BANK INDONESIA”;

 - 6 -

 g. gambar ornamen batik;
 h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 i.

 tulisan “PERURI”.

 (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 huruf b, pada bagian belakang yang berupa desain dan
 teknik cetak, terdapat:
 a. warna dominan ungu;
 b.

 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a, huruf c, dan huruf f;

 c.

 hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada
 gambar tari pakarena, tulisan “TARI PAKARENA”,
 dan tulisan “Taman Nasional Wakatobi”;

 d. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank
 Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila
 diterawangkan ke arah cahaya;

 e. gambar tersembunyi (latent image) berupa angka
 “10” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

 f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka
 “10000”;

 g. mikroteks yang memuat tulisan “BI10000”, tulisan
 “SEPULUHRIBURUPIAH”, dan angka “10000”, yang
 dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan

 h. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau
 beberapa warna apabila dilihat dengan sinar
 ultraviolet berupa:
 1. gambar bunga cempaka hutan kasar;
 2. gambar penyelam dan ikan;
 3. gambar hewan tangkasi;
 4. bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
 5. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 6. nomor seri dengan bentuk asimetris yang
 meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.

 - 7 -

 Pasal 8

 Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), uang Rupiah memiliki ciri
 khusus sebagai berikut:
 a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. berwarna ungu muda;
 3. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 4. terdapat tanda air (watermark) berupa gambar
 Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II
 dan ornamen tertentu; dan

 5. terdapat benang pengaman yang memuat tulisan
 “BI 10000” secara berulang yang akan memendar
 apabila dilihat dengan sinar ultraviolet; dan

 b. ukuran yaitu panjang 145 (seratus empat puluh lima)
 milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

 Pasal 9

 Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (1) dikeluarkan paling banyak:
 a. 10.000 (sepuluh ribu) lembaran yang masing-masing
 memuat 2 (dua) lembar (bilyet);

 b. 10.000 (sepuluh ribu) lembaran yang masing-masing
 memuat 4 (empat) lembar (bilyet); dan

 c. 100 (seratus) lembaran yang masing-masing memuat
 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet).

 Pasal 10

 Harga jual lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Pasal 11

 Setiap lembaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan sertifikat keaslian
 dari Bank Indonesia.

 - 8 -
 Pasal 12

 (1) Pengedaran uang Rupiah kertas khusus sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara menjual
 secara langsung atau secara lelang kepada masyarakat.

 (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang
 ditunjuk oleh Bank Indonesia.

 Pasal 13

 (1) Uang Rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 dapat ditukarkan kepada Bank Indonesia
 atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

 (2) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberikan penggantian untuk masing-masing lembar
 (bilyet) dalam bentuk uang Rupiah lainnya yang bukan
 uang Rupiah khusus.

 (3) Besarnya nilai penggantian sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penukaran uang Rupiah.

 Pasal 14

 Uang Rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 mulai berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

 Pasal 15

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 - 9 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 25 Oktober 2016

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D. W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 27 Oktober 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 208

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 18/25/PBI/2016 </reg_id>
<reg_title> PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS BERSAMBUNG PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2016 </reg_title>
<set_date> 25 Oktober 2016 </set_date>
<effective_date> 27 Oktober 2016 </effective_date>
<issued_date> 27 Oktober 2016 </issued_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/10/PBI/2015
 TENTANG

 RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK
 KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK
 KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan
 perekonomian nasional diperlukan upaya untuk
 mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan
 melalui penyesuaian terhadap kebijakan
 makroprudensial;

 b. bahwa penyesuaian kebijakan makroprudensial tetap
 dilakukan secara proporsional dan terukur untuk
 menjaga stabilitas sistem keuangan;

 c. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan
 ekonomi dan memelihara stabilitas sistem keuangan
 perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
 mengenai perkreditan;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
 menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio
 Loan To Value atau Rasio Financing To Value untuk
 Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka
 untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor;

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
 terakhir ...

 - 2 -

 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014
 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5546);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RASIO LOAN TO
 VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT
 ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK
 KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang
 dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai perbankan syariah.

 2. Kredit adalah kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 yang mengatur mengenai perbankan.

 3. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 4. Properti ...

 - 3 -

 4. Properti adalah Rumah Tapak, Rumah Susun, dan Rumah Kantor
 atau Rumah Toko.

 5. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal
 yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti
 kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang
 dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

 6. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
 dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
 distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun
 vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
 dimiliki dan digunakan secara terpisah, antara lain griya tawang,
 kondominium, apartemen, dan flat.

 7. Rumah Kantor atau Rumah Toko adalah tanah berikut bangunan yang
 izin pendiriannya sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan
 komersial antara lain perkantoran, pertokoan, atau gudang.

 8. Kredit Properti yang selanjutnya disingkat KP adalah kredit konsumsi
 yang terdiri atas:
 a. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak,
 termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Tapak, yang
 selanjutnya disebut KP Rumah Tapak;

 b. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun,
 termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Susun, yang
 selanjutnya disebut KP Rusun; dan

 c. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko
 dan/atau Rumah Kantor, termasuk Kredit konsumsi beragun
 Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP
 Ruko atau KP Rukan.

 9. Pembiayaan Properti yang selanjutnya disebut KP Syariah adalah
 Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas:
 a. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak,
 termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak, yang
 selanjutnya disebut KP Rumah Tapak Syariah;

 b. Pembiayaan ...

 - 4 -

 b. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun,
 termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun, yang
 selanjutnya disebut KP Rusun Syariah; dan

 c. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko
 dan/atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun
 Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP
 Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah.

 10. Musyarakah Mutanaqisah yang selanjutnya disingkat MMQ adalah
 musyarakah atau syirkah dalam rangka kepemilikan Properti antara
 Bank dengan nasabah dengan kondisi penyertaan kepemilikan
 Properti oleh Bank akan berkurang disebabkan pembelian secara
 bertahap oleh nasabah.

 11. Uang Jaminan yang selanjutnya disebut Deposit adalah uang yang
 harus diserahkan oleh nasabah kepada Bank dalam rangka
 kepemilikan Properti yang dilakukan dengan akad Ijarah Muntahiya
 Bittamlik (IMBT).

 12. Rasio Loan to Value yang selanjutnya disebut Rasio LTV adalah angka
 rasio antara nilai Kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai
 agunan berupa Properti pada saat pemberian Kredit berdasarkan
 harga penilaian terakhir.

 13. Rasio Financing to Value yang selanjutnya disebut Rasio FTV adalah
 angka rasio antara nilai Pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank
 terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian
 Pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.

 14. Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
 KKB atau KKB Syariah adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan
 Bank untuk pembelian kendaraan bermotor.

 15. Uang Muka adalah pembayaran di muka sebesar persentase tertentu
 dari harga pembelian Properti atau kendaraan bermotor yang sumber
 dananya berasal dari debitur atau nasabah.

 Pasal 2

 (1) Bank Indonesia menetapkan batasan Rasio LTV atau Rasio FTV KP
 atau KP Syariah dan batasan Uang Muka KKB atau KKB Syariah.
 (2) Bank ...

 - 5 -

 (2) Bank wajib memenuhi batasan Rasio LTV atau Rasio FTV KP atau KP
 Syariah dan batasan Uang Muka KKB atau KKB Syariah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1).

 BAB II

 PENGATURAN RASIO LTV ATAU RASIO FTV
 Bagian Pertama

 Fasilitas Kredit, Nilai Agunan dan Penilaian Agunan
 Pasal 3

 (1) Perhitungan Kredit dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio LTV
 untuk Bank Umum ditetapkan sebagai berikut:
 a. Kredit ditetapkan berdasarkan plafon Kredit yang diterima oleh
 debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit; dan

 b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang
 dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen terhadap
 Properti yang menjadi agunan.

 (2) Perhitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio
 FTV untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditetapkan
 sebagai berikut:
 a. Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis akad yang digunakan,
 yaitu:
 1. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah atau akad istishna’
 ditetapkan berdasarkan harga pokok Pembiayaan yang
 diberikan kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam
 akad Pembiayaan;

 2. Pembiayaan berdasarkan akad MMQ ditetapkan berdasarkan
 penyertaan Bank dalam rangka kepemilikan Properti
 sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan; dan

 3. Pembiayaan berdasarkan akad IMBT ditetapkan berdasarkan
 hasil pengurangan harga Properti dengan Deposit sebagaimana
 tercantum dalam akad Pembiayaan.

 b. nilai

 ...

 - 6 -

 b. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang
 dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen terhadap
 Properti yang menjadi agunan.

 Pasal 4

 Tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai berikut:
 a. apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur
 atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama sampai
 dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan
 didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank
 atau penilai independen; dan

 b. apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur
 atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama di atas
 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan
 didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen.

 Pasal 5

 Penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
 adalah kantor jasa penilai publik yang paling kurang memenuhi kriteria:
 a. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang;
 b. tidak merupakan pihak terkait dengan Bank;
 c. tidak merupakan pihak terafiliasi dengan debitur atau nasabah dan
 pengembang yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari kantor jasa
 penilai publik (KJPP); dan

 d. tercatat sebagai anggota asosiasi penilai independen atau asosiasi
 penilai publik.

 Bagian Kedua

 Rasio LTV atau Rasio FTV
 Pasal 6

 Rasio LTV atau Rasio FTV untuk Bank yang memberikan KP dan KP
 Syariah diatur sebagai berikut:
 a. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah pertama
 ditetapkan paling tinggi sebesar:

 1. 90% ...

 - 7 -

 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun dan KP Rusun
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter
 persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 2. 85% (delapan puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT,
 dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi);
 dan

 3. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun, KP Rumah Tapak,
 KP Rusun Syariah, dan KP Rumah Tapak Syariah berdasarkan
 akad murabahah atau akad istishna’ dengan luas bangunan di
 atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 b. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah kedua diatur
 sebagai berikut:
 1. Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan
 luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai
 dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan;
 dan

 d) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP
 Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi).

 2. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad murabahah atau akad
 istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 70% ...

 - 8 -

 d) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan
 KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 3. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad MMQ dan IMBT
 ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas
 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 c. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah ketiga dan
 seterusnya diatur sebagai berikut:
 1. Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas
 bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan
 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan
 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP
 Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi).

 2. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad
 murabahah atau akad istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 70% ...

 - 9 -

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan
 KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 3. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad MMQ
 dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 65% (enam puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas
 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 Pasal 7

 Penentuan urutan Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 wajib memperhitungkan seluruh KP dan KP Syariah yang telah
 diterima debitur atau nasabah di Bank yang sama maupun Bank lainnya.

 Pasal 8

 (1) Ketentuan mengenai Rasio LTV dan/atau Rasio FTV sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 berlaku apabila Bank memenuhi persyaratan
 sebagai berikut:
 a. rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau
 Pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen); dan

 b. rasio ...

 - 10 -

 b. rasio KP atau KP Syariah bermasalah dari total KP atau KP Syariah
 secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen).

 (2) Penghitungan rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan rasio KP
 atau KP Syariah bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 didasarkan pada laporan bulanan Bank Umum atau laporan bulanan
 Bank Umum Syariah periode 2 (dua) bulan sebelumnya.

 Pasal 9

 Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 ayat (1) maka Rasio LTV atau Rasio FTV diatur sebagai
 berikut:
 a. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah pertama
 ditetapkan paling tinggi sebesar:
 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT dengan luas bangunan
 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 2. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas
 bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan
 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 3. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan
 KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT dengan
 luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi); dan

 4. 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak, KP Rusun, KP
 Rumah Tapak Syariah, dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad
 murabahah atau akad istishna’ dengan luas bangunan di atas 70m2
 (tujuh puluh meter persegi).

 b. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah kedua diatur
 sebagai berikut:
 1. Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas
 bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan
 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b). 70% ...

 - 11 -

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan
 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP
 Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi).

 2. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad murabahah atau akad
 istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan
 KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 3. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad MMQ dan IMBT
 ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2
 (tujuh puluh meter persegi).

 c. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah ketiga dan
 seterusnya diatur sebagai berikut:
 1. Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a). 60% ...

 - 12 -

 a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas
 bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan
 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan
 d) 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP Rusun
 dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 2. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad
 murabahah atau akad istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan
 KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 3. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad MMQ
 dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP
 Rukan Syariah; dan

 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan
 KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 Pasal ...

 - 13 -
 Pasal 10

 Penetapan Rasio LTV dan Rasio FTV untuk Kredit atau Pembiayaan selain
 yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 diserahkan kepada kebijakan Bank
 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian
 Kredit atau Pembiayaan.

 Bagian Ketiga

 Kewajiban Administratif
 Pasal 11

 Dalam rangka penetapan Rasio LTV dan/atau Rasio FTV sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, Bank wajib:
 a. memperlakukan debitur atau nasabah suami dan istri sebagai 1 (satu)
 debitur atau nasabah kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta
 yang disahkan oleh notaris;

 b. meminta surat pernyataan dari calon debitur atau nasabah yang
 paling kurang memuat keterangan mengenai KP dan/atau KP Syariah
 yang masih berjalan (outstanding) dan/atau yang sedang dalam proses
 pengajuan permohonan, baik pada Bank yang sama maupun pada
 Bank yang lain; dan

 c. menolak permohonan KP dan/atau KP Syariah yang diajukan apabila
 calon debitur atau nasabah tidak bersedia menyerahkan surat
 pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

 Bagian Keempat

 Tambahan Kredit atau Pembiayaan (Top Up) dan Kredit atau Pembiayaan
 yang Diambil Alih (Take Over)
 Pasal 12

 Dalam hal Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up)
 berdasarkan Properti yang masih menjadi agunan dari KP atau KP
 Syariah sebelumnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up) tersebut diperlakukan
 sebagai Kredit atau Pembiayaan baru;

 b. Rasio ...

 - 14 -

 b. Rasio LTV atau Rasio FTV Kredit atau Pembiayaan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a mengacu pada Rasio LTV atau Rasio FTV
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 9; dan

 c. jumlah Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up) yang diberikan oleh
 Bank wajib memperhitungkan jumlah baki debet Kredit atau
 Pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.

 Pasal 13

 Dalam hal Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan mengambil
 alih (take over) Kredit atau Pembiayaan dari Bank lain, berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 a. Kredit atau Pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan
 Kredit atau Pembiayaan sebelumnya di Bank lain tidak diperlakukan
 sebagai Kredit atau Pembiayaan baru; atau

 b. Kredit atau Pembiayaan yang disertai dengan tambahan (top up)
 diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan baru sebagaimana
 ketentuan dalam Pasal 12.

 Bagian Kelima

 Larangan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Uang Muka
 Pasal 14

 Bank dilarang memberikan Kredit atau Pembiayaan untuk pemenuhan
 Uang Muka dalam rangka KP, KP Syariah, KKB, dan KKB Syariah kepada
 debitur atau nasabah.

 Pasal 15

 (1) Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai Rasio LTV dan/atau
 Rasio FTV, Bank hanya dapat memberikan KP atau KP Syariah jika
 Properti yang akan dibiayai telah tersedia secara utuh.

 (2) Bank dapat memberikan KP atau KP Syariah dengan Properti yang
 akan dibiayai belum tersedia secara utuh apabila memenuhi
 persyaratan sebagai berikut:
 a. Kredit atau Pembiayaan merupakan KP atau KP Syariah pada
 urutan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 b. terdapat ...

 - 15 -

 b. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dengan pengembang
 yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk
 menyelesaikan Properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan
 debitur atau nasabah; dan

 c. terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank
 baik yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang
 dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang
 apabila Properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat
 diserahterimakan sesuai perjanjian.

 Pasal 16

 (1) Dalam hal Bank memberikan KP atau KP Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) maka pencairan KP atau KP
 Syariah dimaksud hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai
 perkembangan pembangunan Properti yang dibiayai.

 (2) Perkembangan pembangunan Properti yang dibiayai didasarkan atas
 laporan perkembangan pembangunan Properti yang berasal dari:
 a. pengembang, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau
 beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek
 yang sama bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
 miliar rupiah); atau

 b. penilai independen, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1
 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan
 pada proyek yang sama bernilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima
 miliar rupiah).

 Pasal 17

 Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Perumahan
 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung
 dengan dokumen yang menyatakan bahwa Kredit atau Pembiayaan
 tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau
 Pemerintah Daerah dikecualikan dari ketentuan mengenai Rasio LTV atau
 Rasio FTV untuk KP atau KP Syariah.

 BAB ...

 - 16 -
 BAB III

 PENGATURAN UANG MUKA KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
 KENDARAAN BERMOTOR
 Pasal 18

 Uang Muka yang harus dipenuhi oleh debitur atau nasabah dalam rangka
 KKB atau KKB Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 a. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan
 bermotor roda dua;

 b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan
 bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif apabila
 memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 1. merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang
 atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau

 2. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin
 usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan
 digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang
 dimilikinya; dan

 c. paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pembelian
 kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

 Pasal 19

 (1) Ketentuan mengenai Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 18 berlaku apabila Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau
 Pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen); dan

 b. rasio KKB atau KKB Syariah bermasalah dari total KKB atau KKB
 Syariah secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen).

 (2) Penghitungan rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan rasio
 KKB atau KKB Syariah bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) didasarkan pada laporan bulanan Bank Umum atau laporan
 bulanan Bank Umum Syariah periode 2 (dua) bulan sebelumnya.

 Pasal

 ...

 - 17 -
 Pasal 20

 Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 19 maka Uang Muka yang harus dipenuhi oleh debitur atau
 nasabah dalam rangka KKB atau KKB Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 a. paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pembelian
 kendaraan bermotor roda dua;

 b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian kendaraan
 bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif apabila
 memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 1. merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang
 atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau

 2. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin
 usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan
 digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang
 dimilikinya; dan

 c. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk pembelian kendaraan
 bermotor roda tiga atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

 BAB IV

 PEMERIKSAAN OLEH BANK INDONESIA
 Pasal 21

 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kepada Bank
 untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 (2) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama
 Bank Indonesia guna melaksanakan pemeriksaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1).

 (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan
 otoritas lain.

 BAB ...

 - 18 -
 BAB V

 SANKSI
 Pasal 22

 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal
 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 dan/atau Pasal 20,
 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

 (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 6, Pasal 9, Pasal 18 dan Pasal 20, selain dikenakan sanksi teguran
 tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari selisih antara
 plafon Kredit atau Pembiayaan yang diberikan dengan plafon Kredit
 atau Pembiayaan yang seharusnya.

 (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 14 dan Pasal 15 selain dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar 1% (satu persen) dari plafon Kredit atau Pembiayaan Uang
 Muka atau plafon KP dan KP Syariah.

 (4) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana
 pelaksanaan perbaikan (action plan) atas pelanggaran Bank
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

 (5) Bank yang tidak menyampaikan dan/atau tidak melaksanakan action
 plan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) per bulan dari plafon
 Kredit atau Pembiayaan untuk setiap Kredit atau Pembiayaan yang
 melanggar ketentuan.

 (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan setiap akhir
 bulan untuk periode paling lama 12 (dua belas) bulan.

 Pasal 23

 Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 22, Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang
 berwenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan.

 Pasal
 ...

 - 19 -
 Pasal 24

 Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar kepada Bank
 dengan mendebit rekening giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 25

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 26

 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal
 Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian
 Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan
 Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan
 Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 27
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar ...

 - 20 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 18 Juni 2015
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D. W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 18 Juni 2015
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 141
 DKMP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/10/PBI/2015
 TENTANG

 RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK
 KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK
 KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

 I. UMUM
 Dalam rangka menjaga pertumbuhan perekonomian nasional agar

 tetap berada pada momentum yang positif, diperlukan upaya untuk
 mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan melalui
 penyesuaian terhadap kebijakan makroprudensial.
 Penyesuaian kebijakan makroprudensial dilakukan secara

 proporsional dan terukur untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal
 tersebut dilakukan dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar
 untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan ke sektor Properti dan
 kendaraan bermotor dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.
 Pelonggaran ketentuan perkreditan di kedua sektor tersebut

 didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor Properti dan kendaraan
 bermotor memiliki multiplier effect yang besar dalam mendorong
 pertumbuhan ekonomi. Upaya yang ditempuh yaitu dengan
 menurunkan beban biaya yang ditanggung oleh anggota masyarakat
 yang berkeinginan untuk membeli Properti maupun kendaraan
 bermotor. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan pelonggaran
 Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit Properti
 dan Uang Muka untuk kredit kendaraan bermotor.
 Namun demikian, agar kebijakan tersebut tidak meningkatkan

 potensi risiko Kredit atau Pembiayaan, maka pelonggaran kebijakan
 dimaksud dikaitkan dengan pemenuhan rasio Kredit atau Pembiayaan
 bermasalah yang terjaga.

 II. Pasal ...ASAL .

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Penetapan nilai taksiran mengacu pada metode
 dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam
 penilaian agunan yang ditetapkan oleh asosiasi
 dan/atau institusi yang berwenang.

 Pasal 4
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “proyek yang sama” adalah
 Properti yang berada pada area yang sama dan dibangun
 oleh pengembang yang sama.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “pihak terkait dengan Bank”
 adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan perbankan
 yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian
 kredit.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf ...

 - 3 -
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “asosiasi penilai independen” atau
 “asosiasi penilai publik” adalah asosiasi yang diakui oleh
 instansi yang berwenang mengatur kantor jasa penilai
 publik.

 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7

 Penentuan urutan Kredit atau Pembiayaan dilakukan dengan
 menggabungkan seluruh Kredit dan Pembiayaan yang telah
 diperoleh debitur atau nasabah, baik berupa KP dan/atau KP
 Syariah di Bank yang sama maupun Bank lainnya berdasarkan
 urutan tanggal perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan.
 Dalam hal terdapat tanggal perjanjian Kredit atau akad
 Pembiayaan yang sama maka penentuan urutan diawali dari
 Kredit atau Pembiayaan dengan nilai agunan paling rendah.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “rasio Kredit atau
 Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau
 Pembiayaan” adalah rasio antara jumlah Kredit atau
 Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar,
 diragukan dan macet kepada pihak ketiga bukan
 Bank terhadap total Kredit atau Pembiayaan kepada
 pihak ketiga bukan Bank.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “rasio KP atau KP Syariah
 bermasalah” adalah rasio antara jumlah Kredit atau
 Pembiayaan kepada sektor rumah tangga untuk
 kepemilikan perumahan dan jumlah Kredit atau
 Pembiayaan konsumsi lainnya yang beragun
 Properti dengan kualitas kurang lancar, diragukan

 dan ...

 - 4 -

 dan macet, terhadap total Kredit atau Pembiayaan
 pada sektor rumah tangga untuk kepemilikan
 perumahan dan jumlah Kredit atau Pembiayaan
 konsumsi lainnya yang beragun Properti.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.

 Pasal 10
 Contoh penetapan Rasio LTV yang diserahkan kepada kebijakan
 Bank adalah Rasio LTV untuk KP Rumah Tapak dengan luas
 bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi).

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b

 Mengingat Kredit atau Pembiayaan tambahan (top up)
 diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan baru maka
 urutan dan besaran Rasio LTV dan/atau Rasio FTV
 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 6 atau Pasal 9.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b
 Perlakuan terhadap Kredit atau Pembiayaan dengan
 mengambil alih (take over) Kredit atau Pembiayaan dari
 Bank lain yang disertai dengan Kredit atau Pembiayaan

 tambahan ...

 - 5 -

 tambahan (top up) disamakan dengan Kredit atau
 Pembiayaan tambahan (top up).

 Pasal 14
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Yang dimaksud telah tersedia secara utuh yaitu telah
 terlihat wujud fisiknya sesuai yang diperjanjikan dan siap
 diserahterimakan.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada
 Bank dapat berupa aset tetap, aset bergerak, bank
 guarantee, standby letter of credit dan/atau dana
 yang dititipkan dan/atau disimpan dalam escrow
 account di Bank pemberi Kredit atau Pembiayaan.
 Nilai jaminan yang diberikan oleh pengembang
 paling kurang sebesar selisih antara komitmen
 Kredit atau Pembiayaan dengan pencairan yang telah
 dilakukan oleh Bank.
 Jaminan yang diberikan oleh pihak lain dapat
 berbentuk corporate guarantee, stand by letter of
 credit atau bank guarantee.

 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Cukup jelas.

 Pasal ...

 - 6 -

 Pasal 19
 Ayat (1)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “rasio Kredit atau
 Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau
 Pembiayaan” adalah rasio antara jumlah Kredit atau
 Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar,
 diragukan dan macet kepada pihak ketiga bukan
 Bank terhadap total Kredit atau Pembiayaan kepada
 pihak ketiga bukan Bank.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “rasio KKB atau KKB Syariah
 bermasalah” adalah rasio antara jumlah Kredit atau
 Pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor
 pada sektor rumah tangga dengan kualitas kurang
 lancar, diragukan dan macet, terhadap total Kredit
 atau Pembiayaan pada sektor rumah tangga untuk
 kepemilikan kendaraan bermotor.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Pengenaan sanksi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari
 plafon Kredit atau Pembiayaan Uang Muka atau plafon KP
 atau KP Syariah dari setiap debitur atau nasabah.

 Ayat ...

 - 7 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Pengenaan sanksi dihitung sebesar 1% (satu persen) per
 bulan dari plafon Kredit atau Pembiayaan dari setiap
 debitur atau nasabah.
 Dalam hal Kredit atau Pembiayaan yang melanggar
 ketentuan tersebut telah dilunasi pada periode pengenaan
 sanksi, maka pengenaan sanksi dilakukan sampai dengan
 satu periode sebelum pelunasan.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 Pasal 26
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5706

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 17/10/PBI/2015 </reg_id>
<reg_title> RASIO LOAN TO VALUE ATAU RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR </reg_title>
<set_date> 18 Juni 2015 </set_date>
<effective_date> 18 Juni 2015 </effective_date>
<issued_date> 18 Juni 2015 </issued_date>
<replaced_reg> '15/40/DKMP|SE-BI/2013' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '16/11/PBI/2014' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 1/11/PBI/1999
 TENTANG

 FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN
 JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN
 MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi kemungkinan penarikan dana oleh nasabah
 penyimpan dana di bank dalam jumlah yang besar dan dalam waktu
 yang relatif bersamaan berkaitan dengan kekhawatiran terhadap
 masalah komputer dalam memasuki tahun 2000;

 b. bahwa dalam rangka membantu bank mengatasi kesulitan pendanaan
 yang disebabkan penarikan dana oleh nasabah, Bank Indonesia
 sebagai lender of the last resort dapat memberikan fasilitas pendanaan
 jangka pendek kepada Bank Umum;

 c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu
 untuk mengatur ketentuan mengenai fasilitas khusus dalam rangka
 mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank Umum yang
 disebabkan masalah komputer tahun 2000 dalam Peraturan Bank
 Indonesia;

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
 Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3472) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 10
 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3790);

 2. Undang-…..

 -2-

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3843);

 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/1/PBI/1999 tanggal 18 Mei 1999
 tentang Fasilitas Pendanaan Dalam Rangka Mengatasi Kesulitan
 Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun
 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3855);

 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus
 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir
 Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran
 Negara Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3873);

 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tanggal 3 Desember
 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta
 Program Rekapitalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 211,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3917);

 6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/89A/KEP/DIR
 tanggal 20 Oktober 1997 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi
 Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal 14 Desember 1995
 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam
 Rupiah Dan Valuta Asing Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan
 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/86/KEP/DIR
 tanggal 7 Oktober 1997;

 7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR
 tanggal 23 Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank
 Indonesia Serta Intervensi Rupiah.

 MEMUTUSKAN:…..

 -3-
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS KHUSUS
 DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN
 JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN
 MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang
 melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional;

 2. Masalah Komputer Tahun 2000 atau yang selanjutnya disebut dengan
 MKT 2000 adalah kesalahan interpretasi data tahun 00 ketika sistem
 mencapai tahun 2000 sehingga dapat terjadi implikasi yang berakibat
 fatal antara lain kegagalan dan/atau kesalahan serta terhentinya
 pengoperasian sistem komputer dan terhapusnya data bank;

 3. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000 adalah
 kesulitan likuiditas Bank yang disebabkan oleh penarikan dana nasabah
 pada saat diberlakukannya PBI ini;

 4. Saldo Giro Negatif adalah saldo rekening giro Rupiah Bank pada Bank
 Indonesia yang mewilayahi kliring lokal Bank yang menunjukkan angka
 negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting;

 5. Fasilitas Khusus Dalam Rangka MKT 2000 atau yang selanjutnya
 disebut dengan Fasilitas Khusus adalah penyediaan pendanaan khusus
 dalam Rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi
 Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam Rangka MKT 2000;

 6. Sertifikat…..

 -4-

 6. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan SBI adalah
 surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan Bank
 Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan
 sistem diskonto;

 7. Repurchase Agreement atau jual beli bersyarat yang selanjutnya disebut
 dengan Repo adalah transaksi jual beli surat berharga yang mewajibkan
 penjual untuk membeli kembali surat berharga tersebut sesuai dengan
 jangka waktu yang diperjanjikan;

 8. Outright atau jual lepas adalah transaksi jual beli surat berharga sebelum
 surat berharga tersebut jatuh waktu;

 9. Fasilitas Kredit adalah penyediaan plafon pendanaan dari Bank
 Indonesia kepada Bank dengan agunan Obligasi Pemerintah, yang
 digunakan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam
 Rangka MKT 2000;

 10. Penarikan Kredit adalah pencairan dana dari Fasilitas Kredit;
 11. Surat Utang Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Obligasi
 Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata
 uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka Program
 Rekapitalisasi Bank Umum;

 12. Giro Wajib Minimum (statutory reserve) atau yang selanjutnya disebut
 dengan GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh
 Bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang besarnya
 ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana
 pihak ketiga Bank;

 13. Jakarta Inter Bank Offered Rate Over Night atau yang selanjutnya disebut
 dengan JIBOR O/N adalah suku bunga rata-rata dalam Rupiah jangka
 waktu 1 (satu) hari yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

 Pasal 2 …..

 -5-
 Pasal 2

 (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam
 Rangka MKT 2000 dapat memperoleh Fasilitas Khusus dari Bank
 Indonesia berupa:
 a. Penjualan SBI secara Repo; dan/atau
 b. Penjualan SBI secara Outright; dan/atau
 c. Penarikan Kredit dengan agunan Obligasi Pemerintah;
 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Bank Indonesia ini.

 (2) Bank yang mengajukan Fasilitas Khusus wajib terlebih dahulu melakukan
 penjualan SBI secara Repo atau Outright, sebelum melakukan Penarikan
 Kredit.

 (3) Sisa jangka waktu SBI yang dijual secara Repo sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) huruf a di atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari lebih
 panjang dari jangka waktu Fasilitas Khusus yang diperoleh.

 (4) Sisa jangka waktu SBI yang dijual secara Outright sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) huruf b di atas sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.

 Pasal 3

 Fasilitas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku dari
 tanggal 22 Desember 1999 sampai dengan 17 Januari 2000.

 Pasal 4

 (1) Selama periode berlakunya Fasilitas Khusus sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3, maka:
 a. Bank dapat mengajukan permohonan agar Kas Bank (cash in vault)
 dalam Rupiah diperhitungkan sebagai komponen GWM dalam
 Rupiah;

 b. Sanksi …..

 -6-

 b. Sanksi atas pelanggaran GWM dalam Rupiah yang berupa kewajiban
 membayar diturunkan dari 125% (seratus dua puluh lima per seratus)
 dari JIBOR O/N menjadi JIBOR O/N ditambah 100 basis points;

 c. Sanksi pembinaan tidak dikenakan atas pelanggaran GWM dalam
 Rupiah.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan
 kepada:
 a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin
 No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring lokal
 Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Teknologi Informasi;

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat
 Teknologi Informasi dan Direktorat Pengawasan Bank terkait;
 disertai dengan laporan posisi kas konsolidasi dalam Rupiah pada 1 (satu)
 hari kerja sebelum tanggal permohonan.

 (3) Bank yang telah mengajukan permohonan, setiap hari wajib
 menyerahkan laporan posisi kas konsolidasi pada 1 (satu) hari kerja
 sebelumnya selama berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank
 Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-
 lambatnya pukul 10.00 waktu setempat.

 BAB II

 PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN SBI
 SECARA REPO ATAU OUTRIGHT

 Pasal 5

 (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam
 Rangka MKT 2000 dapat menjual seluruh SBI yang dimilikinya kepada
 Bank Indonesia baik secara Repo maupun Outright.

 (2) Tingkat …..

 -7-

 (2) Tingkat diskonto SBI yang dijual secara Repo atau Outright ditetapkan
 sebesar rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang jangka waktu 1
 (satu) bulan yang tercatat dalam lelang terakhir ditambah 100 (seratus)
 basis points.

 (3) Perhitungan diskonto menggunakan rumus diskonto murni (true
 discount) sebagai berikut:
 Nilai Diskonto = nilai nominal - nilai tunai

 (nilai nominal) x 360
 Nilai Tunai

 = -----------------------------------------------------
 360 + (tingkat diskonto x jangka waktu)

 Pasal 6

 (1) Bank mengajukan permohonan penjualan SBI secara Repo atau Outright
 kepada Bank Indonesia dari pukul 09.00 sampai dengan 18.00 waktu
 setempat melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) atau telepon
 atau faksimili yang ditegaskan dengan telepon yang disampaikan kepada:
 a. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank
 Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor
 pusat di wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada
 Direktorat Pengawasan Bank terkait;

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat
 Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 (2) Permohonan penjualan SBI secara Repo atau Outright wajib ditegaskan
 secara tertulis dengan Surat Permohonan Penjualan SBI secara Repo atau
 Outright (SPPS-Repo atau SPPS-Outright) yang ditandatangani sekurang-
 kurangnya oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank sebagaimana contoh dalam
 Lampiran 1 dan 2 disertai asli SBI atau Bilyet Depot Simpanan (BDS) SBI.

 (3) Bank …..

 -8-

 (3) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan atas
 permohonan penjualan SBI secara Repo atau Outright kepada Bank
 melalui RMDS atau faksimili atau telepon yang ditegaskan dengan
 faksimili.

 (4) Bank menyampaikan SPPS-Repo atau SPPS-Outright serta asli SBI atau
 BDS-SBI kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pukul 19.00 waktu
 setempat pada hari transaksi.

 (5) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian SPPS-Repo atau SPPS-
 Outright serta asli SBI atau BDS-SBI oleh Bank kepada Bank Indonesia,
 maka permohonan penjualan SBI secara Repo atau Outright dinyatakan
 batal.

 (6) Dalam hal permohonan disetujui, pengkreditan rekening giro Bank di
 Bank Indonesia dilakukan setelah Bank menyerahkan SPPS-Repo atau
 SPPS-Outright serta asli SBI atau BDS SBI kepada Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas.

 BAB III

 PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH
 FASILITAS KREDIT DAN PENARIKAN KREDIT

 Pasal 7

 Bank hanya dapat melakukan Penarikan Kredit apabila telah memiliki
 Fasilitas Kredit.

 Pasal 8

 (1) Bank dapat memperoleh Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 7 dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank
 Indonesia sebagaimana contoh dalam Lampiran 3 dan menandatangani

 perjanjian …..

 -9-

 perjanjian penyediaan Fasilitas Kredit serta pengikatan agunan secara
 gadai.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditandatangani
 sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank dan diketahui
 sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris Bank, disertai
 dengan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Obligasi
 Dijaminkan (SKOD), dan fotokopi Konfirmasi Pencatatan Obligasi (KPO),
 dan disampaikan kepada:
 a. Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin
 No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kliring lokal
 Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait;

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat
 Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 (3) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa Obligasi Pemerintah
 dengan jumlah maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Obligasi
 Pemerintah yang dimiliki Bank dan jumlah maksimum ini termasuk
 Obligasi Pemerintah yang diagunkan kepada pihak ketiga.

 (4) Agunan yang telah diagunkan kepada pihak ketiga tidak dapat diagunkan
 kepada Bank Indonesia.

 (5) Jumlah Fasilitas Kredit yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia adalah
 sebesar 75% (tujuhpuluh lima per seratus) dari nilai nominal Obligasi
 Pemerintah yang diserahkan oleh Bank, dengan memperhatikan
 ketentuan dalam ayat (3).

 Pasal 9

 (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Dalam
 Rangka MKT 2000 dapat mengajukan permohonan Penarikan Kredit

 maksimum …..

 -10-

 maksimum sebesar perkiraan Saldo Giro Negatif Bank yang dihitung oleh
 Bank (self assessment), dan tidak melebihi Fasilitas Kredit yang tersedia.

 (2) Perkiraan Saldo Giro Negatif Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 di atas bukan disebabkan oleh penarikan dana oleh nasabah yang
 termasuk dalam pihak terkait.

 (3) Bank mengajukan permohonan Penarikan Kredit kepada Bank Indonesia
 dari pukul 09.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat melalui RMDS atau
 telepon atau faksimili yang ditegaskan dengan telepon yang disampaikan
 kepada:
 a. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank
 Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor
 pusat di wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada
 Direktorat Pengawasan Bank terkait;

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah kliring lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat
 Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 (4) Permohonan Penarikan Kredit wajib ditegaskan secara tertulis dengan
 Surat Permohonan Penarikan Kredit yang ditandatangani sekurang-
 kurangnya oleh 2 (dua) anggota Direksi Bank dan diketahui sekurang-
 kurangnya oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana
 contoh dalam Lampiran 4.

 (5) Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan
 Penarikan Kredit kepada Bank melalui RMDS atau faksimili atau telepon
 yang ditegaskan dengan faksimili.

 (6) Bank menyampaikan surat permohonan Penarikan Kredit kepada Bank
 Indonesia selambat-lambatnya pukul 19.00 waktu setempat pada hari
 transaksi.

 (7) Dalam …..

 -11-

 (7) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian surat permohonan
 Penarikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas, maka
 permohonan Penarikan Kredit dinyatakan batal.

 (8) Penarikan Kredit dikenakan diskonto sebesar 125% (seratus dua puluh
 lima per seratus) dari rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI lelang 1
 (satu) bulan yang tercatat dalam lelang terakhir SBI.

 (9) Perhitungan diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
 menggunakan rumus diskonto murni (true discount) sebagai berikut:
 Nilai Diskonto = nilai nominal - nilai tunai
 (nilai nominal) x 360

 Nilai Tunai = --------------------------------------------------------
 360 + (tingkat diskonto x jangka waktu)

 (10) Dalam hal permohonan disetujui, pengkreditan rekening giro Bank di
 Bank Indonesia dilakukan setelah Bank menyerahkan Surat Permohonan
 Penarikan Kredit kepada Bank Indonesia.

 BAB IV

 PELUNASAN
 Pasal 10

 (1) Pada saat Repo atau Penarikan Kredit jatuh waktu, Bank Indonesia akan
 mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

 (2) Bank Indonesia akan mengembalikan asli SBI atau BDS-SBI kepada Bank
 apabila transaksi penjualan SBI secara Repo telah dilunasi.

 (3) Dalam hal saldo giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak
 mencukupi atau tidak ada dananya pada saat jatuh waktu, maka berlaku
 ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk pelunasan SBI secara Repo:

 1) sepanjang…..

 -12-

 1) sepanjang periode ketentuan ini belum berakhir, maka Bank dapat
 memperpanjang jangka waktu penjualan SBI secara Repo
 sepanjang sisa jangka waktu SBI masih mencukupi, atau menjual
 SBI secara Outright apabila jangka waktu tidak mencukupi,
 dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

 2) pada akhir periode ketentuan ini, maka rekening giro Bank yang
 bersangkutan di Bank Indonesia akan didebet.

 b. untuk pelunasan Penarikan Kredit:
 1) sepanjang periode ketentuan ini belum berakhir, maka Bank
 dapat memperpanjang jangka waktu Penarikan Kredit dengan
 persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 9;

 2) pada akhir periode ketentuan ini, maka rekening giro Bank yang
 bersangkutan di Bank Indonesia akan didebet.

 (4) Apabila saldo giro Bank di Bank Indonesia mengalami saldo negatif
 sebagai akibat pendebetan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a.
 2) dan b.2), Bank dapat memanfaatkan Fasilitas Pendanaan Dalam
 Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank
 Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
 1/1/PBI/1999 tanggal 18 Mei 1999.

 BAB V

 PENGAWASAN
 Pasal 11

 Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank yang
 telah menerima Fasilitas Khusus.

 BAB VI …..

 -13-

 BAB VI
 SANKSI

 Pasal 12

 (1) Apabila saldo awal giro Bank di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja
 berikutnya setelah Penarikan Kredit diberikan tidak menunjukkan angka
 negatif, Bank akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. apabila kelebihan saldo dimaksud lebih kecil dari Penarikan Kredit
 yang diterima, Bank akan didebet sebesar kelebihan saldo giro Bank
 yang bersangkutan di Bank Indonesia dari saldo nihil, atau

 b. apabila saldo giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia lebih
 besar dari Penarikan Kredit, Bank akan didebet sebesar Penarikan
 Kredit yang diterima.

 (2) Sehubungan dengan pendebetan kembali sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 100 basis
 points di atas diskonto Penarikan Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal
 9 ayat (8).

 (3) Apabila dalam pemeriksaan khusus ditemukan adanya penyimpangan
 penggunaan Penarikan Kredit, maka Bank dikenakan:
 a. dalam hal Penarikan Kredit belum jatuh waktu, berupa:
 1) pendebetan kembali Penarikan Kredit yang diterima, dan
 2) kewajiban membayar sebesar 150% (seratus lima puluh per
 seratus) dari rata-rata tertimbang suku bunga Pasar Uang Antar
 Bank yang terjadi pada pagi dan sore hari untuk jangka waktu 1
 (satu) hari pada hari Penarikan Kredit;

 b. dalam hal Penarikan Kredit telah jatuh waktu atau telah berakhirnya
 ketentuan ini, berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud

 dalam …..

 -14-

 dalam huruf a butir 2) di atas yang dihitung selama periode Penarikan
 Kredit; dan

 c. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2)
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 10
 Tahun 1998.

 (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (3) huruf a dihitung sejak tanggal Penarikan Kredit sampai dengan
 tanggal pendebetan kembali Penarikan Kredit.

 BAB VII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 13

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Desember 1999.
 Ditetapkan di Jakarta

 Pada tanggal 22 Desember 1999
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 ANWAR NASUTION
 Deputi Gubernur Senior

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 221
 DPM

 -15-
 PENJELASAN

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 1/11/PBI/1999
 TENTANG

 FASILITAS KHUSUS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI
 KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG
 DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000

 I. UMUM

 Dalam menghadapi tahun 2000, dikhawatirkan terdapat permasalahan
 pengoperasian sistem komputer akibat kesalahan interpretasi data oleh sistem
 komputer karena pergantian tahun 1999 menjadi tahun 2000. Hal tersebut dapat
 berakibat terhadap kegagalan atau kesalahan bahkan berhentinya pengoperasian
 sistem komputer serta terhapusnya data bank.

 Sehubungan dengan permasalahan tersebut nasabah penyimpan dana pada
 Bank diperkirakan akan menarik dana dalam jumlah yang besar dan dalam waktu
 yang relatif bersamaan sehingga Bank dapat mengalami kesulitan penyediaan
 dana/likuiditas dalam jumlah cukup dan waktu yang relatif cepat.
 Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
 Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort dapat memberikan
 kredit kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek agar
 kelangsungan kegiatan usaha Bank dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
 perbankan serta kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1
 Cukup jelas.
 Pasal 2…..

 -16-
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)…..

 -17-
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)…..

 -18-
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah nasabah penyimpan dana di
 Bank yang bersangkutan yang mempunyai keterkaitan dengan Bank
 sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum
 Pemberian Kredit Bank Umum.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Ayat (8)…..

 -19-
 Ayat (8)
 Cukup jelas.
 Ayat (9)
 Cukup jelas.
 Ayat (10)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 11

 Pemeriksaan Khusus terhadap Bank yang menerima Fasilitas Khusus dapat
 dilakukan pada periode diterimanya Fasilitas Khusus atau setelah jatuh
 waktu Fasilitas Khusus.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)…..

 -20-
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3919
 DPM

 -21-
 Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/11/PBI/1999 tanggal 22 Desember 1999
 Lampiran 1
 Kepada *)
 Bank Indonesia

 c.q. Bagian Operasi Pasar Uang
 Direktorat Pengelolaan Moneter
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10110

 Perihal : Penjualan SBI Secara Repo
 ---------------------------------

 Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/ 11 /PBI/1999 tanggal 22 Desember
 1999, dengan ini kami mengajukan permohonan penjualan SBI secara Repo/perpanjangan
 penjualan SBI secara Repo**) sebagai berikut :

 Tanggal Penjualan Repo
 Jangka Waktu Repo

 Tanggal Jatuh Waktu Repo
 Nama Bank

 Nomor Rekening
 pada BI

 Jumlah Penjualan

 Selama jangka waktu penjualan Repo, maka SBI atau BDS-SBI kami
 serahkan dan menjadi milik Bank Indonesia.
 Demikian Permohonan kami.

 ….…..., ........ (tempat, tanggal)
 Direksi

 (Nama Bank…..)
 ttd

 Meterai

 ------------- -------------
 (Direktur 1) (Direktur 2)

 :
 :
 :

 Jumlah Penjualan
 (Juta Rp)

 Nomor SBI
 Atau BDS-SBI

 -22-
 cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia.

 *) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta,
 permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia
 setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan
 Monter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 **) coret yang tidak perlu.

 -23-

 Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/11/PBI/1999 tanggal 22
 Desember 1999

 Lampiran 2

 Kepada *)
 Bank Indonesia

 c.q. Bagian Operasi Pasar Uang
 Direktorat Pengelolaan Moneter
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10110

 Perihal : Penjualan SBI Secara Outright
 -------------------------------------

 Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/ 11 /PBI/1999 tanggal 22 Desember
 1999, dengan ini kami mengajukan permohonan penjualan SBI secara Outright sebagai
 berikut:

 Tanggal Penjualan Outright
 Sisa Jangka Waktu SBI

 Nama Bank

 Nomor Rekening
 pada BI

 Jumlah Penjualan

 Sehubungan dengan penjualan Outright, maka SBI atau BDS-SBI kami
 serahkan dan menjadi milik Bank Indonesia.

 Demikian permohonan kami.

 ….…..., ........ (tempat, tanggal)
 Direksi

 (Nama Bank…..)
 ttd

 Meterai
 ------------- -------------

 :
 :

 Jumlah Penjualan
 (Juta Rp)

 Nomor SBI
 Atau BDS-SBI

 -24-
 (Direktur 1) (Direktur 2)

 cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia.
 *) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta,
 permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia
 setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan
 Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 -25-

 Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/11/PBI /1999 tanggal 22
 Desember 1999

 Lampiran 3
 Kepada *)
 Bank Indonesia

 c.q. Direktorat Pengelolaan Moneter
 Jl. MH. Thamrin No. 2
 Jakarta, 10110

 Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan Fasilitas Kredit
 ------------------------------------------------------------

 Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/ 11 /PBI/1999 tanggal 22 Desember
 1999, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Kredit
 sebesar Rp. … … … ( … … … … ) untuk jangka waktu dari ………… sampai dengan
 ………….. Dalam kaitan ini, terlampir kami sampaikan surat permohonan penerbitan Surat
 Keterangan Obligasi Dijaminkan (SKOD) dan fotokopi Konfirmasi Pencatatan Obligasi
 (KPO).

 Data tersebut kami sampaikan dengan sebenarnya. Apabila di kemudian
 hari terbukti data tersebut di atas tidak benar, kami bersedia untuk
 mempertanggung-jawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 yang berlaku.
 Dalam hal surat berharga jatuh waktu, Saudara dapat langsung mengurangi Fasilitas
 Kredit yang disediakan bagi Bank kami sebesar nilai tunai surat berharga dimaksud.
 Demikian permohonan kami.

 Komisaris

 (Nama Bank….)
 ttd

 ----------------
 ----------------

 ….…..., ........ (tempat, tanggal)
 Direksi

 (Nama Bank…..)
 ttd

 Meterai
 ------------- -------------

 -26-
 (Komisaris 1) (Komisaris 2)
 cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia

 *) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta,
 permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia
 setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan
 Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 (Direktur 1) (Direktur 2)

 -27-

 Lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/11/PBI/1999 tanggal 22
 Desember 1999

 Lampiran 4
 Kepada *)
 Bank Indonesia

 c.q. Bagian Operasi Pasar Uang
 Direktorat Pengelolaan Moneter
 Jl. MH. Thamrin No. 2
 Jakarta, 10110

 Perihal : Permohonan Penarikan Kredit/Permohonan Perpanjangan
 Penarikan Kredit **)

 -------------------------------------------------------------------------------
 Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/ 11 /PBI/1999 tanggal
 22

 Desember 1999 dan Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit No. ……….. tanggal
 …………, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan Penarikan
 Kredit/Perpanjangan Penarikan Kredit **) guna menutup perkiraan saldo giro negatif kami
 di Bank Indonesia pada hari ini tanggal ……………, sebesar Rp. … … … ( … … … … )
 untuk jangka waktu … ….dari tanggal ……… sampai dengan ……… Dengan ini pula
 kami menyatakan bahwa kami tidak memiliki SBI atau SBI yang kami miliki senilai Rp
 …………(….) telah kami jual kepada Bank Indonesia secara Repo/Outright.
 Demikian permohonan kami.

 Komisaris

 (Nama Bank….)
 ttd

 ----------------
 ----------------
 (Komisaris 1) (Komisaris 2)

 ….…..., ........ (tempat, tanggal)
 Direksi

 (Nama Bank…..)
 ttd

 Meterai

 ------------- -------------
 (Direktur 1) (Direktur 2)

 -28-
 cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia

 *) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta,
 permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia
 setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan
 Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 **) coret yang tidak perlu.

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 1/11/PBI/1999 </reg_id>
<reg_title> FASILITAS KHUSUS DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM YANG DISEBABKAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000 </reg_title>
<set_date> 22 Desember 1999 </set_date>
<effective_date> 22 Desember 1999 </effective_date>
<related_reg> '1/3/PBI/1999', '31/67/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '1/10/PBI/1999', '23/UU/1999', '30/89A/KEP/DIR|SKDIR-BI/1997', '30/86/KEP/DIR', '28/113/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '1/1/PBI/1999' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 21/6/PBI/2019
 TENTANG

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kerangka operasi moneter,
 Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia
 sebagai salah satu instrumen operasi moneter
 berdasarkan prinsip syariah;

 b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sukuk Bank
 Indonesia perlu dilakukan perluasan underlying asset
 berupa sukuk global yang dimiliki Bank Indonesia;

 c. bahwa pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip
 syariah secara terus menerus disempurnakan untuk
 memperkuat dasar transaksi operasi moneter sehingga
 perlu ada penyempurnaan akad;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
 Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang
 Operasi Moneter;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

 -2-

 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
 diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
 Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang
 Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 6198) sebagaimana telah
 beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan
 Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 6278);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198)
 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

 -3-

 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang
 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278) diubah
 sebagai berikut:

 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi
 sebagai berikut:

 Pasal 31

 (1) Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam
 Standing Facilities Syariah dilakukan dengan
 mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan
 dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah
 tanpa menerbitkan surat berharga.

 (2) Penempatan dana rupiah (deposit facility)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya
 dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank
 Indonesia Syariah (FASBIS).

 (3) Penempatan dana rupiah
 (deposit
 facility)

 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
 akad ju’alah.

 (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut
 ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur.

 2. Ketentuan huruf a Pasal 45B diubah sehingga berbunyi
 sebagai berikut:

 Pasal 45B

 SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 a. menggunakan underlying asset berupa SBSN
 dan/atau sukuk global;

 b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan
 paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan

 -4-

 dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1
 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi
 sampai dengan tanggal jatuh waktu;

 c. diterbitkan tanpa warkat (scripless);
 d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
 e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar
 perdana;

 f.

 dapat diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder;
 dan

 g. hanya dapat dimiliki oleh Bank.
 Pasal II

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 -5-

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 26 April 2019

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 TTD

 PERRY WARJIYO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 29 April 2019

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 TTD
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 82

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 21/6/PBI/2019
 TENTANG

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER

 I. UMUM
 Untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia

 menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi
 Moneter berdasarkan prinsip syariah.
 Guna mendukung pelaksanaan Operasi Moneter berdasarkan prinsip

 syariah, perlu dilakukan perluasan underlying asset bukan hanya
 menggunakan SBSN namun juga dengan memasukkan sukuk global yang
 dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying asset Sukuk Bank
 Indonesia.
 Di samping itu, pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip

 syariah secara terus menerus disempurnakan untuk memperkuat dasar
 transaksi operasi moneter sehingga ada penyempurnaan terhadap akad
 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang semula
 menggunakan akad wadi’ah menjadi ju’alah sesuai dengan opini dari
 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
 Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas

 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi
 Moneter.

 -2-

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1
 Pasal 31
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “akad ju’alah” adalah janji atau
 komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu
 (‘iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang
 ditentukan dari suatu pekerjaan.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Pasal 45B
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “sukuk global” adalah sukuk
 dalam valuta asing yang lazim diperdagangkan dalam
 pasar keuangan internasional yang diterbitkan oleh
 antara lain pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga
 supranasional, entitas, atau korporasi.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (scripless)”
 adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SukBI dan bukti
 kepemilikan bagi pemegang SukBI berupa pencatatan
 elektronis.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.

 -3-

 Huruf f
 SukBI dapat diperdagangkan antar-Bank di pasar
 sekunder antara lain secara outright, repo, atau
 dijadikan agunan.

 Huruf g
 Cukup jelas.
 Pasal II
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6341

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 21/6/PBI/2019 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER </reg_title>
<set_date> 26 April 2019 </set_date>
<effective_date> 29 April 2019 </effective_date>
<issued_date> 29 April 2019 </issued_date>
<changed_reg> '20/5/PBI/2018' </changed_reg>
<extension_of> '20/14/PBI/2018' </extension_of>
<related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '20/14/PBI/2018', '2/PERPPU/2008', '20/5/PBI/2018', '24/UU/1999' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 3/16/PBI/2001
 TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang :

 a. Bahwa batas waktu pelaksanaan Proyek Kredit Mikro
 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro telah
 berakhir pada tanggal 30 Juni 2001;

 b. Bahwa dengan memperhatikan kondisi ekonomi yang masih
 memerlukan bantuan, jumlah rakyat miskin yang terus
 meningkat, masih perlunya penguatan terhadap Lembaga-
 lembaga Keuangan Perdesaan untuk kesinambungan usaha
 mikro dan masih tingginya kebutuhan akan kredit mikro,
 sehingga dirasa perlu untuk memperpanjang masa
 pengelolaan dan menyempurnakan ketentuan pelaksanaan
 Proyek Kredit Mikro;

 c. Bahwa Asian Development Bank dan Pemerintah telah
 sepakat mengenai perpanjangan masa pengelolaan Proyek
 Kredit Mikro oleh Bank Indonesia menjadi sampai dengan 31
 Desember 2001;

 d. Bahwa …..

 - 2 -

 d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang
 perlu mengubah kembali Peraturan Bank Indonesia Nomor
 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 3/8/PBI/2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro;

 Mengingat :

 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3843);

 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3472)

 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.

 Pasal …..

 - 3 -
 Pasal I

 Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001
 tentang Proyek Kredit Mikro sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

 “Pasal 6

 (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM adalah tanggal 21 Juli 1995
 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.

 (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat ditinjau
 kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia
 dan ADB.”

 2. Ketentuan Pasal 19 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga seluruhnya berbunyi
 sebagai berikut:

 “Pasal 19

 (1) Realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro
 setiap bulannya minimum 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pinjaman
 untuk nasabah pengusaha mikro yang telah ditarik dari BI, dan harus
 direalisasikan seluruhnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan terhitung
 sejak tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR.

 (2) Dalam hal pada bulan tertentu realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada
 nasabah pengusaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih
 besar dari 10% (sepuluh per seratus), maka kelebihan tersebut dapat

 diperhitungkan …

 - 4 -

 diperhitungkan untuk menutup kekurangan pencapaian realisasi penyaluran
 kredit pada bulan-bulan berikutnya dengan ketentuan rata-rata realisasi
 penyaluran kredit setiap bulan sejak pelimpahan dana dari BI sampai
 dengan bulan berjalan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari dana yang
 dilimpahkan.

 (3) Realisasi pembelian komputer dan atau sepeda motor oleh BPR dilakukan
 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI
 kepada BPR.

 (4) Realisasi pembelian komputer dan atau sepeda motor oleh LPSM
 dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan
 dari BI kepada BPD.”

 3. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga seluruhnya berbunyi
 sebagai berikut:

 “Pasal 23

 (1) Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan
 bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 saldo rekening BPD atau
 BPR tidak mencukupi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. Untuk BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-
 rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu)
 bulan terakhir yang berlaku di bank yang bersangkutan, terhitung 1
 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan tanggal
 pembayaran tersebut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan
 bunga yang seharusnya dibayar;

 b. Untuk …

 - 5 -

 b. Untuk BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-
 rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu)
 bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, terhitung 1 (satu) hari
 setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan tanggal
 pembayaran tersebut, yang dihitung dari jumlah angsuran pokok dan
 bunga yang seharusnya dibayar.

 (2) Dalam hal selama 3 (tiga) kali berturut-turut BPD atau BPR tidak
 memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka
 keikutsertaan BPD atau BPR dihentikan terhitung 1 (satu) hari setelah
 batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga.

 (3) Dalam hal keikutsertaan BPD atau BPR dihentikan sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (2), maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak
 dinyatakan berhenti bank yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan
 pokok kredit dan bunga yang terhutang.

 (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka kepada BPD akan dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah
 berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di
 BPD, yang dihitung dari

 jumlah
 dana
 yang
 tertahan,
 terhitung 1

 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan tanggal penyaluran kredit tersebut.

 (5) Dalam …..

 - 6 -

 (5) Dalam hal penyaluran kredit oleh BPR dalam setiap bulan tidak mencapai
 10% (sepuluh per seratus) dari kategori pinjaman yang harus diteruskan
 kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
 maka kepada BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama
 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari
 jumlah kekurangan penyaluran kredit pada bulan yang bersangkutan.

 (6) Dalam hal pelimpahan dana pinjaman dari BI dilakukan setelah tanggal 1
 (satu), maka apabila pada bulan pelimpahan tersebut penyaluran kredit ke
 nasabah kurang dari 10% (sepuluh per seratus) BPR tidak dikenakan
 sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

 (7) Dalam hal BPR tidak dapat menyalurkan seluruh kredit sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR diwajibkan
 mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan paling lambat pada
 hari kerja berikutnya.

 (8) Dalam hal BPR tidak mengembalikan sisa pinjaman yang belum
 disalurkan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (7), BPR
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga
 deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir
 yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah sisa pinjaman
 yang belum disalurkan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir
 penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai
 dengan tanggal pengembalian sisa pinjaman tersebut.

 (9) Dalam …..

 - 7 -

 (9) Dalam hal terjadi keterlambatan realisasi pembelian komputer dan sepeda
 motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) BPR dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah
 berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di
 Bank Umum, yang dihitung dari jumlah dana yang belum direalisasikan,
 terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir realisasi pembelian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sampai dengan tanggal realisasi
 pembelian tersebut.

 (10) Kewajiban pengembalian kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
 dan ayat (7) serta pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
 diatur dalam Pasal ini, dilakukan dengan cara mendebet rekening giro dan
 atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada Bank Umum atau
 rekening giro BPD pada BI setempat.”

 Pasal II

 1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), yang terjadi sampai dengan tanggal
 31 Agustus 2001 dikenakan sanksi sesuai Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bank
 Indonesia No.3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit
 Mikro.

 2. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) yang terjadi selama bulan September
 2001 tidak dikenakan sanksi.

 3. Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5)
 dan ayat (6) Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk realisasi penyaluran
 kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro sejak tanggal 1 Oktober
 2001.

 4. Peraturan …..

 - 8 -

 4. Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku
 surut sampai dengan tanggal 1 Juli 2001, kecuali pengaturan sanksi
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 Pasal ini.

 Ditetapkan di Jakarta

 Pada tanggal, 3 Oktober 2001
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 123
 BKr/TPP

 - 9 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 3/16/PBI/2001
 TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

 UMUM
 Sesuai perjanjian antara Pemerintah dan Asian Development Bank, batas

 waktu pelaksanaan Proyek Kredit Mikro berakhir pada tanggal 30 Juni 2001.
 Sementara itu, sebagai akibat depresiasi nilai Rupiah, dana Proyek yang tersedia
 mengalami peningkatan, sehingga pada akhir batas waktu Proyek dana yang
 belum terserap masih cukup signifikan untuk dimanfaatkan.

 Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih belum pulih dari
 krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sektor perbankan masih mengalami
 kesulitan menghimpun dana yang berakibat pada keterbatasan dana yang akan
 disalurkan ke pengusaha mikro, sementara sektor usaha mikro yang merupakan
 bagian terbesar dari usaha masyarakat masih memerlukan bantuan permodalan
 dari perbankan.

 Dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi di atas dan tujuan dari
 Proyek untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja serta untuk
 mengembangkan usaha mikro maka dirasakan perlu untuk memperpanjang
 pelaksanaan proyek agar dana yang tersisa dapat disalurkan kepada pengusaha
 mikro.

 PASAL …..

 - 10 -

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1.
 Pasal 6
 Ayat (1)

 Jangka waktu ini merupakan batas waktu pelimpahan
 dana dari BI kepada BPD dan BPR peserta PKM.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Angka 2.
 Pasal 19
 Ayat (1)

 Setiap bulan bank harus menyalurkan kredit kepada
 nasabah minimal 10% (sepuluh per seratus) dari kredit
 yang telah ditarik dari BI kecuali apabila pada bulan
 yang bersangkutan sisa dana yang ada kurang dari
 10% (sepuluh per seratus).

 Ayat (2)

 Dalam hal pada suatu bulan, realisasi penyaluran
 kredit kepada nasabah lebih besar dari 10% (sepuluh
 per seratus) maka kelebihan tersebut diperhitungkan
 untuk menutup kekurangan penyaluran kredit pada
 bulan-bulan berikutnya. Namun apabila sampai
 dengan bulan terjadinya kekurangan penyaluran kredit
 tersebut, rata-rata kredit yang telah

 disalurkan
 per bulan …

 - 11 -

 per bulan kurang dari 10% (sepuluh per seratus), maka
 kelebihan penyaluran tersebut tidak dapat digunakan
 untuk menutup kekurangan pada bulan yang
 bersangkutan.
 Rata-rata realisasi penyaluran kredit setiap bulan
 dihitung berdasarkan jumlah realisasi kredit kepada
 nasabah sejak pelimpahan dana dari BI sampai dengan
 bulan berjalan dibagi jumlah bulan pada periode
 tersebut.

 Rumus perhitungan rata-rata realisasi penyaluran
 kredit adalah :
 Rata-rata realisasi = R / b
 R = Total realisasi kredit kepada nasabah sejak
 pelimpahan dana dari BI sampai dengan
 bulan berjalan.

 b = Jumlah bulan sejak bulan pelimpahan dana
 dari BI sampai dengan bulan berjalan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Angka 3.
 Pasal 23
 Ayat (1), (4), (5), (8) dan (9)
 Pengertian …..

 - 12 -

 Pengertian suku bunga deposito rupiah berjangka 3
 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir adalah suku
 bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan yang
 berlaku di bank (BPD atau Bank Umum tempat BPR
 membuka rekening PKM) selama bulan terakhir
 sebelum pengenaan sanksi.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)
 Cukup jelas
 Ayat (10)
 Cukup jelas
 Pasal II

 Angka 1 sampai dengan angka 4.
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 4142

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 3/16/PBI/2001 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO </reg_title>
<set_date> 3 Oktober 2001 </set_date>
<effective_date> 3 Oktober 2001 dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Juli 2001 </effective_date>
<changed_reg> '3/1/PBI/2001' </changed_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal I Angka 3 Pasal 23', 'Pasal II' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 1/ 7 /PBI/1999
 TENTANG

 SISTEM INFORMASI DEBITUR
 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang :

 a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi guna
 menunjang kelancaran kegiatan usaha bank dan sistem
 perbankan yang sehat, diperlukan perluasan cakupan
 sistem informasi kredit yang ada sebelumnya menjadi
 sistem informasi debitur;

 b. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi
 informasi debitur yang disediakan oleh Bank
 Indonesia untuk keperluan bank, diperlukan
 penyempurnaan dalam penyajian informasi debitur;

 c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk
 menyempurnakan

 informasi debitur dalam suatu Peraturan
 Indonesia;

 Mengingat
 : 1. Undang-undang Nomor 7
 Lembaran

 ketentuan mengenai sistem
 Bank

 Tahun 1992 tentang

 Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
 Tambahan

 Negara Nomor 3472),

 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor ...

 -2-

 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
 SISTEM INFORMASI DEBITUR.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing;

 2. Kantor Bank Pelapor adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan
 operasional, meliputi:
 a. kantor pusat yang melakukan kegiatan operasional;

 b. kantor ...

 -3-

 b. kantor cabang Bank;
 c. kantor cabang bank asing;
 d. kantor cabang pembantu bank asing;

 3. Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor dari Bank Asing yang
 bertindak semata-mata sebagai penghubung antara Bank dengan
 nasabahnya;

 4. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi
 mengenai debitur dan/atau kelompok debitur yang diolah berdasarkan
 laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari Kantor
 Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing;

 5. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah
 maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan,
 termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening
 administratif;

 6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
 dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
 meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
 peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
 dengan pemberian bunga, termasuk:
 a. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan note
 purchase agreement (NPA);

 b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;

 7. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas
 kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu
 kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan
 dalam ...

 -4-

 dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank
 Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga
 Komersial (Commercial Papers), Sertifikat Reksadana, dan Medium
 Term Note;

 8. Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada
 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar
 modal, serta dalam bentuk pernyertaan modal sementara pada
 perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit;

 9. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (Off-
 Balance Sheet) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan,
 akseptasi/endosemen, Letter of Credit (L/C) yang masih berjalan,
 penjualan Surat Berharga dengan syarat repurchase agreement (repo),
 standby L/C dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang
 mempunyai risiko Kredit;

 10. Risiko Kredit untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (the mark to
 market value) dari seluruh perjanjian/kontrak yang menjanjikan
 keuntungan yang belum dapat terealisir namun secara potensial dapat
 menjadi kerugian Bank apabila pihak lawan wanprestasi;

 11. Pinjaman Luar Negeri adalah penyediaan dana yang diterima oleh
 Debitur dari pihak-pihak di luar negeri melalui Bank termasuk kantor-
 kantor cabang Bank di luar negeri atau melalui Kantor Perwakilan Bank
 Asing;

 12. Debitur adalah
 nasabah
 perorangan atau perusahaan/badan, tidak

 termasuk Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing, yang memperoleh
 satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana;

 13. Kelompok ...

 -5-

 13. Kelompok Debitur adalah sejumlah debitur yang satu sama lain
 mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau
 hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang batas
 maksimum pemberian kredit yang berlaku;

 14. Calon Debitur adalah perorangan atau perusahaan/badan, tidak
 termasuk Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing, yang telah
 mengajukan fasilitas Penyediaan Dana secara tertulis kepada Bank.

 BAB II

 MAKSUD DAN TUJUAN
 Pasal 2

 Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan agar Bank
 memperoleh informasi yang lengkap mengenai Debitur, yang dapat
 digunakan sebagai sarana memperlancar penyediaan dana dan menghindari
 penyediaan dana rangkap.

 BAB III

 LAPORAN PENYEDIAAN DANA
 Pasal 3

 Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib
 menyampaikan Laporan Penyediaan Dana kepada Bank Indonesia setiap
 bulan untuk posisi akhir bulan.

 Pasal 4 ...

 -6-
 Pasal 4

 Laporan Penyediaan Dana yang disusun oleh Kantor Bank Pelapor dan
 Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 wajib disampaikan secara lengkap dan benar.

 Pasal 5

 (1) Cakupan Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 meliputi informasi mengenai Debitur, pengurus, pemilik serta
 Kelompok Debitur, fasilitas Penyediaan Dana, agunan/jaminan, dan
 baki debet.

 (2) Fasilitas Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 dilaporkan untuk plafon per debitur sebesar Rp50.000.000,00 (lima
 puluh juta rupiah) atau lebih.

 (3) Fasilitas Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dengan plafon per debitur kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh
 juta rupiah), wajib dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi.

 (4) Bank Indonesia dapat mengubah cakupan pelaporan dalam Laporan
 Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau plafon
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Pasal 6

 (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib
 menyampaikan Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud

 dalam ...

 -7-

 dalam Pasal 3 selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir
 bulan laporan.

 (2) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing dinyatakan
 terlambat menyampaikan Laporan Penyediaan Dana sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) apabila laporan dimaksud disampaikan setelah
 tanggal 10 (sepuluh).

 Pasal 7

 (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib
 melakukan koreksi dalam hal terdapat kesalahan dan/atau perubahan
 karena terjadi pembaruan data atas Laporan Penyediaan Dana yang
 telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

 (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada
 Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 (tujuh belas) setelah
 akhir bulan laporan.

 (3) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing dinyatakan
 terlambat menyampaikan koreksi atas Laporan Penyediaan Dana
 apabila belum menyampaikan laporan koreksi tersebut setelah tanggal
 17 (tujuh belas).

 Pasal 8

 (1) Kantor Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan Penyediaan Dana
 secara On-line.

 (2) Kantor Perwakilan Bank Asing dapat menyampaikan Laporan
 Penyediaan Dana secara On-line atau hardcopy.

 (3) Kantor ...

 -8-

 (3) Kantor Bank Pelapor yang berada di daerah yang tidak mempunyai
 fasilitas telekomunikasi atau yang mengalami force majeure sehingga
 tidak dapat menyampaikan Laporan Penyediaan Dana secara On-line,
 dapat menyampaikan laporan dengan disket.

 (4) Kantor Bank Pelapor wajib memberitahukan secara tertulis kepada
 Bank Indonesia dengan disertai alasan dalam hal tidak dapat
 menyampaikan laporan secara On-line sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3).

 BAB IV

 INFORMASI DEBITUR
 Pasal 9

 (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang telah
 memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 dan Pasal 7, dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia.

 (2) Informasi Debitur yang disediakan bagi Kantor Bank Pelapor dan
 Kantor Perwakilan Bank Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 meliputi informasi Debitur dan/atau Calon Debitur dari Kantor Bank
 Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang bersangkutan.

 Pasal 10

 (1) Permintaan informasi Debitur oleh Kantor Bank Pelapor dilakukan
 secara On-line.

 (2) Permintaan informasi Debitur oleh Kantor Perwakilan Bank Asing
 dapat dilakukan secara On-line atau secara tertulis.

 (3) Dalam ...

 -9-

 (3) Dalam hal Kantor Bank Pelapor yang berada di daerah yang tidak
 mempunyai fasilitas telekomunikasi atau yang mengalami force
 majeure sehingga tidak dapat meminta informasi Debitur secara On-
 line, dapat dilakukan secara tertulis.

 Pasal 11

 (1) Penggunaan informasi Debitur bersifat terbatas dan hanya
 keperluan Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing.

 untuk

 (2) Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi
 Debitur yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor
 Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang bersangkutan.

 BAB V

 PENUNJUKAN PEJABAT
 Pasal 12

 Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib
 memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia:
 a. nama pejabat yang bertanggungjawab terhadap keabsahan dan
 kelengkapan Laporan Penyediaan Dana;
 b. nama pejabat yang berwenang meminta dan menerima informasi
 Debitur.

 BAB VI ...

 -10-
 BAB VI

 ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN, PERMINTAAN
 INFORMASI, DAN PENUNJUKAN PEJABAT
 Pasal 13

 Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat
 (3) dan ayat (4), surat permintaan informasi Debitur sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dan penyampaian surat
 penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan
 kepada:
 a. Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan,
 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Kantor Bank Pelapor dan
 Kantor Perwakilan Bank Asing di wilayah Jabotabek; atau

 b. Kantor Cabang Bank Indonesia yang mewilayahinya bagi Kantor Bank
 Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing diluar wilayah Jabotabek.

 BAB VII

 SANKSI ADMINISTRATIF
 Pasal 14

 Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang tidak
 melaporkan satu atau lebih fasilitas dalam Laporan Penyediaan Dana
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per
 fasilitas untuk setiap bulan dengan batas maksimal sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan terakhir.

 Pasal 15 ...

 -11-
 Pasal 15

 (1) Pelanggaran terhadap kewajiban penyampaian Laporan Penyediaan
 Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi
 berupa:
 a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
 hari kelambatan untuk setiap keterlambatan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sampai bank menyampaikan
 laporan; dan

 b. penundaan pemberian informasi Debitur sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 9 sampai dengan diterimanya Laporan Penyediaan
 Dana dimaksud oleh Bank Indonesia.

 (2) Apabila kewajiban penyampaian Laporan Penyediaan Dana
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dipenuhi sampai
 dengan timbulnya kewajiban pelaporan bulan berikutnya, dengan tidak
 mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap bank
 dikenakan sanksi teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan.

 Pasal 16

 (1) Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang
 terlambat atau tidak menyampaikan laporan koreksi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 a. kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
 ribu rupiah) per hari kelambatan untuk setiap keterlambatan laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sampai bank
 menyampaikan laporan; dan

 b. penundaan ...

 -12-

 b. penundaan pemberian informasi Debitur sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 9 sampai dengan diterimanya Laporan Penyediaan
 Dana dimaksud oleh Bank Indonesia.

 (2) Apabila kewajiban penyampaian Laporan Penyediaan Dana
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dipenuhi sampai
 dengan timbulnya kewajiban pelaporan bulan berikutnya, dengan tidak
 mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap bank
 dikenakan sanksi teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan.

 Pasal 17

 (1) Kantor Bank Pelapor yang tidak menyampaikan laporan secara On-line
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
 setiap laporan.

 (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kantor
 Bank Pelapor yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia
 untuk tidak melaporkan secara On-line sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 7 ayat (4).

 Pasal 18

 Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang meminta
 informasi Debitur yang ternyata digunakan bukan untuk maksud dan tujuan
 sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal 2 dikenakan sanksi kewajiban

 membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap
 informasi Debitur.

 BAB VIII ...

 -13-
 BAB VIII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 19

 Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing wajib
 menyampaikan seluruh fasilitas Penyediaan Dana yang tercatat dalam
 pembukuan sejak akhir bulan Juli 1999.

 Pasal 20

 Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
 Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, mulai berlaku sejak pelaporan untuk data
 bulan September 1999

 BAB IX
 PENUTUP
 Pasal 21

 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian Laporan Penyediaan
 Dana dan Informasi Debitur diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 22

 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
 a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/58/KEP/DIR tanggal 8
 September 1994 tentang Laporan Penyediaan Dana;

 b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/90/KEP/DIR tanggal 18
 Maret 1990 tentang Laporan Mengenai Debitur Yang Menerima
 Pinjaman ...

 -14-

 Pinjaman Luar Negeri dan Aplikan Yang Memperoleh Garansi Bank
 Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Luar Negeri;

 c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/37/KEP/DIR tanggal 10
 Juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 23
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 September 1999

 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 159
 DPNP

 -15-

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 1/ 7 /PBI/1999
 TENTANG

 SISTEM INFORMASI DEBITUR
 UMUM

 Dalam rangka menunjang sistem perbankan dan perkreditan yang
 sehat, serta untuk membentuk pusat data debitur yang lebih lengkap,
 maka diperlukan pengembangan cakupan Sistem Informasi Kredit
 yang semula berupa laporan perkreditan diperluas menjadi laporan
 penyediaan dana yang meliputi

 kredit dengan atau tanpa perjanjian,

 surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening administratif
 termasuk pinjaman luar negeri.
 Sejalan dengan hal tersebut, guna meningkatkan efektivitas dan
 efisiensi penyelenggaraan informasi debitur dilakukan pula
 penyempurnaan sistem dan prosedur permintaan dan pemberian
 informasi debitur.
 Dengan demikian Sistem Informasi Kredit (SIK) diubah menjadi
 Sistem Informasi Debitur (SID).
 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Angka 1
 Cukup jelas
 Angka 2 ...

 -16-
 Angka 2
 Huruf a

 Penyebutan lain dari kantor pusat yang melakukan
 kegiatan operasional antara lain kantor cabang utama.

 Huruf b

 Kantor cabang Bank adalah kantor Bank yang secara
 langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank
 yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang
 jelas. Laporan dari kantor cabang di luar negeri
 disampaikan oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan.
 Laporan dari kantor bank di bawah Kantor Cabang
 digabung dengan laporan Kantor Cabang induknya.

 Huruf c

 Ketentuan mengenai Kantor Cabang Bank Asing
 berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Bank
 Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan
 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor
 Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

 Huruf d

 Laporan dari kantor bank di bawah kantor Cabang
 Pembantu Bank Asing digabung dengan laporan Kantor
 Cabang Pembantu Bank Asing induknya.

 Angka 3 sampai dengan angka14
 Cukup jelas

 Pasal 2 ...

 -17-
 Pasal 2
 Cukup jelas
 Pasal 3

 Posisi Penyediaan Dana akhir bulan harus sama dengan posisi
 yang dilaporkan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

 Pasal 4
 Cukup jelas
 Pasal 5
 Ayat (1)

 Cakupan laporan penyediaan dana untuk:
 a. debitur berisi informasi antara lain nama, alamat, nomor
 pokok wajib pajak/nomor kartu tanda penduduk,
 hubungan terkait dengan bank;

 b. pengurus, pemilik dan kelompok debitur berisi informasi
 antara lain nama, alamat, nomor pokok wajib
 pajak/nomor kartu tanda penduduk, jabatan, pangsa
 kepemilikan;

 c. fasilitas penyediaan dana berisi informasi antara lain
 kredit, surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening
 administratif termasuk pinjaman luar negeri;

 d. agunan/penjamin berisi informasi antara lain bukti
 pemilikan, nilai taksasi, lokasi agunan;

 e. baki ...

 -18-

 e. baki debet berisi informasi antara lain outstanding dan
 kualitas penyediaan dana.

 Ayat (2)

 Untuk penyediaan dana dalam valuta asing dengan plafon
 sebesar ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 keatas wajib dilaporkan dalam valuta asalnya.

 Ayat (3)

 Untuk penyediaan dana dalam valuta asing dengan plafon
 sebesar ekuivalen kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh
 juta rupiah) wajib dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi per
 valuta asalnya.

 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 6
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan bulan laporan adalah bulan data,
 misalnya bulan laporan Juli 1999 adalah data posisi akhir
 bulan Juli 1999. Untuk penyampaian Laporan Penyediaan
 Dana bulan Juli 1999 ke Bank Indonesia dari tanggal 1
 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1999.
 Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur/hari Sabtu maka
 penyampaian Laporan Penyediaan Dana ke Bank Indonesia
 selambat-lambatnya pada hari kerja sebelumnya.

 Ayat (2) ...

 -19-
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)

 Penyampaian laporan koreksi dinyatakan terlambat apabila
 koreksi atas Laporan Penyediaan Dana bulan Juli 1999
 disampaikan ke Bank Indonesia pada tanggal 18 Agustus
 1999.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Pengecualian ini karena Kantor Perwakilan Bank Asing tidak
 operasional.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan force majeure antara lain kebakaran,
 banjir, gempa bumi, kerusuhan.

 Ayat (4) ...

 -20-
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Informasi Debitur yang disediakan terdiri dari informasi
 Debitur individual dan informasi Debitur macet.

 Pasal 10
 Ayat (1)

 Permintaan informasi Debitur Individual dan informasi
 Debitur Macet dilakukan oleh kantor bank secara on-line ke
 Bank Indonesia yang mewilayahinya.

 Ayat (2)

 Permintaan informasi secara tertulis tidak diperkenankan
 menggunakan sarana facsimile atau teleks.
 Kantor Perwakilan Bank Asing yang dapat meminta
 informasi Debitur secara on-line adalah Kantor Perwakilan
 Bank Asing yang telah mengirimkan laporan secara on-line.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan force majeure antara lain kebakaran,
 banjir, gempa bumi, kerusuhan.

 Pasal 11 ...

 -21-
 Pasal 11

 Ayat (1)
 Informasi Debitur tidak diperkenankan diteruskan kepada
 pihak lain.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 12
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Cukup jelas
 Pasal 14

 Apabila debitur menerima beberapa fasilitas penyediaan dana
 seperti kredit modal kerja, kredit investasi, surat berharga, kredit
 konsumsi, pinjaman luar negeri diantaranya empat fasilitas tidak
 dilaporkan ke Bank Indonesia selama 1 (satu) bulan, dikenakan
 sanksi tidak melapor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 Apabila fasilitas tersebut tidak dilaporkan selama 12 bulan maka
 maksimum kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00
 (sepuluh juta rupiah).

 Pasal 15 ...

 -22-
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Huruf a

 Apabila bank menyampaikan Laporan Penyedian Dana
 data bulan Juli pada tanggal 12 Agustus 1999 maka
 dikenakan sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari,
 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila
 bank

 menyampaikan
 laporan pada tanggal 10

 September 1999 maka dikenakan sanksi terlambat
 melapor selama 31 (tiga puluh satu) hari, yaitu sebesar
 Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Huruf a

 Apabila bank menyampaikan koreksi Laporan
 Penyedian Dana data bulan Juli 1999 pada tanggal 19
 Agustus 1999 untuk empat fasilitas maka dikenakan
 sanksi terlambat melapor selama 2 (dua) hari, yaitu
 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila

 bank ...

 -23-

 bank menyampaikan koreksi laporan pada tanggal 10
 September 1999 maka dikenakan sanksi terlambat
 melapor selama 31 (tiga puluh satu) hari, yaitu sebesar
 Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu
 rupiah).

 Huruf b
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 18
 Cukup jelas
 Pasal 19

 Laporan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam
 Peraturan Bank Indonesia ini wajib disampaikan oleh Kantor Bank
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Kantor
 Perwakilan Bank Asing pertama kali untuk laporan posisi bulan
 Juli 1999.

 Pasal 20 ...

 -24-
 Pasal 20
 Cukup jelas
 Pasal 21
 Cukup jelas
 Pasal 22
 Cukup jelas
 Pasal 23
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3884
 DPNP

 -25-



","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 1/7/PBI/1999 </reg_id>
<reg_title> SISTEM INFORMASI DEBITUR </reg_title>
<set_date> 20 September 1999 </set_date>
<effective_date> 20 September 1999 </effective_date>
<replaced_reg> '23/90/KEP/DIR|SKDIR-BI/1990', '28/37/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995', '27/58/KEP/DIR|SKDIR-BI/1994' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 3/14/PBI/2001
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/12/PBI/2000
 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka reorganisasi di Bank Indonesia, tugas
 pelaksanaan penjaminan pemerintah atas program Interbank Debt
 Exchange Offer telah dialihkan dari Direktorat Perizinan dan
 Informasi Perbankan ke Direktorat Luar Negeri;

 b. bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia
 maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang
 Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank perlu disesuaikan;

 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk
 menetapkan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank;

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472),
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182
 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

 3. Undang…

 - 2 -

 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa
 dan Sistem Nilai Tukar Indonesia

 (Lembaran Negara Republik

 Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3844);

 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/12/PBI/2000 tentang Jaminan
 Pinjaman Luar Negeri Antar Bank (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3953);

 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/12/PBI/2000
 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 tentang
 Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2000 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) diubah
 sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 “Pasal 1

 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 1. Bank adalah Bank Umum yang masih beroperasi yang telah menandatangani
 Master Loan Agreement sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

 2. Kreditur adalah bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman sebagaimana
 diatur dalam Master Loan Agreement.

 3. Master Loan Agreement untuk selanjutnya disebut MLA adalah Naskah Perjanjian
 Pinjaman Luar Negeri Antar Bank yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus
 1998…

 - 3 -

 1998 dan 25 Mei 1999 oleh Bank Indonesia sebagai penjamin, Bank, Kreditur,
 Syndicate Agent, Calculation Agent dan Exchange Agent.

 4. Pinjaman Luar Negeri Antar Bank adalah kewajiban Bank terhadap Kreditur yang
 meliputi simpanan antar bank, pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang
 serta pinjaman lainnya yang telah
 sebagaimana diatur dalam MLA.

 dipertukarkan menjadi
 pinjaman

 5. Syndicate Agent adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dan
 tercantum dalam MLA untuk mewakili Kreditur dalam menerima pembayaran
 yang dilakukan oleh Bank dan atau Bank Indonesia serta melaksanakan tugas-
 tugas lain yang ditetapkan dalam MLA.

 6. Counter Guaranty adalah jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada
 Gubernur Bank Indonesia untuk menjamin Pinjaman Luar Negeri Antar Bank
 dengan menyediakan sejumlah dana di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia,
 dan memberikan kuasa pendebetan terhadap rekening tersebut.

 7. Rekening Pemerintah adalah rekening Menteri Keuangan yang dibuka guna
 memberikan Counter Guaranty untuk menjamin Pinjaman Luar Negeri Antar
 Bank, dalam Rupiah nomor 519.000110 dengan nama “Rekening Trade
 Maintenance Facility dan Exchange Offer”.

 8. Buy Back adalah suatu transaksi pembelian kembali pinjaman bank dalam program
 Interbank Debt Exchange Offer atas nama bank peserta oleh bank peserta (atau
 affiliasi) itu sendiri.

 9. Prepayment adalah suatu transaksi pembayaran sebagian atau seluruh pinjaman
 Interbank Debt Exchange Offer sebelum jatuh tempo sebagaimana diatur dalam
 Master Loan Agreement.

 10. Notice of Assignment adalah suatu pernyataan adanya pengalihan kepemilikan
 Interbank Debt Exchange Offer sebagaimana diatur dalam MLA.

 11. Release…

 baru

 - 4 -

 11. Release and Consent adalah suatu pernyataan pelepasan penjaminan pemerintah
 atas Pinjaman Interbank Debt Exchange Offer yang ditandatangani oleh obligor
 yang melakukan Buy Back dan Bank Indonesia sebagaimana contoh pada
 Lampiran 1. ”

 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank
 Indonesia cq.: Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010,
 selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja sebelum kewajiban jatuh tempo dengan
 menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran 2.”

 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 “Bagi Bank yang dibekukan usahanya dalam masa penjaminan, maka permohonan
 untuk melakukan pembayaran kepada Kreditur diajukan oleh Badan Penyehatan
 Perbankan Nasional kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H.
 Thamrin No. 2 Jakarta 10010, dengan menyebutkan rekening yang akan dibebankan.”

 4. Diantara BAB VI Pasal 8 dan BAB VII Pasal 9 disisipkan BAB VI A dan 3 (tiga)
 pasal yakni Pasal 8 A, 8 B dan Pasal 8 C yang berbunyi sebagai berikut :

 “BAB VI A

 PROSEDUR PREPAYMENT DAN
 BUY BACK
 Pasal 8 A

 (1) Peserta program Exchange Offer dapat melakukan Prepayment dan Buy Back atas
 pinjaman Interbank Debt Exchange Offer.

 (2) Bank…

 - 5 -

 (2) Bank peserta Interbank Debt Exchange Offer yang akan melaksanakan
 Prepayment wajib menyampaikan rencana Prepayment 2 (dua) bulan sebelum
 pelaksanaan Prepayment kepada Bank Indonesia.

 (3) Rencana Prepayment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 a. Besarnya nilai Prepayment yang akan dilakukan.
 b. Alasan melakukan Prepayment.
 c. Sumber dana yang akan digunakan.

 Pasal 8 B

 (1) Bank peserta Interbank Debt Exchange Offer yang akan melaksanakan Buy Back
 wajib menyampaikan rencana Buy Back untuk periode 1 (satu) bulan ke depan
 kepada Bank Indonesia.

 (2) Rencana Buy Back sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 a. Besarnya nilai Buy Back yang akan dilakukan.
 b. Alasan melakukan Buy Back.
 c. Sumber dana yang akan digunakan.

 (3) Bank yang telah melakukan Buy Back wajib menyampaikan Release and Consent
 dalam rangkap 3 (tiga) yang telah ditandatangani oleh obligor sebagaimana
 contoh terlampir.

 (4) Bank Indonesia akan menandatangani Release and Consent sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (3) atas dasar verifikasi dan kelengkapan dokumen-
 dokumen yang wajib disampaikan pada saat menyampaikan laporan kepada Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

 Pasal 8 C…

 - 6 -
 Pasal 8 C

 Pelaksanaan Prepayment atau Buy Back yang dilaksanakan oleh peserta program
 Interbank Debt Exchange Offer dilakukan dengan memperhatikan MLA. ”

 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
 “Pasal 9

 (1) Bank wajib menyampaikan laporan semua kewajiban pembayaran yang telah
 dilakukan kepada Syndicate Agent sebagaimana diatur dalam MLA kepada Bank
 Indonesia.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3
 (tiga) hari kerja setelah akhir bulan pelaksanaan pembayaran bunga dan atau
 pokok pinjaman yang bersangkutan, dengan menggunakan format sebagaimana
 contoh Lampiran 6.
 (3) Bank peserta program Interbank Debt Exchange Offer yang telah melaksanakan
 Prepayment wajib melaporkan Prepayment dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan
 Kewajiban Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Antar Bank dengan menambahkan
 keterangan “KAMI TELAH

 USD…..” pada sudut kiri bawah laporan.
 (4) Bank peserta program Interbank Debt Exchange Offer yang telah melaksanakan
 Buy Back wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, dengan
 melampirkan dokumen sebagai berikut :

 1. Notice…

 MELAKUKAN PREPAYMENT SEBESAR

 - 7 -

 1. Notice of Assignment sebagaimana diatur dalam MLA.
 2. Bukti Settlement dan atau Trade Confirmation.
 3. Release and Consent dalam rangkap 3 yang telah ditandatangani oleh obligor
 sebagaimana contoh pada Lampiran.

 6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 15 A, 15 B, dan
 Pasal 15 C yang berbunyi sebagai berikut :

 “Pasal 15 A

 Untuk selanjutnya, perubahan alamat dan atau format laporan akan dilakukan dengan
 menggunakan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 15 B

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka semua pengaturan mengenai
 Prepayment dan Buy Back dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 15 C

 Prepayment dan Buy Back yang sudah dilaksanakaan dianggap telah sesuai dengan
 Peraturan Bank Indonesia ini. Bagi transaksi Prepayment dan Buy Back yang sedang
 dalam proses penyelesaian wajib disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. ”

 7. Ketentuan Lampiran 2 diubah sehingga alamat penyampaian kesanggupan/
 ketidaksanggupan pembayaran kewajiban Exchange Offer berbunyi sebagai berikut :
 “Kepada

 Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10010 “

 Pasal II…

 - 8 -
 Pasal II
 Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 September 2001

 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2001 NOMOR 121

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 3/14/PBI/2001
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/12/PBI/2000
 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK

 UMUM
 Dalam rangka reorganisasi di Bank Indonesia, tugas pelaksanaan penjaminan

 pemerintah atas program Interbank Debt Exchange Offer telah dialihkan dari
 Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan ke Direktorat Luar Negeri. Sehubungan
 dengan hal tersebut, alamat penyampaian beberapa laporan terkait dengan penggunaan
 jaminan pinjaman luar negeri antar bank perlu disesuaikan.
 Selain itu, sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini

 yang memungkinkan sejumlah bank untuk melunasi seluruh atau sebagian pinjaman
 Interbank Debt Exchange Offer melalui Prepayment dan Buy Back, maka perlu
 dibuatkan suatu bentuk pengaturan atas pelaksanaan Prepayment dan Buy Back
 tersebut.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1
 Pasal 1
 Cukup jelas
 Angka 2…

 - 2 -
 Angka 2
 Cukup jelas
 Angka 3
 Cukup jelas
 Angka 4

 Cukup jelas
 Pasal 8A

 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Rencana Prepayment disampaikan kepada Bank Indonesia
 cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10010.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 8B
 Ayat (1)

 Rencana Buy Back disampaikan kepada Bank Indonesia
 cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10010.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)…

 - 3 -
 Ayat (4)

 Bank Indonesia akan menyampaikan kembali Release and
 Consent yang telah ditandatangani kepada Bank dalam
 rangkap dua. Selanjutnya Bank menyampaikan Release
 and Consent tersebut disertai dengan permintaan tertulis
 penghapusan pencatatan pinjaman kepada Syndicate Agent
 dengan tembusan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat
 Luar Negeri, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10010.

 Pasal 8 C
 Cukup jelas
 Angka 5
 Pasal 9
 Ayat (1)

 Laporan kewajiban pembayaran yang telah dilakukan
 kepada Syndicate Agent disampaikan kepada Bank
 Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, Jl. MH Thamrin No.
 2, Jakarta 10010.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Laporan disampaikan kepada Bank Indonesia
 cq.

 Direktorat Luar Negeri, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta
 10010.

 Angka 6…

 - 4 -
 Angka 6

 Dengan diubahnya alamat penyampaian pernyataan maka penyampaian
 tembusan kepada Direktorat Luar Negeri dihapuskan.

 Angka 7
 Pasal 15A
 Cukup jelas
 Pasal 15 B
 Cukup jelas
 Pasal 15 C
 Cukup jelas
 Pasal II
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4140

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 3/14/PBI/2001 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/12/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PINJAMAN LUAR NEGERI ANTAR BANK </reg_title>
<set_date> 20 September 2001 </set_date>
<effective_date> 20 September 2001 </effective_date>
<changed_reg> '2/12/PBI/2000' </changed_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '2/12/PBI/2000', '24/UU/1999' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 13/ 16 /PBI/2011
 TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

 NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN
 UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU)
 TAHUN EMISI 2004

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang

 : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah
 ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat
 sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di
 Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada
 desain uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh
 ribu) sebagai legal tender di Negara Kesatuan Republik
 Indonesia, diperlukan perubahan unsur pengaman pada
 desain uang rupiah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk
 melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran
 dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000
 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004;

 Mengingat ...

 -2-
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843),
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004
 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
 Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4762);

 MEMUTUSKAN ...

 -3-
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK
 INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG
 PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG
 KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH
 RIBU) TAHUN EMISI 2004.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004
 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua
 Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2004 Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 11/7/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 4

 Ciri uang rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Januari tahun 2009
 sampai dengan bulan Juni tahun 2011 adalah:
 a. Warna
 bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan
 hijau;

 b. Gambar
 1. bagian muka

 a) gambar ...

 -4-

 a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar
 Di Nata, dan di bawahnya dicantumkan tulisan “OTO
 ISKANDAR DI NATA”;

 b) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan

 pada sebelah kanan dengan arah vertikal, terdapat angka nominal
 “20000”;

 c) pada sebelah kiri gambar utama atau tepat di bawah angka
 nominal “20000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang
 apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank
 Indonesia secara utuh;

 d) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal
 terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan tepat di bawah
 tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA PULUH RIBU
 RUPIAH”;

 e) pada sebelah kiri gambar utama dan di atas tulisan “BANK
 INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa
 2 (dua) buah persegi panjang yang terasa kasar apabila diraba;

 f) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 tersembunyi (latent image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi
 panjang berbentuk ornamen daerah Jawa Barat yang dapat dilihat
 dari sudut pandang tertentu;

 g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda
 Pancasila;

 h) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di
 dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus
 (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna

 magenta ...

 -5-

 magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang
 tertentu;

 i) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun
 pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan
 tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda
 tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”,
 dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta
 tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;

 j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis
 bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang
 membentuk ornamen tertentu;

 k) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA20000” yang
 hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat
 pada sebelah kanan gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di
 Nata yang berbentuk garis vertikal dari atas ke bawah;

 l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa
 bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air
 berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang berbentuk
 lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda;

 2. bagian belakang
 a) gambar utama berupa gambar Pemetik Teh dan di bawahnya
 dicantumkan tulisan “PEMETIK TEH”;

 b) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT
 TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA
 MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT
 PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH
 RIBU RUPIAH”;

 c) pada ...

 -6-

 c) pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat
 mata berupa angka nominal “20000” yang akan memendar
 kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;

 d) pada sebelah kiri bawah tanda air, terdapat cetakan tidak kasat
 mata berupa gambar sehelai daun teh yang akan memendar
 kehijauan di bawah sinar ultra violet;

 e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka
 terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta
 berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar
 ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan
 “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah
 yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;

 f) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK
 INDONESIA”;

 g) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar
 saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah
 cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

 h) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada
 sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal
 “20000”;

 i) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal
 “20000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI
 IMP” dan angka tahun pengeluaran “2004”;

 j) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang hanya
 dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat pada
 tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang
 yang berbentuk diagonal;

 k) miniteks ...

 -7-

 k) miniteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang dapat
 dibaca tanpa bantuan kaca pembesar yang terdapat pada sebelah
 kiri atas dan bawah, berbentuk lengkungan dengan ukuran teks
 yang berbeda yaitu dari besar ke kecil;

 c. Bahan
 kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65 mm;
 3. warna hijau muda;
 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata;
 6. benang pengaman berbentuk anyaman.

 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang
 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 4A

 Ciri uang rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Juli tahun 2011 adalah:
 a. Warna
 bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan
 hijau;

 b. Gambar
 1. bagian muka
 a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar
 Di Nata, dan di bawahnya dicantumkan tulisan “OTO
 ISKANDAR DI NATA”;

 b) pada ...

 -8-
 b) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan

 pada sebelah kanan dengan arah vertikal, terdapat angka nominal
 “20000”;

 c) pada sebelah kiri gambar utama atau tepat di bawah angka
 nominal “20000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang
 apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank
 Indonesia secara utuh;

 d) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal
 terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan tepat di bawah
 tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA PULUH RIBU
 RUPIAH”;

 e) pada sebelah kiri gambar utama dan di atas tulisan “BANK
 INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa
 2 (dua) buah persegi panjang berwarna hitam yang terasa kasar
 apabila diraba;

 f) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 tersembunyi (latent image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi
 panjang berbentuk ornamen daerah Jawa Barat yang dapat dilihat
 dari sudut pandang tertentu;

 g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar
 Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda
 Pancasila;

 h) pada sebelah kanan gambar utama terdapat rainbow printing
 dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna
 apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;

 i) pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen desain
 berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan
 ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar;

 j) pada ...

 -9-

 j) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di
 dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus
 (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna
 magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang
 tertentu;

 k) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun
 pencetakan “2011” (angka 2011 akan berubah sesuai dengan
 tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda
 tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”,
 dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta
 tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;

 l) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis
 bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang
 membentuk ornamen tertentu;

 m) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA20000” yang
 hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat
 pada sebelah kanan gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di
 Nata yang berbentuk garis vertikal dari atas ke bawah;

 n) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa
 bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air
 berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang berbentuk
 lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda;

 2. bagian belakang
 a) gambar utama berupa gambar Pemetik Teh dan di bawahnya
 dicantumkan tulisan “PEMETIK TEH”;

 b) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT
 TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA
 MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT

 PEMBAYARAN ...

 -10-

 PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH
 RIBU RUPIAH”;

 c) pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat
 mata berupa angka nominal “20000” yang akan memendar
 kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;

 d) pada sebelah kiri bawah tanda air, terdapat cetakan tidak kasat
 mata berupa gambar sehelai daun teh yang akan memendar
 kehijauan di bawah sinar ultra violet;

 e) pada sebelah kiri gambar utama terdapat elemen desain
 berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan
 ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar;

 f) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka
 terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta
 berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar
 ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan
 “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah
 yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;

 g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK
 INDONESIA”;

 h) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar
 saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah
 cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;

 i) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada
 sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal
 “20000”;

 j) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal
 “20000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI
 IMP” dan angka tahun pengeluaran “2004”;

 k) mikroteks ...

 -11-

 k) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang hanya
 dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat pada
 tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang
 yang berbentuk diagonal;

 l) miniteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang dapat
 dibaca tanpa bantuan kaca pembesar yang terdapat pada sebelah
 kiri atas dan bawah, berbentuk lengkungan dengan ukuran teks
 yang berbeda yaitu dari besar ke kecil;

 c. Bahan
 kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 1. terbuat dari serat kapas;
 2. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65 mm;
 3. warna hijau muda;
 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata;
 6. benang pengaman berbentuk anyaman.

 3. Pasal 5A dihapus.
 Pasal II

 Uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank
 Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku
 sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

 Pasal III
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar ...

 -12-

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
 Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 1 Agustus 2011

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 1 Agustus 2011
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 PATRIALIS AKBAR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 75
 DPU

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 13/16/PBI/2011 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 </reg_title>
<set_date> 1 Agustus 2011 </set_date>
<effective_date> 1 Agustus 2011 </effective_date>
<issued_date> 1 Agustus 2011 </issued_date>
<changed_reg> '6/29/PBI/2004' </changed_reg>
<related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '6/14/PBI/2004', '2/PERPPU/2008', '9/10/PBI/2007', '7/UU/2011' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 8/17/PBI/2006
 TENTANG

 INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang
 kuat perlu dilakukan penguatan struktur perbankan melalui
 upaya-upaya konsolidasi perbankan;

 b. bahwa upaya percepatan konsolidasi perbankan
 membutuhkan pendekatan yang menyeluruh terhadap segala
 aspek sehingga diharapkan akan tercipta konsolidasi
 perbankan yang lebih solid sesuai dengan Arsitektur
 Perbankan Indonesia;

 c. bahwa sehubungan dengan upaya percepatan konsolidasi
 perbankan pada bank–bank yang melakukan merger atau
 konsolidasi perlu diberikan insentif yang berguna sebagai
 stimulus (sweetener);

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk
 menyusun ketentuan mengenai insentif dalam
 konsolidasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia;

 rangka

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan

 (Lembaran
 Negara
 Republik

 Indonesia
 Tahun …

 - 2 -

 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

 3. PBI Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang
 Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4507);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
 INSENTIF

 PERBANKAN.

 DALAM RANGKA KONSOLIDASI

 Pasal 1 …

 - 3 -
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang bank
 asing.

 2. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap
 mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank
 lainnya tanpa melikuidasi lebih dahulu.

 3. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara
 mendirikan bank

 baru dan membubarkan bank-bank
 melikuidasi lebih dahulu.
 Pasal 2

 (1) Bank Indonesia memberikan insentif kepada Bank yang melakukan Merger
 atau Konsolidasi.

 (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
 b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib
 Minimum (GWM) Rupiah;

 c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum
 Pemberian Kredit (BMPK) yang timbul sebagai akibat Merger atau
 Konsolidasi;

 d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang Bank; dan
 atau

 e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence.
 Pasal 3 …
 tersebut tanpa

 - 4 -
 Pasal 3

 (1) Kemudahan pemberian izin menjadi bank devisa sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam hal:
 a. Bank bukan devisa yang melakukan Merger atau Konsolidasi dengan 1
 (satu) bank bukan devisa lainnya; dan

 b. Menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan modal
 disetor bank bukan devisa untuk menjadi bank devisa, modal inti bank
 hasil Merger atau Konsolidasi paling kurang Rp100.000.000.000,00
 (seratus miliar rupiah).

 (2) Persyaratan lainnya untuk menjadi bank devisa tetap mengacu pada ketentuan
 Bank Indonesia yang berlaku mengenai persyaratan bank umum bukan devisa
 menjadi bank umum devisa.

 Pasal 4

 (1) Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa pengurangan
 sebesar 1% (satu perseratus) dari kewajiban yang ditetapkan dalam
 ketentuan GWM.

 (2) Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak:
 a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian
 termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau

 b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar
 dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak
 memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

 Pasal 5 …

 - 5 -
 Pasal 5

 Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul
 sebagai akibat Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2) huruf c paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak:
 a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian
 termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau

 b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam
 daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan
 persetujuan instansi yang berwenang.

 Pasal 6

 (1) Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan kantor cabang bagi Bank
 hasil Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
 huruf d, dalam hal tingkat kesehatan, hanya didasarkan pada penilaian
 tingkat kesehatan posisi terakhir.

 (2) Persyaratan lainnya untuk pemberian izin pembukaan kantor cabang tetap
 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai bank
 umum.

 Pasal 7

 Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due diligence sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah mengganti sebagian dana (on
 reimbursement) pelaksanaan biaya konsultan due diligence Merger atau
 Konsolidasi yang disepakati para pihak dengan penggantian sebesar 50% (lima
 puluh perseratus) dan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
 rupiah) dari biaya due diligence setelah:

 a. Tanggal …

 - 6 -

 a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian
 termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau

 b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam
 daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan
 persetujuan instansi yang berwenang.

 Pasal 8

 (1) Bank yang merencanakan Merger atau Konsolidasi wajib menyampaikan
 permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh Direksi
 masing-masing Bank.

 (2) Rencana pemanfaatan insentif oleh Bank wajib disampaikan kepada Bank
 Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum melakukan Merger atau
 Konsolidasi dengan alamat:
 a. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di
 wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

 (3) Rencana pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

 Pasal 9

 Pemegang Saham Pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang layak untuk
 melakukan Merger atau Konsolidasi namun tidak bersedia untuk melakukan
 Merger atau Konsolidasi dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta
 mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan
 (fit and proper test).

 Pasal 10 …

 - 7 -
 Pasal 10

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 11
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 5 Oktober 2006
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 74
 DPNP/DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 8/17/PBI/2006
 TENTANG

 INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN

 UMUM
 Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kuat, sehat, dan efisien

 guna mendorong kestabilan sistem keuangan diperlukan penguatan struktur dan
 permodalan bank-bank nasional. Disamping akan mendorong pertumbuhan
 kredit perbankan, penguatan permodalan bank-bank nasional dinilai sangat
 penting untuk meningkatkan kapasitas bank-bank dalam menghadapi persaingan
 yang semakin ketat serta mengantisipasi rencana penerapan Basel II yang
 menuntut investasi di bidang teknologi dan sumber daya manusia yang memadai.
 Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat struktur dan

 permodalan bank-bank adalah dengan mendorong terjadinya konsolidasi bank-
 bank di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif.
 Alternatif yang dapat dilakukan bank untuk memperkuat permodalan antara lain
 melalui merger atau konsolidasi. Oleh karena itu, untuk mempercepat terjadinya
 konsolidasi perbankan tersebut, disamping upaya-upaya lain yang telah
 dilakukan, Bank Indonesia menganggap perlu memberikan insentif bagi bank-
 bank yang melakukan merger atau konsolidasi.

 PASAL …

 - 2 -

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Angka 1 sampai dengan angka 3.
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 3
 Ayat (1)

 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 4
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)…

 - 3 -
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal 5

 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Pasal 6
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 7

 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Pasal 8 …

 - 4 -

 Pasal 8
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 9

 Yang dimaksud dengan layak untuk melakukan Merger atau Konsolidasi
 adalah Bank yang memiliki modal inti dibawah Rp80.000.000.000,00
 (delapan puluh miliar rupiah) dan pemegang saham pengendali tidak
 memiliki kemampuan untuk menambah modal inti.

 Pasal 10
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4643
 DPNP/DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 8/17/PBI/2006 </reg_id>
<reg_title> INSENTIF DALAM RANGKA KONSOLIDASI PERBANKAN </reg_title>
<set_date> 5 Oktober 2006 </set_date>
<effective_date> 5 Oktober 2006 </effective_date>
<related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/15/PBI/2005' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal 9' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR :3/20/PBI/2001
 TENTANG

 PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000
 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/4/PBI/2001 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000
 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang
 : a.

 bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi nasional
 khususnya kegiatan perdagangan internasional, Bank Indonesia
 untuk dan atas nama Pemerintah menerbitkan Letter of
 Guaranty untuk menjamin perdagangan internasional yang
 dilakukan oleh bank;

 b.
 c.

 bahwa fasilitas penjaminan perdagangan internasional tersebut
 telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2001;

 bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mencabut
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000 tentang
 Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional dan
 perubahannya;

 Mengingat . . .

 - 2 -
 Mengingat

 : Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN
 PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN BANK
 INDONESIA NOMOR 3/4/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN
 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000
 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN
 INTERNASIONAL.

 Pasal 1

 Dengan Peraturan Bank Indonesia ini maka :
 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000 tentang Jaminan Pembiayaan
 Perdagangan Internasional;

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/4/PBI/2001 tentang Perubahan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 2/13/PBI/2000 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan
 Internasional,

 dinyatakan tidak berlaku.
 Pasal 2 . . .

 - 3 -
 Pasal 2

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
 sejak tanggal 1 Juli 2001.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 29 November 2001

 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 140

 DLN

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 3/20/PBI/2001 </reg_id>
<reg_title> PENCABUTAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/4/PBI/2001 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/13/PBI/2000 TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL </reg_title>
<set_date> 29 November 2001 </set_date>
<effective_date> 29 November 2001 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2001 </effective_date>
<replaced_reg> '2/13/PBI/2000', '3/4/PBI/2001' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 19/14/PBI/2017
 TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

 NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,
 PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem
 pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan
 andal, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai
 kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat
 pengiriman instruksi setelmen dana dan ketentuan
 mengenai fasilitas likuiditas intrahari;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
 Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015
 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan
 Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali

 -2-

 diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
 Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4236);

 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
 Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer
 Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5204);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,
 PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA
 SEKETIKA.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi,
 Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

 -3-
 Bank Indonesia Nomor
 17/18/PBI/2015 tentang

 Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga,
 dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5877), diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:

 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Penyelenggara adalah Bank Indonesia yang
 menyelenggarakan sistem dalam kegiatan transaksi,
 penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana
 seketika.

 2. Surat Berharga adalah surat berharga yang
 diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah,
 dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada
 Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System.

 3. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
 adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 surat utang negara.

 4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
 disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

 5. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat
 SBN adalah SUN dan SBSN.

 6. Transaksi dengan Bank Indonesia adalah transaksi
 yang dilakukan oleh peserta dengan Bank Indonesia
 untuk kegiatan operasi moneter, operasi moneter
 syariah, dan/atau transaksi SBN untuk dan atas
 nama Pemerintah, serta transaksi lainnya yang
 dilakukan dengan Bank Indonesia.

 -4-

 7. Transaksi Pasar Keuangan adalah transaksi Surat
 Berharga dan transaksi pinjam meminjam
 antarpeserta yang dilakukan secara konvensional
 atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah
 dalam transaksi pasar uang dan/atau transaksi
 Surat Berharga di pasar sekunder.

 8. Transaksi adalah Transaksi dengan Bank Indonesia
 dan Transaksi Pasar Keuangan.

 9. Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup
 pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta
 pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan
 pelunasan pokok/nominal atas hasil transaksi Surat
 Berharga dan hasil transaksi tanpa Surat Berharga.

 10. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi
 keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan
 rekening setelmen dana, rekening surat berharga,
 dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.

 11. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform
 yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah
 infrastruktur yang digunakan sebagai sarana
 Transaksi yang dilakukan secara elektronik.

 12. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement
 System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah
 infrastruktur yang digunakan sebagai sarana
 Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat
 Berharga yang dilakukan secara elektronik.

 13. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement
 yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah
 infrastruktur yang digunakan sebagai sarana
 transfer dana elektronik yang setelmennya
 dilakukan seketika per transaksi secara individual.

 14. Peserta adalah pihak yang telah memenuhi
 persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari
 Penyelenggara

 sebagai

 penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau
 Sistem BI-RTGS.

 peserta dalam

 -5-

 15. Central Registry adalah Bank Indonesia yang
 melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan
 Peserta BI-SSSS.

 16. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang
 memenuhi persyaratan dan disetujui oleh
 Penyelenggara sebagai Peserta BI-SSSS, untuk
 melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan
 nasabah.

 17. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya
 disingkat FLI adalah fasilitas pendanaan yang
 diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank Peserta
 Sistem BI-RTGS baik secara konvensional maupun
 berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi
 kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam
 operasional Sistem BI-RTGS.

 18. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta
 Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau
 valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia
 untuk pelaksanaan Setelmen dana.

 19. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta
 BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta
 asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk
 pencatatan kepemilikan dan Setelmen transaksi
 Surat Berharga, Transaksi dengan Bank Indonesia,
 dan/atau Transaksi Pasar Keuangan.

 20. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri dan bank umum
 syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai perbankan syariah.

 21. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi
 yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau
 kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak,
 jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana

 -6-

 pendukung yang mempengaruhi kelancaran
 penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau
 Sistem BI-RTGS.

 22. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi
 di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta
 yang menyebabkan kegiatan operasional Sistem BI-
 ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS tidak dapat
 diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran,
 kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti
 gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang
 dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang
 berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

 2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal,
 yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 46A

 (1) Peserta Sistem BI-RTGS harus menyediakan dana
 yang cukup pada saat pengiriman instruksi
 Setelmen dana.

 (2) Dalam hal instruksi Setelmen dana sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) tidak didukung dengan dana
 dan/atau FLI yang mencukupi, Sistem BI-RTGS
 akan menolak instruksi Setelmen dana tersebut.

 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dapat dikecualikan terhadap transaksi yang
 dilakukan untuk kepentingan Bank Indonesia.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan
 instruksi Setelmen dana sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), dan pengecualian transaksi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 -7-

 3. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:

 Pasal 52

 (1) Untuk kelancaran Setelmen dana dalam Sistem BI-
 RTGS, Bank Peserta Sistem BI-RTGS dapat
 menggunakan FLI yang
 Penyelenggara.

 disediakan oleh

 (2) FLI digunakan pada saat dana yang terdapat pada
 Rekening Setelmen Dana dalam rupiah milik Bank
 Peserta Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk
 melakukan Setelmen dana.

 (3) FLI yang dapat digunakan yaitu sebesar kekurangan
 dana pada Rekening Setelmen Dana untuk
 melakukan Setelmen dana.

 (4) Penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 dilakukan berdasarkan kecukupan nilai Surat
 Berharga yang tersedia pada rekening FLI.

 4. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:

 Pasal 53

 (1) Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang akan
 menggunakan FLI harus menyediakan Surat
 Berharga dalam rekening FLI.

 (2) Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus memenuhi persyaratan Surat Berharga yang
 dapat ditransaksikan secara repurchase agreement
 (repo) dengan Bank Indonesia dalam lending facility
 atau financing facility.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Berharga
 yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI diatur
 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 -8-

 5. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:

 Pasal 54

 (1) Penyelenggara menetapkan persyaratan Bank
 Peserta Sistem BI-RTGS yang dapat menggunakan
 FLI.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bank
 Peserta Sistem BI-RTGS yang dapat menggunakan
 FLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 6. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:

 Pasal 55

 (1) Penggunaan FLI dalam Sistem BI-RTGS dilakukan
 dengan mekanisme repo atas Surat Berharga yang
 dimiliki oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS pada
 rekening FLI.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme repo
 atas Surat Berharga dalam penggunaan FLI diatur
 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal II

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1
 Januari 2019.

 -9-
 Agar setiap orang
 mengetahuinya, memerintahkan

 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 27 Desember 2017

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Desember 2017

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 301

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 19/14/PBI/2017
 TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

 NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,
 PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

 I. UMUM
 Untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih

 lancar, aman, efisien, dan andal perlu dilakukan penyempurnaan
 terhadap pengaturan instruksi Setelmen dana seketika melalui Sistem BI-
 RTGS. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan market discipline dengan
 mendorong agar Peserta Sistem BI-RTGS telah menyediakan dana yang
 mencukupi untuk setiap instruksi Setelmen dana. Setiap instruksi
 Setelmen dana yang tidak didukung dengan dana yang mencukupi akan
 ditolak oleh Sistem BI-RTGS (no money no game).
 Selain itu, dalam Peraturan Bank Indonesia ini juga diatur mengenai

 FLI yang disediakan bagi Bank Peserta Sistem BI-RTGS untuk
 memperlancar Setelmen dana khususnya dalam mengatasi permasalahan
 likuiditas intrahari (intraday liquidity mismatch). Pengaturan mengenai FLI
 perlu disempurnakan dengan menyederhanakan cakupan FLI dan
 menegaskan bahwa penggunaan FLI harus didukung dengan Surat
 Berharga yang cukup.

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1
 Pasal 1
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Pasal 46A
 Cukup jelas.
 Angka 3
 Pasal 52
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Yang dimaksud dengan “nilai Surat Berharga” adalah
 nilai tunai (cash value) yang ditetapkan sesuai dengan
 perhitungan nilai setelmen first leg transaksi lending
 facility dan/atau financing facility.
 Yang dimaksud dengan “rekening FLI” adalah Rekening
 Surat Berharga pada BI-SSSS untuk mencatat Surat
 Berharga yang akan digunakan oleh Bank Peserta Sistem
 BI-RTGS untuk memperoleh FLI pada Sistem BI-RTGS.

 Angka 4
 Pasal 53

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “lending facility” adalah lending
 facility sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

 - 3 -

 Yang dimaksud dengan “financing facility” adalah
 financing facility sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 operasi moneter syariah.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Angka 5
 Pasal 54
 Cukup jelas.
 Angka 6
 Pasal 55
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “repo” adalah transaksi penjualan
 Surat Berharga dengan kewajiban pembelian kembali
 sesuai dengan harga dan jangka waktu yang ditetapkan
 Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal II
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6169

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 19/14/PBI/2017 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA </reg_title>
<set_date> 27 Desember 2017 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2019 </effective_date>
<issued_date> 28 Desember 2017 </issued_date>
<changed_reg> '17/18/PBI/2015' </changed_reg>
<extension_of> '18/6/PBI/2016' </extension_of>
<related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '3/UU/2011', '19/UU/2008', '24/UU/2002' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 9/2/PBI/2007
 TENTANG

 LAPORAN HARIAN BANK UMUM
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia di
 sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang lebih
 efektif diperlukan dukungan informasi secara harian yang real
 time, tepat waktu, aman, akurat, handal, obyektif, lengkap dan
 mudah untuk diakses secara simultan;

 b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud
 di atas, dibangun suatu sistem pelaporan harian dari bank guna
 memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka penetapan dan
 pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta
 pengawasan bank yang berbasis risiko;

 c. bahwa pada saat ini informasi harian disediakan oleh sistem
 Laporan Harian Bank Umum, namun untuk menyediakan
 informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas
 diperlukan penyempurnaan terhadap Laporan Harian Bank
 Umum tersebut;

 d. bahwa untuk menyempurnakan sistem Laporan Harian Bank
 Umum tersebut diperlukan perluasan cakupan kandungan
 informasi yang dilaporkan, penyempurnaan sistem, dan tata
 cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum;

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu
 menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan
 Harian Bank Umum.

 Mengingat …

 - 2 -

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4357).

 MEMUTUSKAN

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN
 HARIAN BANK UMUM

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 1. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

 telah …

 - 3 -

 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk
 kantor cabang bank asing;

 2. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang
 berbadan hukum Indonesia, Kantor Cabang Bank Asing, dan Unit Usaha
 Syariah;

 3. Laporan Harian Bank Umum, yang selanjutnya disebut LHBU, adalah
 laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian
 kepada Bank Indonesia;

 4. Pusat Informasi Pasar Uang, yang selanjutnya disebut PIPU, adalah salah
 satu hasil olahan LHBU yang menyediakan informasi yang meliputi namun
 tidak terbatas pada pasar uang Rupiah dan valuta asing serta informasi dari
 sumber lainnya yang terkait dengan pasar keuangan;

 5. Pelanggan PIPU adalah pihak, selain Bank, yang dapat memperoleh hasil
 olahan LHBU sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia;

 6. Perjanjian Penggunaan PIPU adalah kesepakatan tertulis antara Bank
 Indonesia dengan Pelanggan PIPU mengenai penggunaan PIPU dengan
 syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

 7. Penyampaian laporan secara on-line, yang selanjutnya disebut On-Line,
 adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim rekaman
 data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank
 Indonesia;

 8. Penyampaian laporan secara off-line, yang selanjutnya disebut Off-Line,
 adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan
 rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik
 lainnya kepada Bank Indonesia;

 9. Pasar Uang Antar Bank, yang selanjutnya disebut PUAB, adalah kegiatan
 pinjam-meminjam dalam Rupiah dan atau valuta asing antar Bank
 konvensional dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

 10. Pasar …

 - 4 -

 10. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya
 disebut PUAS, adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank
 berdasarkan prinsip syariah baik dalam Rupiah maupun valuta asing;

 11. Hari Kerja adalah hari pada saat Kantor Pusat Bank Indonesia
 menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistem Bank Indonesia - Real Time
 Gross Settlement.

 BAB II

 PENYUSUNAN DATA LHBU
 Pasal 2

 (1) Bank Pelapor wajib menyusun LHBU.
 (2) LHBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data transaksional
 dan data non transaksional.

 (3) Data transaksional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi data:
 a. PUAB yang terdiri dari PUAB pagi Rupiah, PUAB sore Rupiah, PUAB
 valuta asing dan PUAB luar negeri;

 b. PUAS;
 c. perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder;
 d. transaksi valuta asing.

 (4) Data non transaksional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi data:
 a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing;

 b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing;

 c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 d. posisi devisa neto;
 e. pos-pos tertentu neraca;
 f. proyeksi arus kas;

 g. tingkat …

 - 5 -

 g. tingkat imbalan deposito mudharabah Bank Syariah;
 h. suku bunga dasar kredit;
 i. suku bunga kredit;
 j. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito dan suku
 bunga tabungan;

 k. suku bunga penawaran (quotation).

 (5) Penyusunan LHBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
 berpedoman pada sistematika penyusunan LHBU yang diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 3

 (1) Bank Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk menyusun dan
 menyampaikan LHBU kepada Bank Indonesia.

 (2) Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 mengurangi dan atau menghilangkan tanggung jawab dari Direksi Bank dan
 atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing.

 (3) Dalam hal terjadi perubahan atas penanggung jawab sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1), Bank Pelapor harus mengkinikan perubahan dimaksud.

 BAB III

 PENYAMPAIAN LHBU
 Pasal 4

 (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBU kepada Bank Indonesia secara
 lengkap, akurat, dan benar.

 (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional LHBU sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berikut form header setiap Hari Kerja
 secara real time atau segera setelah terjadinya transaksi pada tanggal
 laporan.

 (3) Bank …

 - 6 -

 (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional LHBU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berikut form header setiap
 Hari Kerja berdasarkan :
 a. posisi akhir hari;
 b. proyeksi; atau
 c. data riil pada tanggal laporan.

 (4) Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional suku bunga
 penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf k setiap
 terjadi penawaran.

 (5) Bank Pelapor wajib tetap menyampaikan form header walaupun tidak
 memiliki data transaksional dan/atau data non transaksional.

 (6) Batas waktu penyampaian LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (7) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
 (3), dan ayat (4) tidak berlaku bagi Bank Pelapor yang tidak beroperasi,
 dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
 Bank Indonesia.

 Pasal 5

 Dalam hal terdapat kesalahan data pada LHBU yang telah disampaikan kepada
 Bank Indonesia, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi LHBU dalam batas
 waktu koreksi yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 6

 (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU kepada
 Bank Indonesia secara On-Line.

 (2) Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat
 menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU secara On-Line sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara

 tertulis …

 - 7 -

 tertulis kepada Bank Indonesia segera setelah terjadinya gangguan pada
 Hari Kerja yang sama sebelum batas waktu penyampaian laporan mengenai
 gangguan teknis yang dialami dan ditandatangani oleh Pejabat yang
 berwenang.

 (3) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelapor dianggap tidak
 menyampaikan LHBU secara On-Line.

 (4) Dalam hal terjadi gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan
 atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan
 memberitahukan terjadinya gangguan tersebut secara tertulis atau melalui
 sarana lainnya kepada Bank Pelapor.

 (5) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi
 LHBU secara On-Line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), wajib menyampaikan LHBU dan atau
 koreksi LHBU secara Off-Line pada Hari Kerja yang sama untuk data:
 a. PUAB Pagi Rupiah;
 b. PUAB Sore Rupiah;
 c. PUAB Valuta Asing;
 d. PUAS;
 e. perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder;
 f. suku bunga dasar kredit;
 g. suku bunga kredit;
 h. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito dan suku
 bunga tabungan;

 i. tingkat imbalan deposito mudharabah Bank syariah; dan
 j. suku bunga penawaran (quotation).

 (6) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi
 LHBU secara On-Line yang disebabkan oleh gangguan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), wajib menyampaikan LHBU dan atau

 koreksi …

 - 8 -

 koreksi LHBU secara Off-Line paling lambat pada pukul 10.00 WIB Hari
 Kerja berikutnya untuk data:
 a. PUAB luar negeri;
 b. posisi devisa neto;
 c. pos-pos tertentu neraca;
 d. proyeksi arus kas;
 e. transaksi valuta asing;
 f. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing;

 g. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing; dan

 h. posisi rekapitulasi transaksi derivatif.
 Pasal 7

 (1) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU atau koreksi LHBU
 secara On-Line apabila LHBU dan atau koreksi LHBU tidak diterima oleh
 Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyampaian LHBU dan/atau
 koreksi LHBU sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 (2) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU atau koreksi LHBU
 secara Off-Line apabila LHBU dan atau koreksi LHBU tidak diterima oleh
 Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 6
 ayat (6).

 Pasal 8

 (1) Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBU dan atau koreksi
 LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tetap wajib menyampaikan
 LHBU dan atau koreksi LHBU untuk data:
 a. transaksi valuta asing;
 b. posisi devisa neto;

 c. pos- …

 - 9 -

 c. pos-pos tertentu neraca;
 d. proyeksi arus kas;
 e. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing;

 f. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing; dan

 g. posisi rekapitulasi transaksi derivatif.

 (2) Tata cara penyampaian LHBU dan atau koreksi LHBU sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 9

 (1) Kewajiban untuk menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (5) dan
 Pasal 6 ayat (6) dikecualikan bagi Bank Pelapor yang mengalami keadaan
 memaksa (force majeure) sehingga mengakibatkan Bank Pelapor tidak
 dapat menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU tersebut.

 (2) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU atau koreksi LHBU
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera memberitahukan secara
 tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai penyebab
 terjadinya keadaan memaksa (force majeure) beserta upaya-upaya yang
 dilakukan, yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

 (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sampai
 dengan keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dapat teratasi.

 BAB IV …

 - 10 -
 BAB IV

 HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBU
 Pasal 10

 (1) Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBU kepada Bank Pelapor dan
 atau Pelanggan PIPU.

 (2) Hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a.

 informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat; dan

 b. data individual Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 Pasal 11

 (1) Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan berupa informasi yang
 disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat dan data individual Bank
 Pelapor yang bersangkutan.

 (2) Pelanggan PIPU hanya dapat memperoleh hasil olahan LHBU berupa
 informasi yang disediakan oleh PIPU dalam bentuk agregat.

 (3) Bank Indonesia dapat mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas
 penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 12

 (1) Untuk menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
 (2) calon Pelanggan PIPU harus mengajukan permohonan secara tertulis
 kepada Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh
 Bank Indonesia, calon Pelanggan PIPU harus menandatangani Perjanjian
 Penggunaan PIPU dengan Bank Indonesia.

 (3) Pengaturan pelaksanaan mengenai Pelanggan PIPU diatur lebih lanjut
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 13 …

 - 11 -
 Pasal 13

 (1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap sistem LHBU di Bank
 Indonesia dalam jumlah tertentu kepada setiap Bank Pelapor tanpa
 dikenakan biaya.

 (2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas setiap
 tambahan hak akses terhadap sistem LHBU sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1).

 (3) Bank Indonesia menyediakan hak akses dan informasi kepada Pelanggan
 PIPU dengan dikenakan biaya.

 (4) Bank Pelapor dan Pelanggan PIPU bertanggung jawab atas hak akses
 terhadap sistem LHBU yang diberikan oleh Bank Indonesia.

 (5) Pengaturan pelaksanaan mengenai hak akses dan biaya diatur lebih lanjut
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB V

 S A N K S I
 Pasal 14

 (1) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara On-Line data transaksional
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c
 dalam batas waktu penyampaian LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 4 ayat (6) atau secara Off-Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta Pasal 6 ayat (6)
 huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua
 ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak
 disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar
 Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari untuk keseluruhan data
 transaksional.

 (2) Bank …

 - 12 -

 (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara On-Line data transaksional
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dalam batas waktu
 penyampaian LHBU yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 ayat (6) atau secara Off-Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
 huruf e, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua
 ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak
 disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar
 Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari untuk keseluruhan data
 transaksional.

 (3) Bank pelapor yang tidak menyampaikan secara On-Line data non
 transaksional LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
 sampai dengan huruf j dalam batas waktu penyampaian LHBU yang
 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau secara Off-
 Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f sampai dengan
 huruf i dan Pasal 6 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan
 huruf h, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00
 duaratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data non transaksional yang
 tidak disampaikan.

 (4) Bank Pelapor yang melakukan penawaran suku bunga namun tidak
 menyampaikan secara On-Line data non transaksional suku bunga
 penawaran (quotation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf
 k setiap terjadi penawaran sampai dengan batas waktu penyampaian LHBU
 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau secara
 Off-Line data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf j,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus
 lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap data penawaran (quotation) yang tidak
 disampaikan.

 (5) Bank Pelapor yang tidak mengirimkan secara On-Line form header LHBU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 4

 ayat …

 - 13 -

 ayat (5) dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 ayat (6) atau secara Off-Line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 ayat (5), Pasal 6 ayat (6) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap form header.

 (6) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional
 LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b dan
 huruf c dan Pasal 2 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf k, Pasal 6 ayat (5)
 dan Pasal 6 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d, dalam batas waktu yang
 ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara tidak benar
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
 ribu Rupiah) untuk setiap butir (item) kesalahan dengan sanksi kewajiban
 membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per
 hari.

 (7) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non transaksional
 LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dan Pasal 2
 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 6 ayat (6) huruf e sampai
 dengan huruf h, dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap butir (item)
 kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar
 Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) per hari.

 (8) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan form header dan terdapat
 transaksi yang wajib disampaikan Bank Pelapor sesuai dengan peraturan ini
 maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak menyampaikan form header
 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sanksi tidak menyampaikan data
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan atau ayat (4),
 dan sanksi menyampaikan data secara tidak benar sebagaimana dimaksud
 pada ayat (6) dan atau ayat (7).

 Pasal 15 …

 - 14 -
 Pasal 15

 Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank
 Pelapor pada Bank Indonesia.

 Pasal 16

 (1) Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf
 a, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif dalam rangka
 pembinaan dan pengawasan Bank berupa teguran tertulis.

 (2) Pengaturan pelaksanaan mengenai sanksi terhadap Bank Pelapor
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1)
 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 17

 Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap Pelanggan PIPU yang tidak
 melakukan pembayaran biaya penggunaan PIPU sebagaimana diatur dalam
 Perjanjian Penggunaan PIPU berupa :
 a. teguran tertulis;
 b. kewajiban membayar; dan atau
 c. penghentian sebagai Pelanggan PIPU.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 18

 Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka :
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian
 Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 7/12/PBI/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

 b. Pasal …

 - 15 -

 b. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi
 Derivatif dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 19
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 5 Maret 2007
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 40
 DPM/UKMI/DPD/DPNP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 9/2/PBI/2007
 TENTANG

 LAPORAN HARIAN BANK UMUM
 UMUM
 Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang

 Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
 Tahun 2004, ditegaskan bahwa bank wajib menyampaikan laporan, keterangan,
 dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 Data dan atau informasi dalam laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud
 lebih lanjut digunakan antara lain dalam menyusun statistik untuk analisis
 kebijakan moneter, pengawasan dan pembinaan bank berbasis risiko serta
 pengelolaan moneter berdasarkan kondisi pasar uang yang terkini. Berkaitan
 dengan hal tersebut maka bank diwajibkan menyusun laporan harian secara
 akurat, benar dan lengkap serta menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia
 secara real time dan tepat waktu.
 Sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan

 integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan global termasuk
 kegiatan transaksi derivatif.
 Konsekuensi lanjutan dari perkembangan dan integrasi pasar keuangan

 tersebut yaitu peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara
 asing dan badan asing yang diikuti dengan kegiatan spekulasi. Disisi lain
 kegiatan transaksi derivatif valuta asing margin trading yang mengandung unsur
 spekulatif menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai

 tukar …

 -2-

 tukar rupiah, sehingga secara tidak langsung juga dapat mengganggu stabilitas
 sistem keuangan dan moneter Indonesia.
 Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengatur kembali

 pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit
 Valuta Asing oleh Bank. Dilanjutkan dengan pengaturan kembali transaksi
 derivatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia tentang
 Transaksi Derivatif.
 Berkaitan dengan pengaturan kembali kebijakan-kebijakan tersebut diatas

 maka penyampaian data kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBU telah
 mengalami penyempurnaan. Sistem LHBU hasil penyempurnaan tersebut tetap
 memiliki keluaran (output) berupa informasi PIPU dan data individual Bank
 Pelapor.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan data transaksional adalah data yang
 dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain sebagai
 counterpart.
 Yang dimaksud dengan data non transaksional adalah data yang
 bukan dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain,
 dan atau merupakan data posisi atas transaksi Bank Pelapor.

 Ayat (3) …

 -3-

 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan data perdagangan surat berharga pasar
 uang di pasar sekunder adalah data transaksi dari surat-surat
 berharga yang pada saat ini hanya berupa Sertifikat Bank
 Indonesia, sertifikat deposito, dan commercial paper.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan transaksi valuta asing (foreign
 exchange) adalah transaksi jual beli antara satu mata uang
 dengan mata uang lainnya pada harga yang disepakati yang
 terdiri dari antara lain tod/tom/spot, transaksi derivatif berupa
 forward, swap, option, dan transaksi derivatif lainnya, namun
 tidak termasuk transaksi jual beli Uang Kertas Asing (UKA).

 Ayat (4)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan pihak asing adalah pihak-pihak
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian
 Kredit Valuta Asing oleh Bank.

 Yang dimaksud data posisi akhir hari transaksi derivatif jual
 valuta asing bukan investasi dengan pihak asing adalah data

 sebagaimana …

 -4-

 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian
 Kredit Valuta asing oleh Bank.

 Huruf b
 Yang dimaksud data posisi akhir hari transaksi derivatif beli
 valuta asing bukan investasi dengan pihak asing adalah data
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian
 Kredit Valas oleh Bank.

 Huruf c
 Yang dimaksud data rekapitulasi transaksi derivatif adalah data
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 berlaku tentang Transaksi Derivatif.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah posisi devisa
 neto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
 tentang posisi devisa neto.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Cukup jelas.

 Huruf h
 Cukup jelas.

 Huruf i
 Cukup jelas.

 Huruf j
 Cukup jelas.

 Huruf k …

 -5-

 Huruf k
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 3

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah petugas Bank
 Pelapor yang diberi otorisasi untuk menyusun dan menyampaikan
 LHBU.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor
 cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan
 hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara
 langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor
 pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat
 kedudukan di Indonesia.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 4

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan form header adalah formulir LHBU yang
 memuat paling sedikit informasi tentang sandi bank, tanggal
 laporan, nomor form, dan jumlah record isi.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4) …

 -6-

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang
 menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU
 secara On-Line kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan
 pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Yang dimaksud dengan gangguan teknis atau gangguan lainnya
 adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat
 menerima penyampaian LHBU secara On-Line antara lain karena
 gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6) …

 -7-

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 7

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 8

 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 9

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah
 keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat
 menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU, antara lain
 kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam
 seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau
 pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) dapat
 teratasi adalah keadaan Bank Pelapor yang secara normal telah
 dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat

 menyampaikan …

 -8-

 menyampaikan LHBU dan atau koreksi LHBU kepada Bank
 Indonesia sesuai dengan ketentuan ini.

 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan data individual Bank Pelapor adalah data
 atau informasi yang merupakan hasil olahan mengenai Bank
 Pelapor yang bersangkutan.

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)

 Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bank
 Indonesia kepada Bank Pelapor dan atau Pelanggan PIPU untuk
 dapat melakukan log-in ke dalam sistem LHBU di Bank
 Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5) …

 -9-
 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Untuk transaksi valuta asing yang dimaksud dengan data non
 transaksional meliputi keseluruhan data masing-masing data non
 transaksional huruf a sampai dengan huruf c pada Pasal 2 ayat (4).

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Yang dimaksud dengan butir (item) dalam ayat ini adalah field-
 field pada setiap record dalam setiap form.
 Yang dimaksud dengan penyampaian data tidak benar adalah
 termasuk penyampaian data yang tidak akurat dan tidak lengkap.

 Ayat (7)
 Cukup jelas.

 Ayat (8)
 Cukup jelas

 Pasal 15
 Cukup jelas.

 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Pasal 17 …

 -10-

 Pasal 17
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Cukup jelas.

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4706

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 9/2/PBI/2007 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN HARIAN BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 5 Maret 2007 </set_date>
<effective_date> 5 Maret 2007 </effective_date>
<replaced_reg> '7/10/PBI/2005', '7/12/PBI/2005', '7/31/PBI/2005' </replaced_reg>
<related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 7/46/PBI/2005
 TENTANG

 AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK
 YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
 PRINSIP SYARIAH

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa perbankan syariah harus senantiasa menjaga
 kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun
 kesesuaian

 terhadap
 operasinya;

 b. bahwa setiap pelaku dalam industri perbankan syariah,
 termasuk pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, serta
 otoritas pengawas harus memiliki kesamaan cara pandang
 terhadap Akad-Akad produk penghimpunan dan penyaluran
 dana bank syariah;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan
 ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana
 bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
 prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,

 Tambahan …
 prinsip syariah yang menjadi
 dasar

 - 2 -

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran

 Indonesia Nomor 4357);
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan:

 PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG AKAD
 PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI
 BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
 BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

 Negara Republik

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

 1. Bank …

 - 3 -

 1. Bank adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
 yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

 2. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 angka 13 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

 3. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul
 (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban
 masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah;

 4. Wadi’ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang
 pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima
 titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

 5. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal)
 kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,
 dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and
 loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua
 belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 6. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal

 untuk

 mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan
 pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati
 sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal
 berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing.

 7. Murabahah …

 - 4 -

 7. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah
 dengan margin keuntungan yang disepakati.

 8. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat
 tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

 9.

 Istishna' adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang
 dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran
 sesuai dengan kesepakatan.

 10. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah
 mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
 atau imbalan jasa;

 11. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak
 peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan
 dalam jangka waktu tertentu.

 Pasal 2

 (1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank
 wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 (2) Dalam Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis
 transaksi syariah yang digunakan.

 (3) Transaksi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
 mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah,

 dan maksiat.

 (2) tidak
 barang

 boleh
 haram

 BAB II …

 - 5 -
 BAB II

 PERSYARATAN AKAD PENGHIMPUNAN
 DAN PENYALURAN DANA
 Bagian Pertama

 Penghimpunan Dana
 Pasal 3

 Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan
 Wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai
 pemilik dana titipan;

 b. dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah
 nominal;

 c.
 dana titipan dapat diambil setiap saat;

 d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada
 nasabah;

 e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
 Pasal 4

 Dalam
 kegiatan
 penghimpunan
 dana dalam
 bentuk
 giro berdasarkan

 Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 a.

 nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank bertindak
 sebagai pengelola dana (mudharib);

 b. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan
 dengan Prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya
 melakukan Akad Mudharabah dengan pihak lain;

 c. modal …

 - 6 -

 c. modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah
 nominalnya;

 d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh Bank
 dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan
 rekening;

 e.
 f.

 pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan
 dituangkan dalam Akad pembukaan rekening.

 pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap
 akhir bulan laporan.

 g. Bank menutup
 biaya
 operasional giro dengan menggunakan
 keuntungan yang menjadi haknya; dan

 h. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
 persetujuan yang bersangkutan.

 Pasal 5

 Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito
 berdasarkan Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai
 pemilik dana;

 b.
 c.

 dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;

 pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam
 bentuk nisbah;

 d. pada Akad tabungan berdasarkan Mudharabah, nasabah wajib meng-
 investasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank
 dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan
 rekening;

 e. nasabah …
 nisbah

 - 7 -
 e.
 nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;

 f. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito
 dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;

 g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa
 persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan

 h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam
 perundang-undangan yang berlaku.

 Bagian Kedua

 Penyaluran Dana
 Paragraf 1

 Penyaluran Dana Berdasarkan Mudharabah dan Musyarakah
 Pasal 6

 Dalam kegiatan
 penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
 berdasarkan

 Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 a. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh,
 dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam
 kegiatan usaha;

 b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
 ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

 c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak
 dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;

 d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
 e.

 f.

 dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan
 jumlahnya;

 dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang
 diserahkan …

 - 8 -
 diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;

 g. pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam bentuk
 nisbah yang disepakati;

 h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika
 nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang
 mengakibatkan kerugian usaha;

 i.
 j.

 nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu
 investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;

 nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya
 berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;

 k. pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung
 dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue
 sharing);

 l.

 pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan
 laporan hasil usaha dari usaha mudharib;

 m. dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang
 dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan;
 (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib;
 (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai
 tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi
 modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan
 nasabah;

 n. pengembalian pembiayaan
 dilakukan pada akhir periode Akad
 untuk

 pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan
 secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah;

 dan …

 - 9 -
 dan

 o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko
 apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam
 Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

 Pasal 7

 Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
 Mudharabah muqayyadah (restricted investment) berlaku persyaratan paling
 kurang sebagai berikut:
 a. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channelling agent)
 kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha
 dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;

 b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;

 c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak
 dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;

 d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
 e.

 dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang
 diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;

 f. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima fee (imbalan) yang
 perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

 g. pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana investasi dinyatakan dalam
 bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;

 h. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko
 kerugian usaha yang dibiayai; dan

 i. investor …

 - 10 -
 i.

 investor sebagai pemilik dana Mudharabah muqayyadah menanggung
 seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan
 kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian
 usaha.

 Pasal 8

 Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan
 Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan
 bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu
 kegiatan usaha tertentu;

 b. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha
 dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang
 yang disepakati;

 c. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah
 untuk mengelola usaha;

 d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
 e.

 dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang
 diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;

 f. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
 biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;

 g.

 h. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk
 nisbah yang disepakati;

 i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi
 modal …

 - 11 -

 modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi
 perjanjian dari salah satu pihak;

 j.

 nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu
 investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;

 k. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya
 berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;

 l.

 pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi
 (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing);

 m. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan
 keuangan nasabah;

 n. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau
 dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha;
 dan

 o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko
 apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam
 Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

 Paragraf 2

 Penyaluran Dana Berdasarkan Murabahah, Salam dan Istishna’
 Pasal 9

 (1)
 Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
 berdasarkan

 Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli
 barang.

 b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank
 ditentukan …

 - 12 -
 ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

 c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
 yang telah disepakati kualifikasinya;

 d.

 dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli
 barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara
 prinsip menjadi milik Bank;

 e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun
 saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;

 f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan
 selain barang yang dibiayai Bank;

 g.

 kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak
 berubah selama periode Akad;

 h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara
 proporsional.

 (2) Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka berlaku ketentuan sebagai
 berikut :
 a.

 dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang
 setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari
 uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang
 muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai
 kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta
 lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;

 b.

 dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang
 telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar

 kerugian …

 - 13 -

 kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan
 jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

 Pasal 10

 (1) Dalam pembiayaan Murabahah Bank dapat memberikan potongan dari total
 kewajiban pembayaran

 hanya kepada nasabah yang telah melakukan

 kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang
 mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

 (2) Besar potongan Murabahah kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam
 Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank.

 Pasal 11

 (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Salam
 berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 a. Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah,
 jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

 b. pembayaran harga oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan secara
 penuh pada saat Akad disepakati;

 c. pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk
 pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank ;

 d. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
 kesepakatan;

 e. Bank sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
 f.

 dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang
 sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga

 sesuai …

 - 14 -
 sesuai ketentuan yang berlaku; dan

 g. Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat
 barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat
 perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual
 kepada pihak lain.

 (2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu
 penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank
 memiliki pilihan untuk :
 a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana
 hak Bank;

 b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 c. meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang
 sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang
 pesanan semula;

 (3) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang
 lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali
 terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah;

 (4) dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang
 lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh
 menuntut pengurangan harga (discount).

 Pasal 12

 (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Salam
 paralel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank sebagai pembeli dalam Akad Salam dapat membuat Akad Salam

 paralel …

 - 15 -
 paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai penjual;

 b. kewajiban dan hak dalam kedua Akad Salam tersebut harus terpisah;
 c. Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Salam tidak boleh tergantung
 pada Akad Salam lainnya;

 d. Bank yang bertindak sebagai penjual dalam Akad Salam paralel harus
 memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam
 Akad Salam tidak memenuhi Akad Salam;

 e. Bank menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi,
 kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

 f.
 g.

 pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan secara penuh
 pada saat Akad disepakati;

 dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan
 secara angsuran maka wajib dilakukan dengan Akad Murabahah;

 h. pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk
 pembebasan kewajiban Bank kepada nasabah;

 i. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
 kesepakatan;

 j.
 k.

 nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum
 diterima;

 dalam rangka meyakinkan Bank dapat menyerahkan barang sesuai
 kesepakatan, maka nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai
 ketentuan yang berlaku.

 (2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu
 penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah
 memiliki pilihan untuk:

 a. membatalkan …

 - 16 -

 a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana
 hak nasabah;

 b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 c. meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang
 sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang
 pesanan semula;

 (3) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang
 lebih tinggi maka Bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali
 terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah;

 (4) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang
 lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh
 menuntut pengurangan harga (discount).

 Pasal 13

 (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Istishna'
 berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas,
 jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

 b. pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk
 pembebasan hutang nasabah kepada Bank;

 c. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
 kesepakatan;

 d. pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada Bank dilakukan secara
 bertahap atau sesuai kesepakatan;

 (2) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu
 penyerahan …

 - 17 -

 penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah
 memiliki pilihan untuk:
 a. membatalkan (mem-fasakh-kan) Akad dan meminta pengembalian dana
 kepada Bank;

 b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 c. meminta kepada Bank untuk mengganti dengan barang lainnya yang
 sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang
 pesanan semula;

 (3) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang
 lebih tinggi maka Bank tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali
 terdapat kesepakatan antara nasabah dengan Bank;

 (4) Dalam hal Bank menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang
 lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka nasabah tidak
 boleh menuntut pengurangan harga (discount).

 Pasal 14

 (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Istishna'
 paralel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank sebagai penjual dalam Akad Istishna’ dapat membuat Akad
 Istishna' paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai
 pembeli;

 b. kewajiban dan hak dalam kedua Akad Istishna’ tersebut harus terpisah;
 c. pelaksanaan kewajiban salah satu Akad Istishna’ tidak boleh tergantung
 pada Akad Istishna’ paralel atau sebaliknya;

 d.

 dalam hal Bank yang bertindak sebagai pembeli dalam Akad Istishna'
 paralel …

 - 18 -

 paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila
 nasabah dalam Akad Istishna’ tidak memenuhi Akad Istishna’;

 e. Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan
 secara proporsional.

 (2) Ketentuan Istishna’ berlaku pula pada Istishna’ Paralel sebagai berikut :
 a. Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah,
 jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
 b. pembayaran oleh Bank kepada

 nasabah tidak boleh dalam bentuk
 pembebasan hutang nasabah kepada Bank;

 c. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan
 kesepakatan;

 d. pembayaran oleh Bank selaku pembeli kepada nasabah dilakukan secara
 bertahap atau sesuai kesepakatan;

 e.
 f.
 dalam hal
 nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas
 yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga;

 dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas
 yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka Bank
 tidak boleh menuntut pengurangan harga (discount).

 Paragraf 3

 Penyaluran dana berdasarkan Akad Ijarah, Ijarah muntahiya bitamlik
 dan Qardh
 Pasal 15

 Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Ijarah untuk
 transaksi sewa menyewa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

 a. Bank …

 - 19 -

 a. Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah
 dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain
 untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;

 b. objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara
 spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka
 waktunya;

 c. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas
 maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang
 sewa sesuai kesepakatan;

 d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya
 materiil dan struktural sesuai kesepakatan;

 e. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan
 disewa oleh nasabah;

 f. nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa,
 dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan
 kesepakatan;

 g. nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi
 bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah ;

 Pasal 16

 (1) Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan Ijarah
 muntahiya bittamlik (IMBT) berlaku persyaratan paling kurang sebagai
 berikut :
 a. IMBT harus disepakati ketika Akad Ijarah ditandatangani dan
 kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam Akad Ijarah dimaksud;

 b. pelaksanaan …

 - 20 -

 b. pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah Akad Ijarah dipenuhi;
 c. Bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah
 berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;

 d.

 pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam
 Akad tersendiri setelah masa Ijarah selesai;

 (2) Ketentuan Ijarah berlaku pula pada Akad IMBT sebagai berikut :
 a. Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah
 dimiliki Bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak
 lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;

 b. objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi
 secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa
 dan jangka waktunya;

 c. Bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas
 maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang
 sewa sesuai kesepakatan;

 d. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang
 sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;

 e. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang
 akan disewa oleh nasabah;

 f. nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan
 barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai
 dengan kesepakatan;

 g. nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang
 terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah;

 Pasal 17 …

 - 21 -
 Pasal 17

 Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Ijarah untuk
 transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank dapat menggunakan Akad Ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa
 keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan,
 ketenaga kerjaan dan kepariwisataan;

 b.
 c.

 dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan Akad Ijarah untuk
 transaksi multijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee;

 besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
 nominal bukan dalam bentuk prosentase.

 Pasal 18

 Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan Qardh
 berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
 a. Bank dapat memberikan pinjaman Qardh untuk kepentingan nasabah
 berdasarkan kesepakatan;

 b. nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima
 pada waktu yang telah disepakati;

 c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan
 dengan pemberian pinjaman Qardh;

 d. nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada
 Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;

 e.

 dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
 kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak
 mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau

 menghapus …

 - 22 -

 menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban
 kerugian Bank;

 f.

 dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian
 atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank
 dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan
 pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup
 pinjaman nasabah;

 kewajiban

 g. sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat
 berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;

 h. sumber dana pinjaman Qardh untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan
 dana komersial jangka pendek (short term financing) diperbolehkan dari
 Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan
 kepentingan nasabah pemilik dana;

 Bagian Ketiga

 Ketentuan Ganti Rugi (Ta’widh)
 Pasal 19

 Ketentuan Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Pembiayaan:
 a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta`widh) hanya atas kerugian riil yang
 dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau
 karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad
 dan mengakibatkan kerugian pada Bank;

 b. Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai
 dengan nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank
 untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang

 diperkirakan …

 - 23 -

 diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang
 (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah);

 c. ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Akad Ijarah dan Akad yang
 menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam,
 Murabahah, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai;

 Istishna’ serta

 d. ganti rugi dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah, hanya boleh dikenakan
 Bank sebagai shahibul maal apabila bagian keuntungan Bank yang sudah
 jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai mudharib;

 e. klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam Akad dan
 dipahami oleh nasabah; dan

 f.

 Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan
 antara Bank dengan nasabah.

 BAB III

 PENYELESAIAN SENGKETA BANK
 DAN NASABAH
 Pasal 20

 (1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana
 diperjanjikan dalam Akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank dan
 Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah;

 (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai
 kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui
 alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah;

 BAB IV …

 - 24 -

 BAB IV
 SANKSI
 Pasal 21

 (1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal
 19 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
 Tahun 1998 berupa:
 a.

 teguran tertulis;

 b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
 c.

 penggantian pengurus.

 (2) Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak melaksanakan pengawasan terkait
 dengan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19
 Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 a.

 teguran tertulis; dan atau
 b. pencabutan izin usaha UUS.
 BAB V

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 22

 Akad-Akad Bank yang telah jatuh tempo dan akan diperpanjang wajib disesuaikan
 dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

 BAB VI …

 - 25 -
 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 23

 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal : 14 November 2005
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 124
 DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK NDONESIA
 NOMOR: 7/46/PBI/2005
 TENTANG

 AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG
 MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN
 PRINSIP SYARIAH

 UMUM
 Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah

 dimungkinkan pula adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan Akad produk
 dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif
 bagi bank syariah dan ketidak pastian bagi para pihak terkait dan stakeholders
 lainnya. Dengan demikian diperlukan pengaturan Akad penghimpunan dan
 penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat
 terhadap bank syariah.
 Dengan adanya ketentuan tentang Akad penghimpunan dan penyaluran

 dana bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang
 berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah
 yang sehat. Selain itu, kejelasan Akad akan membantu operasional bank sehingga
 menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk
 bagi pengawas dan auditor bank syariah.
 Ketentuan persyaratan minimum Akad ini disusun berpedoman kepada

 fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan memberikan
 penjelasan …

 - 2 -

 penjelasan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum
 yang cukup memadai bagi para pihak yang berkepentingan.
 Ketentuan

 persyaratan minimum Akad ini mengikuti

 proses yang

 berkesinambungan (evolving process) dengan memperhatikan perubahan dan
 perkembangan kondisi regulasi dan sistem perundangan yang berlaku
 Prinsip-prinsip umum yang diatur dalam ketentuan persyaratan minimum

 Akad ini meliputi antara lain prinsip transparansi produk dan jasa dalam upaya
 mewujudkan bank syariah yang penuh integritas dan amanah, asas keberlakuan
 secara universal sehingga bank syariah dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan
 masyarakat, dan pengutamaan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah
 secara musyawarah, memenuhi rasa keadilan dan efisiensi biaya dalam
 penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase
 syariah.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Angka 1 sampai dengan angka 11
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan jenis transaksi syariah yang maksud adalah
 Wadi’ah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’,
 Ijarah dan Qardh.

 Ayat (3) …

 - 3 -
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan:
 ""Gharar"" adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu

 pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.
 ""Maysir"" adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-

 untungan atau spekulatif yang tinggi.
 ""Riba"" adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam
 transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau

 bertentangan dengan ajaran Islam.
 ""Zalim"" adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian

 dan penderitaan pihak lain.
 ""Risywah"" adalah

 tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau

 bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan
 fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
 ""Barang haram dan maksiat"" adalah barang atau fasilitas yang dilarang
 dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

 Pasal 3
 Cukup jelas
 Pasal 4

 Huruf a sampai dengan huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g

 Yang dimaksud dengan ""biaya operasional"" adalah biaya yang berkaitan
 langsung dengan fasilitas pengelolaan rekening nasabah misalnya biaya

 kartu …

 - 4 -

 kartu ATM, cetak buku/cek/bilyet giro, cetak laporan traksaksi dan
 saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

 Huruf h
 Cukup jelas
 Pasal 5
 Cukup jelas
 Pasal 6
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan Mudharabah dalam pengaturan pasal ini
 adalah Mudharabah mutlaqah.

 Huruf b sampai dengan huruf e
 Cukup jelas.

 Huruf f

 Harga pasar digunakan untuk barang yang telah dimiliki oleh Bank
 atau bukan pengadaan baru.
 Nasabah mengembalikan dana Bank sebesar nilai nominal yang
 ditetapkan berdasarkan nilai perolehan atau nilai pasar pada saat Akad.

 Huruf g sampai dengan huruf k
 Cukup jelas

 Huruf l

 Bank dapat melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil
 usaha yang dibuat oleh nasabah. Laporan hasil usaha disepakati kedua
 belah pihak berdasarkan bukti pendukung yang
 dipertanggungjawabkan.

 dapat
 Huruf m …

 - 5 -

 Huruf m sampai dengan huruf o
 Cukup jelas

 Pasal 7
 Cukup jelas
 Pasal 8

 Huruf a sampai dengan huruf l
 Cukup jelas

 Huruf m

 Bank dapat melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil
 usaha yang dibuat oleh nasabah. Laporan hasil usaha disepakati kedua
 belah pihak berdasarkan bukti pendukung yang dapat
 dipertanggungjawabkan.

 Huruf n dan huruf o
 Cukup jelas

 Pasal 9
 Ayat (1)

 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang yang diketahui
 jelas kuantitas, kualitas dan spesifikasinya.

 Huruf b dan huruf c
 Cukup jelas

 Huruf d …

 - 6 -
 Huruf d

 Wakalah harus dibuatkan Akad secara terpisah dari Akad
 Murabahah.
 Yang dimaksud dengan secara prinsip barang milik Bank dalam
 wakalah pada Akad Murabahah adalah adanya aliran dana yang
 ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan
 kuitansi pembelian.

 Huruf e sampai dengan huruf g
 Cukup jelas

 Huruf h

 Angsuran secara proposional adalah angsuran yang ditetapkan
 Bank secara proposional antara harga pokok dan marjin, serta
 jangka waktu angsuran. Contoh :
  Harga pokok mesin Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  Marjin Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
  Jangka waktu angsuran = 12 (dua belas) bulan
  Angsuran nasabah Rp12.000.000,-/12 = Rp1.000.000,- (satu
 juta rupiah)

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Pasal 10
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan nasabah yang mengalami
 penurunan

 kemampuan membayar adalah nasabah yang kegiatan usahanya
 terkena dampak bencana alam atau krisis perekonomian yang

 ditetapkan …

 - 7 -

 ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai krisis nasional.
 Pemotongan kewajiban pembayaran ditetapkan berdasarkan kebijakan
 Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Pasal 11
 Ayat (1)

 Huruf a

 Yang dimaksud ‘barang’ adalah hasil pertanian dan atau hasil
 tambang.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan pembayaran secara penuh pada saat
 Akad adalah pembayaran segera setelah Akad disepakati atau
 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Akad disepakati.

 Huruf c sampai dengan huruf e
 Cukup Jelas

 Huruf f

 Jaminan pihak ketiga antara lain dalam bentuk garansi
 berdasarkan prinsip syariah.

 Huruf g
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat (3) …

 - 8 -
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Pasal 12
 Ayat (1)

 Pembiayaan berdasarkan Salam paralel muncul pada saat Bank
 membeli barang untuk dijual kembali kepada pihak lain.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Pasal 13
 Ayat (1)

 Huruf a

 Yang dimaksud ‘barang’ adalah proyek infrastruktur dan atau
 hasil industri manufaktur.

 Huruf b sampai dengan huruf d
 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Cukup jelas

 Ayat 3 …

 - 9 -
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Pembiayaan Istishna’ paralel muncul pada saat Bank memesan barang
 untuk dijual kembali kepada pihak lain.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Nasabah adalah termasuk nasabah produsen, pemasok atau
 penyedia.

 Huruf b sampai dengan huruf f
 Cukup jelas

 Pasal 15
 Huruf a

 Yang dimaksud ‘barang’ adalah barang bergerak atau tidak bergerak
 yang dapat diambil manfaat sewa.

 Huruf b dan huruf c
 Cukup jelas

 Huruf d

 Uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural sesuai
 kesepakatan dituangkan dalam Akad

 Huruf e …

 - 10 -
 Huruf e

 Akad mewakilkan kepada nasabah di buatkan secara terpisah dari
 Akad Ijarah

 Huruf f dan huruf g
 Cukup jelas

 Pasal 16
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan IMBT adalah Ijarah dengan janji (wa’ad)
 yang mengikat pihak yang menyewakan
 kepemilikan kepada penyewa.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18

 Huruf a sampai dengan huruf d
 Cukup jelas

 Huruf e

 Kondisi “nasabah tidak mampu” adalah ketidak mampuan nasabah
 terhadap hal-hal di luar kemampuan nasabah karena musibah bencana
 alam atau krisis perekonomian nasional yang ditetapkan sebagai krisis
 oleh pemerintah.

 Huruf f dan huruf g
 Cukup jelas

 Huruf h …
 untuk mengalihkan

 - 11 -
 Huruf h

 Dalam rangka kehati-hatian pemberian pinjaman Qardh untuk kegiatan
 usaha yang bersifat talangan dana komersial, Bank dapat meminta
 agunan kepada nasabah.

 Pasal 19
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b

 Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan oleh Bank dalam
 rangka penagihan hak Bank yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah.

 Huruf c sampai dengan huruf f
 Cukup jelas

 Pasal 20
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Badan arbitrase syariah yang digunakan adalah badan arbitrase syariah
 yang berdomisili paling dekat dengan kantor Bank yang bersangkutan
 atau yang ditunjuk sesuai kesepakatan Bank dan nasabah.

 Pasal 21
 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2) …

 - 12 -
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 22
 Cukup jelas
 Pasal 23
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4563

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 7/46/PBI/2005 </reg_id>
<reg_title> AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH </reg_title>
<set_date> 14 November 2005 </set_date>
<effective_date> 14 November 2005 </effective_date>
<related_reg> '3/UU/2004', '7/UU/1992', '23/UU/1999', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV', 'BAB II Pasal 18 Huruf f' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 19/3/PBI/2017
 TENTANG

 PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa kondisi makroekonomi dan stabilitas sektor
 keuangan saat ini cukup terjaga dan perlu dipertahankan
 dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan
 terutama perbankan serta turut menjaga kepercayaan
 masyarakat terhadap perbankan;

 b. bahwa dalam rangka memelihara stabilitas sistem
 keuangan terutama perbankan dan turut menjaga
 kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, tetap
 diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas
 jangka pendek;

 c. bahwa upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas
 jangka pendek tersebut merupakan salah satu cara
 pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan;

 d. bahwa upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas
 jangka pendek tersebut dapat ditempuh melalui
 penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada
 bank;

 - 2 -

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
 menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pinjaman
 Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum
 Konvensional;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
 diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5872);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PINJAMAN
 LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
 KONVENSIONAL.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai Bank Indonesia.

 - 3 -

 2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas
 Jasa Keuangan.

 3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut
 Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan
 usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 perbankan, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri.

 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS
 adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 syariah, tidak termasuk unit usaha syariah dari kantor
 cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

 5. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM
 adalah giro wajib minimum primer dalam rupiah
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai giro wajib minimum bank
 umum.

 6. Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek adalah keadaan yang
 dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana
 masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana
 keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak
 dapat memenuhi kewajiban GWM.

 7. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya
 disingkat PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia
 kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas
 Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.

 8. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI
 adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai operasi moneter.

 9. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya
 disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai operasi moneter syariah.

 - 4 -

 10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya
 disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai operasi moneter.

 11. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN
 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
 utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran
 bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia,
 sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat
 utang negara.

 12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
 disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara
 adalah surat berharga negara yang diterbitkan
 berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
 penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang
 rupiah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

 13. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN
 adalah SUN dan SBSN.

 14. Aset Kredit adalah aset Bank berupa kredit sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai perbankan, tidak termasuk kredit dalam valuta
 asing.

 15. Aset Pembiayaan adalah aset Bank berupa pembiayaan
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk
 pembiayaan dalam valuta asing.

 BAB II

 PERSYARATAN PLJP
 Pasal 2

 (1) Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada
 Bank Indonesia.

 - 5 -

 (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
 memperoleh PLJP apabila Bank memenuhi persyaratan:
 a.

 tergolong sebagai Bank solven;

 b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank
 paling rendah 2 (dua);

 c. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan
 PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan

 d. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.

 (3) Bank mengajukan plafon PLJP berdasarkan perkiraan
 jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank
 memenuhi GWM.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bank untuk
 memperoleh PLJP diatur dalam Peraturan Anggota
 Dewan Gubernur.

 Pasal 3

 (1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
 berupa:
 a. surat berharga;
 b. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang
 dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;

 c. Aset Kredit; dan/atau
 d. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan
 UUS dari Bank.

 (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf a berupa:
 a. SBI;
 b. SDBI;
 c. SBN; dan/atau
 d. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum
 lain yang memenuhi persyaratan:
 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat
 investasi;

 2. aktif diperdagangkan; dan

 - 6 -

 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan
 oleh Bank Indonesia.

 (3) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b berupa:
 a. SBIS;
 b. SBSN; dan/atau
 c. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum
 lain yang memenuhi persyaratan:
 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat
 investasi;

 2. aktif diperdagangkan; dan
 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan
 oleh Bank Indonesia.

 (4) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
 dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai
 berikut:
 a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas)
 bulan terakhir berturut-turut;

 b. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan
 konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/atau
 pembiayaan pemilikan rumah;

 c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan
 dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110%
 (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau
 plafon pembiayaan;

 d. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan
 kepada pihak terkait Bank;

 e.
 f.

 tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 3 (tiga)
 tahun terakhir;

 sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau
 pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak
 tanggal penandatanganan perjanjian pemberian
 PLJP;

 g. baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak
 melebihi batas maksimum pemberian kredit atau

 - 7 -

 penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak
 melebihi plafon kredit atau pembiayaan;

 h. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad
 pembiayaan serta pengikatan agunan yang
 mempunyai kekuatan hukum;

 i.

 telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau
 audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank
 paling lama 1 (satu) tahun terakhir;

 j. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan
 antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum
 klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat
 dialihkan kepada pihak lain; dan

 k.

 telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit
 dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan
 secara berkala kepada Bank Indonesia.

 (5) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf d dan ayat (3) huruf c hanya dapat digunakan
 sebagai agunan PLJP dalam hal:
 a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf
 c, serta ayat (3) huruf a dan huruf b; atau

 b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf
 c, serta ayat (3) huruf a dan huruf b namun tidak
 mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.

 (6) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan sebagai
 agunan PLJP apabila pada saat permohonan PLJP Bank
 tidak memiliki surat berharga yang memenuhi
 persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang
 memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh
 Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.

 (7) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta
 agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) mencukupi.

 - 8 -

 (8) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan
 PLJP.

 (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan,
 mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang
 dapat diagunkan, dan dokumen agunan diatur dalam
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 4

 (1) Nilai surat berharga, Aset Kredit, dan Aset Pembiayaan
 sebagai agunan PLJP ditetapkan sebagai berikut:
 a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100%
 (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung
 berdasarkan nilai jual SBI;

 b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100%
 (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung
 berdasarkan nilai nominal SBIS;

 c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100%
 (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung
 berdasarkan nilai jual SDBI;

 d. nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut:
 1. nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling
 rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari
 plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai
 pasar SUN; dan

 2. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling
 rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma
 lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung
 berdasarkan nilai pasar SBSN;

 e. nilai agunan berupa surat berharga yang diterbitkan
 oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah
 sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon
 PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat
 berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain
 tersebut; dan

 f. nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset
 Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200%

 - 9 -

 (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung
 berdasarkan baki debet Aset Kredit atau saldo pokok
 Aset Pembiayaan.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata
 cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 5

 (1) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan,
 sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada
 pihak lain atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam
 surat pernyataan kepada Bank Indonesia.

 (2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau
 menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 yang masih dalam status
 sebagai agunan PLJP.

 (3) Bank harus mengganti agunan PLJP, apabila:
 a. agunan PLJP tidak memenuhi kondisi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);

 b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum
 lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
 d dan ayat (3) huruf c;

 c.

 terdapat pelunasan kredit dan/atau pembiayaan
 yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau
 nasabah Bank; dan/atau

 d. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang
 diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan
 kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (4) huruf a,

 sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan
 secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP.

 (4) Penggantian agunan PLJP diprioritaskan dengan agunan
 berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

 - 10 -

 (5) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat digunakan
 sebagai pengganti agunan PLJP apabila Bank tidak
 memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan
 agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi
 persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak
 mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.

 (6) Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan
 PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode
 pemberian PLJP Bank tetap dapat mengajukan pencairan
 PLJP sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan
 agunan PLJP yang mencukupi.

 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian
 agunan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur.

 Pasal 6

 (1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar
 Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi
 persyaratan dan dialokasikan untuk menjadi agunan
 PLJP.

 (2) Bank menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau
 Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 secara berkala kepada Bank Indonesia dengan tembusan
 kepada OJK.

 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk posisi
 akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

 (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah
 posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi
 laporan.

 (5) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan PLJP
 dengan agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

 - 11 -

 (6) Bank dapat memperbarui laporan daftar Aset Kredit
 dan/atau Aset Pembiayaan dengan ketentuan sebagai
 berikut:
 a. posisi akhir bulan Juni diperbarui dengan posisi
 akhir bulan September pada tahun yang
 bersangkutan; dan

 b. posisi akhir bulan Desember diperbarui dengan
 posisi akhir bulan Maret pada tahun berikutnya,

 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan
 kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah
 posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi
 laporan.

 (7) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk
 menyampaikan dokumen pendukung dari Aset Kredit
 dan/atau Aset Pembiayaan yang dilaporkan dalam
 laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
 laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan
 serta dokumen pendukung diatur dalam Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 7

 (1) Pengikatan agunan PLJP dilakukan sesuai dengan
 ketentuan peraturan perundangan-undangan.

 (2) Bank Indonesia menatausahakan dokumen yang terkait
 dengan agunan PLJP.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan agunan
 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 BAB III

 PERMOHONAN PLJP
 Pasal 8

 (1) Permohonan PLJP diajukan oleh Bank secara tertulis
 kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.

 - 12 -

 (2) Permohonan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 a. surat pernyataan Bank bahwa Bank mengalami
 Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;

 b. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan
 untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek;

 c. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP;
 d. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset
 Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel
 pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik
 yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh
 kantor akuntan publik

 yang melakukan

 pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat agunan
 PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;

 e.

 surat pernyataan Bank bahwa aset yang menjadi
 agunan PLJP berada dalam kondisi bebas dari segala
 perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang
 dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia;

 f.

 surat pernyataan Bank bahwa Bank tidak akan
 memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali
 agunan PLJP yang masih dalam status sebagai
 agunan PLJP;

 g. surat pernyataan kesanggupan Bank untuk
 membayar segala kewajiban terkait PLJP;

 h. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai
 dengan anggaran dasar atau anggaran rumah
 tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-
 undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau
 penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP;

 i.

 anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank,
 termasuk perubahannya;

 - 13 -
 j.

 surat pernyataan Bank mengenai kebenaran data
 dan/atau dokumen yang disampaikan dan
 kesanggupan Bank untuk menyampaikan data
 dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank
 Indonesia; dan

 k. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

 (3) Bank wajib menjamin kebenaran data dan dokumen yang
 disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2).

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
 PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 9

 (1) Bank Indonesia memberikan PLJP untuk jangka waktu
 paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap
 periode pemberian PLJP.

 (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP
 oleh Bank Indonesia.

 (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka
 waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh)
 hari kalender.

 Pasal 10

 (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka
 menindaklanjuti permohonan PLJP sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

 (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pemenuhan
 persyaratan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2).

 - 14 -
 BAB IV

 PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN PLJP
 Pasal 11

 (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 8 ayat (1).

 (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2;

 b. kelengkapan dokumen permohonan PLJP
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan

 c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan
 likuiditas Bank.

 (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan
 tembusan kepada OJK.

 (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai
 berikut:
 a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan
 agunan PLJP;

 b. menunjuk notaris;
 c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta
 perjanjian pemberian PLJP dan rancangan akta
 pengikatan agunan PLJP; dan

 d. menyampaikan dokumen yang terkait dengan
 agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (7), dalam hal diperlukan.

 (5) Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian
 terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 huruf a, huruf c, dan huruf d.

 (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau
 penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agunan
 PLJP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

 - 15 -

 dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka akan dilakukan
 penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian
 PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP.

 (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau
 penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai
 agunan tidak mencukupi plafon dan Bank tidak dapat
 menambah agunan PLJP maka plafon PLJP diturunkan
 sesuai dengan nilai agunan yang tersedia, sepanjang
 Bank mempunyai sumber dana lain untuk menutup
 kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari
 PLJP.

 (8) Persetujuan atas permohonan PLJP sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh Bank Indonesia
 apabila:
 a. Bank tidak menyampaikan dokumen sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan/atau
 huruf d;

 b. berdasarkan hasil verifikasi dan/atau penilaian
 Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) nilai agunan tidak mencukupi plafon, Bank tidak
 dapat menambah agunan PLJP dan Bank tidak
 mempunyai sumber dana lain untuk menutup
 kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh
 dari PLJP; dan/atau

 c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2).

 (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan
 atau penolakan atas permohonan PLJP diatur dalam
 Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 12

 Berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan
 kewenangan Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menolak
 permohonan PLJP meskipun Bank telah memenuhi seluruh
 persyaratan PLJP.

 - 16 -
 BAB V

 PENCAIRAN PLJP
 Pasal 13

 (1) Bank dapat mengajukan pencairan PLJP sejak tanggal
 aktivasi pemberian PLJP oleh Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

 (2) Pencairan PLJP dilakukan paling banyak 1 (satu) kali
 dalam sehari sebesar perkiraan kebutuhan Bank untuk
 mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek.

 (3) Pengajuan pencairan PLJP sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan
 dilampiri dokumen sebagai berikut:
 a. surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan;
 dan

 b. proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan
 pencairan.

 (4) Pencairan PLJP dilakukan melalui rekening giro rupiah
 Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan PLJP diatur
 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 14

 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pembatasan
 pencairan PLJP.

 (2) Pembatasan pencairan PLJP sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilakukan dalam hal nilai agunan tidak
 mencukupi plafon dan Bank tidak dapat menambah
 dan/atau mengganti agunan PLJP sehingga secara
 keseluruhan nilai agunan tidak mencukupi plafon.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pencairan
 PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 - 17 -
 Pasal 15

 (1) Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan
 PLJP sebelum jatuh waktu dalam hal Bank:
 a.

 tidak memenuhi persyaratan solvabilitas
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
 a; dan/atau

 b.

 tidak memenuhi persyaratan tingkat kesehatan
 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
 huruf b.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pencairan
 PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 BAB VI

 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PLJP
 Pasal 16

 (1) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan
 jangka waktu PLJP secara tertulis kepada Bank
 Indonesia dengan tembusan kepada OJK.

 (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
 dokumen sebagai berikut:
 a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan
 untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek;

 b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP;
 c. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset
 Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel
 pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik
 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor
 akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau
 audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau
 penambahan agunan; dan

 d. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

 (3) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank
 tetap dapat menggunakan agunan PLJP pada periode

 - 18 -

 pemberian PLJP sebelumnya sepanjang masih memenuhi
 persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJP.

 (4) Dalam hal Bank memiliki surat berharga yang memenuhi
 persyaratan agunan PLJP pada saat permohonan
 perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank harus
 menyerahkan surat berharga tersebut sebagai agunan
 untuk perpanjangan jangka waktu PLJP.

 (5) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka
 menindaklanjuti permohonan perpanjangan jangka
 waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 17

 (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

 (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2;

 b.

 jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum
 melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender
 berturut-turut; dan

 c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

 (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan
 tembusan kepada OJK.

 (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai
 berikut:
 a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan
 penambahan dan/atau penggantian agunan PLJP;

 b. menunjuk notaris;
 c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta
 perubahan perjanjian pemberian PLJP dan

 - 19 -

 rancangan akta perubahan pengikatan agunan
 PLJP;

 d. melunasi bunga atas PLJP pada saat jatuh waktu;
 dan

 e. menyampaikan dokumen yang terkait dengan
 agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (7), dalam hal diperlukan.

 (5) Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian
 terhadap pemenuhan ketentuan agunan PLJP, rancangan
 akta perubahan perjanjian pemberian PLJP, dan
 rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.

 (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau
 penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agunan
 PLJP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka akan dilakukan
 penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian
 pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan
 PLJP.

 (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau
 penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai
 agunan tidak mencukupi plafon PLJP maka Bank harus:
 a. menambah agunan PLJP; dan/atau
 b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup
 kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh
 dari PLJP.

 (8) Persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka
 waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dibatalkan oleh Bank Indonesia apabila:
 a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4);

 b. berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank
 Indonesia nilai agunan tidak mencukupi plafon dan
 Bank tidak dapat menambah agunan PLJP dan/atau
 Bank tidak menyediakan sumber dana lain untuk
 menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat
 diperoleh dari PLJP sebagaimana dimaksud pada
 ayat (7); dan/atau

 - 20 -

 c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2).

 (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan jangka
 waktu PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
 Gubernur.

 BAB VII

 PENAMBAHAN DAN PENURUNAN PLAFON PLJP
 Pasal 18

 (1) Bank dapat mengajukan permohonan penambahan
 plafon PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia
 dengan tembusan kepada OJK.

 (2) Permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan
 dokumen sebagai berikut:
 a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan
 untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek;

 b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP;
 c. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset
 Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel
 pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik
 yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor
 akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau
 audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau
 penambahan agunan; dan

 d. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

 (3) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka
 menindaklanjuti permohonan penambahan plafon PLJP
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 19

 (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

 - 21 -

 (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
 mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2;

 b.

 jangka waktu PLJP secara keseluruhan belum
 melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender
 berturut-turut; dan

 c. Bank telah menyampaikan dokumen sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

 (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan melalui surat kepada Bank dengan
 tembusan kepada OJK.

 (4) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3), Bank harus melakukan hal sebagai
 berikut:
 a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan
 agunan PLJP dalam hal terdapat tambahan agunan;

 b. menunjuk notaris;
 c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta
 perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta
 perubahan pengikatan agunan PLJP; dan

 d. menyampaikan dokumen yang terkait dengan
 agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (7), dalam hal diperlukan.

 (5) Bank Indonesia melakukan verifikasi dan/atau penilaian
 terhadap pemenuhan ketentuan agunan PLJP, rancangan
 akta perubahan perjanjian pemberian PLJP, dan
 rancangan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.

 (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau
 penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agunan
 PLJP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka akan dilakukan
 penandatanganan terhadap akta perubahan perjanjian
 pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan
 PLJP.

 - 22 -

 (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau
 penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) nilai
 agunan tidak mencukupi plafon PLJP maka Bank harus:
 a. menambah agunan PLJP; dan/atau
 b. menyediakan sumber dana lain untuk menutup
 kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh
 dari PLJP.

 (8) Persetujuan atas permohonan penambahan plafon PLJP
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan oleh
 Bank Indonesia apabila:
 a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4);

 b. berdasarkan verifikasi dan/atau penilaian Bank
 Indonesia nilai tambahan agunan tidak mencukupi
 penambahan plafon PLJP dan Bank tidak
 menyediakan sumber dana lain untuk menutup
 kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh
 dari PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
 dan/atau

 c. diketahui bahwa Bank tidak lagi memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2).

 (9) Tambahan plafon PLJP yang disetujui akan
 diakumulasikan dengan plafon PLJP sebelumnya.

 (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan plafon
 PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 20

 (1) Bank dapat mengajukan permohonan penurunan plafon
 PLJP secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan
 tembusan kepada OJK.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan plafon PLJP
 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 - 23 -
 BAB VIII

 LARANGAN DAN PEMBATASAN KEGIATAN BAGI BANK
 PENERIMA PLJP

 Pasal 21

 (1) Selama periode pemberian PLJP atau selama Bank belum
 melunasi kewajiban PLJP, Bank dilarang:
 a. melakukan penempatan dana;
 b. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru
 kepada pihak terkait Bank, kecuali untuk
 pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan
 sebelumnya;

 c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait
 Bank; dan

 d. melakukan pembagian dividen.

 (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 meniadakan larangan lain yang telah dikeluarkan oleh
 OJK.

 Pasal 22

 Selama periode pemberian PLJP Bank hanya dapat mengikuti
 operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi.

 BAB IX
 BUNGA

 Pasal 23

 (1) Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian
 kepada Bank atas baki debet PLJP.

 (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
 dengan menggunakan tingkat suku bunga sebesar
 repurchase agreement rate ditambah margin sebesar 400
 (empat ratus) basis poin.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bunga
 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 - 24 -
 BAB X

 PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN
 Pasal 24

 (1) Bank wajib melakukan pelunasan PLJP pada saat jatuh
 waktu sebesar pokok dan bunga PLJP.

 (2) Bank yang belum melakukan pelunasan PLJP pada saat
 jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
 dapat menggunakan surat berharga sebagai pemenuhan
 prefund debit sejak tanggal jatuh waktu sampai dengan
 PLJP lunas.

 Pasal 25

 (1) Bank Indonesia mendebit rekening giro Bank dalam
 rupiah di Bank Indonesia dalam hal:
 a. sebelum PLJP jatuh waktu dan saldo rekening giro
 Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM
 ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban
 GWM;

 b. Bank meminta pelunasan sebelum PLJP jatuh
 waktu; dan/atau

 c. PLJP jatuh waktu.

 (2) Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro
 Bank secara harian sampai dengan kewajiban PLJP
 lunas.

 (3) Dalam hal saldo rekening giro Bank dalam rupiah di
 Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok
 dan bunga PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
 ayat (1) maka Bank Indonesia melakukan penihilan
 rekening giro Bank dalam rupiah dan rekening giro Bank
 dalam valuta asing, termasuk rekening giro milik UUS.

 (4) Bank Indonesia tetap menghitung bunga sampai dengan
 pokok PLJP dilunasi.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan PLJP diatur
 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 - 25 -
 Pasal 26

 (1) Dalam hal kewajiban PLJP belum lunas setelah
 dilakukan penihilan rekening giro sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bank Indonesia
 melakukan eksekusi agunan dengan didahului
 penyampaian surat pemberitahuan dan/atau peringatan
 kepada Bank.

 (2) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban PLJP
 maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut
 kepada Bank.

 (3) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban PLJP
 maka Bank wajib melakukan pelunasan melalui setoran
 kekurangan kewajiban PLJP kepada Bank Indonesia.

 (4) Dalam hal Bank tidak melakukan penyetoran
 kekurangan kewajiban PLJP sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) atau Bank melakukan penyetoran
 kekurangan kewajiban PLJP namun tetap tidak
 mencukupi maka pelunasan diperoleh dari agunan lain
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).

 Pasal 27

 (1) Dalam melaksanakan eksekusi agunan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia dapat
 berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK dan/atau
 pihak lain.

 (2) Bank harus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk
 kelancaran pelaksanaan eksekusi agunan PLJP.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi agunan diatur
 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 - 26 -

 BAB XI
 BIAYA

 Pasal 28

 (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP
 menjadi beban Bank.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul
 sehubungan dengan proses PLJP diatur dalam Peraturan
 Anggota Dewan Gubernur.

 BAB XII

 PELAPORAN
 Pasal 29

 (1) Bank yang menerima PLJP wajib menyampaikan laporan
 kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK
 yang meliputi:
 a.
 b.
 c.

 laporan penggunaan PLJP;
 laporan kondisi likuiditas Bank;

 laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan
 modal minimum;

 d.

 laporan agunan dalam hal terdapat:
 1. obligasi korporasi atau sukuk korporasi yang
 tidak memenuhi persyaratan peringkat yang
 ditetapkan Bank Indonesia;

 2. pelunasan kredit atau pembiayaan yang
 menjadi agunan PLJP oleh debitur atau
 nasabah Bank; dan/atau

 3. Aset Kredit atau Aset Pembiayaan yang
 mengalami penurunan kolektibilitas;

 e.

 rencana tindak perbaikan (remedial action plan)
 untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek; dan

 f.
 laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan
 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 - 27 -
 BAB XIII

 PENGAWASAN
 Pasal 30

 (1) Pengawasan terhadap Bank yang menerima PLJP
 dilakukan oleh OJK berkoordinasi dengan Bank
 Indonesia.

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan untuk memantau dan memastikan
 penggunaan dana PLJP sesuai dengan peruntukannya
 dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali PLJP
 sesuai dengan perjanjian pemberian PLJP.

 (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
 dimaksudkan untuk memantau dan memastikan
 pemenuhan persyaratan PLJP selama periode pemberian
 PLJP.

 Pasal 31

 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap
 Bank yang menerima PLJP.

 (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan setelah berkoordinasi dengan OJK.

 BAB XIV
 SANKSI

 Pasal 32

 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), dan/atau Pasal
 29 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 a.

 teguran tertulis;

 b. PLJP tidak dapat diperpanjang; dan/atau
 c.

 tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam
 jangka waktu tertentu.

 - 28 -

 (2) Bank yang tidak melakukan pelunasan PLJP pada saat
 jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
 (1) dikenakan sanksi berupa:
 a.
 b.

 teguran tertulis;

 tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam
 jangka waktu tertentu; dan

 (3) Bank yang

 c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi
 moneter, termasuk penghentian sementara dari
 kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS.
 tidak melakukan pelunasan PLJP

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) setelah
 eksekusi agunan dilakukan, dikenakan sanksi berupa:
 a.
 b.

 teguran tertulis;

 tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dalam
 jangka waktu tertentu;

 c. penghentian sementara dari kepesertaan operasi
 moneter, termasuk penghentian sementara dari
 kepesertaan operasi moneter syariah bagi UUS;

 d. penurunan status kepesertaan Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia (SKNBI), termasuk
 penurunan status kepesertaan SKNBI bagi UUS;

 e. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia-Real
 Time Gross Settlement

 (BI-RTGS), termasuk

 penurunan status kepesertaan BI-RTGS bagi UUS;
 dan/atau

 f. penurunan status kepesertaan Bank Indonesia-
 Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS),
 termasuk penurunan status kepesertaan BI-SSSS
 bagi UUS.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi
 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 Pasal 33

 Bank Indonesia menginformasikan pengenaan sanksi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bank dengan
 tembusan kepada OJK.

 - 29 -
 BAB XV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 34

 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku,
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16/PBI/2012 tentang
 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5367), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 35

 (1) Ketentuan mengenai persyaratan pencantuman Aset
 Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dalam laporan daftar
 Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang
 disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf k
 mulai berlaku untuk permohonan PLJP yang diajukan
 setelah tanggal 15 Juli 2017.

 (2) Ketentuan mengenai persyaratan bahwa agunan berupa
 Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan harus telah
 menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh
 kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1
 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3 ayat (4) huruf i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
 2018.

 Pasal 36

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 - 30 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 April 2017

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 13 April 2017

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 82

 - 1 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 19/3/PBI/2017
 TENTANG

 PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

 I. UMUM
 Terpeliharanya kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem

 keuangan serta cukup kuatnya perbankan dalam menghadapi tekanan
 memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian.
 Namun dengan terbukanya pasar keuangan Indonesia dan meningkatnya
 pengaruh pasar global, risiko di sistem keuangan terutama perbankan
 apabila tidak diatasi dapat memicu terjadinya krisis sistem keuangan.
 Risiko tersebut antara lain dapat tercermin dari kondisi likuiditas

 yang memburuk di sektor perbankan. Kondisi tersebut perlu segera
 diatasi agar Bank tidak mengalami liquidity mismatch yang dapat
 mempengaruhi pemenuhan kewajiban GWM. Selain itu, liquidity mismatch
 dapat pula terjadi dalam kegiatan operasional suatu Bank meskipun
 secara umum kondisi likuiditas perbankan tergolong normal.
 Oleh karena itu dalam rangka mengantisipasi memburuknya kondisi

 liquidity mismatch perbankan tersebut dan untuk turut menjaga
 kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, perlu diberikan akses bagi
 Bank yang sementara waktu mengalami kesulitan likuiditas untuk
 memperoleh PLJP dari Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.
 Akses Bank untuk memperoleh pinjaman likuiditas tersebut juga
 merupakan upaya Bank Indonesia untuk turut serta mencegah dan
 menangani krisis sistem keuangan.
 Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk mengatur
 kembali PLJP bagi Bank yang diharapkan dapat memelihara stabilitas

 - 2 -

 sistem keuangan terutama perbankan dan menjaga kepercayaan
 masyarakat terhadap perbankan.

 II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “solven” adalah tingkat permodalan
 Bank yang tercermin dari rasio kewajiban penyediaan
 modal minimum bulan terkini yang memadai, paling rendah
 sama dengan rasio kewajiban penyediaan modal minimum
 berdasarkan profil risiko terakhir sesuai penilaian OJK
 sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur
 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.
 Kewajiban penyediaan modal minimum bulan terkini
 merupakan kewajiban penyediaan modal minimum bulanan
 terkini sesuai penilaian OJK yang dilengkapi dengan
 informasi kondisi terakhir Bank berupa peristiwa setelah
 periode pelaporan (subsequent events) yang dapat
 mempengaruhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum
 Bank.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat
 kesehatan Bank” adalah peringkat komposit tingkat
 kesehatan Bank sesuai penilaian OJK sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai
 penilaian tingkat kesehatan bank umum.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan “mampu untuk mengembalikan

 - 3 -

 PLJP” adalah Bank memiliki sumber dana untuk
 mengembalikan PLJP yang tercermin antara lain dari
 proyeksi arus kas Bank.

 Ayat (3)
 Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan
 pada proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari
 kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 SBN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP adalah
 SBN yang dapat diperdagangkan.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan ""surat berharga yang diterbitkan
 oleh badan hukum lain"" adalah obligasi korporasi dan
 sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum
 Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.
 Angka 1
 Peringkat investasi atau investment grade mengacu
 pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui
 oleh OJK.

 Angka 2
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 - 4 -

 Huruf b
 SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP adalah
 SBSN yang dapat diperdagangkan.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan ""sukuk korporasi yang diterbitkan
 oleh badan hukum lain"" adalah sukuk korporasi yang
 diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
 Angka 1
 Peringkat investasi atau investment grade mengacu
 pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui
 oleh OJK.

 Angka 2
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar”
 adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian
 kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur
 mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan
 unit usaha syariah.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Nilai agunan yang digunakan adalah nilai pasar
 berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua)
 tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJP.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan ""pihak terkait"" adalah pihak terkait
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur
 mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum
 atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi
 bank umum syariah dan unit usaha syariah.

 Huruf e
 Yang dimaksud dengan “restrukturisasi”

 adalah

 - 5 -

 restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank
 umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian
 kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana
 mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas
 maksimum pemberian kredit.

 Huruf h
 Cukup jelas.

 Huruf i
 Yang dimaksud dengan ”kantor akuntan publik” adalah
 kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar
 kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.

 Huruf j
 Cukup jelas.

 Huruf k
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Yang dimaksud dengan “agunan lain” antara lain:
 a. saham Bank yang menerima PLJP milik pemegang saham
 pengendali;

 b. personal guarantee dan/atau corporate guarantee dari
 pemegang saham pengendali; dan/atau

 c. aset tetap milik Bank yang menerima PLJP.

 Ayat (8)
 Yang dimaksud dengan ""dokumen yang terkait dengan agunan
 PLJP"" antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan
 antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan
 agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit
 dan/atau pembiayaan Bank dan dokumen pendukung lainnya.

 - 6 -

 Ayat (9)
 Cukup jelas.

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Yang dimaksud dengan ""surat berharga yang diterbitkan
 oleh badan hukum lain"" adalah obligasi korporasi dan
 sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum
 Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Cukup jelas.

 Pasal 6
 Ayat (1)
 Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Kredit dan/atau
 Aset Pembiayaan dilakukan terhadap Aset Kredit dan/atau Aset
 Pembiayaan yang akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan
 dalam rangka mengantisipasi kebutuhan PLJP dengan agunan
 berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 - 7 -

 Ayat (4)
 Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset
 Kredit dan/atau Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari
 Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian adalah
 hari kerja berikutnya.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain
 perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank
 dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti
 kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau
 pembiayaan Bank, laporan keuangan debitur atau nasabah
 Bank, dan dokumen pendukung lainnya.

 Ayat (8)
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan ""ketentuan peraturan perundang-
 undangan"" antara lain peraturan yang mengatur mengenai gadai
 dan fidusia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah

 - 8 -

 kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30
 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Cukup jelas.

 Huruf h
 Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam
 anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan
 ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Huruf i
 Cukup jelas.

 Huruf j
 Cukup jelas.

 Huruf k
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Tanggal aktivasi pemberian PLJP akan disampaikan oleh Bank
 Indonesia melalui surat yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari perjanjian pemberian PLJP.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 - 9 -

 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan dalam
 rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-
 undang yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan
 krisis sistem keuangan antara lain:
 a. permintaan informasi dari OJK mengenai kondisi Bank
 yang mengajukan PLJP, yang meliputi pemenuhan
 persyaratan:
 1. solvabilitas; dan
 2.

 tingkat kesehatan Bank; dan

 b. pelaksanaan penilaian bersama mengenai pemenuhan
 persyaratan agunan dan perkiraan kemampuan Bank
 untuk mengembalikan PLJP.

 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk
 melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen
 yang terkait dengan agunan PLJP.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan
 dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia dan disertai
 dokumen dan/atau data pendukung.

 - 10 -

 Ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan
 antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi
 dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK
 terhadap agunan PLJP.

 Ayat (9)
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain hasil
 simulasi kondisi Bank.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “surat sanggup bayar” atau
 promissory note adalah surat yang memuat kesanggupan
 dari Bank untuk membayar kepada Bank Indonesia atas
 pencairan dana PLJP. Surat sanggup bayar tersebut tidak
 dapat diperdagangkan di pasar uang.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 - 11 -

 Pasal 14
 Dengan pembatasan pencairan PLJP maka Bank hanya dapat
 mencairkan PLJP paling banyak sebesar kelonggaran tarik yang
 didukung dengan kecukupan agunan.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Meskipun pencairan PLJP dihentikan sebelum jatuh waktu,
 pelunasan PLJP tetap dilakukan pada saat jatuh waktu.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah
 kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30
 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan
 perpanjangan jangka waktu PLJP.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Penyerahan surat berharga oleh Bank sebagai agunan untuk
 perpanjangan jangka waktu PLJP tidak digantungkan pada
 kecukupan jumlah agunan PLJP.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 - 12 -

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk
 melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen
 yang terkait dengan agunan PLJP.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya tambahan
 dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia yang disertai
 dokumen dan/atau data pendukung.

 Ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Informasi bahwa Bank tidak lagi memenuhi persyaratan
 antara lain diperoleh dari OJK dan/atau hasil verifikasi
 dan/atau penilaian bersama oleh Bank Indonesia dan OJK
 terhadap agunan PLJP.

 Ayat (9)
 Cukup jelas.

 - 13 -

 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “dokumen yang mendukung jumlah
 kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka
 Pendek” antara lain proyeksi arus kas paling singkat 30
 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan
 penambahan plafon PLJP.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Bank Indonesia dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk
 melakukan verifikasi dan/atau penilaian terhadap dokumen
 yang terkait dengan agunan PLJP.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 - 14 -

 Huruf b
 Sumber dana lain dibuktikan dengan tersedianya
 tambahan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia
 yang disertai dokumen dan/atau data pendukung.

 Ayat (8)
 Cukup jelas.

 Ayat (9)
 Cukup jelas.

 Ayat (10)
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Ayat (1)
 Permohonan penurunan plafon didasarkan pada kebutuhan
 likuiditas Bank sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai
 dengan ketentuan yang mengatur mengenai giro wajib
 minimum, yang didukung dengan proyeksi arus kas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “kewajiban PLJP” adalah pokok atau
 baki debet (outstanding) PLJP, bunga PLJP, dan biaya lainnya
 terkait PLJP.
 Larangan bagi Bank berlaku juga bagi UUS dari Bank penerima
 PLJP.
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “penempatan dana” antara lain
 penempatan dana pada pasar uang antar bank (PUAB),
 pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS),
 dan pembelian surat berharga.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 - 15 -

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi antara lain
 transaksi repurchase agreement (repo) dalam rangka operasi pasar
 terbuka dan transaksi lending facility dalam rangka standing
 facilities.
 Pembatasan keikutsertaan bagi Bank hanya dalam operasi moneter
 Bank Indonesia yang bersifat ekspansi berlaku juga bagi UUS dari
 Bank dalam operasi moneter syariah.

 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan ""repurchase agreement rate"" atau repo
 rate adalah tingkat suku bunga lending facility sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai operasi moneter.
 Rumus perhitungan besarnya bunga PLJP adalah sebagai
 berikut:
 X = P x R x t/360
 Keterangan:
 X : besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia.
 P : baki debet PLJP.
 R : lending facility + 400 (empat ratus) basis poin.
 t

 : jumlah hari kalender perhitungan bunga.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “pokok” adalah baki debet PLJP pada
 saat jatuh waktu.

 - 16 -

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “prefund debit” adalah prefund debit
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring
 berjadwal.

 Pasal 25
 Ayat (1)
 Huruf a
 Pendebitan saldo rekening giro Bank dilakukan sepanjang
 terdapat baki debet (outstanding) PLJP, paling tinggi sebesar
 nilai terendah antara baki debet PLJP dan kelebihan saldo
 rekening giro dari kewajiban GWM ditambah 10% (sepuluh
 persen) dari kewajiban GWM.

 Huruf b
 Pelunasan sebelum PLJP jatuh waktu dilakukan dengan
 mendebit saldo rekening giro Bank sebesar pokok dan
 bunga PLJP.

 Huruf c
 Apabila saat jatuh waktu PLJP bertepatan pada hari Sabtu,
 hari Minggu, hari libur, atau pada hari kerja yang
 kemudian ditetapkan sebagai hari libur maka pendebitan
 saldo rekening giro Bank dilakukan pada hari kerja
 berikutnya, tanpa memperhitungkan bunga PLJP pada hari
 tersebut.
 Dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas pada
 hari libur atau cuti bersama, dimana Bank Indonesia
 mengoperasikan sistem BI-RTGS dan SKNBI maka hari
 tersebut termasuk sebagai hari kerja.

 Ayat (2)
 Pelunasan kewajiban PLJP merupakan transaksi high priority
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika
 melalui sistem BI-RTGS, dan penyelesaiannya dilakukan
 mendahului penyelesaian transaksi lainnya.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 - 17 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 26
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Ayat (1)
 Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP berupa
 biaya jasa pihak ketiga untuk verifikasi dan/atau penilaian
 agunan, biaya notaris untuk pengikatan perjanjian dan
 pengikatan agunan, biaya dalam rangka eksekusi agunan, biaya
 penyimpanan dokumen terkait agunan, dan biaya terkait lain.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 29
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Ayat (1)
 Pengawasan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan
 yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Cukup jelas.

 - 18 -

 Pasal 32
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Cukup jelas.

 Pasal 34
 Cukup jelas.

 Pasal 35
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6044

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 19/3/PBI/2017 </reg_id>
<reg_title> PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL </reg_title>
<set_date> 11 April 2017 </set_date>
<effective_date> 13 April 2017 </effective_date>
<issued_date> 13 April 2017 </issued_date>
<replaced_reg> '14/16/PBI/2012' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '9/UU/2016' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XIV' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/29/PBI/2009
 TENTANG

 FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH
 BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 dipengaruhi oleh fluktuasi perekonomian daerah setempat dan
 perekonomian nasional;

 b. bahwa dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami
 penurunan, risiko likuiditas yang dihadapi Bank Pembiayaan
 Rakyat Syariah dapat meningkat;

 c. bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengalami
 kesulitan likuiditas perlu diberikan akses untuk memperoleh
 fasilitas pendanaan jangka pendek syariah;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur
 ketentuan mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah
 bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

 sebagaimana ...

 - 2 -

 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4867);

 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS
 PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK
 PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;

 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut
 BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

 Perbankan ...

 - 3 -
 Perbankan Syariah;

 3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, yang selanjutnya
 disebut FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip
 syariah dari Bank Indonesia kepada BPRS untuk mengatasi
 kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPRS;

 4. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang
 dialami BPRS yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk
 yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar
 (mismatch);

 5. Rasio Kebutuhan Kas adalah perhitungan kebutuhan kas BPRS
 yang didasarkan pada perbandingan antara alat likuid berupa kas,
 dan antarbank aktiva yang tidak diblokir yaitu giro, tabungan dan
 deposito jatuh tempo dengan kewajiban likuid berupa kewajiban
 segera, simpanan dana nasabah tidak terkait yaitu tabungan dan
 deposito jatuh tempo serta antarbank pasiva tidak terkait yaitu
 tabungan dan deposito jatuh tempo;

 6. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah;

 7. Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dengan
 pengelola dana untuk memelihara likuiditas BPRS.

 BAB II ...

 - 4 -
 BAB II

 PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJPS
 Pasal 2

 (1) BPRS yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek
 dapat mengajukan permohonan FPJPS dengan memenuhi
 persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
 ini.

 (2) BPRS dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang
 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. memiliki penilaian tingkat kesehatan paling kurang
 peringkat komposit 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode
 terakhir;

 b. memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang
 peringkat C selama 2 (dua) periode terakhir; dan

 c. memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas)
 hari kalender terakhir.

 (3) Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan
 pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio
 Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).

 Pasal 3
 FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad Mudharabah.
 Pasal 4 ...

 - 5 -
 Pasal 4

 FPJPS wajib dijamin oleh BPRS dengan agunan yang berkualitas
 tinggi yang nilainya memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Pasal 5

 (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 adalah berupa :
 a. aset Pembiayaan;
 b. surat berharga yang dimiliki pemegang saham.

 (2) Aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria
 sebagai berikut:
 a. memiliki akad Pembiayaan yang masih berlaku selama
 jangka waktu FPJPS;

 b. memiliki kolektibilitas lancar selama paling kurang 3 (tiga)
 bulan terakhir;

 c. memiliki agunan;
 d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait BPRS;
 dan

 e. memiliki saldo pokok tidak melebihi plafon Pembiayaan dan
 batas maksimum penyaluran dana.

 (3) Surat berharga yang dimiliki pemegang saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :

 a. surat ...

 - 6 -

 a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
 Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang meliputi Surat
 Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara
 (SBSN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

 b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya
 yang pada saat permohonan FPJPS memiliki peringkat
 paling kurang peringkat investasi (investment grade), aktif
 diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling
 kurang 90 (sembilan puluh) hari.

 (4) Surat berharga yang dimiliki pemegang saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai
 agunan FPJPS dalam hal aset Pembiayaan yang dimiliki oleh
 BPRS tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.

 Pasal 6

 (1) Nilai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ditetapkan sebagai berikut :
 a. dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai
 agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 150%
 (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung
 berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan yang diagunkan.

 b. dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetapkan paling
 kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS
 yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI yang diagunkan;

 c. dalam hal agunan berupa SUN atau SBSN, nilai agunan
 ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen)

 dari ...

 - 7 -

 dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar
 surat berharga tersebut.

 d. dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, nilai agunan
 ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling kurang
 sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJPS,
 yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga.

 (2) Ketentuan mengenai nilai jual dan nilai pasar sebagaimana
 tersebut pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d akan diatur
 lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 7

 (1) Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
 harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak
 sedang dijaminkan kepada pihak lain.

 (2) BPRS wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS
 apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1).

 (3) Dalam hal terjadi penurunan kolektibilitas aset Pembiayaan yang
 diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), BPRS
 wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS.

 (4) Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, BPRS dapat
 menjaminkan kembali aset Pembiayaan yang sedang menjadi
 agunan FPJPS.

 Pasal 8 ...

 - 8 -
 Pasal 8

 (1) Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
 (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
 yang berlaku.

 (2) Dokumen-dokumen agunan FPJPS ditatausahakan oleh Bank
 Indonesia.

 Pasal 9

 (1) BPRS yang memerlukan FPJPS mengajukan permohonan secara
 tertulis kepada Bank Indonesia.

 (2) Permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 a. perhitungan jumlah kebutuhan pendanaan jangka pendek
 yang didukung dengan data-data keuangan terkait;

 b. surat pernyataan BPRS mengalami Kesulitan Pendanaan
 Jangka Pendek;

 c. surat pernyataan BPRS bahwa seluruh agunan FPJPS tidak
 sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dibawah sitaan,
 tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan
 memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5;

 d. surat pernyataan kesanggupan BPRS untuk membayar segala
 kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo;

 e. surat ...

 - 9 -

 e. surat pernyataan BPRS mengenai kebenaran dan
 kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan kepada
 Bank Indonesia;

 f. surat kuasa dari BPRS kepada Bank Indonesia untuk
 melakukan pendebetan seluruh rekening BPRS pada bank
 umum dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPRS
 terkait FPJPS;

 g. daftar aset Pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki
 pemegang saham yang menjadi agunan FPJPS beserta
 dokumen pendukung; dan

 h. akta pengikatan agunan FPJPS.

 (3) Tata cara permohonan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 10

 (1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan apabila:
 a. BPRS memenuhi persyaratan permohonan FPJPS;
 b. BPRS memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen
 permohonan FPJPS; dan

 c. berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa
 BPRS tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan jangka
 pendek.

 (2). Persetujuan ...

 - 10 -

 (2) Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS secara notariil
 antara Bank Indonesia dengan BPRS penerima FPJPS.

 (3) Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) diikuti dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS secara
 gadai dan/atau fidusia.

 (4) Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank Indonesia dilakukan
 dengan mengkredit rekening BPRS yang bersangkutan pada
 bank umum, setelah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) ditandatangani.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS
 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 11

 Bank Indonesia dapat menolak permohonan FPJPS sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9, apabila permohonan dimaksud tidak sesuai
 dengan ketentuan, tata cara dan/atau persyaratan yang diatur dalam
 Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 12

 (1) Jangka waktu setiap FPJPS paling lama 30 (tiga puluh) hari
 kalender.

 (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
 diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu
 keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

 Pasal 13 ...

 - 11 -
 Pasal 13

 Perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
 hanya dapat dilakukan apabila:
 a.

 imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu;

 b. BPRS tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%
 (sepuluh persen); dan

 c.

 agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

 Pasal 14

 (1) BPRS dapat mengajukan tambahan plafon FPJPS yang
 dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang tidak dapat
 diselesaikan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (1) sepanjang:
 a. BPRS menambah agunan dan memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
 dan

 b. penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh)
 hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 (2).

 (2) Penambahan plafon FPJPS dapat dilakukan sepanjang Rasio
 Kebutuhan Kas kurang dari 10% (sepuluh persen).

 (3) Jangka waktu setiap tambahan plafon FPJPS adalah sampai
 dengan jatuh tempo FPJPS.

 BAB III ...

 - 12 -
 BAB III

 PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN IMBALAN
 Pasal 15

 (1) Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FPJPS yang
 diterima oleh BPRS.

 (2) Besarnya imbalan FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi
 imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari
 kalender penggunaan FPJPS.

 (3) Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh
 persen).

 BAB IV

 PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN
 Pasal 16

 (1) Pada saat FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet
 rekening BPRS di bank umum syariah, unit usaha syariah
 dan/atau bank umum konvensional sebesar pokok FPJPS
 ditambah imbalan FPJPS.

 (2) Dalam hal FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening BPRS yang
 bersangkutan di bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau
 bank umum konvensional tidak mencukupi untuk membayar
 pokok dan imbalan FPJPS dan/atau BPRS tidak lagi memenuhi

 persyaratan ...

 - 13 -

 persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS, maka
 dilakukan eksekusi agunan FPJPS.

 (3) Bank Indonesia tetap mengenakan beban imbalan sampai dengan
 eksekusi agunan selesai dilaksanakan.

 (4) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan
 imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh BPRS, maka BPRS
 wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.

 (5) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan
 imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh BPRS, maka Bank
 Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada BPRS.

 (6) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 BAB V

 PENGAWASAN
 Pasal 17

 (1) BPRS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (action
 plan) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek
 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian
 pemberian FPJPS atau addendumnya ditandatangani.

 (2) BPRS wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada
 Bank Indonesia, berupa:
 a. perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian;
 b. kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang diagunkan; dan
 c. penggunaan FPJPS harian.

 Pasal 18 ...

 - 14 -
 Pasal 18

 Bank Indonesia melakukan pemeriksaan khusus penggunaan FPJPS
 terhadap BPRS penerima FPJPS.

 BAB VI

 BIAYA PEMBERIAN FPJPS
 Pasal 19

 Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJPS
 menjadi beban BPRS.

 BAB VII
 SANKSI
 Pasal 20

 Dalam hal BPRS tidak melunasi FPJPS, melakukan pelanggaran atas
 ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau berdasarkan
 pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diketahui adanya
 penyimpangan penggunaan FPJPS, maka BPRS dikenakan sanksi
 administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-
 Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain
 berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembekuan
 kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus BPRS.

 Pasal 21 ...

 - 15 -
 Pasal 21

 Apabila anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham
 pengendali dan/atau pegawai BPRS tidak melaksanakan langkah-
 langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan BPRS terhadap
 ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau dengan
 sengaja memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan
 dalam Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak benar, dikenakan
 sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 22

 Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJPS diatur dalam Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Pasal 23
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar ...

 - 16 -

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 7 Juli 2009
 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

 MIRANDA S. GOELTOM

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 7 Juli 2009
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ANDI MATTALATTA

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 107
 DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/29/PBI/2009
 TENTANG

 FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK
 PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

 I. UMUM
 Perkembangan usaha BPRS dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi

 perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Kondisi perekonomian
 yang menurun akan dapat berdampak terhadap kondisi BPRS.
 Kondisi perekonomian yang menurun dapat menimbulkan permasalahan

 likuiditas yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap sistem perbankan
 Indonesia termasuk perbankan syariah, sehingga menurunkan kepercayaan
 masyarakat terhadap perbankan nasional. Kepercayaan masyarakat merupakan
 salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan
 syariah yang stabil.
 Untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan kepercayaan masyarakat

 terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan menjaga stabilitas sistem
 perbankan syariah diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi
 terjadinya risiko likuiditas pada BPRS.
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

 Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2009, Bank Indonesia dapat memberikan Pembiayaan berdasarkan prinsip
 syariah kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang

 dijamin ...

 - 2 -

 dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi termasuk aset Pembiayaan
 kolektibilitas lancar. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan
 fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
 kepada BPRS dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha BPRS dapat
 terpelihara.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan
 BPRS.

 Huruf b
 Penilaian faktor manajemen didasarkan pada ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan
 BPRS.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS dihitung berdasarkan
 posisi Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal pengajuan permohonan
 FPJPS.

 Pasal 3 ...

 - 3 -

 Pasal 3
 Cukup jelas

 Pasal 4
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “kolektibilitas lancar” adalah kualitas lancar
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 penilaian kualitas aktiva BPRS.

 Huruf c
 Adanya agunan dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan
 mengenai kualitas aset Pembiayaan yang dijadikan agunan FPJPS.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas
 Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah.

 Huruf e
 Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada ketentuan Bank

 Indonesia ...

 - 4 -

 Indonesia mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
 yang berlaku bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 badan hukum lainnya” adalah obligasi syariah korporasi (sukuk
 korporasi).
 Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat
 yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan
 Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang
 diakui Bank Indonesia.

 Ayat (4)
 Apabila BPRS memiliki aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS maka
 BPRS dapat menggunakan surat berharga milik pemegang saham untuk
 menambah kekurangan nilai agunan.

 Pasal 6
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3) ...

 - 5 -

 Ayat (3)
 Penggantian atau penambahan agunan FPJPS dimaksudkan agar nilai
 agunan FPJPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 6.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku”
 antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gadai
 atau fidusia.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “dokumen-dokumen agunan FPJPS” antara lain
 akad Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, bukti pengikatan agunan
 dan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan Pembiayaan BPRS.

 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “perhitungan jumlah kebutuhan pendanaan
 jangka pendek” adalah perhitungan Rasio Kebutuhan Kas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c ...

 - 6 -

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain akad
 Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, pengikatan agunan atas
 Pembiayaan tersebut baik secara notariil maupun dibawah tangan,
 bukti kepemilikan agunan dari aset Pembiayaan antara lain bukti
 kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, surat keputusan
 pengangkatan pegawai dan dokumen lain yang dapat membuktikan
 terpenuhinya persyaratan agunan.

 Huruf h
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 10
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)...

 - 7 -

 Ayat (3)
 Penandatanganan perjanjian pemberian FPJPS dan perjanjian pengikatan
 agunan dilakukan pada waktu bersamaan.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Apabila saat jatuh tempo FPJPS bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau
 hari libur nasional, maka pendebetan saldo rekening BPRS di bank umum
 syariah, unit usaha syariah dan/atau bank umum konvensional dilakukan
 pada hari kerja berikutnya.

 Ayat (2)
 Jangka waktu perpanjangan FPJPS sama dengan jangka waktu pemberian
 FPJPS yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.

 Pasal 13
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c...

 - 8 -

 Huruf c
 Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJPS, agunan yang telah
 diagunkan BPRS untuk menjamin FPJPS yang diterima BPRS sebelumnya
 akan dinilai kembali, sehingga BPRS perlu menyesuaikan jumlah agunan
 yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJPS.

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Tambahan plafon FPJPS yang diajukan akan diakumulasikan terhadap
 jumlah FPJPS yang belum dilunasi.

 Ayat (2)
 Cukup Jelas.

 Ayat (3)
 Sebagai contoh:
 FPJPS diberikan pada tanggal 1 Desember 2008 dengan jangka waktu 30
 hari kalender sehingga jatuh tempo FPJPS adalah tanggal 30 Desember
 2008. Tambahan FPJPS diberikan kepada BPRS pada tanggal 15 Desember
 2008, maka jatuh tempo tambahan plafon FPJPS adalah tetap pada tanggal
 30 Desember 2008.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:
 X = P x R x k x t/360

 dimana :...

 - 9 -

 dimana :
 X : Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia;
 P : Jumlah pokok FPJPS;
 R : Realisasi tingkat imbalan sebelum distribusi pada BPRS penerima
 FPJPS;

 k : Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia; dan
 t

 : Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 16
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah berakhirnya jangka waktu
 FPJPS.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 17 ...

 - 10 -

 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Laporan wajib disampaikan pada hari kerja pertama pada minggu
 berikutnya.

 Pasal 18
 Pemeriksaan terhadap BPRS yang menerima FPJPS dapat dilakukan selama
 jangka waktu FPJPS atau setelah jatuh tempo FPJPS.

 Pasal 19
 Yang dimaksud dengan “biaya” antara lain biaya notaris untuk pengikatan
 perjanjian FPJPS, pengikatan jaminan gadai atau fidusia, biaya eksekusi agunan
 serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Cukup Jelas.

 Pasal 22
 Cukup Jelas.

 Pasal 23 ...

 - 11 -

 Pasal 23
 Cukup Jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5033
 DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 11/29/PBI/2009 </reg_id>
<reg_title> FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH </reg_title>
<set_date> 7 Juli 2009 </set_date>
<effective_date> 7 Juli 2009 </effective_date>
<issued_date> 7 Juli 2009 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 5/ 23 /PBI/2003

 TENTANG

 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
 (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
 BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Perkreditan
 Rakyat menghadapi berbagai risiko usaha;

 b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, Bank Perkreditan Rakyat
 wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;

 c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian
 adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;

 d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan
 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi Bank
 Perkreditan Rakyat dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat :

 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

 (Lembaran …

 - 2 -

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
 Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 30 Tahun 2002; Tambahan Lembaran

 Negara Republik

 Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4324);

 M E M U T U S K A N :

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN
 PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER
 PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR

 sebagaimana …

 - 3 -
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
 Tahun 1998.

 2. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip
 yang diterapkan BPR untuk mengetahui identitas nasabah, memantau
 kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
 mencurigakan.

 3. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut
 PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah
 dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
 Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
 25 Tahun 2003.

 4. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa BPR.
 5. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak
 pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15
 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

 Pasal 2

 (1) BPR wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer
 Principles).

 (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1), BPR wajib :

 a. menetapkan …

 - 4 -

 a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan
 transaksi Nasabah;

 d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan
 dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

 Pasal 3

 (1) Direksi BPR wajib bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan
 pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

 (2) Direksi BPR bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan atau
 pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

 (3) Direksi BPR bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap
 mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-
 transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan
 (suspicious transactions) sebagaimana contoh dalam Lampiran.

 BAB II

 KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH
 Pasal 4

 (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, BPR wajib meminta
 informasi mengenai:
 a. identitas calon Nasabah;

 b. maksud …

 - 5 -

 b. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan hubungan usaha dengan
 BPR;

 c. informasi lain yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil
 calon Nasabah; dan

 d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas
 nama pihak lain.

 (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat
 dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung.

 (3) BPR wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

 (4) Bagi BPR yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa
 perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-
 kurangnya pada saat pembukaan rekening.

 Pasal 5

 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi :
 a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 1) identitas Nasabah yang memuat :
 a) nama;
 b) alamat tinggal tetap;
 c) tempat dan tanggal lahir;
 d) kewarganegaraan;

 2) keterangan mengenai pekerjaan;
 3) spesimen …

 - 6 -

 3) spesimen tanda tangan; dan
 4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

 b. Nasabah perusahaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur
 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 2) izin usaha dari instansi berwenang;
 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
 ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama
 perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;

 4) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;

 c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan
 negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan
 surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga
 dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR;

 d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam
 melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain :
 1) akte pendirian / anggaran dasar bank;
 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;
 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang
 ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank
 dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR.

 Pasal 6 …

 - 7 -
 Pasal 6

 (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak
 lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, BPR wajib memperoleh
 dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan
 dokumen yang memuat keterangan tentang hubungan hukum, penugasan,
 serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.

 (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
 bank lain maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas beneficial owner
 dilakukan oleh bank lain yang merupakan calon nasabah tersebut.

 (3) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib memperoleh bukti atas
 identitas dari beneficial owner, sumber dana dan tujuan penggunaan dana,
 serta informasi lainnya mengenai beneficial owner dari Nasabah, yang
 antara lain berupa:
 a. bagi beneficial owner perorangan :
 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian
 terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial
 owner;

 b. bagi beneficial owner perusahaan termasuk bank :
 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;

 4) bukti …

 - 8 -

 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan
 rekening;

 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap
 kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.

 (4) Dalam hal BPR meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial
 owner, BPR wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon
 Nasabah.

 Pasal 7

 BPR dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

 BAB III

 PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH
 Pasal 8

 (1) BPR wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan
 terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau
 Pasal 6.

 (2) BPR wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sampai dengan sekurang-kurangnya 5 (lima)
 tahun sejak Nasabah menutup rekening pada BPR.

 Pasal 9 …

 - 9 -
 Pasal 9

 BPR wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi,
 menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai
 karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

 Pasal 10

 BPR wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi
 informasi mengenai :
 a. pekerjaan atau bidang usaha;
 b. jumlah penghasilan;
 c. rekening lain yang dimiliki, apabila ada;
 d. aktivitas transaksi normal; dan
 e. tujuan pembukaan rekening.

 BAB IV

 PELAPORAN
 Pasal 11

 BPR wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6
 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 12 …

 - 10 -
 Pasal 12

 (1) BPR wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
 kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR mengetahui
 adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

 (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
 yang berlaku.

 BAB V

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 13

 (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah
 yang tidak mempunyai rekening di BPR, sepanjang nilai transaksi yang
 dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang
 nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa
 kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

 (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB VI
 SANKSI
 Pasal 14

 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7,
 Pasal 8 …

 - 11 -

 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15
 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7
 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 undang Nomor 10 Tahun 1998.

 BAB VII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 15

 BPR wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah
 ada, termasuk pengkinian data nasabah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
 sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;

 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 16

 Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit
 Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan
 Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

 Pasal 17 …

 - 12 -
 Pasal 17
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 23 Oktober 2003
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 Ttd.
 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 116
 DPBPR/BPS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 5/ 23 /PBI/2003
 TENTANG

 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
 (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES)
 BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

 I. UMUM
 Dalam kegiatan usahanya Bank Perkreditan Rakyat dihadapkan kepada

 berbagai risiko antara lain risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan
 risiko terkonsentrasinya transaksi.

 Untuk mengelola risiko yang mungkin timbul maka BPR wajib
 menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
 Salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan
 prinsip mengenal nasabah.
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip
 Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
 pengendalian risiko Bank Perkreditan Rakyat maka dipandang perlu untuk
 menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank
 Perkreditan Rakyat.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2 …

 - 2 -
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a dan huruf b

 Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah,
 yang menjadi pertimbangan antara lain adalah latar
 belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha,
 jabatan, pekerjaan atau indikator faktor risiko lain (contoh:
 informasi mengenai dugaan keterlibatan dalam tindak
 pidana)

 Huruf c

 Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah
 dilakukan dengan penatausahaan dokumen-dokumen
 nasabah, pengkinian data nasabah, pemilikan sistem
 pencatatan yang dapat mengidentifikasi karakteristik
 transaksi nasabah serta pemeliharaan profil nasabah.

 Huruf d

 Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain
 mencakup :
 a. pengawasan oleh manajemen;
 b. pendelegasian wewenang, termasuk didalamnya
 penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam
 kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi
 nasabah;

 c. pemisahan …

 - 3 -

 c. pemisahan tugas secara jelas, termasuk didalamnya
 pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus;

 d. pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara
 reguler, yang berperan untuk mengevaluasi kebijakan
 dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang
 diterapkan, dan berfungsi memberikan penilaian
 independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur
 Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum
 dan perundang-undangan yang berlaku;

 e. program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.
 Pasal 3
 Ayat (1)

 Direksi BPR harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh
 untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif.
 Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya
 melindungi kelangsungan usaha BPR, mengingat pelaksanaan
 Prinsip Mengenal Nasabah:
 a. merupakan dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan
 mengendalikan risiko aktiva dan pasiva BPR;

 b. membantu menjaga reputasi BPR serta integritas dari sistem
 perbankan dengan mengurangi kemungkinan BPR untuk
 dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (financial
 crimes).

 Pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terintegrasi
 dalam pengawasan intern BPR.

 Ayat (2) …

 - 4 -
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Dalam pelaksanaannya, Direksi BPR dapat menunjuk petugas
 untuk mengidentifikasi serta melaporkan transaksi yang dapat
 dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan.
 Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah
 penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu
 pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau
 yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
 berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak
 yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:
 a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara
 negara;

 b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara
 kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan
 menantu; dan

 c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik
 mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara
 negara.

 Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan
 transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transactions) adalah

 transaksi …

 - 5 -

 transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta
 kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan, termasuk
 transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan
 dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang
 bersangkutan yang wajib dilakukan oleh BPR sesuai ketentuan
 dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
 Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 undang Nomor 25 Tahun 2003. Dengan demikian faktor utama
 untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan
 mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah,
 termasuk transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan
 dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
 Hasil Tindak Pidana.

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 BPR cukup menatausahakan fotokopi dokumen pendukung yang
 dibuktikan dengan memperlihatkan dokumen asli oleh Nasabah.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung
 identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan
 seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah.
 Apabila diperlukan, BPR dapat melakukan wawancara dengan

 calon …

 - 6 -

 calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan
 kebenaran dokumen pendukung.

 Ayat (4)

 Yang dimaksud dengan pelayanan jasa perbankan dengan
 menggunakan media elektronis antara lain transaksi melalui
 telepon, surat menyurat elektronis (e-mail) dan electronic banking.
 Pertemuan BPR dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas
 khusus atau pihak lain yang mewakili BPR untuk meyakinkan BPR
 terhadap identitas Nasabah.

 Pasal 5
 Huruf a
 Angka 1)

 Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda
 Penduduk (KTP), Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS),
 Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi
 dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila
 berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

 Angka 2)

 Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat
 perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang
 dilakukan perusahaan. Dalam hal Nasabah tidak memiliki
 pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber
 pendapatan.

 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Angka 4) …

 - 7 -
 Angka 4)
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan
 sejenis lainnya.
 Angka 1)

 Cukup jelas.
 Angka 2)
 Cukup jelas.
 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Angka 4)
 Cukup jelas.
 Angka 5)

 Apabila pada saat mengajukan permohonan untuk
 menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang
 bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi
 permohonan NPWP dan segera setelah Nasabah
 memperoleh NPWP, BPR wajib meminta NPWP
 tersebut kepada Nasabah.

 Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki
 NPWP, maka calon Nasabah membuat pernyataan
 bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki
 NPWP.

 Angka 6)
 Cukup jelas.
 Huruf c …

 - 8 -
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a
 Angka 1)
 Cukup jelas.
 Angka 2)

 Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan
 hukum.

 Angka 3)
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Angka 1)
 Cukup jelas.
 Angka 2)
 Cukup jelas.
 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Angka 4) …

 - 9 -
 Angka 4)

 Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan
 hukum.

 Angka 5)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas Nasabah
 yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur
 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
 Perusahaan.

 Pasal 9

 Sistem pencatatan yang dimiliki harus dapat memungkinkan BPR untuk
 menelusuri setiap transaksi (individual transaction), apabila diperlukan,
 baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, PPATK maupun
 kaitannya dengan kasus peradilan.

 Hal-hal …

 - 10 -

 Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah
 penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah,
 instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi,
 dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
 Dengan menelusuri transaksi Nasabah maka BPR akan dapat mengetahui
 karakteristik transaksi.

 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11

 Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur dimaksud dialamatkan
 kepada :
 a. DPBPR, Jl.M.H.Thamrin No.2 Jakarta 10110 bagi BPR yang berlokasi
 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Banten.

 b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berlokasi di luar
 wilayah sebagaimana dimaksud huruf a.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Undang-
 undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketentuan
 PPATK.

 Pasal 13 …

 - 11 -
 Pasal 13
 Ayat (1)

 Nasabah yang tidak mempunyai rekening namun menggunakan
 jasa BPR seperti Nasabah yang menggunakan jasa transfer.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003
 NOMOR 4328
 DPBPR/BPS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 5/23/PBI/2003 </reg_id>
<reg_title> PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT </reg_title>
<set_date> 23 Oktober 2003 </set_date>
<effective_date> 23 Oktober 2003 </effective_date>
<related_reg> '25/UU/2003', '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '15/UU/2002' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 19/13/PBI/2017
 TENTANG

 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL
 BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk
 mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank
 Indonesia memiliki tugas di bidang moneter, bidang sistem
 pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang
 makroprudensial;

 b. bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bank
 Indonesia memberikan perizinan terkait hubungan
 operasional bank umum dengan Bank Indonesia di bidang
 moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang
 rupiah, serta bidang makroprudensial;

 c. bahwa untuk meningkatkan aspek pelayanan, tata kelola,
 efektivitas, dan efisiensi dalam memberikan perizinan
 kepada bank umum, Bank Indonesia memandang perlu
 untuk memberikan pelayanan perizinan secara terpadu;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
 Peraturan Bank Indonesia tentang Pelayanan Perizinan
 Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum
 dengan Bank Indonesia;

 - 2 -
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
 diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang
 Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL
 BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan,
 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
 luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 perbankan syariah.

 2. Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan
 Operasional Bank dengan Bank Indonesia yang selanjutnya
 disebut PPTBU adalah pelayanan perizinan secara
 terintegrasi yang terkait dengan tugas atau kewenangan

 - 3 -

 Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem
 pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang
 makroprudensial sehubungan dengan:
 a.

 langkah strategis dan mendasar yang dilakukan Bank
 yang berdampak pada hubungan operasional Bank
 dengan Bank Indonesia; atau

 b. pendirian Bank baru oleh pihak yang telah mendapat
 persetujuan prinsip pendirian Bank oleh Otoritas Jasa
 Keuangan.

 3. Perizinan adalah proses pemberian keputusan atas
 permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, dan/atau
 permohonan lain yang diajukan oleh Bank untuk
 melaksanakan berbagai hubungan operasional Bank
 dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem
 pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang
 makroprudensial berdasarkan persyaratan dan prosedur
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

 4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas
 Jasa Keuangan.

 BAB II

 PRINSIP DAN TUJUAN
 Pasal 2

 (1) PPTBU dilaksanakan berdasarkan prinsip umum Perizinan.
 (2) Prinsip umum Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), paling sedikit berupa:
 a. kehati-hatian;
 b. akuntabel;
 c. berkesinambungan;
 d.
 e.

 industri yang sehat; dan
 efektif dan efisien.

 - 4 -
 Pasal 3

 (1) Tujuan PPTBU yaitu untuk memudahkan pelayanan
 Perizinan yang diajukan oleh Bank.

 (2) PPTBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diselenggarakan secara terpadu melalui 1 (satu) satuan
 kerja di Bank Indonesia.

 (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
 satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan
 makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran.

 BAB III

 RUANG LINGKUP
 Pasal 4

 (1) PPTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
 berlaku bagi:
 a. Bank yang melakukan langkah strategis dan
 mendasar yang berdampak pada hubungan
 operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang
 moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan
 uang rupiah, serta bidang makroprudensial; dan

 b. pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip
 pendirian Bank oleh OJK.

 (2) Langkah strategis dan mendasar Bank yang berdampak
 pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 kegiatan:
 a. aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan,
 pengambilalihan, dan pemisahan;

 b. perubahan status;
 c. perubahan nama;
 d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 e. langkah strategis lainnya.

 (3) Langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh Bank
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memengaruhi
 izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia.

 - 5 -
 BAB IV

 PELAKSANAAN PPTBU
 Bagian Kesatu

 Penyampaian Informasi
 Pasal 5

 (1) Bank yang akan melaksanakan langkah strategis dan
 mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf a, harus menyampaikan informasi secara tertulis
 kepada Bank Indonesia mengenai rencana pelaksanaan
 langkah strategis dan mendasar yang berdampak pada
 hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di
 bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan
 pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.

 (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian
 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
 b, harus menyampaikan informasi secara tertulis kepada
 Bank Indonesia mengenai permohonan izin usaha kepada
 OJK.

 (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2), dilakukan bersamaan dengan penyampaian
 surat permohonan kepada OJK.

 Bagian Kedua

 Penyampaian Permohonan
 Pasal 6

 (1) Bank yang telah mendapatkan izin, persetujuan, atau
 rekomendasi dari OJK terkait aspek kelembagaan untuk
 melaksanakan langkah strategis dan mendasar,
 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank
 Indonesia untuk memperoleh Perizinan yang diperlukan.

 (2) Bank yang telah memperoleh izin usaha dari OJK,
 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank
 Indonesia untuk memperoleh Perizinan yang diperlukan.

 - 6 -

 (3) Persyaratan untuk memperoleh Perizinan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
 dengan ketentuan Bank Indonesia.

 Bagian Ketiga

 Pemrosesan Permohonan
 Pasal 7

 Bank Indonesia memproses permohonan yang diajukan Bank
 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

 Bagian Keempat

 Penyampaian Persetujuan atau Penolakan
 Pasal 8

 (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan
 atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

 (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank dengan
 tembusan kepada OJK.

 BAB V

 KOORDINASI
 Pasal 9

 Bank Indonesia dapat meminta penjelasan, data, informasi,
 dan/atau berkoordinasi dengan OJK dan/atau Bank untuk
 pelaksanaan PPTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
 Pasal 6, dan Pasal 7.

 BAB VI

 KORESPONDENSI
 Pasal 10

 (1) Penyampaian informasi dan permohonan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6
 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) ditujukan kepada satuan kerja

 - 7 -

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan
 alamat:
 Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem
 Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

 (2) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja
 kantor pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

 (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan
 perubahan tersebut kepada Bank melalui surat.

 BAB VII

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 11

 (1) Dalam hal Bank memiliki informasi yang memengaruhi
 data Bank di Bank Indonesia maka Bank harus
 menyampaikan informasi dimaksud secara tertulis kepada
 Bank Indonesia.

 (2) Informasi yang memengaruhi data Bank di Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 a. pemegang saham pengendali;
 b. pengurus Bank; dan/atau
 c. alamat kantor pusat Bank.

 (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan setelah Bank mendapatkan izin, persetujuan,
 atau rekomendasi dari OJK.

 (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) juga dilaksanakan secara terpadu melalui 1 (satu)
 satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi
 pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem
 pembayaran.

 (5) Bank Indonesia dapat meminta penjelasan, data, informasi,
 dan/atau berkoordinasi dengan OJK dan/atau Bank,
 sehubungan dengan penyampaian informasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1).

 - 8 -

 (6) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) ditujukan kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 ayat (3) dengan alamat:
 Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem
 Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

 (7) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja
 Kantor Pusat Bank Indonesia, penyampaian informasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

 (8) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia memberitahukan
 perubahan tersebut kepada Bank melalui surat.

 (9) Bank Indonesia menindaklanjuti penyampaian informasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
 ketentuan Bank Indonesia.

 Pasal 12

 Tata cara dan persyaratan Perizinan, sanksi, dan kewajiban
 lainnya dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia, kecuali
 ketentuan mengenai penyampaian informasi dan/atau
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

 Pasal 13

 Berkaitan dengan pelaksanaan PPTBU, Bank wajib mematuhi
 seluruh ketentuan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang
 sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang
 makroprudensial.

 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 14

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 - 9 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Desember 2017

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 TTD

 AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Desember 2017....................

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 254

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 19/13/PBI/2017
 TENTANG

 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL
 BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA

 I. UMUM

 Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan
 memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai badan hukum
 publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi sesuai
 dengan tugas dan wewenangnya, khususnya di bidang moneter, bidang
 sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang
 makroprudensial. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia memegang
 peranan penting dalam hubungan operasional lembaga jasa keuangan
 khususnya Bank yang secara operasional merupakan media transmisi
 utama bagi kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem
 pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial.
 Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia memiliki kewajiban

 untuk tetap terus memberikan dan meningkatkan pelayanan yang lebih
 baik kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, khususnya
 Bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan
 proses Perizinan terhadap hubungan operasional Bank dengan Bank
 Indonesia dan proses Perizinan dengan menggunakan sistem atau aplikasi
 di Bank Indonesia, yang tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi
 dalam kegiatan Bank termasuk koordinasi dengan OJK.
 Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk meningkatkan aspek

 pelayanan, tata kelola, efektivitas, dan efisiensi dalam memberikan
 Perizinan kepada Bank maka Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk

 - 2 -

 memberikan pelayanan Perizinan terpadu bagi Bank yang melakukan
 langkah strategis dan mendasar yang memengaruhi hubungan operasional
 Bank dengan Bank Indonesia serta berdampak pada keterlibatan lebih dari
 satu satuan kerja di Bank Indonesia. Hal ini mengingat perubahan yang
 terjadi sebagai dampak dari langkah strategis dan mendasar yang
 dilakukan Bank pada dasarnya akan memengaruhi hubungan operasional
 Bank dengan Bank Indonesia. Selain itu, pelayanan Perizinan terpadu juga
 diberikan kepada pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian
 Bank oleh OJK.
 Kebijakan pelayanan Perizinan terpadu bagi Bank tersebut diharapkan

 menciptakan hubungan yang terkoordinasi baik antara Bank Indonesia dan
 Bank sehingga proses terkait Perizinan sesuai dengan kewenangan Bank
 Indonesia di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan
 uang rupiah, serta bidang makroprudensial dapat dilakukan dengan lebih
 efektif dan efisien.
 Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut, perlu disusun ketentuan

 mengenai pelayanan Perizinan terpadu terkait hubungan operasional Bank
 dengan Bank Indonesia.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah
 penyelenggaraan Perizinan

 oleh Bank Indonesia

 dilaksanakan secara berhati-hati dengan memperhatikan
 tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara
 stabilitas moneter, mewujudkan sistem pembayaran yang
 lancar, aman, efisien, dan andal, serta mendorong
 terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

 - 3 -
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan
 Perizinan

 oleh Bank Indonesia
 dipertanggungjawabkan.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah
 penyelenggaraan Perizinan

 oleh Bank Indonesia

 dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan
 kegiatan yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “industri yang sehat” adalah
 pemberian Perizinan bagi Bank diharapkan dapat
 meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank dalam kegiatan
 usahanya sehingga dapat mendukung terciptanya industri
 perbankan yang sehat.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah
 penyelenggaraan Perizinan

 oleh Bank Indonesia

 dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya, proses,
 dan infrastruktur yang tepat untuk memastikan efektivitas
 dan efisiensi pelayanan Perizinan.

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Ayat (1)

 Huruf a
 Hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di
 bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan
 uang rupiah, serta bidang makroprudensial antara lain:
 1. peserta operasi moneter;
 2. peserta lelang surat berharga Bank Indonesia dalam
 valuta asing (SBBI Valas);

 3. penerbitan instrumen pasar uang;
 4. sandi Bank;
 5. user pelaporan;

 harus dapat

 - 4 -

 6. penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) antara
 lain penyelenggara alat pembayaran menggunakan
 kartu (APMK), uang elektronik, transfer dana, dompet
 elektronik, payment gateway, switching, dan PJSP
 lainnya;

 7. persetujuan produk atau aktivitas PJSP;
 8. sistem Bank Indonesia - Real-Time Gross Settlement (BI-
 RTGS);

 9. Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System
 (BI-SSSS);

 10. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI);
 11. subregistry;
 12. fasilitas likuiditas intrahari (FLI);
 13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
 14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
 15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
 16. pembukaan rekening surat berharga negara (SBN)
 untuk nasabah subregistry Bank Indonesia;

 17. peserta Bank Indonesia - Electronic Trading Platform (BI-
 ETP);

 18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
 19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di
 pasar uang.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Perubahan status Bank antara lain:
 1. Bank yang baru mendapatkan izin untuk melakukan
 kegiatan usaha dalam valuta asing; atau

 2. Bank umum konvensional yang melakukan konversi
 kegiatan usaha menjadi bank umum syariah.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 - 5 -
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha” adalah
 pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham
 sendiri.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “langkah strategis lainnya” antara
 lain berupa:
 1. perubahan kantor cabang bank asing menjadi bank
 berbadan hukum Indonesia dan/atau pengalihan aset
 dan kewajiban yang bukan merupakan penggabungan,
 peleburan,

 atau
 pemisahan
 yang dilakukan

 berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang;
 2. pembentukan unit usaha syariah.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)

 Penyampaian informasi mengenai rencana dimaksud menjadi
 informasi awal bagi Bank Indonesia untuk melakukan persiapan
 proses terhadap aspek yang memengaruhi hubungan operasional
 Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter, bidang sistem
 pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang
 makroprudensial akibat adanya langkah strategis dan mendasar
 yang dilakukan oleh Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 - 6 -
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur antara lain:
 1. peserta operasi moneter;
 2. peserta lelang SBBI Valas;
 3. penerbitan instrumen pasar uang;
 4. sandi Bank;
 5. user pelaporan;
 6. PJSP antara lain penyelenggara APMK, uang elektronik,
 transfer dana, dompet elektronik, payment gateway,
 switching, dan PJSP lainnya;

 7. persetujuan produk/aktivitas PJSP;
 8. sistem BI-RTGS;
 9. BI-SSSS;
 10. SKNBI;
 11. subregistry;
 12. FLI;
 13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
 14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
 15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
 16. pembukaan rekening SBN untuk nasabah subregistry Bank
 Indonesia;

 17. peserta BI-ETP;
 18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
 19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar
 uang.

 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.

 - 7 -
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “pengurus Bank” yaitu dewan
 komisaris dan direksi.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Ayat (8)
 Cukup jelas.

 Ayat (9)
 Termasuk dalam ketentuan Bank Indonesia antara lain ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur mengenai :
 a. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh
 Bank Indonesia;

 b. penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui sistem BI-
 RTGS; dan

 c. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-
 SSSS.

 - 8 -

 Pasal 12
 Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur antara lain:
 1. peserta operasi moneter;
 2. peserta lelang SBBI Valas;
 3. penerbitan instrumen pasar uang;
 4. sandi Bank;
 5. user pelaporan;
 6. PJSP antara lain penyelenggara APMK, uang elektronik, transfer
 dana, dompet elektronik, payment gateway, switching, dan PJSP
 lainnya;

 7. persetujuan produk/aktivitas PJSP;
 8. sistem BI-RTGS;
 9. BI-SSSS;
 10. SKNBI;
 11. subregistry;
 12. FLI;
 13. penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh Bank;
 14. pembawaan uang kertas asing oleh Bank;
 15. pembukaan rekening giro di Bank Indonesia;
 16. pembukaan rekening SBN untuk nasabah subregistry Bank
 Indonesia;

 17. peserta BI-ETP;
 18. pinjaman luar negeri Bank; dan/atau
 19. penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang.

 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 6147...................

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 19/13/PBI/2017 </reg_id>
<reg_title> PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERKAIT HUBUNGAN OPERASIONAL BANK UMUM DENGAN BANK INDONESIA </reg_title>
<set_date> 15 Desember 2017 </set_date>
<effective_date> 15 Desember 2017 </effective_date>
<issued_date> 15 Desember 2017 </issued_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '21/UU/2011' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 14/20/PBI/2012
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG

 FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH
 BAGI BANK UMUM SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor
 keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap
 perbankan saat ini semakin membaik, sehingga
 dipandang perlu untuk menyesuaikan persyaratan
 bank penerima fasilitas pendanaan jangka pendek;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a perlu untuk melakukan
 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan
 Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah;

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

 dengan …

 - 2 -

 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN
 JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM
 SYARIAH.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah
 bagi Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5028) diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan…

 - 3 -

 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 2

 (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek
 dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS
 apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum
 (capital adequacy ratio) paling rendah 8% (delapan persen) dan
 memenuhi modal sesuai profil risiko Bank.

 (2) Bank mengajukan plafon FPJPS berdasarkan perkiraan jumlah
 kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM
 dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 (3) Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk
 memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah.

 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni
 ayat (6), dan penjelasan ayat (5) Pasal 5 diubah sebagaimana
 tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
 berikut:

 Pasal 5

 (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 berupa:
 a. surat berharga;
 b. aset Pembiayaan.

 (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a adalah:

 a. surat…

 - 4 -

 a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik
 Indonesia dan/atau Bank Indonesia yang meliputi SBSN
 dan SBIS;

 b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum
 lainnya yang pada saat permohonan FPJPS memiliki
 peringkat paling kurang peringkat investasi (investment
 grade), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat
 berharga paling kurang 90 (sembilan puluh) hari.

 (3) Aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi
 kriteria sebagai berikut:
 a. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan
 terakhir;

 b. bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali
 Pembiayaan kepemilikan rumah;

 c. Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau
 bangunan yang memiliki nilai paling kurang 140% (seratus
 empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan;

 d. bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
 e. Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi;
 f.

 sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan
 paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
 persetujuan FPJPS;

 g. saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum
 penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi
 plafon Pembiayaan; dan

 h. memiliki…

 - 5 -

 h. memiliki akad Pembiayaan dan pengikatan agunan yang
 memiliki kekuatan hukum.

 (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
 hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal:
 a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) huruf a; atau

 b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf a namun tidak mencukupi untuk menjadi
 agunan FPJPS.

 (5) Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS dalam hal Bank
 tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki
 oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.

 (6) Dalam hal setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian
 atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank memiliki surat
 berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS,
 Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan
 surat berharga tersebut.

 3. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 6

 (1) Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJPS sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

 a. dalam…

 - 6 -

 a. dalam hal agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan
 paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon
 FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai nominal surat
 berharga tersebut;

 b. dalam hal agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan
 paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari
 plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat
 berharga tersebut;

 c. dalam hal agunan berupa surat berharga sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, nilai agunan
 ditetapkan sesuai dengan jenis surat berharga paling
 kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari
 plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat
 berharga;

 d. dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, nilai agunan
 tersebut ditetapkan paling kurang sebesar 200% (dua ratus
 persen) dari plafon FPJPS, yang dihitung berdasarkan saldo
 pokok aset Pembiayaan.

 (2) Ketentuan mengenai nilai nominal dan nilai pasar sebagaimana
 tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c akan diatur
 lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, ditambah 1 (satu)
 ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 7 …

 - 7 -
 Pasal 7

 (1) Agunan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
 harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak
 sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia,
 yang dinyatakan dalam surat pernyataan Direksi Bank kepada
 Bank Indonesia.

 (2) Bank yang telah memperoleh FPJPS dilarang untuk
 memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan
 surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJPS.

 (3) Bank wajib mengganti dan/atau menambahkan agunan FPJPS
 apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan ayat (2).

 (4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS secara
 berkala dalam periode tertentu.

 (5) Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS,
 apabila:
 a.

 terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBSN dan
 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh badan hukum
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan
 huruf c; dan/atau

 b. aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi
 kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
 dan/atau terjadi penurunan nilai aset Pembiayaan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.

 (6) Untuk…

 - 8 -

 (6) Untuk keperluan perpanjangan FPJPS, Bank dapat
 menjaminkan kembali aset yang sedang menjadi agunan FPJPS.

 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode penilaian agunan
 FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 7A

 (1) Bank Indonesia dapat menetapkan:
 a. penambahan persentase tertentu dari nilai agunan surat
 berharga berupa SBSN dan surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh badan hukum lain sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan/atau

 b. batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga
 berupa SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan
 oleh badan hukum lain yang lebih tinggi dari persentase
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan
 huruf c.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan persentase
 tertentu dan batas persentase penurunan nilai agunan surat
 berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 7B…

 - 9 -
 Pasal 7B

 (1) Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset
 Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan
 FPJPS.

 (2) Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia
 setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu untuk posisi akhir bulan
 Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima
 belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan.

 (3) Untuk pertama kali, laporan daftar aset Pembiayaan
 disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013.

 (4) Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki
 aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai agunan
 FPJPS atau tidak mengalokasikan aset Pembiayaan sebagai
 agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian daftar
 aset Pembiayaan dan dokumen pendukungnya diatur dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

 7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 13

 Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan ketentuan
 sebagai berikut:

 a.
 imbalan …

 - 10 -
 a.
 imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo telah dilunasi;

 b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM rupiah
 berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke
 depan; dan

 c. agunan mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

 8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 14

 Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJPS yang dibutuhkan
 sepanjang:
 a. agunan mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; dan

 b. penggunaan FPJPS belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari
 berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

 9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C yang berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 14A

 (1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJPS
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perpanjangan
 FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan/atau
 penambahan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
 dilakukan apabila:

 a. Bank .…

 - 11 -

 a. Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJPS;
 b. Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen
 permohonan FPJPS; dan

 c. Berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa
 Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan
 perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan.

 (2) Persetujuan pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJPS antara
 Bank Indonesia dengan Bank penerima FPJPS.

 (3) Perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan FPJPS.

 (4) Realisasi pemberian FPJPS oleh Bank Indonesia dilakukan
 melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada
 Bank Indonesia.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJPS
 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 14B

 Bank Indonesia menolak permohonan perpanjangan FPJPS
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau permohonan
 penambahan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam
 hal:
 a. permohonan perpanjangan FPJPS dan/atau permohonan
 penambahan FPJPS tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara,
 dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
 ini; dan/atau

 b. Bank .…

 - 12 -

 b. Bank penerima FPJPS mengalami perkembangan yang
 memburuk, permasalahan likuiditas mendasar, dan/atau
 mengalami perubahan status sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penetapan
 status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

 Pasal 14C

 (1) Bank Indonesia menghentikan pencairan FPJPS dan/atau
 mengakhiri perjanjian FPJPS sebelum jatuh waktu dalam hal
 terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS oleh Bank.

 (2) Penghentian pencairan FPJPS dan/atau pengakhiran perjanjian
 FPJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan
 karena pelanggaran persyaratan agunan FPJPS, dilakukan
 setelah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)
 ditempuh.

 10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16
 berbunyi sebagai berikut:

 (1) Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima
 FPJPS di Bank Indonesia dalam hal:

 a. sebelum FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening giro Bank
 di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, paling tinggi
 sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima Bank;

 b. FPJPS jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan imbalan
 FPJPS; dan/atau

 c. FPJPS .…

 - 13 -

 c. FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo, sebesar
 nilai pokok dan imbalan FPJPS.

 (2) Dalam hal saldo giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank
 Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan
 imbalan FPJPS, maka Bank Indonesia melakukan eksekusi
 agunan FPJPS.

 (3) Bank Indonesia tetap mengenakan imbalan sampai dengan
 eksekusi agunan selesai dilaksanakan.

 (4) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan
 imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank
 wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.

 (5) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok
 dan imbalan FPJPS yang harus dilunasi oleh Bank, maka Bank
 Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.

 (6) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

 11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 17

 Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank
 wajib:
 a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai
 penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan
 pemenuhan persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS

 pada .…

 - 14 -
 pada setiap akhir hari kerja; dan

 b. menyampaikan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk
 mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima) hari kerja
 setelah pencairan FPJPS.

 12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

 13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 21

 Dalam hal Bank tidak melunasi FPJPS dan/atau melakukan
 pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini,
 Bank dikenakan sanksi berupa:
 a.

 tidak dapat menerima FPJPS dalam jangka waktu tertentu;
 dan/atau

 b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk
 turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha
 tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank.

 Pasal II
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar .…

 - 15 -
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

 Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 17 Desember 2012
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 17 Desember 2012
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 AMIR SYAMSUDIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 272
 DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 14/ 20 /PBI/2012
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG

 FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH
 BAGI BANK UMUM SYARIAH

 I. UMUM
 Perkembangan terkini mengindikasikan terpeliharanya kondisi

 ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan dan cukup kuatnya
 sistem perbankan dalam menghadapi tekanan sehingga tetap mampu
 berkembang cukup pesat yang berkontribusi terhadap pertumbuhan
 perekonomian. Namun demikian, sebagai konsekuensi dari
 globalisasi, sistem keuangan domestik terekspos terhadap
 perekonomian global, yang di satu sisi mendorong pesatnya
 perkembangan pasar, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko
 pada sistem keuangan dan sistem perbankan.
 Berdasarkan pengalaman di masa lalu, tekanan terhadap sistem

 perbankan secara langsung akan tercermin pada keketatan likuiditas
 yang terjadi secara mendadak. Apabila tidak diatasi secara cepat,
 Bank dapat mengalami mismatch likuiditas sehingga tidak mampu
 memenuhi kewajiban GWM.

 Dalam …

 - 2 -
 Dalam rangka mengantisipasi adanya tekanan terhadap sistem

 perbankan yang bersumber dari keketatan likuiditas, perlu diberikan
 akses bagi Bank untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka
 Pendek dari Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk

 melakukan perubahan pengaturan Fasilitas Pendanaan Jangka
 Pendek Syariah yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan
 masyarakat serta menjaga integritas sistem perbankan secara khusus
 dan sistem keuangan secara menyeluruh.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal

 I

 Angka 1
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Apabila terdapat unit usaha syariah yang mengalami
 Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek, maka unit usaha
 syariah wajib meminta tambahan dana dari bank umum
 konvensional yang menjadi induknya.
 Penetapan besarnya rasio kewajiban penyediaan modal
 minimum mengacu kepada pemenuhan modal minimum
 sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank.

 Rasio…

 - 3 -

 Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang
 digunakan adalah berdasarkan perhitungan terkini Bank
 Indonesia.

 Ayat (2)
 Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas
 didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 hari
 kalender ke depan.

 Ayat (3)
 Kewajiban GWM didasarkan pada perhitungan Bank
 Indonesia.

 Angka 2
 Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh badan hukum lainnya” adalah
 obligasi syariah korporasi (sukuk korporasi).
 Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian
 lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

 mengenai …

 - 4 -

 mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang
 diakui Bank Indonesia.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Kriteria kualitas tergolong lancar mengacu pada
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 penilaian kualitas aktiva bagi Bank.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c

 Nilai agunan yang digunakan adalah nilai terendah
 dari nilai taksasi dan nilai pasar.
 Penilaian agunan dilakukan sesuai ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas
 aktiva bagi Bank, antara lain mengenai batasan
 pembiayaan yang agunannya harus dinilai oleh penilai
 independen, kriteria penilai independen, dan waktu
 dilakukannya penilaian.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak
 terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum
 penyaluran dana yang berlaku bagi Bank.
 Sementara ketentuan mengenai batas maksimum
 penyaluran dana bagi Bank belum diatur, maka batas
 maksimum penyaluran dana bagi Bank mengacu pada

 ketentuan …

 - 5 -

 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “Pembiayaan belum pernah
 direstrukturisasi” adalah Pembiayaan yang belum
 pernah dilakukan restrukturisasi sebagaimana diatur
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Batas maksimum penyaluran dana mengacu pada
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi
 Bank.
 Sementara ketentuan mengenai batas maksimum
 penyaluran dana bagi Bank belum diatur maka batas
 maksimum penyaluran dana bagi Bank mengacu pada
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 batas maksimum pemberian kredit Bank Umum.

 Huruf h
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5) …

 - 6 -

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Pasal 6
 Cukup jelas.

 Angka 4
 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Penggantian atau penambahan agunan FPJPS
 dimaksudkan agar nilai aset agunan FPJPS sesuai
 dengan ketentuan Pasal 6.

 Ayat
 (6) …

 - 7 -

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Cukup jelas.

 Angka 5
 Pasal 7A
 Ayat (1)
 Penambahan persentase tertentu dan batas persentase
 penurunan nilai agunan surat berharga dilakukan untuk
 mengantisipasi fluktuasi nilai pasar surat berharga.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 7B
 Ayat (1)
 Pemeliharaan dan penatausahaan daftar aset
 Pembiayaan dilakukan terhadap aset Pembiayaan yang
 akan dialokasikan oleh Bank sebagai agunan dalam
 rangka mengantisipasi kebutuhan FPJPS dengan agunan
 berupa aset Pembiayaan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4) …

 - 8 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Angka 6
 Pasal 10
 Dihapus.

 Angka 7
 Pasal 13
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan ”hari” pada ayat ini adalah hari
 kalender.

 Huruf c
 Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJPS, agunan
 yang telah diagunkan Bank untuk menjamin FPJPS yang
 diterima Bank sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga
 Bank perlu menyesuaikan jumlah agunan yang
 diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJPS.

 Angka 8…

 - 9 -

 Angka 8
 Pasal 14
 Tambahan nilai FPJPS diakumulasikan dengan nilai FPJPS
 yang belum dilunasi.

 Angka 9
 Pasal 14A
 Cukup jelas.

 Pasal 14B
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan ”mengalami perkembangan yang
 memburuk” adalah apabila arah rasio GWM Bank
 semakin menurun.

 Yang dimaksud dengan ”permasalahan likuiditas
 mendasar” antara lain adalah posisi arus kas yang
 semakin memburuk sebagai akibat maturity mismatch
 yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek.

 Pasal 14C
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan pelanggaran persyaratan FPJPS
 adalah pelanggaran atas persyaratan Bank penerima
 FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS.

 Ayat (2) …

 - 10 -

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Angka 10
 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Angka 11
 Pasal 17
 Cukup jelas.

 Angka 12
 Pasal 19
 Dihapus.

 Angka 13
 Pasal 21
 Cukup jelas

 Pasal II
 Cukup jelas.

 R TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5376
 DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 14/20/PBI/2012 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/24/PBI/2009 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH </reg_title>
<set_date> 17 Desember 2012 </set_date>
<effective_date> 17 Desember 2012 </effective_date>
<issued_date> 17 Desember 2012 </issued_date>
<changed_reg> '11/24/PBI/2009' </changed_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal I Angka 13 Pasal 21' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 3/ 17 /PBI/2001
 TENTANG

 LAPORAN BERKALA BANK UMUM
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kebijakan moneter serta
 pemantauan kondisi bank secara benar, diperlukan data dan
 informasi bank yang akurat dan tepat waktu;

 b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan
 tepat waktu secara efisien, maka sistem penyampaian dan
 tata cara penyusunan beberapa laporan bank umum yang
 telah ada perlu disesuaikan;

 c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang
 perlu
 untuk

 menetapkan ketentuan mengenai laporan berkala bank
 umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

 31, Tambahan

 Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
 Negara Tahun 1998 Nomor
 Negara Nomor 3790);

 182, Tambahan Lembaran

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 MEMUTUSKAN …

 -2-
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN
 BERKALA BANK UMUM.
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank
 asing;

 2. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan LBBU
 adalah laporan yang disusun oleh Bank untuk kepentingan Bank Indonesia
 yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan Bank Indonesia;

 3. Penyampaian laporan secara on line adalah penyampaian laporan yang
 dilakukan dengan mengirim/mentransfer rekaman data secara langsung
 melalui komputer yang dihubungkan dengan pusat komputer Bank
 Indonesia dengan bantuan computer switching;

 4. Penyampaian laporan secara off line adalah penyampaian laporan yang
 dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket
 kepada Bank Indonesia.

 Pasal 2 …

 -3-
 Pasal 2

 (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia
 secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

 (2) Penyusunan dan penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) dilakukan oleh kantor pusat Bank.

 (3) Penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi data
 mengenai:
 a. dana pihak ketiga;
 b. pos-pos neraca mingguan;
 c. posisi devisa neto;
 d. pemantauan likuiditas yang terdiri dari:
 1. proyeksi arus kas; dan
 2. maturity profile;

 e. batas maksimum pemberian kredit, yang terdiri dari:
 1. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 2. pelampauan batas maksimum pemberian kredit;
 3. penyediaan dana kepada pihak terkait;
 4. penyediaan dana oleh Bank yang dijamin Bank lain; dan
 5. realisasi jaminan.

 Pasal 3

 (1) Bank bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan isi, dan ketepatan
 waktu penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 (2) Bank …

 -4-

 (2) Bank wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan
 menyampaikan LBBU kepada Bank Indonesia.

 (3) Bank wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai
 petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
 tanggal dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

 (4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai
 petugas dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
 Bank wajib menyampaikan perubahan daftar

 dimaksud

 lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan.
 Pasal 4

 (1) Bank dalam menyusun LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib
 berpedoman pada sistematika penyusunan LBBU yang ditetapkan Bank
 Indonesia.

 (2) Sistematika penyusunan LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
 BAB II

 MASA DAN POSISI LBBU
 Pasal 5

 Data LBBU berupa data dana pihak ketiga, pos-pos neraca mingguan, dan
 posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf
 b, dan huruf c, disusun untuk 4 (empat) masa laporan pada setiap bulan yaitu:

 a. masa …
 selambat-

 -5-

 a. masa laporan minggu pertama, meliputi tanggal 1 sampai dengan tanggal
 7;

 b. masa laporan minggu kedua, meliputi tanggal 8 sampai dengan tanggal 15;
 c. masa laporan minggu ketiga, meliputi tanggal 16 sampai dengan tanggal
 23;

 d. masa laporan minggu keempat, meliputi tanggal 24 sampai dengan akhir
 bulan.

 Pasal 6

 (1) Data LBBU berupa data pemantauan likuiditas dalam bentuk proyeksi arus
 kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 1 disusun
 untuk 2 (dua) posisi laporan pada setiap bulan, yaitu tanggal 15 dan akhir
 bulan.

 (2) Data LBBU berupa data pemantauan likuiditas dalam bentuk maturity
 profile sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 2
 disusun untuk posisi laporan tanggal akhir bulan pada setiap bulan.
 Pasal 7

 Data LBBU berupa data batas maksimum pemberian
 kredit sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e disusun untuk posisi laporan tanggal
 akhir bulan pada setiap bulan.

 BAB III …

 -6-
 BAB III

 PENYAMPAIAN DAN KOREKSI LBBU
 Pasal 8

 Pada setiap bulan, Bank wajib menyampaikan LBBU dalam periode
 penyampaian yang ditetapkan sebagai berikut:
 a. periode penyampaian I, meliputi tanggal 1 sampai dengan tanggal 6;
 b. periode penyampaian II, meliputi tanggal 8 sampai dengan tanggal 13;
 c. periode penyampaian III, meliputi tanggal 16 sampai dengan tanggal 21;
 d. periode penyampaian IV, meliputi tanggal 24 sampai dengan tanggal 29.
 Pasal 9

 Data LBBU yang wajib disampaikan untuk masing-masing periode
 penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:
 a. periode penyampaian I, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu keempat bulan
 sebelumnya;

 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu keempat bulan
 sebelumnya;

 3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu keempat bulan
 sebelumnya; dan

 4. pemantauan likuiditas dalam bentuk proyeksi arus kas dan maturity
 profile untuk posisi laporan tanggal akhir bulan sebelumnya.

 b. periode …

 -7-

 b. periode penyampaian II, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu pertama bulan yang
 bersangkutan;

 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu pertama bulan
 yang bersangkutan; dan

 3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu pertama bulan yang
 bersangkutan.

 c. periode penyampaian III, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu kedua bulan yang
 bersangkutan;

 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu kedua bulan
 yang bersangkutan;

 3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu kedua bulan yang
 bersangkutan;

 4. pemantauan likuiditas dalam bentuk proyeksi arus kas untuk posisi
 laporan tanggal 15 bulan yang bersangkutan; dan

 5. batas maksimum pemberian kredit untuk posisi laporan tanggal akhir
 bulan sebelumnya.

 d. periode penyampaian IV, meliputi data mengenai:
 1. dana pihak ketiga untuk masa laporan minggu ketiga bulan yang
 bersangkutan;

 2. pos-pos neraca mingguan untuk masa laporan minggu ketiga bulan
 yang bersangkutan; dan

 3. posisi …

 -8-

 3. posisi devisa neto untuk masa laporan minggu ketiga bulan yang
 bersangkutan.

 Pasal 10

 Dalam hal ditemukan kesalahan pada LBBU yang telah disampaikan, Bank
 wajib melakukan koreksi atas kesalahan tersebut dan menyampaikannya kepada
 Bank Indonesia dalam periode penyampaian LBBU yang sama sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8.

 Pasal 11

 Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 dan atau koreksi LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur, maka LBBU dan atau
 koreksi LBBU disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
 BAB IV

 KETERLAMBATAN DAN TIDAK MENYAMPAIKAN LBBU
 Pasal 12

 (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan LBBU untuk satu periode
 penyampaian apabila LBBU diterima Bank Indonesia setelah batas akhir
 periode penyampaian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 8 sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah
 penyampaian dimaksud.

 batas
 akhir periode

 (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi LBBU untuk satu
 periode penyampaian apabila koreksi LBBU diterima Bank Indonesia
 setelah batas akhir periode penyampaian yang ditetapkan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah batas
 akhir periode penyampaian koreksi dimaksud.

 Pasal 13 . . .

 -9-
 Pasal 13

 (1) Bank dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU
 untuk satu periode penyampaian apabila Bank belum menyampaikan
 LBBU dan atau koreksi LBBU dimaksud dalam batas waktu keterlambatan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

 (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap wajib menyampaikan LBBU
 dan atau koreksi LBBU kepada Bank Indonesia.
 BAB V

 METODE PENYAMPAIAN LBBU
 Pasal 14

 (1) Bank wajib menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU kepada Bank
 Indonesia secara on line.

 (2) Kewajiban penyampaian laporan secara on line sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) dikecualikan bagi:
 a. Bank yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi
 sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan LBBU dan atau
 koreksi LBBU secara on line;

 b. Bank yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan
 setelah melakukan kegiatan operasional;

 c. Bank yang mengalami
 gangguan teknis sehingga tidak dapat
 menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara on line.
 Pasal 15 . . .

 -10-
 Pasal 15

 Bank yang mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan
 LBBU dan atau koreksi LBBU secara on line sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 14 ayat (2) huruf c wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
 kepada Bank Indonesia mengenai gangguan teknis

 yang

 ditandatangani oleh anggota direksi Bank.
 Pasal 16

 (1) Bank yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan atau koreksi
 LBBU secara on line karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
 ayat (2) atau terlambat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyampaikan LBBU dan
 atau koreksi LBBU secara off line disertai hasil cetak komputer (hard
 copy).

 (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib menyampaikan LBBU dan
 atau koreksi LBBU secara off line disertai hasil cetak komputer (hard
 copy).

 Pasal 17

 LBBU, koreksi LBBU, dan pemberitahuan tertulis Bank kepada Bank
 Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
 a. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor
 pusat Bank Indonesia; atau

 b. Kantor …
 dialami
 dan

 -11-

 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.

 BAB VI

 LAIN-LAIN
 Pasal 18

 (1) Kewajiban penyampaian LBBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (1) dan atau koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk suatu
 periode penyampaian, dikecualikan bagi kantor

 pusat
 Bank
 yang

 mengalami keadaan memaksa (force majeur) sehingga mengakibatkan
 tidak dapat menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU dalam periode
 penyampaian tersebut.

 (2) Kantor pusat Bank yang tidak dapat menyampaikan LBBU atau koreksi
 LBBU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan
 secara tertulis kepada Bank Indonesia, disertai permohonan untuk tidak
 menyampaikan LBBU atau koreksi LBBU dan penjelasan mengenai
 penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeur) dan jangka waktu
 yang diperlukan untuk mengatasi keadaan tersebut, yang ditandatangani
 oleh anggota direksi dan komisaris Bank.

 (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan
 sampai dengan keadaan memaksa (force majeur) sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (2) dapat teratasi.

 Pasal 19 …

 -12-
 Pasal 19
 Bank yang tidak dapat mengirimkan data LBBU secara
 lengkap yang

 diakibatkan oleh satu atau lebih kantor cabang Bank mengalami keadaan
 memaksa (force majeur) sehingga tidak dapat mengirimkan data LBBU kepada
 kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, wajib
 memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dan ditandatangani oleh
 anggota direksi dan komisaris Bank.

 Pasal 20

 Perubahan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 28 Peraturan Bank
 Indonesia ini ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
 Pasal 21

 Kewajiban penyampaian LBBU dan atau koreksi LBBU sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku untuk LBBU yang wajib
 disampaikan pada periode penyampaian I bulan November 2001.
 BAB VII
 SANKSI
 Pasal 22

 (1) Bank yang terlambat menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

 (2) Bank yang tidak menyampaikan LBBU sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 (3) Bank …

 -13-

 (3) Bank yang terlambat menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item koreksi dengan
 jumlah maksimum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

 (4) Bank yang tidak menyampaikan koreksi LBBU sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item koreksi dengan jumlah
 maksimum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 (5) Bank yang menyampaikan koreksi LBBU atas dasar temuan dan
 permintaan Bank Indonesia dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per item koreksi dengan jumlah
 maksimum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 Pasal 23

 Bank yang menyampaikan LBBU dan atau koreksi LBBU secara off-line yang
 tidak disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp125.000,00 (seratus dua
 puluh lima ribu rupiah) untuk setiap penyampaian LBBU atau koreksi LBBU.
 Pasal 24

 Bank yang tidak menyampaikan LBBU atau koreksi LBBU atas dasar temuan
 dan atau permintaan Bank Indonesia, setelah 2 (dua) kali teguran tertulis,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah).

 Pasal 25 …

 -14-
 Pasal 25

 Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
 Pasal 23, dan Pasal 24 dilakukan Bank Indonesia dengan mendebet rekening
 giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.

 Pasal 26

 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4)
 dikecualikan untuk:
 a. penyampaian koreksi LBBU sebagai akibat hasil audit tahunan oleh akuntan
 publik;

 b. penyampaian koreksi LBBU sebagai akibat satu atau lebih kantor cabang
 Bank mengalami keadaan memaksa (force majeur) sehingga tidak dapat
 mengirimkan data LBBU kepada kantor pusat Bank.
 Pasal 27

 Selain sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
 Pasal 23, dan Pasal 24, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1),
 Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
 Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 ayat (2)
 dapat dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan Bank.
 Pasal 28

 Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
 Pasal 23, dan Pasal 24 mulai diberlakukan untuk LBBU yang
 disampaikan pada periode penyampaian I bulan Desember 2001.

 wajib

 BAB VIII …

 -15-

 BAB VIII
 PENUTUP
 Pasal 29

 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka tata cara
 penyusunan, penyampaian, dan pengenaan sanksi penyampaian

 laporan

 sebagaimana dimaksud dalam:
 a. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16,
 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal
 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank
 Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing;

 b. Pasal 14, Pasal 17 ayat (1) khususnya mengenai alamat penyampaian
 laporan dalam Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) khususnya
 mengenai tidak menyampaikan laporan dalam Pasal 14, Surat Keputusan
 Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember
 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;

 c. Pasal 5, Pasal 7, serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Surat Keputusan Direksi
 Bank Indonesia Nomor 31/178/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998
 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum;

 d. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat (1) khususnya mengenai Laporan Pemantauan
 Likuiditas dalam Pasal 2, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7 khususnya
 alamat penyampaian Laporan Pemantauan Likuiditas dalam Pasal 2, Pasal
 9 huruf a dan huruf b, dan Pasal 10 khususnya yang mengatur mengenai
 Pasal 2 serta Pasal 9 huruf a dan huruf b, Surat Keputusan Direksi Bank
 Indonesia Nomor 31/179/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang
 Pemantauan Likuiditas Bank Umum; dan

 e. Pasal 7 …

 -16-

 e. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 ayat (2), Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 2/5/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang
 Penyediaan Dana Oleh Bank Yang Dijamin Bank Lain,

 disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal 31 Oktober
 2001.

 Pasal 30
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 4 Oktober 2001
 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 125
 DPNP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 3/ 17 /PBI/2001
 TENTANG

 LAPORAN BERKALA BANK UMUM

 UMUM

 Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Bank Indonesia, ditetapkan bahwa bank wajib menyampaikan

 laporan,

 keterangan, dan penjelasan kepada Bank Indonesia dengan tata cara yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Data dan atau informasi dalam laporan,
 keterangan, dan penjelasan dimaksud lebih lanjut digunakan antara lain dalam
 menyusun statistik perbankan untuk analisis ekonomi moneter serta pengawasan
 dan pembinaan bank.
 Untuk menunjang pengkinian penyusunan statistik perbankan diperlukan

 data keuangan perbankan yang akurat dan lengkap yang disampaikan secara
 efisien dan tepat waktu.
 Selain itu untuk meningkatkan efektifitas data keuangan perbankan

 dirasakan perlu untuk menyeragamkan laporan yang disampaikan yang selama
 ini telah diatur dalam beberapa ketentuan Bank Indonesia.
 Sejalan dengan hal tersebut dan dengan semakin berkembangnya
 penggunaan sarana telekomunikasi dan teknologi dalam kegiatan usaha Bank,
 untuk mendukung terciptanya mekanisme pelaporan yang lebih efisien, maka
 dalam …

 -2-

 dalam penyampaian laporan berkala bank umum perlu disempurnakan melalui
 pemanfaatan sarana telekomunikasi dan teknologi.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Angka 1
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Cukup jelas.
 Angka 3
 Cukup jelas.
 Angka 4
 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a

 Yang dimaksud dana pihak ketiga adalah dana pihak ketiga
 dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud
 dalam …

 -3-

 dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang giro
 wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam
 rupiah dan valuta asing.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan pos-pos neraca mingguan adalah
 neraca yang disusun secara mingguan

 sesuai
 dengan

 rincian pos-pos neraca sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang laporan
 bulanan bank umum.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah angka
 yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih
 bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta
 asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan
 kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun
 kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap
 valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang berlaku tentang posisi devisa neto.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan pemantauan likuiditas adalah
 pemantauan likuiditas melalui proyeksi arus kas dan
 maturity profile atas pos-pos neraca bank sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
 tentang pemantauan likuiditas bank umum.

 Huruf e …

 -4-
 Huruf e

 Yang dimaksud dengan batas maksimum pemberian kredit
 adalah prosentase perbandingan batas

 maksimum

 penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang berlaku tentang batas maksimum pemberian kredit
 bank umum.

 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan petugas adalah operator yang
 mengetahui, menguasai, dan mengoperasikan sistem pelaporan.
 Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah pejabat yang
 memiliki wewenang untuk memberikan

 otorisasi mengenai

 keabsahan data yang dikirimkan. Khusus untuk data batas
 maksimum pemberian kredit, selain pejabat yang ditunjuk,
 penanggung jawab juga termasuk salah seorang direksi dan salah
 seorang komisaris Bank.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 4 …

 -5-
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.

 Pasal 10 …

 -6-
 Pasal 10

 Koreksi atas kesalahan data posisi devisa neto masa laporan minggu
 ketiga wajib disampaikan dalam periode penyampaian yang sama dengan
 periode penyampaian yang ditetapkan untuk data posisi devisa neto masa
 laporan minggu ketiga.

 Kesalahan LBBU antara lain disebabkan adanya temuan Bank, akuntan
 publik, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan
 atau Bank Indonesia.

 Pasal 11

 Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional dan atau hari
 libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
 Dalam hal terdapat beberapa hari libur umum yang berurutan termasuk
 hari libur khusus, pelaksanaan penyampaian LBBU dan atau koreksi
 LBBU akan diatur tersendiri oleh Bank Indonesia.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 14 …

 -7-
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)

 Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeur) antara lain
 adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusuhan dan perang.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3) …

 -8-
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 19

 Dalam hal satu atau lebih kantor cabang Bank mengalami keadaan
 memaksa (force majeur) sehingga tidak dapat mengirimkan data LBBU
 kepada kantor pusat Bank tidak mengurangi kewajiban Bank untuk
 melaporkan LBBU selengkap-lengkapnya kepada Bank Indonesia.

 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena
 dinyatakan tidak menyampaikan LBBU maka sanksi kewajiban
 membayar karena terlambat menyampaikan LBBU tidak
 diberlakukan.

 Ayat (3)
 Penyampaian koreksi LBBU dilakukan atas inisiatif Bank.
 Ayat (4)

 Sanksi untuk penyampaian koreksi LBBU melebihi batas waktu
 keterlambatan tidak menghilangkan sanksi kewajiban membayar
 karena terlambat menyampaikan koreksi LBBU.

 Ayat (5) …

 -9-
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25

 Apabila saldo rekening Bank pada Bank Indonesia tidak mencukupi
 maka sanksi kewajiban membayar wajib disetorkan secara tunai kepada
 rekening Bank pada Bank Indonesia.

 Pasal 26
 Termasuk akuntan publik adalah BPKP.
 Pasal 27

 Sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan Bank antara lain
 termasuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
 1998, antara lain namun tidak terbatas pada:
 a. teguran tertulis;
 b. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham
 dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham
 dan atau pengurus Bank;

 c. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan
 untuk ekspansi penyediaan dana;

 d. pemberhentian …

 -10-

 d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk
 mengangkat pengganti sementara; dan atau

 e. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 dan

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4143
 DPNP

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 3/17/PBI/2001 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN BERKALA BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 4 Oktober 2001 </set_date>
<effective_date> 4 Oktober 2001 </effective_date>
<related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 6/18/PBI/2004
 TENTANG

 KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
 BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa kinerja dan kelangsungan usaha Bank Perkreditan
 Rakyat Syariah dipengaruhi oleh kualitas dari penanaman
 atau penempatan dana;

 b. bahwa dalam rangka menjaga kinerja yang
 baik
 dan

 pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip
 kehati-hatian dan prinsip Syariah, maka pengurus Bank
 Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip Syariah wajib menjaga kualitas aktiva
 produktif;

 c. bahwa produk penanaman atau penempatan dana dalam
 bentuk

 aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat yang

 melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah
 memiliki karakteristik yang khas;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, b dan c perlu untuk menetapkan ketentuan

 tentang…..

 - 2 -
 tentang kualitas aktiva produktif
 bagi Bank Perkreditan

 Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
 prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia.

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Bank

 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 undang No.3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor
 4357);

 M E M U T U S K A N :
 Menetapkan
 :

 PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
 KUALITAS

 AKTIVA
 PRODUKTIF
 PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
 BAB I .…
 BAGI
 BANK

 - 3 -
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
 1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah
 Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah;

 2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan
 usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk yang melaksanakan kegiatan
 usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah secara
 bersamaan;

 3. Aktiva Produktif adalah penanaman atau penempatan dana BPRS dalam
 Rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk pembiayaan, piutang,
 Ijarah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Penempatan Dana Pada Bank
 Lain;

 4. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan dana dan atau
 tagihan oleh BPRS kepada nasabah berdasarkan akad Mudharabah dan atau
 Musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil;

 5. Mudharabah adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan
 nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,
 dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

 yang .…

 - 4 -

 yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia
 dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan atau
 pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana;

 6. Musyarakah adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan
 penyedia dana lainnya untuk membiayai usaha tertentu dengan pembagian
 keuntungan diantara penyedia dana berdasarkan nisbah yang disepakati
 sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung
 berdasarkan porsi dana masing-masing pihak;

 semua penyedia dana

 7. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad
 Murabahah, Salam, Istishna dan atau pinjam meminjam berdasarkan akad
 Qardh;

 8. Murabahah adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok barang
 ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati antara BPRS sebagai
 penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan
 secara tangguh;

 9. Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan pembayaran lunas dimuka
 oleh BPRS sebagai pembeli kepada nasabah sebagai penjual yang
 berkewajiban menyerahkan barang pesanan berdasarkan jangka waktu,
 kriteria dan persyaratan yang disepakati, dan barang tersebut akan dijual
 kembali oleh BPRS kepada pihak lain;

 10. Istishna adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan berdasarkan
 jangka waktu, kriteria dan persyaratan yang disepakati, yang pembayarannya
 dilakukan secara tangguh oleh nasabah sebagai pembeli kepada BPRS
 sebagai penjual setelah barang pesanan diterima oleh nasabah;

 11. Qardh adalah perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai
 pemberi pinjaman dengan

 nasabah sebagai pihak peminjam yang
 mewajibkan….

 - 5 -

 mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalikan pokok pinjaman
 tanpa imbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus atau cicilan dalam
 jangka waktu tertentu;

 12. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (Aktiva Ijarah/ Uang
 Muka Ijarah) antara BPRS sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah
 sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu;

 13. Aktiva Ijarah adalah aktiva yang diperoleh atau dibeli BPRS untuk tujuan
 disewakan;

 14. Uang Muka Ijarah adalah uang muka sewa yang dibayar oleh BPRS kepada
 pihak pemilik barang, selanjutnya barang tersebut disewakan oleh BPRS
 kepada nasabah;

 15. Penempatan Dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana BPRS pada Bank
 Syariah atau BPRS lainnya berdasarkan prinsip Syariah antara lain dalam
 bentuk giro dan atau tabungan Wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan
 Mudharabah, Pembiayaan yang

 diberikan dan atau bentuk-bentuk
 penempatan lainnya yang dipersamakan dengan itu;

 16. Proyeksi Bagi Hasil (PBH) adalah perkiraan bagi hasil yang akan diberikan
 oleh nasabah kepada BPRS atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah
 dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPRS dan nasabah;

 17. Realisasi Bagi Hasil (RBH) adalah bagi hasil yang diberikan nasabah kepada
 BPRS atas pembiayaan yang diberikan;

 18. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah bukti penitipan dana
 Wadiah pada Bank Indonesia;

 19. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak
 yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut;

 20. Restrukturisasi….

 - 6 -

 20. Restrukturisasi pembiayaan, piutang dan atau Ijarah adalah upaya yang
 dilakukan BPRS

 dalam rangka membantu nasabah agar dapat

 menunaikan kewajibannya antara lain melalui :
 a. penjadualan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran
 kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 b. persyaratan kembali

 (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau

 seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau Ijarah yang tidak
 terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan atau
 persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum
 saldo pembiayaan, piutang dan atau Ijarah ;

 c. penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan
 pembiayaan, piutang dan atau Ijarah yang menyangkut:
 1) penambahan dana BPRS;
 2) konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya;
 3) konversi pembiayaan atau piutang menjadi Ijarah.

 Pasal 2

 (1) Penanaman dana BPRS pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan
 berdasarkan prinsip kehati-hatian.

 (2) Pengurus BPRS wajib memantau dan mengambil langkah-langkah
 antisipasi agar Kualitas Aktiva Produktif senantiasa dalam keadaan Lancar.

 BAB II….

 - 7 -
 BAB II

 TATA CARA PENILAIAN
 Pasal 3

 Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.
 Pasal 4

 (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan, Piutang, Ijarah dan
 atau Penempatan Dana Pada Bank Lain ditetapkan menjadi 4 (empat)
 golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

 (2) Penilaian terhadap Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1) dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan atau kemampuan
 membayar kewajiban oleh nasabah penerima dana sesuai dengan lampiran
 dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 5

 (1) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan dan Penempatan Dana Pada Bank
 Lain dilakukan berdasarkan kemampuan membayar yang mengacu pada
 ketepatan pengembalian pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi
 Bagi Hasil (RBH) dengan Proyeksi Bagi Hasil (PBH).

 (2) PBH dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas
 masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan.

 (3) BPRS dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah
 penerima dana sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro,
 dan pasar yang mempengaruhi usaha nasabah.

 (4) BPRS….

 - 8 -

 (4) BPRS wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian
 pembiayaan antara BPRS dengan nasabah penerima dana serta harus
 mendokumentasikannya secara lengkap.

 (5) BPRS dapat melakukan revisi PBH maksimum :
 a. 1 (satu) kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan
 satu tahun;

 b. 2 (dua) kali untuk pembiayaan dengan jangka waktu di atas satu tahun.
 Pasal 6

 (1) Pengembalian pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap selama jangka waktu Pembiayaan
 atau sekaligus pada waktu berakhirnya akad untuk Pembiayaan dengan
 jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

 (2) Apabila jangka waktu Pembiayaan lebih dari 1 (satu) tahun, pengembalian
 pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
 secara bertahap dan sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow)
 usaha nasabah penerima dana.

 (3) Pengembalian pokok
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

 dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah
 penerima dana dan didukung dengan dokumen yang lengkap.

 Pasal 7

 (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Piutang
 ketepatan pembayaran angsuran Piutang.

 dinilai berdasarkan
 (2) Penilaian….

 - 9 -

 (2) Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Piutang sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada ketepatan pelunasan Piutang yang
 berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan.

 (3) Apabila jangka waktu Piutang lebih dari 1 (satu) bulan, pembayaran
 angsuran Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan
 secara berkala dan sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow)
 usaha nasabah.

 (4) Pembayaran angsuran Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
 dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan nasabah
 penerima dana serta didukung

 dengan dokumentasi yang
 lengkap,

 sekurang-kurangnya memuat mengenai angsuran pokok, marjin dan jadwal
 pembayaran.

 Pasal 8

 Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Ijarah dinilai berdasarkan ketepatan
 pembayaran sewa.

 Pasal 9
 Kualitas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ditetapkan Lancar.
 Pasal 10

 Penanaman dana BPRS dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung
 dengan dokumentasi yang lengkap.

 Pasal 11….

 - 10 -
 Pasal 11

 Kualitas Aktiva Produktif yang telah ditetapkan oleh BPRS dapat diturunkan
 oleh Bank Indonesia (professional judgement) apabila terjadi salah satu atau
 lebih hal sebagai berikut :
 a. nasabah penerima dana tidak diketahui lagi keberadaannya tanpa alasan
 yang dapat dibenarkan;

 b.
 usaha nasabah bangkrut.
 Pasal 12

 (1) BPRS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, Piutang dan atau
 Ijarah sepanjang Nasabah masih memiliki prospek usaha namun telah atau
 diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok, angsuran, bagi
 hasil, atau sewa.

 (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam
 berdasarkan prinsip Syariah.

 ayat (1) dilakukan

 (3) Penggolongan kualitas atas Pembiayaan, Piutang dan atau Ijarah yang
 direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai
 berikut :
 a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Pembiayaan, Piutang dan atau
 Ijarah yang sebelum direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

 b. kualitas tidak berubah untuk Pembiayaan, Piutang dan atau Ijarah yang
 sebelum direstrukturisasi tergolong Lancar atau Kurang Lancar.

 (4) Kualitas….

 - 11 -

 (4) Kualitas Pembiayaan, Piutang, dan atau Ijarah sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (3) dapat menjadi :
 a. lancar apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil
 selama 6 (enam) kali periode pembayaran secara berturut-turut;

 b. kembali pada kualitas yang
 sama dengan sebelum dilakukan

 restrukturisasi, apabila nasabah peminjam gagal memenuhi kriteria
 sebagaimana disebutkan dalam huruf a.

 BAB III
 SANKSI
 Pasal 13

 BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),
 Pasal 3, Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan ayat
 (4), dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa :
 a.

 teguran tertulis;

 b. penurunan tingkat kesehatan; dan atau
 c. penggantian pengurus.

 BAB IV….

 - 12 -
 BAB IV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 14

 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan
 Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva
 Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang Kualitas Aktiva Produktif
 dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif masing-masing tanggal tanggal
 29 Mei 1993, sebagaimana telah diubah dengan Surat keputusan Direksi Bank
 Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR tentang Penyempurnaan Surat Keputusan
 Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang
 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
 Produktif, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/9/BPPP tentang
 Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
 masing-masing tanggal 29 Maret 1994, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

 Pasal 15 ….

 - 13 -
 Pasal 15
 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 1 Juli 2004

 GUBERNUR BANK INDONESIA
 Ttd.

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 59
 DPbS

 - 14 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 6/18/PBI/2004
 TENTANG

 KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI
 BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
 I. UMUM
 Kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah tergantung pada

 kinerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman atau
 penempatan dana bank. Kualitas penanaman atau penempatan dana yang baik
 akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan
 usaha berdasarkan prinsip Syariah akan baik. Sebaliknya kualitas penanaman
 atau penempatan dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja
 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang pada akhirnya dapat mengancam
 kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
 Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman atau penempatan

 dana, maka pengurus Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai penerima amanat
 dari pemilik dana (investor) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana
 tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan pemantauan atas kualitas
 penanaman atau penempatan dana. Pemantauan atas penanaman atau
 penempatan dana ini dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas penanaman
 atau penempatan dana tersebut berdasarkan pada kemampuan membayar
 nasabah.

 Dengan…

 - 15 -
 Dengan melihat kekhasan produk dan operasional Bank Perkreditan

 Rakyat Syariah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktiva
 produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip
 Syariah maka perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva
 produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman atau
 penempatan dana yaitu penanaman atau penempatan dana BPRS
 dilakukan antara lain berdasarkan :
 • Analisis

 kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-

 kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of
 Economy & Collateral);

 • Penilaian terhadap aspek kemampuan membayar.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan
 kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.

 Yang dimaksud….

 - 16 -

 Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah
 melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan
 timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)

 Perhitungan pencapaian rasio antara Realisasi Bagi Hasil (RBH)
 dengan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) adalah sebagai berikut:
 RBH

 K = ----------------
 PBH

 Dimana:
 K

 =
 RBH =
 x 100%

 Kualitas Pembiayaan

 Realisasi Bagi Hasil yang
 nasabah kepada BPRS

 diberikan
 oleh

 PBH….

 - 17 -
 PBH
 Ayat (2)

 Misalnya Pembiayaan berjangka waktu 2 tahun, jadwal
 pembayaran bagi hasil ditetapkan setiap 1 bulan maka PBH
 ditetapkan setiap 1 bulan, yaitu :
 1. PBH 1 bulan I = Rp xxx atau x %
 2. PBH 1 bulan II = Rp yyy atau y % dst.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Yang dimaksud dengan terdokumentasi secara lengkap yaitu
 sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi pembiayaan yang
 meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas
 pembiayaan serta arsip lain yang terkait dengan PBH beserta
 perubahannya.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 =

 Perkiraan Bagi Hasil yang akan diberikan oleh
 nasabah kepada BPRS

 Pasal 6 ….

 - 18 -
 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas
 Pasal 10 ….

 - 19 -
 Pasal 10

 Yang dimaksud dengan dokumentasi yang lengkap yaitu sekurang-
 kurangnya tersedianya dokumentasi penanaman atau penempatan dana
 yang meliputi: aplikasi, analisis, keputusan dan pemantauan atas
 penanaman atau penempatan dana serta perubahannya.

 Pasal 11

 Yang dimaksud dengan bangkrut adalah usaha nasabah mengalami
 kesulitan keuangan yang berat sehingga yang bersangkutan tidak dapat
 memenuhi kewajiban atau dinyatakan pailit.

 Pasal 12
 Ayat (1)

 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan restrukturisasi dilakukan berdasarkan
 prinsip Syariah adalah restrukturisasi yang sesuai dengan fatwa
 yang diterbitkan oleh otoritas fatwa Syariah.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Cukup jelas
 Pasal 14 ….

 - 20 -
 Pasal 14
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4393
 DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 6/18/PBI/2004 </reg_id>
<reg_title> KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH </reg_title>
<set_date> 1 Juli 2004 </set_date>
<effective_date> 1 Juli 2004 </effective_date>
<replaced_reg> '26/9/BPPP|SE-BI/1994', '26/22/KEP/DIR|SKDIR-BI/1993', '26/4/BPPP|SE-BI/1993', '26/167/KEP/DIR|SKDIR-BI/1994' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '3/UU/2004' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB III' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/1/PBI/2016
 TENTANG

 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 TAHUN 2015

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah
 melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang
 ditarik dari peredaran;

 b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang
 ditarik dari peredaran yang dimusnahkan oleh Bank
 Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai
 Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2015;

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

 - 2 -
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5223);

 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN
 NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN
 2015.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
 Mata Uang.

 2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah
 yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat,
 dan Uang Rupiah rusak.

 3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik,
 melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah
 sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

 BAB II

 PEMUSNAHAN UANG RUPIAH
 Pasal 2

 (1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap:
 a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar;
 b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan
 pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai

 - 3 -

 manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh
 masyarakat; dan/atau

 c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku yaitu Uang
 Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.

 (2) Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara.

 Pasal 3

 Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin
 yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas
 atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang
 Rupiah kertas;

 b. Uang Rupiah logam dilebur atau dengan cara lain
 sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah logam.

 BAB III

 PENEMPATAN JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH
 YANG DIMUSNAHKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

 Pasal 4

 (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang
 dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditempatkan dalam
 Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik
 setiap 1 (satu) tahun sekali.

 (2)

 Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang
 dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah
 bilyet dan keping, dan nilai nominal.

 (3)

 Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang
 dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 untuk periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan
 31 Desember 2015 tercantum dalam Lampiran yang

 - 4 -

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 BAB IV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 5

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Januari 2016

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Januari 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY EG

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 22

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 18/1/PBI/2016 </reg_id>
<reg_title> JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2015 </reg_title>
<set_date> 28 Januari 2016 </set_date>
<effective_date> 28 Januari 2016 </effective_date>
<issued_date> 28 Januari 2016 </issued_date>
<related_reg> '7/UU/2011', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/28/PBI/2016
 TENTANG

 PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM
 PECAHAN 200 (DUA RATUS)
 TAHUN EMISI 2016

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan
 Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis,
 baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus
 dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara
 Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah
 dalam kegiatan perekonomian nasional guna
 mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
 Indonesia;

 b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi
 seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka
 melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu
 mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai
 dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal
 yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan
 dalam kondisi yang layak edar;

 c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
 uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank

 - 2 -

 Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan
 keandalannya;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
 menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang
 Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 200 (Dua
 Ratus) Tahun Emisi 2016;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
 Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5223);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN
 UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN
 EMISI 2016.

 Pasal 1

 Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 200 (dua
 ratus) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang sah di
 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 - 3 -
 Pasal 2

 Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 merupakan uang Rupiah logam yang memiliki ciri tertentu.

 Pasal 3

 Harga uang Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp200,00 (dua ratus
 rupiah).

 Pasal 4

 Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
 terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:
 a. ciri umum; dan
 b. ciri khusus.

 Pasal 5

 Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
 yaitu:
 a. pada bagian depan terdapat:
 1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 2. frasa “REPUBLIK INDONESIA”; dan
 3. gambar utama yaitu
 Tjiptomangunkusumo

 Dr.
 “Dr. TJIPTOMANGUNKUSUMO”; dan

 b. pada bagian belakang terdapat:
 1. sebutan pecahan dalam angka “200”;
 2. tulisan tahun emisi yaitu “2016”;
 3. tulisan “BANK INDONESIA”; dan
 4. tulisan “RUPIAH”.

 Pasal 6

 Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
 yang berupa desain, bahan, dan teknik cetak sebagai berikut:
 a. warna, dominan putih aluminium;
 b. bahan, terbuat dari aluminium;

 Pahlawan Nasional
 beserta tulisan

 - 4 -
 c.

 berat, 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram dengan
 toleransi ± (lebih kurang) 0,05 (nol koma nol lima) gram;

 d. diameter, 25,00 (dua puluh lima) milimeter dengan
 toleransi ± (lebih kurang) 0,05 (nol koma nol lima)
 milimeter; dan

 e.

 tebal sisi, 2,20 (dua koma dua puluh) milimeter dengan
 toleransi ± (lebih kurang) 0,10 (nol koma sepuluh)
 milimeter.

 Pasal 7

 Uang Rupiah logam pecahan 200 (dua ratus) tahun emisi
 2003 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat
 pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari
 peredaran.

 Pasal 8

 Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai
 berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

 Pasal 9

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 - 5 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 25 Oktober 2016

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D. W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 27 Oktober 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 211

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 18/28/PBI/2016 </reg_id>
<reg_title> PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2016 </reg_title>
<set_date> 25 Oktober 2016 </set_date>
<effective_date> 27 Oktober 2016 </effective_date>
<issued_date> 27 Oktober 2016 </issued_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 11/ 5 /PBI/2009
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

 NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN
 UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU)
 TAHUN EMISI 2001

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang

 : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah
 ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat
 sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender);

 b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada
 desain uang kertas rupiah pecahan 5.000 (lima ribu)
 sebagai legal tender di Negara Kesatuan Republik
 Indonesia, diperlukan penyempurnaan desain uang
 rupiah antara lain mengenai penandatanganan pada
 uang, penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun
 emisi, dan tahun pencetakan uang;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu
 untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank
 Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang
 Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2001;

 Mengingat . . .

 -2-
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
 Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004
 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
 Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4762);

 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan

 : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK
 INDONESIA NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG

 PENGELUARAN . . .

 -3-

 PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH
 PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/19/PBI/2001
 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu)
 Tahun Emisi 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
 131) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 4

 Ciri uang rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 1 adalah:
 1. Warna
 a. bagian muka dicetak dengan warna hijau, violet, merah jambu, coklat
 muda, dan coklat tua;

 b. bagian belakang dicetak dengan warna coklat muda, violet, coklat tua,
 hijau, hitam, dan coklat kemerahan;

 2. Gambar
 a. bagian muka
 1) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Tuanku Imam
 Bondjol, dan dibawahnya dicantumkan tulisan ”TUANKU IMAM
 BONDJOL”;

 2) pada sebelah kiri gambar utama terdapat angka nominal “5000”
 arah horizontal, sebagian gambar rectoverso yang apabila
 diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo “BI”, embosse
 berbentuk roset dengan cetak tanpa tinta, anti fotokopi dalam
 bentuk tulisan “RI”, anti fotoreproduksi dalam bentuk tulisan “BI”

 yang . . .

 -4-

 yang berulang dan berseling terbalik, tulisan ”BANK
 INDONESIA”, dan tulisan ”LIMA RIBU RUPIAH”;

 3) pada sebelah kanan gambar utama terdapat cetakan latent image
 memuat logo ”BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu,
 gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu
 Garuda Pancasila, angka nominal “5000” arah vertikal, angka tahun
 pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun
 pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan
 Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda
 tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI
 GUBERNUR”, dan tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI
 IMP” dan angka tahun pengeluaran atau tahun emisi “2001”;

 4) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari:
 a) garis-garis lengkung dan lingkaran yang membentuk hiasan
 bunga;

 b) garis-garis guilloche, gelombang, vertikal, dan horizontal yang
 membentuk hiasan;

 c) garis-garis horizontal dan vertikal yang memuat tulisan mikro
 “BANKINDONESIA5000” berulang-ulang tanpa spasi;
 d) ornamen Tengkuluak dari Minangkabau Sumatera Barat;

 b. bagian belakang
 1) gambar utama berupa gambar Pengrajin Tenun;
 2) pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan ”DENGAN
 RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA
 MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
 YANG SAH DENGAN NILAI LIMA RIBU RUPIAH”, dan
 tulisan modulasi “BI” yang utuh atau terpotong sebagian
 membentuk kain tenun;

 3) pada sebelah kiri gambar utama terdapat angka nominal “5000”
 arah vertikal, nomor seri berwarna hitam (terdiri dari 3 (tiga) huruf

 dan . . .

 -5-
 dan 6 (enam) angka) yang akan memendar hijau kekuningan

 di bawah sinar ultra violet, cetakan tidak kasat mata berupa angka
 “5000” yang akan tampak berwarna kuning kehijauan di bawah
 sinar ultra violet;

 4) pada sebelah kanan gambar utama terdapat tulisan ”BANK
 INDONESIA”, nomor seri berwarna merah (terdiri dari 3 (tiga)
 huruf dan 6 (enam) angka) yang akan memendar merah kekuningan
 di bawah sinar ultra violet, sebagian gambar rectoverso yang
 apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo “BI”, anti
 fotokopi dalam bentuk tulisan “RI”, tulisan “PENGRAJIN TENUN
 PANDAI SIKEK – SUMATERA BARAT”, angka nominal “5000”
 arah horizontal;

 5) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari:
 a) garis-garis guilloche yang bergelombang;
 b) tulisan mikro “BANKINDONESIA” yang berulang tanpa spasi;
 c) garis-garis lingkaran, bergelombang yang membentuk hiasan
 bunga;

 d) garis-garis horizontal, vertikal, lengkung, dan lingkaran yang
 memuat teks “RI”;

 e) ornamen Tengkuluak dari Minangkabau Sumatera Barat.

 3. Bahan
 Jenis bahan terbuat dari 100% (seratus persen) serat kapas, dan memiliki
 spesifikasi sebagai berikut:
 a. ukuran panjang 143 mm dan lebar 65 mm;
 b. warna krem (putih kekuning-kuningan);
 c. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 d. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Cut Nyak Meutia;
 e. benang pengaman terbuat dari plastik tembus pandang yang memuat
 tulisan mikro berwarna hitam “BANK INDONESIA” yang utuh atau

 terpotong . . .

 -6-

 terpotong sebagian, dan memendar hijau dan kuning secara berseling
 di bawah sinar ultra violet.

 2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A,
 sehingga berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 5 A

 Uang kertas rupiah pecahan 5.000 (lima ribu) yang dikeluarkan oleh Bank
 Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap
 berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

 Pasal II
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
 Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan . . .

 -7-

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 3 Maret 2009.

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BOEDIONO

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 3 Maret 2009.
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ANDI MATTALATTA

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 42
 DPU

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 11/5/PBI/2009 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/19/PBI/2001 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 5.000 (LIMA RIBU) TAHUN EMISI 2001 </reg_title>
<set_date> 3 Maret 2009 </set_date>
<effective_date> 3 Maret 2009 </effective_date>
<issued_date> 3 Maret 2009  </issued_date>
<changed_reg> '3/19/PBI/2001' </changed_reg>
<related_reg> '2/PERPPU/2008', '6/14/PBI/2004', '23/UU/1999', '9/10/PBI/2007', '6/UU/2009' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 13/ 5 /PBI/2011
 TENTANG

 BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA
 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah perlu meningkatkan pembiayaan
 kepada sektor produktif, terutama membiayai usaha mikro, kecil
 dan menengah;

 b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembiayaan kepada usaha
 mikro, kecil dan menengah serta melindungi kepentingan
 masyarakat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib memelihara
 kesehatan dan kelangsungan usahanya dengan memperhatikan
 prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana;

 c. bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana
 perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio
 penyaluran dana yang diberikan agar risiko penyaluran dana
 tersebut tidak terpusat pada nasabah penerima fasilitas atau
 sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu;

 d. bahwa ...

 - 2 -

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
 huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur
 kembali ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana
 bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan
 Bank Indonesia;

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4867);

 MEMUTUSKAN: ...

 - 3 -
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BATAS
 MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN
 RAKYAT SYARIAH.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Bank Umum
 Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 3. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disebut dengan BMPD
 adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang diperkenankan
 terhadap modal BPRS.

 4. Penyaluran Dana adalah penanaman dana BPRS dalam bentuk:
 a. pembiayaan, dan/atau

 b. penempatan ...

 - 4 -
 b. penempatan dana antar bank.

 5. Pembiayaan adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 6. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPRS pada Bank Umum
 Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS lain,
 dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, pembiayaan
 yang diberikan dan penanaman dana berdasarkan prinsip syariah lainnya yang
 sejenis.

 7. Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BPRS.

 8. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai
 hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan BPRS.

 9. Pihak Tidak Terkait adalah perorangan atau perusahaan/badan yang tidak
 mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan dengan
 BPRS.

 10. Pelanggaran BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana pada
 saat direalisasikan terhadap Modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.

 11. Pelampauan BMPD adalah selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana yang
 telah direalisasikan terhadap Modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan
 BMPD yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPD sebagaimana
 dimaksud pada angka 10.

 12. Nasabah Penerima Fasilitas adalah perorangan, perusahaan atau badan yang
 memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan
 prinsip syariah.

 13. Direksi ...

 - 5 -

 13. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 Pasal 2

 BPRS wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam membuat
 akad Pembiayaan antara BPRS dengan Nasabah Penerima Fasilitas.

 Pasal 3

 (1) BPRS dilarang membuat akad Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 apabila akad Pembiayaan tersebut mewajibkan BPRS untuk menyalurkan dana
 yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD.

 (2) BPRS dilarang memberikan Penyaluran Dana yang mengakibatkan Pelanggaran
 BMPD.

 BAB II

 DASAR PERHITUNGAN BMPD
 Pasal 4

 (1) BMPD untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet Pembiayaan.

 (2) BMPD untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain dihitung
 berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.

 BAB III ...

 - 6 -
 BAB III

 BMPD KEPADA PIHAK TERKAIT
 Pasal 5

 Penyaluran Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh
 persen) dari Modal BPRS.

 Pasal 6

 Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada Pihak Terkait wajib memperoleh
 persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan
 Komisaris BPRS.

 Pasal 7

 Pihak Terkait meliputi:
 a. pemegang saham yang memiliki saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari
 modal disetor;

 b. anggota Dewan Komisaris;
 c. anggota Direksi;
 d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik
 horisontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada
 huruf a sampai dengan huruf c;

 e. Pejabat Eksekutif;
 f. perusahaan-perusahaan bukan Bank yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik
 individual ...

 - 7 -

 individual maupun keseluruhan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih
 dari modal disetor perusahaan;

 g. BPRS lain yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a
 sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individual sebesar 10%
 (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor pada BPRS lain tersebut;

 h. BPRS lain yang:
 1) anggota Dewan Komisarisnya merupakan anggota Dewan Komisaris
 BPRS; dan

 2) rangkap jabatan pada BPRS lain dimaksud merupakan 50% (lima puluh
 persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan
 Direksinya.

 i. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan
 anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksinya merupakan anggota Dewan
 Komisaris BPRS;

 j. Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana
 dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

 Pasal 8

 Penyaluran Dana kepada pihak-pihak selain yang dimaksud dalam Pasal 7 dapat
 dikategorikan sebagai Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait apabila Penyaluran Dana
 tersebut digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait.

 BAB IV ...

 - 8 -
 BAB IV

 BMPD KEPADA PIHAK TIDAK TERKAIT
 Pasal 9

 (1) Penyaluran Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS lain
 yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh
 persen) dari Modal BPRS.

 (2) Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) Nasabah Penerima
 Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua
 puluh persen) dari Modal BPRS.

 (3) Penyaluran Dana dalam bentuk Pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok Nasabah
 Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi
 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPRS.

 Pasal 10

 Nasabah Penerima Fasilitas digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Nasabah
 Penerima Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) apabila Nasabah
 Penerima Fasilitas mempunyai keterkaitan dengan Nasabah Penerima Fasilitas lain
 baik melalui hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan dan/atau hubungan
 keuangan, yang meliputi:
 a. perusahaan-perusahaan yang masing-masing 25% (dua puluh lima persen) atau
 lebih modal disetornya dimiliki oleh suatu perusahaan/badan atau perorangan
 atau secara bersama oleh suatu keluarga;

 b. perusahaan-perusahaan yang salah satunya memiliki 25% (dua puluh lima
 persen) atau lebih modal disetor perusahaan lainnya;

 c. perusahaan ...

 - 9 -

 c. perusahaan-perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah
 keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada 1 (satu)
 perusahaan tertentu menjadi Dewan Komisaris dan/atau Direksi pada perusahaan
 lainnya.

 d. perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
 pada huruf a sampai dengan huruf c, namun terdapat bantuan keuangan dari salah
 satu perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya yang mengakibatkan
 adanya pengendalian oleh perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya.

 e. perusahaan-perusahaan dan/atau perorangan yang salah satunya bertindak
 sebagai penjamin Pembiayaan atas Pembiayaan yang diterima oleh perusahaan
 atau perorangan lainnya.

 BAB V

 PELAMPAUAN BMPD
 Pasal 11

 Penyaluran Dana oleh BPRS dikategorikan sebagai Pelampauan BMPD apabila terjadi
 selisih lebih antara persentase Penyaluran Dana yang telah direalisasikan terhadap
 Modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan yang
 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 a. penurunan Modal BPRS;
 b. penggabungan usaha, peleburan usaha, pengambilalihan usaha, perubahan
 struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak
 Terkait dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas;

 c. perubahan ketentuan.
 BAB VI ...

 - 10 -
 BAB VI

 PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN/ATAU PELAMPAUAN BMPD
 Pasal 12

 (1) BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk
 penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD.

 (2) Action plan untuk Pelanggaran BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus disampaikan oleh BPRS dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama 1
 (satu) bulan setelah batas akhir penyampaian laporan BMPD bulan yang
 bersangkutan atau 14 (empat belas) hari sejak exit meeting untuk Pelanggaran
 BMPD yang ditemukan dalam pemeriksaan.

 (3) Action plan untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
 disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan
 huruf b harus disampaikan oleh BPRS dan diterima oleh Bank Indonesia paling
 lama 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan BMPD bulan yang bersangkutan
 atau 14 (empat belas) hari sejak exit meeting untuk Pelampauan BMPD yang
 ditemukan dalam pemeriksaan.

 (4) Action plan untuk Pelampauan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
 disebabkan karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c harus
 disampaikan oleh BPRS dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama 3 (tiga)
 bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru.

 (5) Dalam hal jangka waktu penyampaian action plan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPRS
 wajib menyampaikan action plan pada hari kerja sebelumnya.

 Pasal 13 ...

 - 11 -
 Pasal 13

 (1) Action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memuat paling
 kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau
 Pelampauan BMPD serta target waktu penyelesaian.

 (2) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
 sebagai berikut:
 a. Untuk Pelanggaran BMPD, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
 sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 b. Untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, paling lama 6 (enam) bulan
 sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 c. Untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
 action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 (3) Dalam hal sisa jangka waktu penyediaan dana sampai dengan jatuh tempo lebih
 pendek daripada target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 maka target waktu penyelesaian paling lama sampai dengan penyediaan dana
 jatuh tempo.

 (4) Target waktu penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPD atas
 Penempatan Dana Antar Bank yang tidak memiliki jatuh tempo berupa Tabungan
 pada BPRS lain, paling lama 1 (satu) bulan sejak action plan disampaikan
 kepada Bank Indonesia.

 (5) Bank ...

 - 12 -

 (5) Bank Indonesia dapat meminta BPRS melakukan penyesuaian action plan yang
 disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah
 dan/atau target waktu penyelesaian tidak mungkin dicapai.

 Pasal 14

 (1) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan untuk penyelesaian
 Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD disertai dengan bukti
 pendukungnya.

 (2) Laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 disampaikan oleh BPRS dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama 14 (empat
 belas) hari sejak realisasi action plan.

 (3) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPRS wajib menyampaikan
 laporan pelaksanaan action plan pada hari kerja sebelumnya.

 BAB VII

 PENGECUALIAN
 Pasal 15

 Ketentuan BMPD dikecualikan untuk:

 a. Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum
 Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, termasuk Bank Umum Konvensional,
 Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang memenuhi kriteria Pihak
 Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

 b. Bagian ...

 - 13 -

 b. Bagian Penyaluran Dana yang dijamin oleh:
 1) Agunan dalam bentuk agunan tunai berupa deposito atau tabungan di
 BPRS;

 2) Emas dan/atau logam mulia; dan/atau
 3) Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah,
 sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan/penjualan
 yang tidak dapat dibatalkan dari pemilik agunan untuk keuntungan BPRS
 penerima agunan, termasuk pencairan/penjualan sebagian untuk membayar
 tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/ujrah;

 b) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling
 singkat sama dengan jangka waktu Penyaluran Dana; dan

 c) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2),
 disimpan atau ditatausahakan pada BPRS yang bersangkutan.

 c. Bagian Penyaluran Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara
 langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
 Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 yang berlaku dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1)

 jaminan bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan
 (irrevocable);

 2) harus dapat dicairkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak klaim diajukan,
 termasuk pencairan sebagian; dan

 3) mempunyai jangka waktu penjaminan paling singkat sama dengan jangka
 waktu Penyaluran Dana.

 d. Bagian ...

 - 14 -

 d. Bagian Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain sepanjang:
 1) Terdapat kesepakatan antara BPRS yang menempatkan dananya dengan
 BPRS lain yang menerima penempatan dana, dalam rangka menanggulangi
 kesulitan likuiditas BPRS; dan

 2) Bagian Penempatan Dana dimaksud merupakan simpanan/iuran/porsi dana
 yang wajib ditempatkan oleh BPRS pada BPRS lain sesuai kesepakatan
 sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang ditujukan untuk menanggulangi
 kesulitan likuiditas masing-masing BPRS.

 Pasal 16

 (1) Penyediaan dana BPRS berupa Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma
 atau pola Pengembangan Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat
 (PHBK) dikecualikan dari pengertian kelompok Nasabah Penerima Fasilitas
 Pihak Tidak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

 (2) Pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
 dikecualikan dari pengertian kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak
 Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sepanjang memenuhi
 persyaratan:
 a. Pembiayaan diberikan dengan pola kemitraan;
 b. Perusahaan inti merupakan Pihak Tidak Terkait dengan BPRS;
 c. Plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki,
 dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti;

 d. Plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai
 bagian dari produksi perusahaan inti; dan

 e. Akad ...

 - 15 -
 e. Akad Pembiayaan antara BPRS dengan plasma dilakukan secara langsung.

 (3) Pola PHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari
 pengertian kelompok Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), sepanjang memenuhi persyaratan:
 a. Pembiayaan diberikan kepada kelompok;
 b. Partisipan PHBK telah melalui seleksi;
 c. Menghargai otonomi lembaga partisipan;
 d. Mempromosikan tabungan dan mengkaitkan tabungan dengan Pembiayaan;
 e. Mengenakan tingkat margin/bagi hasil/ujrah sesuai tingkat pasar;
 f. Mengembangkan dan menerima agunan alternatif;
 g. Terdapat bantuan teknis/pendampingan untuk membina kelompok.

 Pasal 17

 Pembiayaan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai
 BPRS yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan
 kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPRS yang
 bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Pembiayaan kepada Pihak Terkait
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

 BAB VIII ...

 - 16 -
 BAB VIII

 TATACARA PENYAMPAIAN LAPORAN BMPD
 DAN KOREKSI LAPORAN BMPD
 Pasal 18

 (1) BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan BMPD kepada Bank
 Indonesia secara on-line setiap bulan secara benar, lengkap dan tepat waktu.

 (2) Laporan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. Penyaluran Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melanggar dan
 melampaui BMPD; dan

 b. Seluruh Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.

 (3) Tatacara penyampaian laporan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 19

 (1) BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan BMPD
 yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
 ayat (1).

 (2) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas laporan BMPD yang telah
 disampaikan kepada Bank Indonesia, BPRS wajib menyampaikan koreksi atas
 laporan BMPD secara on-line dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 18.

 Pasal 20 ...

 - 17 -
 Pasal 20

 (1) Kewajiban penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara
 on-line sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2)
 dikecualikan dalam hal:
 a. BPRS berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi
 sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan laporan BMPD
 dan/atau koreksi laporan BMPD secara on-line;

 b. BPRS baru beroperasi dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan
 setelah dimulainya kegiatan operasional;

 c. BPRS mengalami gangguan teknis; atau
 d. Terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada database atau jaringan
 komunikasi di Bank Indonesia.

 (2) BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
 huruf b atau huruf c setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
 dahulu kepada Bank Indonesia dengan mengemukakan alasannya.

 (3) BPRS wajib menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD
 secara on-line setelah kegiatan operasional kembali berjalan secara normal.

 Pasal 21

 (1) BPRS yang tidak dapat menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan
 BMPD secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib
 menyampaikan laporan dimaksud secara off-line.

 (2) Tatacara penyampaian laporan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 22 ...

 - 18 -
 Pasal 22

 (1) Laporan BMPD wajib disampaikan oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling
 lama tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan
 laporan yang bersangkutan.

 (2) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu maka
 BPRS yang menyampaikan laporan BMPD secara off-line wajib menyampaikan
 laporan BMPD pada hari kerja sebelumnya.

 (3) BPRS dinyatakan telah menyampaikan laporan BMPD pada tanggal diterimanya
 laporan BMPD oleh Bank Indonesia.

 (4) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas laporan BMPD yang telah
 disampaikan, BPRS wajib menyampaikan koreksi atas laporan BMPD dimaksud
 kepada Bank Indonesia secara on-line paling lama tanggal 20 (dua puluh) pada
 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.

 (5) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur atau hari Sabtu maka
 BPRS yang menyampaikan koreksi laporan BMPD secara off-line wajib
 menyampaikan laporan BMPD pada hari kerja sebelumnya.

 (6) BPRS dinyatakan telah menyampaikan koreksi laporan BMPD pada tanggal
 diterimanya koreksi laporan BMPD oleh Bank Indonesia.

 Pasal 23

 (1) BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPD apabila sampai
 dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) BPRS belum
 menyampaikan laporan BMPD.

 (2) BPRS ...

 - 19 -

 (2) BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan BMPD apabila
 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)
 BPRS belum menyampaikan koreksi laporan BMPD.

 (3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan
 BMPD apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan
 laporan yang bersangkutan BPRS belum menyampaikan laporan BMPD dan/atau
 koreksi laporan BMPD.

 (4) BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi
 laporan BMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap wajib menyampaikan
 laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD.

 BAB IX

 KETENTUAN LAIN
 Pasal 24

 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan
 BMPD oleh BPRS.

 (2) BPRS wajib melakukan penyesuaian atas koreksi yang ditetapkan Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan BMPD BPRS
 kepada Bank Indonesia.

 (3) Dalam hal terdapat koreksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 BPRS wajib menyampaikan koreksi laporan BMPD dimaksud kepada Bank
 Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh
 Bank Indonesia atau sejak tanggal exit meeting.

 (4) Dalam ...

 - 20 -

 (4) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka BPRS wajib menyampaikan
 koreksi atas laporan BMPD pada hari kerja sebelumnya.

 Pasal 25

 (1) BPRS dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan BMPD sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila sampai dengan batas waktu
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) BPRS belum menyampaikan
 koreksi laporan BMPD.

 (2) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan koreksi laporan BMPD sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
 sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia atau sejak tanggal exit meeting,
 BPRS belum menyampaikan koreksi laporan BMPD.

 (3) BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan koreksi laporan BMPD
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan koreksi laporan
 BMPD.

 Pasal 26

 (1) BPRS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS
 termasuk badan hukum pemilik BPRS sampai dengan ultimate shareholders
 kepada Bank Indonesia, 1 (satu) tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap
 terdapat rencana perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan
 perubahan pengendali BPRS.

 (2) Laporan ...

 - 21 -

 (2) Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari
 setelah akhir tahun.

 (3) Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga
 puluh) hari sebelum terjadinya perubahan.

 (4) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali
 BPRS, maka BPRS wajib mengajukan calon PSP dimaksud untuk dilakukan uji
 kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Bank Indonesia.

 Pasal 27

 Bank Indonesia dapat menolak perubahan pengendali BPRS, apabila berdasarkan
 penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan
 dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BPRS.

 Pasal 28

 (1) BPRS wajib mengungkapkan ultimate shareholders BPRS dalam laporan
 keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPRS.

 (2) Kewajiban pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 tambahan atas kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham
 BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 BAB X ...

 - 22 -
 BAB X

 SANKSI
 Pasal 29

 (1) BPRS yang melakukan Pelanggaran BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 9 dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan
 BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 (2) Terhadap setiap kesalahan laporan BMPD yang ditemukan berdasarkan
 penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia, dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jenis kesalahan atau
 paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

 (3) Dalam hal jenis kesalahan yang sama terjadi pada laporan bulanan BPRS sesuai
 ketentuan yang berlaku dan atas kesalahan tersebut BPRS telah dikenakan sanksi
 maka BPRS tidak lagi dikenakan sanksi atas jenis kesalahan yang sama tersebut
 pada laporan BMPD.

 (4) BPRS yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan BMPD dan/atau
 koreksi laporan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat
 (2) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

 (5) BPRS yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi
 laporan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat
 (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
 rupiah).

 (6) BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Pasal 12, Pasal
 14 serta Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58

 ayat ...

 - 23 -

 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
 berupa:
 a. teguran tertulis; dan
 b. penurunan nilai faktor manajemen dalam perhitungan tingkat kesehatan.

 (7) BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6, Pasal 12, Pasal
 14 serta Pasal 24 ayat (2) selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa
 pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang
 saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak memenuhi
 persyaratan (tidak lulus) dalam uji kemampuan dan kepatutan BPRS
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 (8) BPRS yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan
 BMPD sesuai dengan action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
 dan/atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang
 ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),
 setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia, dikenakan sanksi
 administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
 a. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang
 saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak memenuhi
 persyaratan (tidak lulus) dalam uji kemampuan dan kepatutan BPRS
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau

 b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk
 ekspansi Penyaluran Dana.

 (9) BPRS ...

 - 24 -

 (9) BPRS yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPD selain dikenakan sanksi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terhadap anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan
 sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, Pasal 64, dan
 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 (10) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
 dan (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-
 Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran
 tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
 rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak
 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 Pasal 30

 Ketentuan pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 29 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku pada laporan BMPD bulan Mei 2011
 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.

 BAB XI

 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
 Pasal 31

 (1) BPRS yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama satu atau lebih
 periode penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi

 laporan ...

 - 25 -

 laporan BMPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2)
 dan Pasal 24 ayat (3).

 (2) BPRS yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) kurang dari satu
 periode penyampaian laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi
 laporan BMPD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
 (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5).

 (3) BPRS yang mengalami keadaan memaksa (force majeure), menyampaikan
 pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan
 mengenai keadaan memaksa yang dialami.

 (4) BPRS wajib menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD
 setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3).

 BAB XII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 32

 (1) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi
 Bank Indonesia Nomor 31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Batas
 Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat tetap berlaku dalam
 waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

 (2) Terhadap pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tetap berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Surat

 Keputusan ...

 - 26 -

 Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998
 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

 BAB XII

 PENUTUP
 Pasal 33

 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 34

 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi
 Bank Indonesia Nomor 31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Batas Maksimum
 Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 35
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2011.

 Agar ...

 - 27 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
 Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Januari 2011

 GUBERNUR BANK INDONESIA

 DARMIN NASUTION

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Januari 2011
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 PATRIALIS AKBAR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 11
 DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 13/ 5 /PBI/2011
 TENTANG

 BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA
 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

 I. UMUM
 Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha BPRS sebagai akibat

 dari konsentrasi penyaluran dana maka BPRS wajib memperhatikan prinsip
 kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran risiko atas portofolio
 penyaluran dana terutama melalui pembatasan penyaluran dana, baik kepada
 Pihak Terkait maupun kepada Pihak Tidak Terkait sebesar persentase tertentu
 dari modal BPRS atau yang dikenal dengan BMPD.
 Secara operasional, mengingat BPRS dipengaruhi oleh faktor eksternal,

 maka penyaluran dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas
 maksimumnya antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal BPRS
 dan perubahan ketentuan.
 Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai

 lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyaluran
 dananya, BPRS tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 melalui langkah penyaluran dana kepada usaha mikro, kecil dan menengah
 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyaluran dana

 tertentu ...

 - 2 -

 tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPD,
 antara lain penyaluran dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma
 dan PHBK dan penyaluran dana yang dijamin oleh Pemerintah Pusat/Daerah baik
 langsung atau melalui BUMN/BUMD dan meningkatkan BMPD untuk
 kelompok Pihak Tidak Terkait dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga
 puluh persen).
 Dalam rangka pemantauan penyaluran dana, BPRS diwajibkan untuk

 menyampaikan laporan BMPD secara berkala, dan Bank Indonesia memiliki
 wewenang untuk melakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan dan
 meminta BPRS untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan, serta
 mengenakan sanksi secara efektif terhadap BPRS yang melakukan pelanggaran
 terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Cukup jelas.

 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2) ...

 - 3 -

 Ayat (2)
 Larangan pada ayat ini berlaku untuk setiap saat pemberian/realisasi
 Penyaluran Dana.

 Pasal 4
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Cukup jelas.

 Pasal 6
 Persetujuan anggota Dewan Komisaris dimaksudkan sebagai pelaksanaan
 tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris atas tindakan
 kepengurusan oleh Direksi dan tidak menghilangkan tanggung jawab
 Direksi sebagai pemutus.

 Pasal 7
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c ...

 - 4 -

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat
 kedua, baik horisontal maupun vertikal, adalah pihak-pihak sebagai
 berikut:
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2.

 3.

 saudara kandung/tiri/angkat;
 anak kandung/tiri/angkat;

 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 5.
 6.

 cucu kandung/tiri/angkat;
 7.

 saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 suami atau isteri;

 8. mertua;
 9. besan;
 10. suami atau isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. kakek atau nenek dari suami atau isteri;
 12. suami atau isteri dari cucu kandung/tiri/angkat;
 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteri beserta suami
 atau isteri dari saudara yang bersangkutan.

 Huruf e ...

 - 5 -

 Huruf e
 Yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif adalah Pejabat Eksekutif
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS.

 Huruf f
 Cukup jelas.

 Huruf g
 Cukup jelas.

 Huruf h
 Ketentuan huruf h memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap
 jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 BPRS.
 Contoh:
 BPRS A menyediakan dana kepada BPRS B.
 BPRS A mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang
 Komisaris. Kedua Komisaris BPRS A tersebut menjabat sebagai
 Komisaris pada BPRS B yang mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan
 2 (dua) orang Komisaris. Mengingat 2 (dua) orang Komisaris pada
 BPRS B memenuhi asas mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen)
 dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPRS
 B maka BPRS B tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPRS A,
 sehingga penyediaan dana BPRS A kepada BPRS B paling tinggi
 sebesar 10% (sepuluh persen).

 Huruf i ...

 - 6 -

 Huruf i
 Ketentuan huruf i memperhatikan ketentuan pembatasan rangkap
 jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 BPRS.
 Contoh:
 BPRS C menyediakan dana kepada PT D.
 BPRS C mempunyai 2 (dua) orang Direktur dan 2 (dua) orang
 Komisaris. Salah satu Komisaris BPRS C tersebut menjabat sebagai
 Komisaris pada PT D yang mempunyai 1 (satu) orang Direktur dan 1
 (satu) orang Komisaris. Mengingat 1 (satu) orang Komisaris pada PT
 D tersebut memenuhi asas mayoritas sebesar 50% (lima puluh persen)
 dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT D
 maka PT D tersebut merupakan Pihak Terkait dari BPRS C, sehingga
 penyediaan dana BPRS C kepada PT D paling tinggi sebesar 10%
 (sepuluh persen).

 Huruf j
 Yang dimaksud dengan jaminan adalah janji yang dibuat secara
 tertulis oleh pihak yang menjamin untuk mengambil alih dan/atau
 melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam
 hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

 Pasal 8
 Cukup jelas.

 Pasal 9 ...

 - 7 -

 Pasal 9
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “Penempatan Dana Antar Bank kepada BPRS
 lain” adalah penempatan dana dalam bentuk Tabungan, Deposito dan
 Pembiayaan yang diberikan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 10
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan suatu keluarga adalah keluarga inti yang
 terdiri dari suami, isteri dan anak kandung/tiri/angkat; suami dan
 isteri; suami dan anak kandung/tiri/angkat; atau isteri dan anak
 kandung/tiri/angkat.
 Contoh:
 1. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masing-masing
 perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C, dimiliki oleh 1
 (satu) orang/perusahaan.
 Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi
 Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang sama maka perusahaan-

 perusahaan ...

 - 8 -

 perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok
 Nasabah Penerima Fasilitas.

 2. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham masing-masing
 perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C, dimiliki secara
 bersama oleh X, Y dan Z yang merupakan suami, isteri dan anak
 kandung/tiri/angkat.
 Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi
 Nasabah Penerima Fasilitas BPRS yang sama maka perusahaan-
 perusahaan tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok
 Nasabah Penerima Fasilitas.

 3. 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan A
 dimiliki oleh suami dan anak pertama, 25% (dua puluh lima
 persen) atau lebih saham perusahaan B dimiliki oleh isteri dan
 anak kedua.
 Apabila perusahaan A dan perusahaan B menjadi Nasabah
 Penerima Fasilitas BPRS yang sama maka perusahaan-perusahaan
 tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah
 Penerima Fasilitas.

 Huruf b
 Contoh:
 Perusahaan A memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham
 perusahaan B.
 Perusahaan B memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham
 perusahaan C.

 Apabila ...

 - 9 -

 Apabila perusahaan A, perusahaan B dan perusahaan C menjadi
 Nasabah Penerima Fasilitas BPRS maka perusahaan A dan perusahaan
 B digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas.
 Sementara perusahaan B dan perusahaan C digolongkan sebagai 1
 (satu) kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang lain.

 Huruf c
 Pertimbangan azas mayoritas 50% (lima puluh persen) atau lebih
 dihitung dari jumlah kumulatif anggota Dewan Komisaris dan/atau
 anggota Direksi.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah bantuan keuangan
 yang disertai dengan persyaratan tertentu yang menyebabkan pihak
 yang memberikan bantuan mempunyai kewenangan untuk
 menentukan kebijakan strategis perusahaan/badan yang menerima
 bantuan, antara lain namun tidak terbatas pada keputusan untuk
 melakukan pembagian deviden dan perubahan pengurus.

 Huruf e
 Yang dimaksud dengan “penjamin” adalah pihak yang memberikan
 jaminan dalam bentuk janji yang dibuat secara tertulis yang
 menyatakan bahwa penjamin akan mengambilalih dan/atau melunasi
 sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak
 yang berutang gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
 Termasuk dalam pengertian ini adalah pihak-pihak yang berutang
 yang dijamin dengan menggunakan agunan yang sama.

 Pasal 11 ...

 - 10 -

 Pasal 11
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “penggabungan usaha atau merger” adalah
 penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaan Nasabah Penerima
 Fasilitas dengan perusahaan lainnya dan/atau BPRS dengan BPRS
 lainnya dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu
 perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS dan
 membubarkan perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS
 lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
 Yang dimaksud dengan “peleburan usaha atau konsolidasi” adalah
 penggabungan usaha 2 (dua) atau lebih perusahaan Nasabah Penerima
 Fasilitas dengan perusahaan lainnya dan/atau BPRS dengan BPRS
 lainnya dengan cara mendirikan perusahaan Nasabah Penerima
 Fasilitas dan/atau BPRS baru dan membubarkan perusahaan Nasabah
 Penerima Fasilitas dan/atau BPRS tersebut tanpa melikuidasi terlebih
 dahulu.
 Yang dimaksud dengan “pengambilalihan usaha atau akuisisi” adalah
 pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan Nasabah Penerima
 Fasilitas dan/atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian
 perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau BPRS.
 Yang dimaksud dengan “perubahan struktur kepemilikan” adalah
 perubahan struktur kepemilikan di perusahaan Nasabah Penerima
 Fasilitas dan/atau di BPRS.

 Yang ...

 - 11 -

 Yang dimaksud dengan “perubahan kepengurusan” adalah perubahan
 kepengurusan di perusahaan Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau di
 BPRS.
 Yang dimaksud dengan “perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok
 Nasabah Penerima Fasilitas” adalah:
 1) Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait menjadi Nasabah
 Penerima Fasilitas Pihak Terkait; dan/atau

 2) Nasabah Penerima Fasilitas perorangan menjadi kelompok
 Nasabah Penerima Fasilitas.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “perubahan ketentuan” adalah perubahan
 ketentuan yang menyebabkan perubahan kriteria Pihak Terkait
 dan/atau kelompok Nasabah Penerima Fasilitas BPRS dan/atau
 perubahan ketentuan lainnya yang menyebabkan terjadinya
 pelampauan BMPD.

 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “exit meeting” adalah pertemuan akhir antara
 pengurus BPRS dan Bank Indonesia untuk membahas hasil
 pemeriksaan.

 Ayat (3) ...

 - 12 -

 Ayat (3)
 Untuk Pelampauan BMPD yang disebabkan oleh penggabungan
 usaha, peleburan usaha atau pengambilalihan usaha, jangka waktu
 sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah 1 (satu) bulan setelah
 akhir bulan laporan sejak disahkannya akta penggabungan usaha,
 peleburan usaha atau pengambilalihan usaha oleh instansi yang
 berwenang.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Langkah-langkah penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau
 Pelampauan BMPD meliputi antara lain:
 a. Pelunasan seluruh/sebagian Pembiayaan yang melanggar dan/atau
 melampaui BMPD;

 b. Penambahan modal disetor.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3) ...

 - 13 -

 Ayat (3)
 Contoh:
 1. Pada tanggal 3 Januari 2011 BPRS B memberikan Pembiayaan
 kepada debitur X (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp200.000.000,00
 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen)
 dari modal BPRS B dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 Pada tanggal 28 Februari 2011 modal BPRS B turun karena
 mengalami kerugian sehingga persentase Pembiayaan kepada
 debitur X menjadi 25% (dua puluh lima persen) dari modal BPRS
 B atau melampaui BMPD yang ditetapkan sebesar 5% (lima
 persen).
 Untuk itu BPRS B wajib membuat action plan untuk
 menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu
 penyelesaian paling lama 6 (enam) bulan sejak action plan
 disampaikan kepada Bank Indonesia.

 2. Pada tanggal 3 Januari 2011 BPRS A menempatkan Deposito 3
 bulan (jatuh tempo pada tanggal 3 April 2011) pada BPRS B
 (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
 rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari modal
 BPRS A.
 Pada tanggal 7 Februari 2011 dikeluarkan ketentuan mengenai
 BMPD BPRS yang mengatur bahwa penempatan dana BPRS ke
 BPRS lain paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal.
 Dengan asumsi modal BPRS A tetap maka dengan adanya
 ketentuan BMPD tersebut penempatan Deposito BPRS A ke

 BPRS ...

 - 14 -

 BPRS B menjadi melampaui BMPD yang ditetapkan sebesar 10%
 (sepuluh persen).
 Untuk itu BPRS A wajib membuat action plan untuk
 menyelesaikan pelampauan tersebut dengan target waktu
 penyelesaian paling lama sampai dengan jatuh tempo Deposito
 yaitu tanggal 3 April 2011.

 Ayat (4)
 Contoh:
 Pada tanggal 3 Januari 2011 BPRS A menempatkan Tabungan pada
 BPRS B (Pihak Tidak Terkait) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
 juta rupiah) yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari modal
 BPRS A.
 Pada tanggal 7 Februari 2011 dikeluarkan ketentuan mengenai BMPD
 BPRS yang mengatur bahwa penempatan dana BPRS ke BPRS lain
 paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal. Dengan asumsi
 modal BPRS A tetap maka dengan adanya ketentuan BMPD tersebut
 penempatan Tabungan BPRS A ke BPRS B menjadi melampaui
 BMPD yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 Untuk itu BPRS A wajib membuat action plan untuk menyelesaikan
 pelampauan tersebut dengan target waktu penyelesaian paling lama 1
 (satu) bulan sejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 14 ...

 - 15 -

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “bukti pendukung” antara lain adalah bukti
 setoran modal dan bukti pembayaran atau pelunasan Pembiayaan.

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan realisasi action plan adalah pelaksanaan
 tahapan penyelesaian Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPD.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Huruf a
 Penempatan Dana Antar Bank pada Bank Umum Konvensional adalah
 dalam bentuk giro dan/atau tabungan.
 Yang dimaksud dengan Bank Umum Konvensional, Bank Umum
 Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah adalah Bank Umum
 Konvensional, Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang
 Perbankan Syariah.

 Huruf b
 Angka 1)
 Deposito dan Tabungan yang dapat dijadikan sebagai agunan

 adalah ...

 - 16 -

 adalah Deposito dan Tabungan yang ditempatkan pada BPRS
 yang sama.

 Angka 2)
 Nilai agunan berupa emas dan/atau logam mulia ditentukan
 berdasarkan harga pasar (market value).

 Angka 3)
 Cukup jelas.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “Pemerintah Indonesia” adalah Pemerintah
 Pusat dan Pemerintah Daerah.

 Huruf d
 Bagian Penempatan Dana yang dimaksud dalam ayat ini adalah bagian
 penempatan dana dalam rangka memenuhi simpanan/iuran/porsi dana
 atau penempatan dana dalam rangka penanggulangan likuiditas yang
 ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 Contoh:
 Terdapat 28 BPRS yang membuat kesepakatan untuk menempatkan
 dana berupa simpanan/iuran/porsi dana pada salah satu BPRS yang
 ditunjuk untuk mengkoordinir pengelolaan dana yang terhimpun.
 Dalam kesepakatan tersebut dimuat antara lain:
 -

 Jumlah simpanan/iuran/porsi dana yang wajib ditempatkan oleh
 BPRS pada BPRS lain yang ditunjuk, misalnya Rp25.000.000,00
 (dua puluh lima juta rupiah) per BPRS.

 - Jumlah ...

 - 17 -
 -

 Jumlah maksimum dana/pinjaman likuiditas yang dapat
 ditempatkan oleh BPRS yang ditunjuk kepada salah satu dari 28
 BPRS tersebut, misalnya 10 (sepuluh) kali dari jumlah
 simpanan/iuran/porsi dana yang ditempatkan atau
 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

 Yang dikecualikan dari perhitungan BMPD dalam contoh tersebut
 adalah:
 - masing-masing penempatan dana dari 28 BPRS tersebut kepada
 BPRS yang ditunjuk sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
 juta rupiah).

 - penempatan dana dari BPRS yang ditunjuk kepada salah satu dari
 28 BPRS yang mengalami kesulitan likuiditas sebesar
 Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

 Pasal 16
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “pola kemitraan” adalah pola pengembangan
 dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing
 perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem
 kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
 Yang dimaksud dengan “pola PHBK” adalah pola pembiayaan dalam
 upaya mengembangkan prasarana pelayanan keuangan bagi
 pengusaha mikro, yang bersifat saling menguntungkan antara tiga
 unsur yang berbeda yaitu BPRS, Lembaga Pengembangan Swadaya

 Masyarakat ...

 - 18 -
 Masyarakat (LPSM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud kelompok disini adalah KSM.

 Huruf b

 Yang dimaksud partisipan PHBK adalah perorangan dan/atau
 lembaga yang terlibat seperti LPSM dan KSM.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Huruf f

 Termasuk dalam agunan alternatif yaitu jaminan tanggung
 renteng di antara anggota kelompok.

 Huruf g
 Cukup jelas.

 Pasal 17 ...

 - 19 -

 Pasal 17
 Yang dimaksudkan dengan “Pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan”
 adalah pembiayaan BPRS kepada anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris dan/atau pegawai BPRS yang memenuhi kriteria Pihak Terkait
 yang antara lain ditujukan untuk biaya sekolah, biaya pengobatan/sakit,
 biaya kontrak rumah, cicilan rumah, uang muka pembelian rumah, biaya
 pernikahan dan pembelian kendaraan bermotor.
 Pemberian Pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut di atas dikategorikan
 sebagai Penyaluran dana kepada Pihak Tidak Terkait dan mengacu pada
 ketentuan BMPD kepada Pihak Tidak Terkait.

 Pasal 18
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “penyampaian secara on-line” adalah
 penyampaian laporan dengan mengirim atau mentransfer rekaman
 data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui
 fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 19 ...

 - 20 -

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan
 yang mengakibatkan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan
 BMPD dan/atau koreksi laporan BMPD secara on-line, antara
 lain gangguan pada jaringan telekomunikasi atau pemadaman
 listrik.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 21 ...

 - 21 -

 Pasal 21
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “penyampaian secara off-line” adalah
 penyampaian laporan dengan cara menyampaikan rekaman data dalam
 bentuk media perekam data elektronik disertai hasil validasi kepada
 Kantor Bank Indonesia setempat.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Ayat (1)
 Laporan BMPD dapat disampaikan secara on-line pada hari libur atau
 hari Sabtu.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Bukti penerimaan untuk laporan BMPD yang disampaikan secara
 on-line adalah berupa soft copy yang dapat diambil secara on-line
 (download). Sedangkan bukti penerimaan untuk laporan BMPD yang
 disampaikan secara off-line adalah berupa tanda terima apabila
 disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau tanggal stempel
 pos apabila dikirimkan melalui pos.

 Ayat (4) ...

 - 22 -

 Ayat (4)
 Koreksi laporan BMPD dapat disampaikan secara on-line pada hari
 libur atau hari Sabtu.

 Ayat (5)
 Contoh:
 Koreksi laporan BMPD untuk data bulan Februari 2011 disampaikan
 secara off-line paling lama tanggal 18 Maret 2011 (hari Jumat) untuk
 penyampaian secara langsung kepada Bank Indonesia maupun untuk
 penyampaian melalui pos, mengingat tanggal 20 Maret 2011 jatuh
 pada hari Minggu.

 Ayat (6)
 Bukti penerimaan untuk koreksi laporan BMPD yang disampaikan
 secara on-line adalah berupa soft copy yang dapat diambil secara
 on-line (download). Sedangkan bukti penerimaan untuk koreksi
 laporan BMPD yang disampaikan secara off-line adalah berupa tanda
 terima apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia atau
 tanggal stempel pos apabila dikirimkan melalui pos.

 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3) ...

 - 23 -

 Ayat (3)
 Contoh:
 BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan BMPD dan/atau
 koreksi laporan BMPD untuk data bulan Maret 2011 apabila laporan
 dimaksud belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30
 April 2011.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “pelaksanaan ketentuan BMPD” antara lain
 adalah perhitungan Penyaluran Dana, perhitungan Modal, penentuan
 kelompok Nasabah Penerima Fasilitas dan/atau penentuan Pihak
 Terkait.

 Ayat (2)
 Koreksi terhadap laporan BMPD kepada Bank Indonesia dilakukan
 untuk posisi hasil penelitian dan/atau pemeriksaan oleh Bank
 Indonesia atas Laporan BMPD yang telah disampaikan oleh BPRS
 pelapor.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4) ...

 - 24 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 Pasal 26
 Ayat (1)
 Laporan struktur kelompok usaha pada ayat ini memuat seluruh
 perorangan atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh persen)
 atau lebih saham BPRS dan pihak-pihak yang melakukan
 Pengendalian dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih
 saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang
 menjadi ultimate shareholders.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 27 ...

 - 25 -
 Pasal 27

 Yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan BPRS antara
 lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya
 kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber
 keuangan pengendali BPRS.

 Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Contoh pengungkapan informasi pengendali terakhir (ultimate
 shareholders):
 1. Tuan X melalui PT ABC ...% saham BPRS.
 2. Tuan Z melalui:
 

 
 

 PT A ...% saham BPRS,
 PT B ...% saham BPRS, dan
 PT C ...% saham BPRS.

 Pasal 29
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2) ...

 - 26 -

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan “jenis kesalahan” adalah nominal yang
 dilaporkan meliputi jumlah Pembiayaan yang diberikan dan nilai
 agunan.
 Jenis kesalahan dihitung per rekening (per baris).
 Nama debitur tidak termasuk yang diperhitungkan dalam jenis
 kesalahan.
 Termasuk jenis kesalahan adalah pelanggaran/pelampauan yang tidak
 dilaporkan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Cukup jelas.

 Ayat (8)
 Cukup jelas.

 Ayat (9) ...

 - 27 -

 Ayat (9)
 Cukup jelas.

 Ayat (10)
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah
 keadaan yang secara nyata menyebabkan BPRS tidak dapat menyusun
 dan/atau menyampaikan laporan BMPD dan/atau koreksi laporan
 BMPD secara on-line dan off-line, antara lain kebakaran, kerusuhan
 massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan
 banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari
 daerah setempat.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4) ...

 - 28 -

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 32
 Ayat (1)
 Kewajiban untuk tetap menyampaikan pelaporan sebagaimana
 dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
 31/61/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
 Perkreditan Rakyat tetap diberlakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan
 setelah berlakunya PBI ini bertujuan untuk memberikan masa transisi
 terhadap pelaporan BMPD yang semula dilakukan melalui rekaman
 data dalam bentuk media perekam data elektronik beserta hasil
 cetakan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menjadi
 diubah secara on-line.
 Kewajiban pelaporan BMPD secara on-line mulai berlaku untuk
 pelaporan BMPD bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni
 2011.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Cukup jelas.

 Pasal 34 ...

 - 29 -

 Pasal 34
 Cukup jelas.

 Pasal 35
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5191
 DPbS

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 13/5/PBI/2011 </reg_id>
<reg_title> BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH </reg_title>
<set_date> 24 Januari 2011 </set_date>
<effective_date> 1 Februari 2011 </effective_date>
<issued_date> 24 Januari 2011 </issued_date>
<replaced_reg> '31/61/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB X' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 2/24/PBI/2000
 TENTANG

 HUBUNGAN REKENING GIRO

 ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar transaksi pembayaran antar
 bank, pemerintah dan pihak-pihak lain, Bank Indonesia
 menyediakan fasilitas pembukaan Rekening Giro kepada pihak-
 pihak dimaksud;

 b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
 transaksi pembayaran tersebut, hubungan Rekening Giro antara
 Bank Indonesia dengan pihak-pihak sebagaimana dalam huruf a
 perlu diatur dalam suatu ketentuan;

 c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan
 ketentuan mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank
 Indonesia dengan pihak ekstern dalam Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

 - 2 -
 2. Undang ...

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3843);

 MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN
 REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN
 PIHAK EKSTERN

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
 Nomor 10 Tahun 1998;

 2. Rekening Giro adalah sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang
 penarikannya dapat dilakukan setiap saat;

 3. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah
 adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan
 dengan menggunakan Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau
 sarana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini;

 4. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro
 Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat
 - 3 -

 dilakukan ...

 dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana sebagaimana ditetapkan
 dalam Peraturan Bank Indonesia ini;

 5. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi
 yang terjadi pada Rekening Giro;

 6. Pemegang Rekening Giro adalah pihak-pihak yang mempunyai Rekening Giro di
 Bank Indonesia;

 7. Spesimen Tanda Tangan adalah contoh tanda tangan yang ditulis pada formulir
 yang disediakan oleh Bank Indonesia dan ditatausahakan di Bank Indonesia;

 8. Cek Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek sebagaimana
 dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dikeluarkan oleh
 Bank Indonesia;

 9. Bilyet Giro Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bilyet giro yang berlaku yang
 dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

 10. Saldo Efektif adalah saldo kredit dalam Rekening Giro yang dapat ditarik oleh
 Pemegang Rekening Giro dan atau pihak-pihak yang diberi kuasa untuk
 melakukan penarikan Rekening Giro;

 11. Warkat Pembukuan adalah sarana penarikan Rekening Giro yang berupa Cek BI,
 BG BI, atau sarana lain yang bersifat paperbased;

 12. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau
 pengkreditan pada Rekening Giro;

 13. Penarikan Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada
 Rekening Giro.

 BAB…

 - 4 -
 BAB II

 PEMBUKAAN REKENING GIRO
 Pasal 2

 Pihak yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia adalah :
 a. Bank;
 b. Departemen Keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran penerimaan
 dan belanja (budget);

 c. International Monetary Funds (IMF).
 Pasal 3

 Rekening Giro pada Bank Indonesia tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening
 gabungan (joint account).

 Pasal 4

 (1) Rekening Giro pada Bank Indonesia hanya dapat dibuka berdasarkan permintaan
 tertulis dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 (2) Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permintaan pembukaan
 Rekening Giro pada Bank Indonesia.

 (3) Tata cara dan persyaratan pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia diatur
 lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 5

 Dalam hal permintaan pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 ayat (1) disetujui maka Pemegang Rekening Giro wajib membuat Spesimen
 Tanda Tangan.

 Pasal…

 - 5 -
 Pasal 6

 Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang ditatausahakan
 di Bank Indonesia.

 Pasal 7

 Rekening Giro yang dibuka di Bank Indonesia tidak dapat dijaminkan oleh
 Pemegang Rekening Giro kepada pihak manapun.

 BAB III

 PENYETORAN KE REKENING GIRO
 Pasal 8

 Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro atau
 oleh bukan Pemegang Rekening Giro.

 Pasal 9

 Penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan
 dengan cara :
 a. Tunai, pemindahbukuan, atau transfer untuk Rekening Giro Rupiah;
 b. Pemindahbukuan atau transfer untuk Rekening Giro Valas.

 Pasal 10

 Tata cara penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur
 lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 BAB…

 - 6 -
 BAB IV

 PENARIKAN REKENING GIRO
 Pasal 11

 (1) Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro, atau
 pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro.

 (2) Pemberian kuasa dari Pemegang Rekening Giro untuk keperluan penarikan
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuasa khusus
 dengan satu kali hak substitusi.

 (3) Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (2) wajib membuat Spesimen Tanda Tangan.

 (4) Kewajiban pembuatan Spesimen Tanda Tangan sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (3) tidak berlaku dalam hal penerima kuasa atau penerima kuasa substitusi
 diberi kuasa untuk melakukan satu kali penarikan.

 Pasal 12

 (1) Dalam hal penarikan Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan sarana
 Warkat Pembukuan maka Bank Indonesia melakukan pencocokan antara tanda
 tangan yang tercantum dalam Warkat Pembukuan dengan Spesimen Tanda
 Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau Pasal 11 ayat (3).

 (2) Dalam hal penarikan Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan sarana
 elektronik maka Bank Indonesia tidak melakukan pencocokan tanda tangan
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetapi kegiatan pencocokan tersebut
 dilakukan dengan cara lain yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia.

 Pasal…

 - 7 -
 Pasal 13

 (1) Pemegang Rekening Giro dapat mensyaratkan bahwa setiap penarikan Rekening
 Giro dengan menggunakan warkat pembukuan harus ditandatangani oleh lebih
 dari 1(satu) orang.

 (2) Persyaratan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan oleh
 Pemegang Rekening Giro atau instansi lain yang berwenang dianggap tidak ada
 dan Bank Indonesia dapat melaksanakan penarikan tersebut tanpa
 memperhatikan dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Pemegang Rekening
 Giro.

 Bagian Pertama

 Rekening Giro yang Dimiliki oleh Instansi Pemerintah.
 Paragraf 1

 Rekening Giro Rupiah
 Pasal 14

 Penarikan Rekening Giro Rupiah oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi
 Saldo Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain diantara badan atau instansi
 pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1)
 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 Pasal 15

 Penarikan Rekening Giro Rupiah yang dimiliki oleh atau instansi pemerintah
 dilakukan dengan menggunakan sarana :
 a. Cek BI;
 b. BG BI;
 c. Sarana elektronik;
 d. Sarana lain.

 Paragraf…

 - 8 -
 Paragraf 2

 Rekening Giro Valas
 Pasal 16

 Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah tidak boleh melebihi Saldo
 Efektif kecuali apabila terdapat kesepakatan lain diantara instansi pemerintah dan
 Bank Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang
 No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

 Pasal 17

 Penarikan Rekening Giro Valas oleh instansi pemerintah dilakukan dengan
 menggunakan sarana :
 a. Surat Perintah Membayar Giro Bank (SPMGB);
 b. Surat Perintah Pembebanan (SPB-SPM);
 c. Surat Perintah Membayar Rekening Khusus (SPMRK);
 d. Surat Kuasa membayar atas beban rekening khusus untuk Letter of Credit
 (SPMRK L/C).

 Bagian Kedua

 Rekening Giro yang Dimiliki oleh Bukan Instansi Pemerintah
 Paragraf 1

 Rekening Giro Rupiah
 Pasal 18

 (1) Pemegang Rekening Giro Rupiah dapat melakukan penarikan dengan jumlah
 maksimal sebesar jumlah Saldo Efektif.

 (2) Dalam…

 - 9 -

 (2) Dalam hal Pemegang Rekening Giro Rupiah adalah Bank peserta kliring,
 ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) hanya berlaku bagi penarikan-penarikan di
 luar penyelesaian akhir hasil kliring.

 Pasal 19

 Penarikan atas Rekening Giro Rupiah dilakukan dengan menggunakan :
 a. Cek BI;
 b. BG BI;
 c. Sarana elektronik;
 d. Sarana lain.

 Paragraf 2

 Rekening Giro dalam Valas
 Pasal 20

 Pemegang Rekening Giro Valas dapat melakukan pendebetan dengan jumlah
 maksimal sebesar jumlah Saldo Efektif.

 Pasal 21

 Penarikan atas Rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan
 dengan menggunakan sarana :
 a. Act SWIFT;
 b. Teleks.

 Pasal 22

 Permintaan penarikan Rekening Giro Valas oleh Bank dapat dilaksanakan apabila
 permintaan dimaksud diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) hari
 kerja sebelum tanggal valuta.

 BAB…

 - 10 -
 BAB V

 PENGGUNAAN CEK BI/BG BI
 Pasal 23

 Cek BI hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening
 Giro Rupiah.

 Pasal 24

 BG BI digunakan untuk keperluan pemindahan dana dari satu Rekening Giro Rupiah
 ke Rekening Giro Rupiah lainnya.

 Pasal 25

 (1) Bank Indonesia tidak memproses Cek BI atau BG BI yang terdapat perbedaan
 nominal antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf.

 (2) Penulisan nominal dalam angka dan huruf tidak dapat dilakukan pencoretan atau
 perubahan.

 (3) Setiap pencoretan atau perubahan penulisan selain mengenai nominal angka dan
 huruf harus ditandatangani oleh Penarik Cek BI atau BG BI yang bersangkutan
 pada tempat kosong yang terdekat dengan pencoretan atau perubahan penulisan
 tersebut.

 Pasal 26

 (1) Pemegang Rekening Giro wajib menatausahakan dengan baik blanko Cek BI dan
 atau BG BI yang diterima dari Bank Indonesia.

 (2) Pemegang Rekening Giro bertanggungjawab atas segala macam penyalahgunaan
 dari tiap-tiap helai Cek BI dan atau BG BI oleh pihak-pihak

 yang…

 - 11 -

 yang tidak berhak serta segala akibat yang ditimbulkan atas penyalahgunaan
 tersebut.

 Pasal 27

 Ketentuan mengenai Cek BI dan BG BI yang tidak diatur dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini tunduk pada ketentuan mengenai cek dan bilyet giro yang berlaku.
 BAB VI

 PERUBAHAN REKENING GIRO
 Pasal 28

 (1) Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan
 nomor rekening atau nama rekening.

 (2) Perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
 dilakukan oleh Bank Indonesia.

 (3) Perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
 dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro dengan terlebih dahulu mengajukan
 permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Rekening Giro
 sebagaimana dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
 BAB VII

 PENUTUPAN REKENING GIRO
 Pasal 29

 (1) Bank Indonesia setiap saat dapat menutup Rekening Giro baik atas permintaan
 Pemegang Rekening Giro, pihak berwenang yang terkait dengan Rekening Giro
 yang bersangkutan, maupun atas dasar pertimbangan Bank Indonesia.
 - 12 -

 (2) Penutupan…

 (2) Penutupan Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut
 :

 a. Apabila pada satu Kantor Bank Indonesia (KPBI dan KBI) Pemegang
 Rekening Giro memiliki lebih dari satu Rekening Giro dan mutasi-mutasi
 yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada.

 b. Pemegang Rekening Giro tidak mempunyai keterkaitan tugas dengan
 Bank Indonesia.

 c. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun.
 Pasal 30

 (1) Permohonan penutupan Rekening Giro oleh Pemegang Rekening Giro atau
 pihak lain yang berwenang atas Rekening Giro yang bersangkutan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan secara tertulis.

 (2) Ketentuan mengenai tata cara penutupan Rekening Giro diatur lebih lanjut
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 31

 Bank Indonesia dapat menyetujui permohonan penutupan Rekening Giro apabila
 Pemegang Rekening Giro telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank
 Indonesia.

 Pasal 32

 Dalam hal Rekening Giro telah ditutup, maka Cek BI dan atau BG BI yang masih
 beredar tidak dapat diperhitungkan lagi atas beban Rekening Giro dimaksud.

 BAB…

 - 13 -

 BAB VIII
 LAPORAN
 Pasal 33

 (1) Terhadap Rekening Giro Rupiah setiap akhir hari Bank Indonesia mencetak
 Rekening Koran yang dapat diambil oleh Pemegang Rekening Giro selambat-
 lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal Rekening Koran.

 (2) Terhadap Rekening Giro Valas setiap minggu pada tanggal neraca Bank
 Indonesia mencetak Rekening Koran yang dapat diambil oleh Pemegang
 Rekening Giro selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal Rekening
 Koran.

 (3) Pencetakan Rekening Koran sebagaimana dalam ayat (1) tidak berlaku dalam
 hal sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal
 19 huruf c menyediakan informasi yang terdapat dalam Rekening Koran secara
 on-line.

 Pasal 34

 (1) Bank Indonesia melakukan penutupan periode laporan Rekening Koran pada
 tiap akhir tahun kalender dan mencetak laporan tersebut untuk disampaikan
 kepada Pemegang Rekening Giro.

 (2) Penyampaian laporan Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pencetakan laporan
 Rekening Koran.

 Pasal 35

 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dengan data yang
 ada pada Pemegang Rekening Giro maka Pemegang Rekening Giro

 wajib…

 - 14 -

 wajib melaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) minggu
 setelah tanggal Rekening Koran tersebut.

 (2) Dalam hal Pemegang Rekening Giro tidak melaporkan perbedaan data
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka data yang terdapat dalam Rekening
 Koran dianggap sebagai data yang benar.

 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula
 terhadap penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
 BAB IX

 BIAYA-BIAYA
 Pasal 36

 Setiap penarikan atas beban Rekening Giro dikenakan biaya transaksi dan biaya
 administrasi yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 37

 Setiap perolehan blanko Cek BI dan BG BI dikenakan biaya cetak dan biaya materai
 yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 38

 Pengenaan biaya - biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 37
 dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro yang bersangkutan.

 Pasal…

 - 15 -
 Pasal 39

 Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan biaya-biaya sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 36 dan 37 untuk pihak-pihak tertentu yang akan diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 BAB X

 LAIN-LAIN
 Pasal 40

 Ketentuan mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan
 pegawai dan Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak tunduk pada ketentuan ini.
 Pasal 41

 Sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan Pasal 19 huruf
 c akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
 BAB XI

 ATURAN PERALIHAN
 Pasal 42

 Rekening Giro Rupiah dan atau Rekening Giro Valas milik pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank
 Indonesia ini tetap diakui sebagai Rekening Giro yang sah berdasarkan Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 Pasal 43

 (1) Pihak lain diluar pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang
 masih memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia dalam jangka waktu

 1 (satu)…

 - 16 -

 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib
 mengajukan permohonan penutupan rekening.

 (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain di
 luar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengajukan
 permohonan penutupan Rekening Giro, maka Bank Indonesia berwenang
 menutup rekening yang bersangkutan.
 Pasal 44

 (1) Bagi pemegang Rekening Giro yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan
 atau sudah memiliki namun belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Bank Indonesia ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah
 berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyampaikan Spesimen Tanda
 Tangan kepada Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal Pemegang Rekening Giro tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) maka penarikan Rekening Giro tidak dapat dilakukan.
 Pasal 45

 Segala surat penunjukan kepada pihak lain untuk melakukan penarikan Rekening
 Giro pada Bank Indonesia yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank
 Indonesia ini berlaku sebagai surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 46

 Kesepakatan antara badan atau instansi pemerintah dan Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 yang sudah ada pada saat berlakunya
 Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

 BAB…

 - 17 -

 BAB XII
 PENUTUP
 Pasal 47

 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta

 Pada tanggal 17 November 2000
 a.n GUBERNUR BANK INDONESIA

 ANWAR NASUTION
 DEPUTI GUBERNUR SENIOR

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 205
 DASP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 2/24/PBI/2000
 TENTANG

 HUBUNGAN REKENING GIRO
 ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
 I. UMUM

 Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
 tentang Bank Indonesia maka Bank Indonesia diarahkan untuk melakukan
 tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh bank sentral. Sehubungan
 dengan hal tersebut maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pihak-
 pihak yang dapat mempunyai hubungan Rekening Giro dengan Bank
 Indonesia. Dalam hal ini hanya pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan
 tugas dan fungsi dengan Bank Indonesia yang dapat mempunyai Rekening
 Giro pada Bank Indonesia.

 Salah satu fungsi pemeliharaan Rekening Giro pada Bank Indonesia

 oleh pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan tugas dengan Bank Indonesia
 adalah dalam rangka memperlancar transaksi pembayaran diantara pihak-
 pihak tersebut. Disamping itu pada saat ini Bank Indonesia telah
 memanfaatkan perkembangan teknologi dalam memperlancar transaksi
 pembayaran sehingga penyelesaian transaksi pembayaran dengan mendebit
 dan mengkredit Rekening Giro para pihak dapat dilakukan secara elektronik.
 Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan dasar hukum bagi

 pihak-pihak tersebut dalam melakukan transaksi pembayaran secara
 elektronik serta dalam rangka penataan kembali terhadap pihak-pihak
 - 2 -

 yang...

 yang dapat mempunyai hubungan Rekening Giro dengan Bank Indonesia,
 maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Ketentuan-ketentuan
 mengenai hubungan Rekening Koran dengan Bank Indonesia yang berlaku
 saat ini. Dengan ditetapkannya ketentuan mengenai Hubungan Rekening Giro
 antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern diharapkan pelaksanaan
 transaksi elektronik yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai keterkaitan
 tugas dengan Bank Indonesia akan lebih lancar dan mempunyai dasar hukum
 yang kuat.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas
 Pasal 2
 Huruf a

 Bank yang dapat membuka Rekening Giro di Bank Indonesia
 adalah tingkatan Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Khusus bagi
 Bank yang menjalankan kegiatan sebagai bank konvensional dan
 bank syariah, maka Bank tersebut dapat membuka 2 (dua)
 rekening masing-masing atas nama unit usaha konvensional dan
 unit usaha syariahnya baik dalam rupiah maupun valas.

 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal…
 - 3 -

 Pasal 3

 Yang dimaksud dengan rekening gabungan (joint account) adalah
 rekening yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pihak.

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Penolakan permintaan pembukaan Rekening Giro didasarkan pada
 hal-hal sebagai berikut :
 a. Persyaratan administrasi tidak dipenuhi, atau
 b. Pemilik rekening telah memiliki rekening di Bank Indonesia
 dan mutasi - mutasi yang akan dilakukan melalui rekening-
 rekening yang bersangkutan dapat ditampung dalam rekening
 yang telah ada.

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Pasal 5
 Cukup jelas

 Pasal 6
 Cukup jelas
 Pasal 7
 Cukup jelas
 Pasal 8
 Cukup jelas
 Pasal…

 - 4 -
 Pasal 9
 Cukup jelas
 Pasal 10
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan pemberian kuasa khusus dengan dengan
 satu kali hak substitusi adalah bahwa penerima kuasa dapat
 memberikan kuasa lagi kepada satu atau beberapa orang
 (penerima kuasa substitusi) namun penerima kuasa substitusi
 tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pihak lain.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 12
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain
 adalah diperlukannya countersign dari pihak lain yang ditunjuk
 oleh Pemegang Rekening Giro atau yang ditetapkan oleh instansi
 lain yang berwenang. Dalam hal ini Pemegang

 Rekening…

 - 5 -

 Rekening Giro wajib mengupayakan pemenuhan persyaratan
 tersebut. Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab atas
 pelaksanaan penarikan yang tidak memenuhi persyaratan yang
 ditetapkan oleh Pemegang Rekening Giro maupun instansi lain
 yang berwenang tersebut.

 Pasal 14

 Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan Bank
 Indonesia maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan melakukan
 penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada akhir hari saldo
 negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan memindahkan saldo
 negatif tersebut kepada rekening instansi pemerintah lainnya yang
 ditunjuk atau dengan pengkreditan dari rekening instansi pemerintah
 lainnya.

 Pasal 15
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c

 Sarana elektronik adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia

 dengan
 memanfaatkan
 teknologi

 komputer guna melakukan penarikan dana secara tunai dari
 satu Rekening Giro atau pemindahan dana dari satu Rekening
 Giro ke Rekening Giro lainnya. Sarana elektronik yaitu
 antara lain adalah sistem transfer dana yang

 penyelesaiannya…

 - 6 -

 penyelesaiannya dilakukan secara individual atau per transaksi
 (Sistem Real Time Gross Settlement).

 Huruf d

 Sarana penarikan lain merupakan sarana penarikan Rekening
 Giro yang telah distandarisir oleh pemerintah dan telah disetujui
 oleh Bank Indonesia, antara lain terdiri dari :
 1. SPMGB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
 Anggaran (DJA) dan KPKN yang sekota dengan Bank
 Indonesia; dan

 2. SPB-SPM yang diterbitkan oleh KPKN non Bank
 Indonesia;

 Dalam hal terdapat perubahan sarana penarikan sebagaimana
 tersebut di atas maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan
 persetujuan Bank Indonesia.

 Pasal 16

 Dalam hal terdapat kesepakatan antara instansi pemerintah dan Bank
 Indonesia

 maka instansi pemerintah tersebut dimungkinkan
 melakukan penarikan melebihi Saldo Efektifnya sepanjang pada akhir
 hari saldo negatif tersebut dapat diselesaikan baik dengan
 memindahkan saldo negatif tersebut kepada rekening instansi
 pemerintah lainnya yang ditunjuk atau dengan pengkreditan dari
 rekening instansi pemerintah lainnya.

 - 7 -
 Pasal…
 Pasal 17
 Huruf a

 SPMGB adalah warkat standar yang diterbitkan oleh KPKN
 yang sekota dengan Bank Indonesia dan DJA dalam rangka
 melakukan pembayaran kepada rekanan atau pihak lainnya atas
 beban rekening yang bersangkutan atau untuk diperhitungkan
 dengan rekening khusus.

 Bentuk/format SPMGB yang digunakan untuk penarikan
 Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank
 Indonesia.

 Huruf b

 SPB-SPM adalah warkat standar yang diterbitkan oleh KPKN
 non-Bank Indonesia dalam rangka melakukan pembayaran
 kepada rekanan atau pihak lainnya yang selanjutnya
 diperhitungkan dengan rekening khusus di KPBI.
 Bentuk/format SPB-SPM yang digunakan untuk penarikan
 Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank
 Indonesia.

 Huruf c

 SPMRK adalah warkat yang diterbitkan oleh DJA yang
 disampaikan ke KPBI untuk membebani rekening khusus dalam
 valas.

 Bentuk…

 - 8 -

 Bentuk/format SPMRK yang digunakan untuk penarikan
 Rekening Giro Valas wajib memperoleh persetujuan dari Bank
 Indonesia.

 Huruf d

 SPMRK L/C adalah warkat yang diterbitkan oleh DJA yang
 disampaikan ke KPBI untuk membebani rekening khusus untuk
 Letter of Credit.

 Bentuk/format SPMRK L/C wajib memperoleh persetujuan dari
 Bank Indonesia.

 Pasal 18
 Ayat (1)

 Dalam hal pemegang rekening mempunyai rekening pada lebih
 dari satu Kantor Bank Indonesia (KBI dan KPBI) maka Saldo
 Efektif adalah saldo rekening pada masing-masing Kantor Bank
 Indonesia.

 Ayat (2)

 Penyelesaian akhir hasil kliring diatur dalam Peraturan Bank
 Indonesia tersendiri.

 Pasal 19
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c

 Sarana elektronik adalah suatu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna
 melakukan penarikan dana dari satu Rekening Giro atau

 pemindahan…

 - 9 -

 pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke Rekening Giro
 lainnya. Sarana elektronik yaitu antara lain adalah sistem
 transfer dana yang penyelesaiannya dilakukan secara individual
 atau per transaksi (Sistem Real Time Gross Settlement).

 Huruf d

 Sarana lain yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah
 sarana teleks yang digunakan untuk pembukuan hasil kliring oleh
 penyelenggara kliring lokal di tempat yang tidak terdapat kantor
 Bank Indonesia dan permintaan penarikan oleh lembaga
 internasional.

 Pasal 20
 Cukup jelas
 Pasal 21
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan SWIFT (Society For Worldwide
 Interbank Financial Telecommunication) adalah suatu jaringan
 internasional untuk keperluan pemindahan dana dan atau
 pertukaran berita dengan menggunakan teknologi komputer antar
 bank dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang menjadi
 anggotanya.

 Huruf b
 Cukup jelas
 Pasal 22
 Cukup jelas
 Pasal 23
 Cukup jelas
 - 10 -
 Pasal…

 Pasal 24
 Cukup jelas
 Pasal 25
 Cukup jelas
 Pasal 26
 Cukup jelas
 Pasal 27
 Cukup jelas
 Pasal 28
 Cukup jelas
 Pasal 29
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c

 Apabila berdasarkan catatan pada Bank Indonesia suatu
 Rekening Giro selama jangka waktu 1,5 (satu setengah)
 tahun tidak aktif, Bank Indonesia akan memberitahukan
 Pemegang Rekening Giro secara tertulis mengenai hal
 tersebut sekaligus meminta agar yang bersangkutan
 menutup Rekening Gironya. Selanjutnya apabila dalam
 jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan itu

 - 11 -
 tidak…

 tidak ada jawaban maka Rekening Giro tersebut akan
 ditutup tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bank Indonesia
 akan menginformasikan secara tertulis mengenai penutupan
 tersebut, dan saldo Rekening Giro dimaksud setelah
 diperhitungkan dengan seluruh kewajiban Pemegang
 Rekening Giro kepada Bank Indonesia, akan dipindahkan
 pada rekening tertentu untuk menunggu penyelesaian lebih
 lanjut dari Pemegang Rekening Giro.

 Pasal 30
 Cukup jelas
 Pasal 31
 Cukup jelas
 Pasal 32

 Yang dimaksud dengan Cek BI atau BG BI yang masih beredar dalam
 Pasal ini adalah Cek BI dan atau BG BI yang ditarik sebelum maupun
 sesudah Rekening Giro ditutup.

 Pasal 33
 Ayat (1)

 Pengambilan Rekening Koran harian dilakukan pada hari kerja
 berikutnya sesuai jadwal yang berlaku.

 Rekening Koran tersebut hanya akan dicetak apabila terdapat
 mutasi pada Rekening Giro dimaksud.

 Ayat (2)

 Pengambilan Rekening Koran mingguan dilakukan pada hari
 kerja berikutnya sesuai jadwal yang berlaku.

 Rekening…
 - 12 -

 Rekening Koran tersebut hanya akan dicetak apabila terdapat
 mutasi pada Rekening Giro dimaksud.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 34
 Ayat (1)

 Rekening Koran yang disebut dengan laporan akhir tahun untuk
 Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Koran harian yang
 dicetak pada akhir hari kerja Bank Indonesia pada bulan
 Desember. Laporan dimaksud memuat mutasi dari transaksi-
 transaksi yang terjadi pada tanggal akhir bulan tersebut.
 Rekening Koran yang disebut dengan laporan akhir tahun untuk
 Rekening Giro Valas adalah rekening koran mingguan yang
 dicetak pada tanggal neraca akhir hari kerja Bank Indonesia
 pada bulan Desember. Laporan dimaksud memuat mutasi dari
 transaksi-transaksi yang terjadi pada periode minggu terakhir
 akhir bulan tersebut Rekening Koran akhir tahun kalender
 tersebut di atas mencantumkan klausula

 tertentu dan

 ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia diatas materai yang
 berlaku.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 35
 Cukup jelas
 Pasal 36
 Cukup jelas
 Pasal…

 - 13 -
 Pasal 37
 Cukup jelas
 Pasal 38
 Cukup jelas
 Pasal 39
 Cukup jelas
 Pasal 40
 Cukup jelas
 Pasal 41

 Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran
 Bank Indonesia tersebut antara lain :

 a. syarat kepesertaan;
 b. tata cara penggunaan;
 c. jenis transaksi yang dilakukan; dan
 d. contingency plan.

 Pasal 42
 Cukup jelas
 Pasal 43
 Cukup jelas
 Pasal 44
 Cukup jelas

 Pasal…

 - 14 -
 Pasal 45
 Cukup jelas
 Pasal 46
 Cukup jelas
 Pasal 47
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4025
 DASP



","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 2/24/PBI/2000 </reg_id>
<reg_title> HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN </reg_title>
<set_date> 17 November 2000 </set_date>
<effective_date> 17 November 2000 </effective_date>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 18/10/PBI/2016
 TENTANG

 PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
 BANK DAN NASABAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat
 dibutuhkan untuk mendukung perumusan dan
 pelaksanaan kebijakan, baik di bidang moneter,
 makroprudensial perbankan, maupun sistem
 pembayaran;

 b. bahwa keterangan dan data yang benar dan tepat waktu,
 yang diperoleh dari pemantauan kegiatan lalu lintas
 devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan
 statistik yang meliputi statistik neraca pembayaran
 Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan
 statistik lainnya;

 c. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa juga
 diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan
 penerimaan devisa hasil ekspor;

 d. bahwa transaksi penggunaan devisa perlu dilengkapi
 dengan bukti pendukung guna mendorong transparansi
 dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan lalu
 lintas devisa, baik yang dilakukan oleh bank maupun
 nasabah;

 - 2 -

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
 perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia
 mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank
 dan nasabah;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
 Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer
 Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5204);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN
 KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

 - 3 -

 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 dan Undang-Undang yang mengatur mengenai
 perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank
 yang berkedudukan di luar negeri dan beroperasi di
 Indonesia namun tidak termasuk kantor bank umum dan
 bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang
 beroperasi di luar negeri.

 2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD
 adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas
 devisa dan sistem nilai tukar.

 3. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut
 Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan
 perpindahan aset dan kewajiban finansial antara
 Penduduk dan bukan Penduduk, termasuk perpindahan
 aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk.

 4. Aset Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut
 AFLN Bank adalah aktiva Bank terhadap bukan
 Penduduk baik dalam valuta asing maupun Rupiah,
 antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing,
 simpanan, dan surat berharga.

 5. Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya
 disebut KFLN Bank adalah pasiva Bank terhadap bukan
 Penduduk baik dalam valuta asing maupun Rupiah,
 antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan
 Penduduk, utang luar negeri, dan ekuitas dari bukan
 Penduduk.

 6. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu
 lintas devisa dan sistem nilai tukar.

 7. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 perbankan dan Undang-Undang yang mengatur
 mengenai perbankan syariah.

 8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut
 Laporan LLD adalah laporan atas seluruh Kegiatan LLD

 - 4 -

 yang menimbulkan perubahan AFLN Bank dan/atau
 KFLN Bank yang disebabkan oleh transaksi yang
 dilakukan oleh Bank yang bersangkutan maupun
 Nasabah, termasuk laporan yang berupa Laporan LLD
 nihil.

 9. Perintah Transfer Dana adalah perintah transfer dana
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai transfer dana.

 10. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah
 periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan
 yang bersangkutan.

 11. Masa Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MPL
 adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1
 sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya PL.

 12. Masa Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya
 disingkat MPKL adalah periode penyampaian koreksi
 Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20
 setelah berakhirnya PL.

 13. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
 pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang
 mengatur mengenai kepabeanan.

 BAB II

 PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN
 Pasal 2

 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank
 Indonesia dengan benar dan tepat waktu.

 (2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 disampaikan secara lengkap.

 Pasal 3

 (1) Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (1) meliputi:
 a. Laporan Transaksi;
 b. Laporan Posisi; dan
 c. laporan pendukung.

 - 5 -

 (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a meliputi transaksi Bank dan/atau Nasabah yang
 memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.

 (3) Laporan Posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
 b meliputi posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank
 dan/atau KFLN Bank.

 (4) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c meliputi antara lain rincian transaksi Ekspor dan
 daftar dokumen terkait transaksi Ekspor.

 Pasal 4

 (1) Transaksi Bank dan/atau Nasabah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan nilai lebih besar
 dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
 atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara
 individual per transaksi dan terinci, kecuali ditentukan
 secara khusus.

 (2) Transaksi Bank dan/atau Nasabah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan nilai sampai
 dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika
 Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan
 secara gabungan dan dikelompokkan menurut jenis
 rekening dan jenis valuta, kecuali ditentukan secara
 khusus.

 (3) Perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 5

 (1) Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah
 pada Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (2), Bank wajib menyampaikan laporan
 pendukung yang meliputi antara lain rincian transaksi
 Ekspor dan daftar dokumen terkait transaksi Ekspor

 - 6 -

 Nasabah kepada Bank Indonesia berdasarkan informasi dari
 Nasabah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil
 Ekspor.

 (2) Bank harus meneruskan dokumen terkait transaksi
 Ekspor yang diterima dari Nasabah kepada Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa
 hasil Ekspor.

 Pasal 6

 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan secara online selama
 MPL.

 (2) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh
 Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) tidak benar dan/atau tidak lengkap, Bank
 menyampaikan koreksi Laporan LLD secara online
 selama MPKL.

 (3) Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan
 LLD yang melampaui MPKL dilakukan secara offline.

 Pasal 7

 (1) Dalam hal terdapat gangguan teknis yang menyebabkan
 Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau
 koreksi Laporan LLD secara online sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Laporan
 LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dapat disampaikan
 secara offline.

 (2) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) terjadi pada hari terakhir penyampaian Laporan
 LLD, Laporan LLD disampaikan secara online pada hari
 berikutnya jika gangguan teknis telah dapat diatasi atau
 secara offline pada hari kerja berikutnya jika gangguan
 teknis belum dapat diatasi.

 (3) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) terjadi pada hari terakhir penyampaian koreksi

 - 7 -

 Laporan LLD, koreksi Laporan LLD disampaikan secara
 offline pada hari kerja berikutnya.

 (4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terjadi di Bank, Bank harus
 menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
 Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung
 terjadinya gangguan teknis.

 Pasal 8

 (1) Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan LLD
 apabila Laporan LLD telah diterima oleh Bank Indonesia
 serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD
 apabila Laporan LLD disampaikan melampaui MPL
 sampai dengan akhir bulan.

 (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD
 apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan
 akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (4) Dalam hal Bank dinyatakan tidak menyampaikan
 Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank
 tetap wajib menyampaikan Laporan LLD yang belum
 disampaikan.

 Pasal 9

 (1) Dalam rangka penyampaian Laporan LLD sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2, Bank harus meminta
 keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada
 Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank.

 (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 memberikan keterangan, data, dan/atau dokumen
 pendukung kepada Bank sesuai dengan permintaan
 Bank.

 (3) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 menyampaikan keterangan, data, dan/atau dokumen
 pendukung kepada Bank dengan benar.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan, data,

 - 8 -

 dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 10

 (1) Untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar
 (outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai setara
 di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika
 Serikat), Nasabah harus menyampaikan dokumen
 pendukung kepada Bank.

 (2) Keharusan penyampaian dokumen pendukung
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
 untuk:
 a. transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk
 kepentingan Bank itu sendiri; dan

 b. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan
 simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri.

 (3) Perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran
 Bank Indonesia.

 Pasal 11

 Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer
 Dana untuk transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 10 ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan dokumen
 pendukung.

 Pasal 12

 Bank harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia
 mengenai penyampaian dokumen pendukung untuk transaksi
 LLD berupa transfer dana keluar (outgoing transfer)
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang
 mengakibatkan berkurangnya giro Bank di luar negeri.

 Pasal 13

 (1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur perolehan
 data/informasi dan penyusunan Laporan LLD yang
 dituangkan dalam suatu pedoman tertulis.

 - 9 -

 (2) Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung
 jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan
 menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

 BAB III

 PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN
 Pasal 14

 (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
 penelitian kebenaran Laporan LLD, dengan cara antara
 lain:
 a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau
 dokumen pendukung kepada Bank; dan/atau

 b. melakukan pemeriksaan langsung terhadap Bank.

 (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan
 penelitian kebenaran keterangan, data, dan/atau
 dokumen pendukung kepada Nasabah, dengan cara
 antara lain:
 a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau
 dokumen lainnya yang terkait kepada Nasabah;

 b. melakukan pemeriksaan langsung terhadap
 Nasabah; dan/atau

 c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian
 kebenaran dokumen pendukung.

 Pasal 15

 (1) Bank dan/atau Nasabah harus memberikan penjelasan,
 bukti, catatan, dokumen pendukung, dan/atau dokumen
 lainnya yang terkait dalam rangka penelitian kebenaran
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka
 waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

 (2) Dalam hal Bank tidak memberikan penjelasan, bukti,
 catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bank dinyatakan tidak
 menyampaikan Laporan LLD dengan benar.

 (3) Dalam hal Nasabah tidak memberikan penjelasan, bukti,
 catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait

 - 10 -

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
 keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung yang
 disampaikan Nasabah kepada Bank dinyatakan tidak
 benar.

 BAB IV
 SANKSI

 Pasal 16

 (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan
 sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari
 keterlambatan.

 (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan
 sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 (3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD
 dengan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai
 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk
 setiap rincian baris (field) yang tidak benar dengan denda
 paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
 rupiah).

 (4) Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer
 Dana untuk transaksi LLD tanpa dilengkapi dokumen
 pendukung dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa denda
 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap
 Perintah Transfer Dana.

 Pasal 17

 (1) Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan
 keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung dengan
 benar kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran

 - 11 -

 tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua
 puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal
 paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
 rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.

 (2) Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah yang
 dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung
 dengan benar kepada Bank dapat dikenakan sanksi
 administratif berupa pemberitahuan kepada instansi
 terkait.

 Pasal 18

 (1) Bank atau Nasabah yang telah dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dapat diberikan
 pembebasan sanksi administratif berupa denda.

 (2) Pembebasan sanksi administratif berupa denda
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 ketentuan:
 a. Bank atau Nasabah mengajukan permohonan
 pembebasan sanksi administratif berupa denda; dan

 b. berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau
 Nasabah tidak melakukan pelanggaran.

 (3) Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif
 berupa denda harus disampaikan dalam batas waktu
 yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu tertentu
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 19

 (1) Pembebanan sanksi administratif berupa denda bagi Bank
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan
 cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia
 setelah adanya surat penetapan sanksi administratif
 berupa denda.

 - 12 -

 (2) Pembayaran sanksi administratif berupa denda bagi
 Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan
 dengan cara disetorkan ke Bank Indonesia setelah adanya
 surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

 BAB V

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 20

 (1) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga
 menyebabkan keterangan, data, dan/atau dokumen
 pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak tersedia,
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

 (2) Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga
 menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan LLD,
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD
 dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 ayat (1).

 (3) Bank yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera
 menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
 Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai
 keadaan memaksa yang dialami.

 (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (2) berlaku dalam hal Bank memperoleh persetujuan
 dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan Laporan
 LLD.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 21

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini
 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

 - 13 -
 Pasal 22

 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011
 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5242), dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku; dan

 b. semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan
 Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242),
 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
 dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 23
 (1) Keharusan
 penyampaian dokumen pendukung

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku setelah
 diterbitkannya ketentuan pelaksanaan dari Peraturan
 Bank Indonesia ini.

 (2) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 17, mulai berlaku
 untuk data PL bulan Maret 2017 yang disampaikan
 bulan April 2017.

 Pasal 24

 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 - 14 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Juni 2016

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 30 Juni 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 129

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK NDONESIA
 NOMOR 18/10/PBI/2016
 TENTANG

 PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA
 BANK DAN NASABAH

 I. UMUM
 Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24

 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank
 Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan data
 mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu
 sistem pemantauan LLD yang efektif. Keterangan dan data yang diperoleh
 melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan
 pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, makroprudensial
 perbankan, maupun sistem pembayaran. Di samping itu, keterangan dan
 data tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi
 statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional
 Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem
 pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan
 ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil Ekspor.
 Saat ini penyampaian dokumen pendukung untuk Kegiatan LLD

 melalui Bank hanya diberlakukan untuk transaksi terkait Ekspor. Guna
 mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi
 Kegiatan LLD maka perlu diatur kembali mengenai penyampaian
 keterangan dan data, termasuk dokumen pendukungnya oleh Nasabah
 kepada Bank.

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan laporan yang “benar” adalah laporan
 yang memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan
 informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya.
 Yang dimaksud dengan laporan yang “tepat waktu” adalah
 laporan yang disampaikan dalam MPL yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia, telah diterima oleh Bank Indonesia, dan
 memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan laporan yang “lengkap” adalah laporan
 yang memuat keterangan dan data seluruh Kegiatan LLD, serta
 telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 Pasal 3
 Ayat (1)

 Dalam hal tidak terdapat Kegiatan LLD, Bank menyampaikan
 Laporan LLD nihil kepada Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank
 dan/atau KFLN Bank, meliputi antara lain :
 a. penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam
 Rupiah maupun valuta asing;

 b. penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan Penduduk
 di dalam negeri baik dalam Rupiah maupun valuta asing;
 dan/atau

 c. penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar
 Penduduk dalam valuta asing.

 Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank lain, transaksi
 bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.
 Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang

 - 3 -

 memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, Bank
 menyampaikan Laporan Transaksi nihil.

 Ayat (3)
 Posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN
 Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank
 maupun Nasabah.
 Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank lain, transaksi
 bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.
 Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening
 AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang
 dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah, Bank menyampaikan
 Laporan Posisi nihil.

 Ayat (4)
 Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor
 Nasabah, Bank menyampaikan laporan pendukung nihil.

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan jenis rekening adalah jenis AFLN Bank
 atau KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank
 dan/atau transaksi Nasabah.
 Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank lain, transaksi
 bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)

 Rincian transaksi terkait Ekspor meliputi keterangan dan data
 antara lain:
 a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 b. nomor pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 c. tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

 - 4 -
 dan

 d. nilai rincian Ekspor.
 Dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah meliputi dokumen
 pendukung yang disampaikan Nasabah, antara lain dokumen
 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur penjualan, dan
 perjanjian terkait transaksi Ekspor.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “secara online” adalah menyampaikan
 Laporan LLD kepada Bank Indonesia melalui jaringan khusus
 ekstranet Bank Indonesia.
 Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu,
 hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 Ayat (2)

 Koreksi Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari
 Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud “secara offline” adalah menyampaikan Laporan
 LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media
 elektronik antara lain compact disk, flash disk, atau e-mail.

 Pasal 7
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan
 yang terjadi di Bank Indonesia dan/atau Bank, yang meliputi
 antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi, namun
 tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan LLD
 di Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 - 5 -
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Keterangan dan data dimaksud antara lain meliputi nilai dan
 jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi,
 dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “transfer dana” adalah transfer dana
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai transfer dana.
 Dokumen pendukung antara lain berupa dokumen yang
 mendasari adanya kegiatan transaksi (underlying transaction)
 transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valuta asing.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.

 - 6 -
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Huruf a
 Termasuk sebagai dokumen lainnya yang terkait antara lain
 laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (bank
 statement).

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 - 7 -
 Ayat (3)

 Bank Indonesia tidak akan memproses pengajuan permohonan
 untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan setelah
 berakhirnya batas waktu yang ditentukan.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan
 yang berada di luar kendali Bank dan secara nyata dialami Bank
 yang disebabkan antara lain karena kebakaran, kerusuhan
 massa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase,
 serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang
 dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di
 daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain:
 a. prosedur dan tata cara penyampaian Laporan LLD, termasuk
 dokumen pendukungnya; dan

 b. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi.
 Pasal 22
 Cukup jelas.

 - 8 -
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5897

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 18/10/PBI/2016 </reg_id>
<reg_title> PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH </reg_title>
<set_date> 29 Juni 2016 </set_date>
<effective_date> 30 Juni 2016 </effective_date>
<issued_date> 30 Juni 2016 </issued_date>
<replaced_reg> '13/21/PBI/2011' </replaced_reg>
<related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '3/UU/2011', '24/UU/1999' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 10/ 25 /PBI/2008
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 10/19/PBI/2008
 TENTANG

 GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
 DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang: a. bahwa dampak gejolak ekonomi dan keuangan global
 semakin berpotensi mengurangi kecukupan likuiditas
 perbankan baik dalam rupiah maupun valuta asing;

 b. bahwa untuk mengatasi dampak tersebut dan
 meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas
 sistem perbankan, Bank Indonesia memandang perlu untuk
 memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas;

 c. bahwa pengaturan likuiditas perbankan antara lain
 dilakukan melalui penetapan giro wajib minimum;

 d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang
 perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib
 minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta
 asing dalam Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat: …

 - 2 -

 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4357);

 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 10/19/PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK
 UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN
 VALUTA ASING.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008
 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah

 dan …

 - 3 -

 dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4904) diubah
 sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 1

 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan
 kegiatan usaha secara konvensional.

 2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari
 Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan
 dalam valuta asing.

 3. Dana Pihak Ketiga Bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah
 kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah
 dan valuta asing.

 4. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank
 Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari
 simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

 5. Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut
 Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah
 yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank
 Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
 mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan
 pihak ekstern.

 6. Rekening …

 - 4 -

 6. Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk selanjutnya disebut
 Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang
 penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau
 sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang berlaku mengenai hubungan rekening giro antara Bank
 Indonesia dengan pihak ekstern.

 7. Giro Wajib Minimum yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah
 jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya
 ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

 8. GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh
 Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang
 besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu
 dari DPK.

 9. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara
 oleh Bank berupa SBI, SUN dan/atau Excess Reserve, yang besarnya
 ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

 10. Jakarta Interbank Offered Rate, yang untuk selanjutnya disebut
 JIBOR, adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu
 yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

 11. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah
 surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank
 Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

 12. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat
 pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh
 Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

 13. Excess …

 - 5 -

 13. Excess Reserve adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank
 dari GWM Utama yang dipelihara di Bank Indonesia.

 2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi
 sebagai berikut:

 Pasal 2

 (1) Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah.
 (2) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) juga wajib memenuhi GWM dalam valuta
 asing.

 (3) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 GWM Utama dan GWM Sekunder.

 3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A
 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 4A

 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 dilakukan sebagai berikut:
 a. GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% (lima persen) dari DPK
 dalam rupiah; dan

 b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima
 persen) dari DPK dalam rupiah.

 (2) Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 4. Ketentuan …

 - 6 -

 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 5

 Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan
 Pasal 4A dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan
 kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 7

 (1) Bank wajib memenuhi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
 Pasal 4, dan Pasal 4A secara harian.

 (2) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 dan pemenuhan GWM Utama dalam rupiah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf a dihitung dengan
 membandingkan saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia
 setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian
 jumlah DPK dalam 1(satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan
 sebelumnya.

 (3) Pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan
 jumlah SBI, SUN dan/atau Excess Reserve setiap akhir hari dalam
 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam
 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

 (4) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan DPK
 dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh
 dari Laporan DPK dalam Rupiah dan Valuta Asing pada Laporan
 Berkala Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
 mengenai laporan berkala bank umum.

 6. Ketentuan …

 - 7 -

 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 9

 (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 4A
 terdiri dari:
 a.

 b.

 rata-rata harian total DPK dalam rupiah pada seluruh kantor
 Bank di Indonesia;

 rata-rata harian total DPK dalam valuta asing pada seluruh
 kantor Bank di Indonesia.

 (2) DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak
 ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk,
 yang terdiri dari:
 a.

 giro;

 b. tabungan;
 c. simpanan berjangka/deposito; dan
 d. kewajiban-kewajiban lainnya.

 (3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing
 kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada
 penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
 a.

 giro;

 b. tabungan;
 c. simpanan berjangka/deposito; dan
 d. kewajiban-kewajiban lainnya.

 7. Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.

 8. Pasal …

 - 8 -

 8. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 13

 (1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata
 suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR pada hari
 terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah,
 untuk setiap hari pelanggaran.

 (2) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang
 dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank
 pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian
 Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank
 Indonesia.

 (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi
 Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

 (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank
 yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM
 dalam rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
 mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

 9. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 14

 Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank yang
 tidak …

 - 9 -

 tidak memenuhi kewajiban GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
 Pasal 4, dan/atau Pasal 4A dapat dikenakan sanksi administratif
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7
 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

 10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 15

 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 dilaksanakan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank pada
 Bank Indonesia.

 (2) Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan
 sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
 pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya
 pelanggaran GWM.

 (3) Dalam hal dikemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau
 kelebihan dalam pendebetan yang terkait dengan pengenaan sanksi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung
 mendebet atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem
 Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

 (4) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk
 pendebetan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas
 kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 13 ayat (1).

 11. Diantara …

 - 10 -

 11. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A
 dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 15A

 GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4A dipenuhi sebagai
 berikut:
 a. Pemenuhan GWM Utama dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal
 24 Oktober 2008.

 b. Pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal
 24 Oktober 2009.

 Pasal 15B

 Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14
 dikenakan sebagai berikut:
 a. Untuk pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM Utama dalam rupiah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf a dikenakan
 sejak tanggal 24 Oktober 2008.

 b. Untuk pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM Sekunder dalam
 rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b
 dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2009.

 12. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A
 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 16A

 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 10/33/DPNP tanggal 15 Oktober 2008 dicabut dan
 dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal II …

 - 11 -
 Pasal II
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.

 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank
 Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 23 Oktober 2008

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BOEDIONO

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 23 Oktober 2008
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

 ANDI MATTALATTA

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 159
 DPNP/DKM

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 10/ 25 /PBI/2008
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 10/19/PBI/2008
 TENTANG

 GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
 DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

 I. UMUM
 Terciptanya stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan

 dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil. Untuk
 menciptakan stabilitas moneter diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi
 krisis ekonomi dan keuangan global yang berpotensi menimbulkan kekurangan
 likuiditas perbankan.
 Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk

 mencapai stabilitas moneter adalah melalui pengaturan likuiditas perbankan.
 Dalam melakukan pengaturan likuiditas perbankan, salah satu piranti

 moneter yang dapat digunakan adalah melalui penetapan kebijakan giro wajib
 minimum yang merupakan perbandingan antara saldo giro Bank yang wajib
 ditempatkan pada Bank Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib
 dipelihara oleh Bank berupa SBI, SUN dan/atau Excess Reserve terhadap dana
 pihak ketiga yang dimiliki Bank.

 Sejalan …

 - 2 -
 Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi

 perekonomian, kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dan arah kebijakan Bank
 Indonesia dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro
 wajib minimum sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan.
 Selanjutnya, mengingat perkembangan kondisi perekonomian yang

 dinamis maka penerapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari
 waktu ke waktu sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1
 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Angka 2
 Pasal 2
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Pasal 4A
 Ayat (1)
 Contoh perhitungan GWM dalam rupiah:
 Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah
 sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun
 rupiah).
 GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi adalah sebagai
 berikut:

 7,5% …

 - 3 -
 7,5% x
 Rp55.000.000.000.000,00
 =

 Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh
 lima milyar rupiah).
 Pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar
 Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh
 lima milyar rupiah) dilakukan dengan:
 a. GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam
 rupiah, yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua
 trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah); dan

 b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK
 dalam rupiah yaitu Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun
 tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

 Ayat (2)
 Cukup Jelas

 Angka 4
 Pasal 5
 Cukup Jelas.

 Angka 5
 Pasal 7
 Ayat (1)
 Perhitungan secara harian dilakukan berdasarkan posisi
 akhir hari.

 Ayat (2)
 Formula perhitungan persentase GWM Utama dalam
 rupiah dan GWM dalam valuta asing adalah sebagai
 berikut:

 Jumlah …

 - 4 -

 Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di
 Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan

 x 100%

 Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa
 laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya

 Persentase GWM Utama dalam rupiah atau GWM dalam
 valuta asing didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:
 a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1
 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase
 GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah
 DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai
 dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;

 b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8
 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM
 yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK
 dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan
 akhir bulan sebelumnya;

 c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16
 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase
 GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah
 DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai
 dengan tanggal 7 bulan yang sama;

 d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24
 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
 persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
 jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8
 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

 Ayat (3) …

 - 5 -

 Ayat (3)
 Cukup Jelas.

 Ayat (4)
 Cukup Jelas.

 Angka 6
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Bagi Bank umum konvensional yang juga melakukan
 kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam
 menentukan DPK dalam rupiah dan DPK dalam valuta
 asing tidak termasuk DPK yang dilaporkan unit usaha
 syariah.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah
 komponen giro sebagaimana dimaksud dalam
 penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam
 Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 laporan berkala bank umum.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah
 komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam
 penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam
 Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 laporan berkala bank umum.

 Huruf c …

 - 6 -

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito
 dalam rupiah adalah komponen simpanan berjangka
 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen
 Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan
 Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank
 umum.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan kewajiban- kewajiban lainnya
 dalam rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya
 kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana
 dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak
 Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank
 Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing
 adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam
 penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam
 Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia
 mengenai laporan berkala bank umum.

 Huruf b
 Yang dimaksud dengan tabungan dalam valuta asing
 adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud
 dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga
 dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia
 mengenai laporan berkala bank umum.

 Huruf c …

 - 7 -

 Huruf c
 Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito
 dalam valuta asing adalah komponen simpanan
 berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan
 komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing
 dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan
 berkala bank umum

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya
 dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban
 lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank
 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen
 Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam
 ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala
 bank umum

 Angka 7
 Cukup Jelas.

 Angka 8
 Pasal 13
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan hari pelanggaran adalah hari kerja.
 Contoh perhitungan sanksi:
 Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam
 masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima
 puluh lima trilyun rupiah).

 GWM …

 - 8 -

 GWM harian yang wajib dipenuhi untuk masa laporan
 sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari
 adalah sebesar:
 a. GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% (lima persen)
 dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima
 trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00
 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).

 b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua
 koma lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00
 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar
 Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh
 puluh lima milyar rupiah).

 Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia
 pada tanggal 24 Januari adalah sebesar
 Rp2.000.000.000.000,00, (dua trilyun rupiah) dan Bank
 memiliki SBI dan SUN sebesar Rp1.000.000.000.000,00
 (satu trilyun rupiah) sehingga terdapat kekurangan
 pemenuhan GWM sebesar Rp1.125.000.000.000,00 (satu
 trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) yaitu terdiri
 dari kekurangan pemenuhan GWM Utama sebesar
 Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar
 rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder
 sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima
 milyar rupiah).
 Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar
 9% (sembilan persen).

 Perhitungan …

 - 9 -

 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah
 sebagai berikut:

 Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja
 360 x 100

 yaitu

 Rp1.125.000.000.000,00 x 1,25 x 9 x 1
 360 x 100

 Ayat (2)
 Contoh perhitungan:
 Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta
 asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan
 tanggal 15 bulan Januari sebesar USD100.000.000,00
 (seratus juta US dollar).
 GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai
 dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar :
 1% x USD100.000.000,00 = USD1.000.000,00 (satu juta
 US dollar)
 Saldo Rekening Giro Valas Bank A pada Bank Indonesia
 pada tanggal 24 Januari adalah sebesar USD900.000,00
 (sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat
 kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00
 (seratus ribu US dollar).
 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal
 24 Januari adalah sebagai berikut:
 0.04% x (USD1.000.000,00 – USD900.000,00) =
 USD40,00 (empat puluh US dollar)

 Ayat (3) …

 - 10 -

 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurs jual
 ditambah dengan kurs beli dibagi dua.
 Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00
 (empat puluh US dollar) sebagaimana contoh perhitungan
 pada penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs transaksi Bank
 Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah
 Rp9.700,00/USD (sembilan ribu tujuh ratus rupiah
 per US dollar), maka sanksi kewajiban membayar yang
 harus dibayarkan adalah sebesar:
 40 x Rp9.700,00 = Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh
 delapan ribu rupiah).

 Ayat (4)
 Sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai insentif dalam
 rangka konsolidasi perbankan, penurunan pemenuhan
 GWM dalam rupiah bagi Bank yang melakukan merger
 atau konsolidasi dikecualikan dari pengenaan sanksi
 apabila GWM dalam rupiah yang dimiliki tidak kurang dari
 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah sejak
 24 Oktober 2008 dan tidak kurang dari 6,5% (enam koma
 lima persen) dari DPK dalam rupiah sejak 24 Oktober 2009.

 Angka 9
 Pasal 14
 Cukup Jelas

 Angka 10 …

 - 11 -

 Angka 10
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup Jelas

 Ayat (2)
 Dalam hal tanggal pendebetan Rekening Giro Bank jatuh
 pada hari libur, maka pendebetan dilakukan oleh Bank
 Indonesia pada hari kerja berikutnya.
 Contoh:
 Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah
 dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal
 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima
 puluh lima trilyun rupiah).
 GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan
 sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari
 adalah sebesar :
 a. GWM Utama sebesar 5% (lima persen) dari
 Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun
 rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua
 trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).

 b. GWM Sekunder
 sebesar 2,5% dari

 Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun
 rupiah) yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu
 trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

 Saldo …

 - 12 -

 Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia
 pada tanggal 24 Januari adalah sebesar
 Rp2.000.000.000.000,00, (dua trilyun rupiah) dan Bank A
 memiliki SBI dan SUN sebesar Rp1.000.000.000.000,00
 (satu trilyun rupiah) sehingga terdapat kekurangan
 pemenuhan GWM sebesar Rp1.125.000.000.000,00 (satu
 trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) yaitu terdiri
 dari kekurangan pemenuhan GWM Utama dalam Rupiah
 sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
 milyar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM
 Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga
 ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
 Pembebanan sanksi atas kekurangan ini dibebankan paling
 lambat 3 (tiga) hari kerja dan apabila diasumsikan tanggal
 25 Januari adalah hari libur maka sanksi dibebankan paling
 lambat pada tanggal 28 Januari.

 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Ayat (4)
 Contoh perhitungan sanksi:
 Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam
 masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima
 puluh lima trilyun rupiah).
 Berdasarkan data tersebut, GWM harian untuk masa
 laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan
 Januari adalah sebesar:

 a. GWM …

 - 13 -

 a. GWM Utama sebesar 5% (lima persen) dari
 Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun
 rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua
 trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).

 b. GWM Sekunder
 sebesar 2,5% dari

 Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun
 rupiah) yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu
 trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

 Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia
 pada tanggal 24 Januari adalah sebesar
 Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) dan Bank tidak
 memiliki SBI dan SUN sehingga terdapat kekurangan
 pemenuhan GWM sebesar Rp4.124.000.000.000,00 (empat
 trilyun seratus dua puluh empat milyar rupiah) yaitu terdiri
 dari kekurangan pemenuhan GWM Utama sebesar
 Rp2.749.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus empat
 puluh sembilan milyar rupiah) dan kekurangan pemenuhan
 GWM Sekunder sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu
 trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
 Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar
 9% (sembilan persen).
 Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran
 GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah
 sebagai berikut:

 Kekurangan …

 - 14 -

 Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja
 360 x 100

 yaitu

 Rp4.124.000.000.000,00 x 1,25 x 9 x 1
 360 x 100

 yaitu sebesar Rp1.288.750.000,00 (satu milyar dua ratus
 delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu
 rupiah).
 Untuk pendebetan sanksi tersebut terdapat kekurangan
 saldo Rekening Giro Rupiah Bank sebesar
 Rp288.750.000,00

 (Rp1.000.000.000,00

 –

 Rp1.288.750.000,00).
 Untuk kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah Bank
 sebesar Rp288.750.000,00 tersebut dikenakan sanksi
 sebesar:

 Kekurangan Saldo x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja
 360 x 100

 yaitu

 Rp288.750.000,00 x 1,25 x 9 x 1
 360 x 100

 Angka 11
 Pasal 15A
 Cukup Jelas.

 Pasal 15B
 Cukup Jelas.

 Angka 12
 Pasal 16A
 Cukup jelas.

 Pasal II …

 - 15 -

 Pasal II
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2008 NOMOR 4911

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 10/25/PBI/2008 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/19/PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING </reg_title>
<set_date> 23 Oktober 2008 </set_date>
<effective_date> 24 Oktober 2008 </effective_date>
<issued_date> 23 Oktober 2008 </issued_date>
<changed_reg> '10/19/PBI/2008' </changed_reg>
<replaced_reg> '10/33/DPNP|SE-BI/2008' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal I Angka 8 Pasal 13', 'Pasal I Angka 9 Pasal 14', 'Pasal I Angka 11 Pasal 15B' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 6/33/PBI/2004
 TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan
 operasi pasar terbuka, Bank Indonesia perlu memperkaya
 instrumen operasi pasar terbuka;

 b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk
 melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka;

 Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

 MEMUTUSKAN: …

 -2-
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 4/9/PBI/2002 tentang
 Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 No. 6/4/PBI/2004, diubah sebagai berikut:

 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
 “Pasal 4

 OPT dilakukan melalui kegiatan:
 a. penerbitan SBI;
 b. jual beli surat berharga dalam Rupiah yang meliputi SBI, Surat Utang
 Negara dan surat berharga lain yang berkualitas

 tinggi dan mudah
 dicairkan;

 c. penyediaan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI);
 d. jual beli valuta asing terhadap Rupiah;
 e. fine tune operation (FTO).”

 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 4A yang
 berbunyi sebagai berikut:

 “Pasal 4A …

 -3-
 “Pasal 4A

 (1) Bank Indonesia melakukan kegiatan FTO sewaktu-waktu apabila
 diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas perbankan secara

 jangka

 pendek, yang terdiri dari:
 a. Transaksi Fine Tune Kontraksi (FTK) dengan cara penempatan dana
 oleh Bank di Bank Indonesia atau penjualan secara bersyarat surat
 berharga milik Bank Indonesia.

 b. Transaksi Fine Tune Ekspansi (FTE) dengan cara pembelian secara
 bersyarat surat berharga milik Bank oleh Bank Indonesia.

 (2) Kegiatan FTO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
 ketentuan:

 a. Jangka waktu transaksi maksimum 14 (empat belas) hari dihitung dari
 tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.

 b. Imbalan atas transaksi dapat dihitung dengan rumus diskonto murni
 (true discount) atau bunga dibayar di belakang (simple interest)
 sebagai berikut:
 1) Diskonto murni :

 kuantitas transaksi FTO x 360

 nilai tunai = --------------------------------------------------------------------
 360 + { (tingkat diskonto FTO) x (jangka waktu FTO) }

 nilai diskonto = kuantitas transaksi FTO – nilai tunai

 2) Bunga …

 -4-
 2) Bunga dibayar di belakang :

 kuantitas
 transaksi FTO
 jatuh waktu

 x
 1 +

 (suku bunga FTO x jangka waktu FTO)
 -----------------------------------------------

 360

 c. Pengajuan transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
 d. Tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.”

 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 “Pasal 7

 Penyediaan FASBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Bank Indonesia menyediakan FASBI setiap saat apabila diperlukan.
 b. Jangka waktu maksimum 14 (empat belas) hari dihitung dari tanggal
 penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.

 c. Tingkat diskonto dan atau volume ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 d. Nilai diskonto dan nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan rumus
 diskonto murni (true discount) sebagai berikut:
 nilai nominal x 360

 nilai tunai = -------------------------------------------------------
 360 + {(tingkat diskonto) x (jangka waktu)}

 nilai diskonto = nilai nominal – nilai tunai
 e. Pengajuan …

 -5-

 e. Pengajuan transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
 f. Tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan dan tidak dapat
 dicairkan sebelum jatuh waktu.”

 Pasal II
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 31 Desember 2004
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 169
 DPM

 PENJELASAN

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR : 6/33/PBI/2004
 TENTANG

 PERUBAHAN KEDUA ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002
 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal I

 Angka 1
 Cukup jelas
 Angka 2
 Cukup jelas
 Angka 3
 Cukup jelas
 Pasal II
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4463
 DPM

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 6/33/PBI/2004 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA </reg_title>
<set_date> 31 Desember 2004 </set_date>
<effective_date> 3 Januari 2005 </effective_date>
<changed_reg> '4/9/PBI/2002' </changed_reg>
<extension_of> '6/4/PBI/2004' </extension_of>
<related_reg> '3/UU/2004', '23/UU/1999' </related_reg>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 8/24/PBI/2006
 TENTANG

 PENILAIAN KUALITAS AKTIVA

 BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN
 PRINSIP SYARIAH

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang:

 a. bahwa kelangsungan usaha bank perkreditan rakyat
 berdasarkan prinsip syariah tergantung dari kemampuan
 dalam melakukan

 penanaman dana
 dengan

 mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian
 berupa pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan
 penghapusan aktiva yang memadai;

 b. bahwa kewajiban penilaian kualitas aktiva dan
 pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu
 diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non
 produktif;

 c. bahwa ketentuan mengenai kualitas aktiva dan
 pembentukan penyisihan penghapusan aktiva
 merupakan ketentuan yang saling terkait, sehingga
 dipandang perlu untuk menyatukan ketentuan tersebut
 dalam satu pengaturan;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam butir a, butir b, dan butir c maka
 dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali
 terhadap ketentuan tentang kualitas aktiva bagi bank

 perkreditan …

 - 2 -

 perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah dalam
 Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat: 1. Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang

 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik
 Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4357);

 M E M U T U S K A N:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA
 PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI

 TENTANG
 BANK

 PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP
 SYARIAH

 BAB I …

 - 3 -
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS
 adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;

 2. Aktiva Produktif adalah penanaman dana BPRS dalam Rupiah
 berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk pembiayaan, Sertifikat
 Wadiah Bank Indonesia, dan penempatan dana pada bank lain.

 3. Aktiva Non Produktif adalah aset BPRS selain Aktiva Produktif yang
 memiliki potensi kerugian, yaitu dalam bentuk agunan yang diambil
 alih.

 4. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
 dengan itu berupa:
 a. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
 b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa dengan
 opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit
 Tamlik;

 c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan
 Istishna’; dan

 d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh;
 e. transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau
 Kafalah.

 berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak
 lain …

 - 4 -

 lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas
 dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
 tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

 5. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul
 maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan
 usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung
 (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing)
 antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati
 sebelumnya;

 6. Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk
 mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan
 pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati
 sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung
 dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing;

 semua pemilik

 7. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang
 ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati;

 8. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-
 syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh;

 9.

 Istishna’ adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan
 barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan
 pembayaran sesuai dengan kesepakatan;

 10. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa
 termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas obyek sewa, antara
 pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas
 obyek sewa yang disewakannya.

 11. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah akad sewa menyewa antara
 pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas
 obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik

 obyek …

 - 5 -

 obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat
 tertentu sesuai akad sewa.

 12. Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan
 kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara
 sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu;

 13. Penempatan Dana Pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank
 Syariah atau BPRS lainnya berdasarkan prinsip Syariah antara lain
 dalam bentuk bentuk giro dan/atau tabungan Mudharabah dan/atau
 Wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan Mudharabah,
 Pembiayaan yang diberikan, dan/atau bentuk-bentuk penempatan
 lainnya yang dipersamakan dengan itu;

 14. Proyeksi Pendapatan (PP) adalah perkiraan pendapatan yang akan
 diterima BPRS dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan
 jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara BPRS dan
 nasabah;

 15. Realisasi Pendapatan (RP) adalah pendapatan yang diterima BPRS
 dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan;

 16. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang
 diterbitkan oleh Bank

 Indonesia sebagai bukti penitipan dana
 berjangka pendek dengan prinsip Wadiah;

 17. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik
 dana atau barang kepada penyimpan dana atau barang, dengan
 kewajiban pihak penyimpan untuk mengembalikan titipan dana atau
 barang tersebut sewaktu-waktu;

 18. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA
 adalah aktiva yang diperoleh BPRS, baik melalui pelelangan maupun
 diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik
 agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari

 pemilik …

 - 6 -
 pemilik agunan apabila nasabah telah dinyatakan macet.

 19. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA
 adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu
 berdasarkan kualitas aktiva.

 20. Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang:
 a. tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan
 keuangan baik dengan BPRS maupun nasabah yang menerima
 fasilitas;

 b. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan
 ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh institusi yang
 berwenang;

 c. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi
 penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;

 d. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi
 sebagai perusahaan penilai; serta

 e. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang
 berwenang.

 21. Penilaian adalah pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau
 penilai intern BPRS mengenai taksiran dan pendapat atas nilai
 ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis
 terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-
 prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi
 Penilai Indonesia (MAPPI);

 22. Nilai Pasar Wajar (Market Approach) adalah jumlah uang yang
 diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil
 penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-
 biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak
 mempunyai ikatan, memiliki

 pengetahuan tentang
 aset yang
 diperdagangkan …

 - 7 -

 diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan
 terpaksa;

 23. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BPRS
 dalam

 rangka membantu
 nasabah

 kewajibannya antara lain melalui:
 a. penjadwalan kembali

 agar dapat menyelesaikan
 (rescheduling), yaitu perubahan jadwal

 pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 b. persyaratan kembali

 (reconditioning), yaitu perubahan sebagian

 atau seluruh persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada
 perubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan
 lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo
 Pembiayaan;

 c. penataan kembali
 (restructuring), yaitu perubahan persyaratan

 Pembiayaan, yang menyangkut:
 1) penambahan dana BPRS;
 2) konversi akad Pembiayaan;

 BAB II

 KUALITAS AKTIVA
 Pasal 2

 (1)
 Penyediaan dana BPRS
 wajib dilaksanakan

 berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah.
 (2) Pengurus BPRS wajib memantau dan mengambil

 antisipasi agar kualitas Aktiva senantiasa dalam keadaan lancar.
 Pasal 3

 (1) BPRS wajib melakukan penilaian kualitas Aktiva baik terhadap Aktiva
 Produktif maupun Aktiva Non Produktif.

 (2) Penilaian …
 langkah-langkah

 - 8 -

 (2) Penilaian kualitas Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan secara bulanan.

 BAB III

 AKTIVA PRODUKTIF
 Bagian Pertama
 Umum
 Pasal 4

 (1) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan
 menjadi 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan
 dan Macet;

 (2) Penilaian terhadap kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan/atau
 kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah.

 Pasal 5

 (1) Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
 yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada
 ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian rasio
 Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).

 (2) Penghitungan rasio Realisasi Pendapatan (RP) dan Proyeksi
 Pendapatan (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
 berdasarkan rata-rata akumulasi selama periode Pembiayaan
 Mudharabah dan Musyarakah yang telah berjalan.
 (3) Proyeksi Pendapatan (PP) dihitung

 berdasarkan pada analisis

 kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu
 Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

 (4) BPRS …

 - 9 -

 (4) BPRS dapat melakukan revisi Proyeksi Pendapatan (PP) maksimum:
 a. 1 (satu) kali dalam setahun untuk Pembiayaan Mudharabah dan
 Musyarakah dengan jangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun;

 b. 2 (dua) kali dalam setahun untuk Pembiayaan Mudharabah dan
 Musyarakah dengan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun;

 (5) Revisi Proyeksi Pendapatan (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 dapat dilakukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi makro, pasar,
 atau bencana alam yang mempengaruhi usaha nasabah

 (6) BPRS wajib mencantumkan Proyeksi Pendapatan (PP) dan perubahan
 Proyeksi Pendapatan (PP) dalam perjanjian Pembiayaan Mudharabah
 dan Musyarakah antara BPRS
 terdokumentasi secara lengkap

 Pasal 6

 (1) Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diangsur selama jangka waktu
 Pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara BPRS dan nasabah.

 (2) Apabila jangka waktu Pembiayaan lebih dari 1 (satu) tahun,
 pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas
 masuk (cash inflow) usaha nasabah.

 (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dengan
 nasabah dan harus didokumentasikan secara lengkap.

 Pasal 7

 (1) Kualitas Aktiva Produktif berupa Pembiayaan Murabahah, Salam,
 Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, dan Qardh dinilai

 berdasarkan …

 dengan nasabah dan harus

 - 10 -

 berdasarkan lamanya tunggakan pembayaran sebagai berikut:
 a. angsuran di luar KPR;
 b. angsuran untuk KPR.

 (2) Pembayaran angsuran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara BPRS dan
 nasabah dan didukung dengan dokumen yang lengkap, paling kurang
 memuat porsi pokok, marjin dan jadwal pembayaran.

 Pasal 8

 Kualitas Aktiva Produktif berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
 digolongkan Lancar.

 Pasal 9

 Kualitas Aktiva Produktif berupa Penempatan Dana Pada Bank Lain
 digolongkan Lancar sepanjang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

 Pasal 10

 Dalam hal Penempatan Dana Pada Bank Lain tidak memenuhi persyaratan
 program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 9, kualitas Penempatan Dana Pada Bank Lain digolongkan
 sebagai berikut:
 a. Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk
 Wadiah/Qardh, atau tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok
 dan/atau bagi hasil untuk Mudharabah dan Musyarakah, dan/atau
 Realisasi Pendapatan (RP) ≥ 80 % Proyeksi Pendapatan (PP) untuk
 Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah;

 b. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk
 Wadiah/Qardh, atau terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau

 bagi hasil …

 - 11 -

 bagi hasil untuk Mudharabah dan Musyarakah sampai dengan 5 (lima)
 hari kerja, dan/atau Realisasi Pendapatan diatas 30 % Proyeksi
 Pendapatan (PP) sampai dengan 80% Proyeksi Pendapatan (PP) atau
 Realisasi Pendapatan (RP) ≤ 30% Proyeksi Pendapatan (PP) sampai
 dengan 3 (tiga) periode pembayaran untuk Pembiayaan Mudharabah
 dan Musyarakah;

 c. Macet, apabila:
 1) BPRS atau bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan
 diumumkan sebagai BPRS atau bank

 dengan status dalam

 pengawasan khusus (special surveillance) atau BPRS atau bank
 telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;

 2) BPRS atau bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai
 BPRS atau bank dalam likuidasi; dan/atau

 3)

 terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk Wadiah/Qardh, atau
 terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil untuk
 Mudharabah dan Musyarakah lebih dari 5 (lima) hari kerja,
 dan/atau Realisasi Pendapatan (RP) ≤ 30 % Proyeksi Pendapatan
 (PP) untuk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

 Pasal 11

 (1) Penyediaan dana BPRS dalam bentuk Aktiva Produktif wajib
 didukung dengan dokumen yang lengkap.

 (2) Kualitas Aktiva Produktif yang oleh BPRS telah digolongkan Lancar
 akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi paling tinggi Kurang
 Lancar, apabila dokumentasi nasabah tidak
 informasi yang cukup.

 dapat memberikan

 BAB IV …

 - 12 -
 BAB IV

 AKTIVA NON PRODUKTIF
 Bagian Pertama
 Umum
 Pasal 12

 (1) BPRS wajib menilai kualitas Aktiva Non Produktif berupa AYDA.
 (2) BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
 AYDA.

 Bagian Kedua
 Tata Cara Penilaian
 Pasal 13

 (1) BPRS wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang
 dimiliki.

 (2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 14

 (1) BPRS wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk
 menetapkan net realizable value dari AYDA, yang dilakukan saat
 pengambilalihan agunan.

 (2) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai
 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

 (3) Maksimum net realizable value adalah sebesar nilai Aktiva Produktif
 yang diselesaikan dengan AYDA.

 Pasal 15 …

 - 13 -
 Pasal 15
 (1) AYDA yang
 telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan memiliki kualitas sebagai
 berikut:
 a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun
 sampai dengan 2 (dua) tahun;

 c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun sampai
 dengan 3 (tiga) tahun;

 d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun.
 (2) AYDA yang
 tidak
 dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat
 dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 BAB V

 PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA
 Bagian Pertama
 Umum
 Pasal 16

 (1) BPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva
 Non Produktif

 (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

 Bagian …

 - 14 -
 Bagian Kedua

 Tata Cara Pembentukan
 Pasal 17

 (1) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
 huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 0,5 % (lima perseribu)
 dari seluruh Aktiva Produktif yang

 termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

 (2) Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-
 kurangnya sebesar:
 a. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva yang digolongkan Kurang
 Lancar setelah dikurangi nilai agunan;

 b. 50% (lima puluh
 perseratus) dari Aktiva yang
 Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

 c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva yang digolongkan Macet
 setelah dikurangi nilai agunan.

 (3) Kewajiban untuk membentuk PPA sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Aktiva Produktif berupa Ijarah atau
 Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.

 (4) BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk Ijarah atau
 Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Ijarah

 disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan
 penyusutan BPRS bagi aktiva yang sejenis.

 b. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik disusutkan sesuai dengan masa
 sewa.

 (5) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan
 PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
 untuk Aktiva Produktif.

 Pasal 18 …
 digolongkan

 digolongkan Lancar, tidak

 - 15 -
 Pasal 18

 Pembentukan PPA untuk Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) untuk Murabahah, Salam dan Istishna’
 mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

 Bagian Ketiga
 Penilaian Agunan
 Pasal 19

 Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan
 PPA terdiri dari:
 a. Tabungan Wadiah, tabungan dan/atau deposito Mudharabah dan
 setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang diblokir disertai dengan
 surat kuasa pencairan;

 b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang telah dilakukan pengikatan
 secara gadai;

 c. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang telah dilakukan pengikatan
 sesuai ketentuan yang berlaku;

 d. Kendaraan bermotor dan persediaan yang telah dilakukan pengikatan
 sesuai ketentuan yang berlaku.

 Pasal 20
 Nilai agunan yang
 dapat diperhitungkan sebagai pengurang
 pada

 pembentukan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan:
 a. untuk agunan tunai berupa uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang
 emas, tabungan Wadiah, tabungan dan/atau deposito Mudharabah, dan
 setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang diblokir disertai dengan
 surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus

 perseratus …

 - 16 -
 perseratus);

 b. untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia setinggi-
 tingginya sebesar 100% (seratus perseratus);

 c. untuk agunan berupa tanah, gedung, dan rumah tinggal, kendaraan
 bermotor, dan kapal laut paling tinggi sebesar:
 1) 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai tanggungan untuk agunan
 berupa tanah bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB)
 yang diikat dengan hak tanggungan;

 2) 60% (tujuh puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak (NJOP)
 untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM
 atau SHGB), hak pakai tanpa hak tanggungan;

 3) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak (NJOP),
 untuk agunan berupa tanah berdasarkan kepemilikan surat girik
 (letter C) dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
 selama 6 bulan;

 4) 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Pasar Wajar untuk agunan
 berupa kendaraan bermotor, dan kapal laut dengan disertai bukti
 kepemilikan dan surat kuasa menjual.

 Pasal 21

 (1) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh Penilai Independen atau penilai
 intern BPRS yang wajib dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap
 fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip
 yang berlaku umum sebagaimana dimaksud dengan Penilaian dalam
 Pasal 1 angka 26.

 (2) Kewajiban Penilaian agunan menggunakan Penilai Independen
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pembiayaan
 dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

 (3) Dalam …

 - 17 -

 (3) Dalam hal Penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1) maka hasil Penilaian agunan tidak diperhitungkan
 sebagai faktor pengurang PPA.

 Pasal 22

 Bank Indonesia berwenang melakukan penghitungan kembali atas nilai
 agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, apabila BPRS tidak memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

 BAB VI

 RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
 Pasal 23

 (1) BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
 Restrukturisasi Pembiayaan.

 (2) BPRS hanya dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap
 nasabah yang memenuhi kriteria:
 a. telah atau diperkirakan mengalami penurunan kemampuan dalam
 pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya; dan
 b. masih memiliki prospek usaha yang
 memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

 baik dan/atau mampu

 (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
 dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar
 Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

 (4) Penggolongan kualitas atas Pembiayaan, yang direstrukturisasi adalah
 sebagai berikut :
 a. Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan, yang sebelum
 direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

 b. Kualitas tidak
 berubah untuk
 Pembiayaan, yang
 sebelum
 direstrukturisasi …

 - 18 -
 direstrukturisasi tergolong Lancar atau Kurang Lancar;

 (5) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
 menjadi:
 a. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan bagi
 hasil/marjin/fee atau kewajiban lain yang sejenis selama 3 (tiga)
 kali periode pembayaran secara berturut-turut;

 b. Kembali pada kualitas yang sama dengan sebelum dilakukan
 restrukturisasi,

 apabila

 sebagaimana disebutkan dalam huruf a.
 BAB VII

 HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH
 Pasal 24

 (1) BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus
 buku dan hapus tagih.

 (2) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap
 Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet.

 (3) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan
 (partial write off).

 (4) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh
 Pembiayaan.

 (5) Hapus tagih terhadap sebagian Pembiayaan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi
 Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.

 Pasal 25

 (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 24 hanya dapat dilakukan setelah BPRS melakukan berbagai upaya

 untuk …
 nasabah gagal memenuhi kriteria

 - 19 -
 untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.

 (2) BPRS wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus
 buku dan/atau hapus hak tagih.

 (3) BPRS wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai
 Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih.

 BAB VIII
 SANKSI
 Pasal 26

 BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5
 ayat (6), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (1),
 Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal
 24, Pasal 25 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 antara lain berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 c. penggantian pengurus.

 BAB IX

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 27

 Penetapan kualitas Aktiva Non Produktif untuk AYDA sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2007.

 Pasal 28 …

 - 20 -
 Pasal 28

 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan
 Bank Indonesia No. 6/18/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Kualitas
 Aktiva Produktif Bagi BPRS dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 6/19/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva
 Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat yang Melaksanakan Kegiatan
 Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 29

 Ketentuan pelaksanaan tentang Penilaian Kualitas Aktiva sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut dengan
 Surat Edaran Bank Indonesia.

 Pasal 30
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 5 Oktober 2006
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 BURHANUDDIN ABDULLAH

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 81
 DPbS

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/24/PBI/2006
 TENTANG

 PENILAIAN KUALITAS AKTIVA

 BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN
 PRINSIP SYARIAH

 UMUM
 Kelangsungan usaha
 bank perkreditan rakyat
 berdasarkan prinsip

 syariah (BPRS) tergantung pada kinerja, yang salah satu indikator utamanya
 adalah kualitas dari penanaman dana BPRS. Kualitas penanaman dana yang
 baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga dapat menjadi sumber dalam
 mengembangkan usahanya. Mengingat karakteristik dari aset BPRS sangat
 dipengaruhi oleh risiko pembiayaan (credit risk), maka BPRS harus selalu
 memperbaiki kebijakan

 dan prosedur
 kualitasnya, melakukan pengelolaan
 portofolio

 pembiayaan termasuk
 aset

 dengan baik

 penetapan
 serta

 kemampuan untuk mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang dapat
 mempengaruhi kualitas pembiayaan.
 Untuk menentukan kualitas pembiayaan yang mencerminkan tingkat

 eksposur risiko pembiayaan yang terkendali maka perlu ditata kembali batasan
 dan kriteria penilaian kualitas pada setiap pembiayaan.
 Selain itu, sejalan dengan perkembangan pembiayaan BPRS yang dapat

 menimbulkan peningkatan agunan yang diambil alih oleh BPRS, maka
 diperlukan penilaian terhadap agunan yang diambil alih tersebut yang
 merupakan aktiva non produktif.

 Berdasarkan …

 - 2 -
 Berdasarkan hal-hal tersebut,
 dipandang perlu untuk melakukan

 pengaturan kembali tentang penilaian kualitas aktiva yaitu berupa Peraturan
 Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan
 Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana
 yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan:
 a. Analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya
 faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy &
 Collateral);

 b. Penilaian terhadap aspek kemampuan membayar.
 Yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan
 kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu.
 Yang dimaksud dengan mengambil

 langkah-langkah antisipasi adalah

 melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya
 kegagalan dalam penanaman dana.

 Pasal 3
 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan penilaian dilakukan secara bulanan adalah
 penyajian dalam laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Bank

 Indonesia …

 - 3 -
 Indonesia tentang laporan bulanan BPRS.

 Pasal 4
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Ayat (1)
 Perhitungan pencapaian rasio Realisasi Pendapatan (RP) dengan
 Proyeksi Pendapatan (PP) adalah sebagai berikut:
 RP

 K =
 PP

 Dimana:
 K = Rasio Pencapaian Pendapatan
 RP = Realisasi Pendapatan yang diterima BPRS dari nasabah.
 PP = Perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh BPRS dari
 nasabah.

 Ayat (2)
 Yang

 dimaksud
 dengan
 rata-rata
 akumulasi
 selama

 Pembiayaan yang telah berjalan adalah sebagai berikut :
 Contoh 1 :

 Untuk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang berjangka
 waktu 1 (satu)

 tahun yang dimulai dari 1 Januari 2005 sampai

 dengan 31 Desember 2005, dan dilakukan penilaian di bulan Januari
 2006, berarti RP dan PP yang digunakan adalah angka akumulasi

 selama …
 periode
 x 100%

 - 4 -

 selama bulan Januari sampai dengan Desember 2005.
 Contoh 2 :
 Untuk Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan jangka
 waktu 6 (enam) bulan, yang baru berjalan 3 (tiga) bulan, maka
 akumulasi yang digunakan adalah selama periode berjalan tersebut
 yaitu akumulasi 3 (tiga) bulan saja.

 Ayat (3)
 Misalnya Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berjangka

 waktu 2 (dua) tahun, jadwal pembayaran pendapatan (bagi hasil)
 ditetapkan setiap 6 (enam) bulan maka PP ditetapkan setiap 6 (enam)
 bulan, yaitu :
 1. PP 6 (enam) bulan I = Rp xxx atau x %
 2. PP 6 (enam)bulan II = Rp yyy atau y % dst.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas

 Ayat (6)
 Yang dimaksud dengan terdokumentasi secara
 sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi
 meliputi

 aplikasi, analisa,

 pembiayaan serta file lain
 perubahannya.

 Pasal 6
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2) …

 keputusan
 yang

 dan
 lengkap yaitu

 pembiayaan yang
 pemantauan

 atas
 terkait dengan PP beserta

 - 5 -

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas

 Pasal 11
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan dokumen yang lengkap yaitu sekurang-
 kurangnya tersedianya dokumentasi penyediaan dana yang meliputi:
 aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas penyediaan dana
 serta perubahannya.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2) …

 - 6 -

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan kebijakan dan prosedur tertulis antara lain
 berupa mekanisme pengambilan AYDA, persyaratan AYDA.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Pengaturan ini dimaksudkan agar BPRS melakukan kegiatan usaha
 sesuai

 fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana

 masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan secara
 aktif memasarkan dan menjual AYDA.

 Ayat (2)
 Dokumentasi

 antara
 lain mencakup
 bukti data
 mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan net realizable value adalah Nilai Pasar
 Wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1) …
 dan informasi

 - 7 -

 Ayat (1)
 Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan
 untuk mendorong BPRS melakukan upaya penyelesaian dan untuk
 antisipasi terhadap potensi kerugian.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Huruf a dan b
 Penyusutan atau amortisasi untuk Ijarah dan/atau Ijarah
 Muntahiyah bit Tamlik dilakukan dengan mengacu kepada
 standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk bank syariah.
 Kebijakan penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola
 konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa
 depan dari objek Ijarah.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Huruf a …

 - 8 -
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Cukup jelas

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku misalnya ketentuan
 mengenai fidusia, gadai dan ketentuan mengenai resi gudang.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.

 Pasal 23
 Ayat (1)
 Kebijakan dan prosedur tertulis antara lain memuat pejabat dan
 satuan kerja yang berwenang terhadap proses restrukturisasi, dan
 proses analisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi.

 Ayat (2)
 Cukup jelas …

 - 9 -
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Yang dimaksud restrukturisasi sesuai dengan fatwa Dewan Syariah
 Nasional yang

 dilakukan dengan memberikan potongan dari total kewajiban
 pembayaran, penjadwalan kembali dan konversi akad Murabahah.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Ayat (1)
 Hapus buku adalah tindakan administratif BPRS untuk menghapus
 buku penyediaan dana atau tagihan yang memiliki kualitas Macet
 dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih
 BPRS kepada nasabah.
 Hapus tagih adalah tindakan BPRS menghapus kewajiban nasabah
 yang tidak dapat diselesaikan.
 Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain
 mencakup persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta
 tata cara hapus buku dan hapus tagih.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh Pembiayaan
 yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

 Ayat (4) …

 berlaku, antara lain untuk Murabahah dapat

 - 10 -
 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan

 dan

 penyelesaian Pembiayaan dimaksudkan untuk kepentingan
 transparansi kepada nasabah.
 Penyelesaian Pembiayaan dapat dilakukan melalui pengambilalihan
 agunan atau pelunasan oleh nasabah.

 Pasal 25
 Ayat (1)
 Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan
 kepada nasabah, Restrukturisasi Pembiayaan, meminta pembayaran
 dari

 pihak
 yang memberikan garansi
 atas Aktiva

 dimaksud, dan penyelesaian Pembiayaan melalui pengambilalihan
 agunan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas …

 Produktif

 - 11 -
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4650

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 8/24/PBI/2006 </reg_id>
<reg_title> PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH </reg_title>
<set_date> 5 Oktober 2006 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2007 </effective_date>
<replaced_reg> '6/18/PBI/2004', '6/19/PBI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '10/UU/1998', '7/UU/1992', '3/UU/2004' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/16/PBI/2015
 TENTANG

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG

 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
 ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 Menimbang :

 a. bahwa dinamika kondisi ekonomi dan keuangan
 global membutuhkan upaya untuk peningkatan
 stabilitas nilai tukar dan penguatan daya tahan
 pasar keuangan domestik;

 b. bahwa peningkatan stabilitas nilai tukar dan
 penguatan daya tahan pasar keuangan domestik
 dapat dicapai melalui pengembangan pasar valuta
 asing domestik yang sehat dan seimbang;

 c. bahwa dalam rangka mewujudkan pasar valuta
 asing domestik yang sehat dan seimbang diperlukan
 upaya untuk mendorong peningkatan likuiditas
 transaksi dengan tetap memperhatikan prinsip
 kehati-hatian;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
 perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan
 Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing
 terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;

 Mengingat …

 - 2 -
 Mengingat :

 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi
 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
 Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3844);

 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan :

 PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA
 ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN
 PIHAK ASING.

 Pasal I …

 - 3 -
 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara
 Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5582) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:
 a. Nomor 17/7/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5702);

 b. Nomor 17/14/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5737),

 diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 2

 (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 dengan Pihak Asing atas dasar suatu kontrak.

 (2) Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah, Bank wajib:
 a. memiliki pedoman internal tertulis sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur tentang
 transaksi derivatif dan penerapan manajemen risiko Bank;

 b. memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur
 mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan
 transaksi valuta asing;

 c. menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang
 mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank;

 d. melakukan self assessment mengenai kesiapan manajemen
 risiko Bank, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
 otoritas perbankan yang mengatur mengenai transaksi
 derivatif dan tingkat kesehatan Bank Umum;

 e. melakukan …

 - 4 -

 e. melakukan mark-to-market untuk transaksi derivatif
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas
 perbankan yang mengatur mengenai transaksi derivatif dan
 penerapan manajemen risiko bank;

 f. memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah kepada Pihak Asing untuk
 pelaksanaan kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah, dan

 g. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.

 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 3

 (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank
 dengan Pihak Asing di atas jumlah tertentu (threshold) wajib
 memiliki Underlying Transaksi.

 (2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 meliputi seluruh kegiatan:
 a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
 dan/atau

 b.

 investasi berupa foreign direct investment, portfolio
 investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di
 dalam dan di luar negeri.

 (3) Underlying Transaksi kegiatan perdagangan barang dan jasa
 dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (income and
 expense estimation).

 (4) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
 termasuk:
 a. penggunaan Sertifikat Bank Indonesia untuk Transaksi
 Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah;

 b. penempatan …

 - 5 -

 b. penempatan dana pada Bank (vostro) antara lain berupa
 tabungan, giro, deposito, dan Negotiable Certificate of
 Deposit (NCD); dan

 c.

 fasilitas pemberian kredit yang masih belum ditarik, antara
 lain berupa standby loan dan undisbursed loan.

 (5) Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward dan untuk transfer Rupiah ke rekening yang
 dimiliki Pihak Asing, Underlying Transaksi juga meliputi
 kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri
 antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan Negotiable
 Certificate of Deposit (NCD).

 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 5

 (1) Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3 ayat (1), untuk Transaksi Derivatif jual dan Transaksi Derivatif
 beli antara Bank dengan Pihak Asing adalah masing-masing
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau
 ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi
 (outstanding) per Bank.

 (2) Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward, jumlah tertentu (threshold) sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah USD5,000,000.00 (lima
 juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per
 Pihak Asing maupun per posisi (outstanding) per Bank.

 (3) Transaksi Derivatif jual antara Bank dengan Pihak Asing dan
 Transaksi Derivatif beli antara Bank dengan Pihak Asing
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang
 melebihi nilai nominal Underlying Transaksi.

 (4) Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) tidak dalam kelipatan USD10,000.00
 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai
 nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan

 pembulatan …

 - 6 -

 pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh
 ribu dolar Amerika Serikat).

 (5) Jangka waktu Transaksi Derivatif dilarang melebihi jangka
 waktu Underlying Transaksi.

 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 6

 Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank di atas jumlah
 tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
 Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku untuk
 penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
 a. perpanjangan transaksi (roll over) sepanjang jangka waktu
 perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan
 jangka waktu Underlying Transaksi awal;

 b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau
 c. pengakhiran transaksi (unwind).

 5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 19

 (1) Penyelesaian Transaksi Spot antara Bank dengan Pihak Asing
 wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

 (2) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak
 Asing dapat dilakukan secara netting atau dengan pemindahan
 dana pokok secara penuh.

 (3) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak
 Asing yang dapat dilakukan secara netting sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perpanjangan
 transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early
 termination), dan pengakhiran transaksi (unwind).

 (4) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak
 Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan nominal

 transaksi …

 - 7 -

 transaksi dibawah jumlah tertentu (threshold) sebagaimana
 dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan dengan
 pemindahan dana pokok secara penuh.

 (5) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak
 Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan
 menggunakan Underlying Transaksi berupa kepemilikan dana
 valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri wajib dilakukan
 dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

 6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 20

 (1) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak
 Asing secara netting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
 (3) dengan nilai nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu
 (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat
 dilakukan sepanjang didukung dengan Underlying Transaksi
 dari Transaksi Derivatif awal.

 (2) Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Derivatif
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Asing tidak dapat
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi maka
 penyelesaian Transaksi Derivatif dilakukan dengan pemindahan
 dana pokok secara penuh.

 7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 21

 (1) Jenis dokumen Underlying Transaksi ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 (2) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang
 diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban
 penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi.

 (3) Ketentuan …

 - 8 -

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dokumen
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia.

 8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 23

 (1) Dalam hal Bank melakukan Transaksi Derivatif dengan Pihak
 Asing di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib memastikan
 Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 a. dokumen

 Underlying
 Transaksi
 yang dapat

 dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun
 yang berupa perkiraan; dan

 b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang
 authenticated dari Pihak Asing yang berisi informasi
 mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi
 sebagaimana dimaksud pada huruf a;

 2. penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk
 Transaksi Derivatif paling banyak sebesar nominal
 Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di
 Indonesia;

 3. jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal
 penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying
 Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa
 perkiraan pembelian valuta asing terhadap Rupiah; dan

 4. sumber dana, jumlah penjualan, dan tanggal tersedianya
 valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Transaksi
 sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan
 penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

 (2) Dalam hal Pihak Asing melakukan penyelesaian Transaksi
 Derivatif dengan nilai nominal paling banyak sebesar jumlah

 tertentu …

 - 9 -

 tertentu (threshold) secara netting sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 20 ayat (1) maka Pihak Asing wajib menyampaikan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 30

 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat
 (5), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal
 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (4), Pasal
 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2),
 Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4),
 Pasal 25 ayat (5), dan/atau Pasal 25 ayat (6) dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban
 membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi
 yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi
 paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
 rupiah).

 (2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 a. selisih antara total nilai nominal transaksi valuta asing
 terhadap Rupiah dengan jumlah tertentu (threshold)
 kewajiban pemenuhan Underlying Transaksi; atau

 b. total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 yang tidak didukung dengan Underlying Transaksi dalam hal
 nilai nominal transaksi di bawah jumlah tertentu (threshold)
 tetapi dilakukan netting.

 (3) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs Jakarta Interbank
 Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.

 Pasal II …

 - 10 -
 Pasal II
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

 Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Oktober 2015
 GUBERNUR BANK INDONESIA,

 AGUS D. W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 7 Oktober 2015
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 224
 DPM

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 17/16/ PBI/ 2015
 TENTANG

 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG

 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
 ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

 I. UMUM
 Perkembangan pasar keuangan domestik, termasuk pasar valuta

 asing, cenderung mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan
 pasar keuangan global yang pada gilirannya berdampak terhadap
 instabilitas nilai tukar. Selain itu, tingginya kebutuhan pelaku
 ekonomi terhadap valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi
 juga turut menjadi penyebab tekanan terhadap nilai tukar.
 Dalam kaitan ini, diperlukan respons kebijakan untuk menjaga

 stabilitas nilai tukar dan perekonomian nasional. Permasalahan lain
 yang dihadapi adalah keterbatasan penawaran valuta asing oleh
 pelaku ekonomi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk
 mendorong peningkatan penawaran valuta asing di pasar domestik.
 Penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan transaksi valuta
 asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing merupakan
 salah satu upaya meningkatkan penawaran valuta asing sehingga
 dapat memenuhi tingginya kebutuhan terhadap valuta asing dalam
 rangka kegiatan ekonomi.
 Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu dilakukan perubahan

 ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014
 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan
 Pihak Asing.

 II. PASAL …

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal I
 Angka 1
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “kontrak’ adalah konfirmasi tertulis

 yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain
 berupa dealing conversation, SWIFT, atau konfirmasi tertulis
 lainnya.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Pedoman internal tertulis berisi antara lain pencatatan
 akuntansi, sumber daya manusia, sistem dan penerapan
 manajemen risiko yang disetujui oleh manajemen Bank
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas
 perbankan.

 Huruf b

 Ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai
 kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi
 valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang dapat
 melakukan transaksi valuta asing, baik Transaksi Spot
 maupun transaksi derivatif plain vanilla (forward, swap,
 option, dan CCS) paling kurang adalah Bank BUKU 2.

 Huruf c

 Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan
 manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa Bank

 wajib …

 - 3 -

 wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang
 paling kurang mencakup:
 1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
 2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
 pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem
 informasi manajemen risiko;

 4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

 Huruf d
 Cukup jelas.

 Huruf e
 Cukup jelas.

 Huruf f

 Edukasi dilakukan dalam rangka memberikan
 pemahaman kepada Pihak Asing mengenai manfaat dan
 risiko transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah.

 Huruf g
 Cukup jelas.

 Angka 2
 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf …

 - 4 -
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “foreign direct investment”
 adalah investasi langsung Pihak Asing ke dalam
 negeri.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Angka 3
 Pasal 5
 Cukup jelas.

 Angka 4
 Pasal 6
 Cukup jelas.

 Angka 5
 Pasal 19
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara

 penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-
 masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing
 terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau
 ekuivalennya.

 Ayat …

 - 5 -

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Angka 6
 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Angka 7
 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Angka 8
 Pasal 23
 Ayat (1)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan ”dokumen Underlying Transaksi yang
 bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan mengalami
 perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan
 kebutuhannya.

 Huruf …

 - 6 -
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan ”pernyataan tertulis yang
 authenticated” adalah pernyataan tertulis yang telah
 diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Angka 9
 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal II
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5744

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 17/16/PBI/2015 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING </reg_title>
<set_date> 2 Oktober 2015 </set_date>
<effective_date> 7 Oktober 2015 </effective_date>
<issued_date> 7 Oktober 2015 </issued_date>
<changed_reg> '16/17/PBI/2014' </changed_reg>
<extension_of> '17/7/PBI/2015', '17/14/PBI/2015' </extension_of>
<related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal I Angka 9 Pasal 30' </penalty_list>
"
" PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 1/ 6 /PBI/1999

 TENTANG

 PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR)
 DAN PENERAPAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN
 BANK UMUM

 GUBERNUR BANK INDONESIA,
 Menimbang :

 a. bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-
 hatian dalam pengelolaan Bank diperlukan adanya anggota
 direksi yang ditugaskan sebagai compliance director guna
 memantau dan memastikan pelaksanaan hal tersebut;

 b. bahwa dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan
 usaha Bank, juga diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit
 intern bank yang efektif;

 c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk
 menetapkan ketentuan tentang penugasan compliance
 director dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit
 intern bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

 Mengingat
 :

 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
 Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 3790);

 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

 2. Undang …

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
 PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE
 DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDAR
 PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;

 2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan
 di luar negeri yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat bank
 yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di
 Indonesia;

 3. Direktur Kepatuhan (yang merupakan terjemahan dari Compliance Director)
 adalah anggota direksi Bank atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing
 yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna
 memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, peraturan
 perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan
 Bank Indonesia;

 4. Standar …

 4. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank atau disingkat SPFAIB adalah
 ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua Bank dalam melaksanakan
 fungsi audit intern.

 BAB II

 PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN
 Pasal 2

 (1) Bank wajib menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai Direktur
 Kepatuhan.

 (2) Kantor Cabang Bank Asing wajib menugaskan salah seorang anggota pimpinan
 kantor cabang sebagai Direktur Kepatuhan.

 Pasal 3

 (1) Penugasan dan pemberhentian Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh dewan komisaris dan direktur utama
 dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

 (2) Bagi Kantor Cabang Bank Asing, penugasan dan pemberhentian Direktur
 Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh pihak-
 pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi Bank dengan
 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

 Pasal 4

 Anggota direksi Bank atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang
 ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan sekurang-
 kurangnya:
 a. tidak merangkap jabatan sebagai direktur utama Bank atau pemimpin Kantor
 Cabang Bank Asing;

 b. tidak …

 b. tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit
 Intern (SKAI);

 c. memahami peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain
 yang berlaku;

 d. mampu bekerja secara independen.
 Pasal 5

 Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:
 a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah
 memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-
 undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;

 b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari
 ketentuan yang berlaku;

 c. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan
 komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

 Pasal 6

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur
 Kepatuhan wajib mencegah direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing
 agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang
 dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang
 berlaku.

 Pasal 7

 (1) Direktur Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung
 jawabnya secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan
 komisaris.

 (2) Bagi …

 (2) Bagi Kantor Cabang Bank Asing, Direktur Kepatuhan wajib melaporkan
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada pemimpin
 kantor cabang dan pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur
 organisasi bank.

 BAB III

 STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK
 Pasal 8

 (1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam
 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang merupakan lampiran tidak
 terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

 (2) Dalam hal suatu Bank telah mempunyai standar audit intern sendiri maka
 standar tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelaksanaan
 Fungsi Audit Intern Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 9

 Berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, Bank wajib:
 a. menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);
 b. membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 c. menyusun panduan audit intern.

 Pasal 10

 SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 a. membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan
 pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan,
 pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

 b. membuat …

 b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan
 kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak
 langsung;

 c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan
 efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

 d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang
 diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

 Pasal 11

 (1) SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada
 direktur utama.

 (2) Dalam melaksanakan tugasnya SKAI menyampaikan laporan kepada direktur
 utama dan dewan komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

 (3) Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama Bank dengan
 persetujuan dewan komisaris.

 BAB IV

 PELAPORAN
 Pasal 12

 Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan
 tugas Direktur Kepatuhan, yaitu:
 a. laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5;

 b. laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi atau pimpinan
 Kantor Cabang Bank Asing yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah
 menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-
 undangan lain yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

 Pasal 13
 Pasal 13 …

 Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan
 fungsi audit intern, yaitu:
 a. laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI yang disertai dengan
 pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian;

 b. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi
 hasil audit yang bersifat rahasia;

 c. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat
 mengganggu kelangsungan usaha bank;

 d. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil
 kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit
 Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

 Pasal 14

 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang ditandatangani
 oleh Direktur Kepatuhan dan direktur utama atau pemimpin Kantor Cabang
 Bank Asing, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap akhir bulan Juni
 dan Desember, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan.

 (2) Dalam hal direktur utama atau pemimpin Kantor Cabang Bank Asing tidak
 bersedia menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan langsung kepada Bank Indonesia
 disertai dengan penjelasan.

 (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang ditandatangani
 oleh Direktur Kepatuhan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-
 lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan
 dimaksud.

 Pasal 15 …
 Pasal 15

 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang ditandatangani
 oleh direktur utama dan dewan komisaris, wajib disampaikan kepada Bank
 Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal
 pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang ditandatangani
 oleh direktur utama dan dewan komisaris, wajib disampaikan kepada Bank
 Indonesia setiap akhir bulan Juni dan Desember, selambat-lambatnya 2 (dua)
 bulan setelah bulan laporan.

 (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yang ditandatangani
 oleh direktur utama dan dewan komisaris, wajib segera disampaikan kepada
 Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit
 diketahui.

 (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d wajib disampaikan
 kepada Bank Indonesia sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun,
 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern
 diterima oleh Bank.

 BAB V

 ALAMAT PERMOHONAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
 Pasal 16

 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan menjadi Direktur Kepatuhan
 dialamatkan kepada:
 a. Dewan Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi
 Perbankan, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank, Bank
 Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang
 berkantor pusat di wilayah Jabotabek; atau

 b. Dewan Gubernur Bank Indonesia Up. Direktorat Perizinan dan Informasi
 Perbankan, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank, Bank
 Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110 dan Kantor Cabang Bank
 Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah
 Jabotabek.

 Kantor …

 (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15
 dialamatkan kepada:
 a. Direktorat Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2,
 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek; atau

 b. Kantor Cabang Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah Jabotabek.

 BAB VI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 17

 (1) Pengajuan calon Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
 hari sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

 (2) Pengajuan calon Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia disampaikan
 dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

 Pasal 18

 Bagi Bank yang telah memiliki Direktur Kepatuhan sebelum berlakunya Peraturan
 Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank
 Indonesia ini.

 BAB VII …
 BAB VII
 SANKSI ADMINISTRATIF

 Pasal 19

 (1) Direktur Kepatuhan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa
 pembatalan persetujuan Bank Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan.

 (2) Bank wajib mengajukan calon Direktur Kepatuhan baru apabila Direktur
 Kepatuhan yang ada dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1).

 (3) Pengajuan calon Direktur Kepatuhan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga
 puluh) hari sejak pembatalan persetujuan Bank Indonesia sebagai Direktur
 Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 20

 (1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 dan/atau Pasal 19 ayat (2)
 dikenakan sanksi administratif.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara
 lain:

 a. teguran tertulis;
 b. penurunan tingkat kesehatan bank;
 c. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat
 pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat
 Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan
 Bank Indonesia;

 d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam
 daftar orang tercela di bidang perbankan.

 Pasal 21
 Pasal 21 …

 Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 14 atau Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar
 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan per hari
 kelambatan.

 Pasal 22

 (1) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 14 atau Pasal 15 apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud
 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu yang ditetapkan.

 (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar
 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap laporan dan sanksi
 administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

 BAB VIII

 LAIN – LAIN
 Pasal 23

 Bagi Bank yang sedang mengikuti program rekapitalisasi bank umum, berlaku
 ketentuan baik dalam Peraturan Bank Indonesia ini maupun ketentuan dalam
 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang
 Program Rekapitalisasi Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya.

 BAB IX …
 BAB IX

 PENUTUP
 Pasal 24

 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan
 Direksi Bank Indonesia Nomor 27/163/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang
 Kewajiban Bank Umum Untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit
 Intern Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 25
 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 September 1999

 GUBERNUR BANK INDONESIA

 SYAHRIL SABIRIN

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 158
 DPNP

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR: 1/ 6 /PBI/1999

 TENTANG

 PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR)
 DAN PENERAPAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN
 BANK UMUM

 UMUM

 Dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional, telah dilaksanakan
 beberapa langkah perbaikan antara lain berupa program rekapitalisasi perbankan,
 penilaian fit and proper terhadap pemilik dan pengurus bank, dan penyesuaian
 beberapa ketentuan perbankan yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip
 kehati-hatian dalam pengelolaan bank.

 Berbagai langkah yang telah dilaksanakan tersebut perlu terus dipantau
 tindak lanjutnya agar tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu terciptanya
 sistem perbankan yang sehat.

 Selain peningkatan fungsi pengawasan bank oleh Bank Indonesia, dari sisi
 intern di setiap bank umum perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
 langkah-langkah perbaikan yang telah direncanakan serta untuk selalu memastikan
 ketaatan bank umum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
 bidang perbankan.

 Untuk mencapai hal tersebut maka pada bank umum perlu ditugaskan salah
 seorang anggota direksi sebagai Direktur Kepatuhan.
 Khusus bagi bank umum yang mengikuti program rekapitalisasi bank
 umum, Direktur Kepatuhan juga bertugas untuk memastikan ketaatan bank
 terhadap perjanjian rekapitalisasi dan rencana kerja yang telah disetujui oleh Bank
 Indonesia.

 Keberadaan …

 Keberadaan Direktur Kepatuhan tersebut diharapkan dapat membantu

 manajemen bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan
 prinsip kehati-hatian.

 Di samping itu, diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit intern bank
 yang efektif melalui adanya kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan,
 independensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit intern bank.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Angka 1

 Ketentuan mengenai Bank Umum berpedoman pada Surat
 Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Surat
 Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan
 Prinsip Syariah

 Angka 2

 Ketentuan mengenai Kantor Cabang Bank Asing berpedoman pada
 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan
 Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan
 Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri.

 Angka 3
 Cukup jelas
 Angka 4
 Cukup jelas
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2) …

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan pimpinan kantor cabang adalah pemimpin
 kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor
 cabang dari Kantor Cabang Bank Asing.

 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Pihak-pihak yang berwenang menunjuk Direktur Kepatuhan antara
 lain direktur di kantor pusat atau pimpinan di kantor wilayah bank
 yang bersangkutan.

 Pasal 4
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan kredit,
 treasury, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya.

 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan bekerja secara independen adalah dapat
 mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesi,
 dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
 prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank.

 Pasal 5 …

 Pasal 5
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan menetapkan langkah-langkah antara lain
 adalah menyiapkan prosedur kepatuhan (compliance procedure)
 pada setiap satuan kerja, menyesuaikan pedoman intern bank
 terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
 menyiapkan proses pengambilan keputusan oleh manajemen.
 Yang dimaksud dengan ketentuan dalam rangka pelaksanaan prinsip
 kehati-hatian antara lain adalah ketentuan mengenai Kewajiban
 Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit,
 Posisi Devisa Neto, Kualitas Aktiva Produktif, dan Penyisihan
 Penghapusan Aktiva Produktif.

 Huruf b

 Dilakukan antara lain dengan pemantauan penerapan prosedur
 kepatuhan (compliance procedure) pada setiap satuan kerja yang
 digunakan sebagai alat dalam setiap pengambilan keputusan yang
 dilakukan, dan melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan
 terhadap ketentuan yang berlaku.

 Huruf c

 Perjanjian yang dibuat oleh Bank dengan Bank Indonesia antara lain
 adalah perjanjian dalam rangka program rekapitalisasi bank umum.
 Komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk
 memenuhi perintah dan larangan dari Bank Indonesia dalam
 pelaksanaan kegiatan tertentu (Cease and Desist Order).

 Pasal 6

 Dalam hal Direktur Kepatuhan telah melakukan pencegahan namun masih
 terjadi penyimpangan, direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank
 Asing tetap bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi.

 Pasal 7 …

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 9
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 10
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

 Huruf d …
 Huruf d
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Tembusan laporan SKAI kepada Direktur Kepatuhan dimaksudkan
 antara lain untuk dijadikan sebagai informasi dalam rangka
 penyempurnaan prosedur kepatuhan yang ada di setiap unit kerja.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 12
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d

 Cukup jelas
 Pasal 14 …
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 17
 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Ayat (2) …
 Cukup jelas
 Pasal 18

 Yang dimaksud dengan menyesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini
 adalah menyesuaikan tugas-tugas dan persyaratan Direktur Kepatuhan yang
 telah dimiliki, dengan Peraturan Bank Indonesia, serta mengajukan
 permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30
 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

 Pasal 19
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 21
 Cukup jelas

 Pasal 22
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 23

 Penugasan/penunjukan Direktur Kepatuhan untuk Bank yang sedang
 mengikuti program rekapitalisasi bank umum berlaku ketentuan dalam
 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998
 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama
 Menteri Kuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank

 Indonesia Nomor

 53/KMK.017/1999
 31/12/KEP/GBI

 tanggal 8 Februari 1999

 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yaitu melalui
 Rapat Umum Pemegang Saham.

 Pasal 24
 Cukup jelas
 Pasal 25
 Cukup jelas
 Pasal 22 …

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
 NOMOR 3883

 DPNP

 KEWAJIBAN BANK UMUM UNTUK
 MENERAPKAN STANDAR PELAKSANAAN
 FUNGSI AUDIT INTERN BANK

 BANK INDONESIA
 1999

 DAFTAR ISI
 BAB I

 KEBIJAKAN UMUM
 1.
 2.
 KEBIJAKAN UMUM ……………………………………………… 1

 MISI AUDIT INTERN BANK ……………………………………… 1
 2.1. Mekanisme Pengendalian Umum ……………………………… 2
 2.2. Fungsi SKAI ……………………………………………… 4
 2.3.

 Peran Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan
 fungsi SKAI …………………………………………. …… 4

 3.

 INDEPENDENSI …………………………………………… 4
 3.1

 3.2.
 3.3
 3.4

 Dukungan ……………………………………………………… 5
 Kebebasan menetapkan metode ……………………………… 5
 Obyektifitas …………………………………………………… 5
 Bebas dari pertentangan kepentingan ……..…………………… 5

 4. WEWENANG, KEDUDUKAN DAN TANGGUNG
 JAWAB SKAI …………………………………………………………… 6

 5.
 6.
 RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERN ………………... 6

 STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT
 INTERN BANK ………………………… ………..……………… 6
 6.1.

 6.2.
 6.3.

 Hubungan SPFAIB dengan standar yang lain ………………… 7
 Kontinuitas SPFAIB ……………………………………… 7

 Keterkaitan SPFAIB dengan pengawasan
 Bank Indonesia ………………………………….…..… 7

 BAB II
 PROFESIONALISME
 1.
 2.

 2.1.
 2.2.

 3.

 3.1.
 3.2.
 3.3.

 4.

 4.1.
 4.2.

 PROFESIONALISME ………………………………………………. 8
 KEMAHIRAN PROFESIONALISME
 …………………….……. 8

 Latar belakang pendidikan …………………….……………. 8
 Pengalaman kerja …………………………………….………… 9

 SIKAP MENTAL DAN ETIKA ……………………………………… 9
 Sikap mental Auditor Intern ……………………………….…. 9

 Etika Auditor Intern ………………………………………….. 10
 Tanggung jawab terhadap profesi ……………………………… 11

 KEMAMPUAN KOMUNIKASI ……………………………………… 12
 Komunikasi dengan Auditee ……………………………..…… 12

 Komunikasi dengan auditor ekstern ………………………..… 12
 BAB III

 ORGANISASI DAN MANAJEMEN

 1. ORGANISASI DAN MANAJEMEN ………………………………..… 13
 2. AUDITOR YANG PROFESIONAL ……..…………………………… 13

 3. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN SKAI DENGAN
 MANAJEMEN DAN DEWAN KOMISARIS

 3.1.
 3.2.

 3.3.
 …………..……… 14
 Kedudukan SKAI dalam organisasi ……………..…………… 14

 Kewajiban manajemen untuk
 menanggapi hasil laporan SKAI ……………………………… 15

 Kedudukan, komunikasi, keanggotaan
 dan tanggung jawab Dewan Komisaris ……………………… 15

 4. STRUKTUR ORGANISASI ………………………..………………… 16

 5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ……………..…………… 16
 5.1. Internal Audit Charter …………………………………..……… 17

 5.2. Wewenang dan tanggung jawab Kepala SKAI ……………… 17
 5.3. Peran SKAI sebagai konsultan ……………………………… 17

 6. PERENCANAAN ……………………………………………………… 18
 7. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ……………………………………… 19

 8. PENGEMBANGAN AUDITOR INTERN DAN
 PENDIDIKAN PROFESI ……………………………………………… 19

 9. PENGENDALIAN MUTU AUDIT ……………………………… 19
 10. HUBUNGAN SKAI DENGAN AUDITOR EKSTERN ……………… 20

 BAB IV
 RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERN
 1.
 2.
 RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERN …………… 21
 HUBUNGAN AUDIT INTERN DENGAN STRUKTUR
 BAB V
 PELAKSANAAN AUDIT
 1.
 2.
 PELAKSANAAN AUDIT ……………………………………… 24

 PERSIAPAN AUDIT ……………………..…………………… 24
 2.1.
 2.2.
 2.3.
 2.4.

 Metode Pendekatan Audit Intern …………………………… 24
 Penetapan penugasan ……………………………………… 24

 Pemberitahuan audit ……………………………………… 25
 Penelitian pendahuluan …………………………………… 25

 3.
 PENYUSUNAN PROGRAM AUDIT …………………………… 26

 4.

 PELAKSANAAN PENUGASAN AUDIT ……………………… 26
 4.1.
 4.2.
 4.3.
 4.4.

 Proses audit ……………………………………………… 26
 Bukti audit ……………………………………………… 27
 Evaluasi hasil audit ……………………………………… 27

 Supervisi …………………………………………………… 28
 5.

 PELAPORAN HASIL AUDIT …………………………………… 29
 5.1.
 5.2.
 5.3.

 Standar pelaporan ……………………………………..… 29
 Materi pelaporan ………………………………………… 30

 Informasi khusus yang tidak dicantumkan dalam
 Laporan Hasil Audit ……………………………… 31

 5.4.
 5.5.

 6.

 Proses penyusunan laporan ……………………………… 31
 Penyampaian laporan ……………………………………… 32

 TINDAK LANJUT HASIL AUDIT ……………………………… 33
 BAB VI

 DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI
 1.
 2.
 DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI ……………………… 34

 DOKUMENTASI KERTAS KERJA AUDIT …………………… 34
 2.1.
 2.2.
 2.3.

 3.

 ADMINISTRASI HASIL AUDIT ……………………………… 35
 3.1.
 3.2.

 Fungsi Kertas Kerja Audit ………………………………..… 34
 Penyusunan Dokumentasi Kertas Kerja Audit …………… 34
 Penyimpanan Kertas Kerja Audit ……………………… 35

 Administrasi komunikasi audit ……………………………... 36
 Administrasi kelengkapan pelaksanaan audit ………………. 36

 PENGERTIAN ISTILAH …………………………………………………. 37

 BAB I
 KEBIJAKAN UMUM
 1. KEBIJAKAN UMUM

 Fungsi Audit Intern Bank sangat penting karena peranan yang diharapkan
 dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam
 mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari
 masyarakat luas. Di samping itu, menyadari kedudukan yang strategis dari
 perbankan dalam perekonomian, Audit Intern bank diharapkan juga mampu
 menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program
 pembangunan dari Pemerintah. Dalam hubungan ini, perlu diciptakan
 kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi, dan ruang
 lingkup pekerjaan Audit Intern bank sehingga peranan tesebut dapat
 terwujud. Selanjutnya, agar penjabaran operasional dari misi, kewenangan,
 independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern bank dapat
 terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan adanya Standar
 Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai ukuran minimal
 yang harus dipatuhi oleh semua bank umum di Indonesia. Pelaksanaan
 SPFAIB untuk Bank-Bank Persero juga perlu memperhatikan Peraturan
 Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 25 Januari 1983 tentang Tata cara
 Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan
 Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

 2. MISI AUDIT INTERN BANK

 Terpenuhinya secara baik kepentingan bank dan masyarakat penyimpan dana
 merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan
 karena sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat dan bertemu berbagai
 macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen,
 pegawai, dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara
 pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut
 mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya bank yang sehat dan mampu
 berkembang secara wajar. Dalam kaitan ini, Audit Intern bank harus dapat
 menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan tersebut untuk
 memastikan terwujudnya bank yang sehat, berkembang secara wajar dan

 dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat
 terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum dalam
 setiap bank di Indonesia. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan
 penegasan dari peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan
 Fungsi Audit Intern bank.

 2.1. Mekanisme Pengendalian Umum
 Mekanisme pengendalian umum adalah setiap kebijakan dan kegiatan
 yang ditentukan oleh manajemen bank di bidang pengawasan dalam rangka
 memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan bank, masyarakat
 penyimpan dana dan pengguna jasa serta perekonomian nasional dapat
 terpelihara dengan serasi, dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan
 efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan
 pemahaman agar mekanisme tersebut dapat terwujud diantaranya adalah
 tanggung jawab dan wewenang pengawasan dari Dewan Komisaris dan
 Direksi, ruang lingkup Pengendalian Intern dan pekerjaan Audit Intern
 dalam hubungannya dengan struktur pengendalian intern bank.

 a. Tanggung jawab dan wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan
 Direksi

 Dalam kerangka pengendalian umum, pembagian tanggung jawab
 dan wewenang pengawasan antara Dewan Komisaris dan Direksi
 harus dinyatakan dengan jelas dalam Anggaran Dasar bank atau
 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bagi bank yang belum
 mencantumkan hal tersebut dalam anggaran dasarnya. Pembagian
 tersebut diatur sebagai berikut:
 i. tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris
 antara lain dengan mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh
 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dalam kaitan ini, Dewan
 Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil
 temuan pemeriksaan SKAI.

 ii. tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian
 intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern bank dalam
 setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Intern
 bank sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh
 Dewan Komisaris. Dalam kaitan ini, Direksi berkewajiban pula

 melaporkan kegiatan tersebut di atas kepada Rapat Umum Pemegang
 Saham.

 b. Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank

 Struktur pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur,
 metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam satuan usaha.
 Struktur pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta
 kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi,
 mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien
 serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.
 Dalam usaha perbankan yang melibatkan dana dari masyarakat luas, ruang
 lingkup pengendalian intern bank meliputi juga aspek-aspek yang mampu
 menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak
 ketiga lainnya.

 c. Audit Intern sebagai bagian dari Struktur Pengendalian Intern
 Audit Intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan
 merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan
 pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian
 secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank.
 Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting
 dalam pengelolaan bank sehingga kebijakan Audit Intern yang berkaitan
 dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam
 sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama bank dengan persetujuan
 Dewan Komisaris yang disebut Internal Audit Charter. Secara periodik
 Internal Audit Charter ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur
 Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanan Audit Intern senantiasa
 berada pada tingkat yang optimal.

 2.2. Fungsi SKAI

 Tugas SKAI adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan
 menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
 atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili
 pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan
 penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya
 melalui pemeriksaan secara on-site dna pemantauan secara off-site, serta
 memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan
 yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu SKAI

 harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki
 dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 2.3. Peran Dewan Komisaris Dalam Hubungannya Dengan Fungsi
 SKAI

 Dewan Komisaris harus menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas
 secara independen. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib melakukan review
 atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut
 hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk
 kecukupan proses pelaporan keuangan. Hal tersebut perlu dilakukan
 mengingat Dewan Komisaris berperan sebagai wakil dari pemegang saham
 dan masyarakat.

 3. INDEPENDENSI

 Baik SKAI maupun masing-masing Auditor Intern harus memiliki
 independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta
 pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
 Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkannya
 memiliki manfaat yang optimal bagi terselenggara dan terjaminnya
 kepentingan bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini Audit Intern harus
 independen dari kegiatan yang diperiksa. Auditor Intern dianggap independen
 apabila dapat bekerja dengan bebas dan obyektif. Untuk memperoleh
 independensi tersebut, kedudukan Kepala SKAI dalam organisasi harus
 ditetapkan sedemikain rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan
 pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak
 lain yang terkait dengan bank.

 3.1. Dukungan

 Manajemen harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada SKAI agar dapat
 bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.

 3.2. Kebebasan Menetapkan Metode

 SKAI harus memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan
 pendekatan audit yang akan dilakukan.

 3.3. Obyektivitas

 Obyektivitas adalah sikap mental yang independen yang harus dipelihara oleh
 Auditor Intern dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari
 laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan
 tidak memihak. Untuk dapat memelihara obyektivitas diperlukan antara lain:
 a. rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para Auditor Intern,
 b.review secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya.

 3.4. Bebas Dari Pertentangan Kepentingan
 Auditor Intern tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek atau kegiatan
 yang diperiksanya. Penugasan oleh Kepala SKAI harus dilakukan sedemikian
 rupa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.

 4. WEWENANG, KEDUDUKAN, DAN TANGGUNG JAWAB SKAI
 SKAI harus diberi wewenang, kedudukan dan tanggung jawab dalam
 organisasi sedemikian rupa sehingga dapat dan mampu melaksanakan
 tugasnya sesuai dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh
 profesinya.

 5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERN

 Ruang lingkup pekerjaan audit SKAI harus mencakup seluruh aspek dan
 unsur kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung
 diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik
 kepentingan bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi
 pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur
 pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek
 dan unsur dari organisasi bank sehingga mampu menunjang analisis yang
 optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

 6. STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK

 SPFAIB merupakan standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi
 Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh bank umum serta aspek-aspek
 yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut. Standar ini tidak
 dimaksudkan untuk menguraikan secara teknis dan rinci tentang teknik dan
 tatacara pelaksanaan fungsi Audit Intern serta tidak pula dimaksudkan untuk
 mengatur bentuk organisasi SKAI. Dengan adanya SPFAIB diharapkan dapat
 tercipta kesamaan landasan semua bank umum di Indonesia mengenai tingkat
 pemeliharaan kepentingan dari semua pihak terkait dengan bank. Dalam
 pelaksanaannya masing-masing bank perlu menjabarkan lebih lanjut
 penyusunan Internal Audit Charter dan panduan Audit Intern yang disesuaikan
 dengan kondisi masing-masing bank yang bersangkutan.

 6.1. Hubungan SPFAIB dengan standar yang lain
 Bank yang secara organisatoris atau karena hal lain harus mengikuti standar
 dari lembaga lain atau dari organisasi induknya, baik di dalam maupun di luar
 negeri, seperti Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern
 BUMN/BUMD, atau Standards For The Professional Practice of Internal
 Auditing (The Institute of Internal Auditors), dalam pelaksanaan fungsi Audit
 Internnya minimal harus memenuhi ukuran-ukuran yang telah ditetapkan
 dalam SPFAIB.

 6.2. Kontinuitas SPFAIB
 Ukuran-ukuran yang dinyatakan dalam SPFAIB ini akan terus dimutakhirkan
 dengan memperhatikan perkembangan didalam praktek perbankan.

 6.3. Keterkaitan SPFAIB dengan Pengawasan Bank Indonesia
 Kepatuhan bank dalam melaksanakan fungsi Audit Intern berdasarkan
 SPFAIB merupakan salah satu aspek pengawasan dari Bank Indonesia.

 BAB II
 PROFESIONALISME
 I. PROFESIONALISME

 Profesionalisme harus menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern
 oeh SKAI. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Auditor Intern secara
 sendiri-sendiri ataupun bersama-sama harus mempunyai:
 a. pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan
 mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan
 spesialisasinya;

 b. perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal,
 c. kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan
 profesi lanjutan yang berkesinambungan,

 d. kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan
 seksama,

 e. kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun
 tertulis secara efektif.

 2. KEMAHIRAN PROFESIONAL

 Kemahiran profesional dapat diperoleh Auditor Intern melalui pendidikan
 dan pengalaman kerja yang memadai dalam bidang Audit Intern, kegiatan
 operasional perbankan serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan
 spesialisasinya.

 2.1. Latar Belakang Pendidikan

 Persyaratan minimal pendidikan bagi Auditor Intern ditetapkan oleh masing-
 masing bank sesuai dengan ukuran organisasi maupun tingkat kerumitan
 kegiatan banknya. Meskipun demikian agar dapat melaksanakan tugasnya
 dengan baik, latar belakang pendidikan Auditor Intern seharusnya dapat
 menunjang untuk:

 a. memahami penerapan SPFAIB;
 b. memahami standar akuntansi keuangan;
 c. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan
 operasional perbankan;

 d. memahami prinsip-prinsip manajemen khususnya manajemen perbankan,
 e. memiliki pengetahuan mengenai ilmu yang berkaitan dengna kegiatan
 perbankan seperti ilmu ekonomi, ilmu hukum, perpajakan dan masalah-
 masalah keuangan, metode kuantitatif/statistik dan memahami prinsip-
 prinsip Pengolahan Data Elektronik.
 Dalam penerapannya, masing-masing Auditor Intern tidak perlu memahami
 seluruh bidang di atas, akan tetapi SKAI secara keseluruhan harus
 mempunyai personil yang memahami disiplin ilmu di atas.

 2.2. Pengalaman Kerja

 Pengalaman kerja yang memadai dalam bidang operasional perbankan akan
 menambah atau membantu memberikan kemahiran profesional bagi Auditor
 Intern,

 3. SIKAP MENTAL DAN ETIKA
 Auditor Intern harus memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab
 profesi yang tinggi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat
 dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya
 perkembangan bank yang wajar dan sehat.

 3.1. Sikap Mental Auditor Intern

 Auditor Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari
 kejujuran, obyektivitas, ketekunan dan loyalitasnya kepada profesi.
 a. Kejujuran

 Auditor Intern harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan
 bijaksana, sesuai dengan hasil temuannya.

 b. Obyektivitas

 Auditor Intern harus selalu mempertahankan sikap obyektif, sehingga
 dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta
 yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian laporan atas hasil
 temuan harus lengkap dan didasarkan pada analisis yang obyektif.

 c. Ketekunan

 Auditor Intern harus memiliki ketekunan dan keuletan di dalam
 menelusuri masalah/indikasi yang dihadapi guna memperoleh bukti-bukti
 yang akan mendukung temuannya.

 d. Loyalitas

 Auditor Intern harus menunjukkan loyalitas kepada tanggung jawab
 profesinya

 3.2. Etika Auditor Intern

 Auditor Intern harus memiliki Kode Etik Profesi yang antara lain mengacu
 kepada Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors. kode etik
 tersebut sekurang-kurangnya memuat keharusan untuk:
 a. berperilaku jujur, santun, tidak tercela, obyektif dan bertanggung jawab;
 b. memiliki dedikasi tinggi;
 c. tidak akan menerima apapun yang akan dapat mempengaruhi pendapat
 profesionalnya;

 d. menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundangan
 yang berlaku;

 e. terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

 3.3. Tanggung Jawab Terhadap Profesi

 Auditor Intern harus menunjukkan tanggung jawab terhadap profesi dengan
 selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama serta terus
 memelihara kemampuan teknisnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas
 kerja yang optimal.
 a. Bekerja secara cermat dan seksama

 Auditor Intern harus bekerja secara cermat dan seksama dalam batas yang
 layak serta menerapkan kemahiran profesionalnya secara optimal. Untuk
 itu perlu diperhatikan:
 i.

 Ruang lingkup ataupun tingkat kesulitan yang dihadapi dalam
 pelaksanaan tugas;

 ii. Kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan,
 kesalahan, penggelapan, inefisiensi, pemborosan serta pertentangan
 kepentingan dan pelaporannya kepada atasan pejabat yang
 bersangkutan;

 iii. Kecermatan dalam mengidentifikasi keadaan dan kegiatan yang
 rawan penyimpangan, kelemahan struktur pengendalian intern dan
 ketepatan dalam memberikan saran guna meningkatkan ketaatan
 terhadap prosedur yang ditetapkan bank;

 iv. Kesungguhan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;
 v.

 Kemungkinan dilakukannya pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan
 khusus yang lebih mendalam.

 b. Upaya peningkatan pengetahuan melalui pendidikan profesi
 berkelanjutan.

 Auditor Intern harus selalu memelihara kemampuan teknisnya melalui
 upaya:
 i.

 ii. Mengikuti perkembangan produk-produk baru dari perbankan;

 Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik Audit Intern
 melalui seminar, kursus atau pendidikan lanjutan lainnya.

 iii. Mengikuti serta memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku yang
 berkaitan dengan aktivitas operasional perbankan.

 4. KEMAMPUAN KOMUNIKASI

 Auditor Intern harus memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi
 baik lisan maupun tertulis secara efektif karena Auditor Intern harus
 senantiasa berhubungan dengan berbagai pihak, baik intern maupun ekstern.

 4.1. Komunikasi Dengan Auditee
 a. Auditor Intern harus senantiasa menjaga komunikasi dan interaksi yang
 baik dan wajar dengan Auditee sehingga pelaksanaan tugasnya dapat
 berjalan dengan lancar;

 b. Auditor Intern harus mampu melaksanakan komunikasi lisan atau tertulis
 sehingga dapat menyampaikan masalah-masalah audit, seperti tujuan,
 penilaian, kesimpulan audit dan rekomendasi hasil audit, yang diberikan
 secara jelas dan efektif.

 4.2. Komunikasi Dengan Auditor Ekstern

 Auditor Intern harus mampu melakukan komunikasi lisan atau tertulis dengan
 auditor ekstern sesuai dengan batas kewenangan masing-masing auditor
 ekstern tersebut.

 BAB III
 ORGANISASI DAN MANAJEMEN

 1. ORGANISASI DAN MANAJEMEN
 Fungsi Audit Intern bank merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa
 bank tersebut dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dan
 mampu mengamankan kegiatan bank sehingga dapat menunjang program
 pembangunan Pemerintah. Oleh karena itu manajemen bank harus
 bertanggung jawab untuk mengarahkan agar fungsi Audit Intern yang
 bersangkutan dapat berjalan dengan efektif. Organisasi SKAI harus
 sedemikan rupa sehingga fungsi Audit Intern dapat berjalan dengan efektif.
 Sehubungan dengan hal tersebut SKAI harus memiliki:
 a. auditor yang profesional;
 b. kedudukan yang jelas dalam organisasi;
 c. struktur organisasi yang handal;
 d. wewenang dan tanggungjawab yang jelas;
 e. perencanaan yang matang;
 f. kebijakan dan prosedur yang jelas;
 g. program pengembangan dan pendidikan profesi;
 h. program pengendalian mutu.

 2. AUDITOR YANG PROFESIONAL

 Auditor yang profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional
 yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dalam
 bidang operasional bank dan senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap
 mental dan kode etik yang telah ditetapkan.

 3. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN SKAI DENGAN MANAJEMEN DAN
 DEWAN KOMISARIS

 SKAI harus mendapat dukungan dari manajemen dan Dewan Komisaris agar
 para auditor dapat memperoleh kerjasama dari auditee dan melakukan
 pekerjaan tanpa hambatan.
 3.1. Kedudukan SKAI dalam organisasi
 a. Pengangkatan dan pemberhentian

 Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi bank dengan
 persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank
 Indonesia.

 b. Independensi

 Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama bank. Untuk
 mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang
 dalam memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi
 langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal
 yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus
 dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur
 Kepatuhan (Compliance Director).

 c. Pelaporan
 ----- : Garis komunikasi/penyampaian informasi

 menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan
 Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan,

 Kepala SKAI wajib:
 i.

 ii. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang
 akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Laporan
 tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris,

 iii. menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang
 diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan
 tersebut harus segera disampaikan kepada Bank Indonesia oleh
 Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

 3.2. Kewajiban Manajemen Untuk Menanggapi Hasil Laporan SKAI

 Manajemen harus memberikan tanggapan dan segera mengambil langkah
 yang diperlukan atas dasar hasil Audit Intern.
 3.3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

 Tanggung jawab Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:
 i. Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit
 Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern
 serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat
 dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan
 peraturan yang berlaku.

 ii. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Auditee
 tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.

 iii. Memastikan:
 • bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank
 Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah
 dilakukan dengan benar dan tepat waktu,

 • bahwa bank mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang
 berlaku.

 iv. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern
 maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang
 berlaku.

 v. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai
 dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat.

 vi. Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.
 4. STRUKTUR ORGANISASI

 Struktur organisasi harus jelas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan
 pembagian kerja di antara Auditor, pengelompokan Auditor dan rentang
 kendali serta pendelegasian wewenang dari Kepala SKAI. Oleh karena jenis
 kegiatan dan volume usaha bank berbeda antara yang satu dengan lainnya, di
 antaranya bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, maka
 dalam menentukan struktur organisasi SKAI perlu disesuaikan dengan
 kondisi yang dihadapi masing-masing bank. Bagi bank yang kantor pusatnya

 brkedudukan di luar negeri, pengertian Dewan Komisaris adalah pejabat yang
 ditunjuk oleh kantor pusatnya untuk melakukan fungsi Dewan Komisaris.
 Dalam hal jaringan kantor bank membutuhkan fungsi audit intern yang
 terpisah, maka fungsi tersebut tetap harus berada dalam koordinasi SKAI. Di
 dalam penugasan Auditor Intern, harus dimungkinkan adanya rotasi secara
 berkala sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para Auditor Intern
 untuk menambah pengetahuan dan kemampuannya.

 5. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

 Auditor Intern harus diberikan wewenang, kedudukan dan tanggung jawab
 sedemikian rupa didalam organisasi sehingga dapat dan mampu
 melaksanakan tugasnya dengan ukuran-ukuran standar pekerjaan yang dituntut
 oleh profesinya sebagai Auditor Intern bank.
 5.1. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter)

 Misi, wewenang dan tanggung jawab SKAI harus dirumuskan dalam suatu
 dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris yang
 selanjutnya disebut Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern sekurang-
 kurangnya harus mencantumkan:
 a.

 kedudukan SKAI,
 b.

 kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber
 daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
 audit,

 c.
 d.

 ruang lingkup kegiatan Audit Intern,

 penyertaan bahwa Auditir Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau
 tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari
 Auditee.

 5.2. Wewenang dan tanggung jawab Kepala SKAI

 Status Kepala SKAI harus memungkinkannya untuk dapat menjaga
 independensi, memberikan perhatian yang cukup terhadap laporan hasil audit
 dan tindak lanjutnya. Kepala SKAI juga bertanggung jawab untuk
 merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit
 serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa
 tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai secara optimal. Dalam
 hubungan ini Kepala SKAI harus mempertanggungjawabkan kegiatannya
 secara berkala kepada Direktur Utama.

 5.3. Peran SKAI Sebagai Konsultan

 SKAI harus berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak
 intern bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup
 tugasnya. SKAI antara lain harus memberikan tanggapan atas usulan
 kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam
 kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut telah dimasukkan pula aspek-
 aspek pengendalian intern sehingga di dalam pelaksanaannya akan dapat
 tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dengan adanya keterlibatannya
 SKAI di dalam review sistem ini, tidak berarti bahwa hal-hal tersebut akan
 dikecualikan sebagai obyek audit.

 6. PERENCANAAN

 Kegiatan SKAI harus didasarkan pada perencanaan. Kepala SKAI
 bertanggung jawab membuat rencana untuk melaksanakan tugas satuan kerja
 yang dipimpinnya. Rencana tersebut harus konsisten dengan Internal Audit
 Charter, tujuan bank, disetujui oleh Direktur Utama dan dilaporkan kepada
 Dewan Komisaris. Proses perencanaan audit terdiri dari:
 6.1. Penentuan tujuan audit

 Tujuan dari SKAI harus bisa diukur dan sesuai dengan rencana dan
 anggaran operasi bank.

 6.2. Penentuan skedul kerja audit

 Skedul kerja audit harus mencakup kegiatan yang akan diaudit, tanggal
 mulai dan waktu yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan ruang
 lingkup audit dan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor
 sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat skedul
 kerja audit tersebut antara lain adalah:
 a.

 temuan audit periode sebelumnya,

 b. evaluasi risiko yang meliputi antara lain risiko usaha, risiko
 kredit, risiko likuiditas, risiko perubahan nilai tukar dan risiko
 operasional. Tujuan dari dilakukannya evaluasi risiko adalah untuk
 mengidentifikasikan bagian yang material atau signifikan dari
 kegiatan yang diaudit.

 6.3. Rencana sumber daya manusia dan anggaran

 Di dalam perencanaan sumber daya manusia dan anggaran perlu diperhatikan
 jumlah auditor yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, kualifikasi yang
 dibutuhkan, pelatihan yang diperlukan untuk upaya pengembangan di samping
 kegiatan-kegiatan administratif yang harus dilakukan.
 6.4. Laporan kegiatan audit

 Laporan kegiatan audit harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan
 Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Laporan terebut
 antara lain harus dapat menggambarkan perbandingan antara hasil audit yang
 telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, realisasi
 biaya dan anggaran, penyebab terjadinya penyimpangan serta tindakan yang
 telah dan perlu diambil untuk melakukan penyempurnaan

 7. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

 Kepala SKAI berkewajiban menyusun kebijakan dan prosedur tertulis
 sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk
 dan isi dari kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan
 struktur organisasi SKAI dan besarnya SKAI serta tingkat kerumitan kegiatan
 bank yang bersangkutan

 8. PENGEMBANGAN AUDITOR INTERN DAN PENDIDIKAN PROFESI
 SKAI harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya
 manusia. Program tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:
 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

 uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi setiap auditor,
 kriteria auditor yang memenuhi persyaratan,

 rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan,
 metode penilaian kinerja auditor,
 pengembangan karir auditor.

 9. PENGENDALIAN MUTU AUDIT

 SKAI harus memiliki suatu program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit
 yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari:

 9.1. Supervisi

 Supervisi terhadap pekerjaan Auditor Intern harus dilakukan secara
 berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar
 audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
 9.2. Review Intern

 Auditor Intern juga harus melakukan review secara berkesinambungan atas
 kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan.
 9.3. Review Ekstern

 Untuk menilai mutu operasi SKAI, fungsi audit intern bank harus direview
 oleh lembaga ekstern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun. Review ini
 harus dilaksanakan oleh lembaga ekstern yang memiliki kompetensi dan
 independensi dan tidak mempunyai pertentangan kepentingan. Laporan atas
 review ekstern ini harus memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan

 kepatuhannya terhadap SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
 Hasil review tersebut harus disampaikan pula ke Bank Indonesia.

 10. HUBUNGAN SKAI DENGAN AUDITOR EKSTERN

 SKAI bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan
 kegiatan auditor ekstern. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat
 dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat
 dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal
 yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.

 BAB IV
 RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERN
 1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERN

 Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern harus mencakup pemeriksaan dan
 penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dari bank
 yang bersangkutan dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung
 jawab yang telah digariskan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan
 dan harus diaudit diarahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 1.1. Penilaian Kecukupan Struktur Pengendalian Intern

 Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari struktur pengendalaian intern
 dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah
 ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang
 memadai bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai secara efesien dan
 ekonomis.
 1.2. Penilaian Efektivitas Struktur Pengendalaian Intern

 Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian intern
 dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi
 seperti diinginkan.
 1.3. Penilaian Kualitas Kinerja
 Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk
 menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai.

 2. HUBUNGAN AUDIT INTERN DENGAN STRUKTUR PENGENDALIAN
 INTERN

 Audit Intern merupakan bagian dari sturktur pengendalian intern. Pengendalian
 intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajeman untuk memastikan
 tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari
 pengendalian intern adalah untuk memastikan:
 a. pengamanan dana masyarakat;
 b. pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan;
 c. pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien;

 d. kebenaran dan keutuhan informasi;
 e. kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan;
 f. pengamanan harta kekayaan.
 Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian intern
 dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa
 pengendalian telah berjalan seperti yang telah ditetapkan.
 2.1. Pengamanan Dana Masyarakat

 Auditor Intern harus menilai kehandalan sistem yang telah ditetapkan dalam
 mengamankan dana yang dihimpun bank dari masyarakat yang meliputi
 deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
 2.2. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Operasional yang Telah
 Ditetapkan

 Auditor Intern harus menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan
 operasional tertentu telah dicapai secara konsisten sesuai dengan yang
 diharapkan. Dalam hubungan ini, antara lain Auditor Intern harus mampu
 menilai kewajaran perkembangan usaha bank baik potensi maupun kendala
 yang mempengaruhinya.
 2.3. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Ekonomis dan Efesien
 Auditor Intern harus menilai sejauh mana sumber daya telah dimanfaatkan
 secara ekonomis dan efesien. Untuk itu antara lain diperlukan penilaian atas
 efesiensi, efektivitas dan keamanan kegiatan operasional tertentu seperti
 kegiatan komputerisasi. Selain itu Auditor Intern harus menilai pemanfaatan
 sumber daya serta fasilitas yang kurang dimanfaatkan atau suatu pekerjaan
 yang dinilai kurang produktif.
 2.4. Kebenaran dan Keutuhan Informasi
 Auditor Intern harus menilai kebenaran dan keutuhan dari informasi keuangan
 dan kegiatan operasional termasuk pencatatan kewajiban bank dan rekening
 administratif. Tujuan penilaian terhadap informasi dimaksud adalah
 memastikan bahwa informasi tersebut akurat, handal, tepat waktu, lengkap dan
 berguna baik kepentingan bank, masyarakat maupun Bank Indonesia.
 2.5. Kepatuhan Terhadap Kebijakan, Rencana, Prosedur, Hukum dan
 Peraturan

 Auditor Intern harus menilai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan
 kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang
 mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasi bank, termasuk
 penilaian tentang aspek-aspek kegiatan usaha bank yang dapat mempengaruhi
 tingkat kesehatan atau dapat menimbulkan permasalahan.
 2.6. Pengamanan Harta Kekayaan

 Auditor Intern harus menilai cara yang digunakan untuk mengamankan harta
 kekayaan bank termasuk sumber daya dan dana serta memeriksa eksistensi dari
 harta kekayaan tersebut.

 BAB V
 PELAKSANAAN AUDIT
 1. PELAKSANAAN AUDIT

 Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik,
 volume dan kompleksitas operasi masing-masing bank. Oleh karena itu, setiap
 pelakasanaan kegiatan audit perlu memperhatikan kondisi dari masing-masing
 bank. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu
 tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit,
 pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.

 2. PERSIAPAN AUDIT

 Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat
 dicapai dengan cara efesien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap
 persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan
 penelitian pendahuluan.
 2.1. Metode Pendekatan Auditor Intern

 Auditor Intern harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang
 diperlukan untuk pelaksanaan audit intern, agar pelaksanaan auditnya dapat
 berlangsung secara efektif dan efesien. Metode pendekatan tersebut dapat
 berbeda antara satu auditor dengan auditor lainnya serta dalam satu bank
 dengan bank lainnya, namun sekurang-kurangnnya Auditor Intern perlu
 memperhatikan aspek-aspek tehnis seperti cara dan penetapan sampling,
 tehnik pengujian yang akan dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan
 cara mendapatkannya serta memperhatikan konsep materialitas.
 2.2. Penetapan Penugasan

 Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada auditor
 sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana
 audit tahunan bank. Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala SKAI
 kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, yang antara lain
 menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan
 audit.

 2.3. Pemberitahuan Audit

 Pelaksanaan Auditor Intern harus dilengkapi dengan surat pemebritahuan audit
 dari SKAI, yang dapat disampaikan kepada auditee sebelum atau pada saat audit
 dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain dikemukakan:
 a. penegasan kembali wewenang SKAI untuk melakukan audit sebagaimana
 telah ditetapkan pada Internal Audit Charter;

 b. rencana pertemuan awal dengan kepada satuan kerja Auditee, yang
 dimaksudkan untuk untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus
 mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja Auditee mengenai
 kegiatan dan fungsi dari satuan kerja Auditee;

 c. susunan ketua dan anggota tim;
 d. informasi yang diperlukan.

 Selanjutnya kepala satuan kerja Auditee harus meneruskan kepada pejabat
 bawahannya sebagai pemberitahuan akan dilakukan audit oleh SKAI dan
 instruksi untuk mempersiapkan data/informasi serta dokumen yang diperlukan.
 2.4. Penelitian Pendahuluan

 Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap
 kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada
 hal-hal yang strategis sehingga Auditor dapat merumuskan tujuan audit secara
 lebih jelas. Dalam tahap ini Auditor harus mengenal dengan baik aspek-aspek
 dari Auditee antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung
 jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan
 pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya.
 Untuk dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh atas sistem yang akan
 diaudit perlu dibuat suatu bagan alur, sehingga karakteristik kegiatan yang
 berkaitan satu dengan lainnya akan dapat lebih mudah dipahami. Analisis
 terhadap penelitian pendahuluan tersebut digunakan senagai dasar penyusunan
 program audit secara lebih rinci. Informasi dan hasil analisis tersebut perlu
 didokumentasikan secara lengkap dalam arsip permanen.

 3. PENYUSUNAN PROGRAM AUDIT

 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan disusun program audit. Program
 audit harus:

 a. merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam
 mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan
 mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk
 catatan untuk pemeriksaan yang akan datang;

 b. menyatakan tujuan audit;
 c. menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna
 mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit;

 d. menetapkan jangka waktu pemeriksaan;
 e. mengindentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang
 harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

 Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit
 selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai
 dengan kebutuhan selama audit berlangsung.

 4. PELAKSANAAN PENUGASAN AUDIT

 Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis,
 menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi
 lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program
 audit untuk mendukung hasil audit.
 4.1. Proses Audit

 Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan.
 b. Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk
 mendapatkan temuan dan rekomendasi audit.

 c. Menetapkan metode dan tehnik sampling yang dapat dipakai dan
 dikembangkan sesuai dengan keadaan, diantaranya pengujian atas
 pengendalian dan pengujian substantif atas saldo-saldo seperti validasi atas
 rekening simpanan dan kredit.

 d. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian
 yang telah dilakukan.

 e. Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit
 f. Membahas hasil audit dengan Auditee.
 4.2. Bukti Audit

 Bukti audit adalah semua data dan informasi yang dapat dipakai oleh Auditor
 untuk mendukung temuan auditnya. Auditor intern harus memperoleh bukti
 yang cukup, kompeten dan relevan untuk mendukung penyusunan kesimpulan
 dan rekomendasinya. Dalam hal ini Auditor Intern harus menggunakan
 pertimbangan profesionalnya untuk menentukan jumlah dan jenis bukti audit
 yang dibutuhkan setelah mempelajari dengan teliti keadaan yang dihadapinya.
 Bukti tersebut dapat diperoleh melalui pemeriksaan fisik atau dokumen,
 konfirmasi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, perhitungan dan pengujian
 analitis.

 4.3. Evaluasi Hasil Audit

 Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing
 anggota tim audit. Dalam mengevaluasi hasil audit tersebut, tim harus
 menyusun kesimpulan pada tiap tingkat program audit, mengevaluasi hasil
 audit terhadap sasaran audit dan menyusun ikhtisar temuan dan rekomendasi
 hasil audit.

 a. Kesimpulan dari pelaksanaan program audit

 Jika program dan prosedur audit telah selesai dilaksanakan, Auditor Intern
 harus menyusun kesimpulan terhadap hasil audit yang sesuai dengan
 sasaran atau tujuan dari program dan prosedur audit tersebut.

 b. Evaluasi hasil audit terhadap sasaran audit

 Apabila Auditor Intern dalam melakukan pengujian menemukan
 penyimpangan, maka penyimpangan tersebut harus dievaluasi berdasarkan
 analisis sebab akibat.

 c. Ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit

 Auditor Intern harus membuat ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit.
 Apabila ditemukan kelemahan atau penyimpangan, maka dalam ikhtisar
 tersebut sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:
 i. fakta/keadaan yang sebenarnya terjadi,
 ii. keadaan yang seharusnya terjadi,
 iii. penyebab terjadinya penyimpangan,
 iv. dampak dari terjadinya penyimpangan,
 v. langkah perbaikan yang telah dilakukan Auditee,
 vi. rekomendasi Auditor Intern.

 4.4. Supervisi

 Kepala SKAI harus dapat menjamin terselenggaranya supervisi atas
 pelaksanaan audit secara cermat dan tepat. Supervisi tersebut harus
 dilaksanakan secara berkesinambungan dimulai sejak awal hingga akhir
 penugasan audit. Kegiatan supervisi meliputi:
 a. penyiapan instruksi yang jelas kepada Auditor Intern dan persetujuan
 program audit,

 b. pengawasan pelaksanaan program audit,
 c. penetapan kecukupan kertas kerja audit,
 d. penilaian mengenai akurasi, obyektivitas, kelengkapan dan ketepatan waktu
 dari laporan hasil audit,

 e. penilaian atas pencapaian tujuan dan sasaran audit.

 Bukti pelaksaan kegiatan supervisi harus didokumentasikan dan
 diadministrasikan.

 Tingkat sepervisi yang dilakukan harus disesuaikan dengan kualifikasi para
 Auditor Intern dan kompleksitas permasalahan.

 Dalam hal pelaksanaan audit dilakukan oleh pihak lain, tanggung jawab
 supervisi tetap berada pada Kepala SKAI.

 5. PELAPORAN HASIL AUDIT

 Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern berkewajiban untuk
 menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan
 tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan
 melalui proses penyusunan yang baik.
 5.1. Standar Pelaporan
 Laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi standar sebagai
 berikut:
 a. Laporan harus tertulis

 Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup
 penugasan. Disamping itu laporan harus dapat berfungsi sebagai dokumen
 formal yang mencerminkan tanggung jawab Auditor Intern dan Auditee atas
 kegiatan yang dilakukan.

 b. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami
 Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok atau

 yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan
 oleh Auditee.

 c. Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai

 Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang
 memadai agar dapat dipertanggungjawabkan

 d. Laporan harus obyektif

 Laporan harus obyektif dan berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada
 kepentingan tertentu.

 e. Laporan harus konstruktif

 Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah
 bagi Auditee untuk dapat melakukan perbaikan.

 f. Laporan harus ditandatangani oleh Auditor Intern dan atau Kepala SKAI
 Tanda tangan Auditor dan atau Kepala SKAI dimaksudkan sebagai
 pencerminan tanggungjawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat.

 g. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu

 Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu atau dalam batas waktu
 yang masih relevan dengan materi laporan.

 h. Laporan dituangkan secara sistematis

 Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat obyek
 audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi serta
 tanggapan Auditee.

 5.2. Materi Laporan

 Materi atau isi laporan harus cukup lengkap dan jelas. Agar dapat diperoleh
 suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan antara lain meliputi:
 a. Tujuan, luas dan pendekatan audit

 Hal ini dimaksudkan agar pembaca laporan sejak awal mengetahui tujuan,
 luas dan pendekatan audit sehingga dapat memahami dengan baik materi
 yang dikemukakan dalam laporan.

 b. Temuan audit

 Temuan audit yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas
 mengenai fakta, keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyebab
 terjadinya penyimpangan. Temuan audit yang dianggap penting sekali harus
 dilaporkan segera oleh Ketua Tim Audit kepada Kepala SKAI tanpa
 menuggu selesainya audit.

 c. Kesimpulan Auditor Intern atas hasil audit

 Auditor Intern harus memberikan kesimpulan atas temuannya baik berupa
 keberhasilan maupun penyimpangan sesuai dengan lingkup auditnya.

 d. Pernyataan Auditor Intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan
 SPFAIB

 Auditor Intern dalam hal ini perlu menyatakan bahwa audit telah dilakukan
 sesuai dengan SPFAIB

 e. Rekomendasi Auditor Intern

 Apabila dalam audit ditemui adanya kelemahan atau penyimpangan, Auditor
 Intern harus memberikan rekomendasi perbaikan.

 f. Tanggapan Auditte

 Auditee harus diberikan kesempatan untuk memberikan
 tanggapan/komentar atas temuan audit yang dapat berupa

 pembenaran/persetujuan, atau keberatan/penolakan dan alasannya.
 Selanjutnya Auditee perlu memberikan komitmen untuk melakukan
 perbaikan dengan batas waktu tertentu.

 g. Hasil pengecekan komitmen Auditee

 Dalam laporan harus dikemukakan hasil pengecekan atas pelaksanaan
 komitmen Auditee atas audit sebelumnya yang belum dapat dilaksanakan.

 5.3. Informasi Khusus yang tidak dicantumkan dalam Laporan Hasil
 Audit

 Dalam hal suatu informasi hasil audit bersifat sangat terbatas dan tidak dapat
 dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit, maka informasi tersebut dilaporkan
 secara khusus kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Direktur
 Kepatuhan sesuai dengan tingkat informasi khusus tersebut. Informasi tersebut
 harus termasuk dalam pokok-pokok hasil audit yang disampaikan ke Bank
 Indonesia setiap semester.
 5.4. Proses penyusunan laporan

 Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan
 laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut antara lain
 mencakup:
 a. Kompilasi dan analisis temuan audit

 Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan
 dianalisis tingkat signifikasinya.

 b. Konfirmasi dengan Auditee

 Temuan audit harus dikonfirmasikan dengan Auditee untuk diketahui dan
 dipahami.

 c. Diskusi dengan Kepala SKAI

 Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta
 didiskusikan dengan Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk.

 d. Diskusi dengan Auditee

 Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee memberikan komitmen dan bersedia
 melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan.

 e. Review laporan

 Konsep laporan yang disusun oleh tim audit direview oleh Kepala SKAI
 atau pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut
 telah lengkap dan benar.

 5.5. Penyampaian Laporan
 a. Laporan SKAI kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur
 Kepatuhan (Compliance Director) dan Auditee
 Laporan Auditor Intern harus disampaikan oleh Kepala SKAI kepada
 Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan (Compliance
 Director) dan Auditee untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

 b. Laporan Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia
 Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan
 dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semester kepada Bank Indonesia.
 Selain itu apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat
 mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur Utama dan Dewan
 Komisaris harus segera melaporkannya kepada Bank Indonesia.

 6. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

 SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan
 pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut
 tersebut meliputi:
 a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

 Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat
 diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila
 Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau
 sampai batas waktu yang dijanjikan.

 b. Analisis kecukupan tindak lanjut

 Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis
 kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee.
 Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila
 terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut
 tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

 c. Pelaporan tindak lanjut

 Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka
 SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan
 Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

 BAB VI
 DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI
 1. DOKUMENTASI DAN ADMINISTRASI

 Untuk mendukung hasil audit, SKAI harus mendokumentasikan dan
 mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak tahap perencanaan, persiapan,
 pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil audit. Produk yang
 didokumentasikan dan diadministrasikan adalah semua berkas Kertas Kerja
 Audit termasuk surat-menyurat dan Laporan Hasil Audit.

 2. DOKUMENTASI KERTAS KERJA AUDIT
 SKAI harus mendokumentasikan Kertas Kerja Audit dengan lengkap dan jelas.
 Kertas Kerja Audit dapat berupa kertas, disket, pita magnetik, film atau media
 yang lain. Semua kertas kerja tersebut dikompilasikan dengan memperhatikan
 fungsi, penyusunan dan penyimpanannya.

 2.1. Fungsi Kertas Kerja Audit

 Fungsi Kertas Kerja Audit adalah sebagai pendukung utama dari Laporan Hasil
 Audit dan sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan dan
 pemantauan hasil audit. Fungsi lain Kertas Kerja Audit adalah untuk
 memperoleh gambaran apakah tujuan audit telah tercapai sesuai dengan yang
 direncanakan, membantu pihak lain yang berkepentingan dalam memeriksa
 hasil audit dan menilai kemampuan atau kualitas SKAI dalam melaksanakan
 tugasnya.
 2.2. Penyusunan Dokumentasi Kertas Kerja Audit
 Penyusunan Dokumentasi Kertas Kerja Audit harus:

 a.

 Rapi

 Dokumentasi Kertas Kerja Audit harus rapi sehingga memudahkan
 penggunaannya. Kertas Kerja Audit harus lengkap, jelas dan mudah
 dimengerti sehingga memudahkan bagi pihak yang memerlukan informasi
 tersebut.

 b. Sistematis

 Dokumentasi Kertas Kerja Audit harus disusun secara sistematis
 berdasarkan kronologis kejadiannya dengan menggunakan indeks arsip.

 2.3. Penyimpanan Kertas Kerja Audit

 Kertas Kerja Audit adalah arsip milik bank, sehingga harus diperhatikan
 peraturan yang berlaku pada bank yang bersangkutan, yaitu peraturan yang
 mengani penyimpanan, keamanan dan kerahasiannya. Hal-hal atau ketentuan
 khusus yang ahrus diperhatikan dalam melaksanakan penyimpanan asip Kertas
 Kerja Audit antara lain adalah sebagai berikut:
 a. Izin penggunaan Kertas Kerja Audit

 Kertas Kerja Audit adalah milik bank sehingga pengambilan, peminjaman
 dan pembuatan salinan oleh pihak di luar SKAI, seperti satuan kerja lain di
 dalam bank dan auditor ekstern, harus dengan seizin Kepala SKAI dengan
 tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank.

 b. Pengawasan terhadap Kertas Kerja Audit

 Kertas Kerja Audit harus berada dalam pengawasan SKAI dan hanya boleh
 dibaca dan dipinjam oleh yang berwenang.

 c. Penyimpanan Kertas Kerja Audit
 Penyimpanan Kertas Kerja Audit harus dipisahkan menjadi Arsip Kini dan
 Arsip Permanen. SKAI harus membuat ketentuan mengenai tata cara
 penyimpanan Arsip Kini dan Arsip Permanen tersebut yang disesuaikan
 dengan ketentuan yang berlaku termasuk penetapan jadwal retensi.

 3. ADMINSTRASI HASIL AUDIT

 Hasil kerja akhir dari SKAI adalah Laporan Hasil Audit yang dibuat secara
 tertulis. Laporan Hasil Audit harus didukung oleh dokumentasi Kertas Kerja
 Audit dan telah diperiksa oleh Kepala SKAI mengenai tata cara penyajian

 maupun kebenarannya. Laporan Hasil Audit maupun surat-menyurat harus
 diarsipkan sebagai dokumen yang bersifat rahasia.
 3.1. Adminstrasi Komunikasi Audit

 Semua surat menyurat dan laporan yang berkaitan dengan audit yang
 merupakan bentuk komunikasi dengan Auditee maupun pihak lain harus
 diadministrasikan dengan baik.
 3.2. Administrasi Kelengkapan Pelaksanaan Audit
 Setelah pelaksanaan audit selesai, SKAI harus meneliti ulang kelengkapan
 administrasi dari seluruh berkas Kertas Kerja Audit baik pada tahap
 perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap tindak lanjut hasil audit.

 PENGERTIAN ISTILAH
 Arsip Kini

 Arsip Kini atau “current file” adalah kumpulan dokumen yang berkaitan
 dengan kegiatan audit yang sedang dalam proses pelaksanaan.

 Arsip Permanen

 Arsip Permanen atau “permanent file” adalah kumpulan dokumen yang
 pemanfaatannya bersifat terus menerus.

 Auditee
 adalah satuan kerja atau aktivitas dalam organisasi bank yang diaudit.
 Auditor Ekstern

 adalah auditor profesional yang independen terhadap organisasi bank yang
 diaudit.

 Direktur Kepatuhan (Compliance Director)

 adalah anggota direksi bank yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-
 langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap
 peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
 dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia.

 Direksi

 adalah pengurus bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 dan terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur.

 Direktur Utama

 adalah pejabat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam manajemen
 bank dan pengangkatannya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

 Indeks Arsip

 adalah suatu daftar yang memuat penomoran (indexing) ataspengarsipan
 Kertas Kerja Audit dalam suatu berkas audit (audit file).

 Informasi khusus yang tidak dicantumkan dalam Laporan hasil Audit
 adalah informasi yang bersifat sensitif dan laporannya hanya ditujukan
 kepada pihak tertentu.
 Internal Audit Charter

 adalah dokumen resmi bank yang memuat misi, wewenang dan
 tanggungjawab SKAI. Dokumen ini dapat menggunakan nama lain
 sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

 Kepala SKAI

 adalah pejabat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam SKAI dan dalam
 kapasitasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

 Kode Etik Profesi

 adalah etika kerja yang digunakan sebagai dasar dalam mempertahankan
 integritas serta tanggungjawab profesi.

 Manajemen

 adalah pejabat yang memimpin satuan kerja pada semua tingkatan
 organisasi bank yang bertanggungjawab terhadap penetapan dan pencapaian
 tujuan.

 Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD
 adalah norma atau kaidah pelaksanaan Audit Intern oleh Satuan Pengawasan
 Intern BUMN/BUMD yang disusun oleh BPKP.
 Panduan Audit Intern

 adalah pedoman pelaksaan Audit Intern yang berlaku di masing-masing
 bank. Panduan ini harus mengacu kepada SPFAIB.

 Pemantauan secara off-site

 adalah pemantauan secara berkesinambungan atas kegiatan Auditee dalam
 melaksanakan fungsinya yang pada umumnya dilakukan berdasarkan laporan
 yang disampaikan secara periodik oleh Auditee atau informasi lain yang
 signifikan dan relevan.

 Pemeriksaan secara on-site

 adalah pemeriksaan yang dilakukan secara langsung atau on the spot
 terhadap kegiatan Auditee dalam melaksanakan fungsinya.
 Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI

 Pengertian “dilaporkan kepada Bank Indonesia” pada Angka 3.1 Huruf a
 adalah untuk dicatatkan dan diketahui oleh Bank Indonesia. Pengangkatan
 atau pemberhentian yang menyimpang tidak akan dicatatkan oleh Bank
 Indonesia.

 Pernyataan Auditor Intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan
 SPFAIB

 Adalah suatu pernyataan tertulis dari SKAI bahwa pelaksanaan audit dan
 faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit telah sesuai dengan
 standar yang diatur dalam SPFAIB. Pada hakekatnya SPFAIB harus
 diterapkan secara penuh yang intinya:
 1. Standar yang berkaitan dengan aspek-aspek organisasi dan manajemen
 SKAI, yang menunjang pelaksanaan audit yang independen.

 2. Standar yang berkaitan dengan persyaratan yang ahrus dipenuhi oleh
 Auditor Intern, khususnya profesionalisme, sehingga audit berlangsung
 secara efektif.

 3. Standar yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern.
 4. Standar yang berkaitan dengan setiap tahap pelaksanaan audit.
 Pertentangan Kepentingan

 Pertentangan kepentingan atau “conflict of interest” adalah suatu keadaan
 dimana Auditor Intern tidak dapat mengambil suatu keputusan yang
 obyektif dan independen karena adanya unsur subyektivitas.
 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

 adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi Audit Intern. Penggunaan
 nama/istilah untuk satuan kerja tersebut dapat ditetapkan oleh masing-
 masing bank.

 Standards for The Proffesional Practice of Internal Auditing
 adalah standar pelaksanaan Audit Intern secara profesional yang ditetapkan
 oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)
 Pengertian “standar” dalam SPFAIB adalah ukuran minimal yang digunakan
 sebagai acuan bank dalam melaksanakan fungsi Audit Intern. Standar
 tersebut dimaksudkan juga sebagai kriteria yang dapat digunakan untuk
 mengevaluasi dan mengukur efektivitas kegiatan SKAI.

 The Institute of Internal Auditors (IIA)

 adalah organisasi profesi internasional dalam bidang Audit Intern yang
 didirikan di New York pada tahun 1941, yang menetapkan stadar
 pelaksanaan Audit Intern secara profesional dan memiliki program
 pendidikan dan pelatihan profesi.

","<reg_type> PBI </reg_type>
<reg_id> 1/6/PBI/1999 </reg_id>
<reg_title> PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 20 September 1999 </set_date>
<effective_date> 20 September 1999 </effective_date>
<replaced_reg> '27/163/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
"1281019
MENTER KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78 /PMK.05/2007
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERASURANSIAN
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian serta
dalam rangka menyesuaikannya dengan perkembangan yang terjadi
dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan
perasuransian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris
Perusahaan Perasuransian;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467):
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraaan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN
KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

 End of Page 1
REPUBLUK INDONESIA
-2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan perasuransian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
Perasuransian.
2. Direksi adalah direksi Perseroan Terbatas atau Persero, atau yang
setara dengan itu.
3. Komisaris adalah komisaris Perseroan Terbatas atau Persero, atau
yang setara dengan itu.
. Komite Evaluasi adalah komite yang terdiri dari unsur pejabat dan
pegawai Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dan unsur di luar pajabat dan pegawai Biro
Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan.
5. Kepala Biro adalah Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
6. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB I
KEWAJIBAN MEMENUHI PERSYARATAN
KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
Pasal 2
(1) Direksi, Komisaris, dan pemegang saham Perusahaan Perasuransian
setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
(2) Direksi, Komisaris, dan pemegang saham dari perusahaan yang
mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian
wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
(3) Direksi dan Komisaris yang baru dari Perusahaan Perasuransian
yang akan diambil alih kepemilikannya serta calon pemegang saham
yang akan mengambil alih kepemilikan Perusahaan Perasuransian,
wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

 End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
-3-
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi pemegang saham diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
Pasal 3
Ketua melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, serta
menetapkan bahwa Direksi atau Komisaris lulus dan memenuhi
persyaratan kemampuan dan kepatutan, atau tidak lulus dan tidak
memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
Pasal 4
(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan:
a. pada saat seseorang akan memangku jabatan sebagai Direksi
atau Komisaris; dan
b. setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua.
(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap
a. seseorang yang belum pernah menjadi Direksi atau Komisaris
Perusahaan Perasuransian, yang dicalonkan menjadi Direksi atau
Komisaris Perusahaan Perasuransian;
b. seseorang yang pernah menjabat sebagai Direksi atau Komisaris
Perusahaan Perasuransian, yang dicalonkan menjadi Direksi atau
Komisaris Perusahaan Perasuransian lainnya;
c. seseorang yang sedang menjabat sebagai Komisaris Perusahaan
Perasuransian yang dicalonkan menjadi Direksi atau Komisaris
Perusahaan Perasuransian lainnya;
d. seseorang yang sedang menjabat sebagai Direksi Perusahaan
Perasuransian, yang dicalonkan menjadi Komisaris Perusahaan
Perasuransian lainnya;
e. Direksi Perusahaan Perasuransian yang beralih jabatan menjadi
Komisaris Perusahaan Perasuransian yang sama;
Komisaris Perusahaan Perasuransian yang beralih jabatan
menjadi Direksi pada Perusahaan Perasuransian yang sama.
3) Direksi atau Komisaris Perusahaan Perasuransian yang telah
dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan penilaian kemampuan
dan kepatutan, dan dicalonkan untuk menduduki posisi yang sama
atau ruang lingkup tanggung jawab yang sama pada Perusahaan
Perasuransian lain, tidak wajib menjalani penilaian kemampuan dan
kepatutan, sepanjang tidak melampaui jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun terhitung sejak dinyatakan lulus dan memenuhi
persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan.

 End of Page 3
REPUBLIK INDONESIA
-4-
(4) Direksi Perusahaan Perasuransian yang telah dinyatakan lulus dan
memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan, dan
dicalonkan untuk menjadi komisaris pada Perusahaan Perasuransian
yang sama, tidak wajib menjalani penilaian kemampuan dan
kepatutan, sepanjang tidak melampaui jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun terhitung sejak dinyatakan lulus dan memenuhi
persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(5) Penilaian setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan apabila Direksi atau Komisaris diduga atau patut diduga
tidak lagi memenuhi persyaratan kamampuan dan kepatutan
berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan Biro
Perasuransian.
Pasal 5
Direksi atau Komisaris yang menolak untuk dilakukan penilaian
kemampuan dan kepatutan, dinyatakan tidak lulus dan tidak
memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
BAB III
FAKTOR PENILAIAN
Pasal 6
Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilakukan terhadap kompetensi dan integritas.
Pasal7
(1) Faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang
merupakan kriteria kelulusan meliputi
a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang
berhubungan dengan usaha perasuransian
c. pengalaman dan keahlian di bidang usaha perasuransian
dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatanngas dan
kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalan
rangka pengembangan usaha perasuransian yang sehat.
merupakan kriteria ketidaklulusan meliputi:
a. praktik-praktik tercela di bidang usaha perasuransian atau jasa
keuangan lain;

 End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
REPUBLK INDONESIA
-5-
b. perbuatan tindak pidana di bidang usaha perasuransian
dan/atau perekonomian;
perbuatan tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5
c. perbuatan tindak pidana ya
(lima) tahun atau lebih;
perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakat
dengan instansi pembina dan pengawas usaha perasuransian;
e. perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar
kepada pemegang saham, Direksi, Komisaris, pegawai dan/atau
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak
pemegang polis dan/atau Perusahaan Perasuransian;
 perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha
perasuransian;
8. perbuatan yang menunjukkan bahwa Direksi atau Komisaris
yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan atau memiliki
kewenangan namun tidak mampu menjalankan kewenangan
masing-masing sebagai Direksi atau Komisaris; dan/atau
h. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di
bidang usaha perasuransian.
BAB IV
TAHAPAN PENILAIAN
Pasal 8
(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut
a. analisis pendahuluan;
b. pengujian kemampuan dan kepatutan; dan
c. penetapan hasil penilaian.
(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman penilaian yang ditetapkan
oleh Ketua.
Bagian Pertama
Analisis Pendahuluan
Pasal 9
(1) Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Biro Perasuransian dengan prosedur sebagai
berikut
a. analisis atas informasi yang dimiliki Biro Perasuransian;
b. konfirmasi kepada pihak lain, bila diangsap perlu

 End of Page 5
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
c. perumusan hasil analisis informasi;
d. penyusunan rencana pengujian kemampuan dan kepatutan.
(2) Dalam rangka melakukan analisis pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Biro Perasuransian dapat meminta surat
keterangan mengenai catatan reputasi (frack record) pihak yang
dinilai kepada pengawas perasuransian dari negara domisili
terakhir, bagi Direksi atau Komisaris yang berasal dari luar negeri.
Bagian Kedua
Pengujan Kemampuan dan Kepatutan
Pasal 10
(1) Pengujan kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Komite Evaluasi.
2) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap 1 (satu) orang Direksi atau 1 (satu) orang Komisaris
dilakukan oleh 5 (lima) orang anggota Komite Evaluasi yang
selanjutnya disebut Tim Pengujiuyang terdiri darit
selanjutnya disebut Tim Penguji yang terdiri dari
a. 2 (dua) orang dari Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan; dan
. 3 (tiga) orang dari luar Biro Perasuransian, Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
3) Salah seorang dari Tim Pengujisebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a ditetapkan sebagai Ketua Tim Penguji.
(4) Anggota dan Ketua Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 11
(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan
dengan prosedur sebagai berikut
a. wawancara terhadap pihak yang dinilai berdasarkan hasil
analisis pendahuluan dan pedoman penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian;
b. penilaian kompetensi dan integritas pihak yang dinilai;
c. perumusan hasil pengujian kemampuan dan kepatutan.
(2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
dengan tatap muka langsung di kantor Biro Perasuransian atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Biro Perasuransian.

 End of Page 6
MENTERI KEUANGAN
REPUBLK INDONESIA
-7-
(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bahasa Indonesia.
(4) Direksi atau Komisaris yang tidak menguasai bahasa Indonesia wajib
mempergunakan jasa penerjemah dalam proses penilaian
kemampuan dan kepatutan.
(5) Pembiayaan penggunaan jasa penerjemah sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) ditanggung oleh Perusahaan Perasuransian yang
bersangkutan.
Bagian Ketiga
Penetapan Hasil Penilaian
Pasal 12
(i) Ketua melakukan penetapan hasil penilaian kemampuan dan
kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c
dengan prosedur sebagai berikut
a. pelaporan Tim Penguji kepada Kepala Biro mengenai
pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan beserta hasil
penilaian dan alasannya;
b. penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari
Kepala Biro kepada Ketua;
. penetapan Keputusan Ketua mengenai hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan.
(2) Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah dilaksanakannya pengujian kemampuan dan kepatutan.
(3) Kepala Biro dapat meminta dilakukan pembahasan atas usulan hasil
penilaian kemampuan dan kepatutan dengan Tim Penguji, sebelum
menyampaikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan
dimaksud kepada Ketua.
(4) Dalam rangka penetapan keputusan mengenai hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan, Ketua dapat meminta dilakukan
pembahasan atas usulan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan
dengan Tim Penguji dan Kepala Biro.
(5) Keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan disampaikan
oleh Ketua kepada pemegang saham.

 End of Page 7
REPUBUK INDONESIA
-8 -
Pasal 13
(1) Sebelum penetapan Keputusan Ketua mengenai hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf c, Tim Penguji melalui Kepala Biro dapat meminta
dokumen pendukung tambahan yang relevan dengan pelaksanaan
pengujian kemampuan dan kepatutan dari Direksi atau Komisaris
yang diuji, pemegang saham atau pihak lain.
(2) Direksi, Komisaris, pemegang saham atau pihak lain harus
memenuhi permintaan dokumen pendukung tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah tanggal surat permintaan dari Kepala Biro.
Pasal 14
Direksi atau Komisaris dinyatakan menolak untuk dilakukan penilaian
kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
apabila
a. tidak menyampaikan dokumen pendukung tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); atau
b. tidak hadir pada jadwal yang ditentukan setelah 2 (dua) kali
dijadwalkan oleh Biro Perasuransian.
BAB V
KOMITE EVALUASI
Pasal 15
(i) Penunjukan anggota Komite Evaluasi dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas, dan independensi.
(2) Anggota Komite Evaluasi berhak memperoleh honorarium dalam
melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan.
(3) Komite Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya
honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan Keputusan Ketua, dengan jumlah anggota paling
banyak 50 (lima puluh) orang dan masa kerja 1 (satu) tahun.
(4) Anggota Komite Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
berasal dari luar Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
a. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang perasuransian
atau jasa keuangan lainnya;

 End of Page 8
MENTERI KEUANGAN
REPUBLK INDONESIA
b. tidak sedang menjabat sebagai Direksi Perusahaan Perasuransian;
c. tidak pernah membuat perusahaan dicabut izin usahanya, pailit,
dipailitkan atau dilikuidasi;
. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih, atau terlibat dalam perkara pidana ekonomi.
(5) Komisaris Perusahaan Perasuransian yang ditunjuk sebagai anggota
Komite Evaluasi wajib telah mengikuti serta dinyatakan lulus dan
memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan.
BAB VI
PROSEDUR PENILAIAN
Pasal 16
(1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan tertulis dari
pemegang saham atau yang setara dengan itu.
(2) Jumlah calon Direksi atau calon Komisaris yang diajukan untuk
penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan jumlah jabatan
yang akan diisi.
(3) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan:
a. daftar riwayat hidup beserta dokumen pendukung dari Direksi
atau Komisaris yang akan dinilai;
b. surat pernyataan dari Direksi atau Komisaris yang akan dinilai
mengenai:
1) kesediaan untuk diangkat menjadi Direksi atau Komisaris;
) kesediaan untuk mengikuti dan menerima hasil penilaian
tanpa syarat
3) pernah/tidak pernah melakukan tindakan/praktik yang
menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang
perasuransian;
) pernah/tidak pernah ikut terlibat dalam perkara pidana yang
diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau
terlibat dalam perkara pidana ekonomi.
(4) Berdasarkan permohonan tertulis dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Perasuransian
menyampaikan jadwal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi
Direksi atau Komisaris Perusahaan Perasuransian yang
bersangkutan, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah
dokumen pendukungnya diterima secara lengkap.

 End of Page 9
REPUBLIK INDONESIA
-10-
(5) Tim Penguji melaksanakan pengujan kemampuan dan kepatutan
terhadap Direksi atau Komisaris dan memberitahukan hasilnya
secara tertulis kepada Kepala Biro paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal pelaksanaan penilaian kemampuan dan
kepatutan.
Pasal 17
Dalam hal Ketua menilai perlu dilakukan penilaian setiap waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Ketua meminta
Direksi dan/atau Komisaris yang bersangkutan untuk mengikuti
pengujian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11.
Pasal 18
(1) Direksi atau Komisaris yang tidak dapat hadir pada jadwal penilaian
kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan Kepala Biro, harus
menyampaikan alasan secara tertulis paling lambat2 (dua) hari kerja
sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi
yang bersangkutan.
(2) Direksi atau Komisaris yang tidak hadir diberikan kesempatan 1
(satu) kali lagi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan yang
jadwalnya ditetapkan oleh Kepala Biro.
(3) Dalam hal Direksi atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak hadir pada kesempatan pengujian yang kedua, Tim Penguji
membuat Berita Acara ketidaklulusan yang bersangkutan karena
ketidakhadirannya dan menyampaikannya kepada Kepala Biro.
BAB VII
HASIL PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
Pasal 19
(i) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi
2 (dua) predikat sebagai berikut
a. lulus; atau
b. tidak lulus.
(2) Direksi atau Komisaris diklasifikasikan tidak lulus apabila yang
bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir kurang dari 65
(enam puluh lima) dan/atau terdapat penilaian 0 (nol) pada satu
kriteria atau lebih dalam faktor integritas.

 End of Page 10
MENTERI KEUANGAN
-11-
(3) Direksi atau Komisaris yang dinyatakan tidak lulus dapat
mengajukan permintaan keterangan mengenai ketidaklulusannya
kepada Ketua.
Pasal 20
(I) Direksi atau Komisaris yang tidak lulus penilaian kemampuan dan
kepatutan tidak dapat bertindak sebagai Direksi atau Komisaris
Perusahaan Perasuransian.
(2) Pemegang saham wajib mengganti Direksi atau Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal surat penyampaian hasil penilaian dan kepatutan.
Pasal 21
Direksi atau Komisaris yang dinyatakan tidak lulus berlaku ketentuan
sebagai berikut
a. jika tidak lulus karena faktor integritas, maka pihak dimaksud tidak
dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris Perusahaan
Perasuransian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal surat
penyampaian salinan keputusan Ketua mengenai hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan; atau
b. jika tidak lulus karena faktor kompetensi, maka pihak dimaksud
tidak dapat diangkat sebagai Direksi atau Komisaris Perusahaan
Perasuransian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal surat
penyampaian salinan keputusan mengenai hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan.
BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 22
Anggota Komite Evaluasi atau yang pernah menjadi anggota Komite
Evaluasi wajib merahasiakan dokumen, informasi, dan hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan, kecuali karena jabatan yang bersangkutan
diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 End of Page 11
REPUBUIK INDONESIA
- 12 -
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
(1) Direksi atau Komisaris Perusahaan Perasuransian yang sedang
menjabat pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, wajib
memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Direksi atau
Komisaris Perusahaan Perasuransian berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003, dinyatakan tetap
berlaku.
(3) Pemegang saham Perusahaan Perasuransian wajib mengajukan
permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan
Komisaris yang belum memenuhi ketentuan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003 paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan
Perasuransian dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-
3603/LK/2004 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
tetap berlaku sampai diberlakukannya peraturan perundang-
undangan yang menggantikannya berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan ini.
Pasal 25
(1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Komite Evaluasi yang
baru.

 End of Page 12
MENTERI KEUANGAN
- 13 -
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, untuk
pertama kali Ketua menetapkan Komite Evaluasi yang baru
berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3), dengan masa kerja sampai
dengan 31 Desember 2007.
Pasal 26
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2007
MENTERI KEUANGAN,
Salinan sesuai dengan aslinya, MENTERIKEUANGAN, '
md
Kepala Biro Umum
SRIMULYANI INDRAWATI

 End of Page 13
","<reg_type> PER-MEN </reg_type>
<reg_id> 78/PMK.05/2007|PER-MENKEU/2007 </reg_id>
<reg_title> PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERASURANSIAN </reg_title>
<set_date> 13 Juli 2007 </set_date>
<effective_date> 13 Juli 2007 </effective_date>
<replaced_reg> '421/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003' </replaced_reg>
<related_reg> '2/UU/1992', '73/PP/1992', '63/PP/1999', '20/P|KEPPRES/2005' </related_reg>
"
"MENTERI KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR21 /PMK.010/ 2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
OMOR 510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri
Dana Pensiun, dipandang perlu mengubah ketentuan
mengenai sanksi administratif berupa denda atas
keterlambatan penyampaian laporan aktuaris
sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan
dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2005;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang
tlb diubah dengan Peraturan Menten
Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang
Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara;

 End of Page 1
REPUBLIK INDONESIA
-2
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002
tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun
Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
88/PMK.06/2009 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 86);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN
SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan
Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2005, diubah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(4) schingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Tanggal perhitungan aktuaria untuk laporan aktuaris
yang disusun dalam rangka permohonan pengesahan
pernyataan tertulis Pendiri tentang Pembentukan Dana
Pensiun.
(2) Tanggal perhitungan aktuaria untuk laporan aktuaris
yang disusun dalam rangka pembubaran Dana
Pensiun adalah tanggal pernyataan tertulis Pendiri
tentang pembubaran Dana Pensiun atau tanggal
Keputusan Menteri dalam hal tidak ada pernyataan
tertulis Pendiri tentang pembubaran Dana Pensiun.

 End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Tanggal perhitungan aktuaria untuk laporan aktuaris
yang disusun dalam rangka permohonan pengesahan
perubahan Peraturan Dana Pensiun yang berkaitan
dengan pendanaan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum
tanggal permohonan perubahan Peraturan Dana
Pensiun
(4) Tanggal perhitungan aktuaria dalam rangka Laporan
Aktuaris Berkala adalah per tanggal 31 Desember.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5) dan ayat (6) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (7) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut
Pasal 25
(1) Setiap laporan aktuaris yang dijadikan dasar dalam
penetapan iuran Pemberi Kerja disampaikan kepada
Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dilengkapi dengan pernyataan
yang ditandatangani Pendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2).
(2) Penyampaian laporan aktuaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) harus laporan asli dan disertai dengan
data elektronik yang sama dengan data pada laporan
aktuaris tersebut.
(3) Laporan Aktuaris Berkala dan data elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lama 5 (lima) bulan setelah tanggal perhitungan
aktuaria.
(4) Penyampaian Laporan Aktuaris Berkala atau laporan
Dana Pensiun atau pengesahan perubahan Peraturan
Dana Pensiun menjadi dasar dalam penetapan
kewajiban penyampaian laporan aktuaris berikutnya.
(5) Bentuk dan susunan data elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Badar
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
(6) Penyampaian laporan aktuaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut
4

 End of Page 3
REPUBLIK INDONESIA
a. diserahkan langsung ke kantor Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Kelangan;
b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
. dikirim melalui perusahaan jasa
pengiriman/titipan.
(7) Dalam hal laporan aktuaris dikirim melalui kantor pos
atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, tanggal
penyampajan laporan aktuaris adalah tanggal
pengiriman dalam tanda bukti pengiriman.
3. Pasal 26 dihapus.
Pasal II
1. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut
BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28C
Piutang negara yang timbul dari pengenaan sanksi
administratif berupa denda atas keterlambatan
penyampaian laporan aktuaris yang sudah ada
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,
dikategorikan sebagai piutang macet yang
pengurusannya dilimpahkan/ diserahkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
diundangkan.
m

 End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 146
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
KEPALA PAGAN T.U. KEMENTERIAN

 End of Page 5
","<reg_type> PER-MEN </reg_type>
<reg_id> 21/PMK.010/2012|PER-MENKEU/2012 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 510/KMK.06/2002 TENTANG PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA </reg_title>
<set_date> 1 Februari 2012 </set_date>
<effective_date> 1 Februari 2012 </effective_date>
<issued_date> 1 Februari 2012 </issued_date>
<changed_reg> '510/KMK.06/2002|KEP-MENKEU/2002' </changed_reg>
<extension_of> '113/PMK.05/2005|PER-MENKEU/2005' </extension_of>
<related_reg> '11/UU/1992', '76/PP/1992', '89/PERPRES/2006', '510/KMK.06/2002|KEP-MENKEU/2002', '113/PMK.05/2005|PER-MENKEU/2005', '128/PMK.06/2007|PER-MENKEU/2007', '88/PMK.06/2009|PER-MENKEU/2009' </related_reg>
"
"MENTERI KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 /PMK.010/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
TNTANGAPORAN TEKNS DANA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
pengenaan sanksi administratif berupa denda atas
keterlambatan penyampaian laporan teknis kepada
Menteri Keuangan, dipandang perlu mengubah
ketentuan mengenai sanksi administratif berupa denda
atas keterlambatan penyampaian laporan teknis
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan
Teknis Dana Pensiun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang
Laporan Teknis Dana Pensiun,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Peneama Neara Bukan Paiak (Tamhor
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8508);

 End of Page 1
ENTERIKEJANA
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bulkan Pajak Yang
Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara,
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana
Pensiun;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
88/PMK.06/2009 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 86);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 100/PMK.010/2007 TENTANG LAPORAN TEKNIS
DANA PENSIUN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana
Pensiun, diubah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 2
Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Teknis
setiap tahun kepada Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3)
diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4),
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut
Pasal 6
(1) Dihapus.

 End of Page 2
MENTERI KEUANGAN
- 3-
(2) Laporan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya periode kegiatan Dana Pensiun.
(3) Penyampaian Laporan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut 
a. diserahkan langsung ke kantor Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
c. dikirim melalui perusahaan jasa
pengiriman/ titipan.
(4) Dalam hal batas akhir penyampaian Laporan Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada
hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah
hari kerja pertama berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5)
diubah, ayat (3) dihapus, diantara ayat (3) dan ayat (4)
disisipkan 1 ayat yakni ayat (3a), dan diantara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a)
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut
Pasal 7
(1) Dalam hal Dana Pensiun terlambat menyampaikan
Laporan Teknis, Pendiri Dana Pensiun dikenakan
sanksi administratif berupa denda sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap
hari keterlambatan, terhitung sejak hari pertama
setelah batas akhir penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
sampai dengan tanggal penyampaian Laporan
(2) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif
berupa. denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tanggal penyampaian laporan adalah :
a. tanggal penerimaan Laporan Teknis, apabila
Laporan Teknis diserahkan langsung ke kantor
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan; dan
b. tanggal pengiriman yang terdapat dalam tanda
bukti pengiriman, apabila Laporan Teknis
dikirim melalui kantor pos atau perusahaan
jasa pengiriman/titipan.

 End of Page 3
MENTERI KEUANGAN
REPUBUK INDONEGT
(3) Dihapus.
(3a) Surat pengenaan sanksi administratif berupa denda
ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.
(4) Sanksi administratif berupa denda atas
keterlambatan penyampaian Laporan Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dibayarkan ke Kas Negara dengan menggunakan
formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan
kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
sebagaimana disebutkan dalam surat pengenaan
sanksinya.
(4a) Potocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang
merupakan bukti pembayaran sanksi administratif
berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Sekretaris Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q.
Kepala Bagian Keuangan dengan tembusan kepada
Kepala Biro Dana Pensiun, paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah denda dibayarkan ke Kas Negara.
(5) Dalam hal Pendiri Dana Pensiun belum membayar
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denda
tersebut dinyatakan sebagai utang Pendiri Dana
Pensiun kepada Negara dan harus dicantumkan
dalam laporan keuangan Pendiri Dana Pensiun
yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 10
(1) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana
dimaksud pada surat teguran kedua sanksi
administratif berupa denda beserta bunganya tidak
dilunasi, sanksi administratif berupa denda beserta
bunganya dikategorikan sebagai piutang macet.
2) Piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengurusannya dilimpahkan/ diserahkan oleh
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan kepada Panitia UnenD
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
administratif berupa denda
dikategorikan sebagai piutang macet.

 End of Page 4
MENTERI KEUANGAN
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 147
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRQ IIMUM
REPIS
KEPAIABAGIAN T.U REMENTERIAN
GIARTO
NIP 19590420198402901

 End of Page 5
","<reg_type> PER-MEN </reg_type>
<reg_id> 22/PMK.010/2012|PER-MENKEU/2012 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.010/2007 TENTANG LAPORAN TEKNIS DANA PENSIUN </reg_title>
<set_date> 1 Februari 2012 </set_date>
<effective_date> 1 Februari 2012 </effective_date>
<issued_date> 1 Februari 2012 </issued_date>
<changed_reg> '100/PMK.010/2007|PER-MENKEU/2007' </changed_reg>
<related_reg> '11/UU/1992', '20/UU/1997', '76/PP/1992', '77/PP/1992', '44/PP/2003', '89/PERPRES/2006', '100/PMK.010/2007|PER-MENKEU/2007', '128/PMK.06/2007|PER-MENKEU/2007', '88/PMK.06/2009|PER-MENKEU/2009' </related_reg>
<penalty_list> 'Pasal I Angka 3 Pasal 7 Ayat (1)' </penalty_list>
"
" SALINAN

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 74 /PMK.010/2007
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN ASURANSI
 PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

 MENTERI KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik kepada
 tertanggung asuransi kendaraan bermotor diperlukan tingkat premi
 wajar yang tidak memberatkan tertanggung dan tidak bersifat
 diskriminatif;

 b. bahwa dalam rangka menegakkan praktik usaha yang sehat untuk
 pemasaran asuransi kendaraan bermotor, khususnya dalam penetapan
 premi dan pembentukan cadangan teknis, diperlukan pengawasan yang
 lebih baik;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
 Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi
 Kendaraan Bermotor;

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan
 Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
 Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3861);

 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
 Reasuransi;

 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang
 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

 - 2 -
 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan : PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN TENTANG

 PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN ASURANSI PADA LINI
 USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
 1. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

 Perasuransian.

 2. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang
 melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul
 sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

 3. Biaya Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada
 pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.

 4. Komisi adalah komponen Biaya Akuisisi yang menjadi hak Agen
 Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi sebagai imbalan jasa
 keperantaraan yang telah diberikan.

 5. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.

 6. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan pialang asuransi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

 Perasuransian.

 7. Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
 Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
 Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
 Nomor 63 Tahun 1999.

 8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 BAB II

 PENETAPAN PREMI
 Pasal 2

 (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan
 Bermotor wajib menetapkan tarif premi.

 tentang Usaha

 tentang Usaha

 - 3 -

 (2) Penetapan tarif premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 unsur-unsur premi murni, biaya administrasi dan umum lain, biaya
 akuisisi, serta keuntungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. Penetapan unsur premi murni dilakukan berdasarkan perhitungan
 yang didukung dengan data profil risiko dan kerugian (risk and loss
 profile) untuk periode paling singkat 5 (lima) tahun;

 b. Penetapan unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya
 dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data
 biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang menjadi bagian
 lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor untuk periode paling
 singkat 5 (lima) tahun;

 c. Penetapan unsur biaya akuisisi dilakukan sesuai dengan ketentuan
 mengenai biaya akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
 Menteri Keuangan ini; dan

 d. Penetapan unsur keuntungan yang wajar.
 Pasal 3

 (1) Perusahaan Asuransi Umum yang belum memiliki data profil risiko
 dan kerugian serta data biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 huruf a dan huruf b, wajib menetapkan unsur premi murni serta unsur
 biaya administrasi dan biaya umum lainnya berdasarkan referensi yang
 ditetapkan oleh Menteri.

 (2) Untuk pertama kali, referensi unsur premi murni serta unsur biaya
 administrasi dan biaya umum lainnya yang dapat digunakan oleh
 Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri
 Keuangan ini.

 (3) Referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya
 umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau
 setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 BAB III

 BIAYA AKUISISI DAN KOMISI
 Pasal 4

 (1) Komisi hanya dapat dibayarkan kepada atau dikutip oleh Perusahaan
 Pialang Asuransi atau Agen Asuransi.

 (2) Perusahaan Asuransi Umum dapat membebankan Biaya Akuisisi selain
 Komisi dalam bentuk pemberian diskon, bonus, hadiah, atau manfaat
 lain kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, pemegang

 - 4 -

 polis, atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan perolehan
 bisnis.

 (3) Besarnya pembebanan Biaya Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (2) dalam rangka perolehan bisnis, secara kumulatif tidak boleh
 melebihi 25% dari premi bruto.

 BAB IV

 PEMBENTUKAN CADANGAN ATAS PREMI YANG
 BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

 Pasal 5

 Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan
 Bermotor wajib membentuk cadangan atas premi yang belum merupakan
 pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Besar cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk
 Asuransi Kendaraan Bermotor paling rendah 40% (empat puluh per
 seratus) dari Premi Neto.

 b. Premi Neto sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh dari premi
 bruto yang dihitung berdasarkan:
 i. unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum
 lainnya sesuai referensi yang

 ditetapkan oleh
 Menteri dan

 perubahan-perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 dan

 ii. Biaya Akuisisi paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari
 premi bruto.

 BAB V

 PEMELIHARAAN DATA DAN PELAPORAN
 Pasal 6

 (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan
 Bermotor wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan
 memelihara data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi
 dan biaya umum lainnya untuk produk dimaksud.

 (2) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan
 Bermotor wajib memelihara data profil risiko dan kerugian serta data
 biaya administrasi dan biaya umum lainnya untuk Asuransi Kendaraan
 Bermotor sekurang-kurangnya untuk periode 5 (lima) tahun terakhir.

 - 5 -
 Pasal 7

 (1) Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Asuransi Kendaraan
 Bermotor setiap tahun wajib menyampaikan laporan data profil risiko
 dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya umum lainnya
 untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor yang disajikan
 berdasarkan tahun underwriting (underwriting year basis) kepada
 Menteri.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:

 a. berisi data profil risiko serta data biaya administrasi dan biaya
 umum lainnya untuk periode tahun underwriting 2 (dua) tahun
 sebelumnya;

 b. disampaikan paling lambat tanggal 30 April;
 c. harus ditandatangani oleh direksi dan tenaga ahli perusahaan.

 (3) Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri
 Keuangan ini.

 BAB VI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 8

 (1) Perusahaan Asuransi Umum yang
 Kendaraan

 Bermotor
 Keuangan wajib
 sebelum ditetapkannya

 telah memasarkan Asuransi
 Peraturan Menteri

 menyesuaikan sistem informasi sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
 bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

 (2) Untuk pertama kali, Perusahaan Asuransi Umum wajib melaporkan
 data profil risiko dan kerugian serta data biaya administrasi dan biaya
 umum lainnya yang dialokasikan untuk lini usaha Asuransi Kendaraan
 Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk tahun
 underwriting 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005 paling lama tanggal 30
 November 2007.

 Pasal 9

 (1) Perusahaan Asuransi Umum yang telah menetapkan tarif premi
 Asuransi Kendaraan Bermotor atas polis-polis yang masih berlangsung
 pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih dapat
 menggunakan tarif premi dimaksud sampai dengan berakhirnya polis,
 termasuk untuk perhitungan premi bruto dalam rangka pembentukan
 cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

 - 6 -
 (2) Apabila polis-polis
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan

 dilakukan perpanjangan pada saat berakhirnya polis, maka Perusahaan
 Asuransi Umum wajib menyesuaikan tarif premi Asuransi Kendaraan
 Bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini pada saat
 perpanjangan polis dimaksud, termasuk untuk perhitungan premi
 bruto dalam rangka pembentukan cadangan atas premi yang belum
 merupakan pendapatan.

 BAB VII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 10

 (1) Dengan berlakunya
 Peraturan Menteri
 Keuangan ini,
 mengenai premi dalam Keputusan Menteri Keuangan

 ketentuan
 Nomor

 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
 Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan ketentuan mengenai
 cadangan premi dalam Keputusan Menteri Keuangan

 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
 dan Perusahaan Reasuransi,

 dinyatakan tidak berlaku bagi

 penyelenggaraan pertanggungan asuransi pada lini usaha kendaraan
 bermotor.

 (2) Ketentuan lain dalam Keputusan
 Menteri Keuangan Nomor

 422/KMK.06/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
 424/KMK.06/2003, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan
 Menteri Keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

 Pasal 11
 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
 Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Juni 2007

 MENTERI KEUANGAN,
 ttd

 SRI MULYANI INDRAWATI
 Nomor

 LAMPIRAN 1

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR

 74
 /PMK.010/2007 TENTANG

 PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN
 USAHA PADA LINI ASURANSI KENDARAAN
 BERMOTOR

 REFERENSI TARIF PREMI

 LINI BISNIS KENDARAAN BERMOTOR
 TAHUN 2007

 I. PREMI MURNI
 KATEGORI
 UANG
 PERTANGGUNGAN
 (1) (2)

 Jenis Kendaraan Non Truck
 Kategori 1 0 s.d. Rp150.000.000,00

 Kategori 2
 Kategori 3
 Kategori 4

 Rp151.000.000,00 s.d.
 Rp300.000.000,00

 Rp301.000.000,00 s.d.
 Rp500.000.000,00

 Rp501.000.000,00 s.d.
 Rp800.000.000,00

 Kategori 5 Lebih dari Rp800.000.000,00

 Jenis Kendaraan Truck
 Kategori 6 Semua uang pertanggungan

 TARIF PREMI

 PERTANGGUNGAN
 TOTAL LOSS ONLY (TLO)

 (3)
 0,74%
 TARIF PREMI

 PERTANGGUNGAN
 COMPREHENSIVE

 (4)
 2,18%
 0,67% 1,96%
 0,62% 1,74%
 0,62% 1,48%
 0,56%
 0,62%
 1,19%
 2,01%

 Penerapan tarif premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tarif premi murni berlaku untuk coverage dasar. Untuk perluasan Strike, Riot, Civil Commotion
 (SRCC), Flood, Earthquake, dan Third Party Liability (TPL) harus dikenakan premi tambahan.

 2. Tarif premi risiko merupakan persentase dari uang pertanggungan.
 3. Deductible minimal sebesar Rp200.000,00.
 4. Premi murni pada umumnya memiliki persentase dari premi bruto sebesar 50%.

 II. BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM LAINNYA

 1. Biaya administrasi dan umum lainnya merupakan persentase dari premi bruto.
 2. Unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya adalah 15% dari premi bruto.

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

 SRI MULYANI INDRAWATI

 Lampiran 2

 Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 74 /PMK.010/2007
 Tanggal 29 Juni

 2007

 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan
 Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi
 Kendaraan Bermotor

 KEPADA

 Yth. Biro Perasuransian
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 Departemen Keuangan RI
 Gedung A Lantai 8
 Jalan Wahidin No. 1 Jakarta 10710

 ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
 LAPORAN DATA PROFIL RISIKO DAN KERUGIAN

 Perusahaan Asuransi Kerugian / Perusahaan Reasuransi

 (Diisi nama, alamat, nomor telepon, nomor faximile dan e-mail perusahaan)
 Tahun Pelaporan : …….

 Tahun Underwriting : ……

 - 2 -
 ( Nama Perusahaan )
 PERNYATAAN DIREKSI DAN TENAGA AHLI

 Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa menurut pendapat kami, perusahaan telah
 menyajikan semua data yang wajar dan dapat dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Data Profil Risiko dan
 Kerugian Asuransi Kendaraan Bermotor tahun underwriting 200X.

 Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.
 Jakarta, ……………………….

 Direksi (Diisi nama jabatan)
 Tenaga Ahli
 tanda tangan
 (Nama)
 tanda tangan
 (Nama dan No. Registrasi)

 - 3 -

 DAFTAR ISI LAPORAN
 Judul

 - COVER
 - PERNYATAAN DIREKSI DAN TENAGA AHLI
 - DAFTAR ISI LAPORAN

 A. Rekapitulasi Premi dan Klaim

 B. Data Premi Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Total Loss Only
 C. Data Premi Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Total Loss Only
 D. Data Premi Kendaraan Bus Dengan Polis Total Loss Only

 E. Data Premi Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Comprehensive
 F. Data Premi Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Comprehensive
 G. Data Premi Kendaraan Bus Dengan Polis Comprehensive

 H. Data Klaim Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Total Loss Only
 I. Data Klaim Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Total Loss Only
 J. Data Klaim Kendaraan Bus Dengan Polis Total Loss Only

 K. Data Klaim Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Comprehensive
 L. Data Klaim Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Comprehensive
 M. Data Klaim Kendaraan Bus Dengan Polis Comprehensive
 N. Data Biaya

 O. Daftar Kode Merk dan Tipe Kendaraan Bermotor
 P. Petunjuk Pengisian

 Halaman

 2
 3

 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

 18-24
 25-27

 - 4 -
 A. REKAPITULASI DATA PREMI DAN KLAIM

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 NO.
 MERK

 1 Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Total Loss Only
 2 Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Total Loss Only
 3 Kendaraan Bus Dengan Polis Total Loss Only
 4 Kendaraan Angkutan Penumpang Dengan Polis Comprehensive
 5 Kendaraan Angkutan Barang Dengan Polis Comprehensive
 6 Kendaraan Bus Dengan Polis Comprehensive
 TOTAL

 :
 : 200X
 : 200X-2
 JUMLAH
 KENDARAAN

 JUMLAH UANG
 PERTANGGUNGAN

 JUMLAH
 PREMI

 JUMLAH
 FREKUENSI
 KLAIM

 JUMLAH
 NILAI KLAIM

 - 5 -
 B. DATA PREMI

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN PENUMPANG
 : TLO

 PENGGUNAAN
 JUMLAH
 KENDARAAN

 JUMLAH UANG
 PERTANGGUNGAN

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-2

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-1

 JUMLAH PREMI
 U/Y 200X-2

 - 6 -
 C. DATA PREMI

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN BARANG
 : TLO

 PENGGUNAAN
 JUMLAH
 KENDARAAN

 JUMLAH UANG
 PERTANGGUNGAN

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-2

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-1

 JUMLAH PREMI
 U/Y 200X-2

 - 7 -
 D. DATA PREMI

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X

 : 200X-2
 : BUS
 : TLO

 PENGGUNAAN
 JUMLAH
 KENDARAAN

 JUMLAH UANG
 PERTANGGUNGAN

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-2

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-1

 JUMLAH PREMI
 U/Y 200X-2

 - 8 -
 E. DATA PREMI

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN PENUMPANG
 : COMPREHENSIVE

 PENGGUNAAN
 JUMLAH
 KENDARAAN

 JUMLAH UANG
 PERTANGGUNGAN

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-2

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-1

 JUMLAH PREMI
 U/Y 200X-2

 - 9 -
 F. DATA PREMI

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN BARANG
 : COMPREHENSIVE

 PENGGUNAAN
 JUMLAH
 KENDARAAN

 JUMLAH UANG
 PERTANGGUNGAN

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-2

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-1

 JUMLAH PREMI
 U/Y 200X-2

 - 10 -
 G. DATA PREMI

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X

 : 200X-2
 : BUS

 : COMPREHENSIVE
 PENGGUNAAN
 JUMLAH
 KENDARAAN

 JUMLAH UANG
 PERTANGGUNGAN

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-2

 PREMI U/Y 200X-2
 DITERIMA 200X-1

 JUMLAH PREMI
 U/Y 200X-2

 - 11 -
 H. DATA KLAIM

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN PENUMPANG
 : TLO

 PENGGUNAAN

 FREKUENSI KLAIM
 U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI
 TAHUN 200X-2

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG TERJADI
 DI TAHUN 200X-2

 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2
 YANG TERJADI DI
 TAHUN 200X-1

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG

 TERJADI DI TAHUN
 200X-1

 JUMLAH
 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2

 JUMLAH NILAI
 KLAIM U/Y 200X-2

 - 12 -
 I. DATA KLAIM

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN BARANG
 : TLO

 PENGGUNAAN

 FREKUENSI KLAIM
 U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI
 TAHUN 200X-2

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG TERJADI
 DI TAHUN 200X-2

 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2
 YANG TERJADI DI
 TAHUN 200X-1

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG

 TERJADI DI TAHUN
 200X-1

 JUMLAH
 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2

 JUMLAH NILAI
 KLAIM U/Y 200X-2

 - 13 -
 J. DATA KLAIM

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X

 : 200X-2
 : BUS
 : TLO

 PENGGUNAAN

 FREKUENSI KLAIM
 U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI
 TAHUN 200X-2

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG TERJADI
 DI TAHUN 200X-2

 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2
 YANG TERJADI DI
 TAHUN 200X-1

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG

 TERJADI DI TAHUN
 200X-1

 JUMLAH
 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2

 JUMLAH NILAI
 KLAIM U/Y 200X-2

 - 14 -
 K. DATA KLAIM

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR
 JENIS KENDARAAN

 COVERAGE POLIS
 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN PENUMPANG
 : COMPREHENSIVE

 PENGGUNAAN

 JENIS
 KLAIM

 FREKUENSI KLAIM
 U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI
 TAHUN 200X-2

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG TERJADI
 DI TAHUN 200X-2

 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2
 YANG TERJADI DI
 TAHUN 200X-1

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG

 TERJADI DI TAHUN
 200X-1

 JUMLAH
 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2

 JUMLAH NILAI
 KLAIM U/Y 200X-
 2

 - 15 -
 L. DATA KLAIM

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR
 JENIS KENDARAAN

 COVERAGE POLIS
 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X
 : 200X-2

 : ANGKUTAN BARANG
 : COMPREHENSIVE

 PENGGUNAAN

 JENIS
 KLAIM

 FREKUENSI KLAIM
 U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI
 TAHUN 200X-2

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG TERJADI
 DI TAHUN 200X-2

 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2
 YANG TERJADI DI
 TAHUN 200X-1

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG

 TERJADI DI TAHUN
 200X-1

 JUMLAH
 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2

 JUMLAH NILAI
 KLAIM U/Y 200X-
 2

 - 16 -
 M. DATA KLAIM

 NAMA PERUSAHAAN
 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR
 JENIS KENDARAAN

 COVERAGE POLIS
 NO.

 KODE MERK DAN TIPE
 KENDARAAN

 TAHUN
 KENDARAAN
 :
 : 200X

 : 200X-2
 : BUS

 : COMPREHENSIVE
 PENGGUNAAN

 JENIS
 KLAIM

 FREKUENSI KLAIM
 U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI
 TAHUN 200X-2

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG TERJADI
 DI TAHUN 200X-2

 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2
 YANG TERJADI DI
 TAHUN 200X-1

 NILAI KLAIM U/Y
 200X-2 YANG

 TERJADI DI TAHUN
 200X-1

 JUMLAH
 FREKUENSI

 KLAIM U/Y 200X-2

 JUMLAH NILAI
 KLAIM U/Y 200X-
 2

 - 17 -

 N. DATA BIAYA

 NAMA PERUSAHAAN :
 UNDERWRITING YEAR : 200X

 JUMLAH BIAYA
 NO.
 1 Promosi

 2 Entertaintment dan Representasi
 3 Rekruitment Agen Asuransi
 4 Kontes Keagenan

 5 Beban Pegawai Pemasaran Asuransi KB
 6 Beban Pegawai Teknik Asuransi KB

 7 Beban Perjalanan Dinas Pegawai Pemasaran Asuransi KB
 8 Beban Perjalanan Dinas Pegawai Teknik Asuransi KB

 9 Beban Pendidikan dan Latihan Pegawai Pemasaran Asuransi KB
 10 Beban Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknik Asuransi KB

 11 Beban Konsultan Pemasaran Asuransi KB
 12 Beban Konsultan Teknik Asuransi KB

 13 Beban Penghapusan Premi Asuransi KB
 14 Beban Komunikasi

 15 Beban Transportasi

 16 Beban Teknologi Informasi
 17 Beban Barang Cetakan

 18 Beban Materai
 19 Beban Langsung Lainnya
 20 Beban Pegawai Non Pemasaran dan Non Teknik

 21 Beban Perjalanan Dinas Pegawai Non Pemasaran dan Non Teknik
 22 Beban Pendidikan dan Latihan Pegawai Non Pemasaran dan Non Teknik

 23 Beban Konsultan Non Pemasaran dan Non Teknik
 24 Beban Tenaga Kerja Asing

 25 Jasa Manajemen dan Royalti
 26 Iuran Keanggotaan

 27 Beban Perkantoran
 28 Beban Penyusutan Aktiva Tetap

 29 Beban Amortisasi Aktiva Tak Berwujud
 30 Beban Komunikasi Lain

 31 Beban Transportasi Umum
 32 Beban Teknologi Informasi Lain

 33 Beban Administrasi Lain
 JUMLAH
 RINCIAN BIAYA
 JENIS BIAYA

 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung
 Langsung

 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung
 Tidak Langsung

 DIALOKASIKAN KE LINI
 BISNIS KENDARAAN
 BERMOTOR

 - 18 -

 O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN
 NO.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42

 Kode Merk dan
 Tipe

 10 001
 10 002
 10 003
 10 004
 10 005
 10 006
 10 099
 11 001
 11 002
 11 003
 11 099

 Merk Kendaraan

 KENDARAAN PENUMPANG
 A 3

 AUDI
 AUDI
 AUDI
 AUDI
 AUDI
 AUDI
 AUDI

 BIMANTARA
 BIMANTARA
 BIMANTARA
 BIMANTARA

 12 001 BMW
 12 002 BMW
 12 003 BMW
 12 004 BMW
 12 005 BMW
 12 006 BMW
 12 007 BMW
 12 008 BMW
 12 099 BMW
 13 001
 13 002
 13 003
 13 004
 13 005
 13 006
 13 007
 13 008
 13 099
 14 001
 14 002
 14 003
 14 004
 14 099

 A 4
 A 6
 A 8

 ALLROAD

 TT 1.8 TURBO
 Lainnya

 ARYA 2.5
 CAKRA 1.5

 NENGGALA 1.6
 Lainnya

 120 I
 Seri 3
 Seri 5
 Seri 6
 Seri 7
 X3
 X5

 Seri Z

 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHEVROLET
 CHRYSLER
 CHRYSLER
 CHRYSLER
 CHRYSLER
 CHRYSLER

 15 001 DAEWOO
 15 002 DAEWOO
 15 003 DAEWOO
 15 004 DAEWOO
 15 005 DAEWOO
 15 006 DAEWOO
 15 007 DAEWOO
 15 099 DAEWOO

 Lainnya
 AVEO

 BLAZER
 EXPRESS
 OPTRA
 SPARK

 TAVERA
 TROOPER
 ZAFIRA

 Lainnya
 DODGE

 CHEROKEE
 WRANGLER
 PT CRUISER

 Lainnya
 ESPERO

 LANOS

 LEGANZA
 MATIZ
 NEXIA

 NUBIRA
 TACUMA

 Lainnya
 Tipe Kendaraan

 - 19 -

 O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN
 NO.

 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86

 Kode Merk dan
 Tipe

 16 001
 16 002
 16 003
 16 004
 16 005
 16 006
 16 007
 16 008
 16 009
 16 010
 16 011
 16 012
 16 099
 17 001
 17 002
 17 003
 17 004
 17 005
 17 006
 17 099

 Merk Kendaraan

 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 DAIHATSU
 FORD
 FORD
 FORD
 FORD
 FORD
 FORD
 FORD

 18 001 HONDA
 18 002 HONDA
 18 003 HONDA
 18 004 HONDA
 18 005 HONDA
 18 006 HONDA
 18 007 HONDA
 18 099 HONDA
 19 001
 19 002
 19 003
 19 004
 19 005
 19 006
 19 007
 19 008
 19 009
 19 010
 19 011
 19 012
 19 099
 20 001
 20 002
 20 099

 Tipe Kendaraan
 CERIA

 CLASSY
 COPEN
 ESPASS
 FEROZA
 ZEBRA
 TAFT

 TARUNA
 TERIOS
 XENIA
 YRV

 ZEBRA
 Lainnya

 ESCAPE
 EVEREST

 LASER CHAMP
 LYNX

 RANGER
 TELSTAR

 Lainnya

 ACCORD
 CITY

 CIVIC
 CR-V

 FIT / JAZZ
 ODYSSEY

 STREAM
 Lainnya

 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 HYUNDAI
 ISUZU
 ISUZU
 ISUZU

 ACCENT
 ATOZ

 COUPE
 GETZ

 GRACE

 GRANDEUR
 GRACE
 MATRIX
 SANTA

 SONATA
 TRAJET

 ELANTRA
 Lainnya

 D-MAX

 PANTHER
 Lainnya

 - 20 -

 O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN
 NO.

 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99

 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130

 Kode Merk dan
 Tipe

 21 001
 21 002
 21 003
 21 004
 21 099
 22 001
 22 002
 22 003
 22 004
 22 005
 22 006
 22 007
 22 008
 22 009
 22 010
 22 011
 22 012
 22 013
 22 014
 22 015
 22 099
 23 001
 23 002
 23 003
 23 004
 23 099

 Merk Kendaraan

 JAGUAR
 JAGUAR
 JAGUAR
 JAGUAR
 JAGUAR

 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA
 KIA

 LANDROVER
 LANDROVER
 LANDROVER
 LANDROVER
 LANDROVER

 24 001 MAZDA
 24 002 MAZDA
 24 003 MAZDA
 24 004 MAZDA
 24 005 MAZDA
 24 006 MAZDA
 24 007 MAZDA
 24 008 MAZDA
 24 009 MAZDA
 24 010 MAZDA
 24 011 MAZDA
 24 099 MAZDA
 25 001
 25 002
 25 003
 25 004
 25 005
 25 006

 Tipe Kendaraan

 DAIMLER
 S-TYPE

 XJ

 X-TYPE
 Lainnya

 BIG UP

 CARNIVAL
 CARRENS
 CERES

 MAGENTIS
 PREGIO
 RIO

 SHUMA
 SEDONA
 SPECTRA

 SPORTAGE
 SORENTO
 VISTO

 PICANTO
 TRAVELO

 Lainnya

 DEFENDER
 DISCOVERY
 FREELANDER
 RANGE ROVER

 Lainnya
 323

 626
 E-2000

 MPV 2.5
 MR 90
 MX 6

 PREMACY
 MAZDA RX 8

 VANTREND ST. WAGON
 TRIBUTE

 B-SERIES 2.5
 Lainnya

 MERCEDEZ BENZ
 MERCEDEZ BENZ
 MERCEDEZ BENZ
 MERCEDEZ BENZ
 MERCEDEZ BENZ
 MERCEDEZ BENZ

 A-CLASS
 C-CLASS
 E - CLASS

 ML - CLASS
 S - CLASS
 V - CLASS

 - 21 -

 O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN
 NO.

 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174

 Kode Merk dan
 Tipe

 25 099
 26 001
 26 002
 26 003
 26 004
 26 005
 26 006
 26 007
 26 008
 26 009
 26 010
 26 099
 27 001
 27 002
 27 003
 27 004
 27 005
 27 006
 27 007
 27 008
 27 009
 27 010
 27 011
 27 012
 27 099
 28 001
 28 002
 28 003
 28 099
 29 001
 29 002
 29 003
 29 004
 29 005
 29 099
 30 001
 30 002
 30 003
 30 004
 30 099
 31 001
 31 002
 31 003
 31 004

 Merk Kendaraan

 MERCEDEZ BENZ
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 OPEL
 OPEL
 OPEL
 OPEL

 PEUGEOT
 PEUGEOT
 PEUGEOT
 PEUGEOT
 PEUGEOT
 PEUGEOT
 RENAULT
 RENAULT
 RENAULT
 RENAULT
 RENAULT

 SSYANGYONG
 SSYANGYONG
 SSYANGYONG
 SSYANGYONG

 Tipe Kendaraan
 Lainnya
 COLT L 300

 COLT T 120 SS
 CHARIOT
 ETERNA
 GALANT
 GRANDIS
 KUDA
 L 200

 LANCER
 PAJERO
 Lainnya

 CEFIRO
 GENESIS
 INFINITY
 PATROL
 SENTRA
 SERENA
 SILVIA

 TERRANO
 X-TRAIL
 TEANA
 SUNNY

 NISSAN MARCH
 Lainnya

 BLAZER
 OPTIMA
 VECTRA

 Lainnya
 Seri 2

 Seri 3
 Seri 4
 Seri 8

 PARTNER
 Lainnya

 CLIO

 KANGOO
 LAGUNA
 SCENIC

 Lainnya
 BOXER

 CHAIRMAN
 KORANDO
 MUSSO

 - 22 -

 O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN
 NO.

 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218

 Kode Merk dan
 Tipe

 31 005
 31 099
 32 001
 32 002
 32 003
 32 004
 32 099
 33 001
 33 002
 33 003
 33 004
 33 005
 33 006
 33 007
 33 008
 33 009
 33 010
 33 011
 33 012
 33 099
 34 001
 34 099
 35 001
 35 002
 35 003
 35 004
 35 005
 35 006
 35 007
 35 008
 35 009
 35 010
 35 011
 35 012
 35 013
 35 014
 35 015
 35 016
 35 017
 35 018
 35 019
 35 020
 35 021
 35 022

 Merk Kendaraan

 SSYANGYONG
 SSYANGYONG
 SUBARU
 SUBARU
 SUBARU
 SUBARU
 SUBARU
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 SUZUKI
 TIMOR
 TIMOR

 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA

 Tipe Kendaraan

 REXTON
 Lainnya

 FORESTER
 IMPREZA
 LEGACY

 OUTBACK
 Lainnya

 APV
 AERIO

 BALENO
 CARRY

 ESCUDO
 ESTEEM
 EVERY

 KARIMUN
 KATANA
 SIDEKICK
 VITARA
 SWIFT

 Lainnya
 S 515

 Lainnya

 ALPHARD
 AVANZA
 CAMRY

 COROLLA
 CORONA

 NEW CROWN
 CYGNUS

 TOYOTA FORTUNER
 HARRIER

 HILUX TIGER
 IST

 KIJANG

 LAND CRUISER
 PRADO
 PREVIA
 PROBOX
 RAV

 SOLUNA
 STARLET
 VIOS
 WISH

 NOAH / VOXY

 - 23 -

 O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN
 NO.

 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239

 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260

 Kode Merk dan
 Tipe

 35 099
 36 001
 36 002
 36 003
 36 004
 36 005
 36 006
 36 099
 37 001
 37 002
 37 003
 37 004
 37 005
 37 006
 37 007
 37 008
 37 009
 37 010
 37 011
 37 099
 59 001

 60 001
 60 099
 61 001
 61 002
 61 003
 61 004
 61 005
 61 099
 62 001
 62 002
 62 003
 62 099
 63 001
 63 002
 63 003
 63 099
 64 001
 64 002
 64 003
 64 004
 64 005

 Merk Kendaraan
 TOYOTA

 VOLKSWAGEN
 VOLKSWAGEN
 VOLKSWAGEN
 VOLKSWAGEN
 VOLKSWAGEN
 VOLKSWAGEN
 VOLKSWAGEN
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO
 VOLVO

 LAIN-LAIN
 KENDARAAN BUS

 DAIHATSU
 DAIHATSU
 HINO
 HINO
 HINO
 HINO
 HINO
 HINO
 ISUZU
 ISUZU
 ISUZU
 ISUZU

 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN

 DELTA
 Lainnya

 Seri FF
 Seri FL
 Seri FM
 Seri SG
 DUTRO

 Lainnya

 BORNEO
 CXZ
 ELF

 Lainnya

 COLT DIESEL
 FUSO

 TRONTON
 Lainnya

 CDA
 CKA
 CWA
 PKC
 PKD

 Tipe Kendaraan
 Lainnya

 CARAVELLE
 GOLF

 NEW BEETLE
 PASSAT

 NEW POLO
 TOUAREG

 Lainnya
 740

 850
 960
 S90
 S 60
 S 70
 S 80
 S40
 V40
 V70
 XC

 Lainnya
 Lainnya

 - 24 -

 O. DAFTAR KODE MERK DAN TIPE KENDARAAN
 NO.

 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267

 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298

 Kode Merk dan
 Tipe

 64 099
 65 001
 65 002
 65 099
 66 001
 66 099
 79 001

 80 001
 80 002
 80 099
 81 001
 81 002
 81 003
 81 004
 81 005
 81 099
 82 001
 82 002
 82 003
 82 099
 83 001
 83 002
 83 003
 83 004
 83 099
 84 001
 84 002
 84 003
 84 004
 84 005
 84 099
 85 001
 85 002
 85 003
 85 099
 86 001
 86 099
 99 001

 Merk Kendaraan

 NISSAN
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 SCANIA
 SCANIA

 Lainnya

 DAIHATSU
 DAIHATSU
 HINO
 HINO
 HINO
 HINO
 HINO
 HINO
 ISUZU
 ISUZU
 ISUZU
 ISUZU

 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 MITSUBISHI
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 NISSAN
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 TOYOTA
 SCANIA
 SCANIA

 Lainnya
 Tipe Kendaraan
 Lainnya

 DYNA RINO
 DYNA 115 S

 Lainnya

 SCANIA BUS
 Lainnya

 Lainnya

 KENDARAAN ANGKUTAN BARANG (TRUK)
 DAIHATSU

 DELTA

 Zebra Pick Up
 Lainnya

 Seri FF
 Seri FL
 Seri FM
 Seri SG
 DUTRO

 Lainnya

 BORNEO
 CXZ
 ELF

 Lainnya

 COLT DIESEL
 FUSO

 TRONTON

 Kuda Pick Up
 Lainnya

 CDA
 CKA
 CWA
 PKC
 PKD

 Lainnya

 DYNA RINO
 DYNA 115 S

 Kijang Pick Up
 Lainnya

 TRONTON
 Lainnya

 Lainnya

 - 25 -

 P. PETUNJUK PENGISIAN
 I. FORMULIR DATA PREMI

 Seluruh kolom harus diisi secara lengkap, dengan isian sebagai berikut :
 NAMA PERUSAHAAN

 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 KODE MERK DAN TYPE KENDARAAN

 TAHUN KENDARAAN
 PENGGUNAAN

 JUMLAH KENDARAAN

 JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN
 PREMI U/Y 200X-2 DITERIMA 200X-2

 PREMI U/Y 200X-2 DITERIMA 200X-1
 JUMLAH PREMI U/Y 200X-2
 : nama perusahaan pembuat laporan
 : tahun laporan disampaikan, misalnya tahun 2007

 : tahun underwriting, misalnya untuk laporan tahun 2007 diisi tahun 2005
 : ANGKUTAN PENUMPANG, ANGKUTAN BARANG, ATAU BUS

 : TOTAL LOSS atau COMPREHENSIVE (ALL RISK)

 : Kode Merk dan Type kendaraan sesuai dengan Daftar Merk dan Type Kendaraan. Contoh untuk mobil
 penumpang Toyota Kijang kodenya adalah 35012, truk mitsubishi Fuso kodenya 85002
 : Tahun produksi kendaraan

 : PRIBADI atau KOMERSIAL
 : Jumlah kendaraan yang dicover

 : Jumlah uang pertanggungan kendaraan yang dicover

 : Premi U/Y 200x-2 yang diterima tahun 200x-2, dalam jutaan rupiah.
 Contoh : premi tahun underwriting 2005 yang diterima pada tahun 2005

 : Premi U/Y 200x-2 yang diterima tahun 200x-1, dalam jutaan rupiah.
 Contoh : premi tahun underwriting 2005 yang diterima pada tahun 2006

 : Jumlah premi U/Y 200x-2, dalam jutaan rupiah.
 Contoh: jumlah premi U/Y 2005 yang telah diterima s.d. tahun 2006

 - 26 -
 II. FORMULIR DATA KLAIM

 Seluruh kolom harus diisi secara lengkap, dengan isian sebagai berikut :
 NAMA PERUSAHAAN

 TAHUN PELAPORAN
 UNDERWRITING YEAR

 JENIS KENDARAAN
 COVERAGE POLIS

 TAHUN KENDARAAN
 PENGGUNAAN

 JENIS KLAIM

 FREKUENSI KLAIM U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI TAHUN 200X-2

 NILAI KLAIM U/Y 200X-2 YANG

 TERJADI DI TAHUN 200X-2
 FREKUENSI KLAIM U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI TAHUN 200X-1

 NILAI KLAIM U/Y 200X-2 YANG
 TERJADI DI TAHUN 200X-1

 : nama perusahaan pembuat laporan
 : tahun laporan disampaikan, misalnya 2007

 : tahun underwriting, misalnya untuk laporan tahun 2007 diisi tahun 2005
 : ANGKUTAN PENUMPANG, ANGKUTAN BARANG, ATAU BUS

 : TOTAL LOSS atau COMPREHENSIVE (ALL RISK)

 KODE MERK DAN TYPE KENDARAAN : Kode Merk dan Type kendaraan sesuai dengan Daftar Merk dan Type Kendaraan. Contoh untuk mobil
 penumpang Toyota Kijang kodenya adalah 35012, truk mitsubishi Fuso kodenya 85002
 : Tahun produksi kendaraan

 : PRIBADI atau KOMERSIAL
 : TLO, Partial Loss, TPL Property Damage, atau TPL Bodily Injury

 : Frekuensi klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-2
 Contoh : klaim atas polis tahun underwriting 2005 yang terjadi dan settle di tahun 2005
 : Nilai klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-2, dalam jutaan rupiah

 : Frekuensi klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-1
 Contoh : klaim atas polis tahun underwriting 2005 yang terjadi dan settle di tahun 2006
 : Nilai klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang terjadi dan settle di tahun 200x-1, dalam jutaan rupiah

 JUMLAH FREKUENSI KLAIM U/Y 200X-2 : Frekuensi klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang settle di tahun sampai dengan tahun 200x-1
 JUMLAH NILAI KLAIM U/Y 200X-2

 : Nilai klaim untuk polis U/Y 200x-2 yang settle di tahun sampai dengan tahun 200x-1, dalam jutaan rupiah

 - 27 -
 III. FORMULIR DATA BIAYA

 Seluruh kolom harus diisi secara lengkap, dengan isian sebagai berikut :
 BIAYA LANGSUNG

 BIAYA TIDAK LANGSUNG

 : adalah biaya yang terkait langsung dengan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor dengan demikian biaya
 langsung harus dialokasikan seluruhnya ke lini bisnis asuransi kendaraan bermotor;

 : adalah seluruh biaya yang secara tidak langsung mendukung pengembangan lini bisnis asuransi kendaraan
 bermotor. Biaya tidak langsung dapat berupa biaya umum maupun joint cost yang terkait dengan lini bisnis lain.
 Alokasi biaya tidak langsung kepada lini bisnis asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan sesuai dengan
 proporsi Premi Bruto atau proporsi Jumlah Transaksi.

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

 SRI MULYANI INDRAWATI

","<reg_type> PER-MEN </reg_type>
<reg_id> 74/PMK.010/2007|PER-MENKEU/2007 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN ASURANSI PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR </reg_title>
<set_date> 29 Juni 2007 </set_date>
<effective_date> 29 Juni 2007 </effective_date>
<replaced_reg> '422/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 | ketentuan mengenai premi', '424/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 | ketentuan mengenai cadangan premi' </replaced_reg>
<related_reg> '2/UU/1992', '73/PP/1992', '63/PP/1999', '20/P|KEPPRES/2005', '422/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003', '424/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003' </related_reg>
"
" MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53/PMK.010/2012
 TENTANG

 KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
 DAN PERUSAHAAN REASURANSI

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri
 perasuransian nasional dan meningkatkan upaya
 perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis
 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
 mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan
 perusahaan reasuransi baik yang berbentuk perseroan
 terbatas maupun yang berbentuk bukan perseroan
 terbatas;

 b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan
 mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan
 perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a, perlu dilakukan penyesuaian secara keseluruhan
 terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor
 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan
 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008
 dan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor
 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi
 Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum
 Bukan Perseroan Terbatas;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan
 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3467);

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 2 -

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506)
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4954);

 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003
 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan
 Perusahaan Reasuransi;

 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003
 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan
 Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN
 KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
 REASURANSI.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
 1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
 Reasuransi baik yang berbentuk badan hukum perseroan
 terbatas maupun bukan perseroan terbatas.

 2. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum
 dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

 3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi
 sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai
 usaha perasuransian.

 4. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi
 kerugian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
 mengenai usaha perasuransian.

 5. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi
 jiwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
 mengenai usaha perasuransian.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 3 -

 6. Aset Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang
 diperkenankan yang diperhitungkan dalam perhitungan
 Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam
 peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

 7. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
 peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

 8. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset
 Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.

 9. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi
 keuangan yang berlaku di Indonesia.

 10. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan
 dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi
 komisi reasuransi diterima.

 11. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah
 produk asuransi yang selain memberikan proteksi, juga
 memberikan hasil investasi yang mengacu pada hasil
 investasi pasar baik yang dinyatakan dalam bentuk unit
 maupun bukan unit.

 12. Dana Jaminan adalah bagian dari aset Perusahaan yang
 dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka
 melindungi kepentingan para pemegang polis.

 13. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana
 dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

 14. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
 undang-undang mengenai perbankan.

 15. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah
 mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai
 kustodian.

 16. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam
 undang-undang mengenai usaha perasuransian.

 17. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 BAB II

 TINGKAT SOLVABILITAS
 Bagian Kesatu

 Modal Minimum Berbasis Risiko
 Pasal 2

 (1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat
 Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari
 modal minimum berbasis risiko.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 4 -

 (2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat
 Solvabilitas.

 (3) Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) paling rendah 120% (seratus dua puluh per
 seratus) dari modal minimum berbasis risiko.

 (4) Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk
 meningkatkan target Tingkat Solvabilitas sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan risiko
 yang mungkin timbul dari rencana perubahan strategi
 dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan.

 (5) Dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi perintah
 untuk meningkatkan target Tingkat Solvabilitas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan dilarang
 melaksanakan rencana perubahan strategi dan/atau
 pengembangan bisnisnya.

 Pasal 3

 (1) Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana
 yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian
 yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam
 pengelolaan aset dan Liabilitas.

 (2) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
 deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. kegagalan pengelolaan aset;
 b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan
 Liabilitas;

 c. ketidakseimbangan antara nilai aset dan Liabilitas
 dalam setiap jenis mata uang;

 d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban
 klaim yang diperkirakan;

 e. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi
 yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil
 investasi yang diperoleh;

 f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi
 kewajiban membayar klaim; dan/atau

 g. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan
 sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja
 baik, atau adanya kejadian lain yang merugikan.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 5 -

 (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Jiwa memasarkan Produk
 Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, modal
 minimum berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari
 dana investasi yang bersumber dari Produk Asuransi Yang
 Dikaitkan Dengan Investasi.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah
 modal minimum berbasis risiko sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 Bagian Kedua

 Aset Yang Diperkenankan
 Dalam Bentuk Investasi

 Pasal 4

 (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus
 ditempatkan dalam jenis:
 a. deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call
 dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau
 sama dengan 1 (satu) bulan;

 b. sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan
 (non negotiable certificate deposit) pada Bank;

 c. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
 d. surat utang korporasi;
 e. sukuk korporasi;

 f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik
 Indonesia;

 g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain
 Negara Republik Indonesia;

 h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga
 multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi
 salah satu anggota atau pemegang sahamnya;

 j. reksa dana;

 k. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan
 kontrak investasi kolektif efek beragun aset;

 l. dana investasi real estat;
 m. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat
 di bursa efek);

 n. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah
 dengan bangunan, untuk investasi;

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 6 -

 o. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan
 pihak lain dalam bentuk pembelian piutang
 (refinancing);

 p. emas murni; dan/atau
 q. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan.

 (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat
 ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
 a. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
 b. surat utang korporasi;
 c. sukuk korporasi;
 d. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain
 Negara Republik Indonesia;

 e. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga
 multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi
 salah satu anggota atau pemegang sahamnya;

 f. reksa dana; dan/atau
 g. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat
 di bursa efek).

 Pasal 5

 (1) Penilaian atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call
 dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau
 sama dengan 1 (satu) bulan, berdasarkan nilai
 nominal;

 b. sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan
 (non negotiable certificate deposit) pada Bank,
 berdasarkan nilai tunai;

 c. saham yang diperdagangkan di bursa efek,
 berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan
 informasi harga penutupan terakhir di bursa efek;

 d. surat utang korporasi, berdasarkan nilai pasar yang
 ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang
 telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar
 Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian
 harga efek yang telah diakui secara internasional;

 e. sukuk korporasi, berdasarkan nilai pasar yang
 ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang
 telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar
 Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian
 harga efek yang telah diakui secara internasional;

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 7 -

 f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik
 Indonesia, berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan
 oleh lembaga penilaian harga efek yang telah
 memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian harga efek
 yang diakui secara internasional;

 g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain
 Negara Republik Indonesia, berdasarkan nilai pasar
 yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek
 yang diakui secara internasional;

 h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,
 berdasarkan nilai pasar;

 i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga
 multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi
 salah satu anggota atau pemegang sahamnya,
 berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga
 penilaian harga efek yang diakui secara internasional;

 j. reksa dana, berdasarkan nilai aktiva bersih;

 k. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan
 kontrak investasi kolektif efek

 berdasarkan nilai pasar;

 l. dana investasi real estat, berdasarkan nilai pasar;
 m. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat
 di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;

 n. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah
 dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai
 yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar
 pada instansi yang berwenang atau Nilai Jual Objek
 Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh
 lembaga penilai;

 o. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan
 pihak lain dalam bentuk pembelian piutang
 (refinancing), berdasarkan nilai sisa piutang setelah
 dikurangi penyisihan untuk piutang
 (net performing loan);

 tak tertagih

 p. emas murni, berdasarkan nilai pasar; dan/atau
 q. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan,
 berdasarkan nilai sisa pinjaman.

 (2) Ketentuan mengenai penilaian atas Aset Yang
 Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Peraturan
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan hanya dalam rangka untuk mengantisipasi
 ketidakwajaran pasar keuangan dan diberlakukan dalam
 jangka waktu terbatas.

 beragun aset,

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 8 -
 Pasal 6

 (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa surat utang korporasi dan sukuk
 korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf d dan huruf e harus paling kurang memiliki
 peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan
 pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
 lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia
 menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i
 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang
 setara dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui
 secara internasional;

 b. dijual melalui penawaran umum; dan

 c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses
 di Indonesia.

 (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 ayat (1) huruf j, harus memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:
 a. telah mendapat pernyataan efektif dari Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan

 b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana
 diatur

 dalam
 peraturan
 di bidang pasar modal.

 (4) Dalam hal penempatan atas Aset Yang Diperkenankan
 dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dalam bentuk
 kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, reksa dana
 penyertaan terbatas tersebut harus memiliki underlying
 berupa efek yang diperdagangkan di bursa efek.

 (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan
 berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset
 dan dana investasi real estat sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k dan huruf l harus
 memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 perundang-undangan

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 9 -

 a. telah mendapat pernyataan efektif dari Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

 b. paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara
 dari perusahaan pemeringkat efek yang telah
 memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan; dan

 c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana
 diatur dalam

 peraturan perundang-undangan
 di bidang pasar modal.

 (6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa bangunan dengan hak strata (strata title)
 atau tanah dengan bangunan, untuk investasi,
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n
 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan
 dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari
 instansi yang berwenang;

 b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan
 lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga
 pasar yang berlaku; dan

 c. tidak ditempatkan pada bangunan dengan hak strata
 (strata title) atau tanah dengan bangunan yang sedang
 diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

 (7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja
 sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang
 (refinancing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf o hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki
 perusahaan pembiayaan dan/atau Bank dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. merupakan perusahaan pembiayaan yang telah
 memperoleh izin usaha dari Menteri dan/atau Bank
 yang telah memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank
 Indonesia;

 b. merupakan perusahaan pembiayaan dan/atau Bank
 yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan;

 c. perusahaan pembiayaan dan/atau Bank dimaksud
 tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa
 pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan
 usaha oleh Menteri atau Pimpinan Bank Indonesia
 pada saat dimulainya kerja sama; dan

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 10 -

 d. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan
 berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
 pembiayaan dan/atau perbankan, pada saat
 dimulainya kerja sama.

 (8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p harus memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:
 a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh
 bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari
 instansi yang berwenang; dan

 b. disimpan di Bank Kustodian komoditi yang memiliki
 kerja sama dengan bursa komoditi sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a.

 (9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak
 tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 huruf q harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. pinjaman tersebut diberikan kepada perorangan;
 b. pinjaman tersebut dijamin dengan hak tanggungan
 pertama;

 c. pinjaman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan;

 d. sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan
 pembebanan hak tanggungan disimpan oleh
 Perusahaan; dan

 e. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh
 puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil
 diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai
 yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai
 Jual Objek Pajak (NJOP).

 Pasal 7

 (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi di luar negeri berupa saham yang
 diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:
 a. termasuk dalam kategori saham yang aktif
 diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham
 tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang
 ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan

 b. informasi mengenai emiten dan transaksi saham
 tersebut dapat di akses di Indonesia.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 11 -

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi di luar negeri berupa surat utang korporasi,
 sukuk korporasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh
 negara selain Negara Republik Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan
 huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara
 dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara
 internasional;

 b. dijual melalui penawaran umum; dan
 c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses
 di Indonesia.

 (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi di luar negeri berupa reksa dana sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f harus memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:
 a. diterbitkan oleh manajer investasi di luar negeri yang
 memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi
 di Indonesia yang memperoleh izin dari Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan

 b. dicatatkan di bursa efek di negara tempat manajer
 investasi dimaksud berdomisili.

 Pasal 8

 (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa
 efek, surat utang korporasi, dan sukuk korporasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
 huruf b, dan huruf c yang diperdagangkan di bursa efek di
 dalam negeri maupun di luar negeri dan emitennya
 merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai
 investasi di luar negeri.

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa surat utang yang diterbitkan di luar
 negeri oleh badan hukum Indonesia melalui badan hukum
 asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan
 surat utang dimaksud, dikategorikan sebagai investasi
 dalam negeri.

 (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
 lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia
 menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan
 Pasal 4 ayat (2) huruf e yang berdenominasi rupiah,
 dikategorikan sebagai investasi dalam negeri.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 12 -
 Pasal 9

 (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah
 sebagai berikut:
 a. investasi berupa deposito berjangka termasuk deposit
 on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
 atau sama dengan 1 (satu) bulan dan sertifikat
 deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non
 negotiable certificate deposit) pada Bank, untuk setiap
 Bank paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari
 jumlah investasi;

 b. investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa
 efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh
 per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya
 paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari
 jumlah investasi;

 c. investasi berupa surat utang korporasi, sukuk
 korporasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh
 lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia
 menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya,
 untuk setiap emiten paling tinggi 15% (lima belas per
 seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
 tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah
 investasi;

 d. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
 negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap
 penerbit paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari
 jumlah investasi;

 e. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer
 Investasi paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari
 jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%
 (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;

 f. investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan
 berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun
 aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10%
 (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus)
 dari jumlah investasi;

 g. investasi berupa dana investasi real estat, untuk setiap
 Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh per
 seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling
 tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah
 investasi;

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 13 -

 h. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang
 tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi
 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;

 i. investasi berupa bangunan dengan hak strata (strata
 title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi,
 seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus)
 dari jumlah investasi;

 j. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja
 sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian
 piutang (refinancing) untuk setiap pihak paling tinggi
 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus)
 dari jumlah investasi;

 k. investasi berupa emas murni seluruhnya paling tinggi
 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 dan/atau

 l. investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak
 tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh
 per seratus) dari jumlah investasi.

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 huruf c, dan huruf e, jumlah seluruhnya paling tinggi 80%
 (delapan puluh per seratus) dari jumlah investasi.

 (3) Dalam hal penempatan atas Aset Yang Diperkenankan
 dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h
 dilakukan pada instrumen investasi di luar negeri, jumlah
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari
 jumlah investasi.

 Pasal 10

 (1) Jumlah seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan
 pada pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling
 tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

 (2) Jenis investasi Perusahaan yang ditempatkan pada pihak
 yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 termasuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat
 pada bursa efek).

 (3) Jumlah seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan
 pada satu pihak yang terafiliasi namun satu pihak
 tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, paling tinggi
 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 14 -
 (4) Satu pihak yang
 tidak terafiliasi dengan Perusahaan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sekelompok
 perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan
 yang lain.

 (5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
 termasuk pula pihak yang baik secara sendiri maupun
 bersama mempunyai hubungan Afiliasi dan/atau
 hubungan hukum lainnya dengan pihak lain yaitu:
 a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
 sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun
 vertikal;

 b. hubungan antara pihak dengan pegawai satu tingkat
 di bawah direksi, anggota direksi, atau anggota dewan
 komisaris dari pihak tersebut;

 c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih
 dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau
 anggota dewan komisaris yang sama; dan/atau

 d. hubungan antara perusahaan dengan pemegang
 saham utama.

 (6) Hubungan Afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya
 dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
 tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau
 penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia.

 Pasal 11

 Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
 pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10
 ayat (1) dan ayat (3) merupakan nilai seluruh bentuk investasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 per tanggal laporan
 posisi keuangan yang penilaiannya didasarkan pada
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

 Bagian Ketiga

 Aset Yang Diperkenankan
 Dalam Bentuk Bukan Investasi

 Pasal 12

 Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi
 harus dalam jenis:

 a. kas dan bank;
 b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan
 premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 15 -

 c. tagihan klaim koasuransi;
 d. tagihan reasuransi;
 e. tagihan investasi;
 f. tagihan hasil investasi;
 g. pinjaman polis; dan/atau
 h. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah
 dengan bangunan, untuk dipakai sendiri.

 Pasal 13

 Penilaian atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan
 investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. kas dan bank, berdasarkan nilai

 nominal, dengan

 ketentuan kas dan bank di luar negeri yang
 diperkenankan seluruhnya paling tinggi 1% (satu per
 seratus) dari Ekuitas periode berjalan;

 b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan
 premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan,
 berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan
 paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal:
 1) pertanggungan dimulai bagi polis dengan
 pembayaran premi tunggal; atau

 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan
 pembayaran premi cicilan.

 c. tagihan klaim koasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan
 dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung
 sejak tanggal pembayaran klaim kepada tertanggung;

 d. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan
 umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak
 tanggal jatuh tempo pembayaran;

 e. tagihan investasi, berdasarkan nilai tagihan dengan umur
 tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal
 jatuh tempo pembayaran;

 f. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan
 dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung
 sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

 g. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman dengan
 besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh
 per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;
 dan/atau

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 16 -

 h. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah
 dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai
 yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada
 instansi yang berwenang atau berdasarkan Nilai Jual
 Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian
 oleh lembaga penilai dengan nilai seluruhnya paling tinggi
 15% (lima belas per seratus) dari Ekuitas periode
 berjalan.

 Bagian Keempat

 Status Aset Yang Diperkenankan
 Pasal 14

 Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Aset Yang
 Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12 harus:

 a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan
 dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari
 instansi yang berwenang;

 b. tidak dalam sengketa;
 c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
 d. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang.

 Bagian Kelima
 Liabilitas

 Pasal 15

 Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat
 Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan,
 termasuk cadangan teknis.

 Pasal 16

 (1) Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

 a. cadangan premi untuk produk yang berjangka waktu
 lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi
 polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (non
 renewable) pada setiap ulang tahun polis;

 b. cadangan atas premi yang belum merupakan
 pendapatan untuk produk yang berjangka waktu
 sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu
 lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi
 polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) pada
 setiap ulang tahun polis;

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 17 -

 c. cadangan akumulasi dana untuk produk atau bagian
 dari produk yang memberikan manfaat berupa
 akumulasi dana; dan

 d. cadangan klaim.

 (2) Pembentukan cadangan premi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan
 dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan
 datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral
 ditambah dengan marjin risiko.

 (3) Pembentukan cadangan atas premi yang belum
 merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas seluruh
 risiko yang belum dijalani (unexpired risk reserve)
 termasuk cadangan atas risiko bencana (catastrophic
 reserve).

 (4) Cadangan akumulasi dana sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf c merupakan cadangan akumulasi dana
 produk yang digaransi.

 (5) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf d meliputi cadangan klaim dalam proses
 penyelesaian dan cadangan klaim yang sudah terjadi
 namun belum dilaporkan (incurred but not reported atau
 IBNR).

 Pasal 17

 (1) Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk cadangan
 teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
 wajib dilakukan oleh aktuaris Perusahaan.

 (2) Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk cadangan
 teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
 Perusahaan Asuransi Umum dapat dilakukan oleh
 aktuaris dari perusahaan konsultan aktuaria yang tidak
 terafiliasi dengan Perusahaan paling lambat sampai
 dengan tanggal 31 Desember 2014.

 Pasal 18

 (1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran cadangan teknis
 atau bagian dari cadangan teknis yang dibentuk oleh
 Perusahaan, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan dapat:

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 18 -

 a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang
 atas jumlah cadangan teknis atau atas bagian dari
 cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau

 b. meminta dilakukan penelaahan (review) atas cadangan
 teknis atau atas bagian dari cadangan teknis tersebut
 oleh pihak independen atas beban Perusahaan.

 (2) Perusahaan wajib menunjuk pihak independen paling
 lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan
 penelaahan (review) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b.

 Pasal 19

 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan cadangan
 teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan
 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan.

 Bagian Keenam
 Pinjaman Subordinasi

 Pasal 20

 Dalam rangka perhitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman
 subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas
 apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai
 berikut:

 a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat
 Solvabilitas; dan

 b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling kurang
 memuat:

 1) pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat
 dilakukan apabila tidak menyebabkan Perusahaan
 menjadi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);

 2) jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan

 3) tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu
 per lima) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada
 saat ditandatanganinya perjanjian.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 19 -

 Bagian Ketujuh
 Kecukupan Investasi

 Pasal 21

 (1) Perusahaan wajib memiliki aset dalam bentuk investasi
 yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian,
 dan pembatasan Aset Yang Diperkenankan ditambah Aset
 Yang Diperkenankan dalam bentuk kas dan bank, paling
 sedikit sebesar jumlah cadangan teknis ditambah
 Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan Liabilitas
 lain kepada tertanggung.

 (2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran
 atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar
 dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari
 reasuradur.

 BAB III

 DUKUNGAN REASURANSI DAN RETENSI SENDIRI
 Bagian Kesatu

 Dukungan Reasuransi
 Pasal 22

 (1) Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi
 otomatis untuk setiap lini usaha asuransi yang dipasarkan
 termasuk dukungan reasuransi otomatis untuk risiko
 bencana (catastrophic risks).

 (2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Umum wajib
 diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) reasuradur di dalam
 negeri, yang salah satunya adalah Perusahaan Reasuransi.

 (3) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib
 diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) Perusahaan
 Reasuransi di dalam negeri.

 (4) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
 diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh
 dari reasuradur di luar negeri.

 (5) Dukungan reasuransi otomatis dari luar negeri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat
 dilakukan setelah Perusahaan tidak memperoleh
 dukungan reasuransi otomatis dari seluruh Perusahaan
 Reasuransi dalam negeri.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 20 -

 (6) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari reasuradur di luar
 negeri, Perusahaan wajib memperoleh dukungan
 reasuradur luar negeri yang paling kurang memiliki
 peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan
 pemeringkat yang diakui secara internasional.

 (7) Dalam hal peringkat reasuradur di luar negeri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh lebih
 dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang
 digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

 (8) Perusahaan Asuransi wajib melampirkan bukti tidak
 diperolehnya dukungan reasuransi otomatis di dalam
 negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bukti
 peringkat reasuradur di luar negeri sebagaimana
 dimaksud pada

 ayat (6) dalam laporan program
 reasuransi.
 Pasal 23

 Dalam hal Perusahaan Reasuransi menolak memberikan
 dukungan reasuransi otomatis kepada Perusahaan Asuransi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3),
 Perusahaan Reasuransi dimaksud wajib menyampaikan
 tembusan surat penolakan tersebut kepada Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan
 dilengkapi alasan penolakannya paling lama 15 (lima belas)
 hari setelah tanggal penolakan.

 Pasal 24

 (1) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:

 a. tidak ada reasuradur yang bersedia memberikan
 dukungan reasuransi otomatis karena karakteristik
 risiko yang khusus dari lini usaha asuransi;

 b. Perusahaan akan memulai memasarkan lini usaha
 asuransi yang baru;

 c. Perusahaan memasarkan produk asuransi hanya
 untuk memenuhi permintaan pemegang polis atas
 paket asuransi yang komprehensif dan tidak
 memasarkan secara tersendiri; atau

 d. risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi
 sendiri.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 21 -

 (2) Perusahaan wajib melampirkan bukti penyebab tidak
 diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi
 otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
 laporan program reasuransi.

 Pasal 25

 (1) Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi
 fakultatif dalam hal:

 a. Perusahaan tidak memperoleh dukungan reasuransi
 otomatis karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c; atau

 b. dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk
 risiko yang diterima oleh Perusahaan.

 (2) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Umum wajib
 diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) reasuradur di dalam
 negeri.

 (3) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib
 diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) reasuradur di dalam
 negeri.

 (4) Dalam hal dukungan reasuransi fakultatif di dalam negeri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
 diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh
 dari reasuradur di luar negeri.

 (5) Dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari reasuradur di luar
 negeri, Perusahaan wajib memperoleh dukungan
 reasuradur luar negeri yang paling kurang memiliki
 peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan
 pemeringkat yang diakui secara internasional.

 (6) Dalam hal peringkat reasuradur di luar negeri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lebih
 dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang
 digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

 Pasal 26

 (1) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan/atau dukungan
 reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 25 ayat (1) dinilai oleh Kepala Biro Perasuransian,
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 22 -

 dapat membahayakan dan/atau memperburuk kondisi
 kesehatan keuangan Perusahaan atau dapat menjadikan
 Perusahaan tidak melaksanakan fungsi sebagai
 Perusahaan Asuransi atau sebagai Perusahaan
 Reasuransi, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan
 untuk mengubah program dukungan reasuransi yang
 dimilikinya agar lebih sesuai dengan kondisi Perusahaan,
 berupa:
 a. perubahan reasuransi fakultatif menjadi reasuransi
 otomatis, atau sebaliknya;

 b. perubahan reasuransi nonproporsional menjadi
 reasuransi proporsional, atau sebaliknya; dan/atau

 c. perubahan lainnya.

 (2) Perusahaan wajib melaksanakan perintah Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 27

 Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan reasuransi
 otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
 reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
 diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan.

 Bagian Kedua
 Retensi Sendiri

 Pasal 28

 (1) Perusahaan wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap
 risiko yang dikelola sesuai dengan batas retensi sendiri
 minimum dan batas retensi sendiri maksimum yang
 ditetapkan.

 (2) Penetapan batas retensi sendiri minimum dan batas
 retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian
 (risk and loss profile) yang dibuat secara tertib, teratur,
 relevan, dan akurat.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas retensi sendiri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
 dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 23 -
 BAB IV

 PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN
 DENGAN INVESTASI

 Pasal 29

 (1) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan Produk
 Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib
 memisahkan pencatatan dana investasi dan Liabilitas yang
 bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan
 Investasi dengan aset dan Liabilitas yang bersumber dari
 produk asuransi jiwa lainnya.

 (2) Aset yang bersumber dari Produk Asuransi yang Dikaitkan
 Dengan Investasi tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang
 Diperkenankan.

 Pasal 30

 (1) Penempatan atas dana investasi yang bersumber dari
 Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib
 dilakukan pada:
 a. deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call
 dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau
 sama dengan 1 (satu) bulan;

 b. sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan
 (non negotiable certificate deposit) pada Bank;

 c. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
 d. surat utang korporasi;
 e. sukuk korporasi;
 f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik
 Indonesia;

 g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain
 Negara Republik Indonesia;

 h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga
 multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi
 salah satu anggota atau pemegang sahamnya;

 j. reksa dana;
 k. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan
 kontrak investasi kolektif efek beragun aset; dan/atau

 l. emas murni.

 (2) Jenis investasi yang bersumber dari Produk Asuransi Yang
 Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang
 dilaporkan kepada Menteri dan yang dijanjikan kepada
 calon pemegang polis.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 24 -
 Pasal 31

 Penempatan atas dana investasi yang bersumber dari Produk
 Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

 Pasal 32

 (1) Penempatan investasi di luar negeri atas dana investasi
 yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan
 Dengan Investasi untuk masing-masing subdana (fund)
 wajib paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari
 besarnya masing-masing subdana (fund).

 (2) Subdana (fund) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 merupakan pengelompokan Produk Asuransi Yang
 Dikaitkan Dengan Investasi berdasarkan strategi
 investasinya.

 BAB V

 TRANSAKSI DERIVATIF
 Pasal 33

 (1) Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau
 memiliki instrumen derivatif, kecuali:

 a. untuk keperluan lindung nilai; dan
 b. dilakukan dengan pihak lain (counterpart) yang paling
 kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari
 perusahaan pemeringkat yang telah memperoleh izin
 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan atau dari perusahaan pemeringkat yang
 diakui secara internasional.

 (2) Transaksi derivatif untuk keperluan lindung nilai
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
 mendapat persetujuan direksi.

 (3) Instrumen derivatif untuk keperluan lindung nilai
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 a. kontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki;
 b. kontrak lindung nilai mata uang; dan/atau
 c. kontrak lindung nilai tingkat bunga.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 25 -
 Pasal 34

 (1) Perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Ketua
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.

 (2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling kurang dilampiri dengan:
 a. hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
 b. perjanjian transaksi derivatif;
 c. bukti peringkat pihak lain (counterpart) sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; dan

 d. bukti persetujuan direksi.
 BAB VI

 DANA JAMINAN
 Bagian Kesatu

 Pembentukan Dana Jaminan
 Pasal 35

 (1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling
 rendah 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri
 minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
 dalam peraturan perundang-undangan di bidang
 perasuransian.

 (2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha
 Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk
 Dana Jaminan sebesar 2% (dua per seratus) dari
 cadangan premi untuk Produk Asuransi Yang
 Dikaitkan Dengan Investasi ditambah 5% (lima per
 seratus) dari cadangan premi untuk produk selain
 Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dan
 cadangan atas premi yang belum merupakan
 pendapatan.

 b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan
 Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar
 1% (satu per seratus) dari Premi Neto ditambah 0,25%
 (nol koma dua lima per seratus) dari premi reasuransi.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 26 -

 (3) Dalam hal Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) lebih besar daripada jumlah Dana Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Jaminan
 tersebut wajib dibentuk sejumlah Dana Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (4) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) sama dengan atau lebih kecil daripada
 jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk sejumlah Dana
 Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 Pasal 36

 (1) Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi
 yang belum merupakan pendapatan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a serta Premi Neto
 dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 35 ayat (2) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan
 per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh auditor
 independen.

 (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang daripada jumlah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau
 ayat (2), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang
 dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
 30 April tahun berjalan.

 (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar
 daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat mengurangi Dana
 Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu
 mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar
 Modal dan Lembaga Keuangan.

 (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam jenis:
 a. deposito, dengan perpanjangan otomatis pada Bank
 yang bukan merupakan Afiliasi dari Perusahaan;
 dan/atau

 b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik
 Indonesia, yang pada saat penempatan sebagai Dana
 Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan
 jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 27 -
 Bagian Kedua

 Penatausahaan Dana Jaminan
 Pasal 37

 (1) Seluruh Dana Jaminan wajib ditatausahakan pada Bank
 Kustodian.

 (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 bukan merupakan Afiliasi dari Perusahaan, kecuali
 hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
 penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

 Pasal 38

 Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib
 didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank
 Kustodian yang paling kurang memuat:

 a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan
 kepada Bank Kustodian untuk mencairkan,
 memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah
 memperoleh persetujuan Menteri atau pejabat yang
 mendapat pendelegasian;

 b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana
 yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam
 bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara
 Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam
 bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas
 nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum
 melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh
 tempo dimaksud;

 c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat
 menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun pihak
 lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan
 penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan
 oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai
 Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan
 Menteri atau pejabat yang mendapat pendelegasian; dan

 d. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan
 laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang
 dimiliki oleh Perusahaan kepada Ketua Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro
 Perasuransian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
 yang paling kurang memuat:

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 28 -

 1) nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 2) jenis Dana Jaminan;
 3) nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito;

 4) seri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Negara
 Republik Indonesia;

 5) nilai nominal Dana Jaminan; dan
 6) tanggal jatuh tempo.

 Bagian Ketiga

 Perubahan Dana Jaminan
 Pasal 39

 (1) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. penempatan baru deposito dan/atau surat berharga
 yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia
 sebagai Dana Jaminan;

 b. penempatan deposito yang semula bukan Dana
 Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau

 c. penempatan surat berharga yang diterbitkan oleh
 Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana
 Jaminan menjadi Dana Jaminan.

 (2) Perusahaan dapat melakukan penggantian Dana Jaminan
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. dari deposito menjadi surat berharga yang diterbitkan
 oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya;

 b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank;
 c. mengubah Bank tempat penempatan deposito;
 dan/atau

 d. menukarkan surat berharga yang diterbitkan oleh
 Negara Republik Indonesia dengan surat berharga yang
 diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya.

 (3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penggantian Dana
 Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana
 Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana
 Jaminan yang akan diganti.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 29 -

 (4) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat
 berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia
 yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan
 terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar
 nilai surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik
 Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama
 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

 Pasal 40

 (1) Menteri dapat memerintahkan Perusahaan untuk
 menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar
 jumlah cadangan teknis, dalam hal:
 a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan
 mengenai Tingkat Solvabilitas dan sedang dikenai
 sanksi pembatasan kegiatan usaha; atau

 b. Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari
 40% (empat puluh per seratus).

 (2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu)
 bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana
 Jaminan.

 BAB VII

 PELAPORAN
 Bagian Kesatu

 Penyusunan Laporan
 Pasal 41

 (1) Perusahaan wajib menyusun:
 a. laporan keuangan tahunan nonkonsolidasi untuk
 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
 berdasarkan standar akuntansi keuangan yang
 berlaku di Indonesia;

 b. laporan keuangan tahunan nonkonsolidasi untuk
 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
 berdasarkan peraturan perundang-undangan di
 bidang perasuransian;

 c. laporan keuangan triwulanan nonkonsolidasi yang
 berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan
 31 Desember berdasarkan peraturan perundang-
 undangan di bidang perasuransian;

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 30 -

 d. laporan program reasuransi untuk kegiatan tahun
 berjalan;

 e. laporan Dana Jaminan secara triwulanan yang
 berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan
 31 Desember; dan

 f. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari
 sampai dengan 31 Desember.

 (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi Jiwa memasarkan Produk
 Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah
 dengan:
 a. laporan dana investasi atas Produk Asuransi Yang
 Dikaitkan Dengan Investasi secara tahunan untuk
 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

 b. laporan dana investasi atas Produk Asuransi Yang
 Dikaitkan Dengan Investasi secara triwulanan yang
 berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan
 31 Desember.

 (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a wajib diaudit oleh
 auditor independen.

 (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf b wajib mendapat pernyataan auditor
 independen mengenai kesesuaian laporan dimaksud
 dengan peraturan perundang-undangan di bidang
 perasuransian.

 (5) Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian
 usahanya dengan prinsip syariah, laporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e
 tidak termasuk laporan yang terkait dengan unit syariah
 dari Perusahaan dimaksud.

 (6) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf f merupakan laporan yang menggambarkan
 perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi
 kewajibannya di masa depan.

 (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
 harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.

 (8) Bagi Perusahaan Asuransi Umum, penandatanganan
 laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
 dilakukan oleh aktuaris dari perusahaan konsultan
 aktuaria yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan paling
 lama untuk laporan aktuaris tahun 2014.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 31 -

 (9) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf f wajib ditelaah (di-review) dan dinilai
 kewajaran penyajiannya oleh aktuaris dari perusahaan
 konsultan aktuaria yang tidak terafiliasi dengan
 perusahaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
 tahun.

 (10) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
 dengan huruf f diatur dengan Peraturan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 Pasal 42

 Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang
 asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan
 nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada
 tanggal laporan.

 Bagian Kedua

 Pengumuman Laporan
 Pasal 43

 (1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan atas laporan
 keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) pada
 website Perusahaan paling lambat tanggal 30 April tahun
 berikutnya.

 (2) Perusahaan wajib mengumumkan laporan keuangan
 triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
 huruf c pada website Perusahaan paling lama 1 (satu)
 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

 (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sampai dengan
 terbitnya laporan tahunan atau laporan triwulanan
 berikutnya.

 (4) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan ringkasan atas
 laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 32 -
 Pasal 44

 Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan
 yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan wajib mengoreksi
 laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada website
 Perusahaan.

 Pasal 45

 (1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan atas laporan
 keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) paling
 sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang
 memiliki peredaran nasional paling lambat tanggal 30 April
 tahun berikutnya.

 (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian,
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 paling lambat tanggal 30 April.

 (3) Dalam hal tanggal 30 April adalah hari libur, batas akhir
 penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) adalah hari kerja pertama setelah tanggal
 30 April dimaksud.

 (4) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan ringkasan atas
 laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

 Bagian Ketiga

 Penyampaian Laporan
 Pasal 46

 (1) Perusahaan wajib menyampaikan:
 a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f paling lambat
 tanggal 30 April tahun berikutnya;

 b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
 ayat (1) huruf c dan huruf e paling lama 1 (satu) bulan
 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan

 c. laporan program reasuransi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal
 15 Januari tahun berikutnya,

 kepada Menteri.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 33 -

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
 huruf b wajib dilengkapi dengan surat pernyataan direksi
 yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran
 laporan yang disampaikan.

 (3) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur,
 batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja
 pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

 BAB VIII

 RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN
 Pasal 47

 Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas
 minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):

 a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan
 b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan
 dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

 Pasal 48

 Dalam hal Tingkat Solvabilitas Perusahaan kurang dari 40%
 (empat puluh per seratus), Perusahaan:
 a. dikenakan sanksi peringatan pertama dan terakhir;
 b. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan;
 dan/atau

 c. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan
 dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

 Pasal 49

 (1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 47 huruf a wajib disampaikan kepada Menteri
 paling lama 1 (satu) bulan sejak kondisi keuangan
 Perusahaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

 (2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), paling kurang memuat langkah penyehatan
 keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu
 yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan target
 Tingkat Solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (3).

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 34 -

 (3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), paling kurang memuat rencana tindak
 sebagai berikut:
 a. restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas;
 b. penambahan modal disetor;
 c. pemberian pinjaman subordinasi;
 d. peningkatan tarif premi;
 e. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio
 pertanggungan; dan/atau

 f. penggabungan badan usaha.

 (4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi
 dan dewan komisaris.

 (5) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat
 umum pemegang saham dalam hal rencana penyehatan
 dimaksud memuat rencana tindak penambahan modal
 disetor atau rencana tindak penggabungan badan usaha.

 (6) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib memperoleh pernyataan tidak
 keberatan dari Menteri.

 (7) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dinilai Menteri tidak cukup untuk
 mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan
 perbaikan atas rencana penyehatan keuangan tersebut.

 (8) Menteri memberikan pernyataan tidak keberatan atas
 rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh
 Perusahaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan
 yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat
 belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
 rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

 (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (8) Menteri tidak memberikan pernyataan tidak
 keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat
 melaksanakan rencana penyehatan keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 50

 (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri laporan
 pelaksanaan rencana penyehatan keuangan dan laporan
 keuangan bulanan paling lambat tanggal 15 bulan
 berikutnya.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 35 -

 (2) Dalam hal tanggal 15 adalah hari libur, batas akhir
 penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari kerja
 pertama setelah tanggal 15.

 Pasal 51

 (1) Dalam hal Perusahaan memperkirakan Tingkat
 Solvabilitas Perusahaan tidak akan terpenuhi dalam
 jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan di dalam
 rencana penyehatan keuangan, Perusahaan dapat
 melakukan perubahan atas rencana penyehatan
 keuangan.

 (2) Perubahan atas rencana penyehatan keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu
 memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Menteri.

 (3) Menteri memberikan pernyataan tidak keberatan atas
 perubahan rencana penyehatan keuangan yang
 disampaikan oleh Perusahaan paling lama 14 (empat
 belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
 perubahan rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

 (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) Menteri tidak memberikan pernyataan tidak
 keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat
 melaksanakan perubahan rencana penyehatan keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 52

 Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk
 melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio
 pertanggungan kepada Perusahaan lain, dalam hal:
 a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai
 Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (1) dan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan
 usaha; atau

 b. Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari 40%
 (empat puluh per seratus) dan sedang dikenai sanksi
 peringatan.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 36 -
 BAB IX

 LARANGAN
 Pasal 53

 (1) Perusahaan

 dilarang mengembalikan pinjaman
 subordinasi atau membayar dividen kepada pemegang
 saham apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak
 terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas
 minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

 (2) Perusahaan dilarang membayar dividen kepada pemegang
 saham apabila hal tersebut akan menyebabkan
 berkurangnya jumlah modal sendiri di bawah ketentuan
 modal sendiri yang dipersyaratkan.

 (3) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan
 aset kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan
 Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar
 (arm’s length transaction).

 Pasal 54

 (1) Perusahaan dilarang menempatkan:
 a. investasi pada pihak yang terafiliasi dengan
 Perusahaan melebihi batasan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 10 ayat (1);

 b. investasi pada satu pihak yang terafiliasi namun satu
 pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan
 melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 10 ayat (3); dan

 c. investasi di luar negeri atas dana investasi yang
 bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan
 Dengan Investasi

 dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

 (2) Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kenaikan nilai
 investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan
 kembali jumlah investasi sesuai ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) serta
 Pasal 32 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
 bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi
 dimaksud.

 Pasal 55

 (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri,
 kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (2).

 melebihi batasan sebagaimana

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 37 -

 (2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri
 melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah
 investasi.

 (3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan
 adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan
 wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
 jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui
 adanya kenaikan nilai investasi dimaksud.

 BAB X

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 56

 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 a. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 31 Keputusan
 Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan
 Perusahaan Reasuransi;

 b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003
 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
 Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali
 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 158/PMK.010/2008;

 c. Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan
 Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
 Reasuransi; dan

 d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004
 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi
 yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 57

 (1) Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Perusahaan yang
 menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip
 syariah atau bagi unit syariah dari Perusahaan yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip
 syariah.

 (2) Ketentuan kesehatan keuangan bagi Perusahaan yang
 menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip
 syariah atau bagi unit syariah dari Perusahaan yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip
 syariah diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 - 38 -
 Pasal 58

 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
 2013.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 3 April 2012
 MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

 AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 3 April 2012
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
 ttd.

 AMIR SYAMSUDIN

 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 375
 Salinan sesuai dengan aslinya

","<reg_type> PER-MEN </reg_type>
<reg_id> 53/PMK.010/2012|PER-MENKEU/2012 </reg_id>
<reg_title> KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI </reg_title>
<set_date> 3 April 2012 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2013 </effective_date>
<issued_date> 3 April 2012 </issued_date>
<replaced_reg> '504/KMK.06/2004|KEP-MENKEU/2004', '424/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003', '426/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 | Pasal 18', '158/PMK.010/2008|PER-MENKEU/2008', '422/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003 | Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 31' </replaced_reg>
<related_reg> '73/PP/1992', '81/PP/2008', '426/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003', '422/KMK.06/2003|KEP-MENKEU/2003', '2/UU/1992' </related_reg>
"
" PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2008
 TENTANG

 JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang : a.

 bahwa dalam upaya menghadapi ancaman krisis
 keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas
 sistem keuangan dan perekonomian nasional atau
 menghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan suatu
 landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan
 dan penanganan krisis;

 b.

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring
 Pengaman Sistem Keuangan;

 Mengingat
 : 1.
 2. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3467);

 3.

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 4.

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
 Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3477);

 5. Undang-Undang . . .

 - 2 -
 5.

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 6.

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah
 beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4901);

 7.

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
 Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4236);

 8.

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 9.

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
 Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420),
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4902);

 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

 12. Undang-Undang . . .

 - 3 -

 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
 Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
 UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG JARING
 PENGAMAN SISTEM KEUANGAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini
 yang dimaksud dengan:
 1. Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah suatu
 mekanisme pengamanan sistem keuangan dari Krisis
 yang mencakup pencegahan dan penanganan Krisis.

 2. Krisis adalah suatu kondisi sistem keuangan yang
 sudah gagal secara efektif menjalankan fungsi dan
 perannya dalam perekonomian nasional.

 3. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang selanjutnya
 disebut LKBB, adalah perusahaan asuransi,
 perusahaan reasuransi, dana pensiun, lembaga
 pembiayaan, lembaga penjaminan, dan perusahaan
 efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan
 perundang-undangan.

 4. Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang
 ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak
 pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat
 menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau
 LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya
 kepercayaan terhadap sistem keuangan dan
 perekonomian nasional.

 5. Fasilitas Pembiayaan Darurat, yang selanjutnya disebut
 FPD, adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia
 yang dijamin oleh Pemerintah kepada bank yang
 mengalami kesulitan likuiditas yang Berdampak
 Sistemik dan berpotensi Krisis namun masih
 memenuhi tingkat solvabilitas.

 6. Surat . . .

 - 4 -

 6. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disebut SBN,
 adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara
 dan surat berharga syariah negara sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang tentang Surat
 Berharga Syariah Negara.

 7. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang tentang Bank Indonesia.

 8. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut
 LPS, adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga
 Penjamin Simpanan.

 9. Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan
 keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya
 serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Bank
 Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

 BAB II

 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
 Pasal 2

 Jaring Pengaman Sistem Keuangan bertujuan untuk
 menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan
 melalui pencegahan dan penanganan Krisis.

 Pasal 3

 Ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan
 meliputi pencegahan dan penanganan Krisis.

 Pasal 4

 (1) Pencegahan Krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3 meliputi tindakan mengatasi permasalahan:
 a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang
 Berdampak Sistemik;

 b. Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas
 atau kegagalan pelunasan FPD yang Berdampak
 Sistemik; dan

 c. LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas dan
 masalah solvabilitas yang Berdampak Sistemik.

 (2)
 Penanganan . . .

 - 5 -

 (2) Penanganan Krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3 meliputi tindakan mengatasi permasalahan:

 a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau
 solvabilitas yang secara individu Berdampak
 Sistemik atau bank yang secara individu tidak
 Berdampak Sistemik tetapi secara bersama-sama
 dengan bank lain Berdampak Sistemik, pada
 kondisi Krisis; dan

 b. LKBB yang mengalami permasalahan solvabilitas
 yang Berdampak Sistemik.

 BAB III
 KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

 Bagian Kesatu
 Pembentukan
 Pasal 5

 Untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem
 Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
 dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang
 selanjutnya disebut KSSK yang keanggotaannya terdiri
 dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota
 dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota.

 Bagian Kedua

 Fungsi dan Tugas
 Pasal 6

 KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka
 pencegahan dan penanganan Krisis.

 Pasal 7

 Dalam rangka melaksanakan fungsi penetapan kebijakan
 pencegahan dan penanganan Krisis sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6, KSSK mempunyai tugas:
 a. mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan
 likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang
 ditengarai Berdampak Sistemik;

 b. menetapkan . . .

 - 6 -

 b. menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau
 masalah solvabilitas bank/LKBB Berdampak Sistemik
 atau tidak Berdampak Sistemik; dan

 c. menetapkan langkah-langkah penanganan masalah
 bank/LKBB yang dipandang perlu dalam rangka
 pencegahan dan penanganan Krisis.

 Pasal 8

 (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KSSK
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KSSK dibantu
 oleh sekretariat.

 (2) Anggaran sekretariat dapat berasal dari Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara, Bank Indonesia,
 dan/atau LPS.

 (3) Struktur organisasi dan tugas sekretariat ditetapkan
 dengan keputusan KSSK.

 Pasal 9

 KSSK menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan
 penanganan Krisis kepada Presiden.

 Bagian Ketiga

 Mekanisme Rapat KSSK
 Pasal 10

 (1) Rapat KSSK diselenggarakan sekurang-kurangnya 4
 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

 (2) Pengambilan keputusan dalam rapat KSSK dilakukan
 berdasarkan mufakat.

 (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat, Ketua KSSK
 menetapkan keputusan.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rapat
 KSSK ditetapkan dengan keputusan KSSK.

 BAB IV . . .

 - 7 -
 BAB IV

 PENCEGAHAN KRISIS
 Bagian Kesatu

 Penanganan Kesulitan Likuiditas Bank
 Yang Berdampak Sistemik
 Pasal 11

 (1) Dalam hal terdapat bank yang mengalami kesulitan
 likuiditas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh
 Bank Indonesia, KSSK memutuskan kondisi bank
 tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak
 Sistemik.

 (2) Dalam hal bank diputuskan Berdampak Sistemik,
 KSSK memutuskan pemberian FPD oleh Bank
 Indonesia kepada bank, penetapan pagu, jangka
 waktu, suku bunga, dan kriteria umum agunan FPD,
 berdasarkan rekomendasi Gubernur Bank Indonesia.

 (3) Pemberian FPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 hanya dapat diberikan kepada bank yang mengajukan
 permohonan FPD dan memenuhi kriteria solvabilitas
 sesuai ketentuan Bank Indonesia.

 (4) Jangka waktu pemberian FPD paling lama 90
 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan
 perjanjian pemberian FPD dan dapat diperpanjang 1
 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 90
 (sembilan puluh) hari kalender.

 (5) Dalam hal KSSK memutuskan bank yang mengalami
 kesulitan likuiditas tidak Berdampak Sistemik, atau
 Berdampak Sistemik namun tidak mengajukan
 permohonan FPD, Bank Indonesia menetapkan bank
 dimaksud sebagai Bank Gagal.

 Pasal 12

 Dengan diberikannya FPD kepada bank sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bank Indonesia
 berwenang:
 a. mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum
 Pemegang Saham (RUPS) untuk mengganti sebagian
 atau seluruh direksi dan komisaris bank;

 b. menempatkan pihak yang mewakili Bank Indonesia
 sebagai direksi dan/atau komisaris bank; dan

 c. menempatkan . . .

 - 8 -

 c. menempatkan bank dimaksud dalam status
 pengawasan khusus.

 Pasal 13

 (1) Pemberian FPD dituangkan dalam perjanjian antara
 bank dan Bank Indonesia yang dilengkapi dengan:
 a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara
 yang menjadi agunan FPD; dan

 b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan
 permasalahan yang dihadapi.

 (2) Pengikatan aset bank yang menjadi agunan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
 dilakukan Bank Indonesia setelah dokumen agunan
 lengkap.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
 FPD termasuk kriteria aset bank yang dapat menjadi
 agunan FPD diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

 Pasal 14

 Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 11 ayat (2) dilarang membagikan dividen dan manfaat
 finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank
 melunasi FPD.

 Pasal 15

 (1) Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan
 jaminan secara tertulis atas FPD yang diberikan oleh
 Bank Indonesia.

 (2) Jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berupa penggantian dana FPD yang belum dilunasi
 oleh bank kepada Bank Indonesia dalam hal:
 a. bank tidak melunasi FPD dalam jangka waktu yang
 ditetapkan KSSK; atau

 b. bank dinyatakan sebagai Bank Gagal sebelum
 berakhirnya jangka waktu FPD.

 Pasal 16

 Apabila bank tidak dapat melunasi FPD dalam jangka
 waktu yang ditetapkan KSSK, Bank Indonesia menyatakan
 bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK
 untuk memutuskan kebijakan penanganan Bank Gagal
 dimaksud.

 Pasal 17 . . .

 - 9 -
 Pasal 17

 (1) Dalam hal bank penerima FPD dinyatakan sebagai
 Bank Gagal, berdasarkan keputusan KSSK:
 a. Pemerintah mengganti dana FPD yang belum
 dilunasi oleh bank penerima FPD kepada Bank
 Indonesia;

 b. Bank Indonesia menyerahkan piutang FPD dan
 agunannya kepada Menteri Keuangan melalui
 Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta
 seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya
 oleh Bank Indonesia; dan

 c. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan
 Bank Gagal.

 (2) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi
 untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah dapat
 memberikan pinjaman kepada LPS.

 Bagian Kedua

 Penanganan Masalah Solvabilitas Bank
 Yang Berdampak Sistemik

 Pasal 18

 (1) Dalam hal bank dinyatakan sebagai Bank Gagal yang
 ditengarai Berdampak Sistemik oleh Bank Indonesia,
 KSSK memutuskan Bank Gagal tersebut Berdampak
 Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik.

 (2) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
 LPS.

 (3) Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi
 untuk penanganan Bank Gagal sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat
 memberikan pinjaman kepada LPS.

 Bagian Ketiga . . .

 - 10 -
 Bagian Ketiga

 Penanganan Kesulitan Likuiditas dan/atau
 Masalah Solvabilitas LKBB

 Pasal 19

 (1) Dalam hal terdapat LKBB yang mengalami kesulitan
 likuiditas dan/atau masalah solvabilitas yang
 ditengarai Berdampak Sistemik oleh Departemen
 Keuangan, KSSK memutuskan kondisi LKBB tersebut
 Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik.

 (2) Dalam hal LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diputuskan Berdampak Sistemik, KSSK memutuskan
 kebijakan penanganan LKBB dimaksud.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan tata
 cara penanganan kesulitan likuiditas dan/atau
 masalah solvabilitas LKBB yang Berdampak Sistemik
 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 BAB V

 PENANGANAN KRISIS
 Pasal 20

 (1) Dalam hal terjadi keadaan yang dinilai membahayakan
 stabilitas sistem keuangan dan perekonomian
 nasional, KSSK menetapkan:
 a. langkah-langkah penanganan Krisis termasuk
 perkiraan kebutuhan biaya penanganan Krisis;

 b. pemberian FPD kepada bank yang mengalami
 kesulitan likuiditas oleh Bank Indonesia yang
 pembiayaannya dari Pemerintah;

 c. pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang
 mengalami kesulitan likuiditas oleh Pemerintah;
 dan

 d. penambahan modal berupa penyertaan modal
 sementara kepada bank/LKBB yang mengalami
 masalah solvabilitas yang pelaksanaannya
 dilakukan oleh LPS/Pemerintah.

 (2) Pendanaan untuk pelaksanaan penanganan Krisis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi
 beban Pemerintah.

 Pasal 21 . . .

 - 11 -
 Pasal 21

 (1) Pemberian FPD kepada bank Berdampak Sistemik
 dalam kondisi Krisis dituangkan dalam perjanjian
 antara bank dan Bank Indonesia yang bertindak
 untuk dan atas nama Pemerintah, yang dilengkapi
 dengan:
 a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara
 yang menjadi agunan FPD; dan

 b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan
 permasalahan yang dihadapi.

 (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b harus disampaikan paling lambat 14 (empat
 belas) hari kerja setelah pemberian FPD.

 (3) Pengikatan aset bank yang menjadi agunan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
 dilakukan oleh Bank Indonesia setelah dokumen
 agunan lengkap.

 Pasal 22

 Bank penerima FPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 20 ayat (1) huruf b, dilarang membagikan dividen dan
 manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham
 sebelum bank melunasi FPD.

 Pasal 23

 Apabila bank tidak dapat melunasi FPD sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dalam jangka
 waktu yang ditetapkan KSSK, Bank Indonesia menyatakan
 bank dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK
 untuk memutuskan kebijakan penanganan Bank Gagal
 dimaksud.

 Pasal 24

 (1) Dalam hal menurut penilaian KSSK kondisi Krisis
 dapat membahayakan perekonomian nasional, apabila
 diperlukan, KSSK berdasarkan rekomendasi Gubernur
 Bank Indonesia mengusulkan kepada Presiden
 membentuk badan khusus sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang Perbankan.

 (2) Pelaksanaan . . .

 - 12 -

 (2) Pelaksanaan penambahan modal berupa penyertaan
 modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami
 masalah solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh badan
 khusus berdasarkan penunjukan KSSK.

 Pasal 25

 LPS dan/atau badan khusus untuk dan atas nama
 Pemerintah menjual saham dari penyertaan modal
 sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
 huruf d sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan KSSK.

 BAB VI
 INSENTIF DAN FASILITAS

 UNTUK PENANGANAN SEKTOR PRIVAT
 Pasal 26

 Pemerintah dan Bank Indonesia dapat memberikan
 insentif dan/atau fasilitas dalam rangka mempercepat
 penyelesaian masalah likuiditas dan/atau solvabilitas
 bank/LKBB yang Berdampak Sistemik yang dilakukan
 oleh sektor privat yang dilaksanakan sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan.

 BAB VII
 SUMBER PENDANAAN
 Pasal 27

 (1) Sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan
 penanganan Krisis berasal dari Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Negara melalui penerbitan SBN atau tunai.

 (2) Menteri . . .

 - 13 -

 (2) Menteri Keuangan menetapkan ketentuan dan
 persyaratan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat antara Menteri
 Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan
 mempertimbangkan sustainabilitas Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Negara, tingkat kesehatan
 neraca Bank Indonesia, dan efektivitas kebijakan
 moneter.

 (3) Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu
 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Negara tahun yang bersangkutan yang
 selanjutnya diusulkan dalam Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Negara Perubahan dan/atau disampaikan
 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

 (4) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan SBN
 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
 Surat Utang Negara dan tujuan penerbitan surat
 berharga syariah negara sebagaimana diatur dalam
 Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah
 Negara.

 (5) Bank Indonesia dapat membeli SBN sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) di pasar primer dalam rangka
 pencegahan dan penanganan Krisis.

 (6) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Negara untuk pencegahan dan penanganan Krisis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih
 dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
 Rakyat.

 (7) Menteri Keuangan melaporkan penerbitan SBN
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan
 Perwakilan Rakyat paling lambat 30 hari kalender sejak
 penerbitan SBN.

 BAB VIII . . .

 - 14 -
 BAB VIII

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 28

 Dalam rangka pengadaan barang dan jasa, pengerahan
 sumber daya manusia, serta pengelolaan dan
 pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada saat
 pencegahan dan penanganan Krisis, Departemen Keuangan
 serta lembaga yang ditunjuk dan/atau badan khusus yang
 dibentuk menetapkan ketentuan dan tata cara tersendiri.

 Pasal 29

 Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak
 yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena
 telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan
 dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud
 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

 BAB IX

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 30

 Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
 yang mengatur mengenai atau terkait dengan FPD
 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 ini.

 Pasal 31

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
 berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar . . .

 - 15 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
 Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Oktober 2008
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Oktober 2008

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 ANDI MATTALATTA

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 149
 Salinan sesuai dengan aslinya

 SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
 Bidang Perekonomian dan Industri,

 SETIO SAPTO NUGROHO

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2008
 TENTANG

 JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

 I. UMUM

 Dalam rangka menghadapi ancaman Krisis keuangan global yang dapat
 membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional,
 perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat sehingga mekanisme
 koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pembinaan sistem keuangan
 nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam tindakan
 pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan secara terpadu,
 efisien dan efektif.

 Landasan hukum dimaksud ditetapkan dalam bentuk Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem
 Keuangan. Adapun tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan untuk
 menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur
 mengenai ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang
 meliputi pencegahan dan penanganan Krisis. Pencegahan krisis
 dilakukan melalui penanganan kesulitan likuiditas dan penanganan
 masalah solvabilitas dari bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 (LKBB) yang berdampak sistemik, yaitu antara lain dengan memberikan
 Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi bank atau bantuan likuiditas
 bagi LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, pencegahan
 krisis dapat pula dilakukan dengan menambah modal berupa penyertaan
 modal sementara terhadap bank dan LKBB yang mengalami masalah
 solvabilitas.

 Penanganan Krisis pada dasarnya dilakukan dengan cara yang sama
 seperti pencegahan Krisis, namun penanganan Krisis dilakukan pada
 saat kondisi sistem keuangan dalam keadaan Krisis yang membahayakan
 stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

 Dalam . . .

 - 2 -

 Dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan,
 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini
 dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan
 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. KSSK berfungsi
 menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis
 di sistem keuangan.

 Sumber pendanaan untuk pencegahan dan penanganan krisis berasal
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan
 Pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau secara
 tunai. Untuk memberikan fleksibilitas agar Krisis dapat dicegah atau
 ditangani segera, penerbitan SBN dikecualikan dari ketentuan tujuan
 penerbitan SBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
 Surat Utang Negara dan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah
 Negara. Bertindak sebagai pembeli SBN di pasar primer adalah Bank
 Indonesia. Dalam rangka akuntabilitas, Menteri Keuangan melaporkan
 penerbitan SBN tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan
 dana APBN untuk pencegahan dan penanganan krisis harus mendapat
 persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

 II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal 1
 Cukup jelas.

 Pasal 2
 Jaring Pengaman Sistem Keuangan secara umum ditujukan untuk
 menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui
 pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem
 pembayaran, penyediaan fasilitas lender of last resort, program
 penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan Krisis.
 Namun demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga
 keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas lender of last
 resort, serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam
 Undang-Undang tersendiri maka Undang-Undang ini hanya
 mengatur masalah pencegahan dan penanganan Krisis.

 Pasal 3
 Pencegahan dan penanganan Krisis meliputi penanganan kesulitan
 likuiditas dan masalah solvabilitas bank dan LKBB yang Berdampak
 Sistemik.

 Pasal 4 . . .

 - 3 -

 Pasal 4
 Cukup jelas.

 Pasal 5
 Keanggotaan Menteri Keuangan dalam KSSK adalah dalam rangka
 menjalankan fungsinya sebagai otoritas fiskal dan menjaga stabilitas
 ekonomi. Sedangkan keanggotaan Gubernur Bank Indonesia dalam
 KSSK adalah dalam rangka menjalankan fungsinya menjaga
 stabilitas moneter dan sistem keuangan.

 Pasal 6
 Cukup jelas.

 Pasal 7
 Yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam rangka pencegahan
 krisis antara lain melonggarkan peraturan sistem keuangan seperti
 penurunan giro wajib minimum dan ketentuan pelaksanaan
 buyback oleh perusahaan go public.

 Yang dimaksud dengan langkah-langkah dalam rangka penanganan
 krisis antara lain melakukan komunikasi mengenai langkah yang
 telah dan akan diambil oleh Pemerintah dan Bank Indonesia,
 koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan
 kepercayaan masyarakat, dan perumusan regulasi yang diperlukan
 untuk penanganan Krisis.

 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Dalam keputusan KSSK diatur juga mengenai keanggotaan
 sekretariat yang berasal dari Departemen Keuangan, Bank
 Indonesia, LPS, dan kalangan profesional sesuai kebutuhan.

 Pasal 9
 Laporan oleh KSSK antara lain meliputi kondisi stabilitas sistem
 keuangan dan tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan
 dan penanganan Krisis.

 Pasal 10 . . .

 - 4 -
 Pasal 10

 Ayat (1)
 Rapat KSSK diselenggarakan secara rutin untuk melakukan
 pembahasan perkembangan kondisi stabilitas sistem keuangan.
 Dalam kondisi tertentu, rapat dapat diselenggarakan sewaktu-
 waktu atas permintaan dari Menteri Keuangan atau Gubernur
 Bank Indonesia.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Ayat (1)
 Dalam rapat KSSK untuk memutuskan kondisi bank
 Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik, Bank
 Indonesia menyampaikan informasi mengenai permasalahan
 likuiditas bank dan tindakan yang telah dilakukan untuk
 mengatasi permasalahan kesulitan likuiditas tersebut oleh bank
 sebagaimana diminta oleh Bank Indonesia sesuai dengan
 kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Bank
 Indonesia dan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-
 Undang tentang Perbankan Syariah.

 Ayat (2)
 Pagu FPD tidak harus didasarkan pada nilai taksasi agunan
 yang diajukan oleh bank, mengingat FPD diberikan untuk
 mengatasi dampak sistemik sehingga tidak dapat diperlakukan
 sebagai normal lending. Suku bunga FPD ditetapkan sebesar BI
 Rate ditambah dengan margin tertentu yang ditetapkan oleh
 KSSK.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.

 Pasal 12 . . .

 - 5 -

 Pasal 12
 Huruf a
 Pengambilalihan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang
 Saham (RUPS) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih
 kepemilikan bank namun hanya untuk RUPS penggantian
 direksi dan komisaris saja.

 Huruf b
 Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain seperti profesional
 yang memiliki kompetensi pengelolaan bank penerima FPD
 dimaksud.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)
 Perjanjian pemberian FPD adalah perjanjian utang piutang
 antara bank dengan Bank Indonesia yang mengatur syarat dan
 ketentuan pemberian dan pelunasan FPD.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 14
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Ayat (1)
 Nilai jaminan Pemerintah terhadap FPD yang diberikan oleh Bank
 Indonesia sebesar adalah pokok dan bunga FPD.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Cukup jelas.

 Pasal 19 . . .

 - 6 -

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Penyampaian rencana kerja dapat dilakukan setelah pemberian
 FPD agar penanganan masalah bank segera teratasi.

 Ayat (3)
 Pengikatan agunan dapat dilakukan terhadap sebagian aset yang
 sudah lengkap dokumennya tanpa harus menunggu kelengkapan
 dokumen seluruh agunan.

 Pasal 22
 Cukup jelas.

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 Pasal 26
 Yang dimaksud dengan penyelesaian oleh sektor privat (private sector
 solution) adalah penanganan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-
 pihak yang terkait atau tidak terkait dengan usaha kegiatan
 bank/LKBB dimaksud termasuk antara lain badan usaha milik
 negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.
 Insentif yang dimaksud pada ayat ini antara lain insentif fiskal dan
 fasilitas relaksasi peraturan perundangan.

 Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2) . . .

 - 7 -

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.

 Ayat (5)
 Pembelian SBN di pasar primer oleh Bank Indonesia adalah
 ditujukan untuk membiayai kebijakan pencegahan dan
 penanganan Krisis melalui:
 a. Pemberian FPD;
 b. Pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS; dan/atau
 c. Pemberian pinjaman atau penyertaan modal sementara
 Pemerintah kepada LKBB.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Ayat (7)
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Cukup jelas.

 Pasal 29
 Cukup jelas.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4907

","<reg_type> PERPPU </reg_type>
<reg_id> 4/PERPPU/2008 </reg_id>
<reg_title> JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN </reg_title>
<set_date> 15 Oktober 2008 </set_date>
<effective_date> 15 Oktober 2008 </effective_date>
<issued_date> 15 Oktober 2008 </issued_date>
<related_reg> 'UUD 1945 | Pasal 22 ayat (1)', '21/UU/2008', '17/UU/2003', '19/UU/2008', '23/UU/1999', '24/UU/2004', '2/PERPPU/2008', '1/UU/2004', '3/PERPPU/2008', '8/UU/1995', '11/UU/1992', '7/UU/1992', '2/UU/1992', '24/UU/2004', '10/UU/1998' </related_reg>
"
" PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2005
 TENTANG

 PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang:
 a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan
 sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh
 masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan
 sekunder perumahan;

 b. bahwa untuk mendukung upaya penyediaan dana pembangunan perumahan secara
 lebih efektif dan efisien, perlu diatur ketentuan mengenai pembiayaan sekunder
 perumahan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana simaksud dalam huruf a dan huruf b,
 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;

 Mengingat:
 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaga Negara
 Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3587);

 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambaahan Negara Republik Indonesia
 Nomor 3608);

 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara No 3472)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Nomor
 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan
 (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 15,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3731) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4101);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, tugas,
 dan kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan

 Perseroan (PERSERO),

 Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri
 Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan:
 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDERPERUMAHAN

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

 1. Administrator Transaksi adalah pihak yang mewakili dan melindungi kepentingan
 pemegang Efek Beragun Aset ;

 2. Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak
 agunan yang melekat padanya.

 3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.
 4. Dokumen Transaksi adalah seluruh dokumen yang dibuat oleh para pihak dalam
 proses Sekuritisasi.

 5. Efek Beragun Aset adalah surat berharga yang dapat berupa Surat Utang atau Surat
 Partisipasi yang diterbitkan oleh Penerbit yang pembayarannya terutama bersumber
 dari Kumpulan Piutang.

 6. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang diterbitkan oleh Kreditor
 Asal untuk membeli rumah siap huni.

 7. Kreditor Asal adalah setiap Bank atau lembaga keuangan yang mempunyai Aset
 Keuangan.

 8. Kunpulan Piutang adalah keseluruhan Aset Keuangan yang dibeli oleh Penerbit dari
 Kreditor Asal.

 9. Kustodian adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar
 Modal.

 10. Menteri adalah Menteri Keuangan.
 11. Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana
 jangka menengah dan/atau panjang kepada Kreditor Asal dengan melakukan
 Sekuritisasi.

 12. Pemodal adalah orang atau badan Efek Beragun Aset.
 13. Penerbit adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan Pembiayaan Sekunder
 Perumahan atau SPV.

 14. Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara
 pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbit Efek Beragun Aset.

 15. Special Purpose Vehicle (SPV) adalah perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga
 keuangan yang melaksanakan kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang
 khusus didirikan untuk membeli Aset Keuangan dan sekaligus menerbitkan Efek
 Beragun Aset.

 16. Surat Partisipasi adalah bukti pemilikan secara proporsiaonal atas Kumpulan Piutang
 yang dimiliki bersama oleh sejumlah Pemodal yang diterbitkan oleh Penerbit.

 17. Surat Utang adalah bukti utang yang dikeluarkakn oleh Penerbit yang memberikan
 hak kepada pemegangnya untuk memperoleh pembayaran sebagai Pemodal.

 18. Wali Amanat adalah wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Pasar Modal.

 BAB II

 PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
 Pasal 2

 Pembiayaan Sekunder Perumahan bertujuan memberikan fasilitas pembiayaan dalam
 rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang
 terjangkau oleh masyarakat.

 Pasal 3

 Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan
 khusus untuk itu.

 BAB III

 MEKANISME PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
 Pasal 4

 (1) Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan cara pembelian kumpulan Aset
 Keuangan dari Kreditor Asal dan sekaligus penerbitan Efek Beragun Aset.
 (2) Efek Beragun Aset dapat berbentuk Surat Utang atau Surat Partisipasi.

 (3) Efek Beragun Aset harus diperingkat oleh lembaga pemeringkat.
 (4) Surat Utang atau Surat Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
 diterbitkan atas unjuk atau atas bawa.

 Pasal 5

 Pembelian kumpulan Aset Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari total Aset Keuangan.

 Pasal 6

 (1) Dalan hal Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang, lembaga keuangan sebagaimana
 simaksud dalam Pasal 3 menunjuk SPV untuk membeli k umpulan Aset Keuangan
 dari Kreditor Asal dan sekaligus menerbitkan Surat Utang.

 (2) Dalam ha Efek Beragun Aset berbrntuk Surat Partisispasi, lembaga keuangan
 sebagaimana dimaksud Pasal 3 membeli kumpulan Aset keuangnan dari Kreditor
 Asal dan sekaligus menerbitkan Surat Partisipasi.

 (3) Hak dan kewajiban SPV sebagai Penerbit diatur dalam perjanjian antara lembaga
 keuangan yang melaksanakan kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan dengan
 SPV.

 Pasal 7

 (1) Dalam hal Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang, Kumpulan Piutang merupakan
 agunannya.

 (2) Dalam hal Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi, Kumpulan Piutang
 merupakan milik bersama Pemodal yang tidak terbagi.

 Pasal 8

 Pembelian kumpulan Aset Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
 hanya dapat dilakukan atas Aset Keuangan yang sekurang-kurangnya memenuhi
 persyaratan standardisasi desain, standardisasi dokumen KPR, pedoman analisa risiko,
 dan pedoman penilaian real estat yang dtetapkan oleh lembaga keuangan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3.

 Pasal 9

 Dana yang diperoleh dari pembelian kumpulan Aset Keuangan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Kreditor Asal untuk pemberian KPR.

 Pasal 10

 (1) Pembayaran atas Efek Beragun Aset kepada Pemodal terutama bersumber dari arus
 kas yang diperoleh dari Kumpulan Piutang.

 (2) Dalam hal arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi,
 pembayaran kekurangannya bersumber dari Pendukung Kredit.

 (3) Pembayaran atas Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
 (2), dilaksanakan oleh Wali Amanat, Administrator Transaksi, Kustodian atau pihak
 lain yang ditunjuk oleh para pihak dalam Dokumen Transaksi.

 Pasal 11

 Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menunjuk penata
 sekuritisasi untuk mengatur dan menyiapkan proses Sekuritisasi.

 Pasal 12

 Pihak-pihak dalam Sekuritisasi terdiri dari Kreditor Asal, Penerbit, Pemodal Penata
 Sekuritisasi, Wali Amanat, Administrator Transaksi, Kustodian, Pendukung Kredit, dan
 Pemberi Jasa.

 BAB IV

 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Pasal 13

 Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan
 dilakukan oleh Menteri.

 Pasal 14

 Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan
 kepada Menteri, berupa:
 a. Laporan keuangan triwulanan;
 b. Laporan kegiatan usaha semesteran;
 c. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Akuntan Publik.

 BAB V

 PENDIRIAN PERUSAHAAN
 Pasal 15

 (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Pemerintah
 mendirikan perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagai lembaga keuangan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbadan hukum perseroan terbatas.
 Pasal 16

 Pendirian dan penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Pasal 17

 Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan wajib menerapkan prinsip pengelolaan
 usaha yang sehat, meliputi tingkat kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan
 pertanggungjawaban.

 Pasal 18

 Perusahaan dilarang:
 a. Melakukan penyertaan langsung;
 b. Melakukan pembelian saham perusahaan melalui pasar modal.

 Pasal 19

 Perusahaan dapat menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank
 Indonesia dan/atau instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

 BAB VI

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 20

 (1) Dalam hal sebagian dari KPR yang diterbitkan oleh Kreditor Asal pada saat
 perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 beroperasi belum memenuhi
 persyaratan untuk dibeli perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga
 masih tersedia sejumlah dana pada perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan
 fasilitas pinjaman kepada Kreditor Asal dengan jaminan Aset Keuangan.

 (2) Perjanjian antara Perusahaan dengan Kreditor Asal mengenai pemberian fasilitas
 pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mewajibkan
 Kreditor Asal untuk mengganti Aset Keuangan yang pembayarannya tidak lancar
 dengan Aset Keuangan yang pembayarannya lancar.

 (3) Pemberian fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
 dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak perusahaan berdiri.

 (4) Jatuh tempo pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui jangka
 waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 Pasal 21

 (1) Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),
 perusahaan dapat menerbitkan Surat Utang.

 (2) Jatuh tempo Surat Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melampaui
 batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

 BAB VII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 22

 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang
 mengatur tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan, dinyatakan
 tidak berlaku.

 Pasal 23

 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini
 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 Pasal 24
 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini
 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 7 Februari 2005

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

 Dr.H.SUSILO BAMBANG YODHOYONO

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 7 Februari 2005

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 ttd.

 Dr. HAMID AWALUDIN
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 21.

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2005
 TENTANG

 PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

 UMUM
 Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus dipenuhi
 oleh setiap keluarga. Pada kenyataannya, tidak setiap keluarga mampu membeli rumah
 secara tunai. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan yang dapat membantu penyediaan
 fasilitas pendanaan mutlak dibutuhkan oleh masyarakat.
 Selama ini, Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam membantu
 masyarakat untuk memiliki rumah secara kredit.
 Dalam prakteknya, dana perbankan untuk penyediaan rumah secara kredit melalui
 penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang berjangka panjang pada umumnya
 berasal dari tabungan, giro dan deposito yang merupakan dana jangka pendek. Apabila
 bank menerbitkan KPR secara terus menerus dengan pembiayaan bersumber pada dana
 jangka pendek, maka bank akan mengalami kesenjangan antara sumber dan penggunaan
 dana (mismatch funding).
 Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan mobilisasi dana jangka panjang
 guna memenuhi kebutuhan pembiayaan perumahan yang berjangka panjang pula. Sejalan
 dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang
 perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau
 oleh masyaraka, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan
 sekunder perumahan. Untuk melakukan kegiatan pembiayaan dimaksud, didirikan
 perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Sumber pembiayaan sekunder perumahan
 di samping berasal dari modal sendiri, juga diperoleh dari penerbit Efek Beragun Aset
 dalam bentuk Surat Utang dan Surat Partisipasi.
 Dalam rangka penerbitan Efek Beragun Aset diperlukan adanya Special Purpose Vehicle
 (SPV) yang mekanisme pendiriannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan
 yang berlaku.

 PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas
 Pasal 2

 Cukup jelas
 Pasal 3

 Cukup jelas
 Pasal 4

 Cukup jelas
 Pasal 5
 Pembatasan pembelian kumpulan Aset Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi prinsip
 kehati-hatian.
 Pasal 6
 Ayat (1)

 Dalam hal Efek Beragun Aset yang diterbitkan berupa Surat Utang, maka kepemilikan
 Kumpulan Piutang tersebut berpindah kepada Penerbit (SPV). Dalam operasionalnya,
 SPV dibatasi pada satu transaksi sekuritisasi tertentu saja dan dilarang melakukan
 kegiatan atau transaksi lainnya. Dengan demikian, lembaga keuangan tersebut dalam
 melakukan transaksi sekuritisasi yang merupakan kegiatan Pembiayaan Sekunder
 Perumahan telah memenuhi Bankcruptcy remote terhadap Kreditor Asal.
 Ayat (2)
 Dalam proses penerbitan Efek Beragun Aset, kepemilikan Kumpulan Piutang yang
 tadinya berada pada Kreditor Asal harus berpindah kepada Penerbit atau Pemodal. Dalam

 hal Penerbit menerbitkan Efek Beragun Aset berupa Surat Partsisipasi, maka kepemilikan
 Kumpulan Piutang tersebut berpindah kepada Pemodal.
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Masing-masing pembeli/pemilik Surat Partisipasi dalam melaksanakan haknya terikat
 pada ketentuan dalam Dokumen Transaksi yang mengatur pelaksanaan hak secara
 bersama, sebagai konsekuensi kepemilikan bersama, juga melaksanakan hak tagih/hak
 eksekusi secara bersama.
 Pasal 8

 Penetapan persyaratan bagi Aset Keuangan yang akan dibeli dari Kreditur Asal
 ditetapkan oleh Lembaga Keuangan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan
 Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam perjanjian pembelian.
 Pasal 9
 Pembelian Kumpulan Aset Keuangan dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut
 harus memuat klausul yang mewajibkan Kreditor Asal menggunakan dana yang
 diperoleh hanya untuk penerbitan KPR baru.
 Pasal 10
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Cukup jelas
 Pasal 12

 Pendukung Kredit adalah Kreditor Asal atau pihak lain yaitu Perusahaan Asuransi, Bank
 dan Perusahaan Efek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Aset Keuangnan.
 Peningkatan kualitas Aset Keuangan tersebut harus tercermin pada hasil pemeringkatan
 kredit. Pemberi jasa adalah pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat atau Administrator
 Transaksi untuk mengurus Aset Keuangan.
 Pemberi Jasa bertugas :
 a. Mengatur, memproses, memantau, dan menagih Aset Keuangan;
 b. Meneruskan hasil tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Amanat
 atau Administrator Transaksi atau Kustodian;

 c. Melaksanakan eksekusi agunan yang melekat pada Aset Keuangan; dan
 d. Melaksanakan hal-hal lain sebagaimana dimuat dalam Dokumen Transaksi.
 Dalam hal Pemberi Jasa tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas tersebut
 dilakukan oleh Pemberi Jasa Cadangan yang ditunjuk oleh Penerbit atau Wali Amanat
 atau Administrator Transaksi yang peunjukannya dimuat dalam Dokumen Transaksi.
 Pasal 13
 Cukup jelas
 Pasal 14
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Cukup jelas
 Pasal 16
 Cukup jelas
 Pasal 17
 Cukup jelas
 Pasal 18
 Cukup jelas
 Pasal 19
 Penempatan dana dalam Pasal ini dimaksudkan dalam rangka manajemen likuiditas pada
 instrumen keuangan yang aman.
 Pasal 20
 Ayat (1)

 Pada saat ini, belum semua KPR yang diterbitkan Kreditor Asal dapat memenuhi
 standardisasi dokumen, seperti belum adanya klausul yang memberikan hak untuk
 mengalihkan kepada pihak lain.
 Ayat (2)
 Untuk menjaga kesinambungan arus kas perusahaan untuk pembayaran Surat Utang yang
 diterbitkan, maka dalam perjanjian pemberian pinjaman antara perusahaan dan Kreditor
 Asal wajib dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa apabila terdapat Aset Keuangan
 yang tidak lancar, maka Kreditor Asal wajib mengganti dengan Aset Keuangan yang
 lancar.
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 21
 Cukup jelas
 Pasal 22
 Cukup jelas
 Pasal 23
 Cukup jelas
 Pasal 24
 Cukup jelas

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4479

","<reg_type> PERPRES </reg_type>
<reg_id> 19/PERPRES/2005 </reg_id>
<reg_title> PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN </reg_title>
<set_date> 7 Februari 2005 </set_date>
<effective_date> 7 Februari 2005 </effective_date>
<issued_date> 7 Februari 2005 </issued_date>
<related_reg> 'UUD 1945 | Pasal 4 ayat (1)', '1/UU/1995', '8/UU/1995', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '19/UU/2003', '12/PP/1998', '45/PP/2001', '41/PP/2003' </related_reg>
"
"KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER-02/BL/2011
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 161/PMK.010/2010, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang
Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
Merghngt : 1. Undang-Undang Nomor 2 lahun 2009 
Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun
2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010;
4. Peraturan Menteri Keuiangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KBUANGAN TENTANG PEDOMAN
PEMERIKSAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA.
Pasal 1
Pedoman pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan ini.

 End of Page 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-2-
Pasal 2
Pedoman pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Pasal 3
Peraturan Kelua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan,
NIP 19541111 1981121 001
Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Bakian Umum
7
SEKRETARIAT
aBiasetyd Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

 End of Page 2
 
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 LAMPIRAN

 PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 NOMOR PER- 02/BL/2011
 TENTANG

 PEDOMAN PEMERIKSAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 PEDOMAN PEMERIKSAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
 BAB I

 PENDAHULUAN
 A. Latar belakang

 Dalam rangka mendorong pengembangan ekspor nasional, Pemerintah dengan
 persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Lembaga Pembiayaan
 Ekspor Indonesia (LPEI) dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU LPEI). Tugas LPEI adalah mendukung
 pembiayaan ekspor nasional melalui pemberian pembiayaan, penjaminan, dan
 asuransi. LPEI sebagai agen Pemerintah, diharapkan dapat membantu memberikan
 pembiayaan di area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan lainnya
 (fill the market gap) dan menyediakan pembiayaan untuk transaksi atau proyek yang
 secara komersial sulit dilaksanakan tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk
 menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Untuk mendukung peran
 strategis LPEI tersebut, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.
 Sesuai dengan UU LPEI, pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI dilakukan oleh
 Menteri Keuangan. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan LPEI,
 berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan
 Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 161/PMK.010/2010, Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap
 LPEI. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 71 ayat (3) dinyatakan bahwa pemeriksaan LPEI
 dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Ketua
 Bapepam dan LK) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Bapepam dan LK.
 Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan Nomor KEP-487/BL/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala
 Biro Pembiayaan Dan Penjaminan Untuk Dan Atas Nama Ketua Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan
 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Ketua Bapepam dan
 LK mendelegasikan kewenangan Pemeriksaan terhadap LPEI kepada Kepala Biro
 Pembiayaan dan Penjaminan.

 B. Maksud dan Tujuan
 1. Maksud

 Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dimaksudkan
 sebagai acuan dalam melaksanakan pemeriksaan LPEI. Pedoman pemeriksaan
 ini mencakup pedoman standar dalam melakukan perencanaan, persiapan,
 pemeriksaan lapangan, penyusunan laporan, tindak lanjut, dokumentasi, dan
 pengendalian atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap LPEI.
 Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa dapat menggunakan pertimbangan
 profesional (professional judgement) dalam menentukan prosedur pemeriksaan
 yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -2-
 2. Tujuan

 Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas
 kebenaran laporan periodik dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan undang-
 undang yang mengatur tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta
 peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan LPEI.

 C. Ruang Lingkup

 Ruang lingkup Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 meliputi organisasi pemeriksaan, proses pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan dan
 pengendalian pemeriksaan.

 1. Organisasi Pemeriksaan

 Dalam setiap pemeriksaan, dibentuk Tim Pemeriksaan yang akan melakukan
 proses pemeriksaan secara keseluruhan. Organisasi pemeriksaan meliputi
 Penanggung Jawab Pemeriksaan, Penyelia Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan
 dan Anggota Tim Pemeriksaan.

 2. Proses Pemeriksaan

 Proses pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
 pelaksanaan pemeriksaan terhadap LPEI. Proses pemeriksaan meliputi
 perencanaan pemeriksaan, persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan
 lapangan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil
 pemeriksaan

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -3-
 Bagan Arus Kegiatan Pemeriksaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

 Keterangan:

 *) Pengenaan sanksi terhadap pegawai LPEI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
 yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -4-
 3. Dokumentasi Pemeriksaan

 Seluruh data, informasi, dan kegiatan pemeriksaan harus didokumentasikan
 dengan baik untuk selanjutnya dokumen-dokumen tersebut disimpan dengan
 cara yang sistematis sehingga mudah diperoleh kembali apabila diperlukan.

 4. Pengendalian Pemeriksaan

 Untuk memastikan agar tujuan kegiatan pemeriksaan dapat tercapai, perlu
 dilakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama
 proses pemeriksaan, mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai
 dengan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

 D. Dasar Hukum Pemeriksaan

 Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Lembaga
 Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor
 Indonesia; dan

 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan
 dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010.

 E. Pengertian Umum

 Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Definisi Pemeriksaan

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang
 Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 161/PMK.010/2010, pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan,
 mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan
 LPEI, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan
 periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memastikan
 bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

 2. Jenis Pemeriksaan

 Sesuai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009
 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 161/PMK.010/2010, pemeriksaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 a. Pemeriksaan Berkala
 Pemeriksaan Berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala
 paling kurang sekali dalam 3 (tiga) tahun dan bersifat lengkap yang meliputi
 kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatuhan terhadap
 ketentuan undang-undang yang mengatur tentang LPEI beserta peraturan
 pelaksanaannya.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -5-

 b. Pemeriksaan Setiap Waktu
 Pemeriksaan Setiap Waktu adalah pemeriksaan bersifat khusus dan
 dilakukan apabila:
 1) berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik, patut diduga bahwa
 penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-
 undang yang mengatur mengenai LPEI dan peraturan pelaksanaannya
 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; dan/atau

 2) berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat
 pengaduan yang diterima oleh Menteri Keuangan, patut diduga bahwa
 penyelenggaraan kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-
 undang yang mengatur mengenai LPEI dan peraturan pelaksanaannya
 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -6-
 BAB II
 ORGANISASI PEMERIKSAAN

 Dalam setiap pemeriksaan, dibentuk Tim Pemeriksaan yang akan melakukan proses
 pemeriksaan secara keseluruhan. Organisasi Tim Pemeriksaan terdiri dari Penanggung
 Jawab Pemeriksaan, Penyelia Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan, dan Anggota Tim
 Pemeriksaan yang masing-masing mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan tugas.
 Selain itu, Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan juga harus memenuhi
 beberapa persyaratan yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan.
 Adapun uraian tanggung jawab, wewenang, dan tugas organisasi Tim Pemeriksaan
 sebagai berikut:

 1. Penanggung Jawab Pemeriksaan
 Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan,
 Bapepam dan LK.
 Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Penanggung Jawab Pemeriksaan adalah
 sebagai berikut:
 a. Tanggung Jawab
 Penanggung Jawab Pemeriksaan bertanggung jawab atas terselenggaranya
 pemeriksaan terhadap LPEI sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

 b. Wewenang
 Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, Penanggung Jawab
 Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1) menjabarkan kebijakan yang berhubungan dengan pemeriksaan;
 2) menetapkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan Berkala atau Pemeriksaan
 Setiap Waktu;

 3) menetapkan Penyelia Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan, dan Anggota
 Tim Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK;

 4) menetapkan dan menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan, Surat
 Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat
 Penunjukan Pihak Lain, dan Surat Konfirmasi atas nama Ketua Bapepam dan
 LK;

 5) menetapkan dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Final atas nama Ketua Bapepam dan LK;

 6) menerima atau menolak tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan
 Sementara yang diajukan oleh LPEI;

 7) menghentikan proses pemeriksaan;
 8) melakukan perpanjangan waktu pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;

 9) menetapkan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan
 Final; dan

 10) menetapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Berkala atau
 Pemeriksaan Setiap Waktu terhadap LPEI.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -7-
 c. Tugas

 Dengan kewenangan tersebut di atas, Penanggung Jawab Pemeriksaan
 melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
 1) membahas konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan Berkala atau
 Pemeriksaan Setiap Waktu bersama Penyelia Pemeriksaan;

 2) memberikan petunjuk kepada Penyelia Pemeriksaan mengenai hal-hal yang
 berhubungan dengan pengambilan keputusan/kebijakan dalam
 hubungannya dengan pemeriksaan;

 3) membahas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan
 Hasil Pemeriksaan Final dengan Penyelia Pemeriksaan, Ketua Tim
 Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan;

 4) membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dengan
 LPEI;

 5) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Berkala atau
 Pemeriksaan Setiap Waktu terhadap LPEI kepada Ketua Bapepam dan LK;
 dan

 6) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh
 kegiatan pemeriksaan.

 2. Penyelia Pemeriksaan

 Penyelia Pemeriksaan adalah Kepala Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus.
 Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Penyelia Pemeriksaan adalah sebagai
 berikut:

 a. Tanggung Jawab

 Penyelia Pemeriksaan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan
 seluruh kegiatan pemeriksaan terhadap LPEI sesuai dengan Rencana Kegiatan
 Pemeriksaan Berkala atau Pemeriksaan Setiap Waktu.

 b. Wewenang
 Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Penyelia Pemeriksaan berwenang
 untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1) mengusulkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan Berkala atau Pemeriksaan
 Setiap Waktu ;

 2) mengusulkan Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan;
 3) mengusulkan perubahan susunan Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim
 Pemeriksaan, apabila diperlukan;

 4) mengambil kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang
 timbul dalam proses pemeriksaan;

 5) melakukan wawancara dengan LPEI;
 6) mengusulkan untuk menghentikan pemeriksaan;
 7) mengusulkan untuk memperpanjang waktu pemeriksaan lapangan, apabila
 diperlukan;

 8) menandatangani Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan
 Sementara; dan

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -8-

 9) menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final.

 c. Tugas
 Dengan kewenangan tersebut, Penyelia Pemeriksaan melakukan tugas-tugas
 sebagai berikut:

 1) menyusun konsep Rencana Pemeriksaan Berkala atau Pemeriksaan Setiap
 Waktu dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab Pemeriksaan;

 2) menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
 3) menentukan pengalokasian waktu pemeriksaan;

 4) mengajukan konsep Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan
 Pemeriksaan, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Penunjukan Pihak Lain,
 dan Surat Konfirmasi (jika diperlukan) kepada Penanggung Jawab
 Pemeriksaan;

 5) menelaah persiapan pemeriksaan sebelum pelaksanaan pemeriksaan
 lapangan;

 6) memberikan arahan kepada Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim
 Pemeriksaan mengenai hal-hal yang harus mendapat perhatian khusus
 dalam pemeriksaan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
 pemeriksaan;

 7) memantau/mengawasi kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan
 kesesuaiannya dengan Pedoman Pemeriksaan LPEI;

 8) memastikan ketaatan Tim Pemeriksaan terhadap Pedoman Pemeriksaan
 LPEI;

 9) memberikan petunjuk dan solusi kepada Ketua Tim Pemeriksaan dan
 Anggota Tim Pemeriksaan apabila mengalami kesulitan/kendala dalam
 proses pemeriksaan lapangan;

 10) memaraf Lembar Kerja Pemeriksa;
 11) menelaah dan menyetujui Kertas Kerja Pemeriksaan;

 12) memastikan laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan Kertas Kerja
 Pemeriksaan;

 13) memeriksa konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan
 Hasil Pemeriksaan Final;

 14) membahas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan/atau
 Laporan Hasil Pemeriksaan Final dengan Penanggung Jawab Pemeriksaan,
 Ketua Tim Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan, apabila
 Penanggung Jawab Pemeriksaan membutuhkan penjelasan untuk dapat
 menyetujui atau menolak laporan-laporan tersebut;

 15) memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Pemeriksaan dalam
 menetapkan kebijakan guna menindaklanjuti tanggapan LPEI atas Laporan
 Hasil Pemeriksaan Sementara;

 16) membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dengan
 LPEI;

 17) memantau dan mengusulkan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final;

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -9-

 18) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan pemeriksaan
 dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Penanggung Jawab
 Pemeriksaan; dan

 19) menyampaikan konsep Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Berkala
 atau Pemeriksaan Setiap Waktu terhadap LPEI kepada Penanggung Jawab
 Pemeriksaan.

 3. Ketua Tim Pemeriksaan

 Ketua Tim Pemeriksaan adalah Kepala Subbagian Lembaga Pembiayaan Khusus III
 atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas
 nama Ketua Bapepam dan LK.
 Tanggung jawab, wewenang, tugas, dan persyaratan Ketua Tim Pemeriksaan adalah
 sebagai berikut:
 a. Tanggung Jawab
 Ketua Tim Pemeriksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan
 pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan yang diketuainya.

 b. Wewenang
 Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ketua Tim Pemeriksaan
 berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1) melakukan pembagian tugas Anggota Tim Pemeriksaan;
 2) melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Anggota Tim Pemeriksaan;
 3) melakukan wawancara dengan LPEI;
 4) menentukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan
 untuk dipinjam dan/atau diminta;

 5) menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Berita Acara
 Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan;

 6) menandatangani Berita Acara Penundaan Pemeriksaan;
 7) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

 8) menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara
 Pemeriksaan;

 9) mengusulkan kepada Penyelia Pemeriksaan untuk menghentikan atau
 memperpanjang waktu pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;

 10) memaraf Lembar Kerja Pemeriksa;
 11) memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;

 12) menandatangani Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan
 Sementara; dan

 13) menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan
 Hasil Pemeriksaan Final.

 c. Tugas
 Dengan kewenangan tersebut, Ketua Tim Pemeriksaan melakukan tugas-tugas
 sebagai berikut:

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -10-

 1) memastikan ketaatan Anggota Tim Pemeriksaan terhadap Pedoman
 Pemeriksaan LPEI;

 2) ikut aktif melakukan pemeriksaan;
 3) melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Anggota Tim Pemeriksaan;
 4) bersama dengan Anggota Tim Pemeriksaan menentukan besarnya sampel
 yang akan diambil dalam pemeriksaan;

 5) memantau setiap perkembangan pemeriksaan;

 6) menelaah dan memeriksa Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat Anggota
 Tim Pemeriksaan;

 7) membuat Lembar Kerja Pemeriksa;
 8) mengajukan konsep Surat Konfirmasi (bila diperlukan) kepada Penyelia;

 9) membuat konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final;

 10) memastikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final dibuat tepat waktu;

 11) membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dengan
 LPEI; dan

 12) memastikan semua dokumen yang berhubungan dengan pemeriksaan telah
 diarsip dengan rapi.

 d. Persyaratan
 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim
 Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 1) mampu mengkoordinasikan Anggota Tim Pemeriksaan dalam pelaksanaan
 pemeriksaan;

 2) memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang pemeriksaan;
 3) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Peraturan Perundang-
 undangan LPEI dan peraturan pelaksanaannya;

 4) memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan usaha yang dilakukan
 LPEI, meliputi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi;

 5) mampu melakukan analisis atas laporan keuangan dan laporan kegiatan
 usaha LPEI; dan

 6) bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan Penyelia Pemeriksaan.
 4. Anggota Tim Pemeriksaan

 Anggota Tim Pemeriksaan adalah pegawai di lingkungan Bapepam dan LK atau
 pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama
 Ketua Bapepam dan LK.
 Tanggung jawab, wewenang, tugas, dan persyaratan Anggota Tim Pemeriksaan
 adalah sebagai berikut:

 a. Tanggung Jawab
 Anggota Tim Pemeriksaan bertanggung jawab atas isi Lembar Kerja Pemeriksa
 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -11-

 b. Wewenang
 Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Anggota Tim Pemeriksaan
 berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1) melakukan wawancara dengan LPEI;
 2) meminta dan/atau meminjam dokumen-dokumen/data pendukung
 pemeriksaan;

 3) melakukan pengembangan hasil temuan untuk lebih memperoleh
 keyakinan; dan

 4) menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final.

 c. Tugas
 Dengan kewenangan tersebut, Anggota Tim Pemeriksaan melakukan tugas-
 tugas sebagai berikut:
 1) membuat analisis pendahuluan dan kuesioner pemeriksaan;

 2) melaksanakan seluruh proses pemeriksaan sesuai dengan Pedoman
 Pemeriksaan LPEI;

 3) menyiapkan dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan dalam
 proses pemeriksaan;

 4) mengusulkan kepada Ketua Tim Pemeriksaan untuk meminta dan/atau
 meminjam dokumen-dokumen/data pendukung pemeriksaan;

 5) bersama dengan Ketua Tim Pemeriksaan menentukan besarnya sampel
 yang akan diambil dalam pemeriksaan;

 6) membuat Lembar Kerja Pemeriksa;
 7) membuat dan memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;
 8) membuat konsep Surat Konfirmasi bila diperlukan;

 9) membantu Ketua Tim Pemeriksaan menyusun konsep Laporan Hasil
 Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Final secara tepat
 waktu;

 10) membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara bersama
 LPEI; dan

 11) melakukan pengarsipan atas semua dokumen yang berhubungan dengan
 Pemeriksaan dengan rapi.

 d. Persyaratan
 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai Anggota Tim
 Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 1) memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang pemeriksaan;
 2) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Peraturan Perundang-
 undangan LPEI dan peraturan pelaksanaannya;

 3) memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan usaha yang dilakukan
 LPEI, meliputi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi;

 4) mampu melakukan analisis atas laporan keuangan dan laporan kegiatan
 usaha LPEI; dan

 5) bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan Ketua Tim dan Anggota
 Tim Pemeriksaan lainnya.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -12-
 BAB III
 PROSES PEMERIKSAAN
 A. Proses Kegiatan Pemeriksaan

 Kegiatan pemeriksaan LPEI perlu direncanakan dengan baik agar pelaksanaan
 kegiatan pemeriksaan terhadap LPEI dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
 Untuk itu, pengalokasian sumber daya manusia, anggaran, dan waktu perlu
 dilakukan dengan cermat agar tujuan kegiatan pemeriksaan dapat dicapai. Proses
 pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
 pemeriksaan terhadap LPEI yang terdiri dari perencanaan pemeriksaan, persiapan
 pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, penyusunan laporan hasil
 pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

 1. Perencanaan Pemeriksaan

 Perencanaan pemeriksaan mencakup penyusunan Rencana Kegiatan
 Pemeriksaan Berkala LPEI untuk suatu tahun tertentu dan/atau Rencana
 Kegiatan Pemeriksaan Setiap Waktu, penentuan ruang lingkup pemeriksaan,
 penentuan Tim Pemeriksaan, penentuan jangka waktu pemeriksaan, pembuatan
 Surat Perintah Pemeriksaan (SPrint), dan pembuatan Surat Pemberitahuan
 Pemeriksaan (SPP)
 a. Rencana Kegiatan Pemeriksaan
 Rencana Kegiatan Pemeriksaan Berkala untuk suatu tahun tertentu sudah
 harus selesai disusun 1 (satu) bulan sebelum tahun kalender dimulai
 sedangkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan Setiap Waktu sudah harus
 selesai disusun 1 (satu) minggu sebelum pemeriksaan dimulai. Penanggung
 Jawab Pemeriksaan menetapkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan Berkala
 LPEI untuk suatu tahun tertentu atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan
 Setiap Waktu yang diajukan oleh Penyelia Pemeriksaan.
 Rencana Kegiatan Pemeriksaan LPEI berfungsi sebagai berikut:
 1) pedoman penetapan ruang lingkup pemeriksaan.
 2) pedoman penggunaan sumber daya manusia, anggaran dan waktu
 untuk kegiatan pemeriksaan.

 Rencana Kegiatan Pemeriksaan Berkala LPEI untuk suatu tahun tertentu
 atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan Setiap Waktu paling kurang
 mencakup:

 1) jenis dan latar belakang pemeriksaan
 Berisi antara lain mengenai jenis pemeriksaan berkala atau setiap
 waktu, hasil analisis atas laporan periodik, ketaatan terhadap
 peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau penelitian atas
 keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima terkait
 LPEI.

 2) hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 sebelumnya (jika ada).

 3) tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -13-

 4) perkiraan waktu pemeriksaan.
 5) kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran pemeriksaan.
 Contoh format Rencana Kegiatan Pemeriksaan terdapat dalam Formulir I.

 b. Pertimbangan Dalam Melakukan Pemeriksaan

 Pemeriksaan terhadap LPEI baik Pemeriksaan Berkala maupun
 Pemeriksaan Setiap Waktu dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal
 sebagai berikut:
 1) Pemeriksaan Berkala
 Pemeriksaan Berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
 (tiga) tahun. Pemeriksaan Berkala yang dilakukan dalam waktu
 kurang dari 3 (tiga) tahun mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 a)

 b)

 hasil analisis atas laporan periodik atau informasi lainnya terkait
 perkembangan kegiatan usaha LPEI.

 hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
 pemeriksaan sebelumnya.

 2) Pemeriksaan Setiap Waktu
 Pemeriksaan Setiap Waktu dilakukan terhadap aspek tertentu
 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 a) Informasi Pihak Ketiga
 Informasi dari pihak ketiga dapat dijadikan sebagai dasar
 dilakukannya Pemeriksaan Setiap Waktu. Informasi ini dapat

 berupa laporan pengaduan secara tertulis maupun tidak tertulis.
 Informasi dari pihak ketiga ini perlu dilakukan check dan cross
 check agar dapat diketahui tingkat kebenaran dan keakuratannya,
 sehingga dapat dipakai

 sebagai
 dilakukannya Pemeriksaan Setiap Waktu.

 b) Hasil Analisis
 Hasil analisis merupakan informasi yang diperoleh dari analisis
 atas laporan periodik LPEI yang dilakukan oleh Bagian Lembaga
 Pembiayaan Khusus. Pemeriksaan Setiap Waktu dapat dilakukan
 apabila dari hasil analisis patut diduga bahwa penyelenggaraan
 kegiatan LPEI menyimpang dari ketentuan undang-undang yang
 mengatur tentang LPEI serta peraturan pelaksanaannya serta
 peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

 c. Tata Cara Penentuan Tim Pemeriksaan
 Tim Pemeriksaan dibentuk untuk setiap akan dilakukan pemeriksaan
 terhadap LPEI di mana Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim
 Pemeriksaan dapat terdiri dari sebagai berikut:
 1) Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan seluruhnya
 adalah pegawai di lingkungan Bapepam dan LK; atau

 2) Ketua Tim Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan merupakan
 gabungan dari pegawai di lingkungan Bapepam dan LK dan pihak
 lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas
 nama Ketua Bapepam dan LK.

 dasar pertimbangan

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -14-

 Keanggotaan Tim Pemeriksaan ditetapkan oleh Penanggung Jawab
 Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK berdasarkan pertimbangan
 antara lain sebagai berikut:

 1)
 jenis pemeriksaan;

 2) ruang lingkup pemeriksaan;
 3) keahlian spesifik yang diperlukan untuk pemeriksaan; dan
 4) ketersediaan sumberdaya manusia, anggaran, dan waktu
 pemeriksaan.

 d. Tata Cara Penentuan Waktu Pemeriksaan

 Jumlah hari pelaksanaan pemeriksaan ditentukan dengan memperhatikan
 jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, dan hasil analisis
 pendahuluan. Waktu yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan terhadap
 LPEI baik untuk Pemeriksaan Berkala maupun Pemeriksaan Setiap Waktu
 adalah sebagai berikut:
 1) persiapan pemeriksaan telah selesai dilakukan paling lama pada saat
 pengajuan Surat Perintah Pemeriksaan.

 2) pelaksanaan pemeriksaan lapangan:
 a) kantor pusat, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 b) kantor cabang/perwakilan, paling lama 5 (lima) hari kerja untuk
 setiap kantor cabang/perwakilan.

 c) dalam keadaan tertentu jangka waktu pemeriksaan dapat
 diperpanjang.

 3) penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara kepada Direktur
 Eksekutif LPEI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
 berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan.

 4) Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara akan menjadi Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final apabila:
 a) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah
 diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, LPEI tidak
 menyampaikan tanggapan; atau

 b) LPEI menyampaikan tanggapan yang isinya menyetujui Laporan
 Hasil Pemeriksaan Sementara.

 5) dalam hal LPEI menyampaikan tanggapan yang berisi keberatan atas
 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, dilakukan pembahasan
 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dengan LPEI paling lama
 selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima Bapepam dan
 LK.

 6) penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Final paling lama 10
 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara
 Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.

 e. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan
 Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap LPEI, Penanggung Jawab

 Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK menerbitkan Surat Perintah
 Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -15-

 Biro Pembiayaan dan Penjaminan akan memberitahukan kepada LPEI
 tentang rencana pemeriksaan dimaksud dengan mengirimkan Surat
 Pemberitahuan Pemeriksaan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh LPEI
 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan. Untuk
 Pemeriksaan Setiap Waktu, pemeriksaan dapat dilakukan tanpa terlebih
 dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan apabila diduga
 bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan memungkinkan
 dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau
 tindakan untuk menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang
 diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 Contoh format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terdapat dalam
 Formulir II.

 Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksaan dilengkapi dengan Surat
 Perintah Pemeriksaan (SPrint) dan Tanda Pengenal Pegawai. LPEI dapat
 menolak dilakukannya pemeriksaan, jika Tim Pemeriksaan tidak dapat
 menunjukkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPrint) tersebut.
 Contoh format Surat Perintah Pemeriksaan terdapat dalam Formulir III.

 2. Persiapan Pemeriksaan

 Persiapan pemeriksaan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan lapangan.
 Pada tahap ini dilakukan analisis pendahuluan melalui penelaahan dokumen
 laporan periodik dan informasi lainnya untuk memperoleh pemahaman
 mengenai LPEI dan untuk mengetahui aspek-aspek pemeriksaan yang perlu
 mendapatkan perhatian khusus. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan
 adalah sebagai berikut:
 a. Mengumpulkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dalam
 analisis pendahuluan antara lain:
 1) laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan usaha semesteran
 LPEI;

 2)
 3)

 laporan keuangan tahunan LPEI yang telah diaudit kantor akuntan
 publik;

 laporan terkait pelaksanaan manajemen risiko seperti laporan profil
 risiko;

 4) laporan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik;
 5)

 hasil analisis atas laporan periodik;

 6) kebijakan, manual, dan SOP terkait kegiatan usaha LPEI;
 7) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN)
 perusahaan;

 8)

 informasi dan laporan terkait LPEI yang diperoleh dari pihak lain
 serta hasil analisis Biro Pembiayaan dan Penjaminan terhadap
 informasi atau laporan yang diterima; dan

 9) data atau dokumen dari sumber lain yang dianggap perlu.

 b. Membuat analisis dari data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk
 Hasil Analisis Pendahuluan.

 Contoh format Hasil Analisis Pendahuluan terdapat dalam Formulir IV.

 c. Menentukan pembagian kerja atau tugas pemeriksaan atas Tim
 Pemeriksaan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -16-

 d. Membuat daftar pertanyaan atau kuesioner yang akan disampaikan kepada
 LPEI. Kuesioner yang telah diisi LPEI ditandatangani oleh pemeriksa dan
 wakil dari LPEI.

 e. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan awal secara umum sebagai pendukung
 hasil analisis pendahuluan yang mencakup aspek-aspek pemeriksaan
 sebagai berikut:

 1)
 2)
 3)
 4)

 tata kelola perusahaan yang baik;
 manajemen risiko;
 operasional; dan
 keuangan.

 f. Mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama
 pemeriksaan antara lain:
 1)

 2)
 3)

 4)
 5)

 Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
 Hasil Analisis Pendahuluan;

 Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan
 Berita Acara Penundaan Pemeriksaan;

 Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
 daftar pertanyaan (kuesioner).

 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

 Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim
 Pemeriksaan di kantor atau tempat LPEI melaksanakan kegiatannya.
 Pemeriksaan lapangan merupakan tahapan pemeriksaan yang dilakukan untuk
 memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran aspek-aspek substansi
 laporan periodik LPEI dan ketaatan terhadap peraturan terkait LPEI.
 Pemeriksaan dilakukan terhadap 4 (empat) aspek, yaitu
 a. Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

 Aspek ini digunakan untuk menilai apakah manajemen telah
 melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan
 peraturan yang berlaku. Penilaian atas aspek ini antara lain dilakukan
 terhadap objek-objek pemeriksaan sebagai berikut:

 1)
 2)

 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur
 Eksekutif, dan Direktur Pelaksana;

 kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite;

 3) penanganan benturan kepentingan;
 4)

 penerapan fungsi audit intern dan audit ekstern;

 5) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
 6) pengadaan barang dan jasa.
 Tujuan dan petunjuk pemeriksaan untuk menilai aspek tata kelola
 perusahaan yang baik tercantum dalam Modul I.

 b. Aspek Manajemen Risiko
 Aspek ini digunakan untuk menilai apakah manajemen telah menerapkan
 manajemen risiko yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -17-

 perundangan yang berlaku. Penilaian atas aspek ini antara lain dilakukan
 terhadap objek-objek pemeriksaan sebagai berikut:
 1) pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
 2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
 pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;

 4)

 sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan
 manajeman risiko.

 Tujuan dan petunjuk pemeriksaan untuk menilai aspek manajemen risiko
 tercantum dalam Modul II.

 c. Aspek Operasional

 Aspek ini digunakan untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan kegiatan
 usaha (operasional) LPEI sesuai dengan peraturan terkait LPEI yang
 berlaku. Penilaian atas aspek ini antara lain dilakukan terhadap objek-objek
 pemeriksaan sebagai berikut:

 1) kegiatan pembiayaan/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah LPEI;
 2)

 kegiatan asuransi LPEI;

 3) kegiatan penjaminan LPEI;
 4) kegiatan penempatan dana LPEI;
 5) kegiatan penyertaan modal LPEI;

 6) sumber pendanaan, transaksi derivatif, tagihan akseptasi, rekening
 administratif, batas minimum kecukupan modal (CAR), dan posisi
 devisa neto LPEI; dan

 7) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah LPEI.

 Tujuan dan petunjuk pemeriksaan untuk menilai aspek operasional
 tercantum dalam Modul III.

 d. Aspek Keuangan

 Aspek ini digunakan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran
 substansi laporan periodik LPEI. Penilaian atas aspek ini antara lain
 dilakukan terhadap objek-objek seperti akun-akun Neraca, Laporan Laba
 Rugi, Rekening Administratif, dan laporan periodik lainnya.

 Tujuan dan petunjuk pemeriksaan untuk menilai aspek keuangan
 tercantum dalam Modul IV.

 4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

 Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Laporan Hasil
 Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).
 LHPS disusun setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. Berdasarkan
 LHPS tersebut kemudian disusun LHPF setelah mempertimbangkan tanggapan
 dari LPEI. Dalam hal LPEI tidak menyampaikan tanggapan atas LHPS, maka
 LHPS tersebut langsung ditetapkan menjadi LHPF.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -18-

 Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh
 selama proses Pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam Kertas Kerja
 Pemeriksaan.

 Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, dituangkan dalam LHPS
 yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua
 Bapepam dan LK dan wajib disampaikan kepada Direktur Eksekutif LPEI
 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan
 Pemeriksaan.

 Hasil-hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam LHPS dapat disanggah oleh
 LPEI melalui surat tanggapan atas LHPS.
 Apabila LPEI tidak mengajukan tanggapan atau mengajukan tanggapan yang
 isinya menyetujui LHPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak
 LHPS diterima oleh LPEI, maka LHPS ditetapkan menjadi LHPF.
 Dalam hal LPEI mengajukan tanggapan yang berisi keberatan atas LHPS dalam
 jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak LHPS diterima LPEI, maka
 dilakukan pembahasan dengan LPEI. Pembahasan LHPS dengan LPEI tersebut
 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima Bapepam
 dan LK.
 Hasil pembahasan LHPS dengan LPEI tersebut dituangkan dalam Berita Acara
 Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara. Penyusunan LHPF paling
 lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan
 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.

 5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

 Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan hasil
 temuan atau rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
 Tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis
 temuan dan rekomendasi yang disampaikan dalam LHPF, yaitu:
 a. Tindak lanjut atas temuan adanya pelanggaran
 Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran
 yang dilakukan oleh LPEI terhadap ketentuan peraturan perundang-
 undangan yang mengatur LPEI, maka terhadap LPEI dikenakan sanksi
 administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
 perundang-undangan yang mengatur LPEI. Dalam hal pelanggaran
 tersebut dilakukan oleh pegawai LPEI, maka pengenaan sanksi
 administratif dilakukan atas rekomendasi yang tertuang dalam LHPF dan
 sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

 b. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa saran perbaikan atau
 penyempurnaan
 Rekomendasi yang dituangkan dalam LHPF dapat berupa saran perbaikan
 atau penyempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring terhadap
 pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -19-

 B. Contoh-contoh Formulir dan Modul
 1. Contoh Formulir

 a. FORMULIR I : FORMAT RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 RENCANA PEMERIKSAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)
 TAHUN ……

 A. Jenis dan Latar Belakang Pemeriksaan

 (Bagian ini memuat informasi mengenai jenis pemeriksaan yang akan dilakukan
 (pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu) dan alasan dilakukannya
 pemeriksaan terhadap LPEI yang antara lain berisi hasil analisis atas laporan periodik,
 ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau penelitian atas
 keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima terkait LPEI.)

 B. Hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya (jika
 ada)

 (Bagian ini memuat informasi mengenai hasil pemantauan atas rekomendasi-
 rekomendasi yang disampaikan kepada LPEI pada pemeriksaan-pemeriksaan
 sebelumnya.)

 C. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
 (Bagian ini memuat informasi mengenai tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap
 LPEI serta ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilaksanakan.)

 D. Periode Pemeriksaan, Jumlah Pemeriksa, dan Anggaran

 (Bagian ini memuat informasi mengenai kapan dan berapa lama waktu dilakukannya
 pemeriksaan lapangan, jumlah keanggotaan Tim Pemeriksaan, dan jumlah alokasi
 anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan.)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -20-
 b. FORMULIR II : FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 Nomor
 Sifat
 Hal

 Yth.

 Direktur Eksekutif
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 (alamat) …………

 Sesuai dengan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 (LPEI) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 161/PMK.010/2010, dengan ini kami beritahukan bahwa Kementerian Keuangan selaku Pembina
 dan Pengawas LPEI akan melakukan pemeriksaan terhadap LPEI.

 Adapun nama-nama yang akan melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

 1. ........................ / NIP ................ selaku Penyelia;
 2. ........................ / NIP ................ selaku Ketua Tim;
 3. ........................ / NIP ................ selaku Anggota Tim;
 4. ........................ / NIP ................ selaku Anggota Tim;
 5. dst.

 Jangka waktu pemeriksaan terhitung dari tanggal ............ s.d. .................. Sehubungan

 dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut maka kami minta agar Saudara dapat
 menunjuk/menugaskan beberapa pejabat/pegawai LPEI untuk membantu kelancaran jalannya
 pemeriksaan.

 Demikian agar Saudara maklum.

 a.n. Ketua
 Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan,

 :
 S- …………
 : ……………
 : Pemberitahuan Pemeriksaan
 (tanggal)………….

 ................................
 NIP ........................

 Tembusan:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris Badan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -21-
 c. FORMULIR III : FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
 NOMOR PRIN-…./BL/…………………

 Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan dengan

 ini menugaskan:
 1. Nama / NIP

 Pangkat / Golongan
 Jabatan

 2. Nama / NIP

 Pangkat / Golongan
 Jabatan

 3. Nama / NIP

 Pangkat / Golongan
 Jabatan

 4. Nama / NIP

 Pangkat / Golongan
 Jabatan

 Tanggal Berangkat
 Tanggal Kembali
 Penugasan

 : ……………… /………………….
 :

 :

 ....................................
 ....................................

 : ……………… /………………….
 :

 :

 ....................................
 ....................................

 : ……………… /………………….
 :

 :

 ....................................
 ....................................

 : ……………… /………………….
 :

 :

 ....................................
 ....................................

 : …………………..
 : …………………..

 : Melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor
 Indonesia atas kebenaran aspek substansi laporan periodik,
 kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan/atau dugaan
 penyimpangan dalam ………………. di ……………….

 Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Jakarta, ……………….
 a.n. Ketua
 Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan,

 ……………………….
 NIP …………………

 Tembusan:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris Badan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -22-
 d. FORMULIR IV : FORMAT HASIL ANALISIS PENDAHULUAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 HASIL ANALISIS PENDAHULUAN
 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
 A. INFORMASI UMUM LPEI

 (Bagian ini memuat informasi umum terkait LPEI seperti struktur organisasi, susunan pejabat
 LPEI, perkembangan kegiatan usaha, perkembangan kinerja keuangan secara umum, dan
 informasi umum lainnya terkait LPEI baik yang diperoleh secara langsung oleh Biro
 Pembiayaan dan Penjaminan maupun informasi yang diperoleh dari pihak lain.)

 B. HASIL MONITORING ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

 (Bagian ini memuat hasil monitoring atas kepatuhan LPEI terhadap Undang-Undang LPEI
 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu antara lain mengenai ketepatan waktu penyampaian
 laporan-laporan, batas maksimum pemberian pembiayaan, rasio kecukupan modal, posisi
 devisa neto, dan lain sebagainya yang penegakannya berada di bawah wewenang Biro
 Pembiayaan dan Penjaminan.)

 C. HASIL ANALISIS LAPORAN PERIODIK

 (Bagian ini memuat hasil analisis yang lebih terperinci atas informasi-informasi yang termuat
 dalam laporan-laporan periodik yang disampaikan LPEI kepada Bapepam dan LK yaitu
 antara lain mengenai hasil analisis atas kegiatan pembiayaan termasuk pembiayaan
 berdasarkan prinsip syariah, penempatan dana, kegiatan asuransi dan penjaminan, sumber
 pendanaan, profil risiko LPEI, laba rugi, pendapatan dan beban operasional yang berguna
 dalam menentukan fokus pemeriksaan lapangan.)

 D. LAIN-LAIN

 (Bagian ini memuat berbagai informasi dan hasil analisis lainnya yang akan berguna dalam
 menentukan fokus pemeriksaan lapangan.)

 E. KESIMPULAN

 (Bagian ini memuat kesimpulan atas berbagai hal yang dituangkan dalam butir A s.d. D di
 atas.)

 F. OBJEK PEMERIKSAAN, TIM PEMERIKSAAN, DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
 PEMERIKSAAN

 (Bagian ini antara lain memuat Objek Pemeriksaan, pembagian tugas anggota tim
 pemeriksaan, dan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan serta hal-hal yang perlu menjadi
 perhatian khusus bagi pemeriksan selama melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap
 LPEI.)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -23-

 2. Contoh Modul
 a. MODUL I : PROGRAM PEMERIKSAAN TATA KELOLA LPEI

 Objek Pemeriksaan 1
 Tujuan Pemeriksaan

 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur.

 : 1. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
 Direktur.

 2. Menilai efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Direktur.
 3. Menilai kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham,
 hubungan keuangan, dan hubungan keluarga anggota Dewan
 Direktur.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
 Direktur kepada LPEI, antara lain yaitu:
  struktur organisasi LPEI;
  Surat Keputusan Pengangkatan setiap
 anggota Dewan Direktur;

  Daftar Riwayat Hidup setiap anggota
 Dewan Direktur;

  Uraian tugas (Job Description) setiap anggota
 Dewan Direktur;

  Peraturan/Kebijakan yang dikeluarkan oleh
 Dewan Direktur berikut risalah rapat terkait.

  Daftar pelaksanaan dan agenda rapat
 Dewan Direktur.

  Risalah rapat Dewan Direktur terkait
 pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
 tanggung jawab Direktur Eksekutif;

  Risalah rapat/Keputusan/kebijakan Dewan
 Direktur dalam rangka menindaklanjuti
 hasil audit dari Satuan Kerja Audit Intern
 (SKAI), auditor ekstern, Menteri Keuangan,
 dan otoritas lain.

  Keputusan dan risalah rapat Dewan
 Direktur dalam rangka pembentukan
 Komite Audit, Komite Pemantau Risiko,
 Komite Remunerasi dan Nominasi, dan
 pengangkatan anggota komite-komite
 tersebut;

  Pedoman dan tata tertib kerja Dewan
 Direktur;

  Daftar hadir rapat-rapat Dewan Direktur;
  Bukti/Daftar kepemilikan saham Dewan
 Direktur pada perusahaan lain dan bukti
 hubungan keuangan/kekerabatan antar
 Dewan Direktur;

  Keputusan/kebijakan/risalah rapat dan
 dokumen-dokumen lainnya yang
 diperlukan dalam rangka menilai
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 Dewan Direktur.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -24-
 2.

 Lakukan analisis/review/konfirmasi atas
 dokumen-dokumen terkait untuk menilai hal-
 hal sebagai berikut:
  Independensi Dewan Direktur;
  Kesesuaian kebijakan/keputusan/ pedoman
 yang ditetapkan Dewan Direktur dengan
 Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya;

  Efektivitas pengawasan Dewan Direktur
 atas penerapan prinsip tata kelola yang baik,
 kinerja komite-komite, dan pelaksanaan
 tugas dan tanggung jawab Direktur
 Eksekutif;

  Efektivitas pengawasan Dewan Direktur
 atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit
 dan rekomendasi SKAI, auditor ekstern,
 Menteri Keuangan, dan otoritas lain;

  Kesesuaian prosedur pembentukan komite-
 komite;

  Efektivitas waktu yang disediakan Dewan
 Direktur dalam melaksanakan tugas dan
 tanggung jawabnya.

 3.

 Telaah daftar hadir dan risalah-risalah rapat
 Dewan Direktur untuk menilai efektivitas

 penyelenggaraan rapat, pengambilan
 keputusan, dan penggunaan hak suara oleh
 Dewan Direktur.

 4.

 Telaah/konfirmasi bukti kepemilikan saham,
 bukti hubungan kekerabatan, keputusan,
 kebijakan, risalah rapat, dan dokumen-
 dokumen terkait lainnya untuk menilai
 transparansi/kecukupan pengungkapan oleh
 Dewan Direktur.

 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 2
 Tujuan Pemeriksaan

 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur
 Pelaksana.

 : 1. Menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
 Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

 2. Menilai kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham,
 hubungan keuangan, dan hubungan keluarga Direktur Eksekutif dan
 Direktur Pelaksana.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana
 kepada LPEI, antara lain yaitu:
  struktur organisasi LPEI;
  Surat Keputusan dan dokumen lain (seperti

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -25-

 surat usulan nama-nama calon Direktur
 Pelaksana) terkait pengangkatan Direktur
 Eksekutif dan Direktur Pelaksana;

  Daftar Riwayat Hidup Direktur Eksekutif
 dan setiap Direktur Pelaksana;

  Uraian tugas (Job Description) Direktur
 Eksekutif dan setiap Direktur Pelaksana;

  Bukti kepemilikan saham Direktur Eksekutif
 dan setiap Direktur Pelaksana pada
 perusahaan lain dan bukti hubungan
 keuangan/kekerabatan antar Direktur
 Pelaksana atau dengan Dewan Direktur;

  Surat kuasa yang pernah dibuat oleh
 Direktur Eksekutif dan setiap Direktur
 Pelaksana kepada pihak lain;

  Surat/kebijakan/keputusan Direktur
 Eksekutif dan dokumen pendukung lain
 terkait pelaksanaan tata kelola yang baik,
 pembentukan Satuan Kerja Audit Intern
 (SKAI), pembentukan Komite Manajemen
 Risiko, pembentukan Satuan Kerja
 Manajemen Risiko, kepegawaian,
 penunjukan konsultan, dan penyampaian
 laporan-laporan kepada Dewan Direktur
 dan Menteri Keuangan;

  Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil
 audit dari SKAI, auditor ekstern, Menteri
 Keuangan, dan otoritas lain;

  Pedoman dan tata tertib kerja Direktur
 Eksekutif dan Direktur Pelaksana;

  Keputusan/kebijakan/surat/risalah rapat
 dan dokumen-dokumen lainnya yang
 diperlukan dalam rangka menilai
 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

 2.

 Teliti/telaah/konfirmasi atas dokumen-
 dokumen terkait untuk menilai kesesuaian
 dengan ketentuan yang berlaku terkait hal-hal
 sebagai berikut:
  Prosedur pengangkatan dan pemberhentian
 Direktur Pelaksana;

  Larangan rangkap jabatan oleh Direktur
 Eksekutif dan Direktur Pelaksana;

  Kepemilikan saham Direktur Eksekutif dan
 Direktur Pelaksana pada perusahaan lain;

  Larangan adanya hubungan kekeluargaan
 antar sesama Direktur Pelaksana dan/atau
 dengan anggota Dewan Direktur;

  Larangan pemberian kuasa umum oleh
 Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

 kepada pihak lain.
 3.

 Lakukan analisis/review/konfirmasi/uji
 sampel atas dokumen-dokumen terkait
 dan/atau lakukan observasi/wawancara
 untuk menilai hal-hal sebagai berikut:
  Apakah keputusan-keputusan yang diambil
 oleh Direktur Eksekutif dan Direktur
 Pelaksana telah sesuai dengan tugas,
 wewenang, dan tanggung jawabnya;

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -26-

  Apakah keputusan-keputusan yang diambil
 Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana
 didasarkan sumber data/analisa yang
 memadai, didukung bukti-
 bukti/dokumentasi yang cukup, serta bebas
 dari benturan kepentingan;

  Apakah struktur dan keanggotaan SKAI,
 Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja
 Manajemen Risiko telah memadai sesuai
 dengan lingkup organisasi;

  Apakah Direktur Eksekutif dan Direktur
 Pelaksana telah menindaklanjuti dan
 melaksanakan berbagai rekomendasi hasil
 audit;

  Apakah data dan informasi yang
 disampaikan Direktur Eksekutif kepada
 Dewan Direktur akurat, relevan, dan tepat
 waktu;

  Apakah para pegawai LPEI telah memahami
 berbagai kebijakan strategis di bidang
 kepegawaian dan memperoleh perlakuan
 yang sama terkait pengambangan diri,
 pemberian penghargaan, dan penegakan
 disiplin;

  Apakah kebijakan/keputusan/ pedoman
 yang ditetapkan Direktur Eksekutif telah
 sesuai dengan Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya.

 4.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 3
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.

 : 1. Untuk menilai kecukupan struktur, komposisi, independensi, dan
 kompetensi Komite.

 2. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 Komite.

 3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan rapat Komite.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-
 komite kepada LPEI, antara lain yaitu:
  Keputusan pembentukan komite-komite
 seperti Komite Audit, Komite Pemantau
 Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi,
 dan pengangkatan anggota komite-komite
 tersebut;

  Daftar riwayat hidup setiap anggota komite;
  Standard Operating Procedures (SOP) dan
 uraian jabatan komite-komite;

  Risalah rapat/laporan/rekomendasi/ hasil
 evaluasi komite-komite;

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -27-

  Daftar hadir rapat komite-komite;
  Dokumen-dokumen lain yang diperlukan
 dalam rangka menilai kelengkapan dan
 pelaksanaan tugas komite-komite.

 2.

 Telaah struktur dan komposisi komite-komite
 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 3.

 Telaah keputusan-keputusan komite, dan/atau
 minta Surat Pernyataan terkait kepemilikan
 saham, hubungan kekerabatan, hubungan
 keuangan dan pengungkapan lainnya setiap
 anggota komite untuk menilai independensi
 dan/atau kompetensi setiap anggota komite-
 komite.

 4.

 Lakukan analisis/review/konfirmasi atas
 dokumen-dokumen terkait rapat komite-
 komite untuk menilai:
  Efektivitas pelaksanaan rapat dan
 pengambilan keputusan komite-komite;

  Kesesuaian dan efektivitas rekomendasi-
 rekomendasi yang disampaikan oleh
 komite-komite dengan tugas dan tanggung
 jawab komite, permasalahan yang dihadapi
 LPEI, kebijakan LPEI, dan Undang-Undang
 LPEI serta peraturan pelaksanaannya;

 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 4
 Tujuan Pemeriksaan

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.

 : Penanganan Benturan Kepentingan.
 : Untuk menilai efektivitas pengelolaan benturan kepentingan.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 penanganan benturan kepentingan kepada
 LPEI, antara lain yaitu:
  kebijakan, sistem, dan prosedur
 penyelesaian mengenai benturan
 kepentingan LPEI;

  Bukti kepemilikan saham, hubungan
 keuangan/kekerabatan/kepentingan Dewan
 Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur
 Pelaksana dan pegawai LPEI pada
 perusahaan lain;

  Bukti hubungan keuangan/
 kekerabatan/kepentingan antar Dewan
 Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur
 Pelaksana dan pegawai LPEI;

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -28-

  Dokumen-dokumen lain yang diperlukan
 dalam rangka menilai penanganan benturan
 kepentingan.

 2.

 Telaah kebijakan, sistem, dan prosedur
 penyelesaian mengenai benturan kepentingan
 LPEI apakah telah lengkap dan efektif sesuai
 prinsip tata kelola yang baik.

 3.

 Lakukan analisis/review/konfirmasi atas
 dokumen-dokumen terkait untuk memastikan
 bahwa segala keputusan/kebijakan/
 persetujuan/hasil analisis/hasil review telah
 bebas dari benturan kepentingan.

 4.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 5
 Tujuan Pemeriksaan

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.

 : Penerapan Fungsi Audit Intern.

 : 1. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern LPEI.
 2. Untuk menilai pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.

 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 penerapan fungsi audit intern kepada LPEI,
 antara lain yaitu:
  Standard Operating Procedures (SOP) SKAI;
  Daftar riwayat hidup setiap anggota SKAI;
  Risalah rapat/laporan/rekomendasi/ hasil
 analisis/hasil review SKAI terkait
 pelaksanaan audit;

  Dokumen-dokumen lain yang diperlukan
 dalam rangka menilai penerapan fungsi
 audit intern.

 2.

 Telaah SOP/Risalah rapat/laporan/
 rekomendasi/ hasil analisis/hasil review SKAI
 terkait pelaksanaan audit untuk menilai
 efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern.

 3.

 Lakukan observasi/wawancara dengan SKAI
 dan auditee untuk menilai efektivitas

 pelaksanaan audit dan rekomendasi SKAI.
 4.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -29-

 Objek Pemeriksaan 6
 Tujuan Pemeriksaan

 : Penerapan Fungsi Audit Ekstern.

 : 1. Untuk menilai kesesuaian penunjukan kantor akuntan publik
 terhadap Kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI serta peraturan
 pelaksanaannya.

 2. Untuk menilai pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 penerapan fungsi audit ekstern kepada LPEI,
 antara lain yaitu:
  Standard Operating Procedures (SOP)
 penunjukkan auditor ekstern;

  Risalah rapat penunjukan auditor ekstern
 dan pembahasan hasil audit;

  Surat penunjukkan auditor ekstern;
  Laporan sementara/ laporan final/
 rekomendasi hasil audit oleh auditor

 ekstern;

  Management letter;
  Hasil assessment LPEI atas kinerja auditor
 ekstern;

  Dokumen-dokumen lain yang diperlukan
 dalam rangka menilai penerapan fungsi
 audit ekstern.

 2.

 Telaah apakah proses penunjukan kantor
 akuntan publik tersebut dilakukan sesuai
 dengan prosedur dan kebijakan LPEI, Undang-
 Undang LPEI serta peraturan pelaksanaannya.

 3.

 Lakukan pengecekan apakah kantor akuntan
 publik yang ditunjuk adalah kantor akuntan
 publik yang terdaftar di Bapepam dan LK.

 4.

 Periksa apakah kantor akuntan publik telah
 menyampaikan hasil audit dan management
 letter secara tepat waktu.

 5.

 Lakukan review atas hasil assessment LPEI atas
 kinerja auditor ekstern untuk menilai antara
 lain apakah sesuai dengan perjanjian kerja,
 ruang lingkup yang ditetapkan, dan telah
 bekerja sesuai dengan standar profesional
 akuntan publik.

 6.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -30-

 Objek Pemeriksaan 7
 Tujuan Pemeriksaan

 : Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

 : 1. Untuk menilai ketepatan waktu, akurasi, dan cakupan transparansi
 informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada
 pemangku kepentingan dan pelaporan intern.

 2. Untuk menilai kecukupan informasi mengenai produk pembiayaan,
 penjaminan, dan asuransi.

 3. Untuk menilai cakupan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata
 kelola yang baik.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 transparansi kondisi keuangan dan non
 keuangan, laporan pelaksanaan prinsip tata
 kelola yang baik, dan pelaporan intern kepada
 LPEI, antara lain yaitu:
  Kebijakan pengungkapan informasi kondisi
 keuangan dan non-keuangan LPEI;

  Kebijakan/manual produk pembiayaan,
 penjaminan, dan asuransi;

  Kebijakan mengenai pelaporan internal
 LPEI;

  Laporan tahunan LPEI;
  Laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata
 kelola yang baik;

  Laporan/hasil analisis/hasil review internal
 LPEI beserta dokumen pendukungnya;

  Dokumen-dokumen lain yang diperlukan
 dalam rangka menilai transparansi kondisi
 keuangan dan non keuangan, laporan
 pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik,
 dan pelaporan intern.

 2.

 Telaah laporan-laporan kepada pihak ekstern;
 dan laporan/hasil analisis/hasil review intern
 apakah telah akurat, transparan, dan tepat
 waktu.

 3.

 Telaah informasi mengenai produk-produk
 pembiayaan, penjaminan dan asuransi LPEI
 apakah telah mengungkapkan risiko-risiko
 yang melekat pada produk-produk tersebut.

 4.

 Observasi/wawancara dengan pengelola IT
 system untuk menilai keandalan, akurasi,
 ketepatan waktu, dan keamanan informasi
 yang dihasilkan dan lakukan pengujian untuk
 membuktikan keandalan, ketepatan waktu,
 dan keamanan informasi.

 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -31-

 Objek Pemeriksaan 8
 Tujuan Pemeriksaan

 : Pengadaan Barang dan Jasa.

 : 1. Untuk memastikan adanya pedoman pengadaan barang dan jasa.
 2. Untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan
 jasa terhadap pedoman yang telah ditetapkan.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang terkait dengan
 pengadaan barang dan jasa kepada LPEI,
 antara lain yaitu:
  Kebijakan/pedoman pengadaan barang dan
 jasa LPEI;

  Dokumen-dokumen lainnya yang terkait
 dengan pengadaan barang dan jasa.

 2.
 Lakukan analisis atas dokumen-dokumen

 terkait pengadaan barang dan jasa apakah
 telah memadai dan sesuai dengan
 kebijakan/pedoman yang berlaku.

 3.

 Lakukan observasi barang dan jasa yang
 diperoleh LPEI apakah telah sesuai dengan
 spesifikasi yang diminta.

 4.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan rekomendasi
 hasil pemeriksaan serta mintakan tanggapan
 dari LPEI.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -32-
 b. MODUL II : PROGRAM PEMERIKSAAN MANAJEMEN RISIKO LPEI

 Objek Pemeriksaan 1 : Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
 Tujuan Pemeriksaan

 : 1. Memastikan bahwa LPEI telah menetapkan wewenang dan tanggung
 jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan terkait dengan penerapan
 Manajemen Risiko.

 2. Memastikan bahwa Dewan Direktur LPEI telah melaksanakan tugas
 dan tanggung jawabnya secara efektif terkait dengan penerapan
 Manajemen Risiko LPEI.

 3. Memastikan bahwa Direktur Eksekutif LPEI telah melaksanakan tugas
 dan tanggung jawabnya secara efektif terkait dengan penerapan
 Manajemen Risiko LPEI.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen yang
 terkait dengan pengawasan aktif
 Dewan Direktur dan Direktur
 Eksekutif terkait penerapan
 manajemen risiko kepada LPEI, antara
 lain yaitu:
  struktur organisasi LPEI terkait
 manajemen risiko seperti struktur
 keanggotaan komite pemantau
 risiko, komite manajemen risiko,
 satuan kerja manajemen risiko;

  Uraian tugas (Job Description)komite
 pemantau risiko, komite
 manajemen risiko, satuan kerja
 manajemen risiko, dan pihak-pihak
 lain yang bertanggung jawab dalam
 penerapan manajemen risiko;

  Kebijakan/Manual/Keputusan/ri-
 salah rapat terkait penerapan
 manajemen risiko;

  Daftar Riwayat Hidup pihak-pihak
 yang bertanggung jawab dalam
 penerapan manajemen risiko;

  Hasil evaluasi dan kaji ulang
 berkala atas kebijakan dan
 pelaksanaan kebijakan manajemen
 risiko;

  Daftar pelatihan dan laporan hasil
 pelatihan terkait manajemen risiko;

  Keputusan/kebijakan/risalah rapat
 dan dokumen-dokumen lainnya
 yang diperlukan dalam rangka
 menilai pengawasan aktif Dewan
 Direktur dan Direktur Eksekutif
 terkait penerapan manajemen risiko
 kepada LPEI.

 2.

 Telaah kebijakan manajemen risiko
 LPEI apakah telah menetapkan secara

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -33-

 jelas dan memadai wewenang dan
 tanggung jawab setiap jenjang jabatan
 terkait manajemen risiko.

 3.

 Telaah dan analisa persetujuan dan
 evaluasi Dewan Direktur atas

 kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
 manajemen risiko apakah telah
 memadai dan sesuai dengan kebijakan
 LPEI,Undang-Undang LPEI, dan
 peraturan pelaksanaannya.

 4.

 Ambil/pilih sampel
 keputusan/peraturan/ kebijakan
 terkait manajemen risiko dan
 eksposur risiko untuk
 produk/aktivitas tertentu dan
 bandingkan dengan implementasinya
 berdasarkan risalah rapat/keputusan
 Direktur Eksekutif terkait.

 5.

 Ambil/pilih sampel risalah
 rapat/keputusan/ persetujuan
 Direktur Eksekutif untuk beberapa
 aktivitas/produk yang membutuhkan
 persetujuan Direktur Eksekutif dan
 bandingkan dengan kebijakan LPEI,
 Undang-Undang LPEI, dan peraturan
 pelaksanaannya.

 6.

 Telaah hasil training/pelatihan terkait
 manajemen risiko yang diikuti oleh
 pegawai LPEI untuk menilai
 efektivitasnya.

 7.

 Ambil/pilih sampel rekomendasi
 yang dibuat oleh unit yang
 melaksanakan fungsi manajemen
 risiko dan bandingkan dengan
 keputusan yang diambil terkait
 dengan rekomendasi tersebut untuk
 menilai independensi fungsi
 manajemen risiko.

 8.

 Telaah hasil kaji ulang terkait
 keakuratan metodologi penilaian
 Risiko, kecukupan implementasi
 sistem informasi manajemen, dan
 ketepatan kebijakan, prosedur, dan
 penetapan limit Risiko.

 9.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 2
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko.

 : 1. Memastikan bahwa Kebijakan Manajemen Risiko LPEI telah memuat
 jenis risiko, metode pengukuran risiko, limit dan toleransi risiko,
 penilaian peringkat risiko, contingency plan, dan sistem pengendalian
 intern.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -34-

 2. Memastikan bahwa Prosedur dan Penetapan Limit Risiko telah sesuai
 dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) LPEI.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta Keputusan/Peraturan Dewan
 Direktur terkait Kebijakan Manajemen
 Risiko LPEI dan cek apakah telah memuat
 hal-hal sebagai berikut:
 a. penetapan Risiko yang terkait dengan
 produk dan transaksi;

 b. penetapan penggunaan metode
 pengukuran dan sistem informasi
 Manajemen Risiko;

 c. penentuan limit dan penetapan
 toleransi Risiko;

 d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
 e. penyusunan rencana darurat
 (contingency plan) dalam kondisi
 terburuk (worst case scenario);

 f. penetapan sistem pengendalian intern
 dalam penerapan Manajemen Risiko.

 2.

 Minta Keputusan/Peraturan Dewan
 Direktur terkait prosedur dan penetapan
 limit Risiko dan cek apakah:
 a. prosedur dan penetapan limit Risiko
 telah disesuaikan dengan tingkat
 Risiko yang akan diambil (risk appetite)
 LPEI;

 b. prosedur dan penetapan limit Risiko
 telah memuat hal-hal sebagai berikut:
  akuntabilitas dan jenjang delegasi
 wewenang yang jelas;

  pelaksanaan kaji ulang terhadap
 prosedur dan penetapan limit
 secara berkala;

  pendokumentasian atas kegiatan
 pelaksanaan kaji ulang secara
 memadai;

 c. penetapan limit Risiko telah
 mencakup limit secara keseluruhan,
 limit per jenis Risiko, dan limit per
 aktivitas tertentu yang memiliki
 eksposur Risiko.

 3.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 3
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian,
 dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

 : 1. Memastikan bahwa LPEI telah melakukan proses identifikasi,
 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian manajemen risiko
 terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang bersifat material.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -35-

 2. Memastikan bahwa LPEI memiliki Sistem Informasi Manajemen
 Risiko yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif
 mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur risiko LPEI.

 3. Memastikan apakah LPEI telah menerapkan ALMA atau yang lebih
 baik dalam melaksanakan pengendalian risiko pasar dan risiko
 likuiditas.

 4. Memastikan bahwa laporan hasil Sistem Informasi Manajemen Risiko
 telah

 mencakup
 eksposur
 risiko,
 kepatuhan
 terhadap

 kebijakan/prosedur/penetapan limit, dan realisasi pelaksanaan
 terhadap target yang ditetapkan.

 5. Memastikan bahwa laporan hasil Sistem Informasi Manajemen Risiko
 dilaporkan secara rutin oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan
 Direktur.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dan teliti laporan/dokumen hasil
 identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
 pengendalian manajemen risiko.

 2. Minta manual Sistem Informasi Manajemen
 Risiko LPEI dan teliti laporan yang
 dihasilkan apakah telah akurat, tepat waktu,
 dan cukup informatif menggambarkan
 kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur
 risiko LPEI serta mencakup kepatuhan
 terhadap kebijakan/prosedur/penetapan
 limit, dan realisasi terhadap target yang
 ditetapkan.

 3.

 Minta dan teliti laporan/dokumen hasil
 analisis ALMA terkait risiko pasar dan
 likuiditas.

 4.

 Minta dan teliti dokumen/surat/notulen
 rapat terkait penyampaian laporan hasil
 Sistem Informasi Manajemen Risiko dari
 Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur.

 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 4
 Tujuan Pemeriksaan

 : Sistem Pengendalian Intern terkait Manajemen Risiko.

 : 1. Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern LPEI dalam
 Penerapan Manajemen Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-
 undangan yang mengatur LPEI.

 2. Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan
 penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan
 Manajemen Risiko.

 3. Memastikan bahwa LPEI memiliki Organisasi dan Fungsi Manajemen
 Risiko yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-
 undangan yang mengatur LPEI.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -36-

 4. Memastikan bahwa LPEI memiliki kebijakan dan prosedur
 pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas yang dilakukannya.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Lakukan penilaian/review terhadap struktur
 organisasi, kebijakan dan prosedur,
 pelaporan, dokumentasi, dan hasil kaji ulang
 LPEI terkait Sistem Pengendalian Intern
 dalam penerapan manajemen risiko sesuai
 ketentuan peraturan perundang-undangan
 yang mengatur LPEI.

 2.

 Minta Keputusan Dewan Direktur/Direktur
 Eksekutif terkait pembentukan Komite
 Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko,
 dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
 kemudian review keanggotaan, tugas, fungsi,
 dan tanggung jawab masing-masing
 komite/satuan Kerja.

 3.

 Minta dan review Manual/ Keputusan
 terkait kebijakan dan prosedur pengelolaan
 risiko untuk setiap produk dan aktivitas yang
 dilakukan LPEI.

 4.

 Minta dan review
 dokumen/laporan/notulen rapat hasil
 penilaian SKAI terhadap sistem
 pengendalian intern dalam penerapan
 manajemen risiko serta tindak lanjut atas
 rekomendasi/hasil penilaian yang diberikan.

 5.

 Minta dan review
 dokumen/laporan/rekomendasi/risalah
 rapat Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait
 penerapan manajemen risiko serta tindak
 lanjut atas rekomendasi/hasil penilaian yang
 diberikan.

 6.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -37-
 c. MODUL III: PROGRAM PEMERIKSAAN OPERASIONAL LPEI

 Objek Pemeriksaan 1
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kegiatan Pembiayaan/Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah LPEI.

 : 1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembiayaan termasuk
 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan LPEI telah
 sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 2. Memastikan bahwa LPEI senantiasa memenuhi ketentuan mengenai
 Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan terkait pembiayaan dan
 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 3. Memastikan bahwa LPEI telah melaksanakan penilaian dan
 penetapan kualitas piutang pembiayaan termasuk piutang
 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah serta penghitungan
 pencadangan sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI
 dan peraturan pelaksanaannya.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dan review kebijakan dan prosedur
 pemberian, pencairan, pemantauan,
 penyelesaian dan/atau restrukturisasi
 pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan
 prinsip syariah apakah telah sesuai dengan
 Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya serta telah menerapkan tata
 kelola yang baik, manajemen risiko, dan
 prinsip mengenal nasabah secara memadai.

 2.

 Pastikan apakah LPEI telah memiliki unit
 kerja khusus, mengalokasikan modal
 tersendiri, melakukan pembukuan secara
 terpisah, membentuk Dewan Pengawas
 Syariah (DPS), dan tunduk pada fatwa DSN-
 MUI dalam melakukan kegiatan pembiayaan
 berdasarkan prinsip syariah.

 3.

 Lakukan review atas keputusan/risalah
 rapat DPS apakah DPS telah melaksanakan
 tugas, fungsi, dan wewenang secara
 memadai termasuk dalam memastikan
 kesesuaian kegiatan usaha syariah LPEI telah
 sesuai dengan prinsip syariah.

 4.

 Minta daftar debitur LPEI dan lakukan uji
 sampling atas dokumen-dokumen terkait
 persetujuan, pencairan, pemantauan,
 penyelesaian dan/atau restrukturisasi
 pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan
 prinsip syariah untuk memastikan apakah
 pemberian pembiayaan kepada debitur-
 debitur tersebut telah sesuai dengan
 kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya serta

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -38-

 memperhatikan penerapan tata kelola yang
 baik, manajemen risiko, dan prinsip
 mengenal nasabah secara memadai.

 5.

 Lakukan pengecekan atas pemenuhan
 ketentuan Batas Maksimum Pemberian

 Pembiayaan atas setiap debitur dan pastikan
 apakah telah akurat dan sesuai dengan
 Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 6.

 Minta keputusan/risalah rapat/hasil analisis
 terkait penilaian dan penetapan kualitas
 piutang pembiayaan dan piutang
 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan
 teliti apakah telah sesuai dengan Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 7.

 Lakukan review atas metodologi dan hasil
 penghitungan pencadangan terkait
 pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan
 prinsip syariah.

 8.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 2
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kegiatan Asuransi LPEI.

 : 1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan asuransi yang dilakukan
 LPEI telah sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya.

 2. Memastikan bahwa LPEI senantiasa memenuhi ketentuan mengenai
 Batas Maksimum Retensi Sendiri terkait asuransi sesuai Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 3. Memastikan bahwa LPEI telah membentuk cadangan terkait
 kegiatan asuransi sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dan review kebijakan dan prosedur
 penutupan, penerimaan premi, pemantauan,
 dan penyelesaian klaim asuransi apakah
 telah sesuai dengan Undang-Undang LPEI
 dan peraturan pelaksanaannya dan telah
 menerapkan tata kelola yang baik,
 manajemen risiko, dan prinsip mengenal
 nasabah secara memadai.

 2.

 Minta daftar kegiatan asuransi yang telah
 dilakukan dan lakukan uji sampling atas
 dokumen-dokumen terkait penutupan,
 penerimaan premi, pemantauan,
 penyelesaian klaim terkait asuransi untuk

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -39-

 memastikan apakah telah sesuai dengan
 kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya serta
 memperhatikan penerapan tata kelola yang
 baik, manajemen risiko, dan prinsip
 mengenal nasabah secara memadai.

 3.

 Lakukan pengecekan atas Batas Maksimum
 Retensi Sendiri kegiatan asuransi dan
 pastikan apakah telah sesuai dengan
 Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 4.

 Lakukan penghitungan ulang atas cadangan
 terkait kegiatan asuransi apakah sesuai
 dengan Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 3
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kegiatan Penjaminan LPEI.

 : 1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penjaminan yang
 dilakukan LPEI telah sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 2. Memastikan bahwa LPEI senantiasa memenuhi ketentuan mengenai
 Batas Maksimum Retensi Sendiri terkait penjaminan sesuai Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 3. Memastikan bahwa LPEI telah membentuk cadangan terkait
 kegiatan penjaminan sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dan review kebijakan dan prosedur
 pemberian, penerimaan fee, pemantauan, dan
 penyelesaian klaim penjaminan apakah telah
 sesuai dengan Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya dan telah
 menerapkan tata kelola yang baik,
 manajemen risiko, dan prinsip mengenal
 nasabah secara memadai.

 2.

 Minta daftar kegiatan penjaminan yang telah
 dilakukan dan lakukan uji sampling
 dokumen-dokumen terkait pemberian,
 penerimaan fee, pemantauan, penyelesaian
 klaim terkait penjaminan untuk memastikan
 apakah telah sesuai dengan kebijakan LPEI,
 Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya serta memperhatikan
 penerapan tata kelola yang baik, manajemen
 risiko, dan prinsip mengenal nasabah secara
 memadai.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -40-
 3.

 Lakukan pengecekan atas Batas Maksimum
 Retensi Sendiri kegiatan penjaminan dan
 pastikan apakah telah sesuai dengan
 Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 4.

 Lakukan penghitungan ulang atas cadangan
 terkait kegiatan penjaminan apakah sesuai
 dengan Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 4
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kegiatan Penempatan Dana LPEI.

 : 1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penempatan dana yang
 dilakukan LPEI telah sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 2. Memastikan bahwa LPEI senantiasa memenuhi ketentuan mengenai
 Batas Maksimum penempatan dana dalam surat berharga termasuk
 surat berharga berdasarkan prinsip syariah sesuai Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 3. Memastikan bahwa LPEI telah melaksanakan penilaian dan
 penetapan kualitas serta penghitungan pencadangan atas
 penempatan dana dalam bentuk simpanan dan surat berharga
 termasuk simpanan dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
 sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dan review kebijakan dan prosedur
 kegiatan penempatan dana dan penempatan
 dana pada surat berharga berdasarkan
 prinsip syariah apakah telah sesuai dengan
 Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 2.

 Minta daftar penempatan dana LPEI dan
 lakukan uji sampling atas dokumen-dokumen
 terkait kegiatan penempatan dana untuk
 memastikan apakah telah sesuai dengan
 kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya serta
 memperhatikan penerapan tata kelola yang
 baik dan manajemen risiko.

 3.

 Lakukan pengecekan atas pemenuhan
 ketentuan Batas Maksimum penempatan
 dana pada surat berharga apakah telah
 akurat dan sesuai dengan Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -41-
 4.

 Minta keputusan/risalah rapat/hasil analisis
 terkait penilaian dan penetapan kualitas
 surat berharga dan surat berharga
 berdasarkan prinsip syariah dan teliti apakah
 telah sesuai dengan Undang-Undang LPEI
 dan peraturan pelaksanaannya.

 5.

 Lakukan review atas metodologi dan hasil
 penghitungan pencadangan terkait
 penempatan dana dan penempatan dana
 pada surat berharga berdasarkan prinsip
 syariah.

 6.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 5
 Tujuan Pemeriksaan

 : Kegiatan Penyertaan Modal LPEI.

 : 1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penyertaan modal,
 termasuk penyertaan modal dalam rangka restrukturisasi
 pembiayaan yang dilakukan LPEI telah sesuai dengan kebijakan
 LPEI, Undang-Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 2. Memastikan bahwa LPEI telah melaksanakan penilaian dan
 penetapan kualitas serta penghitungan pencadangan atas
 penyertaan modal, termasuk penyertaan modal dalam rangka
 restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dan review kebijakan dan prosedur
 kegiatan penyertaan modal apakah telah
 sesuai dengan Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya.

 2.

 Minta daftar penyertaan modal yang
 dilakukan LPEI dan periksa dokumen-
 dokumen terkait kegiatan penyertaan modal
 untuk memastikan apakah telah sesuai
 dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya serta
 memperhatikan penerapan tata kelola yang
 baik dan manajemen risiko secara memadai.

 3.

 Minta keputusan/risalah rapat/hasil analisis
 terkait penilaian dan penetapan kualitas
 penyertaan modal dan teliti apakah telah
 sesuai dengan Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya.

 4.

 Lakukan review atas metodologi dan hasil
 penghitungan pencadangan terkait
 penyertaan modal.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -42-
 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 6
 Tujuan Pemeriksaan

 : Sumber Pendanaan, Transaksi Derivatif, Tagihan Akseptasi, Rekening
 Administratif, Rasio Kecukupan Modal, dan Posisi Devisa Neto LPEI.

 : 1. Memastikan bahwa sumber pendanaan LPEI telah sesuai dengan
 Undang-Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 2. Memastikan bahwa pelaksanaan transaksi derivatif yang dilakukan
 LPEI telah sesuai dengan Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya yaitu antara lain menerapkan prinsip kehati-hatian,
 dilakukan dalam rangka lindung nilai, dan tidak melampaui batas
 maksimum transaksi derivatif.

 3. Memastikan bahwa LPEI telah melakukan penghitungan Rasio
 Kecukupan Modal dan posisi devisa neto sesuai Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya dan memastikan bahwa Rasio
 Kecukupan Modal dan posisi devisa neto LPEI untuk neraca dan
 keseluruhan tidak melanggar Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 4. Memastikan bahwa penilaian dan penetapan kualitas tagihan
 derivatif, tagihan akseptasi, dan transaksi rekening administratif
 sesuai

 dengan Undang-Undang
 pelaksanaannya.

 5. Memastikan bahwa LPEI senantiasa memenuhi ketentuan mengenai
 Batas Maksimum tagihan akseptasi dan transaksi rekening
 administratif sesuai Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dan review kebijakan dan prosedur
 terkait persetujuan sumber pendanaan,
 transaksi derivatif, dan tagihan akseptasi.

 2.

 Minta dokumen/perjanjian terkait
 pendanaan yang diterima LPEI dan periksa
 apakah telah sesuai kebijakan LPEI, Undang-
 Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 3.

 Minta dokumen/perjanjian/risalah rapat
 terkait transaksi derivatif dan periksa apakah
 telah memenuhi prinsip kehati-hatian,
 dilakukan dalam rangka lindung nilai, dan
 tidak terjadi pelampauan batas maksimum
 transaksi derivatif sesuai Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 4.

 Lakukan penghitungan ulang atas Rasio
 Kecukupan Modal dan Posisi Devisa Neto
 (Neraca dan Keseluruhan) beserta unsur-
 unsur pembentuknya dan pastikan apakah
 sesuai dengan Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 Keterangan
 (6)
 LPEI
 dan
 peraturan

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -43-
 5.

 Lakukan pengecekan terhadap posisi
 struktural dalam penghitungan Posisi Devisa
 Neto.

 6.

 Minta keputusan/risalah rapat/hasil analisis
 terkait penilaian dan penetapan kualitas
 tagihan derivatif, tagihan akseptasi, dan
 transaksi rekening administratif dan teliti
 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang
 LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 7.

 Lakukan pengecekan/penghitungan ulang
 atas pemenuhan ketentuan Batas Maksimum
 tagihan akseptasi dan transaksi rekening
 administratif apakah telah akurat dan sesuai
 dengan Undang-Undang LPEI dan peraturan
 pelaksanaannya.

 8.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Objek Pemeriksaan 7 : Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI.

 Tujuan Pemeriksaan : 1. Memastikan bahwa LPEI telah menetapkan kebijakan penerimaan
 nasabah, kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, kebijakan
 dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi
 nasabah, dan kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait
 penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 2. Memastikan bahwa LPEI telah menerapkan prinsip mengenal
 nasabah sesuai dengan kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya.

 3. Memastikan bahwa LPEI telah memberikan pengetahuan dan/atau
 pelatihan yang memadai bagi pegawai mengenai penerapan prinsip
 mengenal nasabah.

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta dokumen-dokumen terkait penerapan
 prinsip mengenal nasabah antara lain yaitu:
  Kebijakan dan prosedur/pedoman terkait
 pelaksanaan penerapan prinsip mengenal
 nasabah;

  Surat Keputusan pembentukan unit khusus
 atau petugas yang bertanggung jawab atas
 pelaksanaan prinsip mengenal nasabah;

  Laporan-laporan yang pernah disampaikan
 ke PPATK terkait pelaksanaan penerapan
 prinsip mengenal nasabah dan daftar
 nasabah yang melakukan transaksi
 mencurigakan;

  Daftar nasabah LPEI;

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf Tanggal
 (3)

 (4)

 Index
 Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)
 (6)

 Keterangan

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -44-

  Daftar pelatihan/sosialisasi terkait
 pelaksanaan penerapan prinsip mengenal
 nasabah

  Dokumen-dokumen pendukung lainnya
 terkait penerapan prinsip mengenal
 nasabah.

 2.

 Lakukan review atas kebijakan dan
 prosedur/pedoman terkait pelaksanaan
 penerapan prinsip mengenal nasabah dan
 periksa kesesuaiannya dengan Undang-
 Undang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.

 3.

 Periksa apakah LPEI telah memiliki sistem
 informasi yang dapat mengidentifikasi,
 menganalisa, memantau, dan menyediakan
 laporan mengenai karakteristik transaksi
 yang dilakukan oleh nasabah secara handal
 dan tepat waktu.

 4.

 Lakukan uji sampel atas data dan rekening
 nasabah untuk memastikan apakah
 penerimaan dan identifikasi nasabah,
 pemantauan rekening dan transaksi nasabah,
 pemeliharaan profil nasabah, dan pelaporan
 transaksi mencurigakan telah sesuai dengan
 kebijakan LPEI, Undang-Undang LPEI dan
 peraturan pelaksanaannya.

 5.

 Telaah hasil pelatihan dan/sosialisasi yang
 telah dilakukan terkait pelaksanaan
 penerapan prinsip mengenal nasabah untuk
 menilai efektivitasnya.

 6.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan dan
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -45-
 d. MODUL IV: Program Pemeriksaan Keuangan LPEI

 Objek Pemeriksaan
 Tujuan Pemeriksaan

 Petunjuk Pemeriksaan:
 No

 (1)
 1.
 : Akun-akun Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Rekening Administratif.

 : Menilai kebenaran substansi akun-akun Neraca, Laporan Laba Rugi, dan
 Rekening Administratif

 Petunjuk Pemeriksaan
 (2)

 Minta kebijakan akuntansi, manual sistem
 informasi akuntansi LPEI dan Standard

 Operating Procedures (SOP) pencatatan
 transaksi akun-akun Neraca, Laporan Laba
 Rugi, dan Rekening Administratif.

 2.

 Lakukan review atas kebijakan akuntansi,
 manual sistem informasi akuntansi LPEI dan

 Standard Operating Procedures (SOP)
 pencatatan transaksi akun-akun Neraca,
 Laporan Laba Rugi, dan Rekening
 Administratif terutama untuk memastikan
 pengendalian intern.

 3.

 Lakukan uji petik (sampel) untuk menilai
 pencatatan transaksi apakah telah sesuai
 dengan kebijakan akuntansi, manual sistem
 informasi akuntansi LPEI dan Standard
 Operating Procedures (SOP) pencatatan
 transaksi akun-akun Neraca, Laporan Laba
 Rugi, dan Rekening Administratif.

 4.

 Periksa akurasi jumlah, validitas,
 kelengkapan, dan klasifikasi akun-akun
 Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Rekening
 Administratif.

 5.

 Buat kesimpulan, tanggapan, dan
 rekomendasi hasil pemeriksaan serta
 mintakan tanggapan dari LPEI.

 Dilaksanakan/
 Diselesaikan
 Oleh:

 Paraf
 (3)

 Tanggal
 (4)

 Index Kertas
 Kerja/

 Dokumen
 Pendukung

 (5)

 Keterangan
 (6)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -46-
 BAB IV
 DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
 A. Klasifikasi Berkas Pemeriksaan

 Berkas pemeriksaan merupakan data, kertas kerja, laporan pemeriksaan dan semua
 dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan. Dokumen tersebut
 merupakan bukti otentik pelaksanaan pemeriksaan dan sebagai dasar dalam
 pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Agar berkas pemeriksaan mudah diperoleh
 kembali, penyimpanannya harus dilakukan dengan tertib dan teratur.
 Berkas Pemeriksaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 1. Berkas umum
 Berkas umum merupakan dokumen-dokumen administratif yang dibuat dalam
 rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Berkas umum mencakup:
 a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan
 Penanggung Jawab Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK yang
 disampaikan kepada LPEI. Tembusan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
 dikirimkan kepada Ketua dan Sekretaris Bapepam dan LK.

 b. Surat Perintah Pemeriksaan

 Surat Perintah Pemeriksaan merupakan surat yang dikeluarkan Penanggung
 Jawab Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK yang digunakan
 pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan. Tembusan Surat
 Perintah Pemeriksaan dikirimkan kepada Ketua dan Sekretaris Bapepam dan LK.

 c. Surat Perintah Perjalanan Dinas

 Surat Perintah Perjalanan Dinas dibuat untuk keperluan administratif guna
 mendapatkan penggantian biaya perjalanan dinas dari Sekretariat Bapepam dan
 LK. Untuk pemeriksaan kantor pusat LPEI di Jakarta cukup digunakan Surat
 Perintah Pemeriksaan, sementara untuk pemeriksaan LPEI di kota-kota lain
 digunakan juga Surat Perintah Perjalanan Dinas selain Surat Perintah
 Pemeriksaan.

 d. Daftar Permintaan dan Peminjaman Data/Dokumen

 Daftar ini merupakan daftar permintaan dan peminjaman data/ dokumen yang
 dibutuhkan oleh Tim Pemeriksaan dan disampaikan kepada LPEI. Daftar ini
 berisi rincian data/dokumen yang dibutuhkan, tanggal diberikan atau
 kesanggupan LPEI memberikan data, dan tanggal pengembalian data. Daftar ini
 dibuat 2 (dua) rangkap (satu untuk Tim Pemeriksaan dan satu lagi untuk LPEI)
 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan.

 Contoh format Daftar Permintaan dan Peminjaman Data/Dokumen terdapat
 dalam Formulir V.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -47-

 e. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu Kelancaran
 Pemeriksaan dan Berita Acara Penundaan Pemeriksaan

 Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu Kelancaran
 Pemeriksaan merupakan dokumen yang berisi pernyataan bahwa LPEI menolak
 dilakukan pemeriksaan atau menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
 Dalam hal LPEI menolak dilakukannya pemeriksaan atau menolak membantu
 kelancaran Pemeriksaan, wakil LPEI dan Ketua Tim Pemeriksaan harus
 menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu
 Kelancaran Pemeriksaan.

 Contoh format Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu
 Kelancaran Pemeriksaan terdapat dalam Formulir VI.
 Berita Acara Penundaan Pemeriksaan merupakan dokumen yang berisi
 pernyataan bahwa LPEImengajukan penundaan Pemeriksaan.
 Dalam hal LPEI mengajukan penundaan dilakukannya pemeriksaan, wakil LPEI
 dan Ketua Tim Pemeriksaan harus menandatangani Berita Acara Penundaan
 Pemeriksaan.

 Contoh format Berita Acara Penundaan Pemeriksaan terdapat dalam
 Formulir VII.

 f. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita
 Acara Pemeriksaan.

 Berita Acara Pemeriksaan merupakan dokumen yang menyatakan bahwa telah
 dilakukan pemeriksaan terhadap LPEI. Berita Acara ini ditandatangani oleh
 Ketua Tim Pemeriksaan dan pihak yang mewakili LPEI setelah berakhirnya
 pemeriksaan di kantor LPEI.
 Contoh format Berita Acara Pemeriksaan terdapat dalam Formulir VIII.
 Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dibuat
 apabila pihak yang mewakili LPEI menolak untuk menandatangani Berita Acara
 Pemeriksaan. Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan
 pihak yang mewakili LPEI setelah berakhirnya pemeriksaan di kantor LPEI.
 Contoh format Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara
 Pemeriksaan terdapat dalam Formulir IX.

 g. Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final

 Surat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara maupun surat pengantar
 Laporan Hasil Pemeriksaan Final ditandatangani oleh Penanggung Jawab
 Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK dan ditujukan kepada Direktur
 Eksekutif LPEI. Dalam surat pengantar, Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
 harus diberitahukan tentang jangka waktu penyampaian tanggapan terhadap
 laporan dimaksud dan kemungkinan diadakannya pembahasan apabila
 Direktur Eksekutif LPEI keberatan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang
 tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.

 Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara terdapat
 dalam Formulir X.

 Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Final (Tanpa
 Tanggapan) terdapat dalam Formulir XI.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -48-

 Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Final (Dengan
 Tanggapan) terdapat dalam Formulir XII.

 h. Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara

 Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dibuat apabila
 dilakukan pembahasan dengan LPEI yang keberatan terhadap temuan hasil
 pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.
 Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara ditandatangani
 Penyelia dan Ketua Tim Pemeriksaan dan wakil dari LPEI pada akhir acara
 pembahasan.
 Contoh format Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
 terdapat dalam Formulir XIII.

 i. Nota Dinas Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua Bapepam dan
 LK

 Nota dinas pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Penangung
 Jawab Pemeriksaan kepada Ketua Bapepam dan LK dan berisi laporan mengenai
 pemeriksaan terhadap LPEI beserta hasil-hasilnya. Nota dinas ini dilampiri
 ringkasan hasil-hasil pemeriksaan. Nota dinas tersebut dibuat untuk
 pemeriksaan yang bersifat setiap waktu dan pemeriksaan berkala. Bentuk nota
 dinas ini sesuai dengan bentuk baku yang telah diterapkan di lingkungan
 Bapepam dan LK.

 j. Lembar Kerja Pemeriksa

 Lembar ini berisi tentang pekerjaan yang telah dilakukan setiap pemeriksa,
 tanggal penyelesaian pekerjaan tersebut, dan kertas kerja yang dihasilkan.
 Lembar Kerja Pemeriksa diisi oleh pemeriksa, dan diparaf oleh Ketua Tim
 Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan.

 Contoh format Lembar Kerja Pemeriksa terdapat dalam Formulir XIV.
 k. Surat dari LPEI atau Pihak Lain

 Surat dari LPEI merupakan semua surat yang berhubungan dengan pemeriksaan
 dan berasal dari LPEI, misalnya Surat Tanggapan atas Laporan Hasil
 Pemeriksaan Sementara. Sedangkan surat yang berasal dari pihak lain misalnya
 adalah balasan surat konfirmasi.

 2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

 Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan kertas kerja yang dibuat pemeriksa selama
 melakukan kegiatan pemeriksaan.

 Kertas kerja tersebut diberi nomor indeks dan diparaf oleh Ketua dan Anggota Tim
 Pemeriksaan yang membuat kertas kerja. Kertas kerja selanjutnya digunakan sebagai
 dasar dalam membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan demikian semua yang
 tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan didukung dengan Kertas Kerja
 Pemeriksaan. Secara garis besar Kertas Kerja Pemeriksaan mencakup:

 a. Kertas Kerja Pemeriksaan awal, mencakup:
 1) Hasil analisis pendahuluan; dan
 2) Kuesioner.

 b. Kertas Kerja Pemeriksaan untuk aspek tata kelola perusahaan yang baik.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -49-

 c. Kertas Kerja Pemeriksaan untuk aspek manajemen risiko.
 d. Kertas Kerja Pemeriksaan untuk aspek operasional.
 e. Kertas Kerja Pemeriksaan untuk aspek Keuangan.

 3. Dokumen Pendukung Kertas Kerja Pemeriksaan

 Kelompok berkas ini berisi dokumen-dokumen yang diperoleh pemeriksa dari LPEI
 dan/atau pihak lain untuk mendukung Kertas Kerja Pemeriksaan. Dokumen
 pendukung Kertas Kerja Pemeriksaan yang diarsip hanyalah dokumen pendukung
 yang relevan dengan Kertas Kerja Pemeriksaan.

 4. Laporan Hasil Pemeriksaan
 Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
 maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Final memuat hasil-hasil pemeriksaan yang
 mencakup semua aspek yang diperiksa. Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan
 Laporan Hasil Pemeriksaan Final ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan
 atas nama Ketua Bapepam dan LK.
 Contoh format dan sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat dalam Formulir
 XV.

 B. Prosedur Penyimpanan Dokumen

 Setelah pemeriksaan terhadap LPEI selesai dilakukan (Laporan Hasil Pemeriksaan telah
 dikirim), pemeriksa wajib melakukan pengarsipan seluruh berkas pemeriksaan dengan
 cara yang sistematis, sehingga berkas pemeriksaan tersebut mudah ditemukan kembali
 apabila diperlukan. Dokumen-dokumen elektronik dari satu pemeriksaan harus
 disimpan dalam satu direktori yang tidak bercampur dengan dokumen lain pada
 jaringan komputer. Berkas pemeriksaan yang berupa dokumen kertas harus disimpan
 dalam dua bundel yang terpisah, yaitu:

 1. Bundel 1 berisi berkas Umum, Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, dan Laporan
 Hasil Pemeriksaan Final.

 Bundel 1 disusun dengan urutan sebagai berikut:
 a. Daftar Isi;
 b. Surat Perintah Pemeriksaan;
 c. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
 d. Surat Perintah Perjalanan Dinas atau copy Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 e. Daftar Permintaan dan Peminjaman Data/Dokumen;
 f. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu Kelancaran
 Pemeriksaan atau Berita Acara Penundaan Pemeriksaan (jika ada);

 g. Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita
 Acara Pemeriksaan (jika ada);

 h. Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (jika ada);
 i. Lembar Kerja Pemeriksa;
 j. Surat dari LPEI atau Pihak Lain (jika ada);
 k. Nota Dinas Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Ketua Bapepam dan
 LK;

 l. Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan surat pengantarnya;
 m. Laporan Hasil Pemeriksaan Final dan surat pengantarnya.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -50-

 2. Bundel 2 berisi Kertas Kerja Pemeriksaan dan dokumen pendukung Kertas Kerja
 Pemeriksaan.
 Bundel 2 disusun sesuai dengan urutan nomor indeks Kertas Kerja Pemeriksaan.

 C. Contoh Formulir

 1. FORMULIR V : FORMAT DAFTAR PERMINTAAN DAN PEMINJAMAN
 DATA/DOKUMEN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 DAFTAR PERMINTAAN DAN PEMINJAMAN DATA/DOKUMEN

 Berikut ini adalah data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan langsung
 terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia:

 Diserahkan
 Nama
 No.

 Dokumen/
 Data

 Jumlah

 Dokumen/
 Data

 Status *)

 Oleh (nama
 & paraf)

 Kepada
 (nama &
 paraf)

 Oleh
 Tanggal

 (nama &
 paraf)

 Kepada
 (nama &
 paraf)

 Tanggal
 Dikembalikan

 Ketua Tim Pemeriksaan,

 ..........................................
 NIP

 Keterangan:
 *) diisi angka 1 apabila dokumen diminta dan angka 2 apabila dokumen dipinjam

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -51-

 2. FORMULIR VI : FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN/
 PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN/
 PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

 Pada hari ini ........., tanggal ......... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .........
 tanggal ........., kami:
 Nama
 NIP

 : .........
 : .........

 Ketua Tim Pemeriksaan pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan, ditugaskan untuk melakukan
 pemeriksaan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan alamat ………..

 Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, LPEI, dalam hal ini diwakili oleh:
 Nama

 Jabatan
 Alamat

 : .........
 : .........
 : .........

 telah menolak untuk dilakukan pemeriksaan/membantu kelancaran pemeriksaan*), dengan
 alasan:

 .........................................................................................................................................

 Demikian Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu Kelancaran
 Pemeriksaan*) ini dibuat dengan sebenarnya.

 Jakarta, .........
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
 Ketua Tim Pemeriksaan,

 …………………...................
 Jabatan

 :…………....
 *) coret yang tidak perlu

 ………………….................
 NIP .....................................

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -52-
 3. FORMULIR VII: FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN
 Pada hari ini
 ........., tanggal ......... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan

 Nomor……….tanggal………, LPEI dan Tim pemeriksaan sepakat untuk melakukan
 penundaan pemeriksaan dengan alasan:
 .......................................................................................................................................................

 Demikian Berita Acara Penundaan Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

 Jakarta, ................
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
 Ketua Tim Pemeriksaan,

 ……………………….. ……
 Jabatan

 :…………...

 ......................................
 NIP ..............................

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -53-
 4. FORMULIR VIII : FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 Nomor:……………………

 Pada hari ini, ……….. tanggal …………………, Tim Pemeriksaan Biro Pembiayaan dan
 Penjaminan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ………………..tanggal
 ……………… telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor
 Indonesia, dengan alamat ……………………......

 Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia telah ditunjukkan Surat Perintah
 Pemeriksaan dan dijelaskan tentang tujuan pemeriksaan yaitu untuk memperoleh keyakinan
 yang memadai atas kebenaran laporan periodik dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan
 undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan
 peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
 kegiatan LPEI.

 Pemeriksaan telah dilaksanakan dari tanggal .............. s.d. .................

 Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan pihak
 yang mewakili Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

 Jakarta, …………………
 Ketua Tim Pemeriksaan,

 .........………………………
 Jabatan: ………………….

 …………………………..
 NIP ……………………

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -54-

 5. FORMULIR IX: FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN
 PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN

 Pada hari ini ........., tanggal ......... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor .........
 tanggal ......... Tim Pemeriksaan pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan telah melakukan
 pemeriksaan terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan alamat
 …………………...........

 Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam
 hal ini diwakili oleh:

 Nama

 Jabatan
 Alamat

 : .........
 : .........
 : .........

 telah menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dengan alasan:
 ...............................................................

 Demikian Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat
 dengan sebenarnya.

 Jakarta, .........
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
 Ketua Tim Pemeriksaan,

 ………………………
 Jabatan: ……………..

 ………..........................
 NIP ..............................

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -55-

 6. FORMULIR X : FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL
 PEMERIKSAAN SEMENTARA

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 Nomor :
 .............

 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal

 Yth.

 Direktur Eksekutif
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 (alamat) .................................

 Sehubungan dengan telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Lembaga Pembiayaan

 Ekspor Indonesia berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ............. tanggal .............,
 bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara. Saudara dapat
 menyampaikan tanggapan atas hasil pemeriksaan dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari
 kerja setelah diterimanya surat ini untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut jika diperlukan
 atas tanggapan yang Saudara sampaikan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada
 tanggapan yang berisi keberatan dari Saudara, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
 akan ditetapkan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
 Demikian agar Saudara maklum.

 a.n. Ketua

 Kepala Biro Pembiayaan dan
 Penjaminan,

 : Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
 (tanggal) ..........................

 …………………...........
 NIP ……………...........

 Tembusan:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris Badan;
 3. Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -56-

 7. FORMULIR XI : FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL
 PEMERIKSAAN FINAL (TANPA TANGGAPAN)

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 Nomor :
 .............

 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal

 Yth.

 Direktur Eksekutif
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 (alamat) …..............

 Sehubungan dengan telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara

 kepada Saudara dengan surat Nomor ............. tanggal ............., dan sampai dengan jangka
 waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
 Sementara diterima tidak ada tanggapan dari Saudara, maka Laporan Hasil Pemeriksaan
 Sementara dimaksud ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
 Berkenaan dengan hasil Pemeriksaan, diharapkan Saudara memperhatikan dan

 segera melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam Bab ....................................... dari
 Laporan Hasil Pemeriksaan Final *).
 Demikian agar Saudara maklum.

 a.n. Ketua

 Kepala Biro Pembiayaan dan
 Penjaminan

 : Laporan Hasil Pemeriksaan Final
 (tanggal) ...........................

 …....................................
 NIP ……………............

 Tembusan:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris Badan;
 3. Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

 *) Paragraf ini hanya dicantumkan jika terdapat rekomendasi.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -57-

 8. FORMULIR XII : FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL
 PEMERIKSAAN FINAL (DENGAN TANGGAPAN)

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 Nomor :
 .............

 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal

 Yth.

 Direktur Eksekutif
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 (alamat) …………….............

 Berita

 Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............. tanggal ............. hal ...................dan
 Pembahasan

 Acara
 Laporan
 Hasil
 Pemeriksaan
 : Laporan Hasil Pemeriksaan Final
 (tanggal).............................

 Sementara

 Nomor………….tanggal………….., maka bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil
 Pemeriksaan Final yang disusun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara yang
 telah disesuaikan.

 Berkenaan dengan hasil Pemeriksaan, diharapkan Saudara memperhatikan dan

 segera melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam Bab ........................................ dari
 Laporan Hasil Pemeriksaan Final*).
 Demikian agar Saudara maklum.

 a.n. Ketua

 Kepala Biro Pembiayaan dan
 Penjaminan,

 ............................................
 NIP ………………...........

 Tembusan:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris Badan;
 3. Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

 *) Paragraf ini hanya dicantumkan jika terdapat rekomendasi.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -58-

 9. FORMULIR XIII : FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN LAPORAN
 HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 BERITA ACARA
 PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA
 Pada hari ini, ……….. tanggal …………………bertempat di ............. telah dilakukan

 pembahasan keberatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atas Laporan Hasil
 Pemeriksaan Sementara. Pembahasan dimaksud akan digunakan sebagai bahan
 pertimbangan oleh Tim Pemeriksaan dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
 Hadir dalam pembahasan tersebut ..... orang dari Biro Pembiayaan dan Penjaminan dan ......
 orang dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (daftar hadir terlampir).

 Hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

 1. .........................................
 2. ........................................
 3. ........................................
 4. ........................................

 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

 Jakarta, …………………
 Penyelia Pemeriksaan,

 ………………………………
 Jabatan: ………………….....

 ...................................

 NIP ...........................
 Ketua Tim Pemeriksaan,

 ……………………….......
 NIP...........................

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -59-
 10. FORMULIR XIV : FORMAT LEMBAR KERJA PEMERIKSA

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 LEMBAR KERJA PEMERIKSA

 Nama Pemeriksa :…………………….
 Ketua Tim

 Penyelia

 :…………………….
 :…………………….

 Tanggal Pemeriksaan :…………………….
 No

 Objek/Tugas
 Pemeriksaan

 Tanggal
 selesai

 KKP
 No.
 Index
 Jenis
 Kesimpulan

 Paraf Ketua
 Tim

 Keterangan

 Paraf Penyelia:

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -60-
 11. FORMULIR XV: FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
 BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

 Nomor Laporan
 Tanggal Laporan
 Jenis Pemeriksaan

 :
 :
 :

 Periode Pemeriksaan :

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -61-
 Isi Laporan Hasil Pemeriksaan secara garis besar terdiri dari:

 LAPORAN SINGKAT HASIL PEMERIKSAAN LPEI
 TAHUN...................

 Disajikan secara ringkas yang terdiri dari:
 1. Paragraf Pendahuluan, berisi:
 Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, periode
 pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan maksud dan tujuan pemeriksaan.

 2. Paragraf Isi, berisi:
 Penjelasan ringkas tentang hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

 3. Paragraf Penutup, berisi:
 Pernyataan bahwa hasil pemeriksaan selengkapnya ada dalam laporan ini.

 Jakarta, tanggal, bulan, tahun
 TIM PEMERIKSAAN

 1. Penyelia / NIP
 2. Ketua / NIP

 3. Anggota / NIP
 4. Anggota / NIP
 5. Anggota / NIP

 6. …….

 Ditetapkan,
 a.n. Ketua

 Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan,
 TANDA TANGAN
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

 ...................................................
 NIP...........................................

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -62-

 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LPEI
 TAHUN.......................

 I. Informasi Umum

 (Bagian ini memuat informasi umum terkait pemeriksaan terhadap LPEI antara lain dasar
 hukum dilakukannya pemeriksaan, jenis pemeriksaan, Nomor Surat Perintah
 Pemeriksaan, komposisi tim pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup
 pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, kondisi umum LPEI, dan informasi umum lainnya
 terkait pemeriksaan yang telah dilaksanakan terhadap LPEI.)

 II. Hasil Pemeriksaan
 A. Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

 (Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek tata kelola perusahaan
 yang baik LPEI antara lain mengenai kriteria/ketentuan yang berlaku dan kondisi
 yang ada pada LPEI.)

 B. Aspek Manajemen Risiko

 (Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek manajemen risikoLPEI
 antara lain mengenai kriteria/ketentuan yang berlaku dan kondisi yang ada pada
 LPEI.)

 C. Aspek Operasional

 (Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek operasional LPEI antara
 lain mengenai kriteria/ketentuan yang berlaku dan kondisi yang ada pada LPEI.)

 D. Aspek Keuangan

 (Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek keuangan LPEI antara
 lain mengenai kriteria dan kondisi yang ada pada LPEI.)

 E. Lain-lain
 Hal-hal yang belum tercakup pada point A s.d. D (jika ada).

 III. Kesimpulan
 IV. Saran dan Rekomendasi (hanya untuk Laporan Final)

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -63-
 BAB V
 PENGENDALIAN PEMERIKSAAN

 Pengendalian pemeriksaan bertujuan untuk memastikan agar proses pemeriksaan LPEI
 dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan LPEI dan memastikan seluruh tujuan
 pemeriksaan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Pengendalian pemeriksaan
 merupakan kegiatan penilaian kinerja mulai dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai
 dengan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Objek
 pengendalian pemeriksaan adalah pemeriksa dan setiap kegiatan yang berkaitan dengan
 pemeriksaan. Pengendalian tersebut terdiri dari pengendalian terhadap pelaksanaan
 rencana pemeriksaan dan pengendalian perhadap pelaksanaan pemeriksaan.

 1. Pengendalian Terhadap Rencana Pemeriksaan

 Pengendalian terhadap rencana pemeriksaan dilakukan oleh Penanggung Jawab
 Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan antara lain terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 a. penyusunan rencana pemeriksaan.
 b. penggunaan waktu kerja dan jumlah pemeriksa yang diperlukan untuk
 menyelesaikan kegiatan pemeriksaan.

 c. pencapaian target pemeriksaan.

 Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan secara berkala mengevaluasi
 rencana kegiatan pemeriksaan. Jika terjadi penyimpangan yang signifikan atau potensi
 penyimpangan rencana pemeriksaan teridentifikasi, Penanggung Jawab Pemeriksaan dan
 Penyelia Pemeriksaan harus segera mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan atas
 penyimpangan tersebut.
 Penyelia Pemeriksaan harus menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan LPEI
 yang telah dilaksanakan dan selanjutnya Penanggung Jawab Pemeriksaan menyampaikan
 Laporan tersebut kepada Ketua Bapepam dan LK dan/atauMenteri Keuangan.
 Contoh format Laporan Kegiatan Pemeriksaan LPEI terdapat dalam Formulir XVI.

 2. Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan

 Pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh proses
 pemeriksaan setelah tahapan perencanaan pemeriksaan selesai dilakukan, yaitu mulai dari
 persiapan pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan
 hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan
 tersebut dilakukan oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan, Penyelia Pemeriksaan, dan Ketua
 Tim Pemeriksaan antara lain terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 a. persiapan pemeriksaan sebelum pemeriksaan lapangan dilaksanakan;
 b. prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan Tim Pemeriksaan, data dan
 informasi yang diperoleh Tim Pemeriksaan, atau Kertas Kerja Pemeriksaan;

 c. hasil pemeriksaan dan penuangannya dalam konsep LHPS dan LHPF; dan
 d. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -64-

 Jika terjadi penyimpangan yang signifikan atau potensi penyimpangan pelaksanaan
 pemeriksaan teridentifikasi, harus segera diambil tindakan untuk melakukan perbaikan
 atas penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, Ketua Tim Pemeriksaan harus selalu
 berkonsultasi dengan Penyelia Pemeriksaan yang selanjutnya membahas tindakan koreksi
 atau perbaikan yang akan dilakukan.

 FORMULIR XVI : FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMERIKSAAN TAHUNAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

 GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,
 JAKARTA 10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
 LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)
 TAHUN.....................

 I. Executive Summary
 II. Laporan Kegiatan Pemeriksaan Berkala/Setiap Waktu LPEI
 UMUM
 A. Dasar Hukum
 B. Tujuan Pemeriksaan
 C. Ruang Lingkup Pemeriksaan
 D. Periode Pemeriksaan
 E. Komposisi Tim Pemeriksaan
 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
 A. Persiapan Pemeriksaan
 B. Temuan Hasil Pemeriksaan
 KENDALA PEMERIKSAAN
 A. Faktor Internal
 B. Faktor Eksternal
 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 BAB VI
 PENUTUP

 Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia agar dijadikan acuan dalam
 penyelengaraan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan.

 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan,

 A. Fuad Rahmany
 NIP 195411111981121001

 LAMPIRAN
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK
 Nomor : PER-02/BL/2011
 Tanggal : 20 Januari 2011

 -2-

","<reg_type> PERTA-BAPEPAM-LK </reg_type>
<reg_id> PER-02/BL/2011|PERTA-BAPEPAM-LK/2011 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PEMERIKSAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA </reg_title>
<set_date> 20 Januari 2011 </set_date>
<effective_date> 20 Januari 2011 </effective_date>
<related_reg> '45/M|KEPPRES/2006', '161/PMK.010/2010|PER-MENKEU/2010', '184/PMK.01/2010|PER-MENKEU/2010', '140/PMK.010/2009|PER-MENKEU/2009', '2/UU/2009' </related_reg>
"
"KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER-02/BL/2012
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK 010/2009
menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;,
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009
tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,
MEMUTUSKAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BAB 1
TUJUAN PEMERIKSAAN
Pasal 1
Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang secara
langsung mengumpulkan, mencari, mengolah, dan
mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan
perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Pasal 2
Pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktur bertujuan
untuk
a menilai Repatuhan terhadap ketentuan
perundang -undangan di bidang perusahaan pembiayaan
infrastruktur; dan
b. memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran

 End of Page 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
2-
BAB II
JENIS DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 3
Pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktut dilakukan
a. secara berkala paling sedikit satu pemeriksaan dalam 3
(tiga) tahun; dan/atau
b. setiap waktu bila diperlukan.
Pasal 4
(1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a dilakukan terhadap
a. scluruh aspek penyelenggaraan usaha perusahaan
pembiayaan infrastruktur; atau
. aspek tertentu dari penyelenggaraan usaha perusahaan
pembiayaan infrastruktur.
(2) Pemeriksaan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan
usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
a. aspek kelembagaan;
b. aspek operasional; dan
c. aspek keuangan.
(3) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud dalam
dari penyelenggaraan usaha perusahaan | pembiayaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pemerilesaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pade
ayat (3) antara lain didasarkan atas hasil analisis laporan
keuangan dan laporan kegiatan usaha atau informasi yang
diperoleh Biro Pembiayaan dan Penjaminan patut diduga
penyelenggaraan usaha perusahaan | pembiayaan
infrastruktur menyimpang dari ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perusahaan pembiayaan
infrastruktur.
BAB III
PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN
Pasal 5
(1) Dalam rangka pemeriksaan perusahaan | pembiayaan
menyampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan:
a. rencana pemeriksaan berkala; dan
b. laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

 End of Page 2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
3-
(2) Rencana pemeriksaan berkala sebagaimaria dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk tahun berikutnya(disampaikan
paling lambat setiap tanggal 15 Desember.
3) Laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (sebagaimana
tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
BAB IV
TAHAPAN PEMERIKSAAN
Pasal 6
(1) Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut
a. persiapan pemeriksaan;
b. pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan
c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
(1) huruf a dilakukan untuk menghasilkan program
pemeriksaan yang didasarkan pada semua informasi yang
tersedia termasuk hasil analisis laporan keuangan dan
laporan kegiatan usaha.
(3) Pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di kantor
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diperiksa atau
tempat perusahaan pembiayaan infrastruktur
dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang
terkait dengan perusahaan yang diperiksa.
(4) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan isebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan
data atau keterangan yang diperoleh selama proses
pemeriksaan berlangsung dan selanjutnya dituangkan
dalam kertas kerja pemeriksaan setelah pelaksanaan
pemeriksaan lapangan berakhir.
Pasal 7
Biro Pembiayaan dan Penjaminan melakukan | pengawasan
untuk memastikan bahwa perusahaan | pembiayaan
infrastruktur yang diperiksa telah melaksanakan hal-hal yang
direkomendasikan dalam laporan hasil pemeriksaan final.
BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 8
1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa | berdasarkan
surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitahuan
pemeriksaan.

 End of Page 3
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
(2) Surat perintah pemeriksaan dan surat pembcritahuan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan.
(3) Surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada porusahaan pembiayaan
paling lama satu hari kerja sebelum dilaksanakan
pemeriksaan lapangan.
(4) Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan apabila
penyampaian surat pemberitahuan pemcriksaan diduga
mengakibatkan perusahaan pembiayaan infrastruktur
akan melakukan;
a. tindakan untuk mengaburkan keadaan yang
sebenarnya; dan/atau
b. tindakan untuk menyembunyikan data, keterangan,
atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pemeriksaan.
Pasal 9
(1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan penyampaian
terlebih dahulu surat pemberitahuan (pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), pemeriksa
harus menunjukkan surat perintah pemneriksaan pada saat
dimulainya pemeriksaan lapangan.
(2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), pemeriksa
sukkan surat pemberitahuan pemeriksan
dan surat perintah pemeriksaan pada saat dimulainya
pemeriksaan lapangan.
pemeriksaan lapangan.
3) Dalam hal pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2),
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang akan diperiksa
berhak untuk menolak dilakukan pemeriksaan.
(4) Pemeriksa harus memberikan penjelasan kepada
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diperiksa
mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan pada saat
dimulainya pemeriksaan lapangan.
(5) Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa berhak
dokumen pendukungnya termasuk keluaran (output)
dari pengolahan data atau media komputer dan
perangkat elektronik pengolah data lainnya;
b. mendapatkan keterangan lisan dan/atau) tertulis dari
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diperiksa;

 End of Page 4
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-5-
memesuikt tempat atau ruangan yang diduga
merupakan tempat menyimpan dokumen, atau barang
yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diperiksa;
dan *
d. mendapatkan keterangan dan/atau | data yang
diperlukan dari pihak ketiga yang  mempunyai
hubungan dengan perusahaan
hubungan dengan perusahaan pembiayaan
infrastruktur yang diperiksa.
6) Pemeriksa harus merahasiakan data dan/ atau keterangan
yang diperoleh selama pemeriksaan terhadap pihak yang
tidak berhak.
Pasal 10
1) Perusahaan pembiayaan infrastruktur yang diperiksa
dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran
proses pemeriksaan.
menghambat kelancaran proses pemeriksaan apabila
a. Perusahaan pembiayaan infrastruktur tidak bersedia
1. memenuhi permintaan untuk memberikan atau
meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang
diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
2. memberikan keterangan yang diperlukan secara
tertulis dan/atau lisan,
3. memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk
memasuki tempat atau ruangan yarig dipandang
perlu;
4. memberikan keterangan  dan/ atau | data yang
diperlukan dari pihak ketiga yang| mempunyai
hubungan dengan perusahaan | pembiayaan
infrastruktur yang diperiksa; dan/atau
b. meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen
atau keterangan yang tidak benar.
Pasal 11
(1) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan pedoman
pemeriksaan yang paling kurang memuat:
a. penentuan objek pemeriksaan;
penyusunan kertas kerja pemeriksaan;
d. pelaporan pemeriksaan;,
e. pengendalian pemeriksaan; dan
f. tindak lanjut pemeriksaan.

 End of Page 5
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
-6-
(2) Pedoman pemeriksaan perusahaan | pembiayaan
infrastruktur ditetapkan scbagaimana dimaksud dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplcan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2012
a Badan Pengawas Pasar Motal
Nurhaida
NIP 195906271989022001
Kepu Bagian Umum
 gis
NHP 195710281985121001

 End of Page 6
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
LAMPIRAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER-02/BL/2012
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

 End of Page 7
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal , : 29 Februari 2012
PEDOMAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di
Indonesia, Pemerintah mendorong peran serta pihak swasta termasuk
Jembaga keuangan multilateral dalam pembangunan infrastrulttur melalui
mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Priuate Partnership).
Peran serta pihak swasta tersebut diperlukan untuk memobilisasi sumber-
sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pembangunan proyek infrastruktur.
Untuk mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan
pembangunan proyek infrastruktur tersebut, Pemeriritah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden
Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Selanjutnya, Menteri
Keuangan pada tanggal 27 Mei 2009 telah menerbitkan Peraturan Menteri
Kcuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2009.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009
tersebut, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi
. pemberian pinjaman langsung (direct lending) untuk pembiayaan
infrastruktur;
b. refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/atau
c. pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan
dengan pembiayaan infrastruktur.
Selain itu, untuk mendukung kegiatan usaha tersebut di atas, perusahaan
pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan:
a. pemberian dukungan kredit (credit enhancement),| termasuk
penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur,
b. pemberian jasa konsultasi (aduisory seruices);
c. penyertaan modal (equity inpestment);
d. upaya mencarikan suap market yang
infrastruktur; dan/atau
kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan
infrastrulktur setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomo
100/PMK.010/2009, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan
pembiayaan infrastruktur dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka
melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, Menteri Keuangan
melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010
tatang Pembaham AtasKeputusan Menteri Reuangait 

 End of Page 8
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal. : 29 Februari 2012
Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan,
pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur dilimpahkan
kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam dan LK). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor KEP.487/BL/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Untuk dan Atas Nama Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Menandatangani
Surat dan atau Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan, Ketua Bapepam dan LK mendelegasikan kewenangan
pemeriksaan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
(Pedoman Pemeriksaan) dimaksudkan sebagai acuan dalam
mmelaksanakan pemeriksaan perusahaan memhiavoonsott...
Pedoman Pemeriksaan ini mnencakup pedoman standar dalam
melakukan perencanaan, persiapan, pemeriksaan  lapangan,
penyusunan laporan, tindak lanjut, dokumentasi, dan pengendalian
Pembiayaan Infrastruktur (PPI).
Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa dapat menggunakan
pertimbangan profesional (professional judgerrient) dalam menentukan
pemeriksaan.
2. Tujuan
Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menilai kepatuhan PPI terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur dan memperoleh keyakinan yang memadai
atas kebenaran substansi laporan keuangan dan laporan kegiatan
usaha.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Pemeriksaan meliputi Organisasi Pemeriksaan,
Proses Pemeriksaan, Dokumentasi Pemeriksaan, dan Pengendalian
Pemeriksaan.
1. Organisasi Pemeriksaan
Organisasi Pemeriksaan meliputi Penanggung Jawab Pemetiksaan dan
Tim Pemeriksa Lapangan yang terdiri dari Penyelia Pemeriksaan, Ketua
Tim Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan, yang masing-masing
mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan tugas.
2. Proses Pemeriksaan
Proses Pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap PPI. Proses Pemeriksaan
mdliputi Perencanaan Pemeniksaan, Persiapat
Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, Penyusunan Laporan Hasil
Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

 End of Page 9
LAMPIRAN
a Bapepam dan lk
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal :29 Februari 2012
-3 -
Bagan arus kegiatan pemeriksaan secara keseluruhan adalah sebagai
berikut
MULAI
0Heanoan
GGREON  0 00000
1
Gokumen:dokumen
Melakukan analsls 
atas Laporan Periodik
ntormas lain yang, 5
aperoleh BapepamLk
eryuanue
Haoit Anaticte 2 30 nankena
LPS
Menyampaikan den
PPT
PPI
on Pec15 hari kera
(RP)%
Pembaliasab tHPs
Ada PembahasantHPs 
Surat Pemberitahuan
0:
Melakukan Perslapan
Pengenaan Sanka
rekomendasi

 End of Page 10
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepain dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
3. Dokumentasi Pemeriksaan
didokumentasikan dengan baik untuk selanjutnya dokumen-dokumen
tersebut disimpan dengan cara yang sistematis sehingga mudah
diperoleh kembali apabila diperlukan.
4. Pengendalian Pemeriksaan
Untuk memastikan agar tujuan kegiatan pemeriksaan dapat tereapai,
perlu dilakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegjatan yang
dilakukan sclama proses pemeriksaan, mulai dari penyusunan
rencana pemeriksaan sampai dengan kegiatan tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
D. Dasar Hukum Pemeriksaan
Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap
PPI adalah:
Pembiayaan; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

 End of Page 11
LAMPIRAN
ketua Bapepam dan lk
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
BAB II
ORGANISASI PEMERIKSAAN
Organisasi Pemeriksaan meliputi Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Tim
Pemeriksa Lapangan yang terdiri dari Penyelia Pemeriksaan, | Ketua Tim
Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan, yang masing-masing mempunyai
tanggung jawab, wewenang, dan tugas. Selain itu Ketua Tim Pemeriksaan dan
Anggota Tim Pemeriksaan juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang
tanggung jawab, wewenang, dan tugas Organisasi Pemeriksaan adalah sebagai
berikut
. Penanggung Jawab Pemeriksaan
Penjaminan, Bapepam dan LK.
Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Penanggung Jawab Pemeriksaan
adalah sebagai berikut:
a. Tanggung Jawab
Penanggung Jawab Pemeriksaan bertanggung, jawab atas
terselenggaranya pemeriksaan terhadap PPI sesuai dengan Tujuan
Pemeriksaan.
b. Wewenang
Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, Penanggung
Jawab Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal scbagai
berikut
1) menjabarkan kebijakan yang berhubungan dengan pemeriksaan;
) menetapkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk 1 (satu) tahu
(berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan setiap waktu
3) menetapkan susunan Penyelia Pemeriksaan, Ketua Tim
Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan atas nama Ketua
Bapepam dan LK, termasuk perubahannya,
cctpka dan menandatangani Surat Periatah Pemerlsas
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Perintah Perjalanar
Dinas, dan surat konfirmasi atas nama Ketua Bapepam dan LK,
5) menetapkan dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaar
Sementara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Final atas nama Ketua
Bapepam dan LK,
) menerima atau menolak tanggapan atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara yang diajukan oleh PPI;
7) menghentikan Proses Pemeriksaan,
8) melakukan perpanjangan waktu pemeriksaan lapangan apabila
diperlukan,
) menetapkan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Final; dan
10) menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berkala
atau pemeriksaan setiap waktu.

 End of Page 12
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
Tugas
Dengan kewenangan tersebut di atas, Penanggung Jawab Pemeriksaan
melakukan tugas-tugas sebagai berikut
1) membahas konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk satu
tahun (berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan setiap
waktu bersama Penyelia Pemeriksaan;
memberikan petunjuk kepada Penyelia Pemeriksaan mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atau
kebijakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan,
membahas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan
Laporan Hasil Pemeriksaan Final dengan Penyelia Pemeriksaan,
Ketua Tim Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan:
dengan PPI;
5) menyampaikan laporan pelaksanaan . kegiatan pemeriksaan
berkala atau pemeriksaan setiap waktu kepada Ketua Bapepam
dan LK; dan
6) melakukan pengawasan dan evaluasi , terhadap pelaksanaan
seluruh kegiatan pemeriksaan
. Tim Pemeriksa Lapangan
Tim Pemeriksa Lapangan terdiri dari Penyelia Pemeriksaan, Ketua Tim
Pemeriksaan, dan Anggota Tim Pemeriksaan, yang masing-masing
mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan tugas.
a. Penyelia Pemeriksaan
Khusus. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas Penyelia Pemeriksaan
adalah sebagai berikut
1) Tanggung Jawab
Penyelia Pemeriksaan bertanggung jawab atas kelancaran
penyelenggaraan seluruh kegiatan pemeriksaan terhadap PPI
sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk satu tahun,
(berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan setiap waktu.
2) Wewenang
Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Penyelia
Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai
berikut
a) mengusulkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk satu
tahun (berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan
b) mengusulkan Ketua Tim Pemeriksaan dan Amggota Tim
mengusulkan perubahan susunan Ketua Tim Pemeriksaan
dan Anggota Tim Pemcriksaan, apabila diperlukan;
permasalahan yang timbul dalam proses pemeriksaan;

 End of Page 13
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
e) melakukan wawancara dengan PPI,
 mengusulkan untuk menghentikan pemeriksaan;
g) mengusulkan untuk memperpanjang wale
) mengusulkan untuk memperpanjang waktu pemeriksaan
lapangan, apabila diperlukan;
) menandatangani Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara; dar #
menandetangani Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan
Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
3) Tugas
Dengan kewenangan tersebut, Penyelia Pemeriksaan melakukan
Dengan kewenangan tersebut, Penyelia 
tugas-tugas sebagai berikut
a) menyusun konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk satu
tahun (berkala) dan/atau Rencana' Kegiatan Pemeriksaan
setiap waktu;
b) menyampaikan konsep Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk
satu tahun (berkala) dan/atau Rencana Kegiatan Remeriksaa
setiap waktu kepada Penanggung Jawab Pemeriksaan;
) menentukan ruang lingkup pemeriksaan,
d) menentukan pengalokasian waktu pemeriksaan
mengajukan konsep Surat Perintah Pemeriksaan, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan, Surat Perintah  Perjalanan
Dinas, dan jika diperiukan dapat mengajukan surat
konfirmasi kepada Penanggung Jawab Pemeriksaan;
1) menelaah Persiapan Pemeriksaan sebelum Pelaksanaan
Pemeriksaan Lapangan;
g) memberikan arahan kepada Ketua Tim Pemeriksaan dan
Anggota Tim Pemeriksaan mengenai hal-hal yang harus
mendapat perhatian khusus dalam pemeriksaan untu
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemeriksaan
h) memantau dan mengawasi kelancaran Proses Remeri
) memantau dan mengawasi kelancaran Proses Pemeriksaan
dan kesesuaiannya dengan Pedoman Pemeriksaan;
memastikan ketaatan Tim Pemeriksa Lapangah terhadap
memberikan petunjuk dan solusi, kepada Ketua Tim
Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan apabila
mengalami kesulitan dan kendala dalam Proses Pemcriksaan;
k) memaraf Lembar Kerja Pemeriksa,
1) menelaah dan menyetujui Kertas Kerja Pemeriksaan
memastikan Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan
Kertas Kerja Pemeriksaan;
) memeriksa konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan
Laporan Hasil Pemeriksaan Final;
dan] atau Laporan Hasil Pemeriksaan Final dengan
Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ketua Tim Pemeriksaan,

 End of Page 14
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
Pemeriksaan membutuhkan penjelasan untuk dapat
menyetujui atau menolak laporan-laporan tersebut,
memberikan masukan kepada : Penanggung Jawal
Pemeriksaan dalam menetapkan kebjakan guna
menindaklanjuti tanggapan PPI iatas Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara;
 membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Sementara dengan PPI:
memantau dan mengusulkan pelaksanaan tindak lanjut atas
Laporan Hasil Pemeriksaan Pinal
) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh Proses
Pemeriksaan dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada
Penanggung Jawab Pemeriksaan, dan
pemeriksaan berkala atau kegiatan pemeriksaan sctiap waktu
kepada Penanggung Jawab Pemeriksaan.
b. Ketua Tim Pemeriksaan
Ketua Tim Pemeriksaan adalah Kepala Subbagian Lembaga
Pembiayaan Khusus II atau Kepala Subbagian lain di Reci
Pembiayaan Khusus yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK, selaku Penanggung
Jawab Pemeriksaan.
Tanggung jawab, wewenang, tugas, dan persyaratan Ketua Tim
Pemeriksaan adalah sebagai berikut
1) Tanggung Jawab
Ketua Tim Pemeriksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan
seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan yang
diketuainya.
2) Wewenang
Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ketua Tim
Pemeriksaan berwenang untuk melakukan bal-hal sebagai berikut.
a) melakukan pembagian tugas Anggota Tim Pemeriksaan,
b) melakukan wawancara dengan PPI;
menentukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
pemeriksaan untuk dipinjam dan/atau diminta;
menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan / Berita
Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan;
) menandatangani Berita Acara Penundaan Pemeriksaar
1) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan,
s) menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan
ihenendatangani Berita Acara Penolakan
Berita Acara Pemeriksaan,:
menghendkan atau memperpanjang waktu Pelaksanaan
Pemeriksaan Lapangan, apabila diperlukan;
1) memaraf Lembar Kerja Pemeriksa;

 End of Page 15
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;
menandatangani Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara; dan
menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan
aporan Hasil Pemeriksaan Final.
3) Tugas
Dengan kewenangan tersebut, Ketua Tim Pemeriksaan melakukan
tugas-tugas sebagai berikut
a) memastikan ketaatan Anggota Tim Pemeriksaan terhadap
Pedoman Pemeriksaan;
b) ikut aktif melakukan pemeriksaan;
c) melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas Anggota Tim
Pemeriksaan,
bersama dengan Anggota Tim Pemeriksaan menentukan
besarnya sampel yang akan diambil dalam pemeriksaan;
e) memantau setiap perkembangan pemeriksaan;
menelaah dan memeriksa Kertas Kerja Pemeriksaan yang
dibuat Anggota Tim Pemeriksaan;
g) membuat Lembar Kerja Pemeriksa;
h) mengajukan konsep surat konfirmasi (bila diperlukan) kepada
Penyelia Pemeriksaan;
membuat lconsep Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara da
Laporan Hasil Pemeriksaan Final secara tepat waktu;,
membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaa
Sementara dengan PPl; dan
k) memastikan semua dokumen yang berhubungan dengan
pemeriksaan telah diarsip dengan rapi.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai
Ketua Tim Pemeriksaan adalah sebagai berikcut
a) mampu mengkoordinasikan Anggota Tim Pemeriksaan dalam
pelaksanaan pemeriksaan;
b) memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang
b) memiliki pengetahuan yang cukup
pemeriksaan,
memiliki pengetahuan yang cukup mengenai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur,
d) memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyelengearaan
usaha yang dilakukan PPl:
mampu.melakukan analisis atas laporan keuangan dan
Japoran kegiatan usaha PPI; dan
1 bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan Penyelia
Pemeriksaan.

 End of Page 16
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 10 -
c. Anggota Tim Pemeriksaan
Anggota Tim Pemeriksaan adalah pegawai Biro Pembiayaan dan
Penjaminan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro
Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK,
selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan.
Jdwa wewenang, tugas, dan persyaratan Anggpla Tim
Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
1) Tanggung Jawab
Anggota Tim Pemeriksaan bertanggung jawab atas isi Lembar Kerja
Pemeriksa dan Kertas Kerja Pemeriksaan.
:
2) Wewenang
Untuk melaksanakan tanggung jawab ,tersebut, Anggota Tim
Pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) melakukan wawancara dengan PPl;
) meminta dan/atau meminjam dokumen-dokumen dan/atau
data pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
melakukan pengembangan hasil temuan untuk lebi
memperoleh keyakinan atas temuan tersebut; dan
menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Senientara dan
Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
3) Tugas
Dengan kewenangan tersebut, Anggota Tim Pemeriksaan
melakukan tugas-tugas sebagai berikut
a) membuat analisis pendahuluan dan kuesioner pemeriksaan;
b) melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Pedoman
Pemeriksaan;
menyiapkan dokumen-dokumen dan/atau data pendukung
yang diperlukan dalam Proses Pemeriksaan;
) mengusulkan kepada Ketua Tim Pemeriksaan untuk meminta
dan/atau meminjam dokumen-dokumen dan/atau data
pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan,
bersama dengan Ketua Tim Pemeriksaan menentukan
besarnya sampel yang akan diambil dalam pemeriksaan;
1) membuat Lembar Kerja Pemeriksa,
g) membuat dan memaraf Kertas Kerja Pemeriksaan;
h) membuat konsep surat konfirmasi bila diperlukan;
) membantu Ketua Tim Pemeriksaan menyusun konsep
Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil
Pemeriksaan Final secara tepat waktu;
membahas tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan
j) membahas tanggapan atas Lapora
Sementara bersama PPl; dan
dan/atau data pendukung yang berhubungan dengan
pemeriksaan dengan rapi.

 End of Page 17
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
4) Persyaratan
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai
Anggota Tim Pemeriksaan adalah sebagai berikut
) memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang
pemeriksaan;
b) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai| ketentuan
perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur;
) memilild pengetahuan yang cukup tentang penyelenggaraan
mampu melakukan analisis atas laporan keuangan dan
laporan kegiatan usaha PPI; dan
bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan Ketua Tim
Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan lainnya.

 End of Page 18
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor .: PER-02/BL/2012
Tanggal , : 29 Februari 2012
12
BAB II
PROSES PEMERIKSAAN
A. Proses Kegiatan Pemeriksaan
Proses Pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemeriksaan terhadap PPI yang terdiri dari Perencanaan
Pemeriksaan, Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaan Pemeriksaani Lapangan,
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan! Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan.
1. Perencanaan Pemeriksaan
Kegiatan pemeriksaan PPI perlu direncanakan dengan | baik agar
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap PPl dapat berjalan dengan
efisien dan efektif. Untuk itu, pengalokasian sumber daya manusia,
anggaran, dan waktu perlu dilakukan dengan cermat agar tujuan
kegiatan pemeriksaan dapat dicapai.
Perencanaan Pemeriksaan mencakup penyusunan Rencaria Kegiatan
Pemeriksaan berkala PPI untuk satu tahun tertentu dan/atau Rencana
Kegiatan Pemeriksaan setiap waktu, penentuan Objek Pemeriksaan,
penentuan Tim Pemeriksa Lapangan, penentuan Jangka waktu
pemeriksaan, pembuatan Surat Perintah Pemeriksaan, dan pembuatan
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
a. Rencana Kegiatan Pemeriksaan
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua
Bapepam dan LK menetapkan Rencana Kegiatan Pemeriksaan
untuk satu tahun (berkala) dan/atau Rencana Kegiatan
Pemeriksaan setiap waktu yang diajukan oleh Penyelia
Rencana Kegiatan Pemeriksaan untuk satu tahun (berikutnya
sudah harus selesai disusun dan disampaikan oleh Kepala Biro
Pembiayaan dan Penjaminan kepada Ketua Bapepam dan LK paling
lambat tanggal 15 Desember. Sementara itu, Rencana Kegiatan
Pemeriksaan setiap waktu sudah harus selesai disusun 5 (lima)
hari kerja sebelum pemeriksaan dimulai.
Rencana Kegiatan Pemeriksaan PPI berfungsi sebagai
1) pedoman pemilihan objek Pemeriksaan,
2) pedoman penetapan ruang lingkup pemeriksaan; dan
3) pedoman penggunaan sumber daya manusia, anggaran, dan
S) pedoman penggunaan sumber daya
waktu untuk kegiatan pemeriksaan.
Rencana Kegiatan Pemeriksaan berkala PPI untuk satu tahun
tertentu atau Rencana Kegiatan Pemeriksaan setiap waktu
mencakup antara lain
1) perusahaan yang akan diperiksa;
2) hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
3) perkiraan waktu pemeriksaan; dan

 End of Page 19
L.AMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
13
4) kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran perheriksaan.
Contoh format Rencana Kegiatan Pemeriksaan terdapat dalam
Formulir 
b. Tata Cara Penentuan Objek Pemeriksaan
Objek Pemeriksaan adalah semua PPI. Penentuan Objek
Pemeriksaan untuk satu tahun tertentu mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut
1) Pemeriksaan Berkala
a) ketersediaan jumlah pemeriksa.
b) tingkat risiko yang dihadapi oleh PPI. Pertimbangan
mengenai tingkat risiko tersebut antara lain diperoleh dari
usaha PPI serta informasi lain yang diperoleh dari hasil
pemeriksaan periode sebelumnya.
c) penetapan Objek Pemeriksaan oleh Penanggung Jawab
Pemeriksaan yang disertai dengan pertimbangan tingkat
urgensinya.
d) hasil pemantauan atas pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan.
2) Pemeriksaan Setiap Waktu
Pemeriksaan setiap waktu dilakukan terhadap aspek tertentu
dari penyelenggaraan usaha PPI berdasarkan pertimbangan
sebagai berikut:
a) Informasi Pihak Ketiga
Informasi dari pihak ketiga dapat dijadikan sebagai dasar
dilakukannya pemeriksaan sctiap waktu. Informasi ini
dapat berupa laporan pengaduan secara tertulis maupun
tidak tertulis atas PPI, dan informasi yang berasal dari
media massa cetak maupun elektronik terkait PPL.
(check dan cross check) agar dapat diketahui tingkat
kebenaran dan keakuratannya.
b) Hasil Analisis
Hasil analisis merupakan informasi yang diperoleh dari
analisis atas laporan keuangan triwulanan, laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik,
dan laporan kegiatan usaha PPT yang dilakukan olch
Bagian Lembaga Pembiayaan Khusus.
Pemeriksaan setiap waktu dapat dilakukan apabila dari hasil
analisis terhadap informasi pihak ketiga maupun laporan
keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan yang telah
diaudit oleh akuntan publik, dan laporan kegiatan usaha patut
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Porusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

 End of Page 20
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
C. Tata Cara Penentuan Tim Pemeriksa Lapangari
Tim Pemeriksa Lapangan dibentuk setiap akan | dilakukan
pemeriksaan terhadap PPI. Keanggotaan Tim Pemeriksa Lapangan
ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan : dan Penjaminan atas
nama Ketua Bapepam dan LK, Selaku Penanggung Jawab
Pemeriksaan berdasarkan pertimbangan antara lain
1) jenis pemeriksaan;,
2) ruang lingkup pemeriksaan; dan
) ketersediaan sumberdaya manusia, anggaran, dan waktu
pemeriksaan.
d. Tata Cara Penentuan Waktu Pemeriksaan
Jumlah hari pelaksanaan pemeriksaan ditentukan dengan
memperhatikan jenis pemeriksaan, ruang lingkup pameriksaan,
dan hasil analisis pendahuluan. Penentuan waktu yang diperlukan
dalam Tangka pemeriksaan terhadap PPl baik
berkala maupun pemeriksaan setiap waktu mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut
1) Persiapan Pemeriksaan telah selesai dilakukan paling lama
pada saat pengajuan Surat Perintah Pemeriksaan.
2) Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
a) kantor pusat, paling lama 15 (lima belas) hari kerja,
p) kantor cabang, paling lama 5 (lima) hari kerja untuk setiap
kantor cabang;
) dalam keadaan tertentu jangka waktu pemeriksaan dapat
diperpanjang.
3) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara kepada
direksi atau pengurus PPI paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah berakhirnya Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
4) Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara akan menjadi Laporan
Hasil Pemeriksaan Final apabila
a) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara,
PPI tidak menyampaikan tanggapan; atau
b) PPI menyampaikan tanggapan yang isinya imenyetujui
Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.
5) Dalam hal PPI menyampaikan tanggapan yang berisi keberatan
pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dengan
PPI paling lama selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan
diterima Bapepam dan LK.
6) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Final paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara
Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.

 End of Page 21
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/HL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 15 -
c. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan Surat Perintah Pemeriksaan
Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan terhadap PPI, Kepala
Biro Pembiayaan dan Penjaminan selaku Penanggung Jawab
Pemeriksaan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan
Surat Perintah Pemeriksaan atas nama Ketua Bapepam dan LK
Contoh format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terdapat dalam
Formulir IL.
Contoh format Surat Perintah Pemeriksaan terdapat dalam
Formulir III.
2. Persiapan Pemeriksaan
Persiapan Pemeriksaan dilakukan sebelum relaksanaa
Lapangan. Pada tahap ini dilakukan analisis pendahuluan melalui
penelaahan dokumen laporan keuangan triwulanan, laporan kegiatan
usaha, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan informasi
lainnya untuk memperoleh pemahaman mengenai PPI dan untuk
mengetahui aspck-aspek pemeriksaan yang perha mendapatkan
perhatian khusus. Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakuktan adalah
sebagai berikut
a. mengumpulkan data, informasi, dan dokumen yang dipertukan
dalam analisis pendahuluan antara lain
1) data perizinan, susunan direksi/ pengurus dan dewan
komisaris/ pengawas, alamat PPl, pemegang saham/anggota,
dan data sanksi;
2) laporan keuangan triwulanan dan laporan kegiatan usaha PPI,
3) laporan keuangan tahunan PPI yang telah diaudit kantor
akuntan publik;
4) hasil analisis atas laporan keuangan triwulanan, laporan
kegiatan usaha, dan laporan keuangan tahunan PPlyang telah
5) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
hasil analisis atas informasi dan laporan terkait PPI yang
diperoleh dari pihak lain.
. menentukan pembagian kerja atau tugas pemeriksaan atas Tim
Pemeriksaan.
. membuat analisis dari data dan informasi yang diperoleh dalam
bentuk Hasil Analisis Pendahuluan.
Contoh format Hasil Analisis Pendahuluan terdapat dalam Formulir
IV.
. membuat daftar pertanyaan atau kuesioner yang akan disampaikan
kepada PPI. Kuesioner yang telah diisi PPI ditandatangani oleh
pemeriksa dan wakil dari PPI.
e. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan awal secara umum sebagai
pendukung Hasil Analisis Pendahuluan yang (mencakup
pemeriksaan:

 End of Page 22
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
9eba2012
-16-
1) aspek kelembagaan
2) aspek operasional; dan
3) aspek keuangan.
. mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan
selama pemeriksaan antara lain:
1) Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan
Pemcriksaan;
2) Hasil Analisis Pendahuluan;
3) Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan, dan Berita Acara Penundaan Pemeriksaan,
4) Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
S) Daftar Pertanyaan (kuesioner).
3. Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan
Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dilakukan oleh Tim Pemeriksa
Tapangan di kantor PPI atau tempat PPl melakoonobn
Apabila dianggap perlu dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak
ketiga yang terkait dengan PPI yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan
terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu
a. Aspck Kelembagaan
Aspek ini digunakan untuk menilai apakah manajemen telah
mengelola PPI dari sisi kelembagaan dengan baik sesuai dengan
andi bidang Perusahan
Pembiayaan Infrastruktur. Penilaian aspek kelembagaan dilakukan
antara lain terhadap
1) anggaran dasar;
2) izin usaha;
3) kepengurusan;
4) sistem dan prosedur kerja
5) struktur organisasis;
6) sumber daya manusia; dan
7) pengendalian internal.
Tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan dokumen yang
dipethikan untuk menilai aspek kelembaaaani
berikut:
|Tujuan : 1. Untuk memastikan bahwa anggaran dasar PPI telah |
disusun sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur dan setiap perubahan
anggaran dasar telah dilaporkan kepada Menteri
Keulangan.
2. Untuk memastikan bahwa PPI telah melaporkan
setiap pembukaan/penutupan kantor cabang dan
perubahan nama dan alamat kantor kepada Menteri
Keuangan.

 End of Page 23
LAMPIRAN
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal 1* : 29 Februari 2012
3. Untuk memastikan bahwa kepengurusari PPI telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur.
4. Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha PPL telah
didukung oleh adanya struktur organisasi, sistem,
prosedur kerja, dan sumber daya manusia yang
memadai dan mencerminkan adanya sistem
pengendalian internal.
Anggaran |1. Minta akta notaris * Akta pendirian.
asar pendirian dan anggaran . Anggaran
dasar PPI, serta dasar PPI serta
perubahan anggaran perubahan-
dasar. perube
dasar. perubahannye
perubahannya
2. Teliti anggaran dasar PPI |+ Bukd
untuk mengetahui pengesahan
tentang : | atau
tentang atau
pernyataan
a. maksud dan tujuan pencatatan
perusahaan,/ d
perusahaan;
b. modal disetor
b. modal disetor Kementerian
Hukum dan
perusahaan,: Hukum dan
c. pengesahan anggaran
dasar dari
Kementerian Hukum
dan HAM dan
pemuatan dalam:
Lembaran Berita
Negara;dan :
Negara;dan
d. perubahan-
perubahan anggaran
dasar.
3. Pastikan seluruh
perubahan anggaran
dasar telah dilaporkan
kepada Menteri
Keuangan.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan
Izin usaha | 1. Minta daftar kantor
dan cabang. cabang.
|dan cabang.
| pelaporan |2. Pastikan seluruh|. Anggaran
pembukaan/penutupan dasarPPlserta
7penutupan kantor cabang, / perubahan
perubahan nama, dan perubahanny
| perubahan| kantor telah dilaporkar
kantor telah dilaporkan

 End of Page 24
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal -: :29 Februari 2012
18 -
nama, dan| kepada Menteri
perubahan Keuangan.
alamat|3. Buat Kertas Kerja
kantor Pemeriksaan.
Direksi/ | 1. Minta daftar - Daftar direksi/
pengurus direksi/pengurus dan pengurus dan
dan dewan dewan
|komisaris/ komisaris/ pengawas. komisaris/
|pengawas |2. Dalam hal terjadi
pengawas |2. Dalam hal terjadi pengawas.
perbedaan dengan daftar | Anggaran
direksi / pengurus dan dasat PPI serta
dewan perubahan-
perubahan-
komisaris/ pengawas perubahannya.
yang dimiliki pemeriksa, |. Bukti
minta akta notaris atas pelanorar
pengangkatan dan bukcti | perubaban
pelaporan kepada direksi/
instansi berwenang. pengurus dan
instansi berwenang. pengur
3. Cek kepengurusan PPI dewan
apakah telah sesuai komisaris
dengan ketentuan pengBses
peraturan perundang- kepada instansi
undangan di bidang berwenang.
Perusahaan Pembiayaan| Daftar riwayat
Infrastruktur hidup anggota
a. terdapat paling direksi/
sedikit satu orang pengtrus dan
anggota dewan
direksi/pengurus.. komisaris/
yang bepengalaman pengawas.
di bidang jasa
keuangan paling
kurang 2 tahun;
b. direksi/ pengurus PPI
menetap di Indonesia,
tidak melakukan
sebagai
d. direksi/ pengurus dan
dewan
komisaris/pengawas
perangkapan jabatan
sebagai
komisaris/pengawas

 End of Page 25
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 19 -
yang bergerak dalam
proyek infrastruktur.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Sistem dan
pedoman internal yang
internal PPl.
dimiliki PPI terkait
Persetujuan
dengan
 pemberian pinjaman
langsung (direct
lending)
kegiatan atau
 refinancing:
 pemberian pinjaman
subordinasi;
 pemberian dukungan
pengendalian internal
yang memadai.
|3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

 End of Page 26
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
20 -
5. | Struktur |1. Minta dan pelajari |* Struktur
Minta dan pelajari |* Struktur
 struktur organisasi ( orgahisasi PPl.
PPl; dan /, Uraian tugas
 uraian tugas,| wewenang, dan
Wewenang, dan / 1
pembagian kerja. kerja.
. Cek apakah struktur
organisasi telah
disi/ dilengkapi dengan
pejabat di masing-
masing unit yang ada.
Telaah apakah struktur
organisasi telah
memperhatikan
pengendalian internal.
. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
daya personalia. anggaran biaya
pengembangan
anggaran biaya SDM
anggaran biaya
pengembangan sumber| Data tentang
daya manusia (jangka| pendidikan,
pendek maupun jangka pelatihan,
panjang). :. seminar,
3. Minta data tentang kursus, yang
seminar, kursus yang oleh pejabat/
selama 1 tahun terakhir.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
b. Aspek Operasional
Aspek ini digunakan untuk menilai apakah penyelenggaraan usaha
PPI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Penilaian atas
aspek ini dilakukan terhadap Objek Pemeriksaan antara lain
1) pemberian pinjaman langsung (direct tending) untuk
pembiayaan infrastruktur;
2) refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain,
3) pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang
berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur,
) pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk
penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur,
5) pemberian jasa konsultasi (aduisory seruices);

 End of Page 27
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
21 -
6) penyertaan modal (equity investment);
7) upaya mencarikan suap market yang berkaitan dengan
pembiayaan infrastruktur;
8) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan
pembiayaan infrastruktur (jika ada);
9) penempatan dana;
10) kegiatan pendanaan; dan
11) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
Tujuan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, dan dokumen yang
diperlukan untuk menilai aspek operasional meliputi
Tujuan : 1. Untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang
dilakukan PPI telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
2. Untuk memastikan bahwa PPI telah menerapkan
prinsip mengenal nasabah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
pinjaman langsung
secara sampel atau
populasi debitur.
Daftar rincian
pinjaman langsung
apakah telah sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang
Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
atas debitur refinancing.
debitur refinaneing.
infrastruktur
infrastruktur |2. Minta dokumen
Yang telali pembiayaan refinancing
secara sampel atau
populasi debitur. d
|3. Uji proses pemberian refinancing.
refinancing apakah telah
sesuai dengan

 End of Page 28
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
- 22 -
ketentuan peraturan |+ Dokumen
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
perundang-undangan di| refinancing
bidang Perusahaan
Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
11. Minta daftar rincian
pinjaman debitur pinjaman :
internal PPI
|subordinasi| subordinasi.
2. Minta dokumen  pembenan
pemberian pinjaman | pinjaman
subordinasi secara
Daftar rincian
debitur. &:. debitur
3. Uji proses pemberiani pinjaman
pinjaman subordinasi| subordinasi.
apakah telah sesuai |  Dokumen
dengan ketentuan pinjaman
peraturan perundang- subordinasi.
undangan di bidang
Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Pemberian | 1. Minta daftar rincian Pedoman
asabahyang| intemal P
kredit (credit| memperoleh dukungan | mengenai
enhancement) kredit dari PPI. / pemberian
2. Minta dokumen
pemberian dukungan kredit.
kredit secara sampel|. Daftar rincian
atau populasi nasabah.| nasabah yang
3. Uji proses pemberian| memiperoleh
dukungan kredit dukunga
apakah telah sesuai kredit.
dengan ketentuan :|. Dokumen
peraturan perundang. pemberian
undangan di bidang dukungan
pedoman intemal PPI.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
internal PPI
jasa konsultasi.
mengenai

 End of Page 29
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
23
2. Minta dokumen jasa
pemberian jasa| konsultasi.
sampel atau populasi| Daitar hncian
masabah. / t07,1100
3. Uji proses pemberian.Dol
3. Uji proses pemberian
Rakmasulasi apakah
telah sesuai dengan pemberan
ketentuan peraturan Jas
perundang-undangan di | Konsutasl.
perundang-undangan di 
bidang Perusahaan:
Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Pemeriksaan.
Minta dokumen
6. | Penyertaan
Anggaran
penyertaan modal.
| modal (equitg
dasar
inuestmerit)
perusahaan
modal apakah telah
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang Perusahaan
Pembiayaan
3. Lakukan pengecekan
apakah investee adalah
PPI atau perusahaan
yang bergerak di bidang
infrastruktur.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Kegiatan | 1. Minta dokumen terkait / , Pedoman
mencarikan kegiatan mencarikan| internal PPI
 suap market | suap market.| mengenai
yang |2. Uji proses kegiatan, kegiatan
berkaitan| mencarikan suap   mencarikan
dengan  market apakah telah| swap market.
casesuai dengan /, Dokumen
rastrketentuan peraturan| terkaie
perundang-undangan di
bidang Perusahaan
Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
|3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

 End of Page 30
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 24 -
|8. | Kegiatan atau | 1. Pastikan apakah ada
pemberian kegiatan atau
internal PPI
fasilitas lain pemberian fasilitas lain
|yang terkait| yang terkait dengazz
dengan pembiayaan
engan pembiayaan pemberian
pembiayaan infrastruktur yang perlu| fasilitas lain
infrastruktur mendapat persetujuan| yang terkait
infrastruktur 1 mendapat persetujuan
(ika ada)| Menteri Keuangan.. dengan
dengan |2. Minta dokumen terkait pembiayaan
persetujuan kegiatan atau infrastruktur.
Menteri pemberian fasilitas lain. Dokumen
Keuangan yang terkait dengan| terkait
pembiayaan 
pembiayaan kegiatan atau
infrastruktur. . / periberian
3. Uji kegiatan atau :| fasilitas lain
pemberian fasilitas lain yang terkait
yang terkait dengan dengan
pembiayaan H pembiayaa
infrastruktur apakah infrastruktur.
telah sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di
bidang Perusahaan
Pembiayaan
Infrastruktur dan
pedoman internal PPI.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
dokumen penempatan
dana.
dana.
mengenai
2. Uji proses penempatan
sesuai dengan
Daftar rincian
ketentuan peraturan
penempatan
bidang Perusahaan
Pembiayaan| * Dokumen
Infrastruktur dan terkai
pendanaan apakah
telah sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangah
di bidang Perusahaan
Pembiayaan terkait

 End of Page 31
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 25-
Infrastruktur dan penerbitan
pedoman internal PPI.| surat
3. Buat Kertas Kerja berharga,.
hibah.
hibah.
Minta dokumen terkait | Pedoman
penerapan prinsip  Pelaksanaan
mengenal nasabah. Penerapan
Cek apakah telah Prinsip
dibentuk unit kerja | Mengenal
khusus atau ditunjuk Nasabah.
petugas khusus yang|Surat
bertanggung jawab atas
pelaksanaan penerapan
pelaksanaan penerapan| pembentukan
pembentukan
prinsip mengenal
rinsip mengenal  unit khusus
nasabah.
3. Periksa apakah PPI
telah memiliki sistem
bertanggung
informasi yang dapat
mengidentifikasi,
pelaksanaan
memastikan apakah
penerimaan dan mengenal
identifikasi nasabah, | nasabah dan
pemantauan rekening daftar
dan transaksi nasabah, | nasabah yang
pemeliharaan profil, .| melakukan
nasabah, dan pelaporan | tansaksi
transaksi mencurigakan | mencurigakan
telah sesuai dengan/ dikal ada).
Pedoman Pelaksanaan|. Daftar
Penerapan Prinsip |' Daltar
Penerapan Prinsip pelatihan/sos
Mengenal Nasabah. alisdsi terkait
5. Minta rincian pelatihan pelaksanaan
dan/atau sosialisasi penerapan
yang akan dan telah prinsi
dilakukan terkait : mengenal
pelaksanaan penerapan | nasabah.
prinsip mengenal
nasabah. .
6. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.

 End of Page 32
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
C. Aspek Keuangan
Aspek ini digunakan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran
substansi laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha PPI.
 atas aspek ini antara lain dilakukan terhadap pbiek-objek
seperti akun-akun Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi,
dan Rekening Administratif. Tujuan pemeriksaan, prosedur
pemeriksaan, dan dokumen yang diperlukan untuk menilai aspek
ini meliputi
Tujuan : Menilai kebenaran substansi akun-akun Neraca,
Laporan Arus Kas, Laporan Laba Rugi, dan Rekening
Administratif.
Minta dan pelajari pedoman | Pedoman
internal PPI terkait 3 | internal terkait
pencatatan transaksi akun-| pencatatan
akun Neraca, Laporan Arus | transaksi akun
Kas, Laporan Laba Rugi, dan | akun.
Rekening Administratif.
Piutang |1. Minta daftar piutang
(pinjaman rincian dan total piutang
yang pembiayaan tersebut.
diberikan) | 2. Periksa akurasi jumlah,
validitas, kelengkapan,
dan klasifikasi akun
keuangan.
piutang pembiayaan.
dan buku
Pemeriksaan.
besar
pembantu.
33. Penyertaan | 1. Minta daftar penyertaa
modal| modal dan laporan
keuangan audit terakhir
inuestee.
|2. Periksa akurasi jumlah,
validitas, kelengkapan,
dan lclasifikasi akun triwulanan
3. Cekjumlah penyertaan|' Laporan
modal apakah telah tahunan vang
sesuai dengan ketentuan telah diaudit.
undangan di bidang  * Buku besar.
Infrastruktur 7 / dasar
 jumlah seluruh investee.
tidak melebihi 75%
(tujuh puluh lima per

 End of Page 33
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 27 -
seratus) dari modal
sendiri PPI; dan
 jumlah penyertaan modal
(empat puluh lima per
seratus) dari modal
disetor investee.
|4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Penempatan | 1. Minta rincian
pada bank. penempatan pada bank.
2. Periksa akurasi jumlah,
validitas, kelengkapan,
dan klasifikasi akun
penempatan pada bank.
3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Surat 11. Minta rincian surat
berharga| berharga yang dimiliki
berharga yang
3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
keuangan.
Buku besar
dan buku
besa
pembantu
.Minta rincian surat |  Prospektus
berharga yang : penerbitan
diterbitkan. surel
. Periksa akurasi jumlah, berharga.
validitas, kelengkapan, |. Lapotan
dan klasifikasi akun surat | keuangan
dan klasifikasi akun surat
berharga yang .Buku besar
diterbitkan. dan buku
. Buat Kertas Kerja besar
Pemeriksaan. pembantu.
1. Minta rincian pinjaman  Perjanjian
yang diterima. pinjaman.

 End of Page 34
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februati 2012
- 28 -
|2. Periksa akurasi jumlah,| - Laporan
validitas, kelengkapan, keuahgan.
dan klasifikasi akun T. Buku besar
dan klasifikasi akun
pinjaman. / dan buku
|3. Cekjumlah pinjaman / besar
apakah telah sesuai pembantu.
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan di bidang
Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur
 jumlah pinjaman tidak
melebihi 10 (sepuluh)
kali dari jumlah modal
sendiri dan pinjaman
subordinasis dan
yang diperhitungkan
dalam perhitungan
jumlah pinjaman tidak
melebihi 509 (lima
puluh per seratus)
dari modal disetor.
4. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
disetor dalam neraca dan
bandingkan dengan
disetor telah dilakukan
sesuai dengan business
plan PPI:

 End of Page 35
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapegam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
- 29 -
paling sedikit 50%
(lima puluh per
seratus) dari modal
disetor PPl; dan
 kepemilikan saham
oleh badan usaha asing
(ika ada) tidak
melebihi 85 (delapan
puluh lima per seratus)
dari modal disetor PPI.
5. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
dan kontinjensi.| keuangan
2. Cek nilai penjaminan /. Dokumen
yang dilakukan dan pendukung
pastikan nilai penjaminan / terkai
tidak melebihi jumlah | rekening
modal sendiri dikurangi| administratif.
penyertaan modal.
3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Cek kebenaran klasifikasi | . Laporan
/Pendapatan
pendapatan operasional. keuangan.
2. Periksa akurasi saldo
2. Periksa akurasi saldo |.Buku Besar.
pendapatan operasional
dan cocokkan total
pendapatan operasional
yang dilaporkan dalam
pendapatan operasional
hasil pemeriksaan.
3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
.Cek kebenaran klasifikasi
.Pendapatan
| non pendapatan non :
operasional| operasional.
. Periksa akurasi saldo
pendapatan non
operasional dan cocokkan
total pendapatan non
operasional yang

 End of Page 36
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal ;: : 29 Februari 2012
30
|12. | Beban |1. Cek kebenaran klasifikasi
keuangan.
operasional beban operasional
|2. Periksa akurasi saldd.
beban operasional dan
cocokkan total bebani
operasional yang
dilaporkan dalam lapore
dengan total beban :
operasional hasil
pemeriksaan.
pemeriksaai.
3. Buat Kertas Kerja
Pemeriksaan.
Beban non 11. Cek kebenaran klasifikas
| operasional| beban non operasional.
2. Periksa akurasi saldo
beban non operasional
dan cocokkan total beban
non operasional yang
dilaporkan dalam laporan
dengan total beban non
operasional hasil
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Rinal (LHPF) yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK.
LHPS disusun setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan
berdasarkan dokumen, data dan/atau keterangan yang diperoleh
selama Proses Pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam Kertas
Kerja Pemeriksaan. LHPS wajib disampaikan olch Biro Pembiayaan dan
Penjaminan kepada direksi/pengurus PPI paling lama 30 (tiga puluh
hari kerja setelah berakhirnya Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
Hasil-hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam LHPS dapat disanggah
hari kerja sejak LHPS diterima oleh PPI. Dalam hal PPI mengajukan
surat tanggapan atas LHPS yang berisi keberatan atas LHPS, maka.
dilakukan pembahasan dengan PPI. Pembahasan LHPS dengan PPI
tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan
diterima Bapepam dan LK. Hasil pembahasan LHPS dengan PPI
tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara. Penyusunan LHPF paling lama 10 (scpuluh)
hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pembahasan Laporan
Hasil Pemeriksaan Sementara.
Dalam hal PPI tidak mengajukan tanggapan atau mengajukan

 End of Page 37
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
-31 -
belas) hari kerja sejak LHPS diterima oleh PPI, maka LHPS ditetapkan
menjadi LHPF.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan
temuan dan rekomendasi yang dituangkan, dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan, yaitu
a. Tindak lanjut atas temuan adanya pelanggaran
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya
pelanggaran yang dilakukan oleh PPI terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan di . bidang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur, maka terhadap PPI dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Tindak lanjut atas rekomendasi berupa saran perbaikan atau
penyempurnaan
Rekomendasi yang dituangkan dalam LHPF dapat berupa saran
perbaikan atau penvempumnaan Untul
pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan
tersebut.

 End of Page 38
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
B. Contoh Formulir
FORMULIR I FORMAT RENCANA KEGIATAN PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
0ONDO PESNN CEANRGANAOU 021 3847.07 STUS TANCANANTA
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
TAHUN .
MANUSIA
Pemeriksaan
Pemeriksaan
Kantor Cabang
ml| Kantor Pusat
Nama Jml Kantor Pusat
Perusahaan / Cabang | Jml
hari
.Pesai
B. MONITORING ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA (dibagi per
perusahaan)
C. KEBUTUHAN ANGGARAN
Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan

 End of Page 39
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : : 29 Februari 2012
33
FORMULIR II: FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
DUNG SUNNITRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1 4 AARTA 107
(tanggal)..
Nomor : S-
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan
Yth.
Pengurus/Direksi
Koperasi/PT.
(alamat)
(alamat) .............
Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan
ini kami beritahukan bahwa Menteri Keuangan selaku pembina dan
pengawas perusahaan pembiayaan infrastruktur akan melakukan
| pemeriksaan terhadap Koperasi/PT
Adapun nama-nama yang akan melakukan pemeriksaain adalah
sebagai berikut
1. ......................./ NIP ...............selaku Penyelia;
2. ...................... / NIP ...............selaku Ketua Tim;
**.................../ NIP .............. selaku Anggota Tim;
/ NIP ............ selaku Anggota Tim;
4. .................../ NIP ............. selaku Anggota Tim;
|5. dst.
Jangka waktu pemeriksaan terhitung dari tanggal ............s.d.
Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut maka
kami minta agar Saudara dapat menunjuk/menugaskan beberapa
pejabat/pegawai Koperasi/PT ....... untuk membantii kelancaran jalannya |
pemeriksaan.
Demikcian agar Saudara maklum.
a.n.Ketua
Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan,
Tembusan:
1. Ketua,
|2. Sekretaris Badan.

 End of Page 40
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : : 29 Februari 2012
- 34 -
FORMULIR III: FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
EDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO JAL AN LAPANGAN BANTEIN TIMAUR NOMOR 1-4,JAKARTA 1071
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
NOMOR
Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan selaku Penanggung Jawab
| Pemeriksaan dengan ini menugaskan
Pangkat / Golongan
Jabatan : ....................................
Nama / NIP : ..................1.
Pangkat / Golongan
Pangkat / Golongan : ....................................
Jabatan
Jabatan : ************************************
***********************************
. Nama / NIP : ***************** /
Pangkat / Golongan
Jabatan : .................................
Nama / NIP : ****************** /.
Pangkat / Golongan
Pangkat / Golongan : .*****.............................
Jabatan : ****....
Jabatan : ********************************
5. Dst
Tanggal Berangkat :
Tanggal Berangkat : ***********************
Penugasan : Melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi/PT
atas kebenaran aspek substansi laporan
keuangan dan laporan (' kegiatan | usaha,
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
Jakarta,
a.n.Ketua
Kepala Biro Pembiayaan dah
Penjaminan,
Tembusan:
1. Ketua,
2. Sekretaris Badan.

 End of Page 41
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : : 29 Februari 2012
35 - 1
FORMULIR IV: FORMAT HASIL ANALISIS PENDAHULUAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
DUNG SUMTRO DJOJOHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4,JAKARTA 1
ANALISIS PENDAHULUAN
PT.
A. INFORMASI PERUSAHAAN
Nama :
Alamat : *************************************
Alamat
Alamat :
************..........***************
Nomor Izin Usaha
Jumlah karyawan : ************************************
Jumlah karyawan
******************************************
Komisaris Utama
Komisaris : ***************************************
Direktur Utama
Direktur : ****************
Direktur
Pemegang Saham
B. HASIL ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
A |ASET
1. | Kas
2. | Penempatan pada bank
3. | Surat berharga yang dimiliki
Pendapatan yang masih akan
diterima
Pinjaman yang diberikan
b. refinancing
c. pinjaman subordinasi
d.lain-lain
6. | Penyertaan modal
Cadangan kerugian
penurunan nilai
a, penempatan pada bank -/-

 End of Page 42
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : : PER-02/BL/2012
Tanggal : : 29 Februati 2012
-36- 5N
|b. surat berharga yang
dimiliki -/-
0
c. pinjaman yang diberikan -/-
*******
d. lain-lain -/ -
********
*******
0
Aset tidak berwujud
*******
Akumulasi amortisasi
****
Aset tetap
******* IL *******
Akumulasi penyusutan
********
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
TOTAL ASET
B | LIABILITAS
1. | Beban yang masih harus
 dibayar
| Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Liabilitas lancar lainnya
Surat berharga yang
a. Pemerintah Republik
Indonesia
b. pemerintah asing
c. lembaga multilateral
*********** *******
* *******
*******
**************
/Modal ******
a. modal disetor| ******
c. disagio -/- / *******

 End of Page 43
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 37 -
Cadangan
a. cadangan umum
b. cadangan tujuan
c. cadangan lainnya
|Hibah
4. | Saldo laba/(rugi)
5. | Laba (rugi) tahun berjalan
Pendapatan komprehensif
6. | lainnya
TOTAL EKUITAS
4**** *******
| TOTAL LIABILITAS DAN
EKUITAS
FINANCIAL RATIO
| Pendapatan dan beban
operasional
1. Pendapatan
operasional
a. Pendapatan
bunga/provisi/ fee
1) pinjaman
langsung
2) refinancing
3) pinjaman
subordinasi
4) lainnya
b. pendapatan fee
penjaminan

 End of Page 44
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor PER-02/BL/2012
Tanggal. : 29 Februari 2012
38
c. pendapatan jasa
konsultasi
d. pendapatan deviden
e. pendapatan bunga
investasi
f. keuntungan dari
penyertaan modal
dengan metode
ekuitas
g. pendapatan
operasional lainnya
Jumlah pendapatan
operasional
2. Beban operasional
bunga/provisi/ fee
1) bunga pinjaman
2) beban provisi
dan fee
b. beban klaim
penjaminan
kerugian dari
penyertaan modal
dengan metode
ekuitas
d. beban penurunan
nilai aset keuangan
1) penempatan
pada bank|..... | ......
2) surat berharga
3) pinjaman yang
diberikan ****** *******
4) lainnya***** *******.
e. beban gaji dan
tunjangan
1. beban
pengembangan
usaha
dan amortisasi
h. beban umum dan
administrasi
i. beban operasional
lainnya
Jumlah beban
operasional

 End of Page 45
LAMPIRAN
Peraturan Kelua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
- 39
/ Laba/(rugi) operasional
Pendapatan dan beban
non operasional
|1. Pendapatan non
operasional
|2. Beban non operasional
Pendapatan/ (beban) non
operasional
| Laba/(rugi) sebelum pajak
penghasilan
V| Pajak penghasilan
Taksiran pajak
 penghasilan
Pajak tangguhan
VI | Laba/(rugi) bersih
C. KESIMPULAN HASIL ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Penyelia
Ketua Tim
Anggota
Anggota : .......
. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Tanggal ...... s.d .....
Tanggal
PROSEDUR PEMERIKSAAN
*******
*************
Catatan
karakteristik koperasi.

 End of Page 46
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapegam dan LK
Nomor : PER-02/BBL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
-40-
BAB IV
DOKUMENTASI PEMERIKSAAN
A. Klasifikasi Berkas Pemeriksaan
Berkas Pemeriksaan merupakan data, kertas kerja, laporan pemeriksaan,
dan semua dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan.
Dokumen terscbut merupakan bukti otentik pelaksanaan pemeriksaan
berkas pemeriksaan mudah diperoleh kembali, penyimpanannya harus
dilakukan dengan tertib dan teratur.
Berkas Pemeriksaan dapat diklasifikasikan scbagai berikut:
1. Berkas Umum
Berkas umum merupakan dokumen-dokumen adininistratif yang dibuat
dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Berkas umum
mencakup
a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP)
Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK,
selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan yang selanjutnya
disampaikan kepada PPI. Tembusan SPP dildirimkan kepada Ketua
dan Sekretaris Bapepam dan LK.
Surat Perintah Pemeriksaan (Sprint)
Sprint merupakan surat yang dikeluarkan Kepala Biro Pembiayaan
dan Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK, selaku
Penanggung Jawab Pemeriksaan yang digunakan pemeriksa sebagai
dasar untuk melakukan pemeriksaan. Tembusan Sprint dikirimkan
kepada Ketua dan Sekretaris Bapepam dan LK.
c. Surat Perintah Perjalanan Dinas
Surat Perintah Perjalanan Dinas dibuat untuk| keperluan
administratif guna mendapatkan penggantian biaya perjalanan dinas
dari Bapepam dan LK. Untuk pemeriksaan di kantor pusat PPI di
Jakarta cukcup digunakan Sprint, sementara untuk pemeriksaan PPI
di kota-kota lain digunakan juga Surat Perintah Perjalanan Dinas
selain Sprint.
d. Daftar Permintaan dan Pemninjaman Data dan/ atau Dokumen
Daftar ini merupakan daftar permintaan dan peminjaman data
dan/atau dokumen yang dibutuhkan oleh pemeriksa dan
disampaikan kepada PPl. Daftar ini berisi rincian data dan/atau
dokumen yang dibutuhkan, tanggal diberikan atau kesanggupan PPI
memberikan data, dan tanggal pengembalian data. Daftar ini dibuat 2
(dua) rangkap (satu untuk pemeriksa dan satu lagi untuk PPI) dan
ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan.
Contoh format Daftar Permintaan dan Peminjaman Data dan/atau
Dokumen terdapat dalam Formulir V.

 End of Page 47
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
e. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penundaan Pemeriksaan
Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan merupakan dokumen yang berisi
pemayjatan bahwa PPl mepolak dilakukan
menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
Dalam hal PPI menolak dilakukannya pemeriksaan atau menolak
membantu kelancaran pemeriksaan, wakail PPI dan Ketua Tim
Pemeriksaan harus menandatangani Berita Acara  Penolakan
Pemeriksaan / Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
Contoh format Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakat
Membantu Kelancaran Pemeriksaan terdapat dalam Formulir V.
Berita Acara Penundaan Pemeriksaan merupakan dokumen yang
berisi pernyataan bahwa PPl mengajukan penundaan pemeriksaan.
Dalam hal PPI mengajukan penundaan dilakukannya pemeriksaan,
wakil PPI dan Ketua Tim Pemeriksaan harus menandatangani Berita
Acara Penundaan Pemeriksaan.
Contoh format Berita Acara Penundaan Pemcriksaan terdapat dalam
Formulir VII.
f. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara | Penolakan
Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan
Berita Acara Pemeriksaan merupakan dokumen yang menyatakan
ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan pihak yang mewakili
PPI setelah berakhirnya pemeriksaan di kantor PPI.
Contoh format Berita Acara Pemeriksaan terdapat dalam Formulir
Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan
dibuat apabila pihak yang mewalcili PPI menolak untuk
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Berita  Acara ini
ditandatangani olch Ketua Tim Pemeriksaan dan pihak yang mewakili
PPI setelah berakhirnya pemeriksaan di kantor PPI.
Contoh format Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita
Acara Pemeriksaan terdapat dalam Formulir IX.
8 Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan
Hasil Pemeriksaan Final
Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara maupun
Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Final ditandatangani
oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas riama Ketua
Bapepam dan LK dan ditujukan kepada direksi/penigurus PPL.
Dalam Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara harus
diberitahukan tentang jangka waktu penyampaian | tanggapan
tefhadap laporan dimaksud dan keminokinon diol
pembahasan apabila direksi/pengurus PPI keberatan terhadap
temuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam LHPS.
Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan
Sementara terdapat dalam Formulir X.

 End of Page 48
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemcriksaan Final
(Tanpa Tanggapan) terdapat dalam Formulir XT.
Contoh format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Final
(Dengan Tanggapan) terdapat dalam Formulir XII.
h. Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
dibuat apabila dilakukan pembahasan dengan PPI yang) keberatar
terhadap temuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam LHPS
Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
ditandatangani Penyelia Pemeriksaan dan Ketua Tim Pemeriksaan
dan wakil dari PPl pada akhir acara pembahasan.
Contoh format Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan
Sementara terdapat dalam Formulir XIII.
. Nota Dinas Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
kepada Ketua Bapepam dan LK
Nota Dinas pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
disampaikan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan kepada
Ketua Bapepam dan LK dan berisi laporan mengenai pemeriksaan
terhadap PPI  beserta hasil-hasilnya. Nota Dinas ini dilampiri
ringkasan hasil-hasil pemeriksaan. Nota Dinas tersebut dibuat untuk
pemeriksaan berkala dan pemeriksaan setiap waktu. Bentuk Nota
Dinas ini sesuai dengan bentuk baku yang telah diterapkan di
Jingkungan Bapepam dan LK.
j. Lembar Kerja Pemeriksa
Lembar ini berisi tentang pekerjaan yang telah dilakukan setiap
pemeriksa, tanggal penyelesaian pekerjaan tersebut, dan kertas kerja
yang dihasilkan. Lembar Kerja Pemeriksa diisi oleh pemeriksa, dan
diparaf oleh Ketua Tim Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan,
Contoh format Lembar Kerja Pemeriksa terdapat dalam Formulir XIV.
k. Surat dari PPI atau Pihak Lain
Surat dari PPI merupakan semua surat yang berhubungan dengan
pemeriksaan dan berasal dari PPI, misalnya Surat Tanggapan atas
LHPS. Sedangkan surat yang berasal dari pihak lain misalnya adalah
balasan surat konfirmasi.
2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan kertas kerja yahg dibuat
pemeriksa selama melakukan kegiatan pemeriksaan.
Kertas kerja tersebut diberi nomor indeks dan diparaf oleh Ketua Tim
Pemeriksaan dan Anggota Tim Pemeriksaan yang membuat kertas kerja.
Kertas kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam membuat
Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan demikian semua yang tertuang
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan didukung dengan KKP. Secara garis
besar KKP mencakup

 End of Page 49
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
43-
a. KKP awal, mencakup
1) Hasil Analisis Pendahuluan; dan
2) Kuesioner.
b. KKP untuk aspek kelembagaan, mencakup
1) KKP anggaran dasar,
2) KKP izin usaha dan pelaporan pembukaan/penutupan kantor
cabang, perubahan nama perusahaan, dan perubahan alamat
kantor;
3) KKP direksi/ pengurus dan dewan komisaris/ pengawas;
4) KKP sistem dan prosedur kerja,
5) KKP struktur organisasi;
6) KKP sumber daya manusia; dan
7) KKP aspek kelembagaan lainnya.
c. KKP untuk aspek operasional, mencakup
1) KKP pemberian pinjaman langsung
2) KKP refinancing atas infrastruktur yang tclah dibiayai pihak
lain;
3) KKP pemberian pinjaman subordinasi;
4) KKP pemberian dukungan kredit (credit enhancement)
5) KKP kegiatan pemberian jasa konsultasi;
6) KKP penyertaan modal (equity investment);
7) KKP kegiatan mencarikan suap market yang | berkaitan
dengan pembiayaan infrastruktur;
8) KKP penempatan dana;
9) KKP kegiatan pendanaan;
10) KKP Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
11) KKP aspek operasional lainnya.
d. KKP untuk aspek keuangan, mencakup
1) KKP piutang pembiayaan;
2) KKP penyertaan modal;
3) KKP penempatan pada bank;
4) KKP surat berharga yang dimiliki
5) KKP surat berharga yang diterbitkan;
6) KKP pinjaman yang diterima,
7) KKP permodalan;
8) KKP rekening administratif;
9) KKP pendapatan operasional;
10) KKP pendapatan non operasional;
11) KKP beban operasional;
12) KKP beban non operasional; dan
13) KKP aspek keuangan lainnya.

 End of Page 50
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
44
3. Dokumen Pendukung KKP
Kelompok berkas ini berisi dokumen-dokumen yang diperoleh pemeriksa
dari PPI dan/atau pihak lain untuk mendukung KKP. Dokumen
pendukung KKP yang diarsip hanyalah dokumen pendukung yang
relevan dengan KKP.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari LHPS maupun LHPF
memuat hasil-hasil pemeriksaan yang mencakup semua aspek yang
diperiksa. LHPS dan LHPF ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan atas nama Ketua Bapepam dan LK.
Contoh format dan sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat
dalam Formulir XV.
B. Prosedur Penyimpanan Dokumen
Setelah pemeriksaan terhadap PPI selesai dilakukan (Laporan Hasil
Pemeriksaan telah dikirim), pemeriksa wajib melakukan pengarsipan seluruh
berkas pemeriksaan dengan cara yang sistematis, sehingga berkas
pemeriksaan tersebut mudah ditemukan kembali apabila diperlukan.
Dokumen-dokumen elektronik dari satu pemeriksaan harus disimpan dalam
Satui dfektori jang tidak bercampur dengan dokumen lain
kompuiter. Berkas pemeriksaan yang berupa dokumen kertas harus
disimpan dalam 2 (dua) bundel yang terpisah, yaitu
Bundel 1 berisi Berkas Umum, LHPS, dan LHPF.
Bundel 1 disusun dengan urutan sebagai berikut:
a. Daftar Tsi;
b. Sprint;
c. SPP,
d. Surat Perintah Perjalanan Dinas atau copy Surat Perintah
Perjalanan Dinas,
. Daftar Permintaan dan Peminjaman Data dan/ atau Dokumen;
f. Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan atau Berita Acara Penundaan Pemeriksaan
dika ada);
Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan
Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (jika ada);
. Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
(ika ada);
i. Lembar Kerja Pemeriksa,
j. Surat dari PPI atau pihak lain (ika ada);
. Nota Dinas Pengantar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
kepada Ketua Bapepam dan LK,
1. LHPS dan surat pengantamya; dan
m. LHPF dan surat pengantamya.
2. Bundel 2 berisi KKP dan Dokumen Pendukung KKP.
Bundel 2 disusun sesuai dengan urutan nomor indeks KKP.

 End of Page 51
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
45
FORMULIR V. FORMAT DAFTAR PERMINTAAN DAN PEMINJAMAN DATA
DAN/ATAU DOKUMEN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
PE ERAONA EO PAERANAN EAKSINAU 021)3840 STS  
DAFTAR PERMINTAAN DAN PEMINJAMAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN
Ketua Tim Pemeriksaan,
NIP
) disi angka 1 apabila dokumen diminta dan angka 2 apabila dokumen
dipinjam

 End of Page 52
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
46
FORMULIR VI FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN/
PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
GEDUNGSUNIRO DLOJOHADKUSUNO,JALAN LAPANGAN BANTE T
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMAL (021) 3847437, SITUS www.bapepam go.id
BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN,
PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN
:
Pada hari ini .......,. tanggal ........ berdasarkan Surat Perintah
| Pemeriksaan Nomor ........ tanggal ........, kami
Nama :
Nama : *******
NIP :
NIP : *********
|Ketua Tim Pemeriksaan pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan, ditugaskan
|untuk melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi/Pl
alamat .
Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Koperasi/PT
| dalam hal ini diwakili oleh:
Nama :.
Nama : *******
Jabatan :.*******
Alamat
Alamat :......
|telah menolak untuk dilakukan pemeriksaan/membantu kelancaran
| pemeriksaan', dengan alasan:
Demikian Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Penolakan Membantu
|Kelancaran Pemeriksaan' ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta,
Ketua Tim Pemeriksaan,
NIP ...................*****:**
| Jabatan .................
) coret yang tidak perlu

 End of Page 53
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal. : 29 Februari 2012
:
:
FORMULIR VII FORMAT BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
GEDUNG SUNDITRO DJOJOHADIKUSUNIO , JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKARTA 10710
BERITA ACARA PENUNDAAN PEMERIKSAAN
Pada hari ini .......,, tanggal ........ berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Nomor.........tanggal........ Koperasi/PT ...........|dan Tim
Pemeriksaan sepakat untuk melakukan penundaan pemeriksaan dengan 
alasan
Demikian Berita Acara Penundaan Pemeriksaan ini dibuat dengan
|sebenarnya.
Jakarta,
|Koperasi/PT........ Ketua Tim Pemeriksaan,
ahata...... NIP...........................
**************************************
NIP -****:*.........................

 End of Page 54
LAMPIRAN
Nomor * :: PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 48 -
FORMULIR VIII FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
010 TELEPON 0210366800, PAKS 020 7,U
0
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor:
Pada hari ini, .......... tanggal .................., Tim Pemeriksaan Biro
Pembiayaan dan Penjaminan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
| Nomor .................. tanggal ................ telah melaksanakan pemeriksaan
| terhadap Koperasi/PT
|terhadap Koperasi/PT ................, dengan alan
Kepada Koperasi/PT .......... telah ditunjukkan Surat Perintah
Pemeriksaan dan dijelaskan tentang tujuan pemeriksaan yaitu untuk
memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan keuangan
dan laporan kegiatan usaha dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan
| Infrastruktur serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang|
Pemeriksaan telah dilaksanakan dari tanggal ......... s.d.
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim
Pemeriksaan dan pihak yang mewakili Koperasi/PT
Jakarta,
Koperasi/PT.............. Ketua Tim Pemeriksaan,
Ketua Tim Pemeriksaan,
| Jabata.................... NIP .......................

 End of Page 55
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : : PER-02/BL/2012
Tanggal. : 29 Februari 2012
49
FORMULIR IX: FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
9
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
GEDUNG SUNTT E O  A 001 ANL (021) 3847.37, srus w bapapangald
55010000 300 N ANOAUNAUE
BERITA ACARA PENOLAKAN PENANDATANGANAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada bari ini ....., tanggal ....... berdasarkan suat 
Pemeriksaan Nomor ......... tanggal ........Tim Pemeriksaan pada Biro
Pembiayaan dan Penjaminan telah melakukan pemeriksaan terhadap
|Koperasi/PT ..........., dengan alamat
dalam hal ini diwakili oleh
Jabatan :...........
Jabatan
Alamat :.........
Alamat
|telah menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dengan
alasan:
Demikian Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara
Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta, ........
Ketua.Tim Pemeriksaan,
Jabatan.................NP................

 End of Page 56
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
FORMULIR X FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SEMENTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3868001, FAKSIALI (021 3847437.,51US wwwibapopan aio
(tanggal)
|Nomor  *************
(tanggal) ........................
| Lampiran  satu berkas
|Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara
Yth.
Pengurus/Direksi
|Koperasi/PT
| (alamat)
Sehubungan dengan telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap
|Koperasi/PT ........... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Sementara. Saudara dapat menyampaikan tanggapan atas
hasil pemeriksaan dimaksud paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah
diterimanya surat ini. Selanjutnya, jika diperlukan akan dilakukan
pembahasan lebih lanjut atas tanggapan yang Saudara sampaikan, Jika
|dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan yang berisi keberatan
atau terdapat tanggapan yang berisi persetujuan' atas Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara akan
 ditetapkan sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan Final...
Demikian agar Saudara maklum.
a.n. Ketua
Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan,
NIP ......................
NIP
Tembusan:
1. Ketua;
|2. Sekretaris Badan;
|3. Pengawas/Dewan Komisaris Koperasi/PT

 End of Page 57
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapegam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal 3i : 29 Februari 2012
FORMULIR XI FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
FINAL (TANPA TANGGAPAN)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
0146,TELEPC1 (02138500014, F AKSINALI/021) 3847437,SITUS wwnv.bapapangald
(tanggal)
| Lampiran : satu berkas
|Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Final
Yth.
| Pengurus/Direksi
|Koperasi/PT .............
|Koperasi/PT
(alamat).
|(alamat) ....................
Sehubungan dengan telah disampaikan Laporan Hasil Pemneriksaan
|dan sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitiang sejak
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara diterima tidak ada tanggapan
|dari Saudara, maka Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dimaksud
ditetapkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Final.
Berkenaan dengan hasil Pemeriksaan, diharapkan Saudara
memperhatikan dan segera melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam 
Pelaksanaan atas rekomendasi agar disampaikan kepada kami
| paling lambat ....... disertai dengan dokumen peridukung pelaksanaan
| rekomendasi tersebut ').
Demikian agar Saudara maklum
a.n.Ketua
Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan
NIP ..........................
NIP ..
Tembusan:
1. Ketua;
|2. Sekretaris Badan;
3. Pengawas/Dewan Komisaris Koperasi/P
*) Paragraf ini hanya dicantumkan jika terdapat rekomendasi.

 End of Page 58
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal 1 : 29 Februari 2012
FORMULIR XII : FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
FINAL (DENGAN TANGGAPAN)
4
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SEDUNG SUNITRO DJOJOHADIKUSUNO, JALAN LAPANGAN BANTENG TMUR NOMOR 1-4, JAKARTA 1071
GEDUNG SUNTRELEPON /021) 3858001, FAKSIML 021) 3847437, SITUSWAv bapapangoi
(tanggal)..
(tanggal)..........................
Nomor
Lampiran : satu berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Final
Yth.
Pengurus/ Direksi
|Koperasi/PT
(alamat).
/ (alamat) .*************************
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........... tanggal
hal..............dan Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil
Pemeriksaan Sementara Nomor...........tanggal..........., maka bersama ini
kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Final yang disusun
 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara yang telah disesuaikan.
Berkenaan dengan hasil Pemeriksaan, diharapkan  Saudara
perhatikan dan segera melaksanakan rekomendasi yang terdabat dalam
 memperhatikan dan segera melaksanakan rekomendasi yang terdapat dalam
|Bab..........................dari Laporan Hasil Pemeriksaan Final').
.dari Laporan Hasil Pemeriksaan Final').
Pelaksanaan atas rekomendasi agar disampaikan kepada kami
paling lambat ....... disertai dengan dokumen pendukung pelaksanaan
rekomendasi tersebut').
Demikian agar Saudara maklum
a.n.Ketua
Kepala. Biro Pembiayaan dan
Penjaminan,
NIP
NIP ..........................
Tembusan:
1. Ketua,
|2. Sekretaris Badan;
3. Pengawas/Dewan Komisaris Koperasi/PT
9) Paragraf ini hanya dicantumkan jika terdapat rekomendasi.

 End of Page 59
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal /i : 29 Februari 2012
FORMULIR XIII: FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN SEMENTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMAO,JALAN LAPANGAN BANTENG TINUR NOMOR 1-4,JAKARTA 10710,
BERITA ACARA
PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA
Pada hari ini, ...... tanggal ............b070001 01.
Hasil Pemeriksaan Sementara. Pembahasan dimaksud akan digunakan
sebagai bahan pertimbangan oleh Tim Pemeriksaan dalam menyusun
Laporan Hasil Pemeriksaan Final. Hadir dalam pembahasan tersebut ...
orang dari Biro Pembiayaan dan Penjaminan dan ...... orang dari
|Koperasi/PT ........... (daftar hadir terlampir).
Hasil pembahasan tersebut adalah sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.
Jakarta,
Penyelia Pemeriksaan,
|Koperasi/PT.......... Penyelia Pemeriksaan,

 End of Page 60
LAMPIRAN
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 54 -
FORMULIR XIV: FORMAT LEMBAR KERJA PEMERIKSA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
GEDUNG SUNN TRO DO 0A3858001, FAKSIMLI (021) 3847437, SITUS www.bapopamgo.id
UN      
LEMBAR KERJA PEMERIKSA
Nama Pemeriksa
Nama Pemeriksa : ***********************
Ketua Tin : **********************
Penyelia : **********...............
*************************
Tanggal Pemeriksaan
Paraf Penyelia

 End of Page 61
AMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 55 -
FORMULIR XV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KOPERASI/PT
KOPERASI/PT......................
Nomor Laporan
Tanggal Laporan
Jenis Pemeriksaan
Periode Pemeriksaan

 End of Page 62
LAMPIRAN
Peraturari Ketua Bapegam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
-56 -
|Isi Laporan Hasil Pemeriksaan secara garis besar terdiri dari:
LAPORAN SINGKAT HASIL PEMERIKSAAN
KOPERASI/PT
TAHUN
Disajikan secara ringkas yang terdiri dari:
1. Paragraf Pendahuluan, berisi
Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan, ruang lingkup
pemeriksaan, periode pemeriksaan, jenis pemeriksaan, dan maksud dan
tujuan pemeriksaan.
Paragraf Isi, berisi
Penjelasan ringkas tentang hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
3. Paragraf Penutup, berisi:
Pernyataan bahwa hasil pemeriksaan selengkapnya ada dalam laporan ini.
Jakarta, tanggal, bulan, tahun
TIM PEMERIKSAAN TANDA TANGAN
1. Penyelia / NIP
4. Anggota / NIP 4.
5. Anggota / NIP
6. dst.
Ditetapkan,
a.n. Ketua
Kepala Biro Pembiayaan dan
Penjaminan,
NIP.......................................

 End of Page 63
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
57
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KOPERASI/PT ...............
TAHUN.
Informasi Umum
(Bagian ini memuat informasi umum terkait pemeriksaan terhadap
perusahaan pembiayaan infrastruktur antara lain dasar hukum
dilakukannya pemeriksaan, jenis pemeriksaan, Nomor Surat Perintah
Pemeriksaan, komposisi tim pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang
Jingkup pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, kondisi umum perusahaan
pembiayaan infrastruktur, dan informasi umum lainnya terkait pemeriksaan
yang telah dilaksanakan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur.)
II. Hasil Pemeriksaan
A. Aspek Kelembagaan
(Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek kelembagaan
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang antara lain | mengenai
kriteria/ketentuan yang berlaku dan kondisi yang ada pada perusahaan
pembiayaan infrastruktur.)
B. Aspek Operasional
(Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspek operasional
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang antara lain  mengenai
kriteria/ketentuan yang berlaku dan kondisi yang ada pada perusahaan
pembiayaan infrastruktur.)
C. Aspek Keuangan
(Bagian ini memuat hasil-hasil pemeriksaan terhadap aspel keuangan
perusahaan pembiayaan infrastruktur yang antara lain mengenai kriteria
dan kondisi yang ada pada perusahaan pembiayaan infrastruktur.)
D. Lain-lain
Hal-hal yang belum tercakup pada point A s.d. C (ika. ada).
III. Kesimpulan
|IV.Saran dan Rekomendasi

 End of Page 64
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Tanggal : 29 Februari 2012
BAB V
PENGENDALIAN PEMERIKSAAN
Pengendalian pemeriksaan bertujuan untuk memastikan agar Proses
Pemeriksaan PPI dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan dan
memastikan seluruh Tujuan Pemeriksaan dapat tercapai secara efisien dan
efektif. Pengendalian pemeriksaan merupakan kegiatan penilaian kinerja mulai
dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai dengan tindak lanjut atas
rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Objek pengendalian
pemeriksaan adalah pemeriksa dan setiap kegiatan yang berkaitan dengan
pemeriksaan. Pengendalian tersebut terdiri dari pengendalian terhadap
pelaksanaan rencana pemeriksaan dan pengendalian perhadap pelaksanaan
pemeriksaan.
. Pengendalian Terhadap Rencana Pemeriksaan
Pengendalian terhadap rencana pemeriksaan dilakukan oleh Penanggung
Jawab Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan antara lain terhadap aspeke-
aspek sebagai berikut
a. penyusunan rencana pemeriksaan;
o. penggunaan waktu kerja dan jumlah pemeriksa yang diperluikan untuk
menyelesaikan kegiatan pemeriksaan; dan
c. pencapaian target pemeriksaan.
Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan secara berkala
mengevaluasi Rencana Kegiatan Pemeriksaan. Jika terjadi penyimpangan yang
signifikan atai potensi penyimpangan rencana pemeriksaan teridentifikasi,
Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Penyelia Pemeriksaan harus segera
mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan atas penyimpangan
tersebut.
Selanjutnya, Penanggung Jawab Pemeriksaan menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan PPI kepada Ketua Bapepam dan LK paling
lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
Contoh format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur terdapat dalam Formulir XVI.
2. Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan
Proses Pemeriksaan setelah tahapan Perencanaan Pemeriksaan selesai
dilalaana gaitu mulai dari Persiapan Pemeriksaan, Pelaksanaa
Lapangan, Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan hingga Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersebut
dilakukan oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan, Penyelia Pemeriksaan, dan
Ketua Tim Pemeriksaan antara lain tcrhadap aspek-aspek sebagai berikut
a. persiapan pemeriksaan sebelum pemeriksaan lapangan dilaksanakan;
b. prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan Tim Pemeriksaan, data
dan. informasi yang diperolch Tim Pemeriksaan, atau KKP,
. hasil pemeriksaan dan penuangannya dalam konsep LHPS dan LHPF,
dan
d. pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

 End of Page 65
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 59 -
Jika terjadi penyimpangan yang signifikan atau potensi penyimpangan
pelaksanaan pemeriksaan teridentifikasi, harus segera diambil tindakan untuk
melakukan perbaikan atas penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, Ketua Tim
Pemeriksaan harus selalu berkonsultasi dengan Penyelia Pemeriksaan yang
sclanjutnya membahas tindakan koreksi atau perbaikan yang akan dilakukan.

 End of Page 66
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
- 60 -
FORMULIR XVI FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
TAHUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NO SUN E E N 0 10 365601, FAKSINIL (021)3847437, SUs www.bapepamgold
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
TAHUN......................
T. Executive Summary
Jl. Laporan Kegiatan Pemeriksaan Berkala/Setiap Waktu
A. UMUM
1. Dasar Hukum
2. Tujuan Pemeriksaan
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
4. Periode Pemeriksaan
5. Komposisi Tim Pemeriksaan
B. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
1. Persiapan Pemeriksaan
2. Temuan Hasil Pemeriksaan
C. KENDALA PEMERIKSAAN
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

 End of Page 67
LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER-02/BL/2012
Tanggal : 29 Februari 2012
-61 -
BAB VI
PENUTUP
Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur agar dijadikan
acuan dalam penyelengaraan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan,
ttd.
Nurhaida
NIP 195906271989022001
sesual dengan aslinya
Dagian Umum
NIP 195710281985121001

 End of Page 68
","<reg_type> PERTA-BAPEPAM-LK </reg_type>
<reg_id> PER-02/BL/2012|PERTA-BAPEPAM-LK/2012 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR </reg_title>
<set_date> 29 Februari 2012 </set_date>
<effective_date> 29 Februari 2012 </effective_date>
<related_reg> '9/PERPRES/2009', '100/PMK.010/2009|PER-MENKEU/2009' </related_reg>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 72 /POJK.05/2016
 TENTANG

 KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN
 PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4),
 Pasal 20 ayat (5), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (5)
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan
 Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip
 Syariah;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5618);

 - 2 -
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN
 PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah,
 perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.

 2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan
 asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa
 syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat
 perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang
 berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar
 kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan
 prinsip syariah.

 4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah
 perusahaan

 yang
 menyelenggarakan

 adalah
 usaha

 pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna
 saling menolong dan melindungi dengan memberikan
 penggantian kepada peserta atau pemegang polis
 karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul,
 kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum
 kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta
 atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa
 yang tidak pasti.

 5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan
 yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko
 berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan
 melindungi dengan memberikan pembayaran yang
 didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta,

 - 3 -

 atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain
 yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam
 perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
 didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

 6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan
 yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko
 berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi
 oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
 penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi
 Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari
 perusahaan reasuransi.

 7. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang
 berbentuk badan hukum maupun yang tidak
 berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian.

 8. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ
 perusahaan perasuransian yang menyelenggarakan
 kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang
 melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan
 usaha asuransi dan reasuransi agar sesuai dengan
 prinsip syariah.

 9. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi
 yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk
 asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan
 terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat
 yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan
 dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi
 baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun
 bukan unit.

 10. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud
 dalam peraturan perundang-undangan di bidang
 perasuransian.

 11. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat
 kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para
 Pihak sesuai prinsip syariah.

 - 4 -

 12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
 kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang
 dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
 dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
 2014 tentang Perasuransian.

 13. Surplus Underwriting adalah selisih lebih total
 kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana
 tabarru’ ditambah total recovery klaim dari reasuradur
 dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat,
 kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis,
 dalam satu periode tertentu.

 14. Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal
 dari kontribusi para pemegang polis atau peserta, yang
 mekanisme penggunaannya sesuai dengan perjanjian
 asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 15. Dana Tanahud adalah kumpulan dana yang berasal
 dari kontribusi para pemegang polis atau peserta
 anuitas program pensiun syariah, qardh dari dana
 perusahaan, dan/atau Dana Tanahud dari reasuransi
 atas produk anuitas program pensiun syariah, beserta
 hasil investasinya, yang penggunaannya sesuai dengan
 perjanjian anuitas syariah untuk program pensiun
 atau perjanjian reasuransi syariah atas anuitas syariah
 untuk program pensiun.

 16. Dana Perusahaan adalah kumpulan dana yang dikelola
 Perusahaan, selain Dana Tabarru’, Dana Tanahud, dan
 dana investasi peserta.

 17. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang
 berasal dari kontribusi pemegang polis atau peserta
 pada PAYDI, yang dikelola Perusahaan Asuransi
 Syariah atau Unit Syariah sesuai dengan perjanjian
 asuransi syariah.

 18. Aset Yang Diperkenankan adalah aset yang
 diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

 - 5 -

 19. Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada
 Dana Tabarru’ dan/atau Dana Tanahud dalam rangka
 menanggulangi ketidakcukupan aset Dana Tabarru’
 untuk membayar santunan/klaim/manfaat kepada
 pemegang polis atau peserta.

 20. Aset Yang Tersedia Untuk Qardh adalah bagian dari
 Aset Yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan yang
 disediakan untuk memberi Qardh kepada Dana
 Tabarru’ dan/atau Dana Tanahud.

 21. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya
 disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan
 untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin
 timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan
 aset dan Liabilitas dari Dana Perusahaan.

 22. Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis
 Risiko yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah
 jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi
 risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat
 dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari
 Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud.

 23. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud
 adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan
 dari Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud dikurangi
 dengan Liabilitas dari pengelolaan Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud.

 24. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih
 antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dari Dana
 Perusahaan dikurangi dengan Liabilitas
 pengelolaan Dana Perusahaan.

 dari

 25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi
 keuangan yang berlaku di Indonesia.

 26. Medium Term Notes Syariah yang selanjutnya disebut
 MTN Syariah adalah surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka
 waktu satu sampai dengan lima tahun.

 27. Kontribusi Neto adalah kontribusi yang dialokasikan
 untuk Dana Tabarru’ dikurangi kontribusi tabarru’

 - 6 -

 reasuransi keluar ditambah kontribusi tabarru’
 reasuransi diterima.

 28. Dana Jaminan adalah aset Perusahaan Asuransi
 Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang
 merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi
 kepentingan pemegang polis atau peserta, dalam hal
 Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan
 Reasuransi Syariah dilikuidasi.

 29. Manajer
 Investasi
 adalah
 manajer
 investasi

 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

 30. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam
 kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
 pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah.

 31. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya
 disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat
 syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 32. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah
 mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 sebagai kustodian.

 33. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
 OJK adalah lembaga yang independen yang
 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
 pengawasan,

 pemeriksaan
 dan

 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB II

 PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS
 Pasal 2

 (1) Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak pemegang
 polis atau peserta wajib dipisahkan dari aset dan
 Liabilitas yang lain dari Perusahaan.

 penyidikan

 - 7 -

 (2) Pemisahan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) terdiri dari Dana Tabarru’, Dana
 Tanahud, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi
 Peserta.

 (3) Perusahaan wajib membuat pencatatan terpisah
 untuk Dana Tabarru’, Dana Tanahud, Dana
 Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta.

 Pasal 3

 (1) Aset dan Liabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
 merupakan aset dan Liabilitas para pemegang polis
 atau peserta secara kolektif.

 (2) Perusahaan dapat membentuk Dana Tabarru’ untuk
 setiap lini usaha.

 (3) Perusahaan harus mempertahankan Aset Yang
 Diperkenankan dalam Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas
 Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud.

 (4) Dalam hal pembentukan Dana Tabarru’ untuk setiap
 lini usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
 memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan
 dapat membentuk Dana Tabarru’ secara gabungan
 dari beberapa lini usaha.

 (5) Penggabungan Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud
 pada ayat (4) wajib diinformasikan oleh Perusahaan
 kepada pemegang polis atau peserta dan dimuat di
 dalam polis.

 (6) Pembentukan Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) dan/atau penggabungan Dana Tabarru’
 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib terlebih
 dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan
 Pengawas Syariah dan aktuaris Perusahaan.

 Pasal 4

 (1) Dalam hal Perusahaan membentuk lebih dari satu
 Dana Tabarru’, setiap penerimaan dan beban Dana

 - 8 -

 Tabarru’ harus dibukukan pada masing-masing Dana
 Tabarru’.

 (2) Perusahaan hanya dapat menggunakan Dana Tabarru’
 untuk:
 a. pembayaran santunan/klaim/manfaat kepada
 pemegang polis atau peserta yang mengalami
 musibah atau Pihak lain yang berhak
 berdasarkan polis asuransi syariah;

 b. pembayaran
 reasuradur;

 kontribusi
 tabarru’
 kepada

 c. pembayaran kembali Qardh kepada Perusahaan;
 d. pengembalian Dana Tabarru’; dan/atau
 e. biaya terkait pengelolaan aset Dana Tabarru’.

 (3) Pengembalian Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan sebagai akibat
 dari:
 a. pembatalan polis dalam tenggang waktu yang
 diperkenankan (freelook period);

 b. penghentian polis oleh pemegang polis atau
 peserta sebelum masa asuransi berakhir;

 c. penghentian polis oleh Perusahaan sebelum masa
 asuransi berakhir; dan/atau

 d. pembayaran kontribusi Dana Tabarru’ yang lebih
 besar dari seharusnya.

 (4) Pengembalian Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) huruf d dan kondisi penyebab
 pengembalian Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) wajib dimuat di dalam polis.

 Pasal 5
 (1) Aset dan Liabilitas Dana Investasi
 Peserta

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
 pemegang polis atau peserta merupakan aset dan
 Liabilitas masing-masing pemegang polis atau peserta
 secara individu.

 (2) Perusahaan wajib membentuk Dana Investasi Peserta
 yang diklasifikasikan berdasarkan jenis Akad

 - 9 -

 pengelolaan investasi yang digunakan dan jenis
 portofolio investasi.

 (3) Dalam hal Perusahaan akan menawarkan jenis
 portofolio

 investasi
 baru,
 Perusahaan wajib

 menginformasikan kepada pemegang polis atau
 peserta mengenai pembentukan Dana Investasi
 Peserta untuk jenis portofolio investasi baru
 dimaksud.

 BAB III

 SURPLUS UNDERWRITING
 Pasal 6

 (1) Surplus Underwriting dapat didistribusikan dengan
 pilihan sebagai berikut:
 a. seluruhnya ditambahkan ke dalam Dana
 Tabarru’;

 b. sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’
 dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis
 atau peserta; atau

 c. sebagian ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’,
 sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau
 peserta, dan sebagian dibagikan kepada
 Perusahaan.

 (2) Pendistribusian Surplus Underwriting sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu
 memperoleh:
 a. rekomendasi dari aktuaris Perusahaan atau
 tenaga ahli Perusahaan; dan

 b. persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

 (3) Pertimbangan Dewan Pengawas Syariah dalam
 memberikan persetujuan pendistribusian Surplus
 Underwriting sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf b kepada Dana Perusahaan harus disajikan
 dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

 (4) Pemegang polis atau peserta yang menerima Surplus
 Underwriting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 - 10 -

 huruf b dan huruf c, harus memenuhi persyaratan
 sebagai berikut:
 a.

 b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
 c.

 telah membayar kontribusi untuk periode
 perhitungan Surplus Underwriting;

 tidak pernah menerima pembayaran klaim yang
 melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke
 Dana Tabarru’; dan

 (5) Pilihan

 d. tidak menghentikan polis (inforce) pada periode
 perhitungan Surplus Underwriting.
 pendistribusian

 Surplus
 Underwriting

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proporsi
 pendistribusian Surplus Underwriting sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diubah
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk meningkatkan solvabilitas Dana Tabarru;
 dan

 b. tidak mengurangi proporsi bagian pemegang polis
 atau peserta.

 (6) Surplus Underwriting yang dapat didistribusikan
 dihitung berdasarkan pendapatan yang telah diterima
 secara kas pada tanggal penghitungan Surplus
 Underwriting.

 (7) Dalam hal pendistribusian Surplus Underwriting
 kepada pemegang polis atau peserta secara ekonomis
 membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian
 yang akan didistribusikan, Perusahaan wajib
 mendistribusikan Surplus Underwriting dengan pilihan
 sebagai berikut:
 a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru’;
 b. memperhitungkannya

 untuk

 mengurangi

 kontribusi pemegang polis atau peserta periode
 berikutnya; atau

 c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

 (8) Pilihan dan persyaratan pendistribusian Surplus
 Underwriting sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 ayat (5), dan ayat (7) serta persyaratan pemegang polis

 - 11 -

 atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 wajib dimuat di dalam polis.

 Pasal 7

 (1) Perusahaan dilarang melakukan pendistribusian
 Surplus Underwriting kepada pemegang polis atau
 peserta atau Perusahaan dalam hal:
 a. masih terdapat Qardh di dalam Liabilitas Dana
 Tabarru’;

 b. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ lebih kecil dari
 target Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ internal;

 c.

 tidak memenuhi tingkat kecukupan investasi;
 atau

 d. pendistribusian Surplus Underwriting dapat
 mengakibatkan terjadinya kondisi sebagaimana
 dimaksud pada huruf b atau huruf c.

 (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), seluruh Surplus Underwriting harus
 ditambahkan ke dalam Dana Tabarru’.

 (3) Ketentuan
 syarat
 pendistribusian
 Surplus

 Underwriting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan ayat (2) wajib dimuat di dalam polis.

 BAB IV
 QARDH

 Pasal 8

 (1) Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan
 untuk memberikan Qardh.

 (2) Perusahaan wajib menyediakan Aset Yang Tersedia
 Untuk Qardh pada Dana Perusahaan dalam hal:
 a.

 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud lebih kecil dari target Tingkat
 Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud
 internal;

 b. Jumlah
 investasi
 dalam
 Aset
 Yang
 Diperkenankan dari Dana Tabarru’ lebih kecil

 - 12 -

 dari jumlah penyisihan teknis dan Liabilitas
 pembayaran santunan/klaim/manfaat retensi
 sendiri dari Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud;

 c.

 terjadi defisit underwriting Dana Tabarru’;
 dan/atau

 d. Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud tidak cukup
 untuk membayar santunan/klaim/manfaat
 kepada pemegang polis atau peserta.

 (3) Aset Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai:
 a. penambah Aset Yang Diperkenankan Dana
 Tabarru’ dan Dana Tanahud dalam perhitungan
 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud;

 b. penambahan Aset yang Diperkenankan Dana
 Tabarru’ dan Dana Tanahud dalam penghitungan
 kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan
 dalam bentuk investasi dan bukan investasi; dan

 c. pengurang Aset Yang Diperkenankan dari Dana
 Perusahaan dalam penghitungan Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan.

 (4) Aset Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) paling besar sejumlah:
 a. nilai yang diperlukan agar Tingkat Solvabilitas
 Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud memenuhi
 target Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud internal; dan/atau

 b. nilai yang diperlukan agar Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud memenuhi ketentuan mengenai
 kecukupan investasi Aset Yang Diperkenankan
 dalam bentuk investasi dan bukan investasi.

 (5) Penyediaan Aset Yang Tersedia Untuk Qardh
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
 memperoleh persetujuan direksi atau yang setara.

 (6) Dalam hal Dana Tabarru’ dan/atau Dana Tanahud
 tidak

 cukup
 untuk
 membayar
 santunan/klaim/manfaat kepada pemegang polis atau

 - 13 -

 peserta atau total aset Dana Tabarru’ dan/atau Dana
 Tanahud lebih kecil dari total Liabilitas Dana Tabarru’
 dan Dana Tanahud, Perusahaan wajib menyetorkan
 Qardh secara tunai/kas kepada Dana Tabarru’ untuk
 membayar
 syariah.

 santunan/klaim/manfaat
 asuransi

 (7) Pengembalian Qardh kepada Dana Perusahaan
 dilakukan dari Dana Tabarru’ dan/atau Dana
 Tanahud.

 (8) Perusahaan dilarang membayar dividen atau
 memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada
 pemegang saham atau yang setara apabila hal
 tersebut akan menyebabkan Perusahaan tidak
 memiliki kemampuan untuk memberikan Qardh.

 BAB V

 KESEHATAN KEUANGAN
 Bagian Kesatu

 Ruang Lingkup Kesehatan Keuangan
 Pasal 9

 (1) Perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan
 tingkat kesehatan keuangan.

 (2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan Perusahaan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud;

 b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan;
 c. penyisihan teknis;
 d. kecukupan investasi;
 e. Ekuitas;
 f. Dana Jaminan; dan
 g. ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan
 dengan kesehatan keuangan.

 - 14 -
 Bagian Kedua

 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud
 serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan

 Pasal 10

 (1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi:
 a. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud paling rendah sebesar 100% (seratus
 persen) dari DTMBR; dan

 b. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan paling
 rendah sebesar 100% (seratus persen) dari
 MMBR.

 (2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target
 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud
 internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana
 Perusahaan internal.

 (3) Target Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud internal serta target Tingkat Solvabilitas
 Dana Perusahaan internal sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) ditetapkan paling rendah masing-masing
 sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari DTMBR
 dan 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR
 dengan memperhitungkan profil

 risiko
 setiap

 Perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi
 skenario perubahan (stress test).

 (4) OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk
 meningkatkan dan memenuhi target Tingkat
 Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud internal
 serta target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan
 internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
 mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta
 mempertimbangkan
 perubahan (stress test).

 hasil
 simulasi
 skenario

 (5) Perusahaan setiap saat harus memenuhi Target
 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud
 internal dan target Tingkat Solvabilitas Dana

 - 15 -

 Perusahaan internal sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) dan ayat (4).

 (6) Perusahaan dilarang membayar dividen atau
 memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada
 pemegang saham atau yang setara apabila hal
 tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target
 Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud
 internal serta target Tingkat Solvabilitas Dana
 Perusahaan

 internal
 yang
 dipersyaratkan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 Pasal 11

 Batasan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud serta Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan
 internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
 dan ayat (3) diberlakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 a. paling lambat 31 Desember 2017, Perusahaan wajib:
 1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud serta Tingkat Solvabilitas Dana
 Perusahaan masing-masing paling sedikit 60%
 (enam puluh persen) dari DTMBR dan 60% (enam
 puluh persen) dari MMBR; dan

 2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’
 dan Dana Tanahud internal serta Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-
 masing paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
 dari DTMBR dan 80% (delapan puluh persen) dari
 MMBR.

 b. paling lambat 31 Desember 2018, Perusahaan wajib:
 1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud serta Tingkat Solvabilitas Dana
 Perusahaan masing-masing paling sedikit 80%
 (delapan puluh persen) dari DTMBR dan 80%
 (delapan puluh persen) dari MMBR; dan

 2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’
 dan Dana Tanahud internal serta Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-

 - 16 -

 masing paling sedikit 100% (seratus persen) dari
 DTMBR dan 100% (seratus persen) dari MMBR.

 c. paling lambat 31 Desember 2019, Perusahaan wajib:
 1) memiliki Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud serta Tingkat Solvabilitas Dana
 Perusahaan masing-masing paling sedikit 100%
 (seratus persen) dari DTMBR dan 100% (seratus
 persen) dari MMBR; dan

 2) menetapkan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’
 dan Dana Tanahud internal serta Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan internal masing-
 masing paling sedikit 120% (seratus dua puluh
 persen) dari DTMBR dan 120% (seratus dua
 puluh persen) dari MMBR.

 Pasal 12

 (1) Perhitungan DTMBR sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memperhitungkan
 risiko paling sedikit terdiri dari:
 a. risiko kredit;
 b. risiko likuiditas;
 c. risiko pasar;
 d. risiko asuransi; dan
 e. risiko operasional.

 (2) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 10 ayat (1) huruf b harus memperhitungkan
 risiko paling sedikit terdiri dari:
 a. risiko kredit;
 b. risiko likuiditas;
 c. risiko pasar; dan
 d. risiko operasional.

 (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan
 PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana
 investasi yang bersumber dari PAYDI.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah
 DTMBR dan MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat

 - 17 -

 (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran
 OJK.

 Bagian Ketiga

 Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi
 Pasal 13

 (1) Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
 dalam penempatan investasi.

 (2) Aset Yang Diperkenankan dari Dana Tabarru’, Dana
 Tanahud, dan Dana Perusahaan dalam bentuk
 investasi harus ditempatkan pada jenis:
 a. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah,
 unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS,
 termasuk deposit on call dan deposito yang
 berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1
 (satu) bulan;

 b.

 sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah
 atau unit usaha syariah pada bank umum;

 c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di
 bursa efek;

 e. MTN Syariah;
 f.

 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Negara Republik Indonesia;

 g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 negara selain Negara Republik Indonesia;

 h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Bank Indonesia;

 i.
 j.

 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 lembaga multinasional yang Negara Republik
 Indonesia menjadi salah satu anggota atau
 pemegang sahamnya;
 reksa dana syariah;

 k. efek beragun aset syariah;
 l. dana investasi real estat syariah berbentuk
 kontrak investasi kolektif;

 - 18 -

 m. transaksi surat berharga syariah melalui
 Repurchase Agreement (REPO);

 n. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja
 sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama
 pemberian pembiayaan syariah (executing);
 dan/atau

 o. emas murni.

 (3) Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2), Aset Yang Diperkenankan dari Dana
 Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga
 ditempatkan pada:
 a. penyertaan langsung pada perusahaan yang
 sahamnya tidak tercatat di bursa efek;

 b. tanah, bangunan dengan hak strata (strata title),
 atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 dan/atau

 c. pembiayaan syariah dengan hak tanggungan.

 (4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
 yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam
 jenis:
 a. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di
 bursa efek;

 c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 negara selain Negara Republik Indonesia;

 d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 lembaga multinasional yang Negara Republik
 Indonesia menjadi salah satu anggota atau
 pemegang sahamnnya;

 e. reksa dana syariah; dan/atau
 f.

 penyertaan langsung pada perusahaan yang
 sahamnya tidak tercatat di bursa efek.

 (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis
 investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai
 dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 - 19 -
 Pasal 14

 (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c di dalam
 negeri, harus termasuk dalam daftar efek syariah yang
 diterbitkan oleh OJK atau pihak yang telah
 memperoleh persetujuan OJK untuk menerbitkan
 daftar efek syariah.

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf
 d harus dilakukan pada sukuk atau obligasi syariah
 yang memiliki peringkat investment grade dari
 perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh
 OJK.

 (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi dalam MTN Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e harus
 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. MTN Syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek
 Indonesia;

 b. MTN Syariah memiliki agen monitoring yang
 mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;
 dan

 c. MTN Syariah memiliki peringkat investment grade
 yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat
 efek yang diakui oleh OJK.

 (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara
 Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau
 pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (2) huruf i harus memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:
 a. memiliki peringkat investment grade dari
 perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara
 internasional;

 - 20 -

 b. dijual melalui penawaran umum; dan
 c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses
 di Indonesia.

 (5) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa reksa dana syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf
 j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. bagi reksa dana syariah yang dilakukan melalui
 penawaran umum, telah mendapat pernyataan
 efektif dari OJK; dan

 b. bagi reksa dana penyertaan terbatas syariah,
 telah tercatat di OJK.

 (6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa efek beragun aset syariah dan
 dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak
 investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 ayat (2) huruf k dan huruf l harus memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:
 a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 b. memiliki peringkat investment grade dari
 perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh
 OJK; dan

 c. dilakukan melalui penawaran umum
 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
 perundang-undangan di bidang pasar modal.

 (7) Perusahaan yang melakukan investasi pada bentuk
 investasi berupa REPO sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (2) huruf m harus memenuhi
 persyaratan sebagai berikut:
 a. tingkat risiko Perusahaan berdasarkan penilaian
 yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah
 atau rendah;

 b. menggunakan
 kontrak
 terstandarisasi oleh OJK;
 perjanjian
 yang

 - 21 -

 c. transaksi dalam bentuk beli surat berharga
 syariah dengan janji jual kembali pada waktu dan
 harga yang telah ditetapkan;

 d.

 jenis jaminan terbatas pada surat berharga
 syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik
 Indonesia dan/atau surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh Bank Indonesia;

 e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh)
 hari;

 f.

 nilai REPO paling tinggi 80% (delapan puluh
 persen) dari nilai pasar surat berharga syariah
 yang dijaminkan; dan

 g. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral
 Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless
 Securities Settlement System (BI-S4).

 (8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa pembiayaan syariah melalui
 mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam
 bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah
 (executing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 ayat (2) huruf n harus memenuhi ketentuan sebagai
 berikut:
 a. merupakan perusahaan pembiayaan syariah yang
 telah memperoleh izin usaha dari OJK;

 b. perusahaan pembiayaan syariah dimaksud tidak
 sedang dikenai sanksi administratif berupa
 pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan
 kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya
 kerja sama;

 c.
 d. memenuhi

 tingkat risiko perusahaan pembiayaan syariah
 berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK
 adalah sedang rendah atau rendah; dan
 tingkat

 ketentuan
 kesehatan

 keuangan berdasarkan ketentuan peraturan
 perundang-undangan di bidang pembiayaan
 syariah, pada saat dimulainya kerja sama.

 - 22 -

 (9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf o, harus
 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. memenuhi

 persyaratan
 spesifikasi

 yang

 ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah
 memperoleh izin dari instansi yang berwenang;
 dan

 b. disimpan di Bank Kustodian atau pihak lain yang
 memperoleh izin atau persetujuan dari instansi
 yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa
 penitipan.

 (10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa tanah, bangunan dengan hak
 strata (strata title), atau tanah dengan bangunan,
 untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:
 a.

 dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang
 dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah
 dan/atau bangunan atas nama Perusahaan; dan

 b. tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau
 tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan,
 dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

 (11) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa pembiayaan syariah dengan
 hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:
 a. pembiayaan syariah tersebut diberikan kepada
 perorangan;

 b. pembiayaan syariah tersebut dijamin dengan hak
 tanggungan pertama;

 c. pembiayaan syariah tersebut dilakukan sesuai
 dengan

 ketentuan
 undangan;
 peraturan
 perundang-

 - 23 -
 d.

 sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi
 catatan pembebanan hak tanggungan disimpan
 oleh Perusahaan; dan

 e. besarnya setiap pembiayaan syariah paling tinggi
 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jaminan
 yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh
 lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang
 berwenang dan nilai jual objek pajak (NJOP).

 Pasal 15

 Dalam hal sukuk atau obligasi syariah dan/atau MTN
 Syariah yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan
 syariah tidak memiliki tingkat

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau
 ayat (3) huruf c penempatan dapat dilakukan sepanjang:
 a. memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah
 investment grade; dan

 b. perusahaan pembiayaan syariah yang menerbitkan
 sukuk atau obligasi syariah dan/atau MTN Syariah
 memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan
 berdasarkan

 ketentuan

 investment grade

 peraturan perundang-

 undangan di bidang pembiayaan syariah pada saat
 penempatan.

 Pasal 16

 (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi di luar negeri berupa saham syariah
 yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a harus memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:
 a. termasuk dalam kategori saham syariah di
 tempat saham tersebut dicatatkan;

 b. termasuk dalam kategori saham yang aktif
 diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham
 syariah tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria
 yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan

 - 24 -

 c. informasi mengenai emiten dan transaksi saham
 syariah tersebut dapat diakses di Indonesia.

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi di luar negeri berupa sukuk atau
 obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat
 berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain
 Negara Republik Indonesia, dan surat berharga
 syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional
 yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu
 anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b sampai
 dengan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai
 berikut:
 a. memiliki peringkat investment grade dari
 perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara
 internasional;

 b.
 dijual melalui penawaran umum; dan

 c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses
 di Indonesia.

 (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana
 syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
 (4) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai
 berikut:
 a.

 dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang
 telah mendapatkan izin dari otoritas pasar modal
 di negara tempat Manajer Investasi berdomisili;

 b. telah mendapatkan izin/persetujuan/pendaftaran
 dari otoritas pasar modal di negara tempat
 Manajer Investasi dimaksud berdomisili dan
 dilakukan melalui penawaran umum;

 c.

 dikelola oleh Manajer Investasi di luar negeri yang
 tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa
 pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan
 kegiatan usaha oleh otoritas di negara tempat
 Manajer Investasi dimaksud berdomisili; dan

 - 25 -

 d. informasi mengenai reksa dana dapat diakses di
 Indonesia.

 Pasal 17

 (1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau
 obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 ayat (2) huruf c dan d yang tercatat di bursa efek di
 dalam negeri dan/atau di luar negeri dan emitennya
 merupakan badan hukum asing, dikategorikan
 sebagai investasi di luar negeri.

 (2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau
 obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 13 ayat (2) huruf c dan d yang dicatatkan di bursa
 efek di dalam negeri dan/atau di luar negeri dan
 emitennya merupakan badan hukum Indonesia,
 dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

 (3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang
 tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (2) huruf d yang diterbitkan oleh badan
 hukum asing yang lebih dari 50% (lima puluh persen)
 sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia,
 dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

 (4) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
 berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:
 a. memiliki peringkat investment grade dari
 perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui
 oleh OJK atau memiliki peringkat investment
 grade dari perusahaan pemeringkat efek yang
 diakui secara internasional; dan

 b. dijual melalui penawaran umum.

 (5) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk
 investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk atau

 - 26 -

 obligasi syariah yang tercatat di bursa efek yang
 diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara
 Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau
 pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (2) huruf c dan d berdenominasi rupiah,
 dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

 Pasal 18

 (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri,
 kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 13 ayat (4).

 (2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar
 negeri masing-masing melebihi 20% (dua puluh
 persen) dari jumlah investasi Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah
 investasi Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan.

 (3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi
 batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
 disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut,
 Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah
 investasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
 bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi.

 Pasal 19

 (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi untuk masing-masing Dana Tabarru’
 dan Dana Tanahud serta Dana Perusahaan yang
 dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 adalah sebagai berikut:
 a.

 investasi berupa deposito berjangka pada Bank
 Umum Syariah atau unit usaha syariah pada
 bank umum, termasuk deposit on call dan
 deposito yang berjangka waktu kurang dari atau
 sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank
 Umum Syariah atau unit usaha syariah pada

 - 27 -

 bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen)
 dari jumlah investasi;

 b. investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap
 BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah
 investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima
 persen) dari jumlah investasi;

 c.

 investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap
 Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah
 pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh
 persen) dari total investasi berupa deposito
 berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit
 usaha syariah pada bank umum sebagaimana
 dimaksud pada huruf a;

 d. investasi berupa saham syariah yang tercatat di
 bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan
 seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh
 persen) dari jumlah investasi;

 e.

 investasi berupa sukuk atau obligasi syariah
 yang tercatat di bursa efek untuk setiap emiten
 masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh
 persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya
 paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari
 jumlah investasi;

 f.

 investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga
 syariah

 yang
 diterbitkan
 oleh

 multinasional yang Negara Republik Indonesia
 menjadi salah satu anggota atau pemegang
 sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi
 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan
 seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh
 persen) dari jumlah investasi;

 g.

 investasi berupa surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh negara selain Negara Republik
 Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

 lembaga

 - 28 -

 h. investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap
 Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh
 persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya
 paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah
 investasi;

 i.

 investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk
 setiap Manajer Investasi paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen)
 dari jumlah investasi;

 j.

 investasi berupa dana investasi real estat syariah
 berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk
 setiap Manajer Investasi paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen)
 dari jumlah investasi;

 k. investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty
 paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah
 investasi dan seluruhnya paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

 l.

 investasi berupa pembiayaan syariah melalui
 mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam
 bentuk kerjasama pemberian pembiayaan syariah
 (executing), untuk setiap pihak paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen)
 dari jumlah investasi;

 m. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling
 tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;

 n. investasi berupa penyertaan langsung (saham
 yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya
 paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
 investasi;

 o.

 investasi berupa tanah, bangunan dengan hak
 strata (strata title), atau tanah dengan bangunan,
 untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20%
 (dua puluh persen) dari jumlah investasi;

 - 29 -

 p. investasi berupa tanah untuk investasi,
 seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari
 jumlah investasi sebagaimana dimaksud pada
 huruf o; dan/atau

 q.

 investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak
 tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10%
 (sepuluh persen) dari jumlah investasi.

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa reksa dana syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf
 j, yang underlying asetnya seluruhnya berupa
 investasi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Negara Republik Indonesia

 dikecualikan dari

 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
 h.

 (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi berupa reksa dana syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf
 j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan
 terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi
 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari
 jumlah investasi.

 (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf d sampai dengan huruf k, jumlah seluruhnya
 paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah
 investasi.

 Pasal 20

 (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi pada pihak yang terafiliasi dengan
 Perusahaan masing-masing paling tinggi 25% (dua
 puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana
 Tabarru’ ditambah Dana Tanahud dan 25% (dua
 puluh Lima persen) dari Dana Perusahaan.

 - 30 -

 (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk investasi pada satu pihak atau beberapa pihak
 yang terafiliasi namun pihak tersebut tidak terafiliasi
 dengan Perusahaan, masing-masing paling tinggi 25%
 (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana
 Tabarru’ ditambah Dana Tanahud dan 25% (dua
 puluh lima persen) dari Dana Perusahaan.

 (3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan
 investasi yang melebihi batasan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal
 19 ayat (1) huruf n Perusahaan wajib mendapat
 persetujuan dari OJK.

 (4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan
 investasi yang melebihi batasan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf n,
 persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 hanya dapat diberikan untuk penyertaan langsung
 pada lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin
 dari OJK.

 (5) Ketentuan lebih
 lanjut mengenai penempatan

 investasi yang melebihi batasan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
 Surat Edaran OJK.

 Pasal 21

 (1) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) adalah pihak yang
 memiliki hubungan dengan satu atau lebih pihak lain,
 sedemikian rupa sehingga salah satu pihak dapat
 mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari pihak
 yang lain atau sebaliknya.

 (2) Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan
 atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dalam bentuk:
 a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih
 direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur
 atau komisaris, yang juga menjabat sebagai

 - 31 -

 direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur
 atau komisaris pada pihak lain;

 b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih
 direktur, komisaris, atau pemegang saham
 pengendali, yang memiliki hubungan keluarga
 karena perkawinan atau keturunan sampai
 derajat kedua, baik secara horizontal maupun
 vertikal yang menjabat sebagai direktur,
 komisaris, atau pemegang saham pengendali
 pada pihak lain;

 c. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua
 puluh lima persen) saham pihak lain;

 d. salah satu pihak merupakan pemegang saham
 terbesar dari pihak lain;

 e. para pihak dikendalikan oleh pengendali yang
 sama; atau

 f.

 salah satu pihak mempunyai hak suara pada
 pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh
 persen) berdasarkan suatu perjanjian.

 (3) Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya
 dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dan ayat (2) tidak termasuk hubungan karena
 kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara
 Republik Indonesia.

 Pasal 22

 (1) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk
 pengalihan aset Dana Tabarru’, Dana Tanahud, Dana
 Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta kepada
 pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan
 Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar
 (arm’s length transaction).

 (2) Perusahaan dilarang menjaminkan aset Dana
 Tabarru’, Dana Tanahud, Dana Perusahaan, dan
 Dana Investasi Peserta kepada pihak lain.

 - 32 -

 (3) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada
 pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan
 Perusahaan.

 (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
 berlaku dalam hal pinjaman dalam bentuk investasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

 (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk
 Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan
 Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan
 investasi.

 Pasal 23

 Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar
 perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan
 dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 19 dihitung dari:
 a.

 total investasi Dana Tabarru’ ditambah Dana Tanahud
 untuk penghitungan batasan Aset Yang
 Diperkenankan pada Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud; atau

 b.

 total investasi Dana Perusahaan untuk penghitungan
 batasan Aset Yang Diperkenankan pada Dana
 Perusahaan.

 Bagian Keempat

 Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk
 Bukan Investasi

 Pasal 24

 (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan
 investasi untuk ditempatkan Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud harus dalam jenis:
 a. kas dan bank;
 b. tagihan kontribusi tabarru’ penutupan langsung,
 termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang
 menjadi bagian Perusahaan;

 - 33 -

 c. tagihan kontribusi reasuransi;
 d. aset reasuransi tabarru’;
 e. aset reasuransi tanahud;
 f.

 tagihan klaim koasuransi;

 g. tagihan klaim reasuransi;
 h. tagihan investasi; dan/atau
 i.

 tagihan hasil investasi.

 (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan
 investasi untuk Dana Perusahaan harus dalam jenis:
 a. kas dan bank;
 b. tagihan ujrah penutupan langsung, termasuk
 tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi
 bagian Perusahaan;

 c. tagihan ujrah reasuransi;
 d. aset reasuransi Dana Perusahaan;
 e.
 f.

 tagihan investasi;
 tagihan hasil investasi;

 g. bangunan dengan hak strata (strata title) atau
 tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri;
 dan/atau

 h. biaya akuisisi yang ditangguhkan (deferred
 acquisition cost).

 (3) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam
 bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. kas dan bank, dengan ketentuan kas dan bank di
 luar negeri yang diperkenankan seluruhnya
 paling tinggi 1% (satu persen) dari Ekuitas
 periode berjalan;

 b. tagihan kontribusi tabarru’ dan ujrah penutupan
 langsung, termasuk tagihan kontribusi
 koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan,
 dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan
 dihitung sejak tanggal:
 1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan
 pembayaran kontribusi tunggal; atau

 - 34 -

 2. jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi
 polis dengan pembayaran kontribusi cicilan;

 c. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan ujrah
 reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 2
 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo
 pembayaran;

 d. aset reasuransi, terdiri dari:
 1. aset reasuransi pada Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud yang bersumber dari nilai
 estimasi pemulihan klaim atas porsi
 pertanggungan ulang; dan

 2. aset reasuransi pada Dana Perusahaan yang
 bersumber dari perjanjian kontrak jangka
 panjang (longterm contract) program
 reasuransi dukungan modal (capital oriented
 reinsurance) dengan ketentuan:
 a) hanya untuk setiap PAYDI baru yang
 biaya akusisinya dibayarkan terlebih
 dahulu oleh Perusahaan (back end
 loading);

 b) Perusahaan yang telah mengakui aset
 yang timbul dari perjanjian program
 reasuransi dukungan modal (capital
 oriented reinsurance) untuk satu PAYDI
 maka tidak diperkenankan mengakui
 aset biaya akuisisi yang ditangguhkan
 (deferred acquisition cost) atas PAYDI
 yang sama; dan

 c) untuk setiap perjanjian program
 reasuransi dukungan modal (capital
 oriented reinsurance) harus terlebih
 dahulu mendapat persetujuan dari
 OJK;

 e. tagihan klaim koasuransi, dengan umur tagihan
 paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal
 pembayaran klaim kepada pemegang polis atau
 peserta;

 - 35 -
 f.

 tagihan klaim reasuransi, dengan umur tagihan
 paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal
 jatuh tempo pembayaran;

 g. tagihan investasi, dengan umur tagihan paling
 lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh
 tempo pembayaran;

 h. tagihan hasil investasi, dengan umur tagihan
 paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal
 jatuh tempo pembayaran;

 i. bangunan dengan hak strata (strata title) atau
 tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri,
 dengan nilai seluruhnya paling tinggi 25% (dua
 puluh lima persen) dari Ekuitas periode berjalan;
 dan/atau

 j.

 biaya akuisisi yang ditangguhkan (deferred
 acquisition cost), dengan ketentuan:
 1. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang
 biaya akuisisinya dibayarkan terlebih
 dahulu oleh Perusahaan (back-end loading);

 2. Perusahan yang telah mengakui aset biaya
 akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI
 maka tidak diperkenankan mengakui aset
 yang timbul dari perjanjian program
 reasuransi dukungan modal (capital oriented
 reinsurance) untuk satu produk PAYDI yang
 sama; dan

 3. setiap pembentukan biaya akuisisi yang
 ditangguhkan (deferred acquisition cost)
 untuk masing-masing produk PAYDI harus
 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
 OJK.

 (4) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis
 bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan ayat (2) serta tata cara permohonan untuk
 mendapatkan

 persetujuan OJK sebagaimana

 dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2 huruf c) dan
 huruf j angka 3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 - 36 -
 Bagian Kelima

 Status Aset Yang Diperkenankan
 Pasal 25

 Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Aset Yang
 Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus:
 a.

 dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang
 dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama
 Perusahaan dari instansi yang berwenang;

 b. tidak dalam sengketa;
 c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
 d. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang.

 Bagian Keenam
 Liabilitas

 Pasal 26

 (1) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan
 perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan
 Dana Tanahud wajib meliputi semua Liabilitas Dana
 Tabarru’ dan Dana Tanahud termasuk Liabilitas dalam
 bentuk penyisihan teknis Dana Tabarru’ dan Dana
 Tanahud.

 (2) Liabilitas yang diperhitungkan dalam penetapan
 perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan
 wajib meliputi semua Liabilitas Dana Perusahaan
 termasuk Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis
 Dana Perusahaan.

 (3) Perusahaan wajib membentuk penyisihan teknis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
 sesuai dengan jenis produk asuransi.
 (4) Pembentukan penyisihan teknis

 sebagaimana

 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
 aktuaris Perusahaan.

 - 37 -
 Pasal 27

 (1) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana
 Tabarru’ dan Dana Tanahud sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 a. penyisihan kontribusi tabarru’ dan tanahud:
 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih
 dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi
 polisnya tidak dapat diperbaharui kembali
 (non renewable) pada setiap ulang tahun
 polis; dan

 2. untuk produk yang berjangka waktu lebih
 dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi
 polisnya dapat
 (renewable);

 b. penyisihan kontribusi tabarru’ yang belum
 menjadi pendapatan atau hak atau produk yang
 berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun
 yang syarat dan kondisi polisnya dapat
 diperbaharui kembali (renewable) pada setiap
 ulang tahun polis;

 c. penyisihan klaim; dan
 d. penyisihan atas risiko bencana (catastrophic
 reserve).

 (2) Pembentukan
 penyisihan
 kontribusi
 tabarru’

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
 memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran pada
 Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud yang dapat terjadi
 di masa yang akan datang dengan menggunakan
 asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin
 risiko.

 (3) Pembentukan penyisihan atas kontribusi tabarru’
 yang belum merupakan pendapatan atau hak
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
 dihitung berdasarkan kontribusi tabarru’ dengan
 memperhitungkan penyisihan atas seluruh risiko yang
 belum dijalani (unexpired risk reserve).

 diperbaharui kembali

 - 38 -

 (4) Penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c meliputi:
 a. penyisihan klaim dalam proses penyelesaian;
 b. penyisihan klaim yang sudah terjadi namun
 belum dilaporkan (incurred but not reported atau
 IBNR); dan

 c. penyisihan klaim atas klaim yang telah disetujui
 dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus.

 (5) Penyisihan atas risiko bencana sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan
 manfaat asuransi retensi sendiri dengan
 memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko
 bencana.

 (6) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana
 Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
 ayat (2) meliputi:
 a. penyisihan ujrah; dan
 b. penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi
 atas pokok investasi.

 (7) Liabilitas dalam bentuk penyisihan teknis Dana
 Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
 ayat (2) diperhitungkan dalam penghitungan Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan dengan tahapan sebagai
 berikut:
 a. mulai tanggal 1 Januari 2018 sebesar 20% dari
 total penyisihan teknis Dana Perusahaan;

 b. mulai tanggal 1 Januari 2019 sebesar 40% dari
 total penyisihan teknis Dana Perusahaan;

 c. mulai tanggal 1 Januari 2020 sebesar 60% dari
 total penyisihan teknis Dana Perusahaan;

 d. mulai tanggal 1 Januari 2021 sebesar 80% dari
 total penyisihan teknis Dana Perusahaan; dan

 e. mulai tanggal 1 Januari 2022 sebesar 100% dari
 total penyisihan teknis Dana Perusahaan.

 - 39 -
 Pasal 28

 (1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran penyisihan
 teknis atau bagian dari penyisihan teknis yang
 dibentuk oleh Perusahaan, OJK dapat:
 a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi
 ulang atas jumlah penyisihan teknis atau atas
 bagian dari penyisihan teknis yang dianggap
 tidak wajar; atau

 b. meminta dilakukan penelaahan (review) atas
 penyisihan teknis atau atas bagian dari
 penyisihan teknis tersebut oleh pihak independen
 atas beban Perusahaan.

 (2) Perusahaan wajib menunjuk pihak independen paling
 lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk
 dilakukan penelaahan (review) sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf b.

 Pasal 29

 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan teknis
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Surat
 Edaran OJK.

 Bagian Ketujuh

 Qardh Subordinasi
 Pasal 30

 Dalam rangka perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana
 Perusahaan, Qardh subordinasi tidak diperlakukan sebagai
 unsur Liabilitas apabila Qardh subordinasi tersebut
 memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan; dan

 b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling
 sedikit memuat:
 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya
 dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan
 Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan internal; dan

 - 40 -

 2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi.
 Pasal 31

 Perusahaan dilarang mengembalikan Qardh subordinasi
 apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak
 terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana
 Perusahaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 10 ayat (3) dan ayat (4).

 Bagian Kedelapan
 Kecukupan Investasi

 Pasal 32

 (1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan
 dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan
 dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf
 a, paling sedikit sebesar jumlah penyisihan teknis
 Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud retensi sendiri,
 ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri,
 dan Liabilitas lain kepada pemegang polis atau
 peserta.

 (2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah
 disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan
 beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

 BAB VI

 DANA INVESTASI PESERTA
 Pasal 33

 (1) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk investasi
 wajib ditempatkan pada jenis:
 a.

 deposito berjangka pada Bank Umum Syariah,
 unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS,

 - 41 -

 termasuk deposit on call dan deposito yang
 berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1
 (satu) bulan;

 b. sertifikat deposito pada Bank Syariah;
 c. saham syariah yang tercatat di bursa efek;
 d. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di
 bursa efek;

 e. MTN Syariah;
 f.

 g.

 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Negara Republik Indonesia;

 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 negara selain Negara Republik Indonesia;

 h. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Bank Indonesia;

 i.
 j.

 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 lembaga multinasional yang Negara Republik
 Indonesia menjadi salah satu anggota atau
 pemegang sahamnya;
 reksa dana syariah;

 k. efek beragun aset syariah;
 l.

 m. emas murni.

 (2) Aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk bukan
 investasi harus dalam jenis:
 a. kas dan bank;
 b. tagihan kontribusi Dana Investasi Peserta
 penutupan langsung;

 c. tagihan investasi; dan/atau
 d. tagihan hasil investasi.

 (3) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang
 dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada
 calon pemegang polis atau peserta.

 (4) Aset yang bersumber dari PAYDI yang tidak digaransi
 tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang
 Diperkenankan.

 transaksi surat berharga syariah melalui
 Repurchase Agreement (REPO); dan/atau

 - 42 -

 (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis
 investasi atas Dana Investasi Peserta sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
 Surat Edaran OJK.

 Pasal 34

 Penempatan atas Dana Investasi Peserta sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 14 sampai
 dengan 17.

 Pasal 35

 Penempatan investasi di luar negeri atas Dana Investasi
 Peserta paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total
 Dana Investasi Peserta.

 Pasal 36

 (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh dana
 yang bersumber dari PAYDI pada Bank Kustodian.

 (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan
 Perusahaan, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi
 karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara
 Republik Indonesia.

 BAB VII
 EKUITAS

 Pasal 37

 (1) Perusahaan wajib memiliki Ekuitas paling sedikit
 sebesar:
 a. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
 bagi Perusahaan Asuransi Syariah;

 b. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),
 bagi Perusahaan Reasuransi Syariah.

 - 43 -

 (2) Unit Syariah dari perusahaan asuransi dan
 perusahaan reasuransi wajib memiliki Ekuitas paling
 sedikit sebesar:
 a. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
 rupiah) bagi Unit Syariah dari perusahaan
 asuransi;

 b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
 bagi Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.

 Pasal 38

 (1) Perusahaan dilarang membayar dividen atau
 memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada
 pemegang saham atau yang setara apabila hal
 tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah
 Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang
 dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 37.

 (2) Pembayaran dividen atau pemberian imbalan dalam
 bentuk apapun kepada pemegang saham atau yang
 setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.

 BAB VIII

 DANA JAMINAN
 Bagian Kesatu

 Pembentukan Dana Jaminan
 Pasal 39

 (1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling
 rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas
 minimum

 yang
 dipersyaratkan
 dimaksud dalam Pasal 37.

 (2) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan

 sebagaimana

 - 44 -

 volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai
 berikut:
 a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah wajib
 membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua
 persen) dari penyisihan atas PAYDI yang
 memberikan garansi pokok investasi ditambah
 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi
 tabarru’ dan tanahud, dan penyisihan kontribusi
 tabarru’ yang belum merupakan pendapatan;

 b. bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau
 Perusahaan

 Reasuransi
 Syariah
 wajib

 membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu
 persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol
 koma dua lima persen) dari kontribusi tabarru’
 reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari
 penyisihan atas PAYDI yang memberikan garansi
 pokok investasi;

 c. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi
 Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar
 2% (dua persen) dari penyisihan atas PAYDI yang
 memberikan garansi pokok investasi ditambah
 5% (lima persen) dari penyisihan kontribusi
 tabarru’ yang belum merupakan pendapatan;

 d. bagi Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi
 Umum atau Perusahaan Reasuransi wajib
 membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu
 persen) dari Kontribusi Neto ditambah 0,25% (nol
 koma dua lima persen) dari kontribusi tabarru’
 reasuransi ditambah 2% (dua persen) dari
 penyisihan atas PAYDI.

 (3) Pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Dana
 Perusahaan.

 (4) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan sebesar
 jumlah terbesar antara hasil perhitungan jumlah
 Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 - 45 -

 dengan jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2).

 (5) Dana Jaminan bagi Unit Syariah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib
 dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk oleh
 perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi
 untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak
 berdasarkan Prinsip Syariah.

 Pasal 40

 (1) Jumlah penyisihan kontribusi tabarru’ dan tanahud,
 penyisihan kontribusi tabarru’ yang belum merupakan
 pendapatan, penyisihan atas PAYDI yang memberikan
 garansi pokok investasi, Kontribusi Neto, dan
 kontribusi tabarru’ reasuransi keluar sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a sampai
 dengan huruf d diperoleh dari laporan keuangan per
 31 Desember yang telah diaudit oleh akuntan publik
 yang terdaftar di OJK.

 (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4),
 Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang
 dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
 tanggal 30 April tahun berjalan.

 (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih
 besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 39 ayat (4), Perusahaan dapat mengurangi Dana
 Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu
 mendapat persetujuan dari OJK.

 (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditempatkan dalam bentuk:
 a. deposito dengan perpanjangan otomatis pada
 Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah
 pada bank umum yang bukan merupakan afiliasi
 dari Perusahaan; dan/atau

 b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Negara Republik Indonesia yang pada saat

 - 46 -

 penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa
 jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling
 singkat 1 (satu) tahun.

 (5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39
 ayat (1) dan ayat (2) dilarang diagunkan atau dibebani
 dengan hak apa pun.

 Bagian Kedua

 Penatausahaan Dana Jaminan
 Pasal 41

 (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana
 Jaminan pada Bank Kustodian.

 (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan, kecuali
 hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan
 atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

 Pasal 42

 Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib
 didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank
 Kustodian yang paling sedikit memuat:
 a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan
 kepada Bank Kustodian untuk mencairkan,
 memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan
 setelah memperoleh persetujuan dari OJK;

 b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana
 yang diperoleh dari pencarian Dana Jaminan dalam
 bentuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke
 dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada
 Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada
 bank umum atas nama Perusahaan, dalam hal
 Perusahaan belum melakukan penggantian Dana
 Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud;

 c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat
 menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun

 - 47 -

 pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan,
 dan penyerahan deposito atau surat berharga syariah
 yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang
 digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah
 mendapat persetujuan OJK; dan

 d. ketentuan
 bahwa
 Bank
 Kustodian
 wajib

 menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana
 Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada OJK
 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling
 sedikit memuat:
 1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 2.

 jenis Dana Jaminan;

 3. nomor bilyet dan Bank Umum Syariah atau unit
 usaha syariah pada bank umum penerbit untuk
 deposito;

 4.
 5.

 seri dari surat berharga syariah yang diterbitkan
 oleh Negara Republik Indonesia;
 nilai nominal Dana Jaminan; dan

 6. tanggal jatuh tempo.
 Bagian Ketiga

 Perubahan Dana Jaminan
 Pasal 43

 (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan Dana
 Jaminan berupa

 pembentukan, penambahan,

 penggantian, pemindahan, dan/atau pencairan Dana
 Jaminan.

 (2) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. penempatan baru deposito pada Bank Umum
 Syariah atau unit usaha syariah pada bank
 umum dan/atau surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia
 sebagai Dana Jaminan;

 b. penempatan deposito pada Bank Umum Syariah
 atau unit usaha syariah pada bank umum yang

 - 48 -

 semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana
 Jaminan; dan/atau

 c. penempatan surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang
 semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana
 Jaminan.

 (3) Perusahaan dapat melakukan pemindahan atau
 penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai
 berikut:
 a. dari deposito pada Bank Umum Syariah atau unit
 usaha syariah pada bank umum menjadi surat
 berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara
 Republik Indonesia atau sebaliknya;

 b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank
 Umum Syariah atau unit usaha syariah pada
 bank umum;

 c. mengubah Bank Umum Syariah atau unit usaha
 syariah pada bank umum tempat penempatan
 deposito; dan/atau

 d. menukarkan surat berharga syariah yang
 diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia
 dengan surat berharga syariah yang diterbitkan
 oleh Negara Republik Indonesia lainnya.

 (4) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pemindahan
 atau penggantian Dana Jaminan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib
 menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan
 pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan
 yang akan dipindah atau diganti.

 (5) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk
 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara
 Republik Indonesia yang akan jatuh tempo,
 Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana
 Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat
 berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara
 Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud,
 paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

 - 49 -

 (6) Perusahaan dapat mencairkan Dana Jaminan dalam
 hal jumlah Dana Jaminan telah melebihi dari jumlah
 minimum

 yang
 dipersyaratkan
 dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

 (7) Jumlah Dana Jaminan yang dapat dicairkan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selisih
 lebih dari jumlah minimum yang dipersyaratkan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan
 ayat (2).

 (8) Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan
 atau pencairan Dana Jaminan setelah memperoleh
 persetujuan OJK.

 (9) Pemindahan atau pencairan Dana Jaminan dilakukan
 dengan menyampaikan dokumen permohonan yang
 paling sedikit memuat:
 a. alasan pemindahan atau pencairan Dana
 Jaminan;

 b. persetujuan direksi atau yang setara atas
 pemindahan atau pencairan Dana Jaminan; dan

 c. dokumen pendukung yang membuktikan alasan
 pemindahan atau pencairan Dana Jaminan.

 Pasal 44

 (1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk
 menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi
 sebesar jumlah penyisihan teknis, dalam hal:
 a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan
 mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan

 b. Perusahaan sedang dikenai sanksi pembatasan
 kegiatan usaha.

 (2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1
 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah
 jumlah Dana Jaminan.

 sebagaimana

 - 50 -
 BAB IX
 PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

 Bagian Kesatu
 Penyusunan Laporan
 Pasal 45

 (1) Perusahaan wajib menyusun:
 a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1
 Januari

 sampai
 dengan
 31

 Desember

 berdasarkan standar akuntansi keuangan yang
 berlaku di Indonesia;

 b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1
 Januari

 sampai
 dengan
 31
 Desember

 berdasarkan peraturan perundang-undangan di
 bidang perasuransian;

 c. laporan keuangan triwulanan yang berakhir pada
 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31
 Desember berdasarkan ketentuan peraturan
 perundang-undangan di bidang perasuransian;

 d. laporan keuangan bulanan untuk periode tanggal
 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan

 e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1
 Januari sampai dengan 31 Desember.

 (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan
 publik yang terdaftar di OJK.

 (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai
 kesesuaiannya

 dengan
 peraturan

 undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan
 perasuransian oleh aktuaris Perusahaan atau
 akuntan publik yang terdaftar di OJK.

 (4) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan
 perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi
 kewajibannya di masa depan.

 perundang-

 - 51 -

 (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
 harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.

 (6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai
 kewajaran penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang
 terdaftar di OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
 (tiga) tahun.

 (7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf b dan laporan keuangan
 triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c paling sedikit memuat:
 a. profil Perusahaan;
 b. surat pernyataan direksi atau yang setara;
 c. surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah;
 d.

 laporan posisi keuangan;

 e. laporan laba/rugi komprehensif;
 f.

 laporan arus kas;
 g.
 laporan perubahan Ekuitas;

 h. laporan Tingkat Solvabilitas;
 i. perhitungan aset dan Liabilitas;
 j.

 k.
 l.

 laporan Dana Investasi Peserta;
 laporan keuangan gabungan; dan
 laporan tambahan.

 (8) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
 dengan huruf e diatur dalam Surat Edaran OJK.

 Pasal 46

 Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya dengan Prinsip
 Syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a
 secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk
 usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak
 berdasarkan Prinsip Syariah.

 - 52 -
 Pasal 47

 Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
 ayat (1), setiap aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang
 asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan
 nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 pada tanggal laporan.

 Bagian Kedua

 Penyampaian Laporan
 Pasal 48

 (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
 a.

 laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, paling
 lambat 30 April tahun berikutnya;

 b.

 laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan
 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 dan

 c.

 laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
 ayat (1) huruf d paling lambat tanggal 10 bulan
 berikutnya.

 (2) Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari
 libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari
 kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
 dan huruf b wajib dilengkapi dengan pernyataan
 Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan aset dan
 Liabilitas telah dilakukan sesuai dengan Prinsip
 Syariah.

 (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
 Surat Edaran OJK.

 - 53 -
 Bagian Ketiga

 Pengumuman Laporan
 Pasal 49

 (1) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan
 keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) pada situs web
 Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa
 Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1
 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian
 laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 48 ayat (1) huruf a.

 (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua)
 hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.

 (3) Perusahaan wajib mengumumkan ringkasan laporan
 keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 45 ayat (1) huruf c pada situs web Perusahaan
 paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya
 triwulan yang bersangkutan.

 (4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan ringkasan
 laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan
 triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 Pasal 50

 Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam
 laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan wajib
 mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali
 pada situs web Perusahaan.

 BAB X

 RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN
 Pasal 51

 Perusahaan yang tidak memenuhi target Tingkat
 Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud internal

 - 54 -

 dan/atau target Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan
 internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
 dan ayat (4):
 a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan;
 dan

 b. dilarang membagikan dividen atau memberikan
 imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang
 saham.

 Pasal 52
 (1) Rencana
 penyehatan
 keuangan
 sebagaimana

 dimaksud dalam Pasal 51 huruf a wajib disampaikan
 kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak
 diketahui tidak dipenuhinya Target Solvabilitas
 internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
 (5).

 (2) Rencana
 penyehatan
 keuangan
 sebagaimana
 (3) Langkah

 dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 langkah penyehatan keuangan yang disertai dengan
 jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk
 memenuhi ketentuan target Tingkat Solvabilitas Dana
 Tabarru’ dan Dana Tanahud internal serta Tingkat
 Solvabilitas Dana Perusahaan internal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).
 penyehatan

 keuangan
 sebagaimana

 dimaksud pada ayat (2), memuat rencana tindak
 sebagai berikut:
 a. penambahan seluruh Surplus Underwriting ke
 dalam Dana Tabarru’;

 b. restrukturisasi aset dan/atau Liabilitas;
 c. penambahan modal disetor atau modal kerja;
 d. pemberian Qardh subordinasi;
 e. peningkatan tarif kontribusi;
 f.

 pengalihan sebagian atau seluruh portofolio
 kepesertaan;

 g. penggabungan badan usaha atau unit usaha;
 dan/atau

 - 55 -
 h. tindakan lain.
 (4) Rencana
 penyehatan
 keuangan
 sebagaimana

 dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh
 seluruh direksi dan dewan komisaris atau yang
 setara.

 (5) Rencana
 penyehatan
 keuangan
 sebagaimana
 (6) Dalam

 dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu
 disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau
 yang setara dalam hal rencana penyehatan dimaksud
 memuat rencana tindak penambahan modal disetor
 atau rencana tindak penggabungan badan usaha.
 penyehatan

 hal
 rencana
 keuangan
 (7) Rencana

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai OJK tidak
 cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan
 wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan
 keuangan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sejak
 pemberitahuan dari OJK.
 penyehatan

 keuangan
 sebagaimana

 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) wajib memperoleh
 pernyataan tidak keberatan dari OJK.

 (8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas
 rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh
 Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
 dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang
 dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat
 belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
 rencana penyehatan keuangan secara lengkap.

 (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada ayat (8) OJK tidak memberikan pernyataan tidak
 keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat
 melaksanakan rencana

 penyehatan keuangan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).
 Pasal 53

 (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK laporan
 pelaksanaan rencana penyehatan keuangan paling
 lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

 - 56 -

 (2) Laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
 memuat:
 a. laporan keuangan bulanan yang disusun sesuai
 bentuk dan susunan laporan keuangan
 triwulanan;

 b.

 realisasi rencana tindak yang terdiri dari:
 1. rencana penyehatan keuangan yang telah
 dilaksanakan sesuai dengan target waktu
 yang ditetapkan;

 2. rencana penyehatan keuangan yang tidak
 dapat dilaksanakan sesuai dengan target
 waktu yang ditetapkan; dan

 3. alasan tidak dapat dilaksanakannya rencana
 penyehatan sesuai target waktu yang telah
 ditetapkan; dan

 c. dokumen pendukung yang membuktikan
 tindakan

 penyehatan
 dilaksanakan.

 (3) Apabila tanggal 15 adalah hari libur, batas akhir
 penyampaian

 laporan
 pelaksanaan
 rencana

 penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15.

 Pasal 54

 (1) Dalam hal Perusahaan memperkirakan Tingkat
 Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud atau
 Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan tidak akan
 terpenuhi dalam jangka waktu sebagaimana telah
 ditetapkan di dalam rencana penyehatan keuangan,
 Perusahaan dapat melakukan perubahan atas
 rencana penyehatan keuangan.

 (2) Perubahan atas rencana penyehatan keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih
 dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

 (3) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas
 perubahan rencana penyehatan keuangan yang

 keuangan
 telah

 - 57 -

 disampaikan oleh Perusahaan paling lama 14 (empat
 belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
 perubahan rencana penyehatan keuangan secara
 lengkap.

 (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) OJK tidak memberikan pernyataan tidak
 keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat
 melaksanakan perubahan rencana penyehatan
 keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 55

 OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk
 melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio
 pertanggungan kepada Perusahaan lain, dalam hal:
 a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan
 mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b;
 dan/atau

 b. sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

 BAB XI
 SANKSI
 Pasal 56

 (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam
 Pasal 2 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan ayat
 (6), Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (2), ayat
 (3), Pasal 6, ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 7 ayat
 (1), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan
 ayat (8), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2),
 dan ayat (6), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat
 (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat
 (2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat
 (3), Pasal 27 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2),
 Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan ayat
 (3), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2),
 Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), ayat
 (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (2), ayat (4),

 - 58 -

 dan ayat (5), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat
 (4), ayat (5), dan ayat (8), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45
 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46, Pasal
 47, Pasal 48 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1),
 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat
 (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54
 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian
 atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

 c. pencabutan izin usaha atau izin pembentukan
 Unit Syariah.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 ayat (1) dilakukan secara bertahap.

 (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi
 tambahan berupa:
 a. larangan untuk memasarkan produk asuransi
 untuk lini usaha tertentu;

 b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan
 bagi pengendali, direksi, atau dewan komisaris
 atau yang setara pada Perusahaan;

 c. larangan bagi Perusahaan untuk menjadi
 pemegang saham, pengendali atau yang setara
 dengan pemegang saham dan/atau pengendali
 pada badan hukum berbentuk koperasi atau
 usaha

 bersama,
 perasuransian; dan/atau

 d. larangan bagi pemegang saham, pengendali,
 direksi, dan/atau dewan komisaris, atau yang
 setara dengan pemegang saham, direksi,
 dan/atau dewan komisaris Perusahaan untuk
 menjadi pemegang saham, pengendali, direksi,
 dan/atau dewan komisaris, atau yang setara
 dengan pemegang saham, direksi, dan/atau
 dewan komisaris pada badan hukum berbentuk

 pada
 perusahaan

 - 59 -

 koperasi atau usaha bersama, pada perusahaan
 perasuransian.

 Pasal 57

 OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha:
 a. tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang
 lain; atau

 b. tanpa didahului pengenaan sanksi administrasi secara
 bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
 (2),

 dalam hal Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas Dana
 Tabbaru’ dan Dana Tanahud atau Tingkat Solvabilitas
 Dana Perusahaan kurang dari 40% (empat puluh persen)
 dan berdasarkan hasil pengawasan OJK dinilai
 membahayakan bagi pemegang polis atau peserta.

 Pasal 58

 (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat
 (1) huruf a atau huruf b dikenakan sanksi tambahan
 berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000,00
 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling
 banyak sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam
 puluh juta rupiah) untuk setiap laporan.

 (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat
 (1) dikenakan sanksi tambahan berupa denda
 administratif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima
 ratus ribu rupiah) per hari dan paling banyak sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 BAB XII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 59

 Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk penyisihan
 teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan
 penandatanganan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 45 ayat (5) bagi Perusahaan Asuransi Umum
 Syariah dapat dilakukan oleh:

 - 60 -

 a. pegawai Perusahaan yang memiliki sertifikat analis
 asuransi umum (certified non-life analyst) dari
 Persatuan Aktuaris Indonesia; atau

 b. konsultan aktuaria yang terdaftar di OJK dan tidak
 terafiliasi dengan Perusahaan,

 paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
 Pasal 60

 (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan
 terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri
 Keuangan

 Republik
 Indonesia

 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan
 Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan
 Prinsip Syariah dinyatakan tetap sah dan berlaku.

 (2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab
 dikenakannya sanksi administratif sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan
 sesuai dengan Peraturan OJK ini.

 BAB XIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 61

 Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan
 mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi
 Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah tunduk pada
 Peraturan OJK ini.

 Pasal 62

 Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan,
 perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR, dasar penilaian
 investasi dan bukan investasi, dan pembentukan
 penyisihan teknis dinyatakan masih tetap berlaku
 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
 Peraturan OJK ini.

 Pasal 63
 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

 Nomor

 - 61 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Desember 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 305

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 72/POJK.05/2016 </reg_id>
<reg_title> KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH </reg_title>
<set_date> 23 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 1 Juli 2017 </effective_date>
<issued_date> 28 Desember 2016 </issued_date>
<related_reg> '40/UU/2014', '21/UU/2011' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XI' </penalty_list>
"
" - 1 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 25 /POJK.03/2015
 TENTANG

 PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA
 NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan,
 pemerintah Indonesia bersama-sama dengan instansi
 terkait perlu melakukan koordinasi secara regional
 maupun global;

 b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan
 kewenangannya merupakan salah satu instansi yang
 perlu mendukung koordinasi dalam rangka mewujudkan
 sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
 stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen
 dan masyarakat;

 c. bahwa salah satu bentuk koordinasi sebagaimana
 dimaksud pada huruf a adalah tukar menukar informasi
 keuangan dengan negara atau yurisdiksi lain dalam
 rangka mendukung program pencegahan penghindaran
 pajak;

 d. bahwa dalam rangka tukar menukar informasi untuk
 pencegahan penghindaran pajak, dilakukan perjanjian
 antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara
 atau yurisdiksi lain;

 - 2 -

 e. bahwa salah satu perjanjian sebagaimana dimaksud
 dalam huruf d adalah perjanjian pertukaran informasi
 secara otomatis yang menimbulkan konsekuensi bagi
 lembaga jasa keuangan tertentu untuk menyampaikan
 informasi keuangan nasabah asing tertentu kepada
 negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui otoritas pajak
 Indonesia secara berkala;

 f. bahwa penyampaian informasi keuangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf e harus mematuhi ketentuan
 peraturan perundang-undangan;

 g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
 huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Informasi
 Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra
 atau Yurisdiksi Mitra;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4867);

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 - 3 -

 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5618);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT
 PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI
 MITRA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat
 LJK, adalah LJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
 Keuangan, yang memenuhi kriteria dalam perjanjian
 pertukaran informasi secara otomatis antara pemerintah
 Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau
 yurisdiksi mitra.

 2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau
 yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam
 konvensi tentang bantuan administratif bersama di
 bidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah
 (Intergovernmental Agreement/IGA) di bidang perpajakan,
 atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di
 bidang perpajakan.

 - 4 -

 3. Pertukaran Informasi secara Otomatis adalah pertukaran
 informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan
 antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan secara
 berkala pada waktu tertentu, sistematis, dan
 berkesinambungan yang jenis dan tata cara pertukaran
 informasinya diatur berdasarkan perjanjian antara
 negara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi
 Mitra.

 4. Perusahaan Asing adalah:
 a. badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

 b. kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan
 hukum yang didirikan, atau berkedudukan di
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

 c. badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di
 Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib
 pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa
 perorangan atau badan hukum paling sedikit
 sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam
 perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;
 atau

 d. kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan
 hukum yang didirikan atau berkedudukan di
 Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib
 pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa
 perorangan atau badan hukum paling sedikit
 sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam
 perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.

 - 5 -

 5. Nasabah Asing adalah:
 a. bagi Bank Umum adalah nasabah perorangan atau
 Perusahaan Asing yang memenuhi kriteria tertentu
 sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran
 Informasi secara Otomatis, yang memiliki rekening
 dan/atau menggunakan jasa di Bank Umum atau
 Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha
 berdasarkan Prinsip Syariah;

 b. bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian adalah
 nasabah perorangan atau Perusahaan Asing yang
 memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur
 dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara
 Otomatis, yang memiliki rekening efek pada
 dan/atau menggunakan jasa Perusahaan Efek dan/
 atau Bank Kustodian secara langsung (direct
 customer);

 c. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan
 Asuransi Jiwa Syariah adalah pemegang polis atau
 peserta berupa perorangan atau Perusahaan Asing
 yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur
 dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara
 Otomatis; dan/atau

 d. bagi LJK selain angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf
 c, adalah nasabah yang memenuhi kriteria sesuai
 perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah
 Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra yang akan diatur lebih lanjut dalam
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan,

 yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra.

 - 6 -
 BAB II

 PELAPORAN
 Pasal 2

 (1) Dalam rangka penerapan perjanjian Pertukaran
 Informasi secara Otomatis, LJK wajib menyampaikan
 laporan kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi
 Nasabah Asing terkait perpajakan untuk diteruskan
 kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 merupakan laporan mengenai informasi Nasabah Asing
 yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening paling
 sedikit sesuai dengan perjanjian Pertukaran Informasi
 secara Otomatis.

 (3) Informasi Nasabah Asing sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 a.
 b.

 Informasi nasabah; dan

 Informasi keuangan nasabah.
 Pasal 3

 Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1), LJK wajib:
 a. melakukan identifikasi terhadap:
 1. nasabah; atau
 2. calon nasabah,
 untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah
 dimaksud memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon
 Nasabah Asing;

 b. meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan
 dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon
 nasabah memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon
 Nasabah Asing;

 - 7 -

 c. meminta Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing
 untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi
 atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela
 kepada LJK untuk memberikan informasi Nasabah Asing
 dan/atau calon Nasabah Asing kepada otoritas pajak
 Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan

 d. melakukan penyaringan Nasabah Asing yang memiliki
 saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan
 yang ditetapkan dalam perjanjian Pertukaran Informasi
 secara Otomatis.

 Pasal 4

 Dalam hal calon Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan
 pernyataan persetujuan,

 instruksi, pemberian kuasa

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, LJK wajib:
 a. menjelaskan ketentuan terkait Pertukaran Informasi
 secara Otomatis; dan

 b. menolak melakukan hubungan usaha dengan calon
 Nasabah Asing tersebut.

 Pasal 5

 (1) Dalam hal Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan
 pernyataan persetujuan, instruksi, pemberian kuasa
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, LJK wajib:
 a. menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing
 apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai
 Perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;

 b. meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan
 keberatan secara tertulis, dan

 c.

 tidak melayani transaksi baru terkait rekening
 Nasabah Asing tersebut.

 (2) Penghentian layanan transaksi baru sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi
 transaksi:

 - 8 -

 a. untuk pemenuhan kewajiban yang telah
 diperjanjikan sebelumnya antara Nasabah Asing
 dengan LJK;

 b. untuk penutupan rekening;
 c. untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan
 perundang-undangan.

 Pasal 6

 Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing oleh LJK
 kepada otoritas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 dapat dilakukan:
 a. melalui Otoritas Jasa Keuangan; atau
 b. langsung kepada otoritas pajak.

 Pasal 7

 (1) Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
 disampaikan paling lambat 60 hari sebelum batas waktu
 pelaporan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra berdasarkan perjanjian Pertukaran
 Informasi secara Otomatis.

 (2) Dalam hal batas waktu pelaporan informasi Nasabah
 Asing jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan
 pada hari kerja setelahnya.

 Pasal 8

 Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, LJK wajib menyampaikan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan nama pejabat yang
 bertanggung jawab (responsible officer) atas pelaporan
 informasi Nasabah Asing.

 - 9 -
 Pasal 9

 (1) LJK dapat mendelegasikan pelaksanaan pelaporan
 kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada
 LJK lain yang menjadi selling agent dan/atau kustodian.

 (2) Pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
 kesepakatan tertulis.

 (3) Pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan tanggung
 jawab LJK yang mendelegasikan pelaksanaan pelaporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

 BAB III
 SANKSI

 Pasal 10

 LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 8 dikenakan
 sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

 BAB IV
 PENUTUP

 Pasal 11

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

 - 10 -
 Pasal 12

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 4 Desember 2015

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 11 Desember 2015

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 291

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

 - 1 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 25 /POJK.03/2015
 TENTANG

 PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA
 NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

 I. UMUM
 Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan

 koordinasi dengan negara lain baik secara regional maupun global. Salah
 satu koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya
 pencegahan penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax
 evasion), dan untuk meningkatkan kepatuhan warga negara Indonesia
 yang berdomisili di negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak
 Indonesia, dan sebaliknya. Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk
 mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak tersebut adalah
 berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan
 negara lain.
 Kegiatan dimaksud diawali dengan perjanjian antara pemerintah

 Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yaitu
 pemerintah dari negara yang telah berkomitmen untuk mencegah
 penghindaran pajak oleh wajib pajak baik melalui perjanjian bilateral
 maupun multilateral. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya
 penghindaran dan pengelakan pajak telah disahkan dengan Peraturan
 Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober
 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance
 in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di
 Bidang perpajakan).

 - 2 -
 Perjanjian negara untuk mendukung penghindaran pajak

 mewajibkan masing-masing otoritas pajak negara dimaksud melakukan
 penyampaian informasi atas wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi
 Mitra yang berada di negaranya. Salah satu pihak yang berperan penting
 dalam penyampaian informasi tersebut adalah Lembaga Jasa Keuangan
 (LJK) yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan
 jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra.
 Pertukaran informasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas

 pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan oleh pejabat
 berwenang atau competent authority di Indonesia dilaksanakan
 berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia antara lain pada: Konvensi
 Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, Persetujuan antar
 Pemerintah (Intergovernmental Agreement/IGA) di Bidang Perpajakan, atau
 Perjanjian Bilateral maupun Multilateral lainnya di Bidang Perpajakan.
 Pertukaran informasi tersebut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu Pertukaran

 informasi yang dilakukan berdasarkan permintaan, secara spontan, dan
 secara otomatis. Persamaan dari ketiga jenis Pertukaran Informasi
 tersebut adalah adanya perjanjian negara yang mendasari, sedangkan
 perbedaannya yaitu pada:
 1. pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan
 atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu,

 2. pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif
 untuk melaporkan wajib pajak tertentu,

 3. pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi
 keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun
 insiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak
 dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang
 telah

 disepakati, disampaikan secara
 berkala dan

 berkesinambungan.
 Lebih lanjut, Pertukaran Informasi secara Otomatis yaitu pertukaran

 informasi keuangan nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berada di Indonesia untuk disampaikan
 kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, dan
 dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak Indonesia yang merupakan
 nasabah LJK di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan
 disampaikan informasi keuangannya kepada Otoritas Pajak di Indonesia.

 - 3 -
 Pertukaran Informasi secara Otomatis dapat dilakukan dengan

 adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra
 atau Yurisdiksi Mitra. Perjanjian negara dalam rangka melakukan
 Pertukaran Informasi secara Otomatis meliputi antara lain: tata cara
 melakukan due diligence, jenis informasi yang dipertukarkan, periode
 laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. Penyampaian
 informasi keuangan dilakukan melalui sistem yang telah disepakati dan
 dilakukan secara berkesinambungan.
 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK
 menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan
 otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara
 sukarela dari Nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
 dimaksud, kepada LJK.
 Untuk mendukung pemerintah dan LJK dalam proses penyampaian

 informasi nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan,
 maka diperlukan pengaturan mengenai penyampaian informasi nasabah
 dimaksud dalam rangka perjanjian Pertukaran Informasi Terkait
 Perpajakan antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “otoritas pajak Indonesia” adalah
 Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan nilai rekening antara lain nilai tunai
 kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau surrender value.

 - 4 -
 Ayat (3)

 Huruf a
 Informasi nasabah termasuk antara lain informasi
 mengenai nama dan nomor rekening.
 Nomor rekening antara lain berupa:
 1) rekening bagi Bank;
 2)

 polis asuransi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan
 Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan/atau

 3) nomor sub rekening efek bagi Perusahan Efek dan
 Bank Kustodian.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Informasi dan/atau dokumen yang diminta antara lain adalah
 alamat korespondensi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra,
 nomor identitas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan
 informasi dan/atau dokumen lainnya sesuai perjanjian
 Pertukaran Informasi secara Otomatis yang akan diatur lebih
 lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

 Huruf c
 Pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa tertulis
 Nasabah Asing perlu diperoleh agar pemberian informasi kepada
 otoritas pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 terkait kerahasiaan data nasabah.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan nilai termasuk nilai tunai kontrak
 asuransi, atau nilai anuitas atau surrender value.

 Pasal 4

 Ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara Otomatis antara lain:
 a. penyampaian informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra
 atau Yurisdiksi Mitra;

 - 5 -

 b. pentingnya pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa
 untuk dapat menyampaikan informasi Nasabah Asing kepada
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

 Pasal 5
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “transaksi” adalah transaksi keuangan,
 termasuk:
 a. setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau
 pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;

 b. pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi
 nasabah pasar modal;

 c. penutupan polis baru bagi perusahaan asuransi jiwa dan
 perusahaan asuransi jiwa syariah.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Contoh pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan
 sebelumnya antara lain:
 1) pembayaran premi asuransi;
 2) pembayaran angsuran kredit.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Contoh pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan
 perundang-undangan antara lain:
 1) pemenuhan kewajiban pajak;
 2) pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.

 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.

 - 6 -
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11

 Yang dimaksud ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai:
 a. penunjukan responsible officer;
 b. tata cara pelaporan informasi Nasabah Asing;
 c. informasi Nasabah Asing yang harus dilaporkan.

 Pasal 12
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5773

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 25/POJK.03/2015 </reg_id>
<reg_title> PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA </reg_title>
<set_date> 4 Desember 2015 </set_date>
<effective_date> 11 Desember 2015 </effective_date>
<issued_date> 11 Desember 2015 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2008', '21/UU/2011', '40/UU/2014', '8/UU/1995', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB III' </penalty_list>
"
" ITAS JASA K

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN INDONESIA
 SA

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 11/POJK.03/2015
 TENTANG

 KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA

 STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

 Menimbang: a. bahwa saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi
 Indonesia yang dapat memengaruhi kinerja dan kondisi
 industri perbankan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas
 sistem keuangan;

 b. bahwa untuk merespons kondisi melambatnya pertumbuhan
 perekonomian,

 diperlukan
 kebijakan yang bersifat

 countercyclical dan bersifat sementara untuk mendorong
 optimalisasi fungsi intermediasi perbankan dan pertumbuhan
 ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

 c. bahwa sejalan dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf b, diperlukan kebijakan untuk mendukung program
 pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan
 pertumbuhan ekonomi terutama yang berpihak kepada usaha
 mikro, kecil, dan menengah;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ketentuan Kehati-
 hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi
 Bank Umum;

 Mengingat...

 - 2 -
 Mengingat:

 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
 Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS
 PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank
 yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional.

 2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
 dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
 antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
 melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,
 termasuk:
 a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang
 tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;

 b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
 c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

 3. Risiko...

 - 3 -

 3. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain
 dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

 4. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam
 kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk
 memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 a. penurunan suku bunga Kredit;
 b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
 f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

 5. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada
 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam
 bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau jenis
 transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham
 pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

 6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah
 UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro,
 kecil, dan menengah.

 Pasal 2

 (1) Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan
 ekonomi, Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

 (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit
 dengan menggunakan pendekatan standar bagi:
 1. Kredit beragun rumah tinggal; dan
 2. Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau
 asuransi Kredit berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

 b. penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
 1. Kredit dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 2. Kredit yang direstrukturisasi;
 c. Penyertaan Modal.

 BAB II...

 - 4 -
 BAB II

 PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO
 KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

 Bagian Kesatu

 Bobot Risiko Kredit Beragun Rumah Tinggal
 Pasal 3

 Bobot risiko Kredit beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:
 a. paling rendah 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Kredit konsumsi dalam
 rangka kepemilikan rumah tinggal atau apartemen atau Kredit konsumsi
 yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal atau apartemen yang
 memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 1. diberikan kepada debitur perorangan;
 2. agunan diikat dengan hak tanggungan atau fidusia sehingga memberikan
 kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank; dan

 3. Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan
 memantau nilai agunan secara berkala;

 b. paling rendah 20% (dua puluh perseratus) untuk Kredit konsumsi dalam
 rangka kepemilikan rumah tinggal yang merupakan program Pemerintah
 Indonesia yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 1. dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. dijamin 100% (seratus perseratus) oleh lembaga penjaminan atau
 asuransi Kredit berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
 memenuhi persyaratan garansi yang merupakan teknik mitigasi risiko
 kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman
 perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan
 standar.

 Bagian Kedua

 Bobot Risiko Kredit kepada UMKM yang Dijamin oleh Lembaga Penjaminan
 atau Asuransi Kredit Berstatus BUMD

 Pasal 4

 (1) Bobot risiko Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan
 atau asuransi Kredit berstatus BUMD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh
 perseratus) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

 (2) Persyaratan...

 - 5 -

 (2) Persyaratan lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus BUMD
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 a. memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas
 Jasa Keuangan setara BBB-; atau

 b. mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis dari Otoritas Jasa
 Keuangan untuk melakukan program penjaminan.

 (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 pengakuan penjaminan atau asuransi Kredit, skema penjaminan atau
 asuransi Kredit, dan lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus
 BUMD, tetap memenuhi persyaratan:
 a. pengakuan garansi dalam teknik mitigasi Risiko Kredit;
 b. skema penjaminan atau asuransi Kredit; dan
 c. lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus bukan BUMN,
 sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan ATMR
 untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

 Pasal 5

 Bobot risiko Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau
 asuransi Kredit berstatus BUMD yang:
 a. memiliki peringkat lebih tinggi dari BBB-; dan
 b. pengakuan penjaminan atau asuransi Kredit, skema penjaminan atau
 asuransi Kredit, dan lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus
 BUMD memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),

 didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan atau asuransi Kredit berstatus
 BUMD sesuai kategori portofolio tagihan kepada entitas sektor publik
 sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan ATMR
 untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

 BAB III

 PENILAIAN DAN PENETAPAN KUALITAS ASET BANK UMUM
 Bagian Kesatu

 Kredit dan Penyediaan Dana Lainnya dalam Jumlah Kecil

 Pasal 6...

 - 6 -
 Pasal 6

 (1) Penetapan kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya dapat hanya
 didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk:
 a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank
 kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari
 atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

 b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank
 kepada debitur UMKM dengan jumlah:
 1. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan
 Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang
 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan
 Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko Kredit sangat memadai;

 b) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
 paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku; dan

 c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling
 rendah 3 (PK-3).

 2. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan
 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang
 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk Risiko Kredit
 memadai;

 b) memiliki rasio KPMM paling rendah sesuai ketentuan yang
 berlaku; dan

 c) memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan Bank paling
 rendah 3 (PK-3).

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan
 untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu)
 debitur UMKM dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
 rupiah) yang merupakan:
 a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau
 b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank.

 Bagian...

 - 7 -
 Bagian Kedua

 Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi
 Pasal 7

 (1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan
 restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

 b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan
 restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang
 Lancar.

 (2) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama
 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara
 berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit.

 (3) Dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam
 perjanjian Restrukturisasi Kredit, penilaian kualitas Kredit ditetapkan sesuai
 ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas:
 a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang
 direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
 rupiah); atau

 b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar
 untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari
 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 (4) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari
 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan
 Restrukturisasi Kredit.

 Pasal 8

 Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
 (2) huruf a ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

 Pasal...

 - 8 -
 Pasal 9

 (1) Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran
 pokok, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan
 restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

 b. tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan
 restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang
 Lancar.

 (2) Kualitas Kredit selama masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran bunga
 selama 3 (tiga) kali periode pembayaran berturut-turut sesuai perjanjian
 Restrukturisasi Kredit; atau

 b. sesuai kualitas Kredit yang lebih buruk antara kualitas Kredit
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kualitas Kredit yang
 sebenarnya, apabila terdapat tunggakan pembayaran bunga atau tidak
 memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian
 Restrukturisasi Kredit.

 (3) Kualitas Kredit setelah masa pemberian tenggang waktu pembayaran pokok
 didasarkan atas:
 a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang
 direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
 rupiah); atau

 b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar
 untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari
 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 BAB IV

 PENYERTAAN MODAL BANK
 Pasal 10

 (1) Penyertaan Modal dalam rangka:
 a. pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Kredit bermasalah
 dari Bank yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan Bank paling
 tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan dan Bank tidak
 menjadi pengendali; atau

 b. tambahan...

 - 9 -

 b. tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa
 bank,

 dapat dilakukan apabila Bank memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan
 Bank terakhir sebelum melakukan penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan
 mempunyai prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik.

 (2) Persyaratan lain dalam rangka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai prinsip
 kehati-hatian dalam kegiatan Penyertaan Modal.

 BAB V

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 11

 Permohonan persetujuan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 10 yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum ketentuan ini berlaku,
 disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 12

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:
 a. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dan masih dalam periode 3 (tiga) kali
 kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga setelah penandatanganan
 perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau

 b. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dan masih dalam masa pemberian
 tenggang waktu pembayaran pokok setelah penandatanganan perjanjian
 Restrukturisasi Kredit,

 ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 13

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas
 Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354);

 b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-
 Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik

 Indonesia...

 - 10 -

 Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5466);

 c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011
 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko
 Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar,
 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 14

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak
 tanggal diundangkan.

 Pasal 15
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Agustus 2015
 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Agustus 2015
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 YASONNA H. LAOLY

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 197

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 11 /POJK.03/2015
 TENTANG

 KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA
 STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM
 I. UMUM
 Dalam rangka menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional,

 diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui
 kebijakan-kebijakan yang bersifat countercyclical antara lain terkait dengan
 ketentuan mengenai perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk
 Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar, penilaian kualitas
 aset, dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan Penyertaan Modal.
 Kebijakan countercyclical dimaksud ditujukan untuk menjaga

 stabilitas sistem keuangan, mendorong fungsi intermediasi dalam rangka
 meningkatkan potensi ekspansi Kredit Bank yang dilakukan secara terukur
 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta mencegah
 terjadinya moral hazard.
 Kebijakan countercyclical ini bersifat sementara (temporary policy)

 sehingga seiring dengan membaiknya kinerja dan kondisi keuangan Bank
 dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan dimaksud perlu disesuaikan kembali.
 Kebijakan countercyclical

 ini difokuskan untuk mendorong

 pertumbuhan Kredit kepada UMKM dan Kredit beragun rumah tinggal serta
 meningkatkan kinerja dan kondisi Bank. Selain itu, kebijakan ini sejalan
 dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
 dan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam program pembiayaan rumah
 bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penyaluran Kredit kepada
 UMKM.

 Sehubungan dengan pertimbangan di atas, diperlukan kebijakan

 berupa Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian
 Nasional bagi Bank Umum dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 II. PASAL...

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Huruf a

 Yang dimaksud rumah tinggal atau apartemen adalah rumah tapak
 atau rumah susun namun tidak termasuk rumah toko dan rumah
 kantor.

 Huruf b

 Yang dimaksud Pemerintah Indonesia adalah Pemerintah Pusat
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur
 mengenai pemerintahan daerah.

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Kriteria lembaga penjaminan atau asuransi Kredit yang berstatus
 BUMD yang mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa
 Keuangan antara lain memiliki kinerja keuangan yang baik.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.

 Pasal...

 - 3 -
 Pasal 6
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lainnya” adalah penerbitan
 jaminan dan/atau pembukaan letter of credit.
 Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua
 jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada
 semua golongan debitur.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima
 puluh) debitur terbesar Bank secara individu.
 Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari
 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan
 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur
 yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak
 dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain
 kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau
 sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Faktor penilaian prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan
 kemampuan membayar mengacu pada ketentuan mengenai
 penilaian kualitas aset bank umum.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal...

 - 4 -
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “kualitas Kredit yang sebenarnya” adalah
 penilaian kualitas Kredit yang didasarkan atas:
 a. ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit
 yang

 direstrukturisasi sampai dengan jumlah
 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

 b. prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan
 membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah
 lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5734

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 11/POJK.03/2015 </reg_id>
<reg_title> KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 21 Agustus 2015 </set_date>
<effective_date> 24 Agustus 2015 </effective_date>
<issued_date> 24 Agustus 2015 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2011', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
"
" SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 59 /POJK.03/2017
 TENTANG

 PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI
 BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi dinamika perekonomian
 global, industri perbankan syariah perlu meningkatkan
 ketahanan;

 b. bahwa peningkatan ketahanan tersebut dilakukan
 melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian
 remunerasi;

 c. bahwa peningkatan tata kelola dalam pemberian
 remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya
 prudent risk taking sehingga kelangsungan usaha bank
 dapat terjaga;

 d. bahwa untuk menciptakan disiplin pasar dan sesuai
 dengan perkembangan standar internasional diperlukan
 transparansi informasi mengenai pemberian remunerasi
 baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif;

 - 2 -

 e. bahwa dalam pemberian remunerasi bagi bank umum
 syariah dan unit usaha syariah

 harus
 f. bahwa

 mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah;
 berdasarkan

 pertimbangan
 sebagaimana

 dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi
 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4867);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN
 REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
 SYARIAH.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
 tentang Perbankan Syariah.

 2. Unit Usaha Syariah adalah unit usaha syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 - 3 -

 3. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
 Perseroan Terbatas.

 4. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 tentang Perseroan Terbatas.

 5. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS
 adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan
 saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank
 agar sesuai dengan prinsip syariah.

 6. Pegawai Bank yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
 orang yang bekerja pada Bank berdasarkan perjanjian
 untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan
 atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan,
 termasuk Pegawai dengan perjanjian kerja waktu
 tertentu.

 7. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan
 diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pegawai baik yang
 bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai
 maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan
 tanggung jawabnya.

 8. Remunerasi yang Bersifat Tetap adalah Remunerasi yang
 tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji
 pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan
 kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya,
 dan pensiun.

 9. Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah Remunerasi
 yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain
 bonus atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

 10. Malus adalah kebijakan yang mengizinkan Bank
 berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran
 sebagian atau seluruh dari Remunerasi yang Bersifat
 Variabel yang ditangguhkan.

 11. Clawback adalah suatu perjanjian antara Bank dengan
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pegawai
 dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau

 - 4 -

 Pegawai setuju untuk mengembalikan Remunerasi yang
 Bersifat Variabel yang diterima sepanjang memenuhi
 kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

 Pasal 2

 (1) Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian
 Remunerasi.

 (2) Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
 mencakup:
 a. tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan
 Komisaris;

 b. tugas dan tanggung jawab komite Remunerasi;
 c. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian
 Remunerasi;

 d. penerapan prinsip syariah dalam pemberian
 Remunerasi; dan

 e. pengungkapan Remunerasi.

 (3) Bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha
 Syariah wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian
 Remunerasi yang terkait dengan DPS.

 BAB II
 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
 Pasal 3

 Bank wajib memiliki kebijakan Remunerasi secara tertulis
 bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.

 Pasal 4

 (1) Direksi wajib menyusun kebijakan Remunerasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 (2) Kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. struktur Remunerasi yang paling sedikit mencakup:

 - 5 -

 1. skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan
 jabatan; dan

 2. komponen Remunerasi; dan

 b. metode dan mekanisme penetapan Remunerasi.
 Pasal 5

 Penyusunan kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 wajib paling sedikit mempertimbangkan:
 a. terciptanya manajemen risiko yang efektif;
 b. stabilitas keuangan Bank;
 c. kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
 d. kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;
 e. potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; dan
 f.

 kesesuaian dengan prinsip syariah.
 Pasal 6

 Dewan Komisaris wajib paling sedikit melaksanakan:
 a. pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
 dan

 b. evaluasi secara berkala terhadap kebijakan Remunerasi
 atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a.

 BAB III

 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI
 Pasal 7

 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6, Dewan Komisaris wajib membentuk
 komite Remunerasi.

 (2) Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib paling sedikit beranggotakan:
 a. 1 (satu) orang komisaris independen;
 b. 1 (satu) orang komisaris; dan
 c. 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahkan
 sumber daya manusia atau 1 (satu) orang
 perwakilan Pegawai.

 - 6 -

 (3) Komite Remunerasi wajib diketuai oleh komisaris
 independen.

 (4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite
 Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (5) Dalam hal anggota komite Remunerasi ditetapkan lebih
 dari 3 (tiga) orang, anggota komisaris independen wajib
 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

 (6) Komite Remunerasi dapat dibentuk terpisah dari komite
 nominasi atau digabung dengan komite nominasi sebagai
 komite Remunerasi dan nominasi.

 Pasal 8

 Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung
 jawab secara independen.

 Pasal 9

 Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung
 jawab paling sedikit:
 a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang
 didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer
 group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
 pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam
 ketentuan peraturan perundang-undangan, serta potensi
 pendapatan Bank di masa yang akan datang;

 b. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada
 Dewan Komisaris mengenai:
 1. kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan
 Komisaris, dan DPS untuk disampaikan kepada
 rapat umum pemegang saham; dan

 2. kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara
 keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

 c. memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai
 dengan ketentuan; dan

 d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan
 kebijakan Remunerasi.

 - 7 -

 BAB IV

 PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
 REMUNERASI

 Pasal 10

 Dalam menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2, Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian
 dalam pemberian Remunerasi baik Remunerasi yang Bersifat
 Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel.

 Bagian Kesatu

 Remunerasi yang Bersifat Tetap
 Pasal 11

 Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit
 memperhatikan:
 a. skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat
 inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 b. perbedaan (gap) Remunerasi antar tingkat jabatan.
 Bagian Kedua

 Remunerasi yang Bersifat Variabel
 Pasal 12

 Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel wajib:
 a. paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas
 usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan
 kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan; dan

 b. mendorong dilakukannya prudent risk taking.
 Pasal 13

 Komite Remunerasi wajib berkoordinasi dengan satuan kerja
 manajemen risiko dalam melakukan evaluasi terhadap
 kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12.

 - 8 -

 Pasal 14

 Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi,
 Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai wajib
 mempertimbangkan:
 a. kinerja, yaitu:
 1. kinerja Direksi, Dewan Komisaris, DPS, atau
 Pegawai;

 2. kinerja unit bisnis; dan
 3. kinerja Bank; dan

 b.
 risiko.
 Pasal 15

 Bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko
 dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang Bersifat
 Variabel sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

 Pasal 16

 (1) Remunerasi yang Bersifat Variabel dapat diberikan dalam
 bentuk:
 a. tunai; dan/atau
 b. saham atau instrumen yang berbasis saham yang
 diterbitkan Bank.

 (2) Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diberikan oleh
 Bank berstatus perseroan terbuka (go public) wajib dalam
 bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang
 diterbitkan Bank sebesar persentase tertentu dari
 Remunerasi yang Bersifat Variabel.

 (3) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) berlaku paling sedikit untuk seluruh anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan material risk
 takers.

 Pasal 17

 Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham atau
 instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank bagi
 komisaris independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk
 tunai.

 - 9 -

 Pasal 18

 Dalam hal Bank mengalami kerugian, Bank dapat:
 a. tidak membagikan; atau
 b. membagikan dengan nilai yang relatif kecil,
 Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan
 Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai.

 Pasal 19

 Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Pegawai
 pada unit pengawasan dilakukan sesuai dengan kinerja
 dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

 Pasal 20

 (1) Bank dilarang menjamin tanpa syarat pemberian besaran
 tertentu Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada
 Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai.

 (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 berlaku untuk tahun pertama sejak Direksi, Dewan
 Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai bekerja pada Bank.

 Bagian Ketiga

 Material Risk Takers
 Pasal 21

 (1) Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi material risk
 takers, yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai
 berikut:
 a. Direksi dan/atau Pegawai yang karena tugas dan
 tanggung jawabnya mengambil keputusan yang
 berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank;
 atau

 b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai yang
 memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel
 dengan nilai yang besar.

 (2) Penetapan pihak yang menjadi material risk takers
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

 - 10 -

 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 22

 (1) Bank wajib menangguhkan pembayaran Remunerasi
 yang Bersifat Variabel bagi pihak yang menjadi material
 risk takers sebesar persentase tertentu.

 (2) Besaran persentase penangguhan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat
 jabatan.

 (3) Penangguhan Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi
 pihak yang menjadi material risk takers sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 23

 (1) Jangka waktu penangguhan pembayaran Remunerasi
 yang Bersifat Variabel sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 22 ayat (1) paling singkat 3 (tiga) tahun.

 (2) Penetapan jangka waktu penangguhan pembayaran
 Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi lebih panjang
 sesuai dengan jangka waktu risiko (time horizon of risks).

 Pasal 24

 Pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang
 ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
 wajib diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

 Pasal 25

 (1) Bank dapat menerapkan Malus dan/atau Clawback
 kepada pihak yang menjadi material risk takers dalam
 kondisi tertentu.

 (2) Bank menetapkan kondisi tertentu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1).

 - 11 -

 (3) Penerapan Malus dan/atau Clawback kepada pihak yang
 menjadi material risk takers sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 Pasal 26

 Pihak yang menjadi material risk takers dilarang melakukan
 lindung nilai atas Remunerasi yang Bersifat Variabel yang
 ditangguhkan.

 BAB V

 PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBERIAN
 REMUNERASI

 Pasal 27

 Dalam menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2, Bank wajib memperhatikan prinsip syariah dalam
 pemberian Remunerasi.

 BAB VI

 PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)
 Pasal 28

 (1) Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan
 Remunerasi dalam laporan pelaksanaan tata kelola
 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
 perundang-undangan mengenai pelaksanaan good
 corporate governance bagi bank umum syariah dan unit
 usaha syariah.

 (2) Informasi kebijakan Remunerasi yang wajib diungkapkan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
 mencakup:
 a. komite Remunerasi antara lain:
 1. nama anggota, komposisi, tugas, dan tanggung
 jawab;

 2. jumlah rapat yang dilakukan; dan

 - 12 -

 3. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada
 anggota komite Remunerasi selama 1 (satu)
 tahun;

 b. proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang
 meliputi:
 1. tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan
 kebijakan Remunerasi;

 2. pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan
 Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta
 perbaikan atas kebijakan Remunerasi pada
 tahun sebelumnya; dan

 3. mekanisme untuk memastikan bahwa
 Remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan
 bersifat independen dari unit kerja yang
 diawasinya;

 c. cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi
 kebijakan Remunerasi per unit bisnis, per wilayah,
 dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang
 berlokasi di luar negeri;

 d. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:
 1.

 2.

 jenis risiko utama (key risk) yang digunakan
 dalam menerapkan Remunerasi;

 kriteria untuk menentukan jenis risiko utama,
 termasuk untuk risiko yang sulit diukur;

 3. dampak penetapan risiko utama terhadap
 kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel,
 termasuk dampak penetapan risiko utama
 terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat
 Tetap apabila ada; dan

 4. perubahan penentuan jenis risiko utama
 dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasan
 perubahan apabila ada, termasuk perubahan
 kriteria yang digunakan untuk menentukan
 jenis risiko utama selama periode laporan
 beserta alasan dan dampak perubahan
 terhadap kebijakan Remunerasi;

 - 13 -

 e. pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi
 yang meliputi:
 1. tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang
 dikaitkan dengan penilaian kinerja;

 2. metode dalam mengaitkan Remunerasi individu
 dengan kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan
 kinerja individu; dan

 3. uraian mengenai metode yang digunakan Bank
 untuk menyatakan bahwa kinerja yang
 disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu
 dilakukan penyesuaian atas Remunerasi dan
 besaran penyesuaian Remunerasi dalam hal
 kondisi tersebut terjadi;

 f.

 penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan kinerja
 dan risiko yang meliputi:
 1. kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat
 Variabel yang ditangguhkan, besaran, dan
 kriteria untuk menetapkan besaran Remunerasi
 yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan; dan

 2. kebijakan Bank mengenai Malus dan/atau
 Clawback sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 25;

 g. nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait
 kebijakan Remunerasi, dalam hal Bank
 menggunakan jasa konsultan ekstern;

 h. paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh
 Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencakup
 struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal;

 i. paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam
 tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi,
 Dewan Komisaris, dan DPS dalam 1 (satu) tahun;

 j.

 Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:
 1. bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel dan
 alasan pemilihan bentuk tersebut; dan

 2.

 penjelasan dalam hal terdapat perbedaan
 pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel
 diantara anggota Direksi, anggota Dewan

 - 14 -

 Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pegawai,
 termasuk penjelasan faktor yang menentukan
 perbedaan tersebut
 pertimbangan;

 beserta dasar

 k. jumlah Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai
 yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel
 selama 1 (satu) tahun dan total nominal Remunerasi
 yang Bersifat Variabel yang diterima;

 l.

 jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk
 takers;

 m. shares option yang dimiliki Direksi, Dewan
 Komisaris, DPS, dan pejabat eksekutif;

 n. rasio gaji tertinggi dan terendah;
 o. jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang
 Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan
 diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon
 Dewan Komisaris, calon DPS, dan/atau calon
 Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);

 p. jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan
 kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan;

 q. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang
 ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham
 atau instrumen yang berbasis saham yang
 diterbitkan Bank;

 r. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang
 ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu)
 tahun;

 s.

 rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1
 (satu) tahun meliputi:
 1. Remunerasi yang Bersifat Tetap dan
 Remunerasi yang Bersifat Variabel;

 2. Remunerasi yang ditangguhkan dan
 Remunerasi yang tidak ditangguhkan; dan

 3. Remunerasi yang diberikan dalam bentuk
 tunai dan/atau saham atau instrumen yang
 berbasis saham yang diterbitkan Bank; dan

 - 15 -

 t.

 informasi kuantitatif mengenai:
 1.

 total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan
 baik yang terekspos penyesuaian implisit
 maupun eksplisit;

 2.

 total pengurangan Remunerasi yang disebabkan
 karena penyesuaian eksplisit selama periode
 laporan; dan

 3.

 total pengurangan Remunerasi yang disebabkan
 karena penyesuaian implisit selama periode
 laporan.

 (3) Bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha
 Syariah wajib mengungkapkan informasi kebijakan
 Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
 terkait dengan DPS dalam laporan pelaksanaan tata
 kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
 Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank
 umum.

 Pasal 29

 (1) Bank menyajikan informasi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 28 ayat (2) dalam bentuk:
 a. tabel atau grafik; dan/atau
 b. perbandingan dengan periode laporan 1 (satu) tahun
 sebelumnya.

 (2) Penyajian informasi dalam bentuk tabel sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit tercantum
 dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 BAB VII

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 30

 (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas
 implementasi kebijakan Remunerasi Bank sesuai dengan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 - 16 -

 (2) Dalam hal Bank dinilai belum mengimplementasikan
 kebijakan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
 memerintahkan Bank untuk melakukan langkah
 perbaikan.

 Pasal 31

 (1) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan
 berwenang untuk:
 a. melakukan kaji ulang terhadap besaran Remunerasi
 yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan
 Komisaris, DPS, dan/atau Pegawai; dan/atau

 b. memerintahkan Bank untuk melakukan
 penyesuaian kebijakan Remunerasi yang Bersifat
 Variabel.

 (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menunjuk pihak
 independen untuk melakukan kaji ulang sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 Pasal 32

 (1) Bank wajib menerapkan dan memantau pelaksanaan
 kebijakan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan ini kepada jaringan kantor Bank di luar
 negeri.

 (2) Dalam hal ketentuan Remunerasi di negara tempat
 kedudukan jaringan kantor Bank sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank wajib menerapkan
 kebijakan Remunerasi paling sedikit sesuai dengan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan
 koordinasi dalam rangka home-host supervision untuk
 memastikan penerapan kebijakan Remunerasi.

 - 17 -

 BAB VIII
 SANKSI

 Pasal 33

 Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4
 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2),
 Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8,
 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14,
 Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22
 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1),
 Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan/atau Pasal 32 ayat (2),
 dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
 a.

 teguran tertulis; dan/atau

 b. penurunan peringkat faktor good corporate governance
 dalam penilaian tingkat kesehatan.

 BAB IX

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 34

 Bagi Bank yang belum memiliki atau telah memiliki kebijakan
 Remunerasi namun belum sesuai dengan kebijakan
 Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan ini melakukan penyesuaian kebijakan
 Remunerasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
 sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

 Pasal 35

 Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
 mulai berlaku sejak tanggal:
 a. 1 Januari 2019, bagi Bank BUKU 3 dan BUKU 4; dan
 b. 1 Januari 2020, bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2.

 - 18 -

 BAB X

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 36

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku:
 a. Pasal 62 ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 62 ayat (3),
 serta Pasal 76 ayat (3) huruf d Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good
 Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit
 Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5085); dan

 b. Bagian G. Laporan Pelaksanaan Good Corporate
 Governance bagi Bank Umum Syariah angka 2 huruf l
 dan huruf m serta Bagian H. Laporan Pelaksanaan Good
 Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah angka 2
 huruf d Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS
 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
 dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 37

 Pengaturan komite Remunerasi dan nominasi sebagaimana
 dimaksud dalam:
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi
 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5085); dan

 b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS perihal
 Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
 Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,

 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 - 19 -

 Pasal 38

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal:
 a. 1 Januari 2018 bagi Bank BUKU 3 dan BUKU 4; dan
 b. 1 Januari 2019 bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2.

 - 20 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 18 Desember 2017

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 WIMBOH SANTOSO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 18 Desember 2017

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 278

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 59 /POJK.03/2017
 TENTANG

 PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI
 BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 I. UMUM
 Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya krisis

 ekonomi dunia tahun 2007 adalah pemberian bonus yang tinggi karena
 pencapaian target yang ditetapkan dengan mengabaikan risiko yang akan
 timbul di masa yang akan datang sehingga membahayakan kondisi
 keuangan Bank apabila Bank tidak mampu menyerap kerugian tersebut.
 Tindakan perbaikan untuk mengoreksi praktik pemberian bonus yang
 tidak sehat tersebut kemudian menjadi agenda dalam program reformasi
 sistem keuangan global dan pada tanggal 25 September 2009 Financial
 Stability Board menerbitkan Principles for Sound Compensation Practices.
 Program reformasi tersebut bertujuan untuk (i) mencegah timbulnya

 moral hazard dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan
 Bank; (ii) menjaga kesehatan Bank secara individual; dan (iii) memitigasi
 adanya excessive risk taking yang dilakukan oleh para pengambil
 keputusan. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 berkomitmen
 untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk regulasi.
 Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (Market

 Discipline), Bank dituntut mengungkapkan informasi yang lebih
 transparan kepada publik dan pelaku pasar khususnya terkait dengan
 Remunerasi untuk mendorong disiplin dan agar pemangku kepentingan
 dapat memberikan penilaian yang wajar.

 - 2 -
 Namun demikian, pengungkapan informasi ini dilakukan dengan

 tetap menjaga keunggulan bersaing Bank. Oleh karena itu, perlu diatur
 cakupan informasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang
 wajib diungkapkan sehingga kompetisi antar Bank tetap terjaga.
 Sistem Remunerasi berdasarkan prinsip syariah bertujuan untuk

 menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, serta untuk
 mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat.
 Sehubungan dengan itu, perlu diatur mengenai penerapan tata kelola

 dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
 Syariah dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “kecukupan dan penguatan permodalan
 Bank” adalah bahwa kebijakan Remunerasi dapat menjaga
 kelangsungan usaha Bank agar mampu hidup dan berkembang,
 serta mampu bersaing di pasar global dan di dalam peer group-
 nya.

 - 3 -

 Kecukupan permodalan Bank meliputi kecukupan permodalan
 dalam rangka pemenuhan regulatory capital maupun Internal
 Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8

 Yang dimaksud dengan “independen” adalah pelaksanaan tugas
 secara objektif serta bebas dari tekanan dan kepentingan pihak
 manapun.

 Pasal 9
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan,
 kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu.
 Yang dimaksud dengan “cadangan” antara lain cadangan
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Evaluasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan
 Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 ruang lingkup manajemen risiko Bank.

 - 4 -
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Tujuan Bank memperhatikan perbedaan (gap) Remunerasi antar
 tingkat jabatan yaitu untuk mengurangi potensi terjadinya
 konflik internal dan risiko operasional seperti fraud atau risiko
 operasional lain dalam menetapkan kebijakan pemberian
 Remunerasi yang Bersifat Tetap.

 Pasal 12
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “prudent risk taking” adalah
 pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan
 secara terukur dan mengacu pada ketentuan peraturan
 perundang-undangan mengenai manajemen risiko.

 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “risiko” meliputi risiko yang telah terjadi
 maupun risiko yang mungkin terjadi. Jenis-jenis risiko mengacu
 pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur
 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah
 dan unit usaha syariah.
 Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi
 yang Bersifat Variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling
 berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama

 - 5 -

 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang
 mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum
 syariah dan unit usaha syariah.

 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “saham” adalah berupa saham baru
 yang diterbitkan Bank atau saham Bank yang dibeli di
 bursa dengan menggunakan uang Bank.

 Ayat (2)
 Persentase pemberian Remunerasi dalam bentuk saham atau
 instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dapat
 diberikan berbeda pada setiap tingkat jabatan dengan
 memperhatikan antara lain peran dan tanggung jawab yang
 bersangkutan dalam pengelolaan Bank.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Yang dimaksud dengan “kerugian” adalah Bank tidak memperoleh
 laba dalam tahun buku yang menjadi dasar perhitungan pemberian
 Remunerasi yang Bersifat Variabel.
 Bank tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif
 kecil Remunerasi yang Bersifat Variabel karena Bank mengalami
 kerugian, didasarkan atas prinsip kehati-hatian dalam pemberian
 Remunerasi.
 Huruf a

 Cukup jelas.

 - 6 -
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “nilai yang relatif kecil” adalah
 pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang
 lebih kecil dibandingkan pada periode terakhir Bank
 memperoleh laba atau ditetapkan lebih kecil sesuai proporsi
 penurunan laba Bank. Pemberian Remunerasi yang Bersifat
 Variabel tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi beberapa
 orang yang mempunyai kinerja atau prestasi yang layak
 diberikan Remunerasi yang Bersifat Variabel walaupun Bank
 mengalami kerugian.

 Pasal 19
 Yang termasuk dalam unit pengawasan antara lain satuan kerja
 manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan satuan kerja audit intern.

 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan tingkat jabatan”
 adalah semakin tinggi jabatan, semakin besar persentase
 Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Ayat (1)

 Penetapan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun telah
 memperhitungkan risiko yang akan terjadi.

 - 7 -
 Ayat (2)

 Contoh:
 Pegawai A termasuk kategori material risk takers telah
 memutuskan pembiayaan valuta asing dalam jumlah besar
 untuk pelunasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 Bank menilai terdapat potensi risiko kegagalan pengembalian
 pembiayaan valuta asing karena penguatan nilai valuta asing.
 Oleh karena itu, pemberian Remunerasi Pegawai A dapat
 ditangguhkan oleh Bank lebih dari 3 (tiga) tahun misalnya 4
 (empat) tahun.

 Pasal 24

 Contoh:
 Pegawai A termasuk pihak yang menjadi material risk takers. Pada
 bulan Januari 2018, A telah diputuskan menerima bonus
 tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sesuai
 kebijakan Bank, pembayaran bonus dilakukan akhir bulan
 Januari 2018 dan persentase bonus yang ditangguhkan sebesar 60%
 (enam puluh persen). Pada akhir bulan Januari 2018, A menerima
 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp400.000.000,00 (empat
 ratus juta rupiah). Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau
 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditangguhkan
 selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahun yaitu
 tahun 2018 (setelah bulan Januari), tahun 2019, dan tahun 2020
 secara prorata, yaitu masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus
 juta rupiah) per tahun.

 Pasal 25
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain Bank
 mengalami kerugian, terjadi risiko yang berdampak negatif
 terhadap keuangan Bank, atau terjadi fraud yang dilakukan oleh
 pihak yang menjadi material risk takers yang merugikan Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 - 8 -
 Pasal 26

 Contoh lindung nilai antara lain mengasuransikan Remunerasi yang
 Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

 Pasal 27
 Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” adalah prinsip syariah yang
 berlaku umum dalam muamalah, antara lain:
 a. bersikap adil (‘adalah) yaitu pemberian Remunerasi harus
 mempertimbangkan kewajaran dengan harga pasar di industri
 yang sama (peer group) dan sesuai dengan kompetensi dan
 kinerja Pegawai;

 b. saling rida (antaradimminkum) yaitu pemberian Remunerasi
 harus tertuang ke dalam sebuah kontrak kerja yang juga
 menganut asas konsensus (kesepakatan bersama di awal);

 c. dapat dipercaya (amanah) yaitu pemberian Remunerasi harus
 didasari kesadaran bersama bahwa bekerja merupakan bagian
 dari mengejar rida Allah sehingga timbul kepercayaan satu sama
 lain; dan

 d. memperhatikan beban kerja dan risiko (al ghunmu bil ghurmi)
 yaitu pemberian Remunerasi harus mempertimbangkan beban
 kerja yang diberikan kepada Pegawai, disertai dengan potensi
 risiko yang dihadapi pada pekerjaan yang dilakukan.

 Pasal 28
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.

 - 9 -
 Huruf f
 Angka 1)

 Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel
 yang ditangguhkan antara lain:
 a) kebijakan pembayaran (vesting) atas penangguhan
 yang dilakukan antara lain jangka waktu
 pembayaran; dan

 b) pengungkapan faktor yang menentukan
 perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel
 yang ditangguhkan diantara Pegawai atau
 kelompok Pegawai, apabila ada.

 Angka 2)
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.
 Huruf j

 Angka 1)
 Yang dimaksud dengan “bentuk Remunerasi yang
 Bersifat Variabel” adalah tunai dan/atau saham atau
 instrumen berbasis saham yang diterbitkan Bank.

 Angka 2)

 Perbedaan dalam pemberian Remunerasi yang Bersifat
 Variabel dapat berupa perbedaan komposisi dalam
 bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang
 berbasis saham yang diterbitkan Bank maupun
 persentase besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel.

 Huruf k
 Cukup jelas.
 Huruf l
 Cukup jelas.

 Huruf m
 Yang dimaksud dengan “shares option” adalah opsi untuk
 membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan

 - 10 -

 Komisaris, anggota DPS, dan/atau pejabat eksekutif yang
 dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi
 saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan
 kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota
 DPS, dan/atau pejabat eksekutif, dan yang telah
 diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dan/atau
 anggaran dasar Bank.
 Pengungkapan mengenai shares option paling sedikit
 mencakup:
 1. kebijakan dalam pemberian shares option;
 2. jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota
 DPS, dan pejabat eksekutif sebelum diberikan shares
 option;

 3.
 jumlah shares option yang diberikan;

 4. jumlah shares option yang telah dieksekusi sampai
 dengan akhir masa pelaporan;

 5. harga opsi yang diberikan; dan
 6. jangka waktu berlakunya eksekusi shares option.

 Huruf n
 Yang dimaksud dengan “rasio gaji tertinggi dan terendah”
 mencakup:
 1. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
 2. rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan
 terendah;

 3. rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah;
 4. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; dan
 5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.
 Yang dimaksud dengan “gaji” yaitu hak anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang
 diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
 imbalan dari Bank kepada anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang ditetapkan dan
 dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
 atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
 bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota

 - 11 -

 DPS, dan pegawai beserta keluarganya atas suatu
 pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.
 Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan
 yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan
 pegawai per bulan.
 Pegawai dalam hal ini adalah pegawai tetap Bank sampai
 dengan tingkat pegawai pelaksana.

 Huruf o
 Cukup jelas.
 Huruf p

 Yang dimaksud dengan “pemutusan hubungan kerja” yaitu
 pemutusan hubungan kerja yang terjadi bukan karena
 permintaan dari Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau
 Pegawai namun karena kebijakan Bank seperti
 penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

 atau

 perampingan struktur organisasi Bank.
 Tidak termasuk dalam pengertian pemutusan hubungan
 kerja yaitu pemutusan hubungan kerja yang disebabkan
 karena pelanggaran ketentuan atau fraud.

 Huruf q
 Cukup jelas.
 Huruf r
 Cukup jelas.
 Huruf s
 Cukup jelas.
 Huruf t

 Penyesuaian implisit merupakan penyesuaian yang terjadi
 dikarenakan faktor di luar kekuasaan Bank seperti
 pergerakan harga saham, sedangkan penyesuaian eksplisit
 merupakan penyesuaian yang secara langsung dipengaruhi
 oleh Bank seperti pengurangan pembayaran Remunerasi
 karena tidak tercapainya target tertentu.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 - 12 -
 Pasal 29
 Ayat (1)

 Penyajian dalam bentuk tabel atau grafik dan/atau
 perbandingan dengan periode laporan 1 (satu) tahun
 sebelumnya dimaksudkan antara lain untuk mengetahui tren
 perkembangan yang terjadi dan untuk meningkatkan kejelasan
 informasi.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Ayat (1)

 Pengawasan atas implementasi kebijakan Remunerasi Bank
 dilakukan antara lain dalam ruang lingkup manajemen risiko
 Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain Bank
 dalam pengawasan khusus atau Bank dalam pengawasan
 intensif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank
 umum.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.

 - 13 -
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6148

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 59/POJK.03/2017 </reg_id>
<reg_title> PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title>
<set_date> 18 Desember 2017 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2018, 1 Januari 2019 </effective_date>
<issued_date> 18 Desember 2017 </issued_date>
<replaced_reg> '11/33/PBI/2009', '12/13/DPbS|SE-BI' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '21/UU/2011' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>
"
" - 2 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 12 /POJK.03/2016
 TENTANG

 KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR
 BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan
 ekonomi Indonesia secara optimal dan
 berkesinambungan, perlu meningkatkan ketahanan
 dan daya saing industri perbankan nasional;

 b. bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi
 industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi
 daerah sesuai dengan kapasitas permodalan Bank
 Perkreditan Rakyat, perlu dilakukan penataan
 cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor
 Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan modal inti;

 c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan
 Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan
 Rakyat Berdasarkan Modal Inti;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

 - 2 -

 Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah

 dengan Undang-Undang Nomor 10

 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

 3. Peraturan
 Otoritas
 Jasa
 Keuangan

 Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
 Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5629);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR
 BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL
 INTI.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat
 BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
 secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak
 memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998.

 - 3 -

 2. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
 kewajiban penyediaan modal minimum dan
 pemenuhan modal inti minimum BPR.

 3. Kegiatan Usaha adalah kegiatan usaha BPR
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998 dan kegiatan lainnya untuk mendukung
 kegiatan usaha BPR, yang mencakup produk dan
 aktivitas BPR.

 4. BPR berdasarkan Kegiatan Usaha, yang selanjutnya
 disingkat BPRKU, adalah pengelompokan BPR
 berdasarkan Kegiatan Usaha BPR yang disesuaikan
 dengan Modal Inti yang dimiliki.

 5. Jaringan Kantor adalah kantor BPR yang meliputi
 kantor cabang, kantor kas, kegiatan pelayanan kas,
 dan perangkat perbankan elektronis sebagaimana
 dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 mengenai BPR.

 6. Pembukaan Jaringan Kantor adalah pembukaan
 Jaringan Kantor BPR termasuk pembukaan kantor
 yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan
 status kantor BPR.

 7. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang
 menggambarkan rencana kegiatan BPR jangka pendek
 (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun)
 termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha,
 serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut
 sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan,
 dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan
 kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

 - 4 -

 8. Uang Elektronik adalah uang elektronik sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 uang elektronik.

 9. Electronic Banking adalah kegiatan BPR yang
 menggunakan sarana elektronik antara lain berupa
 phone banking, SMS banking, mobile banking, dan
 internet banking.

 10. Kartu Automated Teller Machine (ATM) adalah alat
 pembayaran menggunakan kartu yang dapat
 digunakan untuk melakukan penarikan tunai
 dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban
 pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi
 secara langsung simpanan pemegang kartu pada BPR
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia mengenai alat pembayaran dengan
 menggunakan kartu.

 11. Kartu Debet adalah alat pembayaran dengan
 menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk
 melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul
 dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
 pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu
 dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung
 simpanan pemegang kartu pada BPR sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
 alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

 Pasal 2

 BPR hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha dan
 Pembukaan Jaringan Kantor dalam cakupan wilayah
 sesuai dengan Modal Inti.

 Pasal 3

 Berdasarkan Modal Inti, BPR dikelompokkan menjadi
 3 (tiga) BPRKU, yaitu:
 a. BPRKU 1 adalah BPR dengan Modal Inti kurang dari
 Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

 - 5 -

 b. BPRKU 2 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit
 Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
 sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00
 (lima puluh miliar rupiah); dan

 c. BPRKU 3 adalah BPR dengan Modal Inti paling sedikit
 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

 BAB II

 KEGIATAN USAHA BPR
 Pasal 4

 Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR adalah:
 a. penghimpunan dana dalam bentuk:
 1) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
 dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
 dengan itu;

 2) pinjaman yang diterima;

 b. penyaluran dana;
 c. penempatan dana dalam bentuk:
 1)

 giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
 dan/atau tabungan pada bank umum dan bank
 umum syariah;

 2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR
 dan bank pembiayaan rakyat syariah;

 3) Sertifikat Bank Indonesia;

 d. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 e. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha
 BPR dalam bentuk:
 1) kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan
 keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan
 inklusif (Laku Pandai);

 2) penyediaan layanan Electronic Banking;
 3) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;

 - 6 -

 4) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana
 yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman
 uang dari luar negeri;

 5) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM,
 6) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet,
 7) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan
 kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari
 penerbit lain;

 8) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri
 maupun kepentingan nasabah melalui rekening
 BPR di bank umum;

 9) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi
 untuk mereferensikan produk asuransi kepada
 nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan

 10) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan
 jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran
 tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

 Pasal 5

 (1) BPR wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan
 kelompok BPRKU.

 (2) Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 a. BPRKU 1:
 1) penghimpunan dana dalam bentuk:
 a) simpanan berupa deposito berjangka,
 tabungan, dan/atau bentuk lainnya
 yang dipersamakan dengan itu; dan

 b) pinjaman yang diterima;

 2) penyaluran dana;
 3) penempatan dana dalam bentuk:
 a)

 giro, deposito berjangka, sertifikat
 deposito, dan/atau tabungan pada bank
 umum dan bank umum syariah;

 - 7 -

 b) deposito berjangka, dan/atau tabungan
 pada BPR dan bank pembiayaan rakyat
 syariah; dan

 c)
 Sertifikat Bank Indonesia;

 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan
 usaha BPR dalam bentuk:
 a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa
 kantor dalam rangka keuangan inklusif
 (Laku Pandai);

 b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah
 BPR;

 c) kegiatan kerjasama dalam rangka
 transfer dana yang terbatas pada
 penerimaan atas pengiriman uang dari
 luar negeri;

 d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik
 dari penerbit lain;

 e) pemindahan dana baik untuk
 kepentingan

 kepentingan nasabah melalui rekening
 BPR di bank umum;

 f)

 kegiatan kerja sama dengan perusahaan
 asuransi untuk mereferensikan produk
 asuransi kepada nasabah yang terkait
 dengan produk BPR;

 g) menerima titipan dana dalam rangka
 pelayanan jasa pembayaran tagihan
 seperti pembayaran tagihan listrik,
 telepon, air, dan pajak; dan

 h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM,
 bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti
 minimum sebesar Rp6.000.000.000,00
 (enam miliar rupiah).

 sendiri maupun

 - 8 -

 b. BPRKU 2:
 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh
 BPRKU 1;

 2) kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
 3) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan
 usaha BPR dalam bentuk:
 a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet;
 dan

 b) kegiatan
 Elektronik.

 c. BPRKU 3:
 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh
 BPRKU 2; dan

 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan
 usaha BPR dalam bentuk:
 a) penyediaan layanan Electronic Banking;
 dan

 b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan
 keuangan tanpa kantor dalam rangka
 keuangan inklusif (Laku Pandai).

 Pasal 6

 (1) Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 berupa:
 a. penghimpunan dana dalam bentuk lainnya yang
 dipersamakan dengan bentuk simpanan berupa
 deposito berjangka dan/atau tabungan;

 b. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 c. kegiatan sebagai penyelenggara layanan
 keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan
 inklusif (Laku Pandai);

 d. penyediaan layanan Electronic Banking;
 e. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana
 yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman
 uang dari luar negeri;

 f.
 kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
 sebagai penerbit Uang

 - 9 -

 g. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
 h. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik,
 wajib memperoleh izin dan/atau persetujuan terlebih
 dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank
 Indonesia, sesuai dengan tugas dan wewenang yang
 dimiliki oleh masing-masing lembaga.

 (2) Kegiatan Usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 berupa:
 a. kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor
 dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);

 b. layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
 c. kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari
 penerbit lain;

 d. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri
 maupun kepentingan nasabah melalui rekening
 BPR di bank umum;

 e. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi
 untuk mereferensikan produk asuransi kepada
 nasabah yang terkait dengan produk BPR; dan

 f. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan
 jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran
 tagihan listrik, telepon, air, dan pajak,
 wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 7

 Kegiatan Usaha BPR merupakan suatu Kegiatan Usaha
 baru atau kegiatan pendukung usaha baru dalam hal
 memenuhi kriteria:
 a. tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang
 bersangkutan; atau

 b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang
 bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang
 mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR
 yang bersangkutan.

 - 10 -
 Pasal 8

 (1) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
 Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 ayat (1), BPR mengajukan permohonan rencana
 pelaksanaan Kegiatan Usaha baru dengan memenuhi
 persyaratan:
 a. rencana pelaksanaan Kegiatan Usaha baru telah
 dicantumkan dalam Rencana Bisnis;

 b. tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua
 belas) bulan terakhir;

 c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal
 Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas
 persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;

 d. memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross
 paling tinggi 5% (lima persen) selama 6 (enam)
 bulan terakhir;

 e.

 tidak dalam keadaaan rugi baik tahun lalu
 maupun tahun berjalan;

 f. memiliki teknologi informasi yang memadai;
 g. memenuhi kesiapan operasional berupa
 kelengkapan organisasi dan sumber daya
 manusia dengan kompetensi yang memadai
 mengenai teknologi informasi serta layanan dan
 pengaduan nasabah;

 h. menerapkan manajemen risiko paling sedikit
 untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko
 kepatuhan, dan risiko likuiditas sebagaimana
 diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai
 penerapan manajemen risiko bagi BPR; dan

 i.

 tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait
 dengan BPR.

 (2) Pengajuan permohonan rencana pelaksanaan Kegiatan
 Usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit
 memuat informasi dan penjelasan mengenai:
 a.

 jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
 b. waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;

 - 11 -

 c. tujuan Kegiatan Usaha baru;
 d. keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi
 bisnis BPR;

 e.
 f.

 risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru; dan

 mitigasi risiko atas pelaksanaan Kegiatan Usaha
 baru.

 Pasal 9

 (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau
 penolakan atas permohonan rencana pelaksanaan
 Kegiatan Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
 sejak permohonan berikut dokumen yang
 dipersyaratkan diterima secara lengkap.

 (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau
 penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 a. penelitian pemenuhan persyaratan; dan
 b. penelitian atas kelengkapan dokumen.

 Pasal 10

 (1) BPR yang melaksanakan Kegiatan Usaha baru
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus
 menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Usaha
 baru dengan melampirkan dokumen pendukung
 paling sedikit memuat informasi dan penjelasan
 mengenai:
 a. jenis dan deskripsi umum Kegiatan Usaha baru;
 b. waktu pelaksanaan Kegiatan Usaha baru;
 c. tujuan Kegiatan Usaha baru; dan
 d. keterkaitan Kegiatan Usaha baru dengan strategi
 bisnis BPR.

 (2) Laporan pelaksanaan
 Kegiatan Usaha baru

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
 lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
 pelaksanaan kegiatan.

 - 12 -

 (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menemukan
 penyimpangan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha baru
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
 Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta kepada
 BPR untuk melakukan penyesuaian atau penghentian
 terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha tersebut.

 BAB III

 WILAYAH JARINGAN KANTOR BPR
 Pasal 11

 (1) BPR wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa
 Keuangan untuk melakukan pembukaan kantor
 cabang.

 (2) Mekanisme pemberian izin pembukaan kantor cabang
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

 Pasal 12
 (1) BPR wajib menyampaikan laporan
 rencana

 pembukaan kantor kas untuk memperoleh penegasan
 dari Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Mekanisme pelaporan rencana pembukaan kantor kas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

 Pasal 13

 (1) BPRKU 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf a hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan
 Kantor BPR dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau
 kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi
 kantor pusat BPR.

 (2) BPRKU 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
 memiliki Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang
 paling banyak 20 (dua puluh) kantor.

 (3) Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal
 Inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar

 - 13 -

 rupiah) dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor
 BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi
 kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang
 berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota
 lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu) wilayah
 provinsi yang sama.

 (4) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang
 dapat dimiliki oleh BPRKU 1 sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) paling banyak 30 (tiga puluh) kantor.

 Pasal 14

 (1) BPRKU 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf b hanya dapat melakukan Pembukaan Jaringan
 Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan
 lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau
 kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten
 atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam 1 (satu)
 wilayah provinsi yang sama.

 (2) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang
 dapat dimiliki oleh BPRKU 2 sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) paling banyak 40 (empat puluh) kantor.

 Pasal 15

 (1) BPRKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 huruf c dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor
 BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di
 kabupaten atau kota pada provinsi lain yang
 berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor
 pusat BPR.

 (2) Jaringan Kantor BPR berupa kantor cabang yang
 dapat dibuka oleh BPRKU 3 sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) paling banyak 70 (tujuh puluh) kantor.

 (3) Kantor cabang BPRKU 3 sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) yang dapat dibuka di provinsi lain paling
 banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kantor
 cabang yang dimiliki oleh BPRKU 3.

 - 14 -

 Pasal 16

 (1) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten
 atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota
 Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten
 atau Kota Bekasi dikelompokkan berdasarkan wilayah
 pemerintahan:
 a. seluruh kota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu
 merupakan wilayah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta;

 b. Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, dan
 Kabupaten atau Kota Bekasi merupakan bagian
 dari Provinsi Jawa Barat; dan

 c. Kabupaten atau Kota Tangerang, dan Kota
 Tangerang Selatan merupakan bagian dari
 Provinsi Banten.

 (2) BPR yang berada dalam wilayah provinsi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pembukaan
 Jaringan Kantor dengan batasan wilayah yang
 mengacu pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

 Pasal 17

 Pemindahan alamat terhadap Jaringan Kantor BPRKU 1
 dan BPRKU 2 yang telah ada sebelum Peraturan ini berlaku
 dapat dilakukan pada:
 a. kabupaten atau kota yang sama dengan Jaringan
 Kantor yang melakukan pemindahan alamat; atau

 b. dalam batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 dan Pasal 14.

 Pasal 18

 BPR hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam
 wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten
 atau kota lokasi kantor induk dari kantor kas sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
 BPR.

 - 15 -

 Pasal 19

 (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang
 menyebabkan kantor cabang dan kantor pusat BPR
 berada di wilayah provinsi yang berbeda, Jaringan
 Kantor BPR tetap dapat beroperasi di wilayah semula,
 kecuali BPR mengalami perubahan kelompok BPRKU
 yang lebih rendah yang mengakibatkan penyesuaian
 terhadap wilayah Jaringan Kantor.

 (2) Pembukaan Jaringan Kantor BPR yang dilakukan
 setelah terjadi pemekaran wilayah mengacu pada
 batasan wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 13,
 Pasal 14, dan Pasal 15.

 BAB IV

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 20

 (1) Dalam hal Modal Inti BPR mengalami peningkatan
 selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga
 memenuhi persyaratan Modal Inti BPRKU yang lebih
 tinggi, BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih
 tinggi.

 (2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
 melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan
 Jaringan Kantor sesuai dengan jenis Kegiatan Usaha
 dan wilayah Jaringan Kantor BPRKU yang lebih tinggi
 jika memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
 Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan Jaringan
 Kantor BPR.

 Pasal 21

 (1) Dalam hal Modal Inti BPR mengalami penurunan
 selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak
 memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU
 semula, BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih
 rendah.

 - 16 -

 (2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
 melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan
 Jaringan Kantor sesuai BPRKU semula, wajib
 menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada
 Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemenuhan
 persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula,
 paling lambat pada bulan ke-8 sejak terjadinya
 penurunan Modal Inti.

 (3) BPR wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
 Keuangan atas rencana tindak (action plan)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (4) BPR wajib melaksanakan penyelesaian rencana tindak
 (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan Otoritas
 Jasa Keuangan.

 (5) Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan rencana
 tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4), BPR wajib menyesuaikan seluruh Kegiatan
 Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor dengan
 kegiatan BPRKU sesuai tingkat yang lebih rendah
 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

 (6) Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (5), BPR wajib segera
 menghentikan penawaran, penjualan dan/atau
 perjanjian atau transaksi baru atas Kegiatan Usaha
 yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPRKU
 sebelum mengalami penurunan Modal Inti.

 Pasal 22

 Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah
 kantor cabang individual BPR yang berbeda dengan jumlah
 sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15
 berdasarkan pertimbangan tertentu.

 - 17 -

 BAB V
 SANKSI

 Pasal 23

 BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5
 ayat (1), Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),
 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2)
 masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar
 berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 dan sanksi administratif lain berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR;
 c. larangan pembukaan Jaringan Kantor;
 d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR;
 dan/atau

 e. pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak
 yang memperoleh predikat tidak lulus melalui
 mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.

 Pasal 24

 BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2),
 Pasal 21 ayat (2) atau Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi
 administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban
 membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
 hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak
 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

 Pasal 25

 BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3),
 Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6) atau
 Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penurunan peringkat tingkat kesehatan BPR;
 c. larangan pembukaan Jaringan Kantor; dan/atau
 d. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR.

 - 18 -

 BAB VI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 26

 Penentuan BPR dalam kelompok BPRKU untuk pertama
 kali didasarkan pada posisi Modal Inti BPR pada akhir
 bulan Desember 2015.

 Pasal 27

 (1) Bagi BPR yang sebelum berlakunya Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan ini telah melakukan Kegiatan Usaha
 yang tidak sesuai dengan kelompok BPRKU
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
 meningkatkan Modal Inti agar sesuai dengan Modal
 Inti kelompok BPRKU yang seharusnya paling lambat
 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan ini.

 (2) Selama jangka waktu pemenuhan kewajiban
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dilarang
 melakukan penawaran, penjualan dan/atau transaksi
 baru serta perpanjangan atas Kegiatan Usaha yang
 tidak sesuai dengan kelompok BPRKU yang
 bersangkutan.

 Pasal 28

 (1) Bagi BPR yang telah melakukan Kegiatan Usaha
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini namun belum memperoleh izin dan/atau
 persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa
 Keuangan, wajib mengajukan permohonan izin kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
 sejak berlakunya POJK ini.

 (2) Bagi BPR yang telah melakukan Kegiatan Usaha
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa

 - 19 -

 Keuangan ini namun belum menyampaikan laporan
 Kegiatan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, wajib
 menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
 berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 29

 (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai jangka
 waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),
 BPR wajib menyampaikan rencana tindak (action plan)
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6
 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 ini diberlakukan.

 (2) BPR wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
 Keuangan atas rencana tindak (action plan)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 30

 Jaringan Kantor BPR yang pada saat berlakunya Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini berlokasi di luar wilayah yang
 diperkenankan menurut BPRKU tetap dapat beroperasi
 tanpa harus menyesuaikan wilayah Jaringan Kantor BPR,
 kecuali BPR mengalami penurunan kelompok BPRKU yang
 lebih rendah.

 Pasal 31

 Permohonan Pembukaan Jaringan Kantor BPR yang telah
 diajukan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini dan belum memperoleh izin, diproses
 berdasarkan

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

 Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
 Rakyat.

 - 20 -

 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 32

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Pasal 33

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku:
 a. ketentuan mengenai batasan wilayah pembukaan
 kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan
 provinsi kantor pusat BPR sebagaimana diatur dalam
 Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
 Rakyat;

 b. ketentuan mengenai wilayah Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok,
 Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang
 Selatan, dan Kabupaten atau Kota Bekasi yang
 dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk
 keperluan perizinan pembukaan Kantor Cabang
 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014
 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

 c. ketentuan mengenai kewajiban BPR untuk menutup
 atau memindahkan kantor cabang BPR atau
 memindahkan kantor pusat BPR, ke dalam provinsi
 yang sama dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang
 menyebabkan kantor cabang dan kantor pusat BPR
 berada dalam wilayah provinsi yang berbeda
 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014
 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

 - 21 -

 d. ketentuan mengenai persyaratan bagi BPR yang
 mengajukan permohonan persetujuan kegiatan
 layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau
 kartu Debet sebagaimana diatur dalam Pasal 50
 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan
 Rakyat; dan

 e. ketentuan mengenai pengenaan sanksi yang terkait
 dengan izin pembukaan kantor cabang sebagaimana
 diatur dalam Pasal 84 Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank
 Perkreditan Rakyat,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Pasal 34

 Dalam hal BPR telah memiliki peringkat profil risiko,
 tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan sesuai
 ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen
 risiko bagi BPR, ketentuan yang mengatur mengenai
 persyaratan bank penyelenggara Laku Pandai bagi BPR
 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan
 Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif
 (Laku Pandai) dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.

 Pasal 35

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 saat diundangkan.

 - 22 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 Februari 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 17 Februari 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 34

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 - 2 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 12 /POJK.03/2016
 TENTANG

 KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR
 BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI

 I. UMUM
 Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan

 peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, diperlukan peran dan
 kontribusi BPR yang lebih besar dalam memberikan layanan perbankan
 di seluruh penjuru wilayah, terutama di remote area. Agar dapat
 berkontribusi lebih besar, diperlukan upaya untuk mendorong
 penguatan permodalan BPR, sehingga dapat berkinerja secara lebih
 produktif, dan memenuhi perubahan kebutuhan dan tuntutan
 masyarakat akan produk dan layanan yang berkualitas.
 Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan penataan

 cakupan kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan
 modal inti. Penataan industri BPR menurut kapasitas permodalan
 tersebut dilakukan agar BPR dapat fokus pada kegiatan usaha dan
 penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kemampuan
 permodalan dan pengelolaan risiko, sehingga setiap BPR dapat
 berkembang dan berperan optimal menurut kelompok permodalannya.
 Upaya mendorong penguatan permodalan BPR juga ditujukan untuk
 meningkatkan daya saing BPR melalui perbaikan kualitas sumber daya
 manusia, kelengkapan infrastruktur, teknologi informasi, dan
 ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan
 kualitas layanan BPR.

 - 2 -
 Selain menyangkut jenis kegiatan usaha yang dapat disediakan

 oleh BPR berdasarkan kapasitas permodalan, batasan wilayah jaringan
 kantor BPR juga perlu disesuaikan dengan kemampuan BPR dalam
 menjalankan fungsi intermediasi dalam wilayah tertentu. Dengan
 berlakunya POJK ini, masing-masing BPR dapat memposisikan pada
 kelompoknya yang diperhitungkan berdasarkan jumlah modal inti.
 Semakin tinggi strata BPR, semakin beragam jenis kegiatan usaha dan
 kegiatan lainnya yang mendukung operasional BPR, serta semakin luas
 jangkauan wilayah Pembukaan Jaringan Kantor BPR.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2

 Pembagian Kegiatan Usaha dan pembatasan wilayah Pembukaan
 Jaringan Kantor BPR ditetapkan menurut kemampuan Modal Inti
 BPR agar BPR dapat melayani masyarakat sesuai dengan
 kapasitas permodalan dan kemampuan pengelolaan risiko serta
 mendorong upaya penguatan BPR guna meningkatkan daya saing
 BPR.

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

 - 3 -
 Huruf d

 Kegiatan usaha penukaran valuta asing dilakukan oleh
 pedagang valuta asing bank sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan Bank Indonesia mengenai pedagang valuta asing.

 Huruf e
 Angka 1)

 Pelaksanaan kegiatan sebagai penyelenggara dan agen
 layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan
 inklusif (Laku Pandai) mengacu pada ketentuan Otoritas
 Jasa Keuangan yang mengatur mengenai layanan
 keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif
 (Laku Pandai).

 Angka 2)
 Termasuk dalam cakupan Electronic Banking antara lain
 berupa:
 a. phone banking yaitu layanan untuk bertransaksi
 perbankan melalui telepon dengan menghubungi
 nomor layanan BPR;

 b. SMS banking yaitu layanan informasi atau transaksi
 perbankan yang dapat diakses langsung melalui
 telepon seluler dengan menggunakan media Short
 Message Service (SMS);

 c. mobile banking yaitu layanan untuk melakukan
 transaksi perbankan melalui telepon seluler; dan

 d.

 internet banking yaitu layanan untuk melakukan
 transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi
 BPR yang menjadi bank penyelenggara Laku Pandai.

 Angka 3)
 Cukup jelas.
 Angka 4)
 Cukup jelas.
 Angka 5)
 Cukup jelas.
 Angka 6)
 Cukup jelas

 - 4 -
 Angka 7)

 Penyelenggaraan alat pembayaran berupa Uang
 Elektronik mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
 mengenai uang elektronik.

 Angka 8)
 Cukup jelas.
 Angka 9)
 Cukup jelas.
 Angka 10)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan
 pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa
 keuangan dengan merujuk pada laporan terakhir yang
 diterima Otoritas Jasa Keuangan.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.

 - 5 -

 Huruf f
 Teknologi informasi yang memadai dalam hal ini
 menyangkut sistem yang mampu melakukan
 pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung
 (real time), disertai dengan mekanisme pengamanan
 mulai dari sistem, data, dan jaringan, serta terdapat
 mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap sarana
 teknologi informasi untuk penyelenggaraan layanan
 kepada nasabah.

 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i

 Yang dimaksud dengan “pelanggaran ketentuan terkait
 dengan BPR” antara lain pelanggaran atas ketentuan:
 1. larangan rangkap jabatan dan hubungan keluarga
 atau semenda serta kewajiban minimum jumlah
 anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

 2. kewajiban BPR memiliki paling kurang 1 (satu)
 pemegang saham dengan persentase kepemilikan
 saham tertentu; dan/atau

 3. kewajiban pemenuhan modal inti minimum.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.

 - 6 -
 Pasal 13
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan kabupaten atau kota adalah wilayah
 administratif pemerintahan kabupaten atau pemerintahan
 kota.

 Ayat (2)

 Jaringan Kantor BPR paling banyak 20 (dua puluh) kantor
 meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun yang
 akan dibuka oleh BPR.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Jaringan Kantor BPR paling banyak 30 (tiga puluh) kantor
 meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun yang
 akan dibuka oleh BPR.

 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Jaringan Kantor BPR paling banyak 40 (empat puluh) kantor
 meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun yang
 akan dibuka oleh BPR.

 Pasal 15
 Ayat (1)

 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Jaringan Kantor BPR paling banyak 70 (tujuh puluh)
 kantor meliputi baik kantor cabang yang telah ada maupun
 yang akan dibuka oleh BPR.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.

 - 7 -
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Ayat (1)

 Contoh:
 BPRKU 2 dapat melakukan kegiatan usaha dan memperluas
 wilayah Jaringan Kantor sebagaimana diperkenankan bagi
 BPRKU 3 jika memenuhi Modal Inti pada kelompok BPRKU 3
 selama 6 (enam) bulan berturut-turut paling sedikit
 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan penurunan Modal Inti termasuk
 penurunan Modal

 Inti menjadi kurang dari

 Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau kurang dari
 Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)

 Contoh:
 BPR yang semula berada dalam kelompok BPRKU 2, namun
 mengalami penurunan Modal Inti sehingga tidak memenuhi
 persyaratan Modal Inti sebagai BPRKU 2 dan tidak dapat

 - 8 -

 menyelesaikan rencana tindak (action plan) dalam jangka
 waktu paling lama 1 (satu) tahun, wajib menyesuaikan
 seluruh Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor
 BPRKU 1.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” adalah
 pertimbangan untuk menetapkan jumlah kantor cabang yang
 berbeda yang didasarkan pada kemampuan rentang kendali,
 persaingan yang sehat, perluasan akses keuangan bagi
 masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (financial
 inclusion), upaya pemerataan pembangunan di daerah, dan/atau
 kelangsungan pengembangan kegiatan usaha individual BPR ke
 depan sehingga dapat beroperasi secara berkesinambungan.

 Pasal 23
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e

 Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang
 memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses
 uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan
 kepatutan.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Cukup jelas.

 - 9 -

 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34

 Dengan tidak berlakunya Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan
 Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai),
 persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPR yang akan mengajukan
 permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai mengacu pada
 persyaratan yang diatur pada ketentuan mengenai layanan
 keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku
 Pandai).

 - 10 -
 Pasal 35
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5849

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 12/POJK.03/2016 </reg_id>
<reg_title> KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH JARINGAN KANTOR BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN MODAL INTI </reg_title>
<set_date> 9 Februari 2016 </set_date>
<effective_date> 17 Februari 2016 </effective_date>
<issued_date> 17 Februari 2016 </issued_date>
<replaced_reg> '20/POJK.03/2014 | Pasal 37 ayat (1)', '20/POJK.03/2014 | Pasal 37 ayat (2)', '20/POJK.03/2014 | Pasal 37 ayat (4)', '20/POJK.03/2014 | Pasal 50 ayat (2)', '20/POJK.03/2014 | Pasal 84', '19/POJK.03/2014 | Pasal 12' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '20/POJK.03/2014' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 6/POJK.05/2014
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang
 :

 a. bahwa untuk menumbuhkembangkan Lembaga
 Penjaminan yang mampu memberikan manfaat jasa
 penjaminan bagi masyarakat yang dinamis,
 diperlukan peraturan yang lebih komprehensif
 dengan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian
 (prudential principle) khususnya terkait dengan
 aktifitas penyelenggaraan usaha;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
 Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;

 Mengingat
 :

 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5253);

 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang
 Lembaga Penjaminan;

 MEMUTUSKAN
 Menetapkan

 : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN.
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan
 atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
 2. Penjaminan…

 -2-

 2. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian
 jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah yang telah menjamin
 pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.

 3. Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan
 Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah,
 Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah.

 4. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang
 bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan
 usaha melakukan Penjaminan.

 5. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan
 hukum yang bergerak dibidang keuangan dengan
 kegiatan usaha melakukan Penjaminan
 berdasarkan Prinsip Syariah.

 6. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan
 hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan
 kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.

 7. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah
 badan hukum yang bergerak di bidang keuangan
 dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan
 Ulang berdasarkan Prinsip Syariah.

 8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
 dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
 persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
 antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang
 mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
 utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan
 pemberian bunga.

 9. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah
 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang
 diberikan oleh Lembaga Keuangan berdasarkan
 persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga
 Keuangan dengan pihak lain.

 10. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam
 berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian
 syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
 Indonesia.

 11. Unit…

 -3-

 11. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja kantor pusat
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Ulang yang berfungsi sebagai kantor
 pusat dari kantor cabang dan/atau kantor selain
 kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha
 Penjaminan atau Penjaminan Ulang berdasarkan
 Prinsip Syariah.

 12. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk
 menghasilkan barang dan/atau jasa yang
 memberikan nilai tambah dan meningkatkan
 pendapatan bagi Terjamin.

 13. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan
 untuk mengukur kemampuan Lembaga Penjaminan
 dalam melakukan kegiatan Penjaminan atau
 Penjaminan Ulang.

 14. Lembaga Keuangan adalah bank dan lembaga
 keuangan bukan bank.

 15. Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjaminan
 yang secara langsung bertanggung jawab kepada
 kantor pusat.

 16. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau
 di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan
 fasilitas finansial kepada Terjamin.

 17. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh
 fasilitas finansial dari Lembaga Keuangan atau di
 luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah baik perorangan, badan usaha,
 perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan,
 koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
 (UMKM).

 18. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan
 Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Penerima
 Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.

 19. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat
 IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah dari Terjamin dalam rangka
 kegiatan usaha Penjaminan.

 20. Imbal…

 -4-

 20. Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya
 disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima
 oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau
 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah dalam rangka kegiatan usaha
 Penjaminan Ulang.

 21. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima
 Jaminan kepada Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan
 Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya
 sesuai dengan perjanjian atau tuntutan
 pembayaran Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah kepada
 Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, yang telah membayar
 kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima
 Jaminan.

 22. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang
 independen dan bebas dari campur tangan pihak
 lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang
 pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
 penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
 BAB II

 KEGIATAN USAHA
 Pasal 2

 (1) Kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah adalah melakukan
 Penjaminan dengan menanggung pembayaran atas
 kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima
 Jaminan apabila Terjamin tidak dapat memenuhi
 kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah
 disepakati.

 (2) Kegiatan usaha Perusahaan Penjaminan Ulang
 atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah
 melakukan Penjaminan Ulang dengan menanggung
 pembayaran atas kewajiban finansial Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah

 kepada...

 -5-

 kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak
 dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan
 perjanjian yang telah disepakati dan Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
 telah membayar pemenuhan kewajiban finansial
 Terjamin.

 Pasal 3

 (1) Kegiatan usaha Penjaminan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain:
 a. Penjaminan Kredit atau Pembiayaan
 Berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan
 oleh Lembaga Keuangan;

 b. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman atau
 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang
 disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada
 anggotanya;

 c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman atau
 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
 program kemitraan yang disalurkan oleh badan
 usaha milik negara dalam rangka program
 kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
 dan/atau

 d. Penjaminan atas surat utang.

 (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjaminan
 atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat
 melakukan kegiatan lainnya, yaitu:
 a. Penjaminan transaksi dagang;
 b. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa
 (surety bond);

 c. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 d. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam
 negeri (SKBDN);

 e. Penjaminan letter of credit (L/C);
 f. Penjaminan kepabeanan (custom bond);
 g. Penjaminan lainnya setelah memperoleh
 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

 h. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan
 kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau

 i. Penyediaan…

 -6-

 i. Penyediaan informasi/database Terjamin terkait
 dengan kegiatan usaha Penjaminan.

 (3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah yang akan melakukan
 kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
 huruf f, dan huruf gwajib terlebih dahulu
 melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 dengan prosedur sebagai berikut:
 a. menyampaikan proposal terkait kegiatan
 penjaminan yang akan dijalankan dengan
 disertai uraian paling sedikit mengenai produk,
 manfaat, mekanisme klaim,sertahak dan
 kewajiban para pihak;

 b. berdasarkan pelaporan tersebut Otoritas Jasa
 Keuangan akan mengeluarkan surat terkait
 pencatatan kegiatan penjaminan tersebut
 sebagai salah satu kegiatan yang dijalankan
 Lembaga Penjaminan dimaksud dalam
 administrasi Otoritas Jasa Keuangan paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proposal
 sebagaimana dimaksud huruf a diterima.

 (4) Kegiatan usaha Penjaminan Ulangsebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain:
 a. Penjaminan Kredit atau Pembiayaan
 Berdasarkan Prinsip Syariah yang disalurkan
 oleh Lembaga Keuangan;

 b. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman atau
 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang
 disalurkan oleh koperasi simpan pinjam kepada
 anggotanya;

 c. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman atau
 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
 program kemitraan yang disalurkan oleh badan
 usaha milik negara dalam rangka program
 kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
 dan/atau

 d. Penjaminan atas surat utang.

 (5) Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah dapat melakukan

 kegiatan…

 -7-

 kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (2) kecuali huruf h dan huruf i.

 (6) Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah yang akan melakukan
 kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (5), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan dengan prosedur
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 Pasal 4

 (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
 dapat menggunakan jasa agen penjamin.

 (2) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 merupakan perseorangan atau badan hukum yang
 melakukan pemasaran kegiatan usaha Penjaminan
 untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah.

 (3) Agen penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) harus tercatat di asosiasi perusahaan
 penjaminan Indonesia.

 (4) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah harus memiliki perjanjian
 keagenan dengan agen penjamin yang melakukan
 pemasaran untuk dan atas nama Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

 (5) Semua tindakan agen penjamin yang berkaitan
 dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung
 jawab Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah yang diageni.

 (6) Dalam perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (4), Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah harus
 mencantumkan klausula pemberian komisi kepada
 agen Penjamin paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
 per seratus) dari IJP.

 Pasal 5

 Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
 Syariah harus menjadi anggota asosiasi perusahaan
 penjaminan Indonesia.

 Pasal 6…

 -8-

 Pasal 6

 (1) Lembaga Penjaminan wajib menjaga likuiditasnya.
 (2) Rasio likuiditas Lembaga Penjaminan ditetapkan
 paling sedikit 150% (seratus lima puluh per
 seratus).

 (3) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu
 perbandingan antara aset lancar dengan utang
 lancar.

 Pasal 7

 (1) Perusahaan Penjaminanhanya dapat melakukan
 investasi dalam bentuk:
 a. deposito pada bank;
 b. surat berharga negara dan/atau surat berharga
 syariah negara;

 c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah
 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

 d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi
 yang masuk peringkat investasi (investment
 grade) dari lembaga pemeringkat efek yang telah
 memiliki izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan;

 e. saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 f. reksa dana dan/atau reksa dana syariah;
 g. efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek
 Indonesia;dan/atau

 h. penyertaan langsungpada perusahaan di sektor
 jasa keuangan di Indonesia.

 (2) Perusahaan Penjaminan Ulang hanya dapat
 melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

 (3) Pembatasan atas investasi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 a. investasi dalam bentuk deposito adalah:
 1. pada setiap bank umum ditetapkan paling
 tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari
 jumlah investasi;

 2. pada setiap bank perkreditan rakyat
 ditetapkan…

 -9-

 ditetapkan paling tinggi sebesar nilai
 penjaminan dari

 Lembaga

 Penjamin

 Simpanan atas simpanan atau deposito
 setiap nasabah bank perkreditan rakyat
 dimaksud;

 3. bagi Perusahaan Penjaminan yang dimiliki
 oleh Pemerintah Daerah dan lingkup
 operasional di tingkat provinsi, maka
 ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1
 tidak berlaku.

 b. investasi dalam bentuk surat berharga negara
 dan/atau surat berharga syariah negara
 ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per
 seratus) dari jumlah investasi;

 c. investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau
 surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Bank Indonesia ditetapkan paling tinggi 50%
 (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;

 d. investasi dalam bentuk obligasi korporasi
 dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat
 investasi (investment grade) pada saat
 penempatan ditetapkan paling tinggi 10%
 (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbit dan
 seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per
 seratus) dari jumlah investasi;

 e. investasi dalam bentuk saham yang tercatat di
 Bursa Efek Indonesia ditetapkan paling tinggi 5%
 (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk
 setiap emiten dan seluruhnya paling tinggi 20%
 (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;

 f. investasi dalam bentuk reksadana dan/atau
 reksadana syariah ditetapkan paling tinggi 5%
 (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk
 setiap manajer investasi dan seluruhnya paling
 tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah
 investasi;

 g. investasi dalam bentuk efek beragun aset yang
 tercatat di Bursa Efek Indonesia, paling tinggi 5%
 (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk
 setiap manajer investasi atau penerbit dan
 seluruhnya paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
 per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau

 h. investasi…

 -10-

 h. investasi dalam bentuk penyertaan langsung
 pada perusahaan di sektor jasa keuangan di
 Indonesia ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
 (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

 (4) Bagi Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan
 penugasan khusus dari Pemerintah, investasi dalam
 bentuk penyertaan langsung pada sektor jasa
 keuangan di Indonesia dapat melebihi 10% (sepuluh
 per seratus) dari jumlah investasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) huruf h dan paling tinggi
 sebesar 15% (lima belas per seratus) dari jumlah
 investasi.

 (5) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada
 perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia
 bagi Perusahaan Penjaminan yang mendapatkan
 penugasan khusus dari Pemerintah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) wajib terlebih dahulu
 mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
 Keuangan.

 (6) Jumlah seluruh penempatan investasi pada obligasi
 korporasi dan/atau sukuk korporasi, saham yang
 tercatat di Bursa Efek Indonesia, reksadana
 dan/atau reksadana syariah, efek beragun aset yang
 tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan penyertaan
 langsung pada perusahaan di sektor keuangan di
 Indonesia, paling tinggi 60% (enam puluh per
 seratus) dari jumlah investasi.

 (7) Jumlah seluruh investasi Lembaga Penjaminan
 yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak
 termasuk penyertaan langsung, paling tinggi
 sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah
 investasi.

 (8) Penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak
 termasuk hubungan karena kepemilikan atau
 penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau
 pemerintah daerah.

 Pasal 8

 (1) Perusahaan Penjaminan Syariahhanya dapat
 melakukan investasi dalam bentuk:

 a. deposito…

 -11-

 a. deposito pada bank umum syariah dan bank
 pembiayaanrakyat syariah;

 b. surat berharga syariah negara;
 c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 Bank Indonesia;

 d. sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi
 (investment grade) dari lembaga pemeringkat efek
 yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa
 Keuangan;

 e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia dan
 masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan
 oleh Otoritas Jasa Keuangan;

 f. reksadana syariah;
 g. efek beragun aset syariah yang tercatat di Bursa
 Efek Indonesia; dan/atau

 h. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor
 keuangan di Indonesia.

 (2) Perusahaan Penjaminan Ulang Syariahhanya dapat
 melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
 ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8)mutatis
 mutandis berlaku bagi investasi Perusahaan
 Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan
 Ulang Syariah.

 Pasal 9

 Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan Klaim
 paling sedikit 0,25% (nol koma dua puluh lima per
 seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung oleh
 Lembaga Penjaminan.

 Pasal 10

 (1) Lembaga Penjaminan wajib memiliki cadangan
 umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per
 seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha
 pada tiap akhir periode laporan tahunan.

 (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup
 kerugian.

 BAB III…

 -12-

 BAB III

 PEMBATASAN
 Pasal 11

 (1) Lembaga Penjaminan dilarang:
 a. memberikan pinjaman; atau
 b. menerima pinjaman.

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan
 dan Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka
 melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha
 mikro, kecil, dan menengah.

 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan
 dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang
 menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi
 wajib konversi (mandatory convertible bonds).

 BAB IV

 PERSYARATAN PEMBERIAN JASA PENJAMINAN
 Pasal 12

 (1) Pemberian jasa Penjaminan paling sedikitmemenuhi
 persyaratan:
 a. Penjaminan langsung:
 1. telah dilakukan analisis kelayakan calon
 Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima
 Jaminan;

 2. terdapat permohonan Penjaminan dari calon
 Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan
 atau Perusahaan Penjaminan Syariah;

 3. terdapat surat penegasan permintaan
 Penjaminan dari calon Penerima Jaminan
 kepada

 Perusahaan
 Perusahaan Penjaminan Syariah;

 4. telah dilakukan analisis kelayakan calon
 Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah;

 5. telah dilakukan pembayaran IJP kepada
 Perusahaan…

 Penjaminan atau

 -13-

 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah; dan

 6. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan.

 b. Penjaminan tidak langsung:
 1. telah dilakukan analisis kelayakan calon
 Terjamin yang dilakukan oleh calon Penerima
 Jaminan;

 2. terdapat permohonan Penjaminan dari calon
 Terjamin melalui Penerima Jaminan;

 3. terdapat perjanjian kerja sama antara
 Penerima Jaminan dan Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah;

 4. telah dilakukan pembayaran IJP kepada
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah; dan

 5. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan.

 (2) Dalam hal kegiatan Penjaminan dilakukan dalam
 bentuk Penjaminan bersama (co-guarantee),
 persyaratan penerbitan Sertifikat Penjaminan hanya
 dipersyaratkan bagi salah satu Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

 (3) Mekanisme Penjaminan bersama (co-guarantee)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus
 dituangkan dalam perjanjian antara para pihak
 sebagai Penjamin yang paling sedikit memuat:
 a. Identitas para pihak sebagai Penjamin.
 b. Proporsi pendapatan IJP antara pihak selaku
 Penjamin;

 c. Proporsi klaim yang harus dibayarkan kepada
 penerima jaminan antara pihak selaku Penjamin
 dalam hal terjadi klaim;

 d. Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing
 pihak dalam proses persetujuan penjaminan; dan

 e. Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing
 pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan
 klaim dari penerima jaminan.

 (4) Pembayaran IJP sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dapat dilakukan setelah diterbitkannya

 Sertifikat…

 -14-

 Sertifikat Penjaminan bagi Penjaminan program
 Pemerintah.

 Pasal 13

 (1) Sertifikat Penjaminan sebagaimana dimaksud Pasal
 12 ayat(1) huruf a angka 6 dan Pasal 12 ayat (1)
 huruf b angka 5 harus memuat paling kurang
 ketentuan mengenai:
 a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan,
 Penerima Jaminan, danTerjamin;

 b. uraian manfaat Penjaminan;
 c. jenis Penjaminan;
 d. nilai Penjaminan;
 e.
 f.

 nilai IJP; dan
 jangka waktu Penjaminan.

 (2) Lampiran yang berisi dokumen pendukung dari
 Sertifikat Penjaminan merupakan satu kesatuan
 yang tidak terpisah dari Sertifikat Penjaminan.

 Pasal 14

 Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3 harus memuat paling
 kurang:
 a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penerima
 Jaminan;

 b. uraian manfaat Penjaminan;
 c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima
 Jaminan, danTerjamin;

 d. cara pembayaran IJP;
 e. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya
 pembayaran IJP;

 f. pembatalan kontrak perjanjian Penjaminan, baik
 dari pihak Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariahmaupun Penerima Jaminan,
 termasuk syarat dan penyebabnya;

 g. syarat dan tatacara pengajuan Klaim, termasuk
 bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan
 Klaim;

 h. tata…

 -15-

 h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah
 Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminanatau
 Perusahaan Penjaminan Syariah;

 i. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
 j. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi
 sengketa atau beda pendapat untuk sertifikat
 penjaminan yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau
 lebih.

 Pasal 15

 (1) Penjaminan dapat dibatalkan, apabila:
 a. Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti
 memberikan informasi, data, atau dokumen
 palsu;

 b. Penerima Jaminan atau Terjamin secara nyata
 menyembunyikan informasi, data atau dokumen
 yang tidak sesuai dengan ketentuan
 Penjaminan; atau

 c. Penerima Jaminan atau Terjamin terbukti
 melanggar ketentuan yang diatur dalam
 perjanjian kerjasama.

 (2) Penjaminan Ulang dapat dibatalkan dalam hal
 terjadi pembatalan Penjaminan yang disebabkan
 terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1).

 Pasal 16

 (1) Penjaminan tidak dapat diberikan, apabila calon
 Terjamin tercatat dalam daftar Kredit/pembiayaan
 macet perbankan atau lembaga keuangan bukan
 bank.

 (2) Penjaminan bagi Usaha Produktif hanya dapat
 diberikan, apabila calon Terjamin memenuhi
 persyaratan:
 a. usaha perseorangan oleh warga negara
 Indonesia, badan hukum Indonesia atau bentuk
 usaha lain yang diakui oleh peraturan
 perundang-undangan yang berlaku yang dimiliki
 warga negara Indonesia;

 b. memiliki lokasi usaha atau domisili usaha yang
 tetap di wilayah Republik Indonesia; dan

 c. penggunaan...

 -16-

 c. penggunaan Kredit dan/atau pembiayaan yang
 akan dijamin untuk kegiatan usaha di wilayah
 Republik Indonesia.

 BAB V

 IMBAL JASA PENJAMINAN
 Pasal 17

 (1) Dalam
 melaksanakan kegiatan usahanya,

 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah menerima IJP dan Perusahaan
 Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan
 Ulang Syariah menerima IJPU.

 (2) Besarnya tarif IJP dan IJPU ditetapkan dengan
 pertimbangan, antara lain:
 a. risiko yang dijamin yang dihitung berdasarkan
 antara lain:
 1. rasio klaim;
 2. jenis kredit atau pembiayaan;
 3. cakupan Penjaminan; dan
 4. jangka waktu Penjaminan;

 b. biaya administrasi umum, operasional dan
 pemasaran; dan

 c. keuntungan.

 (3) KetentuanIJP sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2), tidak berlaku bagi penjaminan program
 pemerintah.

 BAB VI
 KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

 Bagian Kesatu
 Klaim

 Pasal 18

 (1) Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah dapat dilakukan, apabila
 Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.

 (2) Pengajuan KlaimolehPerusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan

 Penjaminan
 Syariah
 kepada
 Perusahaan…

 -17-

 Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah membayar kewajiban finansial
 Terjamin kepada Penerima Jaminan.

 Pasal 19

 (1) Lembaga Penjaminan dilarang melakukan tindakan
 yang dapat memperlambat penyelesaian atau
 pembayaran Klaim, atau tidak melakukan tindakan
 yang seharusnya dilakukan yang dapat
 mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau
 pembayaran Klaim.

 (2) LembagaPenjaminan
 wajib
 memberikan

 persetujuan atau penolakan atas permohonan
 pembayaran Klaim paling lambat 14 (empat belas)
 hari sejak diterimanya secara lengkap permohonan
 pembayaran Klaim.

 (3) LembagaPenjaminan wajib membayar Klaim dalam
 jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
 setelah Klaim disetujui.

 Bagian Kedua
 Peralihan Hak Tagih
 Pasal 20

 (1) Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan
 atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih
 Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi
 hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah (subrogasi).

 (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariahdapat membuat perjanjian
 dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan
 melakukan upaya penagihan atas hak tagih
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

 (3) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan
 Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang dan

 Perusahaan…

 -18-

 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah memperoleh
 hasil penagihan secara proporsional.

 BAB VII

 RETENSI SENDIRI
 Pasal 21

 (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan
 Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri
 untuk setiap risiko Penjaminan.

 (2) Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) adalah bagian dari jumlah uang Penjaminan
 untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan
 sendiri Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah tanpa dukungan Perusahaan
 Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan
 Ulang Syariah.

 (3) Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) paling tinggi:
 a) 5% (lima per seratus) per Terjamin dari ekuitas
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah

 untuk Terjamin

 perorangan, badan usaha, perseroan terbatas,
 dan unit usaha milik yayasan.

 b) 10% (sepuluh per seratus) per Terjamin dari
 ekuitas Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah
 Terjamin kelompok dan koperasi.

 (4) Dalam hal Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan
 Penjaminan Syariah memberikan penjaminan
 melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) wajib mendapat dukungan
 Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah.

 (5) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari
 Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud
 pada ayat (4) tidak diperoleh, dukungan Penjaminan
 Ulang dapat diperoleh dari Perusahaan Penjaminan
 atau Perusahaan Penjaminan Syariah lain atau
 perusahaan asuransi.

 (6) Nilai Penjaminan Ulang yang dapat dilaksanakan
 oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
 Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (5) paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus)
 dari total nilai Penjaminan.

 BAB VIII...
 untuk

 -19-

 BAB VIII

 GEARING RATIO DAN NILAI PENJAMINAN
 BAGI USAHA PRODUKTIF
 Pasal 22

 (1) Dalam rangka menyelenggarakan usaha
 Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang sehat,
 Lembaga Penjaminan wajib menjaga Gearing Ratio.

 (2) Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 merupakan perbandingan antara total nilai
 Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang
 ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga
 Penjaminan pada waktu tertentu.

 (3) Ekuitas Lembaga Penjaminan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan
 laba, dikurangi kerugian, dalam hal Lembaga
 Penjaminan berbentuk badan hukum perseroan
 terbatas, perusahaan umum, perusahaan
 perseroan dan perusahaan daerah; atau

 b. penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat
 modal dan sisa hasil usaha, dikurangi
 penyertaan dan kerugian, dalam hal Lembaga
 Penjaminan berbentuk badan hukum koperasi.

 (4) Gearing Ratio untuk Penjaminan atau Penjaminan
 Ulang bagi Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi
 10 (sepuluh) kali.

 (5) Total Gearing Ratio bagi Lembaga Penjaminan
 ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

 Pasal 23

 (1) Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan
 pemberitahuan secara tertulis dalam hal terdapat
 Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi
 ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan
 total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 22 ayat (5).

 (2) Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi
 ketentuan Gearing Ratio

 Usaha
 Produktif
 sebagaimana...

 -20-

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan
 total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 22 ayat (5), diberikan jangka waktu paling
 lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal surat
 pemberitahuan kepada Lembaga Penjaminan untuk
 memenuhi ketentuan Gearing Ratio.

 (3) Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi
 ketentuan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan rencana
 pemenuhan Gearing Ratio yang telah disetujui oleh
 Dewan Komisariskepada Otoritas Jasa Keuangan.

 (4) Rencana pemenuhan Gearing Ratio memuat
 langkah-langkah antara lain:
 a. restrukturisasi Penjaminan atau Penjaminan
 Ulang;

 b. penghentian pemberian Penjaminan atau
 Penjaminan Ulang baru;

 c. penambahan modal atau setoran pokok dan
 sertifikat modal oleh pemegang saham;
 dan/atau

 d. penggabungan badan usaha.

 (5) Rencana pemenuhan Gearing Ratio sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat
 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan
 kepada Lembaga Penjaminan.

 (6) Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
 tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa
 Keuangan telah lewat dan Lembaga Penjaminan
 belum dapat memenuhi ketentuan tingkat Gearing
 Ratio yang dipersyaratkan, maka Lembaga
 Penjaminan dikenakan sanksi administratif
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

 Pasal 24

 (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan
 Penjaminan Syariah wajib memiliki nilai
 Penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit
 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai
 Penjaminan.

 (2) Nilai…

 -21-

 (2) Nilai

 Penjaminan

 bagi

 Usaha Produktif

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)
 tahun sejak mendapatkan izin usaha.
 BAB IX

 KEGIATAN PENJAMINAN DAN PENJAMINAN ULANG
 BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
 Pasal 25

 Perusahaan
 Penjaminan Syariah,
 Perusahaan

 Penjaminan Ulang Syariah dan Unit Usaha Syariah
 wajib menerapkan prinsip dasar sebagai berikut:
 a. dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya
 (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan
 (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan

 b. tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti
 ketidakpastian/ketidakjelasan (gharar), perjudian
 (maysir),bunga (riba), penganiayaan (zhulum), suap
 (risywah), maksiat, dan obyek haram.

 Pasal 26

 (1) Perjanjian Penjaminan dan perjanjian Penjaminan
 Ulang dengan Prinsip Syariah wajib menggunakan
 akad kafalah bil ujrah.

 (2) Akad kafalah bil ujrah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling sedikitmemuat:

 a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian
 dari :
 1. kewajiban bayar (dayn) yang timbul
 daritransaksi syariah; dan

 2. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan
 Prinsip Syariah.

 b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh
 para pihak untuk menunjukkan kehendak
 mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

 c. Besaran IJP harus ditetapkan dalam akad
 berdasarkan kesepakatan.

 d. Kafalah bil ujrah bersifat mengikat dan tidak
 boleh dibatalkan secara sepihak.

 Pasal 27

 Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
 Ulang…

 -22-

 Ulang, dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan
 usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan
 membentuk Unit Usaha Syariah.

 BAB X

 LAPORAN
 Pasal 28

 (1) Lembaga Penjaminan wajib menyampaikan laporan
 bulanan secara lengkap dan benar kepada Otoritas
 Jasa Keuangan.

 (2) Ketentuan mengenai bentuk, susunan dan
 penyampaian laporan bulanan diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
 Laporan Bulanan Industri Keuangan Non Bank.

 Pasal 29

 (1) Lembaga Penjaminan wajib menyampaikan laporan
 keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
 publik secara lengkap dan benar kepada Otoritas
 Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan
 setelah tahun buku berakhir.

 (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 berdasarkan tahun takwim.

 (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disusun berdasarkan standar
 akuntansi yang berlaku.

 (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disusun dalam mata uang Rupiah.

 (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
 Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat
 sebagaimana tertera pada laman resmi Otoritas
 Jasa Keuangan.

 (6) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan jatuh
 pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan
 adalah hari kerja pertama berikutnya.

 (7) Lembaga Penjaminanyang
 menyampaikan

 pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 namun telah lewat dari jangka waktu pelaporan,

 dikenakan…

 -23-

 dikenakan sanksi administratif peringatan dan
 berakhir dengan sendirinya.
 Pasal 30

 Dalam hal Lembaga Penjaminan memperoleh izin
 usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun
 takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan
 keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 29 mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

 BAB XI

 PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
 Pasal 31

 (1) Lembaga Penjaminan wajib mengumumkan neraca
 dan perhitungan laba rugi singkat paling lambat 4
 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling
 sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di
 Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup
 wilayah operasional.

 (2) Lembaga Penjaminan wajib melaporkan
 pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
 pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti
 pengumuman.

 (3) Lembaga Penjaminanyang
 pengumuman serta

 pelaporan

 menyampaikan
 sebagaimana

 dimaksud dalamayat (1) dan (2), namun telah lewat
 dari jangka waktu penyampaian, dikenakan sanksi
 administratif peringatan dan berakhir dengan
 sendirinya.

 BAB XII

 SANKSI ADMINISTRATIF
 Pasal 32

 (1) Lembaga Penjaminan yang tidak memenuhi
 ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (6), Pasal 6
 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1),
 Pasal 11, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat
 (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24,

 Pasal 25…

 -24-

 Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif
 berupa:
 a. surat peringatan;
 b. pembekuan kegiatan usaha; atau
 c. pencabutan izin usaha.

 (2) Sanksi administratif berupa surat peringatan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
 diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali
 berturut-turut dengan masa berlaku masing-
 masing 60 (enam puluh) hari.

 (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku surat
 peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 Lembaga Penjaminan telah memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa
 Keuangan mencabut sanksi peringatan.

 (4) Dalam hal masa berlaku sanksi surat peringatan
 ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 berakhir serta Lembaga Penjaminan tetap tidak
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan
 sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan
 usaha.

 (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis
 dan berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan
 sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha
 diterbitkan.

 (6) Selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan
 usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
 Lembaga Penjaminan:
 a. dilarang melakukan Penjaminan atau
 Penjaminan Ulang baru; dan

 b. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan
 segala kewajiban termasuk kewajiban
 Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang telah
 dilakukan sebagaimana tercantum dalam
 sertifikat penjaminan dan/atau perjanjian kerja
 sama.

 (7) Dalam...

 -25-

 (7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan
 dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha
 berakhir pada hari libur, sanksi peringatan
 dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha
 berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

 (8) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku
 sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (5), Lembaga Penjaminan telah
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi
 pembekuan kegiatan usaha dimaksud.

 (9) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu
 sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (5), Lembaga Penjaminan tidak
 juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin
 usaha Lembaga Penjaminan yang bersangkutan.

 BAB XIII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 33

 (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan
 terhadap Lembaga Penjaminan berdasarkan
 Peraturan

 222/PMK.010/2008
 tentang

 Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan
 Ulang Kredit dan Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas
 Peraturan

 222/PMK.010/2008
 tentang

 Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan
 Ulang Kredit, dinyatakan tetap sah dan berlaku.

 (2) Lembaga Penjaminan yang belum dapat mengatasi
 penyebab dikenakannya sanksi administratif
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
 sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan ini.

 Pasal 34

 Bagi Lembaga Penjaminan yang telah memperoleh izin
 usaha sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa

 Keuangan…

 Menteri Keuangan Nomor
 Perusahaan

 Menteri Keuangan Nomor
 Perusahaan

 -26-

 Keuangan ini wajib memenuhi ketentuan mengenai
 investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
 Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua)
 tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 BAB XIV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 35

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha
 Lembaga Penjaminan tunduk pada Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan ini.

 Pasal 36

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku
 pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 7 April 2014
 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN

 ttd.
 Ttd.
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 8 April 2014
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 Ttd.
 AMIR SYAMSUDIN
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 73

 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
 DIREKTORAT HUKUM,

 Ttd.
 MUFLI ASMAWIDJAJA

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 6/POJK.05/2014
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN

 I. UMUM
 Lembaga Penjaminan adalah sebagai salah satu lembaga keuangan non
 bank yang diharapkan mampu untuk menjembatani akses UMKM pada
 fasilitas pembiayaan perbankan, sehingga diharapkan dengan tumbuhnya
 sektor UMKM dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
 Untuk itu diperlukan pengelolaan kegiatan usaha yang efektif dan efisien
 yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan guna mewujudkan tujuan
 dimaksud yang meliputi aturan mengenai investasi, persyaratan pemberian
 penjaminan, pembentukan cadangan, tingkat retensi serta tingkat gearing
 ratio yang diperkenankan.
 Disamping itu dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011,
 maka tugas pengawasan atas Lembaga Penjaminan beralih kepada Otoritas
 Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012, tentunya dibutuhkan
 landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi
 dan kewenangannya dalam mengawasi Lembaga Penjaminan sekaligus
 menyempurnakan aturan yang sebelumnya sudah ada.
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan
 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan
 Usaha Lembaga Penjaminan.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas
 Pasal 2
 Cukup jelas
 Pasal 3
 Cukup jelas
 Pasal 4…

 -2-
 Pasal 4
 Cukup jelas
 Pasal 5
 Cukup jelas

 Pasal 6
 Ayat (1)

 Cukup Jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)

 Aset lancar dan utang lancar yang dimaksud dalam ayat ini
 diperhitungkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secara
 umum.

 Pasal 7
 Ayat (1)
 Huruf a

 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g

 Efek Beragun Aset meliputi Efek Beragun Aset kontrak investasi kolektif
 (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh PT Sarana
 Multigriya Finansial (Persero)

 Huruf h
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)…

 -3-
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)

 Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah :
 a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
 derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

 b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau
 komisaris dari pihak tersebut;

 c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu
 atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

 d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung
 maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh
 perusahaan tersebut;

 e. hubunganantara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
 langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

 Ayat (8)
 Cukup jelas
 Pasal 8
 Cukup jelas
 Pasal 9
 Cukup jelas
 Pasal 10
 Cukup jelas

 Pasal 11
 Ayat (1)
 Huruf a

 Yang dimaksud memberikan pinjaman adalah bentuk kegiatan
 pemberian pinjaman yang mengakibatkan Lembaga Penjaminan
 memiliki lini bisnis sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan orientasi
 untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan dimaksud.

 Huruf b…

 -4-
 Huruf b

 Yang dimaksud menerima pinjaman adalah bentuk kegiatan
 menerima pinjaman dalam bantuk uang tunai yang
 mengakibatkan Lembaga Penjaminan memiliki kewajiban hutang
 pinjaman dalam laporan posisi keuangan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas

 Pasal 12
 Ayat (1)

 Cukup jelas
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan Penjaminan bersama adalah bentuk kegiatan
 Penjaminan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Lembaga Penjaminan
 atau dapat juga berbentuk aliansi bisnis/konsorsium antara Lembaga
 Penjaminan dan Perusahaan Asuransi untuk melakukan kegiatan
 Penjaminan atas kewajiban financial Terjamin.

 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Cukup jelas
 Pasal 14
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Cukup jelas
 Pasal 16
 Cukup jelas

 Pasal 17
 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)
 Rasio klaim diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah klaim
 dengan jumlah nilai pertanggungan dalam jangka waktu paling kurang 3
 (tiga)tahun.

 Ayat (3)…

 -5-
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 18
 Cukup jelas
 Pasal 19
 Cukup jelas
 Pasal 20
 Cukup jelas
 Pasal 21
 Cukup jelas
 Pasal 22
 Cukupjelas
 Pasal 23
 Cukup jelas
 Pasal 24
 Cukup jelas
 Pasal 25
 Cukup jelas
 Pasal 26
 Cukup jelas
 Pasal 27
 Cukupjelas
 Pasal 28
 Cukup jelas

 Pasal 29
 Ayat (1)

 Cukupjelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas
 Ayat (5)…

 -6-
 Ayat (5)
 Cukup jelas
 Ayat (6)
 Cukup jelas
 Ayat (7)

 Yang dimaksud dengan dikenakan sanksi administratif peringatan dan
 berakhir dengan sendirinya adalah Lembaga Penjaminan menyampaikan
 laporan keuangan tahunan pada tanggal 10 Mei, sementara ketentuan
 penyampaian laporan keuangan tahunan adalah paling lambat tanggal
 30 April, sehingga pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan
 dimaksud dikenakan sanksi peringatan pertama, namun dikarenakan
 laporan dimaksud telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka
 terhadap Lembaga Penjaminan dimaksud dikenakan sanksi
 administratif peringatan pertama dan berakhir dengan sendirinya.

 Pasal 30
 Cukup jelas

 Pasal 31
 Ayat (1)

 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan dikenakan sanksi administratif peringatan dan
 berakhir dengan sendirinya adalah Lembaga Penjaminan menyampaikan
 laporan bahwa telah mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi
 singkat namun lewat dari ketentuan yang ditetapkan, sehingga
 pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan dan mengumumkan
 neraca dan perhitungan laba rugi singkat dimaksud dikenakan sanksi
 peringatan pertama, namun dikarenakan pengumuman telah dilakukan
 dan pelaporannya telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka
 terhadap Lembaga Penjaminan dimaksud dikenakan sanksi
 administratif peringatan pertama dan berakhir dengan sendirinya.

 Pasal 32
 Cukup jelas
 Pasal 33
 Cukup jelas
 Pasal 34…

 -7-
 Pasal 34
 Cukup jelas
 Pasal 35
 Cukup jelas
 Pasal 36
 Cukup jelas
 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5528

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 6/POJK.05/2014 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 7 April 2014 </set_date>
<effective_date> 8 April 2014 </effective_date>
<issued_date> 8 April 2014 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2011', '2/PERPRES/2008' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XII' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 15 /POJK.03/2017
 TENTANG

 PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas
 sistem keuangan, diperlukan sistem perbankan yang
 sehat;

 b. bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan perbankan,
 permasalahan yang timbul dalam bank perlu diatasi
 secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan
 terhadap bank sejak dalam pengawasan normal yang
 kemudian berpotensi menjadi pengawasan intensif;

 c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis
 Sistem Keuangan, perlu penyempurnaan ketentuan
 mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan
 bank umum;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan
 Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum;

 - 2 -

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
 Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi
 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4963);

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4867);

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5872);

 - 3 -
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN
 BANK UMUM.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari bank
 yang berkedudukan di luar negeri.

 2. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat
 LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
 atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
 Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

 3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah lembaga yang independen, yang mempunyai
 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
 pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan.

 4. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset,
 modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas

 - 4 -

 transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan
 sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya
 sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa
 keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika
 Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

 5. Bank Penerima adalah Bank selain bank perantara yang
 menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari bank
 asal.

 6. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya
 disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan,
 dan/atau kelompok usaha yang:
 a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25%
 (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham
 yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

 b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang
 dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham
 yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun
 yang bersangkutan dapat dibuktikan telah
 melakukan pengendalian perusahaan atau Bank,
 baik secara langsung maupun tidak langsung.

 7. Direksi adalah:
 a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan
 Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan
 Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah
 adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
 kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah;

 c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah
 pengurus sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
 Perkoperasian;

 - 5 -

 d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di
 luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank
 yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin
 kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah
 pemimpin kantor cabang.

 8. Dewan Komisaris adalah:
 a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan
 Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan
 Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 c. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan
 Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 d. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah
 pengawas sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
 Perkoperasian.

 9. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM
 adalah giro wajib minimum sebagaimana diatur dalam
 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro
 wajib minimum.

 - 6 -
 Pasal 2

 (1) Status pengawasan Bank ditetapkan oleh OJK.
 (2) Status pengawasan Bank sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) terdiri atas:
 a. pengawasan normal;
 b. pengawasan intensif; atau
 c. pengawasan khusus.

 Pasal 3

 (1) Bank dalam pengawasan intensif ditetapkan oleh OJK
 dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang
 membahayakan kelangsungan usaha.

 (2) Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang
 membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih
 kriteria:
 a.

 rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
 sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan
 persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil
 risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;

 b. rasio modal inti (tier 1) kurang dari persentase
 tertentu yang ditetapkan oleh OJK;

 c.

 rasio GWM dalam rupiah sama dengan atau lebih
 besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam
 rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, namun
 berdasarkan penilaian OJK Bank memiliki
 permasalahan likuiditas mendasar;

 d. rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing
 Loan/NPL net) atau rasio pembiayaan bermasalah
 secara neto (Non Performing Financing/NPF net) lebih
 dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total
 pembiayaan;

 e.

 tingkat kesehatan Bank dengan peringkat
 komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima);
 dan/atau

 f.

 tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit
 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata

 - 7 -

 kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata
 kelola 5 (lima).

 Pasal 4

 (1) Bank dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 ditetapkan oleh OJK untuk jangka waktu
 paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat
 pemberitahuan OJK.

 (2) Jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh OJK
 paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun
 hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang
 memenuhi kriteria:
 a.

 rasio kredit bermasalah secara neto (NPL net) atau
 rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF net)
 lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total
 pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks;

 b. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat
 komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima);
 dan/atau

 c.

 tingkat kesehatan Bank dengan peringkat
 komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat
 faktor tata kelola 4 (empat) atau peringkat faktor tata
 kelola 5 (lima).

 (3) Perpanjangan jangka waktu Bank dalam pengawasan
 intensif karena kriteria sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf b atau huruf c disertai peningkatan
 tindakan pengawasan.

 Pasal 5

 (1) Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus
 dalam hal Bank yang ditetapkan dalam pengawasan
 intensif atau Bank dalam pengawasan normal, dinilai
 mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan
 usaha.

 - 8 -

 (2) Bank dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan
 kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dalam hal memenuhi satu atau lebih kriteria:
 a.

 rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen);
 dan/atau

 b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang
 ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib
 dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:
 1. Bank mengalami permasalahan likuiditas
 mendasar; atau

 2. Bank mengalami perkembangan likuiditas yang
 memburuk dalam waktu singkat.

 (3) Bank ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu
 paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
 pemberitahuan OJK.

 BAB II

 BANK SELAIN BANK SISTEMIK
 Bagian Kesatu

 Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Normal yang
 Dinilai Memiliki Permasalahan Signifikan

 Pasal 6

 (1) Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan
 normal dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank
 selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana tindak
 (action plan) kepada OJK.

 (2) Tata cara penyampaian rencana tindak (action plan) dan
 langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank
 selain Bank Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak
 (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat
 kesehatan bank umum dan ketentuan OJK mengenai
 penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit
 usaha syariah.

 - 9 -
 Bagian Kedua

 Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Intensif
 Pasal 7

 (1) Bank selain Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam
 pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 (2) Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan dalam
 pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:
 a. penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam
 pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3; atau

 b. penetapan perpanjangan jangka waktu Bank selain
 Bank Sistemik dalam pengawasan intensif
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau
 tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank
 selain Bank Sistemik.

 Pasal 8

 (1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif
 wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang
 diperintahkan oleh OJK.

 (2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 a. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan atau
 penyaluran dana yang tergolong macet dan
 memperhitungkan kerugian Bank selain Bank
 Sistemik dengan modal Bank selain Bank Sistemik;

 b. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain
 yang dipersamakan dengan itu kepada anggota
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau dewan
 pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak
 terkait;

 - 10 -
 c.

 tidak melakukan pembayaran kembali atau
 pelunasan instrumen modal inti tambahan atau
 instrumen modal pelengkap;

 d. tidak melakukan atau menunda distribusi laba;
 e. memperkuat atau menambah modal Bank selain
 Bank Sistemik termasuk melalui setoran modal;

 f.

 tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak
 terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh
 OJK;

 g. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk
 dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

 h. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset,
 penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;

 i.

 menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau
 kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada bank
 dan/atau pihak lain;

 j.
 tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;

 k. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu;
 l. menutup jaringan kantor Bank selain Bank Sistemik;
 m. tidak melakukan transaksi antar bank;
 n. melakukan penggabungan (merger) atau peleburan
 (konsolidasi) dengan bank lain;

 o. mengganti Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank
 selain Bank Sistemik;

 p. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian
 kegiatan Bank selain Bank Sistemik kepada pihak
 lain;

 q. menjual Bank selain Bank Sistemik kepada pembeli
 yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
 Bank selain Bank Sistemik;

 r. menempatkan pengelola statuter; dan/atau
 s. tindakan pengawasan lain.

 Pasal 9

 (1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif
 wajib:
 a. menyampaikan rencana tindak (action plan) sesuai
 permasalahan yang dihadapi;

 - 11 -

 b. menyampaikan realisasi rencana tindak (action plan);
 c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap;
 dan

 d. melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan
 hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

 (2) Dalam hal Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam
 pengawasan intensif karena permasalahan permodalan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan
 huruf b, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Bank selain Bank Sistemik
 dan/atau PSP wajib menyampaikan rencana perbaikan
 permodalan (capital restoration plan) guna mengatasi
 permasalahan permodalan Bank selain Bank Sistemik.

 Pasal 10

 Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan rencana
 tindak (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
 dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan
 huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Bank selain
 Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif.

 Pasal 11

 (1) Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat
 rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang
 dihadapi Bank selain Bank Sistemik disertai jangka waktu
 penyelesaian.

 (2) Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dievaluasi oleh OJK paling lama 5 (lima) hari kerja
 sejak rencana tindak (action plan) diterima secara lengkap.

 (3) Dalam hal rencana tindak (action plan) yang disampaikan
 ditolak oleh OJK, Bank selain Bank Sistemik wajib
 mengajukan revisi rencana tindak (action plan) paling lama
 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.

 - 12 -
 Pasal 12

 (1) Bank selain Bank Sistemik dan/atau PSP wajib
 menyampaikan rencana perbaikan permodalan (capital
 restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
 ayat (2) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
 sejak Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam
 pengawasan intensif.

 (2) Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 harus

 menggambarkan kemampuan Bank selain Bank Sistemik
 untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang
 ditetapkan oleh OJK dalam jangka waktu yang ditentukan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

 (3) Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan)
 Bank selain Bank Sistemik dinilai oleh OJK paling
 lama 5 (lima) hari kerja sejak rencana perbaikan
 permodalan (capital restoration plan) diterima secara
 lengkap.

 (4) Dalam hal rencana perbaikan permodalan (capital
 restoration plan) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bank selain Bank Sistemik
 wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan
 (capital restoration plan) paling lama 5 (lima) hari kerja
 sejak tanggal penolakan.

 Pasal 13

 (1) Bank selain Bank Sistemik wajib menyampaikan kepada
 OJK realisasi rencana tindak (action plan) sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau
 realisasi rencana perbaikan permodalan (capital
 restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
 ayat (2), setiap akhir bulan paling lama pada hari kerja
 ketujuh bulan berikutnya.

 (2) Realisasi rencana tindak (action plan) dan/atau realisasi
 rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling
 sedikit:

 - 13 -

 a. permasalahan Bank selain Bank Sistemik;
 b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank
 selain Bank Sistemik; dan

 c. waktu pelaksanaan perbaikan.
 Pasal 14

 (1) Bank selain Bank Sistemik ditetapkan tidak lagi berada
 dalam pengawasan intensif dalam hal kondisi Bank selain
 Bank Sistemik membaik dan tidak memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

 (2) Penetapan sebagai Bank selain Bank Sistemik yang tidak
 lagi berada dalam pengawasan intensif diberitahukan
 secara tertulis oleh OJK kepada Bank selain Bank
 Sistemik.

 Bagian Ketiga

 Bank selain Bank Sistemik dalam Pengawasan Khusus
 Pasal 15

 (1) Bank selain Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam
 pengawasan khusus dalam hal memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

 (2) Penetapan Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan
 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberitahukan secara tertulis oleh OJK.

 (3) Selain pemberitahuan kepada Bank selain Bank Sistemik
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan status
 dalam pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK
 kepada LPS.

 (4) Pemberitahuan kepada Bank selain Bank Sistemik
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penetapan
 Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau
 tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank
 selain Bank Sistemik.

 - 14 -
 Pasal 16

 (1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi
 rasio KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik dalam
 jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (3).

 Pasal 17

 (1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 wajib

 melakukan
 tindakan pengawasan yang
 diperintahkan oleh OJK.

 (2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 a. melarang Bank selain Bank Sistemik menjual atau
 menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK
 kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat
 Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Deposito Bank
 Indonesia, Surat Berharga Bank Indonesia Valuta
 Asing, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar Bank,
 dan/atau Surat Berharga Negara;

 b. melarang Bank selain Bank Sistemik mengubah
 kepemilikan bagi:
 1. pemegang saham yang memiliki saham Bank
 selain Bank Sistemik sebesar 10% (sepuluh
 persen) atau lebih; dan/atau

 2. PSP termasuk pihak
 yang melakukan

 pengendalian terhadap Bank selain Bank
 Sistemik dalam struktur kelompok usaha Bank
 selain Bank Sistemik,

 kecuali telah memperoleh persetujuan OJK; dan/atau

 c. memerintahkan Bank selain Bank Sistemik untuk
 melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham
 Bank selain Bank Sistemik kurang dari 10% (sepuluh
 persen) kepada OJK.

 - 15 -
 Pasal 18

 (1) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 dan Pasal 17, OJK berwenang
 memerintahkan Bank selain Bank Sistemik dalam
 pengawasan khusus untuk melakukan tindakan
 pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
 ayat (2).

 (2) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat Bank
 selain Bank Sistemik dalam pengawasan intensif
 dinyatakan tetap berlaku.

 Pasal 19

 (1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 wajib menyampaikan kepada OJK:
 a. laporan keuangan terkini berupa neraca dan laporan
 laba rugi serta rekening administratif;

 b. rincian aset produktif terkini yang dikelompokkan
 berdasarkan kualitas;

 c. peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selain
 Bank Sistemik yang terkini;

 d. informasi dan dokumen mengenai:
 1. daftar terkini simpanan nasabah secara agregat
 yang dikelompokkan berdasarkan nilai nominal;

 2. daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban
 Bank selain Bank Sistemik kepada pihak terkait;
 dan

 3. informasi lain yang diperlukan OJK;

 e. laporan keuangan terkini dari perusahaan yang
 memperoleh penyertaan modal dari Bank selain Bank
 Sistemik selain penyertaan modal sementara dalam
 rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan;

 f.

 laporan struktur terkini kelompok usaha terkait Bank
 selain Bank Sistemik, termasuk badan hukum
 pemegang saham Bank selain Bank Sistemik sampai
 dengan ultimate shareholders; dan

 g. laporan proyeksi arus kas untuk jangka waktu
 1 (satu) bulan mendatang atau berdasarkan periode

 - 16 -

 laporan lain, yang terinci secara harian dan dengan
 frekuensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 disampaikan kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja
 sejak Bank selain Bank Sistemik ditetapkan dalam
 pengawasan khusus.

 Pasal 20

 (1) OJK membatasi kegiatan usaha tertentu Bank selain Bank
 Sistemik dalam pengawasan khusus paling lama 1 (satu)
 bulan dalam periode pengawasan khusus, apabila:
 a. OJK menilai kondisi Bank selain Bank Sistemik
 semakin memburuk; dan/atau

 b.

 terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang
 dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dewan
 pengawas syariah dan/atau PSP.

 (2) Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh OJK kepada
 Bank selain Bank Sistemik dan LPS.

 Pasal 21

 (1) Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu
 dapat diumumkan oleh OJK pada situs OJK.

 (2) Pengumuman Bank selain Bank Sistemik dalam
 pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disertai dengan:
 a. alasan pembatasan kegiatan usaha tertentu; dan
 b. tindakan perbaikan yang wajib dilakukan oleh Bank
 selain Bank Sistemik dan/atau larangan yang
 diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

 (3) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) yang telah melakukan perbaikan sehingga tidak
 memenuhi kriteria Bank selain Bank Sistemik dalam
 pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5,
 diumumkan oleh OJK pada situs OJK.

 - 17 -
 Pasal 22

 (1) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 21 wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan
 kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan
 pembatasan dan perintah yang ditetapkan OJK
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

 (2) Pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
 pada tanggal diterimanya pemberitahuan pembatasan
 kegiatan usaha tertentu dari OJK sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 20 ayat (2).

 Pasal 23

 Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 ditetapkan oleh OJK tidak dapat disehatkan, apabila:
 a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (3) belum terlampaui namun kondisi Bank selain
 Bank Sistemik menurun sehingga:
 1. rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 4%
 (empat persen) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan
 menjadi 8% (delapan persen); dan/atau

 2. rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol
 persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 atau

 b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (3) terlampaui dan:
 1. rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik kurang
 dari 8% (delapan persen); dan/atau

 2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang
 ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib
 dipenuhi oleh Bank selain Bank Sistemik.

 Pasal 24

 Dalam hal Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan
 khusus memenuhi kriteria sebagai Bank selain Bank Sistemik

 - 18 -

 yang tidak dapat disehatkan, OJK memberitahukan secara
 tertulis kepada:
 a. Bank selain Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 yang ditetapkan tidak dapat disehatkan; dan

 b. LPS untuk memperoleh keputusan terhadap penyelesaian
 Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a.

 Pasal 25

 (1) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS, tetap wajib
 melaksanakan tindakan pengawasan yang telah
 ditetapkan oleh OJK.

 (2) Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 24 yang diselamatkan oleh LPS, dikecualikan dari
 penetapan sebagai Bank selain Bank Sistemik dalam
 pengawasan intensif atau Bank selain Bank Sistemik
 dalam pengawasan khusus.

 Pasal 26

 Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan
 penyelamatan terhadap Bank selain Bank Sistemik, OJK
 melakukan pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik
 setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS.

 BAB III

 BANK SISTEMIK
 Bagian Kesatu

 Bank Sistemik dalam Pengawasan Normal yang Dinilai
 Memiliki Permasalahan Signifikan

 Pasal 27

 (1) Dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan normal
 dinilai memiliki permasalahan signifikan, Bank Sistemik
 wajib:

 - 19 -

 a. menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk
 permasalahan keuangan; dan/atau

 b. menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada
 OJK untuk permasalahan selain permasalahan
 keuangan.

 (2) Tata cara penyampaian rencana tindak (action plan) dan
 langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank
 Sistemik yang dimuat dalam rencana tindak (action plan)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
 ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat
 kesehatan bank umum atau ketentuan OJK yang
 mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank
 umum syariah dan unit usaha syariah.

 Bagian Kedua

 Bank Sistemik dalam Pengawasan Intensif
 Pasal 28

 (1) Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan intensif
 dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3.

 (2) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan
 intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diberitahukan secara tertulis oleh OJK mengenai:
 a. penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan intensif
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau

 b. penetapan perpanjangan jangka waktu Bank
 Sistemik dalam pengawasan intensif sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau
 tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank
 Sistemik.

 Pasal 29

 (1) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan
 intensif, wajib:
 a. menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk
 mengatasi permasalahan keuangan; dan/atau

 - 20 -

 b. menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk
 mengatasi selain permasalahan keuangan.

 (2) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib
 menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap.

 (3) Ketentuan mengenai penyampaian rencana tindak (action
 plan) dan laporan realisasi rencana tindak (action plan)
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib
 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11 dan Pasal 13.

 Pasal 30

 Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif
 selain menerapkan rencana aksi (recovery plan) dan rencana
 tindak (action plan), wajib melaksanakan tindakan pengawasan
 yang diperintahkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 8 ayat (2).

 Pasal 31

 (1) Dalam rangka persiapan penanganan permasalahan
 solvabilitas, OJK memberitahukan penetapan Bank
 Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan intensif
 kepada LPS.

 (2) Dalam rangka persiapan penanganan permasalahan
 solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 penilaian aset dan/atau kewajiban (due diligence) Bank
 Sistemik dalam pengawasan intensif dilakukan oleh LPS
 setelah berkoordinasi dengan OJK.

 Pasal 32

 (1) Bank Sistemik ditetapkan tidak lagi berada dalam
 pengawasan intensif dalam hal kondisi Bank Sistemik
 membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3.

 (2) Penetapan sebagai Bank Sistemik yang tidak lagi berada
 dalam pengawasan intensif diberitahukan secara tertulis
 oleh OJK kepada Bank Sistemik yang bersangkutan.

 - 21 -

 (3) Pemberitahuan penetapan sebagai Bank Sistemik yang
 tidak lagi berada dalam pengawasan intensif sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) karena permasalahan solvabilitas
 disampaikan juga kepada LPS.

 Bagian Ketiga

 Bank Sistemik dalam Pengawasan Khusus
 Pasal 33

 Bank Sistemik ditetapkan oleh OJK dalam pengawasan khusus
 apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5.

 Pasal 34

 Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan khusus
 wajib menerapkan rencana aksi (recovery plan) untuk
 mengatasi permasalahan keuangan.

 Pasal 35

 (1) Penetapan Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 diberitahukan secara tertulis oleh OJK kepada Bank
 Sistemik yang bersangkutan.

 (2) Pemberitahuan kepada Bank Sistemik yang ditetapkan
 dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disertai dengan alasan penetapan serta langkah
 atau tindakan pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh
 Bank Sistemik.

 (3) Selain pemberitahuan kepada Bank Sistemik sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), penetapan Bank Sistemik dalam
 pengawasan khusus diberitahukan oleh OJK kepada LPS.

 Pasal 36

 (1) Dalam hal Bank Sistemik ditetapkan dalam pengawasan
 khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, OJK
 meminta LPS untuk meningkatkan intensitas persiapan
 penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik

 - 22 -

 yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dalam
 pengawasan khusus.

 (2) Dalam rangka peningkatan intensitas persiapan
 penanganan permasalahan solvabilitas sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), LPS dapat melakukan langkah
 yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan, setelah berkoordinasi dengan OJK.

 Pasal 37

 (1) Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib
 melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio
 KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

 Pasal 38

 (1) Bank Sistemik dalam pengawasan khusus wajib
 melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh
 OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

 (2) Bank Sistemik yang ditetapkan dalam pengawasan
 khusus wajib menyampaikan laporan, data atau informasi
 kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

 Pasal 39

 (1) OJK meminta penyelenggaraan Rapat Komite Stabilitas
 Sistem Keuangan (KSSK) dalam hal Bank Sistemik dalam
 pengawasan khusus memenuhi kriteria:
 a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (3) belum terlampaui namun:
 1. rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 4%
 (empat persen) namun kurang dari 8% (delapan
 persen) dan OJK menilai Bank Sistemik sudah
 tidak dapat disehatkan; dan/atau

 2. rasio GWM dalam rupiah sama dengan 0% (nol
 persen) dan dinilai tidak dapat diselesaikan

 - 23 -

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan; atau

 b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 ayat (3) terlampaui dan:
 1. rasio KPMM Bank Sistemik kurang dari 8%
 (delapan persen); dan/atau

 2. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang
 ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib
 dipenuhi oleh Bank Sistemik.

 (2) OJK meminta penyelenggaraan Rapat KSSK untuk
 menetapkan langkah penanganan permasalahan Bank
 Sistemik dalam pengawasan khusus yang memenuhi
 kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 40

 Dalam hal Bank Sistemik dalam pengawasan khusus
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diputuskan
 oleh KSSK diserahkan kepada LPS untuk dilakukan
 penanganan

 berdasarkan Undang-Undang mengenai

 pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dan
 Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan, OJK
 memberitahukan kepada Bank Sistemik mengenai keputusan
 KSSK tersebut.

 BAB IV

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 41

 Penyampaian laporan dan informasi sebagaimana diatur dalam
 Peraturan OJK ini disampaikan kepada OJK dengan alamat:
 a. Departemen Pengawasan Bank, Departemen Pengawasan
 Perbankan Syariah atau Kantor Regional OJK di Jakarta,
 bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta; atau

 b. Kantor Regional atau Kantor OJK setempat, bagi Bank
 yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta.

 - 24 -

 BAB V
 SANKSI

 Pasal 42

 Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11
 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1),
 Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2),
 Pasal 22, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30,
 Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan/atau Pasal 38
 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
 a. teguran tertulis; dan/atau
 b. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
 Komisaris Bank.

 BAB VI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 43

 Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, jangka waktu bagi
 Bank yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan
 intensif dan jangka waktu Bank yang telah ditetapkan dalam
 pengawasan khusus tetap mengacu pada jangka waktu yang
 telah ditetapkan sebelumnya oleh OJK.

 - 25 -
 BAB VII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 44

 Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 tentang
 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5190); dan

 b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang
 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
 Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2013 Nomor 93, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5417),
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 45
 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 - 26 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 4 April 2017

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 7 April 2017

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 65

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 15 /POJK.03/2017
 TENTANG

 PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM

 I. UMUM
 Sistem perbankan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk

 mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan
 perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat
 terhadap industri perbankan.
 Oleh karena itu setiap permasalahan Bank perlu diselesaikan dengan

 cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunnya
 tingkat kepercayaan masyarakat.
 Penanganan terhadap permasalahan Bank dilakukan bukan hanya

 pada saat Bank ditetapkan dalam pengawasan intensif namun sejak saat
 Bank dalam pengawasan normal memiliki permasalahan signifikan dan
 berpotensi ditetapkan menjadi Bank dalam pengawasan intensif. Hal
 tersebut merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengatasi
 permasalahan Bank sedini mungkin sehingga tidak akan mengganggu
 kelangsungan usaha Bank dan stabilitas sistem keuangan.
 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Komite Stabilitas
 Sistem Keuangan (KSSK) dibentuk. KSSK menyelenggarakan pencegahan
 dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan
 dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Setiap anggota KSSK,
 bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan
 ketentuan peraturan perundang-undangan.

 - 2 -
 Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan mekanisme tindak lanjut

 penanganan permasalahan Bank Sistemik (systemically important bank)
 melalui perubahan peraturan mengenai penetapan status dan tindak lanjut
 pengawasan bank umum.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah
 pengawasan terhadap Bank yang tidak memenuhi kriteria
 sebagai Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang
 membahayakan kelangsungan usaha atau tidak memenuhi
 kriteria sebagai Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang
 membahayakan kelangsungan usaha.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu
 peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang
 sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan
 tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank.
 Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan
 dengan menetapkan tindakan pengawasan (supervisory
 actions) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu
 peningkatan proses pengawasan terhadap Bank yang
 sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau intensif
 dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Bank.
 Tindakan untuk mengembalikan kondisi Bank dilakukan
 dengan menetapkan tindakan pengawasan (supervisory
 actions) yang sesuai dengan permasalahan Bank.

 - 3 -
 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Kewajiban Bank untuk memiliki rasio KPMM sesuai dengan
 profil risiko Bank mengacu pada ketentuan peraturan
 perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan
 modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang
 mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum
 bank umum syariah.

 Huruf b

 Perhitungan rasio modal inti (tier 1) sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan
 ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban
 penyediaan modal minimum bank umum syariah.
 Modal inti (tier 1) bagi kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri adalah dana usaha yang telah
 dialokasikan menjadi Capital Equivalency Maintained Assets
 (CEMA) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang
 mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum
 bank umum.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “GWM dalam rupiah” adalah GWM
 primer bagi bank umum dan GWM dalam rupiah bagi bank
 umum syariah.
 Ketentuan mengenai GWM dalam rupiah sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 mengenai giro wajib minimum.
 Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas mendasar”
 adalah:
 1. perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi
 pemberi pinjaman (net lender) menjadi posisi penerima
 pinjaman (net borrower);

 - 4 -
 2.

 posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat
 maturity mismatch yang besar, terutama pada skala
 waktu jangka pendek;

 3. upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang
 dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang lebih
 tinggi dari suku bunga wajar atau suku bunga pasar;

 4. ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana;
 5. peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh tempo;
 dan/atau

 6. permasalahan likuiditas mendasar lain.
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah (NPL) atau
 pembiayaan bermasalah (NPF)” adalah kredit atau
 pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar,
 diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK
 mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan
 unit usaha syariah.
 Formula perhitungan rasio kredit bermasalah secara neto
 (NPL net) adalah:

 Kredit Bermasalah - Cadangan Kerugian Penurunan
 Nilai (CKPN) Kredit Bermasalah
 Total Kredit

 Formula perhitungan rasio pembiayaan bermasalah secara
 neto (NPF net) adalah:

 Pembiayaan Bermasalah – CKPN Pembiayaan Bermasalah
 Total Pembiayaan

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat
 kesehatan Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat
 kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur
 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah
 dan unit usaha syariah.

 - 5 -
 Huruf f

 Yang dimaksud dengan “peringkat faktor tata kelola” adalah
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai
 penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan
 peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan
 good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit
 usaha syariah.

 Pasal 4
 Ayat (1)

 Perhitungan jangka waktu Bank dalam pengawasan intensif
 paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan
 dan revisi rencana tindak (action plan).

 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “penyelesaian bersifat kompleks”
 antara lain penyelesaian kredit bermasalah (NPL) atau
 pembiayaan bermasalah (NPF) untuk kredit sindikasi atau
 pembiayaan sindikasi dan/atau kredit atau pembiayaan
 yang direstrukturisasi secara menyeluruh yang mencakup
 kegiatan usaha dari hulu sampai dengan hilir.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “peringkat komposit tingkat
 kesehatan Bank” adalah sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian tingkat
 kesehatan bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur
 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah
 dan unit usaha syariah.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “peringkat faktor tata kelola” adalah
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang
 mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum
 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum
 syariah dan unit usaha syariah.

 - 6 -
 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan”
 adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau
 penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat
 bagi Bank dari tindakan pengawasan yang ditetapkan
 sebelumnya.

 Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah rasio
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
 perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan
 modal minimum bank umum dan ketentuan OJK yang
 mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum
 bank umum syariah.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “rasio GWM dalam rupiah” adalah
 rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
 perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.
 Angka 1

 Yang dimaksud dengan “permasalahan likuiditas
 mendasar” adalah:
 a) perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi
 pemberi pinjaman (net lender) menjadi posisi
 penerima pinjaman (net borrower);

 b) posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat
 maturity mismatch yang besar, terutama pada skala
 waktu jangka pendek;

 c) upaya Bank untuk memperoleh dana di pasar uang
 dengan suku bunga atau tingkat imbalan yang
 lebih tinggi dari suku bunga wajar atau suku
 bunga pasar;

 d) ketergantungan pada agunan untuk memperoleh
 dana;

 - 7 -

 e) peningkatan pencairan deposito sebelum jatuh
 tempo; dan/atau

 f) permasalahan likuiditas mendasar lain.
 Angka 2

 Yang dimaksud dengan “Bank mengalami
 perkembangan likuiditas yang memburuk” adalah
 apabila kecenderungan dari rasio GWM Bank semakin
 menurun.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “Bank selain Bank Sistemik dalam
 pengawasan normal dinilai memiliki permasalahan signifikan”
 adalah Bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan
 dengan peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan
 dalam pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam
 ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank
 umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat
 kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Rencana
 tindak (action plan) memuat langkah perbaikan yang akan
 dilaksanakan oleh Bank selain Bank Sistemik dalam rangka
 mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target
 waktu penyelesaian permasalahan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8

 Ayat (1)
 Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK disesuaikan
 dengan permasalahan Bank selain Bank Sistemik.

 - 8 -
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Bagi Bank selain Bank Sistemik umum konvensional, yang
 dimaksud dengan “remunerasi” adalah remunerasi
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai tata
 kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
 Bagi Bank selain Bank Sistemik umum syariah, yang
 dimaksud dengan “remunerasi” adalah imbalan yang
 ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota
 Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah
 dan/atau pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel
 dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan
 tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
 perundang-undangan

 mengenai batas maksimum
 pemberian kredit bagi bank umum.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “distribusi laba“ antara lain berupa
 pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada Direksi
 dan/atau Dewan Komisaris.

 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f

 Yang dimaksud dengan “transaksi tertentu“ antara lain
 pencairan dana, pemberian fasilitas penyediaan dana seperti
 kredit atau pembiayaan, surat berharga, letter of credit,
 standby letter of credit, atau yang sejenis dengan itu.
 Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
 perundang-undangan

 mengenai batas maksimum
 pemberian kredit bagi bank umum.

 - 9 -

 Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang
 perseorangan atau badan hukum tertentu yang bukan pihak
 terkait.

 Huruf g

 Yang dimaksud dengan “penerbitan produk dan/atau
 pelaksanaan aktivitas“ antara lain penerbitan surat utang,
 sekuritisasi aset, dan kerjasama pemasaran.

 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.
 Huruf j
 Cukup jelas.
 Huruf k

 Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah usaha bank
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
 perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan
 syariah.

 Huruf l
 Cukup jelas.
 Huruf m
 Cukup jelas.
 Huruf n
 Cukup jelas.
 Huruf o

 Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank selain
 Bank Sistemik dapat dilakukan sebagian atau seluruh
 anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

 Huruf p
 Cukup jelas.
 Huruf q
 Cukup jelas.
 Huruf r

 Yang dimaksud dengan “pengelola statuter” adalah pengelola
 statuter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang
 mengatur mengenai tata cara penetapan pengelola statuter
 pada lembaga jasa keuangan.

 - 10 -
 Huruf s
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Contoh tindakan lainnya antara lain mengkinikan rencana
 bisnis (business plan).

 Ayat (2)
 Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) dapat
 merupakan bagian dari rencana tindak (action plan).

 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.

 - 11 -
 Pasal 16
 Ayat (1)

 Penambahan modal Bank selain Bank Sistemik dapat dilakukan
 baik oleh pemegang saham Bank selain Bank Sistemik maupun
 dari investor baru.
 Yang dimaksud dengan “ketentuan
 perundang-undangan” adalah ketentuan

 peraturan
 peraturan

 perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal
 minimum bank umum, ketentuan OJK yang mengatur mengenai
 kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah, dan
 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai giro wajib
 minimum.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Angka 1

 Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah:
 a. pemegang saham yang secara sendiri atau
 bersama-sama dengan pemegang saham terkait
 lain;

 b. pemegang saham yang bertindak atas nama
 pemegang saham lain yang menyebabkan
 pemegang saham tersebut; atau

 c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak
 lain untuk memiliki saham yang apabila
 digunakan akan menyebabkan pemegang saham
 tersebut,

 mempunyai saham Bank selain Bank Sistemik
 sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih. Termasuk
 pemegang saham yang secara bersama-sama dengan

 - 12 -

 pemegang saham terkait lain sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a adalah pemegang saham yang
 mempunyai keterkaitan dengan pemegang saham lain
 dalam bentuk hubungan kepemilikan, hubungan
 keluarga sampai dengan derajat kedua, dan/atau
 melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
 dalam mengendalikan Bank selain Bank Sistemik
 (acting in concert).

 Angka 2
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f

 Laporan struktur kelompok usaha memuat orang
 perseorangan dan/atau badan hukum pemegang saham
 Bank selain Bank Sistemik sampai dengan ultimate
 shareholders.

 Huruf g

 Yang dimaksud dengan “laporan proyeksi arus kas” adalah
 laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK
 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

 - 13 -
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 20

 Ayat (1)
 Tindakan membatasi kegiatan usaha tertentu dimaksudkan
 antara lain untuk meminimalisasi dampak kerugian, memberikan
 perlindungan kepada nasabah, dan/atau meminimalisasi
 gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan.
 Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Bank” adalah kegiatan
 usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 mengenai perbankan atau Undang-Undang mengenai perbankan
 syariah.
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “kondisi Bank semakin memburuk”
 yaitu:
 1)

 rasio KPMM Bank selain Bank Sistemik menurun
 dengan cepat dan dinilai tidak dapat ditingkatkan
 menjadi 8% (delapan persen); dan/atau

 2) GWM dalam rupiah Bank selain Bank Sistemik
 menurun dengan cepat dan tidak dapat diselesaikan
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 mengenai giro wajib minimum.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.

 - 14 -
 Pasal 23
 Huruf a
 Angka 1
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Yang dimaksud dengan
 “ketentuan
 peraturan

 perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan
 perundang-undangan mengenai giro wajib minimum.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Ayat (1)

 Pilihan bentuk penyelamatan oleh LPS dilakukan dengan
 mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan
 penanganan krisis sistem keuangan dan Undang-Undang
 mengenai lembaga penjamin simpanan, seperti penyertaan modal
 sementara, pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau
 kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima,
 atau pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban
 Bank selain Bank Sistemik kepada bank perantara.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “Bank Sistemik dalam pengawasan
 normal dinilai memiliki permasalahan signifikan” adalah Bank
 Sistemik yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan dengan
 peringkat komposit 3 (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam
 pengawasan intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK

 - 15 -

 yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank
 umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian
 tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 Huruf a

 Penerapan rencana aksi (recovery plan) mengacu kepada
 ketentuan OJK mengenai rencana aksi (recovery plan) bagi
 Bank Sistemik.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “permasalahan selain permasalahan
 keuangan” adalah permasalahan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Ayat (1)
 Huruf a

 Penerapan rencana aksi (recovery plan) untuk mengatasi
 permasalahan terkait kesulitan keuangan bertujuan agar
 Bank Sistemik dalam status pengawasan intensif dapat
 kembali menjadi Bank Sistemik dalam status pengawasan
 normal.

 Huruf b

 Rencana tindak (action plan) memuat langkah perbaikan
 untuk mengatasi permasalahan yang tidak terkait dengan
 kesulitan keuangan dan bertujuan agar Bank Sistemik
 dalam status pengawasan intensif dapat kembali dalam
 pengawasan normal.

 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

 peraturan

 perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian
 kredit bagi bank umum.

 - 16 -
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Ayat (1)

 Persiapan penanganan permasalahan solvabilitas antara lain
 berupa pelaksanaan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank
 Sistemik (due diligence).

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Ayat (1)

 Penambahan modal Bank Sistemik dapat dilakukan oleh
 pemegang saham Bank Sistemik atau dari investor baru.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 - 17 -
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Ayat (1)
 Huruf a
 Angka 1

 Bank Sistemik dinilai sudah tidak dapat disehatkan
 apabila penerapan rencana aksi (recovery plan) selama
 jangka waktu Bank Sistemik dalam pengawasan
 khusus sudah tidak memungkinkan lagi untuk
 meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit
 sesuai profil risiko.

 Angka 2
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Cukup jelas.

 - 18 -
 Pasal 45
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6039

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 15/POJK.03/2017 </reg_id>
<reg_title> PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 4 April 2017 </set_date>
<effective_date> 7 April 2017 </effective_date>
<issued_date> 7 April 2017 </issued_date>
<replaced_reg> '15/2/PBI/2013', '13/3/PBI/2011' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '21/UU/2011', '24/UU/2004', '9/UU/2016', '7/UU/2009', '3/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>
"
" - 1 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 59 /POJK.04/2016
 TENTANG

 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang baik dan berdaya saing global,
 serta meningkatkan kompetensi dan integritas Direksi dan
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, perlu
 menyempurnakan peraturan mengenai Direksi dan Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan
 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 - 2 -
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DIREKSI
 DAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN
 PENJAMINAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Direksi adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan
 yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
 pengurusan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk
 kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sesuai
 dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring dan
 Penjaminan serta mewakili Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
 sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

 2. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan
 secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran
 dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

 3. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang
 menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan
 penyelesaian Transaksi Bursa.

 4. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak
 lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
 layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
 Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring
 dan Penjaminan.

 5. Komite Remunerasi adalah komite ad hoc yang dibentuk
 oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
 dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan
 Komisaris untuk mengkaji dan mengusulkan gaji dan
 manfaat lain bagi anggota Direksi, serta honorarium

 - 3 -

 termasuk metode penentuannya, bagi anggota Dewan
 Komisaris.

 6. Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan adalah
 komite ad hoc yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk
 melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon
 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
 disingkat RUPS, adalah organ Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang mempunyai wewenang yang tidak
 diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam
 batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau
 anggaran dasar.

 BAB II
 DIREKSI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

 Bagian Kesatu
 Keanggotaan Direksi
 Pasal 2

 (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai
 paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

 (2) Satu di antara anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib ditetapkan sebagai direktur utama
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan tugas utama
 paling sedikit:
 1. mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat
 Direksi tidak dapat mengambil keputusan; dan

 2. melakukan koordinasi kegiatan di Lembaga Kliring
 dan Penjaminan, kegiatan hubungan masyarakat,
 kegiatan hukum dan peraturan, dan kegiatan
 pemeriksaan internal.

 (3) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan selain
 direktur utama wajib ditetapkan sebagai anggota Direksi

 - 4 -

 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang paling sedikit
 bertanggung jawab terhadap 1 (satu) atau lebih kegiatan
 sebagai berikut:
 a.

 kliring;

 b. penjaminan dan pengelolaan risiko;
 c. riset dan pengembangan;
 d. teknologi informasi;
 e. hukum; dan
 f. keuangan dan sumber daya manusia serta
 administrasi umum.

 Pasal 3

 (1) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
 menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka
 pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
 lambat 121 (seratus dua puluh satu) hari sebelum RUPS
 pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 (2) Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mengajukan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 116
 (seratus enam belas) hari sebelum RUPS pengangkatan
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (3) Dalam menelaah jumlah kebutuhan dan jabatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Dewan
 Komisaris dapat membentuk komite dengan atau tanpa
 melibatkan pihak lain, dengan berpedoman pada
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan
 perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
 mengatur mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dan struktur organisasi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 (4) Dalam menentukan jabatan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan, Dewan Komisaris wajib
 memperhatikan kegiatan yang menjadi tanggung jawab

 - 5 -

 masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2) dan ayat (3).

 (5) Apabila dalam batas waktu pengajuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris belum
 mengajukan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Otoritas Jasa
 Keuangan berwenang menetapkan langsung jumlah
 kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan.

 (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah
 kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan paling lambat 106 (seratus enam) hari
 sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 (7) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum
 menetapkan jumlah kebutuhan dan jabatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, berlaku jumlah
 kebutuhan dan jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan periode sebelumnya.

 Pasal 4

 Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan
 kebutuhan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan,
 Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang sedang menjabat.

 Bagian Kedua

 Persyaratan Anggota Direksi dan Susunan Direksi
 Pasal 5

 Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
 memenuhi persyaratan:
 a. integritas meliputi:

 - 6 -

 1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan
 cakap melakukan perbuatan hukum;

 2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
 Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
 dinyatakan bersalah atau turut bersalah
 menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan
 tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum
 dicalonkan;

 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
 dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit
 Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka
 waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan
 diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari
 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku
 yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6
 (enam) bulan;

 6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material
 atas ketentuan peraturan perundang-undangan di
 sektor jasa keuangan; dan

 7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal
 Indonesia; dan

 b. kompetensi meliputi:
 1. mempunyai pemahaman terhadap peraturan
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
 pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal
 termasuk perkembangan Pasar Modal internasional;

 2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik
 dan prinsip pengelolaan risiko; dan

 3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang
 cukup.

 - 7 -
 Pasal 6

 Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5 huruf b angka 3, anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. paling sedikit seorang anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan wajib mempunyai pengalaman dalam
 posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko
 dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang
 bergerak di bidang keuangan, atau posisi manajerial yang
 membawahi jasa kustodian paling rendah 1 (satu) tingkat
 di bawah anggota Direksi pada Bank Kustodian, paling
 singkat 5 (lima) tahun;

 b. anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya
 wajib berpengalaman pada:
 1.

 posisi anggota Direksi pada perusahaan yang
 bergerak di bidang keuangan paling singkat
 5 (lima) tahun;

 2.

 posisi manajerial pada bidang teknologi informasi
 paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki
 pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi
 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;

 3.

 posisi manajerial paling sedikit 1 (satu) tingkat di
 bawah direktur atau jabatan yang setara pada
 institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi
 yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang
 Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk
 mengatur pelaksanaan kegiatannya, paling singkat 3
 (tiga) tahun; dan/atau

 4. mempunyai pengalaman sebagai profesional di
 bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang
 berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal,
 paling singkat 5 (lima) tahun; dan

 c.

 jangka waktu atau masa pengalaman anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan
 tanggal pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 - 8 -
 Pasal 7

 Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
 diajukan sebagai direktur utama Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, wajib mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat.

 Bagian Ketiga

 Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Anggota Direksi
 Pasal 8

 (1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan oleh
 pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki paling
 sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang telah dikeluarkan dan
 mempunyai hak suara.

 (2) Dalam pencalonan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, pemegang saham atau kelompok pemegang
 saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama
 bertanggung jawab untuk:
 a. mencari dan menyeleksi calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2;

 b. meneliti bahwa setiap calon anggota Direksi tersebut
 mempunyai keahlian, pengalaman, dan tanggung
 jawab untuk setiap jabatan dan kegiatan yang
 menjadi tugas jabatannya sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6; dan

 c. merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi
 setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dengan mempertimbangkan usulan
 Komite Remunerasi (jika ada).

 (3) Calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh
 pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu)

 - 9 -

 kesatuan paket calon Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, dengan memenuhi ketentuan jabatan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6,
 dan Pasal 7.

 (4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi
 jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 yang lowong atau untuk menambah calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 Pasal 9

 (1) Dalam pengajuan calon anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan,
 pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib
 melampirkan dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai
 berikut:
 a. riwayat hidup calon anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan;

 b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan;

 c.

 fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang
 menunjukkan keahlian dari calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan (jika ada);

 d. surat pernyataan dari setiap Pihak yang diajukan
 sebagai calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang memuat paling sedikit:
 1. menyatakan bahwa yang bersangkutan telah
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7;

 2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan
 Afiliasi calon anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan dengan calon anggota Direksi
 lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan,
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan

 - 10 -

 Penjaminan, Perusahaan Efek dan/atau
 Anggota Kliring dalam paket yang diajukan;

 3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses
 penilaian kemampuan dan kepatutan yang
 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan
 bersedia dipilih menjadi calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Otoritas
 Jasa Keuangan untuk jabatan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3),
 yang berbeda dengan jabatan yang diajukan
 oleh pemegang saham atau kelompok pemegang
 saham Lembaga Kliring dan Penjaminan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

 4. bersedia untuk diangkat menjadi anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh
 RUPS yang bertanggung jawab untuk kegiatan
 yang menjadi tugasnya dan untuk bekerja sama
 sebaik-baiknya

 dengan
 anggota Dewan

 Komisaris dan anggota Direksi lain dari
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam rangka
 pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang teratur, wajar, dan efisien;

 5. menyatakan tidak melakukan perangkapan
 jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan
 komisaris, atau pegawai pada perusahaan atau
 institusi lain, apabila yang bersangkutan
 terpilih sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan;

 6. menyatakan bahwa calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan setelah
 menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan tidak akan menggunakan aset
 Lembaga Kliring dan Penjaminan atau
 melakukan transaksi dan memberi manfaat
 dalam bentuk apapun kepada Afiliasi dari calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, anggota Direksi lain dari Lembaga

 - 11 -

 Kliring dan Penjaminan, Afiliasi dari anggota
 Direksi lain Lembaga Kliring dan Penjaminan,
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, dan/atau Afiliasi dari anggota
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan; dan

 7. menyatakan paling sedikit:
 a) kesediaan untuk tidak memiliki saham
 atau sebagai pengendali baik langsung
 atau tidak langsung Perusahaan Efek
 dan/atau Anggota Kliring selama menjabat
 sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan paling lambat 6 (enam)
 bulan sejak RUPS pengangkatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 dan dalam jangka waktu tersebut yang
 bersangkutan bersedia untuk tidak
 memiliki hak suara dalam RUPS;

 b) kesediaan untuk tidak mengendalikan baik
 langsung atau tidak langsung Emiten atau
 Perusahaan Publik; dan/atau

 c) kesediaan untuk tidak mentransaksikan
 saham Emiten atau Perusahaan Publik
 yang dimilikinya sampai dengan 6 (enam)
 bulan setelah masa jabatannya berakhir.

 e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 f.

 jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 ini;

 g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan
 latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga)
 lembar;

 h. surat keterangan mengenai proses mencari,
 menyeleksi dan meneliti calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dari pemegang
 saham atau kelompok pemegang saham Lembaga

 - 12 -

 Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 ayat (1), termasuk rekomendasi
 mengenai gaji dan manfaat lain apabila calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 diangkat menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan, yang menyatakan bahwa proses
 tersebut telah dilakukan secara profesional dan
 tidak

 terdapat
 kepentingan lain termasuk

 kepentingan karena hubungan Afiliasi, melainkan
 hanya untuk kepentingan Lembaga Kliring dan
 Penjaminan khususnya dan Pasar Modal pada
 umumnya; dan

 i.

 rencana strategis calon anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang sejalan dengan visi dan
 misi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (2) Pengajuan nama calon anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan oleh pemegang saham atau kelompok
 pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
 ayat (3) beserta dokumen pendukung sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat dan
 diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan
 paling lambat 56 (lima puluh enam) hari sebelum RUPS
 pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 Bagian Keempat

 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi
 Pasal 10

 (1) Setiap calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang diajukan wajib menjalani penilaian
 kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite
 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

 (2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima)
 orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai ketua merangkap

 - 13 -

 anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat
 direktur sebagai anggota.

 (3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan
 wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite
 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

 (4) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan
 penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit
 melalui penelitian administratif dan wawancara,
 dan/atau permintaan presentasi yang paling sedikit
 meliputi rencana strategis pengembangan Lembaga
 Kliring dan Penjaminan ke depan.

 (5) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan
 penilaian kemampuan dan kepatutan atas setiap calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan secara
 individual sesuai dengan jabatan yang diusulkan.

 (6) Dalam hal diperlukan, Komite Penilaian Kemampuan Dan
 Kepatutan dapat melakukan penilaian kemampuan dan
 kepatutan terhadap calon anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (5) untuk jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan yang lain.

 (7) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
 calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan,
 Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dapat
 dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang
 berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 11

 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk
 menentukan dan menilai bahwa calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
 Pasal 7, serta merupakan calon terbaik untuk
 menduduki setiap jabatan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 - 14 -

 (2) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam
 melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk
 setiap jabatan wajib memperhatikan komposisi calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 sebagaimana dimaksud Pasal 6.

 Pasal 12

 Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan
 proses pencalonan atas calon anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan apabila calon tersebut menjalani proses
 hukum.

 Pasal 13

 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menetapkan calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk setiap
 jabatan dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan
 dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian
 Kemampuan Dan Kepatutan.

 Pasal 14

 Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan
 ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan dapat menentukan posisi
 jabatan calon anggota Direksi yang berbeda dengan posisi
 jabatan yang diajukan oleh pemegang saham atau kelompok
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
 ayat (1).

 Pasal 15

 (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang terpilih dari hasil penilaian
 kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 10 ayat (4) untuk 1 (satu) atau lebih jabatan
 anggota Direksi, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan
 kepada setiap pemegang saham atau kelompok pemegang
 saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)

 - 15 -

 untuk mengajukan calon anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan lain untuk posisi jabatan yang
 calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan
 dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan,
 paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah
 permohonan memenuhi syarat dan diterima secara
 lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 8 ayat (1) dapat mengajukan kembali calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lain
 untuk posisi jabatan yang calonnya belum terpilih oleh
 Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14
 (empat belas hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan
 memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
 Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1).

 (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian
 kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lain
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 16

 (1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 9 ayat (1) sudah lengkap dan calon anggota Direksi
 telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan
 menyampaikan daftar calon anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan terpilih untuk setiap jabatan
 anggota Direksi beserta fotokopi dokumen calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan paling lambat 7 (tujuh)
 hari sebelum RUPS pengangkatan anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (2) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
 menyampaikan kepada semua pemegang saham, daftar
 calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan

 - 16 -

 beserta fotokopi dokumen lengkap sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1)

 paling lambat

 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dari
 Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Daftar calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan beserta fotokopi dokumen lengkap
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut wajib
 tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham dan
 publik.

 Bagian Kelima

 RUPS dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi
 Pasal 17

 (1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan
 RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
 hari sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, dengan
 memuat paling sedikit rencana pengangkatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (2) Pemanggilan RUPS Lembaga Kliring dan Penjaminan
 untuk mengangkat anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
 hari sebelum RUPS dimaksud, dengan tidak
 memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
 RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana
 pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 Pasal 18

 (1) Pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon
 anggota Direksi yang dipilih oleh Otoritas Jasa Keuangan
 sesuai dengan jabatannya masing-masing sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

 - 17 -

 (2) Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk mengisi
 jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 yang lowong atau untuk menambah calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (3) RUPS untuk mengangkat anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan wajib dipimpin oleh komisaris
 utama atau salah satu anggota Dewan Komisaris dalam
 hal komisaris utama berhalangan.

 Pasal 19

 (1) Pada saat RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan, calon anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang telah ditetapkan oleh
 Otoritas Jasa Keuangan wajib menjelaskan rencana
 strategis kepada pemegang saham.

 (2) Penjelasan dapat juga disampaikan dalam forum lainnya
 sebelum RUPS yang memungkinkan pemegang saham
 melakukan interaksi dengan calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 Pasal 20

 RUPS menyetujui dan menetapkan gaji dan manfaat lain bagi
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
 diajukan oleh pemegang saham atau kelompok pemegang
 saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

 Bagian Keenam

 Larangan Anggota Direksi
 Pasal 21

 (1) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota
 Direksi lain dari Lembaga Kliring dan Penjaminan

 - 18 -

 dan/atau anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 (2) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 dilarang memiliki saham atau sebagai pengendali baik
 langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek.

 (3) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan memiliki saham atau sebagai pengendali
 baik langsung atau tidak langsung Perusahaan Efek,
 saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam)
 bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan dalam jangka
 waktu tersebut yang bersangkutan dilarang
 menggunakan hak suara dalam RUPS Perusahaan Efek
 dimaksud.

 (4) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 dilarang mengendalikan baik langsung atau tidak
 langsung Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau
 dilarang mentransaksikan saham Emiten atau
 Perusahaan Publik.

 (5) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan diangkat oleh RUPS telah memiliki saham
 Emiten atau Perusahaan Publik, saham tersebut tidak
 dapat ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan
 setelah masa jabatannya berakhir.

 (6) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai
 anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai
 pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan
 apapun.

 Bagian Ketujuh

 Jabatan Anggota Direksi
 Pasal 22

 (1) Masa jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS
 pengangkatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan

 - 19 -

 Penjaminan sampai dengan penutupan RUPS tahun
 ketiga dan hanya dapat diangkat kembali untuk
 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan sebagai
 berikut:
 a. apabila seorang anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan diangkat untuk mengisi jabatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
 lowong atau untuk menambah calon anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan, masa jabatan
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 tersebut berlaku selama sisa masa jabatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
 sedang menjabat;

 b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi
 seorang anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan adalah jika yang bersangkutan
 menjabat selama paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
 dari masa jabatan Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan; dan

 c. keseluruhan masa jabatan anggota Direksi pada
 Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling
 banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

 (2) Berakhirnya masa jabatan Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya
 masa jabatan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 Pasal 23

 (1) Dalam hal anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan

 tidak lagi memenuhi persyaratan

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
 Pasal 7, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 tersebut wajib diganti dalam jangka waktu paling
 lambat 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan

 - 20 -

 dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi
 memenuhi syarat;

 b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan
 prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
 Pasal 9; dan

 c. calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan pengganti tersebut wajib memenuhi
 Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

 (2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang lowong, berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 a. jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan tersebut wajib diisi dalam jangka waktu
 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jabatan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dimaksud
 lowong; dan

 b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib segera
 mengajukan calon anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan yang akan mengisi jabatan lowong
 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
 Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9.

 (3) Dalam hal terjadi:
 a.

 jabatan direktur utama Lembaga Kliring dan
 Penjaminan lowong, salah satu anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib ditunjuk
 berdasarkan keputusan Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang bertindak sebagai pejabat
 sementara untuk melaksanakan tugas dan
 wewenang direktur utama yang lowong tersebut

 - 21 -

 sampai dengan diangkatnya pengganti, setelah
 mendapat persetujuan Dewan Komisaris;

 b.

 jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan selain direktur utama lowong, tugas dan
 wewenang anggota Direksi tersebut berdasarkan
 keputusan rapat Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib dialihkan kepada anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lain sampai
 dengan diangkatnya pengganti, setelah mendapat
 persetujuan Dewan Komisaris; dan

 c. penunjukan sementara direktur utama Lembaga
 Kliring dan Penjaminan atau pengalihan tugas dan
 wewenang anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib dilaporkan oleh Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 2 (dua) hari setelah
 penunjukan atau pengalihan.

 (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jabatan
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang
 lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib
 diisi setelah mempertimbangkan perkembangan kegiatan
 dan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (5) Batas waktu penggantian dan/atau pengisian anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan
 lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (6) Dalam hal terdapat jabatan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang lowong atau dalam hal
 adanya pengunduran diri anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan, Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
 diketahui atau diterimanya surat pengunduran diri oleh
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (7) Dalam pengisian jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan yang lowong dan/atau diperlukannya

 - 22 -

 tambahan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. pengisian dan/atau penambahan anggota Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi
 ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai
 dengan Pasal 9;

 b. calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang akan diajukan wajib bersedia
 bekerja sama dengan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang ada; dan

 c. penambahan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang baru wajib memperhatikan
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
 dan pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan
 Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.

 Pasal 24

 Masa jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan berakhir dengan sendirinya apabila:
 a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris
 dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau
 turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan
 dinyatakan pailit;

 d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 e. berhalangan tetap;
 f. meninggal dunia; dan/atau
 g. masa jabatan berakhir.

 Pasal 25

 (1) Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat
 diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa
 Keuangan apabila:
 a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
 b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa
 keuangan;

 - 23 -

 c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas
 ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor
 jasa keuangan;

 d. tidak mempunyai komitmen terhadap
 pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 dan/atau

 e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

 (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberhentikan
 sementara dan/atau terjadi kekosongan atas seluruh
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Kepala
 Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
 dapat menunjuk dan menetapkan Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk melaksanakan
 fungsi Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan hingga
 diangkatnya anggota Direksi yang baru oleh RUPS.

 (3) Dalam hal tidak terdapat anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dapat
 melaksanakan fungsi Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 berdasarkan usulan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
 Modal, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dapat
 menunjuk dan menetapkan pihak lain sebagai
 manajemen sementara Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 Pasal 26

 (1) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 ayat (2) dan ayat (3) wajib ditetapkan dalam struktur
 organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan dan uraian
 jabatan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (2) Penetapan dan/atau perubahan struktur organisasi
 Lembaga Kliring

 1 (satu) tingkat di bawah anggota Direksi wajib mendapat
 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 dan Penjaminan sampai

 - 24 -
 Pasal 27

 Dalam hal Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 menganggap anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan
 yang bertanggung jawab dan menjalankan tugas atas
 beberapa kegiatan sebagaimana ditetapkan pada saat yang
 bersangkutan diangkat, tidak dapat melaksanakan sebagian
 tugasnya, berdasarkan keputusan rapat Direksi, sebagian
 tugasnya dapat dialihkan kepada anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan lain yang dianggap mampu untuk
 menjalankan tugas setelah mendapatkan persetujuan Dewan
 Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 28

 Anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang tidak
 lagi menjabat sebagai anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan karena sebab apapun, tidak berhak menerima
 gaji dan manfaat lainnya dari Lembaga Kliring dan
 Penjaminan kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa
 penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan
 ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan
 dimaksud tidak lebih besar dari jumlah gaji dari sisa masa
 jabatan.

 BAB III

 DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN
 Bagian Kesatu

 Keanggotaan Dewan Komisaris
 Pasal 29

 (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mempunyai paling
 sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

 (2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

 - 25 -
 Pasal 30

 (1) Direksi Lembaga Kliring Dan Penjaminan wajib
 menyampaikan jadwal dan agenda RUPS dalam rangka
 pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 Dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
 lambat 60 (enam puluh) hari sebelum RUPS pengangkatan
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring Dan
 Penjaminan.

 (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah
 kebutuhan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum
 RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan belum
 menetapkan jumlah kebutuhan anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan, berlaku jumlah
 kebutuhan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan periode sebelumnya.

 (4) Dengan memperhatikan perkembangan kegiatan dan
 kebutuhan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan,
 Otoritas Jasa Keuangan dapat menambah anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang
 menjabat.

 Bagian Kedua

 Persyaratan Anggota Dewan Komisaris dan Susunan Dewan
 Komisaris

 Pasal 31

 Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a.

 integritas meliputi:
 1. orang perseorangan warga negara Indonesia dan cakap
 melakukan perbuatan hukum;

 2. memiliki akhlak dan moral yang baik;

 - 26 -

 3. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
 Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
 dinyatakan

 bersalah
 atau
 turut
 bersalah
 menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan
 tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum
 dicalonkan;

 5. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
 dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit
 Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka
 waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan
 ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam)
 bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang
 diberikan dari kepolisian
 6 (enam) bulan;

 jika kurang dari

 6. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material
 atas ketentuan peraturan perundang-undangan di
 sektor jasa keuangan; dan

 7. mempunyai komitmen terhadap pengembangan
 Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Pasar Modal
 Indonesia; dan

 b. kompetensi meliputi:
 1. mempunyai pemahaman terhadap

 peraturan

 perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
 pengetahuan yang luas tentang Pasar Modal;

 2. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik
 dan prinsip-prinsip pengelolaan risiko; dan

 3. memiliki latar belakang dan/atau pengalaman yang
 cukup.

 Pasal 32

 (1) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 31 huruf b angka 3, anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:

 - 27 -

 a. berpengalaman pada posisi anggota Direksi pada
 perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal atau
 keuangan paling singkat 2 (dua) tahun;

 b. berpengalaman pada posisi manajemen pada institusi
 Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun atau pernah
 menjadi pimpinan pada institusi pengawas jasa
 keuangan;

 c. berpengalaman pada posisi direktur pada organisasi
 yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk mengatur
 pelaksanaan kegiatannya paling singkat 2 (dua) tahun;
 atau

 d. merupakan profesional di bidang hukum, akuntansi,
 atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam
 bidang Pasar Modal paling singkat 5 (lima) tahun.

 (2) Komposisi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
 a. dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari
 4 (empat) orang atau kurang, maka komposisi anggota
 Dewan Komisaris wajib mempunyai latar belakang
 dan/atau pengalaman yang berbeda; dan

 b. dalam hal jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari
 5 (lima) orang atau lebih, paling sedikit komposisi
 anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a tetap wajib dipenuhi.

 (3) Dua atau lebih anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan dilarang berasal dari perusahaan yang
 sama atau berasal dari 2 (dua) atau lebih perusahaan yang
 dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh
 Pihak yang sama.

 (4) Jangka waktu atau masa pengalaman calon anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan tanggal
 pelaksanaan RUPS pengangkatan anggota Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 - 28 -
 Bagian Ketiga

 Tata Cara Pencalonan dan Pengajuan Anggota Dewan Komisaris
 Pasal 33

 (1) Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan
 oleh pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki paling
 sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang telah dikeluarkan dan
 mempunyai hak suara.

 (2) Dalam pencalonan anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan, pemegang saham atau kelompok
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
 a. mencari dan menyeleksi calon anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan

 b. meneliti tingkat keahlian, pengalaman dan tanggung
 jawab sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 c. merekomendasikan honorarium bagi setiap calon
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dengan mempertimbangkan usulan
 Komite Remunerasi (jika ada).

 (3) Calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib diajukan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan oleh pemegang saham atau kelompok
 pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam
 1 (satu) kesatuan paket calon anggota Dewan Komisaris.

 (4) Pengajuan secara paket sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) tidak berlaku untuk pengajuan calon anggota
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk
 mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan yang lowong atau untuk
 menambah calon anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 - 29 -
 Pasal 34

 (1) Dalam pengajuan calon anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan, pemegang saham atau kelompok pemegang
 saham Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib melampirkan
 dalam rangkap 2 (dua) dokumen sebagai berikut:
 a. riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan;

 b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon anggota
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;

 c.

 fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang
 menunjukkan tingkat keahlian dari calon anggota
 Dewan Komisaris (jika ada);

 d. surat pernyataan dari setiap pihak yang diajukan
 sebagai calon anggota Dewan Komisaris yang
 memuat paling sedikit:
 1. menyatakan bahwa calon anggota Dewan
 Komisaris

 telah
 memenuhi ketentuan

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
 Pasal 32;

 2. menyatakan tentang ada tidaknya hubungan
 Afiliasi calon anggota Dewan Komisaris dengan
 Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota
 Kliring Lembaga Kliring dan Penjaminan;

 3. bersedia tanpa syarat mengikuti proses
 penilaian kemampuan dan kepatutan yang
 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

 4. bersedia untuk dipilih menjadi anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dan
 untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan
 anggota Dewan Komisaris lain dan anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam
 rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Kliring
 dan Penjaminan yang teratur, wajar, dan
 efisien.

 e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

 - 30 -

 f. jawaban atas pertanyaan sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 ini;

 g. pasfoto berwarna terbaru ukuran 10x15 cm dengan
 latar belakang berwarna merah sebanyak 3 (tiga)
 lembar; dan

 h. surat keterangan mengenai proses mencari,
 menyeleksi dan meneliti calon anggota Dewan
 Komisaris dari pemegang saham atau kelompok
 pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan
 termasuk rekomendasi mengenai honorarium
 apabila calon anggota Dewan Komisaris diangkat
 menjadi

 anggota Dewan Komisaris, yang

 menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan
 secara profesional dan tidak ada kepentingan lain
 termasuk kepentingan karena hubungan Afiliasi,
 selain hanya untuk kepentingan Lembaga Kliring
 dan Penjaminan khususnya dan Pasar Modal pada
 umumnya.

 (2) Pengajuan nama calon anggota Dewan Komisaris oleh
 pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) beserta dokumen
 pendukung sebagaimana

 dimaksud

 pada

 ayat (1) wajib memenuhi syarat dan diterima secara
 lengkap oleh Otoritas Jasa keuangan paling lambat
 35 (tiga puluh lima hari) hari sebelum RUPS
 pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan.

 Bagian Keempat

 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan
 Komisaris

 Pasal 35

 (1) Setiap calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan yang diajukan wajib menjalani penilaian

 - 31 -

 kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komite
 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

 (2) Anggota Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima)
 orang, yaitu Deputi Komisioner sebagai Ketua merangkap
 anggota, dan 4 (empat) pejabat paling rendah setingkat
 direktur sebagai anggota.

 (3) Setiap pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan
 wajib dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Komite
 Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan.

 (4) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan melakukan
 penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan paling
 sedikit melalui penelitian administratif dan wawancara,
 dan/atau permintaan presentasi.

 (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
 calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, Komite Penilaian Kemampuan Dan
 Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan
 keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Pasal 36

 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk
 menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris
 memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi
 sebagaimana dimaksud dalam 31 dan Pasal 32.

 (2) Komite Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan dalam
 melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan calon
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan wajib memperhatikan komposisi calon
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

 Pasal 37

 Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menghentikan
 proses pencalonan atas calon anggota Dewan Komisaris

 - 32 -

 Lembaga Kliring dan Penjaminan apabila calon tersebut
 menjalani proses hukum.

 Pasal 38

 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menetapkan calon
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 dengan memperhatikan hasil penilaian kemampuan dan
 kepatutan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Kemampuan
 Dan Kepatutan.

 Pasal 39

 (1) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang terpilih dari hasil
 penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), untuk
 1 (satu) atau lebih jabatan anggota Dewan Komisaris,
 Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada setiap
 pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk
 mengajukan calon anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan lain untuk posisi jabatan yang
 calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa Keuangan
 dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan,
 paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan
 memenuhi syarat dan diterima secara lengkap oleh
 Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat
 mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan lain untuk posisi
 jabatan yang calonnya belum terpilih oleh Otoritas Jasa
 Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas
 hari) sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan
 Komisaris, dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 31,
 Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1).

 - 33 -

 (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian
 kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan lain
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 Pasal 40

 (1) Apabila semua dokumen sebagaimana dimaksud Pasal
 34 ayat (1) sudah lengkap dan telah memenuhi semua
 persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan
 daftar calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan terpilih beserta fotokopi dokumen calon
 anggota Dewan Komisaris kepada Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan paling lambat 7 (tujuh) hari
 sebelum RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (2) Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
 menyampaikan kepada semua pemegang saham daftar
 calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan beserta fotokopi dokumen lengkap paling
 lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya daftar
 calon anggota Dewan Komisaris dari Otoritas Jasa
 Keuangan.

 (3) Daftar calon anggota Dewan Komisaris beserta fotokopi
 dokumen lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 wajib tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham
 dan publik.

 Bagian Kelima

 RUPS dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris
 Pasal 41

 (1) Pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan
 RUPS pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan dilakukan paling lambat
 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya pemanggilan
 RUPS, dengan memuat paling sedikit rencana

 - 34 -

 pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan.

 (2) Pemanggilan RUPS pengangkatan anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dilakukan
 paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS
 dimaksud, dengan tidak memperhitungkan tanggal
 pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan memuat paling
 sedikit rencana pengangkatan anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 Pasal 42

 (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan dilakukan oleh RUPS berdasarkan calon
 anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Otoritas Jasa
 Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
 ayat (1).

 (2) Prosedur pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan calon
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan untuk mengisi jabatan anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong
 atau untuk menambah calon anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 (3) RUPS untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dipimpin oleh
 direktur utama atau salah satu anggota Direksi dalam
 hal direktur utama berhalangan.

 Bagian Keenam

 Jabatan Anggota Dewan Komisaris
 Pasal 43

 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS
 pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan sampai dengan penutupan RUPS tahun ketiga

 - 35 -
 dan hanya dapat diangkat kembali
 untuk

 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat
 karena menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong dan/atau
 ada tambahan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan baru, masa jabatan anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan tersebut
 berlaku selama sisa masa jabatan anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang sedang
 menjabat;

 b. penghitungan 1 (satu) kali masa jabatan bagi seorang
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan adalah jika yang bersangkutan menjabat
 selama paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari masa jabatan
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

 c. keseluruhan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
 pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling banyak
 3 (tiga) kali masa jabatan.

 Pasal 44

 (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan tidak lagi memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32,
 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 a. anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan tersebut wajib diganti dalam jangka
 waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak yang
 bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa
 Keuangan tidak lagi memenuhi syarat;

 b. pemegang saham atau kelompok pemegang saham
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
 ayat (1) wajib segera mengajukan calon pengganti
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

 - 36 -

 dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 33 dan Pasal 34; dan

 c. calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan pengganti tersebut wajib memenuhi
 ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32.

 (2) Dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang lowong, Direksi
 Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib melaporkan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)
 hari kerja sejak diketahui oleh Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan.

 (3) Dalam pengisian jabatan anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menggantikan
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang lowong dan/atau diperlukannya
 tambahan anggota Dewan Komisaris baru, berlaku
 ketentuan sebagai berikut:
 a. penggantian atau penambahan anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
 memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
 Pasal 31 sampai dengan Pasal 34;

 b. calon anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang akan diajukan wajib bersedia
 bekerja sama dengan dan tidak memperoleh
 keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang ada;
 dan

 c. Penambahan anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan baru wajib memperhatikan
 ketentuan Pasal 31 dan pelaksanaannya wajib
 memenuhi ketentuan Pasal 32 sampai dengan
 Pasal 35.

 (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jabatan
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan yang lowong sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tidak wajib diisi setelah mempertimbangkan
 perkembangan kegiatan dan operasional Lembaga Kliring
 dan Penjaminan.

 - 37 -

 (5) Batas waktu penggantian anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Pasal 45

 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan berakhir dengan sendirinya apabila:
 a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 c. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris
 atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah atau
 turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan
 dinyatakan pailit;

 d. dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 e. berhalangan tetap;
 f. meninggal dunia; dan/atau
 g. masa jabatan berakhir.

 Pasal 46

 Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Otoritas Jasa
 Keuangan apabila:
 a. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
 b. melakukan perbuatan tercela di sektor jasa keuangan;
 c. melakukan pelanggaran yang cukup material atas
 ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
 keuangan;

 d. tidak mempunyai komitmen terhadap pengembangan
 Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan/atau

 e. gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
 Pasal 47

 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
 mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali yang
 dipimpin oleh komisaris utama atau salah satu anggota
 Dewan Komisaris dalam hal komisaris utama berhalangan.

 - 38 -
 Pasal 48

 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam
 melaksanakan tugasnya dapat membentuk komite audit dan
 Komite Remunerasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. ketua komite audit dan ketua Komite Remunerasi adalah
 salah seorang anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan;

 b. komite audit bertugas untuk memberikan pendapat
 profesional yang independen kepada Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan terhadap laporan atau
 hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan serta
 mengidentifikasikan hal yang memerlukan perhatian
 Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

 c. anggota komite audit wajib memiliki keahlian dan
 pengalaman di bidang hukum, akuntansi, atau
 keuangan.

 Pasal 49

 Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 diberi honorarium yang jumlahnya diusulkan atau
 direkomendasikan oleh pemegang saham atau kelompok
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
 (2) huruf c dengan mempertimbangkan usulan Komite
 Remunerasi (jika ada), sebelum pelaksanaan RUPS
 pengangkatan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 Pasal 50

 Honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring
 dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib
 mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh RUPS.

 Pasal 51

 Anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 yang tidak lagi menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan karena sebab apapun, tidak

 - 39 -

 berhak menerima honorarium dari Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, kecuali hak atas uang kompensasi atau jasa
 penghargaan sepanjang disetujui oleh RUPS dengan
 ketentuan jumlah kompensasi atau jasa penghargaan
 dimaksud tidak lebih besar dari jumlah honorarium dari sisa
 masa jabatan.

 BAB IV

 KETENTUAN SANKSI
 Pasal 52

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
 Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
 mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
 yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
 uang tertentu;

 c. pembatasan kegiatan usaha;
 d. pembekuan kegiatan usaha;
 e. pencabutan izin usaha;
 f. pembatalan persetujuan; dan
 g. pembatalan pendaftaran.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau
 huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
 pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
 tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
 tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

 - 40 -
 Pasal 53

 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 52 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
 tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan
 pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 BAB V

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 54

 Dalam hal terdapat pengajuan pengisian jabatan anggota
 Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan untuk mengganti seluruhnya, mengisi jabatan
 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang lowong
 atau tidak memenuhi syarat, menambah anggota Direksi dan
 anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan
 sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
 tata cara pengajuan anggota Direksi dan anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan mengikuti
 ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar
 Modal yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berlaku pada saat
 pengajuan.

 BAB VI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 55

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku:

 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan Nomor Kep-13/BL/2009 tanggal 30
 Januari 2009 tentang Direktur Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, beserta Peraturan Nomor III.B.3 yang
 merupakan lampirannya; dan

 - 41 -

 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan Nomor Kep-107/BL/2008 tanggal 10
 April 2008 tentang Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan, beserta Peraturan Nomor III.B.8 yang
 merupakan lampirannya,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Pasal 56

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Desember 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd

 YASONNA H.LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 313

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 - 2 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 59 /POJK.04/2016
 TENTANG

 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
 LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

 I. UMUM
 Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan kewenangan
 pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan termasuk
 Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
 berkepentingan untuk menjaga agar Pasar Modal tetap terselenggara
 secara teratur, wajar, transparan dan efisien.
 Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan
 terhadap ketentuan yang berlaku bagi

 setiap Pihak yang

 menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal salah satunya adalah
 Lembaga Kliring Dan Penjaminan yang didirikan untuk menyelenggarakan
 jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
 Dalam rangka meningkatkan tata kelola Lembaga Kliring dan

 Penjaminan yang baik dan berdaya saing global, diperlukan Direksi dan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memiliki kompetensi dan
 integritas yang tinggi serta memenuhi persyaratan sebagaimana
 dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pengaturan mengenai Direktur Lembaga Kliring Dan Penjaminan saat

 ini telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring Dan
 Penjaminan, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

 - 2 -

 Nomor Kep-13/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 (Peraturan Nomor
 III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring Dan Penjaminan), sedangkan
 pengaturan mengenai Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan diatur
 dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
 Nomor III.B.8 tentang Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan,
 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan Nomor Kep-107/BL/2008 tanggal 10 April 2008 (Peraturan
 Nomor III.B.8 tentang Komisaris Lembaga Kliring Dan Penjaminan).
 Memperhatikan hal tersebut perlu untuk dilakukan perubahan dan

 penggabungan terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan Nomor III.B.3 tentang Direktur Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan Nomor III.B.8 tentang Komisaris Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “keputusan yang bersifat final” adalah
 keputusan yang ditetapkan direktur utama Lembaga Kliring dan
 Penjaminan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan sehingga rapat
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak dapat mengambil
 keputusan, maka keputusan akan ditentukan oleh direktur
 utama. Keputusan yang ditetapkan oleh direktur utama adalah
 salah satu dari dua atau lebih pendapat yang disampaikan
 dalam rapat Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 - 3 -
 Pasal 3
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
 peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
 mengatur mengenai Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan
 yang berlaku adalah Peraturan Nomor III.B.1, lampiran
 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-
 07/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perizinan
 Lembaga Kliring dan Penjaminan.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Huruf a
 Angka 1
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Cukup jelas.
 Angka 3
 Cukup jelas.
 Angka 4

 Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah :
 1.

 tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana
 di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar

 - 4 -

 Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan
 Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20
 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

 2.

 tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang
 diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu)
 tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi;
 narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan;
 cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap;
 terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di
 bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di
 bidang kelautan dan perikanan yang terbukti
 dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir
 sebelum dicalonkan; dan

 3.

 tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang
 tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1
 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam
 waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum
 dicalonkan.

 Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling
 sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa
 Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum,
 bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena
 melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak
 pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir
 sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena
 melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu
 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah
 terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diterima
 secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 Angka 5
 Cukup jelas.
 Angka 6
 Cukup jelas.

 - 5 -
 Angka 7
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Huruf a

 Dalam hal calon Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terdiri
 dari 4 (empat) orang dan setelah komposisi Direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan pengalaman
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan lainnya tetap
 wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 huruf a.

 Huruf b

 Dalam hal calon Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan terdiri
 dari 5 (lima) orang dan setelah komposisi direksi Lembaga
 Kliring dan Penjaminan memenuhi persyaratan pengalaman
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, maka calon
 anggota Direksi lainnya tetap wajib memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 - 6 -
 Huruf c

 Rekomendasi gaji dan manfaat lain bagi calon anggota
 Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan ditentukan
 berdasarkan kelayakan yang berlaku pada umumnya untuk
 masing-masing jabatan anggota Direksi Lembaga Kliring
 dan Penjaminan sesuai dengan tugas dan tanggung
 jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman masing-
 masing calon anggota Direksi Lembaga Kliring dan
 Penjaminan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal 12
 Yang dimaksud dengan proses hukum pada ayat ini adalah proses
 penyidikan atau peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam
 perkara tindak pidana yang meliputi:
 1.

 tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang
 Perbankan, di bidang Pasar Modal dan di bidang Industri
 Keuangan Non Bank;

 2.

 tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur
 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman
 hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling
 sedikit: korupsi; narkotika/psikotropika; penyelundupan;
 kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata
 gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di

 - 7 -

 bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; dibidang
 kelautan dan perikanan; dan

 3.

 tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum
 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman
 hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.

 - 8 -
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Pembuktian pailit didasarkan pada keputusan pengadilan niaga.
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:
 1.

 tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di
 bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal,
 dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;

 2.

 tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang
 diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan
 ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau
 lebih, paling sedikit: korupsi; narkotika/psikotropika;
 penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang;
 perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di
 bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang
 lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan

 3.

 tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang
 tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun
 atau lebih.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” paling sedikit sakit
 permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas
 pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.

 - 9 -
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Huruf a
 Angka 1
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Cukup jelas.
 Angka 3
 Cukup jelas.
 Angka 4

 Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:
 1.

 tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana
 di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar
 Modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan
 Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20
 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

 2.

 tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang
 diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu)
 tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi;

 - 10 -

 narkotika/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan;
 cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap;
 terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di
 bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di
 bidang kelautan dan perikanan yang terbukti
 dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir
 sebelum dicalonkan; dan

 3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang
 tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
 Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1
 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam
 waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum
 dicalonkan.

 Penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan paling
 sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa
 Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum,
 bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena
 melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan tindak
 pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir
 sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena
 melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu
 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah
 terhitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon
 anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diterima
 secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 Angka 5
 Cukup jelas.
 Angka 6
 Cukup jelas.
 Angka 7
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.

 - 11 -

 Pasal 33
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Rekomendasi honorarium bagi calon anggota Dewan
 Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib
 ditentukan berdasarkan kelayakan yang berlaku pada
 umumnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan tugas dan
 tanggung jawabnya berdasarkan keahlian, dan pengalaman
 masing-masing calon anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.

 Pasal 38
 Cukup jelas.

 - 12 -

 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Cukup jelas.
 Pasal 45
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:
 1.

 tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di
 bidang Perbankan, tindak pidana di bidang Pasar Modal,
 dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank;

 2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang
 diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan
 ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau
 lebih, paling sedikit: korupsi; narkotika/ psikotropika;
 penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang;
 perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di

 - 13 -

 bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang
 lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan

 3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang
 tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun
 atau lebih.

 Huruf e

 Yang dimaksud “berhalangan tetap” paling sedikit sakit
 permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas
 pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Cukup jelas.
 Pasal 49
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Cukup jelas.
 Pasal 51
 Cukup jelas.
 Pasal 52
 Cukup jelas.

 - 14 -
 Pasal 53
 Cukup jelas.

 Pasal 54
 Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
 peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur
 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku yang berlaku
 adalah:
 1. Peraturan Nomor III.B.3, lampiran Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor
 Kep-13/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Direktur
 Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

 2. Peraturan Nomor III.B.8, lampiran Keputusan Ketua Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-
 107/BL/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Komisaris Lembaga
 Kliring dan Penjaminan.

 Pasal 55
 Cukup jelas.
 Pasal 56
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6001

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 59/POJK.04/2016 </reg_id>
<reg_title> DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 20 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 28 Desember 2016 </effective_date>
<issued_date> 28 Desember 2016 </issued_date>
<replaced_reg> 'Kep-13/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009', 'Kep-107/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM-LK/2008', 'Kep-13/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009 | Lampiran Peraturan Nomor III.B.3', 'Kep-107/BL/2008|KEPTA-BAPEPAM-LK/2008 | Lampiran Peraturan Nomor III.B.8' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', '8/UU/1995' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
" - 1 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 47 /POJK.04/2015
 TENTANG

 PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH
 REKSA DANA TERBUKA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka sejak
 tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan
 kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk
 pengumuman harian nilai aktiva bersih Reksa Dana
 terbuka beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

 b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian
 mengenai pengaturan atas pengumuman harian nilai
 aktiva bersih Reksa Dana terbuka perlu mengganti
 peraturan mengenai Pedoman Pengumuman Harian Nilai
 Aktiva Bersih Reksa Dana terbuka yang diterbitkan
 sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengumuman
 Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana terbuka;

 - 2 -
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH
 REKSA DANA TERBUKA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya
 melakukan investasi pada:
 a. instrumen pasar uang dalam negeri; dan/atau
 b. Efek bersifat utang yang:
 1) diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari
 1 (satu) tahun; dan/atau

 2) sisa jatuh temponya tidak lebih dari dari 1 (satu)
 tahun.

 2. Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang
 melakukan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh
 persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat
 utang.

 3. Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan
 investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari
 Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat ekuitas.

 - 3 -

 4. Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang
 melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek
 bersifat utang, dan/atau instrumen pasar uang dalam
 negeri yang masing-masing paling banyak 79% (tujuh
 puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih, dimana
 dalam portofolio Reksa Dana tersebut wajib terdapat Efek
 bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang.

 BAB II

 PENGELOLAAN REKSA DANA
 Bagian Kesatu

 Reksa Dana Pasar Uang
 Pasal 2

 Reksa Dana Pasar Uang hanya dapat melakukan investasi
 pada:
 a. instrumen pasar uang dalam negeri; dan/atau
 b. Efek bersifat utang yang:
 1. diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1
 (satu) tahun; dan/atau

 2. sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
 Pasal 3

 Reksa Dana Pasar Uang dilarang memungut biaya penjualan
 dan biaya pembelian kembali Unit Penyertaan.

 Bagian Kedua

 Reksa Dana Pendapatan Tetap
 Pasal 4

 Reksa Dana Pendapatan Tetap wajib melakukan investasi
 paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva
 Bersih dalam bentuk Efek bersifat utang.

 - 4 -

 Bagian Ketiga
 Reksa Dana Saham

 Pasal 5

 Reksa Dana Saham wajib melakukan investasi paling sedikit
 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam
 bentuk Efek bersifat ekuitas.

 Bagian Keempat

 Reksa Dana Campuran
 Pasal 6

 (1) Reksa Dana Campuran wajib melakukan investasi pada
 Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau
 instrument pasar uang dalam negeri.

 (2) Investasi pada Efek dan/atau pasar uang dalam negeri
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
 paling banyak 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari
 Nilai Aktiva Bersih, dimana dalam portofolio Reksa Dana
 tersebut wajib terdapat Efek bersifat ekusitas dan Efek
 bersifat utang.

 BAB III

 PEDOMAN PENGHITUNGAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH
 REKSA DANA TERBUKA

 Pasal 7

 (1) Bank Kustodian Reksa Dana Terbuka wajib menghitung
 pada setiap hari bursa:
 a.

 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per Unit Penyertaan
 atau per saham;

 b. Hasil investasi Reksa Dana dalam 30 (tiga puluh) hari
 terakhir, dihitung sesuai dengan peraturan
 perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
 mengatur mengenai Informasi Dalam Ikhtisar
 Keuangan Singkat Reksa Dana;

 - 5 -
 c.

 Hasil investasi Reksa Dana dalam 1 (satu) tahun
 terakhir, dihitung sesuai dengan peraturan
 perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
 mengatur mengenai Informasi Dalam Ikhtisar
 Keuangan Singkat Reksa Dana; dan

 d. Hasil investasi riil dalam 1 (satu) tahun terakhir
 setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya
 pembelian kembali Unit Penyertaan atau saham,
 dihitung sesuai dengan peraturan perundang-
 undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur
 mengenai Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan
 Singkat Reksa Dana.

 (2) Besarnya biaya penjualan dan pembelian kembali yang
 dibebankan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) huruf d sesuai dengan yang ditetapkan
 dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

 Pasal 8

 Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib:
 a. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat
 pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya; dan

 b. diumumkan kepada masyarakat melalui paling sedikit
 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
 berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa
 berikutnya.

 BAB IV

 KETENTUAN SANKSI
 Pasal 9

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
 Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
 mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
 yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan

 - 6 -

 Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 a. Peringatan tertulis;
 b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
 uang tertentu;

 c. Pembatasan kegiatan usaha;
 d. Pembekuan kegiatan usaha;
 e. Pencabutan izin usaha;
 f. Pembatalan persetujuan; dan
 g. Pembatalan pendaftaran.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g
 dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
 sanksi administratif berupa peringatan tertulis
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
 tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

 Pasal 10

 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 9 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan
 tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran
 ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 11

 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 10 kepada masyarakat.

 - 7 -
 BAB V

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 12

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan Nomor: Kep-516/BL/2012 tanggal 21 September
 2012, tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva
 Bersih Reksa Dana Terbuka beserta Peraturan Nomor IV.C.3
 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku.

 Pasal 13

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 23 Desember 2015
 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 29 Desember 2015

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 398

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

 - 2 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 47 /POJK.04/2015
 TENTANG

 PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH
 REKSA DANA TERBUKA

 I. UMUM
 Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang

 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
 Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
 Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan

 kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar
 Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK terkait
 sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan
 dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan sektor lainnya.
 Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu

 mengganti Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
 mengatur mengenai Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih
 Reksa Dana Terbuka, yaitu Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:
 KEP- 516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, tentang Pedoman
 Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta
 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3 sebagai lampirannya menjadi

 - 2 -

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengumuman Harian
 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mlai berlaku,
 peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
 mengatur mengenai Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat
 Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.9,
 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor
 KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi Dalam
 Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana.

 Huruf c
 Cukup jelas.

 - 3 -
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5816

 - 2 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 47 /POJK.04/2015
 TENTANG

 PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH
 REKSA DANA TERBUKA

 - 2 -

 NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA
 Tanggal: …………………..

 Nama Jenis

 Nilai Aktiva
 Bersih per unit
 (Rp)

 Hasil investasi
 dalam 30 hari
 terakhir
 (%)

 Hasil

 investasi
 dalam 1
 tahun
 terakhir
 (%)

 Hasil

 investasi riil
 dalam 1
 tahun
 terakhir
 (%)

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Desember 2015

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN

 ttd

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji
 MULIAMAN D. HADAD

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 47/POJK.04/2015 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERBUKA </reg_title>
<set_date> 23 Desember 2015 </set_date>
<effective_date> 29 Desember 2015 </effective_date>
<issued_date> 29 Desember 2015 </issued_date>
<replaced_reg> 'Kep-516/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM-LK/2012', 'Kep-516/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM-LK/2012 | Lampiran Peraturan Nomor IV.C.3' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', '8/UU/1995' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
" - 2 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 39 /POJK.04/2016
 TENTANG

 TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK
 PERSEROAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak
 tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan
 kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk
 Reksa Dana Berbentuk Perseroan beralih dari Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke
 Otoritas Jasa Keuangan;

 b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan
 kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara
 permohonan izin usaha Reksa Dana berbentuk Perseroan
 perlu mengganti peraturan mengenai Tata Cara
 Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk
 Perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya
 Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan;

 - 2 -

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara
 Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk
 Perseroan;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA
 CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK
 PERSEROAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang
 kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual
 saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut
 diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan
 di Pasar Modal dan pasar uang.

 BAB II

 TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA
 BERBENTUK PERSEROAN

 Pasal 2

 Permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk
 Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 - 3 -

 a. mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk
 dan isinya sesuai dengan format surat Permohonan Izin
 Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

 b. menyertakan dokumen sebagai berikut:
 1. anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan
 yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

 2. kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk
 Perseroan;

 3. kontrak antara Reksa Dana Berbentuk Perseroan
 dengan Bank Kustodian;

 4. penunjukan Konsultan Hukum; dan
 5. penunjukan Akuntan;

 c. menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa
 Dana Berbentuk Perseroan:
 1.

 riwayat hidup;

 2. bukti kewarganegaraan; dan
 3.

 fotokopi ijazah terakhir;

 d. menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi:
 1.

 rencana pemasaran dan operasional;

 2. struktur organisasi;
 3. pengalaman sebagai Manajer Investasi;
 4.

 fotokopi

 izin orang perseorangan pegawai

 penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil
 Manajer Investasi; dan

 5.

 fotokopi izin usaha Perusahaan Efek yang
 melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi;

 e. menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian:
 1.

 rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana
 Berbentuk Perseroan; dan

 2. nama dan nomor telepon penanggung jawab Bank
 Kustodian; dan

 f. menyertakan neraca pembukaan.

 - 4 -
 Pasal 3

 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat).

 Pasal 4

 Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa
 Keuangan memberikan surat pemberitahuaan kepada
 pemohon yang menyatakan bahwa:
 a. permohonannya tidak lengkap; atau
 b. permohonannya ditolak.

 Pasal 5

 Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan
 memberikan surat izin usaha kepada pemohon.

 Pasal 6

 Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin
 usaha dapat dicabut izin usahanya.

 Pasal 7

 Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat izin
 usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus menyampaikan
 Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum
 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

 BAB III

 KETENTUAN SANKSI
 Pasal 8

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
 Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
 mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
 yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
 uang tertentu;

 - 5 -

 c. pembatasan kegiatan usaha;
 d. pembekuan kegiatan usaha;
 e. pencabutan izin usaha;
 f. pembatalan persetujuan; dan
 g. pembatalan pendaftaran.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau
 huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
 pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
 tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
 tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

 Pasal 9

 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
 tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan
 pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 10

 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 9 kepada masyarakat.

 BAB IV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 11

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 Nomor: Kep-17/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang
 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk

 - 6 -

 Perseroan beserta Peraturan Nomor IV.A.1 yang merupakan
 lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal 12

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar
 setiap orang mengetahuinya,
 memerintahkan

 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 7 Desember 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 268

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 - 2 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 39 /POJK.04/2016
 TENTANG

 TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK
 PERSEROAN

 I. UMUM
 Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan

 wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
 Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan

 kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor
 Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar
 terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal
 yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.
 Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu

 mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
 mengatur mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana
 Berbentuk Perseroan yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
 Modal Nomor: KEP-17/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata
 Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta
 Peraturan Nomor IV.A.1 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan

 - 2 -

 Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa
 Dana Berbentuk Perseroan.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.

 - 3 -

 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5694

 - 2 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 39 /POJK.04/2016
 TENTANG
 TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK
 PERSEROAN

 - 2 -
 PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
 Nomor
 :

 Lampiran :
 Perihal

 : Permohonan Izin Usaha
 Reksa Dana Berbentuk
 Perseroan.

 Yth.
 …………........................20...

 KEPADA
 Kepala Eksekutif Pengawas
 Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 di –
 Jakarta

 Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha untuk

 mendirikan Reksa Dana. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
 sampaikan data sebagai berikut:
 1. Nama Pemohon

 : ................................................................
 2. Alamat Pemohon

 : ................................................................
 ......................... (Nama Jalan & Nomor)
 …………………… -  Kota & Kode

 Pos)

 3. Nama Reksa Dana
 4. Alamat Reksa Dana

 : ................................................................

 : ................................................................
 .......................... (Nama Jalan & Nomor)
 ……………… -  Kota & Kode Pos)

 5. Nomor Telepon Reksa Dana : ..........................................................
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...-
 7. Anggota direksi Reksa Dana :
 N a m a

 Kewarganegaraan

 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

 Alamat

 - 3 -
 8.

 a. Nomor dan tanggal akta
 pendirian

 : ................................................................
 beserta

 perubahan anggaran
 dasar

 b. Nomor dan tanggal
 pengesahan
 persetujuan

 Kehakiman

 9. Reksa Dana terbuka /
 tertutup

 10. Struktur permodalan:
 a. Modal dasar

 b. Modal ditempatkan dan
 disetor penuh

 11. Jenis saham yang
 diterbitkan

 12. Dalam hal ini kami
 menunjuk:
 a. Manajer Investasi
 1) N a m a
 2) A l a m a t
 3) Nomor Pokok Wajib
 Pajak perusahaan

 4) Anggota direksi dan
 anggota dewan
 komisaris:

 N a m a

 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

 : ................................................................
 : ................................................................
 dan
 Menteri

 : ...............................................................
 : ...............................................................
 : ................................................................

 : ...............................................................
 : ...............................................................
 : ...............................................................

 : ...............................................................

 Kewarganegaraan
 Alamat

 - 4 -

 b. Bank Kustodian
 1) N a m a

 2) A l a m a t

 3) Nomor Pokok Wajib
 Pajak perusahaan

 4) Anggota direksi dan
 anggota dewan
 komisaris:

 N a m a

 a.
 b.
 c.
 d.
 e.

 c. Akuntan
 1) N a m a

 2) A l a m a t

 3) Nomor Pokok Wajib
 Pajak

 4) Nomor pendaftaran
 di Otoritas Jasa
 Keuangan

 d. Konsultan Hukum
 1) N a m a

 2) A l a m a t

 3) Nomor Pokok Wajib
 Pajak

 4) Nomor pendaftaran
 di Otoritas Jasa
 Keuangan

 : ................................................................
 : ................................................................
 : ................................................................
 : ................................................................

 Kewarganegaraan

 Alamat

 : ................................................................
 : ................................................................
 : ................................................................
 : ................................................................

 : ................................................................
 : ................................................................
 : ................................................................
 : ................................................................

 - 5 -

 Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen

 sebagai berikut:
 a. anggaran dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah mendapat
 pengesahan dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

 b. kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan;
 c. kontrak antara Reksa Dana Berbentuk Perseroan dengan Bank
 Kustodian;

 d. penunjukan Konsultan Hukum;
 f. penunjukan Akuntan;
 g. dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan:
 1)

 riwayat hidup;

 2) bukti kewarganegaraan;
 3) fotokopi ijazah;

 h. dokumen tentang Manajer Investasi :
 1)

 rencana pemasaran dan operasional;

 2) struktur organisasi;
 3) pengalaman sebagai Manajer Investasi;
 4) fotokopi izin orang perseorangan pegawai penanggung jawab yang
 ditunjuk sebagai Wakil Manajer Investasi;

 5) fotokopi izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan
 sebagai Manajer Investasi;

 i. dokumen tentang Bank Kustodian:
 1)

 rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana Berbentuk
 Perseroan;

 2) fotokopi persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 3) nama dan nomor telepon Penanggung jawab Bank Kustodian;

 j.

 jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Daftar
 Pertanyaan dan Daftar Afiliasi direksi dan setiap Pihak yang
 melakukan pengendalian atas perusahaan (Daftar A) serta penjelasan
 atas jawaban “ya” (Daftar B); dan

 k. neraca pembukaan.

 - 6 -
 Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatiannya kami
 ucapkan terima kasih.

 Pemohon,
 meterai

 .......................................
 (nama lengkap)

 - 7 -
 DAFTAR PERTANYAAN

 I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:
 1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan
 Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan.

 2. Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban
 Saudara “Ya”, atau berilah tanda √ dalam kotak di depan kata
 “tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “Tidak”.
 Untuk setiap jawaban ""ya"" setiap anggota direksi dan Pihak yang
 melakukan pengendalian atas perusahaan wajib memberikan
 jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B, antara lain memuat:
 a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
 b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
 c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
 d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.

 II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN SETIAP PIHAK YANG
 MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.
 Definisi:
 Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha
 perumahan/real estat, termasuk kegiatan baik langsung atau tidak
 langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi,
 dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan
 Jawablah pertanyaan dibawah ini:
 1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara
 pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah
 atas tuduhan:
 a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau
 usaha berhubungan dengan Investasi, penipuan, pernyataan
 palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau
 pemerasan?
  ya

  tidak

 b. Atau kejahatan lain?
  ya

  tidak

 - 8 -

 2. Apakah pengadilan :
 a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?
  ya

  tidak

 b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara
 dalam kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?
  ya

  tidak

 c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu
 usaha yang berhubungan dengan Investasi, izin usahanya
 atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan,
 dicabut atau dibatasi?
  ya

  tidak

 3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
 a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau
 melakukan kelalaian?
  ya

  tidak

 b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan
 perundang-undangan yang berlaku?
  ya

  tidak

 c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya,
 dibekukannya, dicabutnya atau dibatasinya izin usaha
 Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang
 berhubungan dengan Investasi?
  ya

  tidak

 d. Menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin
 usaha Saudara, memberi sanksi dengan membatasi kegiatan
 Saudara?
  ya

  tidak

 4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau
 negara lain pernah:
 a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak
 menyatakan fakta yang benar atau tidak jujur, tidak adil atau
 tidak etis?
  ya

  tidak

 - 9 -

 b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan
 Investasi, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?
  ya

  tidak

 5. Apakah suatu Bursa Efek pernah:
 a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak
 menyatakan fakta yang sebenarnya.
  ya

  tidak

 b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan
 perundang-undangan yang berlaku?
  ya

  tidak

 c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau
 persetujuan untuk menjalankan usaha suatu Reksa Dana
 yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan
 dibekukan, dicabut atau dibatasi?
  ya

  tidak

 d. Mengambil tindakan disipliner terhadap Saudara dengan
 mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan, dengan
 mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota
 lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
  ya

  tidak

 6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa
 Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara
 sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
  ya

  tidak

 7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang
 pengadilan?
  ya

  tidak

 8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar
 kepada atau mencabut pertanggungan Saudara?
  ya

  tidak

 - 10 -

 9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan
 pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain
 yang tidak dapat dilaksanakan?
  ya

  tidak

 10. Apakah Saudara pernah menjadi anggota direksi dan atau anggota
 dewan komisaris Perusahaan Efek, Penasihat Investasi Perorangan
 atau Pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek
 yang dinyatakan bangkrut?
  ya

  tidak

 .............................., ..............
 Yang membuat pernyataan

 ..........................................
 (nama lengkap)

 - 11 -
 DAFTAR A

 AFILIASI DIREKSI
 Daftar ini memuat keterangan tentang Afiliasi dari semua anggota direksi
 dengan:
 1. Reksa Dana itu sendiri selain sebagai anggota direksi;
 2. Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi-nya;
 3. Bank Kustodian;
 4. Akuntan atau Konsultan Hukum yang akan atau memberikan jasa
 profesional kepada Reksa Dana dan/atau Afiliasi dari profesi dimaksud;

 5. Perusahaan Efek lain; dan
 6. Orang perseorangan yang mempunyai hubungan usaha penting dan
 relevan atau hubungan profesi dengan Reksa Dana dimaksud, Manajer
 Investasi Reksa Dana atau dengan Reksa Dana lain.

 Beri tanda √ apabila ada afiliasi
 Nama Lengkap
 Anggota
 Direksi/Pihak
 yang melakukan
 pengendalian

 1
 Afiliasi sebagaimana dijelaskan di atas dengan angka

 2

 3

 4

 5

 6

 - 12 -
 DAFTAR B

 PENJELASAN ATAS JAWABAN ""YA""
 Daftar pertanyaan Nomor 1 sampai dengan 10.
 Diisi dengan penjelasan rinci terhadap ""ya"" atas pertanyaan nomor 1 sampai
 dengan 10.
 No

 Nomor Pertanyaan/Daftar
 Penjelasan

 ..............., ......................... 20..
 Yang membuat pernyataan

 meterai

 ..............................................
 (Nama Lengkap)

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana
 MULIAMAN D. HADAD

 - 13 -

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 39/POJK.04/2016 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN </reg_title>
<set_date> 2 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 7 Desember 2016 </effective_date>
<issued_date> 7 Desember 2016 </issued_date>
<replaced_reg> 'Kep-17/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996', 'Kep-17/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 | Lampiran Peraturan Nomor IV.A.1' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '21/UU/2011' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB III' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 73 /POJK.05/2016
 TENTANG

 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
 PERUSAHAAN PERASURANSIAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi
 Perusahaan Perasuransian;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5618);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA
 KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN
 PERASURANSIAN.

 - 2 -
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi,
 perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi,
 perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang
 asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan
 penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian.

 2. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu
 perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi
 dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi
 sebagai imbalan untuk:
 a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau
 pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya
 yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
 jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
 diderita tertanggung atau pemegang polis karena
 terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

 b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada
 meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang
 didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan
 manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
 didasarkan pada hasil pengelolaan dana,

 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 3. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang
 terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah
 dan pemegang polis dan perjanjian di antara para
 pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi
 berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan
 melindungi dengan cara:

 - 3 -

 a. memberikan penggantian kepada peserta atau
 pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya
 yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
 jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
 diderita peserta atau pemegang polis karena
 terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

 b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada
 meninggalnya peserta atau pembayaran yang
 didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat
 yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
 didasarkan pada hasil pengelolaan dana,

 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
 kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang
 dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
 dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
 tentang Perasuransian.

 5. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut
 jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko,
 pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi
 produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi
 dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah,
 reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian
 kerugian asuransi atau asuransi syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
 tentang Perasuransian.

 6. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan
 risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung
 atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya
 yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
 jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
 tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu
 peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian.

 - 4 -
 7. Usaha
 Asuransi Jiwa adalah usaha yang

 menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang
 memberikan pembayaran kepada pemegang polis,
 tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal
 tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau
 pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung,
 atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang
 diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan
 dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 8. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan
 ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan
 asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan
 reasuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian.

 9. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan
 risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong
 dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada
 peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan,
 biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
 jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
 peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu
 peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian.

 10. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan
 risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong
 dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang
 didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau
 pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang
 berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian,
 yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan
 pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian.

 - 5 -

 11. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan
 risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang
 dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan
 penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah
 lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 12. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang
 menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.

 13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang
 menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.

 14. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang
 menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

 15. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan
 yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.

 16. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan
 yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.

 17. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang
 menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

 18. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum
 dan Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian.

 19. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan
 Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa
 Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 20. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang
 menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau
 keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi
 syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan
 bertindak untuk dan atas nama pemegang polis,
 tertanggung, atau peserta.

 21. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang
 menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau
 keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau
 penempatan reasuransi syariah serta penanganan
 penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas

 - 6 -

 nama perusahaan asurani, perusahaan asuransi syariah,
 perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah,
 perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
 syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau
 reasuransi syariah.

 22. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan
 yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim
 dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

 23. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan
 Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan
 Perusahaan Reasuransi Syariah.

 24. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau
 bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan
 atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
 Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk
 mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi
 Syariah memasarkan produk asuransi atau produk
 asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 25. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
 Perasuransian yang selanjutnya disebut Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang
 digunakan dan diterapkan organ Perusahaan
 Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran
 hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan
 Perasuransian bagi seluruh pemangku kepentingan
 khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta,
 dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara
 akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-
 undangan serta nilai-nilai etika.

 26. Organ Perusahaan Perasuransian adalah rapat umum
 pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan dewan
 pengawas syariah bagi Perusahaan Perasuransian yang
 berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang
 setara dengan rapat umum pemegang saham, direksi, dan
 dewan komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang
 berbentuk badan hukum koperasi.

 - 7 -

 27. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki
 kepentingan terhadap Perusahaan Perasuransian, baik
 langsung maupun tidak langsung, meliputi pemegang
 polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak
 memperoleh manfaat, pemegang saham atau yang setara,
 pegawai, kreditur, penyedia jasa, dan/atau pemerintah.

 28. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
 disingkat RUPS, adalah rapat umum pemegang saham
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan
 Perasuransian yang berbentuk badan hukum perseroan
 terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan
 Perasuransian yang berbentuk badan hukum koperasi.

 29. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk
 badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan
 Direksi bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk
 badan hukum koperasi.

 30. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan
 Perasuransian yang berbentuk badan hukum hukum
 perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan
 Komisaris bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk
 badan hukum koperasi.

 31. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris
 yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang
 setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya
 dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak
 memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
 kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan
 pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota
 dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat
 mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
 independen.

 - 8 -

 32. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS
 adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai
 tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan
 kegiatan usaha Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip
 Syariah.

 33. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan
 hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum
 lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka
 dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari
 orang yang lain atau badan hukum yang lain atau
 sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

 34. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat
 konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan
 Perasuransian dan kepentingan ekonomis pribadi
 pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau
 pegawai Perusahaan Perasuransian.

 35. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,
 adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi,
 tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
 pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan.

 36. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan
 Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif,
 adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas
 memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga
 jasa keuangan non-bank.

 BAB II

 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 Pasal 2

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan prinsip Tata
 Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan
 usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

 - 9 -

 (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam
 proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
 dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang
 relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang
 mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
 bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan
 praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang
 sehat;

 b. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi
 dan pelaksanaan

 pertanggungjawaban Organ

 Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja
 Perusahaan Perasuransian, dapat berjalan secara
 transparan, wajar, efektif, dan efisien;

 c. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian
 pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan
 ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
 perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar,
 prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha
 Perasuransian yang sehat;

 d. kemandirian (independency), yaitu keadaan
 Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara
 mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan
 Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak
 manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan

 perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar,
 prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha
 Perasuransian yang sehat; dan

 e. kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu
 kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam
 memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang
 timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan
 perundang-undangan di bidang perasuransian, dan

 di bidang

 - 10 -

 nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
 penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

 Pasal 3

 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:
 a. mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi
 Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
 memperoleh manfaat;

 b. meningkatkan pengelolaan Perusahaan Perasuransian
 secara profesional, efektif, dan efisien;

 c. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan
 Perasuransian dan DPS serta jajaran dibawahnya agar
 dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan
 dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap
 peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas
 tanggung jawab sosial Perusahaan Perasuransian
 terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian
 lingkungan;

 d. mewujudkan Perusahaan Perasuransian yang lebih sehat,
 dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan

 e. meningkatkan kontribusi Perusahaan Perasuransian
 dalam perekonomian nasional.

 Pasal 4

 Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib
 dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit harus
 diwujudkan dalam:
 a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan
 Komisaris, dan DPS;

 b. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang
 menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan
 Perasuransian;

 c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor
 eksternal;

 - 11 -

 d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem
 pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi
 informasi;

 e. penerapan kebijakan remunerasi;
 f.

 rencana strategis Perusahaan Perasuransian; dan

 g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
 Perusahaan Perasuransian.

 BAB III

 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 Pasal 5

 (1) RUPS Perusahaan Perasuransian wajib diselenggarakan
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 anggaran dasar Perusahaan Perasuransian yang
 transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 (2) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus berupaya
 menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak,
 khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung,
 peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan
 kepentingan pemegang saham minoritas.

 (3) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah
 RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta,
 pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan
 RUPS.

 BAB IV

 DIREKSI
 Pasal 6

 (1) Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit
 3 (tiga) orang.

 (2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi
 Perusahaan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman
 di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha
 Perusahaan.

 (3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang
 Reasuransi wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 2
 (dua) orang.

 - 12 -

 (4) Seluruh anggota Direksi Perusahaan Perasuransian harus
 memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha
 perusahaan yang relevan dengan jabatannya.

 (5) Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya
 warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum
 Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga
 negara Indonesia, seluruh anggota Direksi harus warga
 negara Indonesia.

 (6) Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian yang di
 dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing
 harus warga negara Indonesia dan warga negara asing,
 atau seluruhnya warga negara Indonesia.

 Pasal 7

 (1) Perusahaan wajib memiliki seorang direktur kepatuhan
 paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini
 diundangkan.

 (2) Direktur kepatuhan Perusahaan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dilarang merangkap fungsi lain.

 Pasal 8

 (1) Dalam hal Perusahaan belum memiliki direktur
 kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
 maka Perusahaan wajib menunjuk anggota Direksi yang
 membawahkan fungsi kepatuhan.

 (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
 dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan
 fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi
 pemasaran.

 Pasal 9

 (1) Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai
 yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

 (2) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam memastikan
 kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

 - 13 -

 undangan di bidang Usaha Perasuransian dan peraturan
 perundang-undangan lainnya.

 (3) Satuan kerja atau pegawai sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1)

 bertanggungjawab kepada direktur

 kepatuhan/anggota Direksi yang membawahkan fungsi
 kepatuhan.

 Pasal 10

 Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi
 kriteria sebagai berikut:
 a. telah mendapat persetujuan dari OJK;
 b. berdomisili di Indonesia;
 c. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan
 profesional;

 d. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan
 Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta,
 dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

 e. mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian
 dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak
 yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan
 pribadi;

 f. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian
 independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan
 Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta,
 dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

 g. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya
 untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak
 semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan
 Perasuransian.

 Pasal 11

 Direksi Perusahaan Perasuransian wajib:
 a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan
 cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak
 mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu

 - 14 -

 kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara
 mandiri, dan kritis.

 b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
 anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari
 Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan
 tugasnya;

 c. mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan
 kewenangan dan tanggung jawabnya;

 d. memastikan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik;

 e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
 RUPS;

 f. memastikan agar Perusahaan Perasuransian
 memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya
 kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta,
 dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

 g. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan
 Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan
 DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan

 h. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam
 menggunakan anggota komite investasi, pegawai
 Perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur
 organisasinya berada di bawah Direksi.

 Pasal 12

 (1) Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang
 merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai
 anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan
 Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang
 berbeda.

 (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) apabila anggota Direksi selain direktur
 utama yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas
 penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas
 fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak
 perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan

 - 15 -

 Perasuransian, sepanjang perangkapan jabatan tersebut
 tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan
 pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi
 Perusahaan Perasuransian.

 (3) Direktur utama Perusahaan Perasuransian dilarang
 merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris
 pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh
 Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

 Pasal 13

 (1) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota
 Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK.

 (2) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota
 Direksi yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat
 OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK
 kurang dari 1 (satu) tahun.

 Pasal 14

 Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota
 Direksi yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau
 lalai menyebabkan:
 a. suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi
 pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga)
 tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

 b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin
 usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka
 waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
 dan/atau

 c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang
 non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan
 pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam
 jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
 pengangkatannya.

 - 16 -
 Pasal 15
 (1) Direksi
 Perusahaan
 Perasuransian
 wajib

 menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling
 sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 (2) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan
 didokumentasikan dengan baik.

 (3) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi
 dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara
 jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan
 perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.

 (4) Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian yang hadir
 maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak
 menerima salinan risalah rapat Direksi.

 (5) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan
 jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi
 Perusahaan Perasuransian harus dimuat dalam laporan
 penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

 Pasal 16

 Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian wajib
 mengungkapkan mengenai:
 a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen)
 atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat
 anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada
 perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar
 negeri; dan

 b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan
 anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota
 DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setara
 Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat,

 kepada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan
 penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

 - 17 -
 Pasal 17

 Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang:
 a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan
 Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Perasuransian
 tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;

 b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan
 Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat
 untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
 yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan
 Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat;

 c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
 Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang
 ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan

 d. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait
 dengan kegiatan operasional Perusahaan Perasuransian
 tempat anggota Direksi dimaksud menjabat, selain yang
 telah ditetapkan dalam RUPS.

 Pasal 18

 Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta
 fasilitas Perusahaan Perasuransian memenuhi ketentuan
 peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian
 lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

 BAB V

 DEWAN KOMISARIS
 Pasal 19

 (1) Perusahaan wajib memiliki anggota Dewan Komisaris
 paling sedikit 3 (tiga) orang.

 (2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan
 Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
 Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 Komisaris Independen.

 - 18 -

 (3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang
 Reasuransi wajib memiliki anggota Dewan Komisaris
 paling sedikit 2 (dua) orang.

 (4) Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan
 Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dilakukan
 oleh RUPS dan harus dinyatakan secara jelas dalam akta
 notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai
 pengangkatan tersebut.

 (5) Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya
 warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
 Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga
 negara Indonesia, seluruh anggota Dewan Komisaris
 harus warga negara Indonesia.

 (6) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian
 yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak
 asing harus warga negara Indonesia dan warga negara
 asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

 Pasal 20

 (1) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan
 Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib berdomisili di
 Indonesia.

 (2) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian
 wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. telah mendapat persetujuan dari OJK;
 b. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha
 Perusahaan yang relevan dengan jabatannya;

 c. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur
 dan profesional;

 d. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan
 Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung,
 peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh
 manfaat;

 e. mendahulukan
 kepentingan
 Perusahaan

 Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung,
 peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh
 manfaat daripada kepentingan pribadi;

 - 19 -

 f. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian
 independen dan objektif untuk kepentingan
 Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
 memperoleh manfaat; dan

 g. mampu menghindarkan
 penyalahgunaan

 kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan
 pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan
 kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

 Pasal 21

 Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib:
 a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan
 cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak
 mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
 kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara
 mandiri dan kritis;

 b. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
 kepada Direksi;

 c. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan
 kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan
 pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak
 yang berhak memperoleh manfaat;

 d. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang
 merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik;

 e. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan
 Yang Baik; dan

 f. membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam
 menggunakan anggota komite yang struktur
 organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris.

 Pasal 22

 Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian berhak
 memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan
 Perasuransian secara lengkap dan tepat waktu.

 - 20 -
 Pasal 23

 Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang
 merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota
 Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian
 yang memiliki bidang usaha yang sama.

 Pasal 24

 (1) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota
 Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat
 aktif OJK.

 (2) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota
 Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau
 pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja
 dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan.

 Pasal 25

 Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota
 Dewan Komisaris yang pernah menjadi anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan
 bersalah atau lalai menyebabkan:
 a. suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi
 pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga)
 tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

 b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin
 usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka
 waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
 dan/atau

 c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang
 non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan
 pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam
 jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
 pengangkatannya.

 Pasal 26

 (1) Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib
 menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala
 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 - 21 -

 (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dalam periode 1 (satu) tahun dilakukan dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya
 dilakukan dengan mengundang Direksi; dan

 b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya
 dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.

 (3) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian
 wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit
 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan
 Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

 (4) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
 secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
 tahun.

 (5) Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan
 Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

 (6) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi
 dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib
 dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan
 Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting
 opinions) tersebut.

 (7) Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian
 yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan
 Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan
 Komisaris.

 (8) Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah
 diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing
 anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan
 penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

 Pasal 27

 Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib
 mengungkapkan mengenai:
 a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen)
 atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat

 - 22 -

 anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau
 pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di
 luar negeri; dan

 b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan
 anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota
 DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setara
 Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat,

 kepada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam
 laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

 Pasal 28

 Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang:
 a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan
 Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Perasuransian
 tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;

 b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan
 Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris
 dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga,
 dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau
 mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian
 tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;

 c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
 Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan
 fasilitasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
 dan

 d. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan
 Perasuransian yang menjadi tanggung jawab Direksi.

 Pasal 29

 Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan
 fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan
 pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang
 berhak memperoleh manfaat.

 - 23 -
 Pasal 30

 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
 dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena
 tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

 Pasal 31

 Komisaris Independen Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
 Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
 (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota DPS,
 atau pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan
 Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, dalam
 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
 yang sama;

 b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu)
 tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan Asuransi dan
 Perusahaan Asuransi Syariah yang sama atau perusahaan
 lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan
 Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut
 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;

 c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang
 perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain
 yang relevan;

 d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi
 keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
 Syariah tempat Komisaris Independen dimaksud
 menjabat;

 e. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan
 pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak
 yang berhak memperoleh manfaat;
 berkewarganegaraan Indonesia; dan

 f.
 g. berdomisili di Indonesia.

 - 24 -
 Pasal 32

 (1) Dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat
 kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan
 atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
 memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib
 mengusulkan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.

 (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diselenggarakan dalam rangka membahas hasil
 penilaian Komisaris Independen atas kebijakan atau
 tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi
 merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung,
 peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh
 manfaat.

 (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris lainnya tidak
 bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan
 Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Komisaris Independen wajib melaporkan secara lengkap
 dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan
 ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari
 kerja sejak anggota Dewan Komisaris lainnya tidak
 bersedia menerima usul penyelenggaraan rapat Dewan
 Komisaris.

 (4) Dalam hal hasil keputusan rapat Dewan Komisaris
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak atau tidak
 setuju dengan hasil penilaian Komisaris Independen atas
 kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan
 atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
 memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib
 melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada
 Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling
 lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil keputusan rapat
 Dewan Komisaris.

 - 25 -
 Pasal 33

 Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai
 anggota Komisaris Independen pada Perusahaan Asuransi dan
 Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha
 yang sama.

 Pasal 34

 (1) Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan
 mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan
 perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung,
 peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh
 manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun
 penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai
 perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada
 badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

 (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan
 dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik.

 BAB VI

 DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 Pasal 35

 (1) Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi
 Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
 Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya
 berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki DPS.

 (2) DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang
 diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah
 Nasional Majelis Ulama Indonesia

 (3) DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. telah mendapat persetujuan dari OJK;
 b. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur
 dan profesional;

 - 26 -

 c. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan
 Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah,
 dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
 Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian
 usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang
 polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang
 berhak memperoleh manfaat;

 d. mendahulukan kepentingan Perusahaan Asuransi
 Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan
 Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
 yang menyelenggarakan sebagian usahanya
 berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
 memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;

 e. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian
 independen dan objektif untuk kepentingan
 Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
 Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau
 Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan
 sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan
 pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau
 pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
 f. mampu menghindarkan

 penyalahgunaan

 kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan
 pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan
 kerugian bagi Perusahaan Asuransi Syariah,
 Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan
 Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan
 Prinsip Syariah.

 (4) Pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris.

 Pasal 36

 Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPS wajib
 berdomisili di Indonesia.

 - 27 -
 Pasal 37

 DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif,
 tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen,
 tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
 kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri
 dan krisis.

 Pasal 38

 (1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan
 pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar
 kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah.

 (2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
 dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban,
 baik dana tabbaru’, dana tanahud, dana perusahaan,
 maupun dana investasi peserta;

 b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
 c. praktik pemasaran produk asuransi syariah.

 Pasal 39

 (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 38, DPS dapat menggunakan bantuan dari:
 a. anggota komite yang struktur organisasinya berada
 di bawah Dewan Komisaris; dan/atau

 b. anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli profesional
 Perusahaan Asuransi

 Syariah, Perusahaan

 Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau
 Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan
 sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang
 struktur organisasinya berada dibawah Direksi.

 (2) Penggunaan bantuan dari anggota komite, pegawai, dan
 tenaga ahli profesional Perusahaan Asuransi Syariah,
 Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan
 Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan
 Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 - 28 -

 harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh
 DPS kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

 Pasal 40

 Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi
 mengenai Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan
 Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau
 Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian
 usahanya berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan
 tepat waktu.

 Pasal 41

 (1) Anggota DPS dilarang merangkap sebagai anggota Direksi
 atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi
 Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan
 Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan
 Prinsip Syariah yang sama.

 (2) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota
 DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan
 lainnya.

 Pasal 42

 Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi
 Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
 Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya
 berdasarkan Prinsip Syariah dilarang mengangkat anggota DPS
 yang pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah atau
 lalai menyebabkan:
 a. suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi
 pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga)
 tahun terakhir sebelum pengangkatannya;

 b. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut izin
 usahanya karena melakukan pelanggaran dalam jangka

 - 29 -

 waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pengangkatannya;
 dan/atau

 c. suatu perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang
 non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan
 pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam
 jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum
 pengangkatannya.

 Pasal 43

 (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala
 paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

 (2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan
 didokumentasikan dengan baik.

 (3) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi
 dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara
 jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan
 pendapat (dissenting opinions) tersebut.

 (4) Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam
 rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS.

 (5) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah
 kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat
 dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
 Baik.

 Pasal 44

 Anggota DPS dilarang:
 a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan
 Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Asuransi
 Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan
 Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan
 Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;

 b. memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi,
 keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau
 mengurangi keuntungan Perusahaan Asuransi Syariah,
 Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan

 - 30 -

 Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
 menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan
 Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
 dan

 c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
 Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi
 Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
 Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya
 berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS
 dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas
 lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

 Pasal 45

 (1) Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan
 anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang tidak sesuai
 dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan
 kepada anggota Direksi atas kebijakan anggota Direksi
 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

 (2) Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS wajib
 melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada
 Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling
 lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi
 diterima oleh DPS.

 (3) Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS meminta
 Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan
 atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai
 dengan Prinsip Syariah.

 (4) Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan
 terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3), DPS wajib segera melaporkan secara
 lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan
 ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari
 kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan
 upaya perbaikan dimaksud.

 - 31 -
 BAB VII

 PEMEGANG SAHAM
 Pasal 46

 Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan
 Perasuransian melalui RUPS berupaya memastikan
 Perusahaan Perasuransian dijalankan berdasarkan praktik
 Usaha Perasuransian yang sehat dan mendahulukan
 pemenuhan kewajiban yang terkait dengan kepentingan
 pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang
 berhak memperoleh manfaat.

 Pasal 47

 (1) Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan
 Perasuransian dilarang mencampuri kegiatan operasional
 Perusahaan Perasuransian yang menjadi tanggung jawab
 Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
 Perusahaan Perasuransian dan ketentuan peraturan
 perundang-undangan, kecuali dalam rangka
 melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.

 (2) Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan
 Perasuransian yang menjabat sebagai anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada
 Perusahaan Perasuransian yang sama wajib
 mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian
 dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak
 yang berhak memperoleh manfaat dari kepentingannya
 sebagai pemegang saham atau yang setara.

 Pasal 48

 (1) Pemegang saham atau yang setara pada Perusahaan
 Perasuransian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. tidak terlibat sebagai pihak yang dilarang menjadi
 pemegang saham atau yang setara perusahaan di
 bidang

 jasa keuangan dan/atau pengurus
 perusahaan di bidang jasa keuangan;

 - 32 -

 b. tidak pernah melanggar komitmen yang telah
 disepakati dengan OJK;

 c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari OJK;
 d. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 e. memiliki sumber dana yang tidak berasal dari tindak
 pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam
 undang-undang mengenai tindak pidana pencucian
 uang;

 f.

 memiliki komitmen terhadap pengembangan
 operasional Perusahaan Perasuransian;

 g. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan
 peraturan perundang-undangan; dan
 h. memiliki reputasi yang baik

 (2) Ketentuan mengenai kriteria pemegang saham atau yang
 setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
 Perusahaan Perasuransian yang melakukan perubahan
 pemegang saham atau yang setara dan/atau Perusahaan
 Perasuransian yang mengajukan permohonan izin usaha.

 BAB VIII

 KOMITE DAN AUDITOR EKSTERNAL
 Pasal 49

 (1) Direksi Perusahaan wajib membentuk komite investasi.
 (2) Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan
 Asuransi Jiwa Syariah paling sedikit terdiri atas:
 1. anggota Direksi yang membawahkan fungsi
 pengelolaan investasi; dan

 2. aktuaris perusahaan;

 b. bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan
 Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Reasuransi,
 dan Perusahaan Reasuransi Syariah paling sedikit
 terdiri atas:
 1. anggota Direksi yang membawahkan fungsi
 pengelolaan investasi; dan

 - 33 -

 2. aktuaris perusahaan atau tenaga ahli
 perusahaan.

 (3) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 bertugas membantu Direksi dalam merumuskan
 kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan
 kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

 Pasal 50

 (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
 wajib memiliki satuan kerja atau komite pengembangan
 produk asuransi.

 (2) Satuan kerja atau komite sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) melakukan tugas:
 a. menyusun rencana strategis pengembangan dan
 pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari
 rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan;

 b. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang
 akan dipasarkan dengan rencana strategis
 pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan

 c. mengevaluasi kinerja produk asuransi dan
 mengusulkan perubahan atau penghentian
 pemasarannya.

 (3) Satuan kerja atau komite sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) bertanggungjawab kepada anggota Direksi yang
 membawahkan fungsi pengembangan produk asuransi.

 Pasal 51

 (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas
 dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perusahaan
 wajib membentuk:
 a. komite audit; dan
 b. komite pemantau risiko.

 (2) Salah seorang anggota komite pada Perusahaan Asuransi
 dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus
 berkedudukan sebagai ketua komite.

 - 34 -

 (3) Salah seorang anggota komite audit sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak lain di luar
 Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan,
 kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
 keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau
 pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang
 dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
 independen.

 (4) Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite
 lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan
 Komisaris.

 Pasal 52

 (1) Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
 (1) huruf a bertugas membantu Dewan Komisaris dalam
 memantau dan memastikan efektifitas sistem
 pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor
 internal dan auditor eksternal dengan melakukan
 pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan
 pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan
 pengendalian internal termasuk proses pelaporan
 keuangan.

 (2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 51 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan
 Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen
 risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi
 risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

 Pasal 53

 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan
 keanggotaan, dan masa kerja komite sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 51 diatur dalam Surat Edaran OJK.

 - 35 -
 Pasal 54

 (1) Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS
 dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan
 Komisaris berdasarkan usulan komite audit.

 (2) Auditor eksternal Perusahaan Pialang Asuransi dan
 Perusahaan Pialang Reasuransi wajib ditunjuk oleh RUPS
 dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan
 Komisaris.

 (3) Pencalonan auditor eksternal sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai:
 a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau
 imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal
 tersebut; dan

 b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh
 auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh
 Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pihak yang
 berkepentingan di perusahaan dan kesediaan untuk
 memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya
 kepada Kepala Eksekutif.

 (4) Perusahaan Perasuransian wajib menyediakan semua
 catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan
 bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor
 eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran,
 ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan
 Perasuransian dengan standar audit yang berlaku.

 BAB IX

 PRAKTIK DAN KEBIJAKAN REMUNERASI
 Pasal 55

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan kebijakan
 remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku
 berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour)
 yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang
 Perusahaan Perasuransian dan perlakuan adil terhadap

 - 36 -

 pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak
 yang berhak memperoleh manfaat.

 (2) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) harus memperhatikan paling sedikit;
 a.

 kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban
 Perusahaan Perasuransian sebagaimana diatur
 dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 yang berlaku;

 b. prestasi kerja individual;
 c. kewajaran dengan peer group; dan
 d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang
 Perusahaan Perasuransian.

 BAB X

 TATA KELOLA INVESTASI
 Pasal 56

 (1) Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan strategi
 investasi secara tertulis.

 (2) Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara
 berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 (3) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) paling sedikit memuat;
 a. profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan;
 b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi
 kewajiban Perusahaan;

 c. tujuan investasi;
 d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan,
 termasuk tolak ukur hasil investasi (yield’s
 benchmark) yang digunakan;

 e. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap
 jenis aset investasi;

 f.

 batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis
 aset investasi;

 g. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan
 yang dapat ditempatkan pada satu pihak;

 - 37 -

 h. batas maksimum jumlah aset yang tidak
 ditempatkan (idle assets) dalam bentuk investasi;

 i.
 j.

 objek investasi yang dilarang untuk penempatan
 investasi;

 tingkat likuiditas minimum portofolio investasi
 Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana
 guna pembayaran manfaat asuransi;

 k. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan
 pengelolaan investasi;

 l.

 ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi,
 penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa
 lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;

 m. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan
 produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan
 lindung nilai;

 n. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk
 setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya;
 dan

 o. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas
 pelanggaran kebijakan investasi.

 (4) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib:
 a. ditetapkan oleh Direksi;
 b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam
 pengelolaan investasi; dan

 c. disampaikan kepada Kepala Eksekutif paling lama 1
 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh Direksi.

 Pasal 57

 (1) Direksi Perusahaan wajib menyusun rencana pengelolaan
 investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
 a. rencana komposisi jenis investasi;
 b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis
 investasi; dan

 c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi
 jenis investasi.

 - 38 -

 (2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan
 dan strategi investasi.

 Pasal 58

 Dalam mengelola investasi, Direksi Perusahaan wajib
 melakukan:
 a.

 analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi
 risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta
 rencana penanggulangannya dalam
 peningkatan risiko investasi; dan

 b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
 menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan
 investasi.

 Pasal 59

 Direksi Perusahaan wajib mengambil keputusan investasi
 secara profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi
 Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh
 manfaat.

 Pasal 60

 Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang
 melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:
 a. menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan,
 memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi;

 b. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur
 pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi
 dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi
 serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
 undangan; dan

 c. memiliki integritas dan keahlian serta pengalaman di
 bidang investasi.

 hal terjadi

 - 39 -
 Pasal 61

 (1) Perusahaan yang menempatkan investasi pada instrumen
 investasi pasar modal wajib menatausahakan efek pada
 pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan
 Perusahaan.

 (2) Perusahaan yang memiliki investasi dalam bentuk saham
 yang diperdagangkan di bursa efek harus memiliki akses
 informasi yang memungkinkan secara langsung
 memonitor mutasi portofolio investasinya.

 (3) Perusahaan yang memiliki paling sedikit 50% (lima puluh
 persen) dari portofolio investasi yang dikelolanya sendiri
 dalam bentuk saham, surat utang korporasi, dan/atau
 sukuk korporasi, wajib memiliki tenaga ahli bidang
 investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer
 investasi.

 Pasal 62

 (1) Perusahaan dapat melakukan alih daya pengelolaan
 investasinya kepada pihak lain.

 (2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:
 a. pihak lain tersebut telah memiliki izin usaha sebagai
 perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha
 sebagai manajer investasi dari OJK;

 b. pihak lain tersebut tidak sedang dikenakan sanksi
 administratif berupa pembatasan kegiatan usaha
 atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK, pada saat
 perjanjian pengalihdayaan pengelolaan investasi
 berlaku;

 c. pihak lain tersebut memiliki wakil manajer investasi
 yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit
 Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
 pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi
 perusahaan; dan

 d. wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud pada
 huruf c tidak sedang atau tidak pernah dikenai

 - 40 -

 sanksi administratif oleh OJK dalam jangka waktu 5
 (lima) tahun terakhir.

 (3) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain
 wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan, dan
 penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
 kesehatan keuangan Perusahaan.

 (4) Perusahaan dilarang mengalihdayakan pengelolaan
 investasi kepada pihak lain yang terafiliasi dengan
 Perusahaan apabila anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, atau anggota DPS Perusahaan yang
 bersangkutan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada pihak
 lain dimaksud.

 Pasal 63

 (1) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib
 dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta
 notaris.

 (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 b. jenis dan batasan instrumen investasi;
 c. besarnya biaya yang dibebankan;
 d.

 jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi
 dimaksud;

 e. adanya hak perusahaan untuk mendapatkan
 informasi dan dokumen lain yang terkait dengan
 pengelolaan investasi dimaksud;

 f.

 ganti kerugian dalam hal pihak lain melanggar
 ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain
 yang mengakibatkan Perusahaan mengalami
 kerugian;

 - 41 -

 g. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain
 pada kustodian yang tidak memiliki hubungan
 Afiliasi dengan Perusahaan dan pihak lain tersebut;

 h. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran
 perjanjian; dan

 i.

 kesediaan para pihak memberikan informasi terkait
 dengan pengelolaan investasi Perusahaan kepada
 OJK.

 Pasal 64

 (1) Direksi Perusahaan wajib mengetahui portofolio
 penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain.

 (2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) tidak
 mengurangi tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan
 investasi.

 BAB XI
 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
 Pasal 65

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelola
 teknologi informasi yang efektif

 (2) Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. struktur organisasi sistem informasi;
 b. pedoman penggunaan sistem informasi yang
 dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja
 untuk setiap fungsi (standard operating prosedure);
 dan

 c. pedoman manajemen pengamanan data dan
 pedoman manajemen insiden (disaster recovery plan).

 - 42 -
 BAB XII

 MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL
 Pasal 66

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan manajemen
 risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan
 mengelola risiko usaha secara efektif.

 (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha,
 ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan
 Perusahaan Perasuransian.

 (3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki fungsi
 manajemen risiko untuk memantau penerapan
 manajemen risiko pada Perusahaan Perasuransian.

 Pasal 67

 (1) Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan
 pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk
 memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
 usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi
 bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain
 Perusahaan Perasuransian, dan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.

 (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 a. lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan
 Perasuransian yang disiplin dan terstruktur;

 b. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu
 proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai,
 dan mengelola risiko usaha;

 c.

 aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang
 dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap
 kegiatan Perusahaan Perasuransian pada setiap
 tingkat dan unit dalam struktur organisasi
 Perusahaan Perasuransian, antara lain mengenai
 kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi,

 - 43 -

 penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan
 keamanan terhadap aset Perusahaan Perasuransian;

 d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses
 penyajian laporan mengenai kegiatan operasional,
 finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-
 undangan di bidang usaha perasuransian;

 e.

 tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap
 kualitas sistem pengendalian internal termasuk
 fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit
 struktur organisasi Perusahaan Perasuransian,
 sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan

 f. mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan
 tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi
 penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal
 termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat
 dan unit struktur organisasi Perusahaan
 Perasuransian.

 BAB XIII

 RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN
 PERUSAHAAN REASURANSI

 Pasal 68

 (1) Perusahaan wajib menyusun rencana strategis dalam
 bentuk:
 a.

 rencana korporasi (corporate plan) yang mencakup
 rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak
 dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima)
 tahun; dan

 b. rencana bisnis (business plan) yang menggambarkan
 rencana kegiatan usaha Perusahaan dalam jangka
 waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

 (2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a paling sedikit memuat:
 a. evaluasi pelaksanaan rencana korporasi periode
 sebelumnya;

 b. posisi Perusahaan saat ini;

 - 44 -

 c. asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana
 korporasi; dan

 d. tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya.

 (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b paling sedikit meliputi:
 a. ringkasan eksekutif;
 b. kebijakan dan strategi manajemen;
 c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan;
 d. kinerja Perusahaan saat ini;
 e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang
 digunakan;

 f.
 proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;

 g. rencana permodalan;
 h. rencana investasi;
 i.

 rencana reasuransi;
 j.

 rencana pengembangan produk dan pemasaran
 produk;

 k. rencana pengembangan dan/atau perubahan
 jaringan kantor;

 l.

 rencana pengembangan organisasi dan sumber daya
 manusia (SDM); dan

 m. informasi lainnya.

 (4) Perusahaan wajib menyampaikan rencana korporasi dan
 rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 kepada OJK paling lambat pada tanggal 31 Oktober.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan dan
 tata cara penyusunan serta penyampaian rencana
 korporasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 BAB XIV

 KETERBUKAAN INFORMASI
 Pasal 69

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi
 kepada OJK secara lengkap, tepat waktu dan dengan cara
 yang efisien.

 - 45 -

 (2) Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan
 yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan dan
 Pemangku Kepentingan lain.

 Pasal 70

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib mengungkapkan kepada
 OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi:
 a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor
 eksternal;

 b. transaksi material dengan pihak terkait;
 c. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap
 Perusahaan Perasuransian;

 d. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung
 dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan

 e. informasi material lain mengenai Perusahaan
 Perasuransian.

 (2) Pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan hal-hal
 penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
 Surat Edaran OJK.

 BAB XV

 HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
 Pasal 71

 (1) Perusahaan Perasuransian, wajib melindungi kepentingan
 pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak
 yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
 memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya
 sesuai polis asuransi.

 (2) Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang
 polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
 memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat

 - 46 -

 (1), Perusahaan Perasuransian wajib melakukan hal-hal
 sebagai berikut:
 a. bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi
 Syariah memenuhi kewajiban sesuai yang
 diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung,
 peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh
 manfaat;

 b. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
 Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi
 mengevaluasi kebutuhan pemegang

 tertanggung, atau peserta dan/atau pihak yang
 memperoleh manfaat;

 c.

 bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi
 Syariah, dan Perusahaan Pialang Asuransi
 mengungkapkan informasi yang material dan relevan
 bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau
 pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

 d. bagi Perusahaan Perasuransian bertindak dengan
 integritas, kompetensi, serta utmost good faith.

 Pasal 72

 Perusahaan Perasuransian wajib:
 a. menghormati hak Pemangku Kepentingan; dan
 b. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan
 ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis,
 tertanggung, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan
 lainnya.

 BAB XVI

 ETIKA BISNIS
 Pasal 73

 (1) Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai Perusahaan
 Perasuransian dilarang menawarkan atau memberikan
 sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada
 pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

 polis,

 - 47 -

 yang terkait dengan transaksi asuransi, dengan melanggar
 ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 (2) Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai Perusahaan
 Perasuransian dilarang menerima sesuatu untuk
 kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan
 perundang-undangan yang berlaku, baik langsung
 maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat
 mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait
 dengan transaksi asuransi.

 Pasal 74

 Perusahaan Perasuransian wajib membuat pedoman tentang
 perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai
 panduan bagi Organ Perusahaan Perasuransian dan seluruh
 pegawai Perusahaan Perasuransian.

 Pasal 75

 (1) Perusahaan Perasuransian dapat memberikan donasi
 untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran
 serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Perusahaan
 Perasuransian.

 (2) Perusahaan Perasuransian dapat memberikan donasi
 selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang
 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan serta tidak mengganggu kesehatan
 keuangan Perusahaan Perasuransian.

 BAB XVII

 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) DAN LAPORAN
 PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

 Pasal 76

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib melakukan penilaian
 sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik secara berkala.

 (2) Penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata
 Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud

 - 48 -

 pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik dan checklist penilaian sendiri (self
 assessment) yang berlaku.

 Pasal 77

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib menyusun laporan
 penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap
 akhir tahun buku.

 (2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri
 dari:
 a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
 Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan
 seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4;

 b. penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan
 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 76; dan

 c. rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan
 korektif (corrective action) yang diperlukan dan waktu
 penyelesaian

 serta
 kendala/hambatan

 penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan
 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk susunan dan tata
 cara penyampaian laporan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 Pasal 78

 (1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan
 penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada
 Kepala Eksekutif dalam bentuk hasil cetak komputer
 (hard copy) dan elektronik (soft copy).

 - 49 -

 (2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
 paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

 (3) Apabila tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian
 laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 28
 Februari dimaksud.

 BAB XVIII

 MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA
 PERUSAHAAN YANG BAIK

 Pasal 79

 OJK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan
 penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang
 disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 78.

 BAB XIX
 SANKSI

 Pasal 80

 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat
 (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1),
 Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan
 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan
 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan
 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,
 Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6),
 Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), ayat (3),
 dan ayat (4), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1),
 Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan
 ayat (2), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
 Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan (4), Pasal 47,

 - 50 -

 Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1),
 Pasal 51 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat
 (1) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59, Pasal
 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 62 ayat (2), ayat
 (3), dan ayat (4), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat
 (1), Pasal 66 ayat (1) dan (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68
 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71,
 Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77
 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK
 ini dikenakan sanksi administratif;
 a. peringatan tertulis;
 b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh
 kegiatan usaha; atau

 c. pencabutan izin usaha.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan secara bertahap.

 (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi tambahan berupa
 larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi,
 dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang
 saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau
 menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang
 setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada
 perusahaan perasuransian

 (4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam
 Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara
 pengenaan sanksi administratif.

 (5) Dalam hal Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata
 cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan,
 ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan
 sanksi administratif tunduk pada Peraturan Pemerintah
 Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
 Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah
 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
 2008.

 - 51 -
 BAB XX

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 81

 Bagi
 Perusahaan
 Perasuransian
 yang
 merupakan

 perusahaan terbuka, selain ketentuan dalam Peraturan OJK
 ini berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan
 di bidang pasar modal.

 BAB XXI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 82

 Bagi
 Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha

 sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan belum
 memenuhi ketentuan anggota komite audit sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) harus melakukan
 penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan
 OJK ini diundangkan.

 BAB XXII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 83

 Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku ketentuan
 mengenai tata

 Perusahaan Perasuransian

 kelola perusahaan yang baik bagi
 berbentuk badan hukum

 perseroan terbatas dan koperasi tunduk pada Peraturan
 OJK ini.

 Peraturan OJK ini

 Pasal 84
 mulai

 berlaku pada tanggal

 diundangkan, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) huruf b bagi
 perusahaan penilai kerugian asuransi mulai berlaku sejak
 ditetapkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

 - 52 -

 bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan checklist
 penilaian sendiri (self assessment) oleh komite yang
 dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun
 kebijakan tata kelola.

 Pasal 85

 (1) Dengan berlakunya Peraturan OJK ini, ketentuan
 dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal
 28 Maret 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 71) tentang Tata Kelola Perusahaan
 Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang
 berlaku bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk
 badan hukum perseroan terbatas dan koperasi dicabut
 dan dinyatakan tidak berlaku.

 (2) Dengan berlakunya Peraturan OJK ini, ketentuan
 dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal
 28 Maret 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 71) tentang Tata Kelola Perusahaan
 Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang
 berlaku bagi Perusahaan Perasuransian berbentuk
 badan hukum usaha bersama dicabut dan dinyatakan
 tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Pemerintah
 mengenai Perusahaan Perasuransian berbentuk usaha
 bersama.

 (3) Peraturan
 pelaksanaan
 Peraturan OJK Nomor

 2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71)
 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi
 Perusahaan Perasuransian dinyatakan masih tetap
 berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
 OJK ini.

 Peraturan OJK ini
 diundangkan.

 Pasal 86
 mulai

 berlaku pada tanggal

 - 53 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Desember 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 306

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 73/POJK.05/2016 </reg_id>
<reg_title> TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN </reg_title>
<set_date> 23 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 28 Desember 2016 </effective_date>
<issued_date> 28 Desember 2016 </issued_date>
<replaced_reg> '2/POJK.05/2014' </replaced_reg>
<related_reg> '40/UU/2014', '21/UU/2011' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XIX' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 13 /POJK.05/2014
 TENTANG

 PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 21
 ayat (4), Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
 perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
 Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5394);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang
 Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan
 Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan
 Mikro) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5616);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN
 MIKRO.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:

 1. Lembaga...

 -2-

 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat
 LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan
 untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
 pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau
 pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
 dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun
 pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang
 tidak semata-mata mencari keuntungan.

 2. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada
 masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan
 yang diperjanjikan.

 3. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada
 masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan
 yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

 4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
 masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan
 dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan
 dana.

 5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya
 pada LKM berdasarkan perjanjian.

 6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam
 berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah
 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
 (DSN MUI).

 7. Direksi:
 a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan
 Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud
 dalam peraturan perundang-undangan mengenai
 perseroan terbatas;

 b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah
 pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan
 perundang-undangan mengenai perkoperasian.

 8. Dewan Komisaris:
 a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan
 Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
 mengenai perseroan terbatas;

 b. bagi...

 -3-

 b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah
 pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan
 perundang-undangan mengenai perkoperasian.

 9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
 tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan
 wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan
 penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang mengenai OJK.

 BAB II
 KEGIATAN USAHA

 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 2

 (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha
 dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman
 atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada
 anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan,
 maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan
 usaha.

 (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan
 Prinsip Syariah.

 Bagian Kedua

 Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan
 Pasal 3

 (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran
 Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis
 atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

 (2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka
 pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
 Pasal 4

 (1) Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau
 Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM

 menetapkan...

 -4-

 menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau
 imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan
 diterapkan, sesuai dengan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku.

 (2) LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum
 Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK setiap
 4 (empat) bulan.

 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
 disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan April,
 bulan Agustus, dan bulan Desember sesuai dengan
 format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

 (4) Dalam hal LKM bermaksud menaikkan suku bunga
 maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum
 Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih
 dahulu melaporkan kepada OJK sesuai dengan format
 dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

 (5) LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau
 imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga
 maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum
 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (4).

 Pasal 5

 LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum
 Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui surat kabar
 harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang
 mudah diketahui oleh masyarakat.
 Pasal 6

 (1) Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani
 oleh LKM sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

 (2) LKM dilarang menolak batas Pinjaman atau Pembiayaan
 terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 7...

 -5-
 Pasal 7

 (1) LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum
 pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap
 nasabah.

 (2) Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
 berikut:
 a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM
 untuk nasabah kelompok;

 b. paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk
 1 (satu) nasabah.

 (3) Modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dihitung dari:
 a. penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal
 disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi
 dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan
 terbatas; atau

 b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib,
 dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, dalam
 hal LKM berbentuk badan hukum koperasi.
 Pasal 8

 (1) LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau
 Pembiayaan yang disalurkan.

 (2) Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi
 3 (tiga) kelompok yaitu:
 a. lancar;
 b. diragukan; dan
 c. macet.

 (3) Ketentuan mengenai parameter pengukuran kualitas
 Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
 Pasal 9

 LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman
 atau Pembiayaan paling kurang:

 a. 0%...

 -6-

 a. 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan
 dengan kualitas lancar;

 b. 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau
 Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan

 c. 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau
 Pembiayaan dengan kualitas macet.
 Bagian Ketiga

 Pengelolaan Simpanan
 Pasal 10

 Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib
 mengadministrasikan Simpanan Penyimpan dan
 memberikan tanda bukti Simpanan.
 Pasal 11

 (1) LKM dilarang menolak batas nilai minimum untuk
 layanan pembukaan Simpanan.

 (2) Batas nilai minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).
 BAB III

 SUMBER PENDANAAN
 Pasal 12

 (1) Sumber pendanaan LKM hanya dapat berasal dari:
 a. ekuitas;
 b. Simpanan;
 c. pinjaman; dan/atau
 d. hibah.

 (2) LKM dilarang menerima pinjaman sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali dari warga
 negara Indonesia dan/atau badan usaha yang didirikan
 dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia
 berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.

 BAB IV...

 -7-
 BAB IV

 AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN
 SUMBER PENDANAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
 Pasal 13

 (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
 Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai
 dengan Prinsip Syariah.

 (2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan
 dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah,
 atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
 Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.

 b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan
 dengan menggunakan akad mudharabah,
 musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna,
 ijarah muntahiah bit tamlik atau akad lain yang tidak
 bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui
 oleh OJK.

 c. kegiatan
 jasa pemberian konsultasi dan

 pengembangan usaha dilakukan dengan
 menggunakan akad ijarah, ju’alah atau akad lain
 yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 serta disetujui oleh OJK.

 d. kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman
 dilakukan dengan menggunakan akad qordh,
 mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak
 bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui
 oleh OJK.

 (3) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan
 kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.

 (4) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang
 melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
 dapat melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat,
 infak, dan sodaqoh.

 (5) Pembukuan...

 -8-

 (5) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara terpisah.
 Pasal 14

 Ketentuan lebih lanjut mengenai akad-akad sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Surat Edaran OJK.
 BAB V

 KESEHATAN LKM
 Pasal 15

 LKM wajib memelihara tingkat kesehatan melalui
 pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas.
 Pasal 16

 (1) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
 dihitung dengan menggunakan cash ratio yang
 membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki
 dengan liabilitas lancar.

 (2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha
 berdasarkan Prinsip Syariah, rasio likuiditas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
 menggunakan cash ratio yang membandingkan kas dan
 setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sesuai
 dengan standar akuntansi keuangan syariah yang
 berlaku umum.

 (3) LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3%
 (tiga persen).

 Pasal 17

 (1) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 15 dihitung dengan membandingkan total aset dengan
 total liabilitas.

 (2) LKM wajib menjaga rasio solvabilitas sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus
 sepuluh persen).

 BAB VI

 PENEMPATAN DANA
 Pasal 18

 (1) LKM hanya dapat menempatkan kelebihan dana yang
 dimilikinya pada:

 a. tabungan...

 -9-

 a. tabungan pada bank; dan/atau
 b. deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada
 bank.

 (2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha
 berdasarkan Prinsip Syariah, kelebihan dana dalam
 bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau sertifikat
 deposito wajib ditempatkan pada bank umum syariah,
 unit usaha syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat
 syariah.

 (3) Dalam hal bank umum syariah, unit usaha syariah
 dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah tidak
 terdapat dalam wilayah usaha LKM, maka LKM dapat
 menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada
 bank konvensional.

 BAB VII

 TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG
 PENYIMPAN DAN SIMPANAN PADA LKM
 Pasal 19

 LKM dilarang mengungkapkan informasi mengenai data
 Penyimpan dan Simpanan kecuali diberikan untuk
 kepentingan:
 a. perpajakan;
 b. peradilan dalam perkara pidana;
 c. peradilan dalam perkara perdata; atau
 d. permintaan informasi dari ahli waris yang sah dalam hal
 Penyimpan meninggal dunia.
 Pasal 20

 (1) Permohonan pembukaan informasi terkait data
 Penyimpan dan Simpanan sehubungan dengan
 kepentingan perpajakan diajukan berdasarkan
 permintaan tertulis dari Kementerian/instansi yang
 membawahi perpajakan kepada OJK dengan
 menyebutkan:
 a. nama dan jabatan pejabat pajak;
 b. nama Penyimpan selaku wajib pajak;

 c. nama...

 -10-

 c. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan;
 dan

 d. keterangan yang diminta beserta alasan
 diperlukannya keterangan.

 (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 disampaikan oleh kepala kantor pajak setempat.

 (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK dalam
 jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
 setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan
 benar.

 Pasal 21

 (1) Permohonan pembukaan informasi terkait data
 Penyimpan dan Simpanan sehubungan dengan
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana diajukan
 berdasarkan permintaan tertulis dari Kejaksaan,
 Kepolisian atau Pengadilan, kepada OJK dengan
 menyebutkan:
 a. nama dan jabatan jaksa, polisi, atau hakim;
 b. nama Penyimpan selaku saksi, tersangka atau
 terdakwa;

 c. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan;
 d. keterangan yang diminta; dan
 e. hubungan perkara pidana yang bersangkutan
 dengan keterangan yang diperlukan serta alasan
 diperlukannya keterangan.

 (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 disampaikan oleh pimpinan kejaksaan, kepala
 kepolisian, dan ketua pengadilan.

 (3) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK dalam
 jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
 setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan
 benar.

 (4) Khusus untuk perkara pidana berat seperti terorisme
 dan tindak pidana korupsi, pemberian perintah atau izin
 tertulis membuka informasi dilaksanakan oleh OJK
 dalam jangka waktu paling lambat 10(sepuluh)hari kerja

 setelah...

 -11-

 setelah surat permintaan diterima secara lengkap dan
 benar.

 Pasal 22

 Pembukaan informasi terkait data Penyimpan dan
 Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara
 perdata, LKM tidak memerlukan perintah atau izin tertulis
 dari OJK.

 Pasal 23

 Permohonan informasi terkait data Penyimpan dan
 Simpanan yang berasal dari ahli waris yang sah dalam hal
 Penyimpan telah meninggal dunia, LKM tidak memerlukan
 izin dari OJK.

 Pasal 24

 LKM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan
 Simpanan tanpa persetujuan OJK, kecuali dalam hal
 permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 22 dan Pasal 23 Peraturan OJK ini.
 BAB VIII

 PELAPORAN BERKALA
 Pasal 25

 (1) LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara
 berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang
 berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31
 Desember kepada OJK.

 (2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan
 berikutnya.

 (3) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 4
 (empat) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban
 penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) mulai berlaku untuk periode penyampaian laporan
 keuangan berikutnya.

 (4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari
 libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari
 kerja pertama berikutnya.

 Pasal 26...

 -12-
 Pasal 26

 (1) Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, LKM
 wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan
 laporan kinerja keuangan singkat untuk setiap periode
 tahun takwim melalui surat kabar harian lokal atau
 pada papan pengumuman di kantor LKM yang
 bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat
 paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun takwim
 berakhir.

 (2) Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6
 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban
 pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

 (3) Bukti pengumuman laporan posisi keuangan dan
 laporan kinerja keuangan singkat sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK
 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal
 pengumuman.

 Pasal 27

 Ketentuan mengenai laporan keuangan LKM sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Surat Edaran OJK.
 BAB IX

 LARANGAN
 Pasal 28

 Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:
 a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam
 lalu lintas pembayaran;

 b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
 d. bertindak sebagai penjamin;
 e. memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain,
 kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi
 LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;

 f. melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di
 luar cakupan wilayah usaha; dan/atau

 g. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK ini.

 BAB X...

 -13-
 BAB X

 PROSEDUR PENYEHATAN LKM
 Pasal 29

 (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan
 solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan
 usahanya, OJK dapat melakukan tindakan agar:
 a. pemegang saham atau anggota menambah modal;
 b. pemegang saham atau rapat anggota mengganti
 Direksi dan/atau Dewan Komisaris LKM;

 c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau
 Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan
 kerugian LKM dengan modalnya;

 d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan
 dengan LKM lain;

 e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang
 bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

 f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau
 sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; dan/atau

 g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau
 kewajiban LKM kepada LKM lain atau pihak lain.

 (2) Likuiditas dan solvabilitas yang dinilai membahayakan
 keberlangsungan usaha LKM sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) apabila rasio likuiditas kurang dari 3%
 (tiga persen) dan rasio solvabilitas kurang dari 100%
 (seratus persen).

 (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari OJK
 untuk melakukan tindakan penyehatan.

 (4) OJK dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) sebanyak 1 (satu) kali untuk
 jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

 (5) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditas dan
 solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK
 mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan
 memerintahkan Direksi LKM untuk segera

 menyelenggarakan...

 -14-

 menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau
 rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM
 dan membentuk tim likuidasi.

 (6) Ketentuan mengenai pembubaran LKM dan
 pembentukan tim likudasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (5) diatur tersendiri dalam Peraturan OJK mengenai
 Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.
 BAB XI
 SANKSI
 Pasal 30

 (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat
 (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4),
 Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat
 (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1),
 Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 28
 Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif
 berupa peringatan tertulis.

 (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-
 turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat
 puluh) hari kerja.

 (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi
 peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), OJK atau Pemerintah Kabupaten/Kota
 setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK
 mencabut sanksi peringatan tertulis.

 (4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM
 tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat
 anggota koperasi untuk mengganti Direksi LKM dalam
 jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak
 pemberitahuan dari OJK.

 (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau
 rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud,
 OJK...

 -15-

 OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya
 menunjuk serta mengangkat pengganti sementara
 sampai rapat umum pemegang saham atau rapat
 anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap
 dengan persetujuan OJK.

 Pasal 31

 (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 25
 ayat (1) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi
 administratif berupa denda.

 (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan
 dengan ketentuan:
 a. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1
 (satu) desa/kelurahan dikenakan denda sebesar
 Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari
 keterlambatan dan paling banyak Rp 500.000,00
 (lima ratus ribu rupiah);

 b. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1
 (satu) kecamatan dikenakan denda sebesar
 Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap
 hari keterlambatan dan

 paling banyak
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

 c. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada
 1(satu) Kabupaten/Kota dikenakan denda sebesar
 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
 hari keterlambatan dan paling banyak
 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

 (3) Dalam rangka pengenaan sanksi administratif berupa
 denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal
 penyampaian laporan adalah:
 a. tanggal penerimaan oleh OJK atau Pemerintah
 Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang
 ditunjuk oleh OJK, apabila laporan diserahkan
 langsung; atau

 b. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman
 melalui kantor pos atau perusahaan jasa

 pengiriman...

 -16-

 pengiriman/titipan, apabila laporan tidak diserahkan
 secara langsung.

 (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
 disetor ke OJK.

 (5) Dalam hal LKM belum membayar denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), denda tersebut dinyatakan
 sebagai utang LKM kepada OJK dan harus dicantumkan
 dalam laporan keuangan LKM yang bersangkutan.
 Pasal 32

 (1) Dalam hal LKM tidak dapat memenuhi ketentuan dalam
 Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2),
 Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan OJK ini,
 OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LKM
 untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka
 waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung
 sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.

 (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) telah berakhir dan LKM tidak dapat memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
 (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan OJK
 ini, maka LKM yang bersangkutan dikenakan sanksi
 administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
 Peraturan OJK ini.

 BAB XII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 33

 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan OJK ini bagi Bank Desa,
 Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit
 Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha
 Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK),
 Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit
 Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul
 Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga
 lainnya yang dipersamakan dengan itu dan telah beroperasi
 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

 tentang...

 -17-

 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta telah mendapatkan
 izin usaha dari OJK, mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun
 terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan OJK ini.
 BAB XIII
 PENUTUP
 Pasal 34

 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari
 2015.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Oktober 2014
 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Ttd.
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Nopember 2014
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 Ttd.
 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 343

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum,

 Ttd.
 Tini Kustini

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 13/POJK.05/2014 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO </reg_title>
<set_date> 31 Oktober 2014 </set_date>
<effective_date> 8 Januari 2015 </effective_date>
<issued_date> 11 Nopember 2014 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2011', '1/UU/2013', '89/PP/2014' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XI' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 31 /POJK.05/2016
 TENTANG

 USAHA PERGADAIAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan
 bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha
 mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas
 layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan
 usaha pergadaian;

 b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan usaha
 pergadaian yang memberikan kemudahan akses
 terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat
 menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan
 menengah, perlu adanya landasan hukum bagi
 Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi usaha
 pergadaian di Indonesia;

 c. bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha
 pergadaian diperlukan untuk menciptakan usaha
 pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum
 bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan
 kepada konsumen;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

 - 2 -

 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
 Usaha Pergadaian;

 Mengingat

 : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 USAHA PERGADAIAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut
 pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak,
 jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya,
 termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip
 syariah.

 2. Perusahaan
 Pergadaian adalah perusahaan

 pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian
 pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa
 Keuangan.

 3. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum
 yang melakukan Usaha Pergadaian.

 4. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT
 Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam
 Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis
 Regleement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51
 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan
 Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

 - 3 -

 5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam
 berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian
 syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
 Indonesia.

 6. Direksi:
 a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk
 badan hukum perseroan terbatas adalah direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas; atau

 b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk
 badan hukum koperasi adalah pengurus
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

 7. Dewan Komisaris:
 a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk
 badan hukum perseroan terbatas adalah dewan
 komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas; atau

 b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk
 badan hukum koperasi adalah pengawas
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

 8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat
 DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pergadaian
 yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan
 terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai
 dengan Prinsip Syariah.

 9. Modal Disetor:
 a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk
 badan hukum perseroan terbatas adalah modal
 disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas; atau

 b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk
 badan hukum koperasi adalah simpanan pokok

 - 4 -

 dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
 tentang Perkoperasian.

 10. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan
 Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang
 diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh
 kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan
 yang memberi wewenang kepada Perusahaan
 Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman
 dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur
 lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau
 menjual barang tersebut dan biaya untuk
 menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan
 setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-
 biaya mana harus didahulukan.

 11. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh
 Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.

 12. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang
 dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan
 Pergadaian.

 13. Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat
 keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai
 Barang Jaminan dalam transaksi Gadai.

 14. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian
 pinjam meminjam uang dengan jaminan yang
 ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan
 nasabah.

 15. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan
 usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan
 berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan
 layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan
 Pergadaian.

 16. Lelang adalah penjualan Barang Jaminan yang
 terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara
 tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau
 menurun untuk mencapai harga tertinggi yang
 didahului pengumuman lelang.

 - 5 -

 17. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil
 penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah
 Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk
 melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.

 18. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari,
 mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data
 dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan
 memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan
 usaha pada Perusahaan Pergadaian.

 19. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan
 atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa
 Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan.

 20. Hari adalah hari kerja.
 21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
 OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB II

 BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN,
 DAN PERMODALAN

 Pasal 2

 (1) Bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian adalah:
 a. perseroan terbatas; atau
 b. koperasi.

 (2) Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum
 perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf a, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:
 a. negara Republik Indonesia;
 b. pemerintah daerah;
 c. warga negara Indonesia; dan/atau
 d. badan hukum Indonesia.

 (3) Ketentuan kepemilikan untuk Perusahaan Pergadaian
 yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan

 - 6 -

 peraturan perundang-undangan di bidang
 perkoperasian.

 Pasal 3

 Perusahaan Pergadaian dilarang dimiliki baik secara
 langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing
 dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya
 dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing,
 kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung
 tersebut dilakukan melalui bursa efek.

 Pasal 4

 (1) Modal Disetor Perusahaan Pergadaian ditetapkan
 berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu
 kabupaten/kota atau provinsi.

 (2) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
 paling sedikit:
 a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk
 lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau

 b. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
 rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.

 (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 harus disetor secara tunai dan penuh atas nama
 Perusahaan Pergadaian pada salah satu bank umum
 atau bank umum syariah di Indonesia.

 BAB III
 PENDAFTARAN DAN PERIZINAN USAHA

 Bagian Kesatu
 Pendaftaran
 Pasal 5

 (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan
 kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini

 - 7 -
 diundangkan,
 dapat mengajukan permohonan
 pendaftaran kepada OJK.

 (2) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang akan mengajukan
 permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan bentuk badan
 hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
 ketentuan lingkup wilayah usaha sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ketentuan
 permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 ayat (2).

 (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua)
 tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

 (4) Permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha
 Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas
 Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
 dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

 (5) Bagi pelaku Usaha Pergadaian sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) yang mengajukan permohonan
 pendaftaran

 harus menggunakan format

 1

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dan dilampiri dengan:
 a. akta pendirian badan usaha termasuk anggaran
 dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah
 disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang
 atau diberitahukan kepada instansi yang
 berwenang dan/atau surat bukti usaha dari
 instansi yang berwenang;

 b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang
 dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru
 berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemilik kecuali koperasi;
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Dewan Komisaris;

 - 8 -

 c. surat keterangan domisili perusahaan dari
 instansi yang berwenang;

 d. bukti telah melakukan kegiatan usaha; dan
 e.

 foto unit layanan (outlet) berukuran 4R/5R.

 (6) OJK memberikan persetujuan atas permohonan
 pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
 diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara
 lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam
 Peraturan OJK ini.

 (7) OJK menetapkan pendaftaran pelaku Usaha
 Pergadaian berupa tanda bukti terdaftar.

 (8) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada
 ayat (7) harus dicantumkan pada setiap kantor atau
 unit layanan (outlet).

 Pasal 6

 (1) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, dapat
 membuka unit layanan (outlet).

 (2) Pembukaan unit layanan (outlet) sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK
 melalui laporan berkala.

 Pasal 7

 (1) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar wajib
 menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga)
 bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember
 kepada OJK paling sedikit berupa:
 a.

 profil pelaku Usaha Pergadaian;

 b. laporan keuangan; dan
 c. laporan operasional.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan
 tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran
 OJK.

 - 9 -
 Pasal 8

 (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), wajib
 mengajukan permohonan izin usaha sebagai
 Perusahaan

 Pergadaian dalam jangka waktu

 paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini
 diundangkan.

 (2) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, pada
 saat mengajukan izin usaha harus memenuhi
 ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

 (3) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar dan
 berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, pada saat
 mengajukan izin usaha dikecualikan dari ketentuan
 Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 ayat (2).

 (4) Ketentuan permodalan bagi pelaku Usaha Pergadaian
 yang telah terdaftar dan berbentuk perseroan terbatas
 atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
 pada saat mengajukan izin usaha harus memenuhi
 Ekuitas sebesar:
 a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk
 lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau

 b. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
 rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.

 (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) telah berakhir dan pelaku Usaha Pergadaian
 yang

 telah
 terdaftar
 belum menyampaikan

 permohonan izin usaha, pendaftaran dinyatakan batal
 dan tidak berlaku.

 Bagian Kedua

 Perizinan Usaha Perusahaan Pergadaian
 Pasal 9

 (1) Perusahaan Pergadaian melakukan kegiatan usaha
 setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

 - 10 -

 (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan
 Pergadaian dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), Direksi Perusahaan Pergadaian harus mengajukan
 permohonan izin usaha kepada OJK dengan
 menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri
 dokumen berupa:
 a. akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi
 yang telah disahkan oleh instansi yang
 berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
 1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup
 wilayah usaha;

 2. kegiatan
 Pergadaian;

 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS,

 dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada)
 disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan,
 dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari
 instansi berwenang;

 b. data anggota Direksi, Dewan Komisaris,
 dan/atau DPS meliputi:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda
 Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 yang masih berlaku;

 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas
 foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6
 cm; dan

 4. surat pernyataan bermeterai dari masing-
 masing anggota Direksi, Dewan Komisaris,
 dan/atau DPS yang menyatakan:
 a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet
 di sektor jasa keuangan;

 usaha
 sebagai
 Perusahaan

 - 11 -

 b) tidak tercantum dalam daftar tidak
 lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 pernah

 c)
 tidak
 dihukum
 karena
 d) tidak

 melakukan tindak pidana di bidang jasa
 keuangan dan/atau perekonomian
 berdasarkan putusan pengadilan yang
 telah mempunyai kekuatan hukum
 tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 pernah

 dihukum
 karena

 melakukan tindak pidana kejahatan
 berdasarkan putusan pengadilan yang
 telah mempunyai kekuatan hukum
 tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

 e)

 tidak pernah dinyatakan pailit atau
 dinyatakan

 bersalah menyebabkan

 suatu badan usaha dinyatakan pailit
 berdasarkan putusan pengadilan yang
 telah mempunyai kekuatan hukum
 tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

 f)

 tidak pernah menjadi pemegang saham,
 direksi, dewan komisaris, atau dewan
 pengawas syariah pada perusahaan jasa
 keuangan yang dicabut izin usahanya
 karena melakukan pelanggaran dalam 5
 (lima) tahun terakhir;

 c. data pemegang saham atau anggota pendiri:
 1. dalam hal pemegang saham atau anggota
 pendiri adalah warga negara Indonesia,
 dokumen yang dilampirkan berupa:
 a)

 fotokopi surat pemberitahuan pajak
 terhutang (SPT) untuk 1 (satu) tahun
 terakhir;

 b) dokumen sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan
 angka 3; dan

 c) surat pernyataan bermeterai dari yang
 bersangkutan yang menyatakan bahwa:

 - 12 -

 1) setoran modal tidak berasal dari
 pinjaman;

 2) setoran modal tidak berasal dari
 dan

 untuk
 tindak

 pencucian uang (money laundering)
 dan kejahatan keuangan;

 3) tidak tercatat dalam daftar kredit
 macet di sektor jasa keuangan;

 4) tidak tercantum dalam daftar tidak
 lulus (DTL)
 keuangan;

 di
 sektor

 5) tidak pernah dihukum karena
 melakukan tindak pidana di bidang
 jasa

 keuangan
 perekonomian
 dan/atau
 berdasarkan

 putusan pengadilan yang telah
 mempunyai kekuatan hukum tetap
 dalam 5 (lima) tahun terakhir;

 6) tidak pernah dihukum karena
 melakukan

 tindak
 pidana

 kejahatan berdasarkan putusan
 pengadilan yang telah mempunyai
 kekuatan hukum tetap dalam 5
 (lima) tahun terakhir;

 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau
 dinyatakan bersalah menyebabkan
 suatu badan usaha dinyatakan
 pailit

 berdasarkan
 putusan

 pengadilan yang telah mempunyai
 kekuatan hukum tetap dalam 5
 (lima) tahun terakhir; dan

 8)

 tidak pernah menjadi pemegang
 saham, direksi, dewan komisaris,
 atau dewan pengawas syariah pada
 perusahaan jasa keuangan yang
 dicabut izin usahanya karena

 jasa
 pidana

 - 13 -

 melakukan pelanggaran dalam 5
 (lima) tahun terakhir;

 2. dalam hal pemegang saham atau anggota
 pendiri adalah badan hukum Indonesia,
 dokumen yang dilampirkan berupa:
 a) akta pendirian termasuk anggaran
 dasar berikut perubahan yang terakhir
 (jika ada) yang telah disahkan/disetujui
 oleh instansi yang berwenang atau
 diberitahukan kepada instansi yang
 berwenang;

 b) laporan keuangan tahunan dan laporan
 keuangan bulanan terakhir;

 c) dokumen sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan
 angka 3 bagi direksi; dan

 d) surat pernyataan bermeterai dari
 direksi yang menyatakan bahwa:
 1) setoran modal tidak berasal dari
 pinjaman;

 2) setoran modal tidak berasal dari
 dan

 untuk
 tindak

 pencucian uang (money laundering)
 dan kejahatan keuangan;

 3) tidak terdapat kepemilikan asing
 baik secara langsung maupun
 tidak langsung;

 4) tidak tercatat dalam daftar kredit
 macet di sektor jasa keuangan;

 5) tidak tercantum dalam daftar tidak
 lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;

 6) tidak pernah dihukum karena
 melakukan tindak pidana di bidang
 jasa

 keuangan
 perekonomian
 dan/atau
 berdasarkan
 putusan pengadilan yang telah
 pidana

 - 14 -

 mempunyai kekuatan hukum tetap
 dalam 5 (lima) tahun terakhir;

 7) tidak pernah dihukum karena
 melakukan

 tindak
 pidana

 kejahatan berdasarkan putusan
 pengadilan yang telah mempunyai
 kekuatan hukum tetap dalam 5
 (lima) tahun terakhir;

 8) tidak pernah dinyatakan pailit atau
 dinyatakan bersalah menyebabkan
 suatu badan usaha dinyatakan
 pailit

 berdasarkan
 putusan

 pengadilan yang telah mempunyai
 kekuatan hukum tetap dalam 5
 (lima) tahun terakhir; dan

 9) tidak pernah menjadi pemegang
 saham, direksi, dewan komisaris,
 atau dewan pengawas syariah pada
 perusahaan jasa keuangan yang
 dicabut izin usahanya karena
 melakukan pelanggaran dalam 5
 (lima) tahun terakhir;

 3. dalam hal pemegang saham adalah negara
 Republik

 Indonesia,
 dokumen
 yang

 dilampirkan berupa Peraturan Pemerintah
 mengenai penyertaan modal negara Republik
 Indonesia untuk pendirian Perusahaan
 Pergadaian; dan/atau

 4. dalam hal pemegang saham adalah
 pemerintah

 daerah,
 dokumen

 dilampirkan berupa Peraturan Daerah
 mengenai penyertaan modal daerah untuk
 pendirian Perusahaan Pergadaian;

 d. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor, berupa:
 1.

 slip setoran dari pemegang saham atau
 anggota pendiri ke rekening tabungan atau
 giro atas nama Perusahaan Pergadaian; dan

 yang

 - 15 -

 2. rekening koran Perusahaan Pergadaian
 periode mulai dari tanggal penyetoran modal
 sampai dengan tanggal surat permohonan
 izin usaha;

 e. struktur organisasi yang memuat susunan
 personalia yang paling sedikit memiliki fungsi
 pemutus

 pinjaman,
 f.
 Penaksir,
 Nasabah, dan administrasi;

 rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang
 paling sedikit memuat:
 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang
 akan dilakukan;

 2. target dan langkah-langkah yang dilakukan
 untuk mewujudkan target dimaksud; dan

 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu)
 tahun ke depan;

 g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung
 dan ruangan kantor atau unit layanan
 (outlet), berupa fotokopi sertipikat hak milik,
 hak guna bangunan, atau hak pakai atas
 nama Perusahaan Pergadaian,

 atau

 perjanjian sewa gedung/ruangan disertai
 foto tampak luar gedung dan foto dalam
 ruangan serta tata letak (lay-out) ruangan;

 2. daftar inventaris dan peralatan kantor; dan
 3. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir
 yang akan digunakan;

 h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
 nama Perusahaan Pergadaian;

 i.
 j.

 bukti setor pelunasan biaya perizinan;

 bukti sertifikat Penaksir yang diterbitkan oleh
 lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang
 ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi
 Penaksir;

 k. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah
 Nasional

 Majelis Ulama Indonesia,
 bagi
 pelayanan

 - 16 -
 Perusahaan
 Pergadaian
 yang
 akan

 menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan
 Prinsip Syariah; dan

 l. pedoman penerapan anti pencucian uang dan
 pencegahan pendanaan terorisme.

 (3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas
 permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
 permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara
 lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam
 Peraturan OJK ini.

 (4) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau
 permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon
 paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan
 diterima.

 (5) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan
 tidak lengkap, pemohon harus menyampaikan
 kekurangan dokumen tersebut paling lama 10
 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan
 kelengkapan dokumen dari OJK.

 (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (5) telah berakhir dan pemohon tidak
 menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan
 izin usaha dinyatakan batal.

 (7) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan
 penolakan.

 (8) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK
 menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai
 lingkup wilayah usaha sebagai:
 a. perusahaan pergadaian,

 bagi

 Perusahaan

 Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha
 secara konvensional; atau

 b. perusahaan pergadaian syariah, bagi Perusahaan
 Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan
 usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

 - 17 -
 (9) Ketentuan lebih
 lanjut mengenai tata cara

 permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
 Surat Edaran OJK.

 Pasal 10

 Nama Perusahaan Pergadaian harus dicantumkan secara
 jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan
 bentuk badan hukum dan memuat kata:
 a. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai, bagi
 Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan
 usaha secara konvensional; atau

 b. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai
 diikuti dengan kata syariah, bagi Perusahaan
 Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha
 berdasarkan Prinsip Syariah.

 Pasal 11

 (1) Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin
 usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha
 paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal izin
 usaha ditetapkan.

 (2) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan
 pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) kepada OJK paling lama 15 (lima belas)
 Hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

 (3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan
 menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri
 fotokopi Surat Bukti Gadai.

 Pasal 12

 (1) Perusahaan Pergadaian dilarang membuka atau
 memindahkan alamat unit layanan (outlet) di luar

 - 18 -

 wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan
 pemberian izin usaha dari OJK.

 (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara
 pembukaan atau pemindahan alamat unit layanan
 (outlet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
 dalam Surat Edaran OJK.

 BAB IV

 PENYELENGGARAAN USAHA
 Pasal 13

 (1) Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:
 a. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan
 berdasarkan hukum Gadai;

 b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan
 berdasarkan fidusia;

 c. pelayanan jasa
 dan/atau

 titipan barang berharga;
 d. pelayanan jasa taksiran.

 (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian
 dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:
 a. kegiatan lain yang tidak

 komisi

 terkait Usaha

 Pergadaian yang memberikan pendapatan
 berdasarkan

 (fee based income)

 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
 perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
 dan/atau

 b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

 (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional
 atau berdasarkan Prinsip Syariah.

 (4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
 Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib
 menggunakan akad dengan ketentuan:

 - 19 -

 a. memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan
 (tawazun), kemaslahatan
 universalisme (alamiyah);

 b. tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm,
 risywah, dan objek haram; dan

 c.

 tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
 Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan
 kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional
 Majelis Ulama Indonesia.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain
 dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat Edaran
 OJK.

 Pasal 14

 (1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan
 kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus tidak sedang
 dikenakan sanksi oleh OJK.

 (2) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan
 kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK
 dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian
 paling sedikit mengenai:
 a. kegiatan usaha yang akan dilakukan; dan
 b. hak dan kewajiban para pihak.

 (3) OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dan mengeluarkan surat
 persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua
 puluh) Hari setelah permohonan diterima secara
 lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam
 Peraturan OJK ini.

 Pasal 15

 Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan
 usaha penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan
 berdasarkan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

 (maslahah), dan

 - 20 -

 13 ayat (1) huruf b wajib melakukan mitigasi risiko, yang
 dapat dilakukan dengan:
 a. mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme
 asuransi kredit atau penjaminan kredit;

 b. mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan
 melalui mekanisme asuransi; dan/atau

 c. melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas barang
 yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha.

 Pasal 16
 Perusahaan
 Pergadaian
 wajib
 mencantumkan

 keterangan/informasi secara jelas di setiap kantor atau
 unit layanan (outlet) hal sebagai berikut:
 a. nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
 b. nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa
 Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
 hari dan jam operasional; dan

 c.

 d. tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil
 bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan
 kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan
 biaya administrasi.

 Pasal 17

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib menetapkan Barang
 Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan.

 (2) Penetapan Barang Jaminan yang dapat diterima
 sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib dilakukan sesuai dengan kriteria Barang
 Jaminan.

 (3) Ketentuan mengenai kriteria Barang Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
 Surat Edaran OJK.

 Pasal 18

 Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman
 berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk:
 a. menggunakan Barang Jaminan;

 - 21 -

 b. menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah;
 c. memiliki Barang Jaminan; dan/atau
 d. menggadaikan kembali Barang Jaminan kepada
 pihak lain.

 Pasal 19

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki paling sedikit
 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran
 atas Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan
 (outlet).

 (2) Dalam melakukan penaksiran, Penaksir wajib
 dilengkapi pedoman tertulis yang ditetapkan oleh
 Perusahaan Pergadaian.

 (3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 lulus sertifikasi penaksiran Barang Jaminan.

 Pasal 20

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib memberikan nilai
 taksiran atas setiap Barang Jaminan kepada
 Nasabah.

 (2) Dalam rangka memenuhi kualitas penaksiran Barang
 Jaminan, Perusahaan Pergadaian wajib:
 a. menyediakan alat penaksir; dan
 b. menetapkan daftar harga pasar Barang Jaminan
 yang wajar.

 Pasal 21

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib memenuhi nilai
 minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan
 nilai taksiran Barang Jaminan dalam memberikan
 Uang Pinjaman kepada Nasabah, kecuali apabila
 Nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki
 Uang Pinjaman yang lebih rendah.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai minimum
 perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai
 taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 - 22 -
 Pasal 22

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki tempat
 penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum
 Gadai dan barang titipan yang memenuhi
 persyaratan keamanan dan keselamatan.

 (2) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman
 tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan
 Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan
 barang titipan.

 (3) Perusahaan Pergadaian wajib mengasuransikan
 Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan
 barang titipan dalam rangka memitigasi risiko.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat
 penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum
 Gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 Pasal 23

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib menyerahkan Surat
 Bukti Gadai kepada Nasabah pada saat menerima
 Barang Jaminan.

 (2) Surat Bukti Gadai sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib disusun dengan memenuhi ketentuan
 perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
 mengenai perlindungan konsumen sektor jasa
 keuangan.

 (3) Perusahaan Pergadaian wajib menyimpan paling
 sedikit 1 (satu) salinan Surat Bukti Gadai untuk
 setiap transaksi.

 Pasal 24

 (1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan
 jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4
 (empat) bulan.

 (2) Dalam hal Uang Pinjaman dengan jaminan
 berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai

 - 23 -

 dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian
 dapat melelang Barang Jaminan.

 (3) Sebelum pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara
 Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, Barang
 Jaminan dapat dijual dengan cara:
 a. Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya;
 atau

 b. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan
 Pergadaian

 untuk
 Jaminannya.

 (4) Dalam hal Perusahaan Pergadaian bersepakat
 dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan
 sebagaimana dimaksud pada ayat

 menjualkan
 Barang

 (3), maka

 penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20
 (dua puluh) Hari setelah tanggal jatuh tempo.

 (5) Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan
 Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
 dimuat dalam Surat Bukti Gadai.

 (6) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai
 penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah
 terhadap Perusahaan Pergadaian.

 (7) Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum
 tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung
 maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian
 atau pegawainya.

 (8) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman
 tertulis untuk melakukan penjualan Barang Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 Pasal 25

 (1) Dalam hal Nasabah telah melunasi Uang Pinjaman
 beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil
 bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan
 kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,
 Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Barang

 - 24 -

 Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang
 sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan.

 (2) Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan
 Pergadaian wajib menggantinya dengan:
 a. uang atau barang yang nilainya sama atau
 setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat
 Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak,
 untuk Barang Jaminan berupa perhiasan; atau

 b. uang atau barang yang nilainya sama atau
 setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat
 Barang Jaminan tersebut dijaminkan, untuk
 Barang Jaminan selain perhiasan.

 Pasal 26

 Syarat dan tata cara penjualan Barang Jaminan
 berdasarkan hukum Gadai dengan cara Lelang
 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
 undangan.

 Pasal 27

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Uang
 Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan
 dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 26 atau berdasarkan kuasa menjual
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
 huruf b kepada Nasabah.

 (2) Perusahaan Pergadaian wajib mencatat secara
 terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 (3) Ketentuan lebih
 pengembalian

 Uang

 lanjut mengenai tata cara
 Kelebihan

 dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran
 OJK.

 sebagaimana

 - 25 -
 Pasal 28
 (1) Perusahaan
 Pergadaian
 wajib
 memiliki dan

 melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan
 penyelesaian sengketa bagi Nasabah.

 (2) Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian
 sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.

 (3) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan
 penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1)
 berpedoman pada Peraturan OJK mengenai
 perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan
 Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif
 penyelesaian

 sengketa
 pelaksanaannya.
 Pasal 29

 (1) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan
 kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

 Syariah

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib
 mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS.

 (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau
 rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi Dewan
 Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

 (3) Bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan
 hukum koperasi, pengangkatan DPS sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan setelah
 memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan
 Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

 (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
 diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan
 Pergadaian secara bersama-sama.

 (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
 tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada
 Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip
 Syariah.

 beserta
 peraturan

 - 26 -
 (6) Tugas
 pengawasan dan pemberian nasihat

 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit
 dilakukan terhadap:
 a. kegiatan operasional Perusahaan Pergadaian;
 b. pedoman operasional dan produk yang dipasarkan;
 dan

 c. pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi
 kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian yang
 antara lain mencakup produk, operasional, dan
 pemasaran.

 Pasal 30

 (1) Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan
 sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan
 wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

 (2) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan
 sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,
 wajib:
 a. mempunyai pembukuan terpisah untuk kegiatan
 usaha berdasarkan Prinsip Syariah dari kegiatan
 usaha konvensional; dan

 b. menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas
 pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
 berdasarkan Prinsip Syariah.

 Pasal 31

 (1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan
 sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Direksi
 Perusahaan

 Pergadaian
 harus

 mengajukan

 permohonan persetujuan kepada OJK dengan
 menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri
 dokumen:

 - 27 -

 a. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah
 Nasional Majelis Ulama Indonesia atau bukti
 sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah
 Nasional Majelis Ulama Indonesia;

 b. daftar riwayat hidup pegawai yang bertanggung
 jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan
 berdasarkan Prinsip Syariah, dilengkapi dengan
 pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
 dan

 c. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir
 berdasarkan Prinsip
 digunakan.

 Syariah yang akan

 (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas
 permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
 permohonan persetujuan dan dokumen diterima secara
 lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam
 Peraturan OJK ini.

 (3) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau
 permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon
 paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan
 diterima.

 (4) Dalam hal permohonan persetujuan menyelenggarakan
 sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
 yang disampaikan tidak lengkap, pemohon harus
 menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling
 lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan
 kelengkapan dokumen dari OJK.

 (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 ayat (4) telah berakhir dan pemohon tidak
 menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan
 persetujuan dinyatakan batal.

 (6) Penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan
 penolakan.

 (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) disetujui, OJK menetapkan surat persetujuan

 - 28 -

 penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan
 Prinsip Syariah.

 BAB V

 PELAPORAN
 Bagian Kesatu

 Perubahan Modal Disetor, Perubahan Alamat Kantor Pusat,
 dan Perubahan Nama Perusahaan Pergadaian

 Pasal 32

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan
 Modal Disetor secara tertulis kepada OJK paling lama
 15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan
 atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi
 yang berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota.

 (2) Pelaporan perubahan Modal Disetor sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi
 Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 5
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan
 bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi
 Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan
 hukum perseroan terbatas;

 b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan
 anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang
 berbentuk badan hukum koperasi; dan

 c. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak
 berasal dari pinjaman dan/atau tindak pidana
 pencucian uang.

 Pasal 33

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan
 alamat kantor pusat secara tertulis kepada OJK paling

 - 29 -

 lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
 pemindahan.

 (2) Pelaporan
 perubahan
 alamat
 kantor
 sebagaimana dimaksud pada ayat
 pusat
 (1) harus

 disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian
 dengan menggunakan format 6 sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan
 dilampiri dokumen:
 a. bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang
 baru; dan

 b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang
 telah mencantumkan alamat kantor pusat yang
 baru.

 Pasal 34

 (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan perubahan
 nama wajib melaporkan perubahan nama paling lama
 15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan
 dari instansi berwenang, atau disetujui oleh rapat
 anggota.

 (2) Laporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan
 Pergadaian

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan
 bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi
 Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan
 hukum perseroan terbatas;

 b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan
 anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang
 berbentuk badan hukum koperasi; dan

 c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
 Perusahaan Pergadaian yang baru.

 dengan menggunakan format 7

 - 30 -
 Bagian Kedua

 Pelaporan Perusahaan Pergadaian
 Pasal 35

 (1) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan
 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode
 yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30
 September, dan 31 Desember kepada OJK.

 (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada
 ayat

 (1),
 menyampaikan

 Perusahaan
 laporan

 diperlukan oleh OJK.

 (3) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan
 sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah
 wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha yang
 dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dalam
 laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1).

 (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir
 bulan berikutnya.

 (5) Apabila
 batas
 akhir
 penyampaian
 laporan

 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari
 libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari
 kerja pertama berikutnya.

 (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian berupa:
 a.
 b.
 c.

 profil Perusahaan Pergadaian;
 laporan keuangan; dan
 laporan operasional.

 (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan,
 dan tata cara penyampaian laporan berkala
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
 Surat Edaran OJK.

 Pergadaian
 sewaktu-waktu

 wajib
 bila

 - 31 -
 BAB VI

 PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
 PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

 Pasal 36
 (1) Perusahaan
 Pergadaian
 yang
 melakukan

 penggabungan atau peleburan wajib menyampaikan
 laporan penggabungan atau peleburan kepada OJK
 paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak
 tanggal diterimanya persetujuan atau pengesahan
 perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.

 (2) Laporan penggabungan atau peleburan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh
 Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan
 format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan
 dokumen:
 a.

 risalah rapat umum pemegang saham atau
 rapat anggota;

 b. akta hasil penggabungan atau peleburan yang
 telah disetujui atau disahkan oleh instansi yang
 berwenang;

 c. akta pendirian atas Perusahan Pergadaian hasil
 peleburan yang telah disahkan oleh instansi
 berwenang; dan

 d. data
 pemegang
 saham
 atau
 anggota

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
 huruf c, dalam hal terdapat pemegang saham
 baru atau anggota baru.

 (3) Berdasarkan laporan penggabungan atau peleburan
 sebagaimana dimaksud pada ayat

 (2), OJK

 menetapkan:
 a. pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian
 yang menggabungkan diri atau yang melakukan
 peleburan; dan/atau

 - 32 -

 b. pemberian izin usaha kepada Perusahaan
 Pergadaian hasil peleburan.

 (4) Sebelum pemberian izin usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan,
 Perusahaan Pergadaian hasil peleburan dilarang
 menjalankan kegiatan usaha.

 Pasal 37

 (1) Perusahaan Pergadaian yang diambil alih wajib
 menyampaikan laporan pengambilalihan kepada OJK
 paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal akta
 pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.

 (2) Laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi
 Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format
 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 a.

 risalah rapat umum pemegang saham atau
 rapat anggota;

 b. akta pengambilalihan; dan
 c. data pemegang saham atau anggota pendiri
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
 huruf c.

 Pasal 38

 (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan
 wajib menyampaikan laporan pemisahan kepada OJK
 paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak
 tanggal akta pemisahan yang dibuat di hadapan
 notaris.

 (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dapat dilakukan dengan cara:
 a. pemisahan murni; atau
 b. pemisahan tidak murni.

 (3) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas

 - 33 -

 Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum
 kepada 2 (dua) Perusahaan Pergadaian lain atau
 lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan
 Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut
 berakhir karena hukum.

 (4) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) huruf b mengakibatkan sebagian aset dan
 liabilitas Perusahaan Pergadaian beralih karena
 hukum kepada 1 (satu) Perusahaan Pergadaian lain
 atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan
 Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut
 tetap ada.

 (5) Laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan
 Pergadaian dengan menggunakan format 10
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan
 dokumen:
 a.

 b. akta pemisahan.
 (6) Berdasarkan
 laporan pemisahan sebagaimana

 dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha
 Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan
 murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 Pasal 39

 Perusahaan Pergadaian yang melakukan penggabungan,
 peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan wajib
 memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK ini dan
 peraturan

 penggabungan,
 pemisahan.

 perundang-undangan
 peleburan,

 lain
 pengambilalihan,

 risalah rapat umum pemegang saham atau rapat
 anggota; dan

 mengenai
 dan

 - 34 -
 BAB VII

 ASOSIASI PERUSAHAAN PERGADAIAN
 Pasal 40

 (1) Dalam hal telah terbentuk asosiasi yang menaungi
 Perusahaan Pergadaian di Indonesia, Perusahaan
 Pergadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. bagi Perusahaan Pergadaian yang telah
 mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya
 asosiasi, paling lama 3 (tiga) bulan sejak
 asosiasi terbentuk;

 b. bagi Perusahaan Pergadaian yang mendapatkan
 izin usaha setelah asosiasi terbentuk, paling
 lama 3 (tiga) bulan sejak mendapatkan izin
 usaha.

 (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 mendapat persetujuan dari OJK.

 (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 mempunyai tugas paling sedikit:
 a. mengkoordinasikan penyusunan standar praktik
 dan kode etik Perusahaan Pergadaian; dan

 b. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang
 berkelanjutan.

 (4) Pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (3) dilaporkan kepada OJK.

 BAB VIII

 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
 Bagian Kesatu

 Pengawasan Perusahaan Pergadaian
 Pasal 41

 (1) Pengawasan terhadap
 dilakukan oleh OJK.

 Perusahaan
 Pergadaian

 - 35 -
 (2) Pengawasan terhadap
 Perusahaan
 Pergadaian

 dilakukan berdasarkan Peraturan OJK ini dan
 peraturan pelaksanaannya.

 Bagian Kedua

 Pemeriksaan Perusahaan Pergadaian
 Pasal 42

 (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), OJK
 berwenang

 melakukan
 Perusahaan Pergadaian.

 (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan oleh tim Pemeriksa yang dapat terdiri dari:
 a. pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan
 Pemeriksaan;

 b. pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau
 c. gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain
 yang ditunjuk oleh OJK.

 Pasal 43

 Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Perusahaan
 Pergadaian dilakukan:
 a. secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan
 tahunan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau

 b. setiap waktu bila diperlukan.
 Pasal 44

 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat
 perintah Pemeriksaan dan surat pemberitahuan
 Pemeriksaan.

 (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan
 surat

 pemberitahuan
 Perusahaan Pergadaian.
 Pemeriksaan
 kepada
 Pemeriksaan
 terhadap

 - 36 -

 (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai
 berikut:
 a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
 b. nama Pemeriksa;
 c. tujuan Pemeriksaan;
 d. jangka waktu Pemeriksaan;
 e. dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan;
 dan

 f.

 batas waktu penyampaian dokumen kepada
 Pemeriksa.

 (4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3
 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan
 Pemeriksaan.

 (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 dikecualikan

 apabila
 pemberitahuan
 Pemeriksaan

 penyampaian
 diduga

 surat
 akan

 mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan
 atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan
 untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau
 menyembunyikan

 atau
 menghilangkan
 data,

 keterangan, atau laporan, yang diperlukan dalam
 pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.

 Pasal 45

 (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 a. persiapan Pemeriksaan;
 b. pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan; dan
 c. pelaporan hasil Pemeriksaan.

 (2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis
 laporan berkala dan data lain yang mendukung.

 (3) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
 cara Pemeriksaan di Perusahaan Pergadaian,

 - 37 -

 Pemeriksaan di kantor OJK, atau Pemeriksaaan di
 tempat lain yang ditentukan oleh OJK.

 Pasal 46

 (1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa
 menunjukkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda
 pengenal Pemeriksa.

 (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 Perusahaan Pergadaian yang akan diperiksa dapat
 menolak dilakukannya Pemeriksaan.

 (3) Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen,
 dan/atau keterangan yang diperoleh selama
 Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak,
 kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan
 wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau
 diwajibkan oleh undang-undang.

 (4) Ketentuan lebih
 lanjut mengenai tata cara

 Pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran OJK.
 Pasal 47

 (1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Perusahaan
 Pergadaian yang diperiksa dilarang menolak dan/atau
 menghambat kelancaran proses Pemeriksaan.

 (2) Dalam pelaksanaan
 Pemeriksaan, Perusahaan

 Pergadaian yang diperiksa wajib untuk:
 a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau
 meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi,
 memorandum, dokumen, data
 termasuk salinannya;

 elektronik,

 b. memberikan keterangan dan penjelasan yang
 berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan
 maupun tertulis;

 c. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk
 memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan
 yang dipandang perlu;

 - 38 -

 d. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk
 meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik
 yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
 dan/atau

 e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor
 independen untuk memberikan data, dokumen,
 dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait
 dengan Pemeriksaan.

 (3) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dinyatakan
 menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila
 tidak

 melaksanakan
 kewajiban

 dimaksud pada ayat (2) atau meminjamkan buku,
 memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang
 tidak benar.

 Pasal 48

 (1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berakhir,
 Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.

 (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) terdiri dari:
 a. laporan hasil Pemeriksaan sementara; dan
 b. laporan hasil Pemeriksaan final.

 (3) Pemeriksa menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan
 sementara kepada Perusahaan Pergadaian paling
 lama 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya
 pelaksanaan Pemeriksaan.

 (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi
 OJK yang harus dilakukan oleh Perusahaan
 Pergadaian, maka Perusahaan Pergadaian wajib
 melakukan rekomendasi tersebut.

 (5) Perusahaan Pergadaian wajib melakukan langkah-
 langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang
 terdapat

 dalam

 (6) Perusahaan
 pelaksanaan

 laporan
 hasil

 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 Pergadaian

 wajib
 langkah-langkah
 Pemeriksaan
 tindak

 melaporkan
 lanjut

 sebagaimana

 - 39 -

 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK
 paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil
 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (7) Kewajiban melakukan rekomendasi sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) berakhir dalam hal OJK
 menilai bahwa Perusahaan Pergadaian

 melakukan rekomendasi tersebut.

 (8) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
 disampaikan kepada Perusahaan Pergadaian melalui
 surat.

 (9) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dapat
 mengajukan

 tanggapan
 atas
 laporan
 hasil

 Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3) kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh)
 Hari setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil
 Pemeriksaan sementara.

 (10) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada ayat (9) Perusahaan Pergadaian tidak
 memberikan

 tanggapan
 atas
 Pemeriksaan sementara secara
 laporan
 hasil
 tertulis, OJK

 menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara
 menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling
 lambat 15 (lima belas) Hari setelah jangka waktu
 sebagaimana dimaksud ayat (9) berakhir.

 (11) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan
 tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas
 laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah
 disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya
 pembahasan, OJK menetapkan laporan hasil
 Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil
 Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari
 setelah diterimanya tanggapan dari Perusahaan
 Pergadaian yang diperiksa.

 (12) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan
 tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan
 hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan
 dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan

 telah

 - 40 -

 hasil Pemeriksaan sementara, maka OJK dapat
 mengundang

 Perusahaan
 Pergadaian
 yang

 bersangkutan guna melakukan pembahasan atas
 tanggapan yang disampaikan.

 (13) Proses pembahasan atas tanggapan laporan hasil
 Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada
 ayat (12) paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak
 diterimanya surat tanggapan.

 (14) Berdasarkan
 hasil
 pembahasan
 sebagaimana

 dimaksud pada ayat (13), OJK menetapkan laporan
 hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil
 Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari
 setelah selesainya pembahasan bersama Perusahaan
 Pergadaian yang diperiksa.

 (15) Laporan hasil Pemeriksaan final sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat rahasia.

 (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil
 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur dalam Surat Edaran OJK.

 Bagian Ketiga

 Kerja Sama Dengan Pihak Tertentu
 Pasal 49

 (1) OJK dapat bekerja sama dengan pihak tertentu untuk
 dan atas nama OJK melaksanakan sebagian fungsi
 pengawasan Perusahaan Pergadaian.

 (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara OJK
 dengan pihak tertentu yang menerima kerja sama.

 (3) Pihak tertentu yang melakukan kerja sama harus
 melaporkan rencana dan pelaksanaan sebagian tugas
 pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.

 (4) Ketentuan mengenai kerja sama OJK dengan pihak
 tertentu untuk melaksanakan sebagian fungsi
 pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana

 - 41 -

 dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan rencana serta
 pelaksanaan pengawasan Perusahaan Pergadaian
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih
 lanjut dalam Surat Edaran OJK.

 BAB IX

 PENCABUTAN IZIN USAHA
 Pasal 50

 (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian
 dilakukan oleh OJK.

 (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pergadaian:
 a. bubar karena pailit;
 b. bubar karena keputusan rapat umum pemegang
 saham atau rapat anggota, atau menurut
 anggaran dasar jangka waktunya berakhir;

 c. bubar karena penggabungan, peleburan, atau
 pemisahan;

 d. melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga
 tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian; atau

 e. dikenakan
 sanksi
 pencabutan izin usaha.

 (3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK,
 Perusahaan Pergadaian wajib melakukan penyelesaian
 kewajibannya kepada Nasabah.
 penyelesaian

 (4) Prosedur

 dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan
 peraturan perundang-undangan dan memperhatikan
 kepentingan Nasabah.

 Pasal 51

 (1) Perusahaan Pergadaian yang dinyatakan pailit wajib
 menyampaikan laporan kepada OJK paling lama 20
 (dua puluh) Hari sejak ditetapkannya putusan pailit.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian

 administratif
 berupa

 kewajiban sebagaimana

 - 42 -

 dengan menggunakan format 11 sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan
 dilampiri dokumen:
 a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya
 putusan pailit atau penetapan pembubaran; dan
 izin usaha sebagai Perusahaan

 b. fotokopi
 Pergadaian.

 (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2), OJK mencabut izin usaha Perusahaan
 Pergadaian.

 Pasal 52

 (1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan
 pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
 ayat (2) huruf b atau melakukan perubahan kegiatan
 usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
 huruf d, wajib mendapatkan persetujuan dari OJK.
 pembubaran

 (2) Permohonan
 persetujuan
 atau

 perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi
 Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format
 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 a. rancangan akta pembubaran atau rancangan
 akta perubahan anggaran dasar yang memuat
 rencana kegiatan usaha yang baru; dan
 b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban.

 (3) Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh
 persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan
 usaha dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib melaporkan pembubaran atau perubahan
 kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak
 tanggal ditetapkannya akta pembubaran atau sejak
 perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi
 berwenang, dengan menggunakan format 13

 - 43 -

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 a.

 risalah rapat umum pemegang saham atau rapat
 anggota;

 b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan
 oleh instansi berwenang; dan

 c. bukti penyelesaian hak dan kewajiban.
 Pasal 53

 Perusahaan Pergadaian yang telah dicabut izin usahanya
 dilarang untuk menggunakan kata Gadai atau kata yang
 mencirikan kegiatan Gadai dalam nama perusahaan.

 Pasal 54

 OJK dapat mengumumkan pelaku usaha yang telah
 terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

 BAB X

 PERUSAHAAN PERGADAIAN PEMERINTAH
 Pasal 55

 (1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dinyatakan telah
 memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan
 Peraturan OJK ini.

 (2) Permodalan Perusahaan Pergadaian Pemerintah
 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

 (3) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dikecualikan dari
 ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
 Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 19 ayat (3)
 Peraturan OJK ini.

 Pasal 56

 (1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan
 kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

 Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

 - 44 -

 Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib membentuk
 unit usaha syariah.

 (2) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) merupakan unit kerja dari kantor pusat
 Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi
 sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan
 kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

 Pasal 57

 (1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang mempunyai
 unit usaha syariah wajib memenuhi ketentuan:
 a. mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk
 kegiatan unit usaha syariah;

 b. mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang
 bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
 usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip
 Syariah; dan

 c. mempunyai pembukuan terpisahkan untuk unit
 usaha syariah.

 (2) Pimpinan unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian
 Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b wajib memenuhi ketentuan:
 a. diangkat oleh Direksi Perusahaan Pergadaian
 Pemerintah; dan

 b. tidak melakukan rangkap jabatan pada fungsi
 lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk
 mendukung pelaksanaan

 kegiatan usaha

 berdasarkan Prinsip Syariah.
 Pasal 58

 Untuk membentuk unit usaha syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Direksi Perusahaan
 Pergadaian Pemerintah harus mengajukan permohonan
 izin unit usaha syariah kepada OJK dengan dilampiri:
 a. anggaran dasar Perusahaan Pergadaian Pemerintah
 yang memuat maksud dan tujuan melakukan kegiatan
 usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

 - 45 -

 b. surat keputusan dari rapat umum pemegang saham
 atau Direksi, yang membuktikan adanya modal kerja
 yang disisihkan untuk unit usaha syariah;

 c. dokumen DPS, meliputi:
 1. keputusan rapat umum pemegang saham
 mengenai pengangkatan DPS; dan

 2. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah
 Nasional Majelis Ulama Indonesia;

 d. dokumen pimpinan unit usaha syariah meliputi:
 1. surat keputusan Direksi Perusahaan Pergadaian
 Pemerintah mengenai pengangkatan pimpinan
 unit usaha syariah;

 2. surat pernyataan dari pimpinan unit usaha
 syariah dan diketahui oleh Direksi Perusahaan
 Pergadaian Pemerintah yang menyatakan bahwa
 pimpinan unit usaha syariah tidak rangkap
 jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang
 bertujuan untuk mendukung pelaksanaan
 kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan

 3. daftar riwayat hidup pimpinan unit usaha
 syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna
 yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan

 e. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir
 berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.

 Pasal 59

 (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 35 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah
 berupa laporan unit usaha syariah dalam hal
 Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah memiliki izin
 pembukaan unit usaha syariah.

 (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 35 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah
 wajib menyampaikan kepada OJK:
 a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
 oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat)
 bulan setelah tahun buku berakhir; dan

 - 46 -

 b. laporan bulanan sesuai peraturan perundang-
 undangan.

 BAB XI
 SANKSI

 Pasal 60

 (1) Perusahaan Pergadaian yang tidak memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
 (2), Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12
 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15,
 Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal
 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),
 Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat
 (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24
 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2),
 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan
 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat
 (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1),
 Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
 dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37
 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1),
 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (4), ayat
 (5), dan ayat (6), Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4), Pasal
 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56
 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59
 ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi
 administratif berupa:
 a. peringatan;
 b. pembekuan kegiatan usaha;
 c. pembatalan

 persetujuan penyelenggaraan

 sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
 Syariah;

 d. pencabutan izin unit usaha syariah bagi
 Perusahaan Pergadaian Pemerintah; dan/atau

 e. pencabutan izin usaha.

 - 47 -

 (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
 a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
 dengan jangka waktu paling lama masing-masing 40
 (empat puluh) Hari.

 (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi
 peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 Perusahaan Pergadaian telah memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut
 sanksi peringatan.

 (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan
 Perusahaan Pergadaian tetap tidak memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
 mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

 (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara
 tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka
 waktu paling lama 6 (enam) bulan.

 (6) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu
 pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian telah memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
 mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

 (7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu
 pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian tidak juga
 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), OJK melakukan:
 a. pembatalan

 persetujuan penyelenggaraan

 sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
 Syariah;

 b. pencabutan izin unit usaha syariah bagi
 Perusahaan Pergadaian Pemerintah; atau

 c. pencabutan izin usaha.
 Pasal 61

 (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar di
 OJK dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

 - 48 -

 dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1)
 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi berupa
 peringatan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut
 dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1
 (satu) bulan.

 (2) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi
 peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 pelaku Usaha Pergadaian telah memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut
 sanksi peringatan.

 (3) Dalam hal masa berlaku peringatan kedua
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan
 pelaku Usaha Pergadaian tetap tidak memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
 membatalkan pendaftaran.

 BAB XII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 62

 Perusahaan Pergadaian Pemerintah harus menyesuaikan
 kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 13
 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 2 (dua) tahun sejak
 Peraturan OJK ini diundangkan.

 Pasal 63

 Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang
 telah mendapat persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK
 ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

 Pasal 64

 Permohonan izin pembukaan unit usaha syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus diajukan
 oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah kepada OJK
 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini
 diundangkan.

 - 49 -
 BAB XIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 65

 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Juli 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Juli 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 152

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 31/POJK.05/2016 </reg_id>
<reg_title> USAHA PERGADAIAN </reg_title>
<set_date> 29 Juli 2016 </set_date>
<effective_date> 29 Juli 2016 </effective_date>
<issued_date> 29 Juli 2016 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2011' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XI' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 53 /POJK.04/2016
 TENTANG

 PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN EMITEN
 YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak
 tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang
 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
 sektor Pasar Modal termasuk Biro Administrasi Efek
 beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

 b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan
 kepastian mengenai pengaturan terhadap pemeliharaan
 dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang
 menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, peraturan
 mengenai Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi
 Efek dan Emiten yang Menyelenggarakan Administrasi
 Efek Sendiri, yang diterbitkan sebelum terbentuknya
 Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

 - 2 -

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan
 Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang
 Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMINISTRASI
 EFEK DAN EMITEN YANG MENYELENGGARAKAN
 ADMINISTRASI EFEK SENDIRI.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud
 dengan:
 1. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan
 kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan
 pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan
 dengan Efek.

 2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
 3. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang memenuhi
 kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor
 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

 - 3 -
 BAB II
 PEMELIHARAAN DOKUMEN
 Bagian Kesatu

 Biro Administrasi Efek
 Pasal 2

 Biro Administrasi Efek wajib mengadministrasikan,
 menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan
 keterangan dalam bentuk cetak dan elektronik yang
 berhubungan dengan:
 a. Emiten yang Efek-nya diadministrasikan oleh Biro
 Administrasi Efek;

 b. jasa administrasi Efek yang diberikan; dan
 c. manajemen Biro Administrasi Efek.

 Pasal 3

 Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
 paling sedikit terdiri dari:
 a. anggaran dasar Emiten beserta semua perubahannya;
 dan

 b. kontrak pengelolaan administrasi Efek Emiten.
 Pasal 4

 Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
 paling sedikit terdiri dari:
 a. salinan laporan kegiatan operasional Biro Administrasi
 Efek yang terdiri dari laporan kegiatan registrasi, daftar
 komposisi denominasi surat Efek, dan daftar penyebaran
 Efek;

 b. buku daftar pemegang saham dan dokumen
 pendukungnya;

 c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham dan notulen
 rapat yang berkaitan dengan jasa administrasi Efek
 lainnya;

 - 4 -

 d. pembagian dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek
 Terlebih Dahulu, dan hak atas Efek lainnya; dan

 e.

 registrasi kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih saham
 dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau
 Perusahaan Publik.

 Pasal 5

 Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
 paling sedikit terdiri dari:
 a. anggaran dasar beserta perubahannya;
 b. catatan kegiatan Biro Administrasi Efek termasuk catatan
 mengenai pelanggaran yang pernah dilakukan; dan

 c. dokumen lain termasuk surat menyurat, memorandum,
 makalah, buku, pemberitahuan pengumuman, edaran,
 dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Biro
 Administrasi Efek sehubungan dengan pelaksanaan
 kegiatan usahanya.

 Pasal 6

 Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan
 Pasal 4 wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan
 pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 7

 Biro Administrasi Efek wajib menjaga setiap Efek maupun
 catatan pembukuan dalam pengelolaannya dan wajib
 membuat salinan dari catatan pembukuan yang disimpan di
 tempat yang terpisah dan aman.

 Pasal 8

 Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
 disimpan paling singkat selama 5 (lima) tahun.

 - 5 -
 Bagian Kedua

 Emiten Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri
 Pasal 9

 (1) Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri
 seperti registrasi Efek, pembagian dividen, Saham Bonus,
 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pembagian hak atas
 Efek lainnya, dan penyelenggaraan administrasi lainnya
 wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara
 catatan, pembukuan, data, dan keterangan dalam bentuk
 cetak dan dalam bentuk elektronik yang berhubungan
 dengan pengelolaan administrasi Efek tersebut.

 (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
 tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan
 Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB III

 KETENTUAN SANKSI
 Pasal 10

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
 Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
 mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
 yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
 uang tertentu;

 c. pembatasan kegiatan usaha;
 d. pembekuan kegiatan usaha;
 e. pencabutan izin usaha;
 f. pembatalan persetujuan; dan
 g. pembatalan pendaftaran.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau
 huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

 - 6 -

 pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
 tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
 tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

 Pasal 11

 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 10 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
 tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan
 pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 12

 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11 kepada masyarakat.

 BAB IV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 13

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 Nomor Kep-76/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang
 Pemeliharaan Dokumen Oleh Biro Administrasi Efek dan
 Emiten Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri,
 beserta Peraturan Nomor X.H.2 yang merupakan lampirannya,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 - 7 -
 Pasal 14

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar
 setiap orang mengetahuinya,
 memerintahkan

 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 7 Desember 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 282

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 53 /POJK.04/2016
 TENTANG

 PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN EMITEN
 YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

 I. UMUM
 Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan

 wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
 Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan

 kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor
 Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar
 terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal
 yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.
 Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu

 untuk mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
 yang mengatur mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Biro Administrasi
 Efek dan Emiten Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri yaitu
 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-76/PM/1996
 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Biro
 Administrasi Efek dan Emiten Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek
 Sendiri, beserta Peraturan Nomor X.H.2 yang merupakan lampirannya,

 - 2 -

 menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan
 Dokumen Oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten Yang
 Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2

 Catatan, pembukuan, data, dan keterangan yang berhubungan
 dengan manajemen Biro Administrasi Efek antara lain:
 a. peraturan kepegawaian;
 b. standar operasional prosedur (SOP) kegiatan operasional;
 c. struktur organisasi;
 d. uraian tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai;
 e. daftar pegawai perusahaan; dan
 f.

 surat keterangan domisili.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4

 Dokumen notulen Rapat Umum Pemegang Saham dapat
 berupa berita acara Rapat Umum Pemegang Saham, akta
 Rapat Umum Pemegang Saham atau risalah rapat Rapat
 Umum Pemegang Saham.

 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.

 - 3 -

 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.

 Pasal 14
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5978

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 53/POJK.04/2016 </reg_id>
<reg_title> PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN EMITEN YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI </reg_title>
<set_date> 2 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 7 Desember 2016 </effective_date>
<issued_date> 7 Desember 2016 </issued_date>
<replaced_reg> 'Kep-76/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996', 'Kep-76/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 | Lampiran Peraturan Nomor X.H.2' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', '8/UU/1995' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB III' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 18 /POJK.03/2016
 TENTANG

 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal
 perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan
 diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan
 usaha perbankan tersebut;

 b. bahwa semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan
 usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan
 praktek tata kelola yang baik (good governance) serta
 fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
 pengendalian risiko bank;

 c. bahwa peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran,
 pemantauan, dan pengendalian risiko dimaksudkan
 agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak
 menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan
 bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan
 usaha bank;

 d. bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank
 harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu
 sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan
 komprehensif;

 - 2 -

 e. bahwa dalam rangka menciptakan prakondisi dan
 infrastruktur pengelolaan risiko, bank wajib
 mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan
 pengelolaan risikonya;

 f. bahwa transparansi merupakan salah satu aspek yang
 perlu diperhatikan dalam pengendalian risiko yang
 dihadapi bank;

 g. bahwa peningkatan kualitas penerapan manajemen
 risiko akan mendukung efektivitas kerangka
 pengawasan bank berbasis risiko;

 h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
 huruf e, huruf f, dan huruf g perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan
 Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM.

 - 3 -
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk
 kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar
 negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional.

 2. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu
 peristiwa tertentu.

 3. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan
 prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,
 mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko
 yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

 4. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak
 lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank,
 termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur,
 Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan
 settlement risk.

 5. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan
 rekening administratif, termasuk transaksi derivatif,
 akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi
 pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.

 6. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat
 ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban
 yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas
 dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat
 diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi
 keuangan Bank.

 - 4 -

 7. Risiko Operasional adalah Risiko akibat
 ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses
 internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
 dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang
 mempengaruhi operasional Bank.

 8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak
 mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan
 perundang-undangan dan ketentuan.

 9. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum
 dan/atau kelemahan aspek yuridis.

 10. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya
 tingkat kepercayaan

 pemangku kepentingan

 (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif
 terhadap Bank.

 11. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan
 dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu
 keputusan stratejik serta kegagalan dalam
 mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

 12. Direksi:
 a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan
 Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan
 Perseroan Daerah adalah direksi
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
 diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 9 Tahun 2015;

 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada
 Bank yang belum berubah bentuk menjadi
 Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan
 Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

 - 5 -

 Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor
 Tahun 2015;

 9

 c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi
 adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
 Perkoperasian;

 d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang
 dari bank yang berkedudukan di luar negeri
 adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu
 tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.

 13. Dewan Komisaris:
 a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan
 Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

 b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan
 pengawas sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
 telah diubah terakhir dengan Undang-
 Undang Nomor 9 Tahun 2015;

 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah
 komisaris sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
 telah diubah terakhir dengan Undang-
 Undang Nomor 9 Tahun 2015;

 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada
 Bank yang belum berubah bentuk menjadi
 Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan
 Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 2015;

 - 6 -

 c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi
 adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
 Perkoperasian;

 d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang
 dari bank yang berkedudukan di luar negeri
 adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan
 fungsi pengawasan.

 14. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau
 perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh
 Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di
 dalam maupun di luar negeri yang melakukan
 kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:
 a. perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu
 Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih
 dari 50% (lima puluh persen);

 b. perusahaan partisipasi (participation company)
 adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan
 Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang,
 namun Bank memiliki pengendalian terhadap
 perusahaan;

 c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari
 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima
 puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu:
 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya
 pada Perusahaan Anak adalah masing-
 masing sama besar; dan

 2) masing-masing pemilik melakukan
 pengendalian secara bersama terhadap
 Perusahaan Anak;

 d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi
 keuangan harus dikonsolidasikan.

 - 7 -
 BAB II

 RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO
 Pasal 2

 (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara
 efektif, baik untuk Bank secara individu maupun
 untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan
 Anak.

 (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen
 Risiko serta penetapan limit Risiko;

 c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
 pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta
 sistem informasi Manajemen Risiko; dan

 d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 Pasal 3

 Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan
 usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan
 Bank.

 Pasal 4

 (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 mencakup:
 a. Risiko Kredit;
 b. Risiko Pasar;
 c.

 Risiko Likuiditas;

 d. Risiko Operasional;
 e. Risiko Hukum;
 f.

 Risiko Reputasi;
 g.
 Risiko Stratejik; dan
 h. Risiko Kepatuhan.

 (2) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk
 seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 - 8 -
 BAB III
 PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 5

 Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab
 yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan
 penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2.

 Bagian Kedua

 Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
 Pasal 6

 (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 bagi Direksi paling sedikit:
 a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen
 Risiko secara tertulis dan komprehensif;

 b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
 Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang
 diambil oleh Bank secara keseluruhan;

 c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
 memerlukan persetujuan Direksi;

 d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada
 seluruh jenjang organisasi;

 e. memastikan peningkatan kompetensi sumber
 daya manusia yang terkait dengan Manajemen
 Risiko;

 f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko
 telah beroperasi secara independen; dan

 g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk
 memastikan:
 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 2. kecukupan implementasi sistem informasi
 Manajemen Risiko; dan

 - 9 -

 3. ketepatan kebijakan dan prosedur
 Manajemen Risiko serta penetapan limit
 Risiko.

 (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung
 jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi
 harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai
 Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional
 Bank dan mampu mengambil tindakan yang
 diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.

 Bagian Ketiga

 Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 Pasal 7

 Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
 a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen
 Risiko;

 b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
 pelaksanaan kebijakan

 sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

 c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
 yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan
 persetujuan Dewan Komisaris.

 BAB IV

 KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO
 SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

 Bagian Kesatu

 Kebijakan Manajemen Risiko
 Pasal 8

 Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan
 transaksi perbankan;

 Manajemen Risiko

 - 10 -

 b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan
 sistem informasi Manajemen Risiko;

 c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
 d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
 e. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam
 kondisi terburuk (worst case scenario); dan

 f.

 penetapan sistem pengendalian intern dalam
 penerapan Manajemen Risiko.

 Bagian Kedua

 Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
 Pasal 9

 (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit
 Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
 huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang
 akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko Bank.

 (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit
 Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
 sedikit memuat:
 a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang
 jelas;

 b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur
 Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko
 secara berkala; dan

 c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan
 penetapan limit Risiko secara memadai.

 (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) wajib mencakup:
 a. limit secara keseluruhan;
 b. limit per jenis Risiko; dan
 c.

 limit per aktivitas fungsional tertentu yang
 memiliki eksposur Risiko.

 - 11 -
 BAB V

 PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN,
 DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI
 MANAJEMEN RISIKO

 Bagian Kesatu
 Umum

 Pasal 10

 (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi,
 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
 terhadap faktor-faktor Risiko (risk factors) yang
 bersifat material.

 (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran,
 pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
 dan

 b. laporan yang akurat dan informatif mengenai
 kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional,
 dan eksposur Risiko Bank.

 Bagian Kedua

 Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan
 Pengendalian Risiko

 Pasal 11

 (1) Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi
 Risiko, Bank wajib melakukan analisis paling sedikit
 terhadap:
 a. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
 b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

 (2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko,
 Bank wajib paling sedikit melakukan:

 - 12 -

 a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian
 asumsi, sumber data, dan prosedur yang
 digunakan untuk mengukur Risiko; dan

 b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran
 Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan
 usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko,
 yang bersifat material.

 (3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko,
 Bank wajib paling sedikit melakukan:
 a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 b. penyempurnaan proses pelaporan dalam hal
 terdapat perubahan kegiatan usaha, produk,
 transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan
 sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang
 bersifat material.

 (4) Bank wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko
 untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat
 membahayakan kelangsungan usaha Bank.

 (5) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko suku
 bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko Likuiditas
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
 dan huruf c, Bank paling sedikit menerapkan Assets
 and Liabilities Management (ALMA).

 Bagian Ketiga

 Sistem Informasi Manajemen Risiko
 Pasal 12

 (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mencakup
 laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
 a. eksposur Risiko;
 b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur
 Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
 Pasal 9; dan

 - 13 -
 c.

 realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko
 dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

 (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem
 informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada
 Direksi.

 BAB VI

 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 Bagian Kesatu
 Umum

 Pasal 13

 Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern
 secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan
 operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

 Pasal 14

 (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit mampu secara
 tepat waktu mendeteksi kelemahan dan
 penyimpangan yang terjadi.

 (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib memastikan:
 a. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
 undangan serta kebijakan atau ketentuan intern
 Bank;

 b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen
 yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat
 waktu;

 c.
 d.

 efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan
 operasional; dan

 efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada
 organisasi Bank secara menyeluruh.

 - 14 -
 Bagian Kedua

 Sistem Pengendalian Intern dalam
 Penerapan Manajemen Risiko

 Pasal 15

 (1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan
 Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup:
 a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan
 jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada
 kegiatan usaha Bank;

 b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk
 pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur
 Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
 Pasal 9;

 c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi
 yang jelas dari satuan kerja operasional kepada
 satuan kerja yang melaksanakan fungsi
 pengendalian;

 d. struktur organisasi yang menggambarkan secara
 jelas kegiatan usaha Bank;

 e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional
 yang akurat dan tepat waktu;

 f. kecukupan prosedur untuk memastikan
 kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan
 perundang-undangan;

 g.

 kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif
 terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional
 Bank;

 h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap
 sistem informasi Manajemen Risiko;

 i.

 dokumentasi secara lengkap dan memadai
 terhadap prosedur operasional, cakupan, dan
 temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank
 berdasarkan hasil audit; dan

 - 15 -
 j.

 verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan
 berkesinambungan terhadap penanganan
 kelemahan Bank yang bersifat material dan
 tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki
 penyimpangan yang terjadi.

 (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam
 penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit
 intern.

 BAB VII
 ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 16

 Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen
 Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
 Bank wajib membentuk:
 a. komite Manajemen Risiko; dan
 b. satuan kerja Manajemen Risiko.

 Bagian Kedua

 Komite Manajemen Risiko
 Pasal 17

 (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 a. mayoritas Direksi; dan
 b. pejabat eksekutif terkait.

 (2) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen
 Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 memberikan rekomendasi kepada direktur utama,
 yang paling sedikit mencakup:
 a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman
 penerapan Manajemen Risiko;

 - 16 -

 b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan
 Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi
 pelaksanaan Manajemen Risiko; dan

 c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan
 bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

 Bagian Ketiga

 Satuan Kerja Manajemen Risiko
 Pasal 18

 (1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko
 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
 disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha
 Bank serta Risiko yang melekat pada Bank.

 (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap
 satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan
 terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi
 pengendalian intern.

 (3) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung
 kepada direktur utama atau kepada direktur yang
 ditugaskan secara khusus.

 (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja
 Manajemen Risiko meliputi:
 a. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen
 Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;

 b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan
 (composite), per jenis Risiko, dan per jenis
 aktivitas fungsional serta melakukan stress
 testing;

 c.

 kaji ulang secara berkala terhadap proses
 Manajemen Risiko;

 d. pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk
 baru;

 e.

 evaluasi terhadap akurasi model dan validitas
 data yang digunakan untuk mengukur Risiko,

 - 17 -

 bagi Bank yang menggunakan model untuk
 keperluan intern (internal model);

 f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja
 operasional (risk-taking unit) dan/atau kepada
 komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan
 yang dimiliki; dan

 g. menyusun dan menyampaikan laporan profil
 Risiko kepada direktur utama atau direktur yang
 ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen
 Risiko secara berkala.

 Bagian Keempat

 Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja
 Manajemen Risiko

 Pasal 19

 Satuan kerja operasional (risk-taking unit) sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menginformasikan
 eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang
 bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko
 secara berkala.

 BAB VIII

 PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU
 Pasal 20

 (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara
 tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada
 produk atau aktivitas baru Bank.

 (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) paling sedikit mencakup:
 a. sistem dan prosedur (standard operating
 procedures) serta kewenangan dalam pengelolaan
 produk dan aktivitas baru;

 b.

 identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada
 produk atau aktivitas baru, baik yang terkait
 dengan Bank maupun nasabah;

 - 18 -

 c. masa uji coba metode pengukuran dan
 pemantauan Risiko terhadap produk dan
 aktivitas baru;

 d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan
 aktivitas baru;

 e.
 f.

 analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas
 baru; dan

 transparansi informasi kepada nasabah.

 (3) Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk
 baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria:
 a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan
 sebelumnya oleh Bank; atau

 b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya
 oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang
 mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko
 tertentu pada Bank.

 Pasal 21

 Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus
 dan/atau pegawai Bank untuk memasarkan produk atau
 melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk
 atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau
 fasilitas Bank.

 Pasal 22

 Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk
 atau aktivitas Bank kepada nasabah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, baik secara
 tertulis maupun lisan.

 - 19 -
 BAB IX

 PELAPORAN
 Bagian Kesatu

 Laporan Profil Risiko serta Laporan Produk dan
 Aktivitas Baru

 Pasal 23

 (1) Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko
 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) yang disampaikan oleh satuan kerja
 Manajemen Risiko, wajib memuat substansi yang
 sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan
 oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada direktur
 utama dan komite Manajemen Risiko.

 (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi
 bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan
 bulan Desember.

 (4) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari
 kerja setelah akhir bulan laporan.

 (5) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat
 meminta Bank menyampaikan laporan profil Risiko
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangka
 waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (3).

 Pasal 24

 (1) Bank wajib menyampaikan laporan produk atau
 aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang
 terdiri atas:
 a. Laporan rencana penerbitan produk atau
 pelaksanaan aktivitas baru; dan

 b. Laporan realisasi penerbitan produk atau
 pelaksanaan aktivitas baru.

 - 20 -

 (2) Laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf a wajib disampaikan paling lambat 60 (enam
 puluh) hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan
 produk atau aktivitas baru.

 (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari
 kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.

 (4) Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), rencana penerbitan produk
 atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi
 kriteria dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a wajib
 dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.

 (5) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas
 Jasa Keuangan dapat melarang Bank untuk
 menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas
 baru yang direncanakan.

 (6) Dalam hal dikemudian hari berdasarkan evaluasi
 Otoritas Jasa Keuangan, produk yang diterbitkan atau
 aktivitas yang dilaksanakan memenuhi kondisi:
 a. tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk
 atau aktivitas baru yang dilaporkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan;

 b. berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan
 terhadap kondisi keuangan Bank; dan/atau

 c. tidak sesuai dengan ketentuan,
 Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank
 untuk menghentikan produk yang diterbitkan atau
 aktivitas yang dilaksanakan.

 (7) Laporan rencana dan realisasi atas penerbitan produk
 atau pelaksanaan aktivitas tertentu diatur secara
 tersendiri dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan.

 - 21 -

 Bagian Kedua
 Laporan Lain

 Pasal 25

 (1) Bank wajib menyampaikan laporan lain kepada
 Otoritas Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 23, dalam hal terdapat kondisi yang
 berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan
 terhadap kondisi keuangan Bank.

 (2) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan laporan lain yang terkait dengan penerapan
 Manajemen Risiko dan/atau terkait dengan penerbitan
 produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu secara
 berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

 (3) Format dan tata cara pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Ketiga

 Batas Waktu Penyampaian Laporan
 Pasal 26

 Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24
 apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu
 penyampaian.

 Bagian Keempat
 Alamat Penyampaian

 Pasal 27

 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24,
 dan Pasal 25 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 dengan alamat:
 a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang
 berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

 - 22 -

 b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor
 Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah
 tempat kedudukan kantor pusat Bank.

 BAB X

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Bagian Kesatu

 Penilaian Penerapan Manajemen Risiko
 Pasal 28

 Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian
 terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank.

 Pasal 29

 Bank wajib menyediakan data dan informasi yang
 berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Kedua

 Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen
 Risiko

 Pasal 30

 (1) Bank wajib melakukan pengungkapan Manajemen
 Risiko dalam laporan publikasi tahunan Bank.

 (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 paling sedikit mencakup kinerja Manajemen Risiko
 dan arah kebijakan Manajemen Risiko.

 - 23 -

 BAB XI
 SANKSI

 Pasal 31

 (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),
 Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24
 ayat (7) atau Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00
 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.

 (2) Bank yang belum menyampaikan laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),
 Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24
 ayat (7) atau Pasal 25 ayat (2) setelah 1 (satu) bulan
 sejak batas akhir waktu penyampaian laporan,
 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.

 (3) Bank yang belum menyampaikan laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1),
 Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24
 ayat (7) atau Pasal 25 ayat (2) dan telah dikenakan
 sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan
 laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 (4) Bank yang tidak menyampaikan laporan rencana
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda
 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 (5) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1)
 huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (7) atau Pasal
 25 ayat (2), namun:
 a. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau
 b. tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi
 yang material,

 sesuai dengan format yang ditentukan, dikenakan
 sanksi

 administratif
 berupa denda
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 sebesar

 - 24 -

 (6) Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (5) setelah:
 a. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh
 Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu
 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran;
 dan

 b. Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka
 waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
 surat teguran terakhir.

 Pasal 32

 Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
 ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2),
 Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11
 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11
 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2),
 Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1),
 Pasal 21, Pasal 22, Pasal 29 atau Pasal 30 ayat (1)
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan
 pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi
 administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank,
 dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak
 yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian
 kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan
 administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
 diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 dan/atau

 e. pemberhentian pengurus Bank.

 - 25 -
 BAB XII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 33

 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen
 Risiko bagi Bank Umum diatur dalam Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 34

 (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku:
 a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003
 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan
 Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4292); dan

 b. Peraturan
 Bank
 Indonesia

 Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009
 tentang Perubahan atas Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang
 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5029),
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang
 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009
 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
 Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang
 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
 bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 - 26 -

 (3) Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 ini, pengaturan yang sebelumnya mengacu pada
 ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan
 Manajemen Risiko bagi bank umum menjadi mengacu
 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 35

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 16 Maret 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Maret 2016
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd

 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 53

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 18 /POJK.03/2016
 TENTANG

 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
 I. UMUM
 Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko

 yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi
 keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal
 perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan
 usaha perbankan. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam
 lingkungan bisnis perbankan, Bank dituntut untuk menerapkan
 Manajemen Risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip Manajemen Risiko
 yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan
 sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for
 International Settlements melalui Basel Committee on Banking
 Supervision. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan
 standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih
 berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan
 operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.
 Melalui penerapan Manajemen Risiko, Bank diharapkan dapat

 mengukur dan mengendalikan Risiko yang dihadapi dalam melakukan
 kegiatan usahanya dengan lebih baik. Selanjutnya, penerapan
 Manajemen Risiko yang dilakukan perbankan akan mendukung
 efektivitas kerangka pengawasan Bank berbasis Risiko yang dilakukan
 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 - 2 -
 Upaya penerapan Manajemen Risiko dimaksud tidak hanya

 ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga bagi kepentingan
 nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan
 nasabah dan dalam rangka pengendalian Risiko adalah transparansi
 informasi terkait produk atau aktivitas Bank.
 Penerapan Manajemen Risiko dapat bervariasi antara satu Bank

 dengan Bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan
 kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung
 serta kemampuan sumber daya manusia.
 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai

 standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam
 menerapkan Manajemen Risiko. Dengan ketentuan ini, Bank
 diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara
 terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan Risiko yang akurat dan
 komprehensif.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2

 Ayat (1)
 Termasuk dalam cakupan penerapan Manajemen Risiko
 adalah penerapan program Anti Pencucian Uang dan
 Pencegahan Pendanaan Terorisme.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 3

 Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi,
 produk atau jasa, dan jaringan usaha.
 Kemampuan Bank antara lain kemampuan keuangan,
 infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia.

 - 3 -
 Pasal 4
 Ayat (1)

 Huruf a
 Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko
 konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan
 settlement risk.
 Risiko konsentrasi kredit merupakan Risiko yang timbul
 akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada
 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor,
 dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi
 menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat
 mengancam kelangsungan usaha Bank.
 Counterparty credit risk merupakan Risiko yang timbul
 akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam
 memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi
 yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi
 yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai
 pasar.
 Settlement risk merupakan Risiko yang timbul akibat
 kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen
 keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date)
 yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau
 pembelian instrumen keuangan.

 Huruf b

 Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga,
 Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.
 Yang dimaksud dengan “Risiko suku bunga” adalah
 Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari
 posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis
 dari posisi banking book, yang disebabkan oleh
 perubahan suku bunga.
 Dalam kategori Risiko suku bunga termasuk pula Risiko
 suku bunga dari posisi banking book yang antara lain
 meliputi repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan
 optionality risk.
 Yang dimaksud dengan “Risiko nilai tukar” adalah Risiko
 akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking

 - 4 -

 book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta
 asing atau perubahan harga emas.
 Yang dimaksud dengan “Risiko komoditas” adalah Risiko
 akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi
 trading book dan banking book yang disebabkan oleh
 perubahan harga komoditas.
 Yang dimaksud dengan “Risiko ekuitas” adalah Risiko
 akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi
 trading book yang disebabkan oleh perubahan harga
 saham.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e

 Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan
 peraturan perundang-undangan yang mendukung atau
 kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat
 sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak
 sempurna.

 Huruf f

 Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya
 pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank
 yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi
 Bank yang kurang efektif.

 Huruf g

 Risiko Stratejik timbul antara lain karena Bank
 menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi
 dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan stratejik
 yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat
 ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar
 level stratejik. Selain itu, Risiko Stratejik juga timbul
 karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan
 lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam
 mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi
 ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan
 perubahan kebijakan otoritas terkait.

 - 5 -
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Ayat (1)

 Huruf a
 Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen
 Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko
 baik Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis
 Risiko, maupun per aktivitas fungsional.
 Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko disusun paling
 sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi
 yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan
 faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank
 secara signifikan.

 Huruf b
 Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
 Manajemen Risiko adalah:
 1. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan
 laporan yang disampaikan oleh satuan kerja
 Manajemen Risiko; dan

 2. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada
 Dewan Komisaris secara triwulanan.

 Huruf c
 Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara
 lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat
 Bank satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan
 kebijakan dan prosedur intern Bank yang berlaku.

 Huruf d

 Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain
 meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh
 jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian
 intern yang efektif.

 - 6 -

 Huruf e
 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara
 lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara
 berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen
 Risiko.

 Huruf f

 Yang dimaksud dengan independen antara lain adanya
 pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko
 yang melakukan identifikasi, pengukuran, dan
 pemantauan Risiko dengan satuan kerja yang
 melakukan dan menyelesaikan transaksi.

 Huruf g
 Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan
 untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor
 eksternal dan faktor internal.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Huruf a

 Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan
 Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
 atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat
 perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha
 Bank secara signifikan.

 Huruf b

 Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan
 kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris
 paling sedikit secara triwulanan.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “transaksi yang memerlukan
 persetujuan Dewan Komisaris” adalah transaksi yang telah
 melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan
 transaksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank
 yang berlaku.

 - 7 -
 Pasal 8

 Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara
 menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa:
 a. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai
 kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan
 perundang-undangan serta ketentuan lain; dan

 b. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki
 pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang
 Manajemen Risiko sesuai kompleksitas usaha Bank.

 Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan
 mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan
 Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan
 faktor internal.
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Toleransi Risiko merupakan potensi kerugian yang dapat
 diserap oleh permodalan Bank.

 Huruf d

 Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi
 Bank untuk mengategorikan peringkat Risiko Bank.
 Peringkat Risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima)
 peringkat, yaitu:
 1. Peringkat 1 (Low);
 2. Peringkat 2 (Low to Moderate);
 3. Peringkat 3 (Moderate);
 4. Peringkat 4 (Moderate to High); dan
 5. Peringkat 5 (High).

 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.

 - 8 -
 Pasal 9

 Ayat (1)
 Tingkat

 Risiko yang akan diambil (risk appetite)

 memperhatikan pengalaman yang dimiliki Bank dalam
 mengelola Risiko.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Pengertian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
 dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi,
 sesuai jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan
 Bank.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang memadai”
 adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan
 memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail)
 untuk keperluan pengendalian intern Bank.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko” adalah berbagai
 parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko.
 Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko (risk factors)
 yang bersifat material” adalah faktor-faktor Risiko baik
 kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara
 signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Ayat (1)

 Proses identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada
 pengalaman kerugian Bank yang pernah terjadi.

 - 9 -
 Ayat (2)

 Untuk memperkirakan Risiko, Bank dapat menggunakan
 berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif,
 disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan
 kemampuan Bank.
 Huruf a

 Pengertian secara berkala paling sedikit secara
 triwulanan atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai
 dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi
 eksternal yang langsung mempengaruhi kondisi Bank.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat
 material” adalah perubahan kegiatan usaha Bank,
 produk, transaksi, dan/atau faktor Risiko, yang dapat
 mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

 Ayat (3)
 Huruf a

 Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan
 cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat
 material atau yang berdampak kepada kondisi
 permodalan Bank, yang antara lain didasarkan atas
 penilaian potensi Risiko dengan menggunakan historical
 trend.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara
 lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal
 untuk menyerap potensi kerugian.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Ayat (1)
 Huruf a

 Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup
 eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan

 - 10 -

 (composite) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis
 aktivitas fungsional.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi
 dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai kebutuhan Bank.

 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap,
 akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam
 rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat
 dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada
 pihak yang berkepentingan.

 Huruf c

 Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional
 antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan
 sumber daya Bank lainnya dari Risiko terkait.

 Huruf d

 Efektivitas budaya Risiko (risk culture) dimaksudkan
 untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan
 secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran
 kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank secara
 berkesinambungan.

 - 11 -
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Huruf a
 Komite Manajemen Risiko harus bersifat non-struktural.
 Huruf b
 Satuan kerja Manajemen Risiko harus bersifat struktural.
 Pasal 17
 Ayat (1)

 Keanggotaan komite Manajemen Risiko dapat berupa
 keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai kebutuhan Bank.
 Huruf a

 Salah satu anggota dari mayoritas Direksi dalam komite
 Manajemen Risiko adalah direktur yang membawahkan
 fungsi kepatuhan.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah
 pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada
 Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan
 terhadap kebijakan atau operasional Bank.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang
 dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi
 usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank
 dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang
 menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

 - 12 -
 Pasal 18
 Ayat (1)

 Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank dapat menentukan
 struktur organisasi yang tepat dan sesuai kondisi Bank,
 termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

 Ayat (2)

 Pengertian independen antara lain tercermin dari adanya:
 a. pemisahan fungsi dan tugas antara satuan kerja
 Manajemen Risiko dengan satuan kerja operasional (risk-
 taking unit) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi
 pengendalian intern; dan

 b. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau
 menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau
 mengabaikan satuan kerja operasional lainnya.

 Ayat (3)

 Mengingat ukuran dan kompleksitas usaha Bank yang
 berbeda, satuan kerja Manajemen Risiko dapat bertanggung
 jawab langsung kepada direktur yang ditugaskan secara
 khusus oleh Bank seperti direktur yang membawahkan fungsi
 kepatuhan atau direktur Manajemen Risiko.
 Istilah direktur utama dapat dipersamakan dengan presiden
 direktur.

 Ayat (4)

 Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen
 Risiko disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas
 usaha, dan kemampuan Bank.
 Huruf a

 Cukup jelas.

 Huruf b
 Stress testing dilakukan guna mengetahui dampak dari
 implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko
 terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan
 kerja operasional atau aktivitas fungsional Bank.

 Huruf c
 Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan
 audit intern dan/atau perkembangan praktek-praktek
 Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional.

 - 13 -

 Huruf d
 Termasuk dalam pengkajian adalah penilaian
 kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau
 produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan
 prosedur.

 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f

 Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang
 terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko
 yang wajib dipelihara oleh Bank.

 Huruf g

 Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh
 atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh
 portofolio atau eksposur Bank.
 Frekuensi penyampaian laporan ditingkatkan dalam hal
 kondisi pasar berubah dengan cepat. Untuk eksposur
 Risiko yang berubah relatif lama, seperti Risiko Kredit,
 penyampaian laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu)
 kali dalam 1 (satu) bulan.

 Pasal 19

 Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan
 dengan karakteristik jenis Risiko.
 Termasuk dalam definisi satuan kerja operasional (risk-taking unit)
 antara lain satuan kerja perkreditan, treasuri, dan pendanaan.

 Pasal 20
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “produk Bank” adalah instrumen
 keuangan yang diterbitkan oleh Bank.
 Yang dimaksud dengan “aktivitas Bank” adalah jasa yang
 disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain jasa
 keagenan dan/atau kustodian.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.

 - 14 -
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa
 metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji.

 Huruf d
 Sistem
 informasi
 akuntansi paling kurang

 menggambarkan profil Risiko dan tingkat keuntungan
 maupun kerugian untuk produk atau aktivitas baru
 secara akurat.

 Huruf e

 Analisa aspek hukum mencakup kemungkinan adanya
 Risiko Hukum yang ditimbulkan oleh produk atau
 aktivitas baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan
 peraturan perundang-undangan.

 Huruf f

 Aspek-aspek dalam menerapkan transparansi informasi
 kepada nasabah memperhatikan paling sedikit:
 1. informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan
 tidak menyesatkan nasabah;

 2. informasi yang berimbang antara potensi manfaat
 yang mungkin diperoleh dengan Risiko yang
 mungkin timbul bagi nasabah; dan

 3. informasi yang disampaikan tidak menyamarkan,
 mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting
 terkait dengan Risiko yang mungkin timbul.

 Ayat (3)
 Huruf a
 Termasuk dalam kriteria tidak pernah diterbitkan atau
 dilakukan sebelumnya adalah produk atau aktivitas yang
 telah diterbitkan atau dilakukan oleh Bank lain namun
 belum pernah diterbitkan atau dilakukan oleh Bank yang
 bersangkutan.

 Huruf b

 Perubahan eksposur Risiko dalam pengaturan ini tidak
 mencakup perubahan eksposur Risiko yang terkait
 produk atau aktivitas konvensional seperti giro,

 - 15 -

 tabungan, deposito, kredit, produk derivatif yang bersifat
 plain vanilla, dan aktivitas kustodian.

 Pasal 21
 Termasuk dalam kategori tindakan menyetujui adalah mengetahui
 namun tidak melarang atau membiarkan terjadinya pemasaran
 produk atau aktivitas yang bukan merupakan produk atau
 aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas Bank
 oleh pengurus dan/atau pegawai.

 Pasal 22

 Cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada
 nasabah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai
 transparansi informasi produk Bank. Selain itu transparansi
 informasi juga mencakup prosedur, skim, dan materi yang perlu
 diungkapkan, seperti karakteristik produk atau aktivitas, Risiko,
 serta hak dan kewajiban nasabah.

 Pasal 23
 Ayat (1)

 Laporan profil Risiko memuat antara lain informasi tentang
 tingkat dan tren seluruh eksposur Risiko.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Laporan profil Risiko disajikan secara komparatif dengan
 posisi triwulan sebelumnya.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 - 16 -
 Ayat (2)

 Produk atau aktivitas baru yang wajib dilaporkan mencakup
 seluruh produk atau aktivitas baru sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 20 ayat (3).
 Laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan
 aktivitas baru paling sedikit memuat hal-hal yang ditetapkan
 dalam Pasal 20 ayat (2).

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru
 dicantumkan dalam rencana bisnis Bank untuk tahun yang
 sama dengan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan
 aktivitas baru.

 Ayat (5)

 Evaluasi Otoritas Jasa Keuangan mencakup antara lain aspek
 kesiapan Bank, penerapan Manajemen Risiko, transparansi
 informasi produk, dan perlindungan nasabah.

 Ayat (6)
 Huruf a

 Ketidaksesuaian tersebut meliputi antara lain prosedur,
 skim, karakteristik produk atau aktivitas, Risiko serta
 hak dan kewajiban nasabah.

 Huruf b

 Kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang
 signifikan terhadap kondisi keuangan Bank antara lain
 dapat disebabkan oleh Risiko Reputasi dan Risiko Pasar
 dari penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas Bank.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Ayat (7)
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 - 17 -
 Ayat (2)

 Laporan terkait penerapan Manajemen Risiko meliputi antara
 lain laporan proyeksi arus kas dan laporan profil maturitas
 dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko
 Likuiditas.
 Laporan terkait aktivitas tertentu meliputi antara lain laporan
 pelaksanaan keagenan reksadana dan/atau laporan
 pelaksanaan kegiatan bancassurance.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28

 Penilaian terhadap Manajemen Risiko Bank termasuk penilaian
 Risiko yang melekat (inherent risk) dan kecukupan sistem
 pengendalian Risiko (risk control system).

 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Kinerja Manajemen Risiko merupakan hasil penerapan
 Manajemen Risiko untuk periode awal tahun (bulan Januari)
 sampai dengan akhir tahun (bulan Desember) termasuk profil
 Risiko, sedangkan arah kebijakan Manajemen Risiko
 merupakan arah dan strategi Manajemen Risiko periode
 1 (satu) tahun ke depan.

 - 18 -
 Pasal 31
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.
 Ayat (2)

 Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa
 denda dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)

 Bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa
 denda pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5861

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 8/POJK.03/2016 </reg_id>
<reg_title> PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 26 Januari 2016 </set_date>
<effective_date> 27 Januari 2016 </effective_date>
<issued_date> 27 Januari 2016 </issued_date>
<replaced_reg> '12/9/PBI/2010' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', '10/UU/1998', '7/UU/1992' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IX' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 41 /POJK.05/2015
 TENTANG

 TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER
 PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan
 pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 huruf g serta Pasal 9 huruf e
 dan huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
 mempunyai wewenang menetapkan peraturan mengenai
 tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa
 keuangan serta melakukan penunjukan dan menetapkan
 penggunaan pengelola statuter;

 b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (6)
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian, perlu mengatur mengenai penetapan,
 tugas, masa tugas, dan pemberhentian pengelola
 statuter, serta hak dan kewajiban direksi, dewan
 komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penetapan
 Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

 - 2 -
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5618);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA
 CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA
 JASA KEUANGAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Pengelola Statuter adalah orang perseorangan atau badan
 hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan
 kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
 Keuangan.

 3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 4. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 5. Direksi adalah organ lembaga jasa keuangan yang
 melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
 Perseroan Terbatas bagi Lembaga Jasa Keuangan

 - 3 -

 berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang
 setara dengan Direksi bagi Lembaga Jasa Keuangan yang
 berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana
 pensiun, perusahaan daerah, perusahaan umum daerah,
 atau perusahaan perseroan daerah.

 6. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Jasa Keuangan
 yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian
 nasihat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi
 Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk badan hukum
 perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan
 Komisaris bagi Lembaga Jasa Keuangan yang berbentuk
 badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun,
 perusahaan daerah, perusahaan umum daerah, atau
 perusahaan perseroan daerah.

 7. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ
 Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan
 kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang
 melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan
 usaha Lembaga Jasa Keuangan agar sesuai dengan
 prinsip syariah.

 8. Konsumen adalah konsumen sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB II

 PENETAPAN PENGELOLA STATUTER
 Pasal 2

 (1) OJK dapat melakukan penunjukan dan menetapkan
 penggunaan Pengelola Statuter untuk mengambil alih
 seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris,
 dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa
 Keuangan.

 - 4 -

 (2) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola
 Statuter dilakukan berdasarkan ketentuan undang-
 undang di sektor jasa keuangan.

 (3) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola
 Statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula
 dilakukan apabila berdasarkan penilaian OJK, Lembaga
 Jasa Keuangan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. kondisi keuangan Lembaga Jasa Keuangan dapat
 membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa
 keuangan, dan/atau pemegang saham;

 b. penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa
 Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

 c. Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi
 pembatasan kegiatan usaha;

 d. Lembaga Jasa Keuangan dimanfaatkan oleh pihak
 tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan
 tindak pidana di sektor jasa keuangan;

 e. pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris,
 dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa
 Keuangan diduga melakukan tindak pidana di
 sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu
 operasional pada Lembaga Jasa Keuangan yang
 bersangkutan;

 f.

 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan
 Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan dinilai
 tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di
 Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau

 g. Lembaga Jasa Keuangan tidak memenuhi perintah
 tertulis untuk mengganti Direksi, Dewan Komisaris,
 dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

 (4) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola
 Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 oleh Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari kepala
 eksekutif masing-masing sektor jasa keuangan.

 - 5 -

 (5) Penunjukan dan penetapan penggunaan Pengelola
 Statuter untuk Lembaga Jasa Keuangan yang secara
 khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
 undangan atau dibentuk oleh Pemerintah hanya
 dilakukan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan
 Pemerintah.

 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penunjukan
 dan penetapan penggunaan

 Pengelola Statuter

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat
 Edaran OJK.

 Pasal 3

 (1) Pada saat penunjukan dan penetapan penggunaan
 Pengelola Statuter dilakukan oleh OJK maka:
 a. Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang
 dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan
 Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan; dan

 b. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan
 Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan
 dinyatakan nonaktif.

 (2) Sejak pengambilalihan wewenang dan fungsi Direksi,
 Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah:
 a. dilarang menjalankan wewenang dan fungsi selaku
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan
 Pengawas Syariah.

 b. wajib membantu Pengelola Statuter dalam
 menjalankan wewenang, fungsi, dan tugasnya.

 (3) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama
 wewenang dan fungsinya diambil alih oleh Pengelola
 Statuter.

 - 6 -

 (4) OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

 (5) Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi,
 Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah
 setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK
 memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa
 Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum
 pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan
 Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

 (6) Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah, OJK memberikan perintah tertulis kepada
 Pengelola Statuter untuk menyelenggarakan rapat umum
 pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan
 Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang baru
 sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhir.

 Pasal 4

 (1) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (1) huruf b berhak memperoleh remunerasi yang
 besarannya ditetapkan oleh rapat umum pemegang
 saham dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
 Lembaga Jasa Keuangan, paling tinggi sebesar 50% (lima
 puluh persen) dari remunerasi yang diterima sebelum
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah dinonaktifkan.

 (2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan
 Pengawas Syariah nonaktif ditunjuk menjadi Pengelola
 Statuter maka remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris,
 dan/atau Dewan Pengawas Syariah dimaksud berlaku
 ketentuan remunerasi bagi Pengelola Statuter.

 - 7 -
 BAB III

 PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA STATUTER
 Pasal 5

 (1) OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum
 sebagai Pengelola Statuter.

 (2) Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola
 Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 a. memenuhi persyaratan yang setara dengan Direksi,
 Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan
 wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan
 penilaian OJK; dan

 b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan
 Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola,
 pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris,
 dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga
 Jasa Keuangan yang akan dikelola.

 (3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah,
 dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak
 menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat
 ditunjuk sebagai Pengelola Statuter.

 (4) Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga
 Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan
 kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan
 Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari
 Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

 (5) Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum,
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota
 Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan
 hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang,
 fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
 dan huruf b.

 - 8 -
 BAB IV

 TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB
 PENGELOLA STATUTER

 Pasal 6

 (1) Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenang dan fungsi
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas
 Syariah.

 (2) Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OJK
 mempunyai tugas:
 a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana
 Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Konsumen;

 b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari
 Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan;

 c. menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat
 langkah-langkah penyelamatan yang akan dilakukan
 apabila Lembaga Jasa Keuangan tersebut masih
 dapat diselamatkan;

 d. mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha
 Lembaga Jasa Keuangan apabila Lembaga Jasa
 Keuangan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan;

 e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-
 undangan di sektor jasa keuangan;

 f. mematuhi setiap perintah tertulis dari OJK mengenai
 pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari
 Lembaga Jasa Keuangan;

 g. mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen,
 masyarakat, dan sektor jasa keuangan;

 h. memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan
 pihak tertentu di sektor jasa keuangan; dan
 melaporkan kegiatannya kepada OJK.

 i.

 (3) Dalam melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
 Pengelola Statuter dapat menempuh langkah-langkah:
 a. menyelamatkan kelangsungan usaha Lembaga Jasa
 Keuangan tertentu;

 - 9 -

 b. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat
 oleh Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak ketiga
 yang merugikan dan/atau menurut Pengelola
 Statuter dapat merugikan kepentingan Lembaga Jasa
 Keuangan dan/atau Konsumen;

 c. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh
 portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan
 dana dari Lembaga Jasa Keuangan yang menurut
 Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang
 lebih besar bagi Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau

 d. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh
 portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari
 Konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat
 mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen.

 Pasal 7

 (1) Pengelola Statuter dapat meminta pihak yang sedang atau
 pernah menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai
 dari Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang
 memiliki informasi dan/atau dokumen tertentu yang
 berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa
 Keuangan untuk memberikan informasi dan/atau
 dokumen dimaksud kepada Pengelola Statuter.

 (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
 memberikan informasi dan/atau dokumen tertentu yang
 berkaitan dengan kegiatan usaha Lembaga Jasa
 Keuangan kepada Pengelola Statuter.

 Pasal 8

 (1) Pengelola Statuter berhak atas remunerasi.
 (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan antara
 lain kewajaran, kompleksitas permasalahan pada
 Lembaga Jasa Keuangan, dan ukuran aset dari Lembaga
 Jasa Keuangan.

 - 10 -
 Pasal 9

 (1) Pengelola Statuter menyampaikan laporan bulanan
 Pengelola Statuter kepada OJK paling lambat tanggal 10
 bulan berikutnya.

 (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas
 akhir penyampaian adalah hari kerja berikutnya.

 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
 sedikit berisi informasi mengenai:
 a. hal-hal yang telah dilakukan selama periode
 pelaporan;

 b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa
 Keuangan selama periode pelaporan;

 c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan
 tugasnya;

 d. langkah-langkah strategis yang akan dilakukan
 setelah periode pelaporan; dan

 e. rekomendasi kepada OJK.

 (4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta Pengelola
 Statuter untuk menyampaikan laporan di luar laporan
 bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 10

 Pengelola Statuter mempertanggungjawabkan segala
 keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang,
 fungsi, dan tugasnya kepada OJK.

 BAB V

 BIAYA PENGELOLA STATUTER
 Pasal 11

 (1) Biaya penyelenggaraan usaha Lembaga Jasa Keuangan
 selama masa penggunaan Pengelola Statuter dibebankan
 kepada Lembaga Jasa Keuangan.

 (2) Biaya remunerasi Pengelola Statuter sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibebankan kepada
 Lembaga Jasa Keuangan.

 - 11 -

 (3) Dalam hal biaya remunerasi sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) tidak mencukupi, OJK dapat menetapkan
 tambahan remunerasi dan/atau penghasilan lain
 Pengelola Statuter yang menjadi beban OJK.

 BAB VI

 PENGAKHIRAN PENGELOLA STATUTER
 Pasal 12

 (1) Penggunaan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa
 Keuangan berakhir apabila:
 a. OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter
 tidak diperlukan lagi; atau

 b. Lembaga Jasa Keuangan telah dicabut izin usahanya.

 (2) OJK berwenang untuk melakukan penggantian Pengelola
 Statuter apabila dinilai bahwa Pengelola Statuter
 melakukan kecurangan, tidak jujur, lalai, tidak mampu,
 dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan
 perundang-undangan.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran Pengelola
 Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 penggantian Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

 Pasal 13

 (1) Dalam hal penggunaan Pengelola Statuter telah berakhir
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pengelola
 Statuter menyampaikan laporan pertanggungjawaban
 kepada OJK.

 (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30
 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya penggunaan
 Pengelola Statuter.

 (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
 a. hal-hal yang telah dilakukan selama menjalankan
 tugas sebagai Pengelola Statuter;

 - 12 -

 b. perkembangan kesehatan keuangan Lembaga Jasa
 Keuangan selama menjalankan tugas sebagai
 Pengelola Statuter;

 c. permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan
 tugasnya; dan

 (4) Dalam

 d. rekomendasi kepada OJK.
 hal OJK

 telah menyetujui
 laporan

 pertanggungjawaban Pengelola Statuter sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2), Lembaga Jasa Keuangan wajib
 menerima laporan pertanggungjawaban Pengelola Statuter
 yang telah disetujui oleh OJK tersebut.

 BAB VII
 SANKSI

 Pasal 14

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana
 diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
 OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada
 pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3),
 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan
 OJK ini berupa:
 a.
 b.

 teguran tertulis; dan/atau

 larangan menjadi pemegang saham, pengendali,
 Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan
 Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun di
 sektor jasa keuangan.

 (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif
 tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur
 dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di
 sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan
 pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 - 13 -
 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 15

 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Desember 2015

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Desember 2015

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 368

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 41/POJK.05/2015 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN </reg_title>
<set_date> 21 Desember 2015 </set_date>
<effective_date> 28 Desember 2015 </effective_date>
<issued_date> 28 Desember 2015 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2011', '40/UU/2014' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 44 /POJK.04/2016
 TENTANG

 LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak
 tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang
 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
 sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan
 mengenai Laporan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

 b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan
 kepastian mengenai pengaturan terhadap laporan
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, peraturan
 mengenai

 laporan Lembaga Penyimpanan dan

 Penyelesaian yang diterbitkan sebelum terbentuknya
 Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

 - 2 -
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak
 yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi
 Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

 2. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh
 Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang
 ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek,
 pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek
 atau harga Efek.

 BAB II

 JENIS LAPORAN
 Pasal 2

 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
 menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan yang meliputi:
 a. laporan harian mengenai mutasi penyimpanan dan
 penyelesaian Transaksi Bursa;

 - 3 -

 b. laporan bulanan yang memuat:
 1. rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut
 dilengkapi dengan statistik perkembangan volume
 penyimpanan dan penyelesaian;

 2. laporan mengenai jumlah Emiten yang pencatatan
 Efek-nya pada buku daftar pemegang saham Emiten
 diwakili oleh Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian; dan

 3. kegiatan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian;

 c. laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan
 tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar
 di Otoritas Jasa Keuangan disertai pendapat dari
 Akuntan tersebut;

 d. laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba;
 e. laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 f.

 laporan mengenai perubahan status pemakai jasa
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

 g. laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

 h. laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan
 keuangan pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian; dan

 i.

 laporan posisi rekening Efek nasabah atas kepemilikan
 5% (lima persen) atau lebih saham dan setiap perubahan
 kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik
 dimaksud pada rekening Efek pada Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian, yang paling sedikit
 memuat:
 1. nama pemegang rekening Efek;
 2. nama nasabah (pemegang sub rekening Efek),
 domisili (jika ada), dan kewarganegaraan (untuk
 badan hukum sebutkan nama negara dimana badan
 hukum tersebut didirikan);

 3. nama Emiten atau Perusahaan Publik penerbit
 saham;

 - 4 -

 4. persentase kepemilikan saham terakhir sebelum
 perubahan, setelah perubahan dan perubahannya
 pada saat dilaporkan dari total saham yang
 diterbitkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

 5. tanggal pemindahbukuan pada sub rekening Efek
 atau tanggal pertama kali tercatat pada sub rekening
 Efek untuk saham yang baru tercatat dalam
 penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian.

 BAB III

 PENYAMPAIAN LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
 PENYELESAIAN
 Bagian Kesatu

 Dokumen Elektronik
 Pasal 3

 Penyampaian laporan kegiatan oleh Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara
 melalui dokumen cetak atau dalam bentuk dokumen
 elektronik.

 Pasal 4

 Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan
 kegiatan yang disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
 Pasal 3 dihitung berdasarkan waktu diterimanya laporan
 tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen
 cetak atau dalam bentuk dokumen elektronik.

 - 5 -
 Bagian Kedua

 Jangka Waktu Penyampaian dan Pengumuman Laporan
 Pasal 5

 Laporan harian mengenai mutasi penyimpanan dan
 penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

 Pasal 6

 (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 huruf b meliputi jumlah dan jenis Efek yang dimutasikan
 serta keterangan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa
 Keuangan yang berkaitan dengan fungsinya sebagai
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

 (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
 lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.

 Pasal 7

 (1) Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam
 puluh) hari sejak tanggal akhir periode.

 (2) Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan
 puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku.

 (3) Laporan keuangan tengah tahunan dan laporan
 keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan ayat (2) wajib diumumkan paling sedikit dalam
 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dalam waktu
 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan Akuntan yang
 bersangkutan.

 (4) Dalam hal Akuntan memberikan pendapat selain wajar
 tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tengah
 tahunan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa

 - 6 -

 Keuangan dapat memanggil anggota Direksi dan/atau
 melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan
 lebih lanjut.

 Pasal 8

 Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d wajib disusun
 secara triwulanan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan melalui dewan komisaris, dengan ketentuan bahwa
 laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan
 dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada
 hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya triwulan yang
 bersangkutan.

 Pasal 9

 Laporan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e wajib
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat
 Umum Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian.

 Pasal 10

 Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 huruf f wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya
 perubahan tersebut.

 Pasal 11

 Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian terhadap pemakai jasa
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta laporan
 mengenai peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 huruf g dan huruf h wajib disampaikan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja
 berikutnya.

 - 7 -
 Pasal 12

 Laporan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan
 kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i wajib
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
 tembusan kepada Bursa Efek di Indonesia dimana saham
 tersebut dicatatkan dan kepada Lembaga Kliring dan
 Penjaminan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah
 pemindahbukuan atau setelah pencatatan untuk saham yang
 pertama kali dicatat pada sub rekening Efek pada Lembaga
 Penyimpanan dan Penyelesaian.

 Pasal 13

 Bursa Efek wajib mengumumkan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 12 pada sistem pelaporan elektronik
 Bursa Efek yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat
 paling lambat pada hari bursa berikutnya setelah Bursa Efek
 menerima tembusan laporan tersebut.

 Pasal 14

 Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan
 Pasal 8 jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib
 disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 BAB IV

 KETENTUAN SANKSI
 Pasal 15

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
 Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
 mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
 yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 a. peringatan tertulis;

 - 8 -

 b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
 uang tertentu;

 c. pembatasan kegiatan usaha;
 d. pembekuan kegiatan usaha;
 e. pencabutan izin usaha;
 f. pembatalan persetujuan; dan
 g. pembatalan pendaftaran.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau
 huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
 pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
 tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
 tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

 Pasal 16

 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
 tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan
 pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 17

 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 16 kepada masyarakat.

 BAB V

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 18

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan Nomor Kep-182/BL/2009 tanggal 30 Juni

 - 9 -

 2009 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor X.C.1 yang
 merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku.

 Pasal 19

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar
 setiap orang mengetahuinya,
 memerintahkan

 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 7 Desember 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 273

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 44 /POJK.04/2016
 TENTANG

 LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
 I. UMUM
 Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan

 wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
 Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan

 kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor
 Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar
 terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal
 yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.
 Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu

 untuk mengganti Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
 yang mengatur mengenai Laporan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga Keuangan Nomor Kep-182/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009
 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beserta
 Peraturan Nomor X.C.1 yang merupakan lampirannya menjadi Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan
 Penyelesaian.

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.

 - 3 -
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5969

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 44/POJK.04/2016 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN </reg_title>
<set_date> 2 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 7 Desember 2016 </effective_date>
<issued_date> 7 Desember 2016 </issued_date>
<replaced_reg> 'Kep-182/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009', 'Kep-182/BL/2009|KEPTA-BAPEPAM-LK/2009 | lampiran Peraturan Nomor X.C.1' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', '8/UU/1995' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 16 /POJK.03/2017
 TENTANG

 BANK PERANTARA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem
 keuangan diperlukan upaya pencegahan dan
 penanganan bank bermasalah;

 b. bahwa salah satu bentuk tindak lanjut atas
 penanganan permasalahan bank dapat dilakukan
 melalui pendirian bank perantara;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
 menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 tentang Bank Perantara.

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Repulik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

 - 2 -

 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
 Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5872);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK
 PERANTARA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan
 Syariah.

 - 3 -

 2. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang
 menjalankan kegiatan usaha secara konvensional
 dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas
 pembayaran.

 3. Bank Umum Syariah adalah bank umum yang
 menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
 syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu
 lintas pembayaran.

 4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan
 oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan
 sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan
 sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank
 yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan,
 selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan,
 dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

 5. Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh
 aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank
 Perantara.

 6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor
 pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi
 sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
 melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
 syariah.

 7. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya
 disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
 Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-
 Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
 Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

 8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
 OJK adalah lembaga yang independen, yang
 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
 pengawasan, pemeriksaan,

 dan penyidikan

 - 4 -

 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 2

 Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan
 kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.

 Pasal 3

 Bentuk badan hukum Bank Perantara adalah perseroan
 terbatas.

 Pasal 4

 Menurut jenisnya, Bank Perantara terdiri atas:
 a. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha
 sebagai Bank Umum Konvensional;

 b. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha
 sebagai Bank Umum Syariah.

 BAB II

 PENDIRIAN BANK PERANTARA
 Pasal 5

 (1) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki
 oleh LPS.

 (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh LPS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku:
 a. ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas
 didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 mengenai perseroan terbatas; dan

 b. batas
 maksimum
 kepemilikan saham

 sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
 mengenai kepemilikan saham bank umum.

 Pasal 6

 Pemberian izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

 - 5 -

 a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan
 pendirian Bank Perantara; dan

 b.

 izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank
 Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai
 dilakukan.

 Bagian Pertama
 Persetujuan Prinsip

 Pasal 7

 Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan
 oleh LPS.

 Pasal 8

 (1) Modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip
 paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian
 perseroan terbatas.

 (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh.

 Pasal 9

 Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan
 oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen:
 a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan
 anggota direksi dan anggota dewan komisaris,
 serta anggota dewan pengawas syariah bagi Bank
 Perantara yang melakukan kegiatan usaha
 sebagai Bank Umum Syariah; dan

 - 6 -

 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota direksi
 dan anggota dewan komisaris, serta anggota
 dewan pengawas syariah bagi Bank Perantara
 yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank
 Umum Syariah harus memperoleh persetujuan
 OJK terlebih dahulu;

 b. bukti setoran modal; dan
 c. struktur organisasi dan sumber daya manusia,
 pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan
 yang baik, prosedur kerja, rencana sistem teknologi
 informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan
 proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas
 bulanan.

 Pasal 10

 Persyaratan dokumen permohonan untuk mendapatkan
 persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
 huruf c dapat diganti dengan surat pernyataan dari LPS
 yang menyatakan bahwa persyaratan dokumen akan
 dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen
 calon Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau
 seluruh aset dan/atau kewajiban pada saat pengajuan
 permohonan izin usaha Bank Perantara.

 Pasal 11

 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan prinsip
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK
 melakukan penilaian atas kelengkapan dokumen.

 (2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
 dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau
 melakukan perbaikan dokumen permohonan untuk
 mendapatkan persetujuan prinsip.

 Pasal 12

 Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 huruf a diberikan oleh OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari

 - 7 -

 kerja setelah dokumen permohonan untuk mendapatkan
 persetujuan prinsip diterima secara lengkap.

 Pasal 13

 Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 12 berlaku paling lama sampai dengan persetujuan
 izin usaha diberikan oleh OJK.

 Pasal 14

 Bank Perantara hanya dapat melakukan kegiatan usaha
 setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

 Bagian Kedua
 Izin Usaha

 Pasal 15

 Pengajuan permohonan izin usaha pendirian Bank
 Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
 dilakukan dalam hal calon Bank Asal telah ditetapkan
 sebagai Bank dalam pengawasan khusus.

 Pasal 16

 (1) Modal disetor untuk mendapatkan izin usaha
 pendirian Bank Perantara adalah sebesar permodalan
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan mengenai kewajiban penyediaan modal
 minimum.

 (2) Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh
 pada saat pengajuan permohonan izin usaha Bank
 Perantara.

 Pasal 17

 Permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank
 Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
 diajukan oleh LPS kepada OJK, disertai dengan dokumen:

 - 8 -

 a. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 16 ayat (2);

 b. susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan
 pengawas syariah bagi Bank Perantara yang
 melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum
 Syariah;

 c. rencana tindak (action plan) paling sedikit meliputi
 cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan
 pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi
 infrastruktur Bank Perantara;

 d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
 huruf c dalam hal dokumen belum dipenuhi pada saat
 permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

 e. bukti kesiapan operasional; dan
 f. dokumen administratif yang diperlukan dalam rangka
 penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota
 direksi dan calon anggota dewan komisaris.

 Pasal 18

 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atas
 permohonan izin usaha, OJK melakukan:
 a.

 penilaian atas kelengkapan dokumen; dan

 b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap
 calon anggota direksi dan calon anggota dewan
 komisaris, serta wawancara terhadap calon
 anggota dewan pengawas syariah bagi Bank
 Perantara yang melakukan kegiatan usaha
 sebagai Bank Umum Syariah.

 (2) Berdasarkan hasil penilaian atas kelengkapan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK
 dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau
 melakukan perbaikan dokumen, dan/atau
 mengajukan calon anggota direksi, calon anggota
 dewan komisaris dan/atau calon anggota dewan
 pengawas syariah

 bagi

 Bank Perantara

 - 9 -

 yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum
 Syariah.

 Pasal 19

 OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha
 Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
 setelah terdapat keputusan

 yang menetapkan

 penyelamatan Bank Asal dilakukan melalui pendirian Bank
 Perantara.

 Pasal 20

 (1) Bank Perantara yang telah mendapat izin usaha dari
 OJK harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan
 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
 izin usaha diberikan oleh OJK.

 (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus dilaporkan oleh direksi Bank
 Perantara kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari
 kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan
 operasional.

 (3) Berdasarkan permintaan LPS, OJK dapat memberikan
 persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu
 pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1).

 Pasal 21

 Dalam kondisi tertentu, LPS dapat mengajukan
 permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank
 Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada
 waktu yang sama.

 Pasal 22

 Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank
 Perantara pada waktu yang sama sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 21 disertai dengan kelengkapan dokumen

 - 10 -

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c,
 serta Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,
 dan huruf f.

 Pasal 23

 Pemberian persetujuan atas permohonan pendirian Bank
 Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
 diberikan oleh OJK berupa:
 a. persetujuan prinsip; dan
 b. izin usaha,
 yang diterbitkan secara bersamaan.

 Pasal 24

 Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan
 pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 23, OJK melakukan langkah-langkah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 18, dan Pasal 19.

 BAB III

 KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR
 Pasal 25

 Bank Perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh
 sarana dan prasarana Bank Asal.

 Bagian Pertama

 Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban
 Pasal 26

 (1) Bank Perantara menerima pengalihan aset dan/atau
 kewajiban dari 1 (satu) Bank Asal.

 (2) Dalam kondisi tertentu, 1 (satu) Bank Perantara dapat
 digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau
 kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.

 - 11 -
 Pasal 27

 (1) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf a:
 a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban
 dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank
 yang melakukan kegiatan usaha secara
 konvensional; dan/atau

 b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban
 selain aset dan/atau kewajiban Unit Usaha
 Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang
 melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum
 Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

 (2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 huruf b:
 a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban
 dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal berupa Bank
 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
 prinsip syariah; dan/atau

 b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban
 Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank
 Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai
 Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit
 Usaha Syariah.

 Pasal 28

 Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan
 sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal
 yang memiliki kriteria tertentu.

 Pasal 29

 (1) Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh aset
 dan/atau kewajiban Bank Asal lain yang akan
 dialihkan kepada Bank Perantara yang telah
 melakukan kegiatan usaha, Bank Perantara paling
 sedikit harus menyampaikan perubahan:
 a. rencana bisnis;

 - 12 -

 b. rencana tindak (action plan) paling sedikit
 meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan
 dan pengelolaan sumber daya manusia, serta
 migrasi infrastruktur dari Bank Asal yang akan
 dialihkan kepada Bank Perantara; dan

 c. rencana kebutuhan modal,
 kepada OJK paling lama 5 (lima) hari sebelum
 peralihan dilakukan.

 (2) Dalam hal diperlukan peningkatan modal sebagai
 akibat penambahan pengalihan aset dari Bank Asal
 lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
 Perantara harus meningkatkan permodalan terlebih
 dahulu paling lambat pada saat pengalihan.

 Pasal 30

 OJK dapat meminta LPS untuk mengganti anggota direksi,
 anggota dewan komisaris, dan/atau anggota dewan
 pengawas syariah Bank Perantara yang telah melakukan
 kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
 dalam hal menurut OJK anggota direksi, anggota dewan
 komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah
 Bank Perantara dimaksud dinilai tidak lagi memenuhi
 persyaratan kompetensi akibat penambahan pengalihan
 sebagian atau seluruh aset dan kewajiban.

 Bagian Kedua

 Operasional Bank Perantara
 Pasal 31

 (1) Bank Perantara dapat menjalankan produk dan
 kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Asal.

 (2) Perizinan untuk menjalankan produk dan kegiatan
 usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
 dimiliki oleh Bank Asal demi hukum beralih kepada
 Bank Perantara sejak akta pengalihan sebagian atau
 seluruh aset dan/atau kewajiban ditandatangani.

 - 13 -
 Pasal 32

 Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan
 peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum
 Konvensional dan/atau Bank Umum Syariah kecuali diatur
 lain dalam Peraturan OJK ini.

 Pasal 33

 (1) Bank Perantara wajib memenuhi persyaratan modal
 inti sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh
 Bank Perantara paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank
 Perantara memulai kegiatan usaha.

 (2) Dalam hal Bank Perantara tidak dapat memenuhi
 persyaratan modal inti sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), Bank Perantara wajib menyesuaikan kegiatan
 usaha Bank sesuai dengan modal inti yang dimiliki,
 paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka
 waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Bagian Ketiga
 Jaringan Kantor

 Pasal 34

 (1) Bank Perantara dapat melakukan pembukaan jaringan
 kantor baru untuk mendukung operasional Bank
 Perantara.

 (2) Pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus didukung oleh ketersediaan
 alokasi modal inti.

 (3) Dalam menghitung ketersediaan alokasi modal inti
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaringan kantor
 yang berasal dari Bank Asal tidak termasuk dalam
 perhitungan ketersediaan alokasi modal inti.

 - 14 -
 BAB IV

 PENGAKHIRAN BANK PERANTARA
 Pasal 35

 Bank Perantara sudah tidak lagi menjadi Bank Perantara
 dalam hal LPS:
 a. menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain;
 atau

 b. setelah mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban
 Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain.

 Pasal 36

 (1) Dalam hal LPS melakukan penjualan saham Bank
 Perantara kepada pihak lain sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 35 huruf a:
 a. penjualan saham wajib memenuhi persyaratan
 jumlah pemegang saham sebagaimana diatur
 dalam ketentuan peraturan perundang-
 undangan;

 b. pihak yang membeli saham Bank Perantara yang
 telah dijual dapat memiliki saham Bank melebihi
 batas

 maksimum

 sebagaimana pemegang saham yang memiliki
 Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh
 LPS sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
 mengenai kepemilikan saham bank umum; dan

 c. dalam hal pada saat beralihnya sebagian atau
 seluruh kepemilikan Bank Perantara dari LPS
 kepada pemegang saham baru masih terdapat
 kewajiban keuangan yang harus dipenuhi,
 kewajiban keuangan harus dipenuhi oleh
 pemegang saham baru pada saat kepemilikan
 Bank Perantara beralih.

 (2) Pihak yang membeli saham Bank Perantara yang
 melebihi batas maksimum kepemilikan saham
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya
 dapat memiliki saham Bank melebihi batas maksimum

 kepemilikan saham

 - 15 -

 kepemilikan saham paling lama 20 (dua puluh) tahun
 sejak pembelian saham Bank Perantara dari LPS.

 Pasal 37

 Dalam hal LPS mengalihkan seluruh aset dan/atau
 kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b,
 pengalihan seluruh aset dan/atau kewajiban dapat
 dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

 Pasal 38

 (1) LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha
 Bank Perantara kepada OJK paling lama 30 (tiga
 puluh) hari kerja sejak pengalihan seluruh aset
 dan/atau kewajiban kepada Bank atau pihak lain
 selesai dilakukan.

 (2) Tata cara pencabutan izin usaha Bank Perantara
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang
 saham bank umum.

 Pasal 39

 LPS membubarkan badan hukum Bank Perantara setelah
 dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK.

 BAB V

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 40

 (1) LPS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha
 Bank Asal kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja
 sejak pengalihan aset dan/atau kewajiban selesai
 dilakukan.

 (2) LPS melakukan proses likuidasi dan pembubaran
 badan hukum Bank Asal setelah dilakukan
 pencabutan izin usaha oleh OJK.

 - 16 -

 (3) Berdasarkan permintaan LPS, OJK dapat memberikan
 persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu
 permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 Pasal 41

 (1) Bank Perantara dikecualikan dari status pengawasan
 sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank
 dalam pengawasan khusus.

 (2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 tetap berkewajiban

 pengawasan yang diperintahkan oleh OJK.

 BAB VI
 SANKSI
 Pasal 42

 Bank Perantara yang tidak memenuhi ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan
 Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif
 berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 c. larangan pembukaan jaringan kantor;
 d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 e. pencantuman anggota direksi, anggota dewan
 komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar
 pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji
 kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam
 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

 melaksanakan tindakan

 - 17 -
 BAB VII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 43

 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 4 April 2017

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,
 ttd

 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 7 April 2017

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 66

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 - 2 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 16 /POJK.03/2017
 TENTANG

 BANK PERANTARA
 I. UMUM
 Krisis keuangan tahun 1997-1998 memberikan pembelajaran bagi

 pihak terkait dalam menangani stabilitas sistem keuangan. Upaya
 perbaikan dilakukan untuk mengantisipasi gagalnya sistem keuangan
 khususnya pada perbankan.
 Semangat dari penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016

 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah
 penanganan permasalahan Bank dengan menggunakan sumber daya
 Bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran
 negara. Bank yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang
 dihadapi maka akan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan
 untuk dilakukan penanganan. Salah satu pilihan penyelesaian
 penanganan Bank bermasalah adalah melalui pembentukan Bank
 Perantara.

 Pembentukan Bank Perantara merupakan sarana untuk

 memisahkan aset dan kewajiban Bank bermasalah yang dinilai
 mempunyai kualitas yang baik dengan aset dan kewajiban yang dinilai
 buruk. Dengan pemisahan tersebut, Bank Perantara akan menerima
 pengalihan aset dan kewajiban yang mempunyai kualitas baik dan
 selanjutnya Bank Perantara menjalankan kegiatan usaha perbankan
 dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Ayat (1)

 Jumlah modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas
 mengacu pada Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Huruf a
 Angka 1
 Cukup jelas.
 Angka 2
 Cukup jelas.

 - 3 -
 Angka 3
 Cukup jelas.
 Angka 4
 Cukup jelas.
 Angka 5

 Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota
 dewan pengawas syariah disampaikan dalam hal Bank
 Perantara berupa Bank Perantara yang melakukan
 kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

 Angka 6

 Persyaratan dan tata cara pengangkatan calon anggota
 direksi dan calon anggota dewan komisaris mengacu
 pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian
 kemampuan dan kepatutan.
 Persyaratan bahwa anggota dewan pengawas syariah
 harus memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu,
 dipenuhi dalam hal Bank Perantara yang melakukan
 kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.

 - 4 -
 Pasal 14
 Cukup jelas.

 Pasal 15
 Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan khusus” adalah
 status pengawasan bank sebagaimana diatur dalam Peraturan
 OJK mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan
 bank umum.

 Pasal 16
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “sebesar permodalan sesuai dengan
 ketentuan

 peraturan perundang-undangan mengenai

 kewajiban penyediaan modal minimum” adalah pemenuhan
 kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan profil
 risiko.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 17
 Huruf a

 Cukup jelas.
 Huruf b

 Susunan dewan pengawas syariah disampaikan dalam hal
 Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai
 Bank Umum Syariah.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Dokumen harus disampaikan pada saat pengajuan izin usaha
 karena dokumen dimaksud telah digantikan dengan surat
 pernyataan dari LPS dalam pengajuan persetujuan prinsip.

 Huruf e

 Bukti kesiapan operasional antara lain:
 1) daftar aktiva tetap dan inventaris; dan
 2) formulir atau warkat yang akan digunakan untuk
 operasional Bank Perantara.

 - 5 -
 Huruf f
 Cukup jelas.

 Pasal 18
 Ayat (1)

 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon
 anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris
 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang
 mengatur mengenai penilaian kemampuan dan
 kepatutan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas

 Pasal 21
 Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi krisis
 sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

 Pasal 22
 Pemenuhan persyaratan pelunasan modal disetor untuk
 memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
 huruf a termasuk pula pemenuhan persyaratan bukti setoran
 modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

 Pasal 23
 Cukup jelas.

 - 6 -

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
 Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Bank Asal” antara
 lain jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi
 informasi, dan/atau prosedur kerja.

 Pasal 26
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang
 berdasarkan pertimbangan LPS, 1 (satu) Bank Perantara
 dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau
 kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.

 Pasal 27
 Cukup jelas.

 Pasal 28
 Kriteria aset dan kewajiban tertentu yang dapat dialihkan
 mengacu pada Undang-Undang mengenai pencegahan dan
 penanganan krisis sistem keuangan.

 Pasal 29
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Rencana kebutuhan modal diperlukan dalam rangka
 peningkatan permodalan Bank untuk menyerap
 peningkatan risiko dari aset yang diterima dari Bank
 Asal lain.

 - 7 -
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Ayat (1)

 Ketentuan kegiatan usaha sesuai dengan modal inti mengacu
 pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai kegiatan
 usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Ayat (1)
 Huruf a

 Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
 Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang
 mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang mengenai
 perbankan syariah, dan ketentuan peraturan perundang-
 undangan mengenai bank umum.

 Huruf b
 Cukup jelas.

 - 8 -
 Huruf c

 Kewajiban keuangan antara lain mengenai kewajiban
 tambahan modal sebagai penyangga (buffer) dalam
 bentuk capital conservation buffer, countercyclical buffer,
 dan/atau capital surcharge bagi bank sistemik.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6040

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 16/POJK.03/2017 </reg_id>
<reg_title> BANK PERANTARA </reg_title>
<set_date> 4 April 2017 </set_date>
<effective_date> 7 April 2017 </effective_date>
<issued_date> 7 April 2017 </issued_date>
<related_reg> '21/UU/2008', '21/UU/2011', '9/UU/2016', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>
"
" - 1 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 28 /POJK.04/2017
 TENTANG

 PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak
 tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang
 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
 sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai
 pemeliharaan dokumen oleh wali amanat beralih dari
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke
 Otoritas Jasa Keuangan;

 b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian
 mengenai pengaturan terhadap pemeliharaan dokumen
 oleh wali amanat, ketentuan peraturan perundang-
 undangan di sektor pasar modal mengenai pemeliharaan
 dokumen oleh wali amanat yang diterbitkan sebelum
 terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan
 Dokumen oleh Wali Amanat;

 - 2 -
 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan
 pemegang efek yang bersifat utang.

 2. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
 3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan
 utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda
 bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif,
 kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari
 Efek.

 4. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti
 kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian
 yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi
 (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

 5. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara
 Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek
 bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam
 bentuk akta notariil.

 - 3 -
 BAB II

 PEMELIHARAAN DOKUMEN
 Pasal 2

 Setiap Wali Amanat wajib mengadministrasikan, menyimpan,
 dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan
 tertulis yang berhubungan dengan Emiten yang menggunakan
 jasa Wali Amanat.

 Pasal 3

 (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib
 disimpan di tempat yang aman dan terpisah dari kegiatan
 bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk
 kepentingan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib
 disimpan paling singkat untuk jangka waktu 5 (lima)
 tahun sejak seluruh kewajiban Emiten terhadap
 pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah
 dipenuhi.

 BAB III

 KETENTUAN SANKSI
 Pasal 4

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
 pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
 mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
 yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
 uang tertentu;

 c. pembatasan kegiatan usaha;
 d. pembekuan kegiatan usaha;
 e. pencabutan izin usaha;

 - 4 -

 f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 g. pembatalan pendaftaran.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau
 huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului
 pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
 tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

 (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
 tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

 Pasal 5

 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
 tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan
 pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

 Pasal 6

 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5 kepada masyarakat.

 BAB IV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 7

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 Nomor Kep-78/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh
 Wali Amanat, beserta Peraturan Nomor X.I.2 yang merupakan
 lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 - 5 -
 Pasal 8

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar
 setiap orang mengetahuinya,
 memerintahkan

 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Juni 2017

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 22 Juni 2017

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 128

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 28 /POJK.04/2017
 TENTANG

 PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH WALI AMANAT
 I. UMUM
 Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan

 wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
 pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
 lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa
 Keuangan.
 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan

 kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor
 pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas
 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar
 terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal
 yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.
 Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu

 mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar
 modal yang mengatur mengenai pemeliharaan dokumen oleh Wali Amanat
 yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-
 78/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali Amanat, beserta
 Peraturan Nomor X.I.2 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Wali
 Amanat.

 - 2 -

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2

 Catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang wajib
 diadministrasikan, disimpan, dan dipelihara antara lain:
 a. Kontrak Perwaliamanatan;
 b. kontrak yang berkaitan dengan pemberian jaminan dan bukti
 pemilikan atau penguasaan atas harta yang dijaminkan;

 c.

 catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis
 Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang masih beredar dan
 yang telah dilunasi;

 d. catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai pelaksanaan
 pengawasan terhadap Emiten termasuk tindakan yang
 dilakukan oleh Wali Amanat karena tidak dipenuhinya
 persyaratan Kontrak Perwaliamanatan, antara lain tidak
 dibayarnya pokok dan bunga, atau adanya pelanggaran
 terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
 yang dilakukan oleh Emiten;

 e.
 f.

 catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai rapat umum
 pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;

 catatan, risalah, dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis
 Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dapat dikonversikan
 menjadi saham;

 g. daftar Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat; dan
 h. buku pedoman operasional Wali Amanat.

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.

 - 3 -
 Pasal 5

 Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa
 perintah untuk menyalin atau melakukan dokumentasi ulang atas
 dokumen yang rusak.

 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6075

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 8/POJK.04/2017 </reg_id>
<reg_title> BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS </reg_title>
<set_date> 14 Maret 2017 </set_date>
<effective_date> 14 Maret 2017 </effective_date>
<issued_date> 14 Maret 2017 </issued_date>
<replaced_reg> 'Kep-51/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996', 'SE-05/BL/2006|SE-BAPEPAM/2006', 'Kep-43/PM/2000|KEPTA-BAPEPAM/2000', 'Kep-51/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 | Lampiran Peraturan Nomor IX.C.3' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', ' 8/UU/1995' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 56 /POJK.03/2016
 TENTANG

 KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dinamika
 perkembangan perekonomian regional dan global,
 industri perbankan nasional perlu meningkatkan
 ketahanan;

 b. bahwa peningkatan ketahanan perbankan dilakukan
 melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian
 dan tata kelola;

 c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip
 kehati-hatian dan tata kelola, diperlukan penataan
 struktur kepemilikan saham bank;

 d. bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank
 dilakukan melalui penerapan batas maksimum
 kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi
 dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif
 terhadap operasional bank;

 e. bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan
 saham juga akan berdampak positif untuk mendorong
 konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat
 ketahanan industri perbankan nasional;

 - 2 -

 f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf
 e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan tentang Kepemilikan Saham Bank
 Umum;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bank umum

 - 3 -

 syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
 Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri.

 2. Tata Kelola adalah tata kelola sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan
 tata kelola bagi bank umum, bank umum syariah, dan
 unit usaha syariah.

 3. Tingkat Kesehatan Bank adalah tingkat kesehatan
 bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang
 mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank
 umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

 4. Modal adalah modal disetor Bank.
 BAB II

 BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM
 Pasal 2

 (1) Dalam rangka penataan struktur kepemilikan,
 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas maksimum
 kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:
 a. kategori pemegang saham; dan
 b. keterkaitan antar pemegang saham.

 (2) Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi
 setiap kategori pemegang saham ditetapkan:
 a. 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank,
 untuk kategori pemegang saham berupa badan
 hukum lembaga keuangan bank dan lembaga
 keuangan bukan bank;

 b. 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk
 kategori pemegang saham berupa badan hukum
 bukan lembaga keuangan; dan

 c. 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk
 kategori pemegang saham perorangan.

 - 4 -

 (3) Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum
 syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 dari Modal Bank.

 (4) Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lembaga
 keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria:
 a. dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang-
 undangan dimungkinkan melakukan kegiatan
 penyertaan dalam jangka panjang; dan

 b. diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga
 keuangan.

 (5) Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi
 kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
 diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga
 keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan
 batas maksimum kepemilikan saham pada Bank
 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

 Pasal 3

 Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi:
 a. Pemerintah Pusat; dan
 b. lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan
 dan/atau penyelamatan Bank.

 Pasal 4

 (1) Keterkaitan antar pemegang saham Bank sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan
 pada:
 a. adanya hubungan kepemilikan;
 b. adanya hubungan keluarga sampai dengan
 derajat kedua; dan/atau

 c. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan
 untuk mencapai tujuan bersama dalam
 mengendalikan Bank (acting in concert) dengan
 atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara
 bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak

 - 5 -
 lainnya untuk memiliki saham Bank.

 (2) Pemegang saham yang memiliki keterkaitan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
 sebagai 1 (satu) pihak.

 (3) Batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang
 saham yang ditetapkan sebagai 1 (satu) pihak
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam 1
 (satu) pihak sebesar batas kepemilikan yang
 tertinggi dari kategori pemegang saham dalam
 satu pihak; dan

 b. komposisi kepemilikan masing-masing pemegang
 saham dalam 1 (satu) pihak paling tinggi sebesar
 batas maksimum kepemilikan sesuai kategori
 pemegang saham.

 Pasal 5

 (1) Pemegang saham Bank yang memenuhi kriteria
 sebagai pemegang saham pengendali selain tunduk
 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga
 tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai
 pemegang saham pengendali.

 (2) Calon pemegang saham pengendali yang merupakan
 warga negara asing dan/atau badan hukum yang
 berkedudukan di luar negeri, di samping tunduk pada
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
 memenuhi persyaratan:
 a. memiliki komitmen untuk mendukung
 pengembangan perekonomian Indonesia melalui
 Bank yang dimiliki;

 b. memperoleh rekomendasi dari otoritas
 pengawasan dari negara asal bagi badan hukum
 lembaga keuangan; dan

 c. memiliki peringkat paling rendah:
 1. 1 (satu) tingkat (notch) di atas peringkat
 investasi terendah bagi badan hukum
 lembaga keuangan bank;

 - 6 -

 2. 2 (dua) tingkat (notch) di atas peringkat
 investasi terendah bagi badan hukum
 lembaga keuangan bukan bank; atau

 3. 3 (tiga) tingkat (notch) di atas peringkat
 investasi terendah bagi badan hukum bukan
 lembaga keuangan.

 Pasal 6

 (1) Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki
 saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari
 Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan
 Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Badan hukum lembaga keuangan bank sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dengan Peringkat Komposit 1 atau Peringkat
 Komposit 2 atau peringkat Tingkat Kesehatan
 Bank yang setara bagi lembaga keuangan bank
 yang berkedudukan di luar negeri;

 b. memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan
 Modal Minimum sesuai profil risiko;

 c. memiliki modal inti (tier 1) paling sedikit sebesar
 6% (enam persen);

 d. mendapatkan rekomendasi dari otoritas
 pengawasan lembaga keuangan bank, bagi
 lembaga keuangan bank yang berkedudukan di
 luar negeri;

 e. merupakan lembaga keuangan bank yang telah
 berbentuk perseroan terbuka (go public);

 f.

 berkomitmen untuk memenuhi kewajiban
 membeli surat utang bersifat ekuitas yang
 diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki;

 g. berkomitmen untuk memiliki Bank paling kurang
 dalam jangka waktu tertentu; dan

 h. berkomitmen untuk mendukung pengembangan
 perekonomian Indonesia melalui Bank yang
 dimiliki.

 - 7 -
 Pasal 7

 Bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga
 keuangan bank dengan jumlah lebih dari 40% (empat
 puluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 paling sedikit memenuhi kriteria:
 a. harus melakukan go public untuk mencapai
 kepemilikan publik paling sedikit sebesar 20% (dua
 puluh persen) dari Modal Bank, yang dilakukan paling
 lambat 5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga
 keuangan bank memiliki saham sesuai persetujuan
 Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 6 ayat (1); dan

 b. harus memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat
 utang yang bersifat ekuitas.

 Pasal 8

 (1) Badan hukum lembaga keuangan bank yang akan
 menjadi pemegang saham Bank dan telah memperoleh
 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melakukan
 pembelian saham Bank dengan tahapan:
 a. melakukan pembelian saham sampai dengan
 batas maksimum kepemilikan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan

 b. dapat meningkatkan saham Bank sesuai dengan
 batas kepemilikan yang telah disetujui Otoritas
 Jasa Keuangan dalam hal Bank yang dimiliki
 memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dan penilaian Tata Kelola peringkat 1 (satu) atau
 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-
 berturut dalam periode 5 (lima) tahun, terhitung
 sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

 (2) Selama Bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh
 penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Tata
 Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 badan hukum lembaga keuangan bank hanya
 dapat memiliki saham sampai dengan batas

 - 8 -

 maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari
 Modal Bank.

 Pasal 9

 Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak
 berlaku bagi badan hukum lembaga keuangan bank yang
 telah memiliki saham Bank sebelum tanggal 13 Juli 2012
 dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

 BAB III

 KEWAJIBAN PENERAPAN BATAS MAKSIMUM
 KEPEMILIKAN SAHAM

 Pasal 10

 (1) Pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih
 dari batas maksimum kepemilikan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, wajib
 menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan
 saham apabila:
 a. Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola
 menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5
 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-
 berturut; atau

 b. pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan
 penjualan saham yang dimiliki.

 (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib menyesuaikan dengan batas maksimum
 kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama
 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau
 penjualan saham yang dimiliki.

 Pasal 11

 (1) Pemegang saham yang akan memiliki:
 a. Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh
 Lembaga Penjamin Simpanan;

 b. Bank dalam pengawasan khusus; atau

 - 9 -

 c. Bank dalam pengawasan intensif,
 dapat memiliki saham Bank lebih dari batas
 maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam jangka
 waktu tertentu.

 (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib menyesuaikan dengan batas maksimum
 kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2 dan Pasal 4 dengan jangka waktu:
 a. paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak membeli:
 1. Bank dalam penanganan atau penyelamatan
 oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
 2. Bank dalam pengawasan khusus; atau

 b. paling lama 15 (lima belas) tahun sejak membeli
 Bank dalam pengawasan intensif.

 Pasal 12

 (1) Pemegang saham pada Bank yang melakukan
 penggabungan atau peleburan dapat memiliki saham
 Bank hasil penggabungan atau peleburan lebih dari
 batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam jangka
 waktu tertentu.

 (2) Bagi pemegang saham pada Bank hasil penggabungan
 atau peleburan yang berasal dari Bank yang
 memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan
 penilaian Tata Kelola dengan Peringkat 1 atau
 Peringkat 2 wajib menyesuaikan dengan batas
 maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 10
 (sepuluh) tahun sejak:
 a. penurunan peringkat Tingkat Kesehatan Bank
 dan/atau penilaian Tata Kelola Bank hasil
 penggabungan atau peleburan menjadi Peringkat
 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga)
 periode berturut-turut; atau

 b. penjualan saham atas inisiatif sendiri,

 - 10 -

 yang terjadi dalam periode paling lama 10 (sepuluh)
 tahun setelah penggabungan atau peleburan.

 (3) Bagi pemegang saham pada Bank hasil penggabungan
 atau peleburan yang berasal dari Bank yang
 memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dan/atau penilaian Tata Kelola dengan Peringkat 3,
 Peringkat 4 atau Peringkat 5 wajib menyesuaikan
 dengan batas maksimum kepemilikan saham
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
 paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak penggabungan
 atau peleburan.

 Pasal 13

 Bagi pemegang saham pada bank umum syariah hasil
 pemisahan (spin off) unit usaha syariah, diatur sebagai
 berikut:
 a. dapat memiliki saham lebih dari batas maksimum
 kepemilikan saham; dan

 b. wajib menyesuaikan kepemilikan saham dengan batas
 maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama akhir
 Desember 2028.

 Pasal 14

 Bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki saham bank
 pembangunan daerah dapat menyesuaikan dengan batas
 maksimum kepemilikan saham.

 Pasal 15

 Dalam hal bank pembangunan daerah memperoleh
 penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata
 Kelola dengan Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5
 dan memerlukan tambahan modal maka:
 a. penambahan modal diutamakan berasal dari investor
 yang tidak terkait dengan Pemerintah Daerah; dan

 b. Pemerintah Daerah dapat tetap mempertahankan
 kepemilikan Pemerintah Daerah sebagai pemegang
 saham mayoritas.

 - 11 -
 Pasal 16

 (1) Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib
 menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib
 menyusun rencana tindak dalam rangka
 menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan
 saham.

 (2) Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan
 batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan
 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 dan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sejak
 timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas
 maksimum kepemilikan saham untuk memperoleh
 persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan
 batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat cara
 penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham,
 tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.

 (4) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
 rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan
 batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
 realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan
 rencana tindak.

 (5) Penyampaian rencana tindak dan laporan pelaksanaan
 rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan
 batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditujukan kepada:
 a. Departemen Pengawasan Bank

 terkait,

 Departemen Perbankan Syariah atau Kantor
 Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi
 Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau

 - 12 -

 b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau
 Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi
 Bank yang berkantor pusat di luar wilayah
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 BAB IV

 KONSEKUENSI KEWAJIBAN PEMENUHAN
 BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN

 Pasal 17

 (1) Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban
 penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
 Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2),
 Pasal 12 ayat (3), dan/atau Pasal 13 huruf b,
 dikenakan pembatasan berupa:
 a. hak yang bersangkutan dalam perhitungan
 kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS
 hanya diperhitungkan paling tinggi sebesar batas
 maksimum kepemilikan saham Bank
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
 4; dan

 b. pembayaran dividen untuk kelebihan saham yang
 dimiliki ditunda sampai dengan yang
 bersangkutan melakukan penyesuaian dengan
 batas maksimum kepemilikan saham.

 (2) Selain pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), terhadap pemegang saham yang tidak memenuhi
 kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan
 saham dapat dilakukan penilaian kembali kemampuan
 dan kepatutan.

 (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 tidak menghilangkan kewajiban pemegang saham
 untuk melakukan penyesuaian kepemilikan dengan
 batas maksimum kepemilikan saham.

 - 13 -
 Pasal 18

 Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak
 memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum
 kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
 (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2),
 Pasal 12 ayat (3), dan/atau Pasal 13 huruf b:
 a. wajib mencatat hak yang bersangkutan selaku
 pemegang saham paling tinggi sebesar batas
 maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;

 b. wajib memastikan penggunaan hak suara bagi yang
 bersangkutan dan perhitungan kuorum dalam RUPS
 paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan
 saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
 Pasal 4;

 c. wajib menunda pembayaran dividen bagi kelebihan
 saham yang dimiliki pemegang saham yang
 bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan
 melakukan penyesuaian dengan batas maksimum
 kepemilikan saham; dan

 d.

 dilarang memberikan atau memperpanjang jangka
 waktu fasilitas penyediaan dana kepada pemegang
 saham yang bersangkutan, termasuk kepada pihak
 terkait dengan pemegang saham.

 BAB V

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 19

 Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan
 tertentu dapat memberikan persetujuan kepada pemegang
 saham untuk memiliki saham Bank melebihi batas
 maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 dan Pasal 4 untuk jangka waktu tertentu.

 - 14 -
 Pasal 20

 Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan pemegang
 saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 agar Bank
 yang dimiliki melakukan penggabungan atau peleburan.

 BAB VI
 SANKSI

 Pasal 21

 (1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2),
 Pasal 16 ayat (4), dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi
 administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. larangan pembukaan jaringan kantor baru;
 dan/atau

 c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

 (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian
 kembali kemampuan dan kepatutan terhadap anggota
 direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Bank
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 BAB VII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 22

 (1) Pemegang saham yang telah mempunyai kewajiban
 untuk melakukan penyesuaian dengan batas
 maksimum kepemilikan saham pada Bank yang
 berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dan/atau penilaian Tata Kelola memperoleh Peringkat
 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 pada posisi penilaian
 akhir bulan Desember 2013, tetap harus melakukan
 penyesuaian kepemilikan saham dengan batas
 maksimum kepemilikan saham

 dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lambat
 pada tanggal 1 Januari 2019.

 sebagaimana

 - 15 -

 (2) Pemegang saham yang telah mempunyai kewajiban
 untuk melakukan penyesuaian dengan batas
 maksimum kepemilikan saham pada Bank yang
 berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dan/atau penilaian Tata Kelola memperoleh Peringkat
 1 atau Peringkat 2 pada posisi penilaian akhir bulan
 Desember 2013, namun sejak tanggal 1 Januari 2014
 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini:
 a. Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola
 menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5
 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut;
 atau

 b. pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan
 penjualan saham yang dimiliki,

 tetap harus melakukan penyesuaian kepemilikan
 saham dengan batas maksimum kepemilikan saham
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
 paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian
 terakhir atau penjualan saham yang dimiliki.

 (3) Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib
 melakukan penyesuaian dengan batas maksimum
 kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dan ayat (2), harus menyusun dan
 menyampaikan rencana tindak dan laporan
 pelaksanaan rencana tindak dalam rangka
 menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan
 saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

 (4) Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban
 penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan
 saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 ayat (2) dikenakan konsekuensi kewajiban pemenuhan
 batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 17.

 (5) Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak
 memenuhi kewajiban penyesuaian dengan batas

 - 16 -

 maksimum kepemilikan saham sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melakukan
 tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 23

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012
 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank
 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5327) dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku.

 Pasal 24

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 - 17 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
 Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 7 Desember 2016

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 9 Desember 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 287

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 56 /POJK.03/2016
 TENTANG

 KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM
 I. UMUM
 Krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan penerapan Tata

 Kelola pada Bank menyebabkan Basel Committee on Banking
 Supervision (BCBS) menerbitkan pedoman bertajuk Principles for
 Enhancing Corporate Governance, yang mewajibkan otoritas pengawas
 mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa struktur
 kepemilikan tidak menjadi penghalang terwujudnya Tata Kelola yang
 baik. Seiring dengan rencana integrasi sektor keuangan Association of
 South-East Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2020 yang
 memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (Qualified
 ASEAN Banks) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, perbankan
 nasional perlu meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi.
 Di samping itu, dengan memperhatikan dan mempelajari beberapa

 kasus Bank bermasalah di Indonesia pasca krisis keuangan tahun
 1997, diindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh 1 (satu) pihak
 pada Bank berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan penerapan
 Tata Kelola di perbankan.
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan

 memandang perlu untuk mengatur struktur kepemilikan Bank dengan
 menetapkan batas maksimum kepemilikan saham guna meningkatkan
 ketahanan perbankan melalui penerapan prinsip kehati–hatian dan
 kualitas penerapan Tata Kelola pada Bank sehingga diharapkan

 - 2 -

 dapat mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat
 memperkuat ketahanan perbankan nasional.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan
 hukum Indonesia atau badan hukum asing.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan
 hukum Indonesia atau badan hukum asing.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang
 perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga
 negara asing.

 Ayat (3)

 Penetapan batas maksimum kepemilikan saham pada ayat ini
 sesuai dengan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
 Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang
 perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara
 asing.

 Ayat (4)

 Contoh lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi
 kriteria ayat ini antara lain perusahaan pembiayaan,
 perusahaan asuransi, dan dana pensiun.

 Ayat (5)

 Contoh lembaga keuangan bukan bank antara lain special
 purpose vehicle, pengelola dana keuangan (fund management),
 dan hedge fund.

 - 3 -
 Pasal 3
 Huruf a

 Pemerintah Pusat yaitu Pemerintah Republik Indonesia.
 Kepemilikan saham Pemerintah Pusat pada Bank dapat
 berupa kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung
 melalui badan hukum yang dikendalikan langsung oleh
 Pemerintah Pusat.
 Kepemilikan Pemerintah Pusat pada Bank yang dapat
 melebihi batas maksimum kepemilikan saham dimaksudkan
 untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan
 kesejahteraan umum.

 Huruf b

 Lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan
 dan/atau penyelamatan Bank antara lain Lembaga Penjamin
 Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

 Pasal 4
 Ayat (1)
 Huruf a

 Hubungan kepemilikan terjadi dalam hal antara
 pemegang saham:

 1. perorangan dengan badan hukum; atau
 2. badan hukum dengan badan hukum,
 mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum
 tersebut dengan jumlah kepemilikan paling kurang
 memenuhi batas sebagai pemegang saham pengendali.
 Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai
 dengan ultimate shareholder.
 Contoh:
 Sdr. A memiliki saham Bank X sebesar 10% dari Modal
 Bank X.
 PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan
 memiliki saham Bank X sebesar 25% dari Modal Bank X.
 Sdr. A memiliki PT B sebesar 30% dari modal PT B
 maka antara Sdr. A dan PT B terdapat keterkaitan
 karena hubungan kepemilikan.

 - 4 -
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan keluarga
 sampai dengan derajat kedua” adalah sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai
 batas maksimum pemberian kredit.

 Huruf c
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Ayat (3)
 PT A berupa badan hukum lembaga keuangan memiliki
 saham Bank X sebesar 60% dari Modal Bank X.
 PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan
 memiliki saham Bank X sebesar 20% dari Modal Bank X.
 PT A dan PT B memiliki pemegang saham pengendali yang
 sama yaitu Sdr. Z maka PT A dan PT B merupakan 1 (satu)
 pihak.
 Sesuai dengan kategori pemegang saham, batas maksimum
 kepemilikan saham PT A adalah 40% dari Modal Bank X dan
 PT B adalah 30% dari Modal Bank X.
 Dengan demikian batas maksimum kepemilikan saham PT A
 dan PT B pada Bank X secara bersama-sama sebagai 1 (satu)
 pihak adalah sebesar 40% dari Modal Bank X, dengan
 batasan kepemilikan saham PT B paling tinggi sebesar 30%.
 Contoh kemungkinan komposisi antara lain sebagai berikut:
 a.

 jika PT A memiliki saham 40% dari Modal Bank X, maka
 kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 0%;

 b.
 c.

 jika PT A memiliki saham 30% dari Modal Bank X, maka
 kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 10%; atau

 jika PT A memiliki saham 10% dari Modal Bank X, maka
 kepemilikan saham PT B pada Bank X adalah 30%.

 Pasal 5
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai
 pemegang saham pengendali” adalah ketentuan yang
 mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah, serta

 - 5 -

 penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama
 lembaga jasa keuangan.

 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Rekomendasi dimaksud paling
 sedikit memuat

 keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak
 pernah melakukan perbuatan tercela di bidang
 perbankan.

 Huruf c

 Peringkat yang digunakan adalah hasil penilaian
 lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Pasal 6
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “Kewajiban Penyediaan Modal
 Minimum” adalah kewajiban penyediaan modal
 minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas
 Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal
 minimum bagi Bank atau ketentuan serupa yang diatur
 oleh otoritas pengawasan lembaga keuangan bank di
 tempat kedudukan bank tersebut.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
 Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal
 minimum bagi Bank atau ketentuan serupa yang diatur
 oleh otoritas pengawasan lembaga keuangan bank di
 tempat kedudukan bank tersebut.

 - 6 -
 Huruf d

 Rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga
 keuangan bank paling sedikit memuat keterangan
 mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah
 melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f

 Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat
 ekuitas” adalah surat utang yang dapat dikonversi
 menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk
 memperoleh saham.

 Huruf g

 Penetapan jangka waktu tertentu untuk memiliki Bank
 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 Huruf h

 Yang dimaksud dengan “pengembangan perekonomian”
 adalah pengembangan perekonomian pada sektor yang
 menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia dan
 menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 Pasal 7

 Huruf a
 Go public dapat dilakukan melalui penawaran umum atau
 tanpa penawaran umum.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “surat utang yang bersifat ekuitas”
 adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham
 atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.
 Persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat
 ekuitas dilakukan setelah badan hukum lembaga keuangan
 bank merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% (empat
 puluh persen) sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 8
 Cukup jelas.

 - 7 -

 Pasal 9
 Tanggal 13 Juli 2012 merupakan tanggal pertama kali
 diberlakukannya ketentuan yang mengatur mengenai batas
 maksimum kepemilikan saham.

 Pasal 10
 Ayat (1)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “3 (tiga) periode penilaian
 berturut-turut” adalah periode penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola
 termasuk periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dan/atau penilaian Tata Kelola sebelum berlakunya
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 Contoh:
 Bank A memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dan/atau penilaian Tata Kelola pada 2 (dua) periode
 penilaian sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini masing-masing Peringkat 3 atau Peringkat
 4 untuk masing-masing periode. Dengan demikian
 apabila Bank A memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan
 Bank dan/atau penilaian Tata Kelola untuk 1 (satu)
 periode penilaian masing-masing Peringkat 3 atau
 Peringkat 4 setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
 berlaku maka pemegang saham yang mempunyai saham
 melebihi batas maksimum kepemilikan saham pada
 Bank A dimaksud wajib melakukan penyesuaian sesuai
 dengan batas maksimum kepemilikan saham.

 Huruf b

 Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas
 maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang
 saham yang melakukan penjualan saham.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 - 8 -
 Pasal 11
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan
 khusus” adalah Bank dalam pengawasan khusus
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur
 mengenai penetapan status dan tindak lanjut
 pengawasan bank.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “Bank dalam pengawasan
 intensif” adalah Bank dalam pengawasan intensif
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur
 mengenai penetapan status dan tindak lanjut
 pengawasan bank.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Apabila kondisi pada huruf a atau huruf b terjadi dalam
 periode lebih dari 10 (sepuluh) tahun setelah penggabungan
 atau peleburan, maka pemegang saham Bank dimaksud
 menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham dalam
 jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah periode
 penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki
 sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
 Huruf a

 Contoh 1:
 Bank A (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata
 Kelola Peringkat 2), melakukan penggabungan dengan
 Bank B (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata
 Kelola Peringkat 1), menjadi Bank A pada bulan Oktober
 2016.

 - 9 -

 Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami
 penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata
 Kelola pada posisi penilaian bulan Desember 2024, bulan
 Juni 2025, dan bulan Desember 2025 menjadi Peringkat
 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5. Dengan demikian
 pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas
 batas maksimum kepemilikan saham wajib
 menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan
 saham paling lama pada bulan Desember 2035.
 Contoh 2:
 Bank A (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata
 Kelola Peringkat 2) melakukan penggabungan dengan
 Bank B (Tingkat Kesehatan Bank Peringkat 1 dan Tata
 Kelola Peringkat 1) menjadi Bank A pada bulan Oktober
 2016.

 Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami
 penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau Tata
 Kelola pada posisi penilaian bulan Desember 2026, bulan
 Juni 2027, dan bulan Desember 2027 menjadi Peringkat
 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5.
 Mengingat penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau
 Tata Kelola terjadi setelah melewati 10 (sepuluh) tahun
 sejak penggabungan maka tidak ada perpanjangan
 waktu.
 Dengan demikian, pemegang saham Bank A yang
 memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan
 saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum
 kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5
 (lima) tahun yaitu paling lama pada bulan Desember
 2032.

 Huruf b

 Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas
 maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang
 saham yang melakukan penjualan saham.

 Ayat (3)

 Yang dimaksud dengan “Bank yang memperoleh penilaian
 Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola

 - 10 -

 dengan Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5” adalah
 salah satu Bank atau beberapa Bank atau semua Bank yang
 melakukan penggabungan atau peleburan.

 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14

 Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah
 Kabupaten atau Pemerintah Kota di wilayah Negara Republik
 Indonesia.

 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Posisi timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas
 maksimum kepemilikan saham Bank terhitung sejak posisi
 penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata
 Kelola terakhir.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “hak selaku pemegang saham” adalah
 hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

 - 11 -
 atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “penyediaan dana” adalah penyediaan
 dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang
 mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
 Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur
 mengenai batas maksimum pemberian kredit.

 Pasal 19

 Pertimbangan tertentu antara lain untuk mendukung stabilitas
 sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan
 perekonomian nasional.

 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.

 Huruf c
 Termasuk pengertian pembekuan kegiatan usaha
 tertentu yaitu larangan penambahan produk dan/atau
 aktivitas baru.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.

 - 12 -
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5981

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 56/POJK.03/2016 </reg_id>
<reg_title> KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 7 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 9 Desember 2016 </effective_date>
<issued_date> 9 Desember 2016 </issued_date>
<replaced_reg> '14/8/PBI/2012' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2008', '21/UU/2011', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 35 /POJK.04/2014
 TENTANG

 SEKRETARIS PERUSAHAAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja Emiten
 atau Perusahaan Publik, melindungi kepentingan
 pemangku kepentingan dan meningkatkan
 kepatuhan terhadap peraturan perundang-
 undangan, diperlukan penerapan tata kelola
 perusahaan yang baik;

 b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan,
 layanan, dan komunikasi kepada para pemangku
 kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola
 perusahaan yang baik oleh Emiten atau
 Perusahaan Publik, kualifikasi dan peran
 sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan melalui
 penyempurnaan peraturan mengenai sekretaris
 perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
 Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan
 Publik;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
 Pasar...

 -2-

 Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5253);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 SEKRETARIS PERUSAHAAN EMITEN ATAU
 PERUSAHAAN PUBLIK.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
 dimaksud dengan:
 1.

 Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan
 atau penanggung jawab dari unit kerja yang
 menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

 2.

 Situs Web adalah kumpulan halaman web yang
 memuat informasi atau data yang dapat diakses
 melalui suatu sistem jaringan internet.
 Pasal 2

 (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki
 fungsi sekretaris perusahaan.

 (2) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 a.

 b.

 orang perseorangan; atau
 unit kerja.

 (3) Unit...

 -3-

 (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf b dipimpin oleh seorang penanggung jawab.
 Pasal 3

 (1) Sekretaris Perusahaan diangkat dan
 diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.

 (2) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dapat dirangkap oleh seorang
 anggota Direksi.

 (3) Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap
 jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik
 lain.

 Pasal 4

 (1) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris
 Perusahaan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib
 menunjuk penggantinya dalam jangka waktu
 paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya
 kekosongan Sekretaris Perusahaan.

 (2) Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
 Perusahaan dirangkap oleh seorang anggota
 Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk
 sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa
 memperhatikan

 persyaratan
 Sekretaris

 Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini.
 BAB II

 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 Pasal 5

 Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas
 paling kurang:
 a.

 mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya
 peraturan...

 -4-

 peraturan perundang-undangan yang berlaku di
 bidang Pasar Modal;

 b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan
 Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk
 mematuhi ketentuan peraturan perundang-
 undangan di bidang Pasar Modal;

 c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam
 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
 meliputi:
 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat,
 termasuk ketersediaan informasi pada Situs
 Web Emiten atau Perusahaan Publik;

 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan tepat waktu;

 3.
 4.

 penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat
 Umum Pemegang Saham;

 penyelenggaraan dan dokumentasi rapat
 Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan

 5. pelaksanaan program orientasi terhadap
 perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan
 Komisaris.

 d.

 sebagai penghubung antara Emiten atau
 Perusahaan Publik dengan pemegang saham
 Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa
 Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
 Pasal 6

 (1) Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit
 kerja yang menjalankan fungsi sekretaris
 perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen,
 data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali
 dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan atau ditentukan
 lain dalam peraturan perundang-undangan.

 (2) Sekretaris...

 -5-

 (2) Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit
 kerja yang menjalankan fungsi sekretaris
 perusahaan dilarang mengambil keuntungan
 pribadi baik secara langsung maupun tidak
 langsung, yang merugikan Emiten atau
 Perusahaan Publik.

 Pasal 7

 Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan
 pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya,
 Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan
 dan/atau pelatihan.

 Pasal 8

 (1) Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada
 Direksi.

 (2) Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris
 perusahaan kepada masyarakat merupakan
 informasi resmi dari Emiten atau Perusahaan
 Publik.

 BAB III

 PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
 Pasal 9

 (1) Sekretaris Perusahaan harus
 memenuhi

 persyaratan paling kurang:
 a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 b.

 memiliki pengetahuan dan pemahaman di
 bidang hukum, keuangan, dan tata kelola
 perusahaan;

 c. memahami kegiatan usaha Emiten atau
 Perusahaan Publik;

 d. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
 e.

 berdomisili di Indonesia.

 (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib…

 -6-

 wajib dipenuhi Sekretaris Perusahaan selama
 menjabat.

 BAB IV

 PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN
 Pasal 10

 (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib:
 a. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan mengenai pengangkatan dan
 pemberhentian Sekretaris Perusahaan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 (1);

 b. memuat dalam Situs Web Emiten atau
 Perusahaan Publik mengenai pengangkatan
 dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 ayat (1) dan kekosongan
 Sekretaris Perusahaan
 dimaksud dalam Pasal 4,

 dengan disertai informasi pendukung.

 (2) Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
 pemuatan informasi

 dalam
 Situs Web

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
 dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja
 setelah

 terjadinya pengangkatan
 pemberhentian.
 Pasal 11

 (1) Sekretaris Perusahaan wajib membuat laporan
 secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1
 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi
 sekretaris perusahaan kepada Direksi dan
 ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

 (2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib
 mengungkapkan uraian singkat pelaksanaan
 fungsi sekretaris perusahaan dan informasi

 mengenai...
 dan

 sebagaimana

 -7-

 mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang
 diikuti

 dimaksud dalam Pasal 7 dalam laporan tahunan
 Emiten atau Perusahaan Publik.
 BAB V

 KETENTUAN SANKSI
 Pasal 12

 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di
 bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
 berwenang mengenakan sanksi administratif
 terhadap setiap pihak

 yang melakukan

 pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang
 menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut,
 berupa:
 a.

 peringatan tertulis;

 b. denda yaitu kewajiban untuk membayar
 sejumlah uang tertentu;

 c.
 pembatasan kegiatan usaha;

 d. pembekuan kegiatan usaha;
 e.

 pencabutan izin usaha;
 f.
 g.

 pembatalan persetujuan; dan
 pembatalan pendaftaran.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
 atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa
 didahului pengenaan sanksi administratif berupa
 peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) huruf a.

 (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan
 secara tersendiri atau secara bersama-sama
 dengan pengenaan sanksi

 Sekretaris Perusahaan sebagaimana

 administratif
 sebagaimana...

 -8-

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
 huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
 Pasal 13

 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat
 melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak
 yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan ini.
 Pasal 14

 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan
 pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 12 ayat (1) dan tindakan tertentu
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada
 masyarakat.

 BAB VI

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 15

 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan
 dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 BAB VII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 16

 Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait
 sekretaris perusahaan tetap berlaku bagi Emiten atau
 Perusahaan Publik sepanjang tidak bertentangan
 dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 Pasal 17

 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
 Modal Nomor: KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari
 1996...

 -9-

 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan
 beserta Peraturan Nomor IX.I.4 yang merupakan
 lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Pasal 18

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku
 pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
 Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 8 Desember 2014
 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,
 Ttd.

 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 8 Desember 2014
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,
 Ttd.

 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 377

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum,

 Ttd.
 Tini Kustini

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 35/POJK.04/2014 </reg_id>
<reg_title> SEKRETARIS PERUSAHAAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK </reg_title>
<set_date> 8 Desember 2014 </set_date>
<effective_date> 8 Desember 2014 </effective_date>
<issued_date> 8 Desember 2014 </issued_date>
<replaced_reg> 'KEP-63/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996', 'KEP-63/PM/1996|KEPTA-BAPEPAM/1996 | Lampiran Peraturan Nomor IX.I.4' </replaced_reg>
<related_reg> '8/UU/1995', '21/UU/2011' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>
"
" - 1 -

 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 25 /POJK.03/2015
 TENTANG

 PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA
 NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan,
 pemerintah Indonesia bersama-sama dengan instansi
 terkait perlu melakukan koordinasi secara regional
 maupun global;

 b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan
 kewenangannya merupakan salah satu instansi yang
 perlu mendukung koordinasi dalam rangka mewujudkan
 sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
 stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen
 dan masyarakat;

 c. bahwa salah satu bentuk koordinasi sebagaimana
 dimaksud pada huruf a adalah tukar menukar informasi
 keuangan dengan negara atau yurisdiksi lain dalam
 rangka mendukung program pencegahan penghindaran
 pajak;

 d. bahwa dalam rangka tukar menukar informasi untuk
 pencegahan penghindaran pajak, dilakukan perjanjian
 antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara
 atau yurisdiksi lain;

 - 2 -

 e. bahwa salah satu perjanjian sebagaimana dimaksud
 dalam huruf d adalah perjanjian pertukaran informasi
 secara otomatis yang menimbulkan konsekuensi bagi
 lembaga jasa keuangan tertentu untuk menyampaikan
 informasi keuangan nasabah asing tertentu kepada
 negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui otoritas pajak
 Indonesia secara berkala;

 f. bahwa penyampaian informasi keuangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf e harus mematuhi ketentuan
 peraturan perundang-undangan;

 g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
 huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Informasi
 Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra
 atau Yurisdiksi Mitra;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3790);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
 Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3608);

 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4867);

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
 Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5253);

 - 3 -

 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
 Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5618);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT
 PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI
 MITRA.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat
 LJK, adalah LJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
 Keuangan, yang memenuhi kriteria dalam perjanjian
 pertukaran informasi secara otomatis antara pemerintah
 Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau
 yurisdiksi mitra.

 2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau
 yurisdiksi yang terikat dengan negara Indonesia dalam
 konvensi tentang bantuan administratif bersama di
 bidang perpajakan, persetujuan antar pemerintah
 (Intergovernmental Agreement/IGA) di bidang perpajakan,
 atau perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di
 bidang perpajakan.

 - 4 -

 3. Pertukaran Informasi secara Otomatis adalah pertukaran
 informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan
 antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan secara
 berkala pada waktu tertentu, sistematis, dan
 berkesinambungan yang jenis dan tata cara pertukaran
 informasinya diatur berdasarkan perjanjian antara
 negara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi
 Mitra.

 4. Perusahaan Asing adalah:
 a. badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

 b. kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan
 hukum yang didirikan, atau berkedudukan di
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

 c. badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di
 Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib
 pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa
 perorangan atau badan hukum paling sedikit
 sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam
 perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;
 atau

 d. kantor cabang atau kantor perwakilan dari badan
 hukum yang didirikan atau berkedudukan di
 Indonesia atau di luar Indonesia yang bukan Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dimiliki oleh wajib
 pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berupa
 perorangan atau badan hukum paling sedikit
 sebesar persentase tertentu yang tercantum dalam
 perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.

 - 5 -

 5. Nasabah Asing adalah:
 a. bagi Bank Umum adalah nasabah perorangan atau
 Perusahaan Asing yang memenuhi kriteria tertentu
 sebagaimana diatur dalam perjanjian Pertukaran
 Informasi secara Otomatis, yang memiliki rekening
 dan/atau menggunakan jasa di Bank Umum atau
 Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha
 berdasarkan Prinsip Syariah;

 b. bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian adalah
 nasabah perorangan atau Perusahaan Asing yang
 memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur
 dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara
 Otomatis, yang memiliki rekening efek pada
 dan/atau menggunakan jasa Perusahaan Efek dan/
 atau Bank Kustodian secara langsung (direct
 customer);

 c. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan
 Asuransi Jiwa Syariah adalah pemegang polis atau
 peserta berupa perorangan atau Perusahaan Asing
 yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur
 dalam perjanjian Pertukaran Informasi secara
 Otomatis; dan/atau

 d. bagi LJK selain angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf
 c, adalah nasabah yang memenuhi kriteria sesuai
 perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah
 Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra yang akan diatur lebih lanjut dalam
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan,

 yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra.

 - 6 -
 BAB II

 PELAPORAN
 Pasal 2

 (1) Dalam rangka penerapan perjanjian Pertukaran
 Informasi secara Otomatis, LJK wajib menyampaikan
 laporan kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi
 Nasabah Asing terkait perpajakan untuk diteruskan
 kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 merupakan laporan mengenai informasi Nasabah Asing
 yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening paling
 sedikit sesuai dengan perjanjian Pertukaran Informasi
 secara Otomatis.

 (3) Informasi Nasabah Asing sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) paling sedikit meliputi:
 a.
 b.

 Informasi nasabah; dan

 Informasi keuangan nasabah.
 Pasal 3

 Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 ayat (1), LJK wajib:
 a. melakukan identifikasi terhadap:
 1. nasabah; atau
 2. calon nasabah,
 untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah
 dimaksud memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon
 Nasabah Asing;

 b. meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan
 dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon
 nasabah memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon
 Nasabah Asing;

 - 7 -

 c. meminta Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing
 untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi
 atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela
 kepada LJK untuk memberikan informasi Nasabah Asing
 dan/atau calon Nasabah Asing kepada otoritas pajak
 Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan

 d. melakukan penyaringan Nasabah Asing yang memiliki
 saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan
 yang ditetapkan dalam perjanjian Pertukaran Informasi
 secara Otomatis.

 Pasal 4

 Dalam hal calon Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan
 pernyataan persetujuan,

 instruksi, pemberian kuasa

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, LJK wajib:
 a. menjelaskan ketentuan terkait Pertukaran Informasi
 secara Otomatis; dan

 b. menolak melakukan hubungan usaha dengan calon
 Nasabah Asing tersebut.

 Pasal 5

 (1) Dalam hal Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan
 pernyataan persetujuan, instruksi, pemberian kuasa
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, LJK wajib:
 a. menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing
 apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai
 Perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;

 b. meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan
 keberatan secara tertulis, dan

 c.

 tidak melayani transaksi baru terkait rekening
 Nasabah Asing tersebut.

 (2) Penghentian layanan transaksi baru sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi
 transaksi:

 - 8 -

 a. untuk pemenuhan kewajiban yang telah
 diperjanjikan sebelumnya antara Nasabah Asing
 dengan LJK;

 b. untuk penutupan rekening;
 c. untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan
 perundang-undangan.

 Pasal 6

 Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing oleh LJK
 kepada otoritas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 dapat dilakukan:
 a. melalui Otoritas Jasa Keuangan; atau
 b. langsung kepada otoritas pajak.

 Pasal 7

 (1) Penyampaian laporan informasi Nasabah Asing
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,
 disampaikan paling lambat 60 hari sebelum batas waktu
 pelaporan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra berdasarkan perjanjian Pertukaran
 Informasi secara Otomatis.

 (2) Dalam hal batas waktu pelaporan informasi Nasabah
 Asing jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan
 pada hari kerja setelahnya.

 Pasal 8

 Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, LJK wajib menyampaikan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan nama pejabat yang
 bertanggung jawab (responsible officer) atas pelaporan
 informasi Nasabah Asing.

 - 9 -
 Pasal 9

 (1) LJK dapat mendelegasikan pelaksanaan pelaporan
 kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada
 LJK lain yang menjadi selling agent dan/atau kustodian.

 (2) Pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
 kesepakatan tertulis.

 (3) Pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan tanggung
 jawab LJK yang mendelegasikan pelaksanaan pelaporan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

 BAB III
 SANKSI

 Pasal 10

 LJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 8 dikenakan
 sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.

 BAB IV
 PENUTUP

 Pasal 11

 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

 - 10 -
 Pasal 12

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
 tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 4 Desember 2015

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 11 Desember 2015

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 291

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

 - 1 -

 PENJELASAN
 ATAS

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 25 /POJK.03/2015
 TENTANG

 PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA
 NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

 I. UMUM
 Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan

 koordinasi dengan negara lain baik secara regional maupun global. Salah
 satu koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya
 pencegahan penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax
 evasion), dan untuk meningkatkan kepatuhan warga negara Indonesia
 yang berdomisili di negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak
 Indonesia, dan sebaliknya. Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk
 mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak tersebut adalah
 berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan
 negara lain.
 Kegiatan dimaksud diawali dengan perjanjian antara pemerintah

 Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yaitu
 pemerintah dari negara yang telah berkomitmen untuk mencegah
 penghindaran pajak oleh wajib pajak baik melalui perjanjian bilateral
 maupun multilateral. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya
 penghindaran dan pengelakan pajak telah disahkan dengan Peraturan
 Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober
 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance
 in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di
 Bidang perpajakan).

 - 2 -
 Perjanjian negara untuk mendukung penghindaran pajak

 mewajibkan masing-masing otoritas pajak negara dimaksud melakukan
 penyampaian informasi atas wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi
 Mitra yang berada di negaranya. Salah satu pihak yang berperan penting
 dalam penyampaian informasi tersebut adalah Lembaga Jasa Keuangan
 (LJK) yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan
 jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra.
 Pertukaran informasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas

 pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan oleh pejabat
 berwenang atau competent authority di Indonesia dilaksanakan
 berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia antara lain pada: Konvensi
 Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, Persetujuan antar
 Pemerintah (Intergovernmental Agreement/IGA) di Bidang Perpajakan, atau
 Perjanjian Bilateral maupun Multilateral lainnya di Bidang Perpajakan.
 Pertukaran informasi tersebut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu Pertukaran

 informasi yang dilakukan berdasarkan permintaan, secara spontan, dan
 secara otomatis. Persamaan dari ketiga jenis Pertukaran Informasi
 tersebut adalah adanya perjanjian negara yang mendasari, sedangkan
 perbedaannya yaitu pada:
 1. pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan
 atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu,

 2. pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif
 untuk melaporkan wajib pajak tertentu,

 3. pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi
 keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun
 insiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak
 dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang
 telah

 disepakati, disampaikan secara
 berkala dan

 berkesinambungan.
 Lebih lanjut, Pertukaran Informasi secara Otomatis yaitu pertukaran

 informasi keuangan nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara
 Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berada di Indonesia untuk disampaikan
 kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, dan
 dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak Indonesia yang merupakan
 nasabah LJK di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan
 disampaikan informasi keuangannya kepada Otoritas Pajak di Indonesia.

 - 3 -
 Pertukaran Informasi secara Otomatis dapat dilakukan dengan

 adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra
 atau Yurisdiksi Mitra. Perjanjian negara dalam rangka melakukan
 Pertukaran Informasi secara Otomatis meliputi antara lain: tata cara
 melakukan due diligence, jenis informasi yang dipertukarkan, periode
 laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. Penyampaian
 informasi keuangan dilakukan melalui sistem yang telah disepakati dan
 dilakukan secara berkesinambungan.
 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK
 menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan
 otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara
 sukarela dari Nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
 dimaksud, kepada LJK.
 Untuk mendukung pemerintah dan LJK dalam proses penyampaian

 informasi nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau
 Yurisdiksi Mitra agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan,
 maka diperlukan pengaturan mengenai penyampaian informasi nasabah
 dimaksud dalam rangka perjanjian Pertukaran Informasi Terkait
 Perpajakan antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “otoritas pajak Indonesia” adalah
 Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan nilai rekening antara lain nilai tunai
 kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau surrender value.

 - 4 -
 Ayat (3)

 Huruf a
 Informasi nasabah termasuk antara lain informasi
 mengenai nama dan nomor rekening.
 Nomor rekening antara lain berupa:
 1) rekening bagi Bank;
 2)

 polis asuransi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan
 Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan/atau

 3) nomor sub rekening efek bagi Perusahan Efek dan
 Bank Kustodian.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Pasal 3
 Huruf a
 Cukup jelas.

 Huruf b
 Informasi dan/atau dokumen yang diminta antara lain adalah
 alamat korespondensi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra,
 nomor identitas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan
 informasi dan/atau dokumen lainnya sesuai perjanjian
 Pertukaran Informasi secara Otomatis yang akan diatur lebih
 lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

 Huruf c
 Pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa tertulis
 Nasabah Asing perlu diperoleh agar pemberian informasi kepada
 otoritas pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 terkait kerahasiaan data nasabah.

 Huruf d
 Yang dimaksud dengan nilai termasuk nilai tunai kontrak
 asuransi, atau nilai anuitas atau surrender value.

 Pasal 4

 Ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara Otomatis antara lain:
 a. penyampaian informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra
 atau Yurisdiksi Mitra;

 - 5 -

 b. pentingnya pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa
 untuk dapat menyampaikan informasi Nasabah Asing kepada
 Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

 Pasal 5
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “transaksi” adalah transaksi keuangan,
 termasuk:
 a. setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau
 pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;

 b. pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi
 nasabah pasar modal;

 c. penutupan polis baru bagi perusahaan asuransi jiwa dan
 perusahaan asuransi jiwa syariah.

 Ayat (2)
 Huruf a

 Contoh pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan
 sebelumnya antara lain:
 1) pembayaran premi asuransi;
 2) pembayaran angsuran kredit.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c

 Contoh pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan
 perundang-undangan antara lain:
 1) pemenuhan kewajiban pajak;
 2) pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.

 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.

 - 6 -
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11

 Yang dimaksud ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai:
 a. penunjukan responsible officer;
 b. tata cara pelaporan informasi Nasabah Asing;
 c. informasi Nasabah Asing yang harus dilaporkan.

 Pasal 12
 Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5773

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 5/POJK.03/2015 </reg_id>
<reg_title> KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT </reg_title>
<set_date> 31 Maret 2015 </set_date>
<effective_date> 1 April 2015 </effective_date>
<issued_date> 1 April 2015 </issued_date>
<replaced_reg> '8/18/PBI/2006 | kecuali Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.' </replaced_reg>
<related_reg> '21/UU/2011', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>
"
" OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SALINAN

 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 62 /POJK.05/2015
 TENTANG

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan
 lembaga keuangan mikro, perlu melakukan
 penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai
 penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan
 atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
 Lembaga Keuangan Mikro;

 Mengingat

 : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
 Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik

 - 2 -

 Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang
 Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan
 dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan
 Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5616);

 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
 Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622);

 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA
 KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG
 PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN
 MIKRO.

 Pasal I

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014

 tentang

 Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5622) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu
 ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 2

 (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan
 usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik
 melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha
 skala mikro kepada anggota dan masyarakat,

 - 3 -

 pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa
 konsultasi pengembangan usaha.

 (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dapat dilakukan secara konvensional atau
 berdasarkan Prinsip Syariah.

 (2a) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan
 berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan
 ketentuan peraturan perundang-undangan di
 sektor jasa keuangan.

 2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) tetap dengan
 perubahan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menjadi
 sebagaimana diterapkan dalam penjelasan pasal demi
 pasal Peraturan OJK ini.

 3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah,
 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 13

 (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha
 berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan
 akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

 (2) Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan
 dilakukan dengan menggunakan akad
 wadiah, mudharabah, atau akad lain yang
 tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 serta disetujui oleh OJK.

 b. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan
 dilakukan dengan menggunakan akad
 mudharabah, musyarakah, murabahah,
 ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit
 tamlik, atau akad lain yang tidak
 bertentangan dengan Prinsip Syariah serta
 disetujui oleh OJK.

 - 4 -

 c. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan
 pengembangan usaha dilakukan dengan
 menggunakan akad ijarah, ju’alah atau akad
 lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
 Syariah serta disetujui oleh OJK.

 d. kegiatan pendanaan melalui penerimaan
 pinjaman dilakukan dengan menggunakan
 akad qordh, mudharabah, musyarakah, atau
 akad lain yang tidak bertentangan dengan
 Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.

 (3) Untuk dapat memperoleh persetujuan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM
 mengajukan permohonan kepada OJK dengan
 melampirkan fatwa DSN MUI.

 (4) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang
 melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
 Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial
 dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan
 wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan
 yang berlaku.

 (5) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan
 kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
 dilakukan secara terpisah.

 4. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat baru, yaitu
 ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

 Pasal 17

 (1) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 dihitung dengan membandingkan total
 aset dengan total liabilitas.

 (1a) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha
 berdasarkan Prinsip Syariah, rasio solvabilitas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
 dengan membandingkan total aset dengan total
 liabilitas dan dana syirkah temporer sesuai

 - 5 -

 dengan standar akuntansi keuangan syariah yang
 berlaku.

 (2) LKM wajib menjaga rasio solvabilitas
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
 kurang 110% (seratus sepuluh persen).

 Pasal II

 Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal
 diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Desember 2015

 KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 MULIAMAN D. HADAD

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 29 Desember 2015

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 413
 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

","<reg_type> POJK </reg_type>
<reg_id> 62/POJK.05/2015 </reg_id>
<reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO </reg_title>
<set_date> 23 Desember 2015 </set_date>
<effective_date> 29 Desember 2015 </effective_date>
<issued_date> 29 Desember 2015 </issued_date>
<changed_reg> '13/POJK.05/2014' </changed_reg>
<related_reg> '13/POJK.05/2014', '21/UU/2011', '1/UU/2013', '89/PP/2014' </related_reg>
"
" PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 77 TAHUN 1992

 TENTANG

 DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang
 Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan penyelenggaraan Program Pensiun;

 b. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Lembaga
 Keuangan diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan
 Dana Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan
 atas hak-hak Peserta termasuk dalam hal terjadi penggabungan, konsolidasi dan
 likuidasi Dana Pensiun;

 c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
 Pemerintah tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara
 Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

 MEMUTUSKAN

 Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA
 PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
 1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

 2. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

 3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
 tentang Perbankan;

 4. Janda/duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang
 telah terdaftar pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebelum peserta meninggal dunia atau
 pensiun;

 5. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana
 Pensiun Lembaga Keuangan sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

 6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

 BAB II

 PENGESAHAN DANA PENSIUN
 Bagian Pertama

 Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan
 Pasal 2

 (1) Pendirian Dana Pensiun dapat dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
 (2) Pendirian Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.

 Pasal 3

 (1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa
 dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Dana Pensiun
 serta program kerja yang diperlukan untuk bertindak sebagai Pengurus.

 Bagian Kedua

 Peraturan Dana Pensiun
 Pasal 4

 (1) Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan
 sebagai berikut :
 a. tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan
 nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri;

 b. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau Perusahaan
 Asuransi yang menjadi pendiri;

 c. persyaratan untuk menjadi Peserta;
 d. hak Peserta untuk menentukan usia pensiun;
 e. hak dan kewajiban pengurus;
 f. hak Peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia;
 g. pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya;
 h. tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap Peserta yang harus dilakukan oleh Pengurus;
 i. hak peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup, dan memilih Perusahaan Asuransi
 Jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, beserta tata caranya;

 j. tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta apabila dimungkinkan,
 pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun
 Lembaga Keuangan lain;

 k. tata penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta
 meninggal dunia;

 l. biaya yang dapat dipungut dari Peserta, atau dibebankan pada rekening Peserta;
 m. tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;

 (2) Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihimpun dari :
 a. iuran Peserta;
 b. hasil investasi;
 c. pengalihan dari Dana Pensiun lain.

 (3) Pilihan jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pendiri dan
 harus memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan Menteri.

 Pasal 5

 Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar
 penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti.

 Bagian Ketiga

 Perubahan Peraturan Dana Pensiun
 Pasal 6

 (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri.
 (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus mendapat pengesahan Menteri.

 Pasal 7

 (1) Untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), Pendiri
 mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang dan
 tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan :
 a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 b. dokumen lain yang dapat ditetapkan menteri.

 (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan
 pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan
 Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan Perubahan
 Peraturan Dana pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar Umum
 yang disediakan untuk itu.

 (3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan
 yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2).

 (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
 (5) Pengurus mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam

 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Pasal 8

 Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menyebabkan kenaikan biaya sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l tidak dapat berlaku surut.

 BAB III

 KEPENGURUSAN DANA PENSIUN
 Pasal 9

 Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Pengurus Dana Pensiun dan bertanggung jawab atas
 pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

 Pasal 10

 (1) Pengurus wajib mengelola dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak
 lain yang berhak.

 (2) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalm rangka kegiatan
 Dana Pensiun.

 (3) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung
 jawabnya mengelola Dana pensiun.

 (4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta.
 Pasal 11

 Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari :
 a. Laporan teknis;
 b. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, menurut bentuk, susunan, dan waktu
 yang ditetapkan oleh Menteri.

 ayat (2) dengan

 Pasal 12

 (1) Untuk kepentingan Peserta, Pengurus wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan
 timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh peserta melalui Dana
 Pensiun.

 (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai :
 a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan
 menteri;

 b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan
 Menteri;

 c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 Pasal 13

 Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim, pengurus wajib
 menyerahkan kepada Peserta :
 a. Posisi dana pada akhir tahun takwim bersangkutan;
 b. tanda bukti penarikan dana oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang telah dipungut dari
 penarikan dana dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim.

 Pasal 14

 Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat
 tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana
 ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun,
 serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari
 kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

 Pasal 15

 Dewan komisaris atau yang setara dengan itu dari Pendiri Dana Pensiun bertindak sebagai Dewan
 Pengawas dan bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

 Pasal 16

 Tugas dan wewenang Dewan Pengawas :
 a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus;
 b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya;
 c. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.

 BAB IV

 IURAN DANA PENSIUN
 Pasal 17

 Besarnya iuran maksimum Peserta ditetapkan Menteri.

 Pasal 18

 (1) Pemberi Kerja dapat membayar iuran kepada Dana Pensiun untuk dan atas nama karyawan.
 (2) Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemberi
 Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara
 tunai.

 (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat
 ketentuan mengenai :

 a. besarnya iuran;
 b. saat jatuh tempo iuran.

 (4) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang menyebabkan
 penurunan besarnya iuran tidak dapat berlaku surut.

 (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan perubahan sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (4), disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

 BAB V

 HAK PESERTA
 Pasal 19

 (1) Dalam hal peserta meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak.
 (2) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.
 (3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun
 dibayarkan kepada Anak.

 (4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-
 kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

 Pasal 20

 (1) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda
 kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

 (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus.
 Pasal 21

 (1) Pengurus atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari
 Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilihnya, dengan syarat :
 a. anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-
 kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;

 b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun dan
 peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

 (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku dalam hal pembelian
 anuitas didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.

 Pasal 22

 Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang
 telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun,
 maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah
 dari Peserta.

 BAB VI

 LIKUIDASI DANA PENSIUN
 Pasal 23

 Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator mengalihkan dana yang merupakan hak Peserta ke
 Dana Pensiun lain.

 BAB VII

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 24

 (1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana
 Pensiun menggabungkan diri, maka Dana Pensiun yang diselenggarakan Bank atau Perusahaan
 Asuransi jiwa yang menggabungkan diri wajib bergabung ke Dana Pensiun dari Bank atau
 Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.

 (2) Dalam hal terjadi penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
 kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana
 Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan.

 Pasal 25

 (1) Dalam hal 2 (dua) atau lebih Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menyelenggarakan Dana
 Pensiun melakukan konsolidasi, maka Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa
 wajib digabungkan menjadi 1 (satu) Dana Pensiun.

 (2) Pada saat terbentuknya Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi, maka terbentuk
 pula Dana Pensiun yang menerima dan bertanggung jawab atas pengalihan kepesertaan,
 kewajiban dan kekayaan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri.

 (3) Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi selaku Pendiri Dana Pensiun sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Dana Pensiun.

 Pasal 26

 Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) tidak mengurangi hak peserta untuk mengalihkan
 kepesertaannya ke Dana Pensiun lain.

 Pasal 27

 Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh Menteri.
 BAB VIII

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 28

 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 November 1992
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 ttd.
 S O E H A R T O

 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 1992
 MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

 ttd.
 M O E R D I O N O
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 127

 Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Ketua Biro Hukum
 dan Perundang-undangan

 ttd.
 Bambang Kuswoyo, S.S., LL.M.

","<reg_id> 77/PP/1992 </reg_id>
<reg_title> DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN </reg_title>
<set_date> 30 November 1992 </set_date>
<effective_date> 30 November 1992 </effective_date>
<issued_date> 30 November 1992 </issued_date>
<related_reg> '11/UU/1992', 'UUD 1945 | Pasal 5 Ayat (2)' </related_reg>
"
" PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 76 TAHUN 1992

 TENTANG

 DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang
 Dana Pensiun diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan
 Dana Pensiun Pemberi Kerja dan penyelengaraan Program Pensiun;

 b. bahwa untuk penyelengaraan Program Pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja
 diperlukan ketentuan mengenai kepengurusan, pengelolaan kekayaan Dana
 Pensiun, penyediaan Manfaat Pensiun secara berkesinambungan, dan jaminan atas
 hak-hak Peserta termasuk dalan hal terjadi penangguhan pemupukan Manfaat
 Pensiun, pemisahan dan penggabungan serta likuidasi Dana Pensiun Pemberi
 Kerja;

 c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
 Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;

 Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara
 Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

 MEMUTUSKAN

 Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA
 PENSIUN PEMBERI KERJA

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

 2. Penerima Titipan adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
 Tahun 1992 tentang Perbankan;

 3. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang
 telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

 4. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada Dana
 Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

 5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 BAB II

 PENGESAHAN DANA PENSIUN
 Bagian Pertama

 Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan
 Pasal 2

 Setiap pembentukan Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan Menteri.

 Pasal 3

 (1) Permohonan pengesahan Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri dengan menggunakan formulir
 yang ditetapkan Menteri, dengan melampirkan:
 a. Peraturan Dana Pensiun;
 b. pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri bila ada;
 c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
 d. arahan investasi;
 e. laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
 f. surat perjanjian antara Pengurus dengan Penerima Titipan.

 (2) Ketentuan pelaksanan mengenai tata cara permohonan pengesahan Dana Pensiun sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Menteri.

 Bagian Kedua Peraturan Dana Pensiun
 Pasal 4

 Peraturan Dana Pensiun sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 a. nama Dana Pensiun;
 b. nama Pendiri;
 c. karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi Peserta;
 d. nama Mitra Pendiri, apabila ada
 e. tanggal pembentukan Dana Pensiun;
 f. maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun;
 g. pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Pemberi kerja;
 h. tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali Pengurus dan Dewan Pengawas;
 i. masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas;
 j. pedoman penggunaan jasa Penerima Titipan;
 k. syarat untuk menjadi Peserta;
 l. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pengurus, Dewan Pengawas, Peserta dan Pemberi Kerja,
 termasuk kewajiban Pemberi Kerja untuk membayar iuran;

 m. besar iuran untuk Program Pensiun;
 n. rumus Manfat Pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya;
 o. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun dan manfaat lainnya;
 p. tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta
 meninggal dunia;

 q. biaya yang merupakan beban Dana Pensiun;
 r . tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 s. tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun.

 Pasal 5

 Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat menjadi dasar
 penyelenggaraan 1 (satu) jenis Program Pensiun.

 Bagian Ketiga

 Pernyataan Tertulis Pendiri
 Dan Mitra Pendiri

 Pasal 6

 Pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 3 ayat (1) huruf b harus disetujui oleh pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham, atau
 yang setara dengan itu, serta memuat :
 a. ringkasan Peraturan Dana Pensiun;

 b. kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanannya serta
 Peraturan Dana Pensiun.

 Bagian Keempat

 Penitipan Kekayaan Dana Pensiun
 Pasal 7

 (1) Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun antar Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-
 kurangnya memuat ketentuan:
 a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan,
 dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka
 pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh
 aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun auditor yang ditunjuk
 Dewan Pengawas.

 (2) Perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib
 dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya
 perubahan.

 Pasal 8

 (1) Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan
 ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari
 kekayaan Penerima Titipan.

 (3) Kekayaan Dana Pensiun yang ditittipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap
 kekayaan Penerima Titipan

 Bagian Kelima

 Perubahan Peraturan Dana Pensiun
 Pasal 9

 (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapatkan pengesahan
 Menteri.

 (2) Pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan dalam hal
 penangguhan dan pengakhiran penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri.

 (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberlakuannya
 harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.

 (4) Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud mengakibatkan perubahan atas
 pendanaan dan atau besarnya Manfaat Pensiun, maka pernyataan Pendiri sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum
 pemegang saham atau yang setara dengan itu.

 Pasal 10

 (1) Untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pendiri
 mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang memuat uraian tentang latar belakang
 dan tujuan perubahan Peraturan Dana Pensiun, serta dilengkapi dengan:
 a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 b. pernyataan tertulis Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (4);
 c. laporan aktuaris, apabila perubahan Peraturan Dana Pensiun mengakibatkan perubahan
 dalam hal pendanaan dan Manfaat Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan
 Program Pensiun Manfaat Pasti.

 (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan
 pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan

 Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya,
 maka Peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan Menteri dan dicatat dalam Buku Daftar
 Umum yang disediakan untuk itu.

 (3) Dalam hal permohonan ditolak, Menteri wajib menyampaikan surat pemberitahuan penolakan
 yang disertai alasan penolakan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

 (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
 (5) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Bagian Keenam

 Penangguhan Pembayaran Iuran
 Pasal 11

 (1) Atas permohonan Pendiri, Menteri dapat memberikan persetujuan untuk menangguhkan
 pembayaran iuran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
 persetujuan.

 (2) Atas permohonan Pendiri, Menteri dapat menetapkan tanggal mulai berlakunya penangguhan
 sebelum tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lama sejak tanggal
 pengiriman permohonan.

 (3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Pendiri
 mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

 (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada
 Menteri dan dilampiri bukti-bukti yang mendukung adanya kerugian sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (3).

 Pasal 12

 (1) Iuran sampai dengan tanggal mulai berlakunya penangguhan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2) harus tetap dibayarkan kepada Dana Pensiun.

 (2) Selama masa penangguhan, ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Dana Pensiun, termasuk
 ketentuan tentang pembayaran Manfaat Pensiun, tetap berlaku.

 Pasal 13

 (1) Pada masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2), Pendiri
 dapat mengakhiri penangguhan pembayaran iuran dengan cara menyetor iuran kepada Dana
 Pensiun.

 (2) Berakhirnya penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Menteri
 dengan melampirkan bukti pembayaran iuran.

 Pasal 14

 Apabila masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2) berakhir,
 ternyata Pendiri tetap tidak dapat membayar iuran, maka Dana Pensiun dimaksud harus dibubarkan
 dengan memenuhi ketentuan tentang pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
 Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

 BAB III
 KEPENGURUSAN

 Bagian Pertama
 Pengurus
 Pasal 15

 (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
 (2) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Pendiri.
 (3) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

 Pasal 16

 (1) Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan surat
 penunjukkan.

 (2) Surat penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 a. nama orang atau badan usaha yang ditunjuk sebagai Pengurus;
 b. masa jabatan Pengurus.

 (3) Surat penunjukkan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri pernyataan tertulis
 Pengurus tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus, dan mengelola Dana Pensiun
 sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan Undang-undang Dana Pensiun serta peraturan
 pelaksanaannya.

 Pasal 17

 (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak
 lain yang berhak atas Manfaat Pensiun.

 (2) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka
 pengelolaan Dana Pensiun.

 (3) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung
 jawabnya mengelola Dana Pensiun.

 (4) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
 Pasal 18

 (1) Pengurus wajib menyampaikan secara berkala kepada Menteri:
 a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 b. laporan teknis yang disusun oleh Pengurus atau oleh Pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan
 yang ditetapkan Menteri;

 c. laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

 (2) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan
 Menteri;

 b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan
 Menteri;

 c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 Pasal 19

 Perubahan Pengurus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan
 wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya
 perubahan.

 Pasal 20

 Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 a. masa jabatan berakhir; atau
 b. meninggal dunia; atau
 c. mengundurkan diri; atau
 d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 Pasal 21

 Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian
 yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan
 tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan

 perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala
 kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

 Bagian Kedua
 Dewan Pengawas

 Pasal 22

 (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk anggota Dewan
 Pengawas.

 (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Pendiri.
 (3) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
 ditunjuk kembali.

 Pasal 23

 (1) Penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
 ditetapkan dengan surat penunjukan.

 (2) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 a. nama dan alamat anggota Dewan Pengawas ;
 b. masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

 (3) Surat penunjukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
 dengan pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas tentang kesediaannya untuk ditunjuk
 sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.

 Pasal 24

 (1) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah karyawan yang menjadi Peserta dan
 atau pensiunan.

 (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili peserta lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-
 kurangnya 1 (satu) orang diantaranya adalah pensiunan, apabila jumlah pensiunan lebih dari 50
 (lima puluh) orang.

 (3) Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja, tidak dapat ditunjuk sebagai
 wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

 (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari karyawan atau
 bukan karyawan.

 (5) Wakil Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Peserta.
 Pasal 25

 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas:
 a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus;
 b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan
 salinannya diumumkan kepada Peserta;

 c. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun
 d. menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan
 Program Pensiun Manfaat Pasti;

 e. menetapkan arahan investasi bersama Pendiri, dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan
 Program Pensiun Iuran Pasti.

 Pasal 26

 Perubahan anggota Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 23 dan 24 serta wajib dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu selambat-
 lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahaannya.

 Pasal 27
 Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

 a. masa jabatan berakhir; atau
 b. meninggal dunis; atau
 c. mengundurkan diri; atau
 d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun.

 BAB IV

 HAK PESERTA
 Pasal 28

 (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun.
 (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari karyawan, pensiunan dan bekas
 karyawan yang masih berhak atas Manfaat Pensiun.

 Pasal 29

 (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau
 Anak.

 (2) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dibayarkan seumur hidup.
 (3) Dalam hal tidak ada Janda/Duda yang sah, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda
 kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

 (4) Manfaat Pensiun kepada Anak wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-
 kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

 Pasal 30

 (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda atau Anak, maka dana yang
 merupakan hak Peserta dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Peserta.

 (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus.
 Pasal 31

 (1) Pengurus Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, atas permintaan
 dan pilihan Peserta, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa, dengan
 syarat:
 a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-
 kurangnya 60% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima
 Peserta;

 b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dana Pensiun
 dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.

 (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas
 berdasarkan permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.

 Pasal 32

 (1) Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, apabila
 pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah
 dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan
 saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Pengurus wajib membayarkan selisihnya
 sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

 (2) Pada Program Pensiun Iuran Pasti, apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata
 jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat
 dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan
 selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

 BAB V

 PENANGGUHAN ATAU PENGAKHIRAN
 KEPESERTAAN KARYAWAN MITRA PENDIRI

 Pasal 33

 (1) Penangguhan kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dapat dilakukan oleh Pendiri untuk jangka
 waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Mitra Pendiri telah 3 (tiga) bulan berturut-turut
 tidak membayar iuran, dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

 (2) PerubahanPeraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan
 kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan
 kepesertaan Mitra Pendiri dan bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar
 iuran.

 (3) Apabila sebelum jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir
 ternyata Mitra Pendiri telah membayar iurannya, maka Pendiri mengakhiri penangguhan
 kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

 (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam rangka pengakhiran penangguhan sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (3), wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan
 tertulis Pendiri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dam bukti
 pembayaran iuran Mitra Pendiri.

 (5) Selama masa penangguhan, ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Dana Pensiun, termasuk
 ketentuan tentang pembyaran Manfaat Pensiun, tetap berlaku.

 Pasal 34

 Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
 berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran, Pendiri wajib mengakhiri
 kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

 Pasal 35

 (1) Dalam hal Pendiri mengakhiri kepasertaan karyawan Mitra Pendiri, Pendiri wajib:
 a. mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun; dan
 b. memerintahkan Pengurus mengalaihkan kekayaan, kewajiban, dan kelompok karyawan
 Mitra Pendiri, berdasarkan pilihan Peserta kepada Dana Pensiun lembaga Keuangan atau
 Dana Pensiun Pemberi Kerja lain.

 (2) Bagi pensiunan,Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan
 bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun, pengalihan pembayaran
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan membelai anuitas dari
 Perusahaan Asuransi Jiwa.

 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan:
 a. pernyataan tertulis Pendiri tentang berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri;
 b. bukti yang menunjukkan bahwa Mirtra Pendiri tidak membayar iuran;
 c. laporan keuangan sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri,
 yang telah diaudit oleh akuntan publik;

 d. laporan aktuaris sebelum dan sesudah berakhirnya kepesertaan karyawan Mitra Pendiri,
 apabila Dana Pensiun menyelenggarkan Program Pensiun Manfaat Pasti.

 (4) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

 BAB VI

 PENGGABUNGAN ATAU PEMISAHAN DANA PENSIUN
 Pasal 36

 (1) Penggabungan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Dana Pensiun yang melakukan penggabungan memiliki Program Pensiun yang sama, dan

 b. harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan
 masa kerja Peserta, sebagaimana detetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebelum
 berlakunya pengabungan.

 (2) Penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat
 pengesahan atau persetujuan Menteri.

 Pasal 37

 (1) Dalam hal penggabungan Dana Pensiun menyebabkan perubahan Perturan Dana Pensiun dari
 Dana Pensiun yang menerima penggabungan, maka Pendiri dana Pensiun yang menerima
 penggabungan mengajukan permohonanpengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan
 Pendiri Dana Pensiun yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pembubaran Dna
 Pensiun, yang diajukan secara bersama-bersama.

 (2) Dalam hal penggabungan Dana Pensiun tidak menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun
 dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan, maka Pendiri Dana Pensiun yang menerima
 penggabungan mengajukan permohonan persetujuan atas penggabungan Dana Pensiun dan
 Pendiri Dana Pensiun yang menggabungkan diri mengajukan permohonan pembubaran Dana
 Pensiun, yang diajukan secara bersama-bersama.

 (3) Permohonan persetujuan penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
 harus dilengkapi dengan:
 a. pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pen siun yang menerima penggabungan tentang
 kesediaannya untuk menerima kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun
 yang menggabungkan diri;

 b. laporan keuangan dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan sebelum dan sesudah
 penggabungan serta laporan keuangan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada
 saat penggabungan, yang telah diaudit oleh akuntan publik;

 c. laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang menerima penggabungan sebelum dan sesudah
 penggabungan serta laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri pada saat
 penggabungan, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.

 Pasal 38

 (1) Permohonan pengesahan penggabungan Dana Pensiun sebagimana dimaksud dalam Pasal 37
 ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta
 dilengkapi pula dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

 (2) Dalam rangka penggabungan sebagaimana dimaksud dala Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2),
 Menteri menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahan perubahan Peraturan Dana
 Pensiun atau persetujuan penggabungan Dana Pensiun dan keputusan pembubaran Dana
 Pensiun yang menggabungkan diri.

 Pasal 39

 (1) Pengurus Dana Pensiun yang menerima penggabungan mengumumkan pembubaran Dana
 Pensiun yang menggabungkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 (2) Status badan hukum Dana Pensiun yang menggabungkan diri berakhir sejak pengumuman
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 Pasal 40

 Sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri atas penggabungan Dana Pensiun, maka seluruh
 kepesertaan, kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana
 Pensiun yang menerima penggabungan.

 Pasal 41

 (1) Pemisahan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan apabila ada Pemberi Kerja yang bertanggung
 jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja Peserta sebagaimana ditetapkan dalam
 Peraturan Dana Pensiun sebelum berlakunya pemisahan.

 (2) Pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan
 atau persetujuan Menteri.

 Pasal 42

 (1) Dalam hal pemisahan Dana Pensiun menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari
 Dana Pensiun yang melakukan pemisahan, maka Pendiri Dana Pensiun yang melakukan
 pemisahan mengajukan permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan
 Pendiri Dana Pensiun yang baru mengajukan permohonan pendirian Dana Pensiun, yang
 diajukan secara bersama-sama.

 (2) Dalam hal pemisahan Dana Pensiun tidak menyebabkan perubahan Peraturan Dana Pensiun,
 maka pendiri Dana Pensiun melakukan pemisahan Dana Pensiun dan Pensiri Dana Pensiun yang
 baru mengajukan permohonan pendirian Dana Pensiun, yang diajukan secara bersama-sama.

 (3) Permohonan persetujuan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi
 dengan:
 a. Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan tentang
 kesediaannya untuk memisahkan sebagian kepesertaan, kekayaan, dan kewajiban ke Dana
 Pensiun yang baru;

 b. Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun baru tentang kesediaannya untuk menerima
 sebagian kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang melakukan
 pemisahan; menjadi kepesertaan, kekayaan, kekayaan dan kewajiban awal Dana
 Pensiunnya.

 c. laporan keuangan dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan sebelum dan sesudah
 pemisahan serta laporan keuangan dari Dana Pensiun yang baru, yang telah diaudit oleh
 akuntan publik;

 d. laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan sebelum dan sesudah
 pemisahan serta laporan aktuaris dari Dana Pensiun yang baru, apabila Dana Pensiun
 menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.

 Pasal 43

 (1) Permohonan pengesahan pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
 (1) dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dan
 dilengkapi pula dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

 (2) Dalam rangka pemisahan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 42 ayat (1) atau ayat (2), Menteri
 menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahanperubahan Peraturan Dana Pensiun
 dan pengesahan atau pembentukan Dana Pensiun baru.

 (3) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas perubahan Peraturan Dana Pensiun
 dan pembentukan Dana Pensiun baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Pasal 44

 Sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri atas pemisahan Dana Pensiun,maka sebagian
 kepesertaan, kekayaan dan kewajiban dari Dana Pensiun yang melakukan pemisahan beralih ke
 Dana Pensiun yang baru.

 Pasal 45

 Penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta
 sampai pada saat pengesahan atau persetujuan Menteri.

 BAB VII

 PENGALIHAN KEPESERTAAN
 Pasal 46

 (1) Pengalihan Peserta dari suatu Dana Pensiun ke Dana Pensiun yang lain, yang merupakan
 kebijaksanaan Pemberi Kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :

 a kedua Dana Pensiun memiliki Program Pensiun yang sama;
 b harus ada Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan
 masa kerja kelompok karyawan yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
 Dana Pesniun sebelum berlakunya pengalihan.

 (2) Dalam hal pengalihan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengalihan
 kelompok Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan Mitra
 Pendiri, maka pengalihan harus dilakukan dengan merubah Peraturan Dana Pensiun.

 Pasal 47

 (1) Pendiri Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) mengajukan permohonan
 pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :
 a Pernyataan tertulis Pendiri dari Dana Pensiun yang mengalihkan tentang kesediaannya
 untuk melakukan pengalihan kelompok Peserta atau Mitra Pendiri;

 b pernyataan tertulis Pendiri atau Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan
 tentang kesediaannya untuk menerima pengalihan.

 c laporan keuangan sebelum dan sesudah pengalihan dari Dana Pensiun yang melakukan
 pengalihan dan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, yang telah diaudit oleh akuntan
 publik;

 d laporan aktuaris sebelum dan sesudah pengalihan dari Dana Pensiun yang melakukan
 pengalihan dan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, apabila Dana Pensiun
 menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;

 (3) Dalam hal Pemberi Kerja dari kelompok Peserta yang dialihkan atau Mitra Pendiri yang
 dialihkan menjadi Mitra Pendiri dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan, maka
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus delengkapi dengan pernyataan
 tertulisnya selaku Mitra Pendiri, tentang kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana
 Pensiun dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan, serta pemberian kuasa penuh kepada
 Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.

 Pasal 48

 (1) Dalam hal pengalihan mengakibatkan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang melakukan
 pengalihan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun yang menerima pengalihan, maka Menteri
 menetapkan pada tanggal yang sama keputusan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun
 dari Dana Pensiun yang menerima pengalihan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana
 Pensiun yang melakukan pengalihan.

 (2) Dengan pengesahan Menteri tentang perubahan Peraturan Dana Pensiun, maka seluruh
 kepesertaan dan kewajiban serta kekayaan dari kelompok peserta yang dialihkan beralih ke
 Dana Pensiun yang menerima pengalihan.

 Pasal 49

 Pengalihan kepesertaan tidak boleh menyebabkan berkurangnya hak Peserta sampai pada saat
 pengalihan.

 BAB VIII

 PEMBAGIAN KEKAYAAN DANA PENSIUN
 YANG DILIKUIDASI

 Pasal 50

 (1) Pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 a Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak, dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun;
 d Pihak-pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a

 (2) Pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah dipenuhi
 kewajiban kepada negara.

 Pasal 51

 (1) Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dalam hal masih
 terdapat kelebihan kekayaan setelah seluruh kewajiban kepada pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 50 diselesaikan, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk
 meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang
 berhak sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri.

 (2) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun
 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara
 sekaligus kepada Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang berhak atas
 Manfaat Pensiun, secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak
 masing-masing pihak.

 (3) Dalam rangka peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta
 yang memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Manfaat Pensiun
 berdasarkan rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

 Pasal 52

 Pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dalam hal sisa
 kekayaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
 huruf a, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang
 berhak dikurangi secara berimbang, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak
 tersebut sama dengan sisa kekayaan Dana Pensiun.

 Pasal 53

 (1) Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun
 yang dilikuidasi, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

 (2) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan
 bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun yang
 dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari Peresahaan Asuransi jiwa
 berdasarkan pilihan Peserta atau pihak yang berhak.

 (3) Dalam hal pembagian hak Peserta, pensiunan, Janda/Duda atau anak atau pihak lain yang
 berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan Manfaat Pensiun yang lebih kecil
 dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, maka nilai sekarang Manfaat
 Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.

 BAB IX

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 54

 (1) Setiap Yayasan Dana Pensiun yang dinyatakan telah mendapatkan pengesahan sebagai Dana
 Pensiun berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan
 Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

 (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan
 permohonan kepada Menteri.

 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan ;
 a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 b. anggaran Dasar dan peraturan pensiun Yayasan Dana Pensiun yang berlaku sampai dengan
 tangggal 20 April 1992;

 c. pernyataan tertulis Pendiri dan pernyataan tertulis Mitra Pendiri bila ada;
 d. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan;
 e. arahan investasi,
 f. Laporan aktuaris per tanggal 31 desember 1991 apabila Yayasan dana Pensiun
 menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;

 g. surat perjanjian antara Pengurus dan Penerima titipan;
 h. Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 1991 yang telah diaudit oleh akuntan Publik;
 i. Rekapitulasi Peserta bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan pembayaran uang secara
 sekaligus;

 j. Nomor Pokok Wajib Pajak Dana Pensiun.

 (4) Pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c
 harus memenuhi ketentuan Pasal 6 dan memuat pernyataan tentang pemberlakuan Peraturan
 Dana Pensiun.

 Pasal 55

 (1) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tetap dapat melanjutkan Program Pensiun
 yang menjanjikan pembayaran uang sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4)
 Undang-undang dana Pensiun bagi karyawan yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20
 April 1992.

 (2) Dalam hall dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan Program
 Pensiun bagi karyawan yang menjadi Peserta setelah tanggal 20 April 1992, maka Program
 Pensiun yang diselenggarakan harus berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun dan perturan
 pelaksanaannya.

 (3) Peserta Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih menjadi Pesertta
 ke Program Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

 (4) Bagi Peserta yang beralih kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pada saat
 pensiun, dapat memilih untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sampai
 sebanyak-banyak 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)
 Undang-undang Dana Pensiun, atau sebesar yang seharusnya diterima pada tanggal 20 April
 1992 berdasarkan Program Pensiun sebagaiman dimaksud dlam ayat (1).

 Pasal 56

 Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, yang sebelum tanggal 20 April 1992 telah
 menetapkan Manfaat Pensiun secara berkala melebihi Manfaat Pensiun maksimum sebagaimana
 ditetapkan Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dana Pensiun, tetap
 dapat melanjutkan pembayaran dimaksud sampai diselesaikannya seluruh kewajiban bagi karyawan
 yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992.

 BAB X

 KETENTUAN LAIN-LAIN
 Pasal 57

 (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah menjalankan program yang menjanjikan pembayaran
 sejumlah uang yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu sebelum tanggal 20 April 1992,
 dengan nama apapun baik dengan atau tanpa iuran, apabila tetap melanjutkan program tersebut
 wajib mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun kepada Menteri
 selambat-lambatnya sebelau tanggal 20 April 1993.

 (2) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pendiri dengan
 memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan dalam Peraturan Pemerintah ini.

 (3) Persyaratan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi pula dengan :
 a. Dokumen yang menunjukkan Program Pensiun telah diselenggarakan sebelum tanggal 20
 April 1992;

 b. rekapitulasi Peserta bagi yang menyelenggarakan pembayaran uang secara sekaligus.

 (4) Ketentuan mengenai penyesuaian investasi, pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus, dan
 pembayaran Manfaat Pensiun maksimum secara berkala, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
 ayat (3) Undang-undang Dana Pensiun, serta ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan
 Pemerintah ini berlaku pula bagi Dana Pensiun yang mendapat pengesahan Menteri berdasarkan
 ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

 Pasal 58

 Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1993, Perusahaan Asuransi Jiwa dilarang menjual program yang
 didalamnya terkandung janji Pemberi Kerja kepada karyawannya untuk membayarkan sejumlah
 uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

 Pasal 59

 Perusahaan Asuransi Jiwa yang telah menjual program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
 sebelum tanggal 1 Januari 1993 tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai berakhirnya
 perjanjian pertanggungan dimaksud.

 BAB XI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 60

 Peraturan Pemerintah ihi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 Nopember 1992
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 ttd.
 S O E H A R T O

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 30 Nopember 1992
 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

 ttd.
 M O E R D I O N O
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 120

 Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI

 Kepala Biro Hukum
 dan Perundang-undangan
 Kasowo, S.H. LL.M.

","<reg_id> 76/PP/1992 </reg_id>
<reg_title> DANA PENSIUN PEMBERI KERJA </reg_title>
<set_date> 30 Nopember 1992 </set_date>
<effective_date> 30 Nopember 1992 </effective_date>
<issued_date> 30 Nopember 1992 </issued_date>
<related_reg> 'UUD 1945 | Pasal 5 ayat (2)', '11/UU/1992' </related_reg>
"
" No.18 /34/ DPPK
 Jakarta, 13 Desember 2016

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM DEVISA
 DI INDONESIA

 Perihal

 : Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank
 dengan Pihak Domestik

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016

 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak
 Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926), yang
 selanjutnya disebut PBI, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai
 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

 I. TRANSAKSI
 1. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri
 maupun untuk kepentingan pihak domestik atas dasar suatu kontrak
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PBI diatur sebagai
 berikut:
 a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan
 sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai counterparty
 dalam bertransaksi dengan pihak domestik, dimana kedudukan
 Bank dan pihak domestik setara.
 Contoh:
 Bank A melakukan Transaksi Spot USD/IDR sebesar
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan
 Nasabah X. Dalam hal ini, posisi Bank A sebagai counterparty
 dari Nasabah X.

 b. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan
 pihak domestik adalah apabila Bank bertransaksi atas nama

 pihak …

 2

 pihak domestik, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang
 mewakili kepentingan pihak domestik.
 Contoh:
 Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A
 tersebut untuk melakukan transaksi dengan Bank X Ltd di luar
 negeri. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi adalah antara
 Nasabah A dengan Bank X Ltd, dimana posisi Bank B hanya
 merupakan perantara.

 c. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing
 Terhadap Rupiah berupa:
 1) konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing
 (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau
 diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau

 2) konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi
 yang antara lain berupa dealing conversation atau print out
 dari Society of Worldwide Interbank Financial
 Telecommunication (SWIFT).

 d. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing
 Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan
 sendiri paling kurang berisi:
 1) nomor kontrak;
 2)

 tanggal transaksi dan tanggal valuta;

 3) nilai nominal transaksi;
 4) nama counterparty;
 5) mata uang (denominasi); dan
 6)

 rekening bank koresponden.

 e. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing
 Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan
 Nasabah paling kurang berisi:
 1) nomor kontrak;
 2) hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan
 Nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk
 mewakili Nasabah;

 3)
 tanggal transaksi dan tanggal valuta;

 4) nilai nominal transaksi;
 5) pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;

 6) jenis …

 3

 6)
 7)

 jenis valuta yang diperjualbelikan;
 jenis transaksi yang digunakan;

 8) besarnya komisi; dan
 9)

 rekening bank koresponden.

 f. Kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang digunakan oleh
 pelaku pasar dapat berupa perjanjian induk derivatif Indonesia
 sebagaimana contoh kontrak transaksi valuta asing (derivatif)
 yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 g. Penggunaan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam
 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah merupakan tanggung
 jawab masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

 h. Dalam hal kontrak yang digunakan Bank dalam Transaksi
 Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 huruf d dan huruf e mencantumkan penggunaan acuan kurs
 dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh waktu, Bank
 harus mengacu pada kurs yang diterbitkan Bank Indonesia.

 i. Kurs yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam huruf h yang selanjutnya disebut Jakarta Interbank Spot
 Dollar Rate (JISDOR) merupakan representasi harga Spot Dolar
 Amerika Serikat (US Dollar) terhadap Rupiah dari transaksi
 antar-Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan
 bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem
 Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 (SISMONTAVAR).

 j.

 JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam huruf i diatur sebagai berikut:
 1) Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja
 melalui website Bank Indonesia dan/atau media lainnya.

 2) Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar
 terhadap Rupiah.

 2. Bank wajib memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c PBI antara lain melalui seminar,
 workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan sejenis yang

 bertujuan …

 4

 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai
 manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

 3. Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan
 Nasabah, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing
 terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 3 ayat (3) PBI.
 Contoh:
 Bank A melakukan Transaksi Spot USD/IDR dengan Nasabah B.
 Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR
 yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Nasabah B.

 4. Transaksi yang dilakukan oleh Bank dengan Kegiatan Usaha
 Penukaran Valuta Asing (KUPVA) berupa pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah oleh KUPVA dengan Underlying Transaksi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PBI diatur sebagai berikut:
 a. Underlying Transaksi berupa kegiatan usaha jual beli Uang
 Kertas Asing (UKA) oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
 (KUPVA) Bank dan KUPVA bukan Bank yang memiliki izin dari
 Bank Indonesia yang masih berlaku untuk memenuhi
 kebutuhan Nasabah KUPVA;

 b. Bank dapat memenuhi kebutuhan pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah yang dilakukan KUPVA hanya dalam bentuk
 UKA;

 c.

 Penyerahan UKA dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta
 asing terhadap Rupiah dari Bank kepada KUPVA harus
 dilakukan secara fisik;

 d. Penyerahan dana Rupiah dalam penyelesaian transaksi
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan
 melalui pemindahbukuan rekening.

 5. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi
 pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing
 terhadap Rupiah.

 6. Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah, selain
 US Dollar terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 5
 (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah), perhitungan
 jumlah tertentu (threshold) kewajiban Underlying Transaksi adalah
 sebagai berikut :

 Keterangan …

 5

 (𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑈𝑆𝐷+𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑈𝑆𝐷)
 2

 (𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑈𝑆𝐷+𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛 𝑈𝑆𝐷)
 2

 x threshold dalam USD
 Keterangan: Kurs pada rumus adalah terhadap Rupiah

 7. Kurs sebagaimana dimaksud dalam angka 6 merupakan kurs
 penutupan Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya (H-1),
 yang tersedia pada sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

 8. Pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah dapat
 dilakukan untuk:
 a.

 b.

 jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam
 dokumen Underlying Transaksi; atau

 jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen Underlying
 Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat
 menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

 9. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank
 tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
 a.

 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika
 Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui
 Transaksi Spot;

 b.

 sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat)
 atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui Transaksi
 Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain
 vanilla).

 10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a berlaku pula
 untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan dalam
 rangka transaksi swap jual (Spot beli pada near leg).
 Contoh:
 Perusahaan A melakukan transaksi swap jual valuta asing terhadap
 Rupiah dengan nominal sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar
 Amerika Serikat). Atas transaksi dimaksud, Perusahaan A wajib
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi karena terdapat
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada near leg (Spot) sebesar
 USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).

 11. Dokumen …

 6

 11. Dokumen Underlying Transaksi untuk transaksi swap jual
 sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat menggunakan
 Underlying Transaksi dari transaksi swap jual dimaksud, termasuk
 Underlying Transaksi berupa penjualan valuta asing terhadap Rupiah.

 12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b berlaku pula
 untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan dalam
 rangka transaksi swap beli (forward beli pada far leg).
 Contoh:
 Perusahaan B melakukan transaksi swap jual valuta asing terhadap
 Rupiah dengan nominal sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh
 ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi dimaksud, Perusahaan B
 wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi karena terdapat
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada far leg (forward) sebesar
 USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

 13. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender,
 yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan
 tanggal berakhirnya bulan kalender.
 Contoh:
 Pada tanggal 2 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Pada
 tanggal 4 November 20xx, Nasabah kembali melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot
 sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat)
 dan melalui transaksi forward sebesar USD30,000.00 (tiga
 puluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 6
 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta
 asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar
 USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Seluruh transaksi tersebut telah mencapai batas maksimum
 yang diperhitungkan sebagai transaksi pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi pada bulan
 November 20xx, yaitu Transaksi Spot sebesar USD25,000.00
 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan Transaksi

 Derivatif …

 7

 Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebesar USD100,000.00
 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
 Nasabah dapat kembali melakukan pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi melalui Transaksi
 Spot dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar threshold pada bulan berikutnya.

 b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal
 transaksi.
 Contoh:
 Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot beli
 sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
 Kemudian, Nasabah kembali melakukan Transaksi Spot beli
 valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30 November 20xx
 sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 oleh Nasabah sampai dengan tanggal 30 November 20xx adalah
 sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

 c.

 Perhitungan nominal transaksi pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah didasarkan pada jenis transaksi (Transaksi Spot dan
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah).
 Contoh:
 Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian
 Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi forward pada tanggal 17 November 20xx
 sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Pada tanggal 18 November 20xx, Nasabah kembali melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot
 sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat)
 dan melalui transaksi option sebesar USD40,000.00 (empat
 puluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah pada
 akhir bulan November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 (dua
 puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi Spot

 dan …

 d P hi

 8

 dan sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika
 Serikat) melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah (forward dan option).

 d. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi
 seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan
 oleh masing-masing Nasabah baik secara tunai maupun non
 tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.
 Contoh:
 Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 di Bank X melalui Transaksi Spot sebesar USD5,000.00 (lima
 ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 11 November 20xx.
 Kemudian, pada tanggal 13 November 20xx Nasabah A
 melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta
 asing dalam US Dollar dengan cara pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot di Bank X sebesar
 USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Selanjutnya, pada tanggal 14 November 20xx Nasabah A
 melakukan lagi konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan
 valuta asing dalam US Dollar dengan cara pembelian valuta
 asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward di Bank X
 sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Perhitungan kumulatif transaksi Nasabah A pada akhir bulan
 November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima
 ribu dolar Amerika Serikat) untuk pembelian melalui Transaksi
 Spot dan sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika
 Serikat) untuk pembelian melalui Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah (forward).

 e. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui
 rekening gabungan (joint account) yang dimiliki lebih dari 1 (satu)
 Nasabah, jumlah nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah dihitung per rekening gabungan (joint account).
 Contoh:
 Nasabah A dan Nasabah B memiliki joint account. Pada tanggal
 11 November 20xx, Nasabah A melakukan Transaksi Spot
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account

 sebesar …

 9

 sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).
 Atas transaksi tersebut, Nasabah A tidak wajib menyampaikan
 dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal 24 November 20xx,
 Nasabah B melakukan Transaksi Spot pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah melalui joint account yang sama sebesar
 USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas
 pembelian valuta asing tersebut, Nasabah B wajib
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen
 pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx
 karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang
 dilakukan melalui joint account pada bulan November 20xx telah
 melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika
 Serikat), yaitu sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar
 Amerika Serikat).

 14. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa
 Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
 a.

 sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau
 ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui transaksi
 forward;

 b.

 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau
 ekuivalennya per transaksi per Nasabah melalui transaksi
 option.

 II. UNDERLYING TRANSAKSI
 1. Underlying Transaksi berupa pemberian kredit atau pembiayaan Bank
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c PBI diatur
 sebagai berikut:
 a. Fasilitas pemberian kredit termasuk pemberian kredit
 antarnasabah yang belum ditarik, tidak dapat menjadi
 Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
 (5) huruf c PBI.

 b. Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit
 antarnasabah baik dalam bentuk tunai maupun barang yang
 telah ditarik, nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.

 Contoh: …

 10

 Contoh:
 Pada tanggal 10 Januari 20xx, PT B mendapatkan komitmen
 kredit valuta asing sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta
 dolar Amerika Serikat) dari C Ltd. di luar negeri yang merupakan
 perusahaan afiliasi PT B. Kredit valuta asing tersebut diberikan
 dalam bentuk tunai dan barang.
 Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan penarikan
 pinjaman dari C Ltd. dalam bentuk tunai sebesar
 USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan
 dalam bentuk barang sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar
 Amerika Serikat).
 Atas penarikan kredit ini, PT B dapat melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward untuk
 kepentingan lindung nilai kredit tersebut paling banyak sebesar
 jumlah dari kredit yang ditarik dalam bentuk tunai dan barang,
 yaitu USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat).

 c. Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit
 antarnasabah yang telah ditarik, jatuh waktu Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan jatuh waktu
 pelunasan kredit yang ditarik tersebut.
 Contoh:
 Pada tanggal 2 Januari 20xx, PT A melakukan penarikan kredit
 valuta asing dari Bank X sebesar USD2,000,000.00 (dua juta
 dolar Amerika Serikat) dengan jatuh waktu pelunasan kredit
 pada tanggal 30 Juni 20xx.
 PT A dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi

 forward paling banyak sebesar

 USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh
 waktu transaksi forward paling lama sama dengan tanggal
 pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni 20xx.

 d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
 huruf c berlaku pula untuk pembiayaan Bank berdasarkan
 prinsip Syariah.

 2. Underlying Transaksi berupa kegiatan jual beli UKA oleh KUPVA
 sebagaimana dimaksud dalam butir I.4.a diatur sebagai berikut:

 a. merupakan …

 11

 a. merupakan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah yang dihitung berdasarkan besarnya selisih antara total
 penjualan valuta asing dengan total pembelian valuta asing (net
 jual) KUPVA kepada Nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir dari
 bulan dilakukannya pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 oleh KUPVA kepada Bank;
 Contoh:
 Tanggal 10 November 20xx, KUPVA XYZ melakukan pembelian
 valuta asing kepada Bank ABC sebesar USD300,000.00 (tiga
 ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan
 dokumen Underlying Transaksi berupa data net jual KUPVA XYZ
 kepada Nasabah bulan Oktober 20xx sebesar USD559,000.00
 (lima ratus lima puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat).
 Tanggal 24 November 20xx, KUPVA XYZ melakukan pembelian
 valuta asing lagi kepada Bank ABC sebesar USD150,000.00
 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tetap
 menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa data net
 jual KUPVA XYZ kepada Nasabah bulan Oktober 20xx sebesar
 USD559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu dolar
 Amerika Serikat).
 Sampai dengan akhir bulan November 20xx, KUPVA XYZ masih
 dapat melakukan pembelian valuta asing kepada Bank
 sepanjang tidak melampaui sisa plafon dokumen Underlying
 Transaksi berupa data net jual KUPVA XYZ kepada Nasabah
 pada bulan Oktober 20xx, yaitu sebesar USD109,000.00
 (seratus sembilan ribu dolar Amerika Serikat).

 b. perhitungan net jual sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA KUPVA dengan
 Bank dan/atau KUPVA lainnya.
 Contoh perhitungan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah oleh KUPVA kepada Bank tercantum dalam
 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Bank Indonesia ini;

 3. Underlying Transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam

 negeri …

 12

 negeri dan/atau di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 ayat 6 PBI diatur sebagai berikut:
 a. Nominal paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah
 kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan/atau di luar
 negeri.
 Contoh:
 Nasabah A memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar
 USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat).
 Berdasarkan Underlying Transaksi berupa deposito valuta asing
 tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan valuta asing
 terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar
 USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat).

 b. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang
 memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito
 dan/atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD), jatuh waktu
 penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward
 paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana tersebut.
 Contoh:
 Nasabah A memiliki deposito dalam valuta asing yang akan jatuh
 waktu tanggal 31 Maret 20xx. Atas kepemilikan deposito dalam
 valuta asing tersebut, Nasabah A dapat melakukan penjualan
 dalam valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward
 dengan jatuh waktu paling lama tanggal 31 Maret 20xx.

 c. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang
 tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan
 atau giro, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi forward tidak dibatasi.
 Contoh:
 Pada tanggal 2 Januari 20xx, Nasabah A memiliki rekening valuta
 asing dalam bentuk tabungan sebesar USD20,000,000.00 (dua
 puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas kepemilikan dana valuta
 asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 20xx, Nasabah A dapat
 melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward sebesar USD12,000,000.00 (dua belas juta dolar
 Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Februari 20xx

 dan …

 13

 dan sebesar USD8,000,000.00 (delapan juta dolar Amerika
 Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.

 d. Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen yang
 tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam
 butir c, saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling
 kurang sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap
 Rupiah melalui transaksi forward untuk sepanjang waktu
 transaksi forward dimaksud.
 Contoh:
 Pada tanggal 5 Februari 20xx, PT B memiliki tabungan dalam
 valuta asing sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika
 Serikat). Pada tanggal yang sama, PT B melakukan penjualan
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar
 USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) dengan
 jangka waktu 1 (satu) bulan. PT B harus memiliki saldo tabungan
 valuta asing dengan jumlah paling kurang USD6,000,000.00
 (enam juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) bulan ke depan
 sampai dengan transaksi forward tersebut jatuh waktu.

 4. Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 5 ayat (3) PBI tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima
 ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal Underlying
 Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam
 kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
 Contoh 1:
 Perusahaan A memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri
 sebesar USD73,500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dolar
 Amerika Serikat). Atas dasar Underlying Transaksi dimaksud,
 Perusahaan A dapat melakukan Transaksi Spot beli sebesar
 USD75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).
 Contoh 2:
 Perusahaan B memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri
 sebesar USD61,000.00 (enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat).
 Atas dasar Underlying Transaksi dimaksud, Perusahaan A dapat
 melakukan Transaksi Spot beli sebesar USD65,000.00 (enam puluh
 lima ribu dolar Amerika Serikat).

 5. Dalam …

 14

 5. Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud
 pada Pasal 6 ayat (5) PBI tidak dalam kelipatan USD10,000.00
 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal
 Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas
 dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Contoh:
 Perusahaan B memiliki utang dalam valuta asing dengan nominal
 sebesar USD1,432,500.00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu
 lima ratus dolar Amerika Serikat). Perusahaan B dapat melakukan
 lindung nilai dengan melakukan transaksi forward beli sebesar
 USD1,440,000.00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu dolar
 Amerika Serikat).

 III. PENYELESAIAN TRANSAKSI
 1. Kewajiban penyelesaian Transaksi Spot dengan pemindahan dana
 pokok secara penuh (full movement of fund) sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 12 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 a. pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund)
 dilakukan secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi
 jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi
 tersebut;

 b. pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund)
 tersebut didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang
 cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (good fund), dan
 bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan
 (akuntansi); dan

 c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses penyelesaian
 Transaksi Spot pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem
 treasury Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu
 penyelesaian transaksi.
 Contoh:
 Nasabah A melakukan transaksi pembelian Spot US Dollar
 terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00
 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada kurs Spot USD/IDR
 13.000,00. Pada tanggal valuta, Nasabah A wajib melakukan
 penyerahan dana Rupiah melalui pemindahan dana pokok

 secara …

 15
 secara penuh (full movement of fund)
 sebesar

 Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) secara riil pada
 saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan
 tercatat pada sistem treasury Bank yang dapat dibuktikan
 berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B wajib
 melakukan penyerahan dana US Dollar melalui pemindahan
 dana pokok secara penuh (full movement of fund) sebesar
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil
 pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan
 tercatat pada sistem treasury Bank, yang dapat dibuktikan
 berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

 2.

 Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 antara Bank dengan Nasabah dan antar-Bank yang dapat dilakukan
 secara netting hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (roll over),
 percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan
 pengakhiran transaksi (unwind) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 12 ayat (2) dan ayat (3) PBI.

 3. Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of
 fund) untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah
 oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi forward dengan nominal
 transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold)
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) PBI diatur
 sebagai berikut:
 a. Kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara
 penuh (full movement of fund) dilakukan pada saat jatuh waktu
 transaksi forward jual.

 b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak transaksi forward jual
 awal dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) atau
 percepatan penyelesaian transaksi (early termination), kewajiban
 penyelesaian dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full
 movement of fund) dilakukan pada saat berakhirnya kontrak
 perpanjangan transaksi (roll over) atau kontrak percepatan
 penyelesaian transaksi (early termination).

 c.

 Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak dapat
 dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind) karena tidak

 terdapat …

 16

 terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (full movement
 of fund).

 d. Perpanjangan transaksi (roll over) atau percepatan penyelesaian
 transaksi (early termination) sebagaimana dimaksud dalam
 huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh Underlying
 Transaksi dari transaksi forward jual awal.

 Contoh 1:
 Perpanjangan transaksi (roll over) penjualan valuta asing
 terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan nominal
 transaksi paling banyak sebesar threshold.
 Nasabah A merupakan eksportir barang-barang kerajinan. Pada
 tanggal 15 Januari 20xx, Nasabah A melakukan ekspor dengan
 nilai sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika
 Serikat) yang akan dibayar pada saat barang diterima yaitu pada
 tanggal 15 April 20xx. Atas penerimaan tersebut, pada tanggal
 15 Januari 20xx Nasabah A melakukan transaksi forward jual
 USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 (empat juta
 dolar Amerika Serikat) dengan forward rate USD/IDR 13.000,00
 dan jangka waktu 3 (tiga) bulan (jatuh waktu pada tanggal 15
 April 20xx) tanpa menyerahkan dokumen Underlying Transaksi.
 Nasabah A mengalami kesulitan dalam produksi sehingga terjadi
 keterlambatan pengiriman barang yang berdampak terhadap
 keterlambatan pembayaran dari importir di luar negeri.
 Pembayaran baru akan diterima pada tanggal 15 Mei 20xx. Atas
 keterlambatan tersebut, pada tanggal 13 April 20xx Nasabah A
 meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (roll
 over) transaksi forward jual awal selama 1 (satu) bulan dengan
 jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 20xx. Nasabah A
 memperpanjang transaksi forward jual awal dengan cara
 membuka transaksi swap buy-sell kepada Bank sebesar
 USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan
 swap rate USD/IDR 13.300,00. Kurs Spot USD/IDR tanggal 13
 April 20xx adalah Rp13.100,00.
 Atas transaksi swap buy-sell dalam rangka perpanjangan (roll
 over) tersebut, Nasabah A wajib menyerahkan dokumen

 Underlying …

 17

 Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah awal.
 Pada saat perpanjangan transaksi (roll over) dilakukan, Nasabah
 A membayar selisih kurs kepada Bank B sebesar
 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari
 perhitungan ((Rp13.100,00-Rp13.000,00) x USD4,000,000.00).
 Pada tanggal 15 Mei 20xx (yang merupakan tanggal jatuh waktu
 kontrak perpanjangan transaksi forward), Nasabah A
 menyerahkan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika
 Serikat), kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan
 menerima Rupiah sebesar Rp53.200.000.000,00 (lima puluh tiga
 miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan
 (Rp13.300,00 x USD4,000,000.00).

 Contoh 2:
 Percepatan penyelesaian transaksi (early termination) penjualan
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan
 nominal transaksi paling banyak sebesar threshold.
 PT C merupakan eksportir kerajinan. Pada tanggal 10 Januari
 20xx, PT C melakukan ekspor barang ke luar negeri dengan nilai
 nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika
 Serikat) yang pembayarannya akan diterima 3 (tiga) bulan
 kemudian yaitu pada tanggal 10 April 20xx. Pada tanggal yang
 sama, PT C melakukan lindung nilai dengan transaksi forward
 jual valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar
 USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan

 forward …

 18

 forward rate USD/IDR 13.000,00 tanpa menyerahkan dokumen
 Underlying Transaksi.
 Pada awal Maret 20xx, lini produksi PT C melakukan percepatan
 produksi sehingga dapat melakukan pengiriman barang 1 (satu)
 bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat diterima lebih
 cepat menjadi tanggal 10 Maret 20xx.
 Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut,
 pada tanggal 8 Maret 20xx, PT C meminta Bank D untuk
 melakukan percepatan penyelesaian transaksi

 (early

 termination) sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika
 Serikat) dengan melakukan transaksi swap sell-buy dengan kurs
 Spot Rp13.100 dan swap rate Rp13.200,00. Atas transaksi swap
 tersebut, PT C wajib menyerahkan dokumen Underlying
 Transaksi atas transaksi forward jual awal.
 Pada tanggal 10 Maret 20xx, PT C menyerahkan dana valuta
 asing sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat)
 kepada Bank D dan menerima dana Rupiah sebesar
 Rp26.200.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus juta
 rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp13.100,00 x
 USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan pemindahan dana
 pokok secara penuh (full movement of fund).
 Pada tanggal 10 April 20xx dimana transaksi forward jual jatuh
 waktu, PT C menyerahkan dana Rupiah kepada Bank D sebesar
 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari
 perhitungan ((Rp13.200,00 – Rp13.000,00) x USD2,000,000.00).

 Contoh 3:
 Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak dapat
 dilakukan …

 19

 dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind) karena tidak
 terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (full movement
 of fund).
 Nasabah A melakukan transaksi forward jual dengan tenor 1
 (satu) bulan sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika
 Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan
 forward rate USD/IDR 13.000,00 dan hanya menyampaikan
 dokumen pendukung.
 Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah
 melemah hingga mencapai kurs Spot USD/IDR 13.500,00,
 Nasabah A ingin melakukan pengakhiran transaksi (unwind)
 atas transaksi tersebut tanpa melakukan pemindahan dana
 pokok secara penuh (full movement of fund). Hal tersebut tidak
 dapat dilakukan.

 4.

 Penyelesaian transaksi secara netting atas perpanjangan transaksi
 (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan
 pengakhiran transaksi (unwind) tidak dapat dilakukan untuk
 transaksi forward jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah
 kepada Bank dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa
 kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) PBI.
 Contoh:
 Nasabah A melakukan transaksi forward jual dengan tenor 1 (satu)
 bulan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika
 Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank C dengan forward
 rate USD/IDR 13.000,00. Atas transaksi tersebut, Nasabah A
 menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai Underlying
 Transaksi.
 Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah
 melemah hingga mencapai kurs spot USD/IDR 13.500,00, Nasabah A
 ingin melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi
 tersebut secara netting. Penyelesaian secara netting atas transaksi
 tersebut tidak dapat dilakukan.

 5.

 Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh
 Nasabah kepada Bank atas perpanjangan transaksi (roll over),
 percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan

 pengakhiran …

 20

 pengakhiran transaksi (unwind) untuk Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) dengan nilai
 nominal paling banyak sebesar threshold sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PBI dapat dilakukan secara netting
 sepanjang didukung dengan Underlying Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah awal.

 IV. TRANSAKSI STRUCTURED PRODUCT
 1. Bank dilarang melakukan transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PBI.

 2.

 Larangan transaksi structured product sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 dikecualikan untuk structured product valuta asing terhadap
 Rupiah berupa Call Spread Option yang didukung oleh Underlying
 Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PBI.

 3. Yang dimaksud dengan Call Spread Option sebagaimana dimaksud
 dalam angka 2 adalah gabungan beli call option dan jual call option
 yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan
 strike price yang berbeda dan nominal yang sama.
 Contoh:

 Atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar
 USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Nasabah A
 melakukan transaksi Call Spread Option yaitu dengan cara
 melakukan pembelian Call Option dengan strike price 1 sebesar
 Rp13.000,00 dan penjualan Call Option dengan strike price 2 sebesar
 Rp14.000,00 yang dilakukan secara simultan dengan nominal
 USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

 4. Bank yang melakukan transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah berupa Call Spread Option dengan Nasabah diatur
 sebagai berikut:
 a. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam bentuk
 structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call
 Spread Option wajib memiliki Underlying Transaksi.

 Contoh …

 21

 Contoh:
 Nasabah A melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank B sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika
 Serikat) dengan tenor 2 (dua) tahun, maka transaksi dimaksud
 wajib memiliki Underlying Transaksi paling sedikit sebesar
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

 b. Nominal transaksi structured product valuta asing terhadap
 Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi nominal
 Underlying Transaksi.
 Contoh:
 PT X melakukan transaksi Call Spread Option valuta asing
 terhadap Rupiah dengan menggunakan Underlying Transaksi
 berupa utang luar negeri sebesar USD100,000.00 (seratus ribu
 dolar Amerika Serikat) maka transaksi Call Spread Option dapat
 dilakukan sepanjang tidak melebihi nominal Underlying
 Transaksi, yaitu sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar
 Amerika Serikat).

 c.

 Jangka waktu transaksi structured product valuta asing terhadap
 Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi jangka waktu
 Underlying Transaksi.
 Contoh:
 PT C memiliki Underlying Transaksi berupa pinjaman dengan
 jangka waktu 2 (dua) tahun maka transaksi Call Spread Option
 dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

 d. Transaksi Call Spread Option valuta asing terhadap Rupiah
 merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara
 simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak dihitung
 2 (dua) kali.
 Contoh:
 Nasabah B melakukan transaksi Call Spread Option sebesar
 USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).
 Meskipun transaksi Call Spread Option merupakan gabungan
 dari 2 (dua) transaksi Call Option (beli dan jual) maka nominal
 tetap dihitung sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar
 Amerika Serikat) dan bukan USD400,000.00 (empat ratus ribu
 dolar Amerika Serikat).

 5. Transaksi …

 22
 5.

 Transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa
 Call Spread Option wajib dilakukan secara dynamic hedging
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PBI.

 6. Dynamic hedging sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatur
 sebagai berikut:
 a. Dynamic hedging dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi
 Call Spread Option tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat
 kurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
 Contoh:
 Nasabah A melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan
 strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga)
 tahun dengan Underlying Transaksi berupa utang luar negeri.
 Apabila pada tahun ke 2 (dua) Nasabah A menilai bahwa nilai
 tukar Rupiah akan lebih besar daripada strike price 2 sebesar
 USD/IDR 15.000,00, maka Nasabah A melakukan transaksi Call
 Spread Option berikutnya (dynamic hedging) dengan strike price
 3 sama dengan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan
 strike price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.

 b. Dynamic hedging wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai
 berikut:
 1) Kisaran kurs tidak overlap dengan kisaran kurs transaksi
 Call Spread Option awal.
 Contoh:
 Nasabah A melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00
 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan
 tenor 3 (tiga) tahun dengan Underlying Transaksi berupa
 utang luar negeri. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar
 Rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.100,00
 sehingga melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR
 15.000,00, maka Nasabah A melakukan transaksi Call
 Spread Option berikutnya dengan strike price 3 sebesar
 USD/IDR 14.500,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR
 16.500,00 (overlap). Hal tersebut bukan merupakan
 dynamic hedging karena terjadi overlap, sehingga transaksi

 tersebut …

 23

 tersebut dianggap sebagai kontrak Call Spread Option yang
 berbeda dan tidak dapat menggunakan Underlying
 Transaksi yang sama dengan transaksi Call Spread Option
 awal.

 2) Kisaran kurs tidak memiliki gap dengan kisaran kurs
 transaksi Call Spread Option awal.
 Contoh:
 PT X melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank
 C dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan
 strike price 2 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan tenor 4
 (empat) tahun dengan Underlying Transaksi berupa
 pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar Rupiah
 ditransaksikan mencapai USD/IDR 16.500,00 sehingga
 melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR 16.000,00, maka
 PT X melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya
 dengan strike price 3 sebesar USD/IDR 16.500,00 dan
 strike price 4 sebesar USD/IDR 17.500,00 (gap). Hal
 tersebut bukan merupakan dynamic hedging karena terjadi
 gap, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak
 Call Spread Option yang berbeda dan tidak dapat
 menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan
 transaksi Call Spread Option awal.

 3) Menggunakan Underlying Transaksi yang sama dan belum
 jatuh waktu.
 Contoh:
 Nasabah A melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00
 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan
 tenor 3 (tiga) tahun dan Underlying Transaksi berupa utang
 luar negeri. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar
 Rupiah mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga
 melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka
 Nasabah A melakukan transaksi Call Spread Option
 berikutnya dengan strike price 3 sebesar USD/IDR
 15.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.

 Hal …

 24

 Hal tersebut merupakan dynamic hedging dan dapat
 menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan
 transaksi Call Spread Option awal.

 4) Nominal tidak bersifat kumulatif.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT A melakukan transaksi
 lindung nilai atas utang valuta asing yang dimilikinya
 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat)
 melalui Call Spread Option dengan strike price 1 sebesar
 USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR
 14.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00
 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 1 Agustus
 20xx, nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar
 USD/IDR 14.100,00 sehingga PT A melakukan dynamic
 hedging dengan melakukan transaksi Call Spread Option
 berikutnya pada strike price 3 sebesar USD/IDR 14.000,00
 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan
 nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar
 Amerika Serikat). Nominal transaksi Call Spread Option
 tersebut dihitung bukan kumulatif namun mengacu
 kepada nominal transaksi Call Spread Option awal sebesar
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

 5) Memiliki jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan untuk
 transaksi Call Spread Option awal yang memiliki sisa jatuh
 waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan transaksi
 lindung nilai atas utang valuta asing yang dimilikinya
 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat)
 melalui Call Spread Option dengan strike price 1 sebesar
 USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR
 14.000,00 dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu
 juta dolar Amerika Serikat), dengan jangka waktu selama 2
 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 20xx, nilai tukar Rupiah
 melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga PT
 B wajib melakukan dynamic hedging dengan melakukan

 pembelian …

 25

 pembelian Call Spread Option pada strike price 3 sebesar
 USD/IDR 14.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR
 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00
 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu
 minimal sampai dengan 1 Oktober 20xx atau minimal 6
 (enam) bulan.

 6) Mengikuti sisa jatuh waktu transaksi Call Spread Option
 awal untuk transaksi Call Spread Option awal yang
 memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Maret 20xx, PT C melakukan transaksi Call
 Spread Option sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar
 Amerika Serikat) dengan strike price 1 sebesar USD/IDR
 14.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00
 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau tanggal 1 Juni
 20xx. Pada tanggal 10 April 20xx nilai tukar Rupiah
 melemah menjadi sebesar USD/IDR 15.200,00. Atas dasar
 hal tersebut PT C wajib melakukan dynamic hedging
 dengan melakukan transaksi Call Spread Option yang
 kedua pada strike price 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan
 strike price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan jangka
 waktu paling lama sampai dengan jatuh waktu transaksi
 Call Spread Option awal, yaitu pada tanggal 1 Juni 20xx.

 7) Dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja apabila kurs
 pasar melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, Nasabah Y melakukan
 transaksi Call Spread Option dengan Bank Z dengan strike
 price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2
 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun
 dan Underlying Transaksi berupa utang luar negeri.
 Apabila pada tanggal 1 September 20xx kurs pasar (kurs
 penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBU)
 melampaui strike price 2 yaitu sebesar USD/IDR 15.200,00
 maka Nasabah Y wajib melakukan transaksi Call Spread
 Option berikutnya (dynamic hedging) dengan strike price 3

 sebesar …

 26

 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan strike price 4 sebesar
 USD/IDR 16.500,00 (dynamic hedging) paling lambat pada
 1 (satu) hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2
 September 20xx.

 8) Kurs pasar sebagaimana dimaksud pada butir 7) adalah
 kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam
 LHBU (setelah pukul 16.00); atau acuan kurs lain yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 7. Transaksi Spot yang dilakukan dalam rangka transaksi structured
 product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option dapat
 menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan transaksi Call
 Spread Option awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PBI.
 Contoh 1:
 Perusahaan A melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR
 dengan tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua
 juta dolar Amerika Serikat), dengan strike price 1 sebesar USD/IDR
 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dan
 Underlying Transaksi berupa pinjaman sebesar USD2,000,000.00
 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi Call Spread
 Option jatuh waktu, kurs pasar berada pada level USD/IDR 13.500,00
 sehingga perusahaan A melakukan eksekusi (exercise) transaksi Call
 Spread Option dan melakukan pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah melalui Transaksi Spot pada strike price 1 sebesar USD/IDR
 13.000,00.
 Contoh 2:
 PT X melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR dengan tenor
 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar
 Amerika Serikat), dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 12.000,00
 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dan Underlying
 Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar
 Amerika Serikat). Pada saat transaksi Call Spread Option, jatuh waktu
 kurs pasar berada pada level USD/IDR 11.500,00 dan PT X tidak
 melakukan eksekusi (exercise) transaksi Call Spread Option tersebut,
 dan melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot beli pada kurs pasar yaitu USD/IDR 11.500,00 dengan
 nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat).

 PT X…

 27

 PT X dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan
 Underlying Transaksi Call Spread Option awal berupa pinjaman untuk
 melakukan Transaksi Spot dimaksud.
 Contoh 3:
 PT X melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR dengan tenor
 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar
 Amerika Serikat), dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00
 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dan Underlying
 Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar
 Amerika Serikat). Pada saat transaksi Call Spread Option jatuh waktu,
 kurs pasar melemah dan berada pada level USD/IDR 14.200,00. PT X
 dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot pada kurs USD/IDR 13.200,00 (dari perhitungan
 Rp14.200,00-(Rp14.000,00-Rp13.000,00)) dengan nominal sebesar
 USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). PT X dapat
 menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan Underlying
 Transaksi Call Spread Option awal berupa pinjaman untuk melakukan
 Transaksi Spot dimaksud.

 V. PENGATURAN UNDERLYING DAN TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH DALAM RANGKA TAX AMNESTY
 Underlying Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan
 dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan
 berupa tax amnesty diatur sebagai berikut:
 1. Underlying Transaksi berupa kebijakan tax amnesty yang dapat
 digunakan dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 adalah yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi dana) dan didukung
 oleh dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
 Contoh:
 Wajib Pajak A (Nasabah Domestik) melakukan deklarasi dana sebesar
 USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan
 repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan tax amnesty
 sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Maka

 Wajib …

 28

 Wajib Pajak A dapat menggunakan bukti repatriasi dana sebesar
 USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) sebagai
 Underlying Transaksi dalam melakukan Transaksi Valuta Asing
 Terhadap Rupiah.

 2. Dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty dapat digunakan
 sebagai Underlying Transaksi pada saat wajib pajak melakukan
 lindung nilai terhadap investasi dana repatriasi di pasar domestik,
 antara lain investasi saham, obligasi, dan penempatan dana pada
 Bank.
 Contoh:
 Wajib Pajak B melakukan repatriasi dana valuta asing dalam rangka
 kebijakan tax amnesty sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar
 Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk
 memperoleh Rupiah (konversi dari valuta asing ke Rupiah) untuk
 diinvestasikan sebesar ekuivalen USD40,000,000.00 (empat puluh
 juta dolar Amerika Serikat) pada surat berharga negara,
 USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada
 saham, dan USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat)
 pada deposito Rupiah. Wajib Pajak B kemudian melakukan lindung
 nilai terhadap investasi dimaksud melalui transaksi forward beli total
 sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).
 Wajib Pajak B menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen
 repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.

 3. Dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty digunakan
 sebagai Underlying Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemerintah yang mengatur
 mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban
 menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).
 Contoh:
 Wajib Pajak C melakukan repatriasi dana dalam rangka kebijakan tax
 amnesty sebesar ekuivalen Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
 rupiah). Dana yang direpatriasi tersebut diinvestasikan dalam
 portofolio saham selama 4 (empat) tahun. Bukti dokumen repatriasi
 dana dalam rangka kebijakan tax amnesty tersebut dapat dijadikan
 dokumen Underlying Transaksi, dalam masa periode kewajiban

 menginvestasikan …

 29

 menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri yaitu selama 4
 (empat) tahun.

 4. Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka
 tax amnesty hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat terjadinya
 konversi dana masuk (dari valuta asing ke Rupiah) dan 1 (satu) kali
 pada saat terjadinya konversi dana keluar (dari Rupiah ke valuta
 asing).
 Contoh 1 (dokumen disampaikan 1 (satu) kali pada saat konversi):
 Wajib Pajak D melakukan repatriasi dana valuta asing dalam rangka
 kebijakan tax amnesty sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar
 Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk
 memperoleh Rupiah untuk diinvestasikan dalam aset-aset Rupiah
 ekuivalen sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika
 Serikat). Wajib Pajak D hanya bisa menggunakan Underlying Transaksi
 berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty 1 (satu)
 kali, yaitu pada saat wajib pajak D melakukan konversi dana keluar
 sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
 Contoh 2 (Penggunaan dokumen di akhir periode kebijakan tax
 amnesty):
 Wajib pajak E melakukan repatriasi dana tax amnesty dan melakukan
 konversi dana masuk (valuta asing ke Rupiah) sebesar
 USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat). Dalam
 masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam
 negeri, dana repatriasi tersebut diinvestasikan/ditempatkan dalam
 aset-aset Rupiah. Dengan demikian, wajib pajak E dapat
 menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana
 dalam rangka tax amnesty untuk melakukan konversi dana keluar
 (Rupiah ke valuta asing) sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima
 belas juta dolar Amerika Serikat) dari hasil likuidasi aset Rupiah pada
 akhir periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam
 negeri.

 5. Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana dalam
 rangka tax amnesty sebagai Underlying Transaksi pada saat dilakukan
 konversi dana keluar sebelum periode kewajiban menginvestasikan
 dana repatriasi di dalam negeri berakhir, maka hasil konversi tersebut
 hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga

 periode …

 30

 periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri
 berakhir.
 Contoh (penggunaan dokumen dalam masa periode kebijakan tax
 amnesty):
 Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi
 dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah sebesar
 USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dan dilakukan
 investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Juni 2017, sebelum
 berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di
 dalam negeri, dana tersebut dikonversi dari Rupiah ke valuta asing
 dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen
 repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Selanjutnya, wajib pajak F
 hanya dapat melakukan investasi dalam mata uang valuta asing di
 pasar keuangan domestik sejak 1 Juni 2017 hingga berakhirnya
 periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

 6. Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar dilakukan secara
 bertahap, dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa
 dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty, dengan tidak
 melampaui nominal Underlying Transaksi dana repatriasi.
 Contoh (pembelian secara bertahap bertahap):
 Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi
 dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah sebesar
 USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), dan
 dilakukan investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2017,
 sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana
 repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi sebagian dari
 Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD20,000,000 (dua puluh
 juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty,
 maka wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut
 dalam mata uang asing.
 Pada tanggal 1 Desember 2017, wajib pajak F kembali melakukan
 konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen
 USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), maka wajib
 pajak dapat menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen
 repatriasi dana dalam rangka tax amnesty yang sama, namun wajib

 pajak F …

 31

 pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata
 uang asing.
 Pada tanggal 1 Desember 2018, wajib pajak F kembali melakukan
 konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen
 USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat), maka wajib
 pajak dapat kembali menggunakan Underlying Transaksi berupa
 dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty yang sama, dan
 hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang asing hingga
 berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di
 dalam negeri.

 7. Kewajiban memiliki Underlying Transaksi berupa repatriasi dana
 untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh wajib pajak tidak
 berlaku untuk perpanjangan transaksi (roll over) atau pengakhiran
 transaksi (unwind) dalam rangka penyelesaian Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.
 Contoh 1 (perpanjangan transaksi lindung nilai (roll over)):
 Pada tanggal 1 Desember 2016, Wajib Pajak G melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar
 Amerika Serikat) dengan tenor selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu
 tanggal 1 Desember 2017, dengan menggunakan Underlying Transaksi
 berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Pada saat
 transaksi forward tersebut akan jatuh waktu, Wajib Pajak F
 melakukan perpanjangan transaksi (roll over) selama 1 (satu) tahun
 dan jatuh waktu pada tanggal 1 Desember 2018. Wajib Pajak G
 melakukan transaksi swap beli USD/IDR (sell buy) kepada Bank yang
 sama sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
 Atas perpanjangan transaksi (roll over) tersebut, Wajib Pajak G tidak
 wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi baru.
 Contoh 2 (pengakhiran transaksi lindung nilai (unwind)):
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, Wajib Pajak H melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh
 waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
 Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, Wajib Pajak H
 melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi forward

 dimaksud …

 32

 dimaksud. Wajib Pajak H melakukan Transaksi Spot jual USD/IDR
 sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat)
 dengan Bank yang sama. Atas pengakhiran transaksi (unwind)
 tersebut, Wajib Pajak H tidak wajib menyerahkan dokumen Underlying
 Transaksi baru.

 8. Dalam hal dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (early
 termination) atas Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 yang menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi
 dana dalam rangka tax amnesty, maka hasil konversi dana keluar
 (Rupiah ke valuta asing) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam
 mata uang valuta asing hingga berakhirnya periode kewajiban
 menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak AA melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh
 waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
 Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib pajak AA
 melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) atas
 transaksi forward dimaksud. Wajib pajak AA melakukan transaksi
 swap jual USD/IDR (buy sell) kepada Bank yang sama sebesar
 USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas
 percepatan penyelesaian transaksi (early termination) tersebut, wajib
 pajak AA tidak wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi
 baru. Namun demikian, dana valuta asing hasil konversi sebesar
 USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) tersebut
 hanya dapat diinvestasikan dalam instrumen valuta asing di pasar
 keuangan domestik sejak 1 Juli 20xx hingga berakhirnya periode
 kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

 9. Dalam hal dilakukan pengakhiran transaksi (unwind) terhadap
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah menggunakan
 Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka
 tax amnesty, maka wajib pajak dapat menggunakan dokumen
 repatriasi dana dalam rangka tax amnesty yang sama paling banyak 1

 (satu) …

 33

 (satu) kali untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam masa
 periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak X melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh
 waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
 Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib pajak X
 melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi forward
 dimaksud. Wajib pajak X hanya dapat kembali menggunakan
 Underlying Transaksi yang sama sebanyak 1 (satu) kali untuk
 melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah.

 10. Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka
 tax amnesty sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan
 angka 9 diatur sebagai berikut:
 a. gateway awal (Bank), dokumen berupa Surat Keterangan
 Pengampunan Pajak (SKPP) dalam rangka pengalihan harta untuk
 menampung pengalihan dana wajib pajak dalam rangka
 Pengampunan Pajak;

 b. gateway tujuan (Bank), antara lain berupa surat keterangan
 mengenai riwayat investasi;

 c. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi pada huruf a dan b
 disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis
 bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak atau
 pernyataan tertulis yang authenticated dari wajib pajak yang
 memuat informasi mengenai:
 a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi;
 b) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya
 digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam
 rangka tax amnesty dalam sistem perbankan di Indonesia;

 c) hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh
 sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana
 keluar.

 VI. DOKUMEN …

 34

 VI. DOKUMEN TRANSAKSI
 1. Bank wajib memastikan Nasabah memiliki Underlying Transaksi yang
 dibuktikan dengan penyampaian dokumen Underlying Transaksi
 Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dokumen pendukung untuk:
 a. transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu
 (threshold); atau

 b. transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa
 Call Spread Option.

 2.

 Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nominal Underlying
 Transaksi yang diajukan oleh Nasabah dilakukan oleh Bank.

 3. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen
 (document control/procedure) untuk memastikan agar:
 a. dokumen yang telah digunakan Nasabah sebagai Underlying
 Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing
 Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nominal
 Underlying Transaksi.
 Contoh:
 Pada bulan Januari 20xx, Nasabah X melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar
 USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank
 A. Atas transaksi tersebut, Nasabah X menyerahkan dokumen
 Underlying Transaksi berupa dokumen pembayaran lisensi
 kepada principal di luar negeri sebesar USD7,000,000.00 (tujuh
 juta dolar Amerika Serikat). Transaksi dilakukan di kantor
 cabang Bank A di Jakarta.
 Pada bulan Februari 20xx, Nasabah X kembali berencana untuk
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah X dapat melakukan
 transaksi forward beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar
 Amerika Serikat) karena transaksi forward tersebut belum
 melebihi nominal Underlying Transaksi.

 b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat
 beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi maka yang
 digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing

 Terhadap …

 35

 Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen Underlying
 Transaksi tersebut. Dalam hal Nasabah telah melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan
 salah satu dokumen Underlying Transaksi tersebut maka
 Nasabah tidak dapat melakukan pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah dengan menggunakan dokumen Underlying
 Transaksi lainnya yang berasal dari satu rangkaian kegiatan
 ekonomi yang sama.
 Contoh:
 Pada bulan Februari 20xx, Nasabah Y yang merupakan importir
 makanan dan minuman memesan barang dan menerbitkan
 purchase order kepada eksportir di luar negeri. Nasabah Y
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan
 menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa purchase
 order tersebut.
 Atas pembelian barang tersebut, Nasabah Y memperoleh invoice
 yang diterbitkan eksportir di luar negeri. Atas invoice tersebut,
 Nasabah Y bermaksud melakukan pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah meskipun sebelumnya telah melakukan
 pembelian dengan menggunakan dokumen Underlying
 Transaksi berupa purchase order. Nasabah Y tidak dapat
 menggunakan invoice dari kegiatan ekonomi yang sama untuk
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah.

 4. Dalam hal Underlying Transaksi berupa kegiatan perdagangan barang
 dan jasa di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen
 Underlying Transaksi antara lain berupa fotokopi invoice, list of
 invoices, Letter of Credit (L/C), atau fotokopi kontrak jasa konsultan.

 5. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi atas kegiatan perdagangan
 dan investasi berupa list of invoices, Bank harus memastikan
 ketersediaan invoices yang terdapat dalam list of invoices.

 6. Dalam hal Underlying Transaksi berupa kegiatan perdagangan barang
 dan jasa di dalam dan di luar negeri yang berupa perkiraan maka
 dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa perkiraan
 kebutuhan biaya sekolah, perkiraan kebutuhan biaya berobat,
 proforma invoice yang dilengkapi dengan invoice final pada saat invoice
 diterbitkan, atau proyeksi arus kas untuk kegiatan ekspor impor yang

 berisi …

 36

 berisi paling kurang rincian sumber penerimaan dan pengeluaran
 valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan atau
 kelebihan valuta asing secara bulanan.

 7. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi merupakan bukti tagihan
 atas kegiatan pembelian barang dari luar negeri (impor), Bank harus
 memastikan Nasabah menyampaikan dokumen yang menunjukkan
 bahwa barang dimaksudkan untuk masuk dan diterima di wilayah
 pabean Indonesia.

 8. Rincian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada
 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tercantum dalam Lampiran
 III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.

 9. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan investasi berupa
 direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi
 lainnya di dalam dan di luar negeri yang bersifat final, dokumen
 Underlying Transaksi antara lain berupa surat perjanjian jual beli
 surat berharga atau surat permintaan penyetoran rekening saldo oleh
 otoritas yang berwenang.

 10. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan investasi di dalam
 dan di luar negeri berupa perkiraan maka dokumen Underlying
 Transaksi berupa proyeksi arus kas yang terkait dengan proyek
 tertentu.

 11. Dokumen Underlying Transaksi atas kepemilikan dana valuta asing di
 dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 4 ayat (6) PBI antara lain berupa buku tabungan, giro (rekening
 koran), bilyet deposito, dan bukti kepemilikan sertifikat deposito
 (negotiable certificate of deposit).

 12. Rincian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada
 angka 9, angka 10, dan angka 11 tercantum dalam Lampiran IV yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.

 13. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang
 dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) PBI dapat dijadikan sebagai
 dokumen Underlying Transaksi dengan melampirkan fotokopi

 persetujuan …

 37

 persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank
 Indonesia.

 14. Untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas
 jumlah tertentu (threshold) dan transaksi structured product valuta
 asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option, dokumen yang
 disampaikan berupa:
 a. dokumen

 Underlying
 Transaksi
 yang dapat

 dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa
 perkiraan;

 b. dokumen pendukung berupa:
 1)

 fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor
 Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

 2) pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani
 oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan
 tertulis yang authenticated dari Nasabah yang memuat
 informasi mengenai:
 a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying
 Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

 b) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya
 digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying
 Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan

 c)

 jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal
 penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen
 Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada
 huruf a berupa perkiraan.

 c. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi dimiliki oleh Nasabah
 yang berbentuk badan usaha selain Bank, pernyataan tertulis
 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan usaha
 selain Bank.
 Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan
 usaha selain Bank adalah:
 1) pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran
 dasar badan usaha dimaksud; atau

 2) pihak …

 38

 2) pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh
 pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1).

 Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan
 tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah dengan Bank.
 Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah di atas threshold dan transaksi
 structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call
 Spread Option sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.
 Contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 d. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi dimiliki oleh Nasabah
 perorangan maka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang
 adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh
 Nasabah perorangan dimaksud.

 15. Untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward atau option di atas threshold, dokumen yang
 disampaikan berupa:
 a. dokumen

 Underlying
 Transaksi
 yang dapat

 dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa
 perkiraan; dan

 b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai
 cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari
 Nasabah atau pernyataan tertulis yang authenticated dari
 Nasabah yang memuat informasi mengenai keaslian dan
 kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana
 dimaksud pada huruf a dan dokumen Underlying Transaksi
 hanya digunakan untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam
 sistem perbankan di Indonesia.

 c. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana
 dimaksud pada huruf a berupa perkiraan maka di dalam
 pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b

 ditambahkan ...

 39

 ditambahkan informasi terkait sumber, jumlah, dan waktu
 penerimaan valuta asing.

 d. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi dimiliki oleh Nasabah
 yang berbentuk badan usaha selain Bank maka pernyataan
 tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari badan
 usaha selain Bank.
 Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan
 usaha selain Bank adalah:
 1) pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran
 dasar badan usaha dimaksud; atau

 2) pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh
 pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani
 pernyataan tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah dengan Bank.

 Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk penjualan
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward atau
 option di atas threshold sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.
 Contoh surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 e. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi dimiliki oleh Nasabah
 perorangan maka yang dimaksud dengan pihak yang berwenang
 adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa oleh
 Nasabah perorangan dimaksud.

 16. Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar
 threshold, pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani
 oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan atau
 pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha selain Bank, atau
 pernyataan tertulis yang authenticated dari Nasabah berisi informasi
 bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak melebihi
 threshold per bulan per Nasabah dalam sistem perbankan di
 Indonesia.

 Yang …

 40

 Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dari badan usaha
 selain Bank adalah:
 a. pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar
 badan usaha dimaksud; atau

 b. pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat
 sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 Surat kuasa ini diperlukan untuk menandatangani pernyataan
 tertulis yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah dengan Bank.

 Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar threshold
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 17. Pernyataan tertulis yang authenticated sebagaimana dimaksud dalam
 angka 14, angka 15, dan angka 16 dapat berupa surat elektronik
 resmi (official email), SWIFT message, negative confirmation, atau
 sistem business internet banking.

 18. Untuk Transaksi Spot, dokumen Underlying Transaksi dan/atau
 dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada
 tanggal transaksi. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi
 dan/atau dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal
 transaksi maka dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen
 pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal
 valuta.

 19. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 standar (plain vanilla) dan transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah berupa Call Spread Option, dokumen Underlying
 Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap
 transaksi pada tanggal transaksi. Dalam hal dokumen Underlying
 Transaksi dan/atau dokumen pendukung tidak dapat diterima pada
 tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi dan/atau
 dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5
 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 Contoh 1:
 Perusahaan A merupakan eksportir, dan akan melakukan transaksi
 forward jual USD/IDR sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta

 dolar …

 41

 dolar Amerika Serikat) pada tanggal 2 Desember 20xx dengan tenor 3
 (tiga) bulan. Pada saat transaksi forward dilakukan, Perusahaan A
 wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen
 pendukung paling lambat pada tanggal 7 Desember 20xx (5 (lima) hari
 kerja), baik apabila akan diselesaikan secara netting maupun
 diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full
 movement of fund).
 Contoh 2:
 Individu B merupakan importir dan akan melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu
 dolar Amerika Serikat) pada tanggal 9 Januari 20xx dengan tenor 2
 (dua) bulan (jatuh waktu tanggal 9 Maret 20xx) dan tidak wajib
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal 9
 Februari 20xx, individu B memutuskan untuk melakukan unwind
 posisi forward beli di atas dengan melakukan transaksi forward jual
 dengan tenor 1 (satu) bulan, jatuh waktu 9 Maret 20xx. Untuk
 penyelesaian transaksi ini, individu B wajib menyampaikan dokumen
 Underlying Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal
 16 Februari 20xx (5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi forward
 yang kedua). Dalam hal sampai dengan tanggal 16 Februari 20xx
 individu B tidak dapat menyampaikan dokumen Underlying Transaksi
 dan dokumen pendukung maka penyelesaian transaksi forward beli
 dan forward jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara
 penuh (full movement of fund).

 20. Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah memiliki
 jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi
 maka penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan/atau
 dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
 Contoh:
 Individu C melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar
 USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada
 tanggal 12 Januari 20xx dengan tenor 2 (dua) bulan (jatuh waktu
 tanggal 12 Maret 20xx) dan tidak wajib menyampaikan dokumen
 Underlying Transaksi. Pada tanggal 9 Maret 20xx, individu C
 bermaksud untuk melakukan unwind transaksi dan diselesaikan

 secara …

 42

 secara netting melalui transaksi forward jual 3 (tiga) hari (jatuh
 waktunya sama dengan jatuh waktu transaksi forward awal). Individu
 C wajib menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen
 pendukung paling lambat tanggal jatuh waktu transaksi forward,
 yaitu tanggal 12 Maret 20xx. Dalam hal sampai dengan tanggal 12
 Maret 20xx individu C tidak dapat menyampaikan dokumen
 Underlying Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian
 transaksi forward beli dan forward jual dilakukan dengan
 pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

 21. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah secara berangsur (bertahap) sehingga melebihi threshold yaitu
 USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) untuk
 Transaksi Spot dan USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika
 Serikat) untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen Underlying Transaksi
 disampaikan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang
 melebihi threshold.
 Contoh 1:
 Pada tanggal 10 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar
 USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada
 tanggal 14 November 20xx, Nasabah yang sama melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot sebesar
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya,
 pada tanggal 19 November 20xx, Nasabah kembali melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot
 sebesar USD32,500.00 (tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika
 Serikat). Pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi
 Spot yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut telah
 melampaui batas maksimal pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 melalui Transaksi Spot

 tanpa Underlying Transaksi sebesar

 USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dengan
 demikian untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx
 tersebut, Bank wajib meminta Nasabah untuk menyediakan dokumen

 Underlying …

 43

 Underlying Transaksi sebesar USD32,500.00 (tiga puluh dua ribu lima
 ratus dolar Amerika Serikat).
 Contoh 2:
 Pada tanggal 12 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward sebesar
 USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Kemudian, pada tanggal 17 November 20xx, Nasabah yang sama
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 Call Spread Option sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar
 Amerika Serikat).
 Selanjutnya, pada tanggal 21 November 20xx, Nasabah kembali
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 forward sebesar USD22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus dolar
 Amerika Serikat). Pembelian yang dilakukan pada tanggal 21
 November 20xx tersebut telah melampaui batas maksimal pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah tanpa Underlying Transaksi sebesar USD100,000.00
 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
 Dengan demikian untuk pembelian melalui transaksi forward yang
 dilakukan pada tanggal 21 November 20xx tersebut, Bank wajib
 meminta Nasabah untuk menyampaikan dokumen Underlying
 Transaksi sebesar USD22,500.00 (dua puluh dua ribu lima ratus
 dolar Amerika Serikat).

 22. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan dokumen
 pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah paling
 banyak sebesar threshold yang akan diselesaikan secara netting, wajib
 diterima oleh Bank paling lambat pada:
 a.

 b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal
 perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian
 transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi
 (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah; atau

 c.

 tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (roll
 over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan

 pengakhiran …

 tanggal valuta, dalam hal pengakhiran transaksi (unwind)
 dilakukan melalui Transaksi Spot;

 44

 pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi
 Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh
 waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

 23. Untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi
 Derivatif paling banyak sebesar threshold yang akan diselesaikan
 secara netting, dokumen pendukung mengacu pada dokumen
 pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b.
 Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk pembelian
 derivatif valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar
 threshold yang akan diselesaikan secara netting sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 24. Untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 forward atau option paling banyak sebesar threshold yang akan
 diselesaikan secara netting, dokumen pendukung mengacu pada
 dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf
 b.

 25. Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk transaksi
 forward atau option penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling
 banyak sebesar threshold yang akan diselesaikan secara netting
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Bank dapat
 menerima dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka
 14 huruf b dan angka 15 huruf b secara berkala paling kurang 1 (satu)
 kali dalam 1 (satu) tahun kalender apabila :
 a. dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan
 b. Bank telah mengetahui track record Nasabah dengan baik antara
 lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 dilakukan Nasabah secara reguler dari waktu ke waktu.

 Contoh:
 PT A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada
 Bank X pada tanggal 19 November 2016 sebesar USD120,000.00
 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini
 Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen Underlying
 Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen
 identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

 serta …

 45

 serta pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis
 yang authenticated.
 Pada tanggal 15 Desember 2016, PT A melakukan pembelian valuta
 asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00
 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini,
 Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen Underlying
 Transaksi.
 Pada tanggal 20 Januari 2017, PT A kembali melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00
 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini
 Bank X wajib memastikan PT A menyampaikan dokumen Underlying
 Transaksi dan dokumen pendukung berupa fotokopi dokumen
 identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 serta pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis
 yang authenticated.

 26. Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar threshold yaitu USD25,000.00 (dua puluh lima
 ribu dolar Amerika Serikat) untuk Transaksi Spot dan USD100,000.00
 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah per bulan per Nasabah, dokumen pendukung
 berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis
 yang authenticated disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1
 (satu) bulan kalender.
 Contoh:
 Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 melalui Transaksi Spot kepada Bank Y pada tanggal 19 November
 20xx sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas
 pembelian ini, Bank Y wajib meminta Nasabah B untuk
 menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai
 cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated.
 Selanjutnya, pada tanggal 26 November 20xx, Nasabah B melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot
 kepada Bank Y sebesar USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat).
 Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib menyampaikan kepada
 Bank Y dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau

 pernyataan …

 46

 pernyataan tertulis yang authenticated karena telah disampaikan
 pada transaksi sebelumnya (19 November 20xx).
 Pada tanggal 16 Desember 20xx, Nasabah B melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot kepada Bank Y
 sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas
 pembelian ini, Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan
 kembali dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau
 pernyataan tertulis yang authenticated mengingat transaksi dilakukan
 dalam bulan yang berbeda.

 27. Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
 angka 25 dan angka 26 dilakukan pada transaksi pertama.

 28. Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran III dan Lampiran IV, Bank dapat:
 a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada
 Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) untuk
 dikonsultasikan kepada Bank Indonesia; atau

 b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia, cq.
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan.

 VII. LARANGAN KREDIT KEPADA NASABAH
 Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau
 Rupiah kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PBI diatur
 sebagai berikut:
 a. Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing
 dan/atau Rupiah kepada Nasabah hanya untuk kredit atau
 pembiayaan yang diberikan Bank secara khusus untuk membiayai
 kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada
 Nasabah.

 b. Pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau
 dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi, dapat
 menjadi Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai.
 Contoh:
 Nasabah mengajukan permintaan kredit kepada Bank A sebesar
 USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat) untuk

 tujuan …

 47

 tujuan investasi berupa pembangunan pabrik. Bank menyetujui
 permohonan kredit Nasabah dengan perjanjian kredit sebagai berikut:
 1) Kredit diberikan dalam USD.
 2) Bunga kredit berupa variable rate yaitu 6 Months USD LIBOR +
 300 bps dengan repricing date setiap 6 (enam) bulan sekali.

 3) Jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun dengan mekanisme
 pembayaran prinsipal kredit secara balloon payment pada akhir
 tahun ke-5 (lima) dan pembayaran bunga secara semesteran.

 Dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran bunga kredit berupa
 variable rate tersebut, Nasabah memiliki kebutuhan untuk menerima
 dana pencairan kredit dalam mata uang Rupiah dan membayar bunga
 kredit dalam fixed rate.
 Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Nasabah melakukan kontrak
 Cross-Currency Swap (CCS) valuta asing terhadap Rupiah yang
 berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan Bank A sesuai mekanisme
 sebagai berikut:
 a) Pada awal kontrak, Nasabah memberikan prinsipal sebesar
 USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat),
 sedangkan Bank A memberikan sejumlah nominal tertentu
 dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00
 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang
 berlaku saat itu kepada Nasabah.

 b) Setiap 6 (enam) bulan sampai akhir kontrak, Nasabah (fixed
 payer) membayar 10% dalam mata uang Rupiah kepada Bank A,
 sedangkan Bank A (variable payer) membayar 6 months LIBOR +
 300 bps dalam mata uang USD kepada Nasabah.

 c) Pada akhir kontrak, Nasabah memberikan nominal tertentu
 dalam Rupiah yang ekuivalen dengan USD100,000,000.00
 (seratus juta dolar Amerika Serikat), sesuai dengan kurs yang
 disepakati kepada Bank A, sedangkan Bank A menyerahkan
 USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat),
 kepada Nasabah.

 d) Dalam hal ini, kredit yang diberikan oleh Bank A kepada
 Nasabah bukan ditujukan untuk melakukan Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah melainkan untuk pembangunan
 pabrik. Selanjutnya, pada saat Nasabah melakukan kontrak

 derivatif …

 48

 derivatif Cross-Currency Swap (CCS) valuta asing terhadap
 Rupiah dengan Bank A, kredit yang didapatkan dari Bank A
 dijadikan Underlying Transaksi dalam kontrak derivatif dengan
 Bank A.

 VIII. PELAPORAN
 1. Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah, termasuk transaksi structured product valuta asing terhadap
 Rupiah berupa Call Spread Option, melalui sistem pelaporan Bank
 Indonesia, yaitu Laporan Harian Bank Umum (LHBU).

 2. Mekanisme pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Harian
 Bank Umum (LHBU).

 IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 1. Dalam hal Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1)
 PBI maka teguran tertulis tersebut disampaikan oleh Bank Indonesia
 kepada Bank yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Otoritas
 Jasa Keuangan.

 2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai
 berikut:
 a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari
 nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran
 dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00
 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Contoh 1:
 Pada tanggal 5 September 20xx, Nasabah A melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot
 sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).
 Kemudian, pada tanggal 15 September 20xx, Nasabah A
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar
 Amerika Serikat). Total pembelian valuta asing terhadap Rupiah

 Nasabah …

 49

 Nasabah A pada bulan September 20XX adalah sebesar
 USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 15
 September 20xx, tidak didukung dengan dokumen Underlying
 Transaksi, sehingga terdapat pelanggaran karena total
 Transaksi Spot melebihi threshold sebesar USD5,000.00 (lima
 ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung dengan dokumen
 Underlying Transaksi.
 Kurs JISDOR tanggal 15 September 20xx adalah USD/IDR
 10.000,00.
 Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa
 teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal
 USD5,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp500.000,00
 (lima ratus ribu rupiah). Namun demikian, karena dalam PBI
 diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Bank dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
 juta rupiah).
 Contoh 2:
 Pada tanggal 12 September 20xx, Nasabah melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 forward 1 (satu) bulan sebesar USD160,000.00 (seratus enam
 puluh ribu dolar Amerika Serikat). Sampai dengan 5 (lima) hari
 kerja setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 17 September
 20xx, Nasabah tidak menyampaikan dokumen Underlying
 Transaksi dan dokumen pendukung, sehingga terdapat
 pelanggaran karena total transaksi forward melebihi threshold
 sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat)
 tanpa didukung dengan dokumen Underlying Transaksi.
 Kurs JISDOR tanggal 17 September 20xx adalah USD/IDR
 10.000,00.
 Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa
 teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal
 USD60,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar
 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun demikian, karena
 dalam PBI diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling

 sedikit …

 50

 sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka
 Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

 b. Untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit atau
 pembiayaan, besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu
 persen) dari nilai persetujuan kredit atau pembiayaan yang
 digunakan untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Contoh:
 Pada tanggal 13 September 20xx, Bank B memberikan kredit
 kepada Nasabah A sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta
 dolar Amerika Serikat) yang digunakan untuk membiayai
 kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 Nasabah A yang tidak terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau
 impor. Kurs JISDOR tanggal 13 September 20xx adalah
 Rp11.000,00. Dalam hal ini, Bank B telah melakukan
 pelanggaran larangan pemberian kredit untuk membiayai
 kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dan
 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban
 membayar sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta
 rupiah) yang berasal dari perhitungan (USD10,000,000.00 x 1%
 x Rp11.000,00), dengan pembayaran sanksi paling banyak
 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 c. Untuk pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan
 dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan
 cerukan, besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen)
 dari nilai cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat
 dipersamakan dengan cerukan yang diberikan oleh Bank kepada
 Nasabah dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 Contoh:
 PT X tidak memiliki rekening valuta asing maupun rekening
 Rupiah di Bank Y. Pada tanggal 15 September 20xx, PT X

 melakukan …

 51

 melakukan transaksi forward jual USD/IDR 1 (satu) bulan
 dengan Bank Y sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar
 Amerika Serikat) pada kurs USD/IDR 11.500,00. Untuk itu
 Bank Y melakukan penyerahan dana Rupiah terlebih dahulu
 kepada PT X sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga
 miliar rupiah), dengan harapan pada akhir hari tanggal valuta
 PT X akan menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00 (dua
 juta dolar Amerika Serikat). Namun demikian, sampai dengan
 akhir hari tanggal 15 Oktober 20xx waktu penyelesaian
 transaksi US Dollar PT X tidak dapat memenuhi janjinya
 menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar
 Amerika Serikat). Dengan demikian, Bank Y telah memberikan
 cerukan senilai USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika
 Serikat) kepada PT X dalam rangka Transaksi Valuta Asing
 Terhadap Rupiah. Kurs JISDOR tanggal 15 Oktober 20xx adalah
 Rp11.000,00. Atas pelanggaran dimaksud, Bank Y dikenakan
 sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar
 Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang
 berasal dari perhitungan (USD2,000,000.00 x 1% x
 Rp11.000,00).

 d. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank
 Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank
 yang bersangkutan di Bank Indonesia.

 X. PENUTUP
 1.

 Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17
 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
 antara Bank dengan Pihak Domestik;

 b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/15/DPM tanggal 12
 Juni 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi
 Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak
 Domestik;

 c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/20/DPM tanggal 28
 Agustus 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank

 Indonesia …

 52

 Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal
 Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan
 Pihak Domestik;

 d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/23/DPM tanggal 30
 September 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014
 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank
 dengan Pihak Domestik; dan

 e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/49/DPM tanggal 21
 Desember 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014
 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank
 dengan Pihak Domestik,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 2. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13
 Desember 2016.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 NANANG HENDARSAH
 KEPALA DEPARTEMEN

 PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/34/DPPK|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik </reg_title>
<set_date> 13 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 13 Desember 2016 </effective_date>
<replaced_reg> '16/14/DPM|SE-BI/2014', '17/23/DPM|SE-BI/2015', '17/15/DPM|SE-BI/2015', '17/20/DPM|SE-BI/2015', '17/49/DPM|SE-BI/2015' </replaced_reg>
<related_reg> '18/18/PBI/2016' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi IX' </penalty_list>
"
" No.13/32/DASP
 Jakarta, 23 Desember 2011

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM DAN
 LEMBAGA KUSTODIAN BUKAN BANK DI INDONESIA

 Perihal : Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry
 -----------------------------------------------------------------

 Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement
 System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 12/12/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5146), Bank Indonesia melaksanakan kegiatan Penatausahaan Surat
 Berharga. Kegiatan Penatausahaan Surat Berharga tersebut mencakup
 pencatatan kepemilikan, kliring, setelmen dan pembayaran kupon
 (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga.
 Pelaksanaan Penatausahaan Surat Berharga dilakukan secara two-tier
 system, yang terdiri dari Central Registry yang dilaksanakan oleh Bank
 Indonesia dan Sub-Registry yang dilaksanakan oleh Bank dan
 Kustodian yang memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari
 Bank Indonesia. Central Registry melakukan penatausahaan Rekening
 Surat Berharga untuk Bank, Sub-Registry dan pihak lain pemilik
 Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia–Scripless Securities
 Settlement System. Sedangkan Sub-Registry melakukan penatausahaan
 Rekening Surat Berharga untuk kepentingan nasabah Sub-Registry.
 Pencatatan ...

 2

 Pencatatan Rekening Surat Berharga Sub-Registry di Central Registry
 bersifat global (omnibus account), sedangkan pencatatan individual
 Rekening Surat Berharga nasabah dilakukan oleh Sub-Registry dengan
 menggunakan sistem yang dimiliki Sub-Registry.
 Untuk mengatur terselenggaranya sistem Penatausahaan Surat

 Berharga yang efisien, aman, dan terpercaya, Bank Indonesia sebagai
 Central Registry memandang perlu untuk mengatur kembali tata cara
 perizinan, pelaporan dan pengawasan Sub-Registry sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:
 1. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek
 dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya,
 termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain,
 menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang
 rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

 2. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh
 persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan (Bapepam-LK) untuk menjalankan usaha sebagai
 Kustodian.

 3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya
 disebut sebagai LPP, adalah pihak yang menyelenggarakan
 kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan
 efek dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang tentang Pasar Modal.

 4. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan
 usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek,
 dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang tentang Pasar Modal.

 5. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh
 Bank Indonesia, pemerintah dan/atau lembaga lain, yang
 ditatausahakan ...

 3

 ditatausahakan dalam Bank Indonesia–Scripless Securities
 Settlement System.

 6. Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System, yang
 selanjutnya disingkat BI-SSSS, adalah sarana Transaksi
 dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan
 Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan
 terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan
 Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement.

 7. Penatausahaan Surat Berharga adalah kegiatan yang
 mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta
 pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok
 nominal Surat Berharga.

 8. Penyelenggara BI-SSSS, yang selanjutnya disebut
 Penyelenggara, adalah pihak pengelola BI-SSSS yang
 menyelenggarakan kegiatan Transaksi Dengan Bank
 Indonesia dan penatausahaannya serta Penatausahaan Surat
 Berharga.

 9. Peserta BI-SSSS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah
 pengguna BI-SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau
 disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan
 Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Penatausahaan
 Surat Berharga.

 10. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan
 fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan
 Peserta yang memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

 11. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan
 kegiatan Kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui
 oleh Bank Indonesia melakukan fungsi Penatausahaan Surat
 Berharga untuk kepentingan nasabah.

 12. Pengurus Sub-Registry adalah Direksi dan Dewan Komisaris
 dari Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan Sub-
 Registry.

 13. Pengelola ...

 4

 13. Pengelola Sub-Registry adalah pejabat yang bertanggung
 jawab dalam pelaksanaan operasional Sub-Registry.

 14. Sistem Informasi BI-SSSS yang selanjutnya disingkat SI BI-
 SSSS adalah sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia
 bagi Sub-Registry sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi
 data BI-SSSS terkait penatausahaan individual nasabah.

 15. Guest Bank SI BI-SSSS adalah perangkat SI BI-SSSS di Bank
 Indonesia yang dapat digunakan oleh Sub-Registry untuk
 melakukan download dan upload laporan dalam kondisi SI
 BI-SSSS pada Sub-Registry tidak dapat digunakan.

 II. PERSYARATAN SUB-REGISTRY
 Pihak yang dapat disetujui sebagai Sub-Registry yaitu Bank,

 LPP dan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Kustodian,
 yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. berkedudukan di wilayah hukum Indonesia;
 2.

 tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;

 3. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari Bapepam-LK;
 4.

 telah mempunyai pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun
 dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau
 paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan
 Surat Berharga sejak memperoleh izin usaha dari Bapepam-
 LK;

 5. memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut :
 a. bagi Bank, yang selanjutnya disebut Bank Kustodian
 harus memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan
 Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM sesuai
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 KPMM;

 b. bagi LPP dan Perusahaan Efek yang selanjutnya disebut
 lembaga Kustodian bukan Bank, harus memiliki modal
 disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
 lima miliar Rupiah);

 6. memiliki ...

 5

 6. memiliki sistem penatausahaan surat berharga yang
 terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di
 dalam negeri;

 7. memiliki sistem penatausahaan surat berharga tanpa warkat
 (scripless) secara book-entry yang aman, akurat, dan
 terpercaya yang paling kurang dapat menatausahakan
 transaksi outright, repo, dan pengagunan;

 8. Pengurus Sub-Registry tidak termasuk dalam Daftar Hitam
 Nasional (DHN), Daftar Kredit Macet dan Daftar Tidak Lulus
 Fit and Proper Test;

 9. Pengelola Sub-Registry tidak termasuk dalam DHN dan
 Daftar Kredit Macet;

 10. memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan
 Kustodian dengan manajemen dan staf yang profesional di
 bidang penatausahaan dan/atau penyimpanan Surat
 Berharga;

 11. Surat Berharga yang dicatat dan/atau disimpan paling sedikit
 telah mencapai nilai nominal rata-rata bulanan
 Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam 6 (enam)
 bulan terakhir, terdiri dari Surat Berharga yang dapat
 diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal;

 12. memenuhi persyaratan sebagai peserta BI-SSSS sesuai
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS;

 13. menyediakan Jaringan Komunikasi berupa leased line atau
 dial up untuk mengakses SI BI-SSSS.
 Dalam hal menggunakan leased line, Sub-Registry dapat
 menggunakan jaringan yang digunakan untuk
 menyampaikan Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau
 Laporan Berkala Bank Umum (LBBU).

 III. TATA ...

 6

 III. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN
 SEBAGAI SUB-REGISTRY
 A. Tata Cara Permohonan
 1. Kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud dalam angka II dapat mengajukan surat
 permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran I yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini, kepada :
 BANK INDONESIA
 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
 c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen
 Gedung D Lantai 3
 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

 2. Penyampaian Surat permohonan sebagai Sub-Registry
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan
 bersamaan dengan surat permohonan sebagai peserta
 BI-SSSS.

 3. Surat permohonan sebagai Sub-Registry dan
 permohonan akses ke SI BI-SSSS dilengkapi dengan
 dokumen sebagai berikut:
 a.

 fotokopi surat persetujuan sebagai Bank Kustodian
 atau izin usaha sebagai Kustodian untuk lembaga
 Kustodian bukan Bank dari Bapepam-LK;

 b. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk
 Bank Kustodian, atau jumlah modal disetor untuk
 lembaga Kustodian bukan Bank;

 c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha
 pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga
 yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang
 yang dimiliki di dalam negeri;

 d.

 fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor
 independen mengenai keamanan sistem pencatatan
 surat ...

 7
 surat berharga secara scripless;
 e.

 riwayat pekerjaan atau keahlian di bidang
 Kustodian dari Pengurus dan Pengelola dalam hal
 calon Sub-Registry merupakan non bank, atau
 riwayat pekerjaan atau keahlian di bidang
 Kustodian dari Pengelola dalam hal calon Sub-
 Registry merupakan Bank Kustodian;

 f. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi
 pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga
 dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan

 g.

 laporan keuangan tahunan terakhir yang telah
 diaudit oleh akuntan publik.

 B. Persetujuan Sebagai Sub-Registry
 1. Dalam hal dokumen telah diterima lengkap, Bank
 Indonesia dapat melakukan peninjauan langsung ke
 tempat kedudukan calon Sub-Registry dalam rangka
 meneliti kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud
 pada angka II.

 2. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Bank Indonesia
 memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk
 melengkapi dokumen yang belum disampaikan.

 3. Bank Indonesia memberitahukan persetujuan atau
 penolakan untuk menjadi Sub-Registry kepada pemohon
 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen
 sebagaimana dimaksud pada butir A.3 diterima lengkap
 oleh Bank Indonesia.

 4. Dalam hal pemohon telah disetujui menjadi Sub-Registry,
 Bank Indonesia akan memberikan:
 a. Surat persetujuan sebagai Sub-Registry dan
 pemberian akses ke SI BI-SSSS yang disampaikan
 bersamaan dengan surat persetujuan sebagai
 peserta BI-SSSS, dengan dilampiri:

 1) User-ID ...

 8

 1) user-ID dan password untuk login ke jaringan
 Bank Indonesia bagi akses yang dilakukan
 melalui dial up; dan

 2) user-ID dan password administrator lokal SI-BI-
 SSSS yang terdiri dari Administrator1 dan
 Administrator2;

 b. Surat pemberitahuan tanggal efektif kepersertaan
 BI-SSSS dengan dilampiri Surat Perjanjian
 Penggunaan BI-SSSS sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia mengenai BI-SSSS; dan

 c. Pelatihan SI BI-SSSS dan BI-SSSS.

 IV. KEGIATAN OPERASIONAL SUB-REGISTRY
 A. Tugas dan Kewajiban Sub-Registry
 1. Tugas Sub-Registry
 a. Memelihara rekening Surat Berharga atas nama
 nasabah sesuai Peraturan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai BI-SSSS.

 b. Melaksanakan setelmen transaksi Surat Berharga
 untuk dan atas nama nasabah.

 c. Melakukan pencatatan Surat Berharga pada saat
 penerbitan atas nama nasabah.

 d. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan
 Surat Berharga atas nama nasabah secara terpisah
 dari aset Sub-Registry.

 e. Menyampaikan bukti pencatatan Surat Berharga
 kepada nasabah yang antara lain berisi saldo akhir
 Rekening Surat Berharga yang memuat masing-
 masing seri Surat Berharga dan perubahan
 pencatatan kepemilikan Surat Berharga, termasuk
 pencatatan Surat Berharga yang ditransaksikan
 secara repo dan diagunkan kepada pihak lain.

 f. Menyampaikan bukti pencatatan agunan bagi pihak
 penerima ...

 9
 penerima agunan.

 g. Melakukan pembayaran kupon (bunga) atau
 imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga
 pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik
 Surat Berharga sesuai pencatatan pada sistem
 internal Sub-Registry.

 h. Melakukan pemotongan dan administrasi pajak atas
 diskonto, capital gain dan kupon (bunga) atau
 imbalan Surat Berharga atas nama nasabah sesuai
 peraturan pajak yang berlaku.

 2. Kewajiban Sub-Registry
 a. Menjamin kebenaran penatausahaan dan laporan
 kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh
 nasabah sesuai dengan saldo keseluruhan pada
 Rekening Surat Berharga (omnibus account) di
 Central Registry.

 b. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan
 kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry
 dengan nasabah.

 c. Memenuhi
 jumlah minimum pencatatan

 kepemilikan Surat Berharga rata-rata bulanan
 paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima
 ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan
 terakhir.

 d. Menjaga agar posisi KPMM bagi Bank Kustodian
 atau modal disetor bagi lembaga Kustodian bukan
 Bank tidak kurang dari posisi KPMM atau modal
 disetor sesuai ketentuan yang berlaku selama 3
 (tiga) bulan berturut-turut.

 e. Menjaga pemenuhan persyaratan sebagai Sub-
 Registry sebagaimana dimaksud pada angka II,
 kecuali butir II.4 dan II.11.

 f. Melaporkan ...

 10

 f. Melaporkan data nasabah secara lengkap dan benar
 yang meliputi informasi: account identifier data
 (AID), nama nasabah, alamat nasabah, status
 residensial dan jenis usaha/tipe investor, dengan
 tata cara pengisian sebagaimana Lampiran IV yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Bank Indonesia ini.

 g. Menjaga keamanan SI BI-SSSS dan kerahasiaan
 data termasuk user administrator lokal yang
 disampaikan oleh Bank Indonesia.

 h. Menyediakan Ketentuan dan Prosedur Tertulis,
 minimal mencakup penatausahaan Surat Berharga
 dan penggunaan SI BI-SSSS di internal Sub-Registry
 antara lain mengenai pemberian akses dan
 pengamanan penggunaan aplikasi SI BI-SSSS dari
 pihak yang tidak berwenang.

 i. Menyampaikan laporan kepada Central Registry
 dengan benar dan tepat waktu melalui sarana BI-
 SSSS Terminal (ST), SI BI-SSSS dan atau sarana
 lain.

 j. Melakukan rekonsiliasi secara harian antara data
 setelmen yang dilaporkan kepada Central Registry
 dengan data setelmen transaksi yang terjadi di Sub-
 Registry untuk menjamin kebenaran data laporan
 yang disampaikan kepada Central Registry.

 k. Melakukan koreksi data pelaporan melalui SI BI-
 SSSS, dalam hal terdapat kesalahan laporan :
 1)
 2)

 laporan harian;

 laporan hasil transaksi penerbitan Surat
 Berharga dan transaksi
 switching; dan/atau

 3)

 laporan bulanan posisi kepemilikan Surat
 Berharga ...

 buyback/debt

 11

 Berharga atas nama nasabah individual Sub-
 Registry.

 B. Pelaporan oleh Sub-Registry
 Sehubungan dengan kewajiban pelaporan oleh Sub-Registry
 sebagaimana tercantum pada butir A.2.i, maka diatur
 mengenai jenis, periode, tata cara pelaporan dan penggunaan
 sarana SI BI-SSSS sebagai berikut:
 1. Jenis, periode dan tata cara pelaporan
 Sub-Registry wajib menyampaikan beberapa jenis
 laporan kepada Bank Indonesia - Central Registry,
 dengan menggunakan sarana BI-SSSS, SI BI-SSSS, atau
 surat yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui
 sarana lainnya misalnya faksimili, dengan pengaturan
 sebagai berikut :
 a. Laporan harian mengenai informasi setelmen
 transaksi Surat Berharga yang memuat perubahan
 pencatatan kepemilikan Surat Berharga antar
 nasabah individual dalam Sub-Registry yang sama
 (in house transfer). Laporan ini disampaikan melalui
 BI-SSSS pada hari yang sama dengan tanggal
 perubahan pencatatan kepemilikan individual
 dalam sistem pencatatan Sub-Registry.

 b. Laporan hasil transaksi penerbitan surat berharga
 negara (SBN) dan transaksi buyback/debt switching
 yang lelang atau transaksinya tidak dilakukan
 melalui BI-SSSS. Penerbitan SBN yang transaksinya
 tidak dilakukan melalui BI-SSSS antara lain
 penerbitan obligasi ritel Indonesia (ORI), penerbitan
 Sukuk Ritel, penerbitan SBN dalam rangka buyback
 debt/switching, penerbitan SBN dalam rangka
 transaksi private placement, transaksi SBN secara
 langsung ...

 12

 langsung dengan Pemerintah, dan transaksi
 peminjaman SBN untuk Primary Dealer.
 Penyampaian laporan dilakukan pada hari
 pelaksanaan setelmen dan Sub-Registry dapat
 mengetahui status pelaporan dimaksud melalui SI
 BI-SSSS dengan contoh format dan tata cara
 penyampaian laporan pada Lampiran IV yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Bank Indonesia ini.

 c. Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga
 atas nama nasabah individual Sub-Registry
 disampaikan melalui SI BI-SSSS paling lambat 2
 (dua) hari kerja pada bulan berikutnya sesuai
 dengan window time yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia dengan tata cara dan contoh format pada
 Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 d. Laporan Tahunan berupa laporan rencana bisnis
 (bussiness plan) Sub-Registry pada tahun
 berikutnya, yang memuat antara lain :
 1)
 2)
 3)

 target volume penatausahaan Surat Berharga;
 rencana program peningkatan pelayanan;
 rencana pengembangan sistem penatausahaan

 internal.

 Laporan ini disampaikan paling lama 1 (satu) bulan
 setelah berakhir tahun kalender.

 e. Laporan perubahan Pengurus Sub-Registry
 dan/atau Pengelola Sub-Registry yang disampaikan
 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi
 perubahan.

 f. Laporan hasil pemeriksaan auditor independen
 mengenai keamanan sistem internal pencatatan
 Surat ...

 13

 Surat Berharga secara scripless yang disampaikan
 paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan.

 g. Laporan hasil audit (berupa fotokopi) dari otoritas
 pengawas Kustodian mengenai keamanan sistem
 pencatatan Surat Berharga secara scripless, dalam
 hal tidak terdapat pemeriksaan oleh auditor
 independen selama periode tahun yang
 bersangkutan disampaikan paling lama 1 (satu)
 bulan sejak tanggal laporan; dan

 h. Laporan lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia
 sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 Laporan sebagaimana huruf d sampai dengan huruf h
 disampaikan melalui surat yang dapat disampaikan
 terlebih dahulu dengan menggunakan sarana lain
 misalnya faksimili, yang ditujukan kepada:
 BANK INDONESIA
 Bagian Penyelenggaraan Setelmen
 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
 Gedung D Lantai 3
 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

 2. Pengiriman Laporan melalui SI BI-SSSS
 a. Penggunaan SI BI-SSSS
 SI BI-SSSS digunakan oleh Sub-Registry untuk :
 1) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 pada butir 1.b dan butir 1.c; dan

 2) penyampaian data laporan harian sebagaimana
 dimaksud pada butir 1.a dalam hal tidak dapat
 dilakukan melalui ST Client.

 b. Dalam hal Sub-Registry tidak dapat menyampaikan
 Laporan melalui SI BI-SSSS sebagaimana dimaksud
 pada huruf a, Sub-Registry dapat menyampaikan
 Laporan ...

 14

 Laporan dimaksud melalui Guest Bank SI BI-SSSS
 di Bank Indonesia – Central Registry dengan
 pemberitahuan secara tertulis kepada Bank
 Indonesia. Pemberitahuan secara tertulis tersebut
 disampaikan sebelumnya melalui faksimili dan/atau
 sarana lainnya dengan menjelaskan alasan yang
 menyebabkan laporan tidak dapat disampaikan
 melalui SI BI-SSSS.

 c. Pengelolaan dan kewenangan Pengguna SI BI-SSSS
 1) Pengelolaan user-ID dan password akses ke
 jaringan Bank Indonesia dan akses aplikasi SI
 BI-SSSS level Administrator lokal Sub-Registry
 dilakukan oleh Bank Indonesia.

 2) Administrator Lokal merupakan pengguna SI
 BI-SSSS pada masing-masing Sub-Registry
 yang berwenang untuk:
 a) Membuat user setingkat Administrator
 Lokal (cloning); dan

 b) Melakukan kegiatan menambah (insert),
 menghapus (delete), reset password untuk
 user dan user group.

 3) Pengelolaan user ID dan password user untuk
 akses ke aplikasi SI BI-SSSS dilakukan oleh
 masing-masing Sub-Registry.

 4) Dalam hal Sub-Registry tidak dapat melakukan
 akses ke jaringan Bank Indonesia atau
 Administrator Lokal Sub-Registry tidak dapat
 melakukan akses ke aplikasi SI BI-SSSS yang
 diakibatkan karena kesalahan password, Sub-
 Registry dapat menyampaikan permintaan reset
 password kepada Bank Indonesia. Permintaan
 reset password sebagaimana dimaksud pada
 butir ...

 15

 butir 1), disampaikan Sub-Registry secara
 tertulis yang ditandatangani oleh Pengelola
 Sub-Registry dan dapat didahului melalui
 faksimili kepada:
 BANK INDONESIA
 Bagian Penyelenggaraan Setelmen
 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
 Gedung D Lantai 3
 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350,

 d. Waktu pelaporan pada SI BI-SSSS
 1) Waktu penyampaian laporan melalui SI BI-
 SSSS dengan ketentuan sebagai berikut :
 WINDOW TIME

 PELAPORAN SUB-REGISTRY
 JENIS LAPORAN
 DARI SAMPAI

 Distribusi Allotment Perdana 10.00 14.00
 Transaksi
 buyback/debtswitching

 Transaksi Koreksi
 Laporan Bulanan

 Transaksi secara batch

 08.00 12.00
 07.00 20.00

 Permintaan Sub-
 Registry

 2) Dalam hal Sub-Registry tidak dapat
 menyampaikan laporan Distribusi Allotment
 Perdana dan Laporan Transaksi
 buyback/debtswitching pada window time yang
 ditentukan pada angka 1), maka Sub-Registry
 dapat mengajukan perpanjangan waktu melalui
 surat kepada Central Registry dan menjelaskan
 penyebab laporan tidak dapat disampaikan
 pada waktu yang ditentukan. Surat dimaksud
 dapat disampaikan terlebih dahulu melalui
 sarana ...

 10.00 12.00

 16

 sarana lainnya misalnya faksimili kepada :
 BANK INDONESIA
 Bagian Penyelenggaraan Setelmen
 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
 Gedung D Lantai 3
 Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350

 e. Status laporan pada SI BI-SSSS
 Dalam penyampaian laporan melalui SI BI-SSSS,
 Sub-Registry perlu memperhatikan status hasil
 upload laporan bulanan pada Aplikasi SI BI-SSSS,
 serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan
 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Status hasil
 upload laporan bulanan pada SI BI-SSSS adalah
 sebagai berikut :
 1) Status “Diterima” yaitu pengiriman laporan
 dalam batas waktu yang ditentukan dan
 kebenaran isi laporan diterima dengan benar.

 2) Status “Koreksi” yaitu pengiriman laporan
 dalam batas waktu yang ditentukan dan
 kebenaran isi laporan tidak benar.

 3) Status “Diterima Terlambat” yaitu pengiriman
 laporan melewati batas waktu yang ditentukan
 dan kebenaran isi laporan diterima dengan
 benar.

 4) Status “Koreksi Terlambat” yaitu pengiriman
 laporan melewati batas waktu yang ditentukan
 dan kebenaran isi laporan tidak benar.

 Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Sub-
 Registry pada status angka 2) atau 4), mengacu
 pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 V. PENGAWASAN ...

 17

 V. PENGAWASAN SUB-REGISTRY
 1. Bank Indonesia – Central Registry berwenang melakukan
 pengawasan terhadap Sub-Registry dengan ruang lingkup
 pengawasan, yaitu:
 a. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A; dan

 b. pengawasan terhadap pelaporan oleh Sub-Registry
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.

 2. Metode pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1
 dapat dilakukan dengan cara:
 a. Pengawasan tidak langsung melalui laporan yang
 disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam hal
 diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta
 data/informasi kepada Sub-Registry.

 b. Pengawasan langsung dengan melakukan pemeriksaan
 terhadap Sub-Registry.

 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b
 dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia.

 4. Dalam rangka pengawasan terhadap Sub-Registry, Bank
 Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas
 Kustodian.

 5. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Sub-Registry wajib
 memberikan informasi yang lengkap dan benar sesuai
 permintaan Bank Indonesia.

 6. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat hasil
 temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh Sub-Registry, Bank
 Indonesia menyampaikan hasil temuan dimaksud melalui
 surat dan/atau melalui sarana lainnya.

 7. Berdasarkan hasil pengawasan, Sub-Registry wajib
 melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan sebagai
 berikut :

 a. Sub-Registry ...

 18

 a. Sub-Registry yang belum memenuhi kewajiban dan/atau
 melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas
 dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir
 IV.A dan/atau IV.B, wajib :
 1) memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang
 benar atau melakukan koreksi kesalahan dengan
 data yang benar terhadap Laporan Harian
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.a dan
 laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga
 dan transaksi buyback/debt switching yang
 transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.b, paling
 lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
 hasil temuan oleh Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam angka 6;

 2) memenuhi kewajiban pelaksanaan tugas
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.1, atau
 memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang
 benar sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1;

 3) melakukan koreksi kesalahan atas laporan harian
 paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal
 pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia;

 4) melakukan koreksi kesalahan atas laporan
 dimaksud dalam butir IV.B.1.b, butir IV.B.1.d dan
 butir IV.B.1.h paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
 tanggal pemberitahuan hasil temuan oleh Bank
 Indonesia; dan/atau

 5) melakukan koreksi kesalahan atas laporan dengan
 data yang benar terhadap Laporan Bulanan dengan
 status ”koreksi” atau ”koreksi terlambat” dengan
 mekanisme sebagai berikut :
 a) Apabila Sub-Registry menyampaikan laporan
 dalam ...

 19

 dalam periode waktu yang ditetapkan
 sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1.c,
 maka koreksi kesalahan laporan dilakukan
 paling lama 1(satu) hari kerja sejak batas
 waktu yang ditetapkan.

 b) Apabila Sub-Registry menyampaikan laporan
 melewati batas waktu yang ditetapkan
 sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.1.c,
 maka koreksi kesalahan laporan dilakukan
 paling lama 1 (satu) hari kerja sejak laporan
 tersebut disampaikan.

 b. Sub-Registry yang tidak memenuhi persyaratan
 pemenuhan jumlah minimum pencatatan kepemilikan
 Surat Berharga rata-rata bulanan paling sedikit
 Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam
 12 (dua belas) bulan terakhir sebagaimana dimaksud
 dalam butir IV.A.2.c wajib membuat rencana tindakan
 (action plan) dalam rangka memenuhi kewajiban
 dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Rencana tindakan disampaikan kepada Bank
 Indonesia-Central Registry paling lama 10 (sepuluh)
 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan hasil
 temuan oleh Bank Indonesia.

 2) Rencana tindakan sebagaimana dimaksud dalam
 butir 1) wajib dipenuhi sesuai dengan batas waktu
 pemenuhan yang diusulkan Sub-Registry paling
 lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penyampaian
 rencana tindakan Sub-Registry, termasuk apabila
 terdapat perubahan.

 VI. SANKSI TERHADAP SUB-REGISTRY
 A. Teguran tertulis
 Dalam hal Sub-Registry tidak melakukan kewajiban pelaporan
 sebagaimana ...

 20

 sebagaimana dimaksud pada butir IV.B dan V.7 maka
 pengenaan sanksi dilakukan dengan prosedur sebagai
 berikut:
 1.
 2.

 teguran tertulis pertama;

 teguran tertulis kedua, dilakukan 7 (tujuh) hari kerja
 sejak tanggal teguran tertulis pertama dalam hal Sub-
 Registry tidak memenuhi kewajibannya;

 3.

 teguran tertulis ketiga, dilakukan 6 (enam) hari kerja
 sejak tanggal teguran tertulis kedua dalam hal Sub-
 Registry tidak memenuhi kewajibannya.

 B. Pencabutan Persetujuan Sebagai Sub-Registry
 1. Persetujuan Bank Kustodian dan lembaga Kustodian
 bukan Bank sebagai Sub-Registry dapat dicabut oleh
 Bank Indonesia apabila:
 a.

 izin usaha sebagai Kustodian dicabut oleh
 Bapepam-LK;

 b. posisi KPMM Bank Kustodian atau modal disetor
 lembaga Kustodian bukan Bank kurang dari
 persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan yang
 berlaku selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

 c. Sub-Registry tetap tidak dapat memenuhi
 kewajibannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari
 kerja setelah teguran tertulis ketiga;

 d.

 terdapat keputusan atau surat permintaan dari
 otoritas pengawas terkait untuk mencabut
 persetujuan Bank Kustodian dan lembaga
 Kustodian bukan Bank sebagai Sub-Registry;

 e.

 terdapat putusan pailit dari pengadilan niaga yang
 telah berkekuatan hukum tetap atas lembaga
 Kustodian bukan Bank;

 f.

 status Sub-Registry sebagai Peserta dicabut oleh
 Penyelenggara;

 g. terdapat ...

 21
 g.

 terdapat permohonan tertulis dari Sub-Registry yang
 bersangkutan sepanjang Sub-Registry tersebut telah
 menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait
 dengan Penatausahaan Surat Berharga kepada
 nasabah, dengan menggunakan contoh surat
 sebagaimana Lampiran III.

 2. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan
 mengenai pencabutan sebagai Sub-Registry kepada Sub-
 Registry.

 3. Sub-Registry yang dicabut persetujuannya sebagai Sub-
 Registry sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a sampai
 dengan butir 1.f, harus menyelesaikan pencatatan
 perpindahan kepemilikan Surat Berharga individual
 nasabah kepada Sub-Registry lainnya yang ditunjuk oleh
 nasabah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal
 pemberitahuan pencabutan sebagai Sub-Registry.

 4. Bank Indonesia mengumumkan pencabutan persetujuan
 Sub-Registry melalui sarana BI-SSSS dan/atau sarana
 informasi lainnya.

 VII. KETENTUAN PENUTUP
 Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku :

 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/29/DPM tanggal 2
 September 2008 perihal Tata Cara Pengajuan, Pelaporan dan
 Pengawasan Sub-Registry;

 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/14/DPM tanggal 18
 Mei 2009 perihal perubahan atas Surat Edaran Bank
 Indonesia No.10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal
 Tata cara pengajuan, Pelaporan dan Pengawasan Sub-
 Registry; dan

 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/5/DASP tanggal 1
 Februari 2010 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran
 Bank ...

 22

 Bank Indonesia No. 10/29/DPM tanggal 2 September 2008
 perihal Tata Cara Pengajuan, Pelaporan dan Pengawasan Sub-
 Registry, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 23 Desember 2011.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

 pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 RONALD WAAS

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 13/32/DASP|SE-BI/2011 </reg_id>
<reg_title> Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry </reg_title>
<set_date> 23 Desember 2011 </set_date>
<effective_date> 23 Desember 2011 </effective_date>
<replaced_reg> '10/29/DPM|SE-BI/2008', '11/14/DPM|SE-BI/2009', '12/5/DASP|SE-BI/2010' </replaced_reg>
<related_reg> '10/2/PBI/2008', '12/12/PBI/2010' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VI' </penalty_list>
"
" No. 5/ 6 /DPM
 Jakarta, 21 Maret 2003
 SURAT EDARAN
 Perihal:
 Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara

 Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor
 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan
 Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278),
 maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata
 Cara Penatausahaan Surat Utang Negara.

 I. Ketentuan Umum
 Bank Indonesia menatausahakan Surat Utang Negara yang selanjutnya
 disebut SUN, dengan menggunakan Bank Indonesia Sistem Kliring,
 Registrasi, Informasi dan Penatausahaan (BI–SKRIP) yang terdiri dari
 pencatatan kepemilikan SUN, kliring dan setelmen transaksi SUN baik di
 Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder, serta pembayaran bunga (kupon)
 dan pokok SUN.
 1. Pencatatan kepemilikan SUN.
 a. Pencatatan kepemilikan SUN dilakukan oleh:
 1) Central Registry, yaitu Bank Indonesia cq. Bagian
 Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan
 Moneter yang selanjutnya disebut Bagian PTPU-DPM, yang
 melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat

 berharga

 termasuk SUN untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, dan
 pihak …

 pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk memiliki
 rekening surat berharga di Central Registry;

 2)

 Sub-Registry, yaitu Bank dan lembaga kustodian yang
 ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan pencatatan
 kepemilikan surat berharga termasuk SUN untuk kepentingan
 nasabah.

 b. Rekening surat berharga di Central Registry terdiri dari:
 1) rekening investasi untuk menampung pencatatan kepemilikan
 SUN yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka program
 rekapitalisasi perbankan dan belum diperdagangkan oleh
 pemilik rekening surat berharga;

 2) rekening perdagangan untuk
 menampung
 kepemilikan SUN yang dapat diperdagangkan; dan

 3) rekening agunan untuk menampung pencatatan kepemilikan
 SUN yang diagunkan dan tidak dapat diperdagangkan selama
 jangka waktu agunan belum berakhir.

 c. Rekening surat berharga di Sub-Registry terdiri dari rekening
 perdagangan dan rekening agunan.

 2. Kliring dan Setelmen transaksi SUN
 a. Setelmen transaksi SUN baik di Pasar Perdana maupun di Pasar
 Sekunder dilakukan oleh Bank Indonesia dan Sub-Registry.

 b. Setelmen transaksi SUN terdiri dari setelmen surat berharga
 (securities settlement) dan setelmen dana (fund settlement).

 c. Setelmen surat berharga dilakukan oleh Central Registry, secara
 setelmen gross dengan memindahkan kepemilikan SUN pada
 rekening surat berharga antar para pihak yang bertransaksi di
 Central Registry melalui sistem Book Entry Registry yang
 selanjutnya disebut BER.

 d. Setelmen …
 pencatatan

 d. Setelmen dana dilakukan oleh Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-
 DPM, secara setelmen gross atau net dengan melakukan
 pemindahan dana antar rekening giro Rupiah Bank di Bank
 Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
 Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS.

 e. Sub-Registry dan pihak lain pemilik rekening surat berharga di
 Central Registry yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank
 Indonesia, wajib menunjuk Bank untuk melakukan setelmen dana
 dalam rangka transaksi SUN dan untuk menampung penerimaan
 dana dari Central Registry dalam rangka pembayaran kupon
 (bunga) serta pokok SUN pada saat jatuh waktu.

 f.

 Bank, Sub-Registry dan pihak lain pemilik rekening surat berharga
 di Central Registry yang melakukan transaksi SUN wajib memiliki
 saldo SUN yang mencukupi pada rekening surat berharga di
 Central Registry untuk memenuhi kewajiban setelmen surat
 berharga.

 g. Bank yang melakukan transaksi SUN atau Bank yang ditunjuk
 untuk melakukan setelmen dana wajib memiliki saldo yang
 mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia
 untuk memenuhi kewajiban setelmen dana.

 h. Setelmen transaksi SUN dapat dilakukan secara :
 1) Free of Payment (FoP)
 yaitu setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan
 secara tidak bersamaan atau tanpa setelmen dana. Setelmen
 surat berharga dilakukan di Central Registry, sedangkan
 setelmen dana dapat dilakukan di Bank Indonesia, Bank, tunai
 antar para pihak, atau dengan cara lain.

 2) Delivery …

 2) Delivery Versus Payment (DVP)
 yaitu setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan
 secara bersamaan di Bank Indonesia.

 3. Pembayaran bunga (kupon) dan pokok SUN
 a. Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok
 SUN atas beban Pemerintah pada saat jatuh waktu berdasarkan
 pencatatan kepemilikan SUN di Central Registry, sesuai dengan
 ketentuan dan persyaratan (terms

 and
 conditions)
 Menteri

 Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan surat dari Menteri
 Keuangan Republik Indonesia.

 b. Dalam hal Pemerintah melakukan :
 1) pembelian kembali SUN dalam rangka pelunasan sebelum
 jatuh waktu (redemption/buy back), dan atau

 2) pembelian/penjualan SUN di pasar sekunder dalam rangka
 pengelolaan utang (debt portfolio management).

 maka pembayaran pokok SUN dilakukan atas beban Pemerintah
 dan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

 II. Tata Cara Pencatatan Kepemilikan SUN
 A. Tata Cara Pembukaan Rekening Surat Berharga
 1. Sub-Registry wajib membuka rekening surat berharga di Central
 Registry.

 2. Bank dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk
 memiliki rekening surat berharga di Central Registry yang akan
 melakukan transaksi SUN wajib membuka
 berharga di Central Registry.

 rekening
 surat

 3. Bank …

 3. Bank dan pihak lain yang akan melakukan transaksi SUN melalui
 Sub-Registry wajib membuka rekening surat berharga di Sub-
 Registry.

 4. Permohonan pembukaan rekening surat berharga
 di Central

 Registry diajukan kepada Central Registry dengan alamat :
 Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Gedung B Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2
 Jakarta 10010.

 Khusus bagi Bank, Sub-Registry, dan pihak lain yang disetujui
 oleh Bank Indonesia untuk memiliki rekening surat berharga di
 Central Registry yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor
 Pusat Bank Indonesia (di luar wilayah DKI Jakarta, Depok,
 Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan
 Bekasi) wajib menyampaikan tembusan permohonan tersebut
 kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

 5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib
 dilengkapi dengan:
 a. informasi pemohon dengan menggunakan formulir BER-01
 sebagaimana contoh Lampiran 1;

 b. contoh stempel Perusahaan dan contoh specimen tandatangan
 pejabat Perusahaan yang berwenang, sekurang-kurangnya 2
 (dua) orang, untuk melakukan pemindahan kepemilikan SUN
 pada rekening surat berharga, dengan menggunakan formulir
 BER-02 sebagaimana contoh Lampiran 2;

 c. contoh specimen tanda tangan pejabat Bank yang berwenang,
 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, untuk melakukan
 pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia
 dalam rangka setelmen dana untuk transaksi pembelian SUN
 baik …

 baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama
 pihak lain, dengan menggunakan formulir BER-03
 sebagaimana contoh Lampiran 3.

 6. Pembukaan rekening surat berharga di Sub-Registry mengikuti
 prosedur yang berlaku di masing-masing Sub-Registry.

 B. Tata Cara Pencatatan Kepemilikan SUN
 1. Pencatatan kepemilikan SUN dilakukan tanpa warkat (scripless)
 dan secara book entry dalam sistem BER.

 2. Pencatatan kepemilikan SUN dalam sistem BER mencakup
 seluruh jumlah SUN yang dimiliki oleh pihak yang memiliki
 rekening surat berharga di Central Registry dan di Sub-Registry.

 3. Catatan kepemilikan SUN di Central Registry dan di Sub-Registry
 merupakan bukti kepemilikan yang sah.

 4. Sebagai bukti pencatatan kepemilikan SUN, Central Registry dan
 Sub-Registry menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga
 yang selanjutnya disebut KPS, yang terdiri dari :
 a. KPS harian, yaitu KPS yang diterbitkan pada akhir hari dalam
 hal terjadi perubahan pencatatan kepemilikan SUN. KPS
 harian memuat saldo rekening surat berharga.

 b. KPS bulanan, yaitu KPS yang diterbitkan setiap akhir bulan
 yang memuat saldo akhir dari masing-masing seri SUN yang
 dimiliki pemilik rekening surat berharga.

 5. KPS harian dapat diambil oleh pemilik rekening SUN pada 1
 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen, sedangkan KPS bulanan
 dapat diambil pada 2 (dua) hari kerja setelah akhir bulan.

 6. KPS harian yang diterbitkan oleh Central Registry menggunakan
 formulir BER-04 sebagaimana contoh Lampiran 4 sedangkan KPS
 bulanan …

 bulanan menggunakan formulir BER-05 sebagaimana contoh
 Lampiran 5.

 7. KPS harian dan KPS bulanan yang diterbitkan oleh Sub-Registry
 menggunakan format yang ditetapkan oleh masing-masing Sub-
 Registry.

 8. Dalam hal terdapat perbedaan pencatatan kepemilikan SUN antara
 Central Registry dengan pemilik rekening surat berharga di
 Central Registry maka pemilik rekening surat berharga tersebut
 wajib melaporkan perbedaan dimaksud kepada Central Registry
 dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh
 Lampiran 6, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
 penerbitan KPS harian dan atau 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
 penerbitan KPS bulanan.

 9. Dalam hal pemilik rekening surat berharga di Central Registry
 telah melaporkan perbedaan pencatatan sebagaimana dimaksud
 dalam angka 8, Central Registry Bank Indonesia cq. Bagian
 PTPU-DPM memberikan keputusan final

 terhadap perbedaan

 pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
 penerimaan laporan.

 10. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
 angka 8, pemilik rekening surat berharga di Central Registry tidak
 melaporkan perbedaan pencatatan kepemilikan SUN, maka
 pencatatan kepemilikan SUN yang dianggap

 final
 adalah

 pencatatan di Central Registry, kecuali ada pembuktian lain dari
 pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang dapat
 diterima oleh Central Registry.

 C. Tata …

 C. Tata Cara Pemindahan Pencatatan SUN dari Rekening Investasi
 ke Rekening Perdagangan
 1. Dalam hal Bank peserta program rekapitalisasi perbankan akan
 melakukan perdagangan SUN yang masih tercatat di rekening
 investasi, Bank tersebut wajib memindahkan pencatatan SUN dari
 rekening investasi ke rekening perdagangan dan melaporkan
 kepada Central Registry dengan formulir BER-07 sebagaimana
 contoh Lampiran 7.

 2. Pada tanggal diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1, Central Registry memindahkan pencatatan SUN dari
 rekening investasi ke rekening perdagangan.

 3. SUN yang telah dipindahkan pencatatannya oleh Central Registry
 sebagaimana dimaksud dalam

 angka 2, efektif
 diperdagangkan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

 4. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS harian sebagai
 bukti perpindahan pencatatan SUN dari rekening investasi ke
 rekening perdagangan.

 D. Tata Cara Pencatatan Agunan SUN
 1. Pencatatan Agunan SUN di Central Registry
 a. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang akan
 mengagunkan SUN, menyampaikan Permohonan Penerbitan
 Surat Keterangan Surat Berharga Diagunkan yang selanjutnya
 disebut PP-SKSD dengan menggunakan formulir BER-08
 sebagaimana contoh Lampiran 8.

 b. Permohonan pencatatan agunan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1) Pengisian data lengkap dan benar;
 2) Tanda tangan sesuai dengan specimen;

 3) SUN …
 dapat

 3) SUN yang akan diagunkan tidak sedang diagunkan;
 4) Jumlah SUN yang akan diagunkan tidak melebihi saldo
 SUN pada rekening perdagangan;

 5) Pada saat agunan jatuh waktu, sisa jangka waktu SUN
 sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.

 c. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b
 belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka Central
 Registry mengembalikan kepada pemohon.

 d. Central Registry menerima pengajuan formulir sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a dan perbaikannya dari pukul 08.00
 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 e. Berdasarkan data formulir PP-SKSD, Central Registry
 melakukan pemindahan pencatatan SUN dari
 perdagangan ke rekening agunan.

 rekening

 f. Central Registry menerbitkan Surat Keterangan Surat
 Berharga Diagunkan yang selanjutnya disebut SKSD dengan
 formulir BER-09 sebagaimana contoh Lampiran 9, dan dapat
 diambil oleh pemberi agunan pada hari yang sama dengan
 tanggal pengagunan.

 g. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai
 bukti pemindahan SUN dari rekening perdagangan ke
 rekening agunan, dan dapat diambil oleh pemilik rekening
 SUN pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan
 pemindahan.

 h. Pada saat periode SKSD
 berakhir, Central Registry

 melakukan penglepasan agunan secara otomatis pada sistem
 BER yang pelaksanaannya dilakukan pada awal hari kerja
 berikutnya setelah tanggal jatuh waktu SKSD, dengan

 memindahkan …

 memindahkan pencatatan SUN yang diagunkan dari rekening
 agunan ke rekening perdagangan.

 i. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry dapat
 mengajukan permohonan penglepasan agunan SUN sebelum
 jatuh waktu SKSD kepada Central Registry dari pukul 08.00
 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan persyaratan
 sebagai berikut:
 1) Pemberi agunan menyampaikan surat permohonan
 penglepasan agunan SUN yang dilampiri dengan SKSD
 asli yang telah diterbitkan; atau

 2)

 Penerima agunan menyampaikan surat permohonan
 penglepasan agunan dan pemindahan kepemilikan SUN
 yang dilampiri dengan SKSD asli, Surat Permohonan
 Perpindahan Registrasi Free of Payment yang selanjutnya
 disebut SPPR-FoP dari pihak pemberi agunan, dan surat
 kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk
 memindahkan kepemilikan SUN (baik sebagian atau
 seluruhnya) dari pemberi agunan kepada penerima
 agunan.

 2. Pencatatan Agunan SUN dalam rangka Fasilitas Bank
 Indonesia
 a. Pencatatan agunan SUN oleh Bank dalam rangka pengajuan
 permohonan Fasilitas Likuiditas Intrahari, Fasilitas Pendanaan
 Jangka Pendek atau fasilitas

 Bank
 Indonesia

 dilakukan sesuai dengan prosedur pencatatan agunan
 Central Registry sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

 lainnya,
 di

 b. Persyaratan SUN yang dapat diagunkan dalam rangka fasilitas
 Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tunduk
 pada …

 pada ketentuan yang berlaku mengenai masing-masing
 fasilitas dimaksud.

 3. Pencatatan Agunan SUN di Sub-Registry
 a. Pemilik rekening surat berharga di Sub-Registry yang akan
 mengagunkan SUN, menyampaikan PP-SKSD kepada Sub-
 Registry.

 b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, Sub-Registry menerbitkan SKSD.

 c. Sub-Registry wajib menyampaikan laporan mengenai posisi
 pencatatan agunan (dilampiri dengan fotokopi SKSD yang
 telah diterbitkan) kepada Central Registry, pada hari kerja
 yang sama dengan tanggal penerbitan SKSD.

 d. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
 Central Registry memindahkan SUN yang diagunkan dari
 rekening perdagangan ke rekening agunan Sub Registry.

 e. Pada saat periode SKSD berakhir, apabila Sub-Registry tidak
 melaporkan perpanjangan SKSD, Central Registry melakukan
 penglepasan agunan secara otomatis pada sistem BER yang
 pelaksanaannya dilakukan pada awal hari kerja berikutnya
 setelah tanggal jatuh waktu SKSD, dengan memindahkan
 pencatatan SUN yang diagunkan dari rekening agunan ke
 rekening perdagangan Sub-Registry.

 III. Tata Cara Setelmen Transaksi SUN
 A. Prinsip-prinsip Setelmen Transaksi SUN
 1. Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi SUN untuk
 transaksi penjualan di Pasar Perdana, transaksi Outright dan Repo
 di Pasar …

 di Pasar Sekunder, pemindahan kepemilikan lainnya dalam rangka
 hibah, warisan, dan pelunasan kewajiban/utang.

 2. Setelmen transaksi SUN di Pasar Perdana dilakukan secara FoP
 dan DVP.

 3. Setelmen transaksi Outright dan Repo SUN di Pasar Sekunder
 dilakukan secara DVP.

 4. Setelmen transaksi SUN dalam rangka, hibah, warisan, dan
 pelunasan kewajiban/utang dilakukan secara FoP.

 5. Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SUN di Pasar
 Perdana dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. setelmen hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara yang
 selanjutnya disebut SPN dilakukan pada hari kerja berikutnya
 setelah hari pelaksanaan lelang (T+1);

 b. setelmen hasil lelang Obligasi Negara yang selanjutnya
 disebut ON dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
 setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara
 (T+5).

 6. Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM melakukan setelmen
 transaksi SUN di Pasar Sekunder pada hari yang sama (same day
 settlement) atau pada tanggal valuta yang ditetapkan untuk
 transaksi titipan.
 Tanggal valuta transaksi titipan maksimum 3 (tiga) hari kerja
 setelah tanggal diterimanya permohonan transaksi titipan (T+3).

 7. Setelmen transaksi SUN secara Repo yang ditatausahakan oleh
 Central Registry adalah transaksi Repo yang dilakukan antar
 pemilik rekening surat berharga di Central Registry.

 8. Dalam hal pemilik rekening surat berharga di Central Registry
 yang melakukan setelmen transaksi SUN secara DVP tidak
 memiliki …

 memiliki rekening giro Rupiah di

 Bank

 Indonesia,

 yang

 bersangkutan wajib menunjuk Bank untuk melakukan setelmen
 dana.

 9. Setelmen transaksi SUN di Pasar Sekunder dilakukan oleh Bank
 Indonesia sebagai berikut :
 a. untuk setelmen transaksi secara DVP dilakukan berdasarkan
 Surat Permohonan Perpindahan Registrasi-Delivery Versus
 Payment yang selanjutnya disebut SPPR-DVP yang diajukan
 oleh penjual dan Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran-
 Delivery Versus Payment yang selanjutnya disebut SPPP-
 DVP yang diajukan oleh pembeli.

 b. untuk setelmen secara FoP dilakukan berdasarkan SPPR-FoP
 yang diajukan penjual SUN.

 c.

 untuk transaksi Repo dilakukan berdasarkan Surat
 Permohonan Perpindahan Registrasi Repo yang selanjutnya
 disebut SPPR-Repo yang diajukan penjual dan Surat Perintah
 Penyelesaian Pembayaran Repo yang selanjutnya

 disebut

 SPPP-Repo yang diajukan oleh pembeli atau Bank yang
 ditunjuk untuk melakukan setelmen dana.

 B. Tata Cara Setelmen Transaksi SUN di Pasar Perdana
 1. Pencatatan Penerbitan SUN
 Bank Indonesia melakukan pencatatan penerbitan SUN dalam
 sistem BER di Central Registry, sesuai ketentuan dan persyaratan
 (terms

 and conditions) yang ditetapkan Menteri
 Republik Indonesia.
 Keuangan

 2. Setelmen …

 2. Setelmen Hasil Lelang SUN secara DVP
 a. Berdasarkan keputusan hasil Lelang SUN oleh

 Menteri

 Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia cq. Bagian
 PTPU-DPM melakukan setelmen Lelang SUN kepada
 pemenang lelang dengan cara sebagai berikut :
 1) Setelmen dana
 Setelmen dana dilakukan dengan mendebet rekening giro
 Rupiah di Bank Indonesia milik pemenang lelang atau
 Bank yang ditunjuk oleh pemenang lelang untuk setelmen
 dana, dan mengkredit rekening giro Rupiah Pemerintah di
 Bank Indonesia sebesar harga setelmen SUN. Pendebetan
 dan pengkreditan dilakukan melalui Sistem BI-RTGS
 secara netting untuk masing-masing Bank pembayar.

 2) Setelmen surat berharga
 Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit
 rekening surat berharga pada rekening

 pemenang lelang di Central Registry sebesar nilai
 nominal SUN yang dimenangkan. Setelmen

 perdagangan
 surat

 berharga dilakukan setelah setelmen dana sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1) berhasil dilakukan.
 Selanjutnya pada tanggal setelmen yang sama, setelmen
 surat berharga bagi nasabah Sub-Registry dilakukan oleh
 Sub-Registry dengan mengkredit rekening surat berharga
 pada rekening perdagangan nasabah sebesar nilai nominal
 SUN yang dimenangkan oleh masing-masing nasabah.

 b. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank
 Indonesia tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai
 dengan …

 dengan pukul 17.00 WIB atau saat cut-off warning Sistem BI-
 RTGS, sistem

 secara otomatis membatalkan
 transaksi SUN dimaksud.

 c. Akibat batalnya transaksi hasil Lelang SUN sebagaimana
 dimaksud dalam huruf b, jumlah

 berkurang sebesar nilai nominal SUN yang batal.

 3. Setelmen Hasil Penjualan dan Penempatan SUN secara FoP
 a. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia
 mengenai setelmen hasil penjualan SUN atau penempatan
 lainnya dalam rangka program Pemerintah, Bank Indonesia
 cq. Central Registry melakukan setelmen SUN secara FoP
 kepada pembeli atau penerima SUN dengan mengkredit
 rekening surat berharga pembeli atau penerima di Central
 Registry sebesar nilai nominal SUN.

 b. Dalam hal penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a tidak dalam rangka program rekapitalisasi perbankan
 maka pengkreditan rekening surat berharga dilakukan pada
 rekening perdagangan.

 C.

 Tata Cara Setelmen Transaksi SUN di Pasar Sekunder
 1. Setelmen Transaksi Outright secara DVP
 a. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang
 menjual SUN, menyerahkan SPPR-DVP kepada Central
 Registry dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00
 WIB dengan menggunakan formulir BER-10 sebagaimana
 contoh Lampiran 10.

 penerbitan SUN akan

 setelmen

 b. Pemilik …

 b. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang
 membeli SUN menyerahkan SPPP-DVP kepada Bagian
 PTPU-DPM, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul
 16.00 WIB dengan menggunakan
 sebagaimana contoh Lampiran 11.

 formulir
 BER-11
 c. SPPP-DVP sebagaimana dimaksud dalam huruf b
 yang

 disampaikan oleh Sub-Registry dan pihak lain yang tidak
 memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia, wajib
 ditandatangani oleh Bank yang ditunjuk untuk melakukan
 setelmen dana dengan cara membubuhkan tandatangan
 pejabat Bank yang berwenang untuk melakukan pendebetan
 rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dan stempel
 Bank pada formulir SPPP-DVP.

 d. Permohonan setelmen transaksi SUN sebagaimana dimaksud
 pada huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai
 berikut:
 1) pengisian data lengkap dan benar;
 2) tanda tangan sesuai dengan specimen;
 3) SUN yang ditransaksikan tidak sedang diagunkan;
 4) sisa jangka waktu SUN sekurang-kurangnya 2 (dua) hari
 kerja pada saat setelmen dilakukan.

 e. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
 huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka
 formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak yang
 mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki
 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

 f. Berdasarkan data formulir SPPR-DVP dan SPPP-DVP yang
 telah diinput ke dalam sistem BER, secara otomatis sistem
 akan melakukan pencocokan data.

 g. Dalam …

 g. Dalam hal data SPPR-DVP dengan SPPP-DVP tidak cocok,
 setelmen transaksi SUN dimaksud tidak dapat diteruskan ke
 Sistem BI-RTGS untuk setelmen dana.

 h. Dalam hal data SPPR-DVP dengan SPPP-DVP telah cocok,
 Bagian PTPU-DPM melakukan setelmen dana melalui Sistem
 BI-RTGS dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank
 Indonesia milik pembeli atau Bank yang ditunjuk oleh
 pembeli, dan mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank
 Indonesia milik penjual atau Bank yang ditunjuk oleh penjual
 sebesar nilai transaksi SUN.

 i. Dalam hal setelmen dana di Sistem BI-RTGS sebagaimana
 huruf h berhasil dilakukan, sistem BER secara otomatis
 melakukan setelmen surat berharga dengan mendebet
 rekening surat berharga milik penjual dan mengkredit
 rekening surat berharga milik pembeli di Central Registry
 sebesar nilai nominal SUN yang ditransaksikan.

 j. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik penjual SUN di
 Central Registry tidak mencukupi untuk setelmen surat
 berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah di Bank
 Indonesia milik pembeli atau Bank yang ditunjuk oleh
 pembeli tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan
 pukul 17.00 WIB atau saat cut-off warning Sistem BI-RTGS,
 maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi
 SUN dimaksud.

 k. Dalam hal setelmen transaksi SUN batal sebagaimana
 dimaksud dalam

 huruf j, penjual dan pembeli dapat

 mengambil formulir setelmen yang telah dicap “BATAL”
 pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen
 transaksi SUN.

 l. Pada …

 l. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai
 bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN bagi penjual
 dan pembeli SUN.

 2. Setelmen Transaksi Repo secara DVP
 a. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang
 menjual SUN secara Repo, menyerahkan SPPR-Repo kepada
 Central Registry dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul
 16.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-12
 sebagaimana contoh Lampiran 12.

 b. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang
 membeli SUN secara Repo, menyerahkan SPPP-Repo dengan
 menggunakan formulir BER-13 sebagaimana contoh
 Lampiran 13 kepada Bagian PTPU-DPM, dari pukul 08.00
 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 c. SPPP-Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang
 disampaikan oleh Sub-Registry dan pihak lain yang tidak
 memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia, wajib
 ditandatangani oleh Bank yang ditunjuk untuk melakukan
 setelmen dana dengan cara membubuhkan tandatangan
 pejabat Bank yang berwenang untuk melakukan pendebetan
 rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dan stempel
 Bank pada formulir SPPP-Repo.

 d.

 Permohonan setelmen transaksi SUN secara Repo
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b wajib memenuhi
 persyaratan sebagai berikut:
 1) pengisian data lengkap dan benar;
 2) tanda tangan sesuai dengan specimen;
 3) SUN yang direpokan tidak sedang diagunkan;

 4) pada …

 4) pada saat Repo jatuh waktu, SUN yang direpokan masih
 mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2
 (dua) hari kerja.

 e. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
 huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka
 formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak

 yang

 mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki
 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

 f. Berdasarkan data formulir SPPR-Repo dan SPPP-Repo yang
 telah diinput ke dalam sistem BER, secara otomatis sistem
 akan melakukan pencocokan data.

 g. Dalam hal data SPPR-Repo dengan SPPP-Repo tidak cocok,
 setelmen transaksi SUN dimaksud tidak dapat diteruskan ke
 Sistem RTGS untuk setelmen dana.

 h. Dalam hal data SPPR-Repo dengan SPPP-Repo telah cocok,
 Bagian PTPU-DPM melakukan setelmen dana melalui Sistem
 BI-RTGS dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank
 Indonesia milik pembeli Repo atau Bank yang ditunjuk oleh
 pembeli Repo, dan mengkredit rekening giro Rupiah di Bank
 Indonesia milik penjual Repo atau Bank yang ditunjuk oleh
 penjual Repo sebesar nilai transaksi Repo.

 i. Dalam hal setelmen dana di Sistem BI-RTGS sebagaimana
 dimaksud dalam huruf h berhasil dilakukan, sistem BER
 secara otomatis melakukan setelmen surat berharga dengan
 mendebet rekening surat berharga milik penjual Repo dan
 mengkredit rekening surat berharga milik pembeli Repo di
 Central Registry sebesar nilai nominal

 SUN
 ditransaksikan.
 j. Dalam …
 yang

 j. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik penjual SUN di
 Central Registry tidak mencukupi untuk setelmen surat
 berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah di Bank
 Indonesia milik pembeli SUN atau Bank yang ditunjuk oleh
 pembeli SUN tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai
 dengan pukul 17.00 WIB atau saat cut-off warning Sistem BI-
 RTGS, maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen
 transaksi SUN dimaksud.

 k. Dalam
 hal setelmen transaksi SUN batal
 sebagaimana

 dimaksud dalam huruf j, penjual dan pembeli Repo dapat
 mengambil formulir setelmen yang telah dicap “BATAL”
 pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen
 transaksi SUN.

 l. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai
 bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN bagi penjual
 dan pembeli Repo

 m. Pada saat Repo jatuh waktu, berlaku ketentuan
 sebagai

 berikut:
 1) Setelmen transaksi repo saat jatuh waktu dilakukan secara
 otomatis pada awal hari setelah sistem BER dibuka.

 2) Dalam hal saldo SUN pada rekening surat berharga
 pembeli SUN tidak mencukupi, setelmen transaksi Repo
 jatuh waktu tidak dapat diteruskan ke Sistem BI-RTGS
 untuk setelmen dana.

 3) Dalam hal saldo SUN pada rekening surat berharga
 pembeli Repo mencukupi, setelmen dana melalui Sistem
 BI-RTGS dilakukan dengan mendebet rekening giro
 Rupiah penjual Repo atau Bank yang ditunjuk oleh
 penjual Repo dan mengkredit rekening giro Rupiah
 pembeli …

 pembeli Repo atau Bank yang ditunjuk oleh pembeli
 Repo, sebesar nilai transaksi Repo jatuh waktu.

 4)
 Dalam
 hal setelmen dana di
 sebagaimana dimaksud dalam
 Sistem
 BI-RTGS
 angka 3) berhasil

 dilakukan, sistem BER secara otomatis melakukan
 setelmen surat berharga dengan mendebet rekening surat
 berharga milik pembeli Repo dan mengkredit rekening
 surat berharga milik penjual Repo di Central Registry
 sebesar nilai nominal Repo jatuh waktu.

 5) Dalam hal saldo rekening surat berharga milik pembeli
 Repo di Central Registry tidak mencukupi untuk setelmen
 surat berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah Bank
 penjual Repo atau Bank yang ditunjuk penjual Repo tidak
 mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan pukul
 17.00 WIB atau saat cut-off warning Sistem BI-RTGS,
 maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen
 transaksi Repo jatuh waktu.

 6) Dalam hal setelmen transaksi Repo jatuh waktu batal
 sebagaimana dimaksud dalam angka 5), maka setelmen
 transaksi Repo dimaksud dianggap sebagai setelmen
 transaksi Outright.

 7) Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS
 sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN
 bagi pembeli dan penjual Repo.

 8) Dalam hal setelmen Repo jatuh waktu akan dilakukan
 sebelum tanggal jatuh waktu, maka berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 a) terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli
 Repo;

 b) Penjual …

 b) Penjual dan pembeli Repo menyampaikan

 surat

 permohonan perubahan setelmen Repo jatuh waktu
 dengan menggunakan formulir BER-14 sebagaimana
 contoh Lampiran 14 dan formulir BER-15
 sebagaimana contoh Lampiran 15, dari pukul 08.00
 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 3. Setelmen Pemindahan Kepemilikan Lainnya secara FoP
 a. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang akan
 memindahkan kepemilikan SUN menyerahkan SPPR-FoP
 dengan menggunakan formulir BER-16 sebagaimana contoh
 Lampiran 16 kepada Central Registry dari pukul 08.00 WIB
 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 b. Permohonan setelmen transaksi SUN sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1) pengisian data lengkap dan benar;
 2) tanda tangan sesuai dengan specimen;
 3) SUN yang ditransaksikan tidak sedang diagunkan;
 4) sisa jangka waktu SUN sekurang-kurangnya 2 (dua) hari
 kerja pada saat setelmen dilakukan.

 c. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b
 belum diisi secara lengkap dan atau tidak

 benar, maka

 formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak yang
 mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki
 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

 d. Berdasarkan data formulir SPPR-FoP yang telah diinput ke
 dalam sistem BER, setelmen surat berharga dilakukan secara
 otomatis oleh sistem BER dengan mendebet rekening surat
 berharga pemberi SUN dan mengkredit rekening surat
 berharga …

 berharga penerima SUN sebesar nilai nominal SUN yang
 dipindahkan.

 e. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik pemberi SUN
 di Central Registry tidak mencukupi sampai dengan pukul
 17.00 WIB atau saat cut-off warning Sistem BI-RTGS, maka
 sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SUN
 dimaksud.

 f. Dalam hal setelmen transaksi SUN batal sebagaimana
 dimaksud alam huruf f, pemberi SUN dapat mengambil
 formulir setelmen yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu)
 hari kerja setelah hari pembatalan setelmen transaksi SUN.

 g. Pada akhir hari, Central Registry menerbitkan KPS sebagai
 bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN bagi pemberi
 dan penerima SUN.

 IV. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Dan Pelunasan Pokok Sun
 A. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Sebelum Jatuh Waktu
 1. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank
 Indonesia melakukan pembayaran accrued interest atas bunga
 (kupon) Obligasi Negara yang dilunasi Pemerintah sebelum jatuh
 waktu, dengan mengkredit :
 a. rekening giro Rupiah Bank sebagai pemilik Obligasi Negara
 pada Bank Indonesia; dan atau

 b.

 rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank
 yang ditunjuk oleh Sub-Registry dan pihak lain pemilik
 Obligasi Negara yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di
 Bank Indonesia.

 2. Sub-Registry …

 2. Sub-Registry pada hari yang sama wajib melakukan pembayaran
 accrued interest dengan mengkredit rekening dana nasabah
 sebesar nilai accrued interest yang menjadi hak nasabah.

 B. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Saat Jatuh Waktu
 1. Pembayaran bunga (kupon) Obligasi Negara didasarkan pada
 posisi pencatatan kepemilikan Obligasi Negara di Central
 Registry pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu
 pembayaran kupon Obligasi Negara (T-2).

 2. Central Registry dan Sub-Registry menerbitkan surat konfirmasi
 jatuh waktu bunga (kupon) Obligasi Negara bagi pemilik Obligasi
 Negara yang tercatat pada masing-masing Registry pada akhir hari
 (T-2) dengan menggunakan formulir BER-17 sebagaimana contoh
 Lampiran 17.

 3. Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat
 diambil di Central Registry pada 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh
 waktu pembayaran bunga (kupon) Obligasi Negara (T-1).

 4. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan bunga (kupon)
 Obligasi Negara antara Central Registry dengan pemilik rekening
 surat berharga di Central Registry, maka perbedaan tersebut wajib
 dilaporkan kepada Central Registry dengan menggunakan
 formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran 6, selambat-
 lambatnya pada pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
 tanggal jatuh waktu pembayaran bunga (kupon) (T-1).

 5. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka
 4, pemilik rekening surat berharga di Central Registry tidak
 melaporkan perbedaan perhitungan bunga
 perhitungan bunga (kupon) yang

 dianggap

 (kupon), maka
 final

 adalah

 perhitungan bunga (kupon) pada Central Registry, kecuali ada
 pembuktian …

 pembuktian lain dari pihak-pihak selain pemilik rekening surat
 berharga di Central Registry yang dapat diterima oleh Central
 Registry.

 6. Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM selaku agen pembayar
 melakukan pembayaran bunga (kupon) pada tanggal jatuh waktu
 (T-0), dengan mengkredit :
 a. rekening giro Rupiah di Bank Indonesia pemilik Obligasi
 Negara; dan atau

 b. rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank
 yang ditunjuk oleh Sub-Registry dan pihak lain pemilik
 Obligasi Negara yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di
 Bank Indonesia.

 7. Sub-Registry pada hari yang sama (T-0) wajib melakukan
 pembayaran bunga (kupon) dengan mengkredit rekening nasabah
 sebesar nilai bunga (kupon) yang menjadi hak nasabah.

 C. Tata Cara Pelunasan Pokok SUN Sebelum Jatuh Waktu
 1. Bank Indonesia atas permintaan Pemerintah sebagai penerbit SUN
 dapat melakukan pelunasan SUN

 sebelum
 jatuh

 waktu

 sebagaimana diatur dalam ketentuan dan persyaratan (terms and
 conditions) yang ditetapkan Menteri Keuangan

 Indonesia atas beban Pemerintah.

 2. Tata cara pelunasan SUN sebelum jatuh waktu :
 a. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia,
 pelunasan SUN dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan
 tanggal dan harga pasar yang telah ditetapkan
 Keuangan Republik Indonesia.

 Republik

 Menteri

 b. Setelmen pembelian kembali SUN dilakukan secara DVP atau
 FoP.

 c. Pemilik …

 c. Pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang akan
 menjual SUN sebelum jatuh waktu, menyerahkan SPPR-DVP
 dengan menggunakan formulir BER-10 sebagaimana contoh
 Lampiran 10 atau SPPR-FoP kepada Central Registry dengan
 atau formulir BER-16 sebagaimana contoh Lampiran 16.

 d. Central Registry melakukan pelunasan SUN sebelum jatuh
 waktu dengan mendebet rekening surat berharga penjual
 sebesar nilai nominal SUN yang dibeli kembali oleh
 Pemerintah.

 e.

 Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM selaku agen
 pembayar melakukan pembayaran pokok SUN pada tanggal
 pelunasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 Republik Indonesia, dengan mendebet rekening giro
 Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit :
 1) rekening giro Rupiah di Bank Indonesia pemilik SUN;
 dan atau

 2) rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank
 yang ditunjuk oleh Sub-Registry dan pihak lain pemilik
 SUN yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank
 Indonesia.

 sebesar nilai pokok SUN yang ditetapkan

 f. Sub-Registry pada hari yang sama (T-0) wajib melakukan
 pembayaran pokok SUN dengan mengkredit rekening dana
 nasabah sebesar nilai pokok SUN yang menjadi hak nasabah.
 3. Bank Indonesia akan mengumumkan SUN yang telah

 dibeli

 kembali oleh Pemerintah pada hari kerja pertama minggu
 berikutnya melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

 D. Tata …

 D. Tata Cara Pelunasan Pokok SUN Pada Saat Jatuh Waktu
 1. Pada saat jatuh waktu, SUN dilunasi sebesar seratus persen dari
 nilai nominal SUN.

 2. Pembayaran pelunasan pokok SUN didasarkan pada posisi
 pencatatan kepemilikan SUN di Central Registry pada 2 (dua) hari
 kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok (T-2).

 3. Central Registry menerbitkan surat konfirmasi jatuh waktu pokok
 SUN untuk pemilik rekening surat berharga di Central Registry
 pada akhir hari (T-2) dengan menggunakan formulir BER-17
 sebagaimana contoh Lampiran 17.

 4. Surat konfirmasi tersebut dapat diambil di Central Registry pada 1
 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok
 SUN (T-1).

 5. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan pokok SUN antara
 Central Registry dengan pemilik rekening surat berharga di
 Central Registry, maka perbedaan tersebut wajib dilaporkan
 kepada Central Registry dengan menggunakan formulir BER-06
 sebagaimana contoh Lampiran 6, selambat-lambatnya pada pukul
 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu
 pembayaran pokok (T-1).

 6. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka
 5, pemilik rekening surat berharga di Central Registry tidak
 melaporkan perbedaan perhitungan pokok jatuh waktu, maka
 perhitungan pokok yang dianggap final adalah yang tercatat pada
 Central Registry, kecuali ada pembuktian lain dari pihak-pihak
 selain pemilik rekening surat berharga di Central Registry yang
 dapat diterima oleh Central Registry.

 7. Bank …

 7. Bank Indonesia selaku agen pembayar melakukan pembayaran
 pokok SUN pada tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mendebet
 rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit:
 a. Rekening giro Rupiah Bank sebagai pemilik SUN pada Bank
 Indonesia; dan

 b. Rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank
 yang ditunjuk oleh Sub-Registry dan pihak lain pemilik SUN
 yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia.
 sebesar nilai pokok SUN

 8. Sub-Registry pada hari yang sama (T-0) wajib melakukan
 pembayaran pokok SUN dengan mengkredit rekening nasabah
 sebesar nilai pokok SUN yang menjadi hak nasabah.

 VI. Kondisi Diluar Tanggung Jawab Bank Indonesia
 Bank Indonesia sebagai Central Registry tidak bertanggung jawab atas
 tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul yang
 disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. Keterlambatan informasi atau ketidakakuratan data yang diterima oleh
 Bank Indonesia mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan
 perintah setelmen transaksi SUN.

 2. Ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh Pemerintah
 pada rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia yang mengakibatkan
 tidak terbayar atau keterlambatan atas pembayaran bunga (kupon) atau
 pokok SUN pada saat jatuh waktu.

 3. Keadaan bencana alam, kebakaran, banjir, tidak berfungsinya sistem
 kelistrikan secara nasional/regional, taufan, pemogokan, embargo,
 perang, invasi, huru-hara, revolusi, terorisme, dan berbagai gangguan
 alam …

 alam serta kemasyarakatan lainnya yang dapat mengganggu jalannya
 transaksi SUN, penyelesaian administrasi dan sistem pembayaran.

 Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka
 Surat
 Edaran Bank

 Indonesia No. 3/24/DPM tanggal 16 November 2001 perihal Tata Cara
 Penatausahaan Obligasi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2003.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA
 Ttd

 TARMIDEN SITORUS
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

 Surat

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 1
 BI-SKRIP
 Informasi Pemohon Rekening Surat Berharga
 Nomor:

 X Rekening Baru
 Perubahan Rekening (Diisi bila ada perubahan data peserta)

 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga
 (Nama peserta pemegang rekening)

 No. Rekening Surat Berharga
 (Diisi bila ada perubahan data)

 Contact Person / No. Telepon/No. fax :
 Orang ygdapat dihubungi

 JENIS PESERTA
 x Bank

 TIPE REKENING
 Investasi (diisi oleh peserta bank rekap)

 Sub Registry (Apabila ditunjuk/disetujui oleh BI) x Perdagangan
 Lainnya

 Alamat Baru
 x Agunan / Collateral

 ALAMAT SURAT MENYURAT (harap melengkapi kedua kotak untuk perubahan alamat)
 Alamat Lama (atau alamat semula jika merupakan rkg baru)

 (Diisi alamat sekarang)
 (Diisi apabila ada perubahan alamat)

 INSTRUKSI BANK PEMBAYAR / PENERIMA
 Nama Bank / Peserta

 Nama Bank yang ditunjuk Sub-Reg / peserta non bank

 Kode/No. Rek. Giro Bank di BI-RTGS
 Nama Rekening di bank yang ditunjuk
 Nomor Rekening di bank yang ditunjuk

 PEJABAT BERWENANG (untuk konfirmasi transaksi lebih lanjut)
 Nama
 Jabatan
 Nomor telepon

 TANDA TANGAN
 Tanda tangan Pejabat Berwenang

 Meterai + Stempel Perusahaan

 Nama Bank yg ditunjuk untuk menerima pembayaran bunga OP dan
 menerima/membayar transaksi OP

 Tanggal:
 BER-01

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 2
 BI-SKRIP

 Contoh Tandatangan dan Stempel Perusahaan
 Untuk Setelmen Surat Berharga

 Nomor :

 Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
 Tambahan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang

 Nama Pemilik Rekening Surat Berharga
 Nomor Rekening Surat Berharga

 Daftar pejabat yang berwenang melakukan perintah atas pemindahan kepemilikan Rekening
 Surat Berharga pada:

 N a m a
 Jabatan Resmi

 Contoh Tanda
 Tangan

 Penandatanganan dilakukan oleh : “……..orang” (diisi sesuai dengan kebijakan
 perusahaan) dari pejabat yang berwenang di atas, yang bertindak atas nama perusahaan
 sesuai dengan stempel perusahaan sebagaimana dicontohkan di bawah.

 Contoh Stempel Perusahaan

 Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

 BER-02

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 3
 BI-SKRIP

 Contoh Tandatangan dan Stempel Perusahaan
 Untuk Setelmen Dana di Rekening Giro BI-RTGS

 Nomor :

 Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
 Tambahan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang

 Nama Bank Pemegang Rekening Giro di Bank Indonesia (peserta BI-RTGS)
 Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS

 Daftar pejabat yang berwenang melakukan perintah atas pendebetan Rekening Giro BI-RTGS
 di Bank Indonesia di atas sehubungan dengan transaksi pembelian Surat Berharga :
 N a m a

 Jabatan Resmi

 Contoh Tanda
 Tangan

 Penandatanganan dilakukan oleh : “……..orang” (isi sesuai kebijakan perusahaan) dari
 pejabat yang berwenang di atas, yang bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan
 stempel perusahaan sebagaimana dicontohkan di bawah

 Contoh Stempel Perusahaan

 Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

 BER-03

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 4

 Bank Indonesia
 Central Registry

 KONFIRMASI PENCATATAN SURAT BERHARGA (Harian)
 Kepada : (Nama dan alamat pemegang rekening)

 Nomor Rekening Surat Berharga :
 Mohon mengkutip

 nomor
 rekening ini pada seluruh

 transaksi, surat-menyurat dan apabila membutuhkan
 konfirmasi

 [Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]
 [Tipe Rekening]

 Saldo surat berharga di bawah ini dicatat atas nama pemegang rekening tersebut di atas pada [tanggal]
 Rincian Surat Berharga

 Rujukan

 No Deskripsi
 Transaksi

 Seri ……
 Seri …….

 Tingkat
 Kupon

 Jatuh
 Waktu

 Saldo
 Transaksi Awal
 Mutasi
 Saldo
 Debit Kredit Akhir

 Total

 Jakarta,………
 Central Registry

 Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Bank Indonesia

 BER-04

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 5

 Bank Indonesia
 Central Registry

 KONFIRMASI PENCATATAN SURAT BERHARGA (Bulanan)
 Kepada: [Nama dan alamat pemegang rekening ]

 Nomor Rekening Surat Berharga:
 Mohon mengkutip nomor rekening

 ini
 pada semua

 transaksi, surat menyurat dan jika membutuhkan
 konfirmasi

 [Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]
 [Tipe Rekening]

 Saldo surat berharga di bawah ini dicatat atas nama pemegang rekening tersebut di atas pada [tanggal]
 Rincian Surat Berharga

 Saldo
 No. Seri Tingkat Kupon Jatuh Waktu

 Rp xx.xxx.xxx.xx
 Rp xx.xxx.xxx.xx
 Rp xx.xxx.xxx.xx

 T O T A L

 Rp xx.xxx.xxx.xx

 Jakarta,………
 Central Registry

 Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Bank Indonesia

 BER-05

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 6
 Nama Sub Registry
 HASIL REKONSILIASI POSISI
 ANTARA CENTRAL REGISTRY DENGAN NASABAH
 Kepada: Central Registry

 [Nama]
 [Nomor Rekening Surat Berharga]
 [Tipe Rekening]

 Rekonsiliasi Saldo Rekening
 Rekonsiliasi Pembayaran Kupon / Pokok Jatuh Waktu

 Berdasarkan atas
 KPS Bulanan (BER-05) tanggal : ________ dengan saldo Rp___________

 Konfirmasi kupon / pokok (BER-18) tanggal : ________ dengan saldo Rp___________

 dibandingkan dengan laporan pencatatan kami pada tanggal yang sama menunjukkan saldo
 sebesar Rp_____________, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp ________________,
 pada rincian rekening berikut (jika ada):

 Tanggal Referensi
 Keterangan/Transaksi
 Jumlah

 Total Rp
 Jakarta,………

 [TTD Pejabat Berwenang]
 BER-06

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 BI-SKRIP

 Pemberitahuan Pemindahan Surat Berharga
 dari Portofolio Investasi ke Portofolio Perdagangan

 Nomor _________
 Kepada :

 Saya/Kami:
 PEMILIK

 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga
 (pemilik rekening di central registry)

 Alamat :
 Contact Person :

 Nomor Rekening Surat Berharga Investasi
 Nomor Rekening Surat Berharga Perdagangan
 No. Telp/Fax :

 Dengan ini memberitahukan kepada Central Registry untuk memindahkan surat
 berharga kami dari rekening Investasi ke rekening Perdagangan, dengan perincian
 sebagai berikut:

 Seri Tgl. Terbit Tgl. Jatuh Waktu

 VR0001
 VR0002
 VR0005
 dst

 FR0001
 FR0002
 FR0003
 FR0004
 FR0005
 dst

 Jumlah Rekening Portofolio Perdagangan
 Yang Telah Dipindahkan Tambahan Total Telah Dipindahkan
 Central Registry cq. Bagian PTPU

 Lampiran 7

 Total

 Prosentase yang diperdagangkan
 Tanggal Setelmen :

 Tanda tangan Pejabat yang Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Tanggal Pengajuan Formulir:
 BER-07

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 8

 Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga yang
 Diagunkan (PP-SKSD)

 Nomor _________
 Kepada :
 Central Registry cq. Bag. PTPU

 Saya/Kami:
 PIHAK PEMBERI AGUNAN

 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga
 (Nama Peserta Bank/Sub Reigistry di Central Registry)

 Nomor Rekening Surat Berharga
 Contact Person / Nomor Telp/Fax

 Dengan ini mengajukan permohonan kepada Central Registry untuk menerbitkan
 Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD), untuk diagunkan kepada
 pihak penerima agunan sebagai berikut:

 PIHAK PENERIMA AGUNAN
 Nama

 Alamat

 Dan untuk memindahkan seluruh kepemilikan Saya/Kami dari rekening perdagangan
 ke rekening collateral, atas surat berharga sebagai berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu

 (Obligasi Pemerintah)
 (FR/VR)

 Nilai nominal yang diagunkan
 Tanggal Jatuh Waktu SKSD
 Tanggal Penerbitan SKSD

 Tanda tangan Pejabat yang Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 (Tanggal jatuh waktu surat berharga)
 Rp

 (Khusus FLI tgl.jatuh waktu min.10 hk setelah digunakan)
 (Tanggal settlemen)

 Tanggal Pengajuan Formulir:
 BER-08

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 9
 SURAT KETERANGAN SURAT BERHARGA YANG DIAGUNKAN (SKSD)

 Nomor
 Kepada
 (“Penerima Agunan”)
 [Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]

 No. Rek. Surat Berharga :
 Mohon mengkutip nomor rekening ini pada
 semua transaksi, surat menyurat

 dan jika
 membutuhkan informasi

 Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal surat berharga telah diagunkan oleh pemilik rekening
 sejak [tanggal] sampai dengan dan termasuk [tanggal] untuk untung Penerima Agunan. Jika terdapat
 tuntutan yang berkaitan dengan Agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada Registry sebelum
 berakhirnya masa berlaku SKSD. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD.

 Rincian Surat Berharga

 Seri Surat Berharga
 Tingkat kupon

 :
 :

 Tanggal Jatuh Tempo :
 Jumlah Nominal
 Rp xx.xxx.xxx.xx

 Jakarta, .......
 Central Registry

 Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Bank Indonesia

 Catatan:

 1. Dokumen ini adalah dokumen berharga. Harus dipelihara dengan aman.
 2. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Pemegang
 Rekening, maka Surat Berharga harus diserahkan kembali kepada Pemegang Rekening.

 3. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Penerima Agunan
 dengan Surat Kuasa pengalihan hak kepemilikan dari Pemegang Rekening, maka kepemilikan Surat Berharga
 akan beralih kepada Penerima Agunan.

 4. Hak untuk menerima pembayaran kupon akan tetap berada pada Pemegang Rekening selama masa berlakunya
 SKSD ini.

 5. Dokumen ini tidak dapat diperdagangkan.
 BER-09

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 10
 BI-SKRIP

 Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – DVP
 Nomor :

 Kepada :
 Saya/Kami:

 Central Registry cq. Bagian PTPU

 PENJUAL
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :
 (Nama peserta /SR )

 Nama Nasabah di Sub Registry :
 (Nama pemegang rekening surat berharga)

 Dengan ini memindahkan kepemilikan Surat Berharga kepada
 PEMBELI
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :

 (Nama peserta/ SR )

 Nama Nasabah di Sub-Registry :
 (Nama pemegang rekening surat berharga)

 Seluruh kepemilikan saya/kami dan hak penerimaan pembayaran kupon atas surat berharga
 berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu

 (Obligasi Pemerintah)
 (FR/VR)

 Nilai Nominal
 Nilai Transaksi

 Tgl Setelmen
 Tgl.Transaksi

 (Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)
 Rp
 Rp

 Accrued Interest Rp
 Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry

 Dengan syarat bahwa surat berharga tidak akan dipindahtangankan, kecuali pihak pembeli telah
 melunasi pembayaran sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
 Jumlah Pembayaran

 Rp (jlh yg.dibayarkan melalui BI-RTGS)
 Bank Penerima Pembayaran

 No. Rek. Giro Bank Penerima di BI
 Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 (Bank yg.ditunjuk utk menerima / membayar transaksi)

 Nomor

 Rekening

 Surat
 Berharga di Central Registry :
 Contact Person / Telepon/Fax :

 Nomor

 Rekening

 Surat
 Berharga di Central Registry:

 Tanggal Pengajuan Formulir:

 BER-10

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 11
 BI-SKRIP

 Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran – DVP
 Nomor :

 Kepada :
 Saya/Kami :

 Bagian PTPU

 PEMBELI / PIHAK PEMBAYAR
 Nama Bank Pembayar / Pemegang Rekening Giro di BI-RTGS :
 (Nama peserta bank atau Sub Registry di Central Registry)

 Nama Pembeli / Sub Registry Pembeli Surat Berharga :
 (Nama pemilik rekening surat berharga)

 Dengan ini memindahkan dana kepada
 PENJUAL / PIHAK PENERIMA DANA
 Nama Penjual

 Bank Penerima

 )No. Rek Surat Berharga di Central Registry
 Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS
 Jumlah (dalam huruf)
 (jlh yg dibayarkan melalui BI-RTGS dalam huruf)

 Kode/Nomor Rek.Giro di BI-
 RTGS :

 Contact Person / Telepon/Fax :

 (Pemilik surat berharga)
 (Bank yg ditunjuk untuk menerima pembayaran transaksi)
 Rp.

 Dengan syarat bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kecuali surat berharga telah diserahkan
 ke rekening surat berharga Saya/Kami :
 Nama Pembeli
 Nama Registry

 Nomor Rekening Surat Berharga

 Untuk surat berharga sebagai berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu

 Nilai Nominal
 Nilai Transaksi

 Tgl Setelmen
 Tgl.Transaksi

 (diisi Central Registry atau nama Sub Registry)
 No. rek. surat berharga di Central Registry

 (Obligasi Pemerintah)
 (FR/VR)

 (Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)
 Rp
 Rp

 Accrued Interest
 Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry
 Rp

 PENGESAHAN BANK YANG DITUNJUK
 MELAKUKAN PEMBAYARAN :

 Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 (Khusus
 ditandatangani bila
 pejabat yang
 berwenang
 melakukan pemindahan Portofolio dan pembayaran berbeda)
 untuk

 Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Tanggal Pengajuan Formulir :
 BER-11

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 16

 BI-SKRIP
 Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – Free of Payment
 Nomor :

 Kepada :
 Saya/Kami :

 Central Registry cq. Bag. PTPU

 PENJUAL/PEMBERI HIBAH/PEWARIS
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :
 (Nama peserta Bank atau Sub Registry di Central Registry)

 Nama Nasabah di Sub Registry
 (Nama pemegang rekening Surat Berharga)

 Dengan ini memindahkan surat berharga kepada
 PEMBELI/PENERIMA HIBAH/WARISAN
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry

 (Nama peserta Bank atau Sub Registry di Central Registry)
 Nama Nasabah di Sub Registry :
 (Nama pembeli Surat Berharga)

 Seluruh kepemilikan Saya/Kami atas, dan hak penerimaan pembayaran kupon atas
 surat berharga sebagai berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu

 (Obligasi Pemerintah)
 (FR/VR)

 Nilai Nominal
 Nilai Transaksi

 Jenis Transaksi
 Tgl Setelmen

 (Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)
 Rp
 Rp

 Tgl.Transaksi
 Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Accrued Interest Rp

 outright / repo/ hibah / warisan / pelunasan kewajiban / ............................
 (diisi sesuai dengan dasar transaksi)

 Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry

 Nomor Rekening
 Central Registry :

 Surat Berharga
 Contact Person / Telepon/Fax :

 di

 Nomor Rekening
 Central Registry :

 Surat Berharga

 di

 Tanggal Pengajuan Formulir:
 BER-16

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 BI-SKRIP

 Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – Repo
 Nomor :

 Kepada :
 Central Registry cq. Bag. PTPU

 Saya/Kami :
 PENJUAL
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :
 (Nama peserta bank atau Sub Registry di Central Registry/pemilik rekening Surat Berharga )

 Dengan ini memindahkan kepemilikan Surat Berharga kepada
 PEMBELI
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :
 (Nama peserta bank atau sub Registry di Central Registry/ pemilik rekening Surat Berharga)

 Lampiran 12

 Nomor

 Rekening

 Surat
 Berharga di Central Registry :

 Nomor

 Rekening

 Surat
 Berharga di Central Registry :

 Seluruh kepemilikan saya/kami dan hak penerimaan pembayaran kupon atas surat
 berharga sebagai berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu

 (Obligasi Pemerintah)
 (FR/VR)

 Nilai Nominal
 Nilai Transaksi

 Tgl Setelmen
 Tgl.Transaksi

 (Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)
 Rp
 Rp

 Accrued
 Interest

 Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry

 Dengan syarat bahwa surat berharga tidak akan dipindahtangankan, kecuali Pihak
 Pembeli telah melunasi pembayaran (dengan Prinsip DVP) sebagai berikut :
 Jumlah Pembayaran

 Rp (jlh yg dibayarkan melalui BI-RTGS)
 Bank Penerima Pembayaran
 No. Rek. Giro Bank Penerima di BI-RTGS

 Selanjutnya Saya/Kami mohon pembalikan transaksi ini atas dasar prinsip DVP dengan
 mendebet rekening giro bank Saya/Kami di BI sebesar jumlah tersebut di bawah dan
 mengkredit rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal surat berharga
 di atas, sebagai berikut :
 Tanggal Setelmen Pembalikan
 Bank Pembayar

 (Tgl.pelunasan repo)
 (Bank yg ditunjuk utk melaksanakan pembayaran)

 No. Rek. Giro Bank Pembayar di BI-RTGS
 Jumlah Pembayaran

 Rp (Jlh yg.disepakati utk melakukan pembayaran
 kembali)

 Dalam hal pada saat jatuh waktu repo saldo rekening giro Bank Saya/Kami di BI dan atau saldo
 rekening surat berharga counterparty tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan setelmen,
 maka Saya/Kami sepakat menganggap sebagai setelmen outright.
 PENGESAHAN BANK YANG DITUNJUK
 MELAKUKAN PEMBAYARAN :

 Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 (Bank yg ditunjuk utk menerima pembayaran transaksi)

 Tanggal Pengajuan Formulir:
 BER-12

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 13
 BI-SKRIP

 Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran – Repo
 Nomor :

 Kepada :
 Saya/Kami :

 Bagian PTPU

 PEMBELI / PIHAK PEMBAYAR
 Nama Bank Pembeli / Pemegang Rekening Giro di BI-RTGS :
 (Nama peserta bank atau Sub Registry/pemilik rekening surat berharga)

 Contact Person / Telepon/Fax :
 (Personil yang mudah dihubungi)

 Dengan ini memindahkan kepada
 PENJUAL / PIHAK PENERIMA DANA
 Nama Bank Penjual
 No. Rek. Surat Berharga
 Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS
 Jumlah (dalam huruf)

 Kode/Nomor Rek.Giro di
 BI-RTGS:

 (Jlh.yg.diteima melalui BI RTGS dalam huruf)
 Rp.

 Dengan syarat bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kecuali surat berharga telah
 diserahkan ke rekening surat berharga Saya/Kami :
 Nama Bank Pembeli
 Nama Registry

 Central Registry
 Nomor Rekening Surat Berharga

 Untuk surat berharga sebagai berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu

 Nilai Nominal
 Nilai Transaksi

 Repo rate (%)
 Tgl Setelmen

 No. rek. surat berharga di Central Registry

 (Obligasi Pemerintah)
 (FR/VR)

 Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah
 Rp
 Rp

 Accrued
 Interest

 Rp
 Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry

 Tgl.Transaksi
 Selanjutnya saya/kami mohon pembalikan transaksi ini atas dasar prinsip DVP dengan
 mendebet rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal tersebut di atas
 setelah rekening giro bank saya/kami di BI dikredit sebagai berikut :
 Tanggal Setelmen Pembalikan

 (Tgl.pelunasan Repo)
 Bank Penerima

 No. Rek. Giro Bank di BI-RTGS
 Jumlah Pembayaran

 (Bank yg.ditunjuk untuk menerima pembayran kembali)
 Rp. (Jlh yg.disepakati utk.melakukan pembayaran kembali)

 Dalam hal pada saat jatuh waktu repo saldo rekening surat berharga Saya/Kami dan atau saldo
 rekening giro counterparty di BI tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan setelmen, maka
 saya/kami sepakat menganggap sebagai setelmen outright.

 PENGESAHAN BANK
 UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

 Tanda Tangan Pejabat yang berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Tanggal Pengajuan Formulir:
 BER-13

 Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :
 Meterai + stempel perusahaan

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 BI-SKRIP

 Nomor :
 Kepada :
 Central Registry cq. Bag. PTPU

 Saya/Kami :
 PENJUAL
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :
 (Nama peserta Bank atau Sub Registry/pemilik rekening surat berharga)

 Contact Person / Telepon /Fax:

 Sesuai dengan SPPR-Repo kami No…………..tanggal …………….dengan pihak :
 PEMBELI
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :
 (Nama peserta bank atau sub registry/pemilik rekeninh surat berharga)

 Nomor

 Dengan transaksi repo sebagai berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu

 Nilai Nominal

 Nilai Transaksi Pembalikan
 Tanggal Setelmen Pembalikan

 (Obligasi Pemerintah)
 (FR/VR)

 (Tgl. Jatuh waktu Obligasi Pemerintah)
 Rp
 Rp

 Saya/Kami mohon perubahan atas setelemen pembalikan tersebut di atas sesuai prinsip
 DVP dengan mendebet rekening giro bank Saya/Kami di BI sebesar jumlah tersebut di
 bawah dan mengkredit rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal surat
 berharga di atas, sehingga menjadi sebagai berikut :
 Tanggal Setelmen Pembalikan
 Bank Pembayar
 No. Rek. Giro Bank Pembayar di BI -RTGS
 Jumlah Pembayaran

 Rp
 PENGESAHAN BANK UNTUK
 MELAKUKAN PEMINDAHBUKUAN

 Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Tanda Tangan Pejabat Berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Lampiran 14

 Surat Permohonan Setelmen Kepemilikan Obligasi Repo Sebelum
 Jatuh Waktu

 Nomor

 Rekening

 Surat
 Berharga di Central Registry :

 Rekening

 Surat
 Berharga di Central Registry :

 Tanggal Pengajuan Formulir:
 BER-14

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 15
 BI-SKRIP

 Surat Permohonan Setelmen Dana Obligasi Repo
 Sebelum Jatuh Waktu

 Nomor :

 Kepada :
 Saya/Kami :

 Bagian PTPU

 PEMBELI / PIHAK PEMBAYAR
 Nama Bank Pembayar / Pemegang Rekening Giro di BI :

 Contact Person / Telepon/Fax :

 Sesuai dengan SPPP-Repo kami No…………..tanggal …………….dengan pihak :
 PENJUAL
 Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :

 Nomor
 Nama Nasabah di Sub Registry :

 Dengan transaksi repo sebagai berikut :
 Jenis Surat Berharga
 Seri Surat Berharga
 Tanggal Jatuh Waktu
 Nilai Nominal

 Nilai Transaksi Pembalikan
 Tgl Setelmen Pembalikan

 Rp
 Rp

 Saya/Kami mohon perubahan atas setelmen tersebut di atas sesuai prinsip DVP dengan
 mendebet rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal tersebut di atas
 setelah rekening giro bank Saya/Kami di BI dikredit, sehingga menjadi sebagai berikut :

 Tanggal Setelmen Pembalikan
 Bank Penerima
 No. Rek. Giro Bank di BI-RTGS
 Jumlah Pembayaran

 Kode/Nomor Rek.Giro di BI :

 Rekening

 Surat
 Berharga di Central Registry :

 Rp.
 PENGESAHAN BANK
 UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

 Tanda Tangan Pejabat yang berwenang :
 Meterai + Stempel Perusahaan

 Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :
 Meterai + stempel perusahaan

 Tanggal Pengajuan Formulir:
 BER-15

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/ 6 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 17

 Bank Indonesia
 Central Registry

 PEMBERITAHUAN KUPON / POKOK SURAT BERHARGA
 JATUH WAKTU

 Kepada: [Nama dan alamat pemegang rekening ]

 Nomor Rekening Surat Berharga:
 Mohon mengkutip nomor rekening ini pada semua
 transaksi, surat menyurat dan jika membutuhkan
 konfirmasi

 [Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]
 [Tipe Rekening]

 Pembayaran kupon/pokok Surat Berharga akan dilakukan pada [tanggal] dengan cara pengkreditan
 pada rekening bank berikut :

 Nama Bank
 Kode/ No. Rek. Giro di BI
 Untuk untung Rekening
 Nomor Rekening

 Nama pemegang rekening di bank yang ditunjuk di atas
 Nomor rekening di bank yang ditunjuk di atas

 Rincian Surat Berharga
 No. Seri Tingkat Kupon Jatuh Waktu

 Rp xx.xxx.xxx.xx
 Rp xx.xxx.xxx.xx
 Rp xx.xxx.xxx.xx

 Saldo Kupon/ Pokok Jatuh Waktu

 T O T A L

 Rp xx.xxx.xxx.xx

 Jakarta,………
 Central Registry

 Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Bank Indonesia

 BER-17

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 5/6/DPM|SE-BI/2003 </reg_id>
<reg_title> Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara </reg_title>
<set_date> 21 Maret 2003 </set_date>
<effective_date> 21 Maret 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '3/24/DPM|SE-BI/2001' </replaced_reg>
<related_reg> '5/4/PBI/2003' </related_reg>
"
" No. 9/14/DPbS
 Jakarta, 21 Juni 2007

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
 BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban
 Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 Berdasarkan Prinsip Syariah

 Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia

 Nomor 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan
 Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 79, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648) dan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian
 Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 81, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4650), perlu dilakukan beberapa
 perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No.8/26/DPbS tanggal 14
 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank
 Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut :

 1. Ketentuan …

 1. Ketentuan angka I. UMUM butir 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
 berikut :
 2. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada
 risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca
 maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada
 kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak
 ketiga. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari
 persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

 2. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 MODAL MINIMUM butir 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum
 a. Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR
 dengan memperhitungkan risiko kredit dari pembiayaan (credit risk).
 Pengertian aktiva dalam perhitungan ATMR ini mencakup baik aktiva
 yang tercantum dalam neraca maupun pos tertentu dalam aktiva yang
 bersifat administratif yang masih bersifat komitmen yang disediakan
 oleh BPRS bagi pihak ketiga.

 b. Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit dari
 pembiayaan (credit risk), terhadap masing-masing pos aktiva neraca
 diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko
 yang terkandung pada aktiva itu sendiri, golongan nasabah, golongan
 penjamin, sifat agunan serta jenis sumber dana.

 c. Penghitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai
 berikut:
 1) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva
 produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga
 dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah berdasarkan sistem bagi

 untung …

 untung (profit sharing/net profit sharing) diberikan bobot sebesar
 1% (satu perseratus);

 2) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva
 produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau
 dana pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh dan Mudharabah
 Mutlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (net revenue
 sharing/gross profit sharing) yang dibedakan sebagai berikut:
 a) Penempatan pada Bank Indonesia, atau diberikan kepada atau
 dijamin oleh pemerintah (termasuk yang dijamin oleh
 Lembaga Penjamin Simpanan) diberikan bobot sebesar 0% (nol
 perseratus);

 b) Diberikan kepada bank lain atau dijamin oleh bank umum lain
 diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus). Yang
 dimaksud bank umum lain disini termasuk bank umum
 konvensional;

 c) Diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah daerah
 diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);

 d) Diberikan kepada atau dijamin oleh BUMN/BUMD, diberikan
 bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 Dalam hal dijamin oleh BUMD, hanya dapat diakui bobot
 risiko sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila BUMD
 tersebut telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan
 dengan BUMN.

 3) Penyediaan dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah
 yang bertujuan untuk dihuni dan dijamin oleh hak tanggungan
 pertama serta sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau
 dana pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh dan Mudharabah
 Mutlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (net revenue

 sharing …

 sharing/gross profit sharing) diberikan bobot sebesar 35% (tiga
 puluh lima perseratus);

 4) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva
 produktif kepada pegawai/pensiunan di luar kepemilikan rumah
 serta usaha mikro dan kecil (UMK) yang sumber dananya berasal
 dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip
 Wadiah, Qardh dan Mudharabah Muthlaqah berdasarkan sistem
 bagi pendapatan (net revenue sharing/gross profit sharing)
 diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus), dengan
 persyaratan sebagai berikut :
 a) Plafon penyediaan dana keseluruhan maksimum Rp.
 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pegawai/pensiunan;

 b) 1. Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari
 perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau
 perusahaan asuransi swasta yang memenuhi persyaratan
 kesehatan keuangan perusahaan asuransi sesuai dengan
 ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

 2. Penyediaan dana kepada pegawai/pensiunan yang
 penyediaan dananya dijamin oleh perusahaan BUMN
 penjaminan pembiayaan atau perusahaan BUMD
 penjaminan pembiayaan yang telah melakukan kerjasama
 penjaminan pembiayaan dengan BUMN.

 c) Pembayaran angsuran/pelunasan atas penyediaan dana
 bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa
 Memotong Gaji/Pensiun kepada BPRS pemberi penyediaan
 dana. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui
 bank lain atau BUMN lain, maka BPRS pemberi penyediaan
 dana harus memiliki perjanjian kerja sama dengan bank lain
 atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun tersebut; dan

 d) BPRS…

 d) BPRS menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat
 keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun
 (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur, atau
 dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk
 penjaminan oleh perusahaan BUMN/BUMD penjaminan
 pembiayaan .
 Yang dimaksud “Pegawai” adalah pegawai negeri sipil (PNS),
 anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara dan pegawai
 Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

 5) Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro dan usaha
 kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri
 dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh dan
 Mudharabah Muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (net
 revenue sharing/gross profit sharing) diberikan bobot sebesar 85%
 (delapan puluh lima perseratus).
 Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro adalah
 penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro dengan
 plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha kecil adalah
 penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha kecil dengan
 plafon lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 6) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva
 produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (profit sharing/net
 profit sharing) yang sumber dananya dari modal sendiri dan/atau
 dana pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh, dan Mudharabah
 Mutlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (net revenue
 sharing/gross profit sharing) diberikan bobot sebesar 150%
 (seratus lima puluh perseratus).

 3. Ketentuan …

 3. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 MODAL MINIMUM butir 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada
 angka 1, maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva Neraca adalah
 sebagai berikut:
 0% : 1. Kas
 2. Emas dan mata uang emas
 3. Commemorative coins
 4. Penempatan pada Bank Indonesia
 5. Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada atau dijamin
 oleh Pemerintah Pusat atau bank sentral dalam bentuk
 penempatan pada bank lain, pembiayaan Mudharabah dan
 Musyarakah, piutang Murabahah, piutang Salam, piutang
 Istishna’, piutang Qardh serta Ijarah

 6. Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk
 pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, piutang
 Murabahah, piutang Salam, piutang Istishna’, piutang
 Qardh, Ijarah, piutang transaksi multijasa yang dijamin
 uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas,
 deposito, dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan
 sebesar nilai dari jaminan tersebut.

 1% : Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk penempatan
 pada bank lain, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah,
 piutang Murabahah, piutang Salam, piutang Istishna’, Ijarah,
 piutang transaksi multijasa yang sumber dananya berasal dari
 dana pihak ketiga dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah
 berdasarkan sistem bagi untung (profit sharing/net profit
 sharing).

 20%…

 20%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada bank
 lain/Pemerintah Daerah atau dijamin oleh bank umum
 lain/Pemerintah Daerah dalam bentuk penempatan pada bank
 lain, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, piutang
 Murabahah, piutang Salam, piutang Istishna’, piutang Qardh
 serta Ijarah, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri
 dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh dan
 Mudharabah Mutlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan
 (net revenue sharing/gross profit sharing);

 35%: Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk piutang untuk
 kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan
 pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya
 berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan
 prinsip Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah
 berdasarkan sistem bagi pendapatan (net revenue
 sharing/gross profit sharing);

 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada atau dijamin
 BUMN/BUMD dalam bentuk pembiayaan Mudharabah dan
 Musyarakah, piutang Murabahah, piutang Salam, piutang
 Istishna’, piutang Qardh serta Ijarah yang sumber dananya
 berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan
 prinsip Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah
 berdasarkan sistem bagi pendapatan (net revenue
 sharing/gross profit sharing);

 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada pegawai/pensiunan
 di luar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK)
 dalam bentuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah,
 piutang Murabahah, piutang Salam, piutang Istishna’, piutang
 Qardh, Ijarah, piutang transaksi multijasa yang sumber
 dananya …

 dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga
 dengan prinsip Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah
 berdasarkan sistem bagi pendapatan (net revenue
 sharing/gross profit sharing);

 85%: Penyediaan dana atau tagihan yang diberikan kepada usaha
 mikro dan usaha kecil (UMK) dalam bentuk pembiayaan
 Mudharabah dan Musyarakah, piutang Murabahah, piutang
 Salam, piutang Istishna’, piutang Qardh serta Ijarah yang
 sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana
 pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh dan Mudharabah
 Mutlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (net revenue
 sharing/gross profit sharing);

 100%: 1. Persediaan
 2. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku).
 3. Rupa-rupa aktiva.
 4. Lainnya.
 yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau
 dana pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh dan
 Mudharabah Mutlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan
 (net revenue sharing/gross profit sharing);

 150%: Penyediaan dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif
 yang berdasarkan sistem bagi untung (profit sharing/net
 profit sharing) yang sumber dananya dari modal sendiri
 dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip Wadiah, Qardh,
 dan Mudharabah Mutlaqah berdasarkan sistem bagi
 pendapatan (net revenue sharing/gross profit sharing).

 4. Ketentuan…

 4. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 MODAL MINIMUM butir 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Bobot Risiko Aktiva Administratif
 3.1. Aktiva administratif yang diperjanjikan untuk dapat dibatalkan
 sewaktu-waktu tanpa syarat atau dibatalkan secara otomatis oleh
 bank apabila kondisi nasabah mengalami penurunan kualitas
 menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau Macet, tidak perlu
 dihitung bobot risikonya.

 3.2. Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administratif hanya dilakukan
 terhadap fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan
 akhir tahun takwim yang berjalan, melalui 2 (dua) tahap
 3.2.1. Tahap pertama
 Aktiva Administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor
 konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk
 mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva
 neraca yang menjadi padanannya yang didasarkan pada
 kemungkinan menjadi aktiva yang efektif. Faktor konversi
 aktiva administratif, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh
 perseratus).

 3.2.2. Tahap Kedua
 Bobot risiko aktiva administratif dihitung dengan
 mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva
 neraca padanannya.

 3.3. Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.,
 maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva
 administratif menjadi sebagai berikut:

 0% : 1. Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir

 tahun …

 tahun takwim yang berjalan, kepada atau dijamin oleh
 pemerintah pusat atau bank sentral.

 2. Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir
 tahun takwim yang berjalan, yang dijamin dengan uang
 kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro,
 deposito dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan
 sebesar nilai jaminannya.

 0,5% : Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun
 takwim yang berjalan yang sumber dananya berasal dari
 dana pihak ketiga dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah
 berdasarkan sistem bagi untung (profit sharing/net profit
 sharing)

 10 % : Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun
 takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari
 modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip
 Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah berdasarkan
 sistem bagi pendapatan (net revenue sharing/gross profit
 sharing), kepada bank lain/pemerintah daerah atau
 dijamin bank umum lain/pemerintah daerah.

 25 % : Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun
 takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari
 modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip
 Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah berdasarkan
 sistem bagi pendapatan (net revenue sharing/gross profit
 sharing), kepada atau dijamin BUMN/BUMD.

 25% …

 25 % : Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun
 takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari
 modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip
 Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah berdasarkan
 sistem bagi pendapatan (net revenue sharing/gross profit
 sharing), kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan
 rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK).

 42,5% : Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun
 takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari
 modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip
 Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah berdasarkan
 sistem bagi pendapatan (net revenue sharing/gross profit
 sharing), kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK).

 50% : Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun
 takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari
 modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip
 Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah berdasarkan
 sistem bagi pendapatan (net revenue sharing/gross profit
 sharing), kepada atau dijamin oleh pihak lainnya.

 75 % : Fasilitas pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang
 belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun
 takwim yang berjalan, yang berdasarkan sistem bagi
 untung (profit sharing/net profit sharing) dan sumber
 dananya dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga
 dengan prinsip Wadiah, Qardh dan Mudharabah

 Mutlaqah …

 Mutlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (net
 revenue sharing/gross profit sharing).

 5. Ketentuan angka III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
 MODAL MINIMUM butir 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Kebutuhan modal minimum BPRS dihitung dengan cara sebagai berikut:
 4.1. Dengan melakukan penjumlahan ATMR, yaitu:
 a. ATMR aktiva neraca yang diperoleh dengan cara mengalikan
 nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko
 tersebut pada angka III.2;

 b. ATMR aktiva administratif yang diperoleh dengan cara
 mengalikan nilai nominal rekening administratif yang
 bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada angka III.3.3.;

 4.2. Jumlah kewajiban penyediaan modal minimum BPRS adalah 8%
 (delapan perseratus) dari jumlah ATMR pada angka 4.1.

 4.3. Dihitung jumlah modal inti dan modal pelengkap.
 4.4. Dengan membandingkan jumlah modal pada angka 4.3. dengan
 kewajiban penyediaan modal minimum tersebut pada angka 4.2.,
 dapat diketahui kelebihan atau kekurangan modal dari BPRS yang
 bersangkutan.

 Formulir perhitungan kebutuhan modal minimum BPRS adalah seperti
 contoh pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 6. Ketentuan angka IV. PENYAMPAIAN LAPORAN ditambahkan angka 4,
 yang berbunyi sebagai berikut :
 4. Pelaporan perhitungan dan penyampaian laporan kewajiban penyediaan
 modal minimum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan
 angka 3, ditetapkan sebagai berikut :

 a. apabila …

 a. apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia, maka tanggal
 penerimaan Bank Indonesia dianggap sebagai tanggal penyampaian
 laporan. Dalam hal laporan dikirim melalui pos, maka tanggal
 stempel pos dianggap sebagai tanggal penyampaian laporan.

 b. apabila tanggal 21 jatuh pada hari libur atau hari Sabtu, maka laporan
 tersebut disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

 PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni

 2007.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 SITI CH. FADJRIJAH
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 9/14/DPbS|SE-BI/2007 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah </reg_title>
<set_date> 21 Juni 2007 </set_date>
<effective_date> 21 Juni 2007 </effective_date>
<changed_reg> '8/26/DPbS|SE-BI/2006' </changed_reg>
<related_reg> '8/22/PBI/2006', '8/26/DPbS|SE-BI/2006', '8/24/PBI/2006' </related_reg>
"
" No.16/3 /DPTP
 Jakarta, 3 Maret 2014

 S U R A T E D A R A N

 Kepada
 SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA DAN
 PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

 Perihal : Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank
 Indonesia Dalam Rangka Kredit Program

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank
 Indonesia Dalam Rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Bank Indonesia Nomor 14/19/PBI/2012 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan
 Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit
 Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 262,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5370), perlu
 diatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengalihan pengelolaan Kredit
 Likuiditas Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai
 berikut:

 I. UMUM
 A. Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
 dalam rangka kredit program dari Bank Indonesia kepada
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah,
 yaitu:

 1. PT...

 2

 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, untuk selanjutnya
 disebut PT. BTN; dan

 2. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk selanjutnya
 disebut PT. PNM,

 dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI.
 Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI dapat diubah secara
 tertulis sesuai kesepakatan antara Bank Indonesia dengan
 masing-masing BUMN yang ditunjuk antara lain disebabkan
 oleh perubahan kebijakan, wewenang dan tanggung jawab,
 serta batas waktu penyampaian laporan.

 B. KLBI yang dialihkan pengelolaannya meliputi baki debet dan
 kelonggaran tarik posisi tanggal 16 November 1999 berdasarkan
 hasil rekonsiliasi antara Bank Indonesia dan Bank Pelaksana.
 Yang dimaksud dengan baki debet adalah jumlah KLBI pada
 posisi tertentu yang telah ditarik Bank Pelaksana dan masih
 tercatat dalam rekening pinjaman Bank Pelaksana di Bank
 Indonesia.

 C. Bank Indonesia tetap memiliki hak tagih atas KLBI yang telah
 dialihkan kepada BUMN dan memiliki hak tagih atas angsuran
 KLBI yang telah dikelola oleh BUMN, sampai dengan KLBI
 dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI
 jatuh tempo.
 Yang dimaksud dengan jatuh tempo KLBI adalah tanggal jatuh
 tempo pembayaran angsuran terakhir atau pelunasan KLBI
 sebagaimana disepakati dalam Surat Persetujuan Kredit (SPK).
 Dalam hal terdapat SPK individual maka yang menjadi acuan
 untuk penetapan tanggal jatuh tempo KLBI adalah SPK
 individual antara Bank Indonesia dengan Bank Pelaksana.

 D. Bunga atas KLBI yang masih berjalan dan telah dialihkan
 pengelolaannya kepada BUMN tetap merupakan hak Bank
 Indonesia dan tetap dihitung dan dibebankan kepada Bank
 Pelaksana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

 E. Ketentuan...

 3

 E. Ketentuan KLBI untuk masing-masing skim kredit atau proyek
 yang berjalan tetap berlaku sampai dengan KLBI jatuh tempo
 dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo.

 F. Terhadap KLBI yang dialihkan pengelolaannya, Bank Indonesia
 berwenang untuk:
 a. memberikan keputusan atas permohonan pencairan
 kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui
 BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran
 tarik dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan
 serta ketentuan yang berlaku;

 b. memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan
 kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;

 c. mengadministrasikan KLBI;
 d. menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi
 hak Bank Indonesia;

 e. mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo
 angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI
 dimaksud untuk untung rekening BUMN;

 f. menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi
 dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari
 Bank Pelaksana maupun BUMN;

 g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
 pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran
 KLBI oleh Bank Pelaksana, termasuk melakukan
 pemeriksaan langsung terhadap proyek yang dibiayai dengan
 KLBI maupun proyek yang dibiayai dengan KLBI yang
 disalurkan oleh BUMN;

 h. mengenakan sanksi dan/atau denda kepada Bank Pelaksana
 dan atau BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan
 Bank Indonesia yang mengatur kredit program dan
 pelaksanaan pengalihan; dan

 i. menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank
 Indonesia kepada Bank Pelaksana.

 G. BUMN...

 4

 G. BUMN wajib mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo,
 sehingga tidak dimungkinkan adanya perpanjangan jangka
 waktu KLBI.

 H. Bank Pelaksana wajib mengembalikan angsuran terakhir KLBI
 kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo sebagaimana
 diperjanjikan dalam SPK dan Akte F.

 II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BUMN DALAM
 PENGELOLAAN KLBI
 Dalam rangka pengelolaan atas KLBI yang masih berjalan dan
 pengelolaan hasil angsuran pokok KLBI, BUMN memiliki wewenang
 dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank
 Pelaksana;

 2. menganalisa persyaratan teknis dan finansial terhadap
 permohonan yang diajukan oleh Bank Pelaksana sesuai SPK dan
 ketentuan masing-masing skim kredit dan bertanggung jawab
 atas hasil analisis dimaksud.
 Permohonan dapat berupa permohonan pencairan kelonggaran
 tarik, perubahan jadwal pembayaran angsuran, penggantian
 debitur, dan hal-hal lain yang dapat mengubah SPK dan/atau
 Akte F yang telah disetujui oleh Bank Indonesia;

 3. membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan
 pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana
 sebagai dasar analisis sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

 4. untuk dan atas nama Bank Indonesia menerbitkan perubahan
 SPK dan Akte F dan/atau perubahan jadwal angsuran KLBI
 dalam hal terjadi pelunasan dini atau terjadi penggantian
 debitur (novasi) untuk skim KKPA bertahap (multi years) dan PIR
 Trans Pasca Konversi;

 5. memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan
 kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana;

 6. mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya;
 7. melaksanakan...

 5

 7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran
 KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran
 KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan;

 8. melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana, sehingga
 penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara
 efektif dan efisien;

 9. mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari
 masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali
 (relending) melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo
 KLBI.

 Penyaluran kembali KLBI dimaksud harus sesuai dengan skim
 KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN dan sesuai
 dengan ketentuan KLBI masing-masing skim kredit, kecuali
 ketentuan yang mengatur tata cara penyediaan plafon,
 pelimpahan, pelunasan, pengenaan sanksi dan pelaporan.
 Dalam hal BUMN bermaksud melakukan penyesuaian terhadap
 ketentuan KLBI diluar hal-hal yang telah disebutkan, BUMN
 harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
 Keputusan atas permohonan dimaksud disampaikan oleh Bank
 Indonesia secara tertulis kepada BUMN;

 10. mengupayakan agar Bank Pelaksana dapat memenuhi
 kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang
 telah ditetapkan, termasuk upaya penagihan terhadap KLBI
 yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;

 11. mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat
 jatuh tempo KLBI.
 Untuk keperluan tersebut, BUMN wajib menyediakan dana pada
 rekening giro di Bank Indonesia minimal sebesar kumulatif
 angsuran KLBI yang telah diterima dan jatuh tempo, pada saat
 jatuh tempo KLBI;

 12. menyampaikan laporan perkembangan penerimaan angsuran,
 penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan
 KLBI;

 13. melakukan...

 6

 13. melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi
 mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan

 14. mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank
 Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang
 dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana.

 III. TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN KLBI
 A. Skim Kredit Dengan Pola Channeling
 1. Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan angsuran
 KLBI kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
 berlaku untuk masing-masing skim KLBI.

 2. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana
 atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 untuk mengurangi baki debet pinjaman KLBI Bank
 Pelaksana.

 B. Skim Kredit dengan Pola Executing
 1. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana
 yang ada di Bank Indonesia sesuai dengan jadwal angsuran.

 2. Bank Indonesia memindahbukukan angsuran KLBI untuk
 untung rekening giro BUMN di Bank Indonesia bagi KLBI
 yang belum jatuh tempo.

 3. Untuk pelunasan KLBI yang telah jatuh tempo, hasil
 pendebetan rekening giro Bank Pelaksana untuk untung
 Bank Indonesia.

 4. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk mengurangi
 baki debet pinjaman KLBI Bank Pelaksana.

 C. BUMN dapat mengajukan permintaan secara tertulis untuk
 mendapatkan dokumen berupa fotokopi warkat pembukuan
 mutasi transaksi KLBI kepada Bank Indonesia untuk keperluan
 administrasi kantor BUMN.

 IV. TATA...

 7

 IV. TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA KLBI
 A. Skim Kredit dengan Pola Channeling
 1. Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan penerimaan
 bunga dari nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur masing-masing
 skim KLBI.

 2. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana di
 Bank Indonesia sebesar bunga yang menjadi hak Bank
 Indonesia berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1.

 3. Dalam hal masih terdapat bunga yang belum dilunasi sejak
 jatuh tempo dan berdasarkan laporan Bank Pelaksana
 terdapat penerimaan bunga dari nasabah maka Bank
 Indonesia akan menarik bunga KLBI yang menjadi hak
 Bank Indonesia.

 B. Skim Kredit dengan Pola Executing
 1. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana
 sebesar bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Pelaksana
 sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing
 skim KLBI yang berlaku.

 2. Penghitungan dan pembebanan bunga KLBI menggunakan
 tanggal valuta yang sama dengan tanggal pembukuan.

 V. TATA CARA PELUNASAN KLBI
 A. Skim Kredit dengan Pola Channeling
 1. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Pelaksana wajib
 menyampaikan laporan pembayaran pelunasan dari
 nasabah yang telah diterima namun belum disetor kepada
 Bank Indonesia.

 2. Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank Pelaksana di
 Bank Indonesia berdasarkan laporan sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1.

 3. Dalam...

 8

 3. Dalam hal masih terdapat KLBI yang belum dilunasi pada
 saat jatuh tempo, Bank Indonesia akan menarik sisa KLBI
 tersebut berdasarkan laporan pembayaran pelunasan dari
 nasabah yang disampaikan oleh Bank Pelaksana sampai
 dengan KLBI tersebut lunas sesuai dengan ketentuan Bank
 Indonesia mengenai masing-masing skim kredit program.
 Dalam hal ini tidak perlu dilakukan penyesuaian SPK dan
 Surat Perjanjian Penerusan Kredit (SPPK).

 B. Skim Kredit dengan Pola Executing
 1. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia langsung
 mendebet rekening giro Bank Pelaksana sebesar saldo baki
 debet yang masih terutang.

 2. Pada hari yang sama Bank Indonesia mendebet rekening
 giro BUMN sebesar jumlah angsuran KLBI yang telah
 diterima oleh BUMN.

 C. Pelunasan KLBI Lebih Cepat
 1. Pelunasan KLBI lebih cepat oleh debitur dan/atau Bank
 Pelaksana
 a. Dalam hal debitur dan/atau Bank Pelaksana melunasi
 KLBI sebelum tanggal jatuh tempo maka Bank
 Pelaksana harus melaporkan pelunasan tersebut
 kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada
 BUMN, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
 terhitung sejak tanggal pelunasan dimaksud.

 b. Laporan pelunasan KLBI lebih cepat dimaksud paling
 kurang memuat informasi mengenai tanggal pelunasan,
 nama skim, nama proyek, nomor SPK, dan jumlah KLBI
 yang dilunasi.

 c. Untuk skim KIK Pasca Konversi PIR-Trans, laporan
 pelunasan KLBI lebih cepat sebagaimana dimaksud
 dalam huruf b ditambahkan informasi mengenai
 jumlah petani, tahap konversi, dan tahun tanam.

 d. Atas...

 9

 d. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a, Bank Indonesia mendebet rekening giro Bank
 Pelaksana sebesar baki debet KLBI yang dilunasi lebih
 cepat.

 e. Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh
 BUMN akan didebet oleh Bank Indonesia pada saat
 jatuh tempo KLBI.

 2. Pelunasan KLBI lebih cepat karena pembatalan SPK atau
 hal lain yang dapat membatalkan SPK
 a. Dalam hal proyek yang dibiayai oleh KLBI dibatalkan
 oleh Bank Indonesia karena adanya pelanggaran
 ketentuan atau hal lain yang dapat menyebabkan
 batalnya SPK maka Bank Indonesia mendebet rekening
 giro Bank Pelaksana sebesar baki debet KLBI yang
 dibatalkan.

 b. Jumlah angsuran pokok KLBI yang telah diterima oleh
 BUMN didebet oleh Bank Indonesia pada saat jatuh
 tempo KLBI.

 Atas dana angsuran KLBI yang telah dikelola BUMN untuk skim
 KLBI yang dipercepat pelunasannya sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1 dan angka 2 maka Bank Indonesia menerbitkan
 Surat Penegasan kepada BUMN untuk mengelola angsuran
 KLBI yang telah diterima BUMN sebelum percepatan pelunasan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, sampai
 dengan jatuh tempo KLBI sesuai dengan masing-masing SPK.
 Surat Penegasan dimaksud memuat paling kurang:
 a. nomor SPK;
 b. Bank Pelaksana;
 c. skim Kredit;
 d. nama debitur;
 e. jumlah angsuran KLBI yang telah diterima BUMN; dan
 f. tanggal jatuh tempo KLBI sesuai dengan masing-masing
 SPK.

 VI. PENYALURAN...

 10

 VI. PENYALURAN KEMBALI (RELENDING) ANGSURAN KLBI OLEH
 BUMN
 A. BUMN wajib menyampaikan rencana penyaluran kembali
 (relending) angsuran pokok KLBI yang dikelolanya kepada Bank
 Indonesia untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
 berdasarkan besarnya angsuran KLBI yang akan diterima dan
 dapat dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran tersebut.
 Rencana dimaksud paling kurang menyebutkan rencana
 besarnya KLBI yang akan disalurkan kembali.

 B. Rencana penyaluran kembali KLBI dihitung dari jumlah
 angsuran KLBI yang akan diterima oleh BUMN pada tahun
 anggaran berikutnya, setelah memperhitungkan pelunasan KLBI
 pada tahun berikutnya dan saldo angsuran KLBI pada tahun
 sebelumnya.
 Contoh:
 Jumlah angsuran KLBI yang akan diterima oleh BUMN A pada
 tahun 2013 adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus
 miliar rupiah), sedangkan jumlah pelunasan KLBI yang jatuh
 tempo pada tahun 2013 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua
 puluh miliar rupiah). Saldo angsuran KLBI pada tahun 2012
 adalah Rp0,00.
 Berdasarkan data tersebut, maka rencana penyaluran kembali
 KLBI yang harus disampaikan oleh BUMN A adalah sebagai
 berikut:
 (Angsuran yang akan diterima pada tahun 2013) – (pelunasan
 KLBI tahun 2013) + (saldo angsuran KLBI tahun 2012)
 Dengan demikian, rencana penyaluran angsuran KLBI adalah:
 = Rp100.000.000.000,00 – Rp20.000.000.000,00 + Rp0,00
 = Rp80.000.000.000,00.

 C. Dalam hal BUMN merencanakan penyaluran kembali kurang
 dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf B maka:

 1. BUMN...

 11

 1. BUMN menyampaikan rencana penyaluran kembali KLBI
 kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan yang
 mendasari rencana penyaluran kembali KLBI dimaksud
 untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

 2. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan BUMN
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka BUMN hanya
 akan memperoleh dana kelolaan sebesar rencana penyaluran
 KLBI.

 D. Laporan rencana penyaluran kembali KLBI sebagaimana
 dimaksud dalam huruf A disampaikan kepada Bank Indonesia
 paling lambat pada akhir bulan November tahun berjalan.

 E. Dalam hal akhir bulan November jatuh pada hari libur,
 penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf D
 dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

 F. Laporan rencana penyaluran kembali KLBI sebagaimana
 dimaksud dalam huruf A dapat diubah paling banyak 1 (satu)
 kali dan paling lambat harus diterima oleh Bank Indonesia 6
 (enam) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

 G. Penyaluran kembali KLBI oleh BUMN kepada Bank Pelaksana
 harus sesuai dengan rencana penyaluran yang disampaikan oleh
 BUMN kepada Bank Indonesia.

 H. Bank Indonesia akan mengevaluasi realisasi penyaluran kembali
 KLBI yang dilakukan oleh BUMN untuk posisi akhir tahun atas
 dasar kompilasi laporan bulanan BUMN.

 I. BUMN dilarang menyalurkan kembali angsuran KLBI yang
 dikelolanya selain untuk tujuan kredit atau pembiayaan.

 J. Ketentuan penyaluran kembali KLBI harus sesuai dengan
 ketentuan masing-masing skim KLBI. BUMN dapat menetapkan
 ketentuan mengenai tata cara penyediaan plafon, tata cara
 pelimpahan, tata cara pelunasan, pengenaan sanksi, dan
 pelaporan, berbeda dengan ketentuan skim KLBI.

 K. Perubahan atau penyesuaian ketentuan pemberian KLBI di luar
 skim KLBI sebagaimana dimaksud dalam huruf J tidak

 menunda...

 12

 menunda pelaksanaan pembayaran kembali KLBI kepada Bank
 Indonesia pada saat jatuh tempo KLBI.

 L. Dalam hal diperlukan penyesuaian ketentuan pemberian KLBI di
 luar skim KLBI sebagaimana dimaksud dalam huruf J, BUMN
 harus mengajukan permohonan penyesuaian skim KLBI kepada
 Bank Indonesia. Atas dasar permohonan tersebut, Bank
 Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada
 BUMN.

 M. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia akan mendebet
 rekening giro BUMN yang ada di Bank Indonesia sebesar jumlah
 KLBI yang dikelola oleh BUMN. Untuk keperluan tersebut,
 BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di
 Bank Indonesia minimal sebesar kumulatif angsuran KLBI yang
 dikelola dan jatuh tempo.

 N. Dalam hal KLBI jatuh tempo pada hari libur, kewajiban
 penyediaan dana pada rekening giro BUMN yang ada di Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf M dilakukan
 pada hari kerja sebelumnya.

 VII. PELAPORAN
 A. Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Bank
 Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-
 masing skim kredit program, dengan tembusan kepada BUMN.

 B. Kantor Pusat BUMN wajib menyampaikan laporan secara
 bulanan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Pengelolaan
 Pinjaman dan Transaksi Pemerintah yang memuat informasi
 mengenai penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet,
 penyaluran kembali, dan pelunasan KLBI, paling lambat tanggal
 15 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari
 libur, penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja
 sebelumnya.

 C. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf B disusun dengan
 mengacu pada format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I
 dan Lampiran II untuk PT. BTN, serta Lampiran III dan
 Lampiran...

 13

 Lampiran IV untuk PT. PNM, yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 VIII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 A. BUMN yang terlambat menyampaikan rencana penyaluran
 kembali sebagaimana dimaksud dalam butir VI.D dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
 rupiah) untuk setiap keterlambatan.

 B. BUMN yang menyalurkan kembali angsuran pokok KLBI yang
 tidak sesuai dengan rencana penyaluran yang disampaikan
 kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir VI.G
 dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI
 yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar
 jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai dengan rencana
 penyaluran.
 Contoh:
 BUMN B menyampaikan rencana penyaluran kembali KLBI
 tahun 2013 kepada Bank Indonesia sebesar
 Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Atas dasar
 evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia, realisasi penyaluran
 kembali KLBI yang dilakukan BUMN B selama tahun 2013
 ternyata hanya mencapai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh
 lima miliar rupiah). Atas pelanggaran tersebut, BUMN B
 dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI
 yang diterima dari Bank Pelaksana sebesar
 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

 C. BUMN yang menyalurkan kembali angsuran KLBI yang tidak
 sesuai dengan tujuan kredit atau pembiayaan sebagaimana
 dimaksud dalam butir VI.I dikenakan sanksi berupa:
 1. penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan oleh
 BUMN di luar tujuan kredit atau pembiayaan dengan cara
 mendebet rekening giro BUMN yang ada di Bank Indonesia
 sebesar angsuran KLBI yang disalurkan oleh BUMN di luar
 tujuan kredit atau pembiayaan; dan

 2. kewajiban…

 14

 2. kewajiban membayar sebesar suku bunga Jakarta Interbank
 Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps dikalikan
 jumlah angsuran KLBI yang disalurkan di luar tujuan kredit
 atau pembiayaan, dan dihitung selama pelanggaran.
 Contoh 1:
 Berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal 1
 Februari 2013, diketahui bahwa BUMN A telah melakukan
 pelanggaran berupa penggunaan angsuran KLBI sebesar
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditempatkan
 dalam bentuk deposito terhitung sejak tanggal 3 Desember
 2012. Atas temuan Bank Indonesia tersebut, BUMN A
 menghentikan penempatan deposito pada tanggal 1 Februari
 2013 dan Bank Indonesia telah melakukan penarikan
 angsuran KLBI pada tanggal 20 Februari 2013. Atas
 pelanggaran tersebut, BUMN A dikenakan sanksi sebagai
 berikut:
 a. penarikan kembali angsuran KLBI dengan cara mendebet
 rekening giro BUMN A yang ada di Bank Indonesia pada
 tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00
 (satu miliar rupiah); dan

 b. kewajiban membayar sebesar:
 ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 3 Desember 2012 +
 200 bps)/360) X jumlah hari pelanggaran (sejak tanggal 3
 Desember 2012 s.d tanggal 1 Februari 2013 (61 hari)) X
 Rp1.000.000.000,00

 Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:
 ( Suku bunga JIBOR overnight + 200 bps

 360
 ) X jumlah hari X nominal

 = ((4,16840%+2%)/360) X 61 X Rp1.000.000.000,00
 = Rp10.452.011,11
 Contoh 2:
 Berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal
 1 Februari 2013, diketahui bahwa BUMN B telah
 melakukan pelanggaran berupa penggunaan angsuran
 KLBI…

 15

 KLBI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 yang ditempatkan dalam bentuk deposito terhitung sejak
 tanggal 3 Desember 2012. Atas temuan tersebut, BUMN B
 tidak menghentikan penempatan deposito dan Bank
 Indonesia melakukan penarikan angsuran KLBI pada
 tanggal 20 Februari 2013. Atas pelanggaran tersebut,
 BUMN B dikenakan sanksi sebagai berikut:
 a. penarikan kembali angsuran KLBI dengan cara
 mendebet rekening giro BUMN B yang ada di Bank
 Indonesia pada tanggal 20 Februari 2013 sebesar
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

 b. kewajiban membayar sebesar:
 ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 3 Desember
 2012 + 200 bps)/360) X jumlah hari pelanggaran
 (sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan
 tanggal 20 Februari 2013 (80
 Rp1.000.000.000,00

 Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:
 ( Suku bunga JIBOR overnight + 200 bps

 360

 hari)) X

 ) X jumlah hari X nominal

 = ((4,16840%+2%)/360) X 80X Rp1.000.000.000,00
 = Rp13.707.555,56

 D. BUMN yang menyalurkan kembali angsuran KLBI tidak sesuai
 dengan ketentuan skim KLBI sebagaimana dimaksud dalam
 butir VI.J. dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya
 angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat
 dikelola oleh BUMN sebesar jumlah KLBI yang disalurkan tidak
 sesuai dengan ketentuan skim KLBI.
 Contoh:

 Berdasarkan pemeriksaan Bank Indonesia pada tanggal 1
 Februari 2013, diketahui bahwa BUMN A telah melakukan
 pelanggaran berupa penggunaan angsuran KLBI sebesar
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disalurkan untuk
 pemberian kredit konsumsi kepada karyawan sehingga tidak
 sesuai…

 16

 sesuai dengan skim KLBI yang ditetapkan. Atas pelanggaran
 tersebut, BUMN A dikenakan sanksi berupa angsuran KLBI
 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank
 Pelaksana tidak dilimpahkan kepada BUMN A.

 E. BUMN yang tidak dapat menyediakan dana pada rekening giro
 yang ada di Bank Indonesia sebesar kumulatif angsuran KLBI
 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam butir VI. M.
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga
 JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah KLBI
 terutang, yang dihitung selama pelanggaran.
 Contoh:
 Skim KLBI jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada tanggal tersebut,
 saldo rekening giro BUMN B hanya sebesar Rp700.000.000,00
 (tujuh ratus juta rupiah). BUMN B baru dapat menyediakan
 kekurangan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
 rupiah) pada tanggal 28 Februari 2013. Atas pelanggaran
 tersebut, BUMN B dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar:
 ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 31 Januari 2013 + 200
 bps)/360) X jumlah hari pelanggaran (sejak tanggal 31 Januari
 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 (29 hari)) X
 Rp300.000.000,00.

 Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:
 ( Suku bunga JIBOR overnight + 200 bps

 360
 ) X jumlah hari X nominal

 = ((4,18960% + 2%)/360) X 29 X Rp300.000.000,00
 = Rp1.495.820,00

 F. Bank Pelaksana yang tidak melaporkan pelunasan KLBI lebih
 cepat sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1 dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR
 overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah angsuran KLBI
 yang dilunasi lebih cepat, dan dihitung selama pelanggaran.

 Contoh…

 17

 Contoh:
 Bank Pelaksana A tidak melaporkan pelunasan lebih cepat
 untuk skim KLBI yang debiturnya melakukan pelunasan lebih
 cepat pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00
 (seratus juta rupiah). Bank Pelaksana A baru melaporkan
 pelunasan kepada Bank Indonesia pada tanggal 1 Februari
 2013. Atas pelanggaran tersebut, Bank Pelaksana A dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar:
 ((suku bunga JIBOR overnight tanggal 3 Desember 2012 + 200
 bps)/360) X (jumlah hari pelanggaran yang dihitung sejak
 tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari
 2013 (61 hari)) X Rp100.000.000,00.
 Dengan demikian, perhitungan sanksi adalah:

 ( Suku bunga JIBOR overnight + 200 bps
 360
 ) X jumlah hari X nominal

 = ((4,16840% + 2%)/360) X 61 X Rp100.000.000,00
 = Rp1.045.201,11

 G. BUMN yang terlambat menyampaikan laporan yang memuat
 informasi mengenai penerimaan angsuran, penyesuaian baki
 debet, penyaluran kembali, dan pelunasan KLBI sebagaimana
 dimaksud dalam butir VII.B dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
 setiap keterlambatan.

 H. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank
 Indonesia cq. Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi
 Pemerintah dengan cara mendebet rekening giro masing-masing
 BUMN atau Bank Pelaksana di Bank Indonesia.

 IX. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/30/BKr tanggal
 18 November 2003 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 6/28/BKr tanggal 9 Juli 2004 perihal
 Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.5/30/BKr
 Tanggal 18 November 2003 Perihal Pelaksanaan Pengalihan
 Pengelolaan…

 18

 Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit
 Program, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada
 tanggal 3 Maret 2014

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

 pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HILZAHRA PHENI

 KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN
 PINJAMAN DAN TRANSAKSI PEMERINTAH

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 16/3/DPTP|SE-BI/2014 </reg_id>
<reg_title> Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program </reg_title>
<set_date> 3 Maret 2014 </set_date>
<effective_date> 3 Maret 2014 </effective_date>
<replaced_reg> '5/30/BKr|SE-BI/2003', '6/28/BKr|SE-BI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '14/19/PBI/2012', '5/20/PBI/2003' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VIII' </penalty_list>
"
" No 18/35/DPPK
 Jakarta, 13 Desember 2016

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM DEVISA
 DI INDONESIA

 Perihal

 : Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank
 dengan Pihak Asing

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016

 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak
 Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927), yang
 selanjutnya disebut PBI, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai
 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

 I.

 TRANSAKSI
 1. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan
 yang bersifat nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4
 huruf c PBI antara lain ASEAN Secretary, World Bank, Asian
 Development Bank, dan lembaga asing lainnya yang memenuhi
 kriteria sebagai lembaga multilateral yang bersifat nirlaba.

 2. Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 dengan Pihak Asing atas dasar suatu kontrak sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PBI.

 3. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah berupa:
 a. konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing
 (derivatif) yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau
 diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau

 b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang
 antara lain berupa dealing conversation atau print out dari

 Society …

 2

 Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication
 (SWIFT).

 4. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling
 kurang berisi:
 a. nomor kontrak;
 b.

 tanggal transaksi dan tanggal valuta;

 c. nilai nominal transaksi;
 d. nama counterparty;
 e. mata uang (denominasi); dan
 f.

 rekening bank koresponden.

 5. Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pihak Asing paling
 kurang berisi:
 a. nomor kontrak;
 b. hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Pihak
 Asing) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili
 Pihak Asing;

 c.
 tanggal transaksi dan tanggal valuta;

 d. nilai nominal transaksi;
 e.
 f.

 g.

 h. besarnya komisi; dan
 i.

 pagu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah;
 jenis valuta yang diperjualbelikan;
 jenis transaksi yang digunakan;

 rekening bank koresponden.

 6. Kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang digunakan oleh
 pelaku pasar dapat berupa perjanjian induk derivatif Indonesia
 sebagaimana contoh kontrak transaksi valuta asing (derivatif) yang
 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 7. Penggunaan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam
 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah merupakan tanggung
 jawab masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

 8. Dalam hal kontrak yang digunakan Bank dalam Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan
 angka 5 mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam

 penyelesaian …

 3

 penyelesaian transaksi pada saat jatuh waktu, Bank harus
 mengacu kepada kurs yang diterbitkan Bank Indonesia.

 9. Kurs yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam angka 8 yang selanjutnya disebut Jakarta Interbank Spot
 Dollar Rate (JISDOR) merupakan representasi harga Spot Dolar
 Amerika Serikat (US Dollar) terhadap Rupiah dari transaksi antar-
 Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di
 luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui Sistem Monitoring
 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR).

 10. JISDOR yang diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 dalam angka 9 diatur sebagai berikut:
 a. Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja melalui
 website Bank Indonesia dan/atau media lainnya.

 b. Penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi US Dollar
 terhadap Rupiah.

 11. Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan
 Pihak Asing, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta
 asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) PBI.
 Contoh:
 Bank A melakukan Transaksi Spot USD/IDR dengan Pihak Asing B.
 Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga USD/IDR
 yang ditetapkan oleh Bank A, dan bukan berasal dari Pihak Asing
 B.

 12. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi
 pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing
 terhadap Rupiah.

 13. Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah,
 selain US Dollar terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 angka 12 (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah),
 perhitungan jumlah tertentu (threshold) kewajiban Underlying
 Transaksi adalah sebagai berikut :

 (𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑈𝑆𝐷+𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑈𝑆𝐷)
 2

 (𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑈𝑆𝐷+𝑘𝑢𝑟𝑠 𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛 𝑈𝑆𝐷)
 2

 x threshold dalam USD
 Keterangan: Kurs pada rumus adalah terhadap Rupiah

 14. Kurs …

 4

 14. Kurs sebagaimana dimaksud dalam angka 13 merupakan kurs
 penutupan Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya
 (H-1), yang tersedia pada sistem Laporan Harian Bank Umum
 (LHBU).

 15. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah dapat dilakukan untuk:
 a.

 b.

 jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam
 dokumen Underlying Transaksi; atau

 jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen Underlying
 Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat
 menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

 16. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada
 Bank tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling
 banyak:
 a.

 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika
 Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing melalui
 Transaksi Spot;

 b.

 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat)
 atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per
 posisi (outstanding) per Bank melalui Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla)
 melalui transaksi forward, option, dan swap termasuk cross
 currency swap (CCS).

 17. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing melalui
 Transaksi Spot kepada Bank tanpa Underlying Transaksi dilakukan
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender,
 yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan
 tanggal berakhirnya bulan kalender.
 Contoh:
 Jika pada bulan November 20xx, Pihak Asing hanya
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa
 Underlying Transaksi 1 (satu) kali pada tanggal 25 November
 20xx sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar
 Amerika Serikat) maka hal tersebut diperhitungkan sebagai
 jumlah paling banyak yang telah digunakan dalam bulan
 November 20xx. Pihak Asing dapat kembali menggunakan

 jumlah …

 5

 jumlah paling banyak sebesar ekuivalen USD25,000.00 (dua
 puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) tersebut selama periode
 Desember 20xx.

 b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal
 transaksi.
 Contoh:
 Pada tanggal 11 November 20xx, Pihak Asing melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi
 Spot beli sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika
 Serikat). Kemudian, Pihak Asing kembali melakukan Transaksi
 Spot beli valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 30
 November 20xx sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar
 Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta
 asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing sampai dengan
 tanggal 30 November 20xx adalah sebesar USD15,000.00 (lima
 belas ribu dolar Amerika Serikat).

 c. Perhitungan nominal transaksi pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah didasarkan pada jenis transaksi (Transaksi
 Spot dan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah).
 Contoh:
 Pada tanggal 11 November 20xx, Pihak Asing A melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi
 Spot sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika
 Serikat). Kemudian Pihak Asing A melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward pada
 tanggal 17 November 20xx sebesar USD20,000.00 (dua puluh
 ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 18 November 20xx,
 Pihak Asing A kembali melakukan pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot

 sebesar

 USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan
 melalui transaksi option sebesar USD40,000.00 (empat puluh
 ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing A pada akhir
 bulan November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 (dua
 puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi Spot
 dan sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika

 Serikat) …

 6

 Serikat) melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah (forward dan option).

 d. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi
 seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang
 dilakukan oleh masing-masing Pihak Asing secara individual
 baik secara tunai maupun non-tunai dalam bentuk simpanan
 valuta asing.
 Contoh:
 Pihak Asing X melakukan pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah di Bank Y secara tunai sebesar USD5,000.00 (lima
 ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 11 November 20xx.
 Kemudian, pada tanggal 15 November 20xx Pihak Asing X
 melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan
 valuta asing dalam US Dollar di Bank Y sebesar USD10,000.00
 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan kumulatif
 transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing X dalam periode
 bulan November 20xx adalah sebesar USD15,000.00 (lima
 belas ribu dolar Amerika Serikat).

 e. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui
 rekening gabungan (joint account) yang dimiliki lebih dari 1
 (satu) Pihak Asing, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 tanpa Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling
 banyak sebesar threshold per rekening gabungan (joint
 account).
 Contoh:
 Pihak Asing A dan B memiliki joint account. Pada tanggal 10
 November 20xx, Pihak Asing A melakukan Transaksi Spot
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui joint account
 sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Atas transaksi tersebut Pihak Asing A wajib menyampaikan
 dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 12 November
 20xx. Pada tanggal 24 November 20xx, Pihak Asing B
 melakukan Transaksi Spot pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah melalui joint account sebesar USD30,000.00 (tiga
 puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian valuta asing
 tersebut, Pihak Asing B wajib menyampaikan dokumen

 Underlying …

 7

 Underlying Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat
 pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui joint
 account pada bulan November 20xx telah melebihi threshold
 USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat),
 yaitu sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika
 Serikat).

 18. Penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa
 Underlying Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
 a.

 sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat)
 atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing melalui
 transaksi forward;

 b.

 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat)
 atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per
 posisi (outstanding) per Bank melalui transaksi option dan
 swap.

 II. UNDERLYING TRANSAKSI
 1. Underlying Transaksi berupa pemberian kredit sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c PBI diatur sebagai berikut:
 a. Fasilitas pemberian kredit termasuk pemberian kredit
 antarnasabah yang belum ditarik, tidak dapat menjadi
 Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
 ayat (5) huruf c PBI.

 b. Fasilitas pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik
 dapat menjadi Underlying Transaksi sepanjang kredit
 antarnasabah merupakan kredit yang diberikan oleh Pihak
 Asing kepada nasabah di dalam negeri.

 c. Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit
 antarnasabah baik dalam bentuk tunai maupun barang yang
 telah ditarik, nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah
 ditarik.

 Contoh 1: …

 8

 Contoh 1:
 Pada tanggal 18 Januari 20xx, Pihak Asing di luar negeri
 berencana memberikan kredit kepada PT A sebesar
 Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dimana
 sumber Rupiah tersebut diperoleh dari hasil penjualan valuta
 asing terhadap Rupiah. Dalam pelaksanaannya, realisasi
 penarikan kredit oleh PT A adalah sebesar
 Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).
 Sehingga, pembelian derivatif valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi forward untuk kepentingan lindung nilai
 kredit tersebut oleh pihak kreditur (Pihak Asing di luar negeri)
 paling banyak dilakukan sebesar

 ekuivalen

 Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).
 Contoh 2:
 Pada tanggal 10 Januari 20xx, C Ltd. yang merupakan Pihak
 Asing memberikan kredit dalam bentuk barang modal
 ekuivalen sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
 rupiah) kepada PT B yang merupakan perusahaan afiliasi dari
 C Ltd.
 Pada tanggal 1 Februari 20xx, PT B melakukan penarikan
 kredit dari C Ltd. dalam bentuk barang senilai
 Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 Atas penarikan kredit ini, C Ltd. melakukan pembelian valuta
 asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward paling
 banyak sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
 miliar rupiah).

 d. Underlying Transaksi berupa kredit termasuk pemberian kredit
 antarnasabah yang telah ditarik, jatuh waktu Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan jatuh waktu
 pelunasan kredit yang ditarik tersebut.
 Contoh:
 Pada tanggal 2 Januari 20xx, Z Ltd. sebagai head office (Pihak
 Asing) dari PT A memberikan kredit dalam mata uang Rupiah
 kepada PT A sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar
 rupiah) yang Rupiahnya diperoleh melalui penjualan valuta
 asing terhadap Rupiah, dan jatuh waktu pelunasan kredit

 pada …

 9

 pada tanggal 30 Juni 20xx. Z Ltd. dapat melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward untuk
 kepentingan lindung nilai kredit tersebut paling banyak
 sebesar ekuivalen Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar
 rupiah) dengan jatuh waktu transaksi forward paling lama
 sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni
 20xx.

 2. Underlying Transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi forward dan transfer Rupiah berupa kepemilikan
 dana valuta asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) PBI diatur sebagai
 berikut:
 a. Nominal transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi forward paling banyak sebesar saldo
 dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing Pihak Asing
 di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
 Contoh:
 Perusahaan A Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki
 deposito valuta asing di Bank X sebesar USD10,000,000.00
 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Underlying
 Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Perusahaan
 A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap
 Rupiah melalui transaksi forward paling banyak sebesar
 USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

 b. Transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing dengan Underlying
 Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing Pihak Asing
 di dalam negeri dan/atau di luar negeri merupakan transfer
 Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing terhadap
 Rupiah melalui Transaksi Spot.
 Contoh:
 Corporation B Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki
 deposit on-call

 valuta asing di Bank X senilai

 USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat).
 Atas Underlying Transaksi berupa deposit on-call valuta asing
 ini, Corporation B Ltd. dapat menerima transfer Rupiah ke
 rekening Corporation B Ltd. paling banyak sebesar ekuivalen

 USD15,000,000.00 …

 10

 USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat)
 yang berasal dari hasil penjualan deposit on-call valuta asing
 dan memperoleh Rupiah melalui Transaksi Spot.

 c. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen
 yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito
 dan/atau Negotiable Certificate of Deposit (NCD), jatuh waktu
 penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 forward paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan
 dana.
 Contoh:
 Perusahaan A Ltd. memiliki NCD dalam valuta asing yang
 akan jatuh waktu pada tanggal 31 Maret 20xx. Atas
 kepemilikan NCD dalam valuta asing tersebut, Perusahaan A
 Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi forward dengan jatuh waktu paling lama
 tanggal 31 Maret 20xx.

 d. Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen
 yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa
 tabungan atau giro, jatuh waktu penjualan valuta asing
 terhadap Rupiah melalui transaksi forward tidak dibatasi.
 Contoh:
 Pada tanggal 2 Januari 20xx, A Ltd. memiliki rekening valuta
 asing dalam bentuk giro sebesar USD20,000,000.00 (dua
 puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas kepemilikan dana
 valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 20xx, A Ltd.
 melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward sebesar USD14,000,000.00 (empat belas
 juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2
 Februari 20xx dan sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar
 Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 20xx.

 e. Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen
 yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana
 dimaksud dalam huruf d, saldo rekening valuta asing pada
 instrumen tersebut paling kurang sama dengan nominal
 penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 forward untuk sepanjang waktu transaksi forward dimaksud.

 Contoh: …

 11

 Contoh:
 Pada tanggal 5 Februari 20xx, B Ltd. memiliki tabungan dalam
 valuta asing sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar
 Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama, B Ltd. melakukan
 penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 forward sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika
 Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. B Ltd. harus
 memiliki saldo tabungan valuta asing dengan jumlah tidak
 kurang dari USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika
 Serikat) selama 1 (satu) bulan ke depan sampai dengan
 transaksi forward tersebut jatuh waktu.

 3. Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PBI tidak dalam kelipatan
 USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai
 nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan
 pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar
 Amerika Serikat).
 Contoh 1:
 Perusahaan A memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri
 sebesar USD73,500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dolar
 Amerika Serikat). Atas dasar Underlying Transaksi dimaksud,
 Perusahaan A dapat melakukan Transaksi Spot beli sebesar
 USD75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).
 Contoh 2:
 Perusahaan B memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri
 sebesar USD61,000.00 (enam puluh satu ribu dolar Amerika
 Serikat). Atas dasar Underlying Transaksi dimaksud, Perusahaan A
 dapat melakukan Transaksi Spot beli sebesar USD65,000.00 (enam
 puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

 4. Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana
 dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) PBI tidak dalam kelipatan
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap
 nilai nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan
 pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu
 dolar Amerika Serikat).

 Contoh: …

 12

 Contoh:
 Perusahaan B memiliki utang dalam valuta asing dengan nominal
 sebesar USD1,432,500.00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua
 ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Perusahaan B dapat
 melakukan untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut dengan
 melakukan transaksi forward beli sebesar USD1,440,000.00 (satu
 juta empat ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

 5. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah atas investasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PBI, diatur sebagai berikut:
 a. Dalam hal Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa realisasi investasi:
 1)

 telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk
 penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud;

 2) nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi
 investasi yang tercantum dalam dokumen Underlying
 Transaksi; dan

 3)

 jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka waktu
 Underlying Transaksi.

 b. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah atas
 investasi yang masih dalam proses:
 1)

 2) Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai
 investor atas investasi dimaksud;

 3) nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang
 tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi; dan

 4)

 jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka waktu
 Underlying Transaksi.
 Contoh 1:
 Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan
 menyelenggarakan Initial Public Offering (IPO) saham PT
 JKL dengan tanggal penawaran 17 sampai dengan 21

 November …

 telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana
 investasi dimaksud;

 13

 November 20xx dan tanggal penyetoran dana tunai 25
 November 20xx.
 Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan
 untuk membuktikan komitmen berupa jaminan aset
 saham yang tercatat pada underwriter IPO atau
 penyetoran dana Rupiah sebesar nilai penawaran yang
 diajukan.
 Berdasarkan informasi IPO tersebut, pada tanggal 21
 November 20xx Pihak Asing memasukkan penawaran
 saham PT JKL sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
 puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22
 November 20xx, Pihak Asing melakukan Transaksi
 Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank
 yaitu transaksi forward jual USD/IDR Bank kepada
 Pihak Asing sebesar ekuivalen Rp250.000.000,00 (dua
 ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Pihak Asing
 dapat memperoleh dana Rupiah pada tanggal 25
 November 20xx untuk keperluan penyetoran dana pada
 underwriter IPO. Dalam hal ini, Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan pada tanggal
 22 November 20xx dengan tanggal jatuh waktu 25
 November 20xx, dimana tanggal jatuh waktu tersebut
 merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian
 saham tersebut.
 Contoh 2:
 Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor
 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima
 puluh juta rupiah) pada tanggal transaksi 10 November
 20xx dengan tanggal penyelesaian transaksi pembelian
 Obligasi Negara pada 13 November 20xx dan akan
 dimiliki sampai dengan tanggal 10 Desember 20xx. Atas
 kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing
 berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah. Bank dapat memenuhi
 kebutuhan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah dengan Pihak Asing atas pembelian Obligasi

 Negara …

 14

 Negara tersebut melalui transaksi swap jual USD/IDR
 Bank kepada Pihak Asing (Bank beli USD/IDR pada first
 leg dan jual USD/IDR pada second leg) sebesar ekuivalen
 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 11
 November 20xx dengan tanggal valuta (first leg) pada 13
 November 20xx dan tanggal jatuh waktu (second leg)
 pada 10 Desember 20xx yang akan digunakan untuk
 repatriasi. Dana Rupiah yang diperoleh pada tanggal 13
 November 20xx dipergunakan untuk melakukan
 penyelesaian transaksi Obligasi Negara tersebut.

 III. PENYELESAIAN TRANSAKSI
 1.

 Kewajiban penyelesaian Transaksi Spot dengan pemindahan dana
 pokok secara penuh (full movement of fund) sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 13 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 a. pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund)
 dilakukan secara riil atas nilai pokok masing-masing
 transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada
 awal transaksi tersebut;

 b. pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund)
 tersebut didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang
 cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (good fund), dan
 bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan
 (akuntansi); dan

 c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses penyelesaian
 Transaksi Spot pada tanggal valuta, dan tercatat pada sistem
 treasury Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu
 penyelesaian transaksi.
 Contoh:
 Pihak Asing melakukan transaksi pembelian Spot USD
 terhadap Rupiah dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00
 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada kurs spot USD/IDR
 11.000,00. Pada tanggal valuta, Pihak Asing wajib melakukan
 penyerahan dana Rupiah melalui pemindahan dana pokok
 secara penuh (full movement of fund)

 sebesar
 Rp11.000.000.000,00 …

 15

 Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) secara riil pada
 saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan, dan
 tercatat pada sistem treasury Bank, yang dapat dibuktikan
 berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B
 wajib melakukan penyerahan dana US Dollar melalui
 pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund)
 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat)
 secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut
 dilakukan, dan tercatat pada sistem treasury Bank, yang
 dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian
 transaksi.

 2.

 Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 antara Bank dengan Pihak Asing yang dapat dilakukan secara
 netting hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (roll over),
 percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan
 pengakhiran transaksi (unwind) sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) PBI.

 3.

 Kewajiban pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of
 fund) untuk penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah
 oleh Pihak Asing kepada Bank melalui transaksi forward dengan
 nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu
 (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan
 ayat (5) PBI diatur sebagai berikut:
 a. Kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok
 secara penuh (full movement of fund) dilakukan pada saat
 jatuh waktu transaksi forward jual.

 b. Dalam hal sebelum berakhirnya kontrak transaksi forward
 jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) atau
 percepatan penyelesaian transaksi (early termination),
 kewajiban penyelesaian dengan pemindahan dana pokok
 secara penuh (full movement of fund) dilakukan pada saat
 berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (roll over) atau
 kontrak percepatan penyelesaian transaksi (early termination).

 c. Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak
 dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind)

 karena …

 16

 karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh
 (full movement of fund).

 d. Perpanjangan transaksi
 (roll over) atau percepatan

 penyelesaian transaksi (early termination) sebagaimana
 dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan sepanjang
 didukung oleh Underlying Transaksi dari transaksi forward
 jual awal.
 Contoh 1:
 Perpanjangan transaksi (roll over) penjualan valuta asing
 terhadap Rupiah melalui transaksi forward dengan nominal
 transaksi paling banyak sebesar threshold.
 Pada tanggal 15 Januari 20xx, Pihak Asing A melakukan
 ekspor dari Indonesia dengan nilai sebesar USD4,000,000.00
 (empat juta dolar Amerika Serikat) yang akan dibayar pada
 saat barang diterima yaitu pada tanggal 15 April 20xx. Atas
 rencana penerimaan valuta asing tersebut, pada tanggal 15
 Januari 20xx Pihak Asing A melakukan transaksi forward jual
 USD/IDR kepada Bank B sebesar USD4,000,000.00 (empat
 juta dolar Amerika Serikat) dengan forward rate USD/IDR
 13.000,00 dan jangka waktu 3 (tiga) bulan (jatuh waktu pada
 tanggal 15 April 20xx) dengan hanya menyerahkan dokumen
 pendukung.
 Karena pengapalan mengalami keterlambatan yang
 berdampak terhadap penerimaan barang oleh importir
 sehingga pembayaran importir

 juga mengalami

 keterlambatan. Penerimaan hasil ekspor baru akan diterima
 pada tanggal 15 Mei 20xx.
 Atas hal tersebut, pada tanggal 13 April 20xx, Pihak Asing A
 meminta kepada Bank B untuk melakukan perpanjangan (roll
 over) transaksi forward jual selama 1 (satu) bulan dengan
 jatuh waktu pada tanggal 15 Mei 20xx. Pihak Asing A
 memperpanjang transaksi forward jual dengan cara membuka
 transaksi swap buy-sell kepada Bank B sebesar
 USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan
 swap rate USD/IDR 13.300,00. Kurs Spot USD/IDR tanggal
 13 April 20xx adalah Rp13.100,00.

 Atas …

 17

 Atas transaksi swap buy-sell dalam rangka perpanjangan
 transaksi (roll over) tersebut, Pihak Asing A wajib
 menyerahkan dokumen Underlying Transaksi dari Transaksi
 Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah awal.
 Pada saat perpanjangan transaksi (roll over) dilakukan (15
 April 20xx), Pihak Asing A membayar selisih kurs kepada
 Bank B sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah)
 yang berasal dari perhitungan ((Rp13.100,00-Rp13.000,00) x
 USD4,000,000.00).
 Pada tanggal 15 Mei 20xx yang merupakan tanggal jatuh
 waktu kontrak perpanjangan transaksi forward, Pihak Asing
 A menyerahkan USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika
 Serikat) kepada Bank B untuk penyelesaian kontrak dan
 menerima Rupiah sebesar Rp53.200.000.000,00 (lima puluh
 tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang berasal dari
 perhitungan (Rp13.300,00 x USD4,000,000.00).

 Contoh 2:
 Percepatan penyelesaian transaksi (early termination)
 penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi
 forward dengan nominal transaksi paling banyak sebesar
 threshold.
 Pada tanggal 10 Januari 20xx, Pihak Asing C melakukan
 ekspor barang ke luar negeri dengan nilai nominal sebesar
 USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang
 pembayarannya akan diterima 3 (tiga) bulan kemudian yaitu
 pada tanggal 10 April 20xx. Pada tanggal yang sama, Pihak

 Asing …

 18

 Asing C melakukan lindung nilai dengan transaksi forward
 jual valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank D sebesar
 USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan
 forward rate USD/IDR 13.000,00, dengan hanya
 menyerahkan dokumen pendukung.
 Pada awal Maret 20xx, lini produksi Pihak Asing C melakukan
 percepatan produksi sehingga dapat melakukan pengiriman
 barang 1 (satu) bulan lebih cepat sehingga pembayaran dapat
 diterima lebih cepat menjadi tanggal 10 Maret 20xx.
 Dengan mempertimbangkan percepatan penerimaan tersebut,
 pada tanggal 8 Maret 20xx, Pihak Asing C meminta Bank D
 untuk melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early
 termination) sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar
 Amerika Serikat). Pihak Asing C melakukan percepatan
 penyelesaian transaksi

 (early termination) dengan cara

 melakukan swap sell-buy dengan Bank D dengan kurs Spot
 Rp13.100,00 dan swap rate Rp13.200,00. Atas transaksi
 swap dalam rangka early termination tersebut, Pihak Asing C
 wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi penjualan
 forward awal.
 Pada tanggal 10 Maret 20xx, Pihak Asing C menyerahkan
 dana valuta asing sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar
 Amerika Serikat) kepada Bank D dan menerima dana Rupiah
 sebesar Rp26.200.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua
 ratus juta rupiah) yang berasal dari perhitungan
 (Rp13.100,00 x USD2,000,000.00) yang diselesaikan dengan
 pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of
 fund).
 Pada tanggal 10 April 20xx dimana transaksi forward jual dan
 far leg swap sell-buy jatuh waktu, Pihak Asing C
 menyerahkan dana Rupiah kepada Bank D sebesar
 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari
 perhitungan ((Rp13.200,00
 USD2,000,000.00).

 –
 Rp13.000,00) x

 Contoh 3: …

 19

 Contoh 3:
 Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui
 transaksi forward paling banyak sejumlah threshold tidak
 dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (unwind)
 karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh
 (full movement of fund).
 Investor A melakukan transaksi forward jual dengan tenor 1
 (satu) bulan sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar
 Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx kepada Bank
 C dengan forward rate USD/IDR 13.000,00, dan hanya
 menyampaikan dokumen pendukung.
 Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah
 melemah hingga mencapai kurs Spot USD/IDR 13.500,00,
 Pihak Asing A ingin melakukan pengakhiran transaksi
 (unwind) atas transaksi tersebut tanpa melakukan
 pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of
 fund). Hal tersebut tidak dapat dilakukan.

 4.

 Penyelesaian transaksi secara netting atas perpanjangan transaksi
 (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination),
 dan pengakhiran transaksi (unwind) tidak dapat dilakukan untuk
 transaksi forward jual valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak
 Asing kepada Bank dengan menggunakan Underlying Transaksi
 berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar
 negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) PBI.
 Contoh:
 A Ltd. yang merupakan Pihak Asing melakukan transaksi forward
 jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD10,000,000.00

 (sepuluh …

 20

 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 20xx
 kepada Bank C dengan forward rate USD/IDR 13.000,00. Atas
 transaksi tersebut, A Ltd. menggunakan simpanan valuta asing
 pada Bank sebagai Underlying Transaksi.
 Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar Rupiah
 melemah hingga mencapai kurs Spot USD/IDR 13.500,00, A Ltd.
 ingin melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi
 tersebut dengan penyelesaian secara netting. Penyelesaian secara
 netting atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan.

 5.

 Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 oleh Pihak Asing kepada Bank atas perpanjangan transaksi (roll
 over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan
 pengakhiran transaksi (unwind) untuk Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla) dengan nilai
 nominal paling banyak sebesar threshold sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 14 ayat (1) PBI dapat dilakukan secara netting
 sepanjang didukung dengan Underlying Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah awal.

 IV. TRANSAKSI STRUCTURED PRODUCT
 1. Bank dilarang melakukan transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
 PBI.

 2. Larangan transaksi structured product sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 dikecualikan untuk structured product valuta asing
 terhadap Rupiah berupa Call Spread Option yang didukung oleh
 Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
 (3) PBI.

 3. Yang dimaksud dengan Call Spread Option sebagaimana dimaksud
 dalam angka 2 adalah gabungan beli call option dan jual call option
 yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi
 dengan strike price yang berbeda dan nominal yang sama.

 Contoh: …

 21
 Contoh:

 Atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar
 USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), Pihak Asing A
 melakukan transaksi Call Spread Option yaitu dengan cara
 melakukan pembelian Call Option dengan strike price 1 sebesar
 Rp13.000,00 dan penjualan Call Option dengan strike price 2
 sebesar Rp14.000,00 yang dilakukan secara simultan dengan
 nominal USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

 4. Bank yang melakukan transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah berupa Call Spread Option dengan Pihak Asing
 diatur sebagai berikut:
 a. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam
 bentuk structured product valuta asing terhadap Rupiah
 berupa Call Spread Option wajib memiliki Underlying
 Transaksi.
 Contoh:
 Pihak Asing A melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank B sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika
 Serikat) dengan tenor 2 (dua) tahun, maka transaksi dimaksud
 wajib memiliki Underlying Transaksi paling sedikit sebesar
 USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

 b. Nominal transaksi structured product valuta asing terhadap
 Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi nominal
 Underlying Transaksi.
 Contoh:
 X Ltd melakukan transaksi Call Spread Option valuta asing
 terhadap Rupiah dengan menggunakan Underlying Transaksi
 berupa obligasi sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar
 Amerika Serikat) maka transaksi Call Spread Option dapat
 dilakukan sepanjang tidak melebihi nominal Underlying

 Transaksi …

 22

 Transaksi, yaitu sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar
 Amerika Serikat).

 c.

 Jangka waktu transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah berupa Call Spread Option tidak melebihi
 jangka waktu Underlying Transaksi.
 Contoh:
 C Ltd. memiliki Underlying Transaksi berupa pinjaman dengan
 jangka waktu 2 (dua) tahun, maka transaksi Call Spread
 Option dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

 d. Transaksi Call Spread Option valuta asing terhadap Rupiah
 merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara
 simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak
 dihitung 2 (dua) kali.
 Contoh:
 Z Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option sebesar
 USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat).
 Meskipun transaksi Call Spread Option merupakan gabungan
 dari 2 (dua) transaksi Call Option (beli dan jual) maka nominal
 tetap dihitung sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar
 Amerika Serikat) dan bukan USD400,000.00 (empat ratus ribu
 dolar Amerika Serikat)

 5. Transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa
 Call Spread Option wajib dilakukan secara dynamic hedging
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PBI.

 6. Dynamic hedging sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatur
 sebagai berikut:
 a. Dynamic hedging dilakukan untuk memastikan pelaku
 transaksi Call Spread Option tidak terekspos pada risiko nilai
 tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs Call Spread
 Option awal.
 Contoh:
 A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan Bank B
 dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike
 price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga)
 tahun dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman. Apabila
 pada tahun ke 2 (dua) A Ltd. Menilai bahwa nilai tukar Rupiah

 akan …

 23

 akan lebih besar strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00,
 maka A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option
 berikutnya (dynamic hedging) dengan strike price 3 sama
 dengan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan strike
 price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.

 b. Dynamic hedging wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai
 berikut:
 1) Kisaran kurs tidak overlap dengan kisaran kurs transaksi
 Call Spread Option awal.
 Contoh:
 A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00
 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan
 tenor 3 (tiga) tahun dengan Underlying Transaksi berupa
 pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar
 Rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.100,00
 sehingga melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR
 15.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi Call Spread
 Option berikutnya dengan strike price 3 sebesar USD/IDR
 14.500,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.500,00
 (overlap). Hal tersebut bukan merupakan dynamic
 hedging karena terjadi overlap, sehingga transaksi
 tersebut dianggap sebagai kontrak Call Spread Option
 yang berbeda dan tidak dapat menggunakan Underlying
 Transaksi yang sama dengan transaksi Call Spread
 Option awal.

 2) Kisaran kurs tidak memiliki gap dengan kisaran kurs
 transaksi Call Spread Option awal.
 Contoh:
 X Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank C dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 14.000,00
 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan
 tenor 4 (empat) tahun dengan Underlying Transaksi
 berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai
 tukar Rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR
 16.500,00 sehingga melampaui strike price 2 yaitu

 USD/IDR …

 24

 USD/IDR 16.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi
 Call Spread Option berikutnya dengan strike price 3
 sebesar USD/IDR 16.500,00 dan strike price 4 sebesar
 USD/IDR 17.500,00 (gap). Hal tersebut bukan
 merupakan dynamic hedging karena terjadi gap, sehingga
 transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak Call Spread
 Option yang berbeda dan tidak dapat menggunakan
 Underlying Transaksi yang sama dengan transaksi Call
 Spread Option awal.

 3) Menggunakan Underlying Transaksi yang sama dan
 belum jatuh waktu.
 Contoh:
 A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option dengan
 Bank B dengan strike price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00
 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan
 tenor 3 (tiga) tahun dengan Underlying Transaksi berupa
 obligasi. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar
 Rupiah mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga
 melampaui strike price 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka
 A Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option
 berikutnya dengan strike price 3 sebesar USD/IDR
 15.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.
 Hal tersebut merupakan dynamic hedging dan dapat
 menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan
 transaksi Call Spread Option awal.

 4) Nominal tidak bersifat kumulatif.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Februari 20xx, A Ltd. melakukan
 transaksi lindung nilai atas kewajiban valuta asing yang
 dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar
 Amerika Serikat) melalui Call Spread Option dengan strike
 price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2
 sebesar USD/IDR 14.000,00 dengan nominal sebesar
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada
 tanggal 1 Agustus 20xx, nilai tukar Rupiah melemah
 menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga A Ltd.

 melakukan …

 25

 melakukan dynamic hedging dengan melakukan
 transaksi Call Spread Option berikutnya pada strike price
 3 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan strike price 4 sebesar
 USD/IDR 15.000,00, dengan nominal

 sebesar

 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).
 Nominal transaksi Call Spread Option tersebut dihitung
 bukan kumulatif namun mengacu kepada nominal
 transaksi Call Spread Option awal
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

 sebesar

 5) Memiliki jangka waktu paling kurang 6 (enam) bulan
 untuk transaksi Call Spread Option awal yang memiliki
 sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Februari 20xx, Pihak Asing B melakukan
 transaksi lindung nilai atas investasi yang dimilikinya
 sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika
 Serikat) melalui Call Spread Option dengan strike price 1
 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar
 USD/IDR 14.000,00 dengan nominal sebesar
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat),
 dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal
 1 April 20xx, nilai tukar Rupiah melemah menjadi
 sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga Pihak Asing B
 melakukan dynamic hedging dengan melakukan
 pembelian Call Spread Option pada strike price 3 sebesar
 USD/IDR 14.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR
 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00
 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu
 minimal sampai dengan 1 Oktober 20xx atau minimal 6
 (enam) bulan.

 6) Mengikuti sisa jatuh waktu transaksi Call Spread Option
 awal untuk transaksi Call Spread Option awal yang
 memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Maret 20xx, Pihak Asing C melakukan
 transaksi Call Spread Option sebesar USD2,000,000.00

 (dua …

 26

 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan strike price 1
 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan strike price 2 sebesar
 USD/IDR 15.000,00 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan
 atau tanggal 1 Juni 20xx. Pada tanggal 10 April 20xx,
 nilai tukar Rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR
 15.200,00. Atas dasar hal tersebut Pihak Asing C
 melakukan dynamic hedging dengan melakukan
 transaksi Call Spread Option yang kedua pada strike price
 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan strike price 4 sebesar
 USD/IDR 16.000,00 dengan jangka waktu paling lama
 sampai dengan jatuh waktu transaksi Call Spread Option
 awal, yaitu pada tanggal 1 Juni 20xx.

 7) Dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja apabila kurs
 pasar melampaui kisaran kurs Call Spread Option awal.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, Y Ltd. melakukan transaksi
 Call Spread Option dengan Bank Z dengan strike price 1
 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar
 USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan
 Underlying Transaksi berupa utang. Apabila pada tanggal
 1 September 20xx kurs pasar (kurs penutupan Bank
 Indonesia hari yang sama dalam LHBU) melampaui strike
 price 2 yaitu sebesar USD/IDR 15.200,00 maka Y Ltd.
 wajib melakukan transaksi Call Spread Option berikutnya
 (dynamic hedging) dengan strike price 3 sebesar USD/IDR
 15.000,00 dan strike price 4 sebesar USD/IDR 16.500,00
 (dynamic hedging) paling lambat pada 1 (satu) hari kerja
 berikutnya yaitu pada tanggal 2 September 20xx.

 8) Kurs pasar sebagaimana dimaksud pada butir 7) adalah
 kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam
 LHBU (setelah pukul 16.00); atau acuan kurs lain yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 7. Transaksi Spot yang dilakukan dalam rangka transaksi structured
 product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread Option
 dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama dengan

 transaksi …

 27

 transaksi Call Spread Option awal sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 12 PBI.
 Contoh 1:
 Pihak Asing A melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR
 dengan tenor 1 (satu) tahun dengan nominal sebesar
 USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan strike
 price 1 sebesar USD/IDR 13.000,00 dan strike price 2 sebesar
 USD/IDR 15.000,00, dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman
 sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada
 saat transaksi Call Spread Option jatuh waktu, kurs pasar berada
 pada level USD/IDR 13.500,00 sehingga Pihak Asing A melakukan
 eksekusi (exercise) transaksi Call Spread Option, dan melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot
 pada kurs pasar yaitu sebesar USD/IDR 13.000,00, dengan nominal
 sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).
 Contoh 2:
 Pihak Asing X melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR
 dengan tenor 1 (satu) tahun dengan nominal sebesar
 USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan strike
 price 1 sebesar USD/IDR 12.000,00 dan strike price 2 sebesar
 USD/IDR 14.000,00, dengan Underlying Transaksi berupa pinjaman
 sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada
 saat transaksi Call Spread Option jatuh waktu, kurs pasar berada
 pada level USD/IDR 11.500,00 dan Pihak Asing X tidak melakukan
 eksekusi (exercise) transaksi Call Spread Option tersebut, dan
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot beli pada kurs pasar yaitu USD/IDR 11.500,00
 dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika
 Serikat). Pihak Asing X dapat menggunakan Underlying Transaksi
 yang sama dengan Underlying Transaksi Call Spread Option awal
 berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi Spot dimaksud.
 Contoh 3:
 X Ltd. melakukan transaksi Call Spread Option USD/IDR dengan
 tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta
 dolar Amerika Serikat), dengan strike price 1 sebesar USD/IDR
 13.000,00 dan strike price 2 sebesar USD/IDR 14.000,00, dan

 Underlying …

 28

 Underlying Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00
 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi Call Spread
 Option jatuh waktu, kurs pasar melemah dan berada pada level
 USD/IDR 14.200,00. X Ltd. dapat melakukan pembelian valuta
 asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot pada kurs USD/IDR
 13.200,00 (dari perhitungan Rp14.200,00-(Rp14.000,00-
 Rp13.000,00)) dengan nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta
 dolar Amerika Serikat). X Ltd. dapat menggunakan Underlying
 Transaksi yang sama dengan Underlying Transaksi Call Spread
 Option awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi Spot
 dimaksud.

 V. PENGATURAN UNDERLYING DAN TRANSAKSI VALUTA ASING
 TERHADAP RUPIAH DALAM RANGKA TAX AMNESTY
 Underlying Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang
 dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait
 perpajakan berupa tax amnesty diatur sebagai berikut:
 1. Underlying Transaksi berupa kebijakan tax amnesty yang dapat
 digunakan dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 adalah yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi dana) dan didukung
 oleh dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty.
 Contoh:
 Wajib Pajak A (Pihak Asing) melakukan deklarasi dana sebesar
 USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan
 repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan tax amnesty
 sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
 Maka Wajib Pajak A dapat menggunakan bukti repatriasi dana
 sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)
 sebagai Underlying Transaksi dalam melakukan Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah.

 2. Dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty dapat
 digunakan sebagai Underlying Transaksi pada saat wajib pajak
 melakukan lindung nilai terhadap investasi dana repatriasi di pasar
 domestik, antara lain investasi saham, obligasi, dan penempatan
 dana pada Bank.

 Contoh: …

 29

 Contoh:
 Wajib Pajak B melakukan repatriasi dana valuta asing dalam
 rangka kebijakan tax amnesty sebesar USD100,000,000.00 (seratus
 juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian
 dijual untuk memperoleh Rupiah (konversi dari valuta asing ke
 Rupiah) untuk diinvestasikan sebesar ekuivalen USD40,000,000.00
 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada surat berharga
 negara, USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika
 Serikat) pada saham, dan USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar
 Amerika Serikat) pada deposito Rupiah. Wajib Pajak B kemudian
 melakukan lindung nilai terhadap investasi dimaksud melalui
 transaksi forward beli total sebesar USD100,000,000.00 (seratus
 juta dolar Amerika Serikat). Wajib Pajak B menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax
 amnesty.

 3. Dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty digunakan
 sebagai Underlying Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemerintah yang mengatur
 mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban
 menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).
 Contoh:
 Wajib Pajak C melakukan repatriasi dana dalam rangka kebijakan
 tax amnesty sebesar ekuivalen Rp500.000.000.000,00 (lima ratus
 miliar rupiah). Dana yang direpatriasi tersebut diinvestasikan dalam
 portofolio saham selama 4 (empat) tahun. Bukti dokumen repatriasi
 dana dalam rangka kebijakan tax amnesty tersebut dapat dijadikan
 dokumen Underlying Transaksi, dalam masa periode kewajiban
 menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri yaitu selama 4
 (empat) tahun.

 4. Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam
 rangka tax amnesty hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat
 terjadinya konversi dana masuk (dari valuta asing ke Rupiah) dan 1
 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana keluar (dari Rupiah
 ke valuta asing).

 Contoh 1 …

 30

 Contoh 1 (dokumen disampaikan 1 (satu) kali pada saat konversi):
 Wajib Pajak D melakukan repatriasi dana valuta asing dalam
 rangka kebijakan tax amnesty sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh
 juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian
 dijual untuk memperoleh Rupiah untuk diinvestasikan dalam aset-
 aset Rupiah ekuivalen sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta
 dolar Amerika Serikat). Wajib Pajak D hanya bisa menggunakan
 Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam
 rangka tax amnesty 1 (satu) kali, yaitu pada saat wajib pajak D
 melakukan konversi dana keluar sebesar USD10,000,000.00
 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).
 Contoh 2 (Penggunaan dokumen di akhir periode kebijakan tax
 amnesty):
 Wajib pajak E melakukan repatriasi dana tax amnesty dan
 melakukan konversi dana masuk (valuta asing ke Rupiah) sebesar
 USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat). Dalam
 masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam
 negeri, dana repatriasi tersebut diinvestasikan/ditempatkan dalam
 aset-aset Rupiah. Dengan demikian, wajib pajak E dapat
 menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi
 dana dalam rangka tax amnesty untuk melakukan konversi dana
 keluar (Rupiah ke

 valuta asing)
 sebesar
 ekuivalen

 USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) dari hasil
 likuidasi aset Rupiah pada

 menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

 5. Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana
 dalam rangka tax amnesty sebagai Underlying Transaksi pada saat
 dilakukan konversi dana keluar sebelum periode kewajiban
 menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir, maka
 hasil konversi tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata
 uang valuta asing hingga periode kewajiban menginvestasikan dana
 repatriasi di dalam negeri berakhir.
 Contoh (penggunaan dokumen dalam masa periode kebijakan tax
 amnesty):
 Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi
 dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah

 sebesar …
 akhir periode kewajiban

 31

 sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), dan
 dilakukan investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Juni 2017,
 sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana
 repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi dari Rupiah ke
 valuta asing dengan menggunakan Underlying Transaksi berupa
 dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty. Selanjutnya,
 wajib pajak F hanya dapat melakukan investasi dalam mata uang
 valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juni 2017 hingga
 berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di
 dalam negeri.

 6. Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar dilakukan
 secara bertahap, dengan menggunakan Underlying Transaksi
 berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty, dengan
 tidak melampaui nominal Underlying Transaksi dana repatriasi.
 Contoh (pembelian secara bertahap bertahap):
 Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi
 dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke Rupiah
 sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat),
 dan dilakukan investasi pada aset Rupiah. Pada tanggal 1 Maret
 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan
 dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi sebagian
 dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD20,000,000 (dua
 puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax
 amnesty, maka wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana
 tersebut dalam mata uang asing.
 Pada tanggal 1 Desember 2017, wajib pajak F kembali melakukan
 konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen
 USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), maka
 wajib pajak dapat menggunakan Underlying Transaksi berupa
 dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty yang sama,
 namun wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut
 dalam mata uang asing.
 Pada tanggal 1 Desember 2018, wajib pajak F kembali melakukan
 konversi sebagian dari Rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen
 USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat), maka

 wajib …

 32

 wajib pajak dapat kembali menggunakan Underlying Transaksi
 berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty yang
 sama, namun wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana
 tersebut dalam mata uang asing hingga berakhirnya periode
 kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

 7. Kewajiban memiliki Underlying Transaksi berupa repatriasi dana
 untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh wajib pajak
 tidak berlaku untuk perpanjangan transaksi (roll over) atau
 pengakhiran transaksi (unwind) dalam rangka penyelesaian
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka
 lindung nilai.
 Contoh 1 (perpanjangan transaksi lindung nilai (roll over)):
 Pada tanggal 1 Desember 2016, Wajib Pajak G melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta
 dolar Amerika Serikat) dengan tenor selama 1 (satu) tahun dan
 jatuh waktu tanggal 1 Desember 2017, dengan menggunakan
 Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam
 rangka tax amnesty. Pada saat transaksi forward tersebut akan
 jatuh waktu, Wajib Pajak F melakukan perpanjangan transaksi (roll
 over) selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu pada tanggal 1
 Desember 2018. Wajib Pajak G melakukan transaksi swap beli
 USD/IDR (sell buy) kepada Bank yang sama sebesar
 USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas
 perpanjangan transaksi (roll over) tersebut, Wajib Pajak G tidak
 wajib menyerahkan dokumen Underlying Transaksi baru.
 Contoh 2 (pengakhiran transaksi lindung nilai (unwind)):
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, Wajib Pajak H melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh
 waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax
 amnesty. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, Wajib
 Pajak H melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi
 forward dimaksud. Wajib Pajak H melakukan Transaksi Spot jual
 USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika
 Serikat) dengan Bank yang sama. Atas pengakhiran transaksi

 (unwind) …

 33

 (unwind) tersebut, Wajib Pajak H tidak wajib menyerahkan
 dokumen Underlying Transaksi baru.

 8. Dalam hal dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (early
 termination) atas Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 yang menggunakan Underlying Transaksi berupa dokumen
 repatriasi dana dalam rangka tax amnesty, maka hasil konversi
 dana keluar (Rupiah ke valuta asing) tersebut hanya dapat
 diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga berakhirnya
 periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam
 negeri.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak AA melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh
 waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax
 amnesty. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib
 pajak AA melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early
 termination) atas transaksi forward dimaksud. Wajib pajak AA
 melakukan transaksi swap jual USD/IDR (buy sell) kepada Bank
 yang sama sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar
 Amerika Serikat). Atas percepatan penyelesaian transaksi (early
 termination) tersebut, wajib pajak AA tidak wajib menyerahkan
 dokumen Underlying Transaksi baru. Namun demikian, dana valuta
 asing hasil konversi sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam
 instrumen valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juli
 20xx hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana
 repatriasi di dalam negeri.

 9. Dalam hal dilakukan pengakhiran transaksi (unwind) terhadap
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah menggunakan
 Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam
 rangka tax amnesty, maka wajib pajak dapat menggunakan
 dokumen repatriasi dana dalam rangka tax amnesty yang sama
 paling banyak 1 (satu) kali untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap

 Rupiah …

 34

 Rupiah dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana
 repatriasi di dalam negeri.
 Contoh:
 Pada tanggal 1 Januari 20xx, wajib pajak X melakukan transaksi
 forward beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh
 waktu tanggal 1 Oktober 20xx, dengan menggunakan Underlying
 Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka tax
 amnesty. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 1 Juli 20xx, wajib
 pajak X melakukan pengakhiran transaksi (unwind) atas transaksi
 forward dimaksud. Wajib pajak X hanya dapat kembali
 menggunakan Underlying Transaksi yang sama sebanyak 1 (satu)
 kali untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah.

 10. Underlying Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam
 rangka tax amnesty sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai
 dengan angka 9 diatur sebagai berikut:
 a. gateway awal (Bank), dokumen berupa Surat Keterangan
 Pengampunan Pajak (SKPP) dalam rangka pengalihan harta
 untuk menampung pengalihan dana wajib pajak dalam rangka
 Pengampunan Pajak;

 b. gateway tujuan (Bank), antara lain berupa surat keterangan
 mengenai riwayat investasi;

 c. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi pada huruf a dan
 b disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan
 tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak
 atau pernyataan tertulis yang authenticated dari wajib pajak
 yang memuat informasi mengenai:
 a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi;
 b) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya
 digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam
 rangka tax amnesty dalam sistem perbankan di Indonesia;

 c) hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh
 sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana
 keluar.

 VI. CERUKAN …

 35

 VI. CERUKAN INTRAHARI RUPIAH DAN VALUTA ASING
 1. Persyaratan untuk cerukan intrahari Rupiah dan valuta asing
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e PBI, diatur sebagai
 berikut:
 a.

 cerukan intrahari diberikan kepada penerima dana yang
 tercantum dalam dokumen konfirmasi dan dilaksanakan pada
 tanggal valuta pembayaran yang tercantum dalam konfirmasi
 dimaksud;

 b. nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada dokumen
 konfirmasi dimaksud, ditambah dengan saldo rekening
 penerima dana sekurang-kurangnya sama atau lebih besar
 dari nilai transaksi pembayaran yang dilaksanakan;

 c.

 transaksi pembayaran dilakukan setelah dokumen konfirmasi
 sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima terlebih
 dahulu; dan

 d. penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen
 konfirmasi harus direalisasikan pada tanggal pembayaran
 dilaksanakan.

 VII. TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING
 1. Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki
 Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (joint account)
 antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam
 negeri dengan nominal di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu
 juta dolar Amerika Serikat) per hari per Pihak Asing sepanjang
 didukung Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 19 ayat (1) dan ayat (2) PBI.

 2. Bank penerima dari suatu Transfer Rupiah yang ditujukan kepada
 Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) PBI
 adalah Bank yang menerima dana Rupiah (rekening Pihak Asing di-
 kredit-kan). Dalam hal ini Bank dimaksud wajib melakukan
 verifikasi terhadap status pihak penerima dana Rupiah dan
 dokumen Underlying Transaksi.
 Contoh:
 Pihak Asing A yang memiliki rekening pada Bank C melakukan
 penjualan USD/IDR melalui

 transaksi Spot
 sebesar
 USD1,500,000.00 …

 36

 USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)
 dengan Bank X. Pihak Asing A melakukan transfer USD ke Bank X
 dan Bank X melakukan transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing A
 pada Bank C. Atas penambahan Rupiah pada rekening Pihak Asing
 tersebut, Bank C wajib melakukan verifikasi terhadap status
 penerima dana (Pihak Asing A) dan dokumen Underlying Transaksi.

 3. Perhitungan nilai ekuivalen valuta asing ke dalam nilai Rupiah
 untuk nominal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak
 Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (joint account)
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a PBI
 menggunakan kurs JISDOR.

 VIII. DOKUMEN TRANSAKSI
 1. Bank wajib memastikan Pihak Asing memiliki Underlying Transaksi
 yang dibuktikan dengan penyampaian dokumen Underlying
 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dokumen pendukung
 untuk:
 a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas jumlah
 tertentu (threshold); atau

 b.

 transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah
 berupa Call Spread Option.

 2. Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nominal Underlying
 Transaksi yang diajukan oleh Pihak Asing dilakukan oleh Bank.

 3. Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian
 dokumen (document control/procedure) untuk memastikan agar:
 a. dokumen yang telah digunakan Pihak Asing sebagai
 Underlying Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui
 nominal Underlying transaksi.
 Contoh:
 Pada bulan Januari 20xx, Pihak Asing X melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi forward
 sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar
 Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut,
 Pihak Asing X menyerahkan dokumen Underlying Transaksi

 berupa …

 37

 berupa hasil investasi di pasar saham sebesar ekuivalen
 USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang
 diterimanya di Indonesia. Transaksi dilakukan di kantor
 cabang Bank A di Jakarta.
 Pada bulan Februari 20xx, Pihak Asing X kembali berencana
 untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 melalui transaksi forward dengan Underlying Transaksi yang
 sama melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Pihak Asing
 X dapat melakukan transaksi forward beli sebesar
 USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) karena
 transaksi forward tersebut tidak melebihi nominal Underlying
 Transaksi.

 b. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat
 beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi maka yang
 digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing
 Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen Underlying
 Transaksi tersebut. Dalam hal Pihak Asing telah melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah dengan
 menggunakan salah satu dokumen Underlying Transaksi
 tersebut maka Pihak Asing tidak dapat melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah dengan menggunakan dokumen
 Underlying Transaksi lainnya yang berasal dari satu rangkaian
 kegiatan ekonomi yang sama.
 Contoh:
 Pada bulan Januari 20xx, Y Ltd. sebagai Pihak Asing
 melakukan ekspansi pabrik dengan melakukan impor barang
 modal. Untuk itu Y Ltd. melakukan pembelian valuta asing
 terhadap Rupiah sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta
 dolar Amerika Serikat) melalui transaksi forward dengan
 menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa
 purchase order. Pada bulan Februari 20xx, Y Ltd. memperoleh
 invoice dari eksportir di luar negeri. Atas invoice dimaksud, Y
 Ltd. melakukan pembelian valuta asing sebesar
 USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat),
 meskipun sebelumnya telah melakukan pembelian dengan
 menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa

 purchase …

 38

 purchase order. Y Ltd. tidak dapat menggunakan invoice dari
 kegiatan ekonomi yang sama untuk melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah

 4. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan perdagangan
 barang dan jasa di dalam dan di luar negeri yang bersifat final maka
 dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa fotokopi invoice,
 list of invoices, atau fotokopi tax invoice.

 5. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi atas kegiatan
 perdagangan dan investasi berupa list of invoices, Bank harus
 memastikan ketersediaan invoices yang terdapat dalam list of
 invoices.

 6. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan perdagangan
 barang dan jasa di dalam dan di luar negeri berupa perkiraan maka
 dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa proyeksi arus
 kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing untuk tujuan pembayaran
 biaya operasional dari representative office Badan Hukum Asing.

 7. Rincian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud
 pada angka 4, angka 5, dan angka 6 tercantum dalam Lampiran II
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.

 8. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan investasi berupa
 foreign direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan
 investasi lainnya di dalam dan di luar negeri yang bersifat final,
 dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa bukti konfirmasi
 penjualan dan pembelian Surat Berharga, bukti perjanjian kredit,
 atau bukti pendukung keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan
 penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang Rupiah.

 9. Dalam hal Underlying Transaksi adalah kegiatan investasi di dalam
 dan di luar negeri yang berupa perkiraan maka dokumen
 Underlying Transaksi antara lain Memorandum of Understanding
 dan/atau Agreement untuk pembelian dan penjualan aset di dalam
 negeri dalam rangka merger dan/atau akuisisi sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku, dan dokumen estimasi mengenai dividen
 yang akan diterima.

 10. Dokumen Underlying Transaksi atas kepemilikan dana valuta asing
 di dalam negeri dan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal …

 39

 Pasal 4 ayat (6) PBI antara lain berupa buku tabungan, giro
 (rekening koran), bilyet deposito, dan bukti kepemilikan sertifikat
 deposito (negotiable certificate of deposit).

 11. Rincian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud
 pada angka 8, angka 9, dan angka 10 tercantum dalam Lampiran III
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.

 12. Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang
 dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) PBI dapat dijadikan sebagai
 dokumen Underlying Transaksi dengan melampirkan fotokopi
 persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah dari Bank
 Indonesia.

 13. Untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot dengan nilai nominal di atas USD25,000.00 (dua
 puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), dokumen yang disampaikan
 Pihak Asing kepada Bank berupa:
 a. Dokumen

 Underlying
 Transaksi

 yang dapat

 dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun
 berupa perkiraan; dan

 b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang
 authenticated dari Pihak Asing yang memuat informasi
 mengenai:
 1) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi
 sebagaimana dimaksud pada huruf a;

 2) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya untuk
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling
 banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam
 sistem perbankan di Indonesia; dan

 3)

 jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal
 penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying
 Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa
 perkiraan.

 Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi
 Spot di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika

 Serikat) …

 40

 Serikat) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 14. Untuk pembelian valuta asing melalui Transaksi Spot paling banyak
 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat),
 pernyataan tertulis yang authenticated dari Pihak Asing memuat
 informasi bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak
 melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat)
 per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.
 Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot paling banyak
 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat)
 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 15. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 standar (plain vanilla) dengan nilai nominal di atas
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan transaksi
 structured product valuta asing terhadap Rupiah berupa Call Spread
 Option maka dokumen yang disampaikan Pihak Asing kepada Bank
 berupa:
 a. Dokumen

 Underlying
 Transaksi
 yang dapat

 dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang
 berupa perkiraan; dan

 b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang
 authenticated dari Pihak Asing yang memuat informasi
 mengenai:
 1) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi
 sebagaimana dimaksud pada huruf a;

 2) penggunaan dokumen Underlying Transaksi hanya untuk
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling
 banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam
 sistem perbankan di Indonesia;

 3)

 jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal
 penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying
 Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa
 perkiraan pembelian valuta asing terhadap Rupiah; dan

 4) sumber …

 41
 4)

 sumber, jumlah, dan waktu penerimaan valuta asing,
 dalam hal dokumen Underlying Transaksi sebagaimana
 dimaksud pada huruf a berupa perkiraan penjualan
 valuta asing terhadap Rupiah.

 Contoh pernyataan tertulis yang authenticated untuk
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 standar (plain vanilla) dengan nilai nominal di atas
 USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan
 transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah
 berupa Call Spread Option adalah sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 16. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling
 banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat)
 yang diselesaikan secara netting maka dokumen pendukung
 mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
 angka 15.
 Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang
 authenticated untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar
 Amerika Serikat) yang diselesaikan secara netting adalah
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.

 17. Pernyataan tertulis yang authenticated sebagaimana dimaksud pada
 angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16 dapat berupa surat
 elektronik resmi (official email), SWIFT message, negative
 confirmation, atau sistem business internet banking.

 18. Untuk Transaksi Spot di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu
 dolar Amerika Serikat), dokumen Underlying Transaksi dan
 dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada
 tanggal transaksi. Apabila dokumen Underlying Transaksi dan
 dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi
 maka dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung
 wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.

 19. Dalam …

 42

 19. Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar
 USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) secara
 berangsur (bertahap) mencapai nilai di atas USD25,000.00 (dua
 puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam 1
 (satu) bulan yang sama maka dokumen Underlying Transaksi
 dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang
 melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat)
 atau ekuivalennya.
 Contoh:
 Pada tanggal 10 November 20xx, Pihak Asing melakukan pembelian
 valuta asing terhadap Rupiah sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu
 dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 14 November 20xx,
 Pihak Asing yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika
 Serikat). Selanjutnya pada tanggal 19 November 20xx, Pihak Asing
 kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat)
 maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19
 November 20xx tersebut telah melampaui USD25,000.00 (dua
 puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian untuk
 pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut,
 Pihak Asing menyediakan dokumen Underlying Transaksi sebesar
 USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat).

 20. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 standar (plain vanilla) di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar
 Amerika Serikat) dan transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah berupa Call Spread Option, dokumen Underlying
 Transaksi dan dokumen pendukung dilampirkan pada tanggal
 transaksi. Dalam hal dokumen Underlying Transaksi dan/atau
 dokumen pendukung tidak dapat diterima pada tanggal transaksi
 maka dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen
 pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima)
 hari kerja setelah tanggal transaksi.

 Contoh: …

 43

 Contoh:
 Pihak Asing akan melakukan investasi penyertaan langsung dan
 akan melakukan transaksi forward jual USD/IDR dengan Bank
 sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat)
 pada tanggal 18 November 20xx dengan tenor 3 (tiga) bulan. Pada
 saat transaksi forward dilakukan, Bank wajib memastikan bahwa
 Pihak Asing menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan
 dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 25 November
 20xx, baik Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah akan
 diselesaikan secara netting maupun diselesaikan dengan
 pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

 21. Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 memiliki Underlying Transaksi dengan jatuh waktu kurang dari 5
 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dokumen Underlying
 Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima oleh Bank paling
 lambat pada tanggal jatuh waktu.
 Contoh:
 C Ltd. melakukan transaksi forward beli USD/IDR sebesar
 USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada
 tanggal 12 Desember 2016 dengan tenor 2 (dua) bulan (jatuh waktu
 tanggal 12 Februari 2017) dan tidak wajib menyampaikan dokumen
 Underlying Transaksi. Pada tanggal 9 Februari 2017, C Ltd.
 bermaksud untuk melakukan unwind transaksi dan diselesaikan
 secara netting melalui transaksi forward jual 3 (tiga) hari (jatuh
 waktunya sama dengan jatuh waktu forward awal). C Ltd. wajib
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen
 pendukung paling lambat tanggal jatuh waktu transaksi forward,
 yaitu tanggal 12 Februari 2017. Dalam hal sampai dengan tanggal
 12 Februari 2017 C Ltd. tidak dapat menyampaikan dokumen
 Underlying Transaksi dan dokumen pendukung maka penyelesaian
 transaksi forward beli dan forward jual dilakukan dengan
 pemindahan dana pokok secara penuh (full movement of fund).

 22. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan dokumen
 pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika

 Serikat) …

 44

 Serikat) yang akan diselesaikan secara netting, wajib diterima oleh
 Bank paling lambat pada:
 a.

 tanggal valuta, dalam hal perpanjangan transaksi (roll over),
 percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan
 pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui Transaksi
 Spot;

 b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal
 perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian
 transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi
 (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah; atau

 c.

 tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (roll
 over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination),
 dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah
 tanggal transaksi.
 Contoh:
 Pihak Asing melakukan transaksi forward beli USD/IDR
 sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika
 Serikat) pada tanggal 19 November 2016 dengan tenor 1 (satu)
 bulan (jatuh waktu tanggal 19 Desember 2016) dan tidak wajib
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal
 16 Desember 2016, Pihak Asing bermaksud untuk melakukan
 unwind transaksi dan diselesaikan secara netting melalui
 transaksi forward jual 3 (tiga) hari (jatuh waktunya sama
 dengan jatuh waktu forward awal yaitu tanggal 19 Desember
 2016). Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi atas forward
 beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu
 dolar Amerika Serikat) dan dokumen pendukung paling lambat
 pada tanggal jatuh waktu transaksi forward yaitu 19
 Desember 2016. Dalam hal Bank tidak menerima dokumen
 Underlying Transaksi dan dokumen pendukung dari Pihak
 Asing, penyelesaian transaksi forward beli dan forward jual

 dilakukan …

 45

 dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (full
 movement of fund).

 23. Bank dapat menerima dokumen pendukung secara berkala
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PBI untuk Transaksi Valuta
 Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing apabila:
 a. dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan
 b. Bank telah mengetahui track record Pihak Asing dengan baik
 antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 dilakukan Pihak Asing secara reguler dari waktu ke waktu.

 Bank yang melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen
 pendukung dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1
 (satu) tahun kalender.
 Contoh:
 Pihak Asing ABC Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap
 Rupiah kepada Bank X yang merupakan bank kustodian pada
 tanggal 13 November 2016 sebesar USD1,200,000.00 (satu juta dua
 ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi ini Bank X wajib
 memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen Underlying
 Transaksi dan dokumen pendukung pernyataan tertulis yang
 authenticated. Pada tanggal 19 Desember 2016 ABC Ltd. melakukan
 penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar
 USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).
 Atas penjualan ini, Bank X wajib memastikan ABC Ltd.
 menyampaikan dokumen Underlying Transaksi. Pada tanggal 20
 Januari 2017, ABC Ltd. kembali melakukan penjualan valuta asing
 terhadap Rupiah kepada Bank X sebesar USD1,300,000.00 (satu
 juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas penjualan ini Bank
 X wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen Underlying
 Transaksi dan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis
 yang authenticated.

 24. Bank yang tidak melakukan fungsi kustodian dapat menerima
 dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 13
 huruf b dan angka 15 huruf b dari Pihak Asing paling kurang 1
 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender apabila:
 a. dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan

 b. Bank …

 46

 b. Bank telah mengetahui track record Pihak Asing dengan baik
 antara lain dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang
 dilakukan Pihak Asing secara reguler dari waktu ke waktu.

 25. Pihak Asing yang melakukan pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar
 USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per
 bulan, dokumen pendukung disampaikan paling kurang 1 (satu)
 kali dalam 1 (satu) bulan kalender.
 Contoh:
 Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah
 melalui Transaksi Spot kepada Bank Y pada tanggal 19 November
 20xx sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
 Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C
 menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang
 authenticated. Pada tanggal 26 November 20xx Pihak Asing C
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot kepada Bank Y sebesar USD5,000.00 (lima ribu
 dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Pihak Asing C tidak
 wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang
 authenticated. Pada tanggal 16 Desember 20xx Pihak Asing C
 melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui
 Transaksi Spot kepada Bank Y sebesar USD20,000.00 (dua puluh
 ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank Y wajib
 memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa
 pernyataan tertulis yang authenticated.

 26. Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
 angka 23, angka 24, dan angka 25 dilakukan pada transaksi
 pertama.

 27. Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran II dan Lampiran III, Bank dapat:
 a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada
 Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) untuk
 dikonsultasikan kepada Bank Indonesia; atau

 b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia cq.
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan.

 IX. PELAPORAN …

 47

 IX. PELAPORAN
 1.

 Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah termasuk transaksi structured product valuta asing
 terhadap Rupiah berupa Call Spread Option melalui sistem
 pelaporan Bank Indonesia, yaitu Laporan Harian Bank Umum
 (LHBU).

 2. Mekanisme pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah
 mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan
 Harian Bank Umum (LHBU).

 X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 1. Dalam hal Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) PBI
 maka surat teguran tertulis tersebut disampaikan oleh Bank
 Indonesia kepada Bank yang bersangkutan, dengan tembusan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai
 berikut:
 a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari
 nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap
 pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 Contoh:
 Pada tanggal 5 September 20xx, Pihak Asing melakukan
 pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi
 Spot sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika
 Serikat) di Bank A. Atas pembelian valuta asing terhadap
 Rupiah tanggal 5 September 20xx, Bank A tidak meminta
 Pihak Asing untuk memberikan dokumen Underlying
 Transaksi, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang
 melebihi threshold sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima
 ribu dolar Amerika Serikat). Atas pelanggaran tersebut, Bank
 A dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban

 membayar …

 48

 membayar yang dihitung dari nilai nominal USD35,000.00 x
 1%, yaitu USD350.00 (jika kurs JISDOR pada tanggal 15
 September 20XX adalah sebesar USD/IDR 10.000,00 maka
 ekuivalen perhitungan sanksi adalah Rp3.500.000,00) tetapi
 minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

 b. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan oleh Bank
 Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank
 yang bersangkutan di Bank Indonesia.

 XI. PENUTUP
 1.

 Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17
 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap
 Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;

 b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/16/DPM tanggal 12
 Juni 2015 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September 2014
 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank
 dengan Pihak Asing;

 c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/21/DPM tanggal 28
 Agustus 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September
 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara
 Bank dengan Pihak Asing; dan

 d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/50/DPM tanggal 21
 Desember 2015 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17 September
 2014 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara
 Bank dengan Pihak Asing,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 2.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13
 Desember 2016.

 Agar …

 49
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 NANANG HENDARSAH
 KEPALA DEPARTEMEN

 PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/35/DPPK|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing </reg_title>
<set_date> 13 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 13 Desember 2016 </effective_date>
<replaced_reg> '17/50/DPM|SE-BI/2015', '17/21/DPM|SE-BI/2015', '16/15/DPM|SE-BI/2014', '17/16/DPM|SE-BI/2015' </replaced_reg>
<related_reg> '18/19/PBI/2016' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi X' </penalty_list>
"
" 1

 No. 17/35/DPSP
 Jakarta, 13 November 2015

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA PESERTA SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS
 SETTLEMENT DAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA

 Perihal : Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank
 Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring
 Berjadwal Oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5704) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015
 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan
 Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5762) serta dalam rangka menjaga kelancaran kegiatan
 operasional Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dalam
 masa awal implementasi penyempurnaan Sistem Bank Indonesia-Real
 Time Gross Settlement, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai
 batas nilai nominal transfer dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real
 Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk
 kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan

 Bank...

 2

 Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai
 perbankan syariah.

 2. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya
 disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan
 sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan
 seketika per transaksi secara individual.

 3. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya
 disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank
 Indonesia dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring
 Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada
 Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan
 Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.

 4. Penyelenggara adalah Bank Indonesia sebagai penyelenggara
 Sistem BI-RTGS dan penyelenggara SKNBI.

 5. Peserta Sistem BI-RTGS adalah pihak yang telah memenuhi
 persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari
 Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-
 RTGS.

 6. Peserta SKNBI adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan
 dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai
 peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.

 7. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi
 keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening
 Setelmen Dana, Rekening Surat Berharga, dan/atau rekening
 lainnya di Bank Indonesia.

 II. BATAS NILAI NOMINAL TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BI-RTGS

 A. Penyelenggara menetapkan batas nilai nominal transfer dana
 antar Bank Peserta Sistem BI-RTGS untuk kepentingan nasabah.

 B. Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam
 huruf A berlaku untuk transaksi single credit dan transaksi
 multiple credit.

 C. Batas...

 3

 C. Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam
 huruf B diatur sebagai berikut:
 1. Terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan
 tanggal 30 Juni 2016, batas nilai nominal transfer dana
 adalah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 per instruksi Setelmen Dana.

 2. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, batas nilai nominal
 transfer dana adalah di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah) per instruksi Setelmen Dana.

 III. BATAS NILAI NOMINAL TRANSFER DANA MELALUI SKNBI

 A. Penyelenggara menetapkan batas nilai nominal transfer dana
 antar Peserta SKNBI yang dapat diperhitungkan dalam layanan
 transfer dana.

 B. Batas nilai nominal transfer dana sebagaimana dimaksud dalam
 huruf A diatur sebagai berikut:
 1. Terhitung sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan
 tanggal 30 Juni 2016, nilai nominal transfer dana tidak
 dibatasi.

 2. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016, nilai nominal transfer
 dana dibatasi paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
 juta rupiah) per transaksi.

 IV. PENGUMUMAN
 A. Seluruh Peserta Sistem BI-RTGS dan Peserta SKNBI harus
 mengumumkan batas nilai nominal transfer dana melalui Sistem
 BI-RTGS dan SKNBI kepada nasabah.

 B. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus
 diletakkan di setiap kantor Peserta Sistem BI-RTGS dan Peserta
 SKNBI pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.

 V. KETENTUAN PENUTUP
 Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:
 A. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/47/DASP tanggal 13
 Oktober 2005 perihal Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar

 Bank...

 4

 Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem Bank
 Indonesia-Real Time Gross Settlement Sehubungan dengan Hari
 Libur Nasional Tertentu; dan

 B. ketentuan mengenai batas nilai nominal transfer dana yang
 dapat diperhitungkan dalam layanan transfer dana melalui
 SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.5 Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 17/13/DPSP tanggal 5 Juni 2015 perihal
 Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank
 Indonesia,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16

 November 2015
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 BRAMUDIJA HADINOTO

 KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 17/35/DPSP|SE-BI/2015 </reg_id>
<reg_title> Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 13 November 2015 </set_date>
<effective_date> 16 November 2015 </effective_date>
<replaced_reg> '17/13/DPSP|SE-BI/2015 | butir VI.A.5', '7/47/DASP|SE-BI/2005' </replaced_reg>
<related_reg> '17/9/PBI/2015', '17/18/PBI/2015' </related_reg>
"
" No. 14/ 5 /DSM
 Jakarta, 27 Januari 2012

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal
 Laporan Bulanan Bank Umum

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950) sebagaimana telah
 diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 12/2/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5113) dan dalam rangka menyelaraskan ketentuan Bank
 Indonesia dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di
 Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 sebagaimana
 telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/7/DSM
 tanggal 10 Maret 2010 sebagai berikut:

 1. Ketentuan ...

 1. Ketentuan dalam angka II mengenai format Laporan dan tata cara
 pelaporan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank
 Umum (LBU) 2008 diubah sehingga Pedoman Penyusunan Laporan
 Bulanan Bank Umum (LBU) 2008 menjadi sebagaimana terlampir
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku
 sejak pelaporan data bulan Januari 2012 yang disampaikan pada
 bulan Februari 2012.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 27 Januari 2012

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 HARTADI A. SARWONO
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 14/5/DSM|SE-BI/2012 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum </reg_title>
<set_date> 27 Januari 2012 </set_date>
<effective_date> 27 Januari 2012 </effective_date>
<changed_reg> '11/2/DSM|SE-BI/2009' </changed_reg>
<extension_of> '12/7/DSM|SE-BI/2010' </extension_of>
<related_reg> '10/40/PBI/2008', '12/2/PBI/2010', '12/7/DSM|SE-BI/2010', '11/2/DSM|SE-BI/2009' </related_reg>
"
" No. 7/16/DPM
 Jakarta, 31 Mei 2005
 SURAT EDARAN

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/7/DPM
 tanggal 29 Maret 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum
 ---------------------------------------------------------------------------------

 Sehubungan dengan diperlukannya perpanjangan masa peralihan yang lebih

 memadai dari sistem Pusat Informasi Pasar Uang ke sistem Laporan Harian Bank
 Umum maka Surat Edaran Nomor 7/7/DPM tanggal 29 Maret 2005 tentang Laporan
 Harian Bank Umum, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia

 Nomor 4483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

 Bank Indonesia Nomor 7/12/PBI/2005 tanggal 31 Mei 2005 (Lembaran Negara
 Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4499), perlu dilakukan perubahan sebagai berikut:
 1. Ketentuan butir V.E.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Penyampaian dan atau koreksi LHBU oleh Bank Pelapor dilakukan setiap Hari
 Kerja.

 2. Ketentuan angka VI.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Untuk penambahan setiap user id, Bank Pelapor dikenakan biaya yang terdiri
 dari biaya lisensi sistem LHBU dan biaya pemeliharaan sistem LHBU yang
 masing-masing besarnya ditetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai biaya LHBU dan biaya PIPU.

 3. Ketentuan angka VI ditambah 1 angka, yakni angka 5 yang berbunyi sebagai
 berikut:
 5. Dalam hal Bank Pelapor menambah fasilitas user id sebagaimana dimaksud
 pada angka 3, Bank Pelapor mengajukan permohonan secara tertulis kepada
 Bank Indonesia cq. Satuan kerja yang membidangi Manajemen Informasi, Jl.
 M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10110.

 4. Lampiran ...

 2

 4. Lampiran 4 sebagaimana dimaksud pada butir VII.1.d diubah sehingga menjadi
 sebagaimana contoh terlampir.

 5. Ketentuan angka VII.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. a. Dalam rangka perolehan informasi hasil olahan LHBU sebagaimana
 dimaksud pada angka 2, Pelanggan PIPU dikenakan biaya PIPU yang
 dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan PIPU.

 b. Biaya PIPU sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari biaya lisensi
 sistem LHBU, biaya pemeliharaan sistem LHBU dan biaya perolehan
 informasi hasil olahan LHBU yang masing-masing besarnya ditetapkan
 dalam surat edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya
 LHBU dan biaya PIPU.

 6. Ketentuan angka X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka sejak tanggal 26 Agustus 2005
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/28/DPM tanggal 17 November 2003
 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Pusat Informasi Pasar Uang, dicabut dan
 dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2005.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar maklum.

 BANK INDONESIA,

 BUDI MULYA
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 7/16/DPM|SE-BI/2005 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/7/DPM tanggal 29 Maret 2005 perihal Laporan Harian Bank Umum </reg_title>
<set_date> 31 Mei 2005 </set_date>
<effective_date> 31 Mei 2005 </effective_date>
<changed_reg> '7/7/DPM|SE-BI/2005' </changed_reg>
<replaced_reg> '5/28/DPM|SE-BI/2003' </replaced_reg>
<related_reg> '7/12/PBI/2005', '7/7/DPM|SE-BI/2005', '7/10/PBI/2005' </related_reg>
"
" No. 11/ 5 /DPNP
 Jakarta, 28 Januari 2009

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Bank Umum
 Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4976) dan mempertimbangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003
 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4292), maka perlu untuk mengatur lebih lanjut
 ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum dalam Surat Edaran yang
 mencakup hal-hal sebagai berikut :

 I. UMUM

 1. Kondisi persaingan yang semakin tajam memaksa perbankan nasional
 aktif dalam menciptakan peluang-peluang yang dapat meningkatkan
 pelayanan kepada nasabah antara lain melalui perluasan produk/jasa,
 pasar dan jaringan.

 2. Sebagai …

 2. Sebagai regulator, Bank Indonesia berkepentingan untuk melindungi
 nasabah dan memelihara kelangsungan usaha Bank. Sehubungan
 dengan hal tersebut Bank diwajibkan untuk menyampaikan
 permohonan izin atau laporan kepada Bank Indonesia sebelum
 dan/atau setelah Bank melakukan perluasan produk/jasa, pasar dan
 jaringan.

 3. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian
 laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia tersebut di atas dilakukan
 dengan menggunakan format pada lampiran, yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 II. MANAJEMEN RISIKO

 Perluasan jaringan kantor Bank selain memberikan peluang dalam
 memperluas pelayanan Bank kepada nasabah juga berpotensi menimbulkan
 risiko yang dapat merugikan Bank maupun nasabah.
 Dalam melakukan perluasan jaringan kantor, Bank harus melakukan
 pengkajian terhadap risiko yang mungkin timbul dari pembukaan jaringan
 kantor tersebut. Untuk itu Bank harus memperhatikan kondisi keuangan
 Bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank, tingkat persaingan Bank yang
 sehat, tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional, dan pelayanan
 terhadap nasabah.

 III. PEJABAT EKSEKUTIF
 Pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib
 dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

 Apabila …

 Apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat
 Eksekutif dimaksud memiliki rekam jejak negatif, maka Bank wajib segera
 membatalkan pengangkatan dan mengganti pejabat yang bersangkutan.
 Dalam rangka penelitian dan penilaian dimaksud, apabila dipandang perlu
 Bank Indonesia dapat melakukan wawancara untuk klarifikasi dan
 konfirmasi guna memastikan kelayakan yang bersangkutan.

 IV. KANTOR WILAYAH DAN KANTOR FUNGSIONAL YANG
 MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL
 Kegiatan operasional adalah kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran
 dana dengan melakukan satu atau lebih kegiatan di bawah ini:
 a. penerimaan nasabah;
 b. penerimaan/pengeluaran kas;
 c. pemrosesan permohonan penyaluran/penghimpunan dana; atau
 d. memberikan keputusan atas permohonan penyaluran/penghimpunan
 dana.

 V. KEGIATAN PAMERAN
 Kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat
 permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan
 setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk dalam Kegiatan
 Pelayanan Kas sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia.
 Dengan demikian, seandainya persyaratan setoran awal minimal dalam
 pembukaan rekening tabungan adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus
 ribu Rupiah), maka setoran awal yang boleh diterima Bank adalah sebesar
 Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Apabila Bank menerima setoran

 awal …

 awal lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) maka kegiatan
 tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pameran, tetapi sebagai
 Kegiatan Pelayanan Kas.
 Dalam hal kegiatan pameran dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari
 30 (tiga puluh) hari maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai
 kegiatan pameran, tetapi sebagai Kegiatan Pelayanan Kas.

 VI. PERUBAHAN NAMA BANK
 Perubahan nama Bank wajib dilakukan mengikuti ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi
 di luar Bank Indonesia antara lain Departemen Perindustrian dan
 Perdagangan, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal
 instansi terkait sebagaimana dimaksud di atas mengeluarkan dokumen
 persetujuan perubahan nama Bank, maka dokumen persetujuan dimaksud
 disampaikan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan pengajuan
 permohonan perubahan nama Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia tentang Bank Umum.

 VII. RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR DALAM RENCANA
 BISNIS BANK
 1. Bank yang akan melaksanakan pembukaan, perubahan status,
 pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang
 meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,
 Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas
 wajib mencantumkan rencana dimaksud dalam Rencana Bisnis Bank
 pada bagian Rencana Perubahan Jaringan Kantor.

 2. Rencana ...

 2. Rencana alamat lokasi pembukaan, perubahan status, pemindahan
 alamat, dan/atau penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor
 Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan
 Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan
 sebagai berikut:
 a) dalam hal rencana lokasi kantor berada di wilayah propinsi DKI
 Jakarta, paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta.

 b) dalam hal rencana lokasi kantor berada di luar wilayah propinsi
 DKI Jakarta maka paling kurang menyebutkan nama kabupaten/
 kotamadya dimana lokasi kantor akan dibuka dan/atau
 dipindahkan.

 VIII. LAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR
 DALAM LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS BANK
 TRIWULANAN
 1. Bank yang telah melaksanakan pembukaan, perubahan status,
 pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang
 meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,
 Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas
 wajib mencantumkan pelaksanaan dimaksud dalam Laporan Realisasi
 Rencana Bisnis Bank triwulanan.

 2.

 Informasi pelaksanaan perubahan jaringan kantor Bank dalam
 Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan wajib
 menyebutkan alamat lengkap lokasi:
 a) pembukaan Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas;

 b) pemindahan …

 b) pemindahan Kantor Wilayah, Kantor Kas, Kegiatan Pelayanan
 Kas, dan/atau Kantor Fungsional yang tidak melakukan kegiatan
 operasional; dan/atau

 c) penutupan Kantor Wilayah, Kantor Kas, dan/atau Kegiatan
 Pelayanan Kas.

 IX. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN
 LAPORAN
 1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian
 laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut
 wajib diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan
 menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran 1 sampai dengan
 Lampiran 31.a sesuai jenis peruntukannya dengan berpedoman kepada
 tata cara penyampaian surat dan tembusan sebagaimana diatur dalam
 Lampiran A.

 2. Dalam hal format lampiran tidak diatur secara khusus dalam Surat
 Edaran ini, maka format penyampaian pengajuan permohonan atau
 rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-
 masing Bank.

 X. PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN
 LAPORAN
 1. Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepada Gubernur Bank
 Indonesia/Pimpinan Bank Indonesia, Up. Direktorat Perizinan dan
 Informasi Perbankan (DPIP), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No.2
 Jakarta 10350.

 2. Penyampaian …

 2. Penyampaian laporan pelaksanaan yang diajukan kepada Bank
 Indonesia, Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPB), dialamatkan ke
 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, kecuali laporan pengangkatan,
 pemberhentian, penggantian, atau pengangkatan sementara Pejabat
 Eksekutif disampaikan kepada alamat sebagaimana angka 1.

 3. Penyampaian permohonan izin dan laporan pelaksanaan yang
 diajukan kepada Pimpinan Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia,
 Up. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dialamatkan dengan
 mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 pada Lampiran B.

 4. Penyampaian rencana yang diajukan kepada Bank Indonesia
 Up. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP)
 dialamatkan ke Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang
 berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau
 Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di
 luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia dengan mengacu
 kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada
 Lampiran B.

 5. Penyampaian permohonan izin dan laporan lainnya selain
 sebagaimana dimaksud dalam angka IX.1, dialamatkan kepada Bank
 Indonesia Up. Direktorat Pengawasan Bank (DPB), Jl. M.H. Thamrin
 No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja
 Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat
 bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat
 Bank Indonesia dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja
 kantor Bank Indonesia pada Lampiran B.

 XI. PERALIHAN …

 XI. PERALIHAN KANTOR KAS
 Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 PBI tentang Bank Umum
 yang dimaksud dengan Kantor Kas adalah kantor Bank yang semata-mata
 melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas
 dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan
 pelayanan kepada nasabah baru. Bagi Kantor Kas yang melakukan kegiatan
 usaha tidak sesuai dengan pengertian tersebut, wajib menyesuaikan
 kegiatannya paling lambat akhir tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 87 PBI tentang Bank Umum. Penyesuaian tersebut dapat berupa
 memindahkan aktivitas yang tidak termasuk kegiatan Kantor Kas ke kantor
 lain atau meningkatkan status Kantor Kas tersebut menjadi sekurang-
 kurangnya Kantor Cabang Pembantu.

 XII. PENUTUP

 Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka:
 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/8/DPNP tanggal 16 Maret
 2001 tentang Bank Umum; dan

 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/17/DPNP tanggal 27 Juli 2001
 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/8/DPNP
 tanggal 16 Maret 2001 tentang Bank Umum;

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal

 28 Januari 2009.

 Agar …

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HALIM ALAMSYAH

 DIREKTUR PENELITIAN DAN
 PENGATURAN PERBANKAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 11/5/DPNP|SE-BI/2009 </reg_id>
<reg_title> Bank Umum </reg_title>
<set_date> 28 Januari 2009 </set_date>
<effective_date> 28 Januari 2009 </effective_date>
<replaced_reg> '3/17/DPNP|SE-BI/2001', '3/8/DPNP|SE-BI/2001' </replaced_reg>
<related_reg> '11/1/PBI/2009', '5/8/PBI/2003' </related_reg>
"
" No. 11/ 30 /DPNP
 Jakarta, 30 Oktober 2009

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 10/19/DPNP tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang
 Diakui Bank Indonesia

 Sehubungan dengan penyempurnaan daftar peringkat yang diterbitkan

 oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia dan penutupan kegiatan
 operasional PT Moody’s Indonesia, maka dipandang perlu untuk mencabut dan
 mengganti Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 10/19/DPNP tanggal 30 April 2008 tentang Lembaga
 Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia dengan Lampiran 1,
 Lampiran 2, dan Lampiran 3 pada Surat Edaran ini.
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak

 tanggal 30 Oktober 2009.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HALIM ALAMSYAH

 DIREKTUR PENELITIAN DAN
 PENGATURAN PERBANKAN

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/30/DPNP tanggal 30 Oktober 2009

 Lampiran 1
 Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia

 Lembaga Pemeringkat
 Moody’s

 Peringkat Jangka
 Pendek

 Peringkat Jangka Menengah
 dan Jangka Panjang

 P-1; P-2; P-3; NP Aaa; Aa1; Aa2; Aa3; A1; A2;
 A3; Baa1; Baa2; Baa3; Ba1;
 Ba2; Ba3; B1; B2; B3; Caa1;
 Caa2; Caa3; Ca; C

 Standard and Poor’s A-1; A-2; A-3; B;
 B-1; B-2; B-3; C; D

 Fitch Ratings

 PT. Pemeringkat Efek
 Indonesia (Pefindo)

 PT. Fitch Ratings
 Indonesia

 F1+; F1; F2; F3; B;
 C; D

 idA1; idA2; idA3;

 idA4; idB; idC; idSD;
 idD

 F1+(idn); F1(idn);
 F2(idn); F3(idn);
 B(idn); C(idn);
 D(idn)

 AAA; AA+; AA; AA-; A+; A;
 A-; BBB+; BBB; BBB-; BB+;
 BB; BB-; B+; B; B-; CCC+;
 CCC; CCC-; CC; C; D

 AAA; AA+; AA; AA-; A+; A;
 A-; BBB+; BBB; BBB-; BB+;
 BB; BB-; B+; B; B-; CCC;
 CC; C; RD; D

 idAAA; idAA+; idAA; idAA-;
 idA+; idA; idA-; idBBB+;

 idBBB; idBBB-; idBB+; idBB;
 idBB-; idB+; idB; idB-; idCCC;
 idSD; idD

 AAA(idn); AA+(idn);

 AA(idn); AA-(idn); A+(idn);
 A(idn); A-(idn); BBB+(idn);
 BBB(idn); BBB-(idn);

 BB+(idn); BB(idn); BB-(idn);
 B+(idn); B(idn); B-(idn);
 CCC(idn); CC(idn); C(idn);
 DDD(idn); DD(idn); D(idn); E

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/30/DPNP tanggal 30 Oktober 2009

 Lampiran 2

 Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Investasi Minimum (Investment Grade)
 Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank
 dalam Kategori Kualifikasi (Qualifying) atau Dinilai Lancar

 Peringkat Investasi Minimum
 Lembaga Pemeringkat
 Moody’s

 Standard and Poor’s
 Fitch Ratings

 PT. Pemeringkat Efek
 Indonesia (Pefindo)

 PT. Fitch Ratings Indonesia

 Surat Berharga
 Jangka Pendek

 P-3
 A-3
 F3

 idA4
 F3(idn)
 Surat Berharga

 Jangka Menengah dan
 Jangka Panjang
 Baa3
 BBB-
 BBB-

 idBBB-
 BBB- (idn)

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/30/DPNP tanggal 30 Oktober 2009

 Lampiran 3

 Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Minimum

 Dalam Rangka Menggolongkan Surat Berharga yang Dimiliki Bank
 yang Dinilai Kurang Lancar

 Peringkat Minimum
 Lembaga Pemeringkat
 Moody’s

 Standard and Poor’s
 Fitch Ratings

 PT. Pemeringkat Efek
 Indonesia (Pefindo)

 PT. Fitch Ratings Indonesia

 Surat Berharga
 Jangka Pendek

 NP
 B
 B

 idB
 B (idn)
 Surat Berharga

 Jangka Menengah dan
 Jangka Panjang
 Ba1

 BB+
 BB+

 idBB+
 BB+ (idn)

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 11/30/DPNP|SE-BI/2009 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/19/DPNP tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 30 Oktober 2009 </set_date>
<effective_date> 30 Oktober 2009 </effective_date>
<changed_reg> '10/19/DPNP|SE-BI/2008' </changed_reg>
<related_reg> '10/19/DPNP|SE-BI/2008' </related_reg>
"
" No. 16/ 17 /DSta
 Jakarta, 22 Oktober 2014
 S U R A T E D A R A N
 Kepada
 SEMUA BANK

 Perihal : Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan
 Harian Bank Umum

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5194) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
 terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523) maka perlu dilakukan
 perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM
 tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum sebagai
 berikut:
 1. Mengubah cakupan informasi yang harus disampaikan oleh Bank
 dalam Form 407 pada angka II Penjelasan Formulir dan Cakupan
 Informasi Yang Dilaporkan – Lampiran 1 Pedoman Penyusunan
 Laporan Harian Bank Umum, menjadi sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran 1.

 2. Menambahkan sandi jenis pengecualian Pinjaman Luar Negeri (PLN)
 yaitu sandi 70 sampai dengan 75 dalam Form 407 pada angka III
 Penjelasan Pengisian Field atau Kolom – Lampiran 1 Pedoman
 Penyusunan Laporan Harian Bank Umum, menjadi sebagaimana

 tercantum…

 2

 tercantum dalam Lampiran 1.

 3. Menambahkan sandi yang divalidasi di kolom jenis PLN yaitu sandi 70
 sampai dengan 75 dalam Form 407 pada Bab 2 Sistem Validasi –
 Lampiran 2 Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Harian Bank Umum,
 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

 4. Menambahkan sandi jenis PLN yang dikecualikan yaitu sandi 70
 sampai dengan 75 dalam Form 407 pada Bab 5 – Template dan
 Spesifikasi – Lampiran 2 Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Harian
 Bank Umum, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

 5. Lampiran 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta
 Lampiran 2 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal

 3 November 2014.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 HENDY SULISTIOWATY
 KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 16/17/DSta|SE-BI/2014 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum </reg_title>
<set_date> 22 Oktober 2014 </set_date>
<effective_date> 3 November 2014 </effective_date>
<changed_reg> '13/3/DPM|SE-BI/2011' </changed_reg>
<related_reg> '13/3/DPM|SE-BI/2011', '7/1/PBI/2005', '13/8/PBI/2011', '16/7/PBI/2014' </related_reg>
"
" No. 18/28/DPU
 Oktober 2016

 Jakarta, 24 November 2016

 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Tata Cara Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan
 Keasliannya

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5323), perlu mengatur ketentuan
 mengenai klarifikasi atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
 I. KETENTUAN UMUM
 A. Definisi
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata
 uang.

 2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 syariah.

 B. Pihak yang Meminta Klarifikasi atas Uang Rupiah yang
 Diragukan Keasliannya
 1. Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank
 Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya.

 2. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 meliputi:

 a. Bank . . .

 a. Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank
 untuk melakukan pengolahan Uang Rupiah; dan

 b. pihak selain Bank.

 3. Yang dimaksud dengan pihak selain Bank sebagaimana
 dimaksud dalam butir 2.b antara lain sebagai berikut:
 a. perseorangan;
 b. badan hukum; dan
 c.

 lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan
 penyidikan.

 II. TATA CARA MEMPERLAKUKAN UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN
 KEASLIANNYA
 A. Bank atau Pihak Lain yang Ditunjuk oleh Bank untuk
 Melakukan Pengolahan Uang Rupiah
 1. Bank yang menerima atau menemukan Uang Rupiah
 yang diragukan keasliannya harus melakukan hal
 sebagai berikut:
 a. dalam hal Uang Rupiah yang diragukan keasliannya
 diperoleh dari kegiatan layanan kas (front office),
 Bank harus:
 1) menahan Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya yang diterima dari nasabah;

 2) mencatat identitas lengkap nasabah yang
 menyerahkan, menyetorkan, atau menukarkan
 Uang Rupiah yang diragukan keasliannya, dan
 memberikan tanda terima atas Uang Rupiah
 yang diragukan keasliannya kepada nasabah;

 3) menginformasikan kepada nasabah bahwa
 Uang Rupiah yang diragukan keasliannya tidak
 dikembalikan untuk keperluan klarifikasi
 kepada Bank Indonesia, dan akan diberikan
 penggantian sebesar nilai nominal apabila
 dinyatakan asli oleh Bank Indonesia; dan

 4) menjaga kondisi fisik Uang Rupiah yang
 diragukan keasliannya dengan tidak merusak
 fisik Uang Rupiah yang diragukan keasliannya
 tersebut seperti merobek, memotong, dan
 mencoret-coret;

 b. dalam . . .

 b. dalam hal Uang Rupiah yang diragukan keasliannya
 diperoleh dari kegiatan pengolahan Uang Rupiah
 atau berasal dari pihak lain yang ditunjuk oleh Bank
 untuk melakukan kegiatan pengolahan Uang Rupiah
 (back office) sebagaimana dimaksud dalam angka 2
 maka Bank harus menjaga kondisi fisik Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya dengan tidak
 merusak fisik Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya tersebut seperti merobek, memotong,
 dan mencoret-coret; dan

 c.

 selain langkah sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a dan huruf b, Bank juga harus menjaga agar
 Uang Rupiah yang diragukan keasliannya tidak
 diedarkan kembali.

 2. Pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan
 pengolahan Uang Rupiah, yang menemukan Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya harus melakukan
 langkah sebagai berikut:
 a. menjaga agar Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya tidak disetorkan kepada Bank
 Indonesia;

 b. menjaga kondisi fisik Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya dengan tidak merusak fisik Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut seperti
 merobek, memotong, dan mencoret-coret;

 c. melaporkan kepada Bank mengenai penemuan Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya; dan

 d. menyerahkan fisik Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya kepada Bank atau meminta klarifikasi
 kepada Bank Indonesia atas persetujuan Bank.

 B. Pihak selain Bank
 Pihak selain Bank yang menemukan Uang Rupiah yang
 diragukan keasliannya harus melakukan langkah sebagai
 berikut:

 1. menjaga . . .

 a. menjaga kondisi fisik Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya dengan tidak merusak fisik Uang Rupiah
 yang diragukan keasliannya tersebut seperti merobek,
 memotong, dan mencoret-coret; dan

 b. menjaga agar Uang Rupiah yang diragukan keasliannya
 tidak diedarkan kembali.

 III. PERMINTAAN KLARIFIKASI ATAS UANG RUPIAH YANG
 DIRAGUKAN KEASLIANNYA
 A. Permintaan klarifikasi oleh Bank atau pihak lain yang
 ditunjuk oleh Bank untuk melakukan pengolahan Uang
 Rupiah dilakukan dengan cara:
 1. menyampaikan surat permintaan klarifikasi yang
 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan
 mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini,
 disertai dokumen digital (softcopy) yang berisi rincian
 Uang Rupiah yang dimintakan klarifikasi;

 2. menyampaikan fisik Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya sebagai lampiran dari surat permintaan
 klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

 3. menandatangani berita acara serah terima fisik Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya oleh petugas Bank
 atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk
 melakukan pengolahan Uang Rupiah dalam rangkap
 2 (dua) dengan mengacu pada Lampiran II yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Bank Indonesia ini; dan

 4. menerima salinan berita acara serah terima fisik Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana
 dimaksud dalam angka 3.

 B. Permintaan klarifikasi oleh pihak selain Bank sebagaimana
 dimaksud dalam butir I.B.3 dilakukan dengan cara:
 1. menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia
 surat permintaan klarifikasi yang ditandatangani oleh
 pihak yang meminta klarifikasi dengan mengacu pada
 Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;

 2. menyampaikan . . .

 2. menyampaikan fisik Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya sebagai lampiran dari surat permintaan
 klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

 3. menandatangani berita acara serah terima fisik Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya dalam rangkap 2
 (dua) dengan mengacu pada Lampiran II; dan

 4. menerima salinan berita acara serah terima fisik Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana
 dimaksud dalam angka 3.

 C. Dalam hal permintaan klarifikasi tidak disampaikan secara
 langsung, sehingga berita acara serah terima fisik Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud
 dalam butir B.3 tidak dapat dibuat, Bank Indonesia mencatat
 surat permintaan klarifikasi beserta dengan fisik Uang Rupiah
 yang diragukan keasliannya sesuai dengan yang diterima oleh
 Bank Indonesia. Bukti pencatatan dimaksud disampaikan
 kepada pihak yang meminta klarifikasi bersamaan dengan
 hasil penelitian.

 D. Alamat Permintaan Klarifikasi atas Uang Rupiah yang
 Diragukan Keasliannya
 Permintaan klarifikasi terhadap Uang Rupiah yang diragukan
 keasliannya oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
 butir III.A dan butir III.B disampaikan kepada:
 1. Departemen Pengelolaan Uang
 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7
 Jalan M. H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350,
 bagi masyarakat yang berada di wilayah DKI Jakarta,
 Kota Tangerang Selatan, Kabupaten/Kota Bekasi,
 Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota
 Depok; atau

 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 setempat, bagi masyarakat yang berada di luar wilayah
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan alamat
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 mengacu pada website Bank Indonesia.

 IV. PENELITIAN . . .

 IV. PENELITIAN ATAS UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN
 KEASLIANNYA
 A. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap Uang Rupiah
 yang diragukan keasliannya yang dimintakan klarifikasi oleh
 masyarakat.

 B. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
 huruf A, Bank Indonesia menyatakan:
 1. Uang Rupiah yang dimintakan klarifikasi dinyatakan
 sebagai Uang Rupiah asli; atau

 2. Uang Rupiah yang dimintakan klarifikasi dinyatakan
 sebagai Uang Rupiah tidak asli.

 V. TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN
 A.

 Informasi Hasil Penelitian atas Uang Rupiah yang Diragukan
 Keasliannya
 1. Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil penelitian
 atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya kepada
 masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
 Bank Indonesia menerima permintaan klarifikasi
 sebagaimana dimaksud dalam angka III.

 2.

 Informasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 ditembuskan kepada kantor pusat Bank dalam
 hal permintaan klarifikasi diajukan oleh kantor Bank.

 3. Penyampaian informasi hasil penelitian dapat melampaui
 batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 apabila dalam melakukan penelitian atas Uang Rupiah
 yang diragukan keasliannya diperlukan pemeriksaan
 laboratorium secara mendalam, dengan pemberitahuan
 secara tertulis kepada pihak yang mengajukan
 permintaan klarifikasi.

 4. Bank harus menginformasikan hasil penelitian atas Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia
 kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam
 butir II.A.1.a.

 5. Pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan
 pengolahan Uang Rupiah harus menginformasikan hasil

 penelitian . . .

 penelitian atas Uang Rupiah yang diragukan keasliannya
 dari Bank Indonesia kepada Bank sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.A.2.

 B. Penggantian Uang Rupiah yang Dinyatakan Asli
 1. Berdasarkan hasil penelitian atas Uang Rupiah yang
 diragukan keasliannya, Bank Indonesia memberikan
 penggantian atas Uang Rupiah yang dinyatakan asli
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1, sebesar nilai
 nominal.

 2. Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam kondisi
 lusuh, cacat, atau rusak sebagian maka besarnya
 penggantian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai penukaran Uang Rupiah.

 3. Penggantian sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. penggantian secara tunai atau transfer, dalam hal
 pihak yang meminta klarifikasi adalah pihak selain
 Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank
 untuk melakukan pengolahan Uang Rupiah; atau

 b. penggantian dengan cara mengkredit rekening Bank
 yang bersangkutan, dalam hal pihak yang meminta
 klarifikasi adalah Bank.

 4. Dalam hal Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam
 butir IV.B.1 merupakan milik nasabah Bank
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1.a maka Bank
 yang mengajukan klarifikasi harus memberikan
 penggantian dari Bank Indonesia kepada nasabah yang
 bersangkutan.

 C. Tindak Lanjut Terhadap Uang Rupiah yang Dinyatakan
 Tidak Asli
 1. Dalam hal Uang Rupiah dinyatakan tidak asli
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.2, Bank
 Indonesia:
 a.

 tidak memberikan penggantian sebagaimana
 dimaksud dalam butir V.B; dan

 b. tidak . . .

 b.

 tidak mengembalikan fisik Uang Rupiah yang
 dinyatakan tidak asli.

 2. Terhadap fisik Uang Rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1, Bank Indonesia melakukan langkah
 sebagai berikut:
 a. melakukan klasifikasi terhadap Uang Rupiah tidak
 asli;

 b. menatausahakan Uang Rupiah tidak asli sampai
 dengan penyerahan kepada Kepolisian Negara
 Republik Indonesia; dan

 c. memberikan tanda terhadap fisik Uang Rupiah tidak
 asli tersebut.

 3. Bank Indonesia menyerahkan fisik Uang Rupiah tidak
 asli yang telah diberikan tanda sebagaimana dimaksud
 dalam butir 2.c kepada kantor Kepolisian Negara
 Republik Indonesia setempat sebagai berikut:
 a. penyerahan fisik Uang Rupiah tidak asli dilakukan
 setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan
 berikutnya;

 b. dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur maka
 penyerahan fisik Uang Rupiah tidak asli tersebut
 dilakukan pada hari kerja berikutnya;

 c. penyerahan fisik Uang Rupiah tidak asli
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan
 dengan berita acara serah terima yang
 ditandatangani oleh pejabat atau pegawai Bank
 Indonesia dan petugas Kepolisian Negara Republik
 Indonesia.

 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b,
 butir 2.c, dan angka 3 tidak berlaku apabila permintaan
 klarifikasi diajukan oleh lembaga yang melakukan fungsi
 penyelidikan dan penyidikan.

 VI. LAIN-LAIN
 A. Ketentuan mengenai tata cara klarifikasi terhadap Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya, dalam rangka membawa
 masuk Uang Rupiah dari luar wilayah pabean Republik
 Indonesia tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang

 mengatur . . .

 mengatur mengenai persyaratan dan tata cara membawa
 Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik
 Indonesia, kecuali ketentuan mengenai tindak lanjut bagi
 Uang Rupiah yang dinyatakan tidak asli tunduk pada
 ketentuan sebagaimana diatur dalam butir V.C.1, butir V.C.2,
 dan butir V.C.3 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 B. Ketentuan mengenai tata cara klarifikasi terhadap Uang
 Rupiah yang diragukan keasliannya bagi kantor cabang bank
 asing mengacu pada ketentuan mengenai tata cara klarifikasi
 terhadap Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang
 berlaku bagi Bank.

 VII. KETENTUAN PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 6/49/DPU tanggal 14 Desember
 2004 perihal Permintaan Klarifikasi oleh Masyarakat dan Bank
 atas Uang yang Diragukan Keasliannya dan Laporan Penemuan
 Uang Palsu oleh Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 24 November 2016
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 SUHAEDI
 KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN UANG

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/28/DPU|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Tata Cara Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya </reg_title>
<set_date> 24 November 2016 </set_date>
<effective_date> 24 November 2016 </effective_date>
<replaced_reg> '6/49/DPU|SE-BI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '14/7/PBI/2012' </related_reg>
"
" No.15/25/DPNP
 Jakarta, 9 Juli 2013

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Pencabutan Beberapa Surat Edaran Bank Indonesia

 Sehubungan dengan kedudukan dan kewenangan Bank Indonesia

 untuk menetapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2009 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor2Tahun 2008
 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)dan telah
 dicabutnyaperaturanyang mendasari penerbitan beberapa Surat Edaran
 Bank Indonesia,sertadengan telah diterbitkannya beberapa ketentuan
 Bank Indonesia,beberapa Surat Edaran Bank Indonesiasebagai berikut:
 1.

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/87/UPPB/PbB tanggal
 13 September 1972 perihal Kerjasama antara Bank Pemerintah -
 Bank Swasta Nasional dan antara Bank Swasta Nasional - Bank
 Asing;

 2.

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/UPPB tanggal 25 Juli
 1979 perihal Informasi mengenai Tingkat Kesehatan Bank dalam
 rangka Kerjasama (Joint Financing) antara Bank Pemerintah, Bank
 Swasta Nasional dan Bank Pembangunan Daerah;

 3. Surat...

 3.
 4.

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/54/UPPB tanggal 25 Maret
 1986 perihal Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank;

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 26
 Februari 1993 perihal Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri
 Keuangan tentang Bank Umum;

 5.

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/4/UPPB tanggal 25
 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang yang
 Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank;

 6.

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/8/UPPB tanggal 31 Maret
 1995 perihal Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar
 Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank; dan

 7.

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/9/UPPB tanggal 12
 November 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank
 Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang
 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulaiberlaku pada tanggal 9 Juli

 2013
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 JONI SWASTANTO
 KEPALA DEPARTEMEN
 PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 15/25/DPNP|SE-BI/2013 </reg_id>
<reg_title> Pencabutan Beberapa Surat Edaran Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 9 Juli 2013 </set_date>
<effective_date> 9 Juli 2013 </effective_date>
<replaced_reg> '27/4/UPPB|SE-BI/1995', '25/4/BPPP|SE-BI/1993', '18/54/UPPB|SE-BI/1986', '12/4/UPPB|SE-BI/1979', '5/87/UPPB/PbB|SE-BI/1972', '27/8/UPPB|SE-BI/1995', '31/9/UPPB|SE-BI/1998', '26/20/KEP/DIR|SKDIR-BI/1993' </replaced_reg>
<related_reg> '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008' </related_reg>
"
" No. 15/16/DInt
 Jakarta, 29 April 2013
 SURAT EDARAN

 Perihal : Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan
 Posisi Utang Luar Negeri

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 273, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5377) diperlukan pengaturan
 mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa realisasi dan
 posisi Utang Luar Negeri yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi
 mengenai Utang Luar Negeri untuk penyusunan statistik, terutama
 statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional
 Indonesia, dan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia untuk mendukung
 perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun
 sistem pembayaran. Dengan demikian perlu diatur ketentuan
 pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa
 realisasi dan posisi Utang Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia sebagai berikut:

 I. UMUM
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

 1. Pelapor Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelapor ULN
 adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada
 bukan Penduduk.

 2. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut ULN adalah utang
 Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing dan/atau
 Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip
 syariah.

 3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan
 berdasarkan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang
 dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
 penetapan …

 penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam
 peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.

 4. Perjanjian Kredit (Loan Agreement) adalah perjanjian tertulis yang
 berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur
 besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara
 pelunasannya.

 5. Surat Utang (Debt Securities) adalah surat pengakuan utang yang
 dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam
 maupun di luar negeri.

 6. Utang Dagang (Trade Credits) adalah utang yang timbul dalam
 rangka kredit yang diberikan oleh supplier atas transaksi barang
 dan/atau jasa.

 7. Utang Lainnya (Other Loans) yaitu seluruh utang yang tidak
 termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement),
 Surat Utang (Debt Securities), dan Utang Dagang (Trade Credits)
 antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan deviden yang
 sudah ditetapkan namun belum dibayar.

 8. Laporan Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Laporan ULN
 adalah laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa yang meliputi
 keterangan dan data mengenai profil, realisasi, dan posisi Kewajiban
 Finansial Luar Negeri dalam bentuk ULN.

 II. PELAPOR ULN
 A. Pelapor ULN meliputi:
 1. Berdasarkan jenis usaha:
 a. lembaga keuangan:
 1) Bank;
 2) lembaga keuangan bukan Bank.
 b. bukan lembaga keuangan.

 2. Berdasarkan kepemilikan usaha:
 a. badan usaha milik negara;
 b. badan usaha milik daerah;
 c. badan usaha milik swasta;
 d. badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik
 berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan

 hukum, …

 hukum, antara lain yayasan, koperasi, lembaga swadaya
 masyarakat, dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh
 pemerintah atau masyarakat;

 e. perseorangan.

 B. Dalam hal Pelapor ULN adalah badan usaha, pelaporan dilakukan
 oleh kantor pusat badan usaha yang bersangkutan.

 C. Dalam hal Pelapor ULN adalah perseorangan, pelaporan dilakukan
 oleh perseorangan yang bersangkutan.

 D. Dalam hal Pelapor ULN mempunyai kantor cabang luar negeri,
 utang kantor cabang luar negeri tersebut dilaporkan oleh kantor
 pusat Pelapor ULN.

 E. Pendaftaran Profil Pelapor ULN
 1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melaporkan ULN harus
 mengisi data Profil Pelapor ULN.

 2. Data Profil Pelapor ULN disampaikan dengan menyertakan
 dokumen pendukung yang terdiri atas fotokopi Nomor Pokok
 Wajib Pajak (NPWP), fotokopi Anggaran Dasar, dan Surat
 Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN sebagaimana
 dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Khusus
 untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi
 NPWP.

 3. Dalam hal terdapat perubahan atas data Profil Pelapor ULN,
 maka Pelapor ULN harus menyampaikan perubahan data
 tersebut kepada Bank Indonesia.

 4. Perubahan data Profil Pelapor ULN disampaikan kepada Bank
 Indonesia dengan menyertakan dokumen pendukung perubahan
 data sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pendaftaran Profil
 Pelapor ULN pada halaman 1 Lampiran III yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 5. Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen
 pendukung yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada
 huruf b juga disertakan dengan Surat Kuasa kepada pihak lain
 yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan ULN sebagaimana
 dimaksud pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak

 terpisahkan …

 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. Surat Kuasa
 tersebut sekaligus berfungsi sebagai Surat Penunjukan.

 F. Sandi Pelapor
 1. Pelapor ULN yang baru pertama kali melapor mengajukan surat
 permohonan untuk memperoleh Sandi Pelapor dengan
 melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi Anggaran Dasar, dan
 Surat Penunjukan penanggung jawab Laporan ULN. Khusus
 untuk Pelapor ULN perseorangan cukup menyampaikan fotokopi
 E-KTP dan NPWP.

 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 disampaikan kepada Bank Indonesia.

 3. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 huruf b, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada
 Pelapor ULN mengenai Sandi Pelapor.

 4. Pelapor ULN yang telah menerima Sandi Pelapor dari Bank
 Indonesia menyampaikan Laporan ULN dengan menggunakan
 Sandi Pelapor tersebut.

 III. CAKUPAN DAN JENIS LAPORAN ULN
 A. Cakupan Laporan ULN
 1. ULN yang wajib dilaporkan meliputi:
 a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement);
 b. ULN berdasarkan Surat Utang (Debt Securities), yang meliputi
 antara lain Letter of Credit (LC) impor yang diakseptasi oleh
 Bank (Banker’s Acceptance), Obligasi, Commercial Papers (CP),
 Promissory Notes (PN), Medium Term Notes (MTN), dan Floating
 Rate Notes (FRN);

 c. ULN berdasarkan Utang Dagang (Trade Credits);
 d. ULN berdasarkan Utang Lainnya (Other Loans).

 2. ULN lembaga keuangan dan bukan lembaga keuangan wajib
 dilaporkan seluruhnya tanpa batasan minimum.

 3. ULN perseorangan yang wajib dilaporkan meliputi:
 a. ULN dengan nominal paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus
 ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang

 lain …

 lain dengan kurs yang berlaku pada saat dokumen utang
 ditandatangani atau diterbitkan; dan/atau
 b. ULN yang apabila

 dijumlahkan
 telah
 mencapai

 USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau
 ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs yang berlaku
 pada saat dokumen ULN ditandatangani atau diterbitkan,
 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran III.

 4. ULN yang dilaporkan tidak termasuk penerusan pinjaman utang
 pemerintah (two step loan), giro, tabungan, dan deposito.

 B. Jenis Laporan ULN
 Jenis Laporan ULN meliputi:
 1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya merupakan
 laporan yang berisi profil ULN yang disampaikan apabila terdapat
 perjanjian ULN baru dan/atau perubahannya dan didasarkan
 pada:
 a. penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement);
 b. penerbitan Surat Utang (Debt Securities);
 c. pengakuan atas Utang Dagang (Trade Credits); dan/atau
 d. Utang Lainnya (Other Loans).

 2. Laporan Data Rekapitulasi ULN merupakan laporan yang berisi
 transaksi penarikan dan/atau pembayaran ULN sehingga
 mencerminkan realisasi dan posisi ULN yang disampaikan secara
 bulanan.

 3. Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
 disampaikan sesuai Lampiran III.

 IV. PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB LAPORAN ULN
 A. Pelapor ULN menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk
 menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan ULN. Contoh
 Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

 B. Pelapor ULN dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk
 melakukan pelaporan ULN. Contoh Surat Kuasa sebagaimana
 dimaksud pada Lampiran II.

 C. Nama petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk
 menyusun dan menyampaikan laporan ULN harus selalu dikinikan.

 D. Pengkinian …

 D. Pengkinian dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara
 tertulis kepada Bank Indonesia.

 V. FORMAT LAPORAN ULN DAN TATA CARA PENGISIAN LAPORAN
 ULN

 Format Laporan ULN dan tata cara pengisian Laporan ULN diatur lebih
 lanjut pada Lampiran III.

 VI. PENYAMPAIAN LAPORAN ULN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN ULN
 A. Tata Cara Penyampaian Laporan ULN
 1. Pelapor ULN Bank, lembaga keuangan bukan Bank, dan bukan
 lembaga keuangan:
 a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan
 nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus
 ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang
 lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan per ULN.

 b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan
 nominal komitmen di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu
 dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement)

 ditandatangani, dapat dilaporkan secara

 gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki
 kesamaan informasi valuta, negara kreditur, status kreditur,
 dan jangka waktu (original maturity).

 c. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang berjumlah
 paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
 Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
 yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities)
 diterbitkan, dilaporkan per ULN.

 d. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang memiliki
 jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt
 Securities) diterbitkan, dapat digabungkan. Penggabungan

 dilakukan …

 dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta,
 negara kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original
 maturity).

 e. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang berjumlah
 paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
 Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
 yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui,
 dilaporkan per ULN.

 f. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang memiliki
 jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade
 Credits) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan
 dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara
 kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity).

 g. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang berjumlah
 paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
 Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
 yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui,
 dilaporkan per ULN.

 h. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang memiliki
 jumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other
 Loans) diakui, dapat digabungkan. Penggabungan dilakukan
 dengan syarat memiliki kesamaan informasi valuta, negara
 kreditur, status kreditur, dan jangka waktu (original maturity).

 2. Pelapor ULN Perseorangan:
 a. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dengan
 nominal komitmen paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus
 ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata
 uang lain dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian
 Kredit (Loan Agreement) ditandatangani, dilaporkan per ULN.

 b. ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement) yang per
 ULN berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu

 dollar …

 dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement) ditandatangani, dilaporkan setelah total nominal
 per ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu
 dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement) ditandatangani, dan dapat dilaporkan secara
 gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki
 kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu
 (original maturity).

 c. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang berjumlah
 paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
 Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
 yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt Securities)
 diterbitkan, dilaporkan per ULN.

 d. ULN atas dasar Surat Utang (Debt Securities) yang per ULN
 berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt
 Securities) diterbitkan, dilaporkan setelah total nominal per
 ULN tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Surat Utang (Debt
 Securities) diterbitkan, dan dapat dilaporkan secara
 gabungan. Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki
 kesamaan informasi negara kreditur dan jangka waktu
 (original maturity).

 e. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang berjumlah
 paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
 Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
 yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade Credits) diakui,
 dilaporkan per ULN.

 f. ULN atas dasar Utang Dagang (Trade Credits) yang per ULN
 berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar

 Amerika …

 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade
 Credits) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN
 tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Dagang (Trade
 Credits) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan.
 Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan
 informasi negara kreditur dan jangka waktu (original
 maturity).

 g. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans), yang berjumlah
 paling sedikit USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika
 Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain dengan kurs
 yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other Loans) diakui,
 dilaporkan per ULN.

 h. ULN atas dasar Utang Lainnya (Other Loans) yang per ULN
 berjumlah di bawah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other
 Loans) diakui, dilaporkan setelah total nominal per ULN
 tersebut mencapai USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar
 Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang lain
 dengan kurs yang berlaku pada saat Utang Lainnya (Other
 Loans) diakui, dan dapat dilaporkan secara gabungan.
 Penggabungan dilakukan dengan syarat memiliki kesamaan
 informasi negara kreditur dan jangka waktu (original
 maturity).

 B. Media Penyampaian Laporan ULN
 Penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN kepada
 Bank Indonesia dilakukan secara online dengan menggunakan
 media internet pada website Pelaporan Realisasi ULN di Bank
 Indonesia dengan alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2. Tata Cara
 Pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan Utang

 Luar …

 Luar Negeri sebagaimana terdapat dalam website Pelaporan
 https://www.bi.go.id/lkpbuv2.

 C. Jangka Waktu Penyampaian Laporan ULN
 1. Laporan Data Pokok ULN dan/atau Perubahannya
 Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN dan/atau
 perubahannya adalah:
 a. Laporan Data Pokok ULN dan/atau perubahannya
 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15
 bulan berikutnya pukul 14.00 WIB setelah penandatanganan
 Perjanjian Kredit (Loan Agreement), penerbitan Surat Utang
 (Debt Securities), pengakuan utang atas Utang Dagang (Trade
 Credits), dan/atau pengakuan utang atas Utang Lainnya
 (Other Loans).
 Contoh:
 Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2014
 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada
 tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB.

 b. Dalam hal penarikan ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement)

 telah
 dilakukan sebelum tanggal

 penandatanganan Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Laporan
 Data Pokok ULN dan/atau perubahannya disampaikan
 kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan
 berikutnya pukul 14.00 WIB setelah tanggal penarikan ULN
 atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement).
 Contoh:
 Laporan Data Pokok ULN atas Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 1 November
 2014 tetapi penarikannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober
 2014 maka disampaikan kepada Bank Indonesia paling
 lambat tanggal 15 November 2014 pukul 14.00 WIB.

 c. Dalam hal batas akhir pelaporan tersebut jatuh pada hari
 Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia, Laporan Data Pokok ULN
 dan/atau perubahannya disampaikan pada Hari berikutnya.
 Contoh: …

 Contoh:
 Batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok periode
 Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November 2014,
 namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka
 batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN menjadi
 hari Senin tanggal 17 November 2014.

 d. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada
 tanggal batas akhir penyampaian Laporan Data Pokok ULN,
 Laporan Data Pokok ULN disampaikan pada Hari berikutnya.
 Contoh:
 Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober
 2014. Gangguan teknis baru dapat diatasi setelah melewati
 pukul 14.00 WIB, maka batas waktu penyampaian Laporan
 Data Pokok ULN periode September 2014 berakhir pada hari
 Kamis tanggal 16 Oktober 2014.

 2. Laporan Data Rekapitulasi ULN
 Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN
 adalah:
 a. Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan secara bulanan
 kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan
 berikutnya pukul 24.00 WIB.
 Contoh:

 Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada
 tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00
 (seratus lima puluh juta rupiah). Laporan Data Rekapitulasi
 ULN dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat pukul
 24.00 WIB tanggal 15 Juli 2014 dan disampaikan setiap
 bulan sampai jangka waktu pinjaman berakhir.

 b. Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan Data
 Rekapitulasi ULN jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur,
 dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
 maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi
 ULN adalah pada Hari berikutnya.

 Contoh: …

 Contoh:
 Batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN
 periode Oktober 2014 seharusnya pada tanggal 15 November
 2014, namun karena tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu,
 maka batas akhir penyampaian Laporan Data Rekapitulasi
 ULN menjadi hari Senin tanggal 17 November 2014.

 c. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada batas akhir
 penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN, Pelapor ULN
 harus menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN pada
 Hari berikutnya secara offline.

 d. Pelapor ULN yang tidak dapat menyampaikan Laporan Data
 Rekapitulasi ULN karena keadaan memaksa (force majeure)
 harus segera memberitahukan secara tertulis disertai
 penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa
 (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat Pelapor ULN
 yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dari
 penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah
 setempat yang ditujukan kepada Bank Indonesia.

 3. Koreksi Laporan ULN
 Batas akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah:
 a. Koreksi Laporan Data Pokok ULN disampaikan kepada Bank
 Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 14.00 WIB pada
 bulan penyampaian Laporan ULN.
 Contoh:

 Perusahaan “A” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada
 tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00
 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok
 ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul
 14.00 WIB.

 b. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN disampaikan kepada
 Bank Indonesia paling lambat tanggal 20 pukul 24.00 WIB
 pada bulan penyampaian Laporan ULN.

 Contoh: …

 Contoh:

 Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) yang melakukan realisasi pembayaran
 bunga dan pokok pada bulan Juni 2014. Laporan Data
 Rekapitulasi ULN telah disampaikan pada tanggal 1 Juli
 2014. Koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN dilaporkan
 paling lambat tanggal 20 Juli 2014 pukul 24.00 WIB.

 c. Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi Laporan ULN
 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti
 bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas
 akhir penyampaian koreksi Laporan ULN adalah pada Hari
 berikutnya.
 Contoh:

 Perusahaan “C” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) yang ditandatangani dan ditarik pada
 tanggal 2 Juni 2014 sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00
 (seratus lima puluh juta rupiah). Koreksi Laporan Data Pokok
 ULN dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli 2014. Apabila
 tanggal 20 Juli 2014 jatuh pada hari Minggu maka batas
 akhir penyampaian koreksi Laporan Data Pokok ULN menjadi
 hari Senin tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 24.00 WIB.

 D. Gangguan Teknis
 Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari
 terakhir penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN,
 Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN disampaikan pada
 Hari berikutnya secara:
 1. online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 2. offline dalam jam kerja kantor Bank Indonesia jika gangguan
 teknis belum dapat diatasi.

 Contoh:
 1. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober
 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan
 teknis sudah dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi
 ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode

 September …

 September 2014 tetap disampaikan secara online paling lambat
 tanggal 16 Oktober 2014.

 2. Gangguan teknis terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober
 2014. Pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 gangguan
 teknis belum dapat diatasi, maka Laporan Data Rekapitulasi
 ULN dan/atau koreksi Laporan Data Rekapitulasi ULN periode
 September 2014 tetap disampaikan secara offline paling lambat
 tanggal 16 Oktober 2014.

 E. Penerimaan Laporan ULN, Perubahan Laporan ULN dan/atau
 Koreksi Laporan ULN
 1. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi
 Laporan ULN secara online dinyatakan diterima oleh Bank
 Indonesia apabila seluruh Laporan ULN, perubahan Laporan
 ULN, dan/atau koreksi Laporan ULN lolos verifikasi yang
 dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank
 Indonesia.

 2. Laporan ULN, perubahan Laporan ULN dan/atau koreksi
 Laporan ULN secara offline dinyatakan diterima oleh Bank
 Indonesia apabila softcopy seluruh Laporan ULN, perubahan
 Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN berhasil di-upload
 dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima
 dari sistem Bank Indonesia.

 F. Penelitian Kebenaran Laporan ULN
 1. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran
 Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN yang disampaikan
 Pelapor ULN.

 2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan
 melalui kerja sama dengan pihak lain.

 3. Bank Indonesia dapat menyampaikan surat permintaan
 informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain.

 4. Pelapor ULN harus menyampaikan informasi, bukti pembukuan,
 catatan, dan dokumen lain yang diperlukan sebagaimana

 dimaksud …

 dimaksud pada huruf c paling lama 14 (empat belas) Hari sejak
 tanggal diterimanya surat permintaan.

 5. Dalam hal Pelapor ULN tidak menindaklanjuti surat permintaan
 dengan penyampaian bukti-bukti sesuai jangka waktu
 sebagaimana dimaksud pada huruf d maka laporan ULN yang
 disampaikan oleh Pelapor ULN kepada Bank Indonesia
 dinyatakan tidak benar.

 VII. SANKSI
 Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor ULN
 mengenai pelanggaran yang dilakukan dan besarnya sanksi
 administratif berupa denda yang dikenakan sebagai berikut:

 1. Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Data Rekapitulasi
 ULN
 a. Pelapor ULN dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Data
 Rekapitulasi ULN apabila penyampaian Laporan Data
 Rekapitulasi ULN melampaui batas akhir sebagaimana
 dimaksud dalam butir VI.3 sampai dengan akhir bulan setelah
 berakhirnya bulan
 bersangkutan.

 Laporan
 Rekapitulasi ULN yang

 b. Pelapor ULN yang terlambat menyampaikan Laporan Data
 Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a
 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari keterlambatan
 dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
 rupiah).

 Contoh:

 Perusahaan “A” menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN
 selama bulan Agustus 2014 ke Bank Indonesia pada tanggal 17
 September 2014. Batas akhir penyampaian Laporan Data
 Rekapitulasi ULN untuk bulan Agustus 2014 seharusnya pada
 tanggal 15 September 2014.
 Terkait dengan kasus ini, maka perusahaan “A” dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebagai berikut:

 Sanksi …

 Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian
 Laporan Data Rekapitulasi ULN: 2 (dua) hari x Rp500.000,00 (lima
 ratus ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

 2. Denda Atas Tidak Menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi ULN
 a. Pelapor ULN dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Data
 Rekapitulasi ULN apabila Bank Indonesia belum menerima
 Laporan Data Rekapitulasi ULN setelah melampaui akhir bulan
 penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN yang
 bersangkutan.

 b. Pelapor ULN yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan
 Data Rekapitulasi ULN sebagaimana dimaksud pada huruf a
 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data
 Rekapitulasi ULN.

 Contoh:

 Perusahaan “B” memiliki ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar
 ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 Laporan Data Rekapitulasi ULN wajib disampaikan kepada Bank
 Indonesia pada tanggal 15 Juli 2014. Perusahaan “B” sampai
 dengan tanggal 31 Juli 2014 (akhir bulan periode Laporan Data
 Rekapitulasi ULN Juni) tidak menyampaikan Laporan Data
 Rekapitulasi ULN atas dasar Perjanjian Kredit (Loan Agreement)
 tersebut kepada Bank Indonesia, maka Perusahaan “B” dikenakan
 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00
 (sepuluh juta rupiah).

 3. Denda Atas Ketidaklengkapan dan/atau Ketidakbenaran Laporan
 Data Rekapitulasi ULN
 a. Pelapor ULN wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Data
 Rekapitulasi ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap,
 dan tepat waktu.

 b. Pelapor ULN bertanggung jawab atas kebenaran dan
 kelengkapan isi Laporan Data Rekapitulasi ULN serta ketepatan

 waktu …

 waktu penyampaian Laporan Data Rekapitulasi ULN
 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

 c. Pelapor ULN yang menyampaikan Laporan Data Rekapitulasi
 ULN secara tidak benar dan/atau tidak lengkap, dikenakan
 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima
 puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (record) yang tidak benar
 dan/atau tidak lengkap dan paling banyak seluruhnya sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Data
 Rekapitulasi ULN.

 Contoh:

 Perusahaan “C” melakukan penarikan ULN sebesar USD10.000 dan
 dilaporkan ke Bank Indonesia sebesar USD100.000. Dari Laporan
 Data Rekapitulasi ULN yang disampaikan ada ketidakbenaran
 dalam pelaporan nilai nominal ULN.
 Terkait ketidakbenaran Laporan Data Rekapitulasi ULN di atas
 maka Perusahaan “C” dikenakan sanksi administratif berupa denda
 sebesar:
 1 (satu) record x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) =
 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

 4. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 a. Bank Indonesia akan menyampaikan Surat Pemberitahuan
 sanksi administratif berupa denda kepada Pelapor ULN yang
 melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
 butir VII. Surat tersebut antara lain mencantumkan jenis
 pelanggaran, menetapkan sanksi administratif berupa denda,
 besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan
 pembayaran sanksi denda.

 b. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud dalam butir VII.1, butir VII.2, dan butir VII.3
 disetorkan ke Bank Indonesia

 c. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud dalam butir VII.1, butir VII.2, dan butir VII.3
 dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelapor ULN

 menerima …

 menerima Surat Pemberitahuan sanksi administratif berupa
 denda dari Bank Indonesia.

 d. Pelapor ULN harus menyampaikan bukti pembayaran sanksi
 denda sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bank
 Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat
 Pemberitahuan sanksi administratif berupa denda diterima oleh
 Pelapor ULN.
 Contoh:

 Perusahaan
 terlambat menyampaikan
 Laporan
 Data

 Rekapitulasi ULN untuk September 2014 yaitu pada tanggal 17
 Oktober 2014. Atas keterlambatan tersebut, Bank Indonesia
 menyampaikan Surat Pemberitahuan sanksi administratif
 berupa denda yang diterima Pelapor ULN pada tanggal 5
 November 2014. Pelapor ULN harus menyetor sanksi denda
 keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan
 tembusan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia
 paling lambat tanggal 5 Desember 2014.

 VIII. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
 A. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (force majeure)
 selama satu periode penyampaian Laporan ULN atau lebih,
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau
 koreksi Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam butir VI.

 B. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (force majeure)
 kurang dari 1 (satu) periode penyampaian Laporan ULN
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau
 koreksi Laporan ULN dalam batas akhir sebagaimana dimaksud
 dalam butir VI.

 C. Pelapor ULN sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib
 menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN
 sebagaimana dimaksud dalam butir VI setelah Pelapor ULN kembali
 melakukan kegiatan operasional secara normal.

 D. Pelapor ULN yang mengalami keadaan memaksa (force majeure)
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib
 menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian

 secara …

 secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan
 mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang dialami.

 E. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
 berlaku setelah Pelapor ULN memperoleh persetujuan dari Bank
 Indonesia.

 IX. ALAMAT SURAT MENYURAT DAN HELP DESK
 A. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank
 Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini,
 serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan,
 program data entry, serta materi Laporan ditujukan kepada:
 Bank Indonesia
 Departemen Internasional
 c.q. Divisi Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri
 Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5
 Jalan MH. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350
 E-mail: aplnsiul@bi.go.id
 Telepon: 021-3818126, 021-3818127, 021-3500401 - 405, 021-
 2310108 ext. 4077, 4124, 4219, 4556, 4572, 4657, 4658, 4926

 B. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan
 komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media
 lainnya.

 X. PERALIHAN
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/DInt tanggal 20 Januari
 2011 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri tetap berlaku
 sampai dengan pelaporan data bulan Juni 2013 yang disampaikan
 pada bulan Juli 2013.

 XI. PENUTUP
 A. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PBI/2012 tanggal 21
 Desember 2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa
 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Januari 2014 yang
 disampaikan pada bulan Februari 2014.

 B. Surat…

 B. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/1/DInt tanggal 20 Januari
 2011 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri dicabut dan
 dinyatakan tidak berlaku sejak pelaporan data bulan Juli 2013 yang
 disampaikan pada bulan Agustus 2013.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29
 April 2013.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 JEFFREY KAIRUPAN
 KEPALA DEPARTEMEN INTERNASIONAL

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 15/16/DInt|SE-BI/2013 </reg_id>
<reg_title> Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Realisasi dan Posisi Utang Luar Negeri </reg_title>
<set_date> 29 April 2013 </set_date>
<effective_date> 29 April 2013 </effective_date>
<replaced_reg> '13/1/DInt|SE-BI/2011' </replaced_reg>
<related_reg> '14/21/PBI/2012' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VII' </penalty_list>
"
" No.11/ 14 /DPM
 Jakarta, 18 Mei 2009

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DAN

 LEMBAGA KUSTODIAN BUKAN BANK
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal Tata Cara
 Pengajuan Permohonan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-
 Registry

 Sehubungan dengan implementasi sistem informasi Bank Indonesia -

 Scripless Securities Settlement System, perlu dilakukan perubahan terhadap Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 10/29/DPM Tanggal 2 September 2008 Perihal
 Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry
 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor
 10/2/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Bank Indonesia - Scripless
 Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809)
 sebagai berikut :
 1. Ketentuan Bab I diubah dengan menambah 1 (satu) butir, yakni butir I.14
 yang berbunyi sebagai berikut :
 14. Sistem Informasi BI-SSSS adalah sistem yang disediakan oleh Bank
 Indonesia bagi Sub-Registry sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi
 data BI-SSSS terkait penatausahaan individual nasabah.

 2. Ketentuan …

 2

 2. Ketentuan butir IV.A. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 A. Pelaksanaan Tugas Sub-Registry
 1. Melaksanakan setelmen transaksi Surat Berharga untuk dan atas nama
 nasabah;

 2. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga
 atas nama nasabah secara terpisah dari aset Sub-Registry;

 3. Memelihara Rekening Surat Berharga selain untuk dan atas nama diri
 sendiri, Pengurus Sub-Registry, dan Pengelola Sub-Registry;

 4. Menyampaikan bukti pencatatan Surat Berharga kepada nasabah yang
 antara lain berisi saldo akhir Rekening Surat Berharga yang memuat
 masing-masing seri Surat Berharga dan perubahan pencatatan
 kepemilikan Surat Berharga, termasuk pencatatan Surat Berharga
 yang ditransaksikan secara repo dan diagunkan kepada pihak lain;

 5. Menyampaikan bukti pencatatan agunan bagi pihak penerima agunan;
 6. Melakukan pencatatan Surat Berharga pada saat penerbitan atas nama
 nasabah;

 7. Melakukan pembayaran kupon (bunga) atau imbalan dan nilai
 pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada nasabah
 pemilik Surat Berharga sesuai pencatatan pada sistem internal Sub-
 Registry;

 8. Melakukan pemotongan dan administrasi pajak atas diskonto, capital
 gain dan kupon (bunga) atau imbalan Surat Berharga atas nama
 nasabah sesuai peraturan pajak yang berlaku;

 9. Menjamin kebenaran pencatatan dan laporan kepemilikan Surat
 Berharga atas nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo keseluruhan
 pada Rekening Surat Berharga (omnibus account) di Central Registry;

 10. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat
 Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah;

 11. Memenuhi …

 3

 11. Memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga
 rata-rata bulanan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima
 ratus miliar Rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;

 12. Menjaga agar posisi KPMM bagi Bank Kustodian atau modal disetor
 bagi lembaga Kustodian bukan Bank tidak kurang dari posisi KPMM
 atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku selama 3 (tiga)
 bulan berturut-turut.

 3. Ketentuan butir IV.B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 B. Kewajiban Pelaporan
 1. Jenis Laporan
 Sub-Registry wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Bank
 Indonesia - Central Registry, sebagai berikut :
 a) Laporan Harian mengenai informasi setelmen transaksi Surat
 Berharga yang memuat perubahan pencatatan kepemilikan Surat
 Berharga antar nasabah individual dalam Sub-Registry yang sama;

 b) Laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan transaksi
 buyback/debt switching yang transaksinya tidak dilakukan melalui
 BI-SSSS;

 c) Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Berharga atas nama
 nasabah individual Sub-Registry sebagaimana contoh Lampiran
 2;

 d) Laporan Tahunan berupa laporan rencana bisnis (bussiness plan)
 Sub-Registry pada tahun berikutnya, yang memuat antara lain
 target volume Penatausahaan Surat Berharga, rencana program
 peningkatan pelayanan, dan rencana pengembangan sistem
 penatausahaan internal;

 e) Laporan perubahan Pengurus Sub-Registry dan/atau Pengelola
 Sub-Registry;

 f) Laporan hasil pemeriksaan auditor independen mengenai
 keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara scripless;
 g) Laporan …

 4

 g) Laporan hasil audit (berupa fotokopi) dari otoritas pengawas
 Kustodian mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga
 secara scripless, dalam hal tidak terdapat pemeriksaan oleh
 auditor independen selama periode tahun yang bersangkutan; dan
 h) Laporan lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia.

 2. Tata Cara Penyampaian Laporan
 Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditujukan
 kepada :
 Bank Indonesia-Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter
 Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350
 dengan ketentuan sebagai berikut :
 a) Laporan Harian disampaikan melalui BI-SSSS pada hari yang
 sama dengan tanggal perubahan pencatatan kepemilikan
 individual dalam sistem pencatatan Sub-Registry.
 Tata cara penyampaian Laporan Harian mengacu pada Pedoman
 Penyampaian Laporan Sub-Registry sebagaimana Lampiran 3.
 Dalam hal Sub-Registry tidak dapat menyampaikan Laporan
 Harian melalui BI-SSSS, Sub-Registry dapat menyampaikan
 Laporan Harian melalui Sistem Informasi BI-SSSS atau sarana
 lainnya dengan pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada
 Bank Indonesia dengan menjelaskan penyebab laporan tidak
 dapat disampaikan melalui BI-SSSS.

 b) Laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan transaksi
 buyback/debt switching yang transaksinya tidak dilakukan melalui
 BI-SSSS disampaikan pada hari yang sama dengan tanggal
 setelmen transaksi melalui Sistem Informasi BI-SSSS.

 c) Laporan …

 5

 c) Laporan Bulanan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja
 setelah akhir bulan melalui sarana surat elektronis (e-mail) dengan
 alamat Sub_Reg_BI-SSSS@bi.go.id.

 d) Laporan Tahunan yang merupakan laporan rencana bisnis
 (bussiness plan) Sub-Registry pada tahun berikutnya disampaikan
 paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun kalender.

 e) Laporan Perubahan Pengurus Sub-Registry dan/atau Pengelola
 Sub-Registry disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
 setelah terjadi perubahan.

 f) Laporan hasil pemeriksaan auditor independen mengenai
 keamanan sistem pencatatatan Surat Berharga secara scripless
 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan.

 g) Fotokopi laporan hasil audit dari otoritas pengawas Kustodian
 mengenai keamanan sistem pencatatan Surat Berharga secara
 scripless disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal
 laporan.

 h) Laporan lainnya disampaikan sesuai jangka waktu yang akan
 ditetapkan dalam surat pemberitahuan Bank Indonesia.

 3. Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS
 a) Persyaratan Penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS
 Dalam hal permohonan untuk menjadi Sub-Registry disetujui dan
 telah menjadi Peserta, Sub-Registry mengajukan permintaan
 untuk dapat menggunakan Sistem Informasi BI-SSSS dengan
 prosedur sebagai berikut :
 1) Sub-Registry harus menyediakan jaringan komunikasi berupa
 leased line atau dial up untuk dapat mengakses Sistem
 Informasi BI-SSSS.

 2) Dalam hal jaringan komunikasi berupa leased line, Sub-
 Registry dapat menggunakan leased line yang digunakan
 untuk pelaporan ke Bank Indonesia (ekstra net) misalnya
 Laporan …

 6

 Laporan Harian Bank Umum (LHBU) atau Laporan Berkala
 Bank Umum (LBBU).

 3) Sub-Registry menyampaikan surat permohonan akses ke
 Sistem Informasi BI-SSSS kepada Bank Indonesia dengan
 alamat sebagai berikut :
 Bank Indonesia-Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelenggaraan Transaksi Pengelolaan Moneter
 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 11
 Jl. M.H. Thamrin No.2
 Jakarta 10350

 4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 3)
 disertai dengan data pengguna yang akan diberikan akses
 untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS.

 5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir
 3), Bank Indonesia memberikan akses kepada Sub-Registry
 dengan ketentuan sebagai berikut :
 (a) user-ID berikut password pengamanan untuk login ke
 jaringan Bank Indonesia bagi akses yang dilakukan
 melalui dial up; dan

 (b) paling sedikit 2 (dua) user-ID Operator dan 2 (dua) user-
 ID Supervisor berikut password pengamanan untuk
 menggunakan aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS.

 b) Penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS
 1) Sub-Registry bertanggung jawab atas penggunaan dan
 pengamanan Sistem Informasi BI-SSSS.

 2) Sub-Registry menyediakan ketentuan internal mengenai
 penggunaan Sistem Informasi BI-SSSS antara lain pemberian
 akses dan pengamanan penggunaan aplikasi Sistem Informasi
 BI-SSSS dari pihak yang tidak berwenang.

 3) Sub-Registry …

 7

 3) Sub-Registry melakukan rekonsiliasi secara harian antara data
 setelmen yang telah dilaporkan kepada Central Registry
 dengan data setelmen transaksi yang terjadi di Sub-Registry
 untuk menjamin kebenaran data laporan yang disampaikan
 kepada Central Registry.

 4) Sub-Registry melakukan koreksi data pelaporan melalui
 Sistem Informasi BI-SSSS, dalam hal terdapat kesalahan
 laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a) dan butir 1.b).

 c) Pengelolaan Pengguna
 1) Pengelolaan user-ID dan password akses jaringan Bank
 Indonesia dan akses aplikasi Sistem Informasi BI-SSSS
 dilakukan oleh Bank Indonesia.

 2) Dalam hal terjadi perubahan pengguna yang akan mengakses
 jaringan Bank Indonesia dan aplikasi Sistem Informasi BI-
 SSSS, Sub-Registry menyampaikan perubahan dimaksud
 kepada Bank Indonesia melalui surat untuk melakukan
 perubahan user-ID dan password.

 3) Dalam hal Sub-Registry tidak dapat melakukan akses ke
 jaringan Bank Indonesia atau aplikasi Sistem Informasi BI-
 SSSS yang diakibatkan kesalahan password, Sub-Registry
 dapat menyampaikan permintaan reset password kepada
 Bank Indonesia.

 4) Permintaan perubahan user-ID, password dan/atau reset
 password sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan butir 3),
 disampaikan Sub-Registry secara tertulis kepada :
 Bank Indonesia -Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter
 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 11
 Jl. M.H. Thamrin No.2
 Jakarta 10350

 4. Ketentuan …

 8

 4. Ketentuan butir V.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 7. Berdasarkan hasil pengawasan, Sub-Registry wajib melakukan tindak
 lanjut terhadap hasil temuan sebagai berikut :
 a. Sub-Registry yang belum memenuhi kewajiban dan/atau melakukan
 kesalahan dalam melaksanakan tugas dan/atau pelaporan sebagaimana
 dimaksud dalam butir IV.A dan butir IV.B, wajib :
 1) memenuhi kewajiban pelaporan dengan data yang benar atau
 melakukan koreksi kesalahan dengan data yang benar terhadap
 Laporan Harian sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.a) dan
 laporan hasil transaksi penerbitan Surat Berharga dan transaksi
 buyback/debt switching yang transaksinya tidak dilakukan melalui
 BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.b), paling
 lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan hasil
 temuan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir
 6; dan/atau

 2) memenuhi kewajiban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
 dalam butir IV.A.1 sampai dengan butir IV.A.10, atau memenuhi
 kewajiban pelaporan dengan data yang benar sebagaimana
 dimaksud dalam butir IV.B.1.c) sampai dengan butir IV.B.1.h),
 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
 hasil temuan oleh Bank Indonesia; dan/atau

 3) melakukan koreksi kesalahan atas laporan dengan data yang benar
 terhadap Laporan Bulanan, dan laporan lainnya sesuai permintaan
 Bank Indonesia, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
 pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia.

 b. Sub-Registry yang tidak memenuhi persyaratan pemenuhan jumlah
 minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga rata-rata bulanan
 paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam
 12 (dua belas) bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir
 IV.A.11 dan pemenuhan persyaratan sebagai Sub-Registry
 sebagaimana …

 9

 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C terkait dengan persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.6 sampai dengan butir II.9,
 wajib membuat rencana tindakan (action plan) dalam rangka
 memenuhi persyaratan dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1) Rencana tindakan disampaikan kepada Bank Indonesia-Central
 Registry paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat
 pemberitahuan hasil temuan oleh Bank Indonesia.

 2) Rencana tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib
 dipenuhi sesuai dengan batas waktu pemenuhan yang diusulkan
 Sub-Registry paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
 penyampaian rencana tindakan Sub-Registry, termasuk apabila
 terdapat perubahan.

 5. Lampiran 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 EDDY SULAEMAN YUSUF
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 11/14/DPM|SE-BI/2009 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry </reg_title>
<set_date> 18 Mei 2009 </set_date>
<effective_date> 18 Mei 2009 </effective_date>
<changed_reg> '10/29/DPM|SE-BI/2008' </changed_reg>
<related_reg> '10/2/PBI/2008', '10/29/DPM|SE-BI/2008' </related_reg>
"
" 1

 No. 10/ 6 /DSM
 Jakarta, 13 Februari 2008

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM
 tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank
 Umum Syariah

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 10/3/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank
 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), perlu dilakukan
 perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM tanggal
 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Bab III Laporan per Kantor Bank Pelapor Butir III.39.1 mengenai
 Daftar Kegiatan Kustodian (Form-39) pada Lampiran Surat Edaran berupa
 Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dihapus.

 2. Ketentuan Bab III Laporan per Kantor Bank Pelapor Butir III.39.2 mengenai
 Sandi Daftar Kegiatan Kustodian pada Lampiran Surat Edaran berupa Buku
 Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dihapus.

 3. Ketentuan Bab III Laporan per Kantor Bank Pelapor Butir III.39.3 mengenai
 Penjelasan Daftar Kegiatan Kustodian pada Lampiran Surat Edaran berupa
 Buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dihapus.

 Ketentuan …

 2

 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 13 Februari 2008.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HARTADI A. SARWONO
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 10/6/DSM|SE-BI/2008 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah </reg_title>
<set_date> 13 Februari 2008 </set_date>
<effective_date> 13 Februari 2008 </effective_date>
<changed_reg> '5/31/DSM|SE-BI/2003' </changed_reg>
<related_reg> '5/31/DSM|SE-BI/2003', '10/3/PBI/2008' </related_reg>
"
" No. 8/12/DASP
 Jakarta, 11 April 2006

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA PESERTA

 SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)
 DI INDONESIA

 Perihal : Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time
 Gross Settlement Selama Periode Uji Coba Treasury Single
 Account Pemerintah Melalui Mekanisme Rekening Pengeluaran
 Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada Bank Umum

 Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif

 dan efisien (cash management), Pemerintah merencanakan untuk menerapkan
 Treasury Single Account (TSA). Dalam rangka memperlancar penerapan TSA
 dimaksud, Pemerintah memerlukan uji coba penerapan TSA (Uji Coba TSA)
 dengan melibatkan beberapa Bank Peserta Sistem Bank Indonesia Real Time
 Gross Settlement (Sistem BI-RTGS). Pelaksanaan Uji Coba TSA dilakukan
 antara lain melalui mekanisme Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum
 Negara Pusat/Daerah (RPK-BUN-P) pada Bank Umum.
 Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

 (PBI) No.6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4373) tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
 Settlement sebagaimana telah diubah dengan PBI No.6/13/PBI/2004 tanggal
 9 Juni 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 49,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387), perlu diatur
 penetapan …

 penetapan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS selama periode Uji Coba TSA
 Pemerintah sebagai berikut:

 I. BANK PESERTA UJI COBA TSA
 1. Pemerintah menetapkan beberapa Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang
 merupakan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 (KPPN) sebagai Bank Peserta Uji Coba TSA.

 2. Penetapan Bank sebagai Peserta Uji Coba TSA oleh Pemerintah
 diberitahukan secara tertulis oleh Bank yang ditetapkan tersebut
 kepada Bank

 Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem

 Pembayaran, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta, mengenai hal-hal sebagai
 berikut:
 a.

 penetapan sebagai Bank Peserta Uji Coba TSA dengan
 melampirkan surat penetapan dari Pemerintah; dan

 b.

 nama kantor bank yang ditunjuk untuk menangani Uji Coba
 TSA.

 II. JENIS TRANSAKSI DAN PENGGUNAAN TRANSACTION
 REFERENCE NUMBER (TRN) DALAM UJI COBA TSA
 Jenis transaksi Uji Coba TSA dan TRN yang digunakan diatur sebagai
 berikut:
 1. Pemindahan dana dari RPK-BUN-P yang berada di Kantor Bank
 Peserta Uji Coba TSA di wilayah tertentu kepada rekening
 bendaharawan gaji di Bank lain, menggunakan TRN IFTSA000;

 2.

 Pelimpahan penerimaan pajak yang dilakukan setiap hari pada setiap
 hari kerja dari Bank Persepsi di wilayah Uji Coba TSA kepada
 rekening KPPN peserta Uji Coba TSA di Kantor Bank Indonesia yang
 mewilayahi KPPN tersebut, menggunakan TRN BIRSA501;

 3. Pemindahan kelebihan dana dari RPK-BUN-P yang berada di Kantor
 Bank Peserta Uji Coba TSA kepada rekening nomor 502.000000
 ”Bendahara Umum Negara” di Bank Indonesia, menggunakan TRN
 BIRSA502;

 4. Pemindahan…

 4. Pemindahan dana dari rekening KPPN yang berada di Kantor Bank
 Peserta Uji Coba TSA di wilayah tertentu kepada rekening rekanan
 KPPN yang berada di Bank lain, menggunakan TRN IFT00000;

 5. Dalam pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka
 1 sampai dengan 3, Bank Peserta Uji Coba TSA harus mencantumkan
 keterangan ”Transaksi dalam rangka Uji Coba TSA di wilayah KPPN
 ............. (nama wilayah)” pada field Payment Detail.

 6. Dalam pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka
 1 dan 3, Bank Peserta Uji Coba TSA harus mencantumkan keterangan
 nomor dan nama RPK-BUN-P pada field Originating Party.

 7. Dalam hal pelimpahan pajak belum dilakukan setiap hari pada setiap
 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 namun dilakukan
 pada hari kerja tertentu maka pelimpahan pajak tetap menggunakan
 TRN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.
 7/62/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Bank Indonesia
 Real Time Gross Settlement dan dikenakan biaya sebagaimana diatur
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.4/14/DASP tanggal 24
 September 2002 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank
 Indonesia Real Time Gross Settlement.

 III. PENGENAAN BIAYA TRANSAKSI DALAM UJI COBA TSA
 Pengenaan biaya transaksi dalam Uji Coba TSA diatur sebagai berikut :
 1. Untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada butir II.1, II.2, dan II.3,
 Bank Peserta Uji Coba TSA dikenakan biaya transaksi sebesar Rp 0,00
 (nol rupiah) per transaksi.

 2. Untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada butir II.4, Bank Peserta
 Uji Coba TSA dikenakan biaya transaksi sebagaimana diatur pada
 Surat Edaran Bank Indonesia No.4/14/DASP tanggal 24 September
 2002 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem BI-RTGS.

 3. Bank …

 3. Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang menggunakan TRN Uji Coba
 TSA diluar kepentingan Uji Coba TSA Pemerintah dikenakan biaya
 sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per transaksi.

 IV. PENUTUP
 1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada saat dilakukan
 Uji Coba TSA oleh Pemerintah sampai dengan berakhirnya masa Uji
 Coba TSA.

 2. Waktu pelaksanaan dan berakhirnya Uji Coba TSA sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 diumumkan oleh Bank Indonesia melalui
 sarana administrative message Sistem BI-RTGS.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 EDI SISWANTO

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

 DASP

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 8/12/DASP|SE-BI/2006 </reg_id>
<reg_title> Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Selama Periode Uji Coba Treasury Single Account Pemerintah Melalui Mekanisme Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada Bank Umum </reg_title>
<set_date> 11 April 2006 </set_date>
<effective_date> pada saat dilakukan Uji Coba TSA oleh Pemerintah </effective_date>
<related_reg> '6/8/PBI/2004', '6/13/PBI/2004' </related_reg>
"
" No.17/ 25 /DKMP
 Jakarta, 12 Oktober 2015

 S U R A T E D A R A N

 Kepada

 SEMUA BANK UMUM, BANK UMUM SYARIAH
 DAN UNIT USAHA SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal :

 Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk
 Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk
 Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to
 Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk
 Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5706), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai
 rasio Loan to Value atau rasio Financing to Value untuk Kredit atau
 Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan
 Kendaraan Bermotor dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor
 cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank
 Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perbankan syariah.

 2. Bank ...

 2

 2. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
 secara konvensional.

 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank
 syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
 pembayaran.

 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit
 kerja dari kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi
 sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan
 kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di
 kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri
 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
 berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
 syariah dan/atau unit usaha syariah.

 5. Kredit adalah kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang yang mengatur mengenai perbankan.

 6. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 7. Properti adalah Rumah Tapak, Rumah Susun, dan Rumah Kantor
 atau Rumah Toko.

 8. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
 tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan
 dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau
 akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

 9. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
 dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
 distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal
 maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-
 masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, antara lain
 griya tawang, kondominium, apartemen, dan flat.

 10. Rumah Kantor atau Rumah Toko adalah tanah berikut bangunan
 yang izin pendiriannya sebagai rumah tinggal sekaligus untuk
 tujuan komersial antara lain perkantoran, pertokoan, atau gudang.

 11. Kredit Properti yang selanjutnya disingkat KP adalah kredit
 konsumsi yang terdiri atas:

 a. Kredit ...

 3

 a. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak,
 termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Tapak, yang
 selanjutnya disebut KP Rumah Tapak;

 b. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun,
 termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Susun, yang
 selanjutnya disebut KP Rusun; dan

 c. Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko
 dan/atau Rumah Kantor, termasuk Kredit konsumsi beragun
 Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya
 disebut KP Ruko atau KP Rukan.

 12. Pembiayaan Properti yang selanjutnya disebut KP Syariah adalah
 Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas:
 a. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah
 Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah
 Tapak, yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak Syariah;

 b. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah
 Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah
 Susun, yang selanjutnya disebut KP Rusun Syariah; dan

 c. Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah
 Toko dan/atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan
 konsumsi beragun Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang
 selanjutnya disebut KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah.

 13. Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan
 menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
 membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang
 disepakati.

 14. Akad Istishna’ adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk
 pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan
 persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli
 (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’).

 15. Musyarakah Mutanaqisah yang selanjutnya disingkat MMQ adalah
 musyarakah atau syirkah dalam rangka kepemilikan Properti
 antara Bank dengan nasabah dengan kondisi penyertaan
 kepemilikan Properti oleh Bank akan berkurang disebabkan

 pembelian ...

 4

 pembelian secara bertahap oleh nasabah.

 16. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik yang selanjutnya disebut Akad
 IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan
 hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan
 transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

 17. Akad Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan
 ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
 diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

 18. Uang Jaminan yang selanjutnya disebut Deposit adalah uang yang
 harus diserahkan oleh nasabah kepada Bank dalam rangka
 kepemilikan Properti yang dilakukan dengan Akad IMBT.

 19. Rasio Loan to Value yang selanjutnya disebut Rasio LTV adalah
 angka rasio antara nilai Kredit yang dapat diberikan oleh Bank
 terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Kredit
 berdasarkan harga penilaian terakhir.

 20. Rasio Financing to Value yang selanjutnya disebut Rasio FTV
 adalah angka rasio antara nilai Pembiayaan yang dapat diberikan
 oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat
 pemberian Pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.

 21. Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
 disebut KKB atau KKB Syariah adalah Kredit atau Pembiayaan
 yang diberikan Bank untuk pembelian kendaraan bermotor.

 22. Uang Muka adalah pembayaran di muka sebesar persentase
 tertentu dari harga pembelian Properti atau kendaraan bermotor
 yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.

 23. Laporan Bulanan Bank Umum yang selanjutnya disebut LBU
 adalah Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan
 bulanan bank umum.

 24. Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank
 Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut
 LSMK adalah Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan
 Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang

 mengatur ...

 5

 mengatur mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem
 keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

 II. FASILITAS KREDIT, NILAI AGUNAN, DAN PENILAIAN AGUNAN
 A. Perhitungan Kredit dan Nilai Agunan untuk Bank Umum
 Perhitungan Kredit dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio LTV
 untuk Bank Umum ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kredit ditetapkan berdasarkan plafon Kredit yang diterima oleh
 debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit; dan

 2. nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang
 dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen
 terhadap Properti yang menjadi agunan.

 B. Perhitungan Pembiayaan dan Nilai Agunan untuk BUS dan UUS
 Perhitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan
 Rasio FTV untuk BUS dan UUS ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis akad yang
 digunakan, yaitu:
 a. Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah atau Akad
 Istishna’ ditetapkan berdasarkan harga pokok Pembiayaan
 yang diberikan kepada nasabah sebagaimana tercantum
 dalam akad Pembiayaan;

 b. Pembiayaan berdasarkan Akad MMQ ditetapkan
 berdasarkan penyertaan Bank dalam rangka kepemilikan
 Properti sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan;
 dan

 c. Pembiayaan berdasarkan Akad IMBT ditetapkan
 berdasarkan hasil pengurangan harga Properti dengan
 Deposit sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan.

 2. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang
 dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen
 terhadap Properti yang menjadi agunan.

 C. Tata ...

 6

 C. Tata Cara Penilaian Agunan
 1. Tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai berikut:
 a. Apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau
 beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada
 proyek yang sama sampai dengan Rp5.000.000.000,00
 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada
 taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau
 penilai independen; dan

 b. Apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau
 beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada
 proyek yang sama di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
 rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada taksiran yang
 dilakukan oleh penilai independen.

 2. Proyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 adalah properti yang berada pada area yang sama dan
 dibangun oleh pengembang yang sama, yaitu Rumah Tapak,
 Rumah Susun, Rumah Kantor atau Rumah Toko, dihitung
 untuk masing-masing unit.
 Contoh:
 a. Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada 3 (tiga)
 orang debitur atau nasabah untuk pembelian Rumah Tapak
 dalam satu cluster yang merupakan KP pertama, masing-
 masing dengan nilai Kredit atau Pembiayaan sebesar
 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penilaian agunan
 tersebut didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh
 penilai intern Bank atau penilai independen.

 b. Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada 1 (satu)
 orang debitur atau nasabah untuk pembelian 1 (satu)
 Rumah Tapak yang merupakan KP pertama dengan nilai
 Kredit atau Pembiayaan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam
 miliar rupiah). Penilaian agunan tersebut didasarkan pada
 taksiran yang dilakukan oleh penilai independen.

 c. Bank ...

 7

 c. Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada 1 (satu)
 orang debitur atau nasabah untuk pembelian 3 (tiga)
 Rumah Tapak yang telah tersedia secara utuh masing-
 masing dengan nilai Kredit atau Pembiayaan sebesar
 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penilaian agunan
 tersebut didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh
 penilai intern Bank atau penilai independen.

 3. Penetapan nilai taksiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 mengacu pada metode dan prinsip yang berlaku umum dalam
 penilaian agunan yang ditetapkan oleh asosiasi dan/atau
 institusi yang berwenang.

 III. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO LTV ATAU RASIO FTV UNTUK
 KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PROPERTI
 Tata cara perhitungan Rasio LTV atau Rasio FTV untuk Kredit atau
 Pembiayaan Properti ditetapkan sebagai berikut:
 A. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah
 1. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah pertama
 ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a. 90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun dan KP
 Rusun Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua
 meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 b. 85% (delapan puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ
 atau Akad IMBT, dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi); dan

 c. 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun, KP Rumah
 Tapak, KP Rusun Syariah, dan KP Rumah Tapak Syariah
 berdasarkan Akad Murabahah atau Akad Istishna’, dengan
 luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 2. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah kedua
 diatur sebagai berikut:

 a. Untuk ...

 8

 a. Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebesar:
 1) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter
 persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 2) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 3) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko atau KP
 Rukan; dan

 4) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan
 KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 b. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan Akad Murabahah
 atau Akad Istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar:
 1) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua
 meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 2) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 3) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah
 atau KP Rukan Syariah; dan

 4) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan
 di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 c. Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad MMQ dan Akad
 IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar:
 1) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua
 meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 2) 80% ...

 9

 2) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 3) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah
 atau KP Rukan Syariah; dan

 4) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan
 di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 3. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah ketiga dan
 seterusnya diatur sebagai berikut:
 a. Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan paling tinggi
 sebesar:
 1) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter
 persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 2) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas
 bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 3) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko atau KP
 Rukan; dan

 4) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan
 KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 b. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan Akad
 Murabahah atau Akad Istishna’ ditetapkan paling tinggi
 sebesar:
 1) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua
 meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 2) 70% ...

 10

 2) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 3) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau
 KP Rukan Syariah; dan

 4) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan
 di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 c. Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad
 MMQ dan Akad IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar:
 1) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua
 meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 2) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 3) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau
 KP Rukan Syariah; dan

 4) 65% (enam puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan
 di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 4. Penetapan Rasio LTV atau Rasio FTV sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku apabila Bank
 memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari total Kredit
 atau Pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima
 persen); dan

 b. rasio KP atau KP Syariah bermasalah dari total KP atau KP
 Syariah secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen).

 5. Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud dalam angka 4, maka Rasio LTV atau Rasio FTV
 diatur sebagai berikut:

 a. Rasio ...

 11

 a. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah
 pertama ditetapkan paling tinggi sebesar:
 1) 90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 berdasarkan akad MMQ atau Akad IMBT dengan luas
 bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai
 dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 2) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan
 luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi)
 sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

 3) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ
 atau Akad IMBT dengan luas bangunan di atas 70m2
 (tujuh puluh meter persegi); dan

 4) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak, KP
 Rusun, KP Rumah Tapak Syariah, dan KP Rusun
 Syariah berdasarkan Akad Murabahah atau Akad
 Istishna’ dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi).

 b. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah kedua
 diatur sebagai berikut:
 1) Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter
 persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh
 meter persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko atau KP
 Rukan; dan

 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2
 (tujuh puluh meter persegi).

 2) Untuk...

 12

 2) Untuk KP Syariah kedua berdasarkan Akad Murabahah
 atau Akad Istishna’ ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh
 dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah
 atau KP Rukan Syariah; dan

 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas
 bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 3) Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad MMQ dan
 Akad IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar:
 a) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh
 dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 b) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun
 Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2
 (tujuh puluh meter persegi);

 c) 80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah
 atau KP Rukan Syariah; dan

 d) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk KP Rumah
 Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas
 bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 c. Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah ketiga
 dan seterusnya diatur sebagai berikut:
 1) Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan paling tinggi
 sebesar:
 a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter

 persegi) ...

 13

 persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter
 persegi);

 b) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rusun dengan
 luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh
 meter persegi);

 c) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko atau KP
 Rukan; dan

 d) 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2
 (tujuh puluh meter persegi).

 2) Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan
 Akad Murabahah atau Akad Istishna’ ditetapkan paling
 tinggi sebesar:
 a) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh
 dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 b) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 c) 60% (enam puluh persen) untuk KP Ruko Syariah
 atau KP Rukan Syariah; dan

 d) 50% (lima puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas
 bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 3) Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan
 akad MMQ dan Akad IMBT ditetapkan paling tinggi
 sebesar:
 a) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh
 dua meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh
 puluh meter persegi);

 b) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah
 dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh

 puluh ...

 14

 puluh meter persegi);

 c) 70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah
 atau KP Rukan Syariah; dan

 d) 60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak
 Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas
 bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

 6. Bank dilarang memberikan Kredit atau Pembiayaan untuk
 pemenuhan Uang Muka dalam rangka KP dan KP Syariah
 kepada debitur atau nasabah. Termasuk pengertian debitur
 atau nasabah antara lain debitur yang merupakan karyawan
 Bank yang bersangkutan.

 7. Penentuan urutan KP atau KP Syariah sebagaimana dimaksud
 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5 dilakukan dengan
 memperhitungkan seluruh KP dan/atau KP Syariah yang telah
 diterima debitur atau nasabah di Bank yang sama maupun
 Bank lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. berdasarkan urutan tanggal perjanjian KP dan/atau akad
 KP Syariah; dan

 b. dalam hal terdapat tanggal perjanjian KP dan/atau akad KP
 Syariah yang sama maka penentuan urutan diawali dari KP
 atau KP Syariah dengan nilai agunan paling rendah.

 B. Perhitungan Rasio Kredit Bermasalah atau Rasio Pembiayaan
 Bermasalah dan Perhitungan Rasio KP Bermasalah atau Rasio KP
 Syariah Bermasalah
 1. Perhitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan
 bermasalah sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a
 dilakukan dengan membagi hasil penjumlahan Kredit atau
 Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D),
 dan macet (M) kepada pihak ketiga bukan Bank terhadap total
 Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
 Formula perhitungan rasio Kredit bermasalah adalah sebagai
 berikut:

 Kredit kualitas KL + Kredit kualitas D + Kredit kualitas M
 Total Kredit

 x 100%

 Formula ...

 15

 Formula perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah adalah
 sebagai berikut:

 Pembiayaan kualitas KL + Pembiayaan kualitas D +
 Pembiayaan kualitas M
 Total Pembiayaan

 x 100%

 2. Perhitungan Rasio KP bermasalah atau Rasio KP Syariah
 bermasalah
 a. Perhitungan rasio KP bermasalah sebagaimana dimaksud
 dalam butir A.4.b dilakukan dengan membandingkan
 antara hasil penjumlahan Kredit kepada sektor rumah
 tangga untuk kepemilikan perumahan dan jumlah Kredit
 konsumsi lainnya yang beragun Properti dengan kualitas
 kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) terhadap
 total Kredit kepada sektor rumah tangga untuk kepemilikan
 perumahan dan Kredit konsumsi lainnya yang beragun
 Properti.
 Formula perhitungan rasio KP bermasalah adalah sebagai
 berikut:

 KP kualitas KL + KP kualitas D + KP kualitas M
 Total KP

 x 100%

 b. Rasio KP Syariah bermasalah dihitung sebagai berikut:
 1) Membagi hasil penjumlahan Pembiayaan kepada sektor
 rumah tangga untuk kepemilikan perumahan dan
 jumlah Pembiayaan konsumsi lainnya yang beragun
 properti dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan
 (D) dan macet (M) terhadap total Pembiayaan kepada
 sektor rumah tangga untuk kepemilikan perumahan
 dan Pembiayaan konsumsi lainnya yang beragun
 Properti.

 2) Pembiayaan yang diperhitungkan sebagaimana dalam
 angka 1) adalah pembiayaan yang menggunakan Akad
 Murabahah, Akad Istishna’, akad MMQ, dan Akad IMBT.

 Formula ...

 16

 Formula perhitungan rasio KP Syariah bermasalah adalah
 sebagai berikut:
 KP Syariah kualitas KL + KP Syariah kualitas D + KP Syariah kualitas M

 Total KP Syariah

 x 100%

 3. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, perhitungan rasio Kredit
 bermasalah dan rasio KP bermasalah bagi Bank Umum dan
 perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah dan rasio KP
 Syariah bermasalah bagi UUS, dilakukan secara terpisah.

 C. Sumber Data dan Nilai yang digunakan
 1. Penetapan masing-masing komponen dalam perhitungan rasio
 Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah dan
 perhitungan rasio KP bermasalah atau rasio KP Syariah
 bermasalah dilakukan berdasarkan LBU atau LSMK periode 2
 (dua) bulan sebelum tanggal perjanjian Kredit atau akad
 Pembiayaan ditandatangani.

 2. Nilai Kredit bermasalah berasal dari LBU form 11 (Daftar
 Rincian Kredit Yang Diberikan) yaitu hasil penjumlahan nilai
 dalam bulan laporan (Kolom XXIV) untuk golongan debitur
 dengan sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom IV) dengan
 kualitas KL, D, dan M.

 3. Nilai total Kredit berasal dari LBU form 11 (Daftar Rincian
 Kredit Yang Diberikan) yaitu hasil penjumlahan nilai dalam
 bulan laporan (Kolom XXIV) untuk golongan debitur dengan
 sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom IV).

 4. Nilai Pembiayaan bermasalah berasal dari LSMK untuk
 golongan nasabah dengan sandi pihak ketiga bukan bank
 (kolom II) yaitu penjumlahan dari:
 a. saldo harga pokok (Kolom XIX) pada form 10 (Daftar Rincian
 Piutang Murabahah) untuk Akad Murabahah;

 b. saldo harga pokok (Kolom XVIII) pada form 11 (Daftar
 Rincian Piutang Istishna’) untuk Akad Istishna’;

 c. jumlah bulan laporan (Kolom XVIII b) pada form 12 (Daftar
 Rincian Piutang Qardh) untuk Akad Qardh;

 d. jumlah ...

 17

 d. jumlah bulan laporan (Kolom XXI B) pada form 13 (Daftar
 Rincian Bagi Hasil) untuk akad bagi hasil;

 e. hasil penjumlahan dari harga perolehan (Kolom XVII B. 3)
 dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi
 (Kolom XXII) dan cadangan kerugian penurunan nilai aset
 Ijarah (Kolom XXIII) dan ditambahkan dengan tunggakan
 pokok (Kolom XXIV B) pada form 14 (Daftar Rincian
 Pembiayaan Sewa) untuk akad sewa, dengan formula
 sebagai berikut:

 Harga Perolehan - (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi + Cadangan
 Kerugian Penurunan Nilai Aset Ijarah) + Tunggakan Pokok;

 dan

 jumlah bulan laporan (Kolom XI) pada form 18 (Daftar
 Rincian Pembiayaan Salam) untuk akad salam,
 dengan kualitas KL, D, dan M.

 f.

 5. Nilai Pembiayaan berasal dari LSMK untuk golongan nasabah
 dengan sandi pihak ketiga bukan bank (kolom II) yaitu
 penjumlahan dari:
 a. saldo harga pokok (Kolom XIX) pada form 10 (Daftar Rincian
 Piutang Murabahah) untuk Akad Murabahah;

 b. saldo harga pokok (Kolom XVIII) pada form 11 (Daftar
 Rincian Piutang Istishna’) untuk Akad Istishna’;

 c. jumlah bulan laporan (Kolom XVIII b) pada form 12 (Daftar
 Rincian Piutang Qardh) untuk Akad Qardh;

 d. jumlah bulan laporan (Kolom XXI B) pada form 13 (Daftar
 Rincian Bagi Hasil) untuk akad bagi hasil;

 e. hasil penjumlahan dari harga perolehan (Kolom XVII B. 3)
 dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi
 (Kolom XXII) dan cadangan kerugian penurunan nilai aset
 Ijarah (Kolom XXIII) dan ditambahkan dengan tunggakan
 pokok (Kolom XXIV B) pada form 14 (Daftar Rincian
 Pembiayaan Sewa) untuk akad sewa, dengan formula
 sebagai berikut:

 Harga Perolehan - (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi + Cadangan
 Kerugian Penurunan Nilai Aset Ijarah) + Tunggakan Pokok;
 dan ...

 18

 dan
 f.

 jumlah bulan laporan (Kolom XI) pada form 18 (Daftar
 Rincian Pembiayaan Salam) untuk akad salam,

 6. Mengingat LBU dan LSMK belum dapat memberikan informasi
 yang diperlukan untuk menghitung rasio KP bermasalah dan
 rasio KP Syariah bermasalah sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1, Bank menyampaikan laporan offline mengenai KP/KP
 Syariah kepada Bank Indonesia sampai dengan batas waktu
 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 7. Penyampaian laporan offline sebagaimana dimaksud dalam
 angka 6 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Periode penyampaian laporan:
 1) Untuk laporan bulan April s.d. Oktober 2015
 diserahkan paling lambat tanggal 20 November 2015.

 2) Untuk laporan bulan November 2015 dan seterusnya
 diserahkan masing-masing paling lambat tanggal 20
 bulan berikutnya.

 3) Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur maka Bank
 menyampaikan laporan pada hari kerja berikutnya.

 b. Laporan offline dan petunjuk pengisian mengacu pada
 format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 c. Laporan offline disampaikan kepada Bank Indonesia c.q.
 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan. Khusus
 untuk Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja
 Kantor Pusat Bank Indonesia, laporan offline juga
 ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia
 setempat.
 Penyampaian laporan offline kepada Kantor Pusat Bank
 Indonesia dan tembusan kepada Kantor Perwakilan
 dilakukan melalui email sesuai dengan daftar alamat email
 penyampaian laporan offline sebagaimana tercantum dalam

 Lampiran ...

 19

 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 d. Tata cara penyampaian laporan offline melalui email diatur
 sebagai berikut:
 1) Bank mengirimkan 2 (dua) email kepada Bank Indonesia
 setiap bulan sebagai berikut:
 a) Email berisi file terenkripsi sebagaimana format yang
 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini; dan

 b) Email berisi password yang disampaikan setelah
 melakukan pengiriman file.

 2) Subjek email disamakan dengan nama file sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
 tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 e. Dalam hal penyampaian laporan offline melalui email tidak
 dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam
 bentuk soft copy dan hard copy kepada:
 Bank Indonesia

 c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
 Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 1
 Jl. M. H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350.

 Khusus untuk Bank yang berkantor pusat di luar wilayah
 kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, tembusan laporan
 offline dalam bentuk soft copy dan hard copy juga
 disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia
 setempat.

 f. Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf e mengikuti ketentuan sebagaimana diatur
 dalam huruf a.

 g. Dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan offline sesuai
 periode dan format sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 dan huruf b, maka Bank Indonesia dapat melakukan

 tindakan ...

 20

 tindakan misalnya meminta Bank untuk menyampaikan
 laporan offline atau melakukan koordinasi dengan otoritas
 pengawasan Bank.

 h. Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama
 petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk
 menyusun dan menyampaikan laporan offline, serta alamat
 email pengirim laporan sebagaimana dimaksud dalam
 angka 3, termasuk apabila terdapat perubahannya kepada:
 1) Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan
 Kepatuhan Laporan;

 2) Khusus untuk Bank yang berkantor pusat di luar
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, nama
 petugas dan penanggungjawab serta alamat email
 pengirim laporan yang ditunjuk Bank juga ditembuskan
 kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

 i. Untuk pertama kali, nama petugas dan penanggungjawab
 yang ditunjuk serta alamat email pengirim laporan
 sebagaimana dimaksud dalam huruf h disampaikan paling
 lambat tanggal 20 Oktober 2015.

 D. Kewajiban Administratif
 Dalam rangka penetapan Rasio LTV dan/atau Rasio FTV, Bank
 wajib:
 1. Memperlakukan debitur atau nasabah suami dan istri sebagai
 1 (satu) debitur atau nasabah kecuali terdapat perjanjian
 pemisahan harta yang dibuktikan dengan fotokopi perjanjian
 yang disahkan/dilegalisir oleh notaris;

 2. Meminta surat pernyataan dari calon debitur atau nasabah
 yang paling kurang memuat keterangan mengenai KP dan/atau
 KP Syariah yang masih berjalan (outstanding) dan/atau yang
 sedang dalam proses pengajuan permohonan, baik pada Bank
 yang sama maupun pada Bank yang lain; dan

 3. Menolak permohonan KP dan/atau KP Syariah yang diajukan
 apabila calon debitur atau nasabah tidak bersedia

 menyerahkan ...

 21

 menyerahkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam
 angka 2.

 E. Contoh Perhitungan dan Penetapan Rasio LTV atau Rasio FTV
 untuk Kredit atau Pembiayaan Properti
 Perhitungan dan penetapan Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP
 atau KP Syariah adalah sebagaimana contoh yang tercantum dalam
 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Bank Indonesia ini.

 IV. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO LTV ATAU RASIO FTV UNTUK
 TAMBAHAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN (TOP UP) DAN UNTUK
 KREDIT ATAU PEMBIAYAAN YANG DIAMBIL ALIH (TAKE OVER)
 A. Tambahan Kredit atau Pembiayaan (Top Up)
 Dalam hal Bank memberikan tambahan Kredit atau Pembiayaan
 (top up) dengan agunan berupa Properti yang masih menjadi
 agunan dari KP atau KP Syariah sebelumnya, berlaku ketentuan
 sebagai berikut:
 1. Tambahan Kredit atau Pembiayaan (top up) tersebut
 diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan baru.

 2. Yang dimaksud dengan diperlakukan sebagai Kredit atau
 Pembiayaan baru adalah tambahan Kredit atau Pembiayaan
 tersebut diperhitungkan sebagai KP atau KP Syariah yang
 berikutnya.

 3. Urutan Kredit atau Pembiayaan dan besaran Rasio LTV atau
 Rasio FTV Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1 mengacu pada Rasio LTV atau Rasio FTV
 sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.

 4. Jumlah tambahan Kredit atau Pembiayaan (top up) yang
 diberikan oleh Bank wajib memperhitungkan jumlah baki debet
 Kredit atau Pembiayaan sebelumnya yang menggunakan
 agunan yang sama.

 5. Mekanisme tambahan Kredit atau Pembiayaan (top up)
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengikuti ketentuan

 terkait ...

 22

 terkait yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

 B. Kredit atau Pembiayaan yang Diambil Alih (Take Over)
 Dalam hal Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan cara
 mengambil alih (take over) Kredit atau Pembiayaan dari Bank lain
 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan yang hanya ditujukan
 untuk pelunasan Kredit atau Pembiayaan sebelumnya di Bank
 lain tidak diperlakukan sebagai Kredit atau Pembiayaan baru;
 atau

 2. Pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan yang disertai dengan
 tambahan Kredit atau Pembiayaan (top up) diperlakukan
 sebagai Kredit atau Pembiayaan baru sebagaimana dimaksud
 dalam huruf A.

 3. Mekanisme pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan (take over)
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 mengikuti
 ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

 C. Contoh Perhitungan dan Penetapan Rasio LTV atau Rasio FTV
 untuk tambahan Kredit atau Pembiayaan (Top Up) dan
 pengambilalihan Kredit atau Pembiayaan (Take Over)

 Perhitungan dan penetapan Rasio LTV atau Rasio FTV untuk
 tambahan Kredit atau Pembiayaan (top up) dan pengambilalihan
 Kredit atau Pembiayaan (take over) adalah sebagaimana contoh
 yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 V. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO LTV ATAU RASIO FTV UNTUK
 PEMBERIAN KP ATAU KP SYARIAH JIKA PROPERTI YANG AKAN
 DIBIAYAI BELUM TERSEDIA SECARA UTUH
 A. Persyaratan KP atau KP Syariah dengan Properti yang Belum
 Tersedia Secara Utuh
 1. Dalam hal Bank akan memberikan KP atau KP Syariah dengan
 Properti yang akan dibiayai belum tersedia secara utuh maka
 berlaku persyaratan sebagai berikut:

 a. Kredit ...

 23

 a. Kredit atau Pembiayaan merupakan KP atau KP Syariah
 urutan pertama dari seluruh KP dan KP Syariah yang telah
 diterima debitur atau nasabah di Bank yang sama maupun
 Bank lainnya;

 b. Terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dengan
 pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan
 pengembang untuk menyelesaikan Properti sesuai dengan
 yang diperjanjikan dengan debitur atau nasabah; dan

 c. Terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada
 Bank baik yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak
 lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban
 pengembang apabila Properti tidak dapat diselesaikan
 dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian.

 2. Jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank dapat
 berupa aset tetap, aset bergerak, bank guarantee, standby letter
 of credit, dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan
 dalam escrow account di Bank pemberi Kredit atau
 Pembiayaan.

 3. Dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam escrow account
 di Bank pemberi Kredit atau Pembiayaan sebagaimana
 dimaksud dalam angka 2 adalah dana yang ditahan di Bank
 atas nama pengembang yang digunakan untuk menyelesaikan
 pembangunan Properti.

 4. Nilai jaminan yang diberikan oleh pengembang paling kurang
 sebesar selisih antara komitmen Kredit atau Pembiayaan
 dengan pencairan yang telah dilakukan oleh Bank.

 5. Jaminan yang diberikan oleh pihak lain dapat berbentuk
 corporate guarantee, stand by letter of credit, atau bank
 guarantee.

 6. Bank harus dapat memastikan bahwa jaminan sebagaimana
 dimaksud dalam butir 1.c dapat dieksekusi dalam hal
 pengembang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, yang
 paling kurang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara
 pengembang dengan Bank.

 B. Laporan ...

 24

 B. Laporan Perkembangan Pembangunan Properti
 1. Dalam hal Bank memberikan KP atau KP Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam huruf A maka pencairan KP atau KP Syariah
 dimaksud hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai
 perkembangan pembangunan Properti yang dibiayai.

 2. Perkembangan pembangunan Properti yang dibiayai
 didasarkan atas laporan perkembangan pembangunan Properti
 yang berasal dari:
 a. pengembang, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1
 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara
 keseluruhan pada proyek yang sama bernilai sampai
 dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau

 b. penilai independen, apabila Kredit atau Pembiayaan untuk
 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara
 keseluruhan pada proyek yang sama bernilai di atas
 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 3. Proyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 2
 adalah Properti yang berada pada area yang sama dan
 dibangun oleh pengembang yang sama, yaitu Rumah Tapak,
 Rumah Susun, Rumah Kantor atau Rumah Toko, dihitung
 untuk masing-masing unit.
 Contoh:
 a. Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada 3 (tiga)
 orang debitur atau nasabah untuk pembelian Rumah Tapak
 dalam satu cluster yang merupakan KP pertama, masing-
 masing dengan nilai Kredit atau Pembiayaan sebesar
 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Untuk penilaian
 perkembangan pembangunan Properti, digunakan laporan
 perkembangan pembangunan Properti dari pengembang.

 b. Bank memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada 1 (satu)
 orang debitur atau nasabah untuk pembelian 1 (satu)
 Rumah Tapak yang merupakan KP pertama dengan nilai
 Kredit atau Pembiayaan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam
 miliar rupiah). Untuk penilaian perkembangan

 pembangunan ...

 25

 pembangunan Properti, digunakan laporan perkembangan
 pembangunan Properti dari penilai independen.

 C. Contoh Perhitungan dan Penetapan Rasio LTV atau Rasio FTV
 untuk Properti yang Dibiayai Belum Tersedia Secara Utuh
 Perhitungan dan penetapan Rasio LTV atau Rasio FTV untuk
 Properti yang dibiayai belum tersedia secara utuh adalah
 sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran V yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini.

 VI. TATA CARA PERHITUNGAN UANG MUKA KKB ATAU KKB SYARIAH
 A. Uang Muka KKB atau KKB Syariah
 1. Uang Muka yang harus dipenuhi oleh debitur atau nasabah
 dalam rangka KKB atau KKB Syariah ditetapkan sebagai
 berikut:
 a. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian
 kendaraan bermotor roda dua;

 b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian
 kendaraan bermotor roda tiga atau lebih dalam rangka
 keperluan produktif apabila memenuhi salah satu syarat
 sebagai berikut:
 1) merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk
 angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh
 pihak berwenang; atau

 2) diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang
 memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh
 pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung
 kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya; dan

 c. paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk
 pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang
 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf b.

 2. Ketentuan mengenai Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 yang harus dipenuhi oleh debitur atau nasabah
 berlaku ...

 26

 berlaku apabila Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari total Kredit
 atau Pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima
 persen); dan

 b. rasio KKB atau KKB Syariah bermasalah dari total KKB
 atau KKB Syariah secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima
 persen).

 3. Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud dalam angka 2 maka Uang Muka yang harus
 dipenuhi oleh debitur atau nasabah dalam rangka KKB atau
 KKB Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 a. paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk
 pembelian kendaraan bermotor roda dua;

 b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk pembelian
 kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan
 produktif apabila memenuhi salah satu syarat sebagai
 berikut:
 1) merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk
 angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh
 pihak berwenang; atau

 2) diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang
 memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh
 pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung
 kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya; dan

 c. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk pembelian
 kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak
 memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf b.

 B. Bank dilarang memberikan Kredit atau Pembiayaan untuk
 pemenuhan Uang Muka dalam rangka KKB dan KKB Syariah
 kepada debitur atau nasabah. Termasuk pengertian debitur atau
 nasabah antara lain debitur yang merupakan karyawan bank yang
 bersangkutan.

 C. Perhitungan ...

 27

 C. Perhitungan Rasio Kredit atau Pembiayaan Bermasalah dan
 Perhitungan Rasio KKB atau KKB Syariah Bermasalah
 1. Perhitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan
 bermasalah mengacu pada perhitungan sebagaimana
 dimaksud dalam butir III.B.1.

 2. Perhitungan rasio KKB bermasalah atau rasio KKB Syariah
 bermasalah dilakukan dengan membandingkan antara jumlah
 Kredit atau Pembiayaan kepada sektor rumah tangga untuk
 kepemilikan kendaraan bermotor dengan kualitas kurang
 lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) terhadap total Kredit
 atau Pembiayaan kepada sektor rumah tangga untuk
 kepemilikan kendaraan bermotor.
 Formula perhitungan rasio KKB bermasalah adalah sebagai
 berikut:

 KKB kualitas KL + KKB kualitas D + KKB kualitas M
 Total KKB

 x 100%

 Formula perhitungan rasio KKB Syariah bermasalah adalah
 sebagai berikut:
 KKB Syariah kualitas KL + KKB Syariah kualitas D + KKB Syariah kualitas M

 x 100%
 Total KKB Syariah

 D. Sumber Data dan Nilai yang Digunakan
 1. Penetapan masing-masing komponen dalam perhitungan rasio
 Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah dan
 perhitungan rasio KKB bermasalah atau rasio KKB Syariah
 bermasalah dilakukan berdasarkan LBU atau LSMK periode 2
 (dua) bulan sebelum tanggal perjanjian kredit atau akad
 pembiayaan ditandatangani.

 2. Perhitungan nilai Kredit bermasalah dan nilai total Kredit
 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir
 III.C.2 dan butir III.C.3.

 3. Nilai Pembiayaan bermasalah dan nilai Pembiayaan mengacu
 pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.4 dan
 III.C.5.

 4. Nilai ...

 28

 4. Nilai KKB bermasalah dan KKB untuk Bank Umum
 a. Mengingat LBU belum dapat memberikan informasi yang
 diperlukan untuk menghitung rasio KKB bermasalah
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank
 menyampaikan laporan offline mengenai KKB kepada Bank
 Indonesia sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 b. Penyampaian laporan offline sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam butir III.C.7.

 5. Nilai KKB Syariah bermasalah dan KKB Syariah untuk BUS
 dan UUS
 a. Nilai KKB Syariah bermasalah berasal dari hasil
 penjumlahan angka dalam:
 1) form 10 untuk Akad Murabahah, golongan nasabah
 dengan sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu
 hasil penjumlahan saldo harga pokok (Kolom XIX)
 dengan sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100,
 002200, 002300, dan 002900 untuk kualitas KL, D, dan
 M;

 2) form 11 untuk Akad Istishna’, golongan nasabah dengan
 sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu hasil
 penjumlahan saldo harga pokok (Kolom XVIII) dengan
 sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100, 002200,
 002300, dan 002900 untuk kualitas KL, D, dan M;

 3) form 12 untuk Akad Qardh, golongan nasabah dengan
 sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu hasil
 penjumlahan jumlah bulan laporan (Kolom XVIII b)
 dengan sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100,
 002200, 002300, dan 002900 untuk kualitas KL, D, dan
 M;

 4) form ...

 29

 4) form 13 untuk akad bagi hasil, golongan nasabah
 dengan sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu
 hasil penjumlahan jumlah bulan laporan (Kolom XXI B)
 dengan sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100,
 002200, 002300, dan 002900 untuk kualitas KL, D, dan
 M; dan

 5) form 14 untuk akad sewa, golongan nasabah dengan
 sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu hasil
 penjumlahan dari harga perolehan (Kolom XVII B.3)
 dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi
 (Kolom XXII) dan cadangan kerugian penurunan nilai
 aset ijarah (Kolom XXIII) dan ditambahkan dengan
 tunggakan pokok (Kolom XXIV B), dengan formula
 sebagai berikut:
 Harga Perolehan - (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi +

 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Ijarah) + Tunggakan
 Pokok

 Penjumlahan di atas dilakukan untuk sektor ekonomi
 (Kolom XIII) dengan sandi sektor 002100, 002200,
 002300, dan 002900 untuk kualitas KL, D, dan M.

 b. Nilai KKB Syariah berasal dari hasil penjumlahan angka
 dalam:
 1) form 10 untuk Akad Murabahah, golongan nasabah
 dengan sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu
 hasil penjumlahan saldo harga pokok (Kolom XIX)
 dengan sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100,
 002200, 002300, dan 002900;

 2) form 11 untuk Akad Istishna’, golongan nasabah dengan
 sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu hasil
 penjumlahan saldo harga pokok (Kolom XVIII) dengan
 sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100, 002200,
 002300, dan 002900;

 3) form 12 untuk Akad Qardh, golongan nasabah dengan
 sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu hasil
 penjumlahan jumlah bulan laporan (Kolom XVIII b)

 dengan ...

 30

 dengan sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100,
 002200, 002300, dan 002900;

 4) form 13 untuk akad bagi hasil, golongan nasabah
 dengan sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu
 hasil penjumlahan jumlah bulan laporan (Kolom XXI B)
 dengan sektor ekonomi (Kolom XIII) sandi 002100,
 002200, 002300, dan 002900; dan

 5) form 14 untuk akad sewa, golongan nasabah dengan
 sandi pihak ketiga bukan bank (Kolom II) yaitu hasil
 penjumlahan dari harga perolehan (Kolom XVII B.3)
 dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi
 (Kolom XXII) dan cadangan kerugian penurunan nilai
 aset ijarah (Kolom XXIII) dan ditambahkan dengan
 tunggakan pokok (Kolom XXIV B), dengan formula
 sebagai berikut:

 Harga Perolehan - (Akumulasi Penyusutan/Amortisasi +
 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Ijarah) +
 Tunggakan Pokok

 Penjumlahan di atas dilakukan untuk sektor ekonomi
 (Kolom XIII) dengan sandi sektor 002100, 002200,
 002300, dan 002900.

 c. Sandi sektor 002100, 002200, 002300, dan 002900
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan
 bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu
 sebagai berikut:
 Sandi Sektor
 002100

 Sektor
 002200
 002300
 002900

 Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat
 Rumah Tangga untuk Pemilikan Sepeda Bermotor

 Rumah Tangga untuk Pemilikan Truk dan Kendaraan
 Bermotor Roda Enam atau lebih

 Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor
 lainnya

 6. Contoh ...

 31

 6. Contoh Perhitungan dan Penetapan Uang Muka KKB atau KKB
 Syariah
 Perhitungan dan penetapan Uang Muka KKB atau KKB Syariah
 adalah sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran VI
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

 A. Bank yang melanggar ketentuan mengenai besaran Rasio LTV atau
 Rasio FTV dan Uang Muka KKB atau KKB Syariah, pemberian
 Kredit atau Pembiayaan untuk Uang Muka, pemberian Kredit atau
 Pembiayaan untuk Properti yang dibiayai belum tersedia secara
 utuh dan tidak menyampaikan dan/atau tidak melaksanakan
 action plan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
 tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor
 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing
 to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka
 untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

 B. Perhitungan sanksi kewajiban membayar bagi Bank yang
 melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A,
 dilakukan dengan formula sebagai berikut:
 1. Pelanggaran besaran Rasio LTV sebagaimana dimaksud dalam
 butir III.A.1, butir III.A.2, butir III.A.3, dan butir III.A.5:
 1% x (Plafon KP yang diberikan – Plafon KP yang seharusnya).

 2. Pelanggaran besaran Rasio FTV sebagaimana dimaksud dalam
 butir III.A.1, butir III.A.2, butir III.A.3, dan butir III.A.5:
 1% x (Plafon KP Syariah yang diberikan – Plafon KP Syariah yang
 seharusnya).

 3. Pelanggaran larangan pemberian Kredit untuk Uang Muka
 pembelian Properti sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.6:
 1% x Uang Muka yang diberikan.

 4. Pelanggaran ...

 32

 4. Pelanggaran larangan pemberian Pembiayaan untuk Uang
 Muka pembelian Properti sebagaimana dimaksud dalam butir
 III.A.6:

 1% x Uang Muka yang diberikan.

 5. Pelanggaran pemberian Kredit untuk Properti yang belum
 tersedia secara utuh sebagaimana dimaksud dalam butir V.A:
 1% x Plafon KP untuk Properti yang belum tersedia secara utuh.

 6. Pelanggaran pemberian Pembiayaan untuk Properti yang belum
 tersedia secara utuh sebagaimana dimaksud dalam butir V.A:
 1% x Plafon KP Syariah untuk Properti yang belum tersedia secara utuh.

 7. Pelanggaran besaran Uang Muka KKB sebagaimana dimaksud
 dalam butir VI.A.1 dan butir VI.A.3:
 1% x (Plafon KKB yang diberikan – Plafon KKB yang seharusnya).

 8. Pelanggaran besaran Uang Muka KKB Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam butir VI.A.1 dan butir VI.A.3:

 1% x (Plafon KKB Syariah yang diberikan – Plafon KKB Syariah yang
 seharusnya).

 9. Pelanggaran larangan pemberian Kredit untuk Uang Muka KKB
 sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B:
 1% x Uang Muka yang diberikan.

 10. Pelanggaran larangan pemberian Pembiayaan untuk Uang
 Muka KKB Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B:
 1% x Uang Muka yang diberikan.

 11. Pelanggaran kewajiban penyampaian dan/atau pelaksanaan
 action plan atas pelanggaran KP dan KKB:
 1% x Plafon Kredit untuk setiap Kredit yang melanggar ketentuan

 Sanksi tersebut dikenakan setiap akhir bulan untuk periode
 paling lama 12 (dua belas) bulan.

 12. Pelanggaran tidak menyampaikan dan/atau tidak
 melaksanakan action plan atas pelanggaran KP Syariah dan
 KKB Syariah:
 1% x Plafon Pembiayaan untuk setiap Pembiayaan yang melanggar
 ketentuan.

 Sanksi ...

 33

 Sanksi tersebut dikenakan setiap akhir bulan untuk periode
 paling lama 12 (dua belas) bulan.

 C. Contoh Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar
 Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud
 dalam huruf B adalah sebagaimana contoh yang tercantum dalam
 Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Bank Indonesia ini.

 VIII. PENUTUP

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 12 Oktober 2015.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 ERWIN RIJANTO
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 17/25/DKMP|SE-BI/2015 </reg_id>
<reg_title> Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. </reg_title>
<set_date> 12 Oktober 2015 </set_date>
<effective_date> 12 Oktober 2015 </effective_date>
<related_reg> '17/10/PBI/2015' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VII' </penalty_list>
"
" No.13/ 3 /DPM
 Jakarta, 4 Februari 2011
 SURAT EDARAN

 Perihal : Laporan Harian Bank Umum
 Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 13/ 8 /PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15 , Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194), perlu diatur kembali
 ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Harian Bank Umum dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

 I. KETENTUAN UMUM
 Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
 sistem Laporan Harian Bank Umum guna menghasilkan informasi yang
 lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas, perlu dilakukan perluasan
 cakupan kandungan informasi yang dilaporkan, penyempurnaan sistem dan
 tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum. Terkait dengan perluasan
 cakupan kandungan informasi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan
 terhadap Pedoman Penyusunan LHBU (yang selanjutnya disebut Pedoman)
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi
 LHBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu
 kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 II. BANK PELAPOR
 Bank Pelapor terdiri dari :
 1. Kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, yaitu:

 a. Kantor ...

 2

 a. Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional.

 b. Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah.

 2. Kantor Cabang Bank Asing.
 3. Unit Usaha Syariah.

 III. RUANG LINGKUP DATA LHBU
 Jenis data yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank
 Indonesia terdiri dari:
 A. Data Transaksional
 1. Pasar Uang Antar Bank (PUAB), terdiri dari:
 a. PUAB pagi rupiah;
 b. PUAB sore rupiah;
 c. PUAB valuta asing; dan
 d. PUAB luar negeri.

 2. Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
 3. Perdagangan surat berharga di pasar sekunder yang meliputi
 transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan
 Commercial Paper.

 4. Transaksi valuta asing, terdiri dari :
 a.

 transaksi tod/tom/spot;

 b. transaksi derivatif berupa forward, swap, option; dan
 c.

 transaksi derivatif lainnya selain sebagaimana dimaksud pada
 huruf b.

 B. Data Non Transaksional
 1. Posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing.

 2. Posisi ...

 3

 2. Posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing.

 3. Posisi rekapitulasi transaksi derivatif.
 4. Posisi Devisa Neto (PDN) untuk posisi akhir hari, terdiri dari:
 a. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di
 dalam negeri; dan

 b. data gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di
 dalam negeri dan di luar negeri.

 Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
 memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap
 mengirimkan form header.

 5. Pos-Pos Tertentu Neraca, terdiri dari:
 a. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor
 Bank Pelapor dalam negeri; dan

 b. data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor
 Bank Pelapor dalam negeri dan luar negeri.

 Dalam hal Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf b
 tidak memiliki kantor di luar negeri maka Bank Pelapor tetap
 mengirimkan form header.

 6. Proyeksi arus kas, terdiri dari:
 a. proyeksi arus kas rupiah; dan
 b. proyeksi arus kas valuta asing.

 7. Suku bunga penawaran rupiah dan valuta asing (USD).
 8. Tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah
 dalam rupiah.

 9. Suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing (USD).
 10. Suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD).

 11. Suku
 ...

 4

 11. Suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD),
 diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan
 suku bunga tabungan rupiah.

 12. Posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank.
 13. Posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

 IV.

 JENIS LAPORAN
 A. Jenis Form LHBU
 1. Data transaksional LHBU disampaikan dengan menggunakan jenis
 form sebagai berikut:
 a. Form 101 (PUAB);
 b. Form 102 (PUAS);
 c. Form 201 (Transaksi Tod/Tom/Spot);
 d. Form 202 (Transaksi Forward/Swap/Option);
 e. Form 203 (Transaksi Derivatif Lainnya); dan
 f. Form 301 (Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder),
 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman sebagaimana Lampiran 1.

 2. Data non transaksional LHBU disampaikan dengan menggunakan
 jenis form sebagai berikut:
 a. Form 204 (Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Valuta
 Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing);

 b. Form 205 (Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Valuta
 Asing Bukan Investasi dengan Pihak Asing);

 c. Form 206 (Rekapitulasi Transaksi Derivatif);
 d. Form 401 (PDN Gabungan Kantor Dalam Negeri);
 e. Form 402 (PDN Gabungan Kantor Dalam Negeri dan Luar
 Negeri);

 f. Form ...

 5

 f. Form 403 (Pos-Pos tertentu Neraca Gabungan Kantor Dalam
 Negeri);

 g. Form 404 (Pos-pos tertentu Neraca Gabungan Kantor Dalam
 Negeri dan Luar Negeri);

 h. Form 405 (Laporan Proyeksi Arus Kas Rupiah);
 i. Form 406 (Laporan Proyeksi Arus Kas Valuta Asing);
 j. Form 407 (Laporan Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri
 Jangka Pendek Bank);

 k. Form 408 (Laporan Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang
 Bank Asing);

 l. Form 501 (Suku Bunga Penawaran);
 m. Form 601 (Suku Bunga Dasar Kredit);
 n. Form 602 (Suku Bunga Kredit);
 o. Form 603 (Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga
 Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito); dan

 p. Form 604 (Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah
 Bank Syariah),

 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman sebagaimana Lampiran 1.

 B. Jenis Form LHBU yang disampaikan oleh Bank Pelapor
 1. Penyampaian jenis form LHBU bagi kantor pusat Bank dan kantor
 cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional diatur sebagai berikut:
 a. Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan form
 101, form 102, form 201, form 202, form 203, form 204, form
 205, form 206, form 301, form 401, form 402, form 403, form
 404, form 405, form 406, form 407, form 501, form 601, form
 602, dan form 603.

 Selain ...

 6

 Selain jenis-jenis form di atas, kantor cabang bank asing wajib
 menyampaikan form 408.
 Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor di luar negeri tetap
 wajib menyampaikan form header untuk form 402 dan form
 404.

 b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan
 form 101, form 102, form 301, form 403, form 405, form 407,
 form 501, form 601, form 602, dan form 603.

 2. Penyampaian jenis form LHBU bagi kantor pusat Bank dan kantor
 cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
 prinsip syariah diatur sebagai berikut:
 a. Bank yang berstatus Bank devisa wajib menyampaikan form
 102, form 201, form 401, form 402, form 403, form 404, form
 405, form 406, form 407, dan form 604.
 Selain jenis-jenis form di atas, kantor cabang bank asing
 berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan form 408.
 Bank Pelapor yang tidak memiliki kantor di luar negeri tetap
 wajib menyampaikan form header untuk form 402 dan form
 404.

 b. Bank yang berstatus Bank non devisa wajib menyampaikan
 form 102, form 403, form 405, form 407 dan form 604.

 3. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Unit Usaha Syariah
 adalah form 102, form 201, dan form 604.

 V.

 PENYAMPAIAN DATA LHBU DAN KOREKSI LHBU
 Penyampaian data LHBU dan koreksi LHBU diatur sebagai berikut:
 A. Penyampaian data
 1. Data Transaksional

 Bank ...

 7

 Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional berikut form
 header setiap Hari Kerja secara on-line dan real time atau segera
 setelah terjadinya transaksi pada tanggal laporan.

 2. Data Non Transaksional
 Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional berikut
 form header setiap Hari Kerja secara on-line diatur sebagai berikut:
 a. Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing yang disampaikan adalah data
 pada posisi tanggal laporan.
 Contoh:
 Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing pada tanggal 7 Februari 2011
 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank
 Indonesia pada tanggal tersebut (7 Februari 2011) paling lama
 pukul 23.59 WIB.

 b. Data posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing yang disampaikan adalah data
 pada posisi tanggal laporan.
 Contoh:
 Data posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing pada tanggal 7 Februari 2011
 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank
 Indonesia pada tanggal tersebut (7 Februari 2011) paling lama
 pukul 23.59 WIB.

 c. Data posisi devisa neto yang disampaikan adalah data pada
 posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).
 Contoh:

 Data ...

 8

 Data posisi devisa neto yang disampaikan pada tanggal 9
 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal 7 Februari
 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan
 diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB.

 d. Data pos-pos tertentu neraca yang disampaikan adalah data
 pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).
 Contoh:
 Data pos-pos tertentu neraca yang disampaikan pada tanggal 9
 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal 7 Februari
 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan
 diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB.

 e. Data posisi rekapitulasi transaksi derivatif yang disampaikan
 adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).
 Contoh:
 Data posisi rekapitulasi transaksi derivatif yang disampaikan
 pada tanggal 9 Februari 2011 adalah data untuk posisi tanggal
 7 Februari 2011. Data ini wajib disampaikan oleh Bank Pelapor
 dan diterima oleh Bank Indonesia paling lama pukul 23.59
 WIB.

 f. Data posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek
 Bank yang disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari
 kerja sebelumnya (H-2).
 Contoh:
 Data posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek
 Bank yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2011 adalah
 data untuk posisi tanggal 7 Februari 2011. Data ini wajib
 disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank
 Indonesia paling lama pukul 23.59 WIB.

 g. Data ...

 9

 g. Data posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing yang
 disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja
 sebelumnya (H-2).
 Contoh:
 Data posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing yang
 disampaikan pada tanggal 9 Februari 2011 adalah data untuk
 posisi tanggal 7 Februari 2011. Data ini wajib disampaikan
 oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia paling
 lama pukul 23.59 WIB

 h. Data proyeksi arus kas yang disampaikan mencakup proyeksi
 penerimaan dan pengeluaran dalam rupiah dan valuta asing
 atas pos-pos sebagaimana diatur dalam Pedoman dalam
 Lampiran 1, selama 3 (tiga) bulan mendatang dan
 dikelompokkan menjadi 4 (empat) periode sebagai berikut:
 1) periode I berisi proyeksi arus kas harian 14 (empat belas)
 hari kalender sejak tanggal laporan;

 2) periode II berisi proyeksi arus kas secara kumulatif
 terhitung sejak hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari
 ke-21 (duapuluh satu);

 3) periode III berisi proyeksi arus kas secara kumulatif sejak
 hari ke-22 (dua puluh dua) sampai dengan hari ke-28 (dua
 puluh delapan); dan

 4) periode IV berisi proyeksi arus kas secara kumulatif bulan
 ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) sejak hari ke-29 (dua puluh
 sembilan) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh).

 Proyeksi arus kas dalam valuta asing selain USD dikonversi
 terlebih dahulu ke dalam mata uang USD. Pelaporan proyeksi
 arus kas dalam valuta asing yang telah dikonversi tersebut
 digabungkan ...

 10

 digabungkan secara keseluruhan dengan arus kas dalam mata
 uang USD.
 Contoh:
 Data proyeksi arus kas yang dilaporkan pada tanggal 31 Januari
 2011 adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk:
 1) tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 14 Februari 2011;
 2) tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan 21 Februari 2011
 secara kumulatif untuk minggu ke-3 (tiga);

 3) tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011
 secara kumulatif untuk minggu ke-4 (empat); dan

 4) tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 2 Mei 2011 secara
 kumulatif untuk bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga).

 Data proyeksi arus kas tersebut wajib disampaikan oleh Bank
 Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 31
 Januari 2011 paling lama pukul 23.59 WIB.

 i. Data suku bunga penawaran dalam rupiah dan valuta asing
 (USD) wajib disampaikan oleh Bank Pelapor pada tanggal
 laporan.
 Contoh:
 Data suku bunga penawaran pada tanggal 7 Februari 2011
 wajib disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank
 Indonesia pada tanggal tersebut (7 Februari 2011) paling lama
 pukul 10.30 WIB.

 j. Data suku bunga dasar kredit dalam rupiah dan valuta asing
 (USD), suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing
 (USD), suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta
 asing (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan
 valuta asing (USD), suku bunga tabungan dalam rupiah dan
 tingkat ...

 11

 tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah
 dalam rupiah yang disampaikan adalah data yang berlaku pada
 tanggal laporan.
 Contoh:
 Data suku bunga kredit atau tingkat imbalan deposito investasi
 mudharabah Bank syariah pada tanggal 7 Februari 2011 wajib
 disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank
 Indonesia pada tanggal 7 Februari 2011 paling lama pukul
 18.00 WIB.

 B. Tata Cara Penyampaian LHBU
 Tata cara penyampaian LHBU diatur sebagai berikut:
 1. Sebelum data disampaikan, Bank Pelapor harus melakukan validasi
 teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada
 Pedoman sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 dan Petunjuk
 Teknis Aplikasi LHBU sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

 2. Setelah data disampaikan, Bank Pelapor harus memastikan bahwa
 status data transaksional dengan Bank Pelapor lain sebagai lawan
 transaksi/counterpart telah cocok/matching, melalui laporan
 absensi LHBU.

 3. Bank Pelapor wajib mengirim seluruh form sesuai dengan jenis
 laporan dan status Bank sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.

 4. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data transaksional (tidak
 melakukan transaksi) dan/atau tidak memiliki data non
 transaksional, kewajiban penyampaian LHBU tetap berlaku dengan
 cara mengirimkan form header.

 5. Dalam hal Bank Pelapor melakukan merger atau konsolidasi
 dengan Bank Pelapor lain, masing-masing wajib menyampaikan
 data LHBU sampai dengan hari terakhir sebelum tanggal
 dilakukannya ...

 12

 dilakukannya merger atau konsolidasi secara operasional masing-
 masing Bank Pelapor.
 Contoh :
 Apabila pada tanggal 8 Februari 2011 Bank X dimerger atau
 dikonsolidasi dengan Bank Y, maka masing-masing Bank peserta
 merger atau konsolidasi wajib menyampaikan LHBU untuk data
 posisi tanggal 7 Februari 2011.

 6. Dalam hal Bank Pelapor melakukan transaksi PUAB rupiah over
 weekend dan/atau transaksi PUAB rupiah dengan jangka waktu
 melewati hari libur nasional maka transaksi dimaksud tetap
 diperlakukan sebagai laporan PUAB rupiah overnight.
 Contoh :
 Transaksi yang dilakukan pada tanggal transaksi/valuta hari Senin
 tanggal 14 Februari 2011 dan jatuh waktu pelunasan pada hari
 Rabu tanggal 16 Februari 2011 karena hari Selasa tanggal 15
 Februari 2011 merupakan hari libur nasional, diperlakukan sebagai
 transaksi overnight.

 C. Batas Waktu Penyampaian LHBU
 Batas waktu penyampaian LHBU ditetapkan sebagai berikut:
 1. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB untuk data suku
 bunga penawaran dalam rupiah dan valuta asing.

 2. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk data
 PUAB pagi rupiah.

 3. Pukul 12.01 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data
 PUAB sore rupiah.

 4. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data:
 a. PUAB valuta asing;
 b. PUAS;

 c. perdagangan ...

 13

 c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 d. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah
 dalam rupiah;

 e. suku bunga dasar kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD);
 f. suku bunga kredit dalam rupiah dan valuta asing (USD); dan
 g. suku bunga deposito berjangka dalam rupiah dan valuta asing
 (USD), diskonto sertifikat deposito dalam rupiah dan valuta
 asing (USD), serta suku bunga tabungan dalam rupiah.

 5. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB untuk data:
 a. PUAB luar negeri;
 b. transaksi valuta asing;
 c. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 d. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 e. rekapitulasi posisi transaksi derivatif;
 f. posisi devisa neto;
 g. pos-pos tertentu neraca;
 h. proyeksi arus kas;
 i. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank;
 dan

 j. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

 D. Tata Cara dan Batas Waktu Koreksi LHBU
 1. Dalam hal terjadi kesalahan atas data suku bunga penawaran yang
 disampaikan, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap
 data dimaksud pada tanggal pelaporan paling lama pukul 11.00
 WIB pada hari kerja yang sama.

 Contoh ...

 14

 Contoh:
 Dalam hal terjadi kesalahan atas data suku bunga penawaran yang
 disampaikan pada tanggal 7 Februari 2011 maka koreksi atas
 kesalahan data tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor pada
 tanggal 7 Februari 2011 paling lama pukul 11.00 WIB.

 2. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan:
 a. PUAB pagi rupiah;
 b. PUAB sore rupiah;
 c. PUAB valuta asing;
 d. PUAS;
 e. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 f. PDN gabungan kantor dalam negeri;
 g. PDN gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 h. pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri;
 i. pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan luar
 negeri;

 j. proyeksi arus kas rupiah;
 k. proyeksi arus kas valuta asing;
 l.

 tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah
 dalam rupiah;

 m. suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing (USD);
 n. suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD); dan
 o. suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD),
 diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan
 suku bunga tabungan rupiah.

 Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi segera setelah
 diketahui adanya kesalahan dan tetap dalam batas waktu
 penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf C.

 Contoh ...

 15

 Contoh :
 Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi PUAB pagi rupiah
 pada tanggal 7 Februari 2011 maka koreksi atas kesalahan data
 tersebut disampaikan oleh Bank Pelapor sejak tanggal 7 Februari
 2011 paling lama pukul 12.00 WIB.

 3. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan:
 a. PUAB luar negeri;
 b. transaksi tod/tom/spot;
 c.

 transaksi derivatif berupa forward, swap, option;

 d. transaksi derivatif lainnya;
 e. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 f. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 g. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 h. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank;
 dan

 i. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.
 Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data
 dimaksud paling lama pukul 16.00 WIB pada hari kerja berikutnya.
 Contoh :
 Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi valuta asing pada
 tanggal 7 Februari 2011 maka koreksi atas kesalahan data tersebut
 disampaikan oleh Bank Pelapor sejak tanggal 7 Februari 2011
 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011 paling lama pukul 16.00
 WIB.

 E. Gangguan ...

 16

 E. Gangguan Teknis dan Keadaan Memaksa (Force Majeure)
 1. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga
 tidak dapat menyampaikan data dan/atau koreksi LHBU secara on-
 line, Bank Pelapor memberitahukan secara lisan kepada Bank
 Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi segera setelah
 mengalami gangguan sebelum batas waktu laporan dan wajib
 ditegaskan secara tertulis pada Hari Kerja yang sama.

 2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1,
 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan
 kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl.
 M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.

 3. Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan pemberitahuan
 secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Pelapor
 dianggap tidak menyampaikan LHBU baik secara on-line maupun
 secara off-line.

 4. Bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor Pusat
 Bank Indonesia, selain menyampaikan pemberitahuan sebagaimana
 dimaksud pada angka 2, juga wajib menyampaikan tembusan
 pemberitahuan dimaksud kepada Kantor Bank Indonesia yang
 mewilayahi Bank Pelapor.

 5. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data dan/atau
 koreksi LHBU secara on-line karena gangguan teknis atau
 gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di
 Bank Pelapor maupun di Bank Indonesia wajib menyampaikan data
 dan/atau koreksi LHBU secara off-line kepada:
 a. Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl.
 M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor
 yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau
 yang ...

 17

 yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat
 Bank Indonesia.

 b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor
 yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

 6. Penyampaian data dan/atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud
 pada angka 5 diatur sebagai berikut:
 a. Paling lambat 2 (dua) jam setelah batas waktu pelaporan pada
 Hari Kerja yang sama untuk data atau koreksi data sebagai
 berikut:
 1) PUAB pagi rupiah;
 2) PUAB sore rupiah;
 3) PUAB valuta asing;
 4) PUAS;
 5) perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 6) tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank
 syariah dalam rupiah;

 7) suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing (USD);
 8) suku bunga kredit rupiah dan valuta asing (USD); dan
 9) suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing
 (USD), diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing
 (USD), dan suku bunga tabungan rupiah.

 b. Paling lama pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya
 untuk data atau koreksi data sebagai berikut:
 1) PUAB luar negeri;
 2) transaksi tod/tom/spot;
 3) transaksi derivatif berupa forward, swap, option;
 4) transaksi derivatif lainnya;

 5) posisi ...

 18

 5) posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 6) posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 7) posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 8) PDN gabungan kantor dalam negeri;
 9) PDN gabungan kantor dalam negeri dan luar negeri;
 10) pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri;
 11) pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan
 luar negeri;

 12) proyeksi arus kas rupiah;
 13) proyeksi arus kas valuta asing;
 14) posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek
 Bank; dan

 15) posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

 c. Paling lama pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja yang sama
 untuk data atau koreksi data suku bunga penawaran.

 7. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data atau koreksi
 LHBU karena terjadi keadaan memaksa (force majeure) harus
 segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai
 penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

 8. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 5
 ditandatangani oleh pejabat dan/atau instansi yang berwenang dan
 disampaikan kepada:
 a. Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl.
 M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang
 berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau yang

 memiliki ...

 19

 memiliki kantor cabang di wilayah kerja Kantor Pusat Bank
 Indonesia.

 b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor
 yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud pada huruf a.

 F. Penyampaian dan/atau Koreksi LHBU Setelah Batas Waktu
 1. Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan LHBU dan/atau
 koreksi LHBU sampai dengan batas waktu yang ditetapkan
 sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D tetap wajib
 menyampaikan secara on-line data LHBU dan/atau koreksi data
 LHBU sebagai berikut:
 a. paling lama 1 (satu) jam setelah batas waktu penyampaian
 koreksi secara on-line, untuk data PUAB pagi rupiah, PUAB
 sore rupiah, PUAB valuta asing, dan PUAS.

 b. paling lama pukul 16.00 WIB pada 5 (lima) Hari Kerja setelah
 tanggal penyampaian koreksi untuk data:
 1) PUAB luar negeri;
 2) transaksi valuta asing;
 3) posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 4) posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan
 investasi dengan pihak asing;

 5) posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
 6) posisi devisa neto;
 7) pos-pos tertentu neraca;
 8) proyeksi arus kas;
 9) posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek
 Bank; dan

 10) posisi ...

 20

 10) posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

 2. Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU
 dan/atau koreksi LHBU secara on-line dalam jangka waktu
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena gangguan teknis atau
 gangguan lainnya, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan LHBU
 dan/atau koreksi dimaksud secara off-line dengan tata cara
 sebagaimana dimaksud pada butir E.5.

 VI. HASIL OLAHAN DAN PENGGUNA LHBU
 1. LHBU yang disampaikan oleh Bank Pelapor diproses oleh Bank
 Indonesia menjadi hasil olahan LHBU berupa:
 a.

 informasi yang disediakan oleh LHBU dalam bentuk agregat,
 termasuk Data JIBOR; dan

 b. data individual Bank Pelapor

 2. Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan LHBU sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 (satu) termasuk data individual tertentu Bank
 Pelapor lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 3. Dalam rangka memperoleh hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud
 pada angka 2, Bank Pelapor mendapatkan hak akses terhadap sistem
 LHBU di Bank Indonesia tanpa dikenakan biaya paling banyak 2 (dua)
 fasilitas user id untuk Bank devisa dan 1 (satu) fasilitas user id untuk
 Bank non devisa.

 4. Dalam hal Bank Pelapor bermaksud menambah user id sebagaimana
 dimaksud pada angka 3, Bank Pelapor dikenakan biaya untuk setiap
 penambahan user id tersebut yang terdiri dari biaya lisensi sistem
 LHBU dan biaya pemeliharaan sistem LHBU yang masing-masing
 besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai biaya LHBU.

 5. Untuk ...

 21

 5. Untuk penambahan user id sebagaimana dimaksud pada angka 4, Bank
 Pelapor mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada
 Bank Indonesia c.q. Unit Khusus Manajemen Informasi, Jl. M.H.
 Thamrin No.2, Jakarta 10350.

 VII. Data JIBOR
 1. Bank Indonesia menetapkan Data JIBOR berdasarkan data suku bunga
 penawaran pada setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.

 2. Bank Indonesia menetapkan Bank-Bank Pelapor yang datanya
 digunakan dalam perhitungan data JIBOR.

 3. Penetapan Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2
 disampaikan melalui surat.

 4. Penetapan Bank Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2
 didasarkan antara lain pada keaktifan transaksi Bank di PUAB.

 5. Bank Indonesia melakukan review secara berkala setiap 1 (satu) tahun
 sekali terhadap daftar Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam
 perhitungan data JIBOR.

 6. Dalam hal diperlukan, sewaktu-waktu Bank Indonesia dapat melakukan
 review terhadap daftar Bank Pelapor yang datanya digunakan dalam
 perhitungan data JIBOR.

 7. Berdasarkan review sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6,
 Bank Indonesia dapat melakukan antara lain penambahan, pengurangan
 dan/atau penggantian Bank-Bank Pelapor yang datanya digunakan
 dalam perhitungan data JIBOR.

 VIII. PELANGGAN LHBU
 1. Tata cara menjadi Pelanggan LHBU diatur sebagai berikut:

 a. Calon ...

 22

 a. Calon Pelanggan LHBU mengajukan permohonan menjadi
 Pelanggan LHBU secara tertulis kepada Bank Indonesia
 sebagaimana contoh pada Lampiran 3.

 b. Permohonan menjadi Pelanggan LHBU sebagaimana dimaksud
 pada huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus
 Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10350.

 c. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon
 Pelanggan LHBU mengenai disetujui atau tidak disetujuinya
 permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam jangka
 waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan diterima secara
 lengkap.

 d. Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon
 Pelanggan LHBU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan
 LHBU dengan Bank Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran
 4.

 2. Pelanggan LHBU dapat memperoleh hasil olahan LHBU dalam bentuk
 agregat dan data individual tertentu Bank Pelapor sebagaimana
 dimaksud pada butir VI.1.

 3. Dalam rangka memperoleh informasi hasil olahan LHBU sebagaimana
 dimaksud pada angka 2, Pelanggan LHBU dikenakan biaya LHBU
 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan LHBU.

 4. Biaya LHBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari biaya
 lisensi sistem LHBU, biaya pemeliharaan sistem LHBU dan biaya
 perolehan informasi hasil olahan LHBU yang masing-masing besarnya
 ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai biaya LHBU.

 IX. PENGAWASAN ...

 23

 IX. PENGAWASAN
 1. Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan LHBU oleh
 Bank Pelapor .

 2. Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank
 Indonesia dapat:
 a. meminta keterangan dan/atau data yang terkait kepada Bank
 Pelapor; dan/atau

 b. melakukan pemeriksaan (on site supervison) terhadap Bank
 Pelapor .

 X. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 Tata cara pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai berikut:
 1. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara on-line atau off-line
 data transaksional yaitu PUAB, PUAS dan perdagangan surat berharga
 di pasar sekunder, dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
 data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban
 membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per
 hari untuk keseluruhan data.
 Contoh;
 a. Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A dan Bank B melakukan:
 - PUAB pagi rupiah (form 101) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi;
 - PUAB sore rupiah (form 101) sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi;
 - PUAB valuta asing (form 101) sebanyak 7 (tujuh) kali
 transaksi; dan

 - Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder (form 301)
 sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi.

 b. Sampai ...

 24

 b. Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-
 masing transaksi tersebut, Bank B tidak menyampaikan seluruh
 laporan transaksi tersebut di atas.

 c. Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi
 tersebut, Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar 28 (dua puluh
 delapan) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

 2. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara on-line atau off-line
 data transaksional yaitu transaksi valuta asing dalam batas waktu yang
 ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
 rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dan
 paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk
 keseluruhan data.
 Contoh:
 Tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak menyampaikan:
 - Transaksi Tod/Tom/Spot (form 201) sebanyak 10 (sepuluh) kali
 transaksi;

 - Transaksi Forward, Swap, Option (form 202) sebanyak 7 (tujuh)
 kali transaksi; dan

 - Transaksi Derivatif Lainnya (form 203) sebanyak 7 (tujuh) kali
 transaksi.

 Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-
 masing transaksi tersebut, Bank A tidak menyampaikan seluruh laporan
 transaksi tersebut di atas.
 Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi tersebut,
 Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp5.000.000,00 ...

 25

 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar 24 (dua puluh
 empat) xRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar
 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

 3. Bank pelapor yang tidak menyampaikan secara on-line atau off-line
 data non transaksional sebagaimana dimaksud pada butir III.B dalam
 batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua
 ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data non transaksional yang
 tidak disampaikan.
 Contoh:
 a. Suku Bunga Dasar Kredit (form 601)
 Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga dasar kredit
 memiliki paling banyak 2 (dua) jenis data yang wajib disampaikan
 yaitu (1) suku bunga dasar kredit dalam rupiah, dan (2) suku bunga
 dasar kredit dalam USD.
 Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak
 menyampaikan data suku bunga dasar kredit sampai dengan batas
 waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A
 pada tanggal tersebut memiliki data suku bunga dasar kredit, baik
 dalam rupiah maupun USD. Karena memiliki data suku bunga
 dasar kredit namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia
 maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2
 (dua) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) =
 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki
 salah satu dari 2 (dua) jenis data dimaksud maka Bank A dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp250.000,00 (dua

 ratus ...

 26

 ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
 ribu rupiah).

 b. Suku Bunga Kredit Rupiah dan USD (form 602)
 Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga kredit rupiah
 dan valas (USD) memiliki paling banyak 6 (enam) jenis data yang
 wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga kredit modal kerja dalam
 rupiah, (2) suku bunga kredit modal kerja dalam USD, (3) suku
 bunga kredit investasi dalam rupiah, (4) suku bunga kredit investasi
 dalam USD, (5) suku bunga kredit konsumsi dalam rupiah, dan (6)
 suku bunga kredit konsumsi dalam USD.
 Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak
 menyampaikan data suku bunga kredit sampai dengan batas waktu
 pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada
 tanggal tersebut memiliki data suku bunga kredit (6 jenis). Karena
 memiliki data suku bunga kredit secara lengkap namun tidak
 disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank A dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x Rp250.000,00 (dua
 ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
 ribu rupiah).
 Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 4
 (empat) jenis data suku bunga kredit maka Bank A dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar 4 (empat) x Rp250.000,00
 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta
 rupiah).

 c. Suku Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan
 (form 603)
 Sebagai dasar dalam pengenaan sanksi, suku bunga deposito
 berjangka, sertifikat deposito dan tabungan memiliki paling banyak
 5 (lima) ...

 27

 5 (lima) jenis data yang wajib disampaikan yaitu (1) suku bunga
 deposito berjangka dalam Rupiah, (2) suku bunga deposito
 berjangka dalam USD, (3) suku bunga sertifikat deposito dalam
 rupiah, (4) suku bunga sertifikat deposito dalam USD, dan (5) suku
 bunga tabungan dalam rupiah.
 Misalnya: Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A tidak
 menyampaikan data suku bunga deposito berjangka, sertifikat
 deposito dan tabungan sampai dengan batas waktu pelaporan.
 Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal
 tersebut memiliki data suku bunga deposito berjangka, sertifikat
 deposito dan tabungan (5 jenis). Karena memiliki data suku bunga
 deposito secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank
 Indonesia maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar 5 (lima) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 = Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 Apabila pada tanggal tersebut Bank A ternyata hanya memiliki 3
 (tiga) jenis data suku bunga deposito berjangka, sertifikat deposito
 dan tabungan maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar 3 (tiga) x Rp250.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 = Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

 d. Suku Bunga Penawaran (form 501)
 Pada tanggal 7 Februari 2011 Bank devisa A melaporkan suku
 bunga penawaran (Form 501). Sampai dengan batas waktu
 penyampaian, Bank A tidak mengirimkan data suku bunga
 penawaran rupiah dan USD. Atas kesalahan tidak menyampaikan
 data, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2
 (dua) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau
 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

 4. Bank ...

 28

 4. Bank Pelapor yang tidak menyampaikan secara on-line atau off-line
 form header LHBU dalam batas waktu yang ditetapkan, dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 untuk setiap form header yang tidak disampaikan.
 Contoh:
 Pada tanggal 7 Februari 2011 Bank A tidak mempunyai data suku
 bunga kredit (form 602) dan Bank A tidak menyampaikan form header
 dimaksud sampai batas waktu penyampaian form pukul 18.00 WIB,
 maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tidak menyampaikan form
 header tersebut.

 5. Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non
 transaksional LHBU secara tidak benar untuk data-data:
 a. PUAB;
 b. PUAS;
 c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder;
 d. posisi devisa neto;
 e. pos-pos tertentu neraca;
 f. proyeksi arus kas;
 g. suku bunga penawaran;
 h. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah dalam
 rupiah;

 i. suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing;
 j. suku bunga kredit rupiah dan valuta asing;
 k. suku bunga deposito berjangka rupiah dan valuta asing (USD)
 diskonto sertifikat deposito rupiah dan valuta asing (USD), dan
 suku bunga tabungan rupiah;

 l. posisi ...

 29

 l. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank;
 dan/atau

 m. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima
 puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (item) kesalahan dengan sanksi
 kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
 rupiah) setiap form per hari.
 Contoh:
 a. Untuk data transaksional :
 Tanggal 7 Februari 2011 Bank A melakukan 30 (tiga puluh)
 transaksi PUAB dengan informasi sebagai berikut:
 1. PUAB pagi rupiah (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali
 transaksi;

 2. PUAB sore rupiah (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali
 transaksi

 3. PUAB valas (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi
 Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 42 (empat
 puluh dua) item data tidak benar untuk form 101 yang disampaikan.
 Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
 bukan sebesar 42 (empat puluh dua) xRp50.000,00 (lima puluh
 ribu rupiah) atau sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu
 rupiah).

 b. Untuk data non transaksional :
 Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A menyampaikan data secara
 tidak benar form 603 (suku bunga deposito berjangka, sertifikat
 deposito dan tabungan) sampai dengan batas waktu pelaporan.
 Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal
 tersebut ...

 30

 tersebut memiliki 5 jenis data dan 42 item yang terdiri dari suku
 bunga deposito berjangka (USD dan IDR), sertifikat deposito (USD
 dan IDR) dan tabungan (IDR). Karena memiliki data secara
 lengkap dan seluruh data yang disampaikan pada LHBU tidak
 benar, maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan sebesar 42
 (empat puluh dua) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau
 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

 c. Untuk data transaksional dan non transaksional:
 Tanggal 7 Februari 2011 Bank A menyampaikan:
 - form 101 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas)
 transaksi;

 - form 401;
 - form 402;
 - form 403;
 - form 404;
 - form 405; dan
 - form 406.
 Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 50 (lima
 puluh) item data tidak benar untuk seluruh form yang disampaikan
 sebagai berikut:
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 sebanyak 20 (dua puluh) item tidak benar pada form 101;
 sebanyak 5 (lima) item tidak benar pada form 401;
 sebanyak 5 (lima) item tidak benar pada form 402;
 sebanyak 5 (lima) item tidak benar pada form 403;
 sebanyak 5 (lima) item tidak benar pada form 404;
 sebanyak 5 (lima) item tidak benar pada form 405; dan
 sebanyak 5 (lima) item tidak benar pada form 406.

 Atas ...

 31

 Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A akan dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (50 item x
 Rp50.000,00) karena nilai kesalahan yang dilakukan oleh Bank A
 untuk data transaksional dan data non transaksional tersebut di atas.

 6. Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan non
 transaksional LHBU secara tidak benar untuk data-data:
 a.

 transaksi valuta asing;

 b. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing;

 c. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi
 dengan pihak asing; dan/atau

 d. rekapitulasi transaksi derivatif,
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima
 puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (item) kesalahan dan paling
 banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari.
 Contoh:
 a. Tanggal 7 Februari 2011 Bank A melakukan transaksi spot (form
 201) USD/IDR dengan nasabahnya dengan kurs Rp9.300,00
 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan volume USD1.000.000,00
 (satu juta US dollar). Namun demikian, Bank A melaporkan kurs
 sebesar Rp3.900,00 (tiga ribu sembilan ratus rupiah). Atas
 kesalahan pelaporan kurs tersebut, Bank A dikenakan sanksi
 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena kesalahan
 menyampaikan 1 (satu) item data pada kolom kurs.

 b. Pada tanggal 7 Februari 2011, Bank A menyampaikan :
 - form 201 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas)
 transaksi;

 - form ...

 32

 - form 202 dengan jumlah transaksi sebanyak 10 (sepuluh)
 transaksi;

 - form 203 dengan jumlah transaksi sebanyak 15 (lima belas)
 transaksi;

 - form 204;
 - form 205; dan
 - form 206.
 Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 48 (empat
 puluh delapan) item data tidak benar untuk data transaksional yang
 meliputi kurs, volume, nama penjual dan jangka waktu masing-
 masing sebagai berikut:
 -

 -
 -

 sebanyak 20 (dua puluh) item tidak benar pada form 201;
 sebanyak 10 (sepuluh) item tidak benar pada form 202; dan
 sebanyak 15 (lima belas) item tidak benar pada form 203.

 Sementara itu, untuk data non transaksional juga terdapat data tidak
 benar untuk posisi yang dilaporkan sebagai berikut:
 -

 -
 -

 sebanyak 1 (satu) item tidak benar pada form 204;
 sebanyak 1(satu) item tidak benar pada form 205; dan
 sebanyak 1(satu) item tidak benar pada form 206.

 Atas ketidakbenaran data dimaksud Bank A akan dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 karena nilai kesalahan yang dilakukan oleh Bank A untuk data
 transaksional dan data non transaksional tersebut di atas telah
 melebihi sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar
 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

 7. Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan form header dan terdapat
 transaksi yang wajib disampaikan Bank Pelapor sesuai dengan Surat
 Edaran Bank Indonesia ini maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak
 menyampaikan ...

 33

 menyampaikan form header sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan
 sanksi tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1,
 angka 2 dan/atau angka 3.
 Contoh:
 a. Untuk data transaksional:
 1. Tanggal 7 Februari 2011, Bank A dan Bank B melakukan
 transaksi PUAB pagi (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali
 transaksi, PUAB sore (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali
 transaksi, PUAS (form 102) dan transaksi pasar sekunder surat
 berharga (form 301) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.

 2. Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk
 masing-masing transaksi tersebut, Bank B tidak menyampaikan
 seluruh laporan transaksi tersebut diatas.

 3. Atas kesalahan tidak menyampaikan seluruh data transaksi
 tersebut, Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar
 30 (tiga puluh) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
 rupiah) atau sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu
 rupiah).

 4. Disamping itu, Bank B dikenakan pula sanksi tidak
 menyampaikan form header (form 101, 102 dan 301) sehingga
 dikenakan kewajiban membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta
 rupiah).

 5. Jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Bank B
 adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp3.000.000,00
 (tiga juta rupiah) = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

 b. Untuk ...

 34

 b. Untuk data non transaksional:
 1. Tanggal 7 Februari 2011 Bank A wajib menyampaikan form
 data non transaksional suku bunga kredit (form 602) yang
 seluruhnya berisi 6 (enam) data yaitu terdiri dari data suku
 bunga kredit modal kerja dalam rupiah dan valuta asing, suku
 bunga kredit investasi dalam rupiah dan valuta asing, dan suku
 bunga kredit konsumsi dalam rupiah dan valuta asing, namun
 tidak menyampaikan 6 (enam) data tersebut maka Bank A
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x
 Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) =
 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

 2. Disamping itu, Bank A dikenakan pula sanksi tidak
 menyampaikan form header sehingga dikenakan kewajiban
 membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

 3. Jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Bank A
 adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah +
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta
 lima ratus ribu rupiah).

 8. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor
 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan besarnya
 sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.

 9. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara
 mendebet rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

 10. Tata cara pengenaan sanksi terhadap Pelanggan LHBU diatur dalam
 Perjanjian Penggunaan LHBU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
 4.

 11. Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap butir V.F.1 dan
 butir V.F.2, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 XI. PENYAMPAIAN ...

 35

 XI. PENYAMPAIAN PERTANYAAN
 Apabila dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LHBU terdapat
 hal-hal yang kurang jelas, Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan
 yang berkaitan dengan sistem, materi, dan ketentuan LHBU kepada
 Helpdesk Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp
 021-3818000 (hunting), email address: helpdesk@bi.go.id.

 XII. LAIN-LAIN
 Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 XIII. PENUTUP ...

 36

 XIII. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat

 Edaran Bank Indonesia Nomor 9/2/DPM tanggal 5 Maret 2007 perihal
 Laporan Harian Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 7 Februari 2011.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HENDAR
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 13/3/DPM|SE-BI/2011 </reg_id>
<reg_title> Laporan Harian Bank Umum </reg_title>
<set_date> 4 Februari 2011 </set_date>
<effective_date> 7 Februari 2011 </effective_date>
<replaced_reg> '9/2/DPM|SE-BI/2007' </replaced_reg>
<related_reg> '13/8/PBI/2011' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi X' </penalty_list>
"
" No.12/ 22 /DPM
 Jakarta, 2 Agustus 2010

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DAN

 BANK UMUM SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 12/12/DPD tanggal 8 April 2010 perihal Transaksi Repurchase
 Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah
 Bank kepada Bank Indonesia

 Sehubungan dengan dilakukannya penyempurnaan organisasi di Bank

 Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengelolaan nilai tukar, perlu untuk
 melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPD
 tanggal 8 April 2010 perihal Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan
 terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia sebagai berikut :
 1. Ketentuan Romawi I angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pengajuan rencana kebutuhan CNY Bank kepada Bank Indonesia dilakukan
 melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) dan ditujukan kepada
 Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Biro Operasi Moneter - Tim Operasi
 Moneter Valas (DPM cq. BOpM-Tim OMV), pada setiap hari Rabu pukul
 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB, dengan dealing code BIRU.

 2. Ketentuan …

 2

 2. Ketentuan Romawi II angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Haircut Surat Berharga mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta dan
 lembaga perantara dalam operasi moneter.

 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 2 Agustus 2010.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 HENDAR
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 12/22/DPM|SE-BI/2010 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/12/DPD tanggal 8 April 2010 perihal Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 2 Agustus 2010 </set_date>
<effective_date> 2 Agustus 2010 </effective_date>
<changed_reg> '12/12/DPD|SE-BI/2010' </changed_reg>
<related_reg> '12/12/DPD|SE-BI/2010' </related_reg>
"
" No. 8/20/DASP
 Jakarta, 11 Oktober 2006

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA PESERTA

 SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT (BI-RTGS)
 DAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)
 DI INDONESIA

 Perihal : Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time
 Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
 Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Coba Treasury Single Account
 Pemerintah

 Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan negara (cash

 management) yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah akan menerapkan
 Treasury Single Account (TSA). Berkenaan dengan hal tersebut, untuk
 memperlancar penerapan TSA dimaksud, Pemerintah melibatkan Peserta Sistem
 Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Peserta
 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk melakukan transaksi
 dalam rangka uji coba TSA melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.
 Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

 (PBI) No.6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
 Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 28,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373) sebagaimana
 telah diubah dengan PBI

 No.6/13/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik

 Indonesia tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4387) dan PBI No. 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
 Nomor …

 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), perlu
 diatur penetapan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS dan SKNBI selama periode
 uji coba TSA Pemerintah sebagai berikut:
 I. PELAKSANA UJI COBA TSA
 1. Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen
 Keuangan Republik Indonesia, menetapkan Bank dan Pihak Selain
 Bank yang merupakan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan
 Negara (KPPN) sebagai pelaksana uji coba TSA.

 2. Penetapan Bank dan Pihak Selain Bank sebagai pelaksana uji coba
 TSA sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberitahukan secara
 tertulis oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
 Departemen Keuangan Republik Indonesia, kepada Bank Indonesia.

 3. Dalam pelaksanaan uji coba TSA, Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal
 Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia
 melibatkan Peserta Sistem BI – RTGS dan/atau Peserta SKNBI
 sebagai berikut :
 a.

 Kantor Pusat Peserta Sistem BI – RTGS dan/atau Kantor Pusat
 Peserta SKNBI yang menjadi mitra kerja KPPN;

 b. Kantor Cabang Peserta Sistem BI – RTGS dan/atau Kantor
 Cabang Peserta SKNBI

 yang menjadi mitra kerja KPPN
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 c.

 Kantor lainnya dari Peserta Sistem BI – RTGS dan/atau Kantor
 lainnya dari Peserta SKNBI yang melakukan transaksi terkait uji
 coba TSA.

 II. JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE
 NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM UJI COBA TSA
 1. Jenis transaksi, penggunaan TRN, dan sandi transaksi dalam rangka uji
 coba TSA diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran
 ini.

 2. Peserta Sistem BI – RTGS yang melakukan transaksi dalam rangka uji
 coba TSA harus menggunakan TRN serta mengisi payment detail yang
 telah …

 telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada
 Lampiran Surat Edaran ini.

 3. Peserta SKNBI yang melakukan transaksi dalam rangka uji coba TSA
 harus menggunakan sandi transaksi serta mengisi keterangan yang
 telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada
 Lampiran Surat Edaran ini.

 4. Khusus untuk TRN IFTSA001 hanya digunakan untuk transaksi
 dengan nilai nominal paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah), sedangkan untuk transaksi dengan nilai nominal dibawah
 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus melalui SKNBI.

 III. PENGENAAN BIAYA TRANSAKSI DALAM UJI COBA TSA
 Pengenaan biaya transaksi dalam uji coba TSA diatur sebagai berikut :
 1. Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang melakukan
 transaksi dengan menggunakan TRN atau sandi transaksi dalam
 rangka uji coba TSA sebagaimana dimaksud pada butir II.1 dikenakan
 biaya transaksi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) per transaksi.

 2. Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1 menggunakan TRN atau sandi transaksi
 selain TRN atau sandi transaksi yang tercantum pada Lampiran Surat
 Edaran ini, maka Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI
 tersebut dikenakan biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan
 SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS dan
 biaya dalam penyelenggaraan SKNBI.

 3. Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang menggunakan
 TRN atau sandi transaksi uji coba TSA selain untuk transaksi uji coba
 TSA dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
 transaksi.

 4. Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan
 dengan cara mendebet Rekening Giro Peserta Sistem BI-RTGS atau
 Peserta SKNBI

 di Bank Indonesia pada saat Bank Indonesia
 mengetahui …

 mengetahui adanya kesalahan penggunaan TRN dan/atau sandi
 transaksi.

 IV. MASA TRANSISI SISTEM
 1. Khusus untuk transaksi uji coba TSA yang dilakukan melalui SKNBI,
 mekanisme pembebanan biaya transaksi Rp0,00 (nol rupiah) dilakukan
 sebagai berikut :
 a.

 Indonesia
 yang mengatur mengenai
 biaya

 Bank yang melakukan transaksi uji coba TSA melalui SKNBI
 dikenakan biaya transaksi kliring kredit sesuai dengan ketentuan
 Bank

 penyelenggaraan SKNBI.

 b. Bank Indonesia mengembalikan biaya transaksi kliring kredit
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bank yang
 dilakukan pada awal bulan berikutnya.

 2. Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sampai
 dengan akhir Desember 2007

 3. Dalam hal pelimpahan pajak belum dilakukan setiap hari namun
 dilakukan pada hari kerja tertentu maka TRN BIRSA501 belum dapat
 digunakan sehingga pelimpahan pajak tetap menggunakan TRN
 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia
 No. 7/62/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Bank
 Indonesia Real Time Gross Settlement serta dikenakan

 biaya

 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia
 No. 4/14/DASP tanggal 24 September 2002 perihal Biaya Dalam
 Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

 V. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank

 Indonesia No.8/12/DASP tanggal 11 April 2006 perihal Penetapan Biaya
 Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Selama
 Periode Uji Coba Treasury Single Account Pemerintah Melalui Mekanisme
 Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat/Daerah pada
 Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan …

 dalam

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal

 11 Oktober 2006.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,
 EDI SISWANTO

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

 DASP

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 8/20/DASP|SE-BI/2006 </reg_id>
<reg_title> Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Coba Treasury Single Account Pemerintah </reg_title>
<set_date> 11 Oktober 2006 </set_date>
<effective_date> 11 Oktober 2006 </effective_date>
<replaced_reg> '8/12/DASP|SE-BI/2006' </replaced_reg>
<related_reg> '6/8/PBI/2004', '7/18/PBI/2005', '6/13/PBI/2004' </related_reg>
"
" No. 18/33/DKSP
 Jakarta, 2 Desember 2016

 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal
 Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
 Menggunakan Kartu

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
 dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) dan
 dalam rangka menyelaraskan dengan kondisi ekonomi terkini, mendorong
 efisiensi dan akseptasi masyarakat terhadap Kartu Kredit, serta
 meningkatkan penerapan perlindungan konsumen Pemegang Kartu Kredit
 dan penerapan manajemen risiko operasional oleh Penerbit Kartu Kredit,
 perlu melakukan perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan
 Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah
 diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:
 a. Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012;
 b. Nomor 16/25/DKSP tanggal 31 Desember 2014; dan
 c. Nomor 17/51/DKSP tanggal 30 Desember 2015,
 sebagai berikut:
 1. Ketentuan butir VII.A.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Penerbit Kartu Kredit wajib:
 a. menerapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit
 dengan ketentuan sebagai berikut:

 1) batas …

 2

 1) batas maksimum suku bunga Kartu Kredit ditetapkan
 sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) per
 bulan atau 26,95% (dua puluh enam koma sembilan
 puluh lima persen) per tahun;

 2) batas maksimum suku bunga Kartu Kredit
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib
 diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit untuk transaksi
 pembelanjaan maupun transaksi tarik tunai; dan

 3) Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan kembali
 (review) atas besarnya batas maksimum suku bunga
 Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

 b. melakukan penghitungan bunga yang timbul atas transaksi
 Kartu Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

 1) penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit
 didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan
 (posting) Penerbit Kartu Kredit yang merupakan tanggal
 riil Penerbit Kartu Kredit melakukan pembayaran
 kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang
 Kartu Kredit, atau melakukan pembayaran kepada
 penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai
 menggunakan Kartu Kredit;

 2) penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan
 berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan
 Kartu Kredit atas transaksi pembelanjaan dan/atau
 tarik tunai yang belum terbayar (outstanding);

 3) biaya terutang, denda terutang, bunga terutang, dan
 tagihan yang belum jatuh tempo, dilarang digunakan
 sebagai komponen penghitungan bunga Kartu Kredit;

 4) untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan
 apabila Pemegang Kartu Kredit:

 a)
 tidak melakukan pembayaran;

 b) melakukan …

 3

 b) melakukan pembayaran kurang dari total tagihan
 Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh); atau

 c) melakukan pembayaran penuh setelah tanggal
 jatuh tempo pembayaran.

 Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan
 apabila Pemegang Kartu Kredit telah melakukan
 pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh
 tempo, atau pada kelonggaran waktu pembayaran yang
 diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit;

 5) untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan dan
 dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting)
 sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran
 secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit, dengan
 contoh penghitungan mengacu pada contoh 3 dalam
 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
 dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan

 6) penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan
 jumlah hari kalender dalam setahun yaitu 365 (tiga
 ratus enam puluh lima) hari.

 2. Ketentuan butir VII.A.12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 12. Dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu
 Kredit atas permintaan Pemegang Kartu Kredit, berlaku
 ketentuan sebagai berikut:
 a. permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas
 Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit dilakukan secara
 tertulis. Termasuk permohonan tertulis dalam hal ini adalah
 permohonan tertulis yang disampaikan melalui faksimili
 atau e-mail, serta permohonan melalui pembicaraan telepon
 yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit
 yang bersangkutan dan telah dikonfirmasikan kepada
 Pemegang Kartu Kredit;

 b) Penerbit …

 4

 b. Penerbit Kartu Kredit dilarang menghambat keinginan
 Pemegang Kartu Kredit untuk melakukan pengakhiran
 dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit, antara lain
 dengan:

 1) memberlakukan persyaratan batas waktu minimal
 penggunaan Kartu Kredit untuk dapat diakhiri, seperti
 penetapan persyaratan pengakhiran dan/atau
 penutupan penggunaan Kartu Kredit yang hanya dapat
 dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit setelah
 Pemegang Kartu Kartu Kredit menggunakan Kartu
 Kredit paling kurang 3 (tiga) tahun atau lebih; dan/atau

 2) menunda proses permohonan pengakhiran dan/atau
 penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan
 Pemegang Kartu Kredit dengan berbagai alasan;

 c. Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pemblokiran Kartu
 Kredit sejak menerima permohonan pengakhiran dan/atau
 penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang
 Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

 d.

 terhadap Kartu Kredit yang telah diblokir sebagaimana
 dimaksud dalam huruf c, Penerbit dilarang mengenakan
 biaya dan denda tambahan selain biaya dan denda terkait
 dengan transaksi yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu
 Kredit sebelum dilakukannya pemblokiran, atau biaya dan
 denda terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi oleh
 Pemegang Kartu Kredit;

 e.

 setelah melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud
 dalam huruf c, Penerbit Kartu Kredit harus melakukan
 pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit
 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung
 sejak:
 1)

 tanggal diterimanya permohonan dalam hal Pemegang
 Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban kepada Penerbit
 Kartu Kredit; atau

 1) tanggal …

 5

 2)

 tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban
 Pemegang Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit,
 dalam hal Pemegang Kartu Kredit masih memiliki
 kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit;

 f. dalam hal terdapat saldo kredit, Penerbit Kartu Kredit harus
 mengembalikan saldo kredit kepada Pemegang Kartu Kredit
 paling lambat pada tanggal dilakukannya pengakhiran
 dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit
 Kartu Kredit. Pengembalian saldo kredit wajib dilakukan
 melalui transfer ke rekening simpanan yang ditentukan oleh
 Pemegang Kartu Kredit. Pengembalian saldo kredit berlaku
 apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar dari biaya
 transfer pengembalian. Biaya transfer saldo kredit menjadi
 beban Pemegang Kartu Kredit yang dapat dibebankan pada
 saldo kredit tersebut;

 g. pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit
 dapat dilakukan untuk kartu utama dan/atau kartu
 tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit
 untuk kartu utama dilakukan terhadap kartu utama
 dan kartu tambahan apabila ada;

 2) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit
 untuk kartu tambahan dilakukan hanya terhadap kartu
 tambahan;

 h. Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan pernyataan
 penutupan (closing statement) Kartu Kredit kepada Pemegang
 Kartu Kredit, yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa:
 1)

 fasilitas Kartu Kredit yang diberikan kepada Pemegang
 Kartu Kredit telah diakhiri dan/atau ditutup;

 2) Pemegang …

 6

 2) Pemegang Kartu Kredit telah menyelesaikan seluruh
 kewajibannya kepada Penerbit Kartu Kredit
 sehubungan dengan fasilitas Kartu Kredit yang telah
 diakhiri dan/atau ditutup; dan

 3) Pemegang Kartu Kredit tidak akan dikenakan biaya
 dalam bentuk apapun di kemudian hari sehubungan
 dengan fasilitas Kartu Kredit yang telah diakhiri
 dan/atau ditutup;

 i. dalam hal terdapat alasan yang cukup bagi Penerbit Kartu
 Kredit untuk menutup Kartu Kredit, maka Penerbit Kartu
 Kredit dapat menutup Kartu Kredit dengan tetap wajib
 menyampaikan pernyataan penutupan (closing statement),
 dengan dilengkapi informasi paling sedikit mengenai alasan
 pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit, serta
 informasi terkait mekanisme pemenuhan kewajiban yang
 masih harus diselesaikan oleh Pemegang Kartu Kredit; dan

 j. pernyataan penutupan (closing statement) sebagaimana
 dimaksud dalam huruf h dan huruf i disampaikan dalam
 bentuk surat dan/atau surat elektronik yang harus sudah
 sampai pada alamat Pemegang Kartu Kredit paling lambat
 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dilakukannya
 pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit.

 Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat

 Edaran Bank Indonesia Nomor 14/34/DASP tanggal 27 November 2012
 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit, dicabut dan
 dinyatakan tidak berlaku.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku setelah 6 (enam)
 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

 Agar …

 7

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 ENI V. PANGGABEAN

 KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
 PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/33/DKSP|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu </reg_title>
<set_date> 2 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak 2 Desember 2016 </effective_date>
<changed_reg> '11/10/DASP|SE-BI/2009' </changed_reg>
<extension_of> '14/17/DASP|SE-BI/2012', '16/25/DKSP|SE-BI/2014', '17/51/DKSP|SE-BI/2015' </extension_of>
<replaced_reg> '14/34/DASP|SE-BI/2012' </replaced_reg>
<related_reg> '11/10/DASP|SE-BI/2009', '14/2/PBI/2012', '11/11/PBI/2009', '14/17/DASP|SE-BI/2012', '16/25/DKSP|SE-BI/2014', '17/51/DKSP|SE-BI/2015' </related_reg>
"
" No.18/1/DPSP
 Jakarta, 5 Januari 2016

 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara
 Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan
 Penatausahaan Surat Berharga Negara

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah
 diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 17/19/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763) dan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan
 Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) serta Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
 Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang
 Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana
 Domestik, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang
 Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga
 Negara sebagai berikut:
 1. Ketentuan butir II.A.1.g.2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2) Pengajuan penawaran Lelang SBN dalam Rupiah dilakukan
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) Lelang SUN dalam Rupiah
 Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran Lelang
 SUN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri sendiri atau

 untuk ...

 2

 untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia dan
 LPS, maka pengajuan penawaran dilakukan dengan tata
 cara sebagai berikut:
 (1) pengajuan penawaran pada lelang Obligasi Negara
 dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian
 Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran
 Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding);

 (2) pengajuan penawaran pada lelang SPN dilakukan
 dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif
 (Competitive Bidding).

 b) Lelang SBSN dalam Rupiah
 (1) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran
 Lelang SBSN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri
 sendiri dan/atau melalui Peserta Lelang lain maka
 penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara
 Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding).

 (2) Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang
 SBSN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain
 selain Bank Indonesia dan LPS maka pengajuan
 penawaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 (a) pengajuan penawaran pada lelang SBSN jangka
 pendek dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding);

 (b) pengajuan penawaran pada lelang SBSN jangka
 panjang dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding)
 dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif
 (Non-competitive Bidding).

 2. Ketentuan butir II.B.1.e.1)d) diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:
 d) Pengajuan penawaran dibatasi paling banyak sebesar
 Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding)
 dalam lelang SUN pada masing-masing seri SUN yang
 ditawarkan.

 3. Ketentuan ...

 3

 3. Ketentuan butir II.C.1.i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 i. Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 1) Penawaran lelang SUN dalam valuta asing dilakukan
 dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif
 (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian
 Nonkompetitif (Non-competitive Bidding) dalam suatu
 periode waktu (window time) penawaran yang telah
 ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

 2) Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran lelang
 SUN dalam valuta asing untuk dan atas nama diri sendiri
 atau untuk dan atas nama pihak lain selain Bank Indonesia
 dan LPS, maka pengajuan penawaran dilakukan dengan
 tata cara sebagai berikut:
 a) penawaran pada lelang Obligasi Negara dalam valuta
 asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian
 Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran
 Pembelian Nonkompetitif (Non-competitive Bidding);

 b) penawaran pada lelang SPN dalam valuta asing
 dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian
 Kompetitif (Competitive Bidding).

 3) LPS dapat mengajukan penawaran lelang SUN dalam valuta
 asing berupa SPN dan Obligasi Negara dalam valuta asing
 dengan tata cara sebagai berikut:
 a) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui
 Dealer Utama; dan

 b) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian
 Nonkompetitif (Non-competitive Bidding).

 4) Lelang SUN dalam valuta asing dilaksanakan pada hari
 Senin antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00
 WIB atau pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan
 Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
 untuk dan atas nama Menteri.

 5) Dalam hal terdapat perubahan jadwal lelang SUN dalam
 valuta asing, Bank Indonesia mengumumkan perubahan
 jadwal ...

 4

 jadwal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam
 angka 4) melalui Bloomberg, Sistem LHBU, dan/atau
 sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

 6) Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran lelang
 SUN dalam valuta asing adalah terminal Bloomberg atau
 sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

 7) Dalam hal Bank mengajukan penawaran lelang SUN dalam
 valuta asing melalui Dealer Utama, Bank yang
 bersangkutan harus menetapkan Batas Paling Tinggi
 Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari untuk
 lelang SUN dalam valuta asing bagi Dealer Utama.

 8) Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat
 Berharga yang mengajukan penawaran lelang SUN dalam
 valuta asing harus menunjuk Sub-Registry untuk
 pelaksanaan Setelmen hasil lelang SUN dalam valuta asing.

 9) Sub-Registry yang ditunjuk untuk pelaksanaan Setelmen hasil
 lelang SUN dalam valuta asing harus menetapkan Batas Paling
 Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari
 untuk lelang SUN dalam valuta asing bagi Peserta Transaksi
 untuk kepentingan nasabah Sub-Registry.

 10) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker
 Bidding Limit) per hari untuk lelang SUN dalam valuta asing
 sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan angka 9) harus
 diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau Sub-
 Registry dengan Dealer Utama.

 11) Peserta Transaksi harus menyampaikan penawaran lelang
 SUN dalam valuta asing dengan informasi yang lengkap dan
 benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi.

 12) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data
 penawaran pembelian lelang SUN dalam valuta asing.

 4. Di antara angka III dan angka IV disisipkan 1 (satu) angka baru yakni
 angka IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

 IIIA. LAIN-LAIN ...

 5

 IIIA. LAIN-LAIN
 Dalam hal terdapat situasi atau kondisi yang terjadi akibat
 adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras,
 perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana
 pendukung teknologi informasi yang ada pada Direktorat
 Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan/atau Bank
 Indonesia yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Lelang
 SBN dan/atau Lelang SBN Tambahan pada tahapan persiapan,
 tahapan pelaksanaan, atau tahapan Setelmen maka Bank
 Indonesia akan mengumumkan keputusan Direktur Jenderal
 Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama
 Menteri terhadap pelaksanaan Lelang dan Setelmen melalui
 Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan
 Bank Indonesia.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal

 5 Januari 2016.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 BRAMUDIJA HADINOTO

 KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/1/DPSP|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/32/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Tata Cara Lelang Surat Berharga Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara </reg_title>
<set_date> 5 Januari 2016 </set_date>
<effective_date> 5 Januari 2016 </effective_date>
<changed_reg> '17/32/DPSP|SE-BI/2015' </changed_reg>
<related_reg> '203/PMK.08/2015|PER-MENKEU/2015', '17/32/DPSP|SE-BI/2015', '10/13/PBI/2008', '17/18/PBI/2015', '43/PMK.08/2013|PER-MENKEU/2013', '17/19/PBI/2015' </related_reg>
"
" No. 9/10/DASP
 Jakarta, 9 April 2007

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA PESERTA

 SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
 DI INDONESIA

 Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP
 tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia

 Dalam rangka lebih mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem

 Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dipandang perlu untuk melakukan
 perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Lampiran Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia (SE SKNBI) yang berkaitan dengan penyelenggara,
 kepesertaan, kewajiban Peserta, pendanaan awal (prefund), kondisi gangguan dan
 Keadaan Darurat serta cara pengenaan sanksi sebagai berikut:
 1. Ketentuan huruf A mengenai Tanggung Jawab PKN dan huruf B mengenai
 Tanggung Jawab PKL pada Bab II tentang Penyelenggara;

 2. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran menjadi Peserta dan penggantian
 Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) di Wilayah Kliring yang
 menggunakan proximity dalam hal terjadi perubahan nama Bank, perubahan
 sebutan nama kantor Peserta, perubahan alamat Peserta, penggabungan
 usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), dan perubahan Bank
 Konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah, pada Bab III tentang Kepesertaan;

 3. Ketentuan …

 3. Ketentuan butir A.1 mengenai penyediaan TPK Utama dan TPK Back-up
 serta sarana pendukung yang ditetapkan Bank Indonesia pada Bab IV
 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank sebagai Peserta;

 4. Ketentuan butir A.1 mengenai cara penghitungan pendanaan awal (prefund)
 pada Bab VI tentang Pendanaan Awal (Prefund);

 5. Ketentuan pada Bab XII tentang Kondisi Gangguan dan Keadaan Darurat;
 6. Ketentuan huruf A mengenai cara pengenaan sanksi terkait penolakan
 Warkat Debet dan DKE Debet pada Kliring pengembalian dalam kondisi
 gangguan dan/atau Keadaan Darurat pada Bab XV tentang Sanksi;

 7. Ketentuan mengenai jenis-jenis laporan yang didistribusikan kepada Peserta
 dalam Kliring Debet pada Lampiran 7.4 tentang Jenis Laporan Kliring
 Debet pada Bab VII tentang Penyelenggaraan Kliring Debet; dan

 8. Ketentuan mengenai jenis-jenis laporan yang didistribusikan kepada Peserta
 dalam Kliring Kredit pada Lampiran 8 tentang Jenis Laporan Kliring Kredit
 pada Bab VIII tentang Penyelenggaraan Kliring Kredit,

 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini, yang
 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 ini.

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 23 April 2007.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 EDI SISWANTO

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 9/10/DASP|SE-BI/2007 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 9 April 2007 </set_date>
<effective_date> 23 April 2007 </effective_date>
<changed_reg> '7/26/DASP|SE-BI/2005' </changed_reg>
<related_reg> '7/26/DASP|SE-BI/2005' </related_reg>
"
" No. 5/ 4 /DPM
 Jakarta, 21 Maret 2003
 SURAT EDARAN

 Perihal: Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
 Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan

 Bank

 Indonesia Nomor

 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian
 serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278), maka
 dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara
 Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

 I. Ketentuan Umum
 1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN yang diterbitkan dan
 dijual dengan cara lelang di Pasar Perdana terdiri dari :
 a. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN yaitu
 SUN dalam mata uang Rupiah yang berjangka waktu sampai dengan
 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto; dan

 b. Obligasi Negara yang selanjutnya disebut ON yaitu SUN dalam mata
 uang Rupiah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
 dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

 2. Pihak yang dapat membeli SUN di Pasar Perdana yaitu orang perorangan,
 perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

 3. Pihak…

 3. Pihak yang dapat mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana yang
 selanjutnya disebut Peserta Lelang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang
 Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang telah ditunjuk oleh Menteri
 Keuangan Republik Indonesia.

 4. Pembeli yang bukan Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian
 SUN melalui Peserta Lelang.

 5. Penawaran pembelian lelang dapat dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian
 Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.

 6. Penawaran Pembelian Kompetitif (competitive bidding)
 adalah

 pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan
 tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.

 7. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (non-competitive bidding) adalah
 pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa
 tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.

 8.

 Persentase untuk Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran
 Pembelian Non-kompetitif ditentukan sebelum Lelang SUN. Dalam hal
 Penawaran Pembelian Kompetitif melebihi target yang

 ditetapkan

 sedangkan Penawaran Pembelian Non-kompetitif lebih kecil dari target
 yang ditetapkan, atau sebaliknya, alokasi persentase Penawaran
 Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif dapat
 disesuaikan untuk menyerap kelebihan atau kekurangan pada salah satu
 jenis penawaran lelang.

 9. Setelmen hasil Lelang SUN di Pasar Perdana dilakukan dengan ketentuan
 sebagai berikut :

 a. SPN…

 a. SPN dilakukan pada satu hari kerja berikutnya
 pelaksanaan lelang SPN (T+1);

 setelah

 hari

 b. ON selambat-lambatnya dilakukan pada 5 hari kerja berikutnya
 setelah pengumuman hasil pengumuman pemenang lelang ON (T+5).

 10. Pihak pembeli SUN wajib memiliki :
 a. Rekening surat berharga di Central Registry atau Sub-Registry untuk
 melakukan setelmen hasil Lelang SUN;

 b. Rekening giro Rupiah di Bank Indonesia atau menunjuk Bank untuk
 melakukan setelmen dana.

 11. Dalam rangka setelmen hasil Lelang SUN di Pasar Perdana, Bank
 Indonesia berwenang melakukan pendebetan rekening giro Rupiah Bank
 di Bank Indonesia milik pemenang Lelang SUN atau Bank yang ditunjuk
 untuk setelmen dana.

 12. Setelmen hasil Lelang SUN terdiri dari:
 a. Setelmen surat berharga (securities settlement)
 Setelmen surat berharga dilakukan oleh Central Registry secara gross
 dengan cara mengkredit rekening surat berharga pembeli SUN di
 Central Registry sebesar nilai nominal SUN.

 b. Setelmen dana (fund settlement)
 Setelmen dana dilakukan Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian
 Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, yang
 selanjutnya disebut Bagian PTPU-DPM secara gross atau netting
 dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik
 pemenang Lelang SUN atau Bank yang ditunjuk, dan mengkredit
 rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia melalui Sistem
 Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut
 Sistem BI-RTGS sebesar harga setelmen Lelang SUN.

 II. Tata…

 II. Tata Cara Lelang SUN
 A. Ketentuan dan Persyaratan
 1.

 Lelang SUN dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan
 memperhatikan tingkat diskonto atau yield dari penawaran yang
 diterima.

 2. Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran Lelang SUN
 untuk dan atas nama diri sendiri dan pihak lain yaitu orang perorangan,
 perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

 3. Perusahaan Pialang Pasar Uang hanya dapat mengajukan penawaran
 Lelang SUN untuk kepentingan pihak lain yaitu orang perorangan,
 perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

 4. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN
 untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya
 dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.

 5. Dalam hal Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN
 untuk dan atas nama pihak lain yaitu orang perorangan, perusahaan,
 usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi, maka
 pengajuan penawaran dapat dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitf.

 6. Dalam hal Lelang SUN dilaksanakan, maka pelaksanaan dilakukan
 pada hari Selasa, atau pada hari kerja lain apabila hari Selasa jatuh
 pada hari libur. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN diumumkan oleh
 Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Pasar Uang yang selanjutnya
 disebut PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

 7. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN
 adalah Automatic Bidding System yang selanjutnya disebut ABS,
 Reuters Monitor Dealing System yang selanjutnya disebut RMDS, atau
 sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia, dan diumumkan sebelum
 pelaksanaan Lelang SUN.

 8. Bank…

 8. Bank Indonesia mengumumkan rencana target kuantitas lelang berupa
 target indikatif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari
 pelaksanaan Lelang SUN melalui PIPU dan atau sarana lain yang
 ditetapkan Bank Indonesia.

 9. Dalam hal Lelang SUN menggunakan ABS, maka
 persyaratan

 administrasi bagi Peserta Lelang adalah sebagai berikut :
 a. Peserta Lelang wajib menyampaikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
 nama pejabat yang berwenang (authorized dealer) untuk melakukan
 transaksi Lelang SUN dan User Unique Identification yang
 selanjutnya disebut UUID dari masing-masing
 bersangkutan.

 pejabat
 yang

 b. Persyaratan administrasi bagi Peserta Lelang tersebut disampaikan
 kepada Bank Indonesia cq. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat
 Pengelolaan Moneter yang selanjutnya disebut Bagian OPU-DPM,
 Gedung B Lantai 10, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010,
 dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran 1.

 c. Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang (authorized
 dealer) dan atau UUID sebagaimana dimaksud pada huruf a,
 Peserta Lelang wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bank
 Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, dengan menggunakan formulir
 sebagaimana contoh Lampiran 2. Laporan perubahan dimaksud
 wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
 pejabat yang bersangkutan melakukan transaksi Lelang SUN.

 d. Peserta Lelang wajib menjaga keamanan penggunaan UUID serta
 bertanggung jawab penuh atas transaksi Lelang SUN yang diajukan
 kepada Bank Indonesia.

 e. Tata…

 e. Tata cara pelaksanaan Lelang SUN dengan menggunakan sarana
 ABS mengikuti mekanisme dalam Standard Operating Procedure
 (SOP) ABS sebagaimana Lampiran 2a.

 10. Dalam hal pelaksanaan Lelang SUN menggunakan sarana lelang lain,
 persyaratan administrasi dan mekanisme lelang akan ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 B. Tatacara Pelaksanaan Lelang SUN
 1. Bank Indonesia mengumumkan target indikatif dan tanggal pelaksanaan
 Lelang SUN melalui PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank
 Indonesia.

 2. Pengumuman rencana Lelang SUN antara lain memuat:
 a. waktu pelaksanaan lelang;
 b. target indikatif yang ditawarkan;
 c. jangka waktu SUN;
 d. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 e. mata uang;
 f. waktu pembukaan dan penutupan penawaran pembelian (bid);
 g. waktu pengumuman hasil lelang;
 h. tanggal setelmen;
 i. alokasi untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam hal
 dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan non-kompetitif;
 j. sarana pengajuan penawaran lelang.

 3. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN, Peserta
 Lelang mengajukan

 penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau yield menurut jangka
 waktu untuk Penawaran Pembelian Kompetitif atau penawaran
 kuantitas untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif, dari pukul 10.00
 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

 4. Peserta…

 4. Peserta Lelang mengajukan penawaran Lelang SUN kepada Bank
 Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, dengan ketentuan penyampaian
 sebagai berikut :
 a. Bank

 Pengajuan penawaran dilakukan oleh :
 1) Kantor Pusat Bank dalam hal :
 a) berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat
 Indonesia yang selanjutnya disebut KPBI; atau

 Bank

 b) berkedudukan di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia yang
 selanjutnya disebut KBI dan tidak memiliki kantor cabang
 di wilayah kerja KPBI.

 2) Kantor cabang Bank yang berada di wilayah kerja KPBI dalam
 hal Bank berkantor pusat di wilayah kerja KBI.
 Penunjukan kantor cabang Bank dimaksud wajib disampaikan
 kepada Bank Indonesia cq. Bagian OPU-DPM, selambat-
 lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi Lelang SUN dan
 tetap berlaku sampai dengan ada surat pencabutan penunjukan
 dimaksud.

 b. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek
 Pengajuan penawaran dilakukan oleh kantor
 Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek.

 pusat
 Perusahaan

 5. Penawaran Lelang SUN yang mencakup penawaran kuantitas dan
 tingkat diskonto atau yield menurut jangka waktu diatur dengan
 ketentuan sebagai berikut :
 a. pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing
 Lelang sekurang-kurangnya 1.000 (seribu)

 unit

 Peserta
 atau

 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan
 kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta
 Rupiah);

 b. penawaran…

 b. penawaran yang diajukan oleh Perusahaan Pialang Pasar Uang
 atau Perusahaan Efek, wajib disertai konfirmasi langsung dari
 Bank yang ditunjuk sebagai Bank pembayar untuk melakukan
 setelmen dana;

 c.
 Bank sebagaimana dimaksud dalam
 huruf b, wajib

 menyampaikan konfirmasi kepada Bank Indonesia cq. Bagian
 OPU-DPM, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah
 penutupan waktu Lelang SUN melalui RMDS atau telepon yang
 ditegaskan dengan faksimili dengan menggunakan formulir
 sebagaimana contoh Lampiran 3.

 d. penawaran diskonto atau yield diajukan dengan kelipatan 0,01%
 (satu per sepuluh ribu).

 6. Peserta Lelang bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran
 pembelian yang diajukan.

 7. Peserta Lelang yang telah mengajukan penawaran dilarang
 membatalkan penawarannya.

 C. Penentuan Pemenang Lelang SUN
 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan
 pemenang Lelang SUN di Pasar Perdana.

 hasil
 dan

 2. Metode penentuan pemenang Lelang SUN dilakukan dengan sistem
 Stop-out Rate yaitu penjualan SUN berdasarkan target indikatif
 SUN yang akan dijual Pemerintah.

 3. Stop-out Rate yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto
 atau yield tertinggi yang dihasilkan dari penawaran Lelang SUN di
 Pasar Perdana dalam rangka mencapai target indikatif SUN yang
 akan dijual Pemerintah. SOR ditetapkan oleh Menteri Keuangan
 Republik Indonesia.

 4. Penentuan…

 4. Penentuan harga pemenang Lelang SUN dilakukan dengan metode
 harga beragam (multiple price) atau harga seragam (uniform price).

 5. Penentuan harga dan kuantitas bagi masing-masing pemenang
 lelang dilakukan sebagai berikut:

 a. Metode harga beragam (multiple Price)
 1) Penawaran Pembelian Kompetitif
 i. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield lebih
 rendah dari SOR, Peserta Lelang memperoleh seluruh
 penawaran kuantitas SUN yang diajukan dengan tingkat
 diskonto atau yield yang diajukan.

 ii. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield sama
 dengan SOR, Peserta Lelang dapat memperoleh seluruh
 atau sebagian penawaran kuantitas SUN yang diajukan
 berdasarkan perhitungan secara proporsional, dengan
 tingkat diskonto atau yield yang diajukan.
 Perhitungan penetapan pemenang Lelang SUN dengan
 metode harga beragam (multiple price) sebagaimana
 contoh Lampiran 4.

 2) Penawaran Pembelian Non-kompetitif
 i. Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN
 dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang (weighted
 average price) dari hasil lelang Penawaran Pembelian
 Kompetitif.

 ii. Penetapan kuantitas SUN bagi pemenang lelang dilakukan
 sebagai berikut :
 (1) Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi
 maksimum untuk lelang non-kompetitif,

 Peserta

 Lelang memperoleh seluruh kuantitas yang diajukan.
 (2) Dalam…

 (2) Dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi
 maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta
 Lelang memperoleh sebagian penawaran kuantitas
 yang diajukan, berdasarkan perhitungan secara
 proporsional.

 b. Metode harga seragam (Uniform Price)
 1) Penawaran Pembelian Kompetitif
 i. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield lebih
 rendah dari SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan
 memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang
 diajukan.

 ii. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield sama
 dengan SOR, Peserta Lelang yang bersangkutan dapat
 memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN sebesar
 nilai rata-rata tertimbang (weighted average price) SOR
 atau sebagian dari penawaran kuantitas SUN berdasarkan
 perhitungan secara proporsional.
 Perhitungan penetapan pemenang Lelang SUN dengan
 metode harga seragam sebagaimana contoh Lampiran 5.

 iii. Penetapan harga bagi seluruh pemenang Lelang SUN
 adalah harga rata-rata tertimbang

 (weighted
 average

 price) pemenang Lelang SUN pada Penawaran Pembelian
 Kompetitif.

 2) Penawaran Pembelian Non-kompetitif
 i. Penetapan harga SUN bagi pemenang

 Lelang SUN

 dengan Penawaran Pembelian Non-kompetitif adalah
 sebesar harga rata-rata tertimbang (weighted average
 price) hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.

 ii. Penetapan…

 ii. Penetapan kuantitas SUN bagi pemenang Lelang SUN
 dilakukan sebagai berikut :
 1) Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi
 maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta
 Lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas
 yang diajukan.

 2) Dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi
 maksimum untuk lelang non-kompetitif, Peserta
 Lelang memperoleh sebagian penawaran

 yang

 diajukan, berdasarkan perhitungan secara
 proporsional.

 6. Dalam hal penawaran yang diajukan menghasilkan tingkat diskonto
 atau yield di luar batas kewajaran, Menteri Keuangan Republik
 Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas Lelang SUN atau
 membatalkan seluruh pelaksanaan Lelang SUN.

 D. Pengumuman Hasil Lelang SUN
 1. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SUN melalui ABS,
 PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir
 hari pelaksanaan Lelang SUN. Pengumuman sekurang-kurangnya
 mencakup:
 a. kuantitas lelang secara keseluruhan;
 b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto atau yield;
 c. penawaran tingkat diskonto atau yield terendah dan tertinggi.

 2. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN berupa kuantitas
 dan tingkat diskonto atau yield kepada Peserta Lelang yang
 memenangkan Lelang SUN melalui ABS, RMDS, atau sarana lain
 yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang
 SUN.

 3. Dalam…

 3. Dalam hal Menteri Keuangan Republik Indonesia menolak seluruh
 atau sebagian penawaran pembelian Lelang SUN, Bank Indonesia
 mengumumkan pembatalan dimaksud.

 III. Perhitungan Harga Setelmen Hasil Lelang SUN
 1. Jangka waktu SUN dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari
 tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

 2. Jumlah hari bunga (day count) untuk perhitungan accrued interest
 menggunakan basis Actual per Actual (A/A).

 3. Perhitungan harga setelmen dana dilakukan sebagai berikut:
 a. Untuk SPN :
 Harga setelmen = (Harga bersih per unit SPN yang sudah
 dibulatkan) x (jumlah unit
 dimenangkan)

 SPN
 yang

 b. Untuk ON dengan sistem kupon :
 Harga setelmen = (Harga bersih per unit ON yang sudah
 dibulatkan ditambah accrued interest per unit
 ON yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit ON
 yang dimenangkan)

 c. Untuk ON dengan sistem diskonto (zero coupon bonds)
 Harga setelmen = (Harga bersih per unit ON yang sudah
 dibulatkan) x (jumlah unit
 dimenangkan)

 ON
 Rumus harga per unit SPN dan ON sebagaimana contoh Lampiran 6.

 IV. Tata Cara Setelmen dan Pencatatan Kepemilikan SUN
 Tata cara setelmen Lelang SUN dan pencatatan kepemilikan SUN dilakukan
 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai tata cara
 penatausahaan SUN.

 V. Pembatalan…

 yang

 V. Pembatalan Transaksi Hasil Lelang
 Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang SUN tidak melunasi
 kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen akibat Bank yang
 melakukan setelmen dana tidak memiliki saldo yang mencukupi pada
 rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia maka seluruh hasil Lelang
 SUN yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut batal.

 VI. Pengenaan Sanksi
 1. Dalam hal Peserta Lelang melakukan Penawaran Pembelian Non-
 kompetitif untuk dan atas nama diri sendiri, Peserta Lelang dikenakan
 sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SUN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
 turut.

 2. Terhadap setiap pembatalan penawaran lelang dan pembatalan transaksi
 sebagaimana dimaksud dalam butir V, maka Peserta Lelang yang terkait
 dengan pembatalan dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti
 lelang SUN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA
 Ttd

 TARMIDEN SITORUS
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/

 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 1

 Daftar Pejabat Yang Berwenang Melakukan Transaksi Lelang Surat Utang
 Negara Dengan Menggunakan Sarana Automatic Bidding System (ABS)

 Nomor:……………..

 Nama Bank/Perusahaan Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek

 Daftar pejabat yang berwenang melakukan transaksi Lelang SUN dengan
 menggunakan sarana ABS:

 No. Nama

 1.
 2.
 3.

 Jabatan Resmi
 UUID

 Tanda tangan pejabat yang berwenang:

 Formulir disahkan oleh pejabat yang
 berwenang dan bertindak atas

 nama

 perusahaan sesuai AD/ART perusahaan
 disertai stempel perusahaan

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/

 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 2

 Perubahan Daftar Pejabat Yang Berwenang Melakukan Transaksi Lelang
 Surat Utang Negara Dengan Menggunakan Sarana Automatic Bidding System
 (ABS)

 Nomor:……………..

 Nama Bank/Perusahaan Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek

 Daftar lama pejabat yang berwenang:
 No. Nama

 1.
 2.
 3.

 Daftar baru pejabat yang berwenang:
 No. Nama

 1.
 2.
 3.

 Jabatan Resmi
 UUID

 Jabatan Resmi
 UUID

 Tanda tangan pejabat yang berwenang:

 Formulir disahkan oleh pejabat yang
 berwenang dan bertindak atas

 nama

 perusahaan sesuai AD/ART perusahaan
 disertai stempel perusahaan

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/

 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 3
 Kepada :

 Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Operasi Pasar Uang
 Gedung B, Lt. 10
 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010

 Perihal
 : Konfirmasi Penawaran Lelang Surat Utang Negara (SUN)

 Dengan ini kami menyampaikan konfirmasi mengenai pengajuan
 penawaran Lelang SUN melalui Bank/Perusahaan Pialang Pasar Uang/Perusahaan
 Efek : (Diisi Nama Bank/Pialang) untuk Lelang SUN tanggal:
 ……………………… dan jumlah Rp ….. (terbilang …… Rupiah)
 Apabila pengajuan penawaran kami diterima maka untuk setelmen lelang
 SUN dapat dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah kami di Bank
 Indonesia no………... sejumlah penawaran lelang SUN yang dimenangkan.
 Adapun perincian penawaran lelang SUN yang kami ajukan adalah sebagai
 berikut:

 No. Jenis SUN

 Jangka
 Waktu

 Tingkat
 Diskonto/Yield

 Penawaran
 Kompetitif

 Penawaran
 Non-
 Kompetitif

 Total
 Penawaran

 Jumlah:
 Demikian kami sampaikan konfirmasi penawaran lelang SUN dan terima
 kasih atas perhatiannya.

 Jakarta, ……………………….
 Nama Bank

 (Materai secukupnya)
 Tanda tangan

 Nama pejabat yang berwenang.

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 4

 Contoh Perhitungan Hasil Lelang SUN
 SOR dengan Multiple Price

 • Target indikatif : Rp 10 Triliun
 • Dengan alokasi Penawaran Pembelian Kompetitif 60% dan untuk Penawaran
 Pembelian Non-Kompetitif 40%

 Rincian Penawaran Pembelian Kompetitif (Tabel -1):
 P E N A W A R A N

 NO NOMINAL
 (RP

 MILIAR)

 1 50 50
 2 450 500
 3 250 750
 4 1.250 2.000
 5 500

 2.500

 6 2.000 4.500
 7 250

 8 1.500 6.250
 9 750

 4.750
 7.000
 10 250 7.250

 0,7
 6,9

 10,3
 27,6
 34,5
 62,1
 65,5
 86,2
 96,6

 100,0

 13,6250
 13,7500
 13,7500
 14,0000
 14,0000
 14,0000

 14,0000
 14,2500
 14,3750

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 KUMULATIF
 (%)

 DISKONTO
 (%)

 Rata-Rata

 Tertimbang
 (%)

 13,6250
 13,7380
 13,7420
 13,9030
 13,9230
 13,9570

 13,9690
 13,9990
 14,0120

 

 Weighted
 average
 pada

 kumulatif

 14,0000 13,9590 239
 13,9673%

 Rp 6 triliun
 =

 1.432
 0

 H A S I L

 NOMINAL
 DIMENANGKAN
 (RP MILIAR)

 50

 450
 250

 1.193
 477

 1.909

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 50

 500
 750

 1.943
 2.420
 4.330
 4.568
 6.000
 6.000

 0 6.000

 Rincian Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (Tabel -2):
 P E N A W A R A N

 H A S I L

 NO NOMINAL
 (RP

 MILIAR)

 1 375 375
 2 400 775
 3 450
 4 500
 5 525
 6 550
 7 575
 8 600
 9 625

 10 650 5250
 7.14

 1225
 1725
 2250
 2800
 3375
 3975
 4600

 14.76
 23.33
 32.86
 42.86
 53.33
 64.29
 75.71
 87.62

 100.00
 

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 KUMULATIF
 (%)

 NOMINAL
 DIMENANGKAN
 (RP MILIAR)

 286
 305
 343
 381
 400
 419
 438
 457

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 286
 590
 933

 1314
 1714
 2133
 2571
 3029

 476 3505
 495

 4000

 Berdasarkan penawaran yang masuk, Menteri Keuangan Republik Indonesia
 menetapkan SOR pada tingkat 14,0000%.
 Jumlah penawaran yang masuk melebihi target indikatif sebesar Rp10 triliun,
 dimana untuk Penawaran Pembelian Kompetitif sebesar 60% atau Rp6 triliun dan

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/

 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 4

 untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif sebesar 40% atau Rp4 triliun. Jumlah
 penawaran yang masuk melebihi target indikatif baik pada Penawaran Pembelian
 Kompetitif maupun Penawaran Pembelian Non-kompetitif, maka tidak semua
 peserta memenangkan lelang. Pemenang lelang ditentukan sebagai berikut:
 1. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif
 Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran dengan
 tingkat diskonto atau yield yang sama atau lebih kecil dari SOR (stop-out rate)
 yaitu 14,0000%. Dengan demikian pemenang lelang adalah Peserta Lelang
 yang mengajukan penawaran tingkat diskonto atau yield sama atau lebih kecil
 dari 14,0000%, yaitu peserta 1 s.d. peserta 8.
 Peserta 4 s.d. peserta 8 memenangkan lelang secara proposional sesuai bobot
 jumlah penawaran masing-masing dibandingkan jumlah penawaran untuk
 tingkat diskonto atau yield 14,0000%. Rincian jumlah yang dimenangkan
 Peserta Lelang kompetitif secara proporsional dapat dilihat pada tabel kanan
 atas (Tabel-1).

 2. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif
 Seluruh Peserta Lelang non-kompetitif memperoleh yield sebesar 13,9673%
 atau sebesar rata-rata tertimbang (weighted average) yang diperoleh dari
 pemenang lelang kompetitif. Kuantitas SUN yang diperoleh

 berdasarkan

 perhitungan secara proposional. Rincian jumlah yang dimenangkan untuk
 Peserta Lelang non-kompetitif secara proporsional dapat dilihat pada tabel
 kanan atas (Tabel 2).

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/

 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 5

 Contoh Perhitungan Hasil Lelang SUN
 SOR dengan Uniform Price

 • Target indikatif : Rp 10 Triliun
 • Dengan perbandingan Penawaran Pembelian Kompetitif 60% dan untuk
 Penawaran Pembelian Non-Kompetitif 40%

 Rincian Penawaran Pembelian Kompetitif (Tabel-1):
 P E N A W A R A N

 NO NOMINAL
 (RP

 MILIAR)

 1
 2
 3
 4

 50 50
 1.250 2.000

 7 250
 8

 2.000 4.500
 4.750

 1.500 6.250
 0,7

 450 500 6,9
 250 750

 10,3
 27,6

 5 500 2.500 34,5
 6

 62,1
 65,5
 86,2

 9 750 7.000 96,6
 10 250 7.250 100,0

 13,6250
 13,7500
 13,7500
 14,0000
 14,0000
 14,0000

 14,0000
 14,2500
 14,3750

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 KUMULATIF
 (%)

 DISKONTO
 (%)

 Rata-Rata

 Tertimbang
 (%)

 13,6250
 13,7380
 13,7420
 13,9030
 13,9230
 13,9570

 13,9690
 13,9990
 14,0120

 

 Weighted
 average
 pada

 kumulatif

 14,0000 13,9590 239
 13,9673%

 Rp 6 triliun
 =

 H A S I L

 NOMINAL
 DIMENANGKAN
 (RP MILIAR)

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 50 50
 450 500
 250 750
 1.193 1.943
 477 2.420
 1.909 4.330
 4.568

 1.432 6.000
 0 6.000
 0 6.000

 Rincian Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (Tabel-2):
 P E N A W A R A N

 H A S I L

 NO NOMINAL
 (RP

 MILIAR)

 1 375 375
 2 400 775
 3 450
 4 500
 5 525
 6 550
 7 575
 8 600
 9 625

 10 650 5250
 7.14

 1225
 1725
 2250
 2800
 3375
 3975
 4600

 14.76
 23.33
 32.86
 42.86
 53.33
 64.29
 75.71
 87.62

 100.00
 

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 KUMULATIF
 (%)

 NOMINAL
 DIMENANGKAN
 (RP MILIAR)

 286
 305
 343
 381
 400
 419
 438
 457

 KUMULATIF
 (RP MILIAR)

 286
 590
 933

 1314
 1714
 2133
 2571
 3029

 476 3505
 495

 4000

 Berdasarkan penawaran yang masuk, Menteri Keuangan Republik Indonesia
 menetapkan SOR pada tingkat 14%.

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/

 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 5

 Jumlah penawaran yang masuk melebihi target indikatif sebesar Rp10 triliun,
 dimana untuk Penawaran Pembelian Kompetitif sebesar 60% atau Rp6 triliun dan
 untuk Penawaran Pembelilan Non-kompetitif sebesar 40% atau Rp4 triliun. Jumlah
 penawaran yang masuk baik pada Penawaran Pembelian Kompetiitif maupun
 Penawaran pembelian Non-kompetitif melebihi target indikatif, maka tidak semua
 Peserta Lelang memenangkan lelang. Pemenang lelang ditentukan sebagai berikut:
 1. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif
 Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran dengan
 tingkat diskonto atau yield yang sama atau lebih kecil dari SOR (stop-out rate)
 yaitu 14,0000%. Dengan demikian pemenang lelang adalah Peserta Lelang
 yang mengajukan penawaran tingkat diskonto atau yield sama atau lebih kecil
 dari 14,0000%, yaitu peserta 1 s.d. peserta 8.
 Namun besar tingkat diskonto atau yield yang dimenangkan adalah seragam
 yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) dari lelang
 tersebut dengan kumulatif sebesar Rp6 triliun. Dalam hal ini, Peserta Lelang 1
 s.d. peserta 8 memenangkan lelang dengan harga yang sama (uniform) sebesar
 13,9673%. Rincian jumlah yang dimenangkan Peserta Lelang kompetitif secara
 proporsional dapat dilihat pada tabel kanan atas (Tabel –1).

 2. Untuk Peserta Lelang dengan Penawaran Pembelian Non-Kompetitif
 Seluruh Peserta Lelang non-kompetitif memperoleh yield sebesar 13,9673%
 atau sebesar rata-rata tertimbang (weighted average) yang diperoleh dari
 peserta kompetitif. Besarnya SUN yang diperoleh berdasarkan perhitungan
 secara proposional. Rincian jumlah yang dimenangkan untuk Peserta Lelang
 non-kompetitif secara proporsional dapat dilihat pada tabel kanan atas (Tabel-
 2).

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 6

 PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN
 NEGARA

 Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
 adalah sebagai berikut:

 PSPN =

 dimana,
 PSPN

 N
 1 i+ ×
 

 
 

 365
 D

 

 
 

 = Harga Setelmen per unit SPN;

 N = nilai nominal SPN per unit;
 i = Yield dalam persentase, sampai dengan 4 (empat) desimal;
 D = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari
 sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

 Harga Setelmen dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila
 dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan
 di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).
 Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN
 Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal
 per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 19
 Maret 2003. Jika Yield yang disepakati sebesar 12,0000% (dua belas persen) dan
 setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit
 SPN dihitung sebagai berikut:
 N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 i = 12,00% (dua belas persen);

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 6

 D = 28 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung
 sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal setelmen (20 Februari 2003) sampai
 dengan tanggal jatuh tempo (19 Maret 2003);

 PSPN
 =
 1 12,00%×
 +

 
 

 Rp1.000.000,00
 

 365
 28

 

 
 

 = Rp990.878,49
 ≈ Rp990.878,00
 Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp990.878,00
 (sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan
 rupiah).

 PERHITUNGAN HARGA SETELMEN OBLIGASI NEGARA

 I. Harga Setelmen Obligasi Negara Dengan Kupon
 Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon
 adalah sebagai berikut:
 Langkah 1 : Harga bersih (clean price) per unit dihitung sebagai berikut:
 

 P
 =

 
 
 
 
 
 

 
 

 N
 

 

 
 

 1+

 n
 i

 

 
 

 
 

 F 1− +

 E
 d

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 = N ××

 n
 c

 E
 a

 

 + ∑
 =

 
 
 
 
 
 

 
 F
 k 1
 

 
 

 1+

 N×
 

 n
 i

 

 
 

 
 

 n
 c

 k 1− +

 E
 d

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 dimana bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:
 AI

 − × ×
 

 
 

 N

 n
 c

 E
 a

 

 
 

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 6

 Langkah 2 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:
 PK

 = P AI+

 II. Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (Zero Coupon Bonds)
 Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon
 adalah sebagai berikut:
 PZ

 =

 ()i1
 N

 +

 365
 D

 dimana,
 PK = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;
 PZ = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;

 P = harga bersih (clean price) per unit Obligasi Negara dengan kupon;
 AI = bunga berjalan (accrued interest) per unit Obligasi Negara dengan
 kupon;

 N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;
 D = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari
 sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 a = jumlah hari sebenarnya (actual days) dihitung dari 1 (satu)

 hari

 sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal
 Setelmen;

 c = tingkat kupon (coupon rate);
 d = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari
 sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon
 berikutnya;

 E = jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari
 sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal
 pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 6

 i = Imbal Hasil sampai jatuh tempo (yield to maturity) dalam persentase,
 sampai dengan 2 (dua) desimal;

 k = 1, 2, 3, …, F;
 F = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal
 Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;

 n = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun.
 Harga bersih (clean price) dan bunga berjalan (accrued interest) masing-
 masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah
 dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di
 atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 6

 Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Dengan Kupon
 Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan
 nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar
 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal
 15 Februari 2005 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Februari dan
 15 Agustus setiap tahunnya. Jika yield to maturity yang disepakati sebesar 12,50%
 (dua belas koma lima nol persen) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 19 Februari
 2003, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-
 langkah sebagai berikut:
 N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 i = 12,50% (dua belas koma lima nol persen);
 c = 12,00% (dua belas persen);
 a = 4 (empat) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual days) yang dihitung
 sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Februari
 2003) sampai dengan tanggal Setelmen (19 Februari 2003);

 d = 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual
 days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20
 Februari 2003) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15
 Agustus 2003);

 E = 181 (seratus delapan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual
 days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode
 kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana
 pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Februari 2003 sampai dengan 15 Agustus
 2003);

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 6

 n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (semiannually), yaitu setiap tanggal 15
 Februari dan 15 Agustus;

 F = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal
 Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (19 Februari 2003 sampai
 dengan 15 Februari 2005);
 Langkah 1: Harga bersih (clean price) per unit dihitung sebagai berikut:

 
 P =

 
 
 
 
 
 

 

 Rp1.000.000,00
 

 

 
 

 +
 1+

 12,50% 
 2

 
 

 
 

 4 1− +

 181
 177

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Rp1.000.000,00×
 

 

 
 

 1+

 12,50% 
 2

 
 

 
 

 +
 

 
 
 
 
 
 

 

 12,00%
 2

 2 1− +

 181
 177

 

 
 

 Rp1.000.000,00×
 

 

 
 

 +
 1+

 12,50% 
 2

 
 

 
 

 12,00%
 2

 1 1− +

 181
 177

 

 
 

 Rp1.000.000,00×
 

 

 
 

 
 +

 Rp1.000.000,00×
 

 

 
 

 1+

 12,50% 
 2

 
 

 
 

 12,00%
 2

 4 1− +

 181
 177

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 = Rp785.716,91 + Rp206.998,81 – Rp1.325,97
 = Rp991.389,75
 ≈ Rp991.390,00

 Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp991.390,00
 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

 − Rp1.000.000,00×
 

 
 

 12,00%
 2

 ×

 181
 4

 

 
 

 1+

 12,50% 
 2

 
 

 
 

 12,00%
 2

 3 1− +

 181
 177

 

 
 

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 6

 Dimana bunga berjalan (accrued interest) per unit dihitung sebagai berikut:
 AI =

 Rp1.000.000,00×

 = Rp1.325,97
 ≈ Rp1.326,00

 Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp1.326,00
 (seribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
 Langkah 2: Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:
 PK = Rp991.390,00 + Rp1.326,00
 = Rp992.716,00
 Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah

 dibulatkan

 12,00%
 2

 ×

 181
 4

 adalah

 Rp992.716,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas
 rupiah).

 Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (Zero
 Coupon Bonds)

 Pada tanggal 19 Februari 2003, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan
 nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Obligasi Negara ini jatuh
 tempo pada tanggal 15 Februari 2005. Jika yield to maturity yang disepakati
 sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dan Setelmen dilakukan pada
 tanggal 19 Februari 2003, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung
 sebagai berikut:
 N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 i = 12,50% (dua belas koma lima puluh persen);

 Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ 4

 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lanj. Lampiran 6

 D = 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (actual
 days) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (20
 Februari 2003) sampai dengan tanggal jatuh tempo (15 Februari 2005);

 PZ =

 Rp1.000.000,00
 365

 727
 ()
 1+12,50%

 = Rp790.888,73
 ≈ Rp790.889,00
 Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah

 dibulatkan

 adalah

 Rp790.889,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh
 sembilan rupiah).

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 5/4/DPM|SE-BI/2003 </reg_id>
<reg_title> Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana </reg_title>
<set_date> 21 Maret 2003 </set_date>
<effective_date> 21 Maret 2003 </effective_date>
<related_reg> '5/4/PBI/2003' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VI' </penalty_list>
"
" No. 16/1/DKSP
 Jakarta, 10 Januari 2014

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SELURUH BADAN USAHA BERBADAN HUKUM INDONESIA BUKAN BANK
 YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN TRANSFER DANA
 DI INDONESIA

 Perihal : Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha
 Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-Line

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2012 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5381) dan dalam rangka mengatur pelaporan secara On-
 Line sebagaimana diatur dalam Butir VII.C. Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan
 Transfer Dana, khususnya laporan berkala berupa laporan bulanan
 transaksi kegiatan Transfer Dana, perlu diatur ketentuan pelaksanaan
 mengenai laporan penyelenggaraan transfer dana oleh badan usaha
 berbadan hukum Indonesia bukan Bank secara on-line dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

 I. UMUM
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan
 perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan
 sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah
 transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

 2. Pelapor adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan
 Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.

 3. Laporan adalah laporan mengenai kegiatan Transfer Dana yang
 disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara berkala kepada

 Bank ...

 Bank Indonesia melalui Sistem Laporan Transfer Dana Bukan
 Bank.

 4. Sistem Laporan Transfer Dana Bukan Bank yang selanjutnya
 disebut Sistem LTDBB adalah sistem penerimaan Laporan
 (capturing) yang berbasis web yang disampaikan Pelapor melalui
 jaringan internet.

 5. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan
 yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja
 setelah akhir bulan Laporan.

 6. Penyampaian Laporan secara On-Line yang selanjutnya disebut
 On-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara
 langsung dengan mengirim dan/atau mengisi data dalam bentuk
 tampilan form melalui Sistem LTDBB.

 7. Penyampaian Laporan secara Off-Line yang selanjutnya disebut
 Off-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan
 menyampaikan rekaman data dalam media perekaman data
 elektronik kepada Bank Indonesia.

 8. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi
 Pelapor.

 II. RUANG LINGKUP LAPORAN DAN PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
 A. Ruang Lingkup Laporan
 1. Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada
 Bank Indonesia.

 2. Dalam hal Pelapor memiliki kantor cabang, penyampaian
 Laporan dilakukan oleh kantor pusat Pelapor.

 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah data
 transaksi kegiatan Transfer Dana yang meliputi data:
 a. transaksi Transfer Dana dari Indonesia ke luar negeri;
 b. transaksi Transfer Dana dari luar negeri ke Indonesia; dan
 c. transaksi Transfer Dana dalam wilayah Republik
 Indonesia.

 B. Penanggung Jawab Laporan
 1. Pelapor harus menunjuk penanggung jawab untuk
 penyusunan dan penyampaian Laporan.

 2. Penunjukan ...

 2. Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 harus diberitahukan kepada Bank Indonesia secara
 On-Line.

 3. Penunjukan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung
 jawab Direksi bagi Pelapor berbentuk badan hukum Perseroan
 Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Perusahaan Umum, atau
 Pengurus bagi Pelapor berbentuk badan hukum Koperasi.

 4. Dalam hal terjadi perubahan penanggung jawab sebagaimana
 dimaksud pada angka 1, Pelapor harus melaporkan
 perubahan tersebut secara On-Line.

 III. FORMAT LAPORAN
 A. Penyusunan Laporan mengacu pada:
 1. Buku Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
 sebagaimana Lampiran 1; dan

 2. Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan sebagaimana Lampiran 2,
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 B. Laporan disusun dengan format sebagai berikut:
 1. Form G0001 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank
 dari Indonesia ke luar negeri);

 2. Form G0002 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank
 dari luar negeri ke Indonesia); dan

 3. Form G0003 (Laporan Transaksi Transfer Dana Bukan Bank
 dalam wilayah Republik Indonesia),

 yang tercantum dalam Buku Pedoman Penyusunan dan
 Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.

 IV. PENYAMPAIAN LAPORAN
 A. Batas Waktu Penyampaian Laporan
 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.B wajib
 disampaikan paling lambat pada 5 (lima) Hari Kerja setelah
 akhir bulan Laporan.
 Contoh:
 Laporan bulan Februari 2014 dilaporkan paling lambat
 tanggal 7 Maret 2014.

 2. Dalam ...

 2. Dalam hal ditemukan kesalahan data pada Laporan yang
 telah disampaikan kepada Bank Indonesia, koreksi Laporan
 wajib disampaikan paling lambat sesuai batas waktu
 sebagaimana dimaksud pada angka 1.

 3. Dalam hal Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud
 pada butir III.B atau nihil, kewajiban penyampaian Laporan
 tetap berlaku dengan cara mengirimkan form header paling
 lambat sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
 angka 1.

 4. Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan, form
 header, dan/atau koreksi Laporan setelah Bank Indonesia
 menerima Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
 yang disampaikan Pelapor yang dibuktikan dengan tanda
 terima dari Sistem LTDBB.

 5. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form
 header, dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia
 menerima Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan
 melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka
 1.
 Contoh:
 Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form
 header, dan/atau koreksi Laporan data Transaksi Transfer
 Dana dari Indonesia ke Luar Negeri untuk Laporan bulan
 Februari 2014 apabila Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal
 7 Maret 2014.

 6. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan, form header,
 dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka
 5 tetap wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan yang belum disampaikan.

 B. Tata Cara Penyampaian Laporan
 1. Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada
 Bank Indonesia secara tepat waktu, benar, akurat, dan
 lengkap.

 2. Pelapor wajib menyampaikan Laporan sesuai dengan format
 sebagaimana dimaksud pada butir III.B.

 3. Pelapor ...

 3. Pelapor melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi
 yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Aplikasi
 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.A.2.

 4. Dalam hal Pelapor melakukan penggabungan atau peleburan
 dengan Pelapor atau badan usaha berbadan hukum Indonesia
 bukan Bank lain, masing-masing Pelapor peserta
 penggabungan atau peleburan tetap wajib menyampaikan
 Laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan Laporan
 sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan.
 Contoh:
 a. Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor X telah
 mendapatkan izin penggabungan atau peleburan dengan
 Pelapor Y, maka masing-masing Pelapor X dan Pelapor Y
 wajib menyampaikan Laporan bulan Februari 2014 sampai
 dengan terjadinya penggabungan atau peleburan secara
 operasional. Sementara itu, laporan bulan Maret 2014
 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang
 dilaporkan oleh Pelapor hasil penggabungan atau
 peleburan.

 b. Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor X telah
 mendapatkan izin penggabungan atau peleburan dengan
 perusahaan B, maka Pelapor X wajib menyampaikan
 Laporan bulan Februari 2014 sampai dengan terjadinya
 penggabungan atau peleburan.

 5. Dalam hal Pelapor melakukan pemisahan murni, Pelapor
 tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara
 bulanan untuk bulan Laporan sebelum dilakukannya
 pemisahan.
 Contoh:
 Apabila pada tanggal 3 Maret 2014 Pelapor A secara
 operasional telah melakukan pemisahan menjadi Pelapor B
 dan Pelapor C, maka Pelapor A wajib menyampaikan Laporan
 bulan Februari 2014. Sementara itu, laporan bulan Maret
 2014 merupakan Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor B dan
 Pelapor C hasil pemisahan.

 C. Cara ...

 C. Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi
 Laporan, Secara On-Line, Off-Line, dan Dalam Keadaan Memaksa
 (Force Majeure)
 1. Cara Penyampaian Laporan, Form Header, dan/atau Koreksi
 Laporan Secara On-Line
 a. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header,
 dan/atau koreksi Laporan secara On-Line.

 b. Sistem LTDBB dibuka secara On-Line sampai dengan akhir
 bulan periode penyampaian Laporan.
 Contoh:
 Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan bulan Februari 2014 secara On-Line
 sampai dengan akhir bulan Maret 2014.

 2. Cara Penyampaian Laporan, form header, dan/atau Koreksi
 Laporan Secara Off-Line
 a. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan secara Off-Line dilakukan apabila:
 1) Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang
 akan disampaikan telah melampaui batas waktu
 penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan secara On-Line; dan/atau

 2) terjadi gangguan teknis terhadap Sistem LTDBB di
 Pelapor dan/atau Bank Indonesia.

 b. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan yang melampaui batas waktu penyampaian
 Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara
 On-Line sebagaimana dimaksud pada butir C.1.b
 dilakukan secara Off-Line.
 Contoh:
 Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan
 Februari 2014 disampaikan secara Off-Line, apabila
 Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan dan diterima oleh Bank Indonesia setelah
 akhir bulan Maret 2014.

 c. Penyampaian ...

 c. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan Secara Off-Line Karena Gangguan Teknis di
 Pelapor dan/atau Bank Indonesia.
 1) Gangguan Teknis di Pelapor
 a) Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis
 pada Hari Kerja kelima bulan Laporan berikutnya,
 Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan
 secara tertulis yang ditandatangani pejabat Pelapor
 yang berwenang mengenai gangguan teknis yang
 dialami, pada hari yang sama.

 b) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana
 dimaksud pada huruf a), ditandatangani oleh
 pejabat Pelapor yang berwenang dan disampaikan
 kepada:
 (1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
 Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin
 No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang
 berkedudukan di wilayah DKI Jakarta,
 Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang,
 dan Kota Depok; atau

 (2) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
 Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin
 No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat,
 bagi Pelapor yang berkedudukan di luar
 wilayah sebagaimana dimaksud pada angka
 (1).

 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat
 menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan
 melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank
 Indonesia kepada Pelapor.

 c) Dalam hal Pelapor tidak menyampaikan
 pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
 pada huruf a), Pelapor dinyatakan terlambat
 menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan.

 d) Pelapor ...

 d) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan,
 form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-
 Line karena gangguan teknis sebagaimana
 dimaksud pada huruf a) wajib menyampaikan
 Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
 secara Off-Line paling lambat pukul 12.00 waktu
 setempat pada Hari Kerja berikutnya kepada:
 (1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan
 Laporan Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin
 No.2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang
 berkedudukan di wilayah DKI Jakarta,
 Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang,
 dan Kota Depok; atau

 (2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang
 mewilayahi Pelapor yang berkedudukan di luar
 wilayah sebagaimana dimaksud pada angka
 (1).

 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat
 menyurat dan komunikasi, akan diberitahukan
 melalui surat dan/atau media lainnya oleh Bank
 Indonesia kepada Pelapor.
 Contoh:
 Pada tanggal 7 Maret 2014 Pelapor X mengalami
 gangguan teknis sehingga tidak dapat
 menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan secara On-Line, Pelapor X wajib
 menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan secara Off-Line paling lambat
 tanggal 10 Maret 2014 pukul 12:00 waktu
 setempat.

 2) Gangguan Teknis di Bank Indonesia
 a) Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank
 Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan secara
 tertulis dan/atau menggunakan sarana lainnya
 kepada Pelapor.

 b) Dalam ...

 b) Dalam hal gangguan teknis terjadi pada Hari Kerja
 kelima bulan Laporan berikutnya, Pelapor wajib
 menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya secara
 Off-Line.

 3. Keadaan Memaksa (Force Majeure)
 a. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1 dan
 butir IV.C.2 tidak berlaku bagi Pelapor yang mengalami
 keadaan memaksa (force majeure).

 b. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form
 header, dan/atau koreksi Laporan karena keadaan
 memaksa (force majeure) wajib segera memberitahukan
 secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab
 terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang
 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada:
 1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank
 Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi
 Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta,
 Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan
 Kota Depok; atau

 2) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank
 Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350
 dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan
 di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1).

 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan
 komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau
 media lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor.

 c. Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header,
 dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam
 butir III.B paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah
 keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi.

 V. HAK ...

 V. HAK AKSES
 A. Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan, Bank
 Indonesia memberikan hak akses berupa 1 (satu) user id dan
 password terhadap Sistem LTDBB kepada setiap Pelapor tanpa
 dikenakan biaya.

 B. Pelapor bertanggung jawab atas hak akses terhadap Sistem
 LTDBB yang diberikan oleh Bank Indonesia.

 VI. PENYAMPAIAN PERTANYAAN
 Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan
 sistem, materi, dan/ atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia
 sebagai berikut:
 1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
 mengenai materi dan ketentuan Laporan.

 2. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi mengenai aplikasi dan
 otomasi sistem penyampaian Laporan.

 3. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan mengenai akses
 Sistem LTDBB di Bank Indonesia.

 Pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas disampaikan
 melalui Helpdesk Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 2981-
 8000.

 VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 A. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan dan/atau form
 header sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.5 dan butir
 IV.C.2.c.1).c) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per Hari
 Kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00
 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form.

 B. Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan
 sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.5 namun masih dalam
 periode On-Line sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1
 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00
 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form per Hari Kerja
 keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh
 ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form.

 C. Pelapor ...

 C. Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan melebihi periode
 On-line sebagaimana dimaksud pada butir IV.C.1 dikenakan
 sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
 ribu rupiah) untuk setiap item data dan paling banyak sebesar
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap form.

 D. Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal:
 1. belum menyampaikan Laporan dan/atau form header sampai
 periode penyampaian Laporan berikutnya; dan/atau

 2. tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal keadaan
 memaksa (force majeure).

 E. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai
 pelanggaran, besarnya sanksi kewajiban membayar yang
 dikenakan kepada Pelapor, dan nomor rekening dalam rangka
 pengenaan sanksi kewajiban membayar.

 F. Pelapor yang dikenakan sanksi kewajiban membayar
 sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B dan/atau huruf C
 wajib menyampaikan tanda bukti telah dilakukan kewajiban
 membayar kepada:
 1. Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran,
 Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi
 Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta,
 Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang, dan Kota
 Depok; atau

 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesi a setempat, bagi Pelapor
 yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud
 pada angka 1.

 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan
 komunikasi, akan diberitahukan melalui surat dan/atau media
 lainnya oleh Bank Indonesia kepada Pelapor.

 VIII. PENUTUP
 A. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, ketentuan
 butir IV.B.1.a.1) dan Contoh 5 dalam Lampiran Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal
 Penyelenggaraan Transfer Dana dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku.

 B. Ketentuan ...

 B. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
 dalam butir VII.A sampai dengan butir VII.E mulai berlaku untuk
 Laporan bulan Juni 2014.

 C. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 ROSMAYA HADI

 KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
 PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 16/1/DKSP|SE-BI/2014 </reg_id>
<reg_title> Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara On-Line </reg_title>
<set_date> 10 Januari 2014 </set_date>
<effective_date> 10 Januari 2014 </effective_date>
<replaced_reg> '15/23/DASP|SE-BI/2013 | butir IV.B.1.a.1) dan Contoh 5 dalam Lampiran' </replaced_reg>
<related_reg> '15/23/DASP|SE-BI/2013 | Butir VII.C.', '14/23/PBI/2012' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VII' </penalty_list>
"
" No.9/26/DInt
 Jakarta, 9 November 2007

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK DEVISA
 DI INDONESIA

 Perihal :

 Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia Terkait Dengan Cek,
 Travellers Cheque, Blanko Cek, Deposito, Sertifikat Deposito,
 Bilyet Deposito, Demand Draft, Time Demand Draft, Garansi
 Bank, Promissory Note, Standby LC Dan Letter of Credit, Serta
 Surat Konfirmasi Palsu Atau Hilang Dicuri.
 --------------------------------------------------------------------------------

 Sehubungan dengan tidak berlakunya materi yang diatur dalam beberapa
 Surat Edaran Bank Indonesia yang berisi penerusan informasi dari bank
 mengenai cek, travellers cheque, blanko cek, deposito, sertifikat deposito,
 bilyet deposito, demand draft, time demand draft, garansi bank, promissory
 note, letter of credit (LC), standby LC, dan surat konfirmasi palsu atau hilang
 dicuri, serta dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kejelasan status
 atas Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, dipandang perlu untuk mencabut 15
 (lima belas) Surat Edaran Bank Indonesia.
 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka 15 (lima belas) Surat Edaran Bank

 Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu
 kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia
 ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9
 November 2007.
 Agar ........

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 SJAMSUL ARIFIN
 DIREKTUR INTERNASIONAL

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 9/26/DInt|SE-BI/2007 </reg_id>
<reg_title> Pencabutan Surat Edaran Bank Indonesia Terkait Dengan Cek, Travellers Cheque, Blanko Cek, Deposito, Sertifikat Deposito, Bilyet Deposito, Demand Draft, Time Demand Draft, Garansi Bank, Promissory Note, Standby LC Dan Letter of Credit, Serta Surat Konfirmasi Palsu Atau Hilang Dicuri. </reg_title>
<set_date> 9 November 2007 </set_date>
<effective_date> 9 November 2007 </effective_date>
"
" No. 4/14/DASP
 Jakarta, 24 September 2002

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA PESERTA SISTEM BI-RTGS
 DI INDONESIA

 Perihal : Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time
 Gross Settlement

 Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal
 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia
 Dengan Pihak Ekstern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
 Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Perubahan atas
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening
 Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern, penarikan Rekening Giro
 dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan akan diatur dalam
 Surat Edaran Bank Indonesia. Adapun salah satu sarana elektronik yang
 digunakan dalam penarikan Rekening Giro adalah melalui Sistem Bank
 Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat adanya penurunan

 batas nominal warkat atau data keuangan elektronik yang dapat diselesaikan
 melalui kliring, yang telah mengakibatkan pengalihan sebagian transaksi dari
 sistem kliring ke Sistem BI-RTGS, maka perlu dilakukan penyesuaian
 mengenai besarnya biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS menjadi sebagai
 berikut :
 I. JENIS DAN BESARNYA BIAYA
 A. Jenis biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS terdiri dari :
 1. Biaya transaksi;
 2. Biaya perpanjangan Jam Operasional.

 B. Besarnya…

 B. Besarnya biaya transaksi adalah sebagai berikut :
 1. Biaya single credit transaction
 a. Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai
 dengan pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah
 Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per transaksi.

 b. Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai
 dengan cut off time, besarnya biaya transaksi adalah
 Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per transaksi.

 2. Biaya multiple credit transaction
 a. Untuk transaksi yang dikirim pada pukul 06.30 WIB sampai
 dengan pukul 15.00 WIB, besarnya biaya transaksi adalah
 Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per transaksi.

 b. Untuk transaksi yang dikirim setelah pukul 15.00 WIB sampai
 dengan cut off time, besarnya biaya transaksi adalah
 Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per transaksi.

 3. Biaya pengiriman Administrative Message sebesar Rp. 2.500,00
 (dua ribu lima ratus rupiah) per Administrative Message.

 C. Besarnya biaya perpanjangan Jam Operasional adalah
 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) menit
 pertama dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 30 (tiga
 puluh) menit kedua, dan dikenakan kepada Peserta yang mengajukan
 perpanjangan Jam Operasional.

 D. Dalam hal terjadi Contingency Plan dimana Peserta membawa Cek
 Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia ke Bank
 Indonesia dan Bank Indonesia melakukan construct atas nama Peserta
 maka Peserta dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam huruf B
 dan C.

 II. PENGHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAYA
 A. Biaya Transaksi

 Bank Indonesia menghitung jumlah biaya transaksi sebagaimana
 dimaksud dalam angka I huruf B pada setiap akhir hari dan
 membebankan…

 membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari kerja
 berikutnya.

 B. Biaya Perpanjangan Jam Operasional

 Bank Indonesia menghitung jumlah biaya perpanjangan Jam
 Operasional sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf C pada saat
 terjadinya perpanjangan Jam Operasional dan membebankan biaya
 tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

 C. Biaya sehubungan dengan Contingency Plan
 Bank Indonesia menghitung jumlah biaya sehubungan dengan
 Contingency Plan sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf D
 pada saat terjadinya Contingency Plan dan membebankan biaya
 tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 Pembebanan biaya-biaya tersebut di atas dilakukan dengan cara mendebet
 Rekening Giro Peserta yang berada di Bank Indonesia.

 III. PENGENAAN BIAYA OLEH PESERTA KEPADA NASABAH
 Mengingat dalam penggunaan Sistem BI-RTGS Peserta dikenakan biaya
 oleh Bank Indonesia maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
 sistem transfer dana secara elektronik melalui Sistem BI-RTGS, Peserta
 dapat mengenakan biaya yang wajar kepada nasabahnya. Peserta wajib
 mengumumkan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia dan besarnya biaya penggunaan Sistem
 BI-RTGS yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabahnya.
 Pengumuman tersebut dilakukan secara tertulis di setiap kantor Peserta
 pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

 IV. PENUTUP

 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka :
 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/25/DASP tanggal
 17 November 2000 perihal Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank
 Indonesia Real Time Gross Settlement;

 2. Surat…

 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/4/DASP tanggal 1 Maret 2002
 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 2/25/DASP tanggal 17 November 2000 perihal Biaya Dalam
 Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement,
 dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1Oktober 2002.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 MOHAMAD ISHAK
 DIREKTUR AKUNTING
 DAN SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 4/14/DASP|SE-BI/2002 </reg_id>
<reg_title> Biaya Dalam Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement </reg_title>
<set_date> 24 September 2002 </set_date>
<effective_date> 1 Oktober 2002 </effective_date>
<replaced_reg> '4/4/DASP|SE-BI/2002', '2/25/DASP|SE-BI/2000' </replaced_reg>
<related_reg> '3/11/PBI/2001', '2/24/PBI/2000' </related_reg>
"
" No.11/ 26 /DKBU
 Jakarta, 5 Oktober 2009

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 perihal Kredit Usaha Tani

 Sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap ketentuan penyaluran skim

 Kredit Usaha Tani (KUT), maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan
 atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/17/UK tanggal 15 Januari 1999
 perihal Kredit Usaha Tani sebagai berikut :

 1. Ketentuan butir III.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 B. PENARIKAN KEMBALI KLBI
 1. Bank wajib mengembalikan pembayaran pelunasan pokok dan bunga
 KUT yang diterima dari Koperasi/LSM kepada Bank Indonesia.

 2. Pengembalian pembayaran pelunasan pokok dan bunga KUT tersebut
 dilakukan dengan cara :
 a. Bank menyampaikan Laporan Pelunasan KUT sebagaimana
 formulir dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini dan dapat
 disampaikan melalui sarana faksimili atau surat.

 b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat
 diterima oleh Bank Indonesia pada setiap akhir bulan. Dalam hal
 akhir bulan dimaksud jatuh pada hari libur maka laporan harus
 sudah diterima oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.
 c. Atas…

 c. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut,
 Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Bank di Bank
 Indonesia.

 3. Dalam hal pelunasan pokok dan bunga KUT dilaporkan oleh Bank
 melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
 butir 2b, maka atas jumlah pelunasan pokok dan bunga KUT akan
 dikenakan suku bunga deposito tertinggi yang berlaku pada Bank
 yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal diterima pelunasan
 pokok dan bunga KUT oleh Bank sampai dengan tanggal diterimanya
 Laporan Pelunasan KUT tersebut oleh Bank Indonesia.

 4. Tingkat suku bunga deposito tertinggi sebagaimana dimaksud pada
 angka 3 adalah tingkat suku bunga deposito tertinggi pada tanggal
 diterimanya pelunasan pokok dan bunga KUT oleh Bank.

 2. Lampiran 2 diubah menjadi sebagaimana lampiran Surat Edaran ini.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober

 2009.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 RATNA E. AMIATY
 DIREKTUR KREDIT, BPR DAN UMKM

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 11/26/DKBU|SE-BI/2009 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 perihal Kredit Usaha Tani </reg_title>
<set_date> 5 Oktober 2009 </set_date>
<effective_date> 5 Oktober 2009 </effective_date>
<changed_reg> '31/17/UK|SE-BI/1999' </changed_reg>
<related_reg> '31/17/UK|SE-BI/1999' </related_reg>
"
" BANK INDONESIA
 ---------------

 SE No.31/11/UPPB
 Jakarta, 12 November 1998

 SURAT EDARAN
 kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
 ---------------------------------------------------

 ./.
 Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank

 Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas
 Aktiva Produktif.

 Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor

 30/17/UPPB tanggal 27 Februari 1998 perihal Penyisihan Penghapusan Aktiva
 Produktif dinyatakan tidak berlaku.

 Demikian agar Saudara maklum.

 URUSAN PENGATURAN
 PENGEMBANGAN
 PERBANKAN

 DAN

 Erman Munzir
 Kepala Urusan

 UPPB.

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 31/11/UPPB|SE-BI/1998 </reg_id>
<reg_title> Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif </reg_title>
<set_date> 12 November 1998 </set_date>
<replaced_reg> '30/17/UPPB|SE-BI/1998' </replaced_reg>
"
" No. 8/14/DPNP
 Jakarta, 1 Juni 2006

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK DAN NASABAH BANK
 DI INDONESIA

 Perihal: Mediasi Perbankan
 -----------------------

 Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia

 Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601) perlu diatur ketentuan
 pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok
 ketentuan sebagai berikut:

 I. UMUM
 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
 tentang Mediasi Perbankan dan Surat Edaran ini merupakan kelanjutan
 dari pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20
 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP
 tanggal 18 Juli 2005.

 2. Ketentuan Mediasi perbankan selain dimaksudkan untuk membantu
 menjaga reputasi Bank sebagai lembaga intermediasi juga dimaksudkan

 untuk …

 untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa kepada Nasabah,
 khususnya bagi Nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil (UMK), dalam
 hal pengaduan yang mereka ajukan kepada Bank tidak mendapatkan
 hasil penyelesaian yang memuaskan.

 3. Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi perbankan dilakukan secara
 sederhana, murah, cepat dan efisien.

 4. Dengan mempertimbangkan bahwa Nasabah berada pada posisi sebagai
 penerima keputusan atas penyelesaian pengaduan Nasabah oleh Bank,
 maka pengajuan penyelesaian Sengketa kepada pelaksana fungsi
 Mediasi perbankan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan
 Nasabah.

 5. Dalam melaksanakan fungsi Mediasi perbankan, Bank Indonesia tidak
 memberikan keputusan dan atau rekomendasi penyelesaian Sengketa
 kepada Nasabah dan Bank. Dalam hal ini, pelaksanaan Mediasi
 perbankan dilakukan dengan cara memfasilitasi Nasabah dan Bank
 untuk mengkaji kembali pokok permasalahan Sengketa secara mendasar
 agar tercapai Kesepakatan.

 6. Proses Mediasi dapat dilakukan di Kantor Bank Indonesia yang terdekat
 dengan domisili Nasabah.

 7. Pelaksanaan fungsi Mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dilakukan
 sampai dengan akhir tahun 2007 dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh
 lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi
 perbankan.

 II. PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA
 1. Pengajuan penyelesaian Sengketa kepada pelaksana fungsi Mediasi
 perbankan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan
 Nasabah, termasuk lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang
 menjadi Nasabah Bank tersebut.

 2. Sengketa …

 2. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana fungsi
 Mediasi perbankan adalah Sengketa keperdataan yang timbul dari
 transaksi keuangan.

 3.

 Nilai tuntutan finansial dalam Mediasi perbankan diajukan dalam mata
 uang Rupiah dengan batas paling banyak sebesar Rp500.000.000,00
 (lima ratus juta rupiah).

 4. Jumlah maksimum nilai tuntutan finansial sebagaimana dimaksud pada
 angka 3 dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah
 terjadi pada Nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau tidak
 dapat dilaksanakannya transaksi keuangan Nasabah dengan pihak lain,
 dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah untuk
 mendapatkan penyelesaian Sengketa.

 5. Pengajuan penyelesaian Sengketa dilakukan secara tertulis dengan
 format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dengan menyertakan
 dokumen berupa:
 a. fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan Bank
 kepada Nasabah;

 b. fotokopi bukti identitas Nasabah yang masih berlaku;
 c. surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai yang cukup
 bahwa Sengketa yang diajukan tidak sedang

 dalam proses atau

 telah mendapatkan keputusan dari lembaga arbitrase, peradilan,
 atau lembaga Mediasi lainnya dan belum pernah diproses dalam
 Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia;

 d. fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan Sengketa yang
 diajukan; dan

 e. fotokopi surat kuasa, dalam hal pengajuan penyelesaian Sengketa
 dikuasakan.

 Formulir …

 Formulir Pengajuan Penyelesaian Sengketa pada Mediasi perbankan
 disediakan di setiap kantor Bank atau dapat dibuat sendiri oleh Nasabah
 dengan berpedoman pada format sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran 1.

 6. Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 2
 dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dihitung sejak
 tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan Nasabah dari Bank sampai
 dengan tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian Sengketa oleh
 pelaksana fungsi Mediasi perbankan secara langsung dari Nasabah atau
 tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui pos.
 Contoh: apabila tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan Nasabah
 dari Bank kepada Nasabah adalah pada tanggal 5 Juni 2006, maka
 pengajuan penyelesaian Sengketa kepada pelaksana fungsi Mediasi
 perbankan secara langsung dari Nasabah atau tanggal stempel pos
 (apabila disampaikan melalui pos) dilakukan paling lambat pada tanggal
 30 Agustus 2006.

 7. Sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan Nasabah yang
 telah dilakukan oleh Bank sesuai ketentuan penyelesaian pengaduan
 nasabah sebelum tanggal 1 Juni 2006 dapat diajukan kepada pelaksana
 fungsi Mediasi perbankan paling lambat tanggal 30 Juni 2006.
 Contoh: Nasabah yang telah mengajukan pengaduan kepada Bank dan
 mendapatkan surat hasil penyelesaian pengaduan dari Bank pada tanggal
 1 Januari 2006 serta merasa tidak puas dengan hasil penyelesaian
 pengaduan oleh Bank, dapat mengajukan penyelesaian Sengketa kepada
 pelaksana fungsi Mediasi perbankan paling lambat tanggal 30 Juni 2006.

 8. Pengajuan …

 8. Pengajuan penyelesaian Sengketa oleh Nasabah ditujukan kepada
 Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Menara
 Radius Prawiro lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110
 dengan tembusan disampaikan kepada Bank yang bersangkutan.

 9. Pelaksana fungsi Mediasi perbankan dapat menolak pengajuan
 penyelesaian Sengketa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas.

 III. PROSES BERACARA PADA MEDIASI PERBANKAN
 1. Atas dasar pengajuan penyelesaian Sengketa oleh Nasabah, pelaksana
 fungsi Mediasi perbankan dapat melakukan klarifikasi atau meminta
 penjelasan kepada Nasabah dan Bank secara lisan dan atau tertulis.

 2.

 Klarifikasi atau permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 dilakukan dalam rangka meminta informasi mengenai
 permasalahan yang diajukan dan upaya-upaya penyelesaian yang telah
 dilakukan oleh Bank.

 3. Pelaksana fungsi Mediasi perbankan memanggil Nasabah dan Bank
 untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan Mediasi perbankan. Apabila
 Nasabah dan Bank sepakat menggunakan Mediasi perbankan sebagai
 alternatif penyelesaian Sengketa, Nasabah dan Bank
 menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate).

 wajib
 4.

 Perjanjian Mediasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 memuat
 pernyataan kesepakatan Nasabah dan Bank untuk menggunakan Mediasi
 sebagai alternatif penyelesaian Sengketa dan persetujuan untuk patuh
 dan tunduk pada aturan Mediasi.

 5. Aturan Mediasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 memuat kondisi-
 kondisi yang terkait dengan proses Mediasi, yang paling kurang terdiri
 dari hal-hal sebagai berikut:

 a. Nasabah …

 a. Nasabah dan Bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan
 seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok Sengketa
 dalam pelaksanaan Mediasi.

 b. Seluruh informasi dari para pihak yang berkaitan dengan proses
 Mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat
 disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain di luar pihak-pihak
 yang terlibat dalam proses Mediasi, yaitu pihak-pihak selain
 Nasabah, Bank, dan Mediator.

 c. Mediator bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu
 para pihak untuk menghasilkan Kesepakatan.
 d. Kesepakatan yang

 dihasilkan dari proses Mediasi adalah

 Kesepakatan secara sukarela antara Nasabah dengan Bank dan
 bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan Mediator.

 e. Nasabah dan Bank tidak dapat meminta pendapat hukum (legal
 advice) maupun jasa konsultasi hukum (legal counsel) kepada
 Mediator.

 f. Nasabah dan Bank dengan alasan apapun tidak akan mengajukan
 tuntutan hukum terhadap Mediator, pegawai maupun Bank
 Indonesia sebagai pelaksana fungsi Mediasi perbankan, baik atas
 kerugian yang mungkin timbul karena pelaksanaan atau eksekusi
 Akta Kesepakatan, maupun oleh sebab-sebab lain yang terkait
 dengan pelaksanaan Mediasi.

 g. Nasabah dan Bank yang mengikuti proses Mediasi berkehendak
 untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, Nasabah dan
 Bank bersedia :
 1) melakukan proses Mediasi dengan itikad baik;
 2) bersikap koperatif dengan Mediator selama proses Mediasi
 berlangsung; dan

 3) menghadiri …

 3) menghadiri pertemuan Mediasi sesuai dengan tanggal dan
 tempat yang telah disepakati.

 h. Dalam hal proses Mediasi mengalami kebuntuan dalam upaya
 mencapai Kesepakatan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan
 pokok Sengketa, maka Nasabah dan Bank menyetujui tindakan-
 tindakan yang dilakukan Mediator antara lain :
 1) menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai
 tenaga ahli untuk mendukung kelancaran Mediasi; atau

 2) menangguhkan proses Mediasi sementara dengan tidak
 melampaui batas waktu proses Mediasi; atau
 3) menghentikan proses Mediasi.

 i. Dalam hal Nasabah dan atau Bank melakukan upaya lanjutan
 penyelesaian Sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan,
 Nasabah dan Bank sepakat untuk:
 1) tidak melibatkan Mediator maupun Bank

 Indonesia

 sebagai pelaksana fungsi Mediasi perbankan untuk
 memberi kesaksian dalam pelaksanaan arbitrase atau
 peradilan dimaksud;

 2) tidak meminta Mediator maupun Bank
 Indonesia

 menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen Mediasi
 yang ditatausahakan Bank Indonesia, baik berupa catatan,
 laporan, risalah, laporan proses Mediasi dan atau berkas
 lainnya yang terkait dengan proses Mediasi.

 j. Dalam hal Nasabah dan Bank berinisiatif untuk menghadirkan
 narasumber atau tenaga ahli tertentu, maka Nasabah dan Bank
 sepakat untuk menanggung biaya narasumber atau tenaga ahli
 dimaksud.

 k. Proses …

 k. Proses Mediasi berakhir dalam hal:
 1) tercapainya kesepakatan;
 2) berakhirnya jangka waktu Mediasi;
 3) terjadi kebuntuan yang mengakibatkan dihentikannya
 proses Mediasi;

 4) Nasabah menyatakan mengundurkan diri
 Mediasi; atau

 dari
 proses

 5) salah satu pihak tidak mentaati perjanjian Mediasi
 (agreement to mediate).

 6. Dalam pelaksanaan proses Mediasi, baik Nasabah maupun Bank dapat
 memberikan kuasa kepada pihak lain yang bertindak untuk dan atas
 nama Nasabah atau Bank. Dalam hal ini pihak yang menerima kuasa
 dapat berupa perseorangan, lembaga, atau badan hukum.

 7. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas harus
 dilakukan dengan surat kuasa khusus tanpa hak substitusi, bermaterai
 cukup, dan paling kurang mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 a. identitas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan
 menyebutkan dasar kewenangannya; dan

 b. pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengikuti
 proses Mediasi sesuai dengan aturan Mediasi, termasuk
 pengambilan keputusan berupa kesepakatan.

 Pemberian kuasa dapat pula mencakup kewenangan untuk
 menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan proses Mediasi,
 antara lain perjanjian Mediasi (agreement to mediate) dan Akta
 Kesepakatan.

 8. Proses …

 8. Proses Mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
 puluh) hari kerja yang

 menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) sampai
 dengan penandatanganan Akta Kesepakatan.

 9. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diperpanjang
 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan
 Kesepakatan Nasabah dan Bank yang dituangkan secara tertulis.

 10. Kesepakatan tertulis mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan proses
 Mediasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 mencantumkan secara
 jelas alasan dilakukannya perpanjangan waktu, antara lain untuk
 menghadirkan narasumber tertentu yang memiliki keahlian dan
 kompetensi sesuai masalah yang disengketakan.
 Perpanjangan waktu dimaksud dapat dilakukan sepanjang memenuhi
 persyaratan :
 a. Para pihak memiliki itikad baik dengan mematuhi aturan Mediasi
 dan perjanjian Mediasi (agreement to mediate); dan

 b. Jangka waktu proses Mediasi hampir berakhir, namun menurut
 penilaian Mediator masih terdapat prospek untuk tercapai
 Kesepakatan.

 11. Kesepakatan yang diperoleh dari proses Mediasi dituangkan dalam suatu
 Akta Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan
 Bank.

 Yang dimaksud dengan bersifat final adalah Sengketa tersebut tidak
 dapat diajukan untuk dilakukan proses Mediasi ulang pada pelaksana
 fungsi Mediasi perbankan. Yang dimaksud dengan mengikat adalah
 Kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi Nasabah dan Bank
 yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

 dihitung sejak Nasabah dan Bank

 IV. PUBLIKASI …

 IV. PUBLIKASI MEDIASI PERBANKAN
 1. Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian
 sengketa melalui Mediasi perbankan kepada Nasabah dengan cara:
 a. menyediakan informasi dalam bentuk leaflet, booklet, poster
 dan/atau bentuk publikasi lainnya, termasuk website bank. Leaflet,
 booklet, dan/atau poster disediakan di setiap kantor Bank pada
 lokasi yang mudah diakses oleh Nasabah; dan

 2.

 b. menyampaikan leaflet yang memuat informasi mengenai Mediasi
 perbankan kepada Nasabah. Penyampaian leaflet tersebut
 dilakukan bersama-sama dengan pengiriman dan/atau penyampaian
 surat hasil penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari
 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/24/DPNP tanggal
 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 Informasi sebagaimana dimaksud

 pada angka 1 yang wajib

 dipublikasikan oleh Bank paling kurang memuat:
 a. prosedur yang harus ditempuh Nasabah untuk dapat mengajukan
 penyelesaian Sengketa;

 b. persyaratan pengajuan penyelesaian Sengketa;
 c. batas waktu pengajuan penyelesaian Sengketa;
 d. nilai tuntutan finansial maksimal untuk setiap Sengketa, yaitu
 berupa kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi
 kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya
 transaksi keuangan Nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-
 biaya yang telah dikeluarkan Nasabah untuk menyelesaikan
 Sengketa; dan

 e. cakupan nilai tuntutan finansial tidak termasuk nilai kerugian
 immateriil.

 3. Penyediaan …

 3. Penyediaan informasi dalam bentuk leaflet, booklet dan atau poster di
 setiap kantor Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
 paling lambat tanggal 1 September 2006.

 V. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak
 tanggal 1 Juni 2006.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 MAMAN H. SOMANTRI
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 8/14/DPNP|SE-BI/2006 </reg_id>
<reg_title> Mediasi Perbankan </reg_title>
<set_date> 1 Juni 2006 </set_date>
<effective_date> 1 Juni 2006 </effective_date>
<related_reg> '8/5/PBI/2006' </related_reg>
"
" No.9/17/DPbS
 Jakarta, 8 Agustus 2007

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran No.7/13/DPbS tentang Laporan
 Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

 Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 7/9/PBI/2005 tanggal 25 Januari 2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan
 Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478) dan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4650) dan telah dikeluarkannya beberapa fatwa tentang produk
 baru perbankan syariah, perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 7/13/DPbS tanggal 11 April 2005 perihal Laporan Bulanan
 Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai berikut :
 1. Ketentuan angka I. UMUM butir 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 2. Dalam penyusunan Laporan Bulanan, BPRS berpedoman pada ketentuan
 dalam buku Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
 Syariah Tahun 2007.

 2. Ketentuan angka III. FORMAT LAPORAN BULANAN DAN TATA CARA
 PELAPORAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

 III. FORMAT …

 III. FORMAT LAPORAN BULANAN DAN TATA CARA PELAPORAN
 1. Format Laporan Bulanan BPRS dan tata cara pelaporan diatur dalam
 Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
 Tahun 2007 yang merupakan lampiran dari Surat Edaran ini.

 2. Prosedur pengoperasian aplikasi komputerisasi Laporan Bulanan BPRS
 diatur dalam Buku Petunjuk Teknis Aplikasi Data Entry dan Petunjuk
 Teknis Aplikasi Web Bank Perkreditan Rakyat Syariah Versi Tahun 2007
 yang merupakan lampiran dari Surat Edaran ini.

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember
 2007.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 SITI Ch. FADJRIJAH
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 9/17/DPbS|SE-BI/2007 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Atas Surat Edaran No.7/13/DPbS tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah </reg_title>
<set_date> 8 Agustus 2007 </set_date>
<effective_date> 1 Desember 2007 </effective_date>
<changed_reg> '7/13/DPbS|SE-BI/2005' </changed_reg>
<related_reg> '7/13/DPbS|SE-BI/2005', '8/24/PBI/2006', '7/9/PBI/2005' </related_reg>
"
" No.13/ 11 /DPbS
 Jakarta, 13 April 2011

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal: Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat
 Syariah.

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan
 Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5206) perlu mengatur
 kembali ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai berikut:

 I. UMUM
 1. Sejalan dengan berkembangnya usaha, BPRS perlu menjaga
 kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan
 dan efektivitas BPRS dalam mengelola risiko kredit dan
 meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.

 2. Pengembangan industri perbankan syariah perlu didukung antara lain
 dengan perangkat penilaian kualitas aktiva yang lebih
 menggambarkan karakteristik usaha nasabah yang dibiayai dan produk
 yang ditawarkan BPRS.

 II. PENILAIAN ...

 2

 II. PENILAIAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DALAM BENTUK
 PEMBIAYAAN
 1. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan
 menjadi 4 (empat) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan,
 dan Macet.

 2. Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan
 dilakukan berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan
 membayar kewajiban oleh nasabah serta kelengkapan dokumentasi
 dan ketersediaan informasi yang terkait dengan Pembiayaan.

 3. Penilaian terhadap ketepatan dan/atau kemampuan membayar
 kewajiban oleh nasabah serta kelengkapan dokumentasi dan
 ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur penilaian sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 4. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih parameter dari unsur–unsur
 penilaian yang menunjukkan kualitas yang berbeda untuk 1 (satu)
 rekening maka penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk
 Pembiayaan menggunakan penilaian yang paling rendah.

 III. PENUTUP
 Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat

 Edaran Bank Indonesia Nomor 8/24/DPbS tanggal 20 Oktober 2006 perihal
 Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan
 Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal ditetapkan.

 Agar ...

 3

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HALIM ALAMSYAH
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 13/11/DPbS|SE-BI/2011 </reg_id>
<reg_title> Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. </reg_title>
<set_date> 13 April 2011 </set_date>
<effective_date> 13 April 2011 </effective_date>
<replaced_reg> '8/24/DPbS|SE-BI/2006' </replaced_reg>
<related_reg> '13/14/PBI/2011' </related_reg>
"
" No.13/12/DPU
 Jakarta, 29 April 2011

 SURAT EDARAN

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU
 tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah

 Dalam rangka meningkatkan layanan penukaran uang rupiah rusak dan

 menyempurnakan pedoman mengenai uang rupiah rusak yang tidak
 mendapatkan penggantian dari Bank Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal
 Penukaran Uang Rupiah, sebagai berikut:

 1. Ketentuan butir VI.2 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
 2. Kerusakan Uang diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda
 kerusakan fisik Uang meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan
 unsur kesengajaan, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat
 tajam atau alat lainnya, benang pengaman hilang seluruhnya atau
 sebagian karena dirusak, dan/atau jumlah Uang yang ditukarkan relatif
 banyak dengan pola kerusakan yang sama.

 2. Di antara ...

 2

 2. Di antara bab VII dan bab VIII disisipkan 1 (satu) bab yaitu bab VIIA, yang
 berbunyi sebagai berikut:
 VIIA. UANG RUSAK YANG TIDAK MENDAPAT PENGGANTIAN
 1. Bank Indonesia mengembalikan Uang Rusak yang tidak
 mendapat penggantian kepada masyarakat pemilik Uang Rusak.

 2. Bank Indonesia memberikan tanda pada Uang Rusak yang tidak
 mendapat penggantian dengan mencantumkan frasa “TIDAK
 DIGANTI” atau tanda lainnya sebelum dikembalikan kepada
 pemilik Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada angka 1.

 3. Bank Indonesia dapat menahan Uang Rusak yang tidak
 mendapat penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 2
 untuk selanjutnya dimusnahkan, sepanjang mendapat
 persetujuan dari pemilik Uang Rusak dimaksud.

 4. Dalam hal pemilik Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada
 angka 3 menyetujui Uang Rusak miliknya dimusnahkan oleh
 Bank Indonesia, pemilik Uang Rusak dimaksud menandatangani
 surat pernyataan yang antara lain berisi persetujuan bahwa Uang
 Rusak miliknya dimusnahkan oleh Bank Indonesia.

 Ketentuan ...

 3

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2011.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 MOKHAMMAD DAKHLAN
 DIREKTUR PENGEDARAN UANG

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 13/12/DPU|SE-BI/2011 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah </reg_title>
<set_date> 29 April 2011 </set_date>
<effective_date> 16 Mei 2011 </effective_date>
<changed_reg> '10/8/DPU|SE-BI/2008' </changed_reg>
<related_reg> '10/8/DPU|SE-BI/2008' </related_reg>
"
" No. 12/ 15 /DKBU
 J a k a r t a , 1 1 J u n i 2 0 1 0
 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan
 Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

 Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun

 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4866), Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006
 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4646), Surat Edaran Nomor 11/37/DKBU
 perihal Penetapan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan
 Rakyat, dan Surat Edaran Nomor 12/14/DKBU perihal Pelaksanaan Pedoman
 Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, serta dalam rangka meningkatkan
 transparansi informasi keuangan kegiatan usaha Bank Perkreditan
 Rakyat, dipandang perlu untuk

 melakukan ...

 melakukan perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR
 tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.8/29/DPBPR tanggal 12
 Desember 2006 sebagai berikut :
 1. Seluruh lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal
 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.8/29/DPBPR tanggal 12
 Desember 2006 diubah menjadi sebagaimana lampiran Surat Edaran ini.

 2. Ketentuan dalam butir VI angka 1.a. diubah menjadi sebagai berikut :
 “Direktorat Kredit, BPR dan UMKM cq. Bagian Informasi, Dokumentasi
 dan Administrasi (IDAd), Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR
 pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten,
 Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.”
 BPR wajib menyampaikan Laporan Bulanan dengan berpedoman pada

 Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan dan Petunjuk Teknis Aplikasi
 Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana lampiran Surat
 Edaran ini sejak periode laporan bulan Oktober 2010 yang disampaikan pada
 bulan November 2010.
 Dalam rangka persiapan penyampaian laporan bulanan untuk periode

 bulan Oktober 2010, BPR melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan
 untuk periode laporan Juli, Agustus dan September 2010 yang disampaikan
 paling lambat pada akhir bulan berikutnya, dengan berpedoman pada Pedoman
 Penyusunan Laporan Bulanan dan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala
 Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 BPR ...

 BPR tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai
 dengan Surat Edaran Nomor 8/7/DPBPR Tahun 2006 sebagaimana telah

 diubah dengan Surat Edaran Nomor 8/29/DPBPR Tahun 2006 perihal Laporan
 Bulanan Bank Perkreditan Rakyat untuk laporan periode bulan Juli, Agustus,
 dan September 2010.
 Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor 8/29/DPBPR

 Tahun 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank
 Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak periode laporan
 bulan Oktober 2010.
 Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Juni 2010.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 RATNA E. AMIATY
 DIREKTUR KREDIT, BPR dan UMKM

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 12/15/DKBU|SE-BI/2010 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat </reg_title>
<set_date> 11 Juni 2010 </set_date>
<effective_date> 11 Juni 2010 </effective_date>
<changed_reg> '8/7/DPBPR|SE-BI/2006' </changed_reg>
<extension_of> '8/29/DPBPR|SE-BI/2006' </extension_of>
<replaced_reg> '8/29/DPBPR|SE-BI/2006 | terhitung sejak periode laporan bulan Oktober 2010' </replaced_reg>
<related_reg> '12/14/DKBU|SE-BI', '20/UU/2008', '8/20/PBI/2006', '11/37/DKBU|SE-BI', '8/7/DPBPR|SE-BI/2006', '8/29/DPBPR|SE-BI/2006' </related_reg>
"
" No.11/ 22 /DPM
 Jakarta, 12 Agustus 2009

 SURAT EDARAN
 Kepada

 BANK, PERUSAHAAN EFEK, DEALER UTAMA
 DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

 Perihal : Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah
 Negara

 Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 10/13/PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat
 Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888), Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 perihal Bank Indonesia-
 Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4809), Keputusan

 Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tanggal 15

 Agustus 2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha,
 Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam
 Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tanggal 2
 Februari 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di
 Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang, dipandang perlu mengatur tata
 cara lelang dan penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara dalam surat edaran
 sebagai berikut:

 2

 I. KETENTUAN UMUM
 Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :
 1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat
 disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan
 berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas
 bagian penyertaan terhadap aset SBSN.

 2. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara
 Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas)
 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

 3. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12
 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara
 diskonto.

 4. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh :
 a. Peserta lelang, Bank Indonesia, dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan,
 dalam hal lelang SBSN Jangka Pendek; atau

 b. Peserta lelang dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal lelang
 SBSN Jangka Panjang,
 cara mengajukan

 dengan
 Penawaran
 Penawaran Pembelian Non-Kompetitif

 Pembelian Kompetitif dan/atau
 dalam suatu

 penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui
 sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN.

 5. Peserta Lelang adalah bank, perusahaan efek, dan anggota dealer utama yang
 ditunjuk Menteri Keuangan sebagai peserta Lelang SBSN di pasar perdana
 dalam negeri.

 6. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Bank Umum Syariah dan Unit
 Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21
 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

 periode waktu

 3

 7. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

 tentang
 melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.

 8. Dealer Utama adalah Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
 Menteri Keuangan tentang Sistem Dealer Utama.

 9. Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan
 yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
 hukum, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.

 10. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut LPS adalah lembaga
 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin
 Simpanan.

 11. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk
 pertama kali.

 12. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBSN yang telah dijual di
 Pasar Perdana.

 13. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan
 penawaran pembelian dengan mencantumkan :
 a. volume dan tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar, dalam
 hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan tetap (fixed coupon) atau
 pembayaran imbalan secara diskonto; atau

 b. volume dan harga (price) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang
 SBSN dengan imbalan mengambang (floating coupon).

 14. Penawaran Pembelian Non-Kompetitif (Non-Competitive Bidding) adalah
 pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan :
 a. volume tanpa tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar, dalam
 hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan tetap (fixed coupon) atau
 pembayaran imbalan secara diskonto; atau

 b. volume tanpa harga (price) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang
 SBSN dengan pembayaran imbalan mengambang (floating coupon).

 Pasar Modal, yang

 4

 15. Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya
 disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik
 antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang
 penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

 16. Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya
 disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk
 penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan
 terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan
 Sistem BI-RTGS.

 17. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan
 yang disusun dan disampaikan oleh Bank pelapor secara harian kepada Bank
 Indonesia.

 18. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian,
 yang memenuhi persyaratan dan disetujui Bank Indonesia melakukan fungsi
 penatausahaan surat berharga termasuk SBSN untuk kepentingan nasabah.

 19. Harga Beragam (Multiple Price) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-
 masing pemenang Lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran yang
 diajukannya.

 20. Harga Seragam (Uniform Price) adalah tingkat harga yang sama yang
 dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang SBSN.

 21. Harga Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Price) adalah harga yang
 dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume
 SBSN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SBSN yang terjual.

 22. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau marjin,
 atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang
 diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode
 SBSN.

 23. Imbal Hasil (yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam
 persentase per tahun.

 5

 24. Nilai Nominal adalah nilai SBSN atas nama Bank dan/atau Sub-Registry
 yang tercatat dalam BI-SSSS.

 25. Hari Kerja adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan
 oleh Bank Indonesia.

 II. TATA CARA LELANG SBSN DI PASAR PERDANA

 A. Ketentuan dan Persyaratan
 1. Setiap Pihak dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang
 SBSN.

 2. Pembelian SBSN secara lelang di Pasar Perdana oleh Pihak selain Bank
 Indonesia dan LPS dilakukan melalui Peserta Lelang.

 3. Bank Indonesia dapat membeli SBSN di Pasar Perdana hanya untuk
 SBSN Jangka Pendek.

 4. Pembelian SBSN Jangka Pendek oleh Bank Indonesia hanya untuk dan
 atas nama dirinya sendiri.

 5. LPS dapat membeli SBSN di Pasar Perdana untuk SBSN Jangka Pendek
 maupun SBSN Jangka Panjang.

 6. Pembelian SBSN oleh LPS hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri.
 7. Pihak selain Bank Indonesia dapat membeli di Pasar Perdana untuk
 SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang.

 8. Pihak selain Bank Indonesia dan LPS menyampaikan penawaran
 pembelian SBSN melalui Peserta Lelang kepada Bank Indonesia sebagai
 agen lelang.

 9. Pihak selain Bank Indonesia dan LPS menyampaikan penawaran
 pembelian SBSN untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau pihak lain.

 10. Penawaran pembelian SBSN dapat dilakukan dengan cara Penawaran
 Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran
 Pembelian Non-Kompetitif (Non-Competitive Bidding).

 6

 11. Bank Indonesia dan LPS hanya dapat menyampaikan Penawaran
 Pembelian Non-Kompetitif.

 12. Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk
 dan atas nama diri sendiri dan/atau melalui Peserta Lelang lain, hanya
 dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif.

 13. Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk
 dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS menyampaikan
 penawarannya dengan cara :
 a. Penawaran Pembelian Kompetitif, dalam hal penawaran pembelian
 SBSN Jangka Pendek; dan

 b. Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian
 Non-Kompetitif, dalam hal penawaran pembelian SBSN Jangka
 Panjang.

 14. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SBSN
 adalah BI-SSSS.

 15. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SBSN melalui Peserta
 Lelang maka

 Maksimum Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari bagi
 Peserta Lelang SBSN yang ditunjuk.

 16. Peserta Lelang selain Bank yang mengajukan penawaran Lelang SBSN
 harus menunjuk Sub-Registry untuk melakukan setelmen dan
 penatausahaan hasil Lelang SBSN.

 17. Sub-Registry sebagaimana dimaksud pada angka 16, harus menetapkan
 Batas Maksimum Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari
 bagi Peserta Lelang untuk kepentingan nasabah Sub-Registry.

 18. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBSN paling lambat 1
 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang melalui BI-SSSS,
 LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

 Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas

 7

 19. Pengumuman rencana Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada angka
 18 paling kurang memuat :
 a. jenis dan seri;
 b. Peserta Lelang;
 c. waktu pelaksanaan lelang;
 d. jumlah indikatif yang ditawarkan;
 e. jangka waktu;
 f. tanggal penerbitan;
 g. tanggal setelmen;
 h. tanggal jatuh waktu;
 i. jenis mata uang; dan
 j. waktu pengumuman hasil lelang.

 B. Pelaksanaan Lelang
 1. Penawaran Lelang SBSN dilakukan dari pukul 10.00 WIB sampai
 dengan pukul 12.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri
 Keuangan cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

 2. Penawaran volume dan tingkat Imbal Hasil (yield) atau harga (price)
 dalam Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-
 Kompetitif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. penawaran volume paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp
 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan
 kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah); dan/atau
 b. penawaran tingkat Imbal Hasil (yield) diajukan dengan kelipatan 1/32
 (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (tiga ribu seratus dua puluh
 lima per seratus ribu) untuk Imbalan tetap (fixed coupon) dan SBSN
 tanpa kupon (zero coupon bond), sedangkan penawaran harga (price)
 diajukan dengan kelipatan 0,05% (lima per sepuluh ribu) untuk
 Imbalan mengambang (floating coupon).

 8

 3. Peserta Lelang, LPS dan/atau Bank Indonesia bertanggung jawab atas
 kebenaran data penawaran pembelian SBSN.

 4. Peserta Lelang, LPS dan/atau Bank Indonesia yang telah mengajukan
 penawaran tidak dapat membatalkan penawarannya.

 C. Penentuan Pemenang Lelang
 1. Menteri Keuangan menetapkan hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana
 yang mencakup Nilai Nominal yang dimenangkan, tingkat Imbalan
 dan/atau diskonto, serta jenis dan nilai aset SBSN pada tanggal
 pelaksanaan lelang.

 2. Penetapan
 hasil Lelang SBSN oleh Menteri Keuangan berupa

 penerimaan seluruh atau sebagian, atau penolakan seluruh penawaran
 Lelang SBSN yang masuk.

 3. Penetapan harga SBSN bagi pemenang lelang dengan Penawaran
 Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dilakukan dengan metode
 Harga Beragam (Multiple Price) atau dengan metode Harga Seragam
 (Uniform Price).

 4. Penetapan harga SBSN bagi pemenang lelang dengan Penawaran
 Pembelian Non-Kompetitif

 (Non-Competitive Bidding) dilakukan

 berdasarkan Harga Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Price) dari
 hasil lelang Penawaran Pembelian Kompetitif.

 D. Pengumuman Hasil Lelang
 1. Berdasarkan penetapan hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana dari
 Menteri Keuangan, Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SBSN
 melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank
 Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SBSN.

 2. Pengumuman hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1
 paling kurang memuat Nilai Nominal secara keseluruhan yang

 9

 dimenangkan dan rata-rata tertimbang tingkat Imbalan dan/atau
 diskonto.

 3. Bank Indonesia menyampaikan hasil Lelang SBSN kepada masing-
 masing Peserta Lelang melalui BI-SSSS paling kurang memuat nama
 pemenang, Nilai Nominal yang dimenangkan dan tingkat Imbalan
 dan/atau diskonto.

 4. Dalam hal Menteri Keuangan menolak seluruh penawaran pembelian
 Lelang SBSN, Bank Indonesia mengumumkan penolakan dimaksud
 melalui BI-SSSS, LHBU dan sarana lain yang ditetapkan Bank
 Indonesia.

 III. TATA CARA PENATAUSAHAAN SBSN
 A. Setelmen Hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana
 Bank Indonesia melakukan setelmen hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana
 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Setelmen hasil Lelang SBSN di Pasar Perdana

 dilakukan dengan

 ketentuan sebagai berikut :
 a. Setelmen hasil Lelang SBSN Jangka Pendek dilakukan paling lambat
 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2);dan

 b. Setelmen hasil Lelang SBSN Jangka Panjang dilakukan paling lambat
 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+5).

 2. Dalam pelaksanaan setelmen hasil Lelang SBSN atas nama nasabah,
 Sub-Registry harus menunjuk Bank pembayar yang memiliki rekening
 giro rupiah di Sistem BI-RTGS untuk pelaksanaan setelmen dana.

 3. Berdasarkan hasil pemenang Lelang SBSN yang ditetapkan oleh Menteri
 Keuangan, Bank Indonesia melakukan setelmen hasil pemenang Lelang
 SBSN.

 10

 4. Berdasarkan setelmen hasil pemenang Lelang SBSN sebagaimana
 dimaksud

 pada
 penerbitan SBSN.

 5. Pencatatan penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 4,
 dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang
 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 6. Setelmen hasil pemenang Lelang SBSN sebagaimana dimaksud pada
 angka 4 dilakukan sebagai berikut :
 a. Setelmen Dana
 Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet
 rekening giro rupiah milik Bank dan/atau Bank pembayar yang
 ditunjuk Sub-Registry di Bank Indonesia, serta mengkredit rekening
 giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar nilai setelmen.

 b. Setelmen SBSN
 Setelmen SBSN dilakukan dengan mengkredit

 rekening
 surat

 berharga Peserta BI-SSSS di Central Registry sebesar total Nilai
 Nominal SBSN yang dimenangkan.

 7. Bank dan Bank pembayar yang ditunjuk Sub-Registry harus menjamin
 kecukupan dana pada

 rekening giro rupiah Bank dan/atau Bank

 pembayar di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen hasil lelang
 SBSN.

 8. Dalam hal kecukupan dana sebagaimana dimaksud pada angka 7 sampai
 dengan batas waktu setelmen dana di Sistem BI-RTGS (cut-off warning)
 tidak

 dipenuhi maka setelmen transaksi hasil
 Lelang SBSN yang

 dilakukan melalui Bank dan/atau Bank pembayar tersebut dinyatakan
 gagal.

 9. Setelah pelaksanaan setelmen SBSN sebagaimana dimaksud pada angka
 6 huruf b, pada hari yang sama Sub-Registry wajib mencatat kepemilikan

 angka 3, Bank Indonesia melakukan pencatatan

 11

 SBSN atas nama nasabah pemenang SBSN secara individual pada sistem
 Sub-Registry.

 B. Pembayaran Imbalan SBSN dan/atau Nilai Nominal SBSN
 1. Bank Indonesia melakukan pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal
 SBSN berdasarkan posisi kepemilikan SBSN yang tercatat di BI-SSSS
 pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran
 Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN (T-2).

 2. Pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau pada
 hari kerja berikutnya apabila tanggal jatuh waktu bertepatan dengan hari
 libur dengan mendebet rekening giro rupiah milik Pemerintah di Bank
 Indonesia dan mengkredit rekening giro rupiah milik Bank dan/atau Bank
 pembayar yang ditunjuk Sub-Registry di Bank Indonesia sebesar Imbalan
 dan/atau Nilai Nominal SBSN.

 3. Pada hari yang sama dengan hari pembayaran Imbalan dan/atau Nilai
 Nominal SBSN oleh Bank Indonesia, Sub-Registry wajib meneruskan
 pembayaran Imbalan dan/atau Nilai Nominal SBSN kepada investor yang
 tercatat di Sub-Registry.

 C. Transaksi SBSN di Pasar Sekunder
 1. Transaksi SBSN yang dilakukan di Pasar Sekunder antara lain transaksi
 jual putus (outright), transaksi penjualan dengan janji untuk membeli
 kembali (repurchase agreement atau repo), transaksi penjaminan SBSN
 (agunan), atau transaksi peminjaman SBSN dengan jaminan surat
 berharga lainnya (securities lending borrowing).

 12

 2. Prosedur setelmen transaksi SBSN di pasar sekunder sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai BI-SSSS yang berlaku.

 IV. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal

 12 Agustus 2009.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran

 ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HENDAR
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 11/22/DPM|SE-BI/2009 </reg_id>
<reg_title> Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara </reg_title>
<set_date> 12 Agustus 2009 </set_date>
<effective_date> 12 Agustus 2009 </effective_date>
<related_reg> '10/13/PBI/2008', '11/PMK.08/2009|PER-MENKEU/2009', '10/2/PBI/2008', '215/KMK.08/2008|KEP-MENKEU/2008' </related_reg>
"
" No.17/16/DPM
 Jakarta, 12 Juni 2015

 S U R A T E D A R A N

 Kepada

 SEMUA BANK UMUM DEVISA
 DI INDONESIA

 Perihal

 : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 16/15/DPM perihal Transaksi Valuta Asing terhadap
 Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara
 Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5582), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 17/7/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
 antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2015 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5702), yang selanjutnya disebut PBI, perlu dilakukan perubahan
 atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM tanggal 17
 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara
 Bank dengan Pihak Asing, sebagai berikut:

 1. Ketentuan butir I.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan
 yang bersifat nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 angka 4 huruf c PBI antara lain ASEAN Secretary, World Bank,
 Asian Development Bank, dan lembaga asing lainnya yang

 memenuhi ...

 2

 memenuhi kriteria sebagai lembaga multilateral yang bersifat
 nirlaba.

 2. Ketentuan butir I.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap
 Rupiah kepada Pihak Asing sebagaimana dimaksud di dalam
 Pasal 2 ayat (2) huruf f PBI antara lain dilakukan melalui
 seminar, workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan
 sejenis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
 nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah.

 3. Ketentuan butir I.11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 11. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah atas investasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PBI, diatur sebagai
 berikut:
 a. Dalam hal Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif
 Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa realisasi investasi:
 1)

 telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk
 penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud;

 2) nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi
 investasi yang tercantum dalam dokumen Underlying
 Transaksi; dan

 3)

 jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka
 waktu Underlying Transaksi.

 b. Untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 atas investasi yang masih dalam proses:
 1)

 telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana
 investasi dimaksud;

 2) Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai
 investor atas investasi dimaksud;

 3) nilai ...

 3

 3) nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar nilai rencana investasi yang
 tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi; dan

 4)

 jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka
 waktu Underlying Transaksi.

 Contoh 1:

 Pihak Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan
 menyelenggarakan Initial Public Offering (IPO) saham PT JKL
 dengan tanggal penawaran 17 sampai dengan 21 November
 2014 dan tanggal penyetoran dana tunai 25 November
 2014.

 Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan
 untuk membuktikan komitmen berupa jaminan aset saham
 yang tercatat pada underwriter IPO atau penyetoran dana
 Rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan.
 Berdasarkan informasi IPO tersebut, pada tanggal 21
 November 2014 Pihak Asing memasukkan penawaran
 saham PT JKL sebesar Rp250.000.000,00. Selanjutnya
 pada tanggal 22 November 2014, Pihak Asing melakukan
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan
 Bank yaitu transaksi forward jual USD/IDR Bank kepada
 Pihak Asing sebesar Rp250.000.000,00 dengan tujuan
 Pihak Asing dapat memperoleh dana Rupiah pada tanggal
 25 November 2014 untuk keperluan penyetoran dana pada
 underwriter IPO. Dalam hal ini, Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah dilakukan pada tanggal 22
 November 2014 dengan tanggal jatuh waktu 25 November
 2014, dimana tanggal jatuh waktu tersebut merupakan
 tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut.
 Contoh 2:
 Pihak Asing melakukan pembelian Obligasi Negara tenor 5
 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal

 transaksi ...

 4

 transaksi 10 November 2014 dengan tanggal setelmen
 pembelian Obligasi Negara pada 13 November 2014 dan
 akan dimiliki sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.
 Atas kepemilikan Obligasi Negara tersebut, Pihak Asing
 berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta
 Asing Terhadap Rupiah. Bank dapat memenuhi kebutuhan
 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah Pihak
 Asing atas pembelian Obligasi Negara tersebut melalui
 transaksi swap jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing
 (Bank beli USD/IDR pada first leg dan jual USD/IDR pada
 second leg) sebesar Rp150.000.000,00. Dalam hal ini,
 transaksi dapat dilakukan pada tanggal 11 November 2014
 dengan tanggal valuta (first leg) pada 13 November 2014
 dan tanggal jatuh waktu (second leg) pada 10 Desember
 2014 yang akan digunakan untuk repatriasi. Dana Rupiah
 yang diperoleh pada tanggal 13 November 2014
 dipergunakan untuk melakukan setelmen Obligasi Negara
 tersebut.

 4. Ketentuan butir I.12 dihapus.
 5. Ketentuan butir I.13 dihapus.
 6. Ketentuan butir I.14 dihapus.
 7. Ketentuan butir I.15 dihapus.
 8. Ketentuan butir I.16 dihapus.
 9. Ketentuan butir I.17 dihapus.
 10. Ketentuan butir I.18 dihapus.
 11. Ketentuan butir I.19 dihapus.
 12. Ketentuan butir III.17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 17. Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 memiliki Underlying Transaksi yang memiliki jatuh waktu
 kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi,
 dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung

 Transaksi ...

 5

 Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah wajib diterima
 oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.

 13. Ketentuan butir III.18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 18. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi dan dokumen
 pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah
 paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar
 Amerika Serikat) yang akan diselesaikan secara netting, wajib
 diterima oleh Bank paling lambat:
 a. pada tanggal valuta, dalam hal perpanjangan transaksi (roll
 over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination),
 dan pengakhiran transaksi (unwind) dilakukan melalui
 Transaksi Spot;

 b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal
 perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian
 transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi
 (unwind) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah; atau

 c. pada tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan
 transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi
 (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind)
 dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing
 Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5
 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
 Contoh:
 Pihak Asing melakukan transaksi forward beli USD/IDR
 sebesar USD800,000.00 pada tanggal 19 November 2014
 dengan tenor 1 (satu) bulan (jatuh waktu tanggal 19
 Desember 2014) dan tidak wajib menyampaikan dokumen
 Underlying Transaksi. Pada tanggal 16 Desember 2014,
 Pihak Asing bermaksud untuk melakukan unwind transaksi
 dan diselesaikan secara netting melalui transaksi forward
 jual 3 hari (jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu

 forward ...

 6

 forward awal yaitu tanggal 19 Desember 2014). Bank wajib
 memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen
 Underlying Transaksi atas forward beli USD/IDR sebesar
 USD800,000.00 dan dokumen pendukung paling lambat
 pada tanggal jatuh waktu transaksi forward yaitu 19
 Desember 2014. Dalam hal Bank tidak menerima dokumen
 Underlying Transaksi dan dokumen pendukung dari Pihak
 Asing, penyelesaian transaksi forward beli dan forward jual
 dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

 14. Ketentuan butir III.23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 23. Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, Bank dapat:
 a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut
 kepada Indonesia Foreign Exchange Market Committee
 (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia;
 atau

 b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia cq.
 Pusat Program Transformasi Bank Indonesia–Program
 Pendalaman Pasar Keuangan.

 15. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 16. Menambah 1 (satu) lampiran tentang Contoh Pernyataan Tertulis
 yang Authenticated mengenai Rencana Pembelian Surat Berharga
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 Surat ...

 7

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni
 2015.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 MIRZA ADITYASWARA
 DEPUTI GUBERNUR SENIOR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 17/16/DPM|SE-BI/2015 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/15/DPM perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing </reg_title>
<set_date> 12 Juni 2015 </set_date>
<effective_date> 12 Juni 2015 </effective_date>
<changed_reg> '16/15/DPM|SE-BI/2014' </changed_reg>
<related_reg> '17/7/PBI/2015', '16/15/DPM|SE-BI/2014', '16/17/PBI/2014' </related_reg>
"
" No. 10/10/DASP
 Jakarta, 5 Maret 2008

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 PESERTA SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
 DI INDONESIA

 Perihal : Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross
 Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada
 Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS

 Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time
 Gross Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820), perlu diatur lebih
 lanjut mengenai tata cara pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real
 Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka memberikan perlindungan
 kepada nasabah Peserta Sistem BI-RTGS sebagai berikut:
 A. Ketentuan Umum
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:
 1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya
 disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik
 antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan
 secara seketika per transaksi secara individual.

 2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut
 Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan
 Sistem Pembayaran (DASP).

 3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank
 dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan
 oleh Penyelenggara, serta Bank Indonesia.

 4. Rekening …

 2

 4. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang
 ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian
 akhir transaksi.

 5. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian
 Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro
 Peserta di Bank Indonesia.

 B. Tata Cara Pengisian Instruksi Transfer
 1. Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi
 instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan
 ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai
 tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah
 (know your customer principles).

 2.

 Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang
 memuat:
 a.
 b.
 c.
 d.

 identitas nasabah pengirim;

 identitas nasabah penerima dana;
 identitas Peserta penerima; dan
 jumlah dana yang ditransfer.

 3.

 Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima sebagaimana
 dimaksud pada butir 2.a dan butir 2.b meliputi paling kurang nama dan
 nomor rekening atau, jika nasabah pengirim atau nasabah penerima dana
 tidak memiliki rekening pada bank Peserta, identitas tersebut meliputi
 paling kurang nama dan alamat.

 4.

 Identitas Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada butir 2.c.
 meliputi paling kurang nama Peserta, nama kantor Peserta, dan lokasi
 kantor Peserta.

 C. Pelaksanaan Instruksi Transfer dari Nasabah Peserta Pengirim.
 1. Peserta pengirim dapat menyetujui untuk meneruskan instruksi transfer
 nasabah melalui Sistem BI-RTGS apabila instruksi transfer tersebut telah
 memuat informasi yang lengkap dan diisi dengan benar serta telah
 tersedia dana yang akan ditransfer.

 2. Instruksi …

 3
 2.

 Instruksi transfer yang diteruskan oleh Peserta pengirim sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 harus sesuai dengan instruksi transfer yang
 diperintahkan oleh nasabahnya.

 3. Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi
 transfer dari nasabahnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku
 ketentuan sebagai berikut:
 a.

 untuk instruksi transfer yang diterima paling lambat pada saat
 berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem
 BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim, Peserta pengirim harus
 dengan segera dan tanpa menunda meneruskan instruksi transfer
 tersebut.

 b. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah
 berakhirnya jam pelayanan nasabah sebagaimana dimaksud pada
 huruf a, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta pengirim
 harus meneruskan instruksi transfer dengan segera dan tanpa
 menunda setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC,
 dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya
 yang diprioritaskan, seperti transaksi bank dengan rekening Kantor
 Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan transaksi Kas-
 Penarikan Tunai.

 4. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 3.b, maka
 pendebetan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal
 yang sama dengan tanggal penerusan instruksi transfer oleh Peserta
 pengirim.

 5. Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari
 nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka
 3 dan angka 4, dan Peserta pengirim telah mendebet rekening
 nasabahnya, maka:
 a.

 nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang
 berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta
 pengirim terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah
 pengirim …

 4

 pengirim sampai tanggal penerusan instruksi transfer. Peserta
 pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut;
 atau

 b. Peserta pengirim harus melakukan reversal, yaitu mengkredit
 kembali dana nasabah yang sudah didebet ke rekening nasabah
 sesuai tanggal pendebetan.

 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak berlaku untuk
 transfer yang berasal dari setoran tunai.

 7.

 Instruksi transfer yang diterima oleh Peserta dengan amanat untuk
 dilaksanakan pada tanggal tertentu (transaksi titipan), harus diteruskan
 oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal yang
 diperintahkan oleh nasabah.

 D. Kesesuaian Penulisan Instruksi Transfer
 1. Peserta pengirim bertanggungjawab atas kesesuaian penulisan instruksi
 transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang
 dibuat oleh nasabah pengirim.

 2. Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai
 dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka
 Peserta pengirim harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan
 instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim
 tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah
 penerima yang tidak berhak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

 3. Penerbitan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada angka 2
 harus dilakukan:
 a.

 pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya
 ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila
 ketidaksesuaian diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit
 sebelum berakhirnya batas waktu (window time) jenis transaksi
 tersebut; atau

 b. paling …

 5

 b. paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan ketentuan harus
 dengan segera dan tanpa menunda melakukan penerbitan instruksi
 transfer baru setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke dalam
 RCC dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi
 lainnya yang diprioritaskan, apabila ketidaksesuaian diketahui
 setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

 4. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, nasabah
 Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis
 rekening nasabah Peserta yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung
 sejak tanggal pendebetan rekening nasabah Peserta sampai tanggal
 pelaksanaan instruksi transfer yang baru. Peserta pengirim harus
 memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut.

 5. Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada angka 2, maka dana yang salah terkirim dapat diminta
 kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima.

 E. Penyampaian Dana kepada Nasabah Peserta Penerima
 1. Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima
 dana sebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang
 diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain
 ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan
 prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), serta
 pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh
 bank. Confirmation advice merupakan hasil olahan komputer (computer
 print-out) yang tercetak di Peserta penerima, yang menunjukkan bahwa
 Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit.

 2. Peserta penerima harus menyampaikan dana yang ditujukan kepada
 nasabah penerima dana segera setelah Penyelenggara mengkredit
 Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia, yang dibuktikan
 dengan confirmation advice, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Transfer untuk nasabah penerima dana yang memiliki rekening di
 kantor Peserta penerima:

 1) Untuk …

 6

 1) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta
 penerima di Bank Indonesia paling lambat pada saat
 berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama
 nasabah, Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa
 menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah
 penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal
 pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank
 Indonesia.

 2) Apabila Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke
 rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama
 sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat pada hari
 kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan
 tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah
 penerima setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC,
 dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan
 tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank
 Indonesia. Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit
 rekening penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain
 karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum
 terintegrasi dan/atau kantor Peserta penerima berada di
 wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak
 mendukung.

 3) Dalam hal sistem internal Peserta penerima tidak
 memungkinkan Peserta penerima untuk melakukan
 pengkreditan pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan
 tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan
 Rekening Giro Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada
 angka 2), maka nasabah penerima berhak atas bunga sesuai
 dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah
 penerima pada Peserta penerima terhitung sejak tanggal
 pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank
 Indonesia …

 7

 Indonesia sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah
 penerima. Peserta penerima harus memperhatikan
 terpenuhinya hak nasabah tersebut.

 4) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta
 penerima di Bank Indonesia setelah berakhirnya batas waktu
 penyelesaian transfer atas nama nasabah atau pada periode
 perpanjangan waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah
 yang ditetapkan Penyelenggara, paling lambat pada hari kerja
 berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa
 menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah
 penerima setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC,
 dengan menggunakan tanggal valuta 1 (satu) hari setelah
 tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank
 Indonesia.

 5) Apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening
 nasabah penerima pada hari kerja berikutnya sebagaimana
 dimaksud pada angka 2) dan angka 4), Peserta penerima harus
 membayar kompensasi kepada nasabah penerima dana sesuai
 bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah
 dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis
 points dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana
 dimaksud pada angka 2), kompensasi bunga dihitung
 sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta
 penerima di Bank Indonesia.

 b) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana
 dimaksud pada angka 4), kompensasi bunga dihitung
 sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan
 Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

 6) Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi
 sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak berlaku apabila
 Peserta …

 8

 Peserta penerima menunda pelaksanaan pengkreditan atas
 dasar permintaan pihak yang berwenang atau ketentuan yang
 berlaku. Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang”
 antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Yang
 dimaksud “ketentuan yang berlaku” antara lain adalah
 ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip-prinsip
 mengenal nasabah (know your customer principles), ketentuan
 Bank Indonesia mengenai pembatasan transaksi rupiah dan
 pemberian kredit valuta asing oleh bank, serta Undang-
 undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian
 Uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas
 transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction).

 b. Transfer untuk nasabah penerima dana yang tidak memiliki
 rekening di Peserta penerima:
 1) Peserta penerima harus mengirim surat pemberitahuan
 mengenai telah tersedianya dana hasil transfer kepada nasabah
 penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal
 pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank
 Indonesia atau paling lambat pada hari kerja berikutnya. Surat
 pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk
 mengambil dana di kantor Peserta penerima. Penyampaian
 surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan
 apabila kantor Peserta penerima sudah tutup atau
 pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dilakukan
 dalam periode perpanjangan Jam Operasional.

 2)

 apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Peserta penerima
 tidak dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka
 waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), surat
 pemberitahuan harus dikirim pada tanggal diterimanya
 informasi transfer di Peserta penerima atau paling lambat hari
 kerja berikutnya. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari
 diterimanya …

 9

 diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau
 paling lambat hari kerja berikutnya berlaku jika kantor Peserta
 penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan
 transportasi yang tidak mendukung.

 3. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai
 dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima
 melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang
 berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam confirmation
 advice, Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah
 penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal
 diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari
 nasabah. Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah:
 a.

 apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal
 yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut.

 b.

 apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu
 tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi
 dan rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut.

 4. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Peserta
 penerima harus membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak
 sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah
 penerima tersebut, terhitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah
 penerima yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan pada angka 2,
 sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah
 penerima yang berhak.

 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 hanya berlaku
 untuk transfer yang ditujukan kepada nasabah penerima yang memiliki
 rekening pada Peserta penerima.

 F. Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah Untuk Transfer
 Melalui Sistem BI-RTGS
 Peserta harus mengumumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta tentang
 informasi besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer
 melalui …

 10

 melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta. Informasi berupa
 pengumuman besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk
 transfer melalui Sistem BI-RTGS tersebut diletakkan di setiap kantor Peserta
 pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.
 Dalam menetapkan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-
 RTGS, Peserta harus mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer atas
 nama nasabah yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan mempertimbangkan
 waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan
 instruksi transfer dari nasabah.

 G. Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi
 Tata cara penghitungan bunga dan kompensasi diatur sebagaimana dimaksud
 pada Lampiran Surat Edaran ini.

 H. Lain-Lain
 1. Kewajiban Peserta untuk melakukan pembayaran bunga dan kompensasi
 dalam Surat Edaran ini tidak berlaku bagi Bank Indonesia sebagai
 Peserta.

 2. Untuk bank syariah dan unit usaha syariah, ketentuan pengenaan bunga
 dan kompensasi dalam Surat Edaran ini disesuaikan dengan prinsip
 syariah yang berlaku.

 I. Penutup
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal

 31 Maret 2008.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 DYAH N.K. MAKHIJANI

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 10/10/DASP|SE-BI/2008 </reg_id>
<reg_title> Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS </reg_title>
<set_date> 5 Maret 2008 </set_date>
<effective_date> 31 Maret 2008 </effective_date>
<related_reg> '10/6/PBI/2008' </related_reg>
"
" No. 9/32/DPNP
 Jakarta, 12 Desember 2007

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
 Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia

 Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemilikan Tunggal
 Pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642) perlu
 diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai
 berikut:

 I. UMUM

 A. Dalam rangka melaksanakan program konsolidasi perbankan, Bank
 Indonesia antara lain melakukan penataan kembali struktur
 kepemilikan pada perbankan Indonesia melalui penerapan kebijakan
 kepemilikan tunggal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada
 Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut PBI).

 B. Penyesuaian struktur kepemilikan dimaksud dapat dilakukan melalui
 beberapa cara yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
 ayat (1) PBI, sebagai berikut:

 1. mengalihkan …

 1. mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada
 salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak
 lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang
 Saham Pengendali (selanjutnya disebut PSP) pada 1 (satu) Bank;

 2. melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang
 dikendalikannya; atau

 3. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan
 atau Bank Holding Company (BHC).

 C. Dalam rangka pemenuhan kewajiban penyesuaian struktur
 kepemilikan Bank dimaksud perlu diatur lebih lanjut mengenai tata
 cara pelaksanaan penyesuaian struktur kepemilikan dalam suatu Surat
 Edaran.

 II. PENGALIHAN SAHAM KEPADA PIHAK LAIN

 A. Dalam hal PSP yang memiliki 2 (dua) Bank atau lebih tidak
 bermaksud untuk melaksanakan merger atau konsolidasi, atau
 membentuk BHC bagi Bank-Bank di bawah pengendaliannya, maka
 PSP dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya
 pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak
 lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada 1 (satu)
 Bank.

 B. Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak di luar
 kelompok usaha dan/atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari
 PSP.

 C. Pengalihan sebagian atau seluruh saham PSP kepada pihak lain
 dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang
 Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank
 Umum atau ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian
 Saham Bank Umum.

 III. MERGER …

 III. MERGER ATAU KONSOLIDASI
 A. Salah satu cara yang dapat dipilih oleh PSP untuk melakukan
 penyesuaian struktur kepemilikan Bank adalah dengan melakukan
 merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya.

 B. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) PBI juga telah menetapkan bahwa apabila
 setelah PBI dimaksud berlaku,

 pihak-pihak yang telah terkena

 kewajiban untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan karena
 telah menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Bank melakukan pembelian
 saham Bank lain atau menerima pengalihan saham Bank lain sehingga
 mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai PSP
 Bank yang dibeli atau diterima pengalihannya, maka yang
 bersangkutan wajib melakukan merger atau konsolidasi atas Bank
 dimaksud dengan Bank yang telah dimiliki sebelumnya. Termasuk
 dalam pengertian ini adalah apabila seseorang atau badan hukum yang
 sebelumnya bukan merupakan PSP namun karena satu dan lain hal
 memenuhi kriteria sebagai PSP, maka yang bersangkutan wajib
 melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang berada di
 bawah pengendaliannya.

 C. Dalam hal Bank akan melakukan merger atau konsolidasi, dimana
 untuk melancarkan proses merger atau konsolidasi dimaksud perlu
 didahului dengan akuisisi terhadap Bank yang akan dimerger atau
 dikonsolidasi maka Bank Indonesia hanya dapat memberikan
 persetujuan apabila Bank yang diakuisisi tersebut langsung dimerger
 atau dikonsolidasi dengan Bank yang telah dikendalikan oleh PSP.
 Dengan demikian, proses merger atau konsolidasi yang didahului
 dengan akuisisi tersebut merupakan satu kesatuan proses tanpa jeda,
 yang dalam hal ini tercermin dalam rencana pelaksanaan proses
 dimaksud (action plan).

 D. Dalam …

 D. Dalam rangka memperlancar proses merger atau konsolidasi dimaksud
 Bank Indonesia dapat tidak melakukan penilaian kemampuan dan
 kepatutan (fit and proper test) terhadap PSP dan/atau pengurus Bank-
 Bank yang melakukan proses tersebut di atas, apabila yang
 bersangkutan telah memenuhi syarat penilaian kemampuan dan
 kepatutan (fit and proper test).

 IV. PERUSAHAAN INDUK DI BIDANG PERBANKAN
 A. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c PBI, alternatif lain
 untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan Bank adalah
 dengan membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan atau Bank
 Holding Company (BHC), yang pembentukannya dapat dilakukan
 dengan cara:
 1. mendirikan badan hukum baru bukan bank yang akan bertindak
 sebagai BHC; atau

 2. menunjuk salah satu Bank yang dikendalikannya sebagai BHC.

 B. BHC wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan
 laporan keuangan dari Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya.
 Dengan demikian, maka BHC mempunyai tugas untuk:
 1. menetapkan program kerja strategis BHC;
 2. memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling sedikit 3
 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan program kerja
 Bank-Bank yang menjadi anak perusahaan;

 3. menyetujui program kerja strategis Bank-Bank yang menjadi
 anak perusahaan. Jangka waktu program kerja strategis tersebut
 paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan;

 4. mengawasi pelaksanaan program kerja strategis; dan
 5. mengkonsolidasikan …

 5. mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan
 laporan keuangan BHC serta membuat laporan konsolidasi
 lainnya sesuai Peraturan Bank Indonesia.

 C. Pembentukan BHC Bukan Bank
 1. Perusahaan yang akan bertindak sebagai BHC harus berbentuk
 hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan berkedudukan di
 Indonesia, sehingga tata cara pendiriannya mengikuti ketentuan
 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan
 Terbatas.

 2. Jumlah modal disetor perusahaan tersebut paling kurang sebesar
 jumlah seluruh nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada
 Bank. Dalam hal pada saat pembentukan BHC jumlah modal
 disetornya lebih kecil daripada jumlah seluruh nilai nominal
 saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang diwajibkan untuk
 dilakukan penyesuaian struktur kepemilikannya, maka
 penambahan modal disetor oleh PSP dapat dilakukan melalui
 pengalihan saham PSP di Bank-Bank dimaksud kepada BHC.
 Adapun kepemilikan saham Bank oleh BHC tersebut paling
 tinggi sebesar modal sendiri bersih BHC. Yang dimaksud dengan
 modal sendiri bersih adalah penjumlahan dari modal disetor,
 cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.

 3. Prosedur pembentukan BHC dilakukan sebagai berikut:
 a. PSP Bank, melalui pengurus Bank, melaporkan rencana
 pembentukan BHC beserta rencana pengalihan saham Bank
 kepada BHC dalam Rencana Bisnis masing-masing Bank
 pada Sub Bab Kebijakan dan Strategi Manajemen.

 b. Rencana pembentukan BHC tersebut di atas disampaikan
 kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Perizinan dan
 Informasi …

 Informasi Perbankan dengan dilampiri dokumen pendukung
 yang terdiri dari:
 1)

 2)
 3)
 4)

 rancangan anggaran dasar BHC;
 rancangan akta pengalihan saham Bank kepada BHC;

 rencana susunan kepengurusan dan struktur organisasi
 BHC;

 5) daftar calon pengurus BHC, disertai dengan:
 a) 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir
 ukuran 4 x 6 cm;

 b) fotocopy tanda pengenal yang masih berlaku
 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 riwayat hidup;

 c)
 d)

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak
 pernah melakukan tindakan tercela di bidang
 perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak
 pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak
 pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa
 pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi PSP,
 pemegang saham dan/atau pengurus pada bank
 dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
 diatur dalam ketentuan penilaian kemampuan dan
 kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan
 oleh Bank Indonesia; dan

 e)

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa
 yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit

 dan …

 risalah Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing
 Bank;

 6)

 dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota
 Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
 menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
 berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5
 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.
 rancangan corporate plan BHC;

 7) Daftar Isian Fit and Proper.

 c. Laporan rencana pembentukan BHC dimaksud disampaikan
 kepada Bank Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari
 kerja sebelum pembentukan BHC.

 d. Bank Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan
 kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pengurus BHC
 dengan berpedoman kepada persyaratan dan tata cara
 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
 proper test).

 e. Bank Indonesia akan memberikan:
 1) penegasan atas rencana pembentukan BHC;
 2) persetujuan atau penolakan atas rencana pengalihan
 saham Bank kepada BHC; dan

 3) persetujuan atau penolakan terhadap calon pengurus
 BHC;

 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh
 dokumen yang dipersyaratkan dan informasi yang
 diperlukan diterima secara lengkap dan benar.

 f. Proses pembentukan BHC wajib dilakukan paling lambat
 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya penegasan
 pembentukan BHC sebagaimana dimaksud pada huruf e)
 di atas.

 4. Pengalihan …

 4.

 Pengalihan kepemilikan saham PSP pada Bank-Bank yang wajib
 dilakukan penyesuaian struktur kepemilikannya kepada BHC
 wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah
 pembentukan BHC.

 5. Perubahan komposisi kepemilikan saham BHC yang tidak
 mengakibatkan perubahan pengendalian atas BHC, wajib
 dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)
 hari kerja setelah pelaksanaan, disertai dengan:
 a.

 risalah Rapat Umum Pemegang Saham;

 b. data kepemilikan Bank setelah perubahan komposisi saham;
 c. apabila perubahan komposisi kepemilikan saham
 disebabkan karena adanya penambahan modal disetor, maka
 disertai dengan:
 1) bukti penyetoran; dan
 2) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir
 IV.C.3.b.5)d) dan butir IV.C.3.b.5)e).

 6. Perubahan komposisi kepemilikan saham BHC yang
 mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BHC kepada pihak
 lain, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat
 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan
 komposisi dilakukan. Dalam hal ini Bank wajib mengajukan
 calon PSP dan Bank Indonesia akan melakukan penilaian
 kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan
 mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
 proper test).

 7. Perubahan Pengurus BHC Bukan Bank
 a. Calon pengurus BHC Bukan Bank wajib memperoleh
 persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan
 menduduki jabatannya.

 b. Permohonan …

 b. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a. diajukan kepada Bank Indonesia c.q.
 Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, disertai
 dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir
 IV.C.3.b.5).

 c. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas
 permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b., Bank
 Indonesia melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
 (fit and proper test). Penilaian kemampuan dan kepatutan
 dilakukan untuk menilai bahwa calon pengurus memenuhi
 persyaratan:
 1)

 Integritas, yang antara lain meliputi:
 a) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
 perundang-undangan yang berlaku;

 c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap
 pengembangan operasional Bank yang sehat; dan

 d) tidak termasuk dalam DTL.

 2) Kompetensi, yang antara lain meliputi:
 a) pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang
 perbankan, keuangan, atau hukum yang memadai;
 dan

 b) kemampuan untuk melakukan perencanaan
 strategis dalam rangka pengembangan bank yang
 sehat.

 3) Reputasi keuangan, yang antara lain meliputi:
 a) tidak mempunyai kredit macet; dan

 b) tidak …

 b) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi
 pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah
 menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit,
 dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

 d. Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon pengurus
 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
 seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan informasi yang
 diperlukan diterima secara lengkap dan benar.

 e. Pengangkatan pengurus BHC Bukan Bank wajib dilaporkan
 kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
 setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan risalah
 rapat umum pemegang saham.

 D. Penunjukan Bank menjadi BHC
 1. Pembentukan BHC dapat dilakukan dengan menunjuk salah satu
 Bank yang dikendalikan oleh PSP menjadi BHC. BHC yang
 berbentuk Bank akan menjadi perusahaan induk dan tetap
 melakukan kegiatan operasional bank.

 2. Jumlah modal disetor Bank yang ditunjuk sebagai BHC paling
 kurang sebesar jumlah seluruh nilai nominal saham seluruh Bank
 yang dikendalikannya. Dalam hal pada saat pembentukannya
 jumlah modal disetor BHC lebih kecil daripada jumlah seluruh
 nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang
 diwajibkan untuk dilakukan penyesuaian struktur kepemilikannya
 maka penambahan modal disetor oleh PSP kepada BHC dapat
 dilakukan melalui pengalihan saham PSP di Bank-Bank
 dimaksud kepada BHC. Adapun kepemilikan Bank oleh
 BHC tersebut paling tinggi sebesar modal sendiri bersih BHC.

 Yang …

 Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah penjumlahan
 dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan
 kerugian.

 3. Prosedur dan tata cara penunjukan Bank menjadi BHC:
 a. Rencana penunjukan salah satu Bank yang dikendalikan
 oleh PSP untuk menjadi BHC dan rencana pengalihan
 saham dalam rangka pembentukan BHC dilaporkan dalam
 Rencana Bisnis masing-masing Bank pada Sub Bab
 Kebijakan dan Strategi Manajemen.

 b. Bank yang akan menjadi BHC maupun Bank yang menjadi
 anak perusahaan BHC wajib melaporkan rencana
 penunjukan dan pengalihan saham Bank kepada BHC
 dengan melampirkan dokumen pendukung yang terdiri dari:
 1)

 2)
 3)

 rancangan perubahan anggaran dasar BHC; dan

 rancangan akta pengalihan saham Bank kepada Bank
 yang ditunjuk sebagai BHC.

 c. Bank Indonesia akan memberikan penegasan atas rencana
 penunjukan BHC dan memberikan persetujuan atau
 penolakan atas rencana pengalihan saham Bank kepada
 BHC paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh
 dokumen yang dipersyaratkan dan informasi yang
 diperlukan diterima secara lengkap.

 d. Pengalihan kepemilikan saham PSP pada Bank-Bank yang
 wajib dilakukan penyesuaian struktur kepemilikannya
 kepada BHC wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh)
 hari kerja setelah pembentukan BHC.

 E. Penyertaan …

 risalah Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing
 Bank;

 E. Penyertaan saham PSP kepada BHC dapat dilakukan dengan cara
 inbreng saham Bank yang dimiliki oleh PSP kepada BHC. Dengan
 demikian, setelah inbreng saham maka pihak yang menjadi pemegang
 saham Bank secara langsung adalah BHC.

 V. PELAPORAN
 A. Dalam Pasal 8 PBI diatur bahwa Bank-Bank dengan PSP yang sama
 wajib menyusun rencana penyesuaian struktur kepemilikan dan
 menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir Desember
 2007. Dalam hal ini, PSP wajib menetapkan rencana penyesuaian
 struktur kepemilikan Bank yang akan dipilih dari 3 (tiga) alternatif
 sebagaimana diatur dalam PBI. Rencana penyesuaian struktur
 kepemilikan yang memuat sekurang-kurangnya cara penyesuaian yang
 dipilih, rencana tindak, dan jadwal waktu pelaksanaan tersebut
 disampaikan melalui Bank dan diketahui oleh pengurus Bank kepada
 Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 B. Rencana penyesuaian struktur kepemilikan tersebut wajib dilakukan
 secara berkelanjutan dan mulai dimuat dalam Rencana Bisnis Bank
 tahun 2008 dan dilaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada
 Bank Indonesia setiap triwulan dalam laporan Realisasi Rencana
 Bisnis Bank. Dalam laporan tersebut dapat dimuat hal-hal yang
 menjadi kendala dalam pelaksanaan penyesuaian struktur kepemilikan
 dan rencana tindak untuk mengatasi kendala dimaksud, termasuk
 jangka waktu target penyelesaiannya.

 C. BHC wajib melaporkan kepada Bank Indonesia:
 1. program kerja strategis BHC, yang disampaikan sekali dalam
 setahun pada posisi akhir Desember yang disampaikan paling
 lambat pada akhir Februari;

 2. laporan …

 2. laporan pengawasan BHC kepada bank, yang disampaikan setiap
 semester, masing-masing untuk posisi bulan Juni dan Desember.
 Untuk posisi Juni disampaikan paling lambat pada akhir Agustus
 sedangkan untuk posisi Desember disampaikan paling lambat
 pada akhir Maret; dan

 3.

 laporan lainnya sesuai Peraturan Bank Indonesia, antara lain
 tentang transparansi kondisi keuangan bank dan ketentuan
 tentang penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank
 yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

 VI. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku
 sejak tanggal 12 Desember 2007

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
 Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 HALIM ALAMSYAH
 DIREKTUR DIREKTORAT

 PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 9/32/DPNP|SE-BI/2007 </reg_id>
<reg_title> Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia </reg_title>
<set_date> 12 Desember 2007 </set_date>
<effective_date> 12 Desember 2007 </effective_date>
<related_reg> '8/16/PBI/2006' </related_reg>
"
" No. 7/5/DPbS
 Jakarta, 8 Februari 2005

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
 BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal : Bank Umum Yang

 Melaksanakan Kegiatan Usaha
 Berdasarkan Prinsip Syariah
 Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 6/24/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434) tanggal 14
 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
 Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai
 Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
 (selanjutnya disebut Bank) dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai
 berikut.

 I. UMUM
 1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut wajib
 menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat
 Edaran ini.

 2. Dalam…

 2. Dalam hal format permohonan izin atau rencana dan atau laporan
 pelaksanaan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini maka
 pembuatan format tersebut diserahkan kepada masing-masing Bank.

 3. Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi,
 Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor
 6/24/PBI/2004 untuk periode Juni dan Desember wajib disampaikan
 kepada Bank Indonesia masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
 sejak berakhirnya periode laporan.

 II. PERMOHONAN IZIN, RENCANA, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
 1. Pengajuan permohonan izin kepada Gubernur Bank Indonesia meliputi :
 a. Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian Bank, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 1;

 b. Permohonan Izin
 Lampiran 2;

 Usaha Bank, sebagaimana dimaksud dalam

 c. Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito Mudharabah,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3;

 d. Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris
 dan atau Dewan Pengawas Syariah Bank, sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 7.

 e. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 11.

 f. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Operasional
 Lainnya di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17.

 g. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor
 Yang Tidak Bersifat Operasional di Luar Negeri, sebagaimana

 dimaksud…

 dimaksud dalam Lampiran 18.
 h. Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor
 Pusat atau Kantor
 Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 20.

 i. Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum
 Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 28.

 j. Permohonan Pengalihan Izin Usaha Bank dari Badan Hukum Lama
 kepada Badan Hukum Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
 29.

 k. Permohonan Persetujuan Prinsip Penutupan Kantor Cabang,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 31.

 l. Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 32.

 m. Permohonan Izin Penutupan Kantor Cabang/Kantor Operasional
 Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 38.

 n. Permohonan Izin Penutupan Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor
 Yang Tidak Bersifat Operasional di Luar Negeri, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 39.

 2. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau laporan kepada Bank
 Indonesia meliputi :
 a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank, sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 4.

 b. Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 5.

 c. Laporan Perubahan Modal Dasar Bank, sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 6.

 d. Laporan …

 d. Laporan Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan
 Pengawas Syariah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.

 e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9.

 f. Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif dan atau Pemimpin Kantor
 Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10.

 g. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Bank, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 12.

 h. Rencana Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 13.

 i. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14.

 j. Rencana Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15.

 k. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16.

 l. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang/Kantor
 Operasional Lainnya/Kantor Perwakilan/Kantor Non Operasional,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19.

 m. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor
 Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 21.

 n. Rencana Pemindahan Alamat Kantor dibawah Kantor
 Cabang/Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 22.

 o. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor dibawah Kantor
 Cabang/Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 23.

 p. Rencana …

 p. Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang/Kantor
 Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 24.

 q. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Cabang/Kantor
 Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 25.

 r. Permohonan Perubahan Nama Bank, sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 26.

 s. Laporan Pelaksanaan Perubahan Nama Bank, sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 27.

 t. Laporan Pelaksanaan Pengalihan Izin Usaha Bank dari Badan
 Hukum Lama ke Badan Hukum Baru, sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 30.

 u. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang Bank, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 33.

 v. Rencana Penutupan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 34.

 w. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor dibawah Kantor Cabang,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 35.

 x. Rencana Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank,
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 36.

 y. Laporan Pelaksanaan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor
 Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 37.

 z. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Operasional
 Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 40.

 aa. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Yang Tidak
 Bersifat Operasional Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud

 dalam…

 dalam lampiran 41.

 3. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2,
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 4. Perhitungan hari dalam hal penyampaian permohonan izin atau rencana
 dan atau laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
 tersebut didasarkan pada hari kalender.

 5. Perhitungan jangka waktu pengajuan permohonan izin atau rencana dan
 atau penyampaian laporan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia
 dan atau Bank Indonesia dihitung sejak dokumen-dokumen tersebut
 diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

 III. ALAMAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA
 DAN ATAU LAPORAN
 1. Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepada Gubernur Bank
 Indonesia sebagaimana dimaksud

 dalam angka II, dialamatkan ke
 Direktorat Perbankan Syariah, ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

 2. Penyampaian permohonan izin, atau rencana dan atau laporan yang
 diajukan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka II,
 dialamatkan ke :
 - Direktorat Perbankan Syariah, ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
 10110, bagi Bank yang berlokasi di wilayah kerja kantor pusat Bank
 Indonesia.

 - Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berlokasi di wilayah
 kerja Kantor Bank Indonesia setempat.

 IV. PENUTUP…

 IV. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Februari
 2005.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HARISMAN
 DIREKTUR PERBANKAN SYARIAH

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 7/5/DPbS|SE-BI/2005 </reg_id>
<reg_title> Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah </reg_title>
<set_date> 8 Februari 2005 </set_date>
<effective_date> 8 Februari 2005 </effective_date>
<related_reg> '6/24/PBI/2004' </related_reg>
"
" No. 17/43/DPM
 Jakarta, 16 November 2015

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal : Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia
 Syariah dalam Rupiah

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5567), dan dalam rangka upaya penguatan
 infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali
 ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi Fasilitas Simpanan
 Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah
 Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit
 Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah
 pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam
 rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar

 terbuka …

 2

 terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip
 syariah.

 5. Standing Facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh
 Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.

 6. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah yang
 selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang
 disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk
 menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka Standing
 Facilities Syariah.

 7. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang
 selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang
 digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang
 setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan
 surat berharga, dan setelmen dana seketika.

 8. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang
 selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang
 digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan
 Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta
 penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara
 elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi,
 penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

 9. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang
 selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang
 digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan
 transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan
 surat berharga, dan setelmen dana seketika.

 10. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank
 Indonesia.

 11. Rekening …

 3

 11. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS
 dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang
 ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan
 kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga,
 transaksi dengan Bank Indonesia dan/atau transaksi pasar
 keuangan.

 II. KARAKTERISTIK FASBIS

 1. FASBIS merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia
 untuk absorbsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.

 2. FASBIS menggunakan akad wadiah (titipan).
 3. FASBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank
 Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.

 4. FASBIS dilakukan dengan mekanisme nonlelang.
 5. Pengajuan transaksi FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
 6. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan,
 dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.

 7. Jangka waktu FASBIS paling lama 14 (empat belas) hari
 kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai
 dengan tanggal jatuh waktu.

 8. Jumlah hari dalam perhitungan imbalan FASBIS dihitung
 berdasarkan hari kalender.

 9. Window time transaksi FASBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB
 sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 10. Bank Indonesia mengumumkan transaksi FASBIS melalui
 Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia sebelum window time FASBIS.

 11. Bank Indonesia dapat memberikan imbalan atas penempatan
 dana Bank pada FASBIS.

 12. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS
 sebagaimana dimaksud dalam angka 11 maka pemberian
 imbalan dilaksanakan pada saat FASBIS jatuh waktu dengan
 perhitungan sebagai berikut:

 Imbalan …

 4

 13. Dalam hal terdapat perubahan window time dan tingkat imbalan
 FASBIS, pengumuman dilakukan sebelum window time FASBIS.

 14. Bank Indonesia dapat menutup window time FASBIS dan
 mengumumkan penutupan tersebut melalui Sistem BI-ETP
 dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan window
 time tersebut (T-1).

 15. Peserta transaksi FASBIS adalah Bank.
 16. Persyaratan Bank yang dapat mengajukan transaksi FASBIS
 sebagai berikut:
 a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan
 Sistem BI-RTGS;

 b.

 tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara
 untuk mengikuti kegiatan OMS;

 c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.

 17. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran
 transaksi FASBIS yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

 18. Bank hanya dapat mengajukan penawaran transaksi FASBIS
 untuk kepentingan diri sendiri.

 19. Bank dilarang membatalkan pengajuan FASBIS yang telah
 disampaikan kepada Bank Indonesia.

 20. Bank wajib menyediakan dana di Rekening Giro Rupiah yang
 mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen FASBIS.

 21. Dalam hal setelah terjadinya FASBIS, tanggal jatuh waktu
 FASBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah,
 pelaksanaan setelmen FASBIS dilakukan pada hari kerja
 berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan tingkat imbalan
 FASBIS atas tambahan jangka waktu FASBIS.

 22. Bank Indonesia menatausahakan FASBIS di BI-SSSS.

 III. TATA …

 5

 III. TATA CARA PENGAJUAN PENAWARAN TRANSAKSI FASBIS

 1. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi FASBIS
 melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan
 oleh Bank Indonesia sebelum window time FASBIS.

 2. Pengumuman rencana transaksi FASBIS mencakup antara lain:
 a. sarana transaksi;
 b.

 jangka waktu;

 c. window time;
 d.

 e.

 tingkat imbalan; dan/atau
 tanggal dan waktu setelmen.

 3. Bank mengajukan transaksi FASBIS melalui Sistem BI-ETP
 dalam window time yang ditetapkan dengan mencantumkan
 penawaran nilai nominal FASBIS kepada Bank Indonesia.

 4. Pengajuan penawaran nilai nominal transaksi FASBIS dari
 setiap peserta transaksi FASBIS paling sedikit
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan
 kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 5. Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan
 penawaran transaksi FASBIS dengan cara sebagai berikut:
 a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP,
 antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan tingkat
 imbalan; dan

 b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain
 berupa nilai nominal yang diterima dan tingkat imbalan.

 IV. SETELMEN TRANSAKSI DAN PELUNASAN FASBIS

 1. Bank Indonesia melakukan setelmen FASBIS pada tanggal
 transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut-off
 Sistem BI-RTGS.

 2. Pada saat FASBIS jatuh waktu, setelmen FASBIS dilakukan
 pada tanggal jatuh waktu sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai
 dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.

 3. Setelmen …

 6

 3. Setelmen FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan
 mekanisme transaksi per transaksi (gross to gross) dengan
 mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan
 sebesar nilai nominal transaksi setiap penawaran FASBIS.

 4. Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro Rupiah
 yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen
 FASBIS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS
 secara otomatis membatalkan transaksi FASBIS.

 5. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi FASBIS
 dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara
 mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
 kali kegagalan setelmen FASBIS dalam 1 (satu) hari maka
 jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

 6. Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FASBIS pada
 saat transaksi FASBIS jatuh waktu sebesar nilai nominal dengan
 mengkredit Rekening Giro Rupiah.

 7. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.11 maka Bank Indonesia
 melakukan pelunasan transaksi FASBIS pada saat transaksi
 FASBIS jatuh waktu dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah
 sebesar nilai nominal dan tingkat imbalan FASBIS.

 V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

 1. Dalam hal transaksi FASBIS dinyatakan batal sebagaimana
 dimaksud dalam butir IV.4, Bank dikenakan sanksi berupa:
 a.

 b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu)
 dari nilai transaksi FASBIS yang dinyatakan batal, paling
 sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
 paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah).

 teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan; dan

 2. Dengan …

 7

 2. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang
 dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6
 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian
 sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari
 kerja berturut-turut.

 3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud
 dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian
 sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana
 dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja
 setelah terjadinya pembatalan transaksi.

 4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud
 dalam butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro
 Rupiah Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja
 setelah terjadinya pembatalan transaksi FASBIS.

 VI. KETENTUAN PENUTUP
 Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:
 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27
 Maret 2009 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan
 Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS); dan

 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/23/DPM tanggal 30
 Agustus 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 perihal Tata
 Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah
 dalam Rupiah (FASBIS),

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Surat …

 8

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16

 November 2015.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam
 Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 DODDY ZULVERDI

 KEPALA DEPARTEMEN
 PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 17/43/DPM|SE-BI/2015 </reg_id>
<reg_title> Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah </reg_title>
<set_date> 16 November 2015 </set_date>
<effective_date> 16 November 2015 </effective_date>
<replaced_reg> '12/23/DPM|SE-BI/2010', '11/8/DPM|SE-BI/2008' </replaced_reg>
<related_reg> '16/12/PBI/2014' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi V' </penalty_list>
"
" No. 10/ 3 /UKMI
 Jakarta, 8 Februari 2008

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Laporan Kantor Pusat Bank Umum
 Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 10/3/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank
 Umum (LKPBU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810), perlu diatur
 ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai
 berikut :
 I. UMUM
 Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian
 LKPBU perlu ditetapkan suatu sistematika penyusunan LKPBU berupa
 Pedoman Penyusunan LKPBU yang selanjutnya disebut Pedoman
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi
 LKPBU yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan
 dari Surat Edaran ini.

 II. BANK PELAPOR
 Bank Pelapor terdiri dari:
 1. Kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, yaitu:
 a. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional;

 b. kantor …

 2

 b. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah;

 2. Kantor Cabang Bank Asing; dan
 3. Unit Usaha Syariah.

 III. RUANG LINGKUP DATA LKPBU
 Jenis data yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank
 Indonesia terdiri dari:
 A. Kegiatan Kustodian;
 B. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 1. Transaksi SKBDN;
 2. Pembelian Wesel SKBDN; dan
 3. Penjualan wesel SKBDN;

 C. Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
 Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar.
 1. Penerbit APMK, termasuk UUS yang menyelenggarakan APMK;
 2. Penerbit Instrumen Prabayar (Stored Value Card); dan/atau
 3. Acquirer APMK dan/atau Instrumen Prabayar; dan
 4. Fraud APMK dan/atau Instrumen Prabayar;

 D. Remittance Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri;
 E. Mutasi Rekening Pemerintah; dan/atau
 F. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
 1. Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan;
 2. Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan;
 3. Penyebab Pengaduan;
 4. Publikasi Negatif; dan
 5. Penyelesaian Sengketa.

 IV. FORMAT …

 3

 IV. FORMAT DAN JENIS LAPORAN
 A. Format LKPBU
 Format LKPBU adalah sesuai dengan:
 1. Form 101 (Kegiatan Kustodian);
 2. Form 201 (Transaksi SKBDN);
 3. Form 202 (Pembelian Wesel SKBDN);
 4. Form 203 (Penjualan Wesel SKBDN);
 5. Form 301 (Penerbit APMK);
 6. Form 302 (Acquirer APMK dan Instrumen Prabayar);
 7. Form 303 (Penerbit Instrumen Prabayar);
 8. Form 304 (Fraud APMK dan Instrumen Prabayar);
 9. Form 401 (Remittance Dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar
 Negeri);

 10. Form 501 (Mutasi Rekening Pemerintah);
 11. Form 601 (Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan);
 12. Form 602 (Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan);
 13. Form 603 (Penyebab Pengaduan);
 14. Form 604 (Publikasi Negatif); dan
 15. Form 605 (Penyelesaian Sengketa).
 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman dan Juknis pada Lampiran 1 dan
 Lampiran 2.

 B. Jenis Laporan yang disampaikan
 1. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang
 melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional adalah sebagai
 berikut:
 a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi Form 101, Form 201,
 Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form
 304, Form 401, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603,
 Form 604 dan Form 605.

 b. Bank …

 4

 b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi Form 101, Form
 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303,
 Form 304, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604
 dan Form 605.

 2. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang
 melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah
 sebagai berikut:
 a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi Form 101, Form 201,
 Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form
 304, Form 401, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603,
 Form 604 dan Form 605.

 b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi Form 101, Form
 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form 303,
 Form 304, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604
 dan Form 605.

 3. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Cabang Bank
 Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional adalah
 Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302,
 Form 303, Form 304, Form 401, Form 501, Form 601, Form 602,
 Form 603, Form 604 dan Form 605.

 4. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh Unit Usaha Syariah
 adalah Form 301, Form 302, Form 303, dan Form 304.

 5. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki izin untuk melaksanakan
 kegiatan kustodian atau Bank Pelapor tidak menyelenggarakan
 Kegiatan APMK, Bank Pelapor tidak mengirimkan Form 101, dan
 atau Form 301, Form 302, Form 303, dan Form 304.

 V. PENYAMPAIAN…

 5

 V. PENYAMPAIAN DAN KOREKSI LKPBU
 A. Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.A, butir III.B,
 butir III.C, butir III. D, dan butir III. E secara On-Line setiap bulan.

 B. Bank Pelapor harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.F secara On-Line
 setiap triwulan.

 C. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A paling lambat
 tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya. Dalam hal tanggal 15 jatuh
 pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka Laporan atau koreksi
 Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 Contoh:
 Laporan bulan Mei 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juni 2008.
 Mengingat tanggal 15 Juni 2008 jatuh pada hari Minggu, maka Laporan
 tersebut paling lambat disampaikan pada hari Senin tanggal 16 Juni
 2008.

 D. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana huruf B paling lambat tanggal 15 bulan
 April untuk triwulan I, 15 Juli untuk triwulan II, 15 Oktober untuk
 triwulan III dan 15 Januari untuk triwulan IV. Dalam hal tanggal
 berakhirnya penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau
 hari libur maka Laporan disampaikan pada Hari Kerja berikutnya.
 Contoh:
 Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah selama
 triwulan II tahun 200X dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juli 200X.
 Apabila tanggal 15 Juli 200X jatuh pada hari Sabtu, maka Laporan
 tersebut paling lambat disampaikan pada hari Senin tanggal 17 Juli
 200X.

 E. Dalam …

 6

 E. Dalam hal Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A melampaui
 tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf C, Bank Pelapor dinyatakan
 terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan.
 Contoh:
 Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header,
 dan/atau koreksi Laporan data Kustodian untuk Laporan Bulan Maret
 2008, apabila data disampaikan setelah tanggal 15 April 2008.

 F. Dalam hal Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B melampaui
 tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf D, Bank Pelapor dinyatakan
 terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan.
 Contoh:
 Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header,
 dan/atau koreksi Laporan data Jenis Produk dan Permasalahan yang
 Diadukan untuk Periode Laporan triwulan III tahun 2008, apabila data
 tersebut disampaikan setelah tanggal 15 Oktober 2008.

 G. Tata Cara Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan
 dilakukan sebagai berikut:
 1. Sebelum Laporan disampaikan, Bank Pelapor harus melakukan
 validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam
 Juknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.

 2. Bank Pelapor wajib menyampaikan seluruh form sesuai dengan jenis
 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.B. Dalam hal Bank
 Pelapor tidak memiliki data yang wajib disampaikan selama periode
 Laporan, kewajiban penyampaian Laporan tetap berlaku dengan cara
 mengirimkan form header.

 3. Pengecualian …

 7

 3. Pengecualian kewajiban menyampaikan form header sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 hanya berlaku bagi Bank Pelapor yang tidak
 memiliki izin untuk melaksanakan Kegiatan Kustodian atau Bank
 Pelapor tidak menyelenggarakan Kegiatan APMK.

 4. Dalam hal Bank Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan
 Bank Pelapor lain, masing-masing Bank Pelapor peserta merger atau
 konsolidasi tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara
 bulanan untuk bulan Laporan sebelum dilakukan merger atau
 konsolidasi secara operasional masing-masing Bank Pelapor.
 Contoh :
 Apabila pada tanggal 11 Juni 2008 Bank Pelapor X secara
 operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank
 Pelapor Y, maka masing-masing Bank Pelapor wajib menyampaikan
 Laporan bulan Mei 2008. Sementara itu, Laporan bulan Juni 2008
 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh
 Bank Pelapor hasil merger atau konsolidasi.

 5. Dalam hal Bank Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan
 Bank Pelapor lain sebelum berakhirnya masa Laporan yang disusun
 secara triwulanan, penyampaian Laporan untuk masa Laporan
 tersebut dilaporkan oleh Bank Pelapor hasil merger atau konsolidasi.
 Contoh :
 Apabila pada tanggal 11 Juni 2008 Bank Pelapor X secara
 operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank
 Pelapor Y, maka Laporan triwulanan II tahun 2008 merupakan
 Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Bank
 Pelapor hasil merger atau konsolidasi.

 H. Sistem LKPBU secara On Line digunakan untuk penyampaian Laporan,
 form header, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan
 setelah bulan Laporan dan 1(satu) bulan setelah masa Laporan.

 Contoh …

 8

 Contoh:
 1. Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan bulan Maret 2008 secara On-Line sampai dengan akhir
 bulan April 2008.

 2. Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan triwulan I tahun 2008 secara On-Line sampai dengan akhir
 bulan April 2008.

 Dalam hal Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang
 disampaikan secara On-Line melebihi tanggal yang ditetapkan
 sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D, Bank Pelapor
 dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B.

 I. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang
 dilakukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada huruf H
 dilakukan secara Off-Line.
 Contoh:
 1. Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan bulan Maret 2008
 disampaikan secara Off-Line, apabila Bank Pelapor menyampaikan
 dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan April 2008.

 2. Laporan, form header dan/atau koreksi Laporan triwulan I tahun
 2008 disampaikan secara Off-Line, apabila Bank Pelapor
 menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan
 April 2008.

 J. Penyampaian LKPBU secara Off-Line
 1. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir
 Periode Pelaporan sebagaimana huruf C dan/atau huruf D, Bank
 Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
 mengenai gangguan teknis yang dialami dan rencana penyampaian
 Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line.

 2. Pemberitahuan …

 9

 2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1,
 ditandatangani oleh pejabat berwenang dan disampaikan kepada:
 a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H.
 Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang
 berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 atau

 b. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H.
 Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor
 Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan
 di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 3. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form
 header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line karena gangguan
 teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan
 Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line
 kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H.
 Thamrin No. 2 Jakarta 10350 bagi Bank Pelapor yang berada di
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul
 10:00 WIB pada hari kerja berikutnya; atau

 b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor yang
 berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling
 lambat pukul 10:00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya.

 Contoh:
 Pada tanggal 15 April 2008 Bank Pelapor X mengalami gangguan
 teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, form header,
 dan/atau koreksi Laporan secara On-Line, maka Bank Pelapor X
 wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi
 Laporan secara Off-Line paling lambat tanggal 16 April 2008 pukul
 10:00 waktu setempat.

 4. Dalam …

 10

 4. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, Bank
 Indonesia akan memberitahukan secara tertulis dan/atau
 menggunakan sarana lainnya kepada Bank Pelapor.

 5. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana pada angka 4 terjadi pada
 batas akhir tanggal penyampaian Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan sebagaimana huruf C dan/atau huruf D, Bank
 Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau
 koreksi Laporan pada hari kerja berikutnya secara Off-Line.

 6. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form
 header, dan/atau koreksi Laporan karena mengalami keadaan
 memaksa (force majeure), wajib segera memberitahukan secara
 tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan
 memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh Pejabat yang
 berwenang kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H.
 Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang
 berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 atau

 b. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H.
 Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Kantor
 Bank Indonesia setempat, bagi Bank Pelapor yang berkedudukan
 di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 VI. HAK AKSES
 1. Bank Indonesia menyediakan hak akses berupa user id Sistem LKPBU
 sebanyak 1 (satu) fasilitas user id kepada setiap Bank Pelapor tanpa
 dikenakan biaya, baik berupa biaya lisensi maupun biaya pemeliharaan.

 2. Dalam …

 11

 2. Dalam hal Bank Pelapor meminta penambahan hak akses berupa user id
 Sistem LKPBU, Bank Pelapor dikenakan biaya lisensi dan biaya
 pemeliharaan Sistem LKPBU yang diatur sebagai berikut:
 a. Biaya lisensi sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar)
 dikenakan 1 (satu) kali selama menggunakan hak akses Sistem
 LKPBU untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.

 b. Biaya pemeliharaan sistem LKPBU sebesar USD300 (tiga ratus US
 Dollar) setiap tahun dikenakan untuk setiap 1 (satu) tambahan hak
 akses.

 c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
 dilakukan dalam ekuivalen mata uang Rupiah dengan menggunakan
 kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran biaya.

 d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
 dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada
 Bank Indonesia.

 e. Dalam rangka pendebetan rekening giro Rupiah Bank Pelapor
 sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank Pelapor memberikan
 surat kuasa pendebetan kepada Bank Indonesia c.q. Unit Khusus
 Manajemen Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.

 VII. PENYAMPAIAN PERTANYAAN
 Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan
 sistem, materi, dan/atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia sebagai
 berikut:
 1. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Biro Neraca Pembayaran
 mengenai materi Form 101 dan Form 401.

 2. Direktorat Internasional, Biro Hubungan dan Studi Internasional
 mengenai materi Form 201, Form 202 dan Form 203.

 3. Direktorat …

 12

 3. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Tim Manajemen
 Informasi dan Administrasi mengenai materi Form 301, Form 302,
 Form 303, dan Form 304.

 4. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Biro Kebijakan
 Moneter mengenai materi Form 501.

 5. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan; dan Direktorat
 Investigasi dan Mediasi Perbankan, Tim Mediasi Perbankan mengenai
 materi Form 601, Form 602, Form 603, Form 604 dan Form 605.

 6. Direktorat Teknologi Informasi, mengenai hal-hal yang berkaitan
 dengan aplikasi dan sistem penyampaian Laporan.

 7. Unit Khusus Manajemen Informasi, mengenai akses Sistem LKPBU di
 Bank Indonesia.

 melalui Helpdesk Bank Indonesia telepon (021) 381-8000.

 VIII. SANKSI
 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor
 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan besarnya
 sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.

 2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara
 mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

 IX. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari
 2008.

 Agar …

 13

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA

 RONALD WAAS
 DIREKTUR UNIT KHUSUS MANAJEMEN INFORMASI

 UKMI/DASP/DPNP/DINT/DSM

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 10/3/UKMI|SE-BI/2008 </reg_id>
<reg_title> Laporan Kantor Pusat Bank Umum </reg_title>
<set_date> 8 Februari 2008 </set_date>
<effective_date> 8 Februari 2008 </effective_date>
<related_reg> '10/3/PBI/2008' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VIII' </penalty_list>
"
" No. 2/ 26 /DPM
 Jakarta, 8 Desember 2000

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal
 : Penetapan
 Obligasi
 Pemerintah Seri FR0006, FR0007,

 FR0008, FR0009 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder
 Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah
 Yang Dapat Diperdagangkan

 Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor
 1/10/PBI/1999 Tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah
 Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bank
 Indonesia No. 1/10/PBI/2000 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank
 Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia berwenang menetapkan dan
 mengumumkan jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan serta
 meningkatkan prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan.

 Dengan mempertimbangkan bahwa transasksi perdagangan obligasi di pasar
 sekunder oleh perbankan (termasuk transaksi Repo) dewasa ini cenderung
 meningkat dan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan perbankan untuk
 menggunakan Obligasi Pemerintah dalam waktu dekat bagi keperluan-keperluan
 sebagai berikut :
 1. sebagai agunan dalam transaksi di Pasar Uang Antar Bank dan dalam rangka
 memperoleh Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI),

 2. untuk …

 2

 2. untuk melakukan pelunasan kewajiban dengan Obligasi Pemerintah (set-off
 kewajiban),

 3. untuk memindahkan high coupon stapled bonds ke portofolio perdagangan
 dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam kaitannya dengan
 pelaksanaan program “Bonds Exchange Offer”, maka dipandang perlu untuk
 menambah seri Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar
 sekunder dan meningkatkan prosentase Obligasi Pemerintah dengan ketentuan
 sebagai berikut :

 I. TAMBAHAN SERI OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN
 1. Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 dapat
 diperdagangkan di pasar sekunder.

 2. Bank wajib memindahbukukan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007,
 FR0008, FR0009 sebesar jumlah nominal yang akan diperdagangkan dari
 portofolio investasi kedalam portofolio perdagangan.

 II. JUMLAH DAN SERI OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN
 1. Jumlah prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan yang semula
 ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas perseratus)
 ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus)
 dari nilai keseluruhan Obligasi Pemerintah yang dibeli pada saat Bank
 menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program
 rekapitalisasi Bank Umum.

 2. Bank wajib memindah-bukukan seluruh Obligasi Pemerintah yang akan
 diperdagangkan dari portofolio investasi ke dalam portofolio perdagangan
 sebesar jumlah nominalnya.

 3. Obligasi …

 3

 3. Obligasi Pemerintah yang dapat dipindahkan kedalam portofolio
 perdagangan adalah Obligasi Pemerintah yang telah dapat diperdagangkan
 pada pasar sekunder yaitu seri FR0001, FR0002, FR0003, FR0004,
 FR0005, FR0006, FR0007, FR0008, FR0009, VR0001, VR0002 dan
 VR0005, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia pada :
 - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP/2000 Tanggal 27 Juni
 2000 tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk
 diperdagangkan di Pasar Sekunder.

 - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP/2000 Tanggal 25 Juli
 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004
 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder.

 III. TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN JUMLAH OBLIGASI
 YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER
 1. Bank wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai
 seri dan tambahan jumlah dari Obligasi yang akan dipindahkan kedalam
 portofolio perdagangan;

 2. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib dilengkapi
 dengan jumlah nominal yang akan diperdagangkan;

 3. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2
 diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter - Bank Indonesia, Gedung
 B – Lantai 11, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta, dengan tembusan kepada
 Direktorat Pengawasan Bank terkait.

 IV. PENUTUP ……

 4

 IV. PENUTUP

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Desember 2000. Agar
 setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini
 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA

 Tarmiden Sitorus
 Deputi Direktur

 DPM

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 2/26/DPM|SE-BI/2000 </reg_id>
<reg_title> Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan </reg_title>
<set_date> 8 Desember 2000 </set_date>
<effective_date> 8 Desember 2000 </effective_date>
<related_reg> '1/10/PBI/2000', '1/10/PBI/1999', '2/10/PBI/2000' </related_reg>
"
" No. 7/29/DASP
 Jakarta, 22 Juli 2005

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal

 : Pemberian Persetujuan Terhadap Penyelenggaraan Sistem Kliring
 Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain
 Bank Indonesia

 Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia

 Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional
 Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), perlu diatur
 lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan terhadap Bank yang akan
 menjadi Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI)
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut.

 I.

 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
 A. Persyaratan Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
 Persyaratan penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
 (SKNBI) di wilayah dimana kantor-kantor Banknya tidak dapat
 mengikuti kegiatan Kliring di Kantor Bank Indonesia terdekat karena
 kondisi-kondisi tertentu, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Kebutuhan Penyelenggaraan SKNBI
 Penyelenggaraan SKNBI

 kebutuhan kantor-kantor Bank

 di suatu wilayah didasarkan pada

 setempat untuk
 diselenggarakannya …

 2

 diselenggarakannya Kliring antar Bank di wilayah tersebut.
 Untuk itu kantor-kantor Bank di wilayah yang bersangkutan
 terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan tertulis mengenai
 pentingnya penyelenggaraan Kliring antar Bank di wilayah
 tersebut dan kesepakatan mengenai kantor Bank yang diusulkan
 menjadi PKL Selain BI. Kesepakatan dimaksud harus
 ditandatangani oleh seluruh kantor Bank calon Peserta di wilayah
 yang bersangkutan.

 2. Jumlah minimum transaksi dan kantor Bank
 Jumlah minimum transaksi dan jumlah minimum kantor Bank,
 termasuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan atau
 kantor kas dari Bank yang berbeda, yang harus menandatangani
 kesepakatan untuk mendukung penyelenggaraan SKNBI tidak
 dibatasi, sepanjang seluruh kantor Bank tersebut secara bersama-
 sama dapat membuktikan adanya kebutuhan penyelenggaraan
 Kliring di wilayah tersebut.

 3. Lokasi Kantor Bank yang Diusulkan Menjadi PKL Selain BI
 Lokasi kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL Selain BI harus
 mudah dijangkau oleh seluruh kantor Bank lainnya sehingga
 kegiatan SKNBI dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang
 ditetapkan.

 B. Persyaratan Kantor Bank yang Diusulkan Menjadi PKL Selain BI
 Kantor Bank yang dapat diusulkan untuk menjadi PKL Selain BI
 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan
 ditempatkannya kegiatan penyelenggaraan SKNBI ke dalam
 suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya
 manusia yang mempunyai pemahaman mengenai SKNBI serta
 mempunyai sistem administrasi yang memadai;
 2. menyediakan …

 3

 2. menyediakan perangkat keras Komputer Penyelenggara Kliring
 (KPK) untuk penyelenggaraan SKNBI

 sebagaimana diatur
 dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI;

 3. memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung untuk kegiatan
 penyerahan DKE kepada PKL Selain BI dan pertukaran Warkat
 Debet antar Peserta; dan

 4. memiliki lokasi penyelenggaraan SKNBI yang mudah dijangkau
 oleh Peserta sehingga penyelenggaraan SKNBI dapat dilakukan
 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Lokasi penyelenggaraan
 SKNBI tersebut tidak harus berada pada lokasi yang sama
 dengan lokasi kantor Bank yang ditunjuk sebagai PKL Selain
 BI.

 C. Tata Cara Permohonan Penyelenggaraan SKNBI
 Dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
 huruf A dan huruf B, kantor Bank yang diusulkan sebagai PKL Selain
 BI mengajukan permohonan untuk diadakan penyelenggaraan SKNBI
 di wilayah yang bersangkutan dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Pengajuan permohonan secara tertulis oleh kantor Bank yang
 diusulkan sebagai PKL Selain BI kepada PKL BI sebagai
 berikut:
 a.

 untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang,
 Bogor, Karawang, dan Bekasi diajukan kepada Bagian
 Kliring – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran,
 Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110;
 atau

 b.

 untuk wilayah di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada
 huruf a diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

 2. Permohonan …

 4

 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan
 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran 1, dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 a.

 kesepakatan tertulis dari kantor-kantor Bank calon Peserta
 mengenai perlunya penyelenggaraan SKNBI di wilayah
 tersebut; dan

 b.
 3.

 usulan jadwal Kliring Debet yang mengacu pada ketentuan
 Bank Indonesia mengenai jadwal penyelenggaraan SKNBI.

 Berdasarkan permohonan yang diajukan, PKL BI sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 melakukan pengecekan atas kebenaran
 permohonan tersebut, termasuk melakukan penelitian lapangan,
 dengan memperhatikan persyaratan penyelenggaraan SKNBI
 sebagaimana dimaksud pada huruf A.

 4. Apabila PKL BI tidak mendukung permohonan penyelenggaraan
 SKNBI di wilayah tersebut, PKL BI memberitahukan kepada
 kantor Bank yang mengajukan permohonan penyelenggaraan
 SKNBI mengenai penolakan

 permohonan tersebut dengan

 menyebutkan persyaratan yang belum dipenuhi. Selanjutnya
 kantor Bank tersebut dapat mengajukan permohonan kembali
 sebagai PKL Selain BI setelah memenuhi persyaratan yang
 ditetapkan.

 5. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A telah
 dipenuhi dan PKL BI telah melakukan penelitian lapangan serta
 PKL BI mendukung permohonan tersebut, PKL BI meneruskan
 permohonan penyelenggaraan SKNBI

 di wilayah tersebut
 kepada PKN disertai dengan rekomendasi dari PKL BI.
 6.

 Berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh PKL BI, PKN
 memberikan pemberitahuan tertulis kepada PKL BI sebagai
 berikut:

 a. Apabila …

 5

 a. Apabila PKN menyetujui permohonan penyelenggaraan
 SKNBI di wilayah tersebut, PKN memberitahukan secara
 tertulis kepada PKL BI disertai dengan pemberitahuan
 mengenai persiapan teknis dan administratif yang perlu
 dilakukan oleh kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL
 Selain BI dan seluruh kantor Bank calon Peserta SKNBI di
 wilayah tersebut. Selanjutnya PKL BI meneruskan
 pemberitahuan

 tersebut kepada kantor Bank
 mengajukan permohonan penyelenggaraan SKNBI.

 b. Apabila PKN tidak menyetujui permohonan
 penyelenggaraan SKNBI di wilayah tersebut, PKN
 memberitahukan kepada PKL BI mengenai

 penolakan

 permohonan tersebut dengan menyebutkan persyaratan
 yang belum dipenuhi. Selanjutnya PKL BI meneruskan
 pemberitahuan

 tersebut kepada kantor Bank
 yang

 yang

 mengajukan permohonan penyelenggaraan SKNBI. Kantor
 Bank tersebut dapat mengajukan permohonan kembali
 penyelenggaraan SKNBI

 di wilayah tersebut setelah
 seluruh persyaratan penyelenggaraan SKNBI dipenuhi.
 7.

 Jangka waktu pemrosesan permohonan oleh PKL BI dan PKN
 sampai dengan disampaikannya pemberitahuan oleh PKL BI
 mengenai persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
 pada angka 6 paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
 setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh PKL
 BI.

 D. Penetapan PKL Selain BI
 Bersamaan dengan pengajuan permohonan penyelenggaraan SKNBI
 sebagaimana dimaksud pada huruf C, kantor Bank yang diusulkan
 sebagai …

 6

 sebagai PKL Selain BI mengajukan permohonan untuk ditetapkan
 sebagai PKL Selain BI dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Pengajuan permohonan secara tertulis oleh kantor Bank yang
 diusulkan sebagai PKL Selain BI kepada PKL BI sebagai
 berikut:
 a.

 untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang,
 Bogor, Karawang, dan Bekasi diajukan kepada Bagian
 Kliring – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran,
 Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110;
 atau

 b.

 untuk wilayah di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada
 huruf a diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan
 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran 2, dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 a.

 kesepakatan tertulis dari kantor Bank calon Peserta
 mengenai usulan kantor Bank yang akan menjadi PKL
 Selain BI dengan memperhatikan persyaratan pada huruf
 B; dan

 b.
 3.

 rencana struktur organisasi dan persiapan lainnya dari
 kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL Selain BI.

 Berdasarkan permohonan yang diajukan, PKL BI sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 melakukan pengecekan atas kebenaran
 permohonan tersebut, termasuk melakukan penelitian lapangan,
 dengan memperhatikan persyaratan PKL Selain BI sebagaimana
 dimaksud pada huruf B.

 4. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B telah
 dipenuhi dan didukung oleh hasil penelitian lapangan yang
 dilakukan …

 7

 dilakukan oleh PKL BI, PKL BI mengeluarkan keputusan
 tentang penetapan sebagai PKL Selain BI yang memuat nama
 kantor Bank sebagai PKL Selain BI, nama Wilayah Kliring, dan
 tanggal dimulainya kegiatan SKNBI
 persiapannya

 termasuk
 dengan memperhatikan kesiapan

 persyaratan kepesertaan seluruh kantor Bank calon Peserta
 SKNBI di wilayah tersebut.

 5.

 Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada kantor
 Bank yang telah disetujui menjadi PKL Selain BI dengan
 tembusan kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan. Surat
 tersebut juga memuat hal-hal sebagai berikut :
 a.

 persiapan yang harus dilakukan antara lain berkaitan
 dengan instalasi aplikasi KPK dan instalasi Jaringan
 Komunikasi Data (JKD);

 b. kewajiban yang harus dipenuhi oleh PKL Selain BI
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai SKNBI; dan

 c.

 jadwal pelatihan bagi PKL Selain BI dan Peserta mengenai
 tata cara penyelenggaraan SKNBI.

 6. PKL BI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
 PKN mengenai penetapan PKL Selain BI sebagaimana
 dimaksud pada angka 5 pada tanggal yang sama dengan tanggal
 penetapan tersebut.

 7. Apabila salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada
 huruf B tidak dipenuhi, PKL BI memberitahukan kepada kantor
 Bank tersebut mengenai penolakan permohonan yang
 bersangkutan dengan menyebutkan persyaratan yang belum
 dipenuhi. Selanjutnya kantor Bank tersebut dapat mengajukan
 permohonan …

 jadwal
 pemenuhan

 8

 permohonan kembali sebagai PKL Selain BI setelah memenuhi
 persyaratan yang ditetapkan.

 8.

 Jangka waktu pemrosesan permohonan oleh PKL BI sampai
 dengan dikeluarkannya pemberitahuan PKL BI mengenai
 persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau penolakan
 sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lambat 60 (enam
 puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima
 secara lengkap oleh PKL BI.

 E. Bantuan Keuangan
 Bank Indonesia memberikan bantuan keuangan kepada setiap PKL
 Selain BI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
 Bantuan keuangan tersebut diberikan melalui kantor pusat Bank yang
 kantornya menjadi PKL Selain BI dengan cara mengkredit rekening
 giro Bank tersebut yang ada di Bank Indonesia setiap awal bulan.
 Pendistribusian bantuan keuangan tersebut kepada setiap kantor Bank
 yang menjadi PKL Selain BI merupakan kewenangan kantor pusat
 masing-masing Bank.

 F.

 Jangka Waktu Penetapan Sebagai PKL Selain BI
 Persetujuan PKL BI kepada kantor Bank yang ditetapkan sebagai
 PKL Selain BI berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
 sejak tanggal efektif keputusan tentang persetujuan penetapan sebagai
 PKL Selain BI.

 G. Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan atau Penggantian PKL Selain
 BI
 1.

 Paling

 berakhirnya jangka waktu penetapan sebagai PKL Selain BI,
 seluruh Peserta kembali mengadakan kesepakatan untuk :
 a. mengusulkan …

 lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum

 9

 a. mengusulkan perpanjangan jangka waktu penetapan
 sebagai PKL Selain BI; atau

 b. mengusulkan penggantian PKL Selain BI yang lama dan
 mengusulkan kantor Bank lain sebagai PKL Selain BI yang
 baru.

 2. Usulan untuk memperpanjang jangka waktu penetapan sebagai
 PKL Selain BI atau usulan calon PKL Selain BI yang baru harus
 didukung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh
 puluh lima per seratus) dari jumlah Peserta serta harus
 memperhatikan persyaratan sebagai PKL Selain BI sebagaimana
 dimaksud pada huruf B.

 3. Pengajuan permohonan perpanjangan atau penggantian PKL
 Selain BI sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PKL BI
 dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud
 pada huruf D, dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Permohonan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari
 kalender sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu
 penetapan sebagai PKL Selain BI dengan menggunakan
 format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 untuk
 permohonan perpanjangan sebagai PKL Selain BI atau
 menggunakan format sebagaimana tercantum

 dalam

 Lampiran 2 untuk permohonan penggantian PKL Selain BI
 yang baru.

 b.

 Jangka waktu pemrosesan permohonan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a oleh PKL BI

 sampai dengan

 dikeluarkannya pemberitahuan PKL BI mengenai
 persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut,
 paling

 lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
 dokumen …

 10

 dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh PKL
 BI.

 4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 3.a
 ditolak oleh PKL BI, maka kantor Bank yang diusulkan sebagai
 PKL Selain BI mengajukan permohonan

 kembali

 dengan

 mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D. Apabila
 sampai dengan akhir jangka waktu penetapan PKL Selain BI
 yang telah ada belum ditetapkan PKL Selain BI untuk periode
 berikutnya, maka PKL Selain BI yang telah ada otomatis tetap
 menyelenggarakan SKNBI sampai dikeluarkannya persetujuan
 oleh PKL BI mengenai penetapan PKL Selain BI untuk periode
 berikutnya.

 H. Pengunduran Diri Sebagai PKL Selain BI
 1. PKL Selain BI dapat mengundurkan diri sebagai PKL Selain BI
 dengan mengajukan permohonan kepada PKL BI disertai alasan
 pengunduran diri dengan menggunakan format sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran 4 paling lambat 60 (enam puluh) hari
 kalender sebelum tanggal rencana pengunduran diri sebagai
 PKL Selain BI.

 2. Pada saat yang bersamaan, apabila seluruh Peserta di Wilayah
 Kliring tersebut masih memandang perlu diselenggarakannya
 SKNBI, diajukan pula permohonan dari calon PKL Selain BI
 baru sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada
 huruf D paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
 tanggal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 1
 berlaku efektif.

 3.

 Jangka waktu pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud
 pada angka 2 oleh PKL BI sampai dengan dikeluarkannya
 pemberitahuan PKL BI mengenai persetujuan atau penolakan
 atas …

 11

 atas permohonan tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
 kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap
 oleh PKL BI.

 4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2
 ditolak oleh PKL BI, maka kantor Bank yang diusulkan sebagai
 PKL Selain BI mengajukan permohonan

 kembali
 dengan

 mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D. Apabila
 sampai dengan tanggal pengunduran diri PKL Selain BI yang
 telah ada sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum ditetapkan
 PKL Selain BI yang baru, maka PKL Selain BI yang telah ada
 tersebut otomatis tetap menyelenggarakan SKNBI

 sampai

 dikeluarkannya persetujuan oleh PKL BI mengenai penetapan
 PKL Selain BI yang baru.

 I.

 Penghentian Sebagai PKL Selain BI
 1. Apabila PKL Selain BI

 tidak dapat menjalankan fungsinya

 sebagaimana seharusnya, maka PKL BI dapat mencabut
 penetapan yang bersangkutan sebagai PKL Selain BI.

 2.

 Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1
 maka penyelenggaraan SKNBI untuk sementara dilaksanakan
 oleh salah satu Peserta yang ditunjuk PKL BI sampai dengan
 disetujuinya PKL Selain BI yang definitif. PKL Selain BI yang
 menggantikan sementara dapat menggunakan KPK yang
 sebelumnya digunakan oleh PKL Selain BI yang dihentikan
 sepanjang KPK tersebut merupakan KPK yang disediakan oleh
 Bank Indonesia dan memperoleh bantuan keuangan
 sebagaimana dimaksud pada huruf E selama yang bersangkutan
 menjadi PKL Selain BI sementara.

 3. Penetapan PKL Selain BI definitif dilakukan sesuai dengan
 mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf D.

 4. Dengan …

 12

 4. Dengan dihentikannya PKL Selain BI sebagaimana dimaksud
 pada angka 1, maka setelah tanggal efektif penghentian, PKL
 Selain BI tersebut harus menyerahkan kepada PKL BI sarana
 penyelenggaraan SKNBI yang merupakan hak milik Bank
 Indonesia, dan merahasiakan serta menjamin bahwa seluruh
 data, dokumen, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan
 penyelenggaraan SKNBI
 manapun.

 tidak

 J. Pembubaran Penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring
 1.

 Penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring
 dapat

 diusulkan untuk dibubarkan apabila seluruh Peserta di Wilayah
 Kliring tersebut tidak

 SKNBI.

 2. Usulan pembubaran penyelenggaraan SKNBI sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 diajukan oleh PKL Selain BI kepada
 PKL BI sebagai berikut :
 a.

 lagi membutuhkan penyelenggaraan

 disalahgunakan oleh pihak

 untuk wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang,
 Bogor, Karawang, dan Bekasi diajukan kepada Bagian
 Kliring – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran,
 Gedung D Lantai 2, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110;
 atau

 b.

 untuk wilayah di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada
 huruf a diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

 3. Usulan pembubaran sebagaimana dimaksud pada angka 2
 diajukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran 5.

 4. Dalam hal penyelenggaraan SKNBI diusulkan untuk dibubarkan
 dan PKL BI mendukung usulan pembubaran tersebut, PKL BI
 meneruskan usulan pembubaran kepada PKN.

 5. Berdasarkan …

 13

 5.

 Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4, PKN
 menerbitkan keputusan mengenai pembubaran penyelenggaraan
 SKNBI dan disampaikan kepada PKL BI untuk diteruskan
 kepada PKL Selain BI. Keputusan tersebut memuat pula tanggal
 pembubaran penyelenggaraan SKNBI. Tanggal pembubaran
 ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
 tanggal keputusan PKN.

 6. PKL
 Selain
 BI
 memberitahukan keputusan mengenai

 pembubaran penyelenggaraan SKNBI kepada Peserta paling
 lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan dari PKN.

 7. Dengan dibubarkannya penyelenggaraan SKNBI di suatu
 Wilayah Kliring tertentu, PKL Selain BI di wilayah tersebut
 harus menyerahkan kepada PKL BI sarana penyelenggaraan
 SKNBI

 yang merupakan
 hak milik Bank
 Indonesia,

 dan

 merahasiakan serta menjamin bahwa seluruh data, dokumen, dan
 hal-hal lain yang terkait langsung dengan penyelenggaraan
 SKNBI tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.

 K. Pemindahan Lokasi Penyelenggaraan SKNBI.
 1. PKL Selain BI dapat memindahkan lokasi penyelenggaraan
 SKNBI dengan ketentuan lokasi yang baru harus memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

 2. PKL Selain BI mengajukan permohonan secara tertulis kepada
 PKL BI, mengenai rencana pemindahan lokasi penyelenggaraan
 SKNBI disertai dengan alasan pemindahan dengan
 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6,
 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal
 pemindahan lokasi yang direncanakan.

 3. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
 angka 2, PKL BI segera melakukan penilaian mengenai lokasi
 baru …

 14

 baru sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
 butir B.4.

 4. Apabila lokasi baru telah memenuhi syarat, PKL BI memberikan
 persetujuan tertulis atas pemindahan lokasi tersebut paling
 lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah permohonan diterima
 secara lengkap.

 5. PKL Selain BI harus memberitahukan persetujuan pemindahan
 lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada seluruh
 Peserta paling

 lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
 persetujuan PKL BI.
 II.

 LAIN-LAIN
 A. Dalam hal terdapat kebutuhan penyelenggaraan Kliring di wilayah
 tertentu namun Bank Indonesia yang mewilayahinya belum
 mengimplementasikan SKNBI, maka permohonan penyelenggaraan
 Kliring di wilayah tersebut tetap dapat diajukan sesuai dengan Surat
 Edaran ini.

 B. PKL Selain BI
 dilarang mengenakan biaya yang terkait dengan

 kegiatan SKNBI kepada Peserta, kecuali biaya pembuatan dan atau
 penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) yang besarnya
 diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai biaya dalam
 penyelenggaraan SKNBI.

 III. KETENTUAN PERALIHAN

 A. Ketentuan mengenai :
 1.

 2.
 3.

 persyaratan penyelenggaraan SKNBI;

 persyaratan kantor Bank yang diusulkan menjadi PKL Selain BI;
 tata cara pemberian persetujuan penyelenggaraan SKNBI;

 4. tata cara pemberian persetujuan kepada kantor Bank yang akan
 menjadi PKL Selain BI;

 5. jangka …

 15

 5.
 6.

 7.
 8.

 jangka waktu penetapan sebagai PKL Selain BI;

 perpanjangan jangka waktu penetapan atau penggantian PKL
 Selain BI;

 pengunduran diri sebagai PKL Selain BI;
 penghentian sebagai PKL Selain BI;

 9. pembubaran penyelenggaraan SKNBI; dan
 10. pemindahan lokasi penyelenggaraan SKNBI,
 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini berlaku juga untuk
 wilayah tertentu dimana PKL BI
 menerapkan SKNBI.

 yang mewilayahinya belum

 B. Ketentuan mengenai pemberian bantuan keuangan, pengenaan biaya
 Kliring oleh PKL Selain BI kepada Peserta, dan sistem
 penyelenggaraan Kliring lokal sebagaimana diatur dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29 November 1999
 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk
 Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor
 Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 3/25/DASP tetap berlaku di Wilayah Kliring yang
 belum menerapkan
 menerapkan SKNBI.

 SKNBI
 sampai Wilayah Kliring
 tersebut

 C. PKL Selain BI di Wilayah Kliring yang belum menerapkan SKNBI
 dan menggunakan sistem manual tidak dapat mengubah sistem
 penyelenggaraan Kliring lokal di Wilayah Kliring tersebut menjadi
 sistem semi otomasi, mengingat penerapan SKNBI akan dilakukan di
 seluruh Wilayah Kliring secara bertahap.

 IV. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka ketentuan

 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP tanggal 29
 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk

 Menyelenggarakan …

 16

 Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank
 Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 3/25/DASP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sejak

 tanggal

 implementasi SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan sesuai dengan
 pengumuman Bank Indonesia.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli

 2005.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 MOHAMAD ISHAK

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

 DASP

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 7/29/DASP|SE-BI/2005 </reg_id>
<reg_title> Pemberian Persetujuan Terhadap Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 22 Juli 2005 </set_date>
<effective_date> 22 Juli 2005 </effective_date>
<replaced_reg> '3/25/DASP|SE-BI', '1/4/DASP|SE-BI/1999' </replaced_reg>
<related_reg> '7/18/PBI/2005' </related_reg>
"
" No. 5/19/DPM
 Jakarta, 19 September 2003

 SURAT EDARAN

 Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM
 Tanggal 21 Maret 2003 Perihal Tata Cara Penatausahaan Surat
 Utang Negara

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengagunan Surat Utang Negara
 oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan Fasilitas
 Pendanaan Jangka Pendek, perlu dilakukan perubahan mengenai waktu
 penyampaian Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga
 Diagunkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ketentuan dalam Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Tata Cara
 Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana telah diubah dengan Surat
 Edaran Nomor 5/8/DPM perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 5/6/DPM Tanggal 21 Maret 2003 Perihal Tata Cara Penatausahaan Surat
 Utang Negara tanggal 22 Mei 2003, diubah menjadi sebagai berikut:
 Ketentuan butir II.D.1.d halaman 9 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai
 berikut:
 “d. Central Registry menerima pengajuan formulir sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan perbaikannya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan
 pukul 17.00 WIB.”

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 19 September
 2003.
 Agar…

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA
 Ttd.

 BUDI MULYA
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 5/19/DPM|SE-BI/2003 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM Tanggal 21 Maret 2003 Perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara </reg_title>
<set_date> 19 September 2003 </set_date>
<effective_date> 19 September 2003 </effective_date>
<changed_reg> '5/6/DPM|SE-BI/2003' </changed_reg>
<extension_of> '5/8/DPM|SE-BI/2003' </extension_of>
<related_reg> '5/8/DPM|SE-BI/2003', '5/6/DPM|SE-BI/2003' </related_reg>
"
" 8/34/DASP
 Jakarta,22 Desember 2006
 S U R A T E D A R A N
 Perihal : Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan

 Pihak Ekstern
 --------------------------------------------------------------------------

 Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia

 No.2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro
 Antara Bank Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2000 Nomor 4025) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank
 Indonesia No.7/48/PBI/2005 tanggal 16 November 2005 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4570), selanjutnya disebut PBI
 Hubungan Rekening Giro, perlu diatur kembali tata cara dan prosedur yang
 berkaitan dengan hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak
 ekstern sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 1. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank
 Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari
 simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

 2. Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah
 yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan Cek Bank
 Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya
 sebagaimana ditetapkan dalam PBI Hubungan Rekening Giro.

 3. Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang
 penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau

 sarana …

 2

 sarana lainnya sebagaimana ditetapkan dalam PBI Hubungan Rekening
 Giro.

 4. Rekening Giro Khusus adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata
 cara pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupannya diatur secara
 khusus, yang terdiri dari escrow account, special account (Rekening
 Khusus atau Reksus) dan Rekening Giro Khusus Lainnya.

 5. Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk
 tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank
 Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian
 tertulis.

 6. Special Account (Rekening Khusus atau Reksus) adalah Rekening Giro
 yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar
 negeri Pemerintah yang penarikannya dilakukan secara langsung dari
 rekening tersebut dan/atau melalui rekening Kantor Pelayanan
 Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh kantor Bank Indonesia.

 7. Rekening Giro Khusus Lainnya adalah Rekening Giro di luar Escrow
 Account dan Special Account, yang persyaratan dan tata cara
 pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupannya diatur secara
 khusus dalam surat atau perjanjian tertulis.

 8. Pemegang Rekening Giro adalah pihak-pihak yang mempunyai
 Rekening Giro di Bank Indonesia, yaitu:
 a. Bank;
 b.
 c.
 d.

 instansi pemerintah;
 lembaga keuangan internasional; dan

 lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dipandang perlu untuk
 mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia.

 9. Pejabat Yang Mewakili adalah pejabat yang berwenang mewakili
 Pemegang Rekening Giro untuk melakukan penarikan dana,
 penandatanganan surat dan/atau kegiatan yang terkait dengan

 hubungan …

 3

 hubungan Rekening Giro dengan Bank Indonesia, yang dapat terdiri
 dari Pimpinan, Pejabat Penerima Kuasa dengan Hak Substitusi, dan
 Pejabat Penerima Kuasa Tanpa Hak Substitusi.

 10. Pimpinan adalah direksi atau pejabat yang berwenang mewakili
 Pemegang Rekening Giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi
 masing-masing Pemegang Rekening Giro sebagai berikut:
 a. Pimpinan untuk Bank adalah direksi
 Dalam hal ini yang dimaksud dengan direksi adalah:
 1) Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas, direksi
 adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
 Perseroan Terbatas;

 2) Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah, direksi
 adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
 Daerah;

 3) Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi, direksi adalah
 pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-
 Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

 4) Bagi Kantor Cabang Bank Asing, direksi adalah Pimpinan
 Kantor Cabang, yaitu pemimpin Kantor Cabang dan
 pejabat satu tingkat di bawah pemimpin Kantor Cabang
 yang menerima surat kuasa atau power of attorney dari
 Kantor Pusat dan/atau dari Pimpinan Kantor Cabang.

 b. Pimpinan untuk instansi pemerintah:
 1)

 Instansi pemerintah pusat:
 a) Departemen

 Menteri …

 4

 Menteri atau pejabat di bawah Menteri yang
 berwenang mewakili departemen, direktorat jenderal,
 direktorat atau unit kerja lainnya misalnya KPPN.

 b) Lembaga pemerintah non departemen
 Pejabat yang berwenang mewakili lembaga
 pemerintah non departemen.

 c) Badan Usaha Milik Negara
 Direksi atau yang dipersamakan dengan direksi.

 2)

 Instansi pemerintah daerah antara lain:
 a) Pemerintah daerah propinsi Tingkat I adalah
 Gubernur.

 b) Pemerintah kota atau Pemerintah kabupaten adalah
 Walikota atau Bupati.

 c) Badan Usaha Milik Daerah adalah direksi atau yang
 dipersamakan dengan itu.

 c. Pimpinan untuk lembaga keuangan internasional adalah pejabat
 yang diberi wewenang oleh kantor pusatnya.

 d. Pimpinan untuk lembaga lain yang menurut Bank Indonesia
 dipandang perlu untuk mempunyai Rekening Giro di Bank
 Indonesia adalah direksi atau pejabat berwenang sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku.

 11. Pejabat Penerima Kuasa Dengan Hak Substitusi adalah pejabat yang
 menerima kuasa khusus dengan satu kali hak substitusi dari Pimpinan
 untuk melakukan kegiatan penarikan dana, penandatanganan surat
 dan/atau kegiatan hubungan Rekening Giro lainnya dengan Bank
 Indonesia.

 12. Pejabat Penerima Kuasa Tanpa Hak Substitusi adalah pejabat yang
 menerima kuasa khusus tanpa hak substitusi dari Pimpinan atau
 Pejabat Penerima Kuasa dengan Hak Substitusi untuk melakukan

 penarikan …

 5

 penarikan dana, penandatanganan surat dan/atau kegiatan yang terkait
 dengan hubungan Rekening Giro dengan Bank Indonesia.

 13. Petugas adalah pihak penerima kuasa dari Pejabat Yang Mewakili
 untuk melakukan kegiatan hubungan Rekening Giro selain penarikan
 dana dan penandatanganan surat yang ditujukan kepada Bank
 Indonesia.

 14. Penyetoran Rekening Giro Rupiah adalah setiap penambahan dana
 pada Rekening Giro Rupiah yang dilakukan dengan cara penyetoran
 tunai, pemindahbukuan atau transfer.

 15. Penyetoran Rekening Giro Valas adalah setiap penambahan dana pada
 Rekening Giro Valas yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan
 atau transfer.

 16. Penarikan Rekening Giro Rupiah adalah setiap pengurangan dana pada
 Rekening Giro Rupiah yang dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro,
 Bank Indonesia atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening
 Giro dengan cara penarikan tunai, pemindahbukuan atau transfer untuk
 Rekening Giro Rupiah dan pemindahbukuan atau transfer untuk
 Rekening Giro Valas.

 17. Penarikan Rekening Giro Valas adalah setiap pengurangan dana pada
 Rekening Giro Valas yang dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro
 atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro dengan
 cara pemindahbukuan atau transfer.

 18. Sarana Penarikan Rekening Giro Rupiah adalah Cek Bank Indonesia
 (Cek BI), Bilyet Giro Bank Indonesia (Bilyet Giro BI atau BG BI),
 sarana elektronik dan sarana lainnya.

 19. Sarana Penarikan Rekening Giro Valas adalah SWIFT, Teleks dan
 sarana lainnya.

 20. Dokumen adalah Dokumen Bukan Keuangan dan Warkat Pembukuan.
 21. Dokumen …

 6

 21. Dokumen Bukan Keuangan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh
 pihak ekstern maupun intern Bank Indonesia untuk menyampaikan
 berita, pendapat dan/atau pesan untuk dimaklumi dan/atau
 dilaksanakan.

 22. Warkat Pembukuan adalah dokumen tertulis yang bentuk dan
 penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu yang berfungsi
 sebagai sarana penarikan atau sarana penyetoran Rekening Giro, dan
 digunakan sebagai bukti transaksi keuangan.

 II. PROSEDUR DAN TATA CARA HUBUNGAN REKENING GIRO
 ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN
 Prosedur dan tata cara hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia
 dengan pihak ekstern adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
 Edaran ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran ini sebagai berikut:
 1. Pedoman Hubungan Rekening Giro Rupiah, sebagaimana dimaksud
 pada Lampiran I; dan

 2. Pedoman Hubungan Rekening Giro Valas, sebagaimana dimaksud
 pada Lampiran II.

 III. PRINSIP HUBUNGAN REKENING GIRO
 1. Pemegang Rekening Giro dapat pula membuka Rekening Giro
 Khusus, antara lain berupa Escrow Account.

 2. Setiap Bank sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum butir I.8.a
 wajib memiliki 1 (satu) Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia.

 3. Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing wajib memiliki:
 a. 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada
 angka 2; dan

 b. 1 (satu) Rekening Giro Valas di Bank Indonesia.
 4. Bank …

 7

 4. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional namun
 juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib
 memiliki:
 a. 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada
 angka 2; dan

 b. 1 (satu) Rekening Giro Rupiah untuk melaksanakan kegiatan
 usaha berdasarkan prinsip syariah.

 5. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
 melakukan kegiatan dalam valuta asing serta melaksanakan kegiatan
 usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib memiliki:
 a. 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada
 angka 2;

 b. 1 (satu) Rekening Giro Valas sebagaimana dimaksud pada
 butir 3.b;

 c. 1 (satu) Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada
 butir 4.b; dan

 d. 1 (satu) Rekening Giro Valas untuk melaksanakan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah.

 6. Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas
 sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5
 dilakukan oleh kantor pusat Bank yang bersangkutan.

 7. Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, kantor
 Bank yang mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro
 sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah kantor cabang Bank
 tersebut di Indonesia.

 8.

 Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum
 butir I.8.b meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
 sepanjang Rekening Giro yang bersangkutan digunakan untuk

 menampung …

 8

 menampung dan/atau mengelola dana yang terkait dengan pelaksanaan
 Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
 Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Khusus untuk instansi
 pemerintah pusat terdiri dari departemen dan lembaga pemerintah non
 departemen serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam
 pengertian instansi pemerintah ini tidak termasuk bendaharawan rutin
 dan bendaharawan proyek.

 9. Lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud pada
 Ketentuan Umum butir I.8.c. adalah lembaga-lembaga yang tujuan
 pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di
 bidang ekonomi dan atau keuangan dimana Pemerintah Republik
 Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota didalamnya, atau
 lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada
 Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga
 tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.
 Pada saat ini lembaga keuangan internasional tersebut antara lain
 International Monetary Funds (IMF), Asian Development Bank
 (ADB), International Bank for Restructuring Development (IBRD)
 dan International Development Agency (IDA).

 10. Lembaga lain yang menurut Bank Indonesia dipandang perlu untuk
 mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
 pada Ketentuan Umum butir I.8.d. yaitu sepanjang memenuhi kriteria
 sebagai berikut:
 a.

 diperlukan dalam rangka transisi tugas Bank Indonesia di bidang
 perbankan, dan di bidang perkreditan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
 Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
 Undang Nomor 3 Tahun 2004;

 b. terkait …

 9

 b.

 terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter,
 perbankan dan sistem pembayaran, seperti penyelenggara kliring
 di luar bank umum, penyelenggara switching, dan instansi
 pemerintah di luar angka 8.

 11. Rekening Giro pada Bank Indonesia tidak dapat dibuka dalam bentuk
 rekening gabungan (joint account). Yang dimaksud rekening
 gabungan adalah rekening yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pihak,
 misalnya 1 (satu) rekening dimiliki oleh 2 (dua) instansi pemerintah.

 12. Dalam hal tertentu Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro atas
 Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

 IV. LAIN-LAIN
 1. Bagi pihak-pihak yang telah memiliki Rekening Giro sebelum
 diberlakukannya Surat Edaran ini dan memenuhi persyaratan sebagai
 pihak yang dapat menjadi Pemegang Rekening Giro berdasarkan Surat
 Edaran ini, dianggap telah menjadi Pemegang Rekening Giro yang
 sah.

 2. Sarana Penarikan Rekening Giro Rupiah dan/atau Rekening Giro
 Valas berupa surat masih dapat digunakan oleh Pemegang Rekening
 Giro sebagai sarana penarikan paling lama 2 (dua) tahun sejak
 berlakunya Peraturan Bank Indonesia No.7/48/PBI/2005 tanggal 16
 November 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI
 No.2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank
 Indonesia Dengan Pihak Ekstern.

 3. Sarana Penarikan Rekening Giro Rupiah dan/atau Rekening Giro
 Valas yang diterbitkan oleh pihak ekstern dan telah disetujui oleh
 Bank Indonesia serta telah digunakan oleh Pemegang Rekening Giro
 sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini antara lain berupa Surat
 Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Pembebanan SP2D

 (SPB-SP2D) …

 10

 (SPB-SP2D), dan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) tetap
 dapat digunakan oleh Pemegang Rekening Giro sebagai sarana
 penarikan.

 V. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Bank Indonesia

 No.4/11/DASP tanggal 13 Agustus 2002 perihal Hubungan Rekening Giro
 Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku lagi.

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal

 1 Februari 2007.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 BANK INDONESIA,
 EDI SISWANTO

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 8/34/DASP|SE-BI/2006 </reg_id>
<reg_title> Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern </reg_title>
<set_date> 22 Desember 2006 </set_date>
<effective_date> 1 Februari 2007 </effective_date>
<replaced_reg> '4/11/DASP|SE-BI/2002' </replaced_reg>
<related_reg> '7/48/PBI/2005', '2/24/PBI/2000' </related_reg>
"
" No. 12/ 30 /DASP
 Jakarta, 10 November 2010
 SURAT EDARAN
 Perihal

 : Perubahan atas Surat Edaran Nomor 11/32/DPM tanggal 7
 Desember 2009 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di
 Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

 Sehubungan dengan dilakukannya penyempurnaan organisasi Bank Indonesia,

 khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Bank Indonesia - Scripless
 Securities Settlement System, perlu untuk melakukan perubahan terhadap Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 11/32/DPM tanggal 7 Desember 2009 sebagai
 berikut:

 I. Alamat penyampaian bukti pembayaran biaya peminjaman Surat Utang
 Negara sebagaimana diatur dalam butir III.B.3.c.1)b) diubah menjadi
 ditujukan kepada:
 Bank Indonesia
 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
 Bagian Penyelenggaraan Setelmen
 Gedung D Lantai 3
 Jl. M.H.Thamrin No. 2
 Jakarta-10350
 Telepon: 021-381 7575 / 021-381 7923
 Faksimili: 021-2311902

 II. Semua penyebutan Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan mengenai tata cara lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dan
 penatausahaan Surat Utang Negara yang sudah ada sebelum Surat Edaran
 Bank Indonesia ini dibaca sebagai Kementerian Keuangan.

 Ketentuan ...

 2

 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 10 November 2010.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran

 Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 RONALD WAAS

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 12/30/DASP|SE-BI/2010 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Nomor 11/32/DPM tanggal 7 Desember 2009 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara </reg_title>
<set_date> 10 November 2010 </set_date>
<effective_date> 10 November 2010 </effective_date>
<changed_reg> '11/32/DPM|SE-BI/2009' </changed_reg>
<related_reg> '11/32/DPM|SE-BI/2009' </related_reg>
"
" No. 10/7/DASP
 Jakarta, 21 Februari 2008

 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
 Dengan Menggunakan Kartu (APMK)

 Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
 Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4822), Peraturan Bank Indonesia Nomor
 10/3/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank
 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4810) dan Peraturan
 Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan
 Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh
 Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4811), dipandang perlu untuk mengatur kembali
 ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran
 dengan menggunakan kartu dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut
 :

 I. PENGAWASAN …

 2

 I. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT
 PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK)
 A. Obyek Pengawasan
 Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bagian
 Pengawasan Sistem Pembayaran melakukan pengawasan terhadap:
 1. Penyelenggaraan APMK (Prinsipal, Penerbit dan Acquirer);
 2. Perusahaan Personalisasi;
 3. Penyelenggara kegiatan kliring APMK;
 4. Penyelenggara kegiatan penyelesaian akhir APMK; dan
 5. Perusahaan Switching dalam hal Perusahaan Switching tersebut
 bekerja sama dengan Penerbit dan/atau Financial Acquirer

 B. Fokus Pengawasan
 Pengawasan terhadap penyelenggaraan APMK difokuskan pada
 kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan
 APMK antara lain meliputi:
 1. penerapan aspek manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan
 APMK;

 2. kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan
 3. penerapan aspek perlindungan nasabah.

 C. Tujuan Pengawasan
 Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan
 APMK dilakukan secara efisien, cepat, aman dan handal dengan
 memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.

 D. Metode Pengawasan
 Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan
 terutama melalui pengawasan tidak langsung dan apabila diperlukan
 dapat dilakukan pengawasan langsung.

 1. Pengawasan …

 3

 1. Pengawasan Tidak Langsung
 Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan
 evaluasi atas laporan berkala dan insidentil yang disampaikan oleh,
 serta diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir
 I.A. Di samping itu, pengawasan tidak langsung dapat juga dilakukan
 atas dasar data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank
 Indonesia dari pihak lain.

 2. Pengawasan Langsung
 Pengawasan langsung dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan
 dengan cara melakukan pemeriksaan (on the spot) terhadap pihak-
 pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A.
 Dalam rangka pengawasan langsung, pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud pada butir I.A wajib memberikan:
 a. keterangan, data transaksi dan data nasabah dalam bentuk hard
 copy dan/atau soft copy;

 b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung
 terhadap sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan
 database;dan/atau

 c. hal-hal lain yang diperlukan
 Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama
 Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung.

 II. LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK
 Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Penerbit, Acquirer,
 Penyelenggara Kliring APMK, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan
 Perusahaan Switching wajib menyampaikan laporan secara On-Line atas
 penyelenggaraan kegiatan APMK kepada Bank Indonesia secara berkala dan
 menyampaikan laporan insidentil secara tertulis. Sedangkan Prinsipal dan
 Perusahaan Personalisasi wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank
 Indonesia.

 A. Laporan …

 4

 A. Laporan Berkala
 1. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara
 benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud pada butir I.A sesuai dengan periode masing-masing
 laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan
 triwulanan, dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan triwulanan
 disampaikan secara On-Line. Sedangkan laporan tahunan disampaikan
 secara tertulis dengan hard copy.

 2. Jenis Laporan Berkala
 Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak
 sebagaimana dimaksud pada butir I.A meliputi :
 a. Prinsipal Umum
 Laporan Tahunan yang sekurang-kurangnya mencakup informasi:
 1) rencana pengembangan produk;
 2) target dan realisasinya;dan
 3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal Umum dan
 biaya-biaya yang dikenakan kepada anggota.

 b. Penerbit
 1) Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan APMK terdiri
 dari:
 a) Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit;
 b) Laporan Bulanan Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu
 Debet;dan

 c) Laporan Bulanan Penerbit Instrumen Prabayar.

 2) Laporan Bulanan Fraud
 3) Khusus untuk Penerbit Kartu Kredit Selain Bank di samping
 menyampaikan laporan bulanan tersebut di atas, Penerbit wajib
 menyampaikan:

 a) Laporan …

 5

 a) Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit dengan
 klasifikasi:
 (1) Lancar, apabila pembayaran tepat waktu,
 perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan
 serta sesuai dengan persyaratan kredit;

 (2) Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan
 pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90
 (sembilan puluh) hari;

 (3) Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan
 pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah
 melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan
 120 (seratus dua puluh) hari;

 (4) Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran
 pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120
 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus
 delapan puluh) hari;

 (5) Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau
 bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan
 puluh) hari.

 b) Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian
 Pengaduan Nasabah

 4) Untuk Penerbit Bank, penyampaian Laporan Bulanan
 Kolektibilitas Kartu Kredit dilakukan sebagaimana diatur
 dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penilaian
 kualitas aktiva Bank Umum.

 c. Acquirer
 Laporan Bulanan Acquirer.

 d. Perusahaan …

 6

 d. Perusahaan Personalisasi
 Laporan Tahunan Perusahaan Personalisasi dengan format
 sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1.

 e. Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK dan/atau Kegiatan
 Penyelesaian Akhir APMK
 Laporan Triwulanan Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK.

 f. Perusahaan Switching
 Laporan Triwulanan Perusahaan Switching.

 3. Laporan tahunan Prinsipal Umum dan Perusahaan Personalisasi wajib
 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan
 Februari tahun berikutnya. Apabila akhir bulan Februari jatuh pada
 hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja
 berikutnya.

 4. Tata cara pelaporan dan sanksi kewajiban membayar sebagaimana
 dimaksud pada Angka 2 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f
 berpedoman pada ketentuan tentang Laporan Kantor Pusat Bank
 Umum dan ketentuan tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat
 Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan
 Rakyat Dan Lembaga Selain Bank

 B. Laporan Insidentil
 1. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan
 secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir I.A
 kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun
 atas inisiatif pihak-pihak tersebut di atas.

 2. Jenis …

 7

 2. Jenis Laporan Insidentil
 a. Laporan terkait dengan implementasi teknologi pengamanan
 penyelenggaraan APMK antara lain laporan implementasi
 penggunaan teknologi chip pada APMK.

 b. Laporan terkait Kartu Kredit
 Laporan terkait Kartu Kredit wajib disampaikan oleh pihak-pihak
 sebagaimana dimaksud pada butir I.A. dengan pengaturan sebagai
 berikut:
 1) Penerbit Kartu Kredit
 Penerbit Kartu Kredit menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 a) Ketentuan pemberian Kartu Kredit meliputi:
 (1) usia minimum Pemegang Kartu;
 (2) pendapatan minimum Pemegang Kartu;
 (3) batas maksimum kredit Pemegang Kartu;
 (4) persentase minimum pembayaran oleh Pemegang
 Kartu; dan

 (5) kebijakan penetapan pemberian kartu kredit yang
 dikategorikan sebagai “tanpa batas” (infinite)
 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia perihal prinsip perlindungan nasabah dan
 kehati-hatian.

 b) Standard Operating Procedure (SOP) meliputi:
 (1) prosedur pemberian persetujuan kepada calon
 pemegang kartu;

 (2) prosedur otorisasi;
 (3) prosedur pembukuan transaksi;
 (4) prosedur penghitungan biaya bunga dan denda;
 (5) prosedur pemberian penambahan limit kredit;
 (6) prosedur persetujuan pelampauan batas limit kredit;
 (7) prosedur …

 8

 (7) prosedur penagihan piutang, penanganan kredit macet
 dan penghapusan piutang;

 (8) prosedur pencantuman nasabah ke dalam Negative
 List;

 (9) prosedur pengamanan kartu (mulai dari pengawasan
 pemesanan bahan kartu, pencetakan, proses
 pengiriman dan personalisasi kartu);

 (10) prosedur pemilihan dan penetapan merchant (termasuk
 standar perjanjian);

 (11) prosedur penunjukan agen pemasaran dan agen
 penagihan atau debt collector (termasuk standar
 perjanjian);

 (12) prosedur pelaporan kepada manajemen dan
 pengawasan internal;

 (13) prosedur sistem deteksi dan penanganan fraud;
 (14) prosedur perencanaan darurat (Disaster Recovery
 Plan/DRP) dan kesinambungan usaha (Business
 Continuity Plan/BCP); dan

 (15) prosedur layanan konsumen antara lain meliputi:
 (a) layanan informasi dan fasilitas; dan
 (b) penanganan keluhan konsumen.

 c) Informasi tertulis yang disampaikan Penerbit kepada
 Pemegang Kartu sekurang-kurangnya meliputi:
 (1) hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 (2) persentase minimum pembayaran oleh Pemegang
 Kartu;

 (3) produk yang diterbitkan, antara lain informasi
 mengenai prosedur dan tata cara penggunaan kartu,
 fasilitas yang melekat pada kartu, tata cara
 pembayaran …

 9

 pembayaran kartu dan risiko yang mungkin timbul dari
 penggunaan produk tersebut;

 (4) tata cara penghitungan bunga;
 (5) tata cara penghitungan denda;
 (6) tata cara pengajuan pengaduan atas kartu yang
 diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan
 pengaduan tersebut;

 (7) jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan;
 dan

 (8) formulir lembar penangihan (billing statement).

 2) Financial Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP
 sekurang-kurangnya meliputi:
 a) Prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta
 otorisasi;

 b) Prosedur penyelesaian pembayaran;
 c) Prosedur pemilihan dan penetapan merchant termasuk
 standar perjanjian;

 d) Prosedur pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi
 kerugian akibat penggunaan kartu palsu;

 e) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system)
 dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan
 jaringan komunikasi;

 f) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi;
 g) Prosedur penatausahaan arsip; dan
 h) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan
 internal.

 3) Technical Acquirer Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP
 sekurang-kurangnya meliputi:

 a) Prosedur …

 10

 a) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system)
 dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan
 jaringan komunikasi; dan

 b) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi.

 4) Perusahaan Personalisasi Kartu Kredit, wajib menyampaikan
 SOP sekurang-kurangnya meliputi:
 a) Standar perjanjian kerjasama dengan Penerbit atau Prinsipal
 b) SOP sekurang-kurangnya meliputi:
 (1) Prosedur pengamanan kartu
 (2) Prosedur operasional kegiatan personalisasi; dan
 (3) Prosedur pengamanan kerahasiaan data.

 5) Penyelenggara Kegiatan Kliring Kartu Kredit, wajib
 menyampaikan SOP sekurang-kurangnya meliputi:
 a) Persyaratan kepesertaaan;
 b) Prosedur operasional kegiatan kliring;
 c) Prosedur mekanisme dan pembukuan kliring;
 d) Prosedur penyelesaian transaksi;
 e) Prosedur DRP dan BCP; dan
 f) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan
 internal.

 6) Perusahaan Switching Kartu Kredit, wajib menyampaikan SOP
 sekurang-kurangnya meliputi:
 a) Persyaratan kepesertaaan, penetapan penerbit dan standar
 perjanjian dengan Penerbit;

 b) SOP sekurang-kurangnya meliputi:
 (1) Prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta
 otorisasi;

 (2) Prosedur penyelesaian pembayaran;
 (3) Prosedur DRP dan BCP; dan

 (4) Prosedur …

 11

 (4) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan
 pengawasan internal

 c. Laporan terkait Kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar
 1) Penerbit kartu ATM, kartu Debet dan Kartu Prabayar wajib
 menyampaikan:
 a) SOP sekurang-kurangnya meliputi:
 (1) Ketentuan mengenai persyaratan calon pemegang
 kartu;

 (2) Prosedur pemberian kartu kepada calon pemegang
 kartu, termasuk di dalamnya:

 (3) Prosedur pengamanan kartu (mulai dari pengawasan
 pemesanan bahan kartu, pencetakan, proses
 pengiriman dan personalisasi kartu);

 (4) Prosedur sistem deteksi dan penanganan fraud;
 (5) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan
 pengawasan internal;

 (6) Prosedur penunjukan merchant (termasuk lampiran
 perjanjian); dan

 (7) Prosedur layanan Prosedur layanan konsumen antara
 lain meliputi:
 (a) Layanan informasi dan fasilitas; dan
 (b) Penanganan keluhan konsumen.

 b) Perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Switching
 c) Perjanjian dengan Pemegang kartu
 d) Informasi tertulis yang disampaikan penerbit kepada
 pemegang kartu sekurang-kurangnya meliputi:
 (1) Produk yang diterbitkan, antara lain informasi
 mengenai prosedur dan tata cara penggunaan kartu,
 fasilitas yang melekat pada kartu, tata cara

 pembayaran …

 12

 pembayaran kartu dan risiko yang mungkin timbul dari
 penggunaan produk tersebut;

 (2) Tata cara pengajuan pengaduan atas produk yang
 diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan
 pengaduan tersebut;

 2) Financial Acquirer kartu ATM, kartu Debet dan Kartu
 Prabayar wajib menyampaikan:
 a) Prosedur mekanisme transaksi dan otorisasi;
 b) Prosedur pembukuan transaksi;
 c) Prosedur penyelesaian pembayaran;
 d) Prosedur pemilihan dan penetapan merchant termasuk
 lampiran perjanjian;

 e) Prosedur penunjukan perusahaan Switching;
 f) Prosedur pengaturan risiko keuangan dalam hal terjadi
 kerugian akibat penggunaan kartu palsu;

 g) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system)
 dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan
 jaringan komunikasi;

 h) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi; dan
 i) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan pengawasan
 internal.

 3) Technical acquirer kartu ATM, kartu Debet dan Kartu
 Prabayar wajib menyampaikan:
 a) Prosedur penyediaan sarana pengganti (back-up system)
 dalam hal terjadi gangguan pada perangkat keras dan
 jaringan komunikasi; dan

 b) Prosedur penyediaan sarana back-up data transaksi.

 4) Perusahaan Personalisasi kartu ATM, kartu Debet dan Kartu
 Prabayar wajib menyampaikan:

 a) Standar …

 13

 a) Standar perjanjian kerjasama dengan penerbit atau
 prinsipal;

 b) SOP sekurang-kurangnya meliputi:
 (1) Prosedur pengamanan kartu;
 (2) Prosedur operasional kegiatan personalisasi; dan
 (3) Prosedur pengamanan kerahasiaan data.

 5) Perusahaan Switching kartu ATM, kartu Debet dan Kartu
 Prabayar wajib menyampaikan:
 a) Persyaratan kepesertaaan, penetapan penerbit dan standar
 perjanjian dengan Penerbit;

 b) SOP sekurang-kurangnya meliputi:
 (1) Prosedur mekanisme dan pembukuan transaksi serta
 otorisasi;

 (2) Prosedur penyelesaian pembayaran;
 (3) Prosedur DRP dan BCP; dan
 (4) Prosedur pelaporan kepada manajemen dan
 pengawasan internal.

 Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a wajib disampaikan setelah
 implementasi teknologi pengamanan penyelenggaraan APMK
 dilaksanakan, sedangkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b
 dan 2.c wajib disampaikan untuk pertama kali setelah mendapatkan
 persetujuan sebagai penyelenggara dari Bank Indonesia, dan wajib
 disampaikan kembali apabila terdapat perubahan atas laporan tersebut.
 Bagi Penerbit, Acquirer, Perusahaan Personalisasi, Penyelenggara Kliring
 dan Perusahaan Switching APMK yang telah menyampaikan laporan
 sebagaimana dimaksud pada butir 2.b dan 2.c berdasarkan Surat Edaran
 No. 7/61/DASP, maka yang bersangkutan tidak lagi diwajibkan untuk
 menyampaikan laporan tersebut, kecuali jika terdapat perubahan.

 C. Penyampaian …

 14

 C. Penyampaian Laporan Berkala Tahunan dan Insidentil wajib disampaikan
 kepada:
 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
 Bank Indonesia, Gedung D Lantai 9
 Jl. MH Thamrin No.2
 Jakarta 10350

 D. Untuk kepentingan pengawasan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan
 APMK, Bank Indonesia berwenang meminta data, informasi, dan atau
 laporan di luar laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan
 B.

 III. TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR
 Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar
 terhadap Bank terkait penyelenggaraan kegiatan APMK, sanksi kewajiban
 membayar tersebut dilakukan Bank Indonesia dengan cara mendebet
 rekening giro Bank di Bank Indonesia.
 Sanksi kewajiban membayar yang dikenakan terhadap Lembaga Selain Bank
 terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan Direktorat
 Akunting dan Sistem Pembayaran dengan cara menyampaikan surat
 pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Lembaga Selain Bank
 tersebut yang antara lain berisi informasi jumlah sanksi kewajiban membayar
 dimaksud dan tata cara pembayarannya kepada Bank Indonesia.

 IV. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 7/61/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal
 Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
 Menggunakan Kartu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan …

 15

 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari

 2008.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 DYAH N.K MAKHIJANI

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 10/7/DASP|SE-BI/2008 </reg_id>
<reg_title> Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) </reg_title>
<set_date> 21 Februari 2008 </set_date>
<effective_date> 21 Februari 2008 </effective_date>
<replaced_reg> '7/61/DASP|SE-BI/2005' </replaced_reg>
<related_reg> '10/8/PBI/2008', '10/4/PBI/2008', '7/52/PBI/2005', '10/3/PBI/2008' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi III' </penalty_list>
"
" 1

 No. 16/10/DSta
 Jakarta, 26 Mei 2014

 SURAT EDARAN
 Kepada:

 SEMUA DEBITUR DEVISA UTANG LUAR NEGERI
 DI INDONESIA

 Perihal : PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI
 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan
 Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5534) maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban
 pelaporan penarikan Devisa Utang Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank
 Indonesia sebagai berikut:

 A. UMUM
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:
 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk
 kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
 2008 tentang Perbankan Syariah.

 2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari
 otoritas yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha
 perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing
 di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari
 Bank yang berkantor pusat di Indonesia.

 3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam undang-
 undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai
 tukar.

 4. Utang …

 2

 4. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang
 Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing.

 5. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN
 adalah perorangan, badan hukum bukan bank, dan badan lainnya
 yang memiliki ULN.

 6. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DULN adalah
 devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan ULN.

 7. Pelapor DULN adalah Debitur ULN.
 8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
 9. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang dapat dipakai sebagai
 bukti keterangan.

 B. KEWAJIBAN PENARIKAN DULN
 1. Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.
 2. Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana diatur
 pada angka 1 berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang
 berasal dari:
 a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dalam
 bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk refinancing;

 b. selisih fasilitas refinancing dengan jumlah ULN lama; dan
 c. ULN berdasarkan surat utang (debt securities) dalam bentuk
 Bonds, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN),
 Promissory Notes (PN), dan Commercial Paper (CP).

 3. Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus
 dilaporkan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia secara
 lengkap, benar, dan tepat waktu.

 4. Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada angka 3
 wajib disertai Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan
 bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa.

 5. Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai
 komitmen.

 6. Dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan
 DULN dengan nilai komitmen maka Pelapor DULN wajib

 menyampaikan …

 3

 menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang
 memadai.

 7. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 6 dinilai
 memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang
 bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara
 nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN.

 C. PENYAMPAIAN LAPORAN, DOKUMEN PENDUKUNG, DAN
 PENJELASAN TERTULIS
 1. Laporan penarikan DULN menggunakan laporan data rekapitulasi
 ULN sebagaimana diatur dalam:
 a. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan
 kegiatan lalu lintas devisa; dan

 b. Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 pelaporan kegiatan lalu lintas devisa berupa realisasi dan posisi
 ULN.

 2. Jangka waktu penyampaian Dokumen Pendukung adalah:
 a. Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada angka 1
 wajib disertai Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan
 bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa.
 Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung ke Bank
 Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contoh
 Dokumen Pendukung penarikan DULN antara lain berupa
 fotokopi bukti transfer masuk dan/atau SWIFT message.

 b. Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf
 a jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka Dokumen
 Pendukung penarikan DULN dapat disampaikan pada Hari
 berikutnya.
 Contoh 1:
 Perusahaan AT melakukan penarikan DULN yang berasal dari
 Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 23 April 2014
 dan telah dilakukan penarikan pada tanggal tersebut. Batas
 waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN
 tersebut seharusnya pada tanggal 15 Mei 2014, namun karena
 tanggal 15 Mei 2014 jatuh pada hari libur nasional, maka batas

 waktu …

 4

 waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN
 menjadi tanggal 16 Mei 2014.
 Contoh 2:
 Perusahaan RH melakukan penarikan DULN yang berasal dari
 Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 5 Mei 2014 dan
 telah dilakukan penarikan pada tanggal 28 Mei 2014. Batas
 waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN
 tersebut seharusnya pada tanggal 15 Juni 2014, namun karena
 tanggal 15 Juni 2014 jatuh pada hari Minggu, maka batas waktu
 penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN menjadi
 hari Senin tanggal 16 Juni 2014.

 3. Penyampaian Dokumen Pendukung bukti penarikan DULN kepada
 Bank Indonesia dapat menggunakan kurir, pos, faksimili, email,
 atau media lainnya.

 4. Dokumen Pendukung penarikan DULN yang memuat
 data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia
 bersifat rahasia.

 5. Keterlambatan penyampaian Dokumen Pendukung
 Dalam hal Pelapor DULN menyampaikan Dokumen Pendukung
 penarikan DULN melampaui batas akhir penyampaian laporan
 sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a sampai dengan akhir bulan
 yang bersangkutan, maka Pelapor DULN dianggap terlambat
 menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN.
 Contoh:
 Perusahaan MQ melakukan penarikan DULN yang berasal dari
 Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 9 September 2014.
 Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN
 tersebut seharusnya pada tanggal 15 Oktober 2014, namun
 Perusahaan MQ baru menyampaikan Dokumen Pendukung
 penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober
 2014. Dengan demikian, maka perusahaan MQ terlambat
 menyampaikan Dokumen Pendukung selama 3 (tiga) Hari.

 6. Pelapor …

 5

 6. Pelapor DULN tidak menyampaikan Dokumen Pendukung:
 a. Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan Dokumen
 Pendukung penarikan DULN sampai dengan akhir bulan
 penyampaian laporan terhitung sejak batas akhir penyampaian
 laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam butir
 2.a, maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan
 DULN melalui Bank Devisa.
 Contoh:
 Perusahaan HI melakukan penarikan DULN yang berasal dari
 Perjanjian Kredit (Loan Agreement) tanggal 7 Oktober 2014 yang
 ditarik pada tanggal tersebut. Batas akhir bulan penyampaian
 Dokumen Pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 1
 Desember 2014 karena tanggal 30 November 2014 merupakan
 hari Minggu. Perusahaan HI baru menyampaikan Dokumen
 Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada
 tanggal 5 Desember 2014. Dengan demikian, Perusahaan HI
 dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank
 Devisa, karena Perusahaan HI menyampaikan Dokumen
 Pendukung penarikan DULN melebihi batas akhir bulan
 penyampaian laporan penarikan DULN.

 b. Dalam hal Pelapor DULN tidak dapat memberikan Dokumen
 Pendukung penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank
 Devisa sampai dengan akhir bulan penyampaian laporan, maka
 Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN
 melalui Bank Devisa.
 Contoh:
 Perusahaan DN melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) pada tanggal 16 Juni 2014. Perusahaan DN
 tidak menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN
 kepada Bank Indonesia sampai dengan batas akhir bulan
 penyampaian Dokumen Pendukung penarikan DULN. Dengan
 demikian, Perusahaan DN dianggap tidak melakukan penarikan
 DULN melalui Bank Devisa.

 7. Penjelasan …

 6

 7. Penjelasan tertulis
 a. Dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi
 penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN paling banyak
 ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka
 Debitur ULN tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan
 Dokumen Pendukung yang memadai.
 Contoh:
 PT. AP memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement) dari kreditur LK di Thailand dalam mata uang USD
 sebesar ekuivalen Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
 rupiah). Total akumulasi penarikan DULN pada saat jatuh tempo
 tercatat sebesar ekuivalen Rp225.000.000,00 (dua ratus dua
 puluh lima juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih
 kurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 antara nilai total akumulasi penarikan DULN dengan nilai
 komitmen yang diberikan oleh kreditur. Perbedaan antara nilai
 total akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen tersebut
 di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN
 dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN dan Debitur ULN
 tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen
 Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

 b. Dalam hal selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan
 DULN dengan nilai komitmen ULN lebih besar dari ekuivalen
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka DULN yang
 diterima dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila
 Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen
 Pendukung yang memadai.
 Contoh:
 PT. SN memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit (Loan
 Agreement) dari kreditur IH di Jepang dalam mata uang USD
 sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 Total akumulasi penarikan DULN pada saat jatuh tempo tercatat
 sebesar ekuivalen Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar ekuivalen
 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara nilai total

 akumulasi …

 7

 akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen. Dalam hal
 ini, penarikan DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen
 ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan
 Dokumen Pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

 c. Dalam hal masih terdapat keraguan atas kebenaran penarikan
 DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN, Bank Indonesia
 dapat meminta penjelasan tambahan kepada Pelapor DULN
 berupa pemberian keterangan secara tertulis dengan dilengkapi
 bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan.

 d. Penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai
 sebagai dimaksud pada huruf b harus disampaikan kepada Bank
 Indonesia paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu
 perjanjian ULN.

 e. Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan
 tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai dalam jangka
 waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Pelapor DULN
 dianggap tidak melakukan penarikan selisih kurang antara nilai
 komitmen dan nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank
 Devisa.

 8. Dalam hal valuta DULN sesuai dengan valuta komitmen ULN, maka
 besarnya selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN
 dan nilai komitmen ULN dikonversikan ke rupiah menggunakan
 kurs tengah Bank Indonesia pada batas akhir ULN.
 Contoh:
 Perusahaan AW mendapatkan pinjaman berupa Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) pada tanggal 2 Juni 2014 sebesar SGD50,000.00
 (lima puluh ribu dolar Singapura) dengan batas akhir ULN adalah
 31 Desember 2014. Perusahaan AW melakukan penarikan DULN
 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 16 Juli 2014 dan 18 Agustus
 2014 masing-masing sebesar SGD20,000.00 (dua puluh ribu dolar
 Singapura). Dalam hal ini selisih kurang antara nilai akumulasi
 penarikan DULN dan nilai komitmen ULN dengan menggunakan
 kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2014
 (Rp9.000,00/SGD) adalah sebesar

 ((SGD50,000.00 X
 Rp9.000/SGD) …

 8

 Rp9.000,00/SGD) – ((SGD20,000.00 X Rp9.000,00/SGD) +
 (SGD20,000.00 X Rp9.000,00/SGD))) = Rp90.000.000,00. Dalam hal
 ini, Perusahaan AW wajib menyampaikan penjelasan tertulis dan
 Dokumen Pendukung yang memadai untuk selisih kurang tersebut.

 9. Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara DULN dan komitmen
 ULN, maka besarnya selisih kurang antara nilai akumulasi
 penarikan DULN dan nilai komitmen ULN dihitung setelah masing-
 masing valuta dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs
 tengah Bank Indonesia pada batas akhir ULN.
 Contoh:
 Perusahaan SM mendapatkan pinjaman berupa Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) pada tanggal 9 Mei 2014 sebesar USD30,000.00
 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan batas akhir ULN
 adalah 15 Oktober 2014. Perusahaan SM melakukan penarikan
 DULN sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 Juni 2014 dan 10
 September 2014 masing-masing sebesar EUR10,000.00 (sepuluh
 ribu euro) dan AUD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Australia). Dalam
 hal ini selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dan
 nilai komitmen ULN dengan menggunakan kurs tengah Bank
 Indonesia tanggal 15 Oktober 2014 (Rp12,000.00/USD,
 Rp15.000,00/EUR dan Rp10.500,00/AUD) adalah sebesar
 ((USD30,000.00 X Rp12.000,00/USD) – ((EUR10,000.00 X
 Rp15.000,00/EUR) + (AUD10,000.00 X Rp10.500,00/AUD))) =
 Rp105.000.000,00. Dalam hal ini, Perusahaan SM wajib
 menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang
 memadai untuk selisih kurang tersebut.

 D. PENGENAAN SANKSI
 Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor DULN
 mengenai pelanggaran yang dilakukan dan besarnya sanksi
 administratif berupa denda yang dikenakan sebagai berikut:
 1. Debitur ULN yang tidak menarik DULN melalui Bank Devisa
 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol
 koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai nominal penarikan

 DULN …

 9

 DULN yang tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling
 banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 Contoh:
 Perusahaan TS memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dari kreditur
 DR di Malaysia sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar
 Amerika Serikat). Diperjanjikan bahwa rencana penarikan ULN
 tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan masing-masing
 penarikan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika
 Serikat) selama masa berlakunya Loan Agreement. Pada saat
 penarikan ketiga, penarikan DULN dilakukan di Bank XY di
 Singapura. Dengan demikian, Perusahaan TS dianggap tidak
 melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa. Atas pelanggaran
 tersebut, maka Perusahaan TS dikenakan sanksi administratif
 berupa denda sebesar (0,25% x (USD10,000,000.00 x
 Rp11.300,00/USD)) = Rp282.500.000,00. Mengingat maksimum
 sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka perusahaan TS
 hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima
 puluh juta rupiah).

 2. Dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan
 DULN dengan nilai komitmen ULN lebih besar ekuivalen
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak dapat
 dijelaskan oleh Debitur ULN, maka Debitur ULN dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh
 lima persen) dari nilai nominal selisih kurang penarikan DULN yang
 tidak melalui Bank Devisa, dengan nominal paling banyak sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 Contoh:
 Perusahaan UF memperoleh ULN dalam bentuk Perjanjian Kredit
 (Loan Agreement) dari kreditur AK di Amerika Serikat dalam mata
 uang USD sebesar ekuivalen Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
 rupiah). Sampai dengan jatuh tempo ternyata jumlah yang ditarik
 tercatat sebesar ekuivalen Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

 rupiah). …

 10

 rupiah). Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar ekuivalen
 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara nilai total akumulasi
 penarikan DULN dengan nilai komitmen dan tidak dapat dijelaskan
 oleh Debitur ULN. Dalam hal ini, Debitur ULN dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebesar 0,25% x Rp100.000.000,00 =
 Rp250.000,00.

 3. Debitur ULN dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian
 Dokumen Pendukung penarikan DULN apabila:
 a. Pelapor DULN yang dinyatakan terlambat menyampaikan
 Dokumen Pendukung penarikan DULN apabila penyampaian
 Laporan Penarikan DULN melampaui batas akhir sebagaimana
 dimaksud dalam butir C.2.a, dikenakan sanksi administratif
 berupa denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
 Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil
 ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri.

 b. Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan Dokumen
 Pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam butir
 C.2.a, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap Hari keterlambatan.
 Contoh 1:
 Perusahaan CA melakukan penarikan DULN yang berasal dari
 Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 8 Agustus 2014.
 Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan
 DULN tanggal 15 September 2014. Perusahaan CA baru
 menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN kepada
 Bank Indonesia pada tanggal 19 September 2014. Dengan
 demikian, maka Perusahaan CA terlambat selama 4 (empat) Hari
 (tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 19
 September 2014). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan CA
 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 x
 Rp500.000,00 = Rp2.000.000,00.
 Contoh 2:
 Perusahaan DU melakukan penarikan DULN yang berasal dari
 Perjanjian Kredit (Loan Agreement) pada tanggal 12 September

 2014 …

 11

 2014. Batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung
 penarikan DULN tersebut tanggal 15 Oktober 2014. Perusahaan
 DU baru menyampaikan Dokumen Pendukung penarikan DULN
 kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2014. Dengan
 demikian, maka perusahaan DU terlambat selama 12 (dua belas)
 Hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan DU dikenakan
 sanksi administratif berupa denda sebesar 12 x Rp500.000,00 =
 Rp6.000.000,00.

 4. Pengenaan sanksi administratif berupa denda tidak menggugurkan
 kewajiban penarikan DULN ke Bank Devisa.

 5. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 a. Bank Indonesia akan menyampaikan Surat Pemberitahuan
 Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada Pelapor
 DULN yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana
 dimaksud pada angka1, angka 2, dan/atau angka 3. Surat
 tersebut antara lain mencantumkan jenis pelanggaran,
 penetapan sanksi administratif berupa denda, besarnya denda
 yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi
 denda.

 b. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada angka1, angka 2, dan/atau angka 3 disetorkan
 ke Bank Indonesia.

 c. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada angka1, angka 2, dan/atau angka 3, dilakukan
 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan
 Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif Berupa
 Denda dari Bank Indonesia.

 d. Pelapor DULN harus menyampaikan bukti pembayaran sanksi
 administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf c
 kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya
 setelah tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan
 Sanksi Administratif Berupa Denda.

 Contoh …

 12

 Contoh:
 Perusahaan HI terlambat menyampaikan Dokumen Pendukung
 realisasi penarikan DULN untuk laporan realisasi penarikan
 DULN bulan Mei 2014 dan batas waktu penyampaian Dokumen
 Pendukung penarikan DULN tersebut tanggal 15 Juni 2014.
 Namun karena tanggal 15 Juni 2014 jatuh pada hari Minggu,
 maka batas waktu penyampaian Dokumen Pendukung penarikan
 DULN menjadi hari Senin tanggal 16 Juni 2014.
 Perusahaan HI tersebut baru menyampaikan Dokumen
 Pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada
 tanggal 23 Juni 2014. Atas keterlambatan tersebut, Bank
 Indonesia menyampaikan Surat Pemberitahuan Sanksi
 Administratif Berupa Denda pada tanggal 4 Juli 2014.
 Perusahaan HI harus menyetor sanksi denda keterlambatan ke
 rekening Bank Indonesia dan menyampaikan tembusan bukti
 penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat
 tanggal 31 Agustus 2014.

 e. Bukti pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada
 huruf d antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran
 sanksi denda ke Bank Indonesia.

 E. ALAMAT SURAT MENYURAT DAN HELP DESK

 1. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank
 Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini
 ditujukan kepada:
 Bank Indonesia
 Departemen Pengolahan dan Kepatuhan Laporan
 c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Lalu Lintas Devisa
 Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
 Jalan MH. Thamrin No.2
 Jakarta 10350
 E-mail: LLDULN@bi.go.id
 Telepon:
 021-29818126, 021-29818127, 021-29818266, 021-29814077,
 021-29814219, 021-29814556, 021-29814572, 021-29814656,

 021-29814657 …

 13

 021-29814657, 021-29815174, 021-29815870, 021-29815871,
 021-29815874, 021-29815875, 021-29815877, 021-29816036,
 021- 29810000 ext : 2122, 2134, 2138, 2166.

 2. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan
 komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media
 lainnya.

 F. PERALIHAN
 Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang
 ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2012 tidak wajib
 dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN
 yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya
 perubahan perjanjian (amandemen) yang ditandatangani setelah
 tanggal 2 Januari 2012.

 G. PENUTUP
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei
 2014.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 PERRY WARJIYO
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 16/10/DSta|SE-BI/2014 </reg_id>
<reg_title> PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI </reg_title>
<set_date> 26 Mei 2014 </set_date>
<effective_date> 26 Mei 2014 </effective_date>
<related_reg> '16/10/PBI/2014' </related_reg>
<penalty_list> 'Huruf D' </penalty_list>
"
" No. 7/7/DPM
 Jakarta, 29 Maret 2005
 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Laporan Harian Bank Umum
 Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 7/10/PBI/2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Laporan Harian Bank Umum
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483), perlu diatur ketentuan
 pelaksanaan dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

 I. KETENTUAN UMUM
 Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian Laporan
 Harian Bank Umum (LHBU) perlu ditetapkan suatu sistematika penyusunan
 LHBU berupa Pedoman Penyusunan LHBU (yang selanjutnya disebut Pedoman)
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi LHBU
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

 II. BANK PELAPOR
 Bank Pelapor terdiri dari :
 1. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
 2. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
 syariah;

 3. Kantor Cabang Bank Asing; dan
 4. Unit Usaha Syariah.

 III. RUANG LINGKUP DATA LHBU
 Jenis data yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor kepada Bank Indonesia
 terdiri dari data transaksional dan data non transaksional.

 A. Data ...

 2

 A. Data Transaksional
 1. Transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), terdiri dari data :
 a. PUAB pagi dalam mata uang Rupiah;
 b. PUAB sore dalam mata uang Rupiah;
 c. PUAB dalam valuta asing; dan
 d. PUAB luar negeri.

 2. Transaksi Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).
 3. Transaksi Devisa, terdiri dari data :
 a. transaksi tod/tom/spot dalam valuta asing;
 b. transaksi forward, swap, option dalam valuta asing; dan
 c.

 transaksi Derivatif lainnya antara lain future untuk nilai tukar,
 forward, swap, option yang merupakan turunan dari suku bunga, atau
 turunan dari kombinasi instrumen pasar uang lainnya.

 4. Perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder meliputi
 transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, dan Commercial
 Paper.

 B. Data Non Transaksional
 1. Posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan pihak-
 pihak tertentu.

 2. Posisi Devisa Neto (PDN), terdiri dari:
 a. data gabungan yang mencakup kantor-kantor cabang di dalam negeri;
 dan

 b. data gabungan yang mencakup seluruh kantor cabang dalam negeri
 dan luar negeri,

 untuk posisi akhir hari.

 3. Pos-pos tertentu neraca, terdiri dari :
 a. data posisi pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri; dan
 b. data posisi pos-pos tertentu neraca gabungan kantor dalam negeri dan
 luar negeri.

 4. Proyeksi arus kas, terdiri dari :
 a. proyeksi arus kas dalam mata uang Rupiah; dan

 b. proyeksi ...

 3
 b. proyeksi arus kas dalam valuta asing.

 5. Suku bunga penawaran (quotation) dalam mata uang Rupiah dan valuta
 asing (USD).

 6. Suku bunga dasar kredit dalam mata uang Rupiah dan valuta asing
 (USD).

 7. Suku bunga kredit dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (USD).
 8. Suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dan valuta asing
 (USD), suku bunga tabungan dalam mata uang Rupiah, dan diskonto
 sertifikat deposito dalam mata uang Rupiah dan valuta asing (USD).

 9. Tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah Bank syariah dalam mata
 uang Rupiah.

 IV. FORMAT DAN JENIS LAPORAN
 A. Format LHBU
 1. Format LHBU untuk data transaksional adalah sesuai dengan Form 101
 (PUAB), 102 (PUAS), 201 (Transaksi Devisa Tod/Tom/Spot), 202
 (Transaksi Devisa Forward/Swap/Option), 203 (Transaksi Derivatif
 Lainnya), dan 301 (Pasar Sekunder Surat Berharga Pasar Uang)
 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman.

 2. Format LHBU untuk data non transaksional adalah sesuai dengan Form
 204 (Posisi akhir hari Transaksi Derivatif Jual bukan Investasi dengan
 pihak-pihak tertentu), 401 (PDN gabungan kantor Dalam Negeri), 402
 (PDN gabungan kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri), 403 (Pos-pos
 tertentu Neraca Gabungan kantor Dalam Negeri), 404 (Pos-pos tertentu
 Neraca Gabungan kantor Dalam Negeri dan Luar Negeri), 405 (Laporan
 Proyeksi Arus Kas Rupiah), 406 (Laporan Proyeksi Arus Kas Valuta
 Asing), 501 (Suku Bunga Penawaran/Quotation), 601 (Suku Bunga Dasar
 Kredit), 602 (Suku Bunga Kredit), 603 (Suku Bunga Deposito Berjangka,
 Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito), dan 604
 (Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah)
 sebagaimana dimaksud dalam Pedoman.

 B. Jenis ...

 4

 B. Jenis Laporan yang Disampaikan
 1. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank dan Kantor
 Cabang Bank Asing yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional adalah sebagai berikut:
 a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi form 101, 102, 201, 202,
 203, 204, 301, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 601, 602, dan 603.

 b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi form 101, 102, 301,
 403, 405, 501, 601, 602, dan 603.

 2. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank yang
 melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai
 berikut:
 a. Bank yang berstatus Bank devisa meliputi form 102, 201, 401, 402,
 403, 404, 405, 406, dan 604.

 b. Bank yang berstatus Bank non devisa meliputi form 102, 403, 405,
 dan 604.

 3. Jenis laporan yang wajib disampaikan oleh Unit Usaha Syariah adalah
 form 102, 201, dan 604.

 V. PENYAMPAIAN DAN KOREKSI LHBU
 A. Data LHBU yang Disampaikan
 1. Penyampaian Data Transaksional
 Bank Pelapor wajib menyampaikan data transaksional berikut form
 header setiap Hari Kerja secara real time atau segera setelah terjadinya
 transaksi pada tanggal laporan.

 2. Penyampaian Data Non Transaksional
 Bank Pelapor wajib menyampaikan data non transaksional sebagai
 berikut:
 a. Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan
 pihak-pihak tertentu yang disampaikan adalah data pada posisi tanggal
 laporan.

 Contoh ...

 5
 Contoh:

 Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan
 pihak-pihak tertentu pada tanggal 6 April 2005 wajib disampaikan
 oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia selambat-
 lambatnya pukul 24.00 WIB pada tanggal 6 April 2005.

 a. Data Posisi Devisa Neto dan pos-pos tertentu neraca yang
 disampaikan adalah data pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelumnya
 (H-2).
 Contoh:

 Data Posisi Devisa Neto pada tanggal 6 April 2005 wajib disampaikan
 oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia selambat-
 lambatnya pukul 24.00 WIB pada tanggal 8 April 2005.

 b. Data proyeksi arus kas yang disampaikan adalah proyeksi penerimaan
 dan pengeluaran dalam Rupiah dan valuta asing

 atas pos-pos

 sebagaimana diatur dalam Pedoman untuk periode 3 (tiga) bulan yang
 meliputi data :
 1) periode 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal laporan;
 2) periode minggu ke-3 (tiga)

 sejak hari ke-15 (lima belas) sampai
 dengan hari ke-21 (duapuluh satu) secara kumulatif;

 3) periode minggu ke-4 (empat) sejak hari ke-22 (dua puluh dua)
 sampai dengan hari ke-28 (dua puluh delapan) secara kumulatif;
 dan

 4) periode bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) sejak hari ke-29 (dua
 puluh sembilan) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh) secara
 kumulatif.
 Proyeksi arus kas dalam valuta asing selain USD dikonversi terlebih
 dahulu ke dalam mata uang USD. Pelaporan proyeksi arus kas dalam
 valuta asing yang telah dikonversi

 tersebut digabungkan secara
 keseluruhan dengan arus kas dalam mata uang USD.

 Contoh ...

 6
 Contoh:

 Data proyeksi arus kas yang dilaporkan pada tanggal 4 April 2005
 adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk:
 1) tanggal 5 April 2005 sampai dengan 18 April 2005;
 2) tanggal 19 April 2005 sampai dengan 25 April 2005 secara
 kumulatif untuk minggu ke-3 (tiga);

 3) tanggal 26 April 2005 sampai dengan 2 Mei 2005 secara kumulatif
 untuk minggu ke-4 (empat); dan

 4) tanggal 3 Mei sampai dengan 3 Juli 2005 secara kumulatif untuk
 bulan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga).
 Data proyeksi arus kas tersebut wajib disampaikan oleh Bank Pelapor
 dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 4 April 2005 selambat-
 lambatnya pukul 24.00 WIB.

 c. Data suku bunga penawaran (quotation) wajib disampaikan segera
 setiap terjadi penawaran pada tanggal laporan.

 d. Data suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku bunga deposito
 berjangka, diskonto sertifikat deposito, suku bunga tabungan dan
 tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah Bank syariah yang
 disampaikan adalah data yang berlaku pada tanggal laporan.
 Contoh:

 Data suku bunga kredit atau tingkat imbalan deposito investasi
 Mudharabah Bank

 syariah pada tanggal 6 April 2005 wajib

 disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia
 pada tanggal 6 April 2005 selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

 B. Tata Cara Penyampaian LHBU
 Tata cara penyampaian LHBU dilakukan sebagai berikut:
 1. Sebelum data disampaikan, Bank Pelapor harus melakukan validasi teknis
 sesuai dengan spesifikasi yang

 telah ditetapkan pada Pedoman

 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi
 LHBU sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

 2. Setelah ...

 7

 2. Setelah data disampaikan, Bank Pelapor harus memastikan bahwa status
 data transaksional dengan Bank

 transaksi/counterpart telah cocok/matching, melalui rekapitulasi laporan
 absensi LHBU.

 3. Bank Pelapor wajib mengirim seluruh form sesuai dengan jenis laporan
 dan status Bank sebagaimana dimaksud pada angka IV.B. Dalam hal
 Bank Pelapor tidak melakukan transaksi dan atau tidak memiliki data non
 transaksional, kewajiban penyampaian LHBU tetap berlaku dengan cara
 mengirimkan form header.

 4. Dalam hal Bank Pelapor merger atau konsolidasi dengan bank lain, Bank
 Pelapor tetap wajib menyampaikan data LHBU sampai dengan hari
 terakhir sebelum tanggal dilakukannya merger atau konsolidasi secara
 operasional masing-masing Bank Pelapor.
 Contoh :
 Apabila pada tanggal 15 Juni 2005 Bank X dimerger atau dikonsolidasi
 dengan Bank Y, maka masing-masing Bank wajib menyampaikan LHBU
 untuk data posisi tanggal 14 Juni 2005.

 C. Batas Waktu Penyampaian LHBU
 Batas waktu penyampaian dan atau koreksi LHBU diatur sebagai berikut:
 1. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk data PUAB pagi
 Rupiah;

 2. Setelah pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data
 PUAB sore Rupiah;

 3. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB untuk data
 perdagangan surat berharga pasar uang di pasar sekunder, suku bunga
 penawaran (quotation), suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku
 bunga deposito berjangka, suku bunga tabungan, dan diskonto sertifikat
 deposito, dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah bank
 syariah;

 Pelapor lain sebagai lawan

 4. Pukul ...

 8

 4. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk data PUAB
 valuta asing dan PUAS;

 5. Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB untuk data PUAB luar
 negeri, transaksi devisa, Posisi Devisa Neto, pos-pos tertentu neraca,
 proyeksi arus kas, dan posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan
 investasi dengan pihak-pihak tertentu.

 D. Tata Cara Koreksi LHBU
 Tata cara koreksi LHBU dilakukan sebagai berikut :
 1. Dalam hal terjadi kesalahan atas data yang disampaikan pada huruf A.1
 dan A.2, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap data
 dimaksud segera setelah diketahui adanya kesalahan dan diterima oleh
 Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf C.
 Contoh :
 Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi PUAB pagi Rupiah pada
 tanggal 6 April 2005 maka koreksi atas kesalahan data tersebut wajib
 disampaikan oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada
 tanggal 6 April 2005 selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB.

 2. Khusus penyampaian koreksi data transaksi devisa dapat dilakukan
 selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya sampai dengan pukul
 16.00 WIB.
 Contoh :
 Dalam hal terjadi kesalahan atas data transaksi devisa pada tanggal 6
 April 2005 maka koreksi atas kesalahan data tersebut wajib disampaikan
 oleh Bank Pelapor dan diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 7 April
 2005 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

 E. Periode Penyampaian dan atau Koreksi LHBU
 1. Penyampaian dan atau koreksi LHBU oleh Bank Pelapor dilakukan
 sebagai berikut :

 a. sekurang- ...

 9

 a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja dalam setiap minggu, sejak
 ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005
 tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan tanggal 13 Mei 2005;
 b. setiap Hari Kerja sejak tanggal 16 Mei 2005.

 2. Penetapan Hari Kerja penyampaian dan atau koreksi LHBU oleh Bank
 Pelapor sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a, diberitahukan oleh Bank
 Indonesia melalui surat kepada Bank Pelapor.

 F. Gangguan Teknis dan Keadaan Memaksa (Force Majeure)
 1. Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat
 menyampaikan data dan atau koreksi LHBU secara On-Line, Bank
 Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai
 gangguan teknis yang dialami segera setelah mengalami gangguan pada
 Hari Kerja yang sama.

 2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1,
 ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Satuan Kerja yang
 membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta
 10110. Bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor Pusat
 Bank Indonesia, tembusan pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada
 Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Bank Pelapor.

 3. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data dan atau koreksi
 LHBU secara On-Line karena gangguan teknis atau gangguan lainnya
 pada sistem dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia wajib
 menyampaikan data dan atau koreksi LHBU secara Off-Line disertai hasil
 cetak komputer (hard copy) pada Hari Kerja yang sama kepada :
 a. Satuan Kerja yang membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H.
 Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110 bagi Bank Pelapor yang berada di
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

 b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi bagi Bank Pelapor yang
 berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 4. Bank ...

 10

 4. Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan data atau koreksi LHBU
 karena mengalami keadaan memaksa

 (force majeure) wajib segera

 memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab
 terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh
 Pejabat yang berwenang kepada :
 a. Satuan Kerja yang membidangi Manajemen Informasi, Jl. M.H.
 Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110 bagi Bank Pelapor yang berada di
 wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

 b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi bagi Bank Pelapor yang
 berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

 G. Penyampaian dan atau Koreksi LHBU Setelah Batas Waktu
 1. Bank Pelapor yang dianggap tidak menyampaikan dan atau koreksi
 LHBU sampai dengan batas waktu yang

 ditetapkan sebagaimana

 dimaksud pada huruf C dan huruf D.2 tetap wajib melakukan hal-hal
 sebagai berikut :
 a. menyampaikan LHBU untuk data transaksi devisa, proyeksi arus kas,
 pos-pos tertentu neraca dan posisi devisa neto; dan atau

 b. menyampaikan koreksi LHBU untuk data transaksi devisa,
 secara On-Line selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada 5 (lima) Hari
 Kerja berikutnya setelah tanggal laporan.

 2. Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan dan atau koreksi
 LHBU secara On-Line sebagaimana dimaksud pada angka 1, tata cara
 penyampaian dan atau koreksi LHBU dilakukan dan dialamatkan
 sebagaimana dimaksud pada huruf F.3.

 VI. HASIL OLAHAN LHBU
 1. LHBU yang disampaikan oleh Bank Pelapor diproses oleh Bank Indonesia
 untuk menghasilkan hasil olahan LHBU berupa:
 a. informasi yang disediakan oleh Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dalam
 bentuk agregat; dan

 b. data ...

 11

 b. data individual Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam angka III.

 2. Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1.

 3. Dalam rangka memperoleh hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud dalam
 angka 2, Bank Pelapor mendapatkan hak akses terhadap sistem LHBU di
 Bank Indonesia maksimal sebanyak 2 (dua) fasilitas user id untuk bank
 devisa dan 1(satu) user id untuk bank non devisa.

 4. Dalam hal Bank Pelapor menambah fasilitas user id sebagaimana dimaksud
 dalam angka 3, Bank Pelapor mengajukan permohonan secara tertulis kepada
 Bank Indonesia dan dikenakan biaya lisensi yang besarnya ditetapkan oleh
 Bank Indonesia.

 VII.PELANGGAN PIPU
 1. Tata cara menjadi Pelanggan PIPU diatur sebagai berikut:
 a. Calon Pelanggan PIPU mengajukan permohonan menjadi Pelanggan
 PIPU secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh pada
 Lampiran 3.

 b. Permohonan menjadi Pelanggan PIPU sebagaimana dimaksud dalam
 huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Satker yang membidangi
 Manajemen Informasi, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10110.

 c. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Pelanggan
 PIPU mengenai disetujui atau tidak disetujuinya permohonan
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

 d. Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan
 PIPU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan PIPU dengan Bank
 Indonesia sebagaimana contoh pada Lampiran 4.

 2. Pelanggan PIPU hanya dapat memperoleh hasil olahan LHBU berupa
 informasi PIPU dalam bentuk agregat sebagaimana dimaksud dalam angka
 VI.1.a.

 3. Perolehan ...

 12

 3. Perolehan informasi hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud pada angka 2
 dan biaya sehubungan dengan perolehan informasi oleh Pelanggan PIPU
 diatur dalam Perjanjian Penggunaan PIPU.

 VIII. SANKSI
 1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor
 mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan sanksi yang
 dikenakan.

 2. Pengenaan sanksi terhadap Bank Pelapor sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Pelapor
 pada Bank Indonesia.

 3. Tata cara pengenaan sanksi terhadap Pelanggan PIPU diatur dalam Perjanjian
 Penggunaan PIPU.

 IX.PENYAMPAIAN PERTANYAAN
 Apabila dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LHBU terdapat hal-
 hal yang kurang jelas, Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang
 berkaitan dengan sistem, materi, dan ketentuan LHBU kepada Bank Indonesia
 sebagai berikut:
 1. Direktorat Pengelolaan Moneter, Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 mengenai materi Form 101, 102, 301, 501, 601, 602, 603, dan 604.

 2. Direktorat Pengelolaan Devisa, Tim Analisis Ekonomi dan Peraturan Devisa,
 mengenai materi Form 201, 202, 203, dan 204.

 3. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Tim Pengaturan Perbankan,
 mengenai materi Form 401, 402, 405, dan 406.

 4. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bagian Statistik Moneter,
 mengenai materi Form 403 dan 404.

 5. Direktorat Teknologi Informasi, Helpdesk, mengenai hal-hal yang berkaitan
 dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian LHBU.

 6. Satuan kerja yang membidangi Manajemen Informasi, mengenai
 dalam sistem LHBU di Bank Indonesia.

 akses ke

 X. PENUTUP ...

 13

 X. PENUTUP
 Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka sejak tanggal 1 Juni 2005 :
 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/28/DPM tanggal 17 November 2003
 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Pusat Informasi Pasar Uang; dan

 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/34/DPD tanggal 24 Desember 2003
 perihal Tata Cara Penyampaian Data Transaksi Devisa Melalui Pusat
 Informasi Pasar Uang,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 29 Maret 2005.
 orang mengetahuinya, memerintahkan

 Agar setiap

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar maklum.

 BANK INDONESIA,

 pengumuman Surat

 BUDI MULYA
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 7/7/DPM|SE-BI/2005 </reg_id>
<reg_title> Laporan Harian Bank Umum </reg_title>
<set_date> 29 Maret 2005 </set_date>
<effective_date> 29 Maret 2005 </effective_date>
<replaced_reg> '5/34/DPD|SE-BI/2003', '5/28/DPM|SE-BI/2003' </replaced_reg>
<related_reg> '7/10/PBI/2005' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VIII' </penalty_list>
"
" 1

 No. 18/20/DPSP
 Jakarta, 23 September 2016

 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 17/31/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal
 Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui
 Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat
 Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5762), dan pelaksanaan tugas menatausahakan Surat
 Berharga Negara dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,
 Bank Indonesia mengatur penggunaan nomor tunggal identitas investor
 untuk setiap investor Surat Berharga yang ditatausahakan di Bank
 Indonesia-Scripless Securities Settlement System, meliputi Surat Berharga
 Negara dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga
 diperoleh informasi kepemilikan surat berharga yang terkonsolidasi. Oleh
 karena itu, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 17/31/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan
 Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless
 Securities Settlement System sebagai berikut:
 1. Ketentuan butir II.A.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Kegiatan korespondensi terkait kegiatan penyelenggaraan BI-
 SSSS ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 a. Kegiatan korespondensi terkait kepesertaan dan operasional
 penyelenggaraan BI-SSSS ditujukan ke alamat:
 Bank Indonesia

 Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
 Divisi Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga

 Gedung ...

 2

 Gedung D Lantai 3
 Jalan M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350.

 b. Kegiatan korespondensi terkait pemantauan kepatuhan
 Peserta terhadap penyelenggaraan BI-SSSS ditujukan ke
 alamat:
 Bank Indonesia
 Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
 Divisi Kepatuhan dan Informasi Sistem Pembayaran Bank
 Indonesia

 Gedung D Lantai 3
 Jalan M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350.

 2. Ketentuan butir III.C.12.d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 d. Surat permohonan dari pimpinan untuk membuat spesimen
 tanda tangan bagi:
 1) pimpinan atau pejabat yang berwenang; atau
 2) pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan
 sebagaimana dimaksud pada butir c.3),

 dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada
 Contoh 8.A dalam Lampiran II.

 3. Ketentuan butir III.C.12.f.2) dihapus.
 4. Ketentuan butir III.D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 D. Perubahan Data Kepesertaan

 Ruang lingkup perubahan data kepesertaan meliputi:
 1. Perubahan Participant Code
 Perubahan participant code dapat disebabkan antara lain
 karena Peserta yang bukan merupakan anggota Society for
 Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
 berubah menjadi anggota Society for Worldwide Interbank
 Financial Telecommunication (SWIFT) atau karena adanya
 perubahan Society for Worldwide Interbank Financial
 Telecommunication (SWIFT) Bank Identifier Code (BIC) dari
 Peserta.

 Perubahan ...

 3

 Perubahan participant code diatur sebagai berikut:
 a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan
 participant code kepada Penyelenggara dengan
 melampirkan dokumen:
 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
 Contoh 2 dalam Lampiran II; dan

 2) dokumen pendukung yang menunjukkan sebagai
 anggota Society for Worldwide Interbank Financial
 Telecommunication

 (SWIFT)
 atau adanya

 perubahan Society for Worldwide Interbank
 Financial Telecommunication (SWIFT) Bank
 Identifier Code (BIC) dari Peserta.

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud pada butir II.A.2.a; dan

 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia Dalam Negeri (KPwDN)
 mewilayahi.

 yang

 c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau
 penolakan perubahan participant code melalui surat
 yang penyampaiannya dapat didahului dengan
 faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling
 lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

 d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 perubahan participant code, diatur sebagai berikut:
 1) Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan

 yang ...

 4

 yang memuat antara lain sebagai berikut:
 a) nama Peserta;
 b) participant code yang baru; dan
 c) permintaan agar Peserta memenuhi
 kelengkapan dokumen dalam rangka
 permintaan Connected User dan Digital
 Certificate untuk participant code baru.

 2) Dalam rangka memenuhi permintaan
 sebagaimana dimaksud pada butir 1)c), Peserta
 menyampaikan surat kepada Penyelenggara yang
 memuat informasi:
 a) nama Peserta;
 b) participant code baru; dan
 c) Certificate Signing Request (CSR) yang
 dihasilkan dan disimpan di media compact
 disc (CD) yang bersifat read only.

 3) Penyelenggara menyampaikan nama Connected
 User dan Digital Certificate baru kepada Peserta
 melalui sarana surat.

 4) Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif
 perubahan participant code kepada:
 a) Peserta yang bersangkutan melalui surat;
 dan

 b) seluruh Peserta melalui administrative
 message atau sarana lainnya.

 5) Peserta harus mengembalikan Digital Certificate
 Hard Token lama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja
 sejak Peserta menerima surat sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1).

 e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan
 perubahan

 participant code, Penyelenggara

 menyampaikan surat penolakan dengan disertai
 alasannya.

 2. Perubahan Nama Peserta

 Perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut:
 a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan

 nama ...

 5

 nama Peserta dalam BI-SSSS kepada Penyelenggara
 dengan melampirkan dokumen:
 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
 Contoh 2 dalam Lampiran II dengan
 menggunakan nama yang tercantum dalam
 perubahan anggaran dasar yang telah disetujui
 oleh lembaga yang berwenang; dan

 2) fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh
 pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai
 asli oleh pimpinan yang telah memiliki spesimen
 tanda tangan di Penyelenggara berupa:
 a) akta perubahan anggaran dasar untuk badan
 hukum Indonesia;

 b) surat persetujuan perubahan anggaran dasar
 dari lembaga yang berwenang; dan

 c) surat keputusan dari lembaga yang
 berwenang tentang perubahan nama, dalam
 hal Peserta adalah Bank.

 Bagi Bank yang berkantor pusat berkedudukan di
 luar negeri cukup menyampaikan surat
 keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c).

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan

 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia Dalam Negeri (KPwDN)
 mewilayahi.

 yang

 c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau
 penolakan perubahan nama Peserta dalam BI-SSSS

 melalui ...

 6

 melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului
 dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan,
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
 permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

 d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 perubahan nama Peserta dalam BI-SSSS, Penyelenggara
 memberitahukan kepada:
 1) Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan
 dan tanggal efektif perubahan nama Peserta; dan

 2) seluruh Peserta mengenai perubahan nama Peserta
 melalui administrative message atau sarana lain.

 e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan
 perubahan nama Peserta

 dalam
 BI-SSSS,

 Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan
 disertai alasannya.

 3. Perubahan Kegiatan Usaha
 Perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank umum
 konvensional menjadi bank umum syariah dapat
 menyebabkan adanya perubahan data Peserta antara lain
 nama Peserta, kegiatan usaha Peserta, dan/atau participant
 code. Perubahan kegiatan usaha Peserta diatur sebagai
 berikut:
 a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan
 kegiatan usaha Peserta dalam BI-SSSS kepada
 Penyelenggara dengan menggunakan format
 sebagaimana dimaksud pada Contoh 12 dalam
 Lampiran II.

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a, dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang telah
 dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau
 dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan yang telah
 memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 berupa:
 1) akta perubahan anggaran dasar;

 2) surat ...

 7

 2) surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari
 instansi yang berwenang; dan

 3) surat keputusan dari lembaga yang berwenang
 mengenai izin perubahan kegiatan usaha Peserta
 dari bank umum konvesional menjadi bank
 umum syariah.

 c. Dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada
 perubahan participant code maka Peserta harus
 mengajukan permohonan perubahan participant code
 dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada angka 1.

 d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud pada butir II.A.2.a; dan

 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia Dalam Negeri (KPwDN)
 mewilayahi.

 yang

 e. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau
 penolakan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam
 BI-SSSS melalui surat yang penyampaiannya dapat
 didahului dengan faksimile kepada Peserta yang
 bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja
 setelah surat permohonan dan dokumen pendukung
 sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh
 Penyelenggara secara lengkap.

 f. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 perubahan kegiatan usaha Peserta dalam BI-SSSS,
 Penyelenggara memberitahukan kepada:

 1) Peserta ...

 8

 1) Peserta yang bersangkutan mengenai persetujuan
 dan tanggal efektif perubahan kegiatan usaha
 Peserta; dan

 2) seluruh Peserta mengenai perubahan kegiatan
 usaha Peserta melalui administrative message
 atau sarana lain.

 g. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan
 perubahan kegiatan usaha Peserta dalam BI-SSSS,
 Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan
 disertai alasannya.

 4. Perubahan Alamat Kantor Peserta
 Perubahan data kepesertaan yang terkait dengan perubahan
 alamat kantor pusat Peserta dan alamat kantor cabang dari
 bank yang berkedudukan di luar negeri diatur sebagai
 berikut:
 a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan
 alamat kantor Peserta kepada Penyelenggara dengan
 melampirkan dokumen:
 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
 Contoh 2 dalam Lampiran II; dan

 2) fotokopi surat persetujuan atau penerimaan
 pemberitahuan perubahan alamat kantor dari
 lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi
 oleh pimpinan yang telah memiliki spesimen
 tanda tangan di Penyelenggara.

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1)

 surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.A.2.a.; dan

 2)

 bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank

 Indonesia ...

 9

 Indonesia Dalam Negeri (KPwDN)
 mewilayahi.

 c.

 yang

 Penyelenggara menyampaikan tanggapan tertulis
 melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului
 dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
 permohonan diterima oleh Penyelenggara mengenai:
 1)

 persetujuan perubahan alamat kantor Peserta
 beserta tanggal efektif perubahan alamat kantor
 Peserta; atau

 2)

 penolakan perubahan alamat kantor Peserta
 beserta alasan penolakan.

 5. Perubahan Lokasi SPP dan Pemindahan Jaringan
 Komunikasi Data (JKD) Peserta
 Perubahan lokasi SPP dan/atau pemindahan jaringan
 komunikasi data (JKD) Peserta diatur sebagai berikut:
 a. Peserta menyampaikan surat permohonan kepada
 Penyelenggara mengenai perubahan lokasi SPP utama,
 SPP cadangan, dan/atau pemindahan jaringan
 komunikasi data (JKD), dengan melampirkan formulir
 data kepesertaan dengan format sebagaimana
 tercantum pada Contoh 2 dalam Lampiran II.

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud pada butir II.A.2.a; dan

 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia Dalam Negeri (KPwDN)
 mewilayahi.

 yang

 c. Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau
 penolakan ...

 10

 penolakan perubahan lokasi SPP utama, SPP
 cadangan, dan/atau pemindahan jaringan komunikasi
 data (JKD) melalui surat yang penyampaiannya dapat
 didahului dengan faksimile kepada Peserta yang
 bersangkutan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja
 setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a diterima oleh Penyelenggara secara
 lengkap.

 d. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 perubahan lokasi SPP utama, SPP cadangan, dan/atau
 pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) Peserta,
 Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan yang
 memuat antara lain sebagai berikut:
 1) perubahan lokasi SPP utama dan/atau SPP
 cadangan Peserta telah dicatat dalam tata usaha
 Penyelenggara;

 2) pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi
 data (JKD); dan

 3) kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta
 terkait dengan perubahan lokasi SPP utama, SPP
 cadangan, dan/atau jaringan komunikasi data
 (JKD).

 e. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan
 perubahan lokasi SPP utama, SPP cadangan, dan/atau
 pemindahan jaringan komunikasi data (JKD) Peserta,
 Penyelenggara menyampaikan surat penolakan dengan
 disertai alasannya.

 6. Perubahan Data Pimpinan
 Perubahan data pimpinan yang meliputi nama,
 kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan diatur sebagai
 berikut:
 a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada
 Penyelenggara mengenai

 perubahan nama,

 kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan dengan
 menggunakan format sebagaimana dimaksud pada

 Contoh ...

 11

 Contoh 13 dalam Lampiran II.

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah
 dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau
 dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan yang telah
 memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 sebagai berikut:
 1) fotokopi perubahan Anggaran Dasar mengenai
 pengangkatan pimpinan, bagi Peserta yang
 berbadan hukum Indonesia;

 2) fokokopi bukti identitas diri pimpinan, berupa:
 a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin
 Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga
 Negara Indonesia (WNI); atau

 b) paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara
 (KITAS), dan surat izin kerja dari otoritas
 berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA),
 yang masih berlaku.

 3) Bagi pimpinan baru pada Peserta, selain
 memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud
 pada angka 1) dan angka 2), harus melengkapi
 persyaratan dokumen berupa:
 a)

 fotokopi surat dari lembaga yang berwenang
 mengenai susunan pimpinan Peserta yang
 tercatat pada tata usaha lembaga yang
 berwenang atau persetujuan fit and proper
 test dari lembaga pengawas yang berwenang
 bagi calon Direksi Bank;

 b) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari
 kantor pusat Bank yang berkedudukan di
 luar negeri kepada pimpinan kantor cabang
 berikut terjemahannya dalam Bahasa
 Indonesia yang dibuat oleh penerjemah
 tersumpah, bagi kantor cabang Bank yang

 kantor ...

 12

 kantor pusatnya berkedudukan di luar
 negeri; dan

 c)

 fotokopi struktur organisasi yang masih
 berlaku, bagi kantor cabang dari Bank yang
 kantor pusatnya berkedudukan di luar
 negeri.

 c. Dalam hal terdapat perubahan nama, kewenangan,
 dan/atau jabatan pimpinan, surat permohonan
 perubahan data pimpinan sebagaimana dimaksud
 pada huruf a dilengkapi dengan surat pernyataan tetap
 diberlakukannya spesimen tanda tangan pimpinan
 dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud
 pada Contoh 14 dalam Lampiran II.

 d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan

 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia Dalam Negeri
 mewilayahi.

 (KPwDN)

 yang

 e. Dalam hal perubahan data pimpinan mencakup
 perubahan pimpinan baru maka pimpinan baru harus
 membuat spesimen tanda tangan di hadapan pejabat
 Penyelenggara atau pejabat Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) setelah surat
 permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
 dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
 huruf b diterima oleh Penyelenggara secara lengkap.

 f. Dalam hal Peserta yang mengajukan permohonan
 perubahan data pimpinan merupakan peserta Sistem

 BI-RTGS ...

 13

 BI-RTGS dan pimpinan baru telah memiliki spesimen
 tanda tangan di Sistem BI-RTGS maka Peserta dapat
 meminta penambahan kewenangan pimpinan pemilik
 spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS dengan
 kewenangan dalam operasional BI-SSSS, dengan
 menggunakan format sebagaimana dimaksud pada
 Contoh 8.B dalam Lampiran II.

 g. Penyelenggara memberikan persetujuan atau
 penolakan perubahan data pimpinan melalui surat
 yang penyampaiannya dapat didahului dengan
 faksimile kepada Peserta yang bersangkutan, paling
 lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
 permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
 dalam huruf b diterima oleh Penyelenggara secara
 lengkap.

 h. Dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan
 perubahan data pimpinan maka:
 1) Penyelenggara

 menyampaikan
 surat

 pemberitahuan mengenai:
 a) pembuatan spesimen tanda tangan bagi
 pimpinan baru; dan

 b) tanggal efektif pencabutan kewenangan
 pimpinan dalam hal terdapat perubahan
 kewenangan pimpinan;

 2) spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud
 pada

 angka 1)
 berlaku efektif sejak

 pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai
 tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan
 atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
 pembuatan spesimen tanda tangan.

 3) data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara
 dianggap masih berlaku dan segala tindakan
 hukum yang dilakukan oleh pimpinan
 sebagaimana dimaksud dalam butir 1)b)

 sepenuhnya ...

 14

 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta,
 dalam hal Peserta tidak memberitahukan
 perubahan data pimpinan kepada Penyelenggara.

 i. Dalam hal Penyelenggara menolak permohonan
 perubahan

 data
 pimpinan, Penyelenggara

 menyampaikan surat penolakan dengan disertai
 alasannya.

 7. Perubahan Bank Pembayar
 Perubahan Bank Pembayar diatur sebagai berikut:
 a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada
 Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai
 berikut:
 1) surat penunjukan Bank Pembayar sebagaimana
 dimaksud pada Contoh 9.A dalam Lampiran II;
 dan

 2) surat konfirmasi Bank Pembayar sebagaimana
 dimaksud pada Contoh 9.B dalam Lampiran II.

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.A.2.a.; dan

 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank
 Indonesia Dalam Negeri
 mewilayahi.

 (KPwDN)

 yang

 c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan tertulis
 melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului
 dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan
 paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
 permohonan diterima oleh Penyelenggara mengenai:
 1) persetujuan perubahan Bank Pembayar beserta
 tanggal efektif perubahan Bank Pembayar; atau

 2) penolakan ...

 15

 2) penolakan perubahan Bank Pembayar beserta
 alasan penolakan.

 8. Perubahan Kuasa
 Perubahan kuasa dilakukan dalam rangka penambahan,
 pergantian, dan/atau pencabutan kuasa pejabat dan/atau
 petugas.
 Perubahan kuasa diatur sebagai berikut:
 a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan
 kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Penambahan dan/atau pergantian kuasa pejabat,
 dan/atau petugas serta permintaan pembuatan
 spesimen tanda tangan menggunakan format
 sebagaimana dimaksud pada Contoh 15 dalam
 Lampiran II.
 ketentuan, persyaratan, dan prosedur pemberian
 kuasa berpedoman pada butir C.12.a dan butir
 C.12.c.

 2) Pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada
 pejabat penerima kuasa dan/atau petugas
 penerima kuasa,

 menggunakan format

 sebagaimana dimaksud pada Contoh 16 dalam
 Lampiran II.

 3) Perubahan kewenangan menggunakan format
 sebagaimana dimaksud pada Contoh 7 dalam
 Lampiran II.

 b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang
 telah memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud pada butir II.A.2.a; dan

 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
 (KPwDN), surat permohonan disampaikan dengan
 tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank

 Indonesia ...

 16

 Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang
 mewilayahi.

 c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan tertulis
 melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului
 dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan
 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat
 permohonan diterima oleh Penyelenggara secara
 lengkap, mengenai:
 1) persetujuan dan tanggal efektif penambahan
 dan/atau pergantian kuasa pejabat dan/atau
 petugas; atau

 2) penolakan penambahan dan/atau pergantian
 kuasa pejabat dan/atau petugas dengan disertai
 alasannya.

 d. Dalam hal Peserta tidak mengajukan permohonan
 perubahan kewenangan Pejabat penerima kuasa
 dan/atau petugas penerima kuasa kepada
 Penyelenggara maka data yang telah ditatausahakan di
 Penyelenggara dianggap masih berlaku dan segala
 tindakan hukum yang dilakukan Pejabat penerima
 kuasa dan/atau petugas penerima kuasa tersebut
 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

 9. Perubahan Penggunaan Infrastruktur
 a. Perubahan penggunaan infrastruktur meliputi:
 1) perubahan penggunaan infrastruktur yang
 dikelola sendiri menjadi penggunaan infrastruktur
 yang dikelola pihak lain;

 2) perubahan penggunaan infrastruktur yang
 dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan
 infrastruktur yang dikelola sendiri; atau

 3) perubahan penggunaan infrastruktur yang
 dikelola oleh pihak lain yang berbeda.

 b. Prosedur perubahan data kepesertaan terkait perubahan
 penggunaan infrastruktur diatur sebagai berikut:

 1) Peserta ...

 17

 1) Peserta menyampaikan surat permohonan
 perubahan penggunaan infrastruktur kepada
 Penyelenggara dengan melampirkan dokumen
 sebagai berikut:
 a) data kepesertaan sebagaimana dimaksud
 pada Contoh 2 dalam Lampiran II;

 b) surat pernyataan dari pimpinan yang
 menyatakan kesiapan infrastruktur dan
 memuat informasi spesifikasi infrastruktur
 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam
 butir C.3.g; dan

 c) dalam hal Peserta menggunakan
 infrastruktur yang dikelola pihak lain maka
 selain melampirkan dokumen sebagaimana
 dimaksud pada huruf a) dan huruf b),
 Peserta juga harus melengkapi dokumen
 sebagaimana dimaksud dalam butir B.3.a
 dan butir B.3.b.

 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
 angka 1) ditandatangani oleh pejabat yang
 berwenang yang telah memiliki spesimen tanda
 tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada
 Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) surat disampaikan ke alamat sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.A.2.a; dan

 b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah
 kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia
 Dalam Negeri (KPwDN), surat permohonan
 disampaikan dengan tembusan kepada
 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam
 Negeri (KPwDN) yang mewilayahi.

 3) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke
 lokasi infrastruktur yang digunakan Peserta.

 4) Penyelenggara ...

 18

 4) Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui
 surat yang penyampaiannya dapat didahului
 dengan faksimile kepada Peserta yang
 bersangkutan mengenai:
 a) persetujuan perubahan penggunaan
 infrastruktur Peserta beserta tanggal efektif
 perubahan penggunaan infrastruktur
 Peserta; atau

 b) penolakan
 perubahan

 infrastruktur Peserta
 penolakan.

 penggunaan
 beserta alasan

 10. Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan
 dokumen pendukung yang telah disampaikan kepada
 Penyelenggara Sistem BI-RTGS sama dengan dokumen
 pendukung di BI-SSSS, dokumen pendukung untuk
 perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 sampai dengan angka 9 dapat tidak disampaikan
 kepada Penyelenggara.

 11. Dalam hal terdapat perbedaan tanda tangan antara yang
 tercantum pada identitas diri dengan yang tercantum pada
 spesimen tanda tangan pejabat atau petugas penerima kuasa
 yang ditatausahakan di Penyelenggara maka Peserta harus
 menyampaikan surat pernyataan perbedaan tanda tangan
 sebagaimana dimaksud pada Contoh 17 dalam Lampiran II.

 5. Ketentuan butir III.F.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Kewajiban Sub-Registry
 a. Meneruskan hasil Setelmen atas transaksi Surat Berharga
 kepada nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal
 pelaksanaan Setelmen.

 b. Meneruskan pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan
 pelunasan pokok/nominal Surat Berharga kepada nasabah
 pemilik Surat Berharga pada tanggal yang sama dengan
 tanggal Sub-Registry menerima pembayaran kupon/bunga
 atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat
 Berharga dari penerbit Surat Berharga.

 c. Menjamin ...

 19

 c. Menjamin kebenaran penatausahaan dan laporan
 kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah.

 d. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan
 Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah, dalam
 hal terdapat perbedaan pencatatan kepemilikan Surat
 Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah.

 e. Memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat
 Berharga rata-rata bulanan paling sedikit sebesar
 Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam 12
 (dua belas) bulan terakhir, bagi Sub-Registry yang telah
 melakukan kegiatan pencatatan kepemilikan Surat
 Berharga di BI-SSSS lebih dari 12 (dua belas) bulan.

 f. Menjaga agar posisi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum
 (KPMM) bagi Bank kustodian atau modal disetor bagi
 lembaga kustodian bukan Bank tidak kurang dari posisi
 KPMM atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku.

 g. Mengelola dan melaporkan data nasabah secara lengkap
 dan benar melalui SI BI-SSSS, dengan informasi dan tata
 cara pengisian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

 h. Menjaga keamanan SI BI-SSSS dan kerahasiaan data
 termasuk user administrator lokal yang disampaikan oleh
 Penyelenggara.

 i. Menyediakan KPT yang paling kurang mencakup
 penatausahaan Surat Berharga dan penggunaan SI BI-
 SSSS di internal Sub-Registry antara lain mengenai
 pemberian akses dan pengamanan penggunaan aplikasi SI
 BI-SSSS.

 j. Menyampaikan laporan kepada Penyelenggara dengan
 benar dan tepat waktu melalui SI BI-SSSS dan/atau sarana
 lain.

 k. Melakukan rekonsiliasi secara harian antara data Setelmen
 pada SI BI-SSSS dengan data Setelmen transaksi yang
 terjadi di Sub-Registry.

 l. Melakukan koreksi data pelaporan melalui SI BI-SSSS,
 dalam hal terdapat kesalahan dan menginformasikan
 kepada Penyelenggara melalui surat.

 m. Menginformasikan ...

 20

 m. Menginformasikan biaya yang akan dibebankan Peserta
 kepada nasabah terkait Setelmen melalui BI-SSSS secara
 transparan dan pada tempat yang mudah terlihat oleh
 nasabah.

 n. Melengkapi data nasabah sebagaimana dimaksud pada
 huruf g dengan nomor tunggal identitas investor
 sebagaimana Single Investor Identity yang digunakan di
 pasar modal, dan menginformasikan nomor tunggal
 identitas investor tersebut kepada nasabah yang
 bersangkutan.

 6. Ketentuan butir IV.A.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 6. Instruksi setelmen dengan tanggal setelmen (tanggal valuta) yang
 jatuh pada hari Penyelenggara tidak melakukan kegiatan
 operasional tidak dapat dijalankan dan di-roll over ke hari kerja
 berikutnya.

 7. Ketentuan butir IV.D.3.c.3).a) diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:
 a) Penunjukan Bank Pembayar oleh Sub-Registry dan Peserta yang
 tidak memiliki Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud
 pada angka 2) dilakukan dengan mengajukan surat penunjukan
 Bank Pembayar kepada Penyelenggara yang dilengkapi dengan
 surat konfirmasi sebagai Bank Pembayar.

 8. Ketentuan butir IV.G.4.g. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 g. Pembatalan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir
 f.1) diatur sebagai berikut:
 1)

 Peserta mengajukan surat permohonan kepada
 Penyelenggara untuk pelaksanaan pembatalan Setelmen
 second leg sebagaimana Contoh 10 dalam Lampiran II.

 2)

 Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
 dapat didahului dengan mengirimkan administrative
 messages atau faksimile.

 3)

 Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1),
 dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu bukti
 transaksi, surat kuasa dari Peserta lawan transaksi,

 keputusan ...

 21

 keputusan lembaga berwenang, putusan pengadilan,
 dan/atau putusan arbitrase yang mengakibatkan
 transaksi Setelmen second leg harus dibatalkan.

 4)

 Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
 pada angka 1), Penyelenggara melakukan pembatalan
 Setelmen second leg (cancel second leg) atas transaksi
 Peserta yang bersangkutan.

 5)

 Penyelenggara menyampaikan informasi pelaksanaan
 pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) kepada
 kedua belah pihak Peserta yang bertransaksi.

 9. Ketentuan butir IV.I.4.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 a. Dalam rangka penatausahaan Surat Berharga nasabah, Sub-
 Registry mempunyai kewajiban pelaporan dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 1)

 Laporan Harian
 a) Dalam hal terdapat Transaksi, Sub-Registry wajib
 menyampaikan laporan secara harian pada tanggal
 Setelmen, yang terdiri atas:
 (1) Laporan Setelmen transaksi antar nasabah
 dalam Sub-Registry yang sama (inhouse transfer);
 dan/atau

 (2) Laporan informasi data nasabah atas Setelmen
 transaksi Surat Berharga yang dilakukan melalui
 BI-SSSS.

 b) Laporan Harian disampaikan melalui SI BI-SSSS
 dengan mengacu pada tata cara dan format laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

 2)

 Laporan Bulanan
 a) Laporan Bulanan memuat informasi posisi
 kepemilikan Surat Berharga nasabah Sub-Registry
 pada akhir bulan.

 b) Laporan Bulanan disampaikan melalui SI BI-SSSS
 dengan mengacu pada tata cara dan format laporan
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

 3) Laporan ...

 22

 3)

 Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat Berharga
 a)

 Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat
 Berharga memuat informasi hasil Setelmen
 transaksi penerbitan Surat Berharga atas nasabah
 yang tercatat di Sub-Registry.

 b)

 Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat
 Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a)
 disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu
 pada tata cara dan format laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran IV.

 4)

 Laporan Setelmen Transaksi Buyback/Debt Switching
 a)

 Laporan Setelmen
 Transaksi Buyback/Debt
 b)

 Switching memuat informasi hasil Setelmen
 transaksi buyback/debt switching atas nasabah
 yang tercatat di Sub-Registry.
 Laporan

 Setelmen

 Switching sebagaimana dimaksud pada huruf a)
 disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu
 pada tata cara dan format laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran IV.

 5)

 Laporan Data Nasabah
 a)

 Sub-Registry harus menyampaikan Laporan Data
 Nasabah untuk pengisian database nasabah di SI
 BI-SSSS, yang berisi:
 (1) data nasabah baru; dan/atau
 (2) perubahan data nasabah.

 b)

 Dalam hal nasabah tidak terdaftar dalam database
 nasabah di SI BI-SSSS maka Sub-Registry dianggap
 tidak menyampaikan Laporan Harian.

 c)

 Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
 disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu
 pada tata cara dan format laporan sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran IV.

 Transaksi Buyback/Debt

 6) Laporan ...

 23

 6)

 Laporan lainnya
 Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta
 Sub-Registry untuk menyampaikan laporan lainnya.

 10. Ketentuan butir XI.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Ketentuan mengenai kewajiban Peserta menyampaikan laporan
 berkala berupa LHPK sebagaimana dimaksud pada butir
 VIII.6.a.1) mulai berlaku untuk periode laporan tahun 2016.

 11. Ketentuan butir XI.5 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:
 5. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa
 kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban penyampaian
 laporan harian sebagaimana dimaksud pada butir IX.4.a, mulai
 berlaku pada tanggal 1 April 2017.

 12. Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran VIII diubah sehingga
 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV,
 dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3

 Oktober 2016.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 BRAMUDIJA HADINOTO

 KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/20/DPSP|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System </reg_title>
<set_date> 23 September 2016 </set_date>
<effective_date> 3 Oktober 2016 </effective_date>
<changed_reg> '17/31/DPSP|SE-BI/2015' </changed_reg>
<related_reg> '17/31/DPSP|SE-BI/2015', '17/18/PBI/2015' </related_reg>
"
" No.11/ 27 /DKBU
 Jakarta, 5 Oktober 2009
 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UK
 tanggal 12 Februari 1999 perihal Kredit kepada Pengusaha Kecil
 dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum.

 Sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap ketentuan penyaluran skim

 Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) melalui Bank
 Umum, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 31/20/UK tanggal 12 Februari 1999 perihal Kredit kepada
 Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) melalui Bank Umum sebagai
 berikut :

 1. Ketentuan butir V.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 B. PENARIKAN KEMBALI KLBI
 1. Bank wajib mengembalikan pembayaran bunga dan/atau pelunasan
 KPKM yang diterima dari nasabah kepada Bank Indonesia.

 2. Pengembalian pembayaran bunga dan/atau pelunasan KPKM kepada
 Bank Indonesia tersebut dilakukan oleh Bank dengan cara :
 a. Bank menyampaikan laporan sebagaimana formulir dalam
 Lampiran 3 Surat Edaran ini dan dapat disampaikan melalui sarana
 faksimili atau surat.

 b. Laporan …

 b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat
 diterima oleh Bank Indonesia pada setiap akhir bulan. Dalam hal
 akhir bulan dimaksud jatuh pada hari libur maka laporan harus
 sudah diterima oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

 c. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut,
 Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Bank di Bank
 Indonesia.

 3. Dalam hal pembayaran bunga dan/atau pelunasan KPKM dilaporkan
 oleh Bank melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana
 dimaksud pada butir 2 b, maka atas jumlah pembayaran bunga dan/atau
 pelunasan KPKM akan dikenakan suku bunga deposito tertinggi yang
 berlaku pada Bank yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal
 diterima pembayaran bunga dan/atau pelunasan KPKM oleh Bank
 sampai dengan tanggal diterimanya laporan tersebut oleh Bank
 Indonesia.

 4. Tingkat suku bunga deposito tertinggi sebagaimana dimaksud pada
 angka 3 adalah tingkat suku bunga deposito tertinggi pada tanggal
 diterimanya pembayaran bunga dan/atau pelunasan KPKM oleh Bank.

 2. Lampiran 3 diubah menjadi sebagaimana lampiran Surat Edaran ini.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober

 2009.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 RATNA E. AMIATY
 DIREKTUR KREDIT, BPR DAN UMKM

 Lampiran 3

 LAPORAN PENERIMAAN BUNGA DAN ATAU PELUNASAN KPKM
 PERIODE BULAN…………………….. TAHUN…………………..

 NO. KETERANGAN
 (1)
 TA :….

 I KREDIT MODAL
 KERJA
 -Nasabah Individual
 -Nasabah Kelompok

 II KREDIT
 INVESTASI
 -Nasabah Individual
 -Nasabah Kelompok

 TA :….

 I KREDIT MODAL
 KERJA
 -Nasabah Individual
 -Nasabah Kelompok

 II KREDIT
 INVESTASI
 -Nasabah Individual
 -Nasabah Kelompok

 JUMLAH

 Keterangan :
 (1) Cukup jelas
 (2) Tanggal pelunasan oleh debitur
 (3) Jumlah pembayaran bunga yang diterima dari nasabah/debitur (sebelum dikurangi porsi bank)
 (4) Jumlah pembayaran pokok kredit yang diterima dari nasabah/debitur
 (5) Pembayaran pokok dan bunga kredit yang diterima dari nasabah/debitur
 (6) Imbalan yang telah dibayarkan kepada bank
 (7) Imbalan bagi kelompok (dalam hal KPKM diberikan kepada kelompok)
 (8) Imbalan yang telah dibayarkan bank dan kelompok
 (9) Jumlah pembayaran pokok kredit yang diterima dari nasabah/debitur
 (10) Jumlah pembayaran bunga yang diterima dari nasabah/debitur (sebelum dikurangi porsi bank) dikurangi dengan imbalan yang
 telah dibayarkan bank dan kelompok

 (11) Jumlah pokok dan bunga yang disetorkan ke BI
 (12)

 ……………… Tgl……... Bln……… Tahun……….
 PT Bank …………..…

 Kantor Cabang …..………
 )
 (…………………….)
 TANGGAL

 PELUNASAN
 (2)

 JML SETORAN NASABAH

 BUNGA POKOK TOTAL
 (3)

 (4)
 (5)=(3) +(4)

 IMBALAN YANG TELAH DIBAYARKAN
 BANK KELOMPOK TOTAL
 (6)

 (7)
 (8)=(6)+(7)
 JUMLAH DISETOR KE BI

 POKOK BUNGA TOTAL
 (9) = (4)

 (10)= (3)-(8) (11)=(9)+(10)

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 11/27/DKBU|SE-BI/2009 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UK tanggal 12 Februari 1999 perihal Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum. </reg_title>
<set_date> 5 Oktober 2009 </set_date>
<effective_date> 5 Oktober 2009 </effective_date>
<changed_reg> '31/20/UK|SE-BI/1999' </changed_reg>
<related_reg> '31/20/UK|SE-BI/1999' </related_reg>
"
" No.7/42/DPNP
 Jakarta, 6 September 2005

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM

 YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KONVENSIONAL
 DI INDONESIA

 Perihal : Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia
 Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

 Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia
 Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4529), dipandang perlu untuk menjelaskan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam
 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas sebagai berikut:

 I. UMUM
 Stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka
 menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan stabil. Salah satu

 piranti …

 piranti moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk mempertahankan
 stabilitas moneter adalah melalui penerapan Giro Wajib Minimum (GWM)
 kepada bank-bank di Indonesia.
 Beberapa indikator perekonomian mengindikasikan perlunya dilakukan
 perubahan dalam kebijakan Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan
 likuiditas dalam rupiah, khususnya likuiditas rupiah dari sistem perbankan.
 Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu untuk
 mengubah perhitungan tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya
 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Sebagai
 kompensasi atas perubahan perhitungan tambahan GWM, Bank Indonesia
 memberikan jasa giro terhadap kewajiban memelihara tambahan GWM
 dimaksud.

 II. JASA GIRO
 Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada
 Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005, Bank
 Indonesia memberikan jasa giro terhadap bagian saldo Rekening Giro
 Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara
 tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 (3) dan ayat (4) sebesar 5,5% (lima setengah perseratus) pertahun.
 Jasa giro dimaksud merupakan tingkat bunga efektif tahunan (effective
 annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian
 selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari, dengan rumus sebagai berikut:

 Tingkat bunga efektif tahunan =(1 + (

 Tingkat bunga
 tahunan

 360 hari
 Dengan …
 ))360 hari – 1

 Dengan demikian, jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo Rekening
 Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban
 memelihara tambahan GWM dalam rupiah adalah sebesar 0,0149%
 perhari.
 Jasa giro sebagaimana dimaksud di atas dihitung untuk setiap hari kerja
 berdasarkan saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat dan diperoleh
 dari sistem

 akunting Bank Indonesia. Pengkreditan jasa giro pada

 Rekening Giro Rupiah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib
 Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta
 Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 7/29/PBI/2005, dilakukan sebagai berikut:
 a. tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan
 yang sama;

 b. tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
 bulan yang sama;

 c. tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23
 bulan yang sama;

 d. tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai
 dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

 Pendebetan Rekening Giro Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib
 Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta
 Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 7/29/PBI/2005, sebagai akibat pembebanan sanksi kekurangan
 GWM, dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya
 pelanggaran GWM.

 Dalam …

 Dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro maupun tanggal
 pendebetan Rekening Giro Bank jatuh pada hari libur, maka pengkreditan
 maupun pendebetan saldo Rekening Giro Bank tersebut dilakukan oleh
 Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.
 Dalam hal terjadi kesalahan dalam pengkreditan maupun pendebetan yang
 terkait dengan pemberian jasa giro maupun pengenaan sanksi pelanggaran
 GWM oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau
 mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan sebagaimana diatur
 dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Indonesia-Real Time Gross
 Settlement.

 Contoh perhitungan GWM, jasa giro dan sanksi pelanggaran GWM:
 Bank A memiliki

 rata-rata harian Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah

 dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari
 sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah)
 dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua
 adalah 80%.

 GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24
 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:
 1. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima
 triliun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh
 ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro
 Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah
 Dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005; ditambah dengan

 2. 3% …

 2. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima
 triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun
 enam ratus lima puluh miliar rupiah), yang merupakan tambahan
 GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 ayat (3) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004
 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia
 Dalam Rupiah Dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005; ditambah dengan

 3.

 1% (satu perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima
 triliun rupiah) yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima
 puluh miliar rupiah), yang merupakan tambahan GWM berdasarkan
 LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan
 Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum
 Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 7/29/PBI/2005.

 Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A di Bank Indonesia pada:
  tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat
 triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam
 rupiah;

  tanggal 25 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat
 triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam
 rupiah;

  tanggal 26 Januari adalah sebesar Rp4.565.000.000.000,00 (empat
 triliun lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) atau 8,3% dari DPK
 dalam rupiah;

  tanggal …

  tanggal 27 Januari adalah sebesar Rp5.555.000.000.000,00 (lima triliun
 lima ratus lima puluh lima miliar rupiah) atau 10,1% dari DPK dalam
 rupiah;

  tanggal 28 Januari adalah sebesar Rp7.051.000.000.000,00 (tujuh triliun
 lima puluh satu miliar rupiah) atau 12,82% dari DPK dalam rupiah;

  tanggal 29 Januari adalah sebesar Rp6.050.000.000.000,00 (enam triliun
 lima puluh miliar rupiah) atau 11% dari DPK dalam rupiah;

  tanggal 30 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat
 triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam
 rupiah;

  tanggal 31 Januari adalah sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat
 triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) atau 9% dari DPK dalam
 rupiah.

 Diasumsikan tanggal 24, 25, 31 Januari dan tanggal 1 Februari adalah hari
 libur.

 Rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR pada
 tanggal 26 Januari adalah sebesar 8%.
 Saldo Rekening Giro Rupiah pada tanggal 24, 25, dan 31 Januari tidak
 diberikan jasa giro, karena tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari bukan
 hari kerja. Perhitungan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29
 dan 30 Januari adalah sebagai berikut:
 0,0149% x bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang merupakan
 kewajiban pemeliharaan tambahan GWM; yaitu

 0,0149% x Rp2.200.000.000.000,00 = Rp327.800.000,00

 Sanksi …

 Sanksi terhadap kekurangan pemenuhan GWM pada tanggal 26 Januari
 dihitung sebagai berikut:
 Rp385.000.000.000,00 x 1,25 x 8 x 1 hari
 360 x 100

 = Rp106.944.444,44

 Pengkreditan jasa giro untuk masing-masing tanggal 27, 28, 29 dan 30
 Januari dilakukan oleh Bank Indonesia pada Rekening Giro Rupiah Bank
 pada tanggal 2 Februari, karena tanggal 1 Februari jatuh pada hari libur.
 Jasa giro yang dikreditkan ke Rekening Giro Rupiah Bank pada tanggal
 2 Februari adalah sebesar:
 4 x Rp327.800.000,00= Rp1.311.200.000,00

 Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank untuk sanksi atas kekurangan
 GWM pada tanggal 26 Januari sebesar Rp106.944.444,44 dilakukan pada
 hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 27 Januari.

 Pembulatan dalam rangka pendebetan atau pengkreditan Rekening Giro
 Bank oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sistem
 akunting Bank Indonesia.

 III. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran
 Bank Indonesia Nomor 6/26/DPNP tanggal 30 Juni 2004 tentang Giro
 Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan
 Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan …

 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak

 tanggal 8 September 2005.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 MAMAN H. SOMANTRI
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 7/42/DPNP|SE-BI/2005 </reg_id>
<reg_title> Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing </reg_title>
<set_date> 6 September 2005 </set_date>
<effective_date> 8 September 2005 </effective_date>
<replaced_reg> '6/26/DPNP|SE-BI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '7/29/PBI/2005', '6/15/PBI/2004' </related_reg>
"
" No.11/ 28 /DPbS
 Jakarta, 5 Oktober 2009

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA UNIT USAHA SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal: Unit Usaha Syariah
 Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4992), maka perlu diatur lebih lanjut peraturan
 pelaksanaan mengenai Unit Usaha Syariah, dalam Surat Edaran yang mencakup
 hal-hal sebagai berikut:

 I. PEMBUKAAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS)
 1. Permohonan izin usaha UUS diajukan oleh Bank Umum Konvensional
 (BUK) dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 1 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 a.

 rancangan perubahan anggaran dasar, yang paling kurang memuat
 kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud dalam peraturan
 perundang-undangan yang berlaku.

 b.

 identitas dan dokumen pendukung calon Direktur UUS dibedakan
 sebagai berikut:
 1) Dalam hal calon Direktur UUS bukan berasal dari salah satu
 anggota Direksi BUK dan telah ditetapkan sejak awal hanya

 bertugas ...

 2

 bertugas mengelola UUS.
 a) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 b)
 c)
 d)

 fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku;
 riwayat hidup (curriculum vitae);

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah
 melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan,
 dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan,
 dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena
 terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

 e)

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah
 dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang
 saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi
 dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum
 lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
 perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan
 pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka
 waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan
 permohonan;

 f)
 g)

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak
 memiliki hutang yang bermasalah;

 surat pernyataan bahwa tidak melanggar ketentuan
 rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah;

 h)

 surat pernyataan yang menyatakan memiliki atau tidak
 memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat
 kedua dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau
 sesama anggota Direksi lainnya;

 i)
 surat pernyataan bahwa yang bersangkutan baik secara
 sendiri-sendiri ...

 3

 sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki
 saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal
 disetor pada perusahaan lain; dan

 j)

 surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan
 dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah yang
 pernah diikuti.

 2) Dalam hal calon Direktur UUS berasal dari salah satu anggota
 Direksi BUK.
 a) dokumen rapat umum pemegang saham atau surat
 persetujuan Dewan Komisaris yang menyetujui
 penunjukan atau penugasan sebagai Direktur UUS;

 b)

 rincian tugas dan tanggung jawab selaku Direksi BUK
 selain sebagai pengelola dan penanggung jawab kegiatan
 operasional UUS; dan

 c)

 surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan
 dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah yang
 pernah diikuti.

 c.

 identitas calon Pejabat Eksekutif didukung dengan dokumen
 sebagai berikut:
 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2)

 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang
 masih berlaku;

 3)
 4)

 riwayat hidup (curriculum vitae);

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah
 melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau
 kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan usaha
 lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan
 tindak pidana kejahatan; dan

 5) surat ...

 4

 5)

 surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan
 dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah yang pernah
 diikuti.

 d. daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang didukung
 dengan dokumen sebagai berikut:
 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2)

 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang
 masih berlaku;

 3)
 4)

 riwayat hidup (curriculum vitae);

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah
 melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau
 kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan bidang
 usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti
 melakukan tindak pidana kejahatan;

 5)

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang
 bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak
 pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris,
 atau anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus dari
 badan hukum lainnya yang dinyatakan bersalah menyebabkan
 suatu perseroan dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan
 pailit berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka waktu
 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan
 permohonan;

 6)

 surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan
 pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama
 Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang
 syariah mu’amalah dan di bidang perbankan dan/atau
 keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota

 Dewan ...

 5

 Dewan Pengawas Syariah;
 7)

 surat pernyataan dari calon anggota Dewan Pengawas Syariah
 bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap
 jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
 tentang Unit Usaha Syariah;

 8)
 e.
 f.
 g.

 surat rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah
 dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;

 surat pernyataan Direksi BUK mengenai alokasi dana dari BUK
 untuk modal kerja UUS;

 studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

 rencana bisnis (business plan) UUS untuk tahun pertama dan
 jangka menengah (tiga tahun) yang paling kurang memuat:
 1)

 rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan
 penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan
 dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 2) proyeksi neraca dan laporan laba rugi;

 h. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
 1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung
 kantor dan tata letak ruangan. Dalam hal ruangan yang
 ditempati UUS menyatu dengan ruangan unit kerja BUK yang
 lain, maka harus terdapat pemisahan yang jelas dengan cara
 antara lain pembedaan warna ruangan, pembuatan sekat
 (partisi) dan/atau pemisahan ruangan;

 2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
 informasi yang meliputi antara lain core banking system dan
 jaringan telekomunikasi;

 3) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan gedung kantor
 antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat perjanjian

 sewa ...

 6

 sewa; dan
 4)
 i.
 j.
 k.
 l.

 contoh formulir/warkat berlogo iB yang akan digunakan
 untuk operasional UUS;

 sistem dan prosedur kerja termasuk pedoman (manual) kegiatan
 operasional UUS yang lengkap;

 rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat
 Eksekutif;

 surat pernyataan dari BUK mengenai kesanggupan untuk
 menanggulangi kesulitan likuiditas yang dialami oleh UUS; dan

 neraca intern BUK posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin
 usaha UUS yang ditandatangani oleh Direksi BUK dan diketahui
 oleh Dewan Komisaris.

 2. Pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha UUS dilaporkan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 2.

 II. PENUNJUKAN DAN/ATAU PENGGANTIAN DIREKTUR UNIT USAHA
 SYARIAH
 Penunjukan dan/atau penggantian Direktur UUS dilaporkan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 3 dan didukung dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
 butir I.1.b.

 III. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN/ATAU PENGUNDURAN
 DIRI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 1. Permohonan persetujuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah
 diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat

 sebagaimana ...

 7

 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 dan didukung dengan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada butir I.1.d.

 2. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilaporkan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 5 dan didukung dengan fotokopi risalah rapat
 umum pemegang saham atau keputusan Dewan Komisaris BUK
 sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang
 saham.

 3. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas
 Syariah dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format
 surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

 IV. PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN
 PEJABAT EKSEKUTIF
 1. Pengangkatan, penggantian dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif
 dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 dan didukung dengan
 dokumen sebagai berikut:
 a.

 bukti pengangkatan, penggantian dan/atau pemberhentian sebagai
 Pejabat Eksekutif dari Direksi atau pejabat yang berwenang;

 b.
 c.

 identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam butir
 I.1.c.; dan

 berita acara serah terima jabatan untuk penggantian dan
 pemberhentian Pejabat Eksekutif.

 2. Penilaian aspek integritas dan kompetensi terhadap Pejabat Eksekutif
 UUS dilakukan melalui penelitian data dalam Daftar Kepatutan dan
 Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) dan Daftar Kredit Macet, serta dapat
 juga dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan pengujian

 (interview ...

 8

 (interview, observation and test) pada saat pelaksanaan pemeriksaan
 UUS.

 V. KEGIATAN USAHA DI BIDANG DEVISA
 Permohonan izin kegiatan usaha perbankan syariah di bidang devisa diajukan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 8 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 a. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi yang
 mendukung kegiatan perbankan syariah di bidang devisa;

 b. daftar nama pejabat dan/atau pegawai yang telah mengikuti pendidikan
 dan/atau pelatihan mengenai aspek syariah dalam kegiatan usaha di
 bidang devisa disertai dengan surat keterangan atau sertifikat; dan
 c. daftar calon nasabah yang akan melakukan kegiatan devisa.

 VI. PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
 1. KANTOR CABANG SYARIAH (KCS)
 a. Permohonan izin pembukaan KCS hanya dapat diajukan setelah
 dipenuhinya persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 1) rencana pembukaan KCS telah dicantumkan dalam rencana
 bisnis UUS;

 2) peringkat komposit tingkat kesehatan UUS selama 2 (dua)
 periode penilaian terakhir paling kurang 3 (tiga);

 3) modal kerja UUS paling kurang Rp100.000.000.000,00
 (seratus miliar rupiah);

 4) tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas
 Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);

 5) rasio Non Performing Financing (NPF) netto paling tinggi
 sebesar 5%; dan

 6) UUS ...

 9

 6) UUS tidak dalam keadaan rugi yang semakin besar.

 b. Permohonan izin pembukaan KCS diajukan kepada Bank Indonesia
 dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 9 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 1) bukti persiapan operasional yang meliputi antara lain:
 a)

 struktur organisasi dan personalia;

 b) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
 gedung kantor dan tata letak ruangan.
 Dalam hal KCS beralamat sama dengan KC atau KCP
 BUK (co-location), maka harus terdapat pemisahan
 kantor yang jelas dengan cara antara lain pembedaan
 warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau
 pemisahan ruangan;

 c) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
 informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

 d) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
 gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah
 atau surat perjanjian sewa;

 2) hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi
 ekonomi, peluang pasar dan tingkat kejenuhan jumlah kantor
 BUS dan UUS; dan

 3)

 rencana penghimpunan dan penyaluran dana paling kurang
 selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

 c. Pelaksanaan pembukaan KCS dilaporkan kepada Bank Indonesia
 dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 10.

 2. KANTOR ...

 10

 2. KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG SYARIAH
 a. Permohonan pembukaan Kantor di bawah KCS berupa Kantor
 Cabang Pembantu Syariah (KCPS) atau Kantor Kas Syariah (KKS)
 hanya dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratan paling
 kurang sebagai berikut:
 1) rencana pembukaan Kantor di bawah KCS telah dicantumkan
 dalam rencana bisnis UUS;

 2) modal kerja UUS paling kurang Rp100.000.000.000,00
 (seratus milyar rupiah);

 3) lokasi Kantor di bawah KCS berada dalam satu wilayah kerja
 kantor Bank Indonesia dimana lokasi KCS induknya berada;
 dan

 4) memiliki sistem teknologi informasi yang mampu
 menggabungkan transaksi keuangan Kantor dibawah KCS
 secara otomasi dan online ke dalam laporan keuangan KCS
 induknya pada hari yang sama.

 b. Permohonan pembukaan Kantor di bawah KCS diajukan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 11 dan didukung dengan dokumen
 sebagai berikut:
 1) bukti persiapan operasional yang meliputi antara lain:
 a) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
 gedung kantor dan tata letak ruangan.
 Dalam hal Kantor di bawah KCS beralamat sama dengan
 kantor BUK (co-location), maka harus terdapat
 pemisahan yang jelas dengan cara antara lain pembedaan
 warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau
 pemisahan ruangan;

 b) dokumen ...

 11

 b) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
 informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

 c) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
 gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah
 atau surat perjanjian sewa; dan

 2) hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi
 ekonomi, peluang pasar, dan tingkat kejenuhan jumlah kantor
 BUS dan UUS.

 c. Pelaksanan pembukaan Kantor di bawah KCS dilaporkan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 12.

 3. KEGIATAN PERBANKAN ELEKTRONIK
 a. Permohonan pelaksanaan Kegiatan Perbankan Elektronik hanya
 dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratan paling kurang
 sebagai berikut:
 1) Kegiatan Perbankan Elektronik telah dicantumkan dalam
 rencana bisnis UUS;

 2) didukung dengan sistem teknologi informasi yang
 memungkinkan dilakukannya transaksi oleh nasabah secara
 real time dan memiliki jaringan komunikasi yang memadai
 dengan jangkauan luas; dan

 3) didukung dengan sistem pengendalian risiko yang memadai.

 b. Permohonan pelaksanaan Kegiatan Perbankan Elektronik diajukan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13 dan didukung dengan
 dokumen sebagai berikut:

 1) kesiapan ...

 12

 1) kesiapan sistem teknologi informasi yang memungkinkan
 dilakukannya transaksi oleh nasabah secara real time dan
 memiliki jaringan komunikasi yang memadai dengan
 jangkauan luas; dan

 2)

 sistem pengendalian risiko atas Kegiatan Perbankan
 Elektronik.

 c. Pelaksanan Kegiatan Perbankan Elektronik dilaporkan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 14.

 4. KEGIATAN PELAYANAN KAS SYARIAH
 Pelaksanan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah dilaporkan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 15.

 5. LAYANAN SYARIAH
 Pelaksanan kegiatan Layanan Syariah dilaporkan kepada Bank Indonesia
 dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 16.

 6. KANTOR CABANG SYARIAH ATAU JENIS-JENIS KANTOR
 LAINNYA DI LUAR NEGERI
 a. Permohonan izin pembukaan KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di
 luar negeri hanya dapat diajukan setelah dipenuhinya persyaratan
 paling kurang sebagai berikut:
 1) rencana pembukaan kantor di luar negeri tercantum dalam
 rencana bisnis UUS;

 2) UUS ...

 13

 2) UUS telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha
 perbankan syariah di bidang devisa;

 3) peringkat komposit tingkat kesehatan UUS selama 2 (dua)
 periode penilaian terakhir masing-masing paling kurang 3
 (tiga);

 4) modal kerja UUS paling kurang Rp100.000.000.000,00
 (seratus miliar rupiah); dan

 5) UUS memiliki profil risiko dengan peringkat Risiko
 Komposit paling kurang moderate.

 b. Permohonan izin pembukaan KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di
 luar negeri diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan
 format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17 dan
 didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 1) bukti persiapan operasional yang meliputi antara lain:
 a)

 struktur organisasi dan personalia; dan
 b) kesiapan gedung kantor, termasuk foto gedung kantor;

 2) hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi
 ekonomi, peluang pasar; dan

 3)

 rencana kegiatan usaha paling kurang selama 12 (dua belas)
 bulan beserta penjelasannya.

 c. Pelaksanaan pembukaan KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar
 negeri dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan
 format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 18 dan
 didukung dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari
 otoritas di negara setempat.

 VII. PENURUNAN ...

 14

 VII. PENURUNAN STATUS KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
 Pelaksanaan penurunan status KCS menjadi Kantor di bawah KCS dilaporkan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 19.

 VIII. PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
 1. KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
 a. Permohonan izin pemindahan alamat kantor UUS diajukan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 20 dan didukung dengan bukti persiapan
 operasional kantor UUS yang meliputi antara lain:
 1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung
 kantor dan tata letak ruangan.
 Dalam hal ruangan yang ditempati UUS menyatu dengan
 ruangan unit kerja BUK yang lain, maka harus terdapat
 pemisahan yang jelas dengan cara antara lain pembedaan
 warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan
 ruangan;

 2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
 informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

 3) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung
 kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat
 perjanjian sewa.

 b. Pelaksanaan pemindahan alamat kantor UUS dilaporkan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 21 dan didukung dengan guntingan
 surat kabar yang memuat pengumuman rencana pemindahan alamat
 tersebut.

 2. KANTOR ...

 15

 2. KANTOR CABANG SYARIAH
 a. Permohonan izin pemindahan alamat KCS diajukan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 22 dan didukung dengan dokumen
 sebagai berikut:
 1) bukti persiapan operasional yang meliputi antara lain:
 a) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
 gedung kantor dan tata letak ruangan.
 Dalam hal KCS beralamat sama dengan KC atau KCP
 BUK (co-location), maka harus terdapat pemisahan
 kantor yang jelas dengan cara antara lain pembedaan
 warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau
 pemisahan ruangan;

 b) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
 informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

 c) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
 gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah
 atau surat perjanjian sewa;

 2) hasil analisis mengenai komposisi penyebaran lokasi nasabah
 dan langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan untuk
 tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada nasabah;
 dan

 3) hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi
 kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

 b. Pelaksanaan pemindahan alamat KCS dilaporkan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 23 dan didukung dengan guntingan

 surat ...

 16

 surat kabar yang memuat pengumuman rencana pemindahan alamat
 tersebut.

 3. KANTOR DIBAWAH KANTOR CABANG SYARIAH
 a. Rencana pemindahan alamat Kantor di bawah KCS diajukan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24 dan didukung dengan
 dokumen sebagai berikut:
 1) bukti persiapan operasional Kantor di bawah KCS yang
 meliputi antara lain:
 a) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto
 gedung kantor dan tata letak ruangan.
 Dalam hal Kantor dibawah KCS beralamat sama dengan
 kantor BUK (co-location), maka harus terdapat
 pemisahan yang jelas dengan cara antara lain pembedaan
 warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau
 pemisahan ruangan;

 b) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
 informasi dan jaringan telekomunikasi; dan

 c) bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas
 gedung kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah
 atau surat perjanjian sewa; dan

 2) hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi
 kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru.

 b. Pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di bawah KCS dilaporkan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 25 dan didukung dengan
 salinan pengumuman rencana pemindahan alamat tersebut.

 4. KEGIATAN ...

 17

 4. KEGIATAN PELAYANAN KAS SYARIAH
 Pelaksanaan pemindahan alamat Kegiatan Pelayanan Kas Syariah
 dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 26.

 5. LAYANAN SYARIAH
 Pelaksanaan pemindahan alamat kegiatan Layanan Syariah dilaporkan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 27.

 6. KANTOR CABANG SYARIAH ATAU JENIS-JENIS KANTOR
 LAINNYA DI LUAR NEGERI
 Pelaksanaan pemindahan alamat KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di
 luar negeri dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan
 format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 28 dan didukung
 dengan salinan/fotokopi izin dari otoritas di negara setempat.

 IX. PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH
 1. KANTOR CABANG SYARIAH
 a. Permohonan izin penutupan KCS diajukan kepada Bank Indonesia
 dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 29.

 b. Pelaksanaan penutupan alamat KCS dilaporkan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 30 dan didukung dengan dokumen
 sebagai berikut:
 1) bukti penyelesaian seluruh kewajiban KCS kepada nasabah
 dan pihak lain; dan

 2) guntingan ...

 18

 2) guntingan surat kabar yang memuat pengumuman rencana
 penutupan KCS.

 2. KANTOR DI BAWAH KANTOR CABANG SYARIAH
 Pelaksanaan penutupan Kantor di bawah KCS dilaporkan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 31.

 3. KEGIATAN PELAYANAN KAS SYARIAH
 Pelaksanaan penutupan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah dilaporkan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 32.

 4. LAYANAN SYARIAH
 Pelaksanaan penutupan kegiatan Layanan Syariah dilaporkan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 33.

 5. KANTOR CABANG SYARIAH ATAU JENIS-JENIS KANTOR
 LAINNYA DI LUAR NEGERI
 Pelaksanaan penutupan KCS atau jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri
 dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 34 dan didukung dengan
 dokumen sebagai berikut:

 a. bukti ...

 19

 a.
 b.

 bukti penyelesaian seluruh kewajiban KCS atau jenis-jenis kantor
 lainnya di luar negeri kepada nasabah dan pihak lain; dan

 salinan/fotokopi izin penutupan KCS atau jenis-jenis kantor lainnya
 di luar negeri dari otoritas di negara setempat.

 X. PEMISAHAN (SPIN-OFF) UUS DENGAN CARA PENDIRIAN BUS
 BARU
 1. Permohonan persetujuan prinsip pendirian BUS diajukan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 35 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 a.

 akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum
 Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan
 anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 1) nama dan tempat kedudukan;
 2) kegiatan usaha BUS;
 3) modal;
 4) kepemilikan;
 5)

 aturan tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris,
 anggota Direksi, dan anggota DPS yang harus memperoleh
 persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;

 6)

 aturan mengenai jumlah, kewenangan, tanggung jawab, tugas
 dan persyaratan lainnya Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS
 yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan;

 7)

 aturan tentang rapat umum pemegang saham yang
 menetapkan bahwa tugas manajemen, remunerasi Dewan
 Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan,
 penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba,

 dan ...

 20

 dan hal-hal lainnya yang harus sesuai dengan ketentuan Bank
 Indonesia; dan

 8)

 aturan mengenai rapat umum pemegang saham yang harus
 dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

 b. daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan masing-
 masing:
 1) dalam hal calon pemegang saham adalah perorangan maka
 harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 a) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 b)

 c)
 d)

 riwayat hidup (curriculum vitae);

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah
 melakukan tindakan fraud (penipuan, penggelapan,
 dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan,
 dan usaha lainnya, serta tidak pernah dihukum karena
 terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

 e) dalam hal calon pemegang saham perorangan sebagai
 PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai
 berikut:
 i.

 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang
 masih berlaku;

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa
 yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit
 atau tidak pernah menjadi pemegang saham,
 anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi
 dari perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum
 lainnya yang dinyatakan bersalah sehingga
 menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan
 hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan

 penetapan ...

 21

 penetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima)
 tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan
 permohonan;

 ii.

 surat pernyataan pribadi yang menyatakan bersedia
 untuk mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas
 BUS;

 iii. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak
 memiliki hutang bermasalah; dan

 iv. daftar kekayaan dan sumber pendapatan serta
 jumlah hutang yang dimiliki sesuai dengan laporan
 pajak tahun terakhir;

 2) dalam hal calon pemegang saham adalah badan hukum maka
 harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 a)

 akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran
 dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat
 pengesahan dari instansi berwenang;

 b) dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a)
 sampai dengan huruf d) dari:
 i. masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
 anggota Direksi dalam hal bentuk badan hukum
 adalah Perseroan Terbatas; atau

 ii. masing-masing anggota pengurus dalam hal bentuk
 badan hukum selain Perseroan Terbatas;

 c) persetujuan dari otoritas yang berwenang di negara asal
 bagi badan hukum asing;

 d) daftar pemegang saham dan jumlah nominal
 kepemilikannya;

 e) laporan ...

 22

 e)

 laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh
 akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam)
 bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan
 persetujuan prinsip.
 Dalam hal badan hukum tersebut masih dalam proses
 audit maka laporan keuangan yang disampaikan adalah
 laporan keuangan audited 1 (satu) tahun sebelumnya dan
 laporan keuangan unaudited bulan terakhir;

 f) dalam hal calon pemegang saham badan hukum sebagai
 PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen sebagai
 berikut:
 i.

 informasi mengenai pemegang saham badan
 hukum sampai dengan penanggung jawab terakhir
 (ultimate shareholders);

 ii.

 surat pernyataan pribadi dari:
 (1) masing-masing anggota Dewan Komisaris
 dan anggota Direksi dari badan hukum
 dimaksud dalam hal bentuk badan hukumnya
 adalah Perseroan Terbatas; atau

 (2) masing-masing anggota pengurus dari badan
 hukum dimaksud dalam hal bentuk badan
 hukumnya selain Perseroan Terbatas;

 yang menyatakan bahwa masing-masing tidak
 pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi
 pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau
 anggota Direksi dari perseroan dan/atau pengurus
 dari badan hukum lainnya yang dinyatakan
 bersalah sehingga menyebabkan suatu perseroan

 dan/atau ...

 23

 dan/atau badan hukum lainnya dinyatakan pailit
 berdasarkan penetapan pengadilan dalam jangka
 waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal
 pengajuan permohonan;

 iii. surat pernyataan yang menyatakan bahwa badan
 hukum tersebut bersedia untuk mengatasi kesulitan
 modal maupun likuiditas BUS yang ditandatangani
 oleh anggota Direksi atau pengurus yang
 berwenang mewakili badan hukum yang
 bersangkutan.
 Dalam hal BUS merupakan bagian dari kelompok
 usaha yang dimiliki oleh suatu badan hukum, maka
 surat pernyataan dimaksud harus ditandatangani
 pula oleh penanggung jawab terakhir dari badan
 hukum tersebut (ultimate shareholders);

 iv.

 surat pernyataan bahwa badan hukum tidak
 memiliki hutang yang bermasalah, yang
 ditandatangani oleh anggota Direksi atau pengurus
 dari badan hukum yang bersangkutan; dan

 v. proyeksi laporan keuangan untuk jangka waktu
 paling kurang 3 (tiga) tahun;

 3) dalam hal calon pemegang saham adalah pemerintah pusat
 atau pemerintah daerah, maka harus dilampiri dokumen
 sebagai berikut:
 a)

 surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang
 berwenang mewakili pemerintah;

 b) dokumen sebagaimana dimaksud pada butir b.1) huruf a)
 dan huruf b) dari pejabat yang berwenang;

 c) dokumen ...

 24

 c) dokumen yang menyebutkan mengenai sumber dana
 untuk setoran modal dalam rangka pendirian BUS; dan

 d) dalam hal calon pemegang saham pemerintah sebagai
 PSP maka harus dilampiri tambahan dokumen yaitu
 surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang
 menyatakan bahwa pemerintah bersedia untuk mengatasi
 kesulitan modal maupun likuiditas BUS.

 c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan
 anggota DPS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2)

 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang
 masih berlaku;

 3)
 4)

 riwayat hidup (curriculum vitae);

 surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang
 menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah
 melakukan fraud (penipuan, penggelapan, dan/atau
 kecurangan) di bidang perbankan, keuangan, dan bidang
 usaha lainnya, atau tidak pernah dihukum karena melakukan
 tindak pidana kejahatan;

 5)

 surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon yang
 menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah
 dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham,
 anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari
 perseroan dan/atau pengurus dari badan hukum lainnya yang
 dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau
 badan hukum lainnya dinyatakan pailit berdasarkan penetapan
 pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 sebelum tanggal pengajuan permohonan;

 6) surat ...

 25

 6)

 surat pernyataan pribadi dari masing-masing calon anggota
 Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menyatakan
 bahwa masing-masing tidak memiliki hutang yang
 bermasalah;

 7)

 surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan
 pelatihan dan/atau lembaga sertifikasi bahwa calon anggota
 Dewan Komisaris atau anggota Direksi pernah mengikuti
 pendidikan atau pelatihan, sesuai dengan persyaratan
 kompetensi;

 8)

 surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan
 pelatihan dan/atau dari Dewan Syariah Nasional – Majelis
 Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di
 bidang syariah mu’amalah dan di bidang perbankan dan/atau
 keuangan secara umum yang pernah diikuti calon anggota
 DPS;

 9)

 surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan
 Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS
 bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan rangkap
 jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia
 mengenai Bank Umum Syariah;

 10) surat pernyataan dari masing-masing calon anggota Dewan
 Komisaris dan calon anggota Direksi bahwa yang
 bersangkutan memiliki atau tidak memiliki hubungan
 keluarga dengan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau
 calon anggota Direksi lainnya sesuai ketentuan Bank
 Indonesia mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan yang
 baik (Good Corporate Governance);

 11) surat ...

 26

 11) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang
 bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
 sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima
 persen) dari modal disetor pada perusahaan lain; dan

 12) surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis
 Ulama Indonesia bagi calon anggota DPS.

 d.

 e.
 f.

 rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat
 Eksekutif;

 studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;

 rencana bisnis (business plan) yang paling kurang memuat:
 1)

 rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan
 penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan

 2) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif
 bulanan, selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BUS
 beroperasi;

 g.

 rencana korporasi (corporate plan) berupa rencana strategis jangka
 menengah dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan BUS;

 h. pedoman manajemen risiko termasuk pedoman risk control system,
 rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi
 informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan
 tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);

 i.
 j.

 sistem dan prosedur kerja yang lengkap dan komprehensif yang
 digunakan dalam kegiatan operasional BUS;

 surat pernyataan dari calon pemegang saham non bank (apabila
 terdapat calon pemegang saham selain BUK) bahwa sumber dana
 yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:
 1)

 tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam
 bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau

 2) tidak ...

 27

 2)

 tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money
 laundering).

 Dalam hal calon pemegang saham BUS berbentuk badan hukum,
 maka surat pernyataan ditandatangani oleh pengurus yang
 berwenang mewakili badan hukum yang bersangkutan;

 k.

 surat pernyataan dari calon PSP untuk mengupayakan peningkatan
 modal disetor BUS secara bertahap menjadi paling kurang sebesar
 Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam waktu paling
 lambat 10 (sepuluh) tahun sejak izin usaha BUS diberikan;

 l.

 neraca proforma BUS sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
 yang berlaku;

 m. neraca intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin
 prinsip pendirian BUS yang ditandatangani oleh Direktur UUS;
 status KCS, KCPS dan KKS dari UUS; dan
 rancangan akta Pemisahan UUS dari BUK.

 n.
 o.

 2. Permohonan izin usaha BUS diajukan kepada Bank Indonesia dengan
 menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 36
 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 a.

 akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat
 anggaran dasar, yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

 b. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1
 huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;

 c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan
 anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, dalam
 hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi
 dan/atau DPS;

 d.

 fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin
 Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi berwenang bagi warga negara

 asing ...

 28

 asing yang menjadi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota
 Dewan Komisaris dan bermaksud menetap di Indonesia;

 e.

 fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga
 negara asing yang menjadi calon anggota Direksi dan/atau calon
 anggota Dewan Komisaris;

 f.

 rencana susunan dan struktur organisasi, studi kelayakan, rencana
 bisnis, rencana korporasi, pedoman-pedoman, serta sistem dan
 prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d
 sampai dengan huruf i, dalam hal terjadi perubahan;

 g. neraca intern UUS posisi bulan terakhir sebelum permohonan izin
 usaha BUS yang ditandatangani oleh Direktur UUS yang
 menunjukan terpenuhinya modal minimum pendirian BUS sebesar
 Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan/atau bukti
 tambahan setoran modal dari calon pemegang saham.
 Bukti tambahan setoran modal tersebut adalah berupa fotokopi
 bilyet deposito iB dari Bank Umum Syariah atau Unit Usaha
 Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia
 qq. calon pemegang saham”, yang telah dilegalisir oleh pejabat
 bank penerbit deposito iB. Bilyet deposito iB tersebut harus
 mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat
 dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Anggota
 Dewan Gubernur Bank Indonesia;

 h. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
 1) kesiapan gedung dan peralatan kantor termasuk foto gedung
 kantor dan tata letak ruangan;

 2) dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem
 informasi yang meliputi antara lain core banking system dan
 informasi mengenai jaringan telekomunikasi;

 3) bukti ...

 29

 3) bukti kepemilikan, atau dokumen penguasaan atas gedung
 kantor antara lain berupa bukti hak atas tanah atau surat
 perjanjian sewa; dan

 4)
 i.

 contoh formulir/warkat berlogo iB yang akan digunakan
 untuk operasional BUS; dan

 akta Pemisahan UUS dari BUK.

 3. Pelaksanaan pembukaan BUS dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan
 menggunakan format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 37.

 4. Permohonan pencabutan izin usaha UUS disampaikan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 38 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 a.

 guntingan surat kabar yang memuat pengumuman rencana
 pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS;

 b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS, apabila terdapat hak
 dan kewajiban UUS yang tidak dialihkan kepada BUS; dan

 c.

 surat pernyataan dari Direksi BUK bahwa langkah-langkah
 penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan dan apabila
 terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi
 untuk dan atas nama BUK.

 XI. PEMISAHAN UUS (SPIN – OFF) DENGAN CARA PENGALIHAN HAK
 DAN KEWAJIBAN KEPADA BUS YANG SUDAH ADA
 1. Permohonan persetujuan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada
 BUS diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 39 dan didukung dengan
 dokumen sebagai berikut:
 a.

 laporan keuangan proforma BUS berupa neraca dan rekening
 administratif;

 b. langkah-langkah ...

 30

 b.

 langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh
 hak dan kewajiban UUS kepada nasabah dan pihak lainnya,
 termasuk status KCS, KCPS dan KKS; dan

 c.

 rancangan akta Pemisahan UUS dari BUK.
 Rancangan akta Pemisahan dibuat bersama-sama oleh BUK yang
 memiliki UUS dan BUS.

 2. Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS dilaporkan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 40 dan didukung dengan dokumen sebagai
 berikut:
 a.

 akta Pemisahan UUS dari BUK; dan

 b. guntingan surat kabar yang memuat pengumuman rencana
 pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS.

 3. Penerimaan pengalihan hak dan kewajiban UUS dilaporkan oleh BUS
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 41 dan didukung dengan laporan keuangan
 BUS.

 4. Permohonan pencabutan izin usaha UUS diajukan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 42 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 a.
 b.

 bukti penyelesaian hak dan kewajiban UUS; dan

 surat pernyataan dari Direksi BUK terkait bahwa langkah-langkah
 penyelesaian seluruh kewajiban UUS telah dilakukan dan apabila
 terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi
 untuk dan atas nama BUK.

 XII. PENCABUTAN ...

 31

 XII. PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH ATAS
 PERMINTAAN BANK UMUM KONVENSIONAL
 1. Permohonan persetujuan pencabutan izin usaha UUS diajukan kepada
 Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 43 dan didukung dengan dokumen sebagai
 berikut:
 a.

 risalah rapat umum pemegang saham BUK yang memuat keputusan
 mengenai rencana penutupan kegiatan usaha UUS;

 b.

 rencana penyelesaian seluruh kewajiban UUS, antara lain:
 1)

 2)
 c.

 jumlah dana pihak ketiga atau kewajiban lainnya yang akan
 dialihkan kepada BUS dan/atau UUS lain; dan

 jumlah kewajiban UUS yang dilunasi atau diselesaikan; dan
 laporan keuangan UUS posisi bulan terakhir pada saat permohonan.

 2. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha UUS dilaporkan kepada Bank
 Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 44 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 a.

 bukti pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar yang mengumumkan
 rencana penghentian kegiatan usaha UUS;

 b. bukti penyelesaian seluruh kewajiban UUS; dan
 c.

 surat pernyataan dari Direktur UUS bahwa langkah-langkah
 penyelesaian kewajiban UUS telah dilakukan dan apabila terdapat
 tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab BUK.

 XIII. KANTOR UNIT USAHA SYARIAH TIDAK BEROPERASI PADA HARI
 KERJA
 Permohonan kantor UUS untuk tidak beroperasi pada hari kerja diajukan
 kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 45.

 XIV. ALAMAT ...

 32

 XIV. ALAMAT PERMOHONAN IZIN DAN/ATAU PENYAMPAIAN
 LAPORAN
 Permohonan izin atau rencana dan/atau penyampaian laporan diajukan kepada
 Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
 1. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350;
 atau

 2. Kantor Bank Indonesia setempat,
 dengan berpedoman pada Lampiran 46.

 XV. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran No.8/8/DPbS

 tanggal 1 Maret 2006 perihal Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum
 Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
 Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang
 Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum
 Konvensional dinyatakan tidak berlaku bagi Unit Usaha Syariah.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5

 Oktober 2009.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA

 MULIAMAN D. HADAD
 DEPUTI GUBERNUR

 DPbS

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 11/28/DPbS|SE-BI/2009 </reg_id>
<reg_title> Unit Usaha Syariah </reg_title>
<set_date> 5 Oktober 2009 </set_date>
<effective_date> 5 Oktober 2009 </effective_date>
<replaced_reg> '8/8/DPbS|SE-BI/2006' </replaced_reg>
<related_reg> '11/10/PBI/2009' </related_reg>
"
" No. 9/16/DASP
 Jakarta, 6 Agustus 2007

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/28/DASP
 tanggal 22 Juli 2005 perihal Biaya dalam Penyelenggaraan
 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

 Sehubungan dengan kemungkinan terjadinya kondisi gangguan dan/atau

 Keadaan Darurat dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia (SKNBI), perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 7/28/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Biaya
 dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagai
 berikut.

 1. Ketentuan butir II.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 A. Biaya proses Kliring Debet, biaya proses Kliring Kredit, dan biaya
 Warkat Debet reject sebagaimana dimaksud pada butir I.A, I.B, dan
 I.C dihitung dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Biaya proses DKE Debet dan DKE Kredit dihitung oleh PKN
 pada setiap akhir bulan atas dasar total DKE Debet dan total DKE
 Kredit yang diterima dan diproses oleh PKN, baik yang berasal
 dari PKL atau dari Peserta.

 2. Biaya proses DKE Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1
 dapat dihitung oleh PKL atas dasar total DKE Debet yang
 diterima dan diproses oleh PKL, dalam hal terjadi kondisi
 gangguan dan/atau Keadaaan Darurat yang menyebabkan:

 a. DKE …

 a. DKE Debet penyerahan tidak dapat dikirim oleh PKL ke
 Sistem Sentral Kliring (SSK); dan/atau

 b. proses perhitungan akhir dilakukan secara lokal dan
 Penyelesaian Akhir Kliring Debet penyerahan dilakukan oleh
 PKL.

 3. Dalam hal perhitungan biaya proses DKE Debet sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PKL Selain BI, maka PKL
 Selain BI melakukan hal-hal sebagai berikut:
 a. Melalui aplikasi Komputer Penyelenggara Kliring (KPK),
 mencetak Laporan Daftar Pembebanan Kewajiban Membayar
 Atas Biaya Proses DKE Kliring Penyerahan (SKN-223102).

 b. Menyampaikan Laporan Daftar Pembebanan Kewajiban
 Membayar Atas Biaya Proses DKE Kliring Penyerahan
 sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PKL BI yang
 mewilayahi melalui sarana sebagai berikut:
 1)
 2)
 3)

 teleks;
 i-teleks; atau
 telepon dan faksimili, yang disertai dengan angka rahasia.

 c. Laporan Daftar Pembebanan Kewajiban Membayar Atas
 Biaya Proses DKE Kliring Penyerahan sebagaimana
 dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada PKL BI yang
 mewilayahi paling lambat pada hari kerja pertama awal bulan
 berikutnya.

 4. Biaya proses Warkat Debet di Wilayah Kliring yang pemilahan
 Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL
 pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet yang
 diserahkan oleh Peserta dan diproses oleh PKL.

 5. Biaya tambahan untuk pemanfaatan fasilitas pemilahan Warkat
 Debet di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya
 dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL pada setiap akhir
 bulan atas dasar total Warkat Debet yang ditujukan kepada Peserta
 yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

 6. Biaya …

 6. Biaya proses Warkat Debet reject di Wilayah Kliring yang
 pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi dihitung
 oleh PKL pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet
 reject sesuai dengan ketentuan butir I.C.4.

 7. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 4,
 angka 5, dan angka 6 dibebankan ke rekening giro Bank Peserta di
 Bank Indonesia paling lambat pada minggu pertama bulan
 berikutnya.

 2. Ketentuan butir III.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 B. PKL menerbitkan laporan rincian pembebanan biaya dalam
 penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2,
 butir II.A.4 butir II.A.5 dan butir II.A.6 per Peserta dan menyampaikan
 laporan tersebut kepada masing-masing Peserta di Wilayah Kliring
 yang bersangkutan.

 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak

 tanggal 6 Agustus 2007.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 DYAH N. K. MAKHIJANI

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 9/16/DASP|SE-BI/2007 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/28/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Biaya dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 6 Agustus 2007 </set_date>
<effective_date> 6 Agustus 2007 </effective_date>
<changed_reg> '7/28/DASP|SE-BI/2005' </changed_reg>
<related_reg> '7/28/DASP|SE-BI/2005' </related_reg>
"
" No.7/28/DASP
 Jakarta, 22 Juli 2005

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Biaya dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank
 Indonesia

 Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia

 Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional
 Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516), perlu diatur
 mengenai

 biaya dalam penyelenggaraan Sistem Kliring

 Indonesia (SKNBI) dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut.
 I.

 Nasional Bank

 JENIS DAN BESARNYA BIAYA
 Biaya dalam penyelenggaraan SKNBI terdiri atas :
 A. Biaya Proses Kliring Debet
 Biaya Proses Kliring Debet penyerahan terdiri dari :
 1. Biaya proses Kliring Debet penyerahan di Wilayah Kliring
 yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi
 adalah sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per
 transaksi dengan rincian sebagai berikut:

 a. biaya …

 2

 a. biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet
 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per DKE Debet; dan

 b. biaya proses Warkat Debet sebesar Rp500,00 (lima ratus
 rupiah) per Warkat Debet.

 2. Biaya proses Kliring Debet penyerahan di Wilayah Kliring
 yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara manual
 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per transaksi yang
 merupakan biaya proses DKE Debet.

 3. Biaya tambahan yang dikenakan hanya kepada Peserta yang
 memanfaatkan fasilitas pemilahan Warkat Debet berdasarkan
 kantor asal Peserta penerima di Wilayah Kliring yang
 pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara Otomasi sebesar
 Rp100,00 (seratus rupiah) per Warkat Debet.

 B. Biaya proses Kliring Kredit
 Biaya proses Kliring Kredit adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu
 rupiah) per transaksi.

 C. Biaya Warkat Debet Reject
 1. Warkat Debet reject adalah Warkat Debet dalam Kliring
 penyerahan yang diproses oleh PKL di Wilayah Kliring yang
 pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi, yang
 tertolak oleh mesin baca pilah.

 2. Biaya Warkat Debet reject adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu
 rupiah) per Warkat Debet reject.

 3. Biaya Warkat Debet reject dikenakan apabila total Warkat
 Debet reject melebihi 2% (dua persen) dari total Warkat Debet
 yang diserahkan oleh Peserta.

 4. Dalam hal Warkat Debet reject melebihi 2% (dua persen),
 perhitungan biaya Warkat Debet reject dilakukan terhadap
 kelebihan persentase Warkat Debet reject tersebut.

 5. Biaya …

 3

 5. Biaya Warkat Debet reject dikenakan kepada Peserta pengirim
 atau Peserta penerima sesuai dengan alasan yang menyebabkan
 Warkat Debet reject sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 Surat Edaran ini.

 D. Biaya Pembuatan dan atau Penggantian Tanda Pengenal Petugas
 Kliring (TPPK)
 Peserta dikenakan biaya pembuatan dan atau penggantian TPPK
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk TPPK Proximity, baik yang dilengkapi dengan magnetic
 stripe maupun yang tidak dilengkapi dengan magnetic stripe,
 dikenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
 TPPK.

 2. Untuk TPPK tanpa Proximity yang dilengkapi dengan magnetic
 stripe dikenakan biaya sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu
 lima ratus rupiah) per TPPK.

 3. Untuk TPPK tanpa Proximity yang tidak dilengkapi dengan
 magnetic stripe dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
 rupiah).

 E. Biaya Pemanfaatan Fasilitas Perekaman Data Hasil Kliring Dalam
 Bentuk Compact Disk (Fasilitas CD Kliring)
 Biaya pemanfaatan fasilitas CD Kliring di Wilayah Kliring yang
 pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi diatur sebagai
 berikut:
 1. Pengguna tetap dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua
 puluh ribu rupiah) per CD.

 2. Pengguna tidak tetap dikenakan biaya sebesar Rp25.000,00
 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD.

 3. Permintaan perekaman ulang CD Kliring dikenakan biaya
 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD.
 II. PERHITUNGAN …

 4

 II. PERHITUNGAN DAN PEMBEBANAN BIAYA DALAM
 PENYELENGGARAAN SKNBI
 A. Biaya proses Kliring Debet, biaya proses Kliring Kredit, dan biaya
 Warkat Debet reject sebagaimana dimaksud pada butir I.A, I.B, dan
 I.C dihitung dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Biaya proses DKE Debet dan DKE Kredit dihitung oleh PKN
 pada setiap akhir bulan atas dasar total DKE Debet dan total
 DKE Kredit yang diterima dan diproses oleh PKN, baik yang
 berasal dari PKL atau dari Peserta.

 2. Biaya proses Warkat Debet di Wilayah Kliring yang pemilahan
 Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL
 pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet yang
 diserahkan oleh Peserta dan diproses oleh PKL.

 3.

 Biaya tambahan untuk pemanfaatan fasilitas pemilahan Warkat
 Debet di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya
 dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL pada setiap akhir
 bulan atas dasar total Warkat Debet yang ditujukan kepada
 Peserta yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

 4. Biaya proses Warkat Debet reject di Wilayah Kliring yang
 pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi dihitung
 oleh PKL pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet
 reject sesuai dengan ketentuan butir I.C.4.

 5. Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan
 angka 4 dibebankan ke rekening giro Bank Peserta di Bank
 Indonesia paling
 berikutnya.

 lambat pada minggu pertama bulan

 B. Biaya pembuatan dan penggantian TPPK sebagaimana dimaksud
 pada butir I. D dihitung oleh PKL untuk setiap kali permohonan
 pembuatan dan atau penggantian TPPK dan pembebanan atas biaya
 tersebut …

 5

 tersebut dilakukan oleh PKL setiap kali terdapat permohonan, dengan
 cara sebagai berikut:
 1. dalam hal TPPK digunakan untuk mengikuti kegiatan SKNBI
 di PKL BI, pembebanan dilakukan dengan cara pendebetan
 rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia; atau

 2. dalam hal TPPK digunakan untuk mengikuti kegiatan SKNBI
 di PKL Selain BI, pembebanan dilakukan sesuai dengan
 prosedur yang ditetapkan oleh PKL Selain BI.

 C. Biaya fasilitas CD Kliring sebagaimana dimaksud pada butir I.E
 dihitung oleh PKL untuk setiap kali permohonan fasilitas CD Kliring
 dan pembebanan atas biaya tersebut dilakukan oleh PKL setiap kali
 terdapat permohonan, dengan cara pendebetan rekening giro Bank
 Peserta di Bank Indonesia.

 III. LAPORAN PEMBEBANAN BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN
 SKNBI
 A. PKN menerbitkan laporan rincian pembebanan biaya dalam
 penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir II.A.1
 dan menyampaikan laporan tersebut kepada kantor pusat Bank.

 B. PKL menerbitkan laporan rincian pembebanan biaya dalam
 penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2,
 butir II.A.3 dan butir II.A.4 per Peserta dan menyampaikan laporan
 tersebut kepada masing-masing Peserta di Wilayah Kliring yang
 bersangkutan.

 IV. PENGUMUMAN PENGENAAN BIAYA
 DALAM

 PENYELENGGARAAN SKNBI
 Untuk memberikan informasi kepada nasabah Bank Peserta, Bank wajib
 mengumumkan besarnya biaya proses Kliring Debet dan Kliring Kredit
 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengumuman dilakukan secara
 tertulis …

 6

 tertulis di setiap kantor Bank pada tempat yang mudah terlihat oleh
 nasabah.

 V. KETENTUAN PERALIHAN
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 6/39/DASP tanggal 16 September 2004 perihal Biaya
 Kliring dinyatakan tetap berlaku untuk Wilayah Kliring yang belum
 mengimplementasikan SKNBI
 mengimplementasikan SKNBI.

 sampai Wilayah Kliring
 tersebut

 VI. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Surat Edaran

 Bank Indonesia Nomor 6/39/DASP tanggal 16 September 2004 perihal
 Biaya Kliring dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sejak tanggal

 implementasi SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan sesuai dengan
 pengumuman Bank Indonesia.
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 22 Juli 2005.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
 Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 MOHAMAD ISHAK

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

 DASP

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 7/28/DASP|SE-BI/2005 </reg_id>
<reg_title> Biaya dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 22 Juli 2005 </set_date>
<effective_date> 22 Juli 2005 </effective_date>
<replaced_reg> '6/39/DASP|SE-BI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '7/18/PBI/2005' </related_reg>
"
" No. 18/11/DEKS
 Jakarta, 12 Mei 2016
 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip
 Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5850), perlu
 mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Lindung Nilai
 Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai
 berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:
 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah
 Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari
 bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan
 usaha secara konvensional.

 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank
 Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit
 Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 4. Nasabah adalah:
 a. Perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
 b. Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia,
 berdomisili di Indonesia termasuk Badan Usaha Milik Negara
 (BUMN),

 yang...

 2

 yang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan
 dengan Prinsip Syariah.

 5. Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Al tahawwuth al-
 Islami) yang selanjutnya disebut Lindung Nilai Syariah adalah cara
 atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar
 berdasarkan Prinsip Syariah.

 6. Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang
 selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah
 transaksi yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam
 rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang
 tertentu di masa yang akan datang.

 7. Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan
 untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, yang tidak
 bertentangan dengan Prinsip Syariah.

 8. Transaksi Spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta
 asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua)
 hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian
 Transaksi Spot adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada
 hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja
 setelah tanggal transaksi (tomorrow).

 9. Forward Agreement (Al-muwa’adat li ‘aqd al-sharf al-fawri fi al-
 mustaqbal) yang selanjutnya disebut Forward Agreement adalah
 saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan Transaksi Spot
 dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai
 tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat
 saling berjanji.

 10. Pemohon Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya
 disebut Pemohon adalah BUS, UUS, atau Nasabah yang memohon
 Transaksi Lindung Nilai Syariah.

 11. Pemberi Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut
 Pemberi adalah BUS, UUS atau BUK yang memberikan Transaksi
 Lindung Nilai Syariah.

 12. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan
 syariah.

 13. Transaksi...

 3

 13. Transaksi Lindung Nilai Syariah Sederhana (‘Aqd al-tahawwuth al-
 basith) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai
 Sederhana adalah transaksi lindung nilai dengan skema Forward
 Agreement yang diikuti dengan Transaksi Spot.

 14. Transaksi Lindung Nilai Syariah Kompleks (‘Aqd al-tahawwuth al-
 murakkab) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai
 Kompleks adalah transaksi lindung nilai dengan skema Rangkaian
 Forward Agreement yang kemudian diikuti dengan Transaksi Spot.

 15. Rangkaian Forward Agreement adalah Forward Agreement yang
 didahului dengan Transaksi Spot.

 II. KARAKTERISTIK DAN BATASAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH
 A. Transaksi Lindung Nilai Syariah memiliki karakteristik sebagai
 berikut:
 1. Didahului dengan saling berjanji (muwa’adah) antara
 Pemohon dan Pemberi dalam bentuk Forward Agreement atau
 Rangkaian Forward Agreement.

 2. Dokumen dari Forward Agreement dalam mekanisme
 Transaksi Lindung Nilai Syariah dilarang diperjualbelikan.

 3. Dilakukan dengan:
 a. Transaksi Lindung Nilai Sederhana; atau
 b. Transaksi Lindung Nilai Kompleks.

 4. Setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib memiliki
 Underlying Transaksi.

 B. Transaksi Lindung Nilai Syariah harus memenuhi batasan sebagai
 berikut:
 1. Dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengurangi
 risiko nilai tukar di masa yang akan datang.

 2. Dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk
 mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang.

 3. Memiliki Underlying Transaksi yang meliputi kegiatan:
 a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri;
 dan/atau

 b. investasi...

 4

 b. investasi berupa direct investment, portfolio investment,
 pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di
 luar negeri;

 4. Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3
 tidak termasuk :
 a. penempatan dana pada BUS atau UUS berupa tabungan,
 giro, deposito, NCD (Negotiable Certificate of Deposit);

 b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana;
 dan

 c. fasilitas pembiayaan yang masih belum ditarik, antara lain
 berupa standby financing dan undisbursed financing.

 5. Underlying Transaksi wajib didukung dengan dokumen
 Underlying Transaksi.

 6.

 Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak
 sebesar nilai nominal Underlying Transaksi yang tercantum
 dalam dokumen Underlying Transaksi.

 7. Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Syariah paling lama
 sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi yang
 tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi.

 8.

 Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar pada Transaksi
 Lindung Nilai Syariah ditentukan pada saat Forward
 Agreement dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

 9. Pelaku Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah:
 a. Nasabah selaku Pemohon kepada BUS atau UUS selaku
 Pemberi;

 b. BUS atau UUS selaku Pemohon kepada BUS lainnya atau
 UUS lainnya selaku Pemberi; atau

 c. BUS atau UUS selaku Pemohon kepada BUK selaku
 Pemberi.

 10. Dalam hal pelaku Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah
 Nasabah selaku Pemohon kepada BUS atau UUS selaku
 Pemberi, Pemberi wajib memastikan Pemohon untuk
 menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 a. Dokumen Underlying Transaksi berupa:
 1) dokumen yang bersifat final antara lain berupa:

 a) fotokopi...

 5

 a) fotokopi kontrak jasa konsultan yang berdomisili di
 luar negeri;

 b) fotokopi perjanjian kerja antara tenaga kerja asing
 yang berdomisili di luar negeri dengan Nasabah;

 c) fotokopi perjanjian royalti dengan pihak asing yang
 berdomisili di luar negeri;

 d) fotokopi dokumen pembiayaan (direct investment
 atau portfolio investment) valuta asing di luar negeri
 atau pembiayaan di Indonesia oleh Nasabah, yang
 dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di
 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 e) fotokopi dokumen perdagangan barang dan jasa di
 luar negeri dalam valuta asing oleh Nasabah yang
 menimbulkan tagihan atau kewajiban pembayaran
 valuta asing ke luar negeri;

 f) fotokopi dokumen perdagangan barang dan jasa
 milik pihak asing di Indonesia yang menimbulkan
 kewajiban pembayaran valuta asing ke luar negeri
 oleh Nasabah;

 2) Dokumen yang bersifat perkiraan antara lain berupa:
 a) proyeksi arus kas (cash flow) terkait perdagangan
 barang dan jasa; dan

 b) dokumen perkiraan tagihan atas perdagangan barang
 dan jasa; dan

 a. Dokumen pendukung berupa:
 1) fotokopi dokumen identitas Pemohon dan fotokopi
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

 2) pernyataan tertulis bermeterai cukup yang
 ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari
 Pemohon atau pernyataan tertulis yang authenticated
 dari Pemohon yang memuat informasi mengenai:
 a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying
 Transaksi dan penggunaan dokumen Underlying
 Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah
 paling banyak sebesar nominal Underlying

 Transaksi...

 6

 Transaksi; dan

 b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan tanggal
 penggunaan mata uang, dalam hal dokumen
 Underlying Transaksi berupa perkiraan.

 11. Dalam hal BUS atau UUS sebagai Pemohon kepada BUS
 lainnya, UUS lainnya, atau BUK sebagai Pemberi, Pemberi
 wajib memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen
 sebagai berikut:
 a. dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud
 dalam butir 10.a atau dokumen Underlying Transaksi
 antara lain berupa:
 1) pinjaman atau penyertaan modal dari bank induk atau
 lembaga keuangan di luar negeri; dan

 2) surat penunjukan sebagai bank penyedia layanan haji;
 dan

 b. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir
 10.b.

 12. Apabila beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi dan
 dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 10
 dan angka 11 merupakan dokumen dari satu kesatuan
 aktifitas atau transaksi, Pemohon menyampaikan semua
 dokumen dimaksud kepada Pemberi dalam satu kesatuan.

 III. MEKANISME TRANSAKSI LINDUNG SYARIAH SEDERHANA
 1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi
 untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana.

 2. Pemohon dan Pemberi menyepakati Forward Agreement secara
 tertulis yang paling kurang mencakup:
 a. mata uang asing dan Rupiah;
 b. nilai nominal;
 c. jangka waktu;
 d. nilai tukar dan perhitungan nilai tukar; dan
 e. ganti rugi (ta’widh).

 3. Pemberi harus memastikan Pemohon untuk menyampaikan
 dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung

 Transaksi...

 7

 Transaksi Lindung Nilai Sederhana pada saat Forward Agreement.

 4. Dalam hal Pemberi telah mengetahui track record Pemohon dengan
 baik dan Pemohon menyampaikan dokumen Underlying Transaksi
 yang bersifat final, Pemberi dapat menerima dokumen pendukung
 Transaksi Lindung Nilai Sederhana yang disampaikan Pemohon
 secara berkala.

 5. Pada waktu yang diperjanjikan dalam Forward Agreement,
 Pemohon dan Pemberi melakukan Transaksi Lindung Nilai
 Sederhana, diikuti dengan pemindahan dana pokok secara penuh
 dari Pemberi kepada Pemohon.

 6. Dalam hal tidak terjadi pemindahan dana pokok secara penuh
 sebagaimana dimaksud dalam angka 5 maka Transaksi Lindung
 Nilai Sederhana tersebut dinyatakan batal.

 7. Pembatalan Transaksi Lindung Nilai Sederhana sebagaimana
 dimaksud dalam angka 6, yang telah diikuti dengan pemindahan
 dana, wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh
 sejumlah dana yang telah dipindahkan.

 8. Dalam hal Forward Agreement tidak dipenuhi atau terjadi
 pembatalan Transaksi Lindung Nilai Sederhana maka pihak yang
 tidak memenuhi atau membatalkan dapat dikenakan ganti rugi
 (ta’widh) sesuai kesepakatan Pemohon dan Pemberi sebagaimana
 dimaksud dalam angka 2.

 IV. MEKANISME TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH KOMPLEKS
 1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi
 untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks.

 2. Pemohon dan Pemberi menyepakati Rangkaian Forward Agreement
 secara tertulis, dengan Forward Agreement yang paling kurang
 mencakup:
 a. mata uang asing dan Rupiah;
 b. nilai nominal;
 c. jangka waktu;
 d. nilai tukar dan perhitungan nilai tukar; dan
 e. ganti rugi (ta’widh).

 3. Pemberi...

 8

 3. Pemberi harus memastikan Pemohon untuk menyampaikan
 dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung
 Transaksi Lindung Nilai Kompleks pada saat Forward Agreement.

 4. Dalam hal Pemberi telah mengetahui track record Pemohon dengan
 baik dan Pemohon menyampaikan dokumen Underlying Transaksi
 yang bersifat final, Pemberi dapat menerima dokumen pendukung
 Transaksi Lindung Nilai Kompleks yang disampaikan Pemohon
 secara berkala.

 5. Pada waktu yang diperjanjikan dalam Rangkaian Forward
 Agreement, Pemohon dan Pemberi melakukan Transaksi Lindung
 Nilai Kompleks, diikuti dengan pemindahan dana pokok secara
 penuh dari Pemberi kepada Pemohon.

 6. Dalam hal tidak terjadi pemindahan dana pokok secara penuh
 sebagaimana dimaksud dalam angka 5 maka Transaksi Lindung
 Nilai Kompleks tersebut dinyatakan batal.

 7. Pembatalan Transaksi Lindung Nilai Kompleks sebagaimana
 dimaksud dalam angka 6 yang telah diikuti dengan pemindahan
 dana, wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh
 sejumlah dana yang telah dipindahkan.

 8. Dalam hal Rangkaian Forward Agreement tidak dipenuhi atau
 terjadi pembatalan Transaksi Lindung Nilai Kompleks maka pihak
 yang tidak memenuhi atau membatalkan dapat dikenakan ganti
 rugi (ta’widh) sesuai kesepakatan Pemohon dan Pemberi
 sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

 V. PELAPORAN
 1. BUS atau UUS sebagai Pemohon wajib melaporkan setiap
 Transaksi Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sesuai
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan
 harian bank umum.

 2. BUS, UUS, atau BUK sebagai Pemberi wajib melaporkan setiap
 Transaksi Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sesuai
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan
 harian bank umum.

 3. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan
 angka...

 9

 angka 2 mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016

 VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 1. BUS, UUS, dan BUK yang melakukan pelanggaran terhadap
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (3),
 Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) dan (3), Pasal 11
 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan/atau Pasal 15 Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai
 Berdasarkan Prinsip Syariah dikenakan sanksi administratif
 berupa teguran tertulis.

 2. BUS atau UUS sebagai Pemohon yang melanggar ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai
 Berdasarkan Prinsip Syariah dikenakan sanksi administratif
 berupa teguran tertulis.

 3. BUS atau UUS sebagai Pemberi kepada Nasabah yang melanggar
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai
 Berdasarkan Prinsip Syariah dikenakan sanksi administratif
 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1% (satu
 persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap
 pelanggaran, dengan jumlah paling sedikit sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan cara
 mendebet rekening giro Rupiah BUS atau UUS yang ada di Bank
 Indonesia.

 5. BUS, UUS, atau BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam angka V dikenakan sanksi sesuai dengan
 ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan
 harian bank umum.

 6. Bank Indonesia dapat menginformasikan pengenaan sanksi
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3

 kepada....

 10

 kepada otoritas pengawasan bank.

 VII. KORESPONDENSI
 1. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank
 Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini,
 ditujukan kepada:
 Bank Indonesia

 Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
 Gedung C Lantai 3
 Jl. M. H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350

 2. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat menyurat dan
 komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat
 dan/atau media lainnya.

 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei
 2016

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 M. ANWAR BASHORI

 KEPALA DEPARTEMEN EKONOMI DAN
 KEUANGAN SYARIAH

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/11/DEKS|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah </reg_title>
<set_date> 12 Mei 2016 </set_date>
<effective_date> 16 Mei 2016 </effective_date>
<related_reg> '18/2/PBI/2016' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi VI' </penalty_list>
"
" No.18/26/DSta
 Jakarta, 22 November 2016
 S UR A T ED A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal
 Laporan Kantor Pusat Bank Umum

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5349), Peraturan Bank Indonesia Nomor
 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah
 beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925), dan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
 Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

 (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
 Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
 (APMK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) maka perlu

 menetapkan …

 2

 menetapkan Surat Edaran Bank Indonesia perihal Perubahan Kedua atas
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012
 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum, sebagai berikut:
 1. Ketentuan dalam butir III.A.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai
 berikut:
 c. penyelenggaraan

 kegiatan
 Alat Pembayaran Dengan

 Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik:
 1) Penerbit kartu kredit menggunakan Form 301;
 2) Penerbit selain kartu kredit menggunakan Form 302;
 3) Acquirer menggunakan Form 303;
 4)

 infrastruktur menggunakan Form 304;

 5) fraud APMK dan Uang Elektronik menggunakan Form 306;
 6) perkembangan LKD menggunakan Form 314;
 7)

 transaksi LKD menggunakan Form 315;

 8) Agen LKD menggunakan Form 316;
 9) permasalahan LKD menggunakan Form 317;
 10) kartu kredit per regional menggunakan Form 318;
 11) kartu kredit per sektor usaha menggunakan Form 319;
 12) kartu kredit per kelompok usia menggunakan Form 320;
 13) kartu kredit per kelompok penghasilan pemegang kartu
 kredit menggunakan Form 321;

 14) kartu kredit per limit kartu kredit menggunakan Form 322;
 15) kartu kredit berdasarkan jenis transaksi menggunakan Form
 323; dan/atau

 16) informasi nominal revolving rate menggunakan Form 324;

 2. Ketentuan dalam butir III.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
 konvensional wajib menyampaikan Laporan dengan format
 sebagai berikut: Form 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form
 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form
 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form
 320, Form 321, Form 322, Form 323, Form 324, Form 401, Form
 402, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form
 605, Form 701, Form 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form
 706, Form 707, Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form
 805, Form 806, Form 807, Form 901, dan Form 902.

 2. Kantor …

 3

 2. Kantor Pusat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan Laporan
 dengan format sebagai berikut: Form 101, Form 201, Form 202,
 Form 203, Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305,
 Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318,
 Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, Form 324,
 Form 401, Form 402, Form 501, Form 601, Form 602, Form 603,
 Form 604, Form 605, Form 701, Form 702, Form 704, Form 707,
 Form 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806,
 Form 807, Form 901, dan Form 902.

 3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang
 melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib
 menyampaikan Laporan dengan format sebagai berikut: Form
 101, Form 201, Form 202, Form 203, Form 301, Form 302, Form
 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form
 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form
 322, Form 323, Form 324, Form 401, Form 402, Form 501, Form
 601, Form 602, Form 603, Form 604, Form 605, Form 701, Form
 702, Form 703, Form 704, Form 705, Form 706, Form 707, Form
 801, Form 802, Form 803, Form 804, Form 805, Form 806, Form
 807, Form 901, dan Form 902.

 4. UUS wajib menyampaikan Laporan dengan format sebagai
 berikut: Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form
 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form
 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323, Form 324, dan
 Form 902.

 5. Kewajiban penggunaan Form 301, Form 302, Form 302, Form 304,
 Form 305, Form 306, Form 314, Form 315, Form 316, Form 317,
 Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322, Form 323,
 dan Form 324 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2,
 angka 3, dan angka 4 diatur sebagai berikut:
 a. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai
 Penerbit kartu kredit wajib menyampaikan Form 301, Form
 306, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321, Form 322,
 Form 323, dan Form 324.

 b. Bank …

 4

 b. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai
 Penerbit kartu ATM/Debet wajib menyampaikan Form 302
 dan Form 306.

 c. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai
 Penerbit Uang Elektronik wajib menyampaikan Form 302,
 Form 304, dan Form 306.

 d. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai
 Acquirer kartu kredit wajib menyampaikan Form 303, Form
 304, Form 306, Form 318, Form 319, Form 320, Form 321,
 Form 322, dan Form 323.

 e. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai
 Acquirer kartu ATM/Debet dan/atau Acquirer Uang
 Elektronik wajib menyampaikan Form 303, Form 304, dan
 Form 306.

 f. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan sebagai
 Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian
 Akhir wajib menyampaikan Form 305.

 g. Bank Pelapor yang menyelenggarakan kegiatan Layanan
 Keuangan Digital wajib menyampaikan Form 314, Form 315,
 Form 316, dan Form 317.

 3. Ketentuan dalam butir III.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 C. Bank Pelapor yang Tidak Perlu Menyampaikan Format Laporan
 atas Kegiatan/Aktivitas Tertentu
 1. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan
 kustodian tidak menyampaikan Form 101.

 2. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan APMK
 dan Uang Elektronik tidak menyampaikan Form 301, Form
 302, Form 303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 314,
 Form 315, Form 316, Form 317, Form 318, Form 319, Form
 320, Form 321, Form 322, Form 323, dan Form 324.

 3. Bank Pelapor yang belum memperoleh persetujuan dari
 Bank Indonesia terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan
 LKD, tidak menyampaikan Form 314, Form 315, Form 316,
 dan Form 317.

 4. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas
 bancassurance tidak menyampaikan Form 701.

 5. Bank …

 5

 5. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas sebagai
 agen penjual efek reksadana tidak menyampaikan Form 702.

 6. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan aktivitas
 keagenan produk keuangan luar negeri tidak menyampaikan
 Form 703.

 7. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan transaksi
 perbankan melalui delivery channel e-banking tidak
 menyampaikan Form 704.

 8. Bank Pelapor yang tidak menyelenggarakan kegiatan
 structured product tidak menyampaikan Form 705 dan Form
 706.

 4. Mengubah butir I.C dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan
 Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan Form 318
 sampai dengan Form 324 sehingga butir I.C menjadi sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 5. Mengubah butir I.H dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan
 Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan frasa Form
 318 sampai dengan Form 324 sehingga butir I.H menjadi sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran 1.

 6. Mengubah butir II.III dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan
 Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan frasa Form
 318 sampai dengan Form 324 sehingga butir II.III menjadi
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

 7. Mengubah angka III dalam Lampiran 1 - Pedoman Penyusunan
 Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan menambahkan penjelasan
 pengisian field atau kolom Form 318 sampai dengan Form 324 dan
 menyesuaikan sandi dan keterangan pada Form 804, Form 805, Form
 901 dan Form 902 sehingga angka III menjadi sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran 1.

 8. Mengubah Bab 2 - Sistem Validasi dalam Lampiran 2 - Petunjuk
 Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan
 menambahkan Form 318 sampai dengan Form 324 dan menambahkan
 sandi pada Form 804 dan Form 805, sehingga Bab 2 menjadi
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian
 yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 9. Mengubah …

 6

 9. Mengubah Bab 4 - Daftar Formulir LKPBU dalam Lampiran 2 -
 Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan
 menambahkan Form 318 sampai dengan Form 324 sehingga Bab 4
 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

 10. Mengubah Bab 5 – Spesifikasi Teknis dalam Lampiran 2 - Petunjuk
 Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum dengan
 menambahkan Form 318 sampai dengan Form 324 dan menambahkan
 sandi pada Form 804 dan Form 805 sehingga Bab 5 menjadi
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

 11. Mengubah Lampiran 2b – Sandi Lokasi dalam Lampiran 2 - Petunjuk
 Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat Bank Umum, sehingga menjadi
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

 12. Menambah 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran 2g – Sandi Sektor Usaha
 dalam Lampiran 2 – Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Kantor Pusat
 Bank Umum sehingga Lampiran 2 menjadi sebagaimana Lampiran 2.
 Kewajiban penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi

 laporan secara On-line dan/atau Off-line pada Form 318 sampai dengan
 Form 324 mulai berlaku untuk pelaporan data bulan November 2016 yang
 disampaikan pada bulan Desember 2016.
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22

 November 2016
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Demikian agar Saudara maklum.
 BANK INDONESIA,

 HENDY SULISTIOWATY
 KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK

 7

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 18/26/DSta|SE-BI/2016 </reg_id>
<reg_title> Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum </reg_title>
<set_date> 22 November 2016 </set_date>
<effective_date> 22 November 2016 </effective_date>
<changed_reg> '14/31/DPNP|SE-BI/2012' </changed_reg>
<related_reg> '14/12/PBI/2012', '14/31/DPNP|SE-BI/2012', '14/2/PBI/2012', '18/17/PBI/2016', '11/11/PBI/2009', '11/12/PBI/2009' </related_reg>
"
" No. 14/23 /DASP
 Jakarta, 31 Agustus 2012

 S U R A T E D A R A N

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi Chip dan
 Penggunaan Personal Identification Number pada
 Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di
 Indonesia

 Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
 dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia
 Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5275) dan dalam rangka mendukung kesiapan infrastruktur
 penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam proses migrasi ke
 teknologi chip dan penggunaan Personal Identification Number paling
 kurang 6 (enam) digit dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat
 terhadap penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, perlu untuk
 melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan
 Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
 yang diterbitkan di Indonesia sebagai berikut:

 1. Ketentuan ...

 1. Ketentuan bab V ditambah huruf C dan huruf D sebagai berikut:
 C. Pihak yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai
 Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet setelah
 berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, wajib
 mengimplementasikan teknologi chip dan penggunaan PIN paling
 kurang 6 (enam) digit paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

 D. Penyampaian permohonan izin, laporan dan surat menyurat
 disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat sebagai
 berikut:
 Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran
 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
 Gedung D Lantai 2
 Jl MH. Thamrin No. 2
 JAKARTA 10350

 2. Bab VI dihapus.
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal

 diterbitkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

 pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan
 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 BOEDI ARMANTO

 KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING
 DAN SISTEM PEMBAYARAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 14/23/DASP|SE-BI/2012 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di,Indonesia </reg_title>
<set_date> 31 Agustus 2012 </set_date>
<effective_date> 31 Agustus 2012 </effective_date>
<changed_reg> '13/22/DASP|SE-BI' </changed_reg>
<related_reg> '13/22/DASP|SE-BI', '14/2/PBI/2012', '11/11/PBI/2009' </related_reg>
"
" No.13/ 8 /DPNP
 Jakarta, 28 Maret 2011

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5180), yang selanjutnya disebut PBI Uji Kemampuan
 dan Kepatutan, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai uji
 kemampuan dan kepatutan, sebagai berikut:

 I. UMUM
 Sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, uji
 kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:
 1. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan
 Komisaris dan calon anggota Direksi.
 Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai pemenuhan
 persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh
 persetujuan Bank Indonesia sebelum yang bersangkutan menjadi PSP
 atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota
 Direksi.

 2. PSP . . .

 2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
 Eksekutif.
 Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai kembali
 kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang menjadi PSP
 atau yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris,
 anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

 3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak
 sebagaimana dimaksud pada angka 2, namun yang bersangkutan
 ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau
 tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan
 pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.
 Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk:
 a. menilai kembali kemampuan dan kepatutan, dalam hal yang
 bersangkutan telah menjadi pemegang saham atau bekerja pada
 bank lain; atau

 b. bahan penilaian pada saat yang bersangkutan mengajukan
 permohonan kembali menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris,
 anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank.

 II. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP,
 CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN CALON
 ANGGOTA DIREKSI (NEW ENTRY)
 A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan
 1. Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan
 meliputi:
 a.

 Integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP.
 Calon . . .

 Calon PSP wajib memenuhi persyaratan integritas dan
 kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan
 Pasal 8 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan. Terkait
 dengan salah satu persyaratan integritas bagi calon PSP
 yaitu memiliki komitmen terhadap pengembangan
 operasional Bank yang sehat, calon PSP wajib
 menyampaikan rencana pengembangan operasional Bank
 yang sehat, yang paling kurang memuat arah dan strategi
 pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan
 Bank untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun.
 Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta
 pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak
 melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank
 dalam jangka waktu tertentu.

 b.

 Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi calon
 anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.

 2. Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan
 adalah:
 a. Calon PSP, meliputi:
 1) orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan
 pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau
 bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank sehingga
 yang bersangkutan akan menjadi PSP;

 2) pemegang saham Bank yang tidak tergolong sebagai
 PSP (non PSP) yang melakukan pembelian saham
 Bank, menerima hibah saham Bank menerima hak

 waris . . .

 waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham
 Bank, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan
 menjadi PSP;

 3) non PSP yang melakukan penambahan setoran modal
 sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi
 PSP;

 4) non PSP namun menurut Bank Indonesia dinilai
 melakukan Pengendalian Bank;

 5) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan
 sebagai pengendali Bank karena adanya perubahan
 struktur kelompok usaha Bank;

 6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP
 pada “Bank hasil penggabungan” (merger);

 7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP
 “Bank hasil peleburan” (konsolidasi);

 b. Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota
 Direksi, meliputi:
 1) orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan
 Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang
 dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau
 anggota Direksi Bank;

 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan
 Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang
 dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau
 anggota Direksi, pada Bank lainnya;

 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan
 Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, yang

 dicalonkan . . .

 dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau
 anggota Direksi, pada Bank yang sama atau pada
 Bank lainnya;

 4)

 anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih
 jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank yang
 sama;

 5)

 anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih
 jabatan menjadi Komisaris Independen pada Bank
 yang sama;

 6)

 anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan
 menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi
 Kepatuhan pada Bank yang sama;

 7)

 anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan
 menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank yang
 sama;

 8)

 anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank
 yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi
 pada Bank yang sama, antara lain meliputi:
 a)

 anggota Dewan Komisaris Bank yang akan
 diangkat menjadi komisaris utama/wakil
 komisaris utama atau yang setara dengan itu
 pada Bank yang sama;

 b)

 anggota Direksi Bank yang akan diangkat
 menjadi direktur utama/wakil direktur utama
 atau yang setara dengan itu pada Bank yang
 sama;

 9) orang . . .

 9) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris
 atau anggota Direksi pada “Bank hasil
 penggabungan” yang berasal dari “Bank yang
 menggabungkan”;

 10) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris
 atau anggota Direksi pada “Bank hasil
 penggabungan” yang berasal dari “Bank yang
 menerima penggabungan” (surviving bank) termasuk
 perpanjangan jabatan;

 11) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris
 atau anggota Direksi “Bank hasil peleburan” yang
 berasal dari Bank yang melakukan peleburan;

 12) orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor
 perwakilan bank asing;

 13) orang yang dicalonkan menjadi pimpinan kantor
 cabang bank asing.

 Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap
 perpanjangan jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan
 anggota Direksi, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana
 dimaksud pada angka 10). Termasuk dalam pengertian
 perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali
 dalam jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah
 masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Perpanjangan
 jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
 tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat
 penyampaian sebagaimana diatur dalam angka III huruf D.

 B. Persyaratan . . .

 B. Persyaratan Administratif bagi Calon PSP
 1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon
 PSP disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan
 dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam
 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang
 mengatur mengenai persyaratan pemegang saham Bank, yaitu:
 a. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor
 cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri;

 b. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 persyaratan dan tata cara pembelian saham bank umum;

 c. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
 persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi
 bank umum; dan

 d. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank
 umum.

 Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a dan Lampiran 1b.

 2. Persyaratan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari
 Bank dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan
 Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a butir 2.c,
 paling kurang terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba
 rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan
 Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan
 Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

 3. Selain . . .

 3. Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank
 juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran 1c dan Lampiran 1d yang telah diisi lengkap dan
 ditandatangani oleh calon PSP atau calon Pemegang Saham
 Pengendali Terakhir (PSPT).

 C. Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris
 dan Calon Anggota Direksi
 Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota
 Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi disampaikan kepada
 Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif
 sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dan
 ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota Dewan
 Komisaris, anggota Direksi, pimpinan kantor cabang bank asing dan
 pemimpin kantor perwakilan bank asing, yaitu:
 1. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan
 dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu
 dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar
 negeri;

 2. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan
 fungsi kepatuhan bank umum;

 3. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank
 umum; dan

 4. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan
 good corporate governance bagi bank umum.

 Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a sampai dengan
 Lampiran 2f.

 D. Dokumen . . .

 D. Dokumen Pendukung Persyaratan Administratif
 Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia dianggap perlu, pihak
 yang diuji wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen
 persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 1d dan Lampiran 2a
 sampai dengan Lampiran 2f.
 Dokumen permohonan yang disampaikan Bank dinyatakan telah
 diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan
 Pasal 25 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, apabila dokumen
 persyaratan administratif dan dokumen pendukungnya telah diterima
 secara lengkap oleh Bank Indonesia.

 E. Tata Cara dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan
 1. Tata cara uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur
 dalam Pasal 10 dan Pasal 22 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan
 dilakukan terhadap:
 a.
 b.

 calon PSP melalui penelitian administratif dan wawancara;

 calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi
 melalui:
 1) penelitian administratif; dan
 2) wawancara, apabila diperlukan.

 2. Penelitian administratif:
 a. Calon PSP
 Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas
 dan kelayakan keuangan calon PSP dilakukan penelitian,
 meliputi:
 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 1a sampai dengan
 Lampiran 1d;

 2) catatan . . .

 2)

 catatan administrasi Bank Indonesia antara lain
 berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar
 Kredit Macet; dan

 3)

 informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia
 dalam rangka pengawasan Bank.

 b. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota
 Direksi
 Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas,
 reputasi keuangan dan kompetensi calon anggota Dewan
 Komisaris dan calon anggota Direksi dilakukan penelitian,
 meliputi:
 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran 2a sampai dengan
 Lampiran 2f;

 2)

 catatan administrasi Bank Indonesia antara lain
 berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar
 Kredit Macet; dan

 3)

 informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia
 dalam rangka pengawasan Bank.

 3. Wawancara
 Wawancara dilakukan dalam rangka konfirmasi atas informasi
 yang telah diperoleh Bank Indonesia dan/atau untuk menggali
 informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh
 keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kelayakan
 keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
 a. wawancara wajib dilakukan terhadap calon PSP.
 b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan
 calon anggota Direksi dilakukan apabila:

 1) pihak . . .

 1) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yang
 membawahkan Fungsi Kepatuhan;

 2) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Komisaris
 Independen; dan/atau

 3) diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari
 pihak yang diuji.

 4. Hasil Penilaian
 a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
 anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus
 dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP,
 anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada
 Bank yang mengajukan pencalonan.

 b. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
 anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus
 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi
 PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
 pada Bank yang mengajukan pencalonan.

 c. Hasil uji kemampuan dan kepatutan berupa persetujuan
 (predikat Lulus) atau penolakan (predikat Tidak Lulus) atas
 permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris
 atau calon anggota Direksi disampaikan secara tertulis
 kepada Bank yang mengajukan pencalonan.
 Hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan
 kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Pemerintah,
 Lembaga Penjamin Simpanan, pemegang saham bank atau
 pihak lain yang dianggap perlu oleh Bank Indonesia.

 d. Dalam . . .

 d. Dalam hal calon PSP yang memperoleh predikat Tidak
 Lulus telah memiliki saham bank sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 14 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan
 Kepatutan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 PBI Uji
 Kemampuan dan Kepatutan.

 e. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
 anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus
 namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai
 anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank
 sesuai keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 24 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan,
 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 40 Uji
 Kemampuan dan Kepatutan, dengan ketentuan sebagai
 berikut:
 1)

 calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota
 Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang
 dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada
 industri perbankan apabila predikat Tidak Lulus
 disebabkan faktor integritas dan/atau reputasi
 keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan
 Pasal 20 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

 2)

 calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota
 Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus
 namun berasal dari peralihan jabatan sebagaimana
 dimaksud pada butir A.2.b.4) sampai dengan A.2.b.8),
 yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas

 dan . . .

 dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris,
 atau anggota Direksi pada Bank dimaksud sepanjang
 tidak terdapat indikasi permasalahan integritas,
 kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau
 kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

 3)

 calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota
 Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus
 yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang
 menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat
 menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat
 Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang tidak
 terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan
 keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PBI Uji
 Kemampuan dan Kepatutan.

 F. Penghentian Uji Kemampuan dan Kepatutan
 1. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan
 calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota
 Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut
 sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani
 proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

 2. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila
 calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota
 Direksi telah menyandang status tersangka atau terdakwa.

 3. Yang dimaksud sedang menjalani proses uji kemampuan dan
 kepatutan pada suatu bank adalah apabila calon PSP, calon
 anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi:
 a. sedang

 . . .

 a.

 sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Dewan
 Komisaris, atau calon anggota Direksi pada bank lain.
 Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan
 kepatutan terhadap pencalonan yang terakhir diajukan
 Bank kepada Bank Indonesia.

 b.

 sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan yang
 disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan
 mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan,
 reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji
 Kemampuan dan Kepatutan.
 Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan
 kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang
 diajukan Bank kepada Bank Indonesia.

 4. Bank Indonesia memberitahukan penghentian uji kemampuan
 dan kepatutan kepada Bank yang mengajukan pencalonan.

 5. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota
 Direksi yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat
 diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon
 PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi
 apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
 a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
 hukum tetap yang menyatakan bahwa yang
 bersangkutan tidak bersalah; atau

 b. proses . . .

 b. proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank yang
 dibuktikan dengan adanya hasil akhir uji kemampuan dan
 kepatutan dengan predikat Lulus dalam uji kemampuan dan
 kepatutan existing.

 G. Alamat Penyampaian
 Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada
 huruf B, C dan D di atas disampaikan oleh Bank kepada:
 Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan,
 Bank Indonesia
 Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;
 dengan tembusan kepada:
 1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jalan M.H.
 Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor Pusat di
 wilayah Jabodetabek; atau

 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor
 pusat di luar wilayah Jabodetabek.

 III. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PSP, ANGGOTA
 DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI, DAN PEJABAT
 EKSEKUTIF (EXISTING)
 A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan
 1. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak
 sebagaimana dimaksud dalam butir I.2 dan butir I.3, meliputi:
 a. Pihak-pihak yang menjadi PSP atau sedang menjabat
 sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau
 Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki
 permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi

 keuangan . . .

 keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan
 Kepatutan;

 b. Pihak-pihak yang pada saat menjadi PSP atau menjabat
 sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau
 Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, ditengarai terlibat atau
 bertanggung jawab dalam permasalahan integritas,
 kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau
 kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau
 Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, namun pada
 saat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang
 bersangkutan:
 1)

 telah menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja
 pada bank lain; atau

 2)

 tidak lagi menjadi pemegang saham bank atau tidak
 lagi bekerja pada bank.

 2. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat
 apabila berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh
 dari hasil pengawasan (off site supervision dan/atau on site
 supervision) maupun informasi lainnya, terdapat indikasi:
 a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada
 PSP;

 b. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau
 kompetensi pada anggota Dewan Komisaris, anggota
 Direksi, dan Pejabat Eksekutif; atau

 c. pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor
 perwakilan bank asing yang dilakukan oleh pemimpin
 kantor.

 3. Permasalahan . . .

 3. Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan
 dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang terkait dengan:
 a.

 tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan
 pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan
 dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang
 dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank
 termasuk transaksi pada rekening administratif;

 2) penggelapan atau manipulasi;
 3) praktek bank dalam bank;
 4) praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank
 yang tidak benar dan secara material berpengaruh
 terhadap keadaan keuangan Bank sehingga
 mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank
 (window dressing);

 5) pembobolan teknologi sistem informasi Bank;
 dan/atau

 6) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan
 dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan
 pembukuan Bank.

 b.

 tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar
 kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris,
 anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat
 merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain:
 1) pemberian suku bunga pinjaman dibawah cost of
 fund.

 2)

 transaksi valuta asing (termasuk derivasinya) yang
 tidak wajar dan merugikan Bank dan/atau mengurangi
 potensi keuntungan Bank;

 3) penjualan . . .

 3) penjualan dan/atau pembelian harta milik Bank
 dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga
 pasar; dan/atau

 4) pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku kepada anggota Dewan
 Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan
 pegawai.

 c.

 tindakan melanggar prinsip kehati–hatian di bidang
 perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, antara
 lain:
 1) pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip
 pemberian kredit yang sehat;

 2) penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum
 Pemberian Kredit (BMPK); dan/atau

 3) penyediaan dana kepada pihak atau sektor atau
 kegiatan yang dilarang oleh ketentuan.

 Prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-
 asas perbankan yang sehat termasuk namun tidak terbatas
 pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban
 penyediaan modal minimum, posisi devisa neto, batas
 maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva dan giro wajib
 minimum.

 d.

 terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah
 diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
 hukum tetap (inkracht van gewisjde).
 Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal
 yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur

 mengenai
 . . .

 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu
 tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika/psikotropika,
 penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran,
 dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang
 perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang,
 perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,
 pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang,
 perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang
 kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan
 dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam
 dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih.

 e.

 terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang
 membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat
 membahayakan industri perbankan.
 Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami
 kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau
 dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah
 tindakan yang:
 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan
 sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau

 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank
 Indonesia atau Pemerintah,

 yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan
 intensif atau pengawasan

 Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan
 kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

 f. terbukti
 khusus, diambilalih

 . . .

 f.

 terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk
 melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu
 (cease and desist order), dalam rangka perbaikan dan/atau
 penyehatan Bank.

 g.

 terbukti memiliki kredit macet.
 Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak
 termasuk tagihan yang berasal dari annual fee, biaya
 administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal
 dari transaksi pemakaian kartu kredit.

 h.

 terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang
 saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang
 dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
 dinyatakan pailit.

 i. PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila
 Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas,
 misalnya tidak melakukan upaya penambahan setoran
 modal Bank atau tidak melakukan upaya mencari investor
 baru.

 j.

 anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak
 mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka
 pengembangan Bank yang sehat.
 Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari
 setiap jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,
 sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan.
 Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan
 pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk
 menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi
 perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan,

 menganalisa . . .

 menganalisa situasi industri perbankan dan sektor industri
 yang dibiayai.

 k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi
 komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia
 dan/atau instansi lain yang berwenang. Komitmen yang
 dimaksud antara lain adalah:
 1) komitmen dalam rangka penyehatan Bank;
 2) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau
 perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 huruf b dan/atau huruf c; atau

 3) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau
 mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji
 Kemampuan dan Kepatutan (bagi PSP, anggota
 Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat
 Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus
 dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah
 menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal
 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40
 ayat (5) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan).

 4. Pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang dilarang untuk Kantor
 Perwakilan Bank Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
 yang dilakukan atau melibatkan pemimpin kantor perwakilan
 bank asing.

 B. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan
 1. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat
 dalam rangka penilaian kembali apabila berdasarkan bukti, data
 dan/atau . . .

 2 Uji

 dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan
 maupun informasi lainnya terdapat indikasi permasalahan
 integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau
 kompetensi.

 2. Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada
 angka 1, dilakukan dengan langkah-langkah:
 a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak
 yang diuji;

 b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji
 kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

 c.

 tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil
 sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan

 d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan
 dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;

 3. Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dilakukan
 berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang
 diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang
 dilakukan, yang dikategorikan menjadi:
 a. Pelaku
 Yang dimaksud dengan Pelaku adalah:
 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan
 atau mengusulkan terjadinya perbuatan;

 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau
 menandatangani;

 3) orang yang melakukan atau turut serta melakukan
 suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan
 atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut
 mengetahui atau patut menduga bahwa perintah

 tersebut
 . . .

 tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 atau

 4) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya
 janji atau imbalan tertentu.

 b. Pelaku Pembantu
 Yang dimaksud dengan Pelaku Pembantu adalah Orang
 yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya
 suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa
 tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu
 perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau
 patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang
 dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang
 berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk
 menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

 C. Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan beserta Konsekuensinya
 1. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Lulus memenuhi
 persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris
 anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.

 2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dapat
 ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan
 menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk
 tidak mengulangi tindakan pelanggaran dimasa yang akan
 datang.
 Pelanggaran atas komitmen dimaksud menjadi dasar untuk
 dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang
 bersangkutan.

 3. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus
 dilarang menjadi:

 a. PSP . . .

 a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan;
 dan/atau

 b.

 anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat
 Eksekutif pada industri perbankan.

 sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia.
 4.

 Jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana
 dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran 3a dan
 Lampiran 3b.

 5. Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan Tidak Lulus
 sebagaimana dimaksud pada angka 3 juga merupakan pemegang
 saham pada bank lain, yang bersangkutan juga wajib
 mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank lain tersebut,
 dengan ketentuan sebagai berikut:
 a.

 jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang
 bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan
 sahamnya pada bank tersebut dalam jangka waktu paling
 lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak
 Lulus oleh Bank Indonesia. Dalam hal tidak dialihkan
 dalam jangka waktu dimaksud maka berlaku ketentuan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PBI
 Uji Kemampuan dan Kepatutan;

 b.

 jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah maka yang bersangkutan wajib
 mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank tersebut
 dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara
 pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan
 mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi
 Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
 Syariah;

 c. jika . . .

 c.

 jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka
 yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan
 sahamnya pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dengan
 jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan
 sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji
 kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank
 Perkreditan Rakyat.

 6. Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak
 Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 sudah menjabat
 sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat
 Eksekutif pada bank lain, maka yang bersangkutan berhenti dari
 jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,
 atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut, dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 a.

 jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang
 bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota
 Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif
 pada bank lain tersebut sejak tanggal surat penetapan Tidak
 Lulus oleh Bank Indonesia.
 Bank Umum tersebut wajib menindaklanjuti pemberhentian
 anggota Dewan Komisaris anggota Direksi, atau Pejabat
 Eksekutif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
 sejak tanggal pemberitahuan Bank Indonesia, berupa:
 1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan
 (pengukuhan) anggota Dewan Komisaris atau anggota
 Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus;
 atau

 2) menerbitkan . . .

 2) menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi
 Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat
 Tidak Lulus.

 b.

 jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah maka tindaklanjut
 pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota
 Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada
 ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan
 kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

 c.

 jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat
 maka tindaklanjut pemberhentian bagi anggota Dewan
 Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif
 dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur
 mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi
 Bank Perkreditan Rakyat.

 d.

 jika bank tersebut adalah Bank Umum dan yang
 bersangkutan menjabat sebagai Direktur atau Pejabat
 Eksekutif yang hanya bertugas mengelola Unit Usaha
 Syariah (UUS), maka tindaklanjut pemberhentian yang
 bersangkutan mengacu pada ketentuan sebagaimana
 dimaksud pada huruf b.

 7. PSP yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dan tidak
 mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu
 paling lama 6 (enam) bulan maka dalam jangka waktu paling
 lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu tersebut,
 yang bersangkutan wajib menyerahkan surat kuasa menjual
 saham kepada:

 a. pihak . . .

 a. pihak yang ditunjuk oleh PSP dengan persetujuan Bank
 Indonesia;

 b. pihak yang ditunjuk Bank Indonesia; atau
 c. Bank Indonesia dengan hak substitusi.

 8. Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuat
 dalam bentuk akta notariil yang paling kurang memuat:
 a. memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual
 atau mengalihkan saham kepada pihak lain;

 b. menerima/menyetujui segala keputusan atas penjualan atau
 pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa;

 c. membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum
 yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham
 dimaksud;

 d. pemberi kuasa tidak akan mencabut surat kuasa menjual
 yang telah diberikan kepada penerima kuasa; dan

 e.

 segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan surat
 kuasa menjual, menjadi beban pemberi kuasa.

 9. Hak PSP terhadap pembagian deviden, berlaku ketentuan
 sebagai berikut :
 a. yang bersangkutan masih berhak menerima pembagian
 deviden untuk periode paling lama 6 (enam) bulan sejak
 tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia
 tersebut.
 Dalam hal pembagian deviden untuk periode tersebut
 dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak penetapan Tidak
 Lulus maka yang bersangkutan hanya menerima
 pembagian deviden setelah memperhitungkan biaya
 pelaksanaan surat kuasa menjual.

 b. apabila . . .

 b.

 apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana
 dimaksud pada huruf a terlampaui dan PSP tidak
 mengalihkan kepemilikan sahamnya atau mengalihkan
 kepemilikan sahamnya kepada pihak yang memiliki
 hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk
 kepada kelompok usahanya, maka pembayaran deviden
 ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan
 kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan.

 D. Alamat Penyampaian
 Penyampaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak yang diuji
 dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian surat
 pernyataan dan laporan Bank, disampaikan kepada:
 1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia,
 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor
 Pusat di wilayah Jabodetabek; atau

 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor
 pusat di luar wilayah Jabodetabek,

 dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi
 Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

 IV. LAPORAN RENCANA PERUBAHAN STRUKTUR KELOMPOK
 USAHA
 Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 54 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan mencakup
 seluruh pihak yang terkait dengan Bank dari segi pengendalian sampai
 dengan PSPT.

 Contoh . . .

 Contoh pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha adalah
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4a dan Lampiran 4b. Laporan
 rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank
 Indonesia dengan alamat sebagaimana pada butir III.D.

 V. KETENTUAN LAIN-LAIN
 Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 4b merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 VI. KETENTUAN PERALIHAN
 1. Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh
 Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
 Proper Test), dinyatakan tetap berlaku.

 2. Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP,
 calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris,
 calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat
 Eksekutif yang sedang dilakukan pada saat berlakunya PBI Uji
 Kemampuan dan Kepatutan, maka:
 a.

 proses penilaian yang meliputi faktor yang dinilai dan tata cara
 penilaian serta hasil penilaian, tetap mengacu kepada Peraturan
 Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian
 Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

 b. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a
 adalah Lulus Bersyarat, maka yang bersangkutan dinyatakan
 Lulus setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003
 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper
 Test) dan perubahan hasil penilaian dimaksud diberitahukan
 Bank Indonesia kepada yang bersangkutan.

 c. dalam . . .

 c. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a
 adalah Lulus maka konsekuensi hasil penilaian mengacu kepada
 ketentuan dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

 d. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a
 adalah Tidak Lulus, maka konsekuensi hasil penilaian termasuk
 pengenaan jangka waktu larangan untuk menjadi PSP, anggota
 Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif
 mengacu kepada ketentuan dalam PBI Uji Kemampuan dan
 Kepatutan.

 VII. PENUTUP
 Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia
 Nomor 6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 perihal Penilaian Kemampuan
 dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 28 Maret 2011.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 WIMBOH SANTOSO

 DIREKTUR PENELITIAN DAN
 PENGATURAN PERBANKAN

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 13/8/DPNP|SE-BI/2011 </reg_id>
<reg_title> Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) </reg_title>
<set_date> 28 Maret 2011 </set_date>
<effective_date> 28 Maret 2011 </effective_date>
<replaced_reg> '6/15/DPNP|SE-BI/2004' </replaced_reg>
<related_reg> '12/23/PBI/2010' </related_reg>
"
" 1

 No.12/ 32 /DPbS
 Jakarta, 18 November 2010

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
 DI INDONESIA

 Perihal: Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), perlu diatur kembali
 ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis untuk Bank Umum Syariah
 (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia
 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

 I. UMUM
 1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan
 misi yang telah ditetapkan, maka BUS dan UUS perlu menyusun
 Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal,
 prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan
 yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan
 komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan
 dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha BUS dan UUS.

 2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana
 kegiatan usaha BUS dan UUS jangka pendek (1 tahun) dan jangka

 menengah ...

 2

 menengah (3 tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja
 usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai
 dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan
 pemenuhan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
 Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi dan harus
 memperoleh persetujuan Dewan Komisaris BUS atau Dewan Komisaris
 Bank Umum yang memiliki UUS. Selanjutnya, dalam rangka
 mengimplementasikan Rencana Bisnis secara efektif, Direksi wajib
 mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada pemegang saham
 dan pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada pada BUS dan
 UUS.

 3. Rencana Bisnis yang realistis diperlukan bagi Bank Indonesia selaku
 Otoritas Moneter sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan
 kebijakan dan melakukan pengawasan makro prudential.

 4. Rencana Bisnis UUS disusun secara tersendiri yang disajikan sebagai
 lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Bisnis Bank
 Umum yang memiliki UUS. Dengan demikian, data keuangan dalam
 Rencana Bisnis UUS harus dikonsolidasikan dengan Rencana Bisnis
 Bank Umum yang memiliki UUS.

 5. Laporan Realisasi Rencana Bisnis UUS disusun secara tersendiri yang
 disajikan sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Laporan
 Realisasi Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS. Dengan
 demikian, data keuangan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis UUS
 harus dikonsolidasikan dengan Laporan Realisasi Bisnis Bank Umum
 yang memiliki UUS.

 6. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis UUS disusun secara tersendiri
 yang disajikan sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan dari
 Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki
 UUS. Dengan demikian, data keuangan dalam Laporan Pengawasan

 Rencana ...

 3

 Rencana Bisnis UUS harus dikonsolidasikan dengan Laporan
 Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS.

 II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS BANK
 Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010,
 Rencana Bisnis BUS dan Rencana Bisnis UUS paling kurang mencakup:
 1. Ringkasan eksekutif;
 2. Kebijakan dan strategi manajemen;
 3. Penerapan manajemen risiko dan kinerja BUS dan UUS saat ini;
 4. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 5. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
 6. Rencana pendanaan;
 7. Rencana penanaman dana;
 8. Rencana permodalan;
 9. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
 10. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 11. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
 12. Informasi lainnya.
 Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Bank Indonesia bersifat minimum
 sehingga BUS dan UUS dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan
 kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana ditetapkan
 pada angka I di atas.

 1. Ringkasan Eksekutif
 Ringkasan eksekutif ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif
 maupun kualitatif mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun
 terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko
 khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta dana
 pihak ketiga dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga

 memuat ...

 4

 memuat target usaha BUS dan UUS dalam jangka pendek (1 tahun)
 sampai dengan jangka menengah (3 tahun).
 Ringkasan eksekutif disusun dengan format dan cakupan paling kurang
 sebagai berikut:
 a. Visi dan Misi
 Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan BUS
 dan UUS di masa mendatang.

 b. Arah Kebijakan
 Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan
 pengembangan usaha yang akan dilakukan BUS dan UUS (jangka
 pendek maupun jangka menengah).

 c. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh
 Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis
 yang akan ditempuh BUS dan UUS untuk mencapai visi dan misi
 BUS dan UUS sesuai dengan arah kebijakan BUS dan UUS ke
 depan.

 d. Indikator Keuangan Utama
 Indikator keuangan utama antara lain memuat posisi aktual (per
 posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun
 proyeksi.
 Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis tahun 2011
 adalah sebagai berikut:
 Indikator

 Aktual

 Sep Des
 2010

 2010

 Rasio Kewajiban
 Penyediaan Modal
 Minimum (KPMM)
 Equity Coverage Ratio
 (ECR)
 Equity to Debt Ratio
 (EDR)
 Return on Asset (ROA)

 Mar
 Proyeksi

 Tahun 2011
 Jun

 Des
 Sep Des
 2012
 Des
 2013

 Return ...

 5

 Aktual
 Indikator

 Sep Des
 2010

 2010

 Return on Equity (ROE)
 Net Operating Margin
 (NOM)
 Income Generating Asset
 (IGA)
 Rasio Efisiensi Kegiatan
 Operasional (REO)
 Earning Asset Quality
 (EAQ)
 Rasio PPAP yang telah
 dibentuk terhadap PPA
 yang wajib dibentuk atas
 aset produktif
 Non Performing
 Financing (NPF) Ratio-
 Gross
 Non Performing
 Financing (NPF) Ratio-
 Net
 Rasio Pembiayaan
 terhadap Total Aset
 Produktif
 Rasio Debitur Inti
 terhadap Total
 Pembiayaan
 Rasio pembiayaan
 kepada UMKM terhadap
 total Pembiayaan
 Short Term Mismatch
 (STM)
 Rasio Deposan Inti (RDI)
 Financing to Deposit
 Ratio (FDR)

 e. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah
 Bagian ini menguraikan target (fokus) kegiatan usaha BUS dan
 UUS baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek
 maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi BUS dan
 UUS disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang
 digunakan dan strategi untuk mencapai target tersebut.
 Target jangka pendek misalnya berupa target penurunan tingkat
 NPF, peningkatan fungsi intermediasi dan peningkatan efisiensi.
 Sementara itu, target jangka menengah misalnya target

 Mar
 Proyeksi

 Tahun 2011
 Jun

 Des
 Sep Des
 2012
 Des
 2013

 pengembangan ...

 6

 pengembangan perbankan Syariah dan target penerapan tata kelola
 yang baik (good corporate governance).

 2. Kebijakan dan Strategi Manajemen
 Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi
 manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan, yang paling kurang
 memuat:
 a. Analisis Posisi dalam Menghadapi Persaingan Usaha.
 Uraian analisis posisi BUS dan UUS dalam menghadapi persaingan
 usaha meliputi informasi mengenai posisi BUS dan UUS baik
 dalam kelompok yang sama maupun secara industri, termasuk
 informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami
 BUS dan UUS. Dalam melakukan analisis posisi, BUS dan UUS
 menggunakan pendekatan tertentu paling kurang berupa analisis
 SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats).

 b. Kebijakan Manajemen (Policy Statements)
 Uraian kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan
 BUS dan UUS yang ditetapkan oleh manajemen dalam
 pengembangan usaha BUS dan UUS di waktu yang akan datang.

 c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
 Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
 meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan
 manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil
 risiko BUS dan UUS dan upaya-upaya perbaikan yang akan
 ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam
 melaksanakan fungsi kepatuhan.

 d. Strategi Pengembangan Bisnis
 Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat
 informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha

 BUS ...

 7

 BUS dan UUS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan
 mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem
 informasi dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi
 eksternal.

 e. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
 Kebijakan Remunerasi (Remuneration Policies)
 Uraian mengenai kebijakan remunerasi paling kurang meliputi
 informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai
 pemberian gaji, bonus (benefits) dan fasilitas lain yang bersifat
 keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BUS, Dewan
 Pengawas Syariah (DPS) serta Direktur UUS, termasuk kepada
 pegawai.

 3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Saat Ini
 Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif,
 mengenai kondisi BUS dan UUS pada saat penyusunan Rencana Bisnis
 BUS dan UUS dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat
 perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil-hasil yang
 telah dicapai BUS dan UUS.
 Bagian ini paling kurang memuat uraian mengenai:
 a. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk profil risiko untuk seluruh
 risiko
 Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi
 dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun
 sampai dengan posisi akhir September tahun penyusunan Rencana
 Bisnis BUS dan UUS.
 Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi
 penilaian BUS dan UUS mengenai tingkat dan trend untuk seluruh
 risiko.

 Tata ...

 8

 Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan
 manajemen risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS
 dan UUS.
 Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi efektivitas dan hasil
 penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur
 mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
 Terorisme (APU dan PPT) dan rencana kerja fungsi kepatuhan
 BUS dan Bank Umum yang memiliki UUS terhadap ketentuan
 yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia.

 b. Penerapan Tata Kelola yang Baik
 Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola yang baik
 berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
 mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi BUS dan
 UUS.

 c. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan dan Rentabilitas
 Uraian mengenai kinerja keuangan BUS dan UUS termasuk hasil
 pelaksanaan action plan dalam rangka memperbaiki kinerja BUS
 dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
 yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bagi
 BUS dan UUS.
 Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup paling kurang
 kecukupan, komposisi dan proyeksi permodalan serta kemampuan
 permodalan BUS dan UUS dalam meng-cover risiko dari aset
 bermasalah, kemampuan BUS dan UUS untuk menambah modal
 dari laba operasional BUS dan UUS, rencana permodalan BUS dan
 UUS untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber
 permodalan dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan

 permodalan ...

 9

 permodalan BUS dan UUS.
 Uraian mengenai kinerja rentabilitas BUS dan UUS mencakup
 paling kurang pencapaian tingkat return yang diharapkan, proporsi
 aktiva produktif yang menghasilkan pendapatan terhadap aktiva,
 dan tingkat efisiensi.

 d. Realisasi Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro,
 Kecil dan Menengah (UMKM)
 Uraian mengenai realisasi pemberian pembiayaan ini
 mencerminkan peranan BUS dan UUS dalam mendukung
 perkembangan UMKM.
 Pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah mengacu pada
 kriteria usaha berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai
 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

 e. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
 Uraian mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk
 memastikan bahwa produk dan jasa yang dilakukan oleh BUS dan
 UUS telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam
 fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN –
 MUI).

 4. Proyeksi Laporan Keuangan beserta Asumsinya
 Dalam bagian ini diuraikan mengenai kondisi keuangan dan
 pelaksanaan fungsi sosial BUS dan UUS posisi aktual (per posisi bulan
 September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk
 periode 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi tahun pertama disajikan
 secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disajikan
 secara tahunan (posisi akhir tahun).
 Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro
 yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud. Asumsi

 makro ...

 10

 makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi,
 sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antar bank,
 pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah dan tingkat
 imbalan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang digunakan di dalam
 menyusun Rencana Bisnis.
 Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada:
 a. Lampiran 1 : Proyeksi Neraca
 b. Lampiran 2 : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
 c. Lampiran 3 : Proyeksi Laba Rugi
 d. Lampiran 4 : Perhitungan Distribusi Bagi Hasil

 e. Lampiran 5 : Laporan Penghimpunan dan Penyaluran
 Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

 f. Lampiran 6 : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
 Qardhul Hasan

 g. Lampiran 7 : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

 5. Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya
 Dalam bagian ini diuraikan mengenai rasio keuangan dan posisi aktual
 rasio tertentu lainnya (per posisi bulan September tahun penyusunan
 Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 1 (satu) tahun ke depan
 yang disajikan secara triwulanan, yaitu sebagai berikut:
 a. Rasio Keuangan Pokok
 Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling
 kurang dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi
 permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko
 likuiditas.

 b. Rasio-rasio Tertentu Lainnya
 Proyeksi ini meliputi proyeksi beberapa rasio terkait pembiayaan
 kepada debitur UMKM, rasio dana pendidikan dan rasio aktiva

 tetap ...

 11

 tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS
 terhadap modal.

 Selain itu disajikan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi
 mengenai penghimpunan dan penyaluran dana.
 Proyeksi rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya disajikan
 dengan mengacu pada Lampiran 8.

 6. Rencana Pendanaan
 Dalam bagian ini diuraikan mengenai posisi penghimpunan dana posisi
 aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis)
 dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan
 secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi
 yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS
 dan UUS untuk merealisasikan rencana tersebut.
 Rencana pendanaan ini disajikan dengan mengacu pada:
 a. Lampiran 9 : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
 b. Lampiran 10 : Rencana Penerbitan Surat Berharga
 c. Lampiran 11 : Rencana Pendanaan Lainnya

 7. Rencana Penanaman Dana
 Dalam bagian ini diuraikan mengenai posisi penyaluran dana posisi
 aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis)
 dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan
 secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana
 penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian
 pembiayaan, termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada kegiatan
 usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam
 rincian pemberian pembiayaan mencerminkan fokus pembiayaan BUS
 dan UUS berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan dan/atau

 signifikansi ...

 12

 signifikansi pangsa pembiayaan maupun jumlah debitur.
 Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan
 dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk
 merealisasikan rencana tersebut.
 Rencana penyaluran dana ini disajikan dengan mengacu pada:
 a.

 Lampiran 12
 b.
 c.
 d.
 Lampiran 13 (a)
 Lampiran 13 (b)

 : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak
 Terkait

 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada
 Debitur Inti

 : Rencana Pemberian Pembiayaan
 berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu

 Lampiran 13 (c).1 : Rencana Pemberian Pembiayaan
 berdasarkan Sektor Ekonomi/Lapangan
 Usaha

 Lampiran 13 (c).2 : Rencana Pemberian Pembiayaan
 berdasarkan Jenis Penggunaan

 Lampiran 13 (c).3 : Rencana Pemberian Pembiayaan
 berdasarkan Propinsi

 Lampiran 13 (c).4 : Rencana Pemberian Pembiayaan
 berdasarkan Jenis Akad

 e.

 Lampiran 13 (d).1 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada
 Debitur UMKM berdasarkan Sektor
 Ekonomi/Lapangan Usaha

 Lampiran 13 (d).2 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada
 Debitur UMKM berdasarkan Jenis
 Penggunaan

 Lampiran 13 (d).3 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada
 Debitur UMKM berdasarkan Propinsi

 f.
 Lampiran 14
 g. Lampiran 15
 h.
 Lampiran 16

 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk
 Surat Berharga

 : Rencana Penanaman Dana dalam bentuk
 Penyertaan Modal

 : Rencana Penanaman Dana Lainnya

 8. Rencana ...

 13

 8. Rencana Permodalan
 Dalam bagian ini diuraikan mengenai rencana permodalan paling
 kurang meliputi :
 a. Proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
 (KPMM)
 Proyeksi KPMM paling kurang meliputi proyeksi modal, proyeksi
 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan proyeksi rasio
 KPMM selama 3 (tiga) tahun mendatang.
 Proyeksi pemenuhan KPMM ini disajikan dengan mengacu pada
 Lampiran 17.

 b. Rencana perubahan modal
 Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal
 selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan
 maupun jumlah modal.
 Termasuk dalam rencana perubahan modal untuk BUS adalah
 rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (existing
 share holders), rencana initial public offering (IPO), right issue,
 penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana
 penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana
 perubahan atau penggantian kepemilikan (apabila ada).
 Rencana perubahan modal untuk UUS adalah perubahan dana
 bersih yang ditempatkan Bank Umum yang memiliki UUS pada
 UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada Bank Umum
 yang memiliki UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
 Indonesia mengenai Unit Usaha Syariah.
 Rencana perubahan modal ini disajikan dengan mengacu pada
 Lampiran 18.

 9. Rencana ...

 14

 9. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 Dalam bagian ini diuraikan informasi mengenai struktur organisasi dan
 kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang
 sedang berlangsung maupun rencana pengembangan paling kurang
 selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:
 a. Rencana Pengembangan Organisasi
 Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana
 pembentukan/perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang
 disesuaikan dengan kemampuan, ukuran dan kompleksitas usaha
 BUS dan UUS.

 b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
 Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain
 mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung
 sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan
 sistem akuntansi, termasuk rencana anggaran yang dialokasikan.

 c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain rencana
 kebutuhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia berikut
 rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk
 pegawai, Direksi dan Komisaris BUS dan UUS.
 Lampiran 19 (a) Tabel : Kondisi dan Rencana Kebutuhan SDM.
 Lampiran 19 (b) Tabel : Rencana Pendidikan dan Pelatihan SDM.

 d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Outsourcing
 Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain rencana
 pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam
 ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Rencana pemanfaatan
 tenaga outsourcing yang mengacu pada peraturan perundang-
 undangan yang berlaku, antara lain mencakup rencana jumlah yang
 akan digunakan dan rencana penempatan tenaga outsourcing

 dimaksud ...

 15

 dimaksud.
 Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga
 Outsourcing disajikan dengan mengacu pada Lampiran 20.

 10. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru
 Dalam bagian ini diuraikan rencana penerbitan produk dan/atau
 pelaksanaan aktivitas baru yang tidak pernah diterbitkan atau
 dilaksanakan sebelumnya oleh BUS dan UUS sebagaimana diatur
 dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan
 aktivitas baru bagi BUS dan UUS, paling kurang untuk periode 1 (satu)
 tahun ke depan.
 Dalam rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
 ini diuraikan juga rencana penelitian dan pengembangan produk
 (product research and development) yang akan dilakukan BUS dan
 UUS.
 Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru
 disajikan dengan mengacu pada Lampiran 21.

 11. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
 Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi
 rencana pembukaan, penutupan, pemindahan alamat dan penurunan
 atau peningkatan status kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu
 syariah, kantor kas syariah, layanan syariah, kegiatan perbankan
 elektronik, kegiatan pelayanan kas syariah, dan kantor di luar negeri
 serta jenis jaringan kantor atau layanan lainnya untuk periode 1 (satu)
 tahun ke depan yang paling kurang mencantumkan lokasi
 kabupaten/kota secara jelas, khusus untuk DKI Jakarta paling kurang
 menyebutkan nama Propinsi DKI Jakarta.

 Rencana ...

 16

 Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor ini
 disajikan dengan mengacu pada Lampiran 22.

 12. Informasi Lainnya
 Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan
 (apabila ada), namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis
 yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 11, antara lain
 langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah termasuk
 agunan yang diambil alih (AYDA), aktiva tetap yang tidak digunakan
 dalam operasional BUS dan UUS, pengembangan pelayanan BUS dan
 UUS dan/atau linkage program.
 Pengembangan pelayanan mencakup antara lain informasi rencana
 pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah dan
 rencana upaya perlindungan nasabah.
 Pengertian agunan yang diambil alih (AYDA) mengacu kepada
 pengertian AYDA yang diatur ketentuan Bank Indonesia yang
 mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva BUS dan UUS.

 III. LAPORAN REALISASI DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS
 1. Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor
 12/21/PBI/2010, Laporan Realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan
 BUS dan UUS secara triwulanan, yaitu untuk posisi Maret, Juni,
 September dan Desember. Laporan dimaksud paling kurang mencakup:
 a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis dan perbandingan
 antara rencana dengan realisasinya;

 b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti
 penyebab dan kendala yang dihadapi;

 c.

 tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki
 pencapaian realisasi Rencana Bisnis;

 d. rasio ...

 17

 d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu;
 e.

 informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal
 selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara
 lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor, laporan
 realisasi Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Outsourcing dan laporan
 realisasi linkage program (apabila ada).

 Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disajikan dengan
 mengacu pada:
 a. Lampiran 23 (a) : Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 b. Lampiran 23 (b) : Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan
 Pos-pos Tertentu Lainnya;

 c. Lampiran 23 (c) : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau
 Perubahan Jaringan Kantor;

 d. Lampiran 23 (d) : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja
 Asing dan Tenaga Outsourcing;

 e. Lampiran 23 (e) : Laporan Realisasi Linkage Program.

 2. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor
 12/21/PBI/2010, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan
 terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut
 selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia
 tersebut. Cakupan dalam laporan yang disusun Dewan Komisaris
 tersebut paling kurang meliputi penilaian mengenai:
 a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif
 maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk
 penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;

 b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BUS dan UUS
 secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (capital),

 rentabilitas ...

 18

 rentabilitas (earnings), kinerja profil risiko BUS dan UUS terutama
 risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas; dan

 c. upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal dari hasil
 penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terjadi
 penurunan kinerja.

 Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai huruf c dapat
 dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang
 mempengaruhi operasional BUS dan UUS.
 Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, BUS dan UUS harus
 memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan laporan
 tersebut di atas.
 Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disajikan dengan mengacu pada
 Lampiran 24.

 IV. PERHITUNGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN
 SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR
 1. Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi
 Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis UUS
 disampaikan kepada Bank Indonesia menyatu dengan penyampaian
 laporan sejenis yang dilakukan oleh Bank Umum yang memiliki UUS.

 2. Mengacu pada Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor
 12/21/PBI/2010, BUS dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana
 Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis,
 dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila :
 a. BUS menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana
 Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas
 akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga
 puluh) hari kerja; dan/atau

 b. BUS menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas
 akhir ...

 19

 akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima
 belas) hari kerja.

 BUS dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian
 Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan
 Pengawasan Rencana Bisnis apabila sampai dengan berakhirnya batas
 waktu keterlambatan, BUS belum menyampaikan laporan dimaksud.

 3.

 Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor
 12/21/PBI/2010, BUS yang terlambat menyampaikan:
 a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya;
 b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
 c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis,
 masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

 4. Mengacu pada Pasal 27 ayat (2) BUS yang dinyatakan tidak
 menyampaikan :
 a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya,
 b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis;
 c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
 masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 5. Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan penyampaian laporan
 dan sanksi kewajiban membayar untuk penyampaian Rencana Bisnis
 tahun 2012, sebagai berikut:
 a. Hari Sabtu dan Minggu pada bulan Desember 2011 dan Januari
 2012 jatuh pada tanggal 3 dan 4, 10 dan 11, 17 dan 18, 24 dan 25,
 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2012, serta 7 dan 8, 14 dan 15, 21
 dan 22, 28 dan 29 Januari 2012. Hari libur nasional diasumsikan
 jatuh pada tanggal 7 Desember 2011.

 b. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh BUS pada
 tanggal ...

 20

 tanggal 14 Desember 2011, maka BUS dinyatakan terlambat
 menyampaikan laporan Rencana Bisnis selama 9 hari kerja, yaitu
 sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011
 mengingat terdapat 5 hari libur (tanggal 3, 4, 7, 10, dan 11
 Desember 2011). Dalam hal ini BUS akan dikenakan sanksi
 kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
 PBI sebesar 9 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

 c. Apabila Rencana Bisnis tahun 2012 disampaikan oleh BUS pada
 tanggal 27 Januari 2012, maka BUS dinyatakan tidak
 menyampaikan karena BUS menyampaikan laporan Rencana
 Bisnis melewati 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu
 penyampaian (akhir November 2011), yaitu tanggal 12 Januari
 2012. Dalam hal ini BUS akan dikenakan sanksi kewajiban
 membayar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) PBI sebesar
 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 6. Contoh perhitungan jangka waktu keterlambatan dan sanksi kewajiban
 membayar atas penyampaian laporan Rencana Bisnis pada angka 5
 diatas dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung jangka waktu
 keterlambatan dan sanksi kewajiban membayar atas penyampaian
 penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan
 Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

 V. LAIN-LAIN
 Lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan contoh untuk
 menyusun Rencana Bisnis Tahun 2011. Untuk penyusunan Rencana Bisnis
 periode berikutnya, pencantuman tahun hendaknya disesuaikan. Lampiran-
 lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 VI. PERALIHAN ...

 21

 VI. PERALIHAN
 Untuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana
 Bisnis sebelum berlakunya Surat Edaran ini, tetap mengacu pada Bab III
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004
 perihal rencana Bisnis Bank Umum, sampai dengan berakhirnya masa
 pelaporan realisasi rencana bisnis dan pelaporan pengawasan rencana bisnis
 tahun 2010.

 VII. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 18 November 2010.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HALIM ALAMSYAH
 DEPUTI GUBERNUR

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 12/32/DPbS|SE-BI/2010 </reg_id>
<reg_title> Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah </reg_title>
<set_date> 18 November 2010 </set_date>
<effective_date> 18 November 2010 </effective_date>
<related_reg> '12/21/PBI/2010' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi IV' </penalty_list>
"
" No. 1/ 3 /DASP
 Jakarta, 29 Oktober 1999

 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA BANK
 DI INDONESIA

 Perihal : Penyempurnaan SE No.1/1/UASP tanggal 13 Agustus 1999
 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir
 Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal dan
 Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta.

 -------------------------------------------------------------------------------
 ./.

 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/1/UASP tanggal
 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir
 Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal dan Transaksi Pasar
 Uang Antar Bank di Jakarta, antara lain pada Lampiran 1 ditetapkan Jadwal Kliring
 Lokal, Penyelesaian Akhir dan Transaksi PUAB di Jakarta.
 Dengan Surat Edaran ini diberitahukan bahwa untuk selanjutnya khusus
 pada setiap hari Jum'at, Penyerahan Warkat OKJ pada jadwal Kliring Penyerahan
 Ritel di Jakarta sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 dimaksud, yang semula
 pukul 10.30 - 13.30 WIB diubah menjadi pukul 10.30 - 14.00 WIB.
 Dengan adanya perubahan jadwal tersebut, maka Jadwal Kliring Lokal
 Penyelesaian Akhir dan Transaksi PUAB di Jakarta menjadi sebagaimana
 terlampir.

 2

 Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka Lampiran 1 Surat Edaran Bank
 Indonesia No. 1/1/UASP tanggal 13 Agustus 1999 dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal

 5 November 1999.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA

 DESMI DEMAS

 DIREKTUR AKUNTING DAN
 SISTEM PEMBAYARAN

 3
 Lampiran SE No. 1/3/DASP tgl 29 Oktober 1999
 Lampiran 1

 JADWAL KLIRING LOKAL, PENYELESAIAN AKHIR DAN
 TRANSAKSI PUAB DI JAKARTA

 NO.
 KEGIATAN*

 1. KLIRING PENYERAHAN NOMINAL
 BESAR
 1. Penyerahan Warkat secara OKJ
 2. Penyediaan Informasi
 3. Penyelesaian Akhir ke Akunting
 4. Distribusi Warkat dan laporan

 2. KLIRING PENYERAHAN RITEL
 1. Penyerahan Warkat OKJ**
 2. Transmit DKE SKEJ
 3. Penyerahan Warkat SKEJ
 4. Penyediaan Informasi
 5. Penyelesaian Akhir ke Akunting
 6. Distribusi warkat & Laporan

 3. PENGGUNAAN BGBI/BI-LINE
 1. Transaksi PUAB Pagi
 2. Penyetoran Pajak (Bank Persepsi)***
 3. Transaksi Antar Kantor
 4. Transaksi PUAB Sore

 4. KLIRING PENGEMBALIAN NOMINAL
 BESAR
 1. Penyerahan Warkat & disket
 2. Penyediaan Informasi
 3. Penyelesaian Akhir ke Akunting
 4. Distribusi Warkat & laporan

 5. KLIRING PENGEMBALIAN UMUM
 1. Penyerahan Warkat & disket
 2. Penyediaan Informasi
 3. Penyelesaian Akhir ke Akunting
 4. Distribusi Warkat & laporan

 * OKJ = Otomasi Kliring Jakarta
 DKE = Data Keuangan Elektronik

 T+0

 08.30 – 10.30
 12.00 – 13.00
 12.00 – 13.00
 13.15

 10.30 - 13.30
 10.30 - 15.00
 14.00 - 16.00
 16.30
 16.30

 18.00 - 19.00

 08.00 - 09.00
 08.00 - 12.00
 08.00 - 15.00
 13.00 - 17.30

 14.30 - 16.00
 16.30
 16.30

 18.00 - 19.00

 -
 -
 -
 -

 ** Khusus hari Jum'at jadwal T+0 menjadi pukul 10.30 - 14.00 WIB.
 *** Setiap hari Selasa dan Jum'at

 T+1

 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -

 06.00 - 08.00

 -
 -
 -
 -

 08.30 - 10.30
 12.00 - 13.00
 12.00 - 13.00
 13.15

 SKEJ = Sistem Kliring Elektronik Jakarta

 4

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 1/3/DASP|SE-BI/1999 </reg_id>
<reg_title> Penyempurnaan SE No.1/1/UASP tanggal 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal serta Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal dan Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta. </reg_title>
<set_date> 29 Oktober 1999 </set_date>
<effective_date> 5 November 1999 </effective_date>
<replaced_reg> '1/1/UASP|SE-BI/1999 | Lampiran 1' </replaced_reg>
<related_reg> '1/1/UASP|SE-BI/1999' </related_reg>
"
" No.13/ 9 /DPU
 Jakarta, 5 April 2011

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DI INDONESIA

 Perihal : Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum
 di Bank Indonesia

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta
 Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762) dan dalam
 rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen kas perbankan serta
 mengoptimalkan pengolahan uang oleh perbankan sehingga uang yang beredar di
 masyarakat meningkat kualitasnya, perlu untuk mengatur kembali ketentuan
 mengenai penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh bank umum di Bank
 Indonesia sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Uang adalah uang rupiah.

 2. Bank …

 2

 2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk
 kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
 Perbankan Syariah.

 3. Pihak Lain adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan
 suatu perjanjian untuk mewakili Bank dalam melakukan kegiatan
 penyetoran dan/atau penarikan Uang di Bank Indonesia.

 4. Penyetoran Uang adalah kegiatan Bank melakukan penyetoran Uang ke
 Bank Indonesia.

 5. Penarikan Uang adalah kegiatan Bank melakukan penarikan Uang yang
 masih layak edar (ULE) dari Bank Indonesia.

 6. Uang Kertas yang selanjutnya disingkat UK adalah Uang dalam bentuk
 lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya.

 7. Uang Logam yang selanjutnya disingkat UL adalah Uang dalam bentuk
 koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau
 bahan lainnya.

 8. Uang Tidak Layak Edar yang selanjutnya disingkat UTLE adalah Uang
 lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik
 dari peredaran.

 9. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari
 ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan
 antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan.

 10. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak
 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 11. Uang …

 3

 11. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari
 ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang
 sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran
 aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut.

 12. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak
 memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 13. Posisi Long adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kelebihan
 likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara
 saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi)
 tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.

 14. Posisi Short adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kekurangan
 likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara
 saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi)
 tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.

 15. Posisi Square adalah suatu kondisi dimana Bank tidak mengalami
 Posisi Long atau Posisi Short.

 16. Posisi Net Long adalah suatu kondisi dimana Posisi Long seluruh Bank
 lebih besar dibandingkan dengan Posisi Short seluruh Bank untuk
 pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah
 kerja kantor Bank Indonesia setempat.

 17. Posisi Net Short adalah suatu kondisi dimana Posisi Short seluruh Bank
 lebih besar dibandingkan dengan Posisi Long seluruh Bank untuk
 pecahan (denominasi) tertentu, pada hari kerja yang sama di wilayah
 kerja kantor Bank Indonesia setempat.

 18. Hari Kerja adalah hari kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

 19. Transaksi …

 4

 19. Transaksi Uang Kartal Antar Bank yang selanjutnya disingkat TUKAB
 adalah kegiatan antar Bank yang meliputi permintaan, penawaran dan
 penukaran ULE dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah nominal
 dan/atau jenis pecahan Uang.

 II. PRINSIP UMUM
 1. Pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang diatur sebagai
 berikut:
 a. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang dilakukan oleh Bank
 yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia.

 b. Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali Penyetoran Uang
 dan/atau 1 (satu) kali Penarikan Uang di Bank Indonesia dalam
 1 (satu) Hari Kerja, dengan pengaturan sebagai berikut:
 1) Penyetoran Uang yang masih layak edar dan Penarikan Uang
 dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang berbeda.
 Contoh: Bank A melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000
 dalam kondisi layak edar dan melakukan Penarikan Uang
 pecahan 20.000 dalam 1 (satu) Hari Kerja.

 2) Penyetoran Uang dalam kondisi tidak layak edar dan Penarikan
 Uang dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang sama atau
 berbeda.
 Contoh: Bank B melakukan Penyetoran Uang pecahan 10.000
 dalam kondisi tidak layak edar dan melakukan Penarikan Uang
 pecahan 10.000 dan/atau pecahan lainnya dalam 1 (satu) Hari
 Kerja.

 c. Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang sebagaimana dimaksud
 pada huruf a dilakukan di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 setempat.

 Contoh …

 5

 Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A di Bandung mewakili
 seluruh kantor cabang Bank A di Bandung melakukan Penyetoran
 Uang dan/atau Penarikan Uang di kantor Bank Indonesia Bandung.

 d. Bank melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang
 melalui kantor Bank yang ditunjuk sebagai koordinator Bank dalam
 Bank yang sama.
 Contoh: 1 (satu) kantor cabang Bank A mewakili seluruh kantor
 cabang Bank A di dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank
 Indonesia setempat untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau
 Penarikan Uang di Bank Indonesia.

 e. Bank dapat menunjuk Pihak Lain untuk melakukan Penyetoran
 Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia, dengan
 menyampaikan surat pemberitahuan berikut salinan perjanjian
 kerjasama dengan Pihak Lain dan dokumen terkait lainnya kepada
 kantor Bank Indonesia setempat.

 f. Pihak Lain dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia
 dan/atau Penarikan Uang dari Bank Indonesia untuk lebih dari
 1 (satu) Bank dengan memperhatikan batas waktu layanan kas di
 Bank Indonesia yang ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank
 Indonesia.

 g. Petugas Bank atau Pihak Lain dalam melakukan Penyetoran Uang
 dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia harus memperlihatkan
 tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan kepada
 petugas Bank Indonesia.

 h. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang
 di Bank Indonesia menggunakan alat transportasi khusus dengan
 memenuhi aspek keamanan dan menyediakan jumlah petugas yang
 memadai.

 i. Bank …

 6

 i. Bank Indonesia tidak melayani kegiatan Penyetoran Uang dan/atau
 Penarikan Uang, apabila Bank melakukan kegiatan tersebut
 melampaui batas waktu layanan kas di Bank Indonesia yang
 ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.

 j. Bank selama berada di dalam lingkungan kantor Bank Indonesia
 tidak diperkenankan untuk melakukan pengumpulan Uang yang
 akan disetorkan ke Bank Indonesia atau pembagian Uang yang
 telah ditarik dari Bank Indonesia.

 k. Bank Indonesia menetapkan standarisasi ULE dan UTLE yang
 disampaikan kepada Bank sebagai pedoman untuk melakukan
 penyortiran Uang antara lain untuk disetorkan kepada Bank
 Indonesia atau untuk melaksanakan TUKAB.

 2. Penyetoran Uang diatur sebagai berikut:
 a. Bank yang memiliki Posisi Long hanya dapat melakukan
 Penyetoran Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu
 mengoptimalkan TUKAB dengan Bank yang memiliki Posisi
 Short, dan kondisi seluruh Bank di wilayah kerja kantor Bank
 Indonesia setempat mengalami Posisi Net Long.

 b. Bank dapat melakukan penyetoran ULE dan/atau UTLE dalam
 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang.

 c. Uang yang disetorkan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus
 terlebih dahulu dilakukan pemilahan dan penyortiran, berdasarkan
 standarisasi ULE dan UTLE yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 d. Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Lusuh dan/atau
 Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran ke Bank
 Indonesia.

 e. Untuk …

 7

 e. Untuk Uang Rusak dan/atau Uang Cacat dilakukan melalui proses
 penukaran Uang kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada
 ketentuan penukaran Uang rupiah yang berlaku.

 f. Untuk UTLE berupa Uang yang telah dicabut dan ditarik dari
 peredaran dengan jumlah kurang dari 1 (satu) brood dilakukan
 penukaran di loket penukaran Uang di Bank Indonesia dengan
 mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penukaran Uang
 rupiah yang berlaku.

 g. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang di Bank Indonesia,
 menyerahkan warkat Penyetoran Uang paling lambat 30 (tiga
 puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas yang
 ditetapkan oleh masing-masing kantor Bank Indonesia.

 h. Dalam hal Bank melakukan penyetoran ULE dan UTLE dalam
 1 (satu) kali kegiatan Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud
 pada huruf b, maka Bank harus menyerahkan 2 (dua) warkat
 Penyetoran Uang masing-masing untuk penyetoran ULE dan
 UTLE.

 i. Bank dalam melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia harus
 memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut:
 1) UK dalam kondisi masih layak edar paling sedikit dalam
 jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood untuk setiap jenis
 pecahan;

 2) UK dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah
 kelipatan 1 (satu) brood untuk setiap jenis pecahan;

 3) UL dalam kondisi masih layak edar dalam jumlah paling
 sedikit 10 (sepuluh) kantong plastik transparan untuk setiap
 jenis pecahan;

 4) UL …

 8

 4) UL dalam kondisi tidak layak edar paling sedikit dalam jumlah
 kelipatan 1 (satu) kantong plastik transparan untuk setiap jenis
 pecahan.

 j. Dalam hal Bank yang menyetorkan UTLE sebagaimana dimaksud
 pada huruf i juga mengalami Posisi Short, maka Bank tersebut
 dapat pula melakukan Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang
 sama atau berbeda dalam 1 (satu) Hari Kerja.

 3. Penarikan Uang diatur sebagai berikut:
 a. Bank yang memiliki Posisi Short hanya dapat melakukan Penarikan
 Uang ke Bank Indonesia setelah terlebih dahulu mengoptimalkan
 TUKAB dengan Bank yang memiliki Posisi Long dan kondisi
 seluruh Bank di wilayah kerja kantor Bank Indonesia setempat
 mengalami posisi Net Short.

 b. Bank Indonesia dapat menetapkan jumlah nominal dari masing-
 masing jenis pecahan Uang yang dapat ditarik oleh Bank, dengan
 memperhatikan Posisi Long Bank di dalam wilayah kerja kantor
 Bank Indonesia setempat dan persediaan jenis pecahan Uang yang
 ada di Bank Indonesia.

 c. Bank dalam melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia harus
 memenuhi jumlah tertentu sebagai berikut:
 1) UK paling sedikit dalam jumlah kelipatan 10 (sepuluh) brood
 untuk setiap jenis pecahan;

 2) UL paling sedikit dalam jumlah 10 (sepuluh) kantong plastik
 atau dos untuk setiap jenis pecahan.

 4. Bank harus melakukan pemilahan, penyortiran dan pengemasan Uang
 yang akan disetorkan ke Bank Indonesia, dengan tata cara sebagai
 berikut:

 a) Pemilahan …

 9

 a. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UK
 1) UK dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi,
 serta disusun searah;

 2) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 100 (seratus)
 lembar dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama diikat
 menjadi 1 (satu) pak dengan menggunakan ban UK Bank yang
 bersangkutan yang dibubuhi stempel nama Bank dan/atau
 Pihak Lain, tanggal pengolahan UK dan paraf petugas Bank
 dan/atau Pihak Lain;

 3) UK yang telah diikat menjadi 1 (satu) pak, selanjutnya diikat
 menjadi 1 (satu) brood yang terdiri dari 10 (sepuluh) pak
 dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama;

 4) UK yang telah dipilah dan disortir, dalam jumlah 10 (sepuluh)
 brood dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama,
 dikemas dalam kantong plastik transparan dan diberikan segel
 serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau Pihak
 Lain;

 5) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal
 penyetoran UK, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan,
 tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank
 dan/atau Pihak Lain.

 b. Pemilahan, penyortiran dan pengemasan UL
 1) UL dipilah dan disortir menurut jenis pecahan dan tahun emisi;
 2) UL yang telah dipilah dan disortir, selanjutnya dikemas dalam
 kantong plastik transparan yang berisi 500 (lima ratus) keping
 dengan jenis pecahan dan tahun emisi yang sama dan diberikan
 segel serta label yang dibubuhkan stempel nama Bank dan/atau
 Pihak Lain;

 3) Dalam …

 10

 3) Dalam label Bank terdapat informasi nama Bank, tanggal
 penyetoran UL, kode ULE dan/atau UTLE, jenis pecahan,
 tahun emisi, jumlah nominal dan tanda tangan petugas Bank
 dan/atau Pihak Lain.

 III. KEGIATAN PENYETORAN UANG
 1. Rencana Penyetoran Uang
 a. Penyampaian rencana Penyetoran Uang oleh Bank kepada Bank
 Indonesia, diatur sebagai berikut:
 1) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang
 kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada
 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran Uang.

 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
 Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
 Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 tersebut, harus menyampaikan rencana Penyetoran Uang
 kepada Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau
 WITA atau WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penyetoran
 Uang.

 Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia
 ini.

 b. Penyampaian rencana Penyetoran Uang sebagaimana dimaksud
 pada huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 c. Dalam …

 11

 c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan
 maka rencana Penyetoran Uang dapat disampaikan melalui sarana
 lain yang dapat digunakan.

 d. Format rencana Penyetoran Uang adalah sebagaimana contoh
 tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 2. Kegiatan Penyetoran Uang
 a. Bank dapat menyetorkan ULE dalam jenis pecahan dan jumlah
 nominal tertentu ke Bank Indonesia, dengan pengaturan sebagai
 berikut:
 1) Bank yang telah menyetorkan ULE tidak dapat melakukan
 penarikan ULE dalam jenis pecahan yang sama untuk 3 (tiga)
 Hari Kerja setelah Bank tersebut melakukan penyetoran ULE.
 Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000
 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank A tidak dapat
 melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal 12
 sampai dengan tanggal 14 April 2011.

 2) Dalam hal terdapat Bank yang melakukan penyetoran ULE,
 maka pada hari yang sama Bank lain yang tidak menyetorkan
 ULE tidak dapat melakukan Penarikan Uang untuk jenis
 pecahan yang sama.
 Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000
 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya tidak dapat
 melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 pada tanggal
 11 April 2011.

 3) Pembatasan Penarikan Uang selama 3 (tiga) Hari Kerja
 sebagaimana dimaksud pada angka 1), hanya berlaku bagi

 Bank …

 12

 Bank yang menyetorkan ULE, sehingga bagi Bank yang tidak
 menyetorkan ULE dapat melakukan Penarikan Uang untuk
 setiap jenis pecahan.
 Contoh: Bank A melakukan penyetoran ULE pecahan 100.000
 pada tanggal 11 April 2011, maka Bank lainnya dapat
 melakukan penarikan ULE pecahan 100.000 dan/atau pecahan
 lain pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 April 2011.

 3. Bank Indonesia menghitung Uang yang disetorkan oleh Bank secara
 garis besar (per pak dan/atau per brood) untuk UK dan (per kantong
 plastik) untuk UL di loket setoran Bank Indonesia.

 4. Bank Indonesia melakukan kegiatan pengolahan Uang terhadap Uang
 yang disetorkan oleh Bank antara lain dengan melakukan penghitungan
 secara rinci dan mendeteksi keaslian Uang.

 5. Dalam hal berdasarkan kegiatan penghitungan rinci terhadap Uang
 setoran Bank ditemukan adanya campuran antara ULE dan UTLE lebih
 dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Uang yang disetorkan oleh
 Bank, maka:
 a. Bank Indonesia akan memberikan pembinaan berupa surat
 pembinaan tertulis dan dicatat dalam buku administrasi pembinaan
 (log book).

 b. Untuk Bank yang telah menerima surat pembinaan tertulis
 sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 3 (tiga) kali pada
 jenis pecahan Uang tertentu yang disetorkan, setelah diterbitkannya
 surat pembinaan tertulis yang ketiga Bank Indonesia melakukan uji
 petik dengan persentase tertentu terhadap jenis pecahan Uang
 tertentu yang disetorkan oleh Bank di loket setoran Bank Indonesia.

 Contoh …

 13

 Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat
 pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan
 100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 Bank Indonesia
 melakukan uji petik dengan persentase tertentu terhadap setoran
 Uang pecahan 100.000 yang disetorkan oleh Bank A di loket
 setoran Bank Indonesia.

 c. Dalam hal berdasarkan uji petik di loket setoran Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditemukan adanya campuran
 antara ULE dan UTLE lebih dari 20% (dua puluh persen) dari
 jumlah Uang pecahan tertentu yang disetorkan oleh Bank, maka
 Bank Indonesia melakukan penolakan setoran Uang pecahan
 tertentu yang disetorkan oleh Bank tersebut.

 d. Pelaksanaan uji petik terhadap setoran Uang pecahan tertentu
 sebagaimana dimaksud pada huruf b dan penolakan terhadap
 setoran Uang Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, berlaku
 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Bank Indonesia
 memberikan surat pembinaan tertulis ketiga kepada Bank.
 Contoh: Pada tanggal 11 April 2011, Bank A telah menerima surat
 pembinaan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pecahan
 100.000, maka sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal
 11 Oktober 2011, terhadap Uang pecahan 100.000 yang disetorkan
 oleh Bank A dilakukan uji petik di loket setoran Bank Indonesia.

 6. Bank Indonesia melakukan penghitungan ulang secara rinci atas Uang
 yang disetorkan oleh Bank, yang dapat disaksikan oleh petugas Bank
 dan/atau Pihak Lain atas permintaan Bank Indonesia atau atas
 permintaan petugas Bank dan/atau Pihak Lain dengan mengajukan surat
 permintaan terlebih dahulu dan disetujui oleh Bank Indonesia.

 7. Petugas …

 14

 7. Petugas Bank dan/atau Pihak Lain yang akan menyaksikan
 penghitungan ulang secara rinci atas Uang setoran sebagaimana
 dimaksud pada angka 6, harus memenuhi ketentuan tata tertib di area
 kas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan apabila petugas Bank
 dan/atau Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan tata tertib di area kas,
 maka Bank Indonesia dapat menolak Petugas Bank dan/atau Pihak Lain
 untuk menyaksikan penghitungan secara rinci atas Uang setoran
 dimaksud.

 8. Bank Indonesia akan memperhitungkan pada rekening giro Bank,
 apabila dalam penghitungan ulang secara rinci atas Uang yang
 disetorkan oleh Bank ditemukan adanya selisih, yang antara lain
 disebabkan karena:
 a.

 jumlah lembar atau keping suatu pecahan kurang atau lebih;

 b. terdapat pecahan (denominasi) lain;
 c.

 terdapat uang dicabut dan ditarik dari peredaran yang telah
 melampaui jangka waktu penggantian;

 d. terdapat uang rusak yang tidak mendapatkan penggantian; dan/atau
 e. ditemukan Uang Palsu.

 IV. KEGIATAN PENARIKAN UANG
 1. Rencana Penarikan Uang
 a. Penyampaian rencana Penarikan Uang oleh Bank kepada Bank
 Indonesia, diatur sebagai berikut:
 1) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada
 Bank Indonesia paling lama pukul 16.30 WIB pada 1 (satu)
 Hari Kerja sebelum Penarikan Uang.

 2) sebagian …

 15

 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
 Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
 Bank yang berada di wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 tersebut, harus menyampaikan rencana Penarikan Uang kepada
 Bank Indonesia paling lama pukul 16.45 WIB atau WITA atau
 WIT pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Penarikan Uang.

 Tabel waktu dan pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia
 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

 b. Penyampaian rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada
 huruf a dilakukan melalui faksimili atau sistem informasi yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 c. Dalam hal faksimili atau sistem informasi mengalami kerusakan
 maka rencana Penarikan Uang dapat disampaikan melalui sarana
 lain yang dapat digunakan.

 d. Format rencana Penarikan Uang adalah sebagaimana contoh yang
 tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 2. Kegiatan Penarikan Uang
 Jenis pecahan dan jumlah nominal Uang yang akan ditarik dituangkan
 oleh Bank dalam rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada
 angka 1.

 3. Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran ULE yang diperoleh dari
 setoran Bank, tanpa melalui proses hitung ulang secara rinci oleh Bank
 Indonesia kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda dengan
 kemasan Uang yang masih utuh dan tersegel serta masih terdapat label
 Bank penyetor.

 Contoh …

 16

 Contoh: setoran ULE Bank A di kantor Bank Indonesia Surabaya yang
 belum dilakukan penghitungan ulang secara rinci, dapat dibayarkan
 kepada Bank A atau Bank B yang berada di wilayah kerja kantor Bank
 Indonesia Surabaya atau kantor Bank Indonesia lainnya.

 4. Bank Indonesia menyampaikan informasi melalui surat, faksimili, atau
 surat elektronik kepada Bank yang menyetorkan ULE bahwa
 setorannya tersebut telah dibayarkan kepada Bank yang berbeda.
 Contoh: setoran ULE dari Bank A di kantor Bank Indonesia Semarang
 dibayarkan kepada Bank B, maka kantor Bank Indonesia Semarang
 menginformasikan kepada Bank A mengenai pembayaran ULE hasil
 setorannya dimaksud.

 5. Bank dapat melakukan verifikasi atas kebenaran jumlah Uang yang
 ditarik dari Bank Indonesia sebelum Uang tersebut dibawa keluar dari
 loket bayaran Bank Indonesia.

 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan untuk
 ULE hasil setoran dari Bank yang dibayarkan oleh Bank Indonesia
 kepada Bank yang sama atau Bank yang berbeda tanpa melalui proses
 hitung ulang secara rinci sebagaimana dimaksud pada angka 3.

 7. Bank tidak dapat melakukan klaim atas kekurangan jumlah Uang yang
 diterima dari Bank Indonesia, setelah Uang tersebut dibawa keluar dari
 loket bayaran Bank Indonesia.

 V. TRANSAKSI UANG KARTAL ANTAR BANK (TUKAB)
 1. Bank harus melakukan TUKAB sepanjang masih tersedia ULE
 di Bank lain dengan jenis pecahan yang sama di wilayah kerja kantor
 Bank Indonesia.

 2. Tata cara pelaksanaan TUKAB berpedoman pada kesepakatan tertulis
 antar Bank (By Laws) TUKAB yang berlaku.

 3. Dalam …

 17

 3. Dalam hal Bank yang menerima pembayaran ULE hasil setoran dari
 Bank yang berbeda sebagaimana dimaksud pada butir IV.3 menemukan
 adanya selisih pada waktu dilakukan penghitungan secara rinci, maka
 penyelesaian adanya selisih tersebut berpedoman pada By Laws
 TUKAB yang berlaku.

 VI. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN INFORMASI TERKAIT KEGIATAN
 PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG
 1. Laporan
 a. Laporan Proyeksi Cashflow secara bulanan
 1) Bank menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow setiap bulan
 kepada Bank Indonesia mengenai:
 a) perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank
 terhadap ULE; dan

 b) perkiraan jumlah UTLE yang masuk dan rencana
 penyetoran UTLE ke Bank Indonesia,

 yang dirinci dalam periode mingguan, melalui faksimili
 dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 2) Perkiraan jumlah ULE yang masuk dan kebutuhan Bank
 terhadap ULE sebagaimana dimaksud pada butir 1).a), tidak
 termasuk rencana Bank untuk melakukan Penyetoran Uang
 dan/atau Penarikan Uang ke Bank Indonesia serta rencana Bank
 untuk melakukan TUKAB.

 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan
 kepada Bank Indonesia paling lama pada tanggal 25 setiap
 bulannya untuk Laporan Proyeksi Cashflow bulan berikutnya.

 4) Format …

 18

 4) Format Laporan Proyeksi Cashflow dan tata cara pengisian
 laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah
 sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran 4 yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 5) Dalam hal tanggal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 3)
 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional atau hari
 libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka
 batas waktu penyampaian laporan dimajukan pada Hari Kerja
 sebelumnya.

 b. Laporan Realisasi TUKAB secara mingguan
 1) Bank menyampaikan Laporan Realisasi TUKAB setiap
 minggunya melalui faksimili dan/atau sistem informasi yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan
 kepada Bank Indonesia paling lama hari Selasa pada minggu
 berikutnya.

 3) Dalam hal hari Selasa minggu berikutnya sebagaimana
 dimaksud pada angka 2) merupakan hari libur nasional atau
 hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
 maka batas waktu penyampaian laporan menjadi Hari Kerja
 berikutnya.

 4) Format Laporan Realisasi TUKAB dan tata cara pengisian
 laporan adalah sebagaimana contoh yang tercantum pada
 Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 c. Dalam …

 19

 c. Dalam hal sarana faksimili atau sistem informasi yang ditetapkan
 oleh Bank Indonesia dalam penyampaian laporan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a dan huruf b mengalami kerusakan, maka
 penyampaian laporan dimaksud dapat disampaikan melalui sarana
 tertulis lain.

 2. Informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
 a. Bank harus menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square kepada Bank Indonesia dalam jumlah
 nominal untuk masing-masing pecahan pada setiap Hari Kerja
 secara benar, lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang
 ditetapkan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 b. Dalam hal sistem informasi dalam penyampaian informasi Posisi
 Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square sebagaimana dimaksud
 pada huruf a mengalami kerusakan maka penyampaian informasi
 dapat disampaikan melalui faksimili atau sarana tertulis lain.

 c. Waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau
 Posisi Square sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur sebagai
 berikut:
 1) Tahap I
 a) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Mulai pukul 07.10 WIB sampai dengan paling lama pukul
 09.00 WIB.

 b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
 Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
 Timur

 Mulai …

 20

 Mulai pukul 07.40 WIB atau WITA atau WIT sampai
 dengan paling lama pukul 09.30 WIB atau WITA atau
 WIT.

 2) Tahap II
 a) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul
 16.00 WIB, sepanjang Bank mengalami perubahan Posisi
 Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I.

 b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
 Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
 Timur
 Mulai pukul 09.30 WIB atau WITA atau WIT sampai
 dengan paling lama pukul 16.15 WIB atau WITA atau
 WIT, sepanjang Bank mengalami perubahan Posisi Long,
 Posisi Short dan/atau Posisi Square pada tahap I.

 Tabel waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank
 Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

 d. Bank yang tidak menyampaikan informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square pada tahap I sebagaimana dimaksud pada
 butir c.1) tidak dapat melakukan Penyetoran Uang dan/atau
 Penarikan Uang di Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya.

 e. Bank Indonesia melakukan klarifikasi data sepanjang diperlukan
 dan melakukan rekapitulasi atas Posisi Long, Posisi Short dan/atau
 Posisi Square dalam jumlah nominal untuk masing-masing pecahan
 yang diterima dari Bank dan menyampaikan hasil rekapitulasinya
 kepada Bank melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia pada:

 1) Tahap …

 21

 1) Tahap I
 a) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada
 pukul 09.30 WIB.

 b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
 Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
 Timur
 Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square disampaikan paling lama pada
 pukul 10.00 WIB atau WITA atau WIT.

 2) Tahap II
 a) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan
 informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
 pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi
 pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.15
 WIB.

 b) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah
 Indonesia Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian
 Timur
 Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square (baik Bank yang menyampaikan
 informasi Posisi Long, Posisi Short dan/atau Posisi Square
 pada tahap I maupun Bank yang menyampaikan informasi
 pada tahap II) disampaikan paling lama pada pukul 16.30
 WIB atau WITA atau WIT.

 Tabel …

 22

 Tabel waktu penyampaian informasi Posisi Long, Posisi Short
 dan/atau Posisi Square, dan pembagian wilayah kerja kantor Bank
 Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

 f. Hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi Short pada
 tahap I sebagaimana dimaksud pada butir e.1), menunjukkan
 kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja kantor Bank
 Indonesia, baik itu Posisi Net Long atau Posisi Net Short.

 g. Berdasarkan hasil rekapitulasi informasi Posisi Long dan Posisi
 Short pada tahap II sebagaimana dimaksud pada butir e.2), Bank
 menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
 Penarikan Uang melalui faksimili atau sistem informasi yang
 ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan pengaturan waktu
 sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.a dan butir IV.1.a.

 h. Berdasarkan faksimili yang disampaikan oleh Bank sebagaimana
 dimaksud pada huruf g, Bank Indonesia menyampaikan hasil
 rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan
 Uang, dengan pengaturan sebagai berikut:
 1) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau
 rencana Penarikan Uang dimulai sejak pukul 16.45 WIB.

 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
 Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
 Penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang dan/atau
 rencana Penarikan Uang dimulai sejak pukul 17.00 WIB atau
 WITA atau WIT.

 Tabel …

 23

 Tabel waktu penyampaian rekapitulasi rencana Penyetoran Uang
 dan/atau rencana Penarikan Uang, dan pembagian wilayah kerja
 kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada
 Lampiran 1.

 i. Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf h
 menunjukkan kondisi likuiditas ULE dari Bank di wilayah kerja
 kantor Bank Indonesia setempat, baik itu Posisi Net Long maupun
 Posisi Net Short yang menjadi dasar bagi Bank untuk melakukan
 Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang.

 3. Dalam hal Bank melakukan perubahan rencana Penyetoran Uang
 dan/atau Penarikan Uang, diatur sebagai berikut:
 a. Bank yang telah menyampaikan rencana Penyetoran Uang dan/atau
 rencana Penarikan Uang dapat menyampaikan perubahan rencana
 Penyetoran Uang dan/atau rencana Penarikan Uang melalui
 faksimili dan/atau sistem informasi yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 b. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran UTLE
 paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal
 rencana penyetoran UTLE untuk masing-masing jenis pecahan
 sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g.

 c. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana penyetoran ULE
 paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nominal
 rencana penyetoran ULE untuk masing-masing jenis pecahan
 sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g, setelah terlebih
 dahulu mengoptimalkan TUKAB.

 d. Dalam hal perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
 Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdampak

 pada …

 24

 pada terjadinya Penarikan Uang ke Bank Indonesia maupun
 terdapat perubahan jumlah Penarikan Uang ke Bank Indonesia,
 maka Bank harus menyampaikan permohonan melalui faksimili
 dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 kepada Bank Indonesia.

 e. Perubahan rencana Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada
 huruf d ditetapkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen)
 dari jumlah nominal rencana Penarikan Uang untuk masing-masing
 jenis pecahan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada butir 2.g,
 dan dilakukan setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan
 TUKAB.

 f. Penyampaian perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau
 Penarikan Uang kepada Bank Indonesia, diatur sebagai berikut:
 1) wilayah Indonesia Bagian Barat
 Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
 Penarikan Uang disampaikan paling lama pukul 08.00 WIB
 pada Hari Kerja pelaksanaan Penyetoran Uang dan/atau
 Penarikan Uang.

 2) sebagian wilayah Indonesia Bagian Barat, wilayah Indonesia
 Bagian Tengah dan wilayah Indonesia Bagian Timur
 Perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
 Penarikan Uang disampaikan paling lama pukul 08.30 WIB
 atau WITA atau WIT pada Hari Kerja pelaksanaan Penyetoran
 Uang dan/atau Penarikan Uang.

 Tabel waktu penyampaian perubahan rencana Penyetoran Uang
 dan/atau rencana Penarikan Uang, dan pembagian wilayah kerja
 kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana tercantum pada
 Lampiran 1.

 g. Ketentuan …

 25

 g. Ketentuan perubahan rencana Penyetoran Uang dan/atau rencana
 Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai
 dengan huruf f tidak berlaku untuk Bank yang mengalami kondisi
 tertentu dan/atau keadaan memaksa.

 VII. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN ATAS KEGIATAN OPERASIONAL
 KAS BANK
 1. Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Bank
 yang melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang kepada
 Bank Indonesia.

 2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan atas
 kegiatan operasional kas Bank dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh
 Bank meliputi antara lain kegiatan pengolahan Uang dan sarana
 operasional kas yang digunakan oleh Bank dan/atau Pihak Lain.

 3. Bank Indonesia melakukan pembinaan dengan pengaturan sebagai
 berikut:
 a. Bank Indonesia memberikan pembinaan tertulis antara lain apabila:
 1) Bank menyampaikan informasi tertulis secara tidak benar
 mengenai terjadinya kondisi tertentu atau keadaan memaksa;

 2) Bank melakukan pengumpulan Uang yang akan disetorkan
 kepada Bank Indonesia atau pembagian Uang yang telah ditarik
 dari Bank Indonesia di lingkungan perkantoran Bank
 Indonesia;

 3) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan
 Laporan Proyeksi Cashflow dan/atau Laporan Realisasi
 TUKAB.

 b. Bank Indonesia melakukan penolakan terhadap Penyetoran Uang
 atau Penarikan Uang antara lain apabila:

 1) Petugas …

 26

 1) petugas Bank atau Pihak Lain tidak dapat memperlihatkan
 tanda pengenal dan surat tugas atau surat penunjukan;

 2) Bank tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan
 rencana Penyetoran Uang atau Penarikan Uang dalam batas
 waktu yang telah ditetapkan;

 3) Bank melakukan penyetoran UTLE berupa Uang Cacat
 dan/atau Uang Rusak;

 4) Bank melakukan Penyetoran Uang atau Penarikan Uang tidak
 sesuai dengan jumlah minimal Uang yang dapat disetor atau
 ditarik;

 5) terdapat selisih jumlah pak pada waktu dilakukan penghitungan
 secara garis besar di loket setoran Bank Indonesia, dalam hal
 ini penolakan dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi
 yang terdapat selisih jumlah pak, dan atas penolakan tersebut
 dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran Uang;

 6) Uang yang disetorkan oleh Bank dalam kondisi tercampur
 dengan jenis pecahan yang berbeda, dalam hal ini penolakan
 dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang
 tercampur, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara
 Penolakan Setoran Uang;

 7) dalam Uang yang disetorkan oleh Bank ditemukan adanya
 Uang Rusak dan/atau Uang Cacat, dalam hal ini penolakan
 dilakukan terhadap jenis pecahan dan tahun emisi yang
 tercampur, dan atas penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara
 Penolakan Setoran Uang;

 8) Bank …

 27

 8) Bank melakukan Penyetoran Uang dengan pecahan yang tidak
 sesuai dengan rencana Penyetoran Uang, dalam hal ini
 penolakan dilakukan terhadap Penyetoran Uang untuk pecahan
 yang berbeda dengan rencana Penyetoran Uang, dan atas
 penolakan tersebut dibuatkan Berita Acara Penolakan Setoran
 Uang;

 9) Bank melakukan Penarikan Uang dengan pecahan yang tidak
 sesuai dengan rencana Penarikan Uang, dalam hal ini
 penolakan dilakukan terhadap Penarikan Uang untuk pecahan
 yang berbeda dengan rencana Penarikan Uang;

 10) Bank melakukan Penarikan Uang dengan jumlah nominal yang
 melampaui jumlah nominal dalam rencana Penarikan Uang,
 dalam hal ini penolakan dilakukan terhadap Penarikan Uang
 untuk kelebihan jumlah nominal dimaksud.

 c. Bank Indonesia meminta Bank untuk melakukan koreksi terhadap
 warkat Penyetoran Uang apabila dalam setorannya di loket setoran
 Bank Indonesia ditemukan Uang Palsu.

 d. Uang Palsu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak
 dikembalikan kepada Bank dan diproses lebih lanjut oleh Bank
 Indonesia sesuai ketentuan mengenai klarifikasi atas Uang yang
 diragukan keasliannya.

 VIII. LAIN-LAIN
 1. Bagi Bank yang mengalami kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa
 diatur sebagai berikut:
 a. Dengan persetujuan Bank Indonesia, Bank yang mengalami kondisi
 tertentu dan/atau keadaan memaksa dapat melakukan, antara lain:

 1) Penyetoran …

 28

 1) Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di luar waktu
 layanan kas di Bank Indonesia;

 2) Penyetoran Uang dan/atau Penarikan Uang di Bank Indonesia
 lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Hari Kerja;

 3) Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama dalam jangka
 waktu 3 (tiga) hari setelah Bank melakukan penyetoran ULE;

 4) Penarikan Uang dalam jenis pecahan yang sama pada Hari
 Kerja dimana Bank melakukan penyetoran ULE.

 b. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu, antara lain adalah dalam
 rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum, Penarikan Uang secara
 besar-besaran oleh nasabah (rush), penyetoran dana tunai terkait
 prefund.

 c. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah
 keadaan yang secara nyata menyebabkan proses Penyetoran Uang
 dan Penarikan Uang oleh Bank ke Bank Indonesia tidak dapat
 berjalan normal dan di luar kemampuan Bank dan/atau Bank
 Indonesia untuk mengatasinya yang antara lain disebabkan oleh
 bencana alam, huru-hara, pemberontakan, perang, atau
 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya,
 serta perubahan kebijakan Pemerintah.

 2. Permohonan untuk melakukan Penyetoran Uang dan/atau Penarikan
 Uang karena kondisi tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana
 dimaksud pada angka 1, harus disampaikan oleh Bank secara tertulis
 kepada Bank Indonesia.

 3. Dalam hal Bank Indonesia mengalami keadaan memaksa maka Bank
 dapat melakukan Penyetoran Uang ke Bank Indonesia dan/atau
 melakukan Penarikan Uang dari Bank Indonesia dengan mekanisme
 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

 IX. PENUTUP …

 29

 IX. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada

 tanggal 18 April 2011.
 Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank

 Indonesia Nomor 9/37/DPU tanggal 27 Desember 2007 tentang Penyetoran
 dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia dicabut
 dan dinyatakan tidak berlaku.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
 Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 MOKHAMMAD DAKHLAN
 DIREKTUR PENGEDARAN UANG

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 13/9/DPU|SE-BI/2011 </reg_id>
<reg_title> Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia </reg_title>
<set_date> 5 April 2011 </set_date>
<effective_date> 18 April 2011 </effective_date>
<replaced_reg> '9/37/DPU|SE-BI/2007' </replaced_reg>
<related_reg> '9/10/PBI/2007', '6/14/PBI/2004' </related_reg>
"
" No.5/ 7 /DPM
 Jakarta, 21 Maret 2003

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM
 DAN

 LEMBAGA KUSTODIAN
 DI INDONESIA

 Perihal : Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk
 Penatausahaan Surat Utang Negara

 Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan
 Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278),
 Bank Indonesia melaksanakan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara.
 Kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara tersebut termasuk pencatatan
 kepemilikan Surat Utang Negara yang dilakukan secara two tier system, yang
 terdiri dari Central Registry yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Sub-
 Registry yang ditunjuk Bank Indonesia. Central Registry melakukan pencatatan
 kepemilikan Surat Utang Negara atas nama Bank, Sub-Registry dan pihak lain
 yang disetujui Bank Indonesia untuk memiliki rekening surat berharga di Central
 Registry, sedangkan Sub-Registry melakukan pencatatan kepemilikan
 Utang Negara atas nama nasabah.

 Surat
 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank Indonesia

 berwenang menunjuk pihak lain dalam hal ini Sub-Registry, untuk mendukung
 kegiatan Central Registry dalam pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara.

 Sehubungan…

 Sehubungan dengan itu, maka perlu ditetapkan persyaratan dan tata cara bagi
 Bank atau lembaga kustodian untuk dapat ditunjuk menjadi Sub-Registry.

 I. Persyaratan Sub-Registry
 1. Bank dan lembaga kustodian yang berkedudukan di dalam wilayah
 hukum Indonesia.

 2. Bank dan lembaga kustodian yang tidak sedang dalam proses kepailitan
 di pengadilan.

 3. Memiliki izin kegiatan kustodian yang masih
 Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.

 berlaku
 dari Badan

 4. Telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam
 kegiatan pencatatan surat berharga, dan atau sekurang-kurangnya 3
 (tiga) tahun dalam

 kegiatan penyimpanan surat berharga sejak
 memperoleh izin kegiatan kustodian dari Bapepam.

 5. Memiliki jaringan usaha pencatatan ke luar negeri dan
 penyimpanan surat berharga ke luar negeri.

 atau

 6. Memiliki jaringan usaha pencatatan surat berharga secara on line di
 dalam negeri.

 7. Memiliki sistem pencatatan surat berharga tanpa warkat (scripless)
 secara book entry yang aman, akurat dan terpercaya yang sekurang-
 kurangnya dapat menatausahakan transaksi outright, repo, dan
 pengagunan.

 8. Pengurus tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan atau dalam
 Daftar Kredit Macet.

 9. Memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan kustodian
 dengan manajemen dan staf yang profesional di bidang pencatatan dan
 atau penyimpanan surat berharga.

 10. Bank…

 10. Bank sebagai penyelenggara Sub-Registry wajib memenuhi persyaratan
 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut
 KPMM berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

 11. Lembaga kustodian sebagai penyelenggara Sub-Registry wajib memiliki
 modal disetor sekurang-kurangnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
 lima miliar Rupiah).

 12. Surat berharga yang dicatat dan atau disimpan sekurang-kurangnya telah
 mencapai nilai nominal rata-rata Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun
 Rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir.

 II. Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai Sub-Registry
 1. Bank atau lembaga kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud dalam angka I dapat mengajukan permohonan sebagaimana
 contoh Lampiran 1, kepada :

 Bank Indonesia - Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
 Gedung B Lantai 12
 Jl. MH. Thamrin No. 2
 Jakarta 10010

 2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka
 1
 wajib

 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 a. fotokopi surat izin melakukan kegiatan kustodian dari Bapepam;
 b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau
 penyimpanan surat berharga secara on line di dalam negeri dan atau
 ke luar negeri;

 d. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai
 keamanan sistim pencatatan surat berharga secara scripless;

 e. riwayat…

 e. riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli
 di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga;

 f. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank, atau jumlah
 modal disetor untuk lembaga kustodian;

 g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan
 atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan

 h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
 publik.

 3. Bank Indonesia melakukan seleksi atas permohonan
 sebagaimana

 dimaksud dalam angka 1 dan memberitahukan penolakan atau
 persetujuan kepada masing-masing pemohon selambat-lambatnya 2
 (dua) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.

 III. Tugas Sub-Registry
 Dalam penatausahaan Surat Utang Negara, Bank dan lembaga kustodian
 yang ditunjuk sebagai Sub-Registry wajib melakukan

 hal-hal
 sebagai

 berikut :
 1. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Utang Negara
 atas nama nasabah secara terpisah dari aset Sub-Registry.

 2. Menyampaikan Konfirmasi Pencatatan Surat berharga (KPS) kepada
 nasabah.

 3. Melakukan pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Utang Negara
 pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik Surat Utang Negara
 sesuai pencatatan pada sistem book entry Sub-Registry.

 4. Menjamin kebenaran pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara atas
 nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo global Surat Utang Negara
 di Central Registry.

 5. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Utang
 Negara antara Sub-Registry dengan nasabah,

 dengan memeriksa

 kembali kebenaran pencatatan yang dilakukan atas nama nasabah yang
 bersangkutan…

 bersangkutan dan mengecek saldo global Surat Utang Negara yang
 tercatat di Central Registry.

 IV. Kewajiban Pelaporan Sub-Registry
 1. Bank atau lembaga kustodian yang ditunjuk sebagai Sub-Registry wajib
 membuat laporan antara lain sebagai berikut :
 a. Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Utang Negara atas nama
 nasabah individual sebagaimana contoh Lampiran 2.

 b. Laporan Harian dan Rekapitulasi Bulanan kegiatan setelmen
 transaksi Surat Utang Negara yang memuat perubahan pencatatan
 Surat Utang Negara nasabah individual di Sub-Registry
 sebagaimana contoh Lampiran 3.

 2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disampaikan
 selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal

 pencatatan

 perubahan kepemilikan untuk Laporan Harian dan selambat-lambatnya
 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan untuk
 Laporan Bulanan, yang ditujukan kepada :
 Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
 Gedung B Lantai 11
 Jl. MH. Thamrin No. 2
 Jakarta 10010

 V. Pengawasan
 1. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap Sub-Registry
 atas kegiatan yang terkait dengan penatausahaan Surat Utang Negara.

 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara
 langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha Sub-Registry,

 maupun…

 maupun tidak langsung melalui laporan yang diterima dan atau laporan
 lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

 VI. Pencabutan Penunjukan Sebagai Sub-Registry
 1. Penunjukan Bank atau lembaga kustodian sebagai Sub-Registry dapat
 dicabut oleh Bank Indonesia dalam kondisi sebagai berikut :
 a. Sub-Registry sudah tidak memenuhi
 dimaksud dalam angka I.

 persyaratan

 sebagaimana

 b. Sub-Registry melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal
 dan atau ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

 2. Dalam hal pencabutan penunjukan sebagai Sub-Registry baik bersifat
 sementara atau permanen, Bank Indonesia tidak berkewajiban untuk
 memberikan alasan-alasan pencabutan.
 Terhadap Sub-Registry yang telah ditunjuk Bank Indonesia sebelum

 berlakunya Surat Edaran ini, dinyatakan telah memperoleh penunjukan sebagai
 Sub-Registry sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur
 dalam Surat Edaran ini.

 Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank

 Indonesia No. 2/2/DPM tanggal 21 Januari 2000 perihal Persyaratan dan Tata
 Cara Penunjukan Sub-Registry untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah
 dinyatakan tidak berlaku.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak 21 Maret 2003.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA
 Ttd

 TARMIDEN SITORUS
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

 Lampiran Surat Edaran No. 5/ 7 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 1

 Kepada :
 Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
 cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
 Gedung B Lantai 12
 Jl. MH. Thamrin No. 2
 Jakarta 10010

 Perihal : Permohonan Sebagai Sub-Registry Surat Utang Negara
 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan

 menjadi Sub-Registry dalam penatausahaan Surat Utang Negara. Sesuai dengan
 persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ /DPM
 tanggal 21 Maret 2003, bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagai
 berikut :
 a. fotokopi surat izin melakukan kegiatan kustodian dari Bapepam;
 b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan surat
 berharga secara on line di dalam negeri dan atau ke luar negeri;

 d. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan
 sistim pencatatan surat berharga secara scripless;

 e. riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang
 pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga;

 f. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir atau modal disetor;
 g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan
 surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan

 h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-

 benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka
 kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.
 Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
 Jakarta,……………..

 Nama Perusahaan
 Tandatangan pejabat berwenang

 Lampiran Surat Edaran No. 5/ 7 /DPM tanggal 21 Maret 2003
 Lampiran 2
 LAPORAN BULANAN

 POSISI KEPEMILIKAN SURAT UTANG NEGARA
 PER AKHIR BULAN …………

 Nama Sub-Registry
 Nama
 Investor

 :

 Tanggal Posisi Laporan :
 No.

 Seri Surat
 Utang
 Negara

 Nilai
 Nominal
 (Rp miliar)
 I
 A
 Status Investor

 Bidang
 Usaha

 Investor
 Keterangan

 Keterangan :
 I = Indonesia / penduduk
 A = Asing / non penduduk
 Jenis Transaksi : Outright, Repo, Agunan

 Jakarta,……………………...
 Nama Sub-Registy dan

 Tanda tangan pejabat berwenang

 Lampiran Surat Edaran No. 5/ 7 /DPM tanggal 21 Maret
 Lampiran 3

 LAPORAN HARIAN / REKAPITULASI BULANAN
 SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA (SUN)

 Nama Sub-Registry
 Tanggal (Periode) Laporan

 :
 :

 Setelmen Transaksi Jual/Beli atas nama nasabah
 No.
 Seri SUN Jenis Transaksi *)
 Nama Nasabah
 Pembeli
 Penjual
 Nilai
 Nominal
 (Rp miliar)
 Nilai

 Transaksi
 (Rp miliar)

 Harga
 **)

 Status Investor ***)
 I
 A

 Pihak lawan transaksi
 ****)

 TOTAL
 Keterangan :

 *) Outright, Repo, Agunan, Hibah, Warisan, Pelunasan utang atau kewajiban
 **) Harga clean price (tidak termasuk accrued interest)
 ***) I = Indonesia / penduduk
 A = Asing / non penduduk

 ****) Tidak diisi dalam hal transaksi terjadi antar nasabah Sub-Registry sendiri (Bank, Sub-Registry lain dan pihak lain lainnya yang memiliki rekening surat berharga
 di Central Registry

 Jakarta,………………………..
 Nama Sub-Registry

 Tanda tangan pejabat berwenang

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 5/7/DPM|SE-BI/2003 </reg_id>
<reg_title> Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Sub-Registry Untuk Penatausahaan Surat Utang Negara </reg_title>
<set_date> 21 Maret 2003 </set_date>
<effective_date> 21 Maret 2003 </effective_date>
<replaced_reg> '2/2/DPM|SE-BI/2000' </replaced_reg>
<related_reg> '5/4/PBI/2003' </related_reg>
"
" No. 9/5/DPM
 Jakarta, 26 Maret 2007

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM DAN PIALANG

 Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/1/DPM
 Tanggal 3 Januari 2005 Perihal Pelaksanaan Transaksi Fine Tune
 Operation Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka

 Sehubungan dengan penyempurnaan penilaian underlying asset dalam

 pelaksanaan transaksi Fine Tune Operation, dipandang perlu untuk mengubah
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/1/DPM tanggal 3 Januari 2005 perihal
 Pelaksanaan Transaksi Fine Tune Operation Dalam Rangka Operasi Pasar
 Terbuka, sebagai berikut:
 1. Ketentuan butir III.B.4.d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 d. Harga perdagangan SUN yang digunakan dalam perhitungan Harga Repo
 SUN sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan dengan ketentuan
 sebagai berikut:
 1) Harga atas setiap seri SUN yang direpokan ditetapkan oleh Bank
 Indonesia.

 2) Harga SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung secara
 otomatis oleh sarana BI-SSSS berdasarkan harga rata-rata tertimbang
 transaksi perdagangan SUN sesuai serinya yang terjadi di pasar
 sekunder atau berdasarkan harga teoritis dalam hal seri SUN tidak
 memiliki data transaksi perdagangan di pasar sekunder.

 2. Semua ....

 2

 2. Semua penyebutan unit kerja Bagian Operasi Pasar Uang (OPU) dan Bagian
 Penyelesaian Transaksi Pasar Uang (PTPU) sebagaimana dimaksud dalam
 aturan pelaksanaan transaksi Fine Tune Operation dalam rangka Operasi
 Pasar Terbuka yang sudah ada sebelum Surat Edaran ini diberlakukan harus
 dibaca menjadi Biro Operasi Moneter (BOpM) dan Bagian Penyelesaian
 Transaksi Pengelolaan Moneter (PTPM).
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Maret 2007.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

 Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA

 EDDY SULAEMAN YUSUF
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 9/5/DPM|SE-BI/2007 </reg_id>
<reg_title> Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/1/DPM Tanggal 3 Januari 2005 Perihal Pelaksanaan Transaksi Fine Tune Operation Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka </reg_title>
<set_date> 26 Maret 2007 </set_date>
<effective_date> 26 Maret 2007 </effective_date>
<changed_reg> '7/1/DPM|SE-BI/2005' </changed_reg>
<related_reg> '7/1/DPM|SE-BI/2005' </related_reg>
"
" No.8/5/DPM
 Jakarta, 7 Februari 2006

 SURAT EDARAN
 Kepada

 SEMUA BANK UMUM DAN PIALANG
 DI INDONESIA

 Perihal : Transaksi Reverse Repo Surat Utang Negara Dengan Bank Indonesia
 Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka

 Dalam rangka pelaksanaan salah satu kegiatan Operasi Pasar Terbuka melalui
 kegiatan jual beli surat berharga dalam bentuk Surat Utang Negara secara Reverse
 Repo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002
 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4243) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank
 Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4533), dipandang perlu untuk menyusun ketentuan transaksi reverse
 repo Surat Utang Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka
 dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:
 I. KETENTUAN UMUM
 Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:
 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

 Undang …

 2

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha
 secara konvensional.

 2. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan
 perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai
 peserta lelang Surat Utang Negara di pasar perdana.

 3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut dengan OPT adalah kegiatan
 transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan
 pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.

 4. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang
 berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing
 yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik
 Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

 5. Peserta Lelang adalah Bank yang mengajukan penawaran untuk kepentingan
 sendiri, dan atau Pialang yang mengajukan penawaran untuk kepentingan
 Bank.

 6. Transaksi Pembelian SUN Secara Bersyarat (Reverse Repo) yang selanjutnya
 disebut RR-SUN adalah transaksi pembelian bersyarat SUN oleh Bank
 kepada Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali sesuai dengan
 harga dan jangka waktu yang disepakati.

 7. Reverse Repo Rate yang selanjutnya disebut RR-Rate adalah tingkat suku
 bunga yang dibayar Bank Indonesia atas transaksi pembelian SUN oleh Bank
 secara Reverse Repo.

 8. Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut
 dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar
 peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.

 9. Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya
 disebut dengan BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan

 penatausahaan …

 3

 penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan yang mengatur mengenai BI-SSSS.

 10. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan
 fungsi

 penatausahaan surat berharga untuk kepentingan Bank, Sub-Registry dan
 pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

 11. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antara Bank Indonesia dengan Bank
 pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

 12. Setelmen Surat Berharga adalah perpindahan Surat Berharga antara Bank
 Indonesia dengan Bank pemilik rekening Surat Berharga di Central Registry
 melalui sarana BI-SSSS.

 II. MEKANISME UMUM TRANSAKSI REVERSE REPO SUN

 1. Bank Indonesia melakukan transaksi RR-SUN dalam rangka kontraksi
 moneter dengan mekanisme lelang.

 2. Transaksi RR-SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan
 prinsip penjualan untuk dibeli kembali (sell and buyback) dengan pengaturan
 sebagai berikut:
 a. Pada saat RR-SUN ditransaksikan (first leg), Bank Indonesia
 memindahkan pencatatan kepemilikan SUN yang ditransaksikan ke
 rekening perdagangan surat berharga milik Bank pemenang lelang
 (transfer of ownership).

 b. Pada saat transaksi RR-SUN jatuh waktu (second leg), Bank sebagaimana
 dimaksud pada huruf a wajib menjual kembali SUN ke Bank Indonesia.

 c. Dalam hal Bank gagal menjual kembali SUN sebagaimana dimaksud pada
 huruf b maka SUN yang gagal dijual kembali oleh Bank diperlakukan
 sebagai transaksi pembelian secara outright (beli putus) oleh Bank.

 3. Harga SUN yang ditransaksikan ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan
 mempertimbangkan harga pasar yang wajar.

 4. Mekanisme …

 4

 4. Mekanisme lelang RR-SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat
 dilakukan melalui:
 a. Metode lelang harga tetap (fixed rate tender)
 Bank Indonesia menentukan RR-Rate untuk setiap jangka waktu
 transaksi; atau,

 b. Metode lelang harga beragam (variable rate tender)
 Bank mengajukan penawaran RR-Rate untuk setiap penawaran kuantitas
 dan jangka waktu transaksi, dengan kelipatan penawaran RR-Rate sebesar
 0,0625% (enam ratus dua puluh lima per sepuluh ribu).

 5. Jangka waktu transaksi
 a. Transaksi RR-SUN dapat berjangka waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga)
 bulan, yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung dari
 tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.

 b. Dalam hal tanggal jatuh waktu transaksi bertepatan dengan hari libur
 maka tanggal jatuh waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a
 ditetapkan pada hari kerja berikutnya.

 6. Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran lelang RR-SUN, kecuali Peserta
 Lelang yang sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk
 mengikuti kegiatan OPT, dan atau sanksi diberhentikan sementara (suspend)
 atau diberhentikan secara permanen (close) sebagai peserta BI-SSSS.

 7. Setelmen lelang RR-SUN dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
 lelang (one day settlement) melalui sarana BI-SSSS yang terhubung langsung
 dengan Sistem BI-RTGS.

 III. TATA ...

 5

 III. TATA CARA TRANSAKSI REVERSE REPO SUN
 A. Pelaksanaan Lelang
 1. Pelaksanaan lelang RR-SUN dilakukan pada setiap bulan. Apabila
 diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan lelang RR-SUN pada setiap
 minggu atau setiap dua minggu.

 2. Lelang RR-SUN dilaksanakan pada hari Rabu atau pada hari kerja lain
 yang ditetapkan.

 3. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) - Biro Operasi
 Moneter (BOpM) mengumumkan rencana lelang RR-SUN paling lambat
 pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang melalui sarana BI-
 SSSS dan atau Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dalam sarana Laporan
 Harian Bank Umum (LHBU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank
 Indonesia.

 4. Pengumuman rencana lelang RR-SUN sebagaimana dimaksud pada angka
 3 antara lain meliputi:
 a. Window time lelang;
 b. Target indikatif dan jangka waktu transaksi;
 c. Jenis, seri dan harga SUN sebagai underlying asset;
 d. Metode lelang;
 e. RR-Rate yang berlaku dalam hal lelang dilakukan dengan metode fixed
 rate tender;

 f. Tanggal setelmen.

 5. Dalam window time yang ditetapkan, Peserta Lelang mengajukan
 penawaran RR-SUN ke BOpM melalui sarana BI-SSSS antara lain
 meliputi penawaran kuantitas, RR-Rate dan seri SUN.

 6. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap Bank sebagai Peserta Lelang,
 baik secara langsung atau melalui Pialang, dengan nominal paling sedikit

 sebesar …

 6

 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan selebihnya dengan
 kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

 B. Penetapan hasil lelang
 1. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang RR-SUN segera setelah
 window time lelang RR-SUN ditutup.

 2. Hasil lelang RR-SUN yang dilaksanakan dengan metode fixed rate tender
 ditetapkan dengan cara:
 a. Penawaran kuantitas transaksi yang diajukan Peserta Lelang diterima
 seluruhnya; atau

 b. Perhitungan secara proporsional dengan pembulatan nominal terkecil
 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
 Contoh penerapan metode lelang fixed rate tender, penetapan pemenang
 lelang dan nilai setelmen dapat dilihat pada Lampiran-1.

 3. Hasil lelang RR-SUN yang dilaksanakan dengan metode variable rate
 tender ditetapkan dengan cara:
 a. Bank Indonesia menetapkan penawaran RR-Rate tertinggi yang dapat
 diterima.

 b. Kuantitas transaksi yang dimenangkan Bank dihitung sebagai berikut:
 1) dalam hal penawaran RR-Rate yang diajukan Bank lebih rendah
 dari RR-Rate yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 maka Bank yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran
 yang diajukan;

 2) dalam hal penawaran RR-Rate yang diajukan Bank sama dengan
 RR-Rate yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 maka Bank yang bersangkutan

 penawaran lelang yang diajukan atau
 perhitungan secara proporsional.

 dapat memperoleh seluruh
 sebagian berdasarkan

 Contoh …

 7

 Contoh penerapan metode lelang variable rate tender, penetapan
 pemenang lelang dan nilai setelmen dapat dilihat pada Lampiran-2.

 4. Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas hasil lelang RR-
 SUN dibandingkan dengan target indikatif atau membatalkan lelang RR-
 SUN.

 IV. TATA CARA SETELMEN REVERSE REPO SUN
 1. Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter
 (PTPM) melakukan setelmen

 lelang RR-SUN melalui

 BI-SSSS yang

 terhubung dengan Sistem BI-RTGS pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
 lelang (one day settlement) dengan mekanisme penyelesaian transaksi per
 transaksi (gross to gross).

 2. Setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 a. Setelmen hasil lelang RR-SUN (first leg) mencakup:
 1) Setelmen Dana dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank di
 Bank Indonesia sebesar hasil perkalian antara kuantitas transaksi yang
 dimenangkan Bank dengan harga SUN yang ditetapkan Bank
 Indonesia.

 2) Setelmen Surat Berharga dengan cara mengkredit rekening surat
 berharga milik Bank di Central Registry sebesar nilai nominal SUN
 yang dimenangkan Bank.

 3) Dalam hal SUN yang ditransaksikan memiliki pembayaran kupon
 dilakukan perhitungan sebagai berikut:
 a) Nilai Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1)
 ditambahkan dengan nilai accrued interest terhitung sejak tanggal
 pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal transaksi RR-
 SUN.

 b) Pembayaran …

 8

 b) Pembayaran kupon atas seri SUN yang ditransaksikan diterima oleh
 Bank pemenang lelang sesuai dengan unit SUN yang dimenangkan
 Bank. Contoh perhitungan kupon terlampir dalam Tabel 3 pada
 Lampiran-1.

 c) Nilai atas kupon sebagaimana dimaksud pada huruf b) mengurangi
 kewajiban Bank Indonesia dalam rangka pelunasan transaksi RR-
 SUN jatuh waktu (second leg) sejak tanggal pembayaran kupon.

 d) Dalam hal Setelmen Dana pada saat first leg dilakukan sebelum
 tanggal pemberitahuan pembayaran kupon sebagaimana
 diinformasikan melalui BI-SSSS (laporan ex-date) maka kupon
 diterima oleh Bank Indonesia dan tidak mengurangi nilai Setelmen
 Dana dalam rangka pelunasan transaksi RR-SUN jatuh waktu.

 4) Bank wajib menyediakan saldo rekening giro dalam Rupiah di Bank
 Indonesia yang mencukupi untuk Setelmen Dana.

 5) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro dalam Rupiah di
 Bank Indonesia yang mencukupi sampai dengan waktu cut off warning
 Sistem BI-RTGS maka sistem secara otomatis membatalkan transaksi
 dan Bank dikenakan sanksi OPT.

 b. Setelmen RR-SUN jatuh waktu (second leg) mencakup:
 1) Setelmen Dana dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank di
 Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen Dana first leg jatuh waktu
 setelah dikurangi kupon, apabila terdapat pembayaran kupon atas seri
 SUN yang ditransaksikan, ditambah dengan nilai RR-Rate.

 2) Setelmen Surat Berharga dengan cara mendebet rekening surat
 berharga milik Bank di Central Registry sebesar nilai nominal SUN
 yang ditransaksikan pada saat first leg.

 3) Bank …

 9

 3) Bank wajib menyediakan seri SUN yang mencukupi dalam saldo
 rekening surat berharga di Central Registry untuk Setelmen Surat
 Berharga.

 4) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening surat berharga yang
 mencukupi sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS maka
 sistem secara otomatis membatalkan setelmen RR-SUN jatuh waktu
 dan Bank dikenakan sanksi OPT.

 5) Atas kegagalan setelmen RR-SUN jatuh waktu sebagaimana dimaksud
 pada angka 4), Bank tidak menerima RR-Rate dan seri SUN yang
 ditransaksikan diberlakukan sebagai transaksi pembelian secara lepas
 (outright buying) oleh Bank terhitung sejak tanggal RR-SUN jatuh
 waktu.

 6) Dalam rangka transaksi outright sebagaimana dimaksud pada angka 5),
 Bank Indonesia memperhitungkan harga pasar yang wajar pada
 tanggal second leg dan accrued interest terhitung sejak tanggal
 transaksi RR-SUN (first leg) sampai dengan tanggal RR-SUN jatuh
 waktu (second leg) apabila SUN dimaksud memiliki kupon.

 7) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dibebankan
 pada rekening giro Rupiah milik Bank di Bank Indonesia.

 V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
 1. Dalam hal terdapat ketidakcukupan dana sebagaimana dimaksud pada butir
 IV.2.a.5) atau ketidakcukupan seri SUN sebagaimana dimaksud pada butir
 IV.2.b.4), Bank dikenakan sanksi OPT berupa:
 a. Teguran tertulis dengan tembusan kepada:
 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan
 kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank
 Indonesia (KPBI); atau

 2) Tim …

 10

 2) Tim Pengawas Bank - Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam
 hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah
 kerja KBI, dan

 b. Kewajiban membayar sebesar 10/00 (satu per seribu) dari nominal transaksi
 yang dibatalkan atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
 Rupiah); dan

 c. Pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima)
 hari kerja dalam hal Bank dikenakan sanksi teguran tertulis dan sanksi
 kewajiban membayar untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam)
 bulan karena pembatalan transaksi kegiatan OPT.

 2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.
 dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan
 OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari
 kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

 3. Sistem BI-SSSS akan menghitung secara otomatis besarnya sanksi kewajiban
 membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dan membebankannya
 melalui rekening giro Rupiah milik Bank yang bersangkutan di Bank
 Indonesia melalui Sistem BI-RTGS pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya
 pembatalan transaksi.
 Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Februari 2006.5.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini

 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 BUDI MULYA
 DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 8/5/DPM|SE-BI/2006 </reg_id>
<reg_title> Transaksi Reverse Repo Surat Utang Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka </reg_title>
<set_date> 7 Februari 2006 </set_date>
<effective_date> 7 Februari 2006 </effective_date>
<related_reg> '7/30/PBI/2005', '4/9/PBI/2002' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi V', 'Romawi IV Angka 2 Huruf a Butir 5)', 'Romawi IV Angka 2 Huruf b Butir 4)' </penalty_list>
"
" No. 17/26/DSta
 Jakarta, 15 Oktober 2015
 S U R A T E D A R A N
 Kepada

 SEMUA LEMBAGA BUKAN BANK
 DI INDONESIA

 Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar
 Negeri

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor

 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan
 Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan
 Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5654) dan dalam rangka meningkatkan kualitas statistik
 Lalu Lintas Devisa, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai
 pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa lembaga bukan bank selain Utang
 Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

 I. UMUM
 Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
 1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu
 lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
 mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

 2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan
 sistem nilai tukar.

 3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah
 aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam Valuta Asing
 maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk kas Valuta Asing,

 simpanan ...

 2

 simpanan, piutang dagang atau usaha, surat berharga, dan
 penyertaan modal.

 4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN
 adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam Valuta
 Asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk Utang Luar
 Negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk.

 5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang
 Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau
 Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan Prinsip
 Syariah.

 6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
 keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
 memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

 7. Lembaga Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LBB adalah
 lembaga selain bank yang berstatus Penduduk.

 8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LBB yang
 menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara keuangan
 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
 berlaku.

 9. Laporan kegiatan LLD selain ULN yang selanjutnya disebut
 Laporan adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan
 perpindahan AFLN dan/atau KFLN selain ULN antara Penduduk
 dan bukan Penduduk termasuk perpindahan AFLN dan/atau KFLN
 selain ULN antar Penduduk.

 10. Pelapor LLD adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik
 untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.

 11. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data
 tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan yang
 akan dilaporkan pada bulan berikutnya.

 12. Batas Waktu Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat
 BWPL adalah tanggal paling lama disampaikannya Laporan.

 13. Batas ...

 3

 13. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya
 disingkat BWPKL adalah tanggal paling lama disampaikannya
 koreksi Laporan.

 14. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan yang selanjutnya
 disingkat MKPL adalah periode waktu Pelapor LLD dinyatakan
 terlambat menyampaikan Laporan.

 15. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
 16. Jam Kerja adalah jam kerja kantor Bank Indonesia setempat
 sesuai dengan kedudukan Pelapor LLD.

 II. PELAPOR LLD
 A. Pelapor LLD meliputi LBB sebagai berikut:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah yang memiliki ULN;
 3.

 lembaga keuangan bukan Bank;
 4. perusahaan publik;

 5. perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak
 dan gas;

 6. perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor
 barang;

 7. perusahaan yang bergerak di sektor jasa;
 8. perusahaan penanaman modal asing;
 9. badan usaha milik swasta yang memiliki ULN;
 10. badan lainnya yang memiliki ULN; atau
 11. Selain LBB sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai
 dengan angka 10 yang memiliki total aset atau omset
 penjualan bruto selama 1 (satu) tahun, jumlah yang lebih
 dahulu dicapai, paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus
 miliar rupiah).

 B. Total aset atau omset sebagaimana dimaksud pada butir A.11
 didasarkan pada laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

 C. Dalam ...

 4

 C. Dalam hal laporan keuangan terakhir yang telah diaudit
 sebagaimana dimaksud pada huruf B belum tersedia maka yang
 digunakan adalah laporan keuangan terakhir yang belum diaudit.

 D. Pelapor LLD wajib menyampaikan Laporan berdasarkan laporan
 keuangan dan pembukuan seperti neraca dan laba rugi serta off
 balance sheet Pelapor LLD.

 E. Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada butir A.11 yang
 mengalami penurunan total aset atau omset penjualan bruto
 selama 1 (satu) tahun sehingga menjadi kurang dari
 Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tetap wajib
 menyampaikan Laporan sepanjang masih melakukan kegiatan LLD
 selain ULN.

 F. LBB yang tidak melakukan kegiatan LLD selain ULN harus
 menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kegiatan LLD
 selain ULN bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran I
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini disertai laporan keuangan LBB.

 G. LBB sebagaimana dimaksud pada butir A.11 yang memiliki total
 aset dan total omset penjualan bruto selama 1 (satu) tahun di
 bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
 menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Memenuhi Batasan Aset
 dan Omset bermeterai cukup sebagaimana format pada Lampiran
 II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini disertai laporan keuangan LBB.

 III. PROFIL ...

 5

 III. PROFIL PELAPOR LLD, JENIS LAPORAN, KOREKSI LAPORAN,
 DAN FORMAT PELAPORAN

 A. PROFIL PELAPOR LLD

 1. Pelapor LLD yang baru pertama kali menyampaikan Laporan
 harus menyampaikan surat permohonan sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran III dan melengkapi data profil
 Pelapor LLD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV, yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Bank Indonesia ini.

 2. Profil Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1
 meliputi informasi mengenai identitas Pelapor LLD yang
 terdiri atas:

 a. Informasi Umum Pelapor LLD
 Informasi yang disampaikan mencakup antara lain nama
 Pelapor LLD, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 penanggung jawab pelaporan, dan lokasi usaha Pelapor
 LLD.

 b. Informasi Keuangan
 Informasi yang disampaikan mencakup antara lain total
 ekuitas, aktiva lancar, dan kewajiban lancar.

 3. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
 pada angka 1, Bank Indonesia akan memberitahukan
 kepada Pelapor mengenai sandi, username dan password.

 B. JENIS LAPORAN

 1. Laporan yang wajib disampaikan oleh Pelapor LLD kepada
 Bank Indonesia terdiri atas:

 a. Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan
 transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan
 Penduduk.
 Laporan meliputi seluruh transaksi penjualan dan/atau
 pembelian barang dan/atau jasa dengan bukan
 Penduduk, perolehan dan/atau pemberian hibah
 dari/kepada bukan Penduduk, serta transaksi lainnya

 dengan ...

 6

 dengan bukan Penduduk, sebagaimana tercatat pada
 laporan keuangan dan pembukuan Pelapor LLD.

 b. Laporan posisi dan perubahan AFLN
 Laporan meliputi posisi dan perubahan yaitu
 penambahan atau pengurangan dari seluruh aktiva yang
 merupakan klaim terhadap bukan Penduduk
 sebagaimana tercatat pada laporan keuangan dan
 pembukuan Pelapor LLD yang meliputi:
 1) rekening giro di bank luar negeri;
 2) piutang dagang atau usaha kepada bukan Penduduk;
 3) surat berharga yang diterbitkan oleh bukan
 Penduduk yang tidak disimpan pada kustodian
 dalam negeri, termasuk surat berharga yang
 diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dimiliki oleh
 Pelapor LLD yang menyelenggarakan kegiatan usaha
 sebagai kustodian;

 4) penyertaan pada bukan Penduduk, antara lain
 penyertaan modal, tagihan dividen, dan laba ditahan;

 5) tanah dan/atau bangunan di luar negeri;
 6) aset lainnya pada bukan Penduduk antara lain kas
 dalam valuta asing, simpanan lainnya, pinjaman
 yang diberikan, pembayaran di muka, dan tagihan
 lainnya;

 7) tagihan derivatif pada bukan Penduduk.
 Termasuk di dalam pelaporan posisi dan perubahan
 AFLN adalah kegiatan yang mengakibatkan nilai AFLN
 menjadi negatif.

 c.

 Laporan posisi dan perubahan ekuitas dari bukan
 Penduduk dan kewajiban lain yang terkait.
 Laporan meliputi posisi dan penambahan atau
 pengurangan ekuitas dari bukan Penduduk dan
 kewajiban terkait antara lain modal disetor dari bukan

 Penduduk ...

 7

 Penduduk, kewajiban dividen kepada bukan Penduduk,
 dan laba ditahan dari bukan Penduduk sebagaimana
 tercatat pada laporan keuangan dan pembukuan Pelapor
 LLD.

 d.

 Laporan posisi dan perubahan kewajiban derivatif luar
 negeri.
 Laporan meliputi posisi dan penambahan atau
 pengurangan kewajiban derivatif kepada bukan
 Penduduk sebagaimana tercatat pada laporan keuangan
 dan pembukuan Pelapor LLD.

 e.

 Laporan posisi komitmen dan kontinjensi luar negeri.
 Laporan meliputi posisi yang menjadi tagihan dan/atau
 kewajiban komitmen dan/atau kontinjensi kepada
 bukan Penduduk yang tercatat pada off-balance sheet
 Pelapor LLD antara lain posisi pembelian dan/atau
 penjualan derivatif yang masih berjalan, garansi yang
 diterima dan/atau diberikan, dan fasilitas pinjaman
 kepada bukan Penduduk yang belum ditarik.

 f.

 Laporan posisi surat berharga milik Nasabah kustodian.
 Laporan meliputi posisi surat berharga Penduduk yang
 dimiliki bukan Penduduk dan/atau surat berharga
 bukan Penduduk yang dimiliki Penduduk yang tercatat
 pada Pelapor LLD yang menyelenggarakan kegiatan
 usaha sebagai kustodian, beserta hasil investasi yang
 diakui pada PL seperti bunga dan dividen.

 2. Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pelapor LLD
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan
 kegiatan LLD selain ULN yang dilakukan oleh Pelapor LLD.

 C. KOREKSI LAPORAN

 1. Dalam hal terdapat kesalahan Laporan yang telah
 disampaikan oleh Pelapor LLD kepada Bank Indonesia,
 Pelapor LLD harus menyampaikan koreksi atas kesalahan
 Laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

 2. Koreksi ...

 8

 2. Koreksi terhadap Laporan disampaikan secara lengkap untuk
 setiap jenis Laporan yang dikoreksi.
 Contoh:
 Perusahaan pembiayaan telah menyampaikan Laporan
 penyertaan pada bukan Penduduk sebanyak 4 (empat) baris
 (record), namun terdapat kesalahan pengisian sandi negara
 anak perusahaan (investee) pada baris ke-2 Laporan.
 Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pembiayaan wajib
 menyampaikan kembali Laporan penyertaan pada bukan
 Penduduk sebanyak 4 (empat) baris (record) dengan sandi
 negara investee yang telah dikoreksi pada baris ke-2 Laporan.

 3. Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang
 terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan Laporan
 pengganti atas Laporan yang diterima sebelumnya.

 D. FORMAT PELAPORAN

 1. Format Laporan diatur dalam pedoman pelaporan
 sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

 2. Masing-masing Laporan terdiri dari 1 (satu) atau beberapa
 baris (record) dan masing-masing baris memuat kolom (field)
 keterangan dan data yang harus dilaporkan seperti sandi
 transaksi dan sandi mitra transaksi.

 Contoh:
 Laporan transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi
 lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk memiliki 6
 (enam) kolom (field) yaitu kolom tujuan transaksi, negara
 mitra, hubungan keuangan, jenis valuta, nilai transaksi, dan
 nomor referensi. Apabila dalam 1 (satu) PL Pelapor LLD
 melakukan transaksi ekspor sebanyak 3 (tiga) kali maka
 Pelapor LLD dapat menyampaikan Laporan transaksi
 perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara
 Penduduk dan bukan Penduduk dalam 3 (tiga) baris (record).

 IV. PENYAMPAIAN ...

 9

 IV. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN
 A. TATA CARA PELAPORAN
 1. Tata cara pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi
 Pelaporan sebagaimana terdapat dalam website pelaporan di
 Bank Indonesia.

 2. Pelapor LLD melaporkan seluruh kegiatan LLD selain ULN
 yang dilakukan selama PL.

 3. Apabila dalam suatu PL tertentu Pelapor LLD tidak
 melakukan kegiatan LLD selain ULN, Pelapor LLD tetap harus
 menyampaikan laporan dengan baris (record) dikosongkan
 sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk
 Teknis Aplikasi Pelaporan yang terdapat dalam website
 pelaporan di Bank Indonesia.

 4. Apabila Pelapor LLD tidak lagi melakukan kegiatan LLD selain
 ULN, Pelapor LLD harus menyampaikan Surat Pernyataan
 Tidak Lagi Melakukan Kegiatan LLD Selain ULN bermeterai
 cukup sebagaimana format pada Lampiran VI yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank
 Indonesia ini disertai laporan keuangan Pelapor LLD.

 5. Dalam hal Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada angka 4
 melakukan kegiatan LLD selain ULN kembali, Pelapor LLD
 wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada
 butir III.B.

 6. Bagi Pelapor LLD yang memiliki 1 (satu) atau lebih kantor
 cabang, Laporan yang disampaikan merupakan Laporan
 gabungan dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang di
 Indonesia.
 Contoh:
 Perusahaan perkebunan karet PT X yang berkantor pusat di
 Medan memiliki 2 (dua) kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan
 Bandar Lampung. PT X menyampaikan 1 (satu) Laporan yang
 merupakan gabungan dari kegiatan yang mempengaruhi
 AFLN dan ekuitas dari bukan Penduduk yang dilakukan

 kantor ...

 10

 kantor pusat Medan, kantor cabang Pekanbaru, dan kantor
 cabang Bandar Lampung.

 7. Bagi Pelapor LLD yang tergabung dalam 1 (satu) grup
 perusahaan, Laporan disampaikan oleh Pelapor LLD secara
 terpisah dari Laporan induk perusahaan.
 Contoh:
 Perusahaan pertambangan PT Y merupakan induk
 perusahaan (holding company) yang memiliki 3 (tiga) anak
 perusahaan yakni PT A, PT B, dan PT C. Laporan disampaikan
 secara terpisah oleh induk perusahaan dan masing-masing
 anak perusahaan.

 8. Dalam hal kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor LLD
 adalah untuk kepentingan Nasabah atau pihak lain, Pelapor
 LLD dapat meminta keterangan dan data kepada Nasabah
 atau pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang
 dilakukan.

 9. Nasabah atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka
 8 wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan
 LLD yang diminta oleh Pelapor LLD.

 B. MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

 1. Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan kepada
 Bank Indonesia secara online dengan menggunakan media
 internet pada website pelaporan di Bank Indonesia dengan
 alamat https://www.bi.go.id/lkpbuv2.

 2. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian
 Laporan dan/atau koreksi Laporan, Bank Indonesia akan
 menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat
 atau media lainnya.

 3.

 Dalam hal pada hari terakhir penyampaian Laporan
 dan/atau koreksi Laporan terjadi gangguan teknis di Bank
 Indonesia yang mengakibatkan Pelapor LLD tidak dapat
 menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara

 online ...

 11

 online maka Laporan dan/atau koreksi Laporan dapat
 disampaikan secara offline kepada Bank Indonesia pada Hari
 berikutnya dengan menggunakan media antara lain e-mail
 attachment, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media
 perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan pada
 Jam Kerja.

 C. PERIODE LAPORAN

 1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.B
 disampaikan secara berkala setiap bulan.

 2. Laporan mencakup data kegiatan LLD selain ULN yang
 dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan
 dan/atau data posisi Laporan akhir bulan.

 D. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU BATAS
 WAKTU PENYAMPAIAN KOREKSI LAPORAN

 1. Batas Waktu Penyampaian Laporan
 Laporan disampaikan sebagai berikut:
 a. Laporan wajib disampaikan secara online paling lambat
 tanggal 15.

 b. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a jatuh pada hari Sabtu, Minggu,
 hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh
 Bank Indonesia, BWPL jatuh pada Hari berikutnya.

 c. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada
 hari terakhir penyampaian Laporan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a sehingga Pelapor LLD tidak dapat
 menyampaikan Laporan secara

 online, Laporan

 disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 1) online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 2) offline kepada Bank Indonesia selama Jam Kerja jika
 gangguan teknis belum dapat diatasi.

 Contoh: ...

 12

 Contoh:
 Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari
 Rabu tanggal 15 Juni 2016. Laporan wajib disampaikan
 paling lambat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016
 secara online. Apabila gangguan teknis masih
 berlangsung pada tanggal 16 Juni 2016, Laporan wajib
 disampaikan oleh Pelapor LLD pada hari tersebut secara
 offline dalam Jam Kerja.

 d. Laporan secara online atau offline dinyatakan diterima oleh
 Bank Indonesia apabila softcopy seluruh Laporan berhasil
 di-upload dan lolos verifikasi yang dibuktikan dengan
 adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia atau
 bukti tanda terima.

 e. Dalam hal Pelapor LLD menyampaikan Laporan secara
 offline menggunakan e-mail, Pelapor LLD dapat melakukan
 konfirmasi melalui telepon kepada petugas di Bank
 Indonesia untuk memastikan bahwa e-mail yang berisi
 softcopy Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

 2. Batas Waktu Penyampaian Koreksi Laporan
 Koreksi terhadap Laporan disampaikan sebagai berikut:
 a. Koreksi Laporan secara online harus disampaikan paling
 lambat tanggal 20.
 Contoh:
 Perusahaan Sekuritas melaporkan kepemilikan deposito
 pada bank di Singapura untuk PL Juni 2016 pada
 tanggal 6 Juli 2016. Berdasarkan konfirmasi Bank
 Indonesia, selain memiliki deposito, perusahaan juga
 memiliki simpanan (pooling account) pada grup
 perusahaan di Hong Kong yang belum dilaporkan.
 Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Juli
 2016 perusahaan menyampaikan koreksi Laporan aset
 lainnya pada bukan Penduduk. Selanjutnya karena
 terdapat kesalahan pada pengisian jangka waktu

 simpanan ...

 13

 simpanan (pooling account), pada tanggal 18 Juli 2016
 perusahaan mengirimkan kembali koreksi Laporan
 tersebut.

 b. Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan
 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti
 bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BWPKL
 adalah pada Hari berikutnya.

 c. Apabila terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada
 hari terakhir penyampaian koreksi Laporan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a sehingga Pelapor LLD tidak dapat
 menyampaikan koreksi Laporan secara online, koreksi
 Laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 1) online jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 2) offline dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum
 dapat diatasi.

 Contoh:
 Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari
 Selasa tanggal 20 September 2016. Laporan wajib
 disampaikan oleh Pelapor LLD di Provinsi Jawa Barat
 paling lambat pada hari Rabu tanggal 21 September
 2016 secara online. Apabila gangguan teknis masih
 berlangsung pada tanggal 21 September 2016, pelaporan
 wajib dilakukan oleh Pelapor LLD di Provinsi Jawa Barat
 pada tanggal tersebut secara offline dalam Jam Kerja.

 d. Koreksi Laporan secara online atau offline dinyatakan
 diterima oleh Bank Indonesia apabila softcopy seluruh
 koreksi Laporan berhasil di-upload dan lolos verifikasi
 yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem
 Bank Indonesia atau bukti tanda terima.

 e. Dalam hal Pelapor LLD menyampaikan koreksi Laporan
 secara offline menggunakan e-mail, Pelapor LLD dapat
 melakukan konfirmasi melalui telepon kepada petugas di
 Bank Indonesia untuk memastikan bahwa e-mail yang

 berisi ...

 14

 berisi softcopy koreksi Laporan telah diterima oleh Bank
 Indonesia.

 E. MASA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN

 1. MKPL adalah masa setelah berakhirnya BWPL sebagaimana
 dimaksud pada butir D.1 sampai dengan akhir bulan.

 2. Apabila batas akhir MKPL jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari
 libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank
 Indonesia maka batas akhir MKPL tidak berubah.

 Contoh:
 Batas akhir MKPL untuk Pelapor LLD di Provinsi Lampung
 untuk Laporan PL Juni 2016 adalah hari Sabtu tanggal 30
 Juli 2016.

 3. Apabila pada batas akhir MKPL terjadi gangguan teknis di
 Bank Indonesia maka batas akhir MKPL berubah menjadi
 pada Hari berikutnya, jika gangguan teknis belum dapat
 diatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB.
 Contoh:
 Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Rabu
 tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan pukul 17.00 WIB,
 maka MKPL untuk Pelapor LLD di Provinsi Sumatera Utara
 untuk PL Juli 2016 berakhir pada hari Kamis tanggal 1
 September 2016.

 4. Dalam hal batas akhir MKPL berubah menjadi pada Hari
 berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka
 penyampaian Laporan dilakukan secara offline dalam Jam
 Kerja.
 Contoh:
 Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam contoh angka 3 maka
 penyampaian Laporan PL Juli 2016 dilakukan secara offline
 hari Kamis tanggal 1 September 2016 dalam Jam Kerja.

 F. TIDAK ...

 15

 F. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

 1. Pelapor LLD dinyatakan tidak menyampaikan Laporan apabila
 sampai dengan batas akhir MKPL sebagaimana dimaksud
 pada huruf E, Bank Indonesia belum menerima Laporan dari
 Pelapor LLD.

 2. Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap harus
 menyampaikan Laporan secara offline.

 G. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

 1. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap
 kebenaran Laporan dan/atau koreksi Laporan Pelapor LLD.

 2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat
 dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

 3. Bank Indonesia dapat meminta informasi, bukti pembukuan,
 catatan, dan/atau dokumen lain yang dilakukan melalui surat
 permintaan.

 4. Pelapor LLD harus menyampaikan informasi, bukti
 pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang diminta
 oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3
 secara tertulis paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal
 surat permintaan.

 5. Dalam hal Pelapor LLD tidak menindaklanjuti surat
 permintaan dengan penyampaian bukti sesuai jangka waktu
 sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka Laporan yang
 disampaikan Pelapor LLD kepada Bank Indonesia dinyatakan
 tidak benar.

 H. PERUBAHAN ALAMAT PELAPOR LLD

 1. Dalam hal Pelapor LLD pindah alamat dari wilayah kerja
 Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) ke wilayah kerja Kantor
 Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) atau sebaliknya, Pelapor
 LLD harus terlebih dahulu menyampaikan surat
 pemberitahuan ke KPBI dengan tembusan kepada KPwBI
 yang akan dituju atau ke KPwBI dengan tembusan kepada

 KPBI ...

 16

 KPBI.

 2. Dalam hal Pelapor LLD pindah alamat dari satu wilayah
 kerja KPwBI ke wilayah kerja KPwBI lainnya, Pelapor LLD
 harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan
 ke KPwBI yang sebelumnya menerima Laporan dari Pelapor
 LLD dengan tembusan kepada KPBI dan KPwBI yang akan
 dituju.

 3. Dalam hal Pelapor LLD pindah alamat namun tetap dalam
 wilayah kerja KPBI atau KPwBI yang sama, Pelapor LLD
 harus terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat
 tersebut ke KPBI atau KPwBI setempat.

 V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
 A. LAPORAN TIDAK BENAR
 1. Pelapor LLD yang menyampaikan Laporan tidak benar
 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris
 (record) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

 2. Yang dimaksud dengan setiap baris (record) yang tidak benar
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jika pada baris
 (record) yang bersangkutan terdapat satu atau lebih kolom
 (field) yang diisi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat.
 Contoh 1:
 Dalam rangka impor, perusahaan C di Indonesia
 menggunakan sarana transportasi laut milik Perusahaan
 Australia dengan biaya senilai AUD100,000.00.
 Perusahaan C menyampaikan laporan transaksi perdagangan
 barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan
 bukan Penduduk meliputi sandi jenis transaksi (102501T-
 Jasa penunjang transportasi laut), sandi negara mitra
 transaksi (AU), sandi hubungan keuangan (41), jenis valuta
 (USD), dan nilai transaksi (100000).

 Sandi ...

 17

 Mitra
 Sandi

 Transaksi Negara
 (1)

 (2)

 Hub.
 Keu.

 (3)
 102501T AU 41
 Jenis

 Valuta
 (4)

 Nilai
 (5)
 USD 100000
 Ref

 (6)
 1

 Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian
 yaitu:
 a. sandi jenis transaksi yang diisi 102501T (Jasa penunjang
 transportasi laut) seharusnya 202201T (Jasa transportasi
 barang dalam rangka ekspor dan impor menggunakan
 transportasi laut),

 b. jenis valuta yang diisi USD seharusnya AUD.
 Sandi

 Mitra
 Jenis

 Transaksi Negara
 (1)

 (2)

 Hub.
 Keu.

 (3)
 202201T AU 41
 Valuta
 (4)
 Nilai
 (5)
 AUD 100000
 Ref

 (6)
 1

 Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu)
 baris (record) transaksi dan dikenai sanksi administratif
 berupa denda sebesar Rp50.000,00 untuk kesalahan tersebut.
 Contoh 2:
 Perusahaan Y di Indonesia membayar pembelian barang dari
 Perusahaan X di India (IN) yang merupakan afiliasi pemegang
 saham non Special Purpose Vehicle (SPV). Pembayaran
 dilakukan melalui rekening giro perusahaan Y pada bank di
 Singapura (SG) sebesar USD200,000.00 ke rekening
 perusahaan X pada bank di India. Rekening giro perusahaan
 menggunakan valuta USD dengan posisi awal rekening giro
 pada bulan tersebut adalah USD2,000,000.00. Disamping itu,
 perusahaan Y menambah saldo rekening giro di Singapura
 dari rekeningnya di bank dalam negeri sebesar USD50,000.00.
 Perusahaan Y menyampaikan Laporan sebagai berikut:

 a. Laporan ...

 18

 a. Laporan rekening giro di luar negeri berupa negara
 domisili (SG), jenis valuta (SGD), posisi awal (2000000),
 dan posisi akhir (1850000).
 Sandi

 Rekening
 Giro

 (1)
 Jenis
 Negara

 Valuta Domisili
 (2)

 (3)

 Posisi
 Awal

 (4)
 21111 SGD SG 2000000
 Posisi Akhir
 (5)
 1850000

 b. Transaksi Laporan rekening giro di luar negeri, berupa:
 1) Sandi transaksi pembelian barang di dalam negeri
 (209900T), sandi negara mitra transaksi (ID), sandi
 hubungan keuangan (12), dan nilai transaksi (200000).

 2) Sandi transaksi bertambahnya rekening giro atas
 beban simpanan di bank domestik (125700T), sandi
 negara mitra transaksi (ID), sandi hubungan keuangan
 (41), dan nilai transaksi (50000).
 Mitra

 Sandi

 Transaksi
 (6)

 Tanggal

 Transaksi Negara
 (7)

 (8)
 Negara

 Hub.
 Keu.

 (8)
 209900T 15062016 IN 12
 125700T 15062016 ID 4I

 Penerima/
 Pembayar

 (9)
 IN

 Nilai

 Debet Kredit
 (10)

 (10)
 200000
 ID 50000

 Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian
 yaitu:
 a. Jenis valuta pada Laporan rekening giro yang diisi SGD
 seharusnya USD.
 Sandi

 Rekening
 Giro

 (1)
 Jenis
 Negara

 Valuta Domisili
 (2)

 (3)

 Posisi
 Awal

 (4)

 Posisi
 Akhir

 (5)
 21111 USD SG 2000000 1850000

 b. Transaksi ...

 19

 b. Transaksi pembelian barang pada Laporan rekening giro:
 1) Sandi transaksi yang diisi 209900T (Pembelian barang
 di dalam wilayah Indonesia), seharusnya 201200T
 (Pembelian barang dari luar wilayah Indonesia – impor
 barang, f.o.b. (free on board)).

 2) Negara mitra transaksi yang diisi ID seharusnya IN.
 3) Negara Penerima/Pembayar yang diisi ID seharusnya
 IN.

 Sandi

 Transaksi
 (6)

 Tanggal
 (8)
 Mitra

 Transaksi Negara
 (7)

 Hub.
 Keu.

 (8)
 201200T 15062016 IN 12
 125700T 15062016 ID 4I
 Negara

 Penerima/
 Pembayar

 (9)
 IN

 Nilai

 Debet Kredit
 (10)

 (10)
 200000
 ID 50000

 Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu)
 baris (record) transaksi. Perusahaan Y dikenai sanksi
 administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 untuk 1
 (satu) kesalahan tersebut.
 Contoh 3:
 Perusahaan D di Indonesia melakukan ekspor dengan jangka
 waktu pembayaran 16 (enam belas) bulan kepada perusahaan
 E yang merupakan perusahaan satu grup di Thailand senilai
 USD100,000.00. Kegiatan tersebut menyebabkan posisi
 piutang berjangka waktu 16 bulan kepada buyer tersebut
 menjadi USD925,000.00 dari posisi sebelumnya
 USD825,000.00.
 Perusahaan D menyampaikan Laporan sebagai berikut:
 a. Posisi piutang dagang atau usaha dengan jangka waktu (2),
 negara mitra (TH), sektor institusi (9500), hubungan
 keuangan (31), jenis valuta (USD), dan nilai posisi akhir
 (900000).

 Jangka ...

 20

 Jangka
 Waktu

 (1)
 2

 Negara
 (2)

 Sektor

 Institusi
 (3)

 Hub.
 Keu.

 (4)

 Jenis

 Valuta
 (5)

 TH 9500 31 USD

 No.
 Peb

 (6)

 Posisi
 Awal

 (7)

 Posisi
 Akhir

 (8)
 825000 900000

 b. Transaksi piutang dagang atau usaha kepada bukan
 Penduduk dengan nilai debit (75000).

 Sandi

 Transaksi
 (9)

 Ket
 (10)

 140001A -

 Cara Penerimaan
 Pembayaran
 (11)

 RLN
 Tanggal

 Transaksi
 (12)

 Nilai

 Debet Kredit
 (13)

 (13)
 30062016 75000

 Jangka
 Waktu

 (1)
 1

 Berdasarkan contoh tersebut terdapat kesalahan pengisian
 yaitu:
 a. Jangka waktu piutang dagang atau usaha kepada bukan
 Penduduk yang diisi (2) seharusnya (1), serta nilai posisi
 saldo akhir yang diisi (900000) seharusnya (925000).
 Jenis

 Negara
 (2)

 Sektor
 Inst.

 (3)

 Hub.
 Keu.

 (4)
 No

 Valuta
 (5)

 TH 9500 31 USD

 PEB
 (6)

 Saldo
 Awal

 (7)

 Saldo
 Akhir

 (8)
 825000 925000
 Sandi

 b. Nilai debit transaksi piutang dagang atau usaha kepada
 bukan Penduduk yang diisi (75000) seharusnya (100000).
 Nilai

 Cara

 Transaksi
 (9)

 Ket
 (10)
 140001A -

 Penerimaan
 Pembayaran
 (11)

 RLN
 Tanggal

 Transaksi
 (12)

 Debet Kredit
 (13)

 (13)
 30042012 100000

 Laporan tersebut dinyatakan tidak benar sebanyak 1 (satu)
 baris (record) posisi dan dikenai sanksi administratif berupa
 denda sebesar Rp50.000,00 untuk kesalahan tersebut.

 B. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN

 1. Pelapor LLD yang terlambat menyampaikan Laporan dikenai
 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00
 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan

 (lima ...

 21

 dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima
 juta rupiah).

 2. Jumlah hari keterlambatan dihitung mulai dari Hari setelah
 berakhirnya BWPL sampai dengan tanggal diterimanya
 Laporan oleh Bank Indonesia dalam MKPL sebagaimana
 dimaksud pada butir IV.E.
 Contoh:
 PT B menyampaikan Laporan kepemilikan tanah dan
 bangunan di luar negeri untuk PL Juli 2016 yang diterima
 Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016.
 Mengingat BWPL jatuh pada tanggal 15 Agustus 2016 dan
 tanggal 17 Agustus 2016 merupakan hari libur maka PT B
 dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan selama 4
 (empat) Hari dan dikenai sanksi administratif berupa denda
 sebesar Rp2.000.000,00.

 3. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan
 Pelapor LLD menyampaikan Laporan secara offline, Laporan
 yang disampaikan pada akhir BWPL setelah Jam Kerja
 dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) Hari.
 Contoh:
 Terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari Senin
 tanggal 15 Agustus 2016 yang belum dapat diatasi sampai
 dengan hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016. PT C di Provinsi
 Sulawesi Utara menyampaikan laporan transaksi perdagangan
 barang dan jasa serta transaksi lainnya antara penduduk
 dengan bukan penduduk untuk PL Juli 2016 secara offline
 melalui CD yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 16
 Agustus 2016 pukul 19.00 WITA. Pelapor LLD dinyatakan
 terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) Hari karena
 laporan diterima setelah Jam Kerja sehingga dikenai sanksi
 administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00.

 C. TIDAK ...

 22

 C. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

 1. Pelapor LLD yang tidak menyampaikan Laporan sampai
 dengan berakhirnya MKPL sebagaimana dimaksud pada butir
 IV.E dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per PL.
 Contoh:
 Laporan rekening giro di bank luar negeri milik Pelapor LLD di
 Provinsi Kalimantan Selatan untuk PL Agustus 2016 belum
 diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 30 September
 2016 maka Pelapor LLD dikenai sanksi administratif berupa
 denda sebesar Rp10.000.000,00 .

 2. Pelapor LLD yang tidak menyampaikan Laporan sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 tetap wajib menyampaikan Laporan
 LLD yang belum disampaikan.

 D. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

 1. Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C tidak berlaku
 bagi Pelapor LLD yang baru pertama kali menyampaikan
 Laporan (Pelapor LLD baru). Pengenaan sanksi dimaksud
 mulai diberlakukan bagi Pelapor LLD baru setelah 3 (tiga) kali
 masa pelaporan sejak penyampaian Laporan yang pertama.
 Contoh:
 PT D mulai menyampaikan Laporan transaksi perdagangan
 barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dan
 bukan Penduduk kepada Bank Indonesia untuk PL Juni 2016
 yang disampaikan pada bulan Juli 2016. Pengenaan sanksi
 administratif berupa denda untuk PT D mulai berlaku untuk
 PL Oktober 2016 yang disampaikan pada bulan November
 2016.

 2. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Pelapor
 LLD sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf
 C didahului dengan surat pemberitahuan sanksi administratif
 berupa denda.

 3. Pelapor ...

 23

 3. Pelapor LLD diberikan kesempatan untuk menyampaikan
 keberatan atas pengenaan sanksi administratif berupa denda
 dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari setelah tanggal surat
 pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.

 4. Dalam hal Bank Indonesia menolak keberatan yang
 disampaikan oleh Pelapor LLD, Bank Indonesia mengeluarkan
 surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

 5. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda
 sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain
 mencantumkan jenis pelanggaran, besarnya denda yang
 harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi
 administratif berupa denda.

 E. PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

 1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
 dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C disetorkan ke
 rekening Bank Indonesia.

 2. Pelapor LLD harus memberikan bukti pembayaran sanksi
 administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 kepada Bank Indonesia paling lama akhir bulan
 berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi
 administratif berupa denda untuk Laporan tidak benar,
 Laporan terlambat, dan tidak menyampaikan Laporan.
 Contoh:
 Pelapor LLD menerima surat penetapan sanksi administratif
 berupa denda dari Bank Indonesia pada tanggal 25 Oktober
 2016. Untuk itu, Pelapor LLD harus menyetor sanksi
 administratif berupa denda ketidakbenaran Laporan ke
 rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti
 penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat
 tanggal 30 November 2016.

 VI. PENYAMPAIAN ...

 24

 VI. PENYAMPAIAN LAPORAN DALAM KEADAAN MEMAKSA (FORCE
 MAJEURE)

 A. Pelapor LLD yang mengalami keadaan memaksa sehingga
 menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan
 dari kewajiban menyampaikan Laporan sebagaimana angka III
 untuk PL dimana keterangan dan data tidak tersedia karena
 terjadinya keadaan memaksa.

 B. Pelapor LLD yang mengalami keadaan memaksa sehingga
 menyebabkan terhambatnya penyampaian keterangan dan data
 sebagaimana dimaksud dalam butir III.B dikecualikan dari
 kewajiban menyampaikan Laporan dalam batas waktu
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D untuk PL dimana
 keterangan dan data terhambat penyediaannya karena terjadinya
 keadaan memaksa.

 C. Pelapor LLD yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana
 dimaksud pada huruf A dan B harus segera menyampaikan
 pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan
 disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.

 D. Penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf C
 paling kurang memuat:
 1. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan surat
 keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari
 instansi terkait di daerah setempat;

 2. dampak terhadap pelaporan; dan
 3. perkiraan lamanya keadaan memaksa.

 E. Pelapor LLD dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
 mengenai keadaan memaksa melalui kantor pusat Pelapor LLD,
 kantor cabang Pelapor LLD, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor
 LLD.

 F. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang
 terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih, harus disampaikan untuk
 setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.

 G. Pelapor ...

 25

 G. Pelapor LLD sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B
 wajib menyampaikan Laporan setelah Pelapor LLD kembali
 melakukan kegiatan operasional secara normal.
 Contoh 1:
 Pada bulan September 2016 wilayah tempat kedudukan Pelapor
 LLD mengalami kebakaran yang menyebabkan keterangan dan
 data tidak tersedia sehingga perusahaan tidak dapat menyusun
 Laporan untuk PL September 2016. Dalam hal ini, Pelapor LLD
 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan untuk PL
 September 2016. Atas kondisi tersebut, Pelapor LLD
 menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan
 memaksa kepada kantor Bank Indonesia setempat. Surat
 pemberitahuan tersebut harus disampaikan setiap bulan selama
 Pelapor LLD belum dapat menyampaikan Laporan.
 Contoh 2:
 Pada tanggal 11 sampai dengan 15 November 2016 terjadi aksi
 demo seluruh karyawan Pelapor LLD yang mengakibatkan Pelapor
 LLD terhambat menyampaikan Laporan untuk PL Oktober 2016
 sehingga melewati BWPL. Atas kondisi tersebut, Pelapor LLD
 menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan
 memaksa kepada kantor Bank Indonesia setempat. Dalam hal ini,
 Pelapor LLD dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan
 untuk PL Oktober 2016. Pelapor LLD dapat menyampaikan
 Laporan melewati BWPL dan tidak dikenai sanksi administratif
 berupa denda.

 VII. KORESPONDENSI DAN HELPDESK
 A. Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline,
 pertanyaan, surat, dan informasi lainnya berkaitan dengan
 pelaporan diatur sebagai berikut:
 1. Bagi Pelapor LLD yang berkedudukan di wilayah Jakarta,
 Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang ditujukan
 kepada:

 Bank ...

 26

 Bank Indonesia
 Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
 Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2
 Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LLD
 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350

 2. Bagi Pelapor LLD yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta,
 Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang, ditujukan
 kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia
 ini.

 B. Helpdesk:
 Telepon : 021-29817040, 021-29817041, 021-29817469,
 021-29817062, 021-29817607, 021-29815354,
 021-29815352, 021-29816921, 021-29814678,
 021-3501969, 021-29810000 ext 2122,
 0-800-1501969 (bebas pulsa)

 Faksimili
 Email

 : 021-2311936
 : lldperusahaan@bi.go.id

 C. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan
 komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan Pelapor LLD
 melalui surat dan/atau media lainnya.

 VIII. PENUTUP
 Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat

 Edaran Bank Indonesia Nomor 15/5/DSM tanggal 7 Maret 2013 perihal
 Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri dicabut
 dan dinyatakan tidak berlaku.
 Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak PL bulan Mei
 2016 yang disampaikan pada bulan Juni 2016.

 Agar ...

 27

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman

 Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.
 Demikian agar Saudara maklum.

 BANK INDONESIA,

 HENDY SULISTIOWATY
 KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK

","<reg_type> SE-BI </reg_type>
<reg_id> 17/26/DSta|SE-BI/2015 </reg_id>
<reg_title> Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri </reg_title>
<set_date> 15 Oktober 2015 </set_date>
<effective_date> sejak PL bulan Mei 2016 yang disampaikan pada bulan Juni 2016 </effective_date>
<replaced_reg> '15/5/DSM|SE-BI/2013' </replaced_reg>
<related_reg> '16/22/PBI/2014' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi V' </penalty_list>
"
" Yth.
 1. Direksi Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk sebagai Gateway dalam
 rangka pengampunan pajak;

 2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
 3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
 4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 8 /SEOJK.04/2017
 TENTANG

 TATA CARA PERHITUNGAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN BAGI
 PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG DITUNJUK SEBAGAI GATEWAY YANG
 MELAKUKAN TRANSAKSI EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH DALAM

 RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
 PENGAMPUNAN PAJAK

 Dalam rangka mendukung tugas Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk

 sebagai gateway dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899), perlu
 diatur secara khusus mengenai tata cara perhitungan Modal Kerja Bersih
 Disesuaikan pada akun Utang Lembaga Kliring Penjaminan dan akun Utang
 Nasabah Pemilik Rekening yang timbul sebagai akibat transaksi nasabah
 Perantara Pedagang Efek Gateway, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 1. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD
 adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh

 -2-

 liabilitas Perusahaan Efek dan ranking liabilities, ditambah dengan utang
 sub ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.

 2. Perantara Pedagang Efek Gateway yang selanjutnya disebut PPE
 Gateway adalah Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri
 Keuangan Republik Indonesia sebagai gateway untuk penempatan dan
 pengelolaan dana Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka
 pelaksanaan Pengampunan Pajak.

 3. Sistem Pusat Pelaporan MKBD yang selanjutnya disingkat SPP-MKBD
 adalah sistem yang dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
 yang digunakan untuk menyampaikan laporan MKBD oleh Perusahaan
 Efek sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor
 Kep-22/BL/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan
 PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Penerima Laporan Modal
 Kerja Bersih Disesuaikan.

 II. TATA CARA PERHITUNGAN MKBD TERKAIT TRANSAKSI NASABAH DALAM
 RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
 1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara
 Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib
 memiliki MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
 lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total
 liabilitas tanpa utang sub ordinasi dan utang dalam rangka penawaran
 umum/penawaran terbatas ditambah ranking liabilities, mana yang lebih
 tinggi.

 2. Ketentuan tata cara perhitungan MKBD berdasarkan Surat Edaran
 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor
 SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal
 Kerja Bersih Disesuaikan tetap berlaku bagi PPE Gateway sepanjang
 tidak diatur lain dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 3. Sub Akun Utang Transaksi Bursa dari Akun Utang Lembaga Kliring dan
 Penjaminan (Baris 129) dan Sub-Sub Akun Transaksi Jual Efek dari Sub
 Akun Utang Nasabah Pemilik Rekening Efek (Baris 133) sebagaimana
 dimaksud dalam Formulir V.D.5-2 tentang Laporan Neraca Percobaan
 Harian – Liabilitas dan Ekuitas yang merupakan lampiran dari Surat
 Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor
 SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal
 Kerja Bersih Disesuaikan yang timbul sebagai akibat transaksi nasabah

 -3-

 PPE Gateway, tidak diperhitungkan dalam perhitungan 6,25% (enam
 koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub ordinasi dan
 utang dalam rangka penawaran umum/penawaran terbatas ditambah
 ranking liabilities PPE Gateway pada saat verifikasi atas MKBD PPE
 Gateway.

 4. Ketentuan dalam angka 3 di atas hanya berlaku jika dana dan/atau Efek
 nasabah PPE Gateway dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak
 yang digunakan sebagai jaminan penyelesaian transaksi nasabah
 tersebut disimpan di dalam sub rekening Efek dan/atau rekening dana
 nasabah yang berada dalam pengendalian PPE Gateway.

 III. VALIDASI DAN VERIFIKASI PELAPORAN MKBD PPE GATEWAY
 1. Dalam hal validasi oleh SPP-MKBD atas laporan MKBD PPE Gateway
 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pasar
 Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 02/BL/2012 tentang Penjelasan
 Tambahan atas SE Nomor 07/BL/2011 dan Validasi Pelaporan Modal
 Kerja Bersih Disesuaikan menunjukan ketidakcukupan nilai MKBD yang
 dilaporkan terhadap nilai MKBD yang dipersyaratkan dalam angka II
 angka 1, PPE Gateway wajib menyampaikan kepada Bursa Efek dan
 pengelola SPP-MKBD, dokumen dan catatan perhitungan yang
 menunjukkan besaran nilai kewajiban (liabilitas) serta didukung dengan
 rincian transaksi atas nilai liabilitas tersebut yang terjadi karena
 transaksi nasabah PPE Gateway dalam rangka pelaksanaan
 pengampunan pajak dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
 dalam angka II angka 3.

 2. Penyampaian dokumen dan catatan perhitungan atas ketidakcukupan
 nilai MKBD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan dengan
 ketentuan sebagai berikut:
 a. PPE Gateway melaporkan dokumen dan catatan perhitungan yang
 menunjukkan besaran nilai kewajiban (liabilitas) nasabah PPE
 Gateway dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak, yang
 didukung dengan rincian transaksi yang dilakukan oleh nasabah
 atas nilai liabilitas tersebut kepada Bursa Efek dan pengelola
 SPP-MKBD sesuai dengan batas waktu pelaporan MKBD
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5, lampiran
 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011

 -4-

 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih
 Disesuaikan.

 b. Pengelola SPP-MKBD wajib melakukan verifikasi atas laporan
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berkoordinasi dengan
 Bursa Efek terhadap nilai minimum MKBD PPE Gateway yang
 disebabkan oleh transaksi nasabah PPE Gateway dalam rangka
 pelaksanaan pengampunan pajak.

 c. Dalam hal nilai MKBD dari PPE Gateway yang telah dilakukan
 verifikasi berdasarkan laporan dokumen dan catatan atas total
 liabilitas yang dilakukan nasabah dalam rangka pelaksanaan
 pengampunan pajak tersebut masih di bawah nilai minimum MKBD
 yang dipersyaratkan, maka PPE Gateway dimaksud dilarang
 melakukan transaksi bursa oleh Bursa Efek sebagaimana diatur
 dalam ketentuan angka 4 huruf d Peraturan Nomor V.D.5, lampiran
 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
 Keuangan Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011
 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih
 Disesuaikan.

 d. Dalam hal PPE Gateway tidak menyampaikan dokumen dan catatan
 perhitungan total liabilitas terkait transaksi nasabah dalam rangka
 pelaksanaan pengampunan pajak sampai dengan batas waktu
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perhitungan nilai MKBD
 harian PPE Gateway sesuai dengan validasi SPP-MKBD.

 IV. PENUTUP
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 20 Februari 2017
 KEPALA EKSEKUTIF
 PENGAWAS PASAR MODAL,

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana
 ttd
 NURHAIDA

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 8/SEOJK.04/2017 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PERHITUNGAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG DITUNJUK SEBAGAI GATEWAY YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK </reg_title>
<set_date> 20 Februari 2017 </set_date>
<effective_date> 20 Februari 2017 </effective_date>
<related_reg> '11/UU/2016' </related_reg>
"
" Yth.

 Direksi Bank Perkreditan Rakyat
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 39 /SEOJK.03/2017

 TENTANG

 LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
 BANK PERKREDITAN RAKYAT

 Sehubungan dengan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

 Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
 Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6097) yang
 selanjutnya disingkat POJK TKK BPR dan dalam rangka meningkatkan
 pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat oleh publik,
 harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku serta sehubungan dengan
 beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa
 keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa
 Keuangan, perlu untuk mengatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai
 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 1. Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat
 (BPR) oleh publik, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan
 dan/atau informasi sesuai dengan jenis, waktu, cakupan, dan bentuk
 yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Jenis laporan dan/atau informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
 Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Laporan
 Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.

 - 2 -

 3. Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap
 mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara
 lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.

 4. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi
 mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Direksi dan
 Dewan Komisaris, serta komposisi pemegang saham termasuk
 pemegang saham pengendali secara triwulanan kepada berbagai
 pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.

 5. Mengacu pada POJK TKK BPR, agar Laporan Tahunan dan Laporan
 Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan
 tersebut wajib didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang
 berlaku bagi BPR dan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR).

 6. Mengacu pada Pasal 2 ayat (2) POJK TKK BPR, Laporan Tahunan dan
 Laporan Keuangan Publikasi wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.

 7. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) POJK TKK BPR, Laporan Keuangan
 Tahunan bagi BPR dengan total aset paling sedikit
 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib diaudit oleh
 akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

 8. Angka dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
 disajikan dalam mata uang Rupiah dan dalam ribuan Rupiah.

 9. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan oleh
 kantor pusat BPR.

 II. LAPORAN TAHUNAN
 1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
 a.

 Informasi Umum, yang meliputi antara lain:
 1) susunan kepengurusan yang meliputi anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, serta pejabat eksekutif, dengan
 informasi mencakup jabatan dan ringkasan riwayat hidup;

 2) kepemilikan, berupa nama pemegang saham termasuk
 pemegang saham pengendali dan nominal serta persentase
 kepemilikan saham;

 3) perkembangan usaha BPR, memuat paling sedikit:
 a) riwayat ringkas pendirian BPR meliputi paling sedikit:
 (1) nomor dan tanggal akta pendirian serta
 perubahan anggaran dasar terakhir, pengesahan
 dari instansi yang berwenang;

 - 3 -

 (2) tanggal mulai beroperasi;
 (3) bidang usaha sesuai anggaran dasar; dan
 (4) tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan
 usaha;

 b)

 ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi
 pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan
 beban non operasional, laba sebelum Pajak
 Penghasilan (PPh), taksiran PPh dan laba bersih;

 c)

 rasio keuangan, disajikan paling sedikit meliputi KAP,
 KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, cash ratio, dan LDR;

 d) penjelasan mengenai NPL termasuk penyebab utama
 NPL; dan

 e) perkembangan usaha yang berpengaruh secara
 signifikan terhadap BPR pada periode laporan seperti
 penambahan atau pengurangan kegiatan usaha
 dan/atau jaringan kantor.

 4) strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan
 mengembangkan usaha BPR, termasuk informasi mengenai
 manajemen risiko yang paling sedikit meliputi identifikasi,
 pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;

 5) laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai
 pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik, paling
 sedikit meliputi:
 a) struktur organisasi;
 b) bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama
 pada periode pelaporan;

 c) teknologi informasi, antara lain sistem operasional, sistem
 keamanan, dan penyedia jasa teknologi informasi;

 d) perkembangan dan target pasar;
 e) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
 f) kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam
 rangka pengembangan usaha;

 g) kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha
 BPR, dan perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya,
 jika ada;

 - 4 -

 h) keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi
 atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi
 dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara
 pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau
 anggota Dewan Komisaris;

 i) sumber daya manusia (SDM), meliputi jumlah, tingkat
 pendidikan, dan kegiatan pengembangan SDM selama
 periode yang bersangkutan;

 j) kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi
 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk
 bonus, tantiem, dan fasilitas lain; dan

 k) perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/atau di
 kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional
 BPR dalam tahun yang bersangkutan.

 b. Laporan Keuangan Tahunan yang disusun untuk 1 (satu) Tahun
 Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku
 sebelumnya paling sedikit terdiri atas:
 1) neraca;
 2) laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
 3) laporan perubahan ekuitas;
 4) laporan arus kas; dan
 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai
 komitmen dan kontinjensi.

 c. Opini dari akuntan publik apabila Laporan Keuangan Tahunan
 diaudit oleh akuntan publik.

 d. Selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
 huruf b, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK TKK BPR,
 BPR wajib melakukan pengungkapan (disclosure) informasi lain
 yang meliputi:
 1) ikhtisar kebijakan akuntansi, mencakup:
 a) pernyataan bahwa BPR menggunakan standar akuntansi
 keuangan yang berlaku bagi BPR dan PA BPR;

 b) dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;
 dan

 c) kebijakan akuntansi BPR yang antara lain meliputi
 kebijakan konsep dasar pengukuran, kredit yang
 diberikan, penyisihan kerugian kredit, investasi di

 - 5 -

 Sertifikat Bank Indonesia, agunan yang diambil alih, kas
 dan setara kas, aset tetap dan inventaris serta
 penyusutan, pengakuan pendapatan bunga, pengakuan
 beban bunga, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.

 2) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun
 dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan
 laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas
 serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan
 pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait,
 ditambah dengan pengungkapan mengenai:
 a) transaksi hubungan istimewa, yang meliputi:
 (1) rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban,
 penghasilan, dan beban kepada pihak yang memiliki
 hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap
 total aset, kewajiban, penghasilan dan beban;

 (2) penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan
 kegiatan usaha utama dan jumlah utang atau jumlah
 piutang sehubungan dengan transaksi dengan pihak
 yang memiliki hubungan istimewa;

 (3) sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi dengan
 pihak yang memiliki hubungan istimewa termasuk
 pernyataan apakah BPR menerapkan kebijakan
 persyaratan yang sama bagi pihak lain yang tidak
 memiliki hubungan istimewa dengan BPR; dan

 (4) alasan serta dasar pembentukan penyisihan kerugian
 piutang yang terkait dengan pihak yang memiliki
 hubungan istimewa.

 b) perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yang
 meliputi:
 (1) perubahan estimasi akuntansi:
 (a) hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
 (b) jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi
 periode berjalan; dan/atau

 (c) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang;

 (2) perubahan kebijakan akuntansi, paling sedikit
 meliputi:

 - 6 -

 (a) hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya
 perubahan kebijakan akuntansi;

 (b) dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap
 periode berjalan dan periode sebelumnya yang perlu
 disajikan kembali secara komparatif; dan

 (c) pernyataan bahwa informasi komparatif telah
 dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa
 informasi komparatif tidak disajikan karena
 dianggap tidak praktis.

 (3) kesalahan:
 (a) hakikat kesalahan;
 (b) jumlah nilai koreksi untuk periode berjalan dan
 periode-periode sebelumnya;

 (c) jumlah nilai koreksi yang terkait dengan periode-
 periode sebelum periode yang tercakup dalam
 informasi komparatif; dan

 (d) pernyataan bahwa informasi komparatif telah
 dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa
 informasi komparatif tidak disajikan karena
 dianggap tidak praktis.

 3) komitmen dan kontinjensi, yang meliputi:
 a) pengungkapan komitmen, terdiri atas:
 (1) pengungkapan kontrak atau perjanjian yang
 menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa
 yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian
 kredit. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain
 terdiri dari komitmen kepada pihak yang terkait,
 periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan
 bagian yang telah terealisasi, serta sanksi; dan

 (2) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan persyaratan
 komitmen; dan

 b) pengungkapan kontinjensi, terdiri atas:
 (1) pengungkapan perkara atau sengketa hukum yang
 berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa
 yang akan datang. Hal-hal yang perlu diungkapkan
 antara lain meliputi pihak yang terkait, nilai gugatan
 (perkara atau sengketa), latar belakang perkara, pokok

 - 7 -

 dan status perkara, putusan pengadilan, dan
 probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi yang
 diungkapkan berdasarkan prinsip manajemen risiko;

 (2) uraian singkat mengenai ketentuan peraturan
 perundang-undangan yang mengikat dan dampaknya,
 seperti masalah ketenagakerjaan; dan

 (3) uraian kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang
 meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis
 pajak, tahun pajak, jumlah pokok, denda, dan sikap
 BPR terhadap ketetapan atau tagihan pajak, seperti
 mengajukan keberatan, banding, dan lain-lain;

 4) perkembangan terakhir standar akuntansi keuangan yang
 berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan lainnya,
 meliputi penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan
 yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru
 yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BPR serta
 estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan
 yang berlaku bagi BPR dan PA BPR serta peraturan baru
 tersebut;

 5) reklasifikasi, terdiri dari sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi
 untuk setiap pos dalam Tahun Buku sebelum Tahun Buku
 terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan
 komparatif;

 6) informasi penting lain, antara lain sifat, jenis, jumlah dan
 dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang
 mempengaruhi kinerja BPR; dan

 7) peristiwa setelah tanggal neraca (subsequent event), meliputi
 urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi
 akun-akun laporan keuangan.

 e. Surat Komentar (Management Letter) atas audit Laporan
 Keuangan Tahunan BPR.

 2. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf
 b, dan huruf d, berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang
 berlaku bagi BPR dan PA BPR.

 - 8 -

 III. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI
 1. Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan untuk laporan
 keuangan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September,
 dan bulan Desember disusun dengan mengacu pada Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 2. Laporan Keuangan Publikasi merupakan gabungan dari laporan
 kantor pusat BPR dan seluruh kantor cabang BPR yang
 bersangkutan.

 3. Mengacu pada Pasal 8 ayat (4) POJK TKK, Laporan Keuangan
 Publikasi wajib disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan
 dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Posisi
 pembanding harus disajikan sesuai dengan format yang sama dengan
 posisi Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan.

 4. Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru diterapkan dalam
 posisi Laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada pedoman
 standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi,
 perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.

 5. Untuk memenuhi aspek transparansi, Laporan Keuangan Publikasi
 memuat pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan
 yang berlaku bagi BPR dan PA BPR.
 Pengungkapan tersebut paling sedikit terdiri atas:
 a. laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, serta
 laporan komitmen dan kontinjensi;

 b.

 informasi lainnya yang paling sedikit terdiri atas:
 1) Kualitas Aset Produktif (KAP) untuk:
 a) penempatan dana antar bank; dan
 b) kredit yang diberikan, baik kepada pihak terkait maupun
 pihak tidak terkait.

 2) rasio keuangan, yang terdiri atas:
 a) KPMM;
 b) NPL (neto);
 c) PPAP;
 d) ROA;
 e) BOPO;

 - 9 -

 f) Cash Ratio; dan
 g) LDR.

 c. susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta komposisi
 pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali; dan

 d. kantor akuntan publik yang mengaudit dan nama akuntan
 publik yang bertanggung jawab dalam audit BPR (partner in
 charge), bagi BPR yang diaudit oleh akuntan publik.

 6. Aplikasi Laporan Keuangan Publikasi terintegrasi dalam Aplikasi
 Laporan Berkala BPR.

 7. Prosedur pengoperasian aplikasi Laporan Keuangan Publikasi
 berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR,
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai
 laporan bulanan BPR.

 IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
 1. Contoh perhitungan pengenaan sanksi administratif berupa denda
 keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan sebagai berikut:
 a. Laporan Tahunan
 1) BPR yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
 ribu rupiah) per hari keterlambatan.
 Contoh:
 BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir
 bulan Desember 2018 paling lambat pada tanggal 30 April
 2019. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan
 tersebut pada tanggal 10 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi
 administratif berupa denda keterlambatan selama 10
 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu
 rupiah).

 2) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif
 berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 Contoh:
 BPR wajib menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir
 bulan Desember 2018 paling lambat pada tanggal 30 April
 2019. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan

 - 10 -

 tersebut setelah tanggal 31 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga
 juta rupiah).

 3) BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun
 penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan
 peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi
 kondisi keuangan BPR dikenakan sanksi administratif
 berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali
 oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 2 (dua)
 minggu untuk setiap surat peringatan, BPR tidak
 memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.
 Contoh:
 a) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30
 April 2019, namun laporan dimaksud tidak menyajikan
 perbandingan Laporan Keuangan Tahunan dengan
 tahun sebelumnya dan tidak ditandatangani oleh
 pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar. Apabila
 setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat
 peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang
 waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan
 untuk memperbaiki, namun tidak ditindaklanjuti
 dengan perbaikan serta penyampaian Laporan
 dimaksud, BPR yang bersangkutan dikenakan sanksi
 administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00
 (lima juta rupiah).

 b) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30
 April 2019, namun laporan dimaksud tidak sesuai
 dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi
 BPR dan PA BPR. Apabila setelah Otoritas Jasa
 Keuangan memberikan surat peringatan sebanyak 2
 (dua) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk
 setiap surat peringatan untuk memperbaiki, namun
 tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta
 penyampaian Laporan dimaksud, BPR yang
 bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa
 denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

 - 11 -

 b. Laporan Keuangan Publikasi
 1) BPR yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan
 Publikasi pada surat kabar harian lokal dan/atau
 menempelkannya pada papan pengumuman atau media
 lain, masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa
 denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari
 keterlambatan.
 a) Untuk posisi Juni 2019, BPR wajib mengumumkan
 Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal
 31 Juli 2019. Apabila BPR mengumumkan Laporan
 Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 7 Agustus
 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif
 berupa denda keterlambatan selama 7 (tujuh) hari
 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu
 rupiah).

 b) Untuk posisi bulan Desember 2018, bagi BPR dengan
 total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
 miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan
 Publikasi pada surat kabar harian lokal dan
 menempelkan pada papan pengumuman atau media
 lain, paling lambat pada tanggal 30 April 2019. Apabila
 BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi
 tersebut pada tanggal 10 Mei 2019, BPR dikenakan
 sanksi administratif berupa

 denda
 sebesar

 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian
 sebagai berikut:
 (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan
 mengumumkan pada papan pengumuman selama
 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus
 ribu rupiah); dan

 (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan
 mengumumkan pada surat kabar harian lokal
 selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00
 (lima ratus ribu rupiah).

 2) BPR yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi
 pada surat kabar harian lokal dan/atau menempelkannya
 pada papan pengumuman atau media lain, masing-masing

 - 12 -

 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 Contoh:
 a) Untuk posisi akhir bulan September 2018, BPR wajib
 mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling
 lambat pada tanggal 31 Oktober 2018. Apabila BPR
 mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut
 setelah tanggal 30 November 2018, BPR dikenakan
 sanksi administratif berupa
 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 denda

 sebesar

 b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR
 dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00
 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan
 Keuangan Publikasi pada surat kabar harian lokal dan
 papan pengumuman atau media lainnya, paling lambat
 tanggal 30 April 2019. Apabila BPR mengumumkan
 Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 31
 Mei 2019, BPR tersebut dikenakan sanksi administratif
 berupa denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta
 rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 (1) sanksi administratif berupa

 denda
 tidak

 mengumumkan pada papan pengumuman sebesar
 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 (2) sanksi administratif berupa

 denda

 tidak

 mengumumkan pada surat kabar harian lokal
 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 3) BPR yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman
 dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi,
 masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa
 denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari
 keterlambatan.
 Contoh:
 a) Untuk posisi akhir bulan September 2018, BPR wajib
 menyampaikan guntingan halaman surat kabar harian
 lokal dan/atau bukti pengumuman Laporan Keuangan
 Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya
 serta menyampaikan rekaman data paling lambat

 - 13 -

 tanggal 14 November 2018. Apabila BPR menyampaikan
 bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau
 guntingan surat kabar dan rekaman data tanggal 21
 November 2018, BPR tersebut dikenakan sanksi
 administratif berupa denda keterlambatan selama 7
 (tujuh) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu
 rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan
 penyampaian bukti pengumuman Laporan
 Keuangan Publikasi selama 7 (tujuh) hari sebesar
 Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 dan

 (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan
 menyampaikan rekaman data selama 7 (tujuh) hari
 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu
 rupiah).

 b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR
 dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00
 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan guntingan
 halaman surat kabar harian lokal dan bukti
 pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan
 pengumuman atau media lainnya serta menyampaikan
 rekaman data, paling lambat tanggal 14 Mei 2019.
 Apabila BPR menyampaikan guntingan halaman surat
 kabar harian lokal, bukti pengumuman Laporan
 Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau
 media lain serta menyampaikan rekaman data tersebut
 pada tanggal 24 Mei 2019, BPR dikenakan sanksi
 administratif berupa denda keterlambatan selama 10
 (sepuluh) hari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
 ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 (1) sanksi administratif berupa denda keterlambatan
 penyampaian guntingan halaman surat kabar
 selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus
 ribu rupiah);

 (2) sanksi administratif berupa denda keterlambatan
 penyampaian bukti pengumuman Laporan

 - 14 -

 Keuangan Publikasi selama 10 hari senilai
 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

 (3) sanksi administratif berupa denda keterlambatan
 menyampaikan rekaman data selama 10 hari
 senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

 c) BPR yang tidak menyampaikan bukti pengumuman
 dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi,
 masing-masing dikenakan sanksi administratif berupa
 denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 Contoh:
 (1) Untuk posisi bulan September 2018, BPR wajib
 menyampaikan guntingan halaman surat kabar
 harian lokal atau bukti pengumuman Laporan
 Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau
 media lain serta menyampaikan rekaman data,
 paling lambat tanggal 14 November 2018. Apabila
 BPR menyampaikan guntingan halaman surat
 kabar harian lokal atau bukti pengumuman
 Laporan Keuangan Publikasi pada papan
 pengumuman atau media lain serta menyampaikan
 rekaman data setelah tanggal 14 Desember 2018,
 BPR tersebut dikenakan sanksi administratif
 berupa denda tidak menyampaikan guntingan
 halaman surat kabar harian lokal atau bukti
 pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada
 papan pengumuman atau media lain serta
 menyampaikan rekaman data

 senilai

 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan rincian
 sebagai berikut:
 (a) sanksi administratif berupa denda tidak
 menyampaikan bukti pengumuman Laporan
 Keuangan Publikasi senilai Rp3.000.000,00
 (tiga juta rupiah); dan

 (b) sanksi administratif berupa denda tidak
 menyampaikan rekaman data senilai
 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 - 15 -

 (2) Untuk posisi akhir bulan Desember 2018, bagi BPR
 dengan total

 aset
 paling sedikit

 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib
 menyampaikan bukti pengumuman Laporan
 Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei
 2019. Apabila BPR menyampaikan bukti
 pengumuman Laporan Keuangan Publikasi,
 guntingan halaman surat kabar, dan rekaman
 data setelah tanggal 14 Juni 2019, BPR tersebut
 dikenakan sanksi administratif berupa denda
 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),
 dengan rincian sebagai berikut:
 (a) sanksi administratif berupa denda tidak
 menyampaikan bukti pengumuman Laporan
 Keuangan Publikasi sebesar Rp3.000.000,00
 (tiga juta rupiah);

 (b) sanksi administratif berupa denda tidak
 menyampaikan guntingan halaman surat kabar
 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

 (c) sanksi administratif berupa denda tidak
 menyampaikan rekaman data sebesar
 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

 V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN
 1. Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan
 Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor
 Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan
 wilayah kantor pusat BPR.

 2. Laporan Keuangan Publikasi secara daring (online) disampaikan
 sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
 Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

 3. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas
 Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, BPR pelapor menyampaikan
 laporan secara daring (online) melalui Aplikasi Laporan Berkala BPR
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai
 laporan bulanan BPR.

 - 16 -

 4. Dalam hal laporan disampaikan secara luring (offline) dalam bentuk
 rekaman data berupa compact disc atau media perekam data
 elektronik lain, laporan disampaikan kepada:
 a. Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor
 Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan wilayah kantor
 pusat BPR; atau

 b. Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang
 mengatur mengenai laporan bulanan BPR dengan tembusan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penyampaian
 laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum
 dapat dilakukan.

 VI. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA
 Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
 dalam Bab VI POJK TKK BPR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa
 denda di sektor jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara
 daring (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum
 dapat dilakukan, pembayaran sanksi administratif berupa denda atas
 keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan rekaman data Laporan
 Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 POJK TKK
 BPR mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan
 BPR.

 - 17 -

 VII. PENUTUP
 Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU perihal Laporan Keuangan
 Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dan
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP perihal Perubahan atas
 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU perihal Laporan
 Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan
 Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku
 pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 19 Juli 2017

 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 39/SEOJK.03/2017 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT </reg_title>
<set_date> 19 Juli 2017 </set_date>
<effective_date> 19 Juli 2017 </effective_date>
<replaced_reg> '15/29/DKBU|SE-BI', '15/43/DPNP|SE-BI' </replaced_reg>
<related_reg> '48/POJK.03/2017' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi IV' </penalty_list>
"
" Yth.
 1. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
 2. Direksi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah,
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 48 /SEOJK.05/2016

 TENTANG

 BESARAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT/URBUN)
 PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
 UNTUK PEMBIAYAAN SYARIAH

 Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan

 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan
 Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640) dan
 dalam rangka mendorong pertumbuhan industri pembiayaan, perlu melakukan
 penyempurnaan atas pengaturan mengenai ketentuan besaran uang muka
 (down payment/urbun) pembiayaan kendaraan bermotor untuk pembiayaan
 syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
 kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

 2. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang
 seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.

 3. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan
 berdasarkan prinsip syariah.

 4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa
 dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional
 Majelis Ulama Indonesia.

 - 2 -

 5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja
 dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai
 kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.

 6. Perusahaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan Syariah dan
 UUS.

 7. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan
 barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian
 pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

 8. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara
 Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan
 kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

 9. Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 adalah pembayaran di muka atau uang muka secara tunai yang
 sumber dananya berasal dari konsumen (self financing) dalam rangka
 Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor.

 10. Konsumen adalah perusahaan atau orang perseorangan yang
 melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan
 Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.

 11. Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas
 kurang lancar, diragukan, dan/atau macet atas Pembiayaan Jual Beli
 untuk kendaraan bermotor, setelah memperhitungkan cadangan
 penyisihan penghapusan aset produktif.

 12. Rasio Aset Produktif Bermasalah adalah perbandingan antara Aset
 Produktif Bermasalah dengan total aset produktif atas Pembiayaan
 Jual Beli untuk kendaraan bermotor.

 II. BESARAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT/URBUN) PEMBIAYAAN
 KENDARAAN BERMOTOR BAGI PERUSAHAAN SYARIAH
 1. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif
 Bermasalah lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) wajib
 menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun)
 Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan
 ketentuan:
 a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5%
 (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;

 - 3 -

 b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga
 jual kendaraan yang bersangkutan; atau

 c.

 bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan non-produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari
 harga jual kendaraan yang bersangkutan.

 2. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif
 Bermasalah lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau
 sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran
 Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 kepada Konsumen, dengan ketentuan:
 a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 5%
 (lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;

 b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan produktif, paling rendah 5% (lima persen) dari harga
 jual kendaraan yang bersangkutan; atau

 c.

 bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan non-produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen)
 dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

 3. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif
 Bermasalah lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau
 sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran
 Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 kepada Konsumen, dengan ketentuan:
 a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah
 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang
 bersangkutan;

 b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan produktif, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari
 harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau

 c.

 bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan non-produktif, paling rendah 15% (lima belas
 persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

 4. Perusahaan Syariah yang mempunyai nilai Rasio Aset Produktif
 Bermasalah lebih

 tinggi
 dari 5% (lima
 persen)
 wajib
 menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun)

 - 4 -

 Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen, dengan
 ketentuan:
 a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah
 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang
 bersangkutan;

 b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen)
 dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau

 c.

 bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan
 untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima
 persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

 5. Pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan Perusahaan Syariah
 kepada Konsumen dalam rangka program kepemilikan kendaraan
 bermotor (car ownership program) dengan korporasi lain tidak wajib
 menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun)
 Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebagaimana
 diatur pada butir 1 sampai dengan butir 4.

 6. Program kepemilikan kendaraan bermotor (car ownership program)
 sebagaimana dimaksud pada butir 5 harus dituangkan dalam
 perjanjian kerja sama antara Perusahaan Syariah dengan korporasi
 lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya piutang
 Pembiayaan Syariah yang telah diberikan.

 7. Kepastian tertagihnya piutang Pembiayaan Syariah yang telah
 diberikan sebagaimana dimaksud pada butir 6 dapat berupa adanya:
 a. pembayaran angsuran melalui mekanisme pemotongan gaji dari
 pegawai korporasi yang bersangkutan; dan

 b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah.

 8. Yang dimaksud dengan penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah
 sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b adalah berupa:
 a. penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
 (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan
 Syariah; dan/atau

 b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah dari korporasi yang
 bersangkutan.

 - 5 -

 III. JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN BESARAN UANG MUKA (DOWN
 PAYMENT/URBUN) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
 1. Penerapan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan
 Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II
 dihitung berdasarkan laporan bulanan per 30 Juni dan 31 Desember.

 2. Penerapan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan
 Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II
 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus atau 1 Februari untuk jangka
 waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
 Contoh:
 Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni
 2017 Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif
 Bermasalah lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan
 Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka (Down
 Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana
 dimaksud dalam angka romawi II butir 4. Penerapan besaran Uang
 Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31
 Januari 2018.
 Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 31
 Desember 2017 Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset
 Produktif Bermasalah Perusahaan Syariah sebesar 4,5% (empat koma
 lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan
 ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan
 Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II
 butir 3. Penerapan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun)
 Pembiayaan Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1
 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.
 Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni
 2018 Perusahaan Syariah nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah
 Perusahaan Syariah sebesar dari 1,5% (satu koma lima persen), maka
 Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang
 Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II butir 2. Penerapan
 besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan
 Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai
 dengan 31 Januari 2019.

 - 6 -

 IV. TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN UANG MUKA (DOWN
 PAYMENT/URBUN) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR
 1. Perhitungan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan
 Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II
 dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan
 harga (discount) dan potongan lainnya.
 Contoh:
 Harga kendaraan: Rp10.000.000,00
 Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan:
 Rp500.000,00
 Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 =
 Rp9.500.000,00
 Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana
 dimaksud dalam angka romawi II butir 3, Uang Muka (Down
 Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus
 dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah 10% x Rp9.500.000,00
 = Rp950.000,00

 2. Perhitungan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan
 Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II
 tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi,
 penjaminan, fidusia, notaris, atau biaya lainnya.
 Contoh 1 (Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang
 dibayar tunai oleh Konsumen):
 Harga kendaraan: Rp10.000.000,00
 Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan:
 Rp500.000,00
 Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh
 Konsumen secara tunai: Rp1.000.000,00
 Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 =
 Rp9.500.000,00
 Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana
 dimaksud dalam angka romawi II butir 3, Uang Muka (Down
 Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus
 dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah 10% x Rp9.500.000,00
 = Rp950.000,00

 - 7 -

 Biaya yang dibayar oleh Konsumen secara tunai sekaligus (bila biaya
 asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh
 Konsumen) = uang muka (Rp950.000,00) + biaya asuransi,
 penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp1.950.000,00
 Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen =
 harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) – uang muka (Rp950.000,00)
 = Rp8.550.000,00
 Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan atau biaya lainnya tidak dibayar
 tunai (angsuran) oleh Konsumen):
 Harga kendaraan: Rp10.000.000,00
 Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan:
 Rp500.000,00

 Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00
 Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 =
 Rp9.500.000,00
 Uang Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor
 yang harus dikenakan adalah 10% x Rp9.500.000,00 = Rp950.000,00
 Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Konsumen bila biaya
 asuransi/penjaminan atau biaya lainnya tidak dibayar tunai oleh
 Konsumen atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp950.000,00)
 Total Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Konsumen =
 biaya asuransi/penjaminan atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) +
 harga pembiayaan kendaraan bermotor (Rp8.550.000,00) =
 Rp9.550.000,00

 3. Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan Syariah kepada pihak
 ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah tidak dapat diperhitungkan
 dalam perhitungan besaran Uang Muka (Down Payment/Urbun)
 Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam
 angka romawi II.

 V. PENEGAKAN KEPATUHAN DAN SANKSI
 Perusahaan Syariah yang tidak memenuhi ketentuan besaran Uang Muka
 (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana
 dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan
 ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang
 Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

 - 8 -

 VI. PENUTUP
 1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku pada tanggal ditetapkan.

 2. Dengan ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,
 maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
 20/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down
 Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan
 Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 13 Desember 2016
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 ttd
 FIRDAUS DJAELANI

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 48/SEOJK.05/2016 </reg_id>
<reg_title> BESARAN UANG MUKA (DOWN PAYMENT/URBUN) PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBIAYAAN SYARIAH </reg_title>
<set_date> 13 Desember 2016 </set_date>
<effective_date> 13 Desember 2016 </effective_date>
<replaced_reg> '20/SEOJK.05/2015' </replaced_reg>
<related_reg> '31/POJK.05/2014 | Pasal 12 ayat (3)' </related_reg>
"
" Yth.

 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 /SEOJK.02/2019
 TENTANG

 PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL
 Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa

 Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di
 Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238),
 perlu mengatur mengenai penunjukan terhadap asosiasi Penyelenggara Inovasi
 Keuangan Digital dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 1.

 Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah
 aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen
 keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa
 keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

 2. Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD.
 3. Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, yang selanjutnya
 disebut Asosiasi Penyelenggara IKD, adalah badan hukum berbentuk
 perkumpulan yang beranggotakan Penyelenggara IKD.

 4. Anggota Asosiasi Penyelenggara IKD, yang selanjutnya disebut
 Anggota adalah Penyelenggara IKD yang telah tercatat atau terdaftar
 di Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai
 dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan
 internal Asosiasi Penyelenggara IKD.

 -2-

 II. PERSYARATAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN
 DIGITAL UNTUK MENDAPAT PENUNJUKAN DARI OTORITAS JASA
 KEUANGAN
 Untuk mendapat penunjukan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi
 Penyelenggara IKD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan
 dari instansi Pemerintah yang berwenang;

 2. memiliki kelengkapan organisasi, peraturan keanggotaan dan
 database Anggota, serta rencana kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 dan

 3. memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai.

 III. TATA CARA PERMOHONAN PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA
 INOVASI KEUANGAN DIGITAL
 1. Permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi
 Penyelenggara IKD diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen
 cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format permohonan
 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan
 dilengkapi dokumen dalam format digital yang disimpan dalam media
 penyimpanan digital (flash disk) atau lainnya.

 2. Permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi
 Penyelenggara IKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus
 disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 a. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi Penyelenggara IKD
 sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi
 Pemerintah yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar
 terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah
 diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan
 anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika ada);

 b. salinan kode etik Asosiasi Penyelenggara IKD;
 c. salinan pedoman perilaku (code of conduct) model bisnis masing-
 masing Anggota (jika ada);

 d. kelengkapan organisasi Asosiasi Penyelenggara IKD yang
 dilengkapi dengan dokumen:
 1) struktur organisasi dan susunan pengurus sebagai berikut:
 a) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;

 -3-

 b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih
 berlaku;

 c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar
 belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
 dan

 d) pernyataan integritas sesuai dengan format Surat
 Pernyataan Integritas tercantum dalam Lampiran 2
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

 2) struktur komite kerja Asosiasi Penyelenggara IKD yang
 bertanggung jawab paling sedikit atas fungsi:
 a) inovasi model bisnis;
 b) pengawasan pasar;
 c) pengawasan etik dan sanksi; dan
 d) tata kelola dan audit;

 3) standar prosedur operasional dan pengawasan berbasis
 disiplin pasar, paling sedikit meliputi:
 a) penanganan keluhan dan penerusan laporan;
 b) penyusunan statistik keuangan dan pemantauan risiko
 serta penelitian tentang isu keuangan makro dan mikro;

 c) pemantauan kinerja Anggota, penetapan mekanisme
 pengaturan diri dan sanksi atas pelanggaran Anggota
 terhadap aturan dan kode etik;

 d) pelaksanaan pengawasan pasar; dan
 e) pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen serta
 kerja sama domestik dan internasional;

 4) dokumen terkait sistem pengendalian internal yang
 memadai, paling sedikit memuat:
 a) pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan
 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi
 Penyelenggara IKD;

 b) pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode
 etik; dan

 c) pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara
 berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan
 kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD;

 -4-

 e. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi Penyelenggara IKD,
 paling sedikit memuat:
 1) persyaratan dan prosedur penerimaan dan pemberhentian
 Anggota;

 2) hak dan kewajiban Anggota;
 3) kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 4) pendanaan kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 5) biaya keanggotaan;
 6) sanksi; dan
 7) prosedur pengajuan keberatan Anggota kepada Asosiasi
 Penyelenggara IKD atas sanksi yang ditetapkan oleh Asosiasi
 Penyelenggara IKD;

 f. dokumen terkait database Anggota, yang paling sedikit memuat:
 1) nama Penyelenggara IKD;
 2) alamat kantor pusat, alamat kantor di lokasi lain selain
 kantor pusat, dan nomor telepon;

 3) model bisnis Penyelenggara IKD; dan
 4) nomor tanda tercatat dan/atau terdaftar Penyelenggara IKD;

 g. rencana kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD yang sejalan dengan
 fungsi komite kerja yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam
 angka 2 huruf d butir 2);

 h. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi
 berwenang;

 i.
 j.

 salinan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor
 Asosiasi Penyelenggara IKD;

 bukti keberadaan pusat data dan pusat pemulihan bencana;

 k. daftar sarana penunjang lainnya seperti komputer, telepon, email,
 dan situs web dengan nama domain Indonesia yang berisi
 informasi umum Asosiasi Penyelenggara IKD yang dapat diakses
 masyarakat; dan

 l.
 daftar nama pegawai selain pengurus disertai fungsinya (jika ada).

 3. Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Asosiasi
 Penyelenggara IKD, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 a. melakukan pemeriksaan di kantor Asosiasi Penyelenggara IKD;
 b. meminta Asosiasi Penyelenggara IKD untuk memaparkan rencana
 kegiatan operasional Asosiasi Penyelenggara IKD; dan/atau
 c. meminta data dan informasi yang dibutuhkan.

 -5-

 4. Dalam hal permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi
 Penyelenggara IKD pada saat diterima tidak memenuhi syarat, Otoritas
 Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon
 yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

 5. Dalam hal permohonan untuk mendapat penunjukan sebagai Asosiasi
 Penyelenggara IKD belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib
 melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan paling lambat 20 (dua
 puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.

 6. Otoritas Jasa Keuangan melakukan proses permohonan penunjukan
 sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD setelah menerima dokumen secara
 lengkap termasuk perubahan dokumen.

 7. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan
 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dianggap
 membatalkan permohonan.

 8. Surat penunjukan diberikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
 kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

 9. Setelah Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas
 permohonan penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD dan dinyatakan
 memenuhi syarat maka penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD
 disampaikan melalui surat penetapan yang ditandatangani oleh
 anggota Dewan Komisioner yang membawahi Inovasi Keuangan
 Digital.

 IV. TUGAS, WEWENANG, DAN LARANGAN ASOSIASI PENYELENGGARA
 INOVASI KEUANGAN DIGITAL
 1. Tugas Asosiasi Penyelenggara IKD
 Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari
 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. merumuskan aturan operasi sesuai dengan masing-masing model
 bisnis IKD;

 b. menyusun standar industri secara umum dan secara spesifik
 untuk masing-masing model bisnis;

 c. menyusun strategi dan pengembangan sumber daya manusia;
 d. menyusun strategi dan pengembangan ekosistem IKD;
 e. menerima dan meneruskan laporan serta menerima keluhan;
 f. menyusun statistik keuangan dan pemantauan risiko serta
 penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan;

 -6-

 g. melakukan pembaharuan database Anggota jika terdapat
 perubahan data Anggota;

 h. menjadi penghubung antara Otoritas Jasa Keuangan dan Anggota
 untuk meningkatkan dukungan pengaturan dan pertukaran
 informasi;

 i. melaksanakan pendidikan, pelatihan, edukasi dan perlindungan
 konsumen serta kerja sama domestik dan internasional;

 j. melakukan pemantauan kinerja Anggota dan pengawasan pasar;
 k. menyusun evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali
 terhadap kegiatan operasional Asosiasi Penyelenggara IKD; dan

 l. melakukan pengkinian data setiap terdapat perubahan antara
 lain anggaran dasar, alamat kantor, atau data lainnya yang
 disampaikan pada saat pengajuan pendaftaran Asosiasi kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Kewenangan Asosiasi Penyelenggara IKD
 Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari
 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut:
 a. menetapkan mekanisme pengaturan diri dan sanksi atas
 pelanggaran Anggota terhadap aturan dan kode etik;

 b. menetapkan peraturan keanggotaan Asosiasi Penyelenggara IKD;
 c. menegakkan kode etik bagi Anggota dan peraturan keanggotaan
 Asosiasi Penyelenggara IKD;

 d. memastikan status pencatatan atau pendaftaran Penyelenggara
 IKD di Otoritas Jasa Keuangan sejalan dengan status
 keanggotaan Penyelenggara IKD pada Asosiasi; dan

 e. menetapkan hal lain yang menunjang kegiatan operasional
 Asosiasi Penyelenggara IKD.

 3. Larangan Asosiasi Penyelenggara IKD
 Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari
 Otoritas Jasa Keuangan dilarang:
 a. memberikan perlakuan yang berbeda pada Anggota; dan/atau
 b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan
 kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini, anggaran dasar, anggaran rumah
 tangga, dan peraturan internal Asosiasi Penyelenggara IKD.

 -7-

 V. SUMBER PENDANAAN
 1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi Penyelenggara IKD
 memperoleh pendanaan dari:
 a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan; dan
 b. sumber lain sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar,
 anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Asosiasi
 Penyelenggara IKD sepanjang tidak bertentangan dengan
 peraturan perundang-undangan.

 2. Asosiasi Penyelenggara IKD wajib membuat laporan
 pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota paling sedikit 1 (satu)
 kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat terjadi pergantian
 kepengurusan.

 VI. PELAPORAN
 1. Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah mendapat penunjukan dari
 Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan:
 a. Rencana strategis 1 (satu) - sampai dengan 3 (tiga) tahun dan
 rencana kerja tahunan;

 b. Laporan kinerja berkala secara triwulanan, yang berakhir pada
 bulan Maret, Juni, September, Desember, yang disampaikan
 paling lambat pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap
 akhir periode triwulan dimaksud;

 c. Laporan hasil pengawasan Anggota secara triwulanan, termasuk
 namun tidak terbatas pada jumlah Anggota, mapping Anggota,
 kepatuhan Anggota (pelanggaran code of conduct dan code of
 ethic), dan area bisnis Anggota yang berisiko, yang berakhir pada
 bulan Maret, Juni, September, Desember, yang disampaikan
 paling lambat pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap
 akhir periode triwulan dimaksud;

 d. Laporan rencana kegiatan operasional tahunan, paling lambat
 pada setiap tanggal 31 Januari, sesuai dengan format Laporan
 Rencana Kegiatan Operasional Tahunan tercantum dalam
 Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

 -8-

 e. Laporan pengenaan sanksi kepada Anggota atas pelanggaran code
 of conduct dan code of ethic, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
 sejak terjadinya pengenaan sanksi kepada Anggota;

 f. Laporan penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota, paling
 lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya penerimaan dan/atau
 pemberhentian Anggota, sesuai dengan format Laporan
 Penerimaan dan/atau Pemberhentian Anggota, tercantum dalam
 Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

 g. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan operasional tengah
 tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 31 Januari dan 31
 Juli sesuai dengan format Laporan Realisasi Pelaksanaan
 Kegiatan Tengah Tahunan, tercantum dalam Lampiran 5 yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas
 Jasa Keuangan ini;

 h. Laporan perubahan alamat kantor Asosiasi Penyelenggara IKD
 (jika ada), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya
 perubahan; dan

 i. Laporan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
 susunan kepengurusan Asosiasi Penyelenggara IKD, dan/atau
 komite kerja (jika ada), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
 sejak terjadinya perubahan.

 2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, Otoritas Jasa Keuangan dapat
 meminta Asosiasi Penyelenggara IKD untuk melakukan penyesuaian
 terhadap laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1, termasuk tetapi tidak terbatas pada isi laporan.

 3. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana
 dimaksud dalam angka 1 jatuh pada hari libur, laporan tersebut
 disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

 4. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dalam
 format digital dengan menggunakan media penyimpanan digital (flash
 disk) atau lainnya.

 5. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem
 elektronik, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat
 disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

 -9-

 6. Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta Asosiasi
 Penyelenggara IKD untuk menyampaikan laporan hasil pengendalian
 internal sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf d poin
 4) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 VII. PENCABUTAN PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI
 KEUANGAN DIGITAL
 1. Surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD menjadi tidak
 berlaku apabila:
 a. badan hukum Asosiasi Penyelenggara IKD bubar; dan/atau
 b. status badan hukum dari Asosiasi Penyelenggara IKD dicabut
 oleh instansi Pemerintah yang berwenang.

 2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat penunjukan Asosiasi
 Penyelenggara IKD apabila

 mengembalikan surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD yang
 dimilikinya.

 3. Dalam hal terdapat hal-hal sebagai berikut:
 a. kantor Asosiasi Penyelenggara IKD tidak ditemukan;
 b. Asosiasi Penyelenggara IKD melakukan pelanggaran atas
 ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

 c.

 Asosiasi Penyelenggara IKD tidak melaksanakan tugas selama 12
 (dua belas) bulan berturut-turut; dan/atau

 d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 angka romawi III,

 Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat peringatan kepada
 Asosiasi Penyelenggara IKD.

 4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan 3 (tiga) kali
 surat peringatan kepada Asosiasi Penyelenggara IKD dan asosiasi
 dimaksud tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu paling lama
 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga
 dimaksud maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat
 penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD.

 Asosiasi Penyelenggara IKD

 -10-

 5. Dalam hal pencabutan surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD
 disebabkan karena Asosiasi Penyelenggara IKD mengembalikan surat
 penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Asosiasi
 Penyelenggara IKD mengajukan surat permohonan pengembalian
 surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD kepada Otoritas
 Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat penunjukan
 tersebut;

 b. surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD oleh
 Otoritas Jasa Keuangan;

 c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi
 Penyelenggara IKD atas kewajiban Asosiasi Penyelenggara IKD
 kepada Anggota dan/atau pihak ketiga; dan

 d. surat keputusan hasil rapat Anggota yang menyetujui
 pengembalian surat penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara
 IKD oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 6. Dalam hal pencabutan surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD
 disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4,
 Asosiasi Penyelenggara IKD menyelesaikan kewajibannya kepada
 Anggota dan/atau pihak ketiga.

 7. Tidak berlakunya surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan pencabutan surat
 penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD oleh Otoritas Jasa Keuangan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4 diumumkan oleh
 Otoritas Jasa Keuangan melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.

 8. Dalam hal surat penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD menjadi
 tidak berlaku atau dicabut sebagaimana dimaksud dalam angka 1,
 angka 2, dan angka 4, Penyelenggara IKD dapat melakukan hal-hal
 sebagai berikut:
 a. mendaftar sebagai anggota Asosiasi lain yang telah mendapat
 penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau

 b. membentuk Asosiasi baru yang selanjutnya dapat mengajukan
 permohonan untuk memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa
 Keuangan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD dengan tetap
 mengikuti persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana
 diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 -11-

 10. Dalam hal Penyelenggara IKD akan mengajukan keanggotaan sebagai
 anggota Asosiasi sehubungan dengan syarat mengikuti proses
 Regulatory Sandbox sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang
 Regulatory Sandbox namun Asosiasi yang ditunjuk Otoritas Jasa
 Keuangan telah dicabut surat penunjukannya maka permohonan
 keanggotaannya sebagai anggota Asosiasi menunggu sampai adanya
 Asosiasi baru yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 11. Fungsi supervisi atas kewajiban pelaporan anggota Asosiasi yang
 berada dibawah kewenangan Asosiasi Penyelenggara IKD beralih ke
 Otoritas Jasa Keuangan hingga Penyelenggara membentuk Asosiasi
 baru yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 12. Segala ketentuan Asosiasi yang mencakup pengaturan kepada
 anggotanya meliputi kelengkapan organisasi, kode etik, dan pedoman
 perilaku tetap berlaku dan pengawasannya diawasi oleh Otoritas Jasa
 Keuangan hingga Penyelenggara membentuk Asosiasi baru yang
 ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN
 Keikutsertaan dalam Asosiasi bagi Penyelenggara yang telah memiliki
 pengaturan di masing-masing sektor, tunduk pada ketentuan bagi masing-
 masing Penyelenggara.

 IX. KETENTUAN PENUTUP
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 ttd
 NURHAIDA

 LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 22 /SEOJK.02/2019
 TENTANG

 PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

 -2-

 PERMOHONAN PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI
 KEUANGAN DIGITAL

 Nomor
 :

 Lampiran :
 Perihal

 Kepada

 Yth. Wakil Ketua Dewan Komisioner
 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
 1. Nama

 2. Alamat

 :
 :

 ..., ..................... 20...

 : Permohonan Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi
 Keuangan Digital

 ................................................................................

 ................................................................................
 ................................................................................
 (nama jalan dan nomor)

 ...................................................................... – ......
 (kota dan kode pos)

 3. Nomor Telepon
 :
 ................................................................................

 Dengan ini untuk dan atas nama*):
 1. Nama Asosiasi
 2. Alamat lengkap

 :
 :

 ................................................................................

 ...............................................................................
 ................................................................................
 (nama jalan dan nomor)

 ...................................................................... – ......
 (kota dan kode pos)

 3. Nomor Telepon

 4. Nomor dan tanggal
 akta pendirian
 berikut perubahan
 anggaran dasar

 :
 :

 ................................................................................

 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................

 -3-

 5. Nomor dan tanggal
 pengesahan
 /persetujuan
 /pemberitahuan
 dari Menteri yang
 menyelenggarakan
 urusan

 pemerintahan di
 bidang hukum dan
 hak asasi manusia

 :

 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
 ................................................................................

 mengajukan permohonan penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi
 Keuangan Digital. Untuk melengkapi permohonan ini, kami lampirkan
 dokumen sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.
 Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami
 ucapkan terima kasih.

 Ketua Asosiasi,
 materai

 ...........................................
 (nama jelas dan tanda
 tangan)

 Keterangan:
 *) pihak yang berwenang mewakili Asosiasi atau kuasanya

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 ttd
 NURHAIDA

 LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR /SEOJK.02/2019
 TENTANG

 PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

 -2-
 SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
 1. Nama

 2. Jabatan
 3. Alamat

 4. Nomor Telepon

 :
 :
 :

 ................................................................................
 ................................................................................

 ................................................................................
 (nama jalan dan nomor)

 ...................................................................... – ......
 (kota dan kode pos)

 :
 ................................................................................
 dengan ini menyatakan bahwa saya:

 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
 3. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum
 karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;

 4. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan
 persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa
 Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;

 5. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang
 dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 dan

 6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan
 perundangundangan.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

 ........., ........................
 20.......

 (tempat dan tanggal)
 Pemohon,

 materai

 ...........................................
 (nama jelas dan tanda
 tangan)

 Keterangan:
 *) coret yang tidak perlu

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 NURHAIDA

 LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 22 /SEOJK.02/2019
 TENTANG

 PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

 -2-

 LAPORAN RENCANA KEGIATAN OPERASIONAL TAHUNAN
 TAHUN....

 Nomor
 Kepada
 Yth. Wakil Ketua Dewan Komisioner

 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

 Nama Asosiasi : ................................
 Rencana kegiatan tahunan tahun .......... adalah sebagai berikut:
 No

 Rencana Kegiatan
 :

 Lampiran :
 Perihal

 ..., ..................... 20...
 : Laporan Rencana Kegiatan Operasional Tahunan Tahun....

 Periode Pelaksanaan

 ........., ...................20.......
 (tempat dan tanggal)
 Ketua Asosiasi,

 ...........................................
 (nama jelas dan tanda
 tangan)

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 NURHAIDA

 LAMPIRAN IV
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 22 /SEOJK.02/2019
 TENTANG

 PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

 -2-
 LAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA

 Nama : ............................................................................
 Periode : ............................................................................
 Penerimaan Anggota
 Asosiasi Penyelenggara IKD

 Nama
 No
 Penyelenggara IKD

 Tanda Tercatat
 dan/atau Terdaftar
 Penyelenggara IKD

 No. Surat
 Keputusan

 Tanggal
 Surat

 Keputusan

 Tanggal
 menjadi
 Anggota

 Pemberhentian Anggota
 Asosiasi Penyelenggara IKD

 Nama
 No
 Penyelenggara IKD

 Tanda Tercatat
 dan/atau Terdaftar
 Penyelenggara IKD

 No. Surat
 Keputusan

 Tanggal
 Surat

 Keputusan

 Tanggal
 Berhenti

 -3-
 Jumlah anggota pemegang Tanda Tercatat dan/atau Terdaftar sebagai Penyelenggara IKD: ......

 ........., ........................ 20.......
 (tempat dan tanggal)
 Ketua Asosiasi,

 ..............................................
 (nama jelas dan tanda tangan)

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 NURHAIDA

 LAMPIRAN V
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 22 /SEOJK.02/2019
 TENTANG

 PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

 -2-
 LAPORAN REALISASI KEGIATAN TENGAH TAHUNAN
 Nomor
 :

 Lampiran :
 Perihal

 Kepada
 Yth. Wakil Ketua Dewan Komisioner

 Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

 Nama Asosiasi : ................................

 Realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan periode .......... adalah
 sebagai berikut:
 No Rencana Kegiatan

 Realisasi Kegiatan
 Tengah Tahunan
 (Terpenuhi/Tidak
 Terpenuhi)

 Keterangan
 ..., ..................... 20...
 : Laporan Realisasi Kegiatan Tengah Tahunan

 ........., ................... 20.......
 (tempat dan tanggal)
 Ketua Asosiasi,

 ...........................................
 (nama jelas dan tanda
 tangan)

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 NURHAIDA

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 22/SEOJK.02/2019 </reg_id>
<reg_title> PENUNJUKAN ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL </reg_title>
<set_date> 5 November 2019 </set_date>
<effective_date> 5 November 2019 </effective_date>
<related_reg> '13/POJK.02/2018 | Pasal 21' </related_reg>
"
" Yth.

 Direksi Bank Umum Syariah
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 34 /SEOJK.03/2015

 TENTANG
 PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO

 UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR
 BAGI BANK UMUM SYARIAH

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

 Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
 Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630),
 selanjutnya disebut POJK KPMM BUS, perlu diatur lebih lanjut mengenai
 pelaksanaan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk
 Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
 Syariah dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

 I. UMUM
 1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain
 dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai perjanjian yang
 disepakati.
 Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur,
 Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk),
 dan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk).

 2. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk)
 timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:
 a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai
 pasar;

 b.

 nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel
 pasar tertentu;

 c. transaksi...

 - 2 -

 c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen
 keuangan; dan

 d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu (i) apabila nilai wajar
 kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari
 pihak lawan, sedangkan (ii) apabila nilai wajar kontrak bernilai
 negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank.

 3. Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (settlement risk) timbul
 akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan
 pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang telah disepakati dari
 transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

 4. Sesuai POJK KPMM BUS, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan
 Modal Minimum (KPMM) baik secara individu maupun secara
 konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memperhitungkan
 ATMR untuk Risiko Kredit. Dalam menghitung ATMR untuk Risiko
 Kredit, Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
 a. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau
 b. Pendekatan berdasarkan Internal Rating (Internal Rating Based
 Approach).

 Untuk penerapan tahap awal, Bank wajib melakukan perhitungan
 ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan
 Standar.

 5. ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan
 Standar, yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Kredit-Pendekatan
 Standar, secara umum perhitungan didasarkan pada hasil peringkat
 yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa
 Keuangan.

 II. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR
 A. CAKUPAN PERHITUNGAN
 Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar yang wajib
 dihitung oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.4
 mencakup:
 1. Eksposur aset dalam neraca serta kewajiban komitmen dan
 kontinjensi dalam transaksi rekening administratif, namun tidak
 termasuk:

 a. posisi...

 - 3 -
 a.

 posisi Trading Book yang telah dihitung dalam ATMR Risiko
 Pasar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang
 mengatur mengenai ATMR untuk Risiko Pasar;

 b. penyertaan dan aset tidak berwujud yang telah
 diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sesuai
 ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur
 mengenai KPMM Bank Umum Syariah;

 c. tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur
 sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 1) tagihan transaksi lindung nilai syariah dan kewajiban
 komitmen yang timbul dari transaksi lindung nilai
 syariah; dan

 2) tagihan reverse repo;

 d. tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami
 kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan
 yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana
 dimaksud pada angka 3.

 2. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan
 pihak lawan (counterparty credit risk), antara lain transaksi
 lindung nilai syariah over the counter (OTC) dan transaksi repo
 atau reverse repo, baik atas posisi Trading Book maupun
 Banking Book. Definisi Trading Book maupun Banking Book
 mengacu pada POJK KPMM BUS; dan/atau

 3. Eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen
 keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau
 instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lebih dari 4
 (empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat
 kegagalan setelmen (settlement risk). Contoh transaksi antara
 lain transaksi penjualan atau pembelian surat berharga syariah
 atau valuta asing. Meskipun ATMR hanya diperhitungkan atas
 transaksi yang mengalami kegagalan setelmen lebih dari 4
 (empat) hari kerja, Bank harus memantau Risiko Kredit akibat
 kegagalan setelmen atas transaksi penjualan atau pembelian
 instrumen keuangan sejak hari pertama terjadinya kegagalan
 setelmen.

 B. TATA...

 - 4 -

 B. TATA CARA PERHITUNGAN
 1. ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar merupakan hasil
 perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko atas
 eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 dan butir
 II.A.2.

 2. Tagihan bersih atas eksposur sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 mengacu pada penjelasan dalam butir II.C.

 3. Bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan:
 a. berdasarkan peringkat terkini dari debitur atau pihak lawan
 transaksi atau surat berharga syariah, untuk kategori
 portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1, butir
 II.E.2, butir II.E.3, butir II.E.4, butir II.E.9, butir
 II.E.12.c.1), butir II.E.12.c.2), dan butir II.E.12.c.3);

 b. sebesar persentase tertentu untuk kategori portofolio
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.5, butir II.E.6,
 butir II.E.7, butir II.E.8, butir II.E.10, butir II.E.11, butir
 II.E.12.c.4), dan butir II.E.13.

 4. Penetapan bobot risiko berdasarkan peringkat terkini
 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a mengacu pada Tabel 3,
 Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10.

 5. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM
 untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 yaitu
 eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen
 keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau
 instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date)
 lebih dari 4 (empat) hari kerja adalah:
 a. untuk transaksi delivery versus payment (DvP), ATMR
 Risiko Kredit-Pendekatan Standar diperhitungkan dengan
 formula:
 ATMR = selisih positif antara nilai wajar transaksi
 dengan nilai kontrak (positive current exposure) x persentase
 tertentu x 12,5.
 Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah hari
 kerja pelampauan tanggal penyelesaian (settlement date)
 yang mengacu pada Tabel 1 di bawah ini.

 Tabel 1...

 - 5 -

 Tabel 1. Penetapan Persentase Tertentu Dalam
 Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen
 (Settlement Risk)

 Jumlah hari kerja sejak
 pelampauan tanggal

 penyelesaian (settlement date)
 5 s.d 15 hari kerja
 16 s.d 30 hari kerja
 31 s.d 45 hari kerja

 Lebih dari 45 hari kerja
 Persentase Tertentu
 8%

 50%
 75%

 100%

 b. Untuk transaksi non delivery versus payment (non-DvP),
 Risiko Kredit diperhitungkan sebagai faktor pengurang
 modal sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen
 keuangan yang telah diserahkan Bank.

 C. TAGIHAN BERSIH
 1. Tagihan bersih untuk eksposur aset dalam neraca sebagaimana
 dimaksud dalam butir A.1 diperhitungkan dengan formula:
 Tagihan Bersih = {Nilai tercatat aset + imbalan yang akan
 diterima (jika ada)} – CKPN atau PPA Khusus.

 Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
 mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan Penyisihan
 Penghapusan Aset Khusus (PPA Khusus) mengacu pada
 ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas
 aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang
 diperhitungkan hanya CKPN atas aset yang telah teridentifikasi
 mengalami penurunan nilai.

 2. Tagihan bersih untuk eksposur transaksi rekening administratif
 sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 diperhitungkan dengan
 formula:
 Tagihan Bersih = (nilai kewajiban komitmen atau kewajiban
 kontinjensi – PPA Khusus) x Faktor Konversi
 Kredit (FKK).

 Perhitungan...

 - 6 -

 Perhitungan PPA Khusus mengacu pada ketentuan Otoritas
 Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset
 bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 FKK adalah sebagaimana dimaksud dalam butir D.

 3. Tagihan bersih untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit
 akibat kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam
 butir A.2 diperhitungkan dengan formula:
 a. Eksposur transaksi lindung nilai syariah OTC
 1) Transaksi lindung nilai syariah dengan positif mark to
 market
 Tagihan Bersih = nilai tercatat tagihan + potensi
 eksposur di masa depan (potential
 future exposure).

 2) Transaksi lindung nilai syariah dengan negatif mark to
 market
 Tagihan Bersih = potensi eksposur di masa depan.

 Potensi eksposur di masa depan dihitung dari hasil
 perkalian nilai notional transaksi lindung nilai syariah OTC
 dengan persentase tertentu. Persentase tertentu ditetapkan
 berdasarkan variabel yang mendasari (underlying variable)
 dan sisa jangka waktu dari transaksi lindung nilai syariah
 OTC yang mengacu pada Tabel 2 di bawah ini.
 Tabel 2. Penetapan Persentase Tertentu Dalam
 Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak
 Lawan (Counterparty Credit Risk) untuk Transaksi
 Lindung Nilai Syariah OTC

 Variabel yang Mendasari
 (underlying variable)

 Sisa Jangka
 Waktu

 ≤1 tahun

 > 1 tahun s.d.
 ≤ 5 tahun
 > 5 tahun

 Keterangan:
 -

 Sharia

 Compliant
 Profit Rate
 Swap

 0%

 0,5%
 1,5%

 Sharia

 Compliant
 Foreign
 Currency
 Swaps

 1%
 5%

 7,5%
 Lainnya

 10%
 12%

 15%

 Untuk transaksi lindung nilai syariah OTC yang
 terdapat beberapa pertukaran notional atau prinsipal,

 potensi...

 - 7 -

 potensi eksposur di masa depan dari transaksi lindung
 nilai syariah OTC dihitung berdasarkan penjumlahan
 dari hasil perkalian antara masing-masing nilai
 notional transaksi lindung nilai syariah OTC dengan
 persentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan sisa
 jangka waktu dari masing-masing notional transaksi
 dimaksud.

 -

 Untuk transaksi lindung nilai syariah OTC dengan
 struktur nilai tagihan atau kewajiban diselesaikan
 pada tanggal tertentu dan terdapat syarat dan
 ketentuan transaksi lindung nilai syariah OTC
 disesuaikan kembali sehingga nilai wajar dari transaksi
 lindung nilai syariah OTC adalah nol pada tanggal
 dimaksud, sisa jangka waktu transaksi lindung nilai
 syariah OTC ditetapkan sama dengan jangka waktu
 hingga tanggal penyesuaian berikutnya.

 -

 Transaksi lindung nilai syariah OTC dengan jenis
 variabel yang mendasari yang tidak dinyatakan secara
 spesifik dalam tabel di atas, diperlakukan sebagai
 “Lainnya”.

 b. Eksposur transaksi repo
 Tagihan bersih merupakan selisih positif antara nilai
 tercatat bersih surat berharga syariah yang menjadi
 underlying transaksi repo dengan nilai tercatat kewajiban
 repo.
 Nilai tercatat bersih surat berharga syariah adalah nilai
 tercatat surat berharga syariah setelah dikurangi dengan
 CKPN atas surat berharga syariah tersebut sesuai standar
 akuntansi yang berlaku. Khusus untuk CKPN yang
 dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan hanya
 CKPN atas surat berharga syariah yang telah teridentifikasi
 mengalami penurunan nilai.
 Selain itu, Risiko Kredit dari penerbit surat berharga
 syariah yang menjadi

 diperhitungkan pula sebagai tagihan bersih untuk eksposur
 aset dalam neraca, sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.

 c. Eksposur...

 underlying transaksi repo

 - 8 -

 c. Eksposur transaksi reverse repo
 Tagihan bersih merupakan nilai tercatat dari tagihan
 reverse repo setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan
 tersebut sesuai standar akuntansi.
 Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang
 diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah
 teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
 Untuk transaksi reverse repo, keberadaan agunan berupa
 surat berharga syariah yang menjadi underlying dari
 transaksi reverse repo dan/atau uang tunai diperhitungkan
 sebagai bentuk mitigasi Risiko Kredit atas transaksi
 dimaksud. Pengakuan agunan mengikuti Pendekatan
 Komprehensif dalam teknik mitigasi Risiko Kredit-agunan
 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6.

 D. FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK EKSPOSUR TRANSAKSI
 REKENING ADMINISTRATIF
 Dalam rangka menghitung tagihan bersih untuk eksposur transaksi
 rekening administratif, penetapan FKK untuk transaksi rekening
 administratif sebagaimana dimaksud dalam butir C.2 adalah:
 1. Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai
 uncommitted diberikan FKK sebesar 0% (nol persen).

 2. Kewajiban komitmen dalam bentuk Letter of Credit (L/C) yang
 masih berlaku namun tidak termasuk standby Letter of Credit
 (L/C), baik terhadap Bank penerbit (issuing bank) maupun Bank
 yang melakukan konfirmasi (confirming bank), diberikan FKK
 sebesar 20% (dua puluh persen).

 3. Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian sampai
 dengan 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh
 persen).

 4. Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian lebih dari
 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen).

 5. Kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan
 bukan dalam rangka pemberian pembiayaan, seperti bid bonds,
 performance bonds, atau advance payment bonds, diberikan FKK
 sebesar 50% (lima puluh persen).

 6. Kewajiban...

 - 9 -

 6. Kewajiban kontinjensi dalam bentuk:
 a. jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian
 pembiayaan atau pengambilalihan risiko gagal bayar,
 termasuk berupa bank garansi dan standby Letter of Credit
 (L/C); atau

 b. akseptasi, termasuk endosemen atau aval atas surat-surat
 berharga;

 diberikan FKK sebesar 100% (seratus persen).

 7. Pos transaksi rekening administratif yang timbul dari transaksi
 lindung nilai syariah tidak diberikan FKK dan perhitungan
 tagihan bersih atas eksposur tersebut dilakukan sebagaimana
 dimaksud dalam butir C.3.a.

 E. BOBOT RISIKO
 Dalam menentukan bobot risiko, Bank harus menggolongkan seluruh
 eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 dan butir A.2 ke
 dalam kategori portofolio yang penetapannya didasarkan pada
 debitur atau pihak lawan transaksi, yaitu:
 1. Tagihan kepada Pemerintah
 a. Tagihan kepada Pemerintah terdiri atas:
 1) Tagihan kepada Pemerintah Indonesia yang mencakup
 tagihan kepada:
 a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
 b) Bank Indonesia;
 c) badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah
 lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya
 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia;

 2) Tagihan kepada pemerintah negara lain yang
 mencakup tagihan kepada pemerintah pusat dan bank
 sentral negara lain;

 b. Bobot risiko Tagihan kepada Pemerintah Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), baik dalam
 Rupiah maupun valuta asing adalah 0% (nol persen).

 c. Bobot risiko Tagihan kepada pemerintah negara lain
 sebagaimana dimaksud dalam butir a.2), baik dalam mata

 uang...

 - 10 -

 uang negara tersebut maupun valuta asing, ditetapkan
 sesuai peringkat internasional negara tersebut mengacu
 pada Tabel 3 di bawah ini.
 Tabel 3. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada
 Pemerintah

 Peringkat yang setara
 Jenis
 Tagihan

 Tagihan
 kepada
 Pemerintah
 Indonesia

 Tagihan
 kepada
 pemerintah
 negara lain

 0%
 AAA
 s.d AA-

 A+ s.d
 A-

 BBB+
 s.d

 BBB-
 0%

 BB+
 s.d B-

 Kurang
 dari B-

 Tanpa
 peringkat

 20% 50% 100% 150%

 100%

 2. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
 a. Tagihan kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan
 kepada:
 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana
 dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN,
 kecuali BUMN berupa Bank;

 2) Pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
 undang mengenai pemerintahan daerah;

 3) badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah
 Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria
 sebagai Tagihan kepada Pemerintah Indonesia.

 b. Bobot risiko Tagihan kepada Entitas Sektor Publik
 ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 4
 di bawah ini.

 Tabel 4. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Entitas
 Sektor Publik

 AAA

 Bobot
 Risiko

 s.d AA-
 20%

 A+ s.d
 A-

 50%

 Peringkat yang setara
 BBB+

 s.d BBB-
 50%

 BB+
 s.d B-

 Kurang
 dari B-

 100% 150%
 Tanpa
 peringkat
 50%

 3. Tagihan...

 - 11 -

 3. Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga
 Internasional
 a. Bank pembangunan multilateral merupakan lembaga
 keuangan internasional yang antara lain memiliki
 karakteristik khusus: (i) didirikan atau dimiliki oleh
 beberapa negara; dan (ii) menyediakan pembiayaan jangka
 panjang, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka
 pembangunan.

 b. Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan
 lembaga internasional mencakup tagihan kepada:
 1) Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri atas:
 a) Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang
 telah ditetapkan oleh Basel Committee on Banking
 Supervision, yaitu World Bank Group yang terdiri
 atas International Bank for Reconstruction and
 Development (IBRD) dan International Finance
 Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB),
 African Development Bank (AfDB), European Bank
 for Reconstruction and Development (EBRD), Inter-
 American Development Bank (IADB), European
 Investment Bank (EIB), European Investment Fund
 (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean
 Development Bank (CDB), Islamic Development
 Bank (IDB), dan Council of Europe Development
 Bank (CEDB).

 b) Bank Pembangunan Multilateral lainnya.

 2) Lembaga Internasional yaitu Bank for International
 Settlements, International Monetary Fund (IMF), dan
 European Central Bank.

 c. Bobot risiko Tagihan kepada bank pembangunan
 multilateral dan lembaga internasional mengacu pada Tabel
 5 di bawah ini.
 Tabel 5. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank
 Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

 Jenis...

 - 12 -

 Peringkat yang setara
 Jenis Tagihan

 Bank
 Pembangunan
 Multilateral
 tertentu dan
 Lembaga
 Internasional

 Bank
 Pembangunan
 Multilateral
 lainnya

 20% 50%
 50%

 AAA
 s.d
 AA-

 A+
 s.d A-

 BBB+
 s.d

 BBB-

 BB+
 s.d B-

 Kurang
 dari B-

 Tanpa
 peringkat

 0%

 100% 150%

 50%

 4. Tagihan kepada Bank
 a. Tagihan kepada Bank mencakup tagihan kepada:
 1) bank yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri atas
 bank umum syariah, bank umum konvensional, bank
 pembiayaan rakyat syariah, dan bank perkreditan
 rakyat, termasuk kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri;

 2) bank yang beroperasi di luar Indonesia, yang terdiri
 atas bank yang berbadan hukum asing dan kantor
 cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia;

 3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga
 pembiayaan ekspor Indonesia.

 b. Tagihan kepada Bank dibedakan menjadi:
 1) tagihan jangka pendek yaitu tagihan dengan jangka
 waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan,
 termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu
 jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu;

 2) tagihan jangka panjang yaitu tagihan dengan jangka
 waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan.
 Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian
 sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan
 akan diperpanjang (roll-over) sehingga keseluruhan
 jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan, harus
 digolongkan sebagai tagihan jangka panjang.

 c. Bobot...

 - 13 -

 c. Bobot risiko Tagihan kepada Bank, baik tagihan jangka
 pendek, tagihan jangka panjang, ditetapkan sesuai
 peringkat dengan mengacu pada Tabel 6, Tabel 7 atau Tabel
 8 di bawah ini.
 Tabel 6. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank
 Dalam Bentuk Pembiayaan

 Peringkat yang setara
 Jenis
 Tagihan

 Tagihan
 Jangka
 Panjang

 Tagihan
 Jangka
 Pendek

 AAA
 s.d AA-
 20%
 20%
 50%
 20%
 A+ s.d A-

 BBB+
 s.d

 BBB-
 50%

 20%

 BB+
 s.d B-

 Kurang
 dari B-

 100% 150%
 50%
 150%
 Tanpa
 peringkat
 50%
 20%

 Tabel 7. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank
 Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah yang Memiliki
 Peringkat Jangka Pendek

 A-1
 Bobot Risiko
 20%

 Peringkat yang setara
 A-2

 A-3
 50%
 100%

 Kurang dari A-3
 150%

 Tabel 8. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank
 Dalam Bentuk Surat Berharga Syariah yang Tidak
 Memiliki Peringkat Jangka Pendek

 Peringkat yang setara
 Jenis
 Tagihan

 Bobot
 Risiko

 AAA
 s.d AA-
 20%
 50%
 A+ s.d A-

 BBB+
 s.d

 BBB-
 50%

 BB+
 s.d B-

 Kurang
 dari B-

 100% 150%
 Tanpa
 peringkat
 50%

 5. Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
 a. Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal mencakup:
 1) pembiayaan konsumsi untuk kepemilikan rumah
 tinggal atau apartemen atau pembiayaan konsumsi
 yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal
 atau apartemen (tidak termasuk rumah toko dan
 rumah kantor), serta memenuhi kriteria:
 a) diberikan kepada debitur perorangan;
 b) agunan diikat dengan hak tanggungan atau

 fidusia...

 - 14 -

 fidusia sehingga memberikan kedudukan yang
 diutamakan (hak preferensi) kepada Bank; dan

 c) Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai
 untuk menilai dan memantau nilai agunan secara
 berkala.

 2) pembiayaan konsumsi untuk kepemilikan rumah
 tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia
 sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan
 dijamin 100% (seratus persen) oleh lembaga
 penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus
 BUMN yang memenuhi persyaratan pengakuan garansi
 dalam teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sebagaimana
 dimaksud dalam butir IV.C.1.

 b. Bobot risiko untuk Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal
 ditetapkan:
 1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) untuk
 Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal sebagaimana
 dimaksud dalam butir a.1).

 2) paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk
 Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal sebagaimana
 dimaksud dalam butir a.2).

 6. Pembiayaan Beragun Properti Komersial
 a. Pembiayaan Beragun Properti Komersial adalah pembiayaan
 yang memenuhi kriteria:
 1) diberikan kepada perorangan atau badan usaha;
 2) tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan
 konstruksi atau pembangunan properti;
 Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah
 susun, ruang perkantoran, ruang komersial
 multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak
 pihak atau pergudangan; dan

 3) sumber utama pembayaran pembiayaan berasal dari
 arus kas dari penyewaan atau penjualan properti
 dimaksud.

 b. Bobot risiko pembiayaan Beragun Properti Komersial adalah
 100% (seratus persen).

 7. Pembiayaan...

 - 15 -

 7. Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan
 a. Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan adalah pembiayaan
 yang memenuhi kriteria:
 1) diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari Pegawai
 Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau POLRI, pegawai
 lembaga negara, atau pegawai BUMN atau BUMD;

 2)

 total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00
 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau
 pensiunan;

 3) pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa
 dari perusahaan asuransi yang berstatus BUMN
 termasuk perusahaan asuransi

 merupakan anak perusahaan dari perusahaan
 asuransi yang berstatus BUMN atau perusahaan
 asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah
 peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang
 diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;

 4) pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan
 bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan Surat
 Kuasa Memotong Gaji atau Pensiun kepada Bank
 pemberi pembiayaan. Dalam hal pembayaran gaji atau
 pensiun dilakukan bank lain atau BUMN lain maka
 Bank pemberi pembiayaan harus memiliki perjanjian
 kerja sama dengan bank lain atau BUMN lain
 pembayar gaji atau pensiun untuk melakukan
 pemotongan gaji atau pensiun dalam rangka
 pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan;
 dan

 5) Bank pemberi pembiayaan menyimpan asli surat
 pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan
 atau pangkat yang terakhir atau surat keputusan
 pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP)
 dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.

 b. Bobot risiko Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan adalah
 50% (lima puluh persen).

 syariah yang

 8. Tagihan...

 - 16 -

 8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel
 a. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio
 Ritel merupakan tagihan yang memenuhi kriteria:
 1) diberikan kepada debitur yang merupakan (i) orang
 perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria
 sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana
 dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha
 mikro, kecil, dan menengah, atau (ii) perorangan;

 2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi
 sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil
 penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh
 debitur yang merupakan (i) orang perorangan atau
 badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha
 mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
 undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan
 menengah dan (ii) perorangan;

 3) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi
 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 Maksimal plafon Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
 rupiah) tersebut juga dihitung dari penjumlahan plafon
 seluruh fasilitas yang diterima oleh 1 (satu) debitur
 yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan
 usaha kecil atau perorangan;

 4) debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur
 terbesar Bank;

 5) tagihan tidak dalam bentuk surat berharga syariah;
 dan

 6) tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Pembiayaan
 Beragun Rumah Tinggal, Pembiayaan Beragun Properti
 Komersial, atau Pembiayaan Pegawai atau Pensiunan.

 b. Bobot risiko Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
 Portofolio Ritel ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima
 persen).

 c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (KKB Syariah)
 merupakan salah satu pembiayaan yang dapat
 dikategorikan sebagai Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha
 Kecil, dan Portofolio Ritel.

 9. Tagihan...

 - 17 -

 9. Tagihan kepada Korporasi
 a. Tagihan kepada Korporasi merupakan tagihan yang tidak
 memenuhi kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1 sampai dengan angka 8.

 b. Bobot risiko Tagihan kepada Korporasi ditetapkan sesuai
 peringkat dengan mengacu pada Tabel 9 atau Tabel 10 di
 bawah ini.
 Tabel 9. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada

 Korporasi Dalam Bentuk Pembiayaan atau Dalam Bentuk
 Surat Berharga yang Tidak Memiliki Peringkat Jangka
 Pendek

 Peringkat yang setara
 Tanpa
 AAA
 Bobot Risiko

 s.d AA-
 20%

 A+ s.d A- BBB+
 s.d BB-

 50%
 100%

 Kurang
 dari BB-

 150%
 peringkat
 100%

 Tabel 10. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada
 Korporasi Dalam Bentuk Surat Berharga yang Memiliki
 Peringkat Jangka Pendek

 A-1
 Bobot Risiko
 20%

 Peringkat yang setara
 A-2

 A-3
 50%
 100%

 Kurang dari
 A-3

 150%

 10. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
 a. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan
 angka 9, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan
 puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau
 pembayaran bagi hasil atau margin atau ujrah.

 b. Bobot risiko Tagihan yang Telah Jatuh Tempo ditetapkan
 paling rendah 100% (seratus persen).

 11. Aset Lainnya
 a. Aset berupa uang tunai, emas, dan commemorative coin,
 diberikan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).

 b. Penyertaan yang bukan merupakan faktor pengurang modal
 dalam POJK KPMM BUS diberikan bobot risiko 100%
 (seratus persen).

 c. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian setelah dikurangi Termin
 Istishna’ diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).

 d. Perhitungan...

 - 18 -

 d. Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengurang modal
 terhadap tagihan atau transaksi rekening administratif
 dalam bentuk eksposur sekuritisasi mengacu pada
 ketentuan mengenai sekuritisasi aset.
 Untuk tagihan eksposur sekuritisasi selain yang diatur
 dalam ketentuan, maka penetapan bobot risiko didasarkan
 pada peringkat tagihan eksposur sekuritisasi mengacu pada
 Tabel 9. Khusus untuk tagihan eksposur sekuritisasi yang
 tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko
 ditetapkan secara konservatif yaitu bobot risiko paling
 tinggi diantara bobot risiko dari aset yang mendasari dan
 bobot risiko dari penerbit eksposur sekuritisasi.

 e. Aset yang diambil alih (AYDA) diberikan bobot risiko 100%
 (seratus persen).

 f.

 Aset lainnya, seperti persediaan, tanah, bangunan,
 inventaris, dan aset tetap lainnya, setelah dikurangi dengan
 akumulasi penyusutan diberikan bobot risiko 100%
 (seratus persen).

 12. Pembiayaan Bagi Untung (Profit Sharing)
 a. Pembiayaan bagi untung (profit sharing) yang selanjutnya
 disebut pembiayaan PS adalah pembiayaan dengan
 pembagian hasil usaha dihitung dari pendapatan setelah
 dikurangi modal dan biaya-biaya.

 b. Pembiayaan PS dapat terdiri atas pembiayaan musyarakah
 (profit and loss sharing modes) dan pembiayaan
 mudharabah (profit sharing and loss bearing modes).

 c. Jenis pembiayaan PS adalah:
 1) Pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah
 musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset
 (barang) atau modal salah satu pihak (syarik)
 berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh
 pihak lainnya. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk
 mengalihkan kepemilikan aset kepada nasabah. Aset
 musyarakah mutanaqisah dapat diijarahkan kepada
 nasabah atau pihak lain. Dengan demikian, bagi
 untung pembiayaan musyarakah mutanaqisah dapat
 berasal dari ujrah dari pembiayaan ijarah tersebut.

 2) Pembiayaan...

 - 19 -

 2) Pembiayaan proyek yaitu Bank menyediakan dana
 kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola
 (mudharib) dalam proyek pembangunan dengan pihak
 ketiga (ultimate customer). Ultimate customer akan
 membayar sesuai tahapan pembangunan kepada
 nasabah yang selanjutnya akan dibayarkan nasabah
 kepada Bank. Peran utama dari Bank dalam struktur
 ini adalah untuk menyediakan dana talangan kepada
 nasabah. Bank mensyaratkan pembayaran dari
 ultimate customer dilakukan melalui rekening nasabah
 di Bank yang khusus diperuntukkan bagi pembiayaan
 proyek (repayment account) dan nasabah tidak dapat
 menarik dana dari rekening tersebut tanpa
 persetujuan Bank.

 3) Pembiayaan PS dengan sub kontrak yaitu pembiayaan
 kepemilikan aset tetap (tangible fixed assets) seperti
 mobil, mesin dan lain-lain. Aset tersebut kemudian
 disewakan atau dijual kepada end user dengan akad
 ijarah atau murabahah. Bagi untung Pembiayaan PS
 berasal dari ujrah dari pembiayaan ijarah atau margin
 dari pembiayaan murabahah.

 4) Pembiayaan PS lainnya.

 d. Bobot risiko Pembiayaan Bagi Untung ditetapkan:
 1) berdasarkan peringkat terkini dari nasabah end user
 atau ultimate customer atau 100% (seratus persen) jika
 tanpa peringkat (unrated), untuk kategori portofolio
 sebagaimana dimaksud dalam butir c.1), c.2), dan c.3);

 2) sebesar 300% (tiga ratus persen) bagi nasabah berupa
 perusahaan terbuka atau 400% (empat ratus persen)
 bagi nasabah lainnya untuk kategori portofolio
 sebagaimana dimaksud dalam butir c.4).

 13. Aset Produktif dengan Sumber Dana Profit Sharing Investment
 Account (PSIA)
 a. PSIA adalah sumber dana dengan pembagian hasil usaha
 dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan
 biaya-biaya. Sumber dana ini tidak termasuk dana dengan
 prinsip bagi hasil (net revenue sharing), yaitu bagi hasil

 yang...

 - 20 -
 yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

 b. bobot risiko Aset Produktif dengan Sumber Dana PSIA
 ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

 III. PENGGUNAAN PERINGKAT
 Untuk jenis kategori portofolio yang penetapan bobot risikonya didasarkan
 pada peringkat maka penggunaan peringkat harus memenuhi ketentuan
 sebagai berikut:
 A. UMUM
 1. Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang
 dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas
 Jasa Keuangan.

 2. Dalam satu kelompok usaha, peringkat suatu perusahaan tidak
 dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko dari
 perusahaan lain dalam kelompok tersebut.

 3. Bank harus:
 a. memiliki pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa
 peringkat yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko
 Kredit-Pendekatan Standar adalah peringkat terkini; dan

 b. memelihara dokumentasi terkait peringkat terkini yang
 digunakan tersebut.

 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa peringkat
 yang digunakan Bank dalam penetapan bobot risiko
 mencerminkan risiko yang lebih rendah dari kondisi terkini atas
 debitur atau pihak lawan transaksi maka Otoritas Jasa
 Keuangan berwenang untuk menetapkan bobot risiko yang lebih
 tinggi dari yang digunakan Bank.

 B. TATA CARA PENGGUNAAN PERINGKAT
 1. Peringkat Domestik (local rating) dan Peringkat Internasional
 (international rating)
 a. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot
 risiko tagihan dalam mata uang Rupiah.

 b. Peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot
 risiko tagihan dalam valuta asing.

 2. Peringkat Surat Berharga Syariah (Issue Rating) dan Peringkat
 Debitur (Issuer Rating)

 a. Penetapan...

 - 21 -

 a. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk surat
 berharga syariah didasarkan pada peringkat dari surat
 berharga syariah dimaksud (issue rating).
 Dalam hal surat berharga syariah tidak memiliki peringkat
 maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko
 dari tagihan tanpa peringkat.

 b. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk selain
 surat berharga syariah, didasarkan pada peringkat debitur
 (issuer rating).
 Dalam hal tagihan dalam bentuk selain surat berharga
 syariah tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot
 risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa
 peringkat.

 3. Peringkat Jangka Pendek dan Peringkat Jangka Panjang
 a. Peringkat jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
 Tabel 7 dan Tabel 10 digunakan untuk penetapan bobot
 risiko dari surat berharga syariah yang memiliki peringkat
 jangka pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk
 dalam cakupan Tagihan kepada Bank atau Tagihan kepada
 Korporasi.

 b. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan kepada Bank yang
 tergolong sebagai Tagihan Jangka Pendek sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.E.4.b.1) namun tidak memiliki
 peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka
 panjang sesuai Tabel 6.

 c. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan kepada Korporasi
 yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu
 pada Tabel 9.

 4. Peringkat Tunggal dan Multi Peringkat
 Dalam hal debitur, pihak lawan, atau instrumen keuangan:
 a. hanya memiliki 1 (satu) peringkat maka Bank harus
 menggunakan hasil peringkat dimaksud;

 b. memiliki 2 (dua) peringkat dan masing-masing memberikan
 bobot risiko yang berbeda maka Bank harus menggunakan
 peringkat yang menghasilkan bobot risiko tertinggi;

 c. memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih dan memberikan
 bobot risiko yang berbeda maka Bank harus menggunakan

 peringkat...

 - 22 -

 peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua.
 Contoh: Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh
 perusahaan X dan tergolong sebagai Tagihan Kepada
 Korporasi memiliki peringkat AA-, A-, dan BBB+ sehingga
 berturut-turut setara dengan bobot risiko 20% (dua puluh
 persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus
 persen). Untuk perhitungan ATMR Risiko Kredit-
 Pendekatan Standar, Bank harus menggunakan peringkat
 A- yaitu peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah
 kedua yaitu 50% (lima puluh persen).

 IV. METODE DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT
 A. UMUM
 1. Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar,
 Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, dan/atau
 penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM sebagai Teknik
 Mitigasi Risiko Kredit, selanjutnya disebut Teknik MRK.

 2. Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup:
 a. Teknik MRK-Agunan;
 b. Teknik MRK-Garansi; dan/atau
 c. Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM.

 3. Prinsip utama dalam pengakuan Teknik MRK adalah:
 a. Teknik MRK hanya diakui apabila ATMR Risiko Kredit dari
 eksposur yang menggunakan Teknik MRK lebih rendah dari
 ATMR Risiko Kredit dari eksposur tersebut yang tidak
 menggunakan Teknik MRK.
 Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah
 memperhitungkan dampak Teknik MRK paling rendah
 sebesar nol.

 b. Dampak keberadaan agunan, garansi,
 dan/atau

 penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang diakui
 sebagai Teknik MRK tidak boleh diperhitungkan ganda
 dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit.
 Contoh: Apabila peringkat surat berharga syariah telah
 memperhitungkan dampak keberadaan agunan, garansi,
 dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM

 maka...

 - 23 -

 maka perhitungan ATMR Risiko Kredit atas surat berharga
 syariah dimaksud tidak boleh memperhitungkan kembali
 keberadaan agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau
 asuransi pembiayaan UMKM yang sama.

 c. Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi, dan/atau
 penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM paling
 sedikit sama dengan sisa jangka waktu eksposur.

 4. Selain harus memenuhi prinsip utama sebagaimana dimaksud
 dalam angka 3, Teknik MRK juga harus memenuhi kriteria:
 a. seluruh dokumen agunan, garansi, dan/atau penjaminan
 atau asuransi pembiayaan UMKM yang digunakan dalam
 Teknik MRK memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
 perundang-undangan;

 b. Bank secara berkala melakukan reviu untuk memastikan
 bahwa agunan, garansi, dan/atau penjaminan atau
 asuransi pembiayaan UMKM tetap memenuhi kriteria
 sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

 c. dokumentasi yang digunakan dalam Teknik MRK harus
 memuat klausula yang menetapkan jangka waktu yang
 wajar untuk eksekusi atau pencairan agunan, garansi,
 dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM
 yang didasarkan pada terjadinya kondisi yang
 menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan
 kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan dana.

 5. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan
 angka 4 tidak dipenuhi maka keberadaan MRK tidak diakui
 dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar.

 6. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Teknik MRK, Bank
 harus memiliki prosedur tertulis untuk mengidentifikasi,
 mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul
 dari penggunaan Teknik MRK, seperti risiko hukum, risiko
 operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar, termasuk
 prosedur untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garansi,
 dan/atau penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM
 dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.

 B. TEKNIK...

 - 24 -

 B. TEKNIK MRK-AGUNAN
 1. Pendekatan Teknik MRK-Agunan
 Pengakuan Teknik MRK-Agunan dapat menggunakan 2 (dua)
 pendekatan, yaitu:
 a. Pendekatan Sederhana (simple approach), untuk eksposur
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1; atau

 b. Pendekatan Komprehensif (comprehensive approach), untuk
 eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.

 2. Persyaratan Pengakuan
 a. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
 dimaksud pada butir A.3 dan butir A.4, agunan yang
 digunakan dalam Teknik MRK-Agunan harus memenuhi
 persyaratan:
 1) agunan tidak diterbitkan oleh debitur atau pihak lawan
 transaksi yang sama; dan

 2) kualitas agunan tidak berkorelasi secara positif dengan
 kualitas eksposur;

 sehingga agunan dapat memberikan perlindungan yang
 memadai apabila debitur atau pihak lawan transaksi tidak
 mampu melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian
 penyediaan dana.
 Contoh:
 Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
 perusahaan X yang memiliki keterkaitan arus kas secara
 signifikan dengan perusahaan Y yang merupakan debitur
 atau pihak lawan transaksi dari Bank, dianggap memiliki
 korelasi positif sehingga surat berharga tersebut tidak
 diakui dalam Teknik MRK – Agunan.

 b. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a
 tidak terpenuhi maka keberadaan agunan dalam Teknik
 MRK-Agunan tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko
 Kredit-Pendekatan Standar.

 3. Jenis Agunan Keuangan yang Diakui
 a. Jenis agunan keuangan yang diakui (eligible financial
 collateral) dalam Teknik MRK-Agunan baik pada
 Pendekatan Sederhana maupun Pendekatan Komprehensif
 adalah:

 1) uang...

 - 25 -

 1) uang tunai yang disimpan pada Bank penyedia dana;
 2)

 giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh
 Bank penyedia dana;

 3) emas yang disimpan pada Bank penyedia dana;
 4) Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh
 Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Obligasi
 Negara dan Surat Perbendaharaan Negara
 sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
 mengenai surat utang negara;

 5) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana
 dimaksud dalam undang-undang mengenai surat
 berharga syariah negara;

 6)

 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank
 Indonesia Syariah (SBIS); dan/atau

 7) surat-surat berharga yang diperingkat oleh lembaga
 pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan
 dengan peringkat paling rendah:
 a) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak
 yang termasuk dalam Tagihan kepada Pemerintah
 Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir
 II.E.1.a.2);

 b) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak
 yang termasuk dalam Tagihan kepada Entitas
 Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir
 II.E.2;

 c)

 setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak
 yang termasuk dalam Tagihan kepada Bank
 Pembangunan Multilateral

 dan Lembaga

 Internasional sebagaimana dimaksud dalam butir
 II.E.3;

 d) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak
 yang termasuk dalam Tagihan kepada Bank
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.4;

 e)

 setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak yang
 termasuk dalam Tagihan kepada Korporasi
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.9;

 f)

 setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek.
 b. Instrumen...

 - 26 -
 b.

 Instrumen yang mendasari (underlying) atau agunan dari
 transaksi reverse repo dapat diakui sebagai bentuk MRK
 atas transaksi reverse repo dimaksud sepanjang termasuk
 sebagai jenis agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

 4. Penggunaan Nilai Agunan
 a. Dalam mengakui dampak MRK dari jenis agunan
 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhadap perhitungan
 ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank harus
 menggunakan nilai agunan sebesar nilai yang lebih rendah
 antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau
 nilai pasar agunan.

 b. Dalam hal pengikatan agunan dilakukan atas beberapa
 tagihan bersih maka nilai agunan yang dapat diakui sebagai
 Teknik MRK-Agunan untuk seluruh tagihan bersih paling
 tinggi sebesar nilai agunan dan tidak melebihi total seluruh
 tagihan bersih.
 Contoh:
 Bank A memberikan pembiayaan kepada debitur X dan
 debitur Y masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima
 ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus
 juta rupiah) dengan agunan berupa deposito senilai
 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Agunan tersebut
 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diikat
 untuk pembiayaan kepada debitur X dan sebesar
 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diikat untuk
 pembiayaan kepada debitur Y. Dampak MRK atas agunan
 berupa deposito dimaksud yang digunakan untuk
 menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas
 debitur X adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus
 juta rupiah) dan atas debitur Y adalah sebesar
 Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

 5. Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana
 Penggunaan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana
 harus dilakukan:
 a. penilaian kembali terhadap nilai wajar atau nilai pasar
 agunan harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 dan

 b. perhitungan...

 - 27 -

 b. perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam
 butir a harus memperhitungkan pengurangan nilai (haircut)
 atas nilai tukar (HFX) sebagai faktor pengurang sebesar 8%
 (delapan persen) apabila:
 1) tagihan dan agunan dalam mata uang yang berbeda;
 atau

 2) agunan dalam bentuk emas;

 c. perhitungan ATMR Risiko Kredit–Pendekatan Standar atas
 eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK–
 Agunan pada Pendekatan Sederhana dilakukan sebagai
 berikut:
 1) Dampak MRK diakui menggunakan prinsip substitusi
 yaitu bobot risiko agunan menggantikan bobot risiko
 eksposur, yaitu:
 a) Bagian dari nilai

 tagihan bersih yang

 mendapatkan perlindungan dari agunan,
 selanjutnya disebut bagian yang dijamin (secured
 portion), dikenakan:
 (1) bobot risiko sebesar 0% (nol persen), apabila
 agunan dalam bentuk sebagaimana
 dimaksud dalam butir 3.a.1) sampai dengan
 butir 3.a.6);

 (2) bobot risiko dari agunan, apabila agunan
 dalam bentuk surat berharga sebagaimana
 dimaksud dalam butir 3.a.7), dengan batas
 bawah sebesar 20% (dua puluh persen).

 b) Bagian dari nilai tagihan bersih yang tidak
 mendapatkan perlindungan dari agunan,
 selanjutnya disebut bagian yang tidak dijamin
 (unsecured portion), dikenakan bobot risiko dari
 eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.E.

 2) Apabila eksposur dijamin oleh beberapa jenis agunan
 dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total
 perlindungan agunan lebih tinggi dari nilai tagihan
 bersih maka pengakuan agunan dalam Teknik MRK-

 Agunan...

 - 28 -

 Agunan diprioritaskan menggunakan jenis agunan
 dengan bobot risiko dari yang terendah.

 3) ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur
 yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Agunan
 pada Pendekatan Sederhana merupakan penjumlahan
 dari:
 a)

 hasil perkalian antara bagian tagihan bersih yang
 dijamin (secured portion) dengan bobot risiko
 agunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1)a);
 dan

 b)

 hasil perkalian antara bagian tagihan bersih yang
 tidak dijamin (unsecured portion) dengan bobot
 risiko sebagaimana dimaksud dalam butir 1)b).

 6. Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif
 a. Jenis dan Besaran Pengurangan Nilai (Haircut)
 1)

 teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif,
 dilakukan dengan cara mengurangi nilai tagihan bersih
 dengan nilai agunan, setelah memperhitungkan
 pengurangan nilai (haircut) untuk masing-masing nilai;

 2) pengurangan nilai (haircut) sebagaimana dimaksud
 pada angka 1) dilakukan:
 a) pengurangan nilai (haircut) atas nilai tagihan
 bersih (He) merupakan faktor penambah untuk
 mengantisipasi peningkatan nilai tagihan bersih;

 b) pengurangan nilai (haircut) atas nilai agunan (Hc)
 merupakan faktor pengurang untuk
 mengantisipasi penurunan nilai agunan;
 yang disebabkan karena perubahan faktor pasar.

 3) Pengurangan nilai (haircut) sebagaimana dimaksud
 pada angka 2) mengacu pada Tabel 11 di bawah ini.

 Tabel 11. Haircut untuk Teknik MRK-Agunan pada
 Pendekatan Komprehensif

 Peringkat...

 - 29 -

 Peringkat
 Efek / Surat
 Berharga*

 AAA s.d AA-
 atau A-1

 Sisa
 Jatuh
 Tempo

 < 1 tahun
 > 1

 tahun, <
 5 tahun

 A+ s.d BBB-
 atau A-2
 atau A-3

 BB+ s.d BB-

 > 5 tahun
 < 1 tahun
 > 1

 tahun, <
 5 tahun

 > 5 tahun

 Seluruhn
 ya

 Tunai dalam mata uang
 yang sama

 Diterbitkan
 Pemerintah dan
 Bank

 Pembangunan
 Multilateral

 0,5 %
 2%

 4%
 1%

 3%
 6%
 15%
 0%

 Keterangan Tabel:
 * Ilustrasi peringkat pada Tabel 1 menggunakan notasi

 peringkat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat
 Standard and Poor’s.

 Asumsi untuk pengurangan nilai (haircut) di atas
 adalah:
 a) holding period 10 (sepuluh) hari kerja untuk
 tagihan bersih; dan

 b)

 revaluasi dan/atau remargining atas tagihan
 bersih dan agunan dilakukan secara harian.

 4) Dalam hal eksposur dan agunan dalam mata uang
 yang berbeda maka nilai agunan selain dikenakan
 pengurangan nilai (haircut) sebagaimana dimaksud
 pada butir 2)b), juga dikenakan pengurangan nilai
 (haircut) atas nilai tukar (HFX) sebesar 8% (delapan
 persen) dengan menggunakan asumsi:
 a) holding period 10 (sepuluh) hari kerja untuk
 tagihan bersih; dan

 b)
 revaluasi atas agunan dilakukan secara harian.

 b. Penyesuaian pengurangan nilai (Haircut)
 Apabila frekuensi revaluasi dan/atau remargining aktual
 yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi sebagaimana

 dimaksud...

 Diterbitkan
 oleh Pihak
 Lainnya

 1%
 4%

 8%
 2%

 6%

 12%
 25%

 - 30 -

 dimaksud dalam butir a.3)b) dan/atau butir a.4)b) maka
 pengurangan nilai (haircut) pada Tabel 11 dan/atau butir
 a.4), disesuaikan dengan formula sebagai berikut:

 keterangan:
 H

 HM
 NR

 = penyesuaian pengurangan nilai (haircut).

 = pengurangan nilai (haircut) berdasarkan Tabel
 11 dan/atau butir a.4).

 = periode
 aktual pelaksanaan
 revaluasi

 dan/atau remargining (dinyatakan dalam hari
 kerja).

 TM

 = asumsi holding period minimum yaitu 10
 (dinyatakan dalam hari kerja).

 c. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas
 eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-
 Agunan pada Pendekatan Komprehensif
 1)

 Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar
 atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik
 MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif adalah
 hasil perkalian antara nilai tagihan bersih setelah
 pengakuan MRK dengan bobot risiko.

 2)

 Nilai tagihan bersih setelah pengakuan MRK (E*)
 sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung
 dengan formula:
 E* = max{0,[E x (1+HE) – C x (1- HC – HFX)]}
 keterangan:

 E*
 E
 HE
 C
 HC

 = nilai tagihan bersih setelah pengakuan
 MRK.

 = nilai
 tagihan bersih
 pengakuan MRK.

 = pengurangan nilai (haircut) atas tagihan
 bersih.

 = nilai agunan.

 = pengurangan nilai (haircut) atas nilai
 agunan.

 HFX...
 sebelum

 - 31 -
 HFX

 = pengurangan nilai (haircut) atas nilai
 tukar.

 3) Penetapan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam
 angka 1) mengacu pada penetapan bobot risiko dari
 eksposur sesuai dengan kategori portofolio
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.

 C. TEKNIK MRK - GARANSI
 1. Persyaratan Pengakuan
 Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
 dalam butir A.3 dan butir A.4, garansi yang diakui dalam Teknik
 MRK - Garansi harus memenuhi persyaratan:
 a. Bank memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi
 jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih
 dahulu terhadap debitur dalam hal terjadi kondisi yang
 menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan
 kewajibannya sesuai perjanjian penyediaan dana;

 b.

 tagihan atau transaksi rekening administratif yang
 diberikan garansi harus dinyatakan secara spesifik dan
 jelas dalam perjanjian garansi;

 c. perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (unconditional) dan
 tidak dapat dibatalkan (irrevocable);

 d. garansi harus dicairkan dalam jangka waktu paling lambat
 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur tergolong dalam
 kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.10; dan

 e. garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah
 diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi
 jaminan.

 2. Penerbit Garansi yang Diakui
 Dampak Teknik MRK-Garansi hanya diakui apabila pihak
 pemberi garansi adalah:
 a. pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio
 Tagihan kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.E.1.a.1);

 b. pihak...

 - 32 -

 b. pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio
 Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.E.1.a.2), apabila pihak tersebut
 memiliki:
 1) bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang
 dijamin; dan

 2) peringkat paling rendah BBB- atau yang setara;

 c. Bank umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor
 cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki
 bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang
 dijamin;

 d. bank yang berbadan hukum asing yang tergolong sebagai
 prime bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
 batas maksimum pemberian kredit; dan/atau

 e. lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan
 atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori
 portofolio Tagihan kepada Entitas Sektor Publik dan
 Tagihan kepada Korporasi.

 3. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas
 eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Garansi
 a. Garansi yang diakui dalam Teknik MRK-Garansi untuk
 perhitungan bobot risiko dari tagihan bersih dilakukan:
 1) bagian dari tagihan bersih yang dijamin dengan
 garansi atau disebut sebagai bagian yang dijamin
 (secured portion) diberikan bobot risiko pihak penerbit
 garansi sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.E; dan

 2) bagian dari tagihan bersih yang tidak dijamin dengan
 garansi atau disebut sebagai bagian yang tidak dijamin
 (unsecured portion) diberikan bobot risiko dari
 eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.E.

 b. Dalam hal eksposur dan garansi dalam mata uang yang
 berbeda maka nilai garansi dikenakan pengurangan nilai
 (haircut) atas nilai tukar (HFX) sebesar 8% (delapan persen)
 dengan formula:

 GA = G x (1 – HFX)...
 ...

 - 33 -

 GA = G x (1 – HFX)
 keterangan:
 GA

 G
 HFX

 = nilai Garansi setelah memperhitungkan
 pengurangan nilai (haircut) atas nilai tukar;

 = nilai Garansi;
 = pengurangan nilai (haircut) atas nilai tukar;

 c. Penggunaan pengurangan nilai (haircut) atas nilai tukar
 sebesar 8% (delapan persen) menggunakan asumsi 10
 (sepuluh) hari kerja holding period dan revaluasi nilai pasar
 secara harian.
 Apabila frekuensi revaluasi aktual yang dilakukan Bank
 berbeda dengan asumsi tersebut maka Bank harus
 menyesuaikan pengurangan nilai (haircut) atas nilai tukar
 dimaksud dengan formula sebagaimana dimaksud pada
 butir B.6.b.

 d. Apabila eksposur dijamin oleh beberapa penerbit garansi
 dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total
 perlindungan garansi lebih tinggi dari nilai tagihan bersih
 maka pengakuan garansi dalam Teknik MRK-Garansi
 diprioritaskan menggunakan garansi dari pihak penerbit
 garansi dengan bobot risiko dari yang terendah.

 e. ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur
 yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Garansi
 merupakan penjumlahan dari:
 1)

 hasil perkalian antara bagian yang dijamin (secured
 portion) dengan bobot risiko dari pihak penerbit garansi
 sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud
 dalam butir II.E; dan

 2)

 hasil perkalian antara bagian yang tidak dijamin
 (unsecured portion) dengan bobot risiko dari eksposur
 sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud
 dalam butir II.E.

 D. TEKNIK MRK-PENJAMINAN ATAU ASURANSI PEMBIAYAAN UMKM
 Pengakuan penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM sebagai
 Teknik MRK dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan
 Standar dilakukan sebagai berikut:

 1. Persyaratan...

 - 34 -

 1. Persyaratan Pengakuan
 Selain harus memenuhi persyaratan pengakuan Teknik MRK-
 Garansi sebagaimana dimaksud dalam butir C.1, penjaminan
 atau asuransi pembiayaan UMKM yang diakui dalam Teknik
 MRK-Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM harus
 memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2
 dan angka 3.

 2. Penjaminan atau asuransi pembiayaan UMKM yang diterbitkan
 oleh lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus
 BUMN termasuk lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi
 syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga
 penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus BUMN harus
 memenuhi persyaratan:
 a. penjaminan atau asuransi pembiayaan diberikan terhadap
 pembiayaan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
 menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
 menengah mengacu pada undang-undang mengenai usaha
 mikro, kecil, dan menengah;

 b. skema penjaminan atau asuransi pembiayaan harus
 memenuhi persyaratan:
 1) pangsa penjaminan pembiayaan oleh lembaga
 penjaminan atau perusahaan asuransi paling rendah
 70% (tujuh puluh persen) dari pembiayaan yang
 diberikan oleh Bank;

 2) Bank harus mengajukan klaim kepada lembaga
 penjaminan atau perusahaan asuransi paling lama 1
 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, bagi
 hasil/margin/ujrah, dan/atau tagihan lainnya yang
 menjadikan kualitas pembiayaan paling baik dinilai
 “Diragukan” sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
 mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah
 dan unit usaha syariah, walaupun pembiayaan belum
 jatuh tempo;

 3) pembayaran penjaminan atau asuransi pembiayaan
 paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim
 diajukan oleh Bank dan dokumen diterima secara

 lengkap...

 - 35 -

 lengkap oleh lembaga penjaminan atau perusahaan
 asuransi;

 4) jangka waktu penjaminan atau asuransi pembiayaan
 paling kurang sama dengan jangka waktu pembiayaan;
 dan

 5) penjaminan atau asuransi pembiayaan bersifat tanpa
 syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan
 (irrevocable);

 Persyaratan pada angka 1) sampai dengan angka 5) harus
 dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dengan
 lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi;

 c. lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus
 BUMN termasuk lembaga penjaminan atau perusahaan
 asuransi syariah yang merupakan anak perusahaan dari
 lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus
 BUMN memenuhi persyaratan:
 1) didukung oleh dana penjaminan (modal) termasuk
 setoran dana dari pemerintah dengan gearing ratio
 yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling
 tinggi 10 (sepuluh) kali; dan

 2) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan
 atau perusahaan asuransi yang diatur oleh Otoritas
 Jasa Keuangan;

 3. Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan yang diterbitkan oleh
 Lembaga Penjaminan atau Perusahaan Asuransi Berstatus
 Bukan BUMN harus memenuhi persyaratan:
 a. penjaminan atau asuransi pembiayaan diberikan terhadap
 pembiayaan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
 menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
 menengah mengacu pada undang-undang mengenai usaha
 mikro, kecil, dan menengah;

 b. skema penjaminan atau asuransi pembiayaan memenuhi
 persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b;

 c. lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus
 bukan BUMN tersebut harus memenuhi persyaratan:

 1) pendirian...

 - 36 -

 1) pendirian lembaga penjaminan atau perusahaan
 asuransi sesuai peraturan mengenai lembaga
 penjaminan atau perusahaan asuransi;

 2) memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang
 diakui Otoritas Jasa Keuangan paling rendah setara
 dengan BBB-;

 3) didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan
 gearing ratio yang mengacu pada ketentuan yang
 berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali;

 4) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan
 atau perusahaan asuransi yang diatur oleh Otoritas
 Jasa Keuangan; dan

 5) bukan merupakan pihak terkait dari Bank kecuali
 keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan
 dengan Pemerintah Daerah.
 Penentuan pihak terkait Bank didasarkan pada
 hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan
 hubungan keuangan sebagaimana dalam ketentuan
 yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian
 kredit.

 4. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas
 eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Penjaminan
 atau Asuransi Pembiayaan UMKM
 a. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas
 eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK-
 Penjaminan atau Asuransi Pembiayaan UMKM dan
 memenuhi seluruh persyaratan pada angka 1, angka 2, dan
 angka 3 adalah:
 1) Bagian dari

 tagihan bersih yang mendapat

 perlindungan dari lembaga penjaminan atau
 perusahaan asuransi, selanjutnya disebut bagian yang
 dijamin (secured portion), dikenakan bobot risiko:
 a) sebesar 20% (dua puluh persen) apabila dijamin
 oleh lembaga penjaminan atau perusahaan
 asuransi berstatus BUMN termasuk lembaga
 penjaminan atau perusahaan asuransi syariah
 yang merupakan anak perusahaan dari lembaga

 penjaminan...

 - 37 -

 penjaminan atau perusahaan asuransi berstatus
 BUMN dan memenuhi seluruh kriteria
 sebagaimana dimaksud dalam angka 2;

 b) sesuai bobot risiko lembaga penjaminan atau
 perusahaan asuransi apabila dijamin oleh
 lembaga penjaminan atau perusahaan asuransi
 berstatus bukan BUMN dan memenuhi seluruh
 kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
 Penetapan bobot risiko tersebut didasarkan pada
 peringkat lembaga penjaminan/asuransi
 pembiayaan sesuai kategori portofolio Tagihan
 kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana
 dimaksud dalam butir II.E.2.

 c) sebesar 50% (lima puluh persen) apabila dijamin
 oleh lembaga penjaminan atau perusahaan
 asuransi berstatus BUMD yang memiliki peringkat
 dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh
 Otoritas Jasa Keuangan setara BBB- dan
 mendapatkan rekomendasi dalam bentuk tertulis
 dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
 program penjaminan serta memenuhi seluruh
 kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

 2) Bagian dari tagihan bersih yang tidak mendapat
 perlindungan dari lembaga penjaminan atau
 perusahaan asuransi, selanjutnya disebut bagian yang
 tidak dijamin (unsecured portion), dikenakan bobot
 risiko eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana
 dimaksud pada butir II.E.

 3) ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur
 yang telah memperhitungkan Teknik MRK-Penjaminan
 atau Asuransi Pembiayaan UMKM merupakan
 penjumlahan dari:
 a)

 hasil perkalian antara bagian yang dijamin
 (secured portion) dengan bobot risiko sebagaimana
 dimaksud dalam butir 1)a), butir 1)b), atau butir
 1)c); dan

 b) hasil...

 - 38 -
 b)

 hasil perkalian antara bagian yang tidak dijamin
 (unsecured portion) dengan bobot risiko
 sebagaimana dimaksud dalam angka 2).

 b. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas
 eksposur yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau
 perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka
 3 namun memenuhi persyaratan garansi sebagaimana
 dimaksud dalam butir C.1 dan butir C.2 dilakukan dengan
 mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
 butir C.3.

 E. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR
 ATAS EKSPOSUR YANG MENGGUNAKAN BEBERAPA JENIS TEKNIK
 MRK
 Dalam hal eksposur tagihan bersih memiliki beberapa jenis Teknik
 MRK sebagaimana dimaksud dalam butir A.2, maka:
 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas
 eksposur yang menggunakan beberapa jenis teknik MRK
 merupakan penjumlahan:
 a. hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang dijamin
 (secured portion) dengan Teknik MRK-Agunan dengan (ii)
 bobot risiko dari agunan sebagaimana dimaksud dalam
 butir B.5.c.1)a) dan/atau hasil perkalian antara nilai
 tagihan bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko
 sebagaimana dimaksud dalam butir B.6.c.;

 b. hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang dijamin
 (secured portion) dengan Teknik MRK-Garansi dengan (ii)
 bobot risiko dari pihak penerbit garansi sebagaimana
 dimaksud dalam butir C.3.a.1);

 c. hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang dijamin
 (secured portion) dengan Teknik MRK-Penjaminan atau
 Asuransi Pembiayaan UMKM dengan (ii) bobot risiko
 sebagaimana dimaksud dalam butir D.4.a.1); dan

 d.

 hasil perkalian antara (i) bagian tagihan bersih yang tidak
 dijamin (unsecured portion) dengan Teknik MRK dengan (ii)

 bobot...

 - 39 -

 bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio
 sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.

 2. Apabila nilai total perlindungan dari MRK lebih tinggi dari nilai
 tagihan bersih maka perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud
 dalam angka 1 diprioritaskan menggunakan jenis Teknik MRK
 dengan bobot risiko dari yang terendah.

 V. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT-PENDEKATAN STANDAR SECARA
 KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MEMILIKI PERUSAHAAN ANAK
 Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara konsolidasi
 didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yaitu penjumlahan:
 1. ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individu; dan
 2. ATMR Risiko Kredit untuk Perusahaan Anak;
 dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, tagihan bersih,
 penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan dalam
 angka II, angka III, dan angka IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 ini, setelah mengeliminasi (set-off) transaksi antar entitas dalam kelompok
 usaha yang dikonsolidasi.

 VI. PELAPORAN
 1. Sesuai Pasal 42 POJK KPMM BUS, Bank wajib menyampaikan
 laporan perhitungan KPMM baik secara individu maupun secara
 konsolidasi yaitu:
 a. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara
 individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan

 b. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara
 konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir
 bulan Maret, Juni, September, dan Desember, bagi Bank yang
 memiliki Perusahaan Anak;

 dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam
 Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 ini.

 2. Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas
 Jasa Keuangan secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum
 Syariah. Tata cara penyampaian dan pengenaan sanksi mengacu

 pada...

 - 40 -

 pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank
 umum syariah.

 3. Selama pelaporan secara online sebagaimana dimaksud dalam angka
 2 belum dapat dilaksanakan maka Bank wajib menyampaikan
 laporan secara offline paling lambat:
 a. tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah bulan
 laporan yang bersangkutan untuk laporan perhitungan ATMR
 Risiko Kredit Bank secara individu sebagaimana dimaksud
 dalam butir 1.a;

 b. tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah akhir
 masing-masing triwulan untuk laporan perhitungan ATMR
 Risiko Kredit Bank secara konsolidasi, sebagaimana dimaksud
 dalam butir 1.b;

 4. Apabila tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
 angka 3 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur maka
 laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan kepada:
 a. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor
 pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
 (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau

 b. Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat,
 bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor,
 Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi
 Banten.

 6. Bank yang tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan
 tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan
 angka 4, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK
 KPMM BUS.

 VII. LAIN-LAIN
 Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 VIII. PENUTUP
 Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM
 secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1) Surat

 Edaran...

 - 41 -

 Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP tanggal 27 November
 2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka
 Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang
 Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, mengikuti
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini, sejak tanggal 1 Januari 2016.

 2. BAB III angka 1, angka 2, angka 3, angka 5.1, dan BAB V Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November
 2005 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank
 Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
 Syariah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank
 Indonesia Nomor 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006, dicabut dan
 dinyatakan tidak berlaku.

 3. BAB V angka 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP
 tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset
 Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan
 Menggunakan Pendekatan Standar dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku bagi bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha
 Syariah (UUS). Perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk UUS
 selanjutnya mengikuti perhitungan ATMR Risiko Kredit yang berlaku
 bagi bank umum konvensional.

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1
 Januari 2016.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Desember 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 34/SEOJK.03/2015 </reg_id>
<reg_title> PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR BAGI BANK UMUM SYARIAH </reg_title>
<set_date> 21 Desember 2015 </set_date>
<effective_date> 1 Januari 2016 </effective_date>
<replaced_reg> '13/6/DPNP|SE-BI/2011 | BAB V angka 1', '7/53/DPbS|SE-BI/2005', '8/10/DPbS|SE-BI/2006 | BAB III angka 1, angka 2, angka 3, angka 5.1, dan BAB V' </replaced_reg>
<related_reg> '21/POJK.03/2014' </related_reg>
"
" -1-

 Yth.

 Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
 di tempat.

 SALINANSALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 17 /SEOJK.04/2016
 TENTANG

 PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN
 WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

 Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan

 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5636), perlu mengatur mengenai pengakuan
 terhadap asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang
 Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 I. KETENTUAN UMUM
 Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 1. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang
 bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan
 kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

 2. Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang
 bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan
 kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

 3.

 Izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, yang
 selanjutnya disebut sebagai Izin Wakil Penjamin Emisi Efek, adalah
 izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang
 perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan
 Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

 -2-
 4.

 Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek,
 yang selanjutnya disebut Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, adalah
 izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang
 perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan
 Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang
 Efek.

 5. Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang
 Efek, yang selanjutnya disebut Asosiasi, adalah badan hukum
 berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pemegang Izin Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.

 6. Anggota Asosiasi, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah orang
 perseorangan yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek
 dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa
 Keuangan dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan
 anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal
 Asosiasi.

 II. PERSYARATAN ASOSIASI UNTUK MENDAPAT PENGAKUAN DARI
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 Untuk mendapat pengakuan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi wajib
 memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan
 dari instansi Pemerintah yang berwenang;

 2. memiliki Anggota paling sedikit 500 (lima ratus) orang pada saat
 pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

 3. memiliki kode etik Asosiasi;
 4. memiliki struktur organisasi Asosiasi;
 5. memiliki susunan pengurus yang merupakan pemegang Izin Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek,
 paling sedikit terdiri dari ketua atau sebutan lain, sekretaris atau
 sebutan lain, dan bendahara atau sebutan lain;

 6. memiliki komite kerja yang bertanggung jawab paling sedikit atas
 fungsi:
 a. pengkajian dan pengembangan;

 -3-

 b. pengawasan etik; dan
 c. pelaksanaan kegiatan Asosiasi;

 7. memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi,
 paling sedikit meliputi:
 a. pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin
 Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang
 Efek; dan

 b. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam
 rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi Efek
 dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;

 8. memiliki peraturan keanggotaan yang paling sedikit memuat:
 a. persyaratan dan prosedur penerimaan Anggota;
 b. batasan keanggotaan pada Asosiasi sejenis dimana Anggota
 hanya dapat menjadi anggota 1 (satu) Asosiasi;

 c. hak dan kewajiban Anggota;
 d. kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi;
 e. pendanaan kegiatan Asosiasi;
 f. biaya keanggotaan; dan
 g.

 sanksi;

 9. memiliki rencana kegiatan Asosiasi, paling sedikit:
 a. program pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
 dan

 b. rencana penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan
 lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin
 Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;

 10. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit;
 a. sistem pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan
 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi;

 b. sistem pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode
 etik; dan

 -4-

 c. sistem pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara
 berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan
 Asosiasi;

 11. memiliki database Anggota yang paling sedikit memuat:
 a. nama;
 b. alamat;
 c. nomor Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil
 Perantara Pedagang Efek;

 d. tempat bekerja (jika ada); dan
 e. nomor telepon; dan

 12. memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai,
 paling sedikit terdiri dari:
 a. bangunan atau ruangan sebagai lokasi kantor Asosiasi; dan
 b. sarana penunjang lainnya seperti komputer, telepon dan fax.

 III. TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN ASOSIASI

 1. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi diajukan
 oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa
 Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan
 Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang
 Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 ini.

 2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem
 elektronik, permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai
 Asosiasi dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.

 3. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib disertai
 kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 a.

 fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi sebagai badan hukum
 berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang
 berwenang;

 -5-

 b. data pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil
 Perantara Pedagang Efek sebagai Anggota paling sedikit
 500 (lima ratus) orang pada saat pengajuan kepada Otoritas
 Jasa Keuangan sesuai dengan format Data Pemegang Izin Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek
 Sebagai Anggota Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil
 Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

 c. salinan kode etik Asosiasi;
 d. struktur organisasi Asosiasi serta susunan pengurus dan
 komite kerja Asosiasi yang dilengkapi dengan dokumen:
 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih
 berlaku;

 3) fotokopi Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil
 Perantara Pedagang Efek yang masih berlaku;

 4) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar
 belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan

 5) pernyataan integritas sesuai dengan format Surat
 Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,

 untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja
 Asosiasi;

 e. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi, paling
 sedikit meliputi:
 1) pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin
 Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara
 Pedagang Efek; dan

 2) pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam
 rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi
 Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;

 -6-
 f.

 salinan peraturan keanggotaan Asosiasi;
 g. rencana kegiatan Asosiasi, paling sedikit:

 1) program pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin
 Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara
 Pedagang Efek; dan

 2) rencana penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan
 lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang
 Efek;

 h. dokumen terkait sistem pengendalian internal yang memadai,
 paling sedikit:
 1) sistem pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan
 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi;

 2) sistem pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan
 kode etik; dan

 3) sistem pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi
 secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan
 kegiatan Asosiasi;

 i. dokumen terkait database Anggota;
 j.

 surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi
 berwenang; dan

 k. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor
 Asosiasi.

 4. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan diajukan oleh
 pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa
 Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dokumen
 permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi
 sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib pula disiapkan dalam
 format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 dengan menggunakan media digital cakram padat (compact disc)
 atau lainnya.

 -7-

 5. Dalam rangka memproses permohonan pengakuan sebagai Asosiasi,
 Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan
 dokumen permohonan.

 6. Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Asosiasi, Otoritas
 Jasa Keuangan berwenang:
 a. melakukan pemeriksaan di kantor Asosiasi;
 b. meminta Asosiasi untuk memaparkan rencana kegiatan
 Asosiasi; dan/atau

 c. meminta data dan informasi yang dibutuhkan.

 7. Pengakuan Asosiasi diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengakuan
 Asosiasi yang memenuhi syarat.

 8. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai
 Asosiasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat
 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Otoritas
 Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon
 yang menyatakan:
 a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

 9. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai
 Asosiasi belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib melengkapi
 kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan
 sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a paling lambat
 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.

 10. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau
 kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
 angka 9 dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada
 tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi,
 dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.

 11. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi,
 dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana
 dimaksud pada angka 10, permohonan pengakuan sebagai Asosiasi

 -8-

 dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses
 sebagaimana dimaksud pada angka 7.

 12. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan
 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 dianggap
 membatalkan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai
 Asosiasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 IV. TUGAS, WEWENANG, DAN LARANGAN ASOSIASI
 1. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa
 Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:
 a. menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang
 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara
 Pedagang Efek sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan;

 b. menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya
 dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi
 Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;

 c. menetapkan peraturan keanggotaan Asosiasi;
 d. menegakkan kode etik bagi Anggota;
 e. melakukan pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan
 profesi sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil
 Perantara Pedagang Efek dan memastikan Anggota mematuhi
 peraturan keanggotaan Asosiasi serta kode etik Anggota;

 f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap
 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan Asosiasi;

 g. melakukan pembaharuan database Anggota secara berkala
 setiap 1 (satu) bulan sekali;

 h. memiliki situs web dengan nama domain Indonesia yang berisi
 informasi umum Asosiasi yang dapat diakses masyarakat; dan

 i. menetapkan hal lain yang menunjang kegiatan Asosiasi.

 2. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka
 1 huruf a dan huruf b dapat dilakukan sendiri oleh Asosiasi atau
 bekerja sama dengan pihak lain.

 -9-

 3. Asosiasi bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan
 pendidikan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau
 Wakil Perantara Pedagang Efek dan pendidikan dan/atau pelatihan
 lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin
 Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dilakukan
 oleh pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Asosiasi.

 4. Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa
 Keuangan dilarang:
 a. memberikan perlakuan yang berbeda kepada anggotanya;
 dan/atau

 b. melakukan tindakan di luar tugas dan kewenangannya
 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan
 peraturan internal Asosiasi.

 V. SUMBER PENDANAAN
 1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi dapat memperoleh
 pendanaan dari:
 a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan;
 b. biaya pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;

 c. biaya penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya
 dalam rangka peningkatan kompetensi Wakil Penjamin Emisi
 Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek, seperti
 lokakarya, seminar dan/atau pelatihan (training) terkait
 penjaminan emisi Efek dan keperantaraan pedagang Efek; dan

 d. sumber lain sepanjang
 ditetapkan dalam anggaran
 dasar/anggaran rumah tangga atau disepakati oleh Anggota.

 2. Asosiasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
 kepada Anggota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

 -10-

 VI. PELAPORAN
 1.

 Asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa
 Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan:
 a. laporan rencana kegiatan dan anggaran tahunan, paling lambat
 pada setiap tanggal 15 Desember tahun sebelumnya sesuai
 dengan format Laporan Rencana Kegiatan Dan Anggaran
 Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini;

 b. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan, paling
 lambat pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli sesuai
 dengan format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah
 Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini;

 c. laporan penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota, paling
 lambat pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli sesuai
 dengan format Laporan Tengah Tahunan Penerimaan dan/atau
 Pemberhentian Anggota Asosiasi Wakil Penjamin Emisi Efek
 dan Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum
 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

 d. laporan perubahan anggaran dasar dan/atau susunan
 kepengurusan Asosiasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
 terjadinya perubahan (jika ada).

 2. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c jatuh pada
 hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu)
 hari kerja berikutnya.

 -11-

 VII. PENCABUTAN PENGAKUAN ASOSIASI
 1. Surat Pengakuan sebagai Asosiasi menjadi tidak berlaku apabila:
 a. badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai Asosiasi
 yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara
 Pedagang Efek bubar; dan/atau

 b. status badan hukum dari Asosiasi dicabut oleh instansi yang
 berwenang.

 2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat pengakuan Asosiasi
 apabila terdapat hal sebagai berikut:
 a. Asosiasi mengembalikan surat pengakuan Asosiasi yang
 dimilikinya;

 b. kantor Asosiasi tidak ditemukan;
 c.

 Asosiasi melakukan pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil
 Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dan
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

 d. Asosiasi tidak melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan
 berturut-turut;

 e.

 Asosiasi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun
 dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat
 peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
 tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; dan/atau

 f.

 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
 angka II.

 3. Dalam hal pencabutan surat pengakuan Asosiasi disebabkan karena
 Asosiasi mengembalikan surat pengakuan sebagaimana dimaksud
 pada angka 2 huruf a, Asosiasi wajib mengajukan surat permohonan
 pengembalian surat pengakuan sebagai Asosiasi kepada Otoritas
 Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan
 tersebut;

 -12-

 b. surat pengakuan sebagai Asosiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 dan

 c. Surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi
 atas kewajiban Asosiasi kepada pihak ketiga dan/atau Anggota.

 4. Dalam hal pencabutan surat pengakuan Asosiasi disebabkan karena
 ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf c,
 huruf d, huruf e, dan huruf f, Asosiasi wajib menyelesaikan
 kewajibannya kepada Anggota dan/atau pihak ketiga.

 5. Tidak berlakunya surat pengakuan Asosiasi sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 dan pencabutan surat pengakuan Asosiasi
 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diumumkan oleh
 Otoritas Jasa Keuangan melalui media massa.

 VIII. KETENTUAN PERALIHAN
 Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara

 Pedagang Efek yang masa berlaku izinnya akan berakhir kurang dari
 3 (tiga) bulan setelah terdapat Asosiasi yang telah mendapat pengakuan
 dari Otoritas Jasa Keuangan, dikecualikan dari kewajiban penyampaian
 dokumen fotokopi kartu Anggota Asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin
 Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana
 dimaksud pada pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin
 Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

 IX. KETENTUAN PENUTUP
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 26 Mei 2016
 KEPALA EKSEKUTIF
 PENGAWAS PASAR MODAL,

 ttd
 NURHAIDA

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 17/SEOJK.04/2016 </reg_id>
<reg_title> PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK </reg_title>
<set_date> 26 Mei 2016 </set_date>
<effective_date> 26 Mei 2016 </effective_date>
<related_reg> '27/POJK.04/2014 | Pasal 19 ayat (3)' </related_reg>
"
" Yth.

 Direksi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 36 /SEOJK.03/2017

 TENTANG

 TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN
 PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa

 Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
 dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 6036) yang selanjutnya disebut POJK AP dan KAP,
 perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara penggunaan jasa
 akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang mencakup hal-hal sebagai
 berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 1. Dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan peningkatan
 kualitas informasi keuangan, pihak yang melaksanakan kegiatan jasa
 keuangan menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor
 Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Penyediaan informasi keuangan yang berkualitas tersebut merupakan
 bagian dari penerapan tata kelola yang baik yang diantaranya
 melibatkan peran dari Komite Audit dalam rangka mengawasi
 efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh AP dan KAP.
 Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan kegiatan administrasi
 pengelolaan dalam rangka penyediaan daftar AP dan KAP yang dapat

 - 2 -

 dipergunakan oleh Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa
 Keuangan.

 3. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan adalah pihak yang
 melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar
 Modal, dan/atau Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diatur dan
 diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

 4. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
 keuangan.

 5. Orang Dalam KAP adalah:
 a. orang yang termasuk dalam penugasan audit, reviu, asurans
 lainnya, dan/atau non asurans yaitu:
 1) rekan;
 2) pimpinan;
 3) karyawan profesional; dan/atau
 4) penelaah,
 yang ikut serta dalam penugasan;

 b. orang yang termasuk dalam rantai pelaksana atau perintah yaitu
 pimpinan KAP dan semua orang yang:
 1) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen
 secara langsung terhadap audit;

 2) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi
 bagi rekan dalam penugasan audit; atau

 3) menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas
 audit;

 c.

 setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional
 lainnya dari KAP dan afiliasi dari KAP yang telah memberikan jasa
 audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau non asurans kepada
 Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang sedang
 diaudit atau diperiksa (klien).

 6. Karyawan Kunci adalah orang perseorangan yang mempunyai
 wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan
 mengendalikan kegiatan lembaga yang meliputi anggota dewan
 komisaris, anggota direksi, dan pejabat dari perusahaan.

 7. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik
 di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.

 - 3 -

 II. PENUNJUKAN AP DAN/ATAU KAP SERTA PERAN KOMITE AUDIT
 1. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas
 informasi keuangan historis tahunan diputuskan oleh Rapat Umum
 Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan
 dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.

 2. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan
 komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam
 menyusun rekomendasi Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 a. independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 b. ruang lingkup audit;
 c. imbalan jasa audit;
 d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 f. manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui
 penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;

 g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama
 secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;
 dan/atau

 h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas
 informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada
 periode sebelumnya, apabila ada.

 3. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan melaporkan
 penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi
 keuangan historis tahunan dengan menggunakan Formulir 1
 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 4. Laporan penunjukan AP dan/atau KAP sebagaimana dimaksud pada
 angka 3 dilampiri dengan:
 a. dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan
 Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat
 Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Pihak yang
 Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP; dan

 b. rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan
 dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.

 5. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian
 jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau
 KAP, yang paling sedikit mencakup:
 a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan
 standar audit yang berlaku;

 - 4 -

 b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji
 petik; dan

 d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

 6. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan melaporkan hasil
 evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit
 atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP,
 dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana pada Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 7. Laporan hasil evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada
 angka 6 ditandatangani oleh Komite Audit dan disampaikan oleh
 direksi.

 III. PERJANJIAN KERJA DAN RUANG LINGKUP AUDIT
 1. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan
 jasa AP dan/atau KAP untuk melaksanakan audit informasi keuangan
 historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP.

 2. Sesuai dengan POJK AP dan KAP, perjanjian kerja dimaksud dapat
 mencantumkan ruang lingkup audit. Khusus untuk bank, dalam
 perjanjian kerja wajib dicantumkan ruang lingkup audit.

 3. Ruang lingkup audit untuk Bank Umum atau Bank Umum Syariah
 (BUS) paling sedikit meliputi:
 a.

 uji petik paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai
 nominal setiap jenis aset keuangan dan mencakup minimal 25
 (dua puluh lima) debitur terbesar atau berdasarkan hasil
 komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan sektor Perbankan
 dengan AP;

 b. penggolongan Kualitas Aset Produktif dan perhitungan
 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebagaimana
 diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank
 Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

 c. penilaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
 undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kualitas
 Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

 - 5 -

 d. penilaian terhadap rupa-rupa aset;
 e. kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun
 transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
 jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait;

 f.
 g.

 rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sebagaimana
 diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, yang
 meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase,
 dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;

 h. rincian pelampauan BMPK atau BMPD sebagaimana diatur
 dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 batas maksimum pemberian kredit bank umum yang meliputi
 nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase, dan jumlah
 pelampauan BMPK atau BMPD;

 i. perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban
 Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, untuk
 masing-masing risiko;

 j. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban
 Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
 transaksi spot dan transaksi derivatif;

 k.
 l.

 Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi
 devisa neto bank umum;

 m. perhitungan sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber
 dan penggunaan dana kebajikan (khusus BUS dan Unit Usaha
 Syariah (UUS);

 n. kewajaran perhitungan distribusi bagi hasil (khusus BUS dan
 UUS);

 o. keandalan sistem informasi pelaporan bank;
 p. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi
 Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 19 POJK AP dan KAP; dan

 - 6 -

 q. hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan
 (SAK) dan peraturan terkait akuntansi yang diterbitkan oleh
 Otoritas Jasa Keuangan antara lain Pedoman Akuntansi
 Perbankan Indonesia (PAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan
 Syariah Indonesia (PAPSI), termasuk catatan atas laporan
 keuangan.

 4. Ruang lingkup audit untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) paling sedikit meliputi:
 a. penilaian atas penggolongan kualitas aset produktif dan
 kecukupan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana
 diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan
 penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat atau
 ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian
 kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah, yang
 dibentuk BPR atau BPRS;

 b. penilaian terhadap aset lain-lain dan AYDA BPR atau BPRS
 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
 undangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan
 penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat
 atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
 penilaian kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah;

 c. kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai
 hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan
 perlakuan khusus;

 d. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait;
 e.

 rincian pelanggaran BMPK atau BMPD sebagaimana dimaksud
 dalam ketentuan peratuan perundang-undangan mengenai batas
 maksimum pemberian kredit BPR atau ketentuan peraturan
 perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran
 dana BPRS, yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan
 dana, persentase, dan jumlah pelanggaran BMPK atau BMPD;

 f.

 rincian pelampauan BMPK atau BMPD yang meliputi nama
 nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase, dan jumlah
 pelanggaran BMPK atau BMPD;

 g. perhitungan KPMM sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal
 Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR atau
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban

 - 7 -

 Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti
 Minimum BPRS;

 h. Loan to Deposit Ratio (LDR) bagi BPR atau Financing to Deposit
 Ratio (FDR) bagi BPRS;

 i. perbandingan jumlah kredit atau pembiayaan bermasalah
 terhadap total kredit atau total pembiayaan yang diberikan serta
 penyebab utamanya;

 j. Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap
 Pendapatan Operasional (BOPO);

 k. keandalan sistem informasi pelaporan BPR atau BPRS;
 l.

 hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi
 Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 19 POJK AP dan KAP; dan

 m. hal-hal lain yang diatur dalam SAK yang berlaku serta peraturan
 terkait akuntansi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 antara lain Pedoman Akuntansi BPR atau Pedoman Akuntansi
 BPRS, termasuk catatan atas laporan keuangan.

 5. Khusus untuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
 prinsip syariah, ruang lingkup audit juga mencantumkan bahwa
 prosedur audit termasuk memperoleh bukti audit berupa pendapat
 dari dewan pengawas syariah mengenai ketaatan bank terhadap
 pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas
 laporan keuangan bank.

 6. Dewan pengawas syariah memberikan nasihat dan saran kepada
 direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip
 syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
 Perbankan Syariah.

 7. Sebagai bagian dari tugas pengawasan terhadap kegiatan bank agar
 sesuai dengan prinsip syariah, dewan pengawas syariah memberikan
 pendapat kepada AP dan KAP mengenai ketaatan bank terhadap
 pelaksanaan prinsip syariah.

 8. Dalam mengeluarkan pendapat mengenai ketaatan bank terhadap
 pelaksanaan prinsip syariah, dewan pengawas syariah harus mengacu
 pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
 mengenai tugas dan peran dewan pengawas syariah. Pendapat dari
 dewan pengawas syariah tidak mempengaruhi AP dalam memberikan
 opini.

 - 8 -

 IV. PROGRAM SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN PROFESIONAL
 BERKELANJUTAN
 1.

 Sertifikasi
 a. Program sertifikasi adalah program pendidikan bagi AP dalam
 rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di bidang
 jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP.

 b. Materi yang dicakup dalam program sertifikasi per sektor jasa
 keuangan adalah masing-masing sebanyak 16 (enam belas)
 satuan kredit profesi, meliputi:
 1) pengetahuan umum mengenai fungsi, tugas, dan wewenang
 Otoritas Jasa Keuangan;

 2) pengetahuan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 yang terkait dengan AP, KAP, akuntansi, pengauditan, dan
 jasa yang dapat diberikan kepada Pihak yang Melaksanakan
 Kegiatan Jasa Keuangan; dan

 3) pengetahuan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 mengenai kewajiban dari Pihak yang Melaksanakan
 Kegiatan Jasa Keuangan yang harus diungkapkan dalam
 laporan keuangan.

 2. Sertifikasi Akuntansi Syariah
 a. Program sertifikasi akuntansi syariah adalah program pendidikan
 bagi AP yang akan memberikan jasa bagi BUS dan BPRS dalam
 rangka meningkatkan pengetahuan akuntansi syariah.

 b. Materi yang dicakup paling sedikit mengenai standar akuntansi
 keuangan syariah.

 c. KAP yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan
 historis tahunan kepada Bank Umum yang memiliki UUS harus
 memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota tim audit yang memiliki
 sertifikat program sertifikasi akuntansi syariah.

 3. Pendidikan Profesional Berkelanjutan
 a. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) adalah suatu
 pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi AP yang bersifat
 berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga kompetensi
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
 undangan mengenai praktik akuntan publik.

 b. Materi yang dicakup dalam PPL meliputi pengetahuan mengenai
 peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan terkini,
 masing-masing sebanyak 5 (lima) satuan kredit pendidikan

 - 9 -

 profesional berkelanjutan (SKP) setiap tahunnya untuk setiap
 sektor jasa keuangan.
 Sebagai contoh, AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
 sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal harus memenuhi
 kegiatan PPL sebanyak 10 (sepuluh) SKP setiap tahun, yaitu
 5 (lima) SKP untuk sektor Perbankan dan 5 (lima) SKP untuk
 sektor Pasar Modal.

 c. AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan mengikuti PPL
 mulai pada tahun terdaftar dengan jumlah SKP sebagaimana
 dimaksud dalam huruf b.

 4. Penyelenggaraan Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesional
 Berkelanjutan
 a. Kegiatan program sertifikasi dan PPL diselenggarakan oleh
 lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain
 Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri.

 b. Kegiatan program sertifikasi akuntansi syariah diselenggarakan
 oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan antara
 lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan asosiasi profesi akuntan
 yang ditetapkan oleh Menteri.

 c. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a berkoordinasi
 dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penentuan:
 1) materi dan jumlah SKP dari program sertifikasi dan PPL; dan
 2) penyampaian data rekapitulasi peserta sertifikasi kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 d. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b berkoordinasi
 dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penentuan materi
 dari program sertifikasi dan penyampaian data rekapitulasi
 peserta sertifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 V. PENGELOLAAN ADMINISTRASI AP DAN/ATAU KAP
 Aktivitas dalam pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP terdaftar pada
 Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan pendaftaran, perubahan ruang
 lingkup jasa, penghentian jasa untuk sementara waktu, pengaktifan
 kembali, dan pengunduran diri.
 1. Pendaftaran AP dan/atau KAP
 Sesuai dengan POJK AP dan KAP, sebelum memberikan jasa kepada
 Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP wajib
 terlebih dahulu terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dengan cara
 sebagai berikut:

 - 10 -

 a. AP mengajukan surat permohonan pendaftaran yang
 mencantumkan satu atau lebih pilihan sektor jasa keuangan,
 dengan menggunakan Formulir 3.1 sebagaimana pada Lampiran
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai dokumen paling sedikit:
 1) fotokopi izin yang masih berlaku dari Menteri;
 2) daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani di atas
 meterai yang cukup. Daftar riwayat hidup antara lain
 mencakup riwayat pendidikan dan pengalaman kerja
 sebagai auditor, dilengkapi dengan penjelasan tentang
 penugasan yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun
 terakhir pada KAP serta keterangan tentang nama
 perusahaan yang diaudit, tahun penugasan, dan jenis
 penugasan;

 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 4) pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
 5)
 6)

 fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

 fotokopi sertifikat program sertifikasi sesuai dengan sektor
 yang dipilih yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;

 7) fotokopi sertifikat program sertifikasi akuntansi syariah bagi
 AP yang akan memberikan jasa kepada BUS dan BPRS yang
 diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir;

 8) fotokopi perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris
 mengenai AP sebagai rekan pada KAP persekutuan atau izin
 sebagai KAP berbadan usaha perseorangan yang terdaftar
 pada Otoritas Jasa Keuangan;

 9) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang
 cukup oleh AP dengan menggunakan Formulir 3.2
 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,
 yang menyatakan bahwa AP:
 a) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa
 pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Otoritas
 Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya;

 b) tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dihukum
 karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang
 keuangan, dan/atau tidak tercantum dalam daftar
 kredit atau pembiayaan macet; dan

 c) tidak memiliki rangkap jabatan, yaitu:

 - 11 -

 (1) tidak bekerja pada KAP lain atau profesi penunjang
 lain dalam kegiatan jasa keuangan yang terdaftar
 pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau

 (2) tidak bekerja pada perusahaan klien maupun
 kelompok usaha dari klien yang laporan
 keuangannya akan dikonsolidasikan;

 10) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa
 Keuangan dalam hal diperlukan. Sebagai contoh, bukti
 keikutsertaan PPL jika pendaftaran dilakukan pada
 triwulan IV, surat keterangan lunas dari lembaga keuangan
 jika AP tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan
 macet, dan surat pengunduran diri dari jabatan sehingga
 tidak memiliki rangkap jabatan lagi.

 b. KAP mengajukan surat permohonan pendaftaran dengan
 menggunakan Formulir 3.3 sebagaimana pada Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas
 Jasa Keuangan ini dan disertai dokumen paling sedikit:
 1)
 2)

 fotokopi izin yang masih berlaku dari Menteri;

 fotokopi akta pendirian KAP beserta perubahannya yang
 terakhir;

 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KAP;
 4) fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan KAP lain tentang
 pengalihan tanggung jawab dalam hal AP yang bersangkutan
 berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dengan
 ketentuan bahwa KAP lain tersebut mempunyai Rekan AP
 yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP
 hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan AP yang terdaftar pada
 Otoritas Jasa Keuangan;

 5) fotokopi perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris
 bagi KAP yang berbentuk persekutuan;

 6) fotokopi izin pendirian cabang dari Menteri bagi KAP yang
 mempunyai cabang;

 7) fotokopi surat persetujuan dari Menteri mengenai
 pencantuman nama Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA)
 atau Organisasi Audit Asing (OAA), dalam hal KAP
 bekerjasama dengan KAPA atau OAA;

 8) surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai yang
 cukup oleh pemimpin Rekan KAP dengan menggunakan
 Formulir 3.4 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan

 - 12 -

 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini, yang menyatakan bahwa KAP:
 a) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa
 pembatalan STTD dari Otoritas Jasa Keuangan atau
 otoritas sebelumnya; dan

 b) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau
 dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di
 bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar
 kredit atau pembiayaan macet; dan

 9) dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Otoritas Jasa
 Keuangan dalam hal diperlukan.

 c. KAP menyampaikan surat permohonan pendaftaran AP dan/atau
 KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif
 Pengawas Pasar Modal secara daring (online) melalui sistem
 pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Perubahan Ruang Lingkup Pemberian Jasa AP pada Sektor Jasa
 Keuangan
 a. AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat
 mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup pemberian
 jasa pada sektor jasa keuangan lainnya di Otoritas Jasa
 Keuangan. Sebagai contoh, AP telah terdaftar pada Otoritas Jasa
 Keuangan sektor Pasar Modal maka AP dapat mengajukan
 permohonan persetujuan penambahan ruang lingkup pemberian
 jasa pada sektor Perbankan dan/atau sektor IKNB.

 b. KAP menyampaikan surat permohonan penambahan ruang
 lingkup pemberian jasa AP kepada Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara daring
 (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

 c. Surat permohonan dimaksud mencantumkan pilihan sektor jasa
 keuangan, dengan menggunakan Formulir 4 sebagaimana pada
 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai fotokopi sertifikat
 program sertifikasi sesuai dengan sektor yang dipilih.

 d. Dalam hal AP akan mengurangi ruang lingkup pemberian jasa,
 KAP menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara
 daring (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

 - 13 -

 3. Penghentian Pemberian Jasa untuk Sementara Waktu oleh AP
 a. AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat
 mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa untuk
 sementara waktu.

 b. KAP menyampaikan surat permohonan persetujuan penghentian
 pemberian jasa untuk sementara waktu AP kepada Otoritas Jasa
 Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara
 daring (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
 dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana pada Lampiran
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai dokumen dan informasi
 paling sedikit:
 1) surat rekomendasi dari KAP bagi AP yang menjadi Rekan
 pada KAP;

 2) alamat lengkap selama menjalani penghentian pemberian
 jasa AP untuk sementara waktu;

 3) surat pernyataan bahwa AP tidak sedang dalam perikatan
 dengan Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;

 4) jangka waktu yang dimohonkan untuk menjalani
 penghentian pemberian jasa AP untuk sementara waktu;
 dan

 5) alasan pengajuan permohonan penghentian pemberian jasa
 AP untuk sementara waktu.

 4. Pengaktifan Kembali bagi AP dan/atau KAP
 a. AP dan/atau KAP yang tercatat dalam daftar AP dan KAP tidak
 aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam POJK AP
 dan KAP, dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali
 bagi AP dan/atau KAP.

 b. KAP menyampaikan surat permohonan persetujuan pengaktifan
 kembali AP atau KAP dari daftar AP dan KAP yang tidak aktif
 sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala
 Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara daring (online) melalui
 sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing
 dengan menggunakan Formulir 6.1 dan Formulir 6.2
 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,
 disertai dengan dokumen fotokopi sertifikat PPL sesuai jumlah
 SKP yang wajib dipenuhi.

 - 14 -

 Contoh perhitungan jumlah SKP:
 AP terdaftar di sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal tercatat
 dalam daftar AP tidak aktif sementara waktu sejak tanggal
 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau
 3 (tiga) tahun sehingga kewajiban PPL yang harus dipenuhi
 adalah sebanyak 15 (lima belas) SKP masing-masing untuk PPL
 sektor Perbankan dan sektor Pasar Modal. Pelaksanaan PPL
 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 1) PPL per tahun, masing-masing sebanyak 5 (lima) SKP per
 sektor yang dilakukan pada tahun 2017, tahun 2018, dan
 tahun 2019; atau

 2) PPL secara akumulasi
 masing-masing sebanyak

 15 (lima belas) SKP per sektor yang dilakukan diantara
 tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember
 2019.

 5. Pengunduran Diri AP dan/atau KAP
 a. AP dan/atau KAP yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa
 Keuangan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri.

 b. KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau AP yang
 terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang tidak sedang
 menjadi Rekan KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
 menyampaikan surat permohonan pengunduran diri sebagai AP
 dan/atau KAP yang terdaftar kepada Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara daring
 (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dengan
 menggunakan Formulir 7.1 atau Formulir 7.4 sebagaimana pada
 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai dokumen
 pendukung paling sedikit:
 1) surat keterangan dari KAP bagi AP yang menjadi Rekan KAP
 yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan
 menggunakan Formulir 7.2 sebagaimana pada Lampiran
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

 2) surat pernyataan bahwa AP dan/atau KAP tidak sedang
 memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan
 Kegiatan Jasa Keuangan dengan menggunakan Formulir 7.3
 atau Formulir 7.5 sebagaimana pada Lampiran yang

 - 15 -

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

 3) alasan pengunduran diri AP dan/atau KAP.

 c. Dalam hal terdapat perubahan izin usaha KAP dari Menteri yang
 disebabkan oleh pendirian atau perubahan nama KAP serta
 perubahan komposisi AP tetapi KAP tidak lagi dikategorikan
 sebagai KAP yang sama, KAP mengajukan permohonan
 pengunduran diri atas KAP yang lama kepada Otoritas Jasa
 Keuangan. Selanjutnya KAP mengajukan kembali permohonan
 pendaftaran sesuai dengan angka 1 huruf b.

 d. KAP dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama sebagaimana
 dimaksud dalam huruf c dalam hal:
 1) nama KAP tidak berubah dan tidak terjadi perubahan
 komposisi AP lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih;
 atau

 2) terdapat pendirian atau perubahan nama KAP, namun
 komposisi AP 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal
 dari KAP yang sebelumnya.

 6. Perubahan Data AP dan/atau KAP
 a. KAP menyampaikan setiap perubahan yang berkenaan dengan
 data dan informasi dari AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa
 Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara
 daring (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan,
 yang mencakup informasi paling sedikit:
 1) perpanjangan izin AP dari Menteri;
 2) perubahan izin usaha KAP dari Menteri;
 3) perpindahan AP ke KAP lain;
 4) perubahan perjanjian kerjasama antar Rekan bagi KAP yang
 berbentuk persekutuan;

 5) perubahan nama KAP;
 6) perubahan alamat domisili KAP dan/atau kantor cabang
 KAP;

 7) perubahan susunan Rekan KAP;
 8) perubahan pemimpin KAP;
 9) perubahan kerjasama KAP dengan KAP lain yang terdaftar
 pada Otoritas Jasa Keuangan;

 10) perubahan kerjasama KAP dengan KAPA atau OAA;
 11) pembukaan atau penutupan cabang KAP;

 - 16 -

 12) permohonan penghentian pemberian jasa sementara waktu
 kepada Menteri; dan/atau

 13) permohonan pengunduran diri AP atau pencabutan izin
 usaha KAP kepada Menteri.

 b. Dalam hal terdapat perubahan izin usaha KAP dari Menteri
 sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) disebabkan oleh
 pendirian atau perubahan nama KAP serta perubahan komposisi
 AP, tetapi KAP masih dikategorikan sebagai KAP yang sama
 sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d maka KAP
 menyampaikan laporan perubahan data dimaksud kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 VI. DAFTAR AP DAN KAP PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
 1.

 Informasi AP dan/atau KAP yang telah diberikan STTD disajikan
 dalam daftar AP dan KAP yang dipublikasikan pada situs web Otoritas
 Jasa Keuangan.

 2. Daftar AP dan KAP yang dipublikasikan pada situs web Otoritas Jasa
 Keuangan berisi informasi paling sedikit:
 a. AP dan KAP yang aktif;
 b. AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu; dan
 c. AP dan KAP yang tidak aktif tetap,
 untuk masing–masing sektor jasa keuangan yaitu Perbankan, Pasar
 Modal, dan IKNB.

 3. Daftar AP dan KAP sebagaimana dimaksud angka 2 dikinikan paling
 lama 5 (lima) hari kerja setelah STTD diterbitkan atau dinyatakan
 tidak berlaku.

 4. Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menunjuk AP
 sesuai dengan sektor jasa keuangan.
 Contoh penunjukan AP:
 a. PT Bank “ABC” Tbk. menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang
 aktif yang paling sedikit terdaftar pada sektor Perbankan dan
 sektor Pasar Modal.

 b. PT Bank Syariah “DEF” menunjuk AP dari daftar AP dan KAP
 yang aktif yang paling sedikit terdaftar pada sektor Perbankan
 yang memiliki pengetahuan akuntansi syariah.

 c. PT Bank “XYZ” yang memiliki UUS menunjuk:
 1) AP dari daftar AP dan KAP yang aktif yang paling sedikit
 terdaftar pada sektor Perbankan; dan

 - 17 -

 2) KAP yang memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota tim audit
 yang memiliki sertifikat program sertifikasi akuntansi
 syariah yang melakukan pemeriksaan informasi keuangan
 historis tahunan untuk UUS.

 d. PT Asuransi “JKL” Tbk. menunjuk AP dari daftar AP dan KAP yang
 aktif yang paling sedikit terdaftar pada sektor IKNB dan sektor
 Pasar Modal.

 VII.

 INDEPENDENSI AP DAN KAP TERHADAP PIHAK YANG MELAKSANAKAN
 KEGIATAN JASA KEUANGAN
 Sesuai dengan POJK AP dan KAP diatur bahwa AP, KAP, dan Orang Dalam
 KAP dalam memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan
 Jasa Keuangan wajib memenuhi kondisi independen selama Periode Audit
 dan Periode Penugasan Profesional. AP, KAP, maupun Orang Dalam KAP
 independen apabila dalam pemberian jasa tersebut tidak terdapat kondisi:
 1. kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material
 kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan yang
 sedang diaudit atau diperiksa (klien), seperti:
 a. memiliki investasi pada klien; dan/atau
 b. memiliki kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat
 menimbulkan benturan kepentingan;

 2. hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
 a. merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
 b. memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai
 Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi atau keuangan;

 c. mempunyai mantan rekan dan/atau karyawan profesional dari
 KAP yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam
 bidang akuntansi atau keuangan, kecuali setelah lebih dari
 2 (dua) tahun tidak bekerja lagi pada KAP yang bersangkutan;

 d. mempunyai rekan dan/atau karyawan profesional dari KAP yang
 sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci
 dalam bidang akuntansi atau keuangan, kecuali yang
 bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien
 tersebut dalam Periode Audit; dan/atau

 e. memiliki jabatan di perusahaan klien maupun kelompok usaha
 klien yang laporannya akan dikonsolidasikan;

 3. hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material
 dengan klien, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada klien,
 atau dengan pemegang saham utama klien. Tidak termasuk

 - 18 -

 hubungan usaha dalam hal AP, KAP, atau Orang Dalam KAP
 memberikan jasa audit, reviu, asurans lainnya, dan/atau
 non asurans kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk
 barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin;

 4. memberikan jasa non asurans kepada klien pada Periode Audit dan
 Periode Penugasan Profesional yang sama, seperti:
 a. pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan
 akuntansi atau laporan keuangan klien;

 b. desain sistem informasi keuangan dan implementasi;
 c.

 audit internal;

 d. konsultasi manajemen;
 e. konsultasi sumber daya manusia;
 f.

 penasihat keuangan;
 g.

 jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih
 dahulu dari Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut
 tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam
 maupun di luar pengadilan pajak dan/atau bertindak untuk dan
 atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan;
 atau

 h. jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

 5. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar fee kontinjen
 atau komisi, atau menerima fee kontinjen atau komisi dari klien,
 kecuali fee kontinjen yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil
 penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan.
 Yang dimaksud dengan fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk
 pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan
 apabila ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung
 pada temuan atau hasil tertentu tersebut;

 6. memiliki sengketa hukum dengan klien; dan/atau
 7. hal-hal lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

 VIII. LAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
 1. Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP
 a. KAP menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Pemberian Jasa
 KAP selama 1 (satu) tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal secara daring
 (online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan
 menggunakan Formulir 8 sebagaimana pada Lampiran yang

 - 19 -

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas
 Jasa Keuangan ini.

 b. Kegiatan pemberian jasa yang dilaporkan adalah kegiatan jasa
 yang diberikan kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa
 Keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal
 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau
 sejak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan
 tanggal 31 Maret tahun berikutnya apabila terdaftar kurang dari
 1 (satu) tahun.

 2. Laporan Insidentil AP
 a. AP menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Departemen Pengawasan terkait

 sesuai dengan jenis

 lembaga sektor jasa keuangan dengan menggunakan Formulir 9
 sebagaimana pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam
 hal terdapat informasi mengenai:
 1) pelanggaran signifikan terhadap peraturan perundang-
 undangan yang dilakukan oleh Pihak yang Melaksanakan
 Kegiatan Jasa Keuangan;

 2) kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses
 penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak yang
 Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;

 3) kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern Pihak
 yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;

 4) kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan
 kelangsungan usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan
 Jasa Keuangan; dan/atau

 5) permintaan informasi lainnya apabila sewaktu-waktu
 diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 b. Contoh kondisi pelanggaran signifikan terhadap ketentuan
 peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pihak yang
 Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan adalah:
 1) bagi bank, antara lain:
 a) pelanggaran BMPK atau BMPD; atau
 b) kekurangan Giro Wajib Minimum;

 2) bagi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan di
 sektor Pasar Modal, antara lain:

 - 20 -
 a)

 terindikasi melakukan pelanggaran pidana di bidang
 Pasar Modal seperti penipuan, penggelapan, insider
 trading, dan manipulasi pasar; atau

 b) pengungkapan informasi yang menyesatkan para
 pembaca dan pengguna laporan keuangan;

 3) bagi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan di
 sektor IKNB, antara lain:
 a) bagi perusahaan asuransi:
 (1) pelanggaran terhadap persyaratan minimum
 pemenuhan ekuitas; atau

 (2) pembentukan dana jaminan dengan jumlah di
 bawah persyaratan sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
 Perusahaan Reasuransi;

 b) bagi dana pensiun:
 (1) terdapat pembayaran manfaat pensiun yang tidak
 sesuai dengan peraturan dana pensiun;

 (2) penempatan investasi melebihi batasan
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan mengenai Investasi Dana Pensiun; atau

 (3) penempatan investasi pada jenis investasi yang
 tidak diperkenankan sebagaimana diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
 Investasi Dana Pensiun;

 c) bagi perusahaan pembiayaan, pelanggaran terhadap
 batas maksimum pemberian pembiayaan,
 non-performing financing, gearing ratio, financing to
 asset ratio, dan memiliki tingkat kesehatan keuangan
 kurang sehat atau tidak sehat sebagaimana diatur
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
 Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan;

 d) bagi perusahaan modal ventura, pelanggaran terhadap
 gearing ratio, investment and financing to asset ratio,
 dan memiliki tingkat kesehatan keuangan kurang sehat
 atau tidak sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan
 Usaha Perusahaan Modal Ventura; dan

 - 21 -

 e) bagi lembaga penjaminan melanggar gearing ratio,
 cadangan klaim, kewajiban pembayaran klaim, dan
 rasio likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan
 Usaha Lembaga Penjaminan.

 c. Contoh kelemahan yang signifikan dalam pengendalian proses
 penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pihak yang
 Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan adalah:
 1) terdapat perbedaan yang material antara nilai yang disajikan
 oleh Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan
 dalam laporan keuangan sebelum diaudit atau diperiksa
 dengan hasil pengujian AP;

 2) terdapat kendala dalam pemberian jasa asurans yang
 disebabkan oleh Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa
 Keuangan;

 3) konsistensi pemakaian dasar penilaian;
 4) tambahan khusus bagi perusahaan asuransi, yaitu:
 a) perusahaan tidak memberikan seluruh data polis
 inforce untuk dilakukan perhitungan oleh aktuaris;

 b) pencatatan transaksi keuangan khususnya dari sisi
 liabilitas perusahaan belum dilakukan secara wajar,
 terdapat ketidaksesuaian pencatatan cadangan teknis
 dengan rincian yang diberikan;

 c) perusahaan baru mencatat cadangan klaim dalam
 proses apabila tertanggung telah melengkapi dokumen
 pengajuan klaim atau tidak melakukan pencatatan
 incurred but not reported;

 d) terdapat perbedaan mengenai penetapan klaim yang
 disetujui (claim settled) oleh kantor cabang dengan
 penetapan klaim yang disetujui (claim settled) oleh
 kantor pusat; dan

 e)

 tidak melakukan pencadangan atas permasalahan
 klaim (dispute claims).

 d. Contoh kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern
 Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan antara lain
 terdapat kecurangan (fraud) yang bernilai material.

 e. Contoh kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat
 membahayakan kelangsungan usaha Pihak yang Melaksanakan
 Kegiatan Jasa Keuangan adalah:

 - 22 -

 1) bagi bank, antara lain:
 a) kekurangan KPMM; dan/atau
 b)

 rasio kredit atau pembiayaan bermasalah secara neto
 lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total
 pembiayaan;

 2) bagi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan di
 sektor Pasar Modal, antara lain Modal Kerja Bersih
 Disesuaikan (MKBD) Perusahaan Efek dan Manajer Investasi
 kurang dari yang dipersyaratkan dalam peraturan
 perundang-undangan;

 3) bagi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan di
 sektor IKNB, antara lain:
 a) bagi perusahaan asuransi:
 (1) tingkat solvabilitas di bawah batas minimum yang
 dipersyaratkan; dan

 (2) ketidakcukupan pembentukan cadangan teknis;

 b) bagi dana pensiun, pendanaan berada pada kualitas
 tingkat 3 (tiga);

 c) bagi
 perusahaan
 pembiayaan
 memiliki

 non-performing financing (NPF) lebih dari 5% (lima
 persen) dan rasio ekuitas terhadap modal disetor
 kurang dari 50% (lima puluh persen);

 d) bagi
 perusahaan modal ventura memiliki

 gearing ratio lebih dari 10 kali dan rasio ekuitas
 terhadap modal disetor kurang dari 30% (tiga puluh
 persen); dan

 e) bagi lembaga penjamin memiliki gearing ratio lebih dari
 40 kali dan rasio likuiditas kurang dari 120% (seratus
 dua puluh persen).

 IX. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN
 1. Dalam hal media penyampaian secara daring (online) melalui sistem
 pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami
 gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar pada hari terakhir batas
 waktu penyampaian permohonan dan/atau laporan, AP dan/atau KAP
 menyampaikan permohonan atau laporan secara luring (offline)
 kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
 Modal.

 - 23 -

 2. Dalam hal terdapat penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan u.p. Departemen Pengawasan terkait sesuai dengan jenis
 lembaga sektor jasa keuangan, maka disampaikan sebagai berikut:
 a. bagi bank, dengan alamat:
 1) Departemen Pengawasan Bank atau Departemen Perbankan
 Syariah terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor
 cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang
 berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 atau

 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor
 Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat
 kedudukan kantor pusat bank;

 b. bagi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor
 Pasar Modal, ditujukan kepada Departemen Pengawasan Pasar
 Modal terkait; dan

 c. bagi Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor
 IKNB, ditujukan kepada Departemen Pengawasan IKNB terkait.

 X. PENUTUP

 Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP perihal Hubungan
 Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia; dan

 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS perihal Hubungan
 Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip
 Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas
 Syariah dan Bank Indonesia,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku
 pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Juli 2017
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,
 OTORITAS JASA KEUANGAN

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 36/SEOJK.03/2017 </reg_id>
<reg_title> TATA CARA PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN </reg_title>
<set_date> 11 Juli 2017 </set_date>
<effective_date> 11 Juli 2017 </effective_date>
<replaced_reg> '3/32/DPNP|SE-BI', '7/57/DPbS|SE-BI' </replaced_reg>
<related_reg> '13/POJK.03/2017' </related_reg>
"
" Yth.

 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 /SEOJK.02/2019
 TENTANG

 REGULATORY SANDBOX
 Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas

 Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di
 Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238),
 perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai proses Regulatory Sandbox
 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM

 Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
 1.

 Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah
 aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen
 keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa
 keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

 2. Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD.
 3. Klaster adalah kelompok Penyelenggara yang memiliki model bisnis
 yang sama secara umum, dimana pemetaan dan/atau
 pengelompokannya ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 4. Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh
 Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model
 bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.

 5. Prototype adalah Penyelenggara yang model bisnis dan proses
 bisnisnya dijadikan sampel objek untuk diuji coba dalam Regulatory
 Sandbox, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk review model bisnis
 yang sejenis.

 -2-

 6. Forum Panel adalah forum yang terdiri dari perwakilan berbagai
 satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan IKD.

 II. TUJUAN REGULATORY SANDBOX
 Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Regulatory Sandbox dengan
 tujuan untuk memastikan IKD memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
 2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana
 utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;

 3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;
 4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
 5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
 6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
 7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan
 data.

 III. MEKANISME KERJA REGULATORY SANDBOX
 Penyelenggaraan Regulatory Sandbox dilakukan dengan mekanisme
 sebagai berikut, yaitu:
 1. penetapan Penyelenggara sebagai Prototype;
 Penetapan Prototype objek Regulatory Sandbox ditetapkan
 berdasarkan kesepakatan Forum Panel.

 2. evaluasi dan eksperimen.

 IV. PENETAPAN PENYELENGGARA UNTUK DIUJI COBA DALAM REGULATORY
 SANDBOX
 1. Penyelenggara yang akan dilakukan uji coba dalam Regulatory
 Sandbox harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 a.

 tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan
 surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait
 di Otoritas Jasa Keuangan;

 b. merupakan model bisnis yang baru;
 c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
 d. terdaftar di asosiasi penyelenggara; dan

 -3-
 e.

 kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara
 lain terkait pemenuhan prinsip perlindungan konsumen,
 dan/atau proses bisnis yang mendukung literasi dan inklusi
 keuangan.

 2. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara dari setiap Klaster
 untuk menjadi Prototype.

 3. Dalam menetapkan Penyelenggara sebagai Prototype, Otoritas Jasa
 Keuangan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 a. memiliki kompleksitas usaha paling tinggi;
 b. memiliki skala bisnis terbesar;
 c. memiliki eksposur risiko tertinggi; dan/atau
 d. menggunakan teknologi tercanggih.

 V. EVALUASI DAN EKSPERIMEN
 1. Tahap Pendalaman
 a. Penyelenggara yang telah mendapatkan penetapan sebagai
 Prototype harus mempresentasikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 1) model bisnis;
 2)

 inovasi teknologi;

 3) proses bisnis;
 4)
 5)

 strategi manajemen risiko; dan
 rencana bisnis dan kesiapan operasional.

 b. Dalam rangka mengetahui lebih detail informasi usaha dan
 menilai kesiapan Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan
 berwenang:
 1) meminta Penyelenggara untuk memaparkan kembali
 rencana bisnisnya; dan/atau

 2) meminta data dan informasi yang dibutuhkan paling sedikit
 meliputi:
 a) data dan informasi tentang profil Penyelenggara;
 b) data dan informasi tentang produk, layanan, teknologi,
 dan/atau model bisnis yang diuji coba, paling sedikit
 memuat:
 (1) unsur inovasi dalam produk, layanan, teknologi,
 dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;

 (2) manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;

 -4-

 (3) kerangka dan mekanisme kerja untuk penerapan
 perlindungan konsumen;

 (4) hasil identifikasi potensi risiko dan upaya mitigasi
 risiko yang telah atau akan dilakukan;

 (5) hal spesifik lainnya yang dimintakan uji coba (jika
 ada); dan

 (6) rencana yang akan dilakukan setelah uji coba
 dalam Regulatory Sandbox.

 c. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka
 2) disampaikan melalui surat elektronik dan/atau melalui sistem
 elektronik dalam laman Otoritas Jasa Keuangan.

 d. Dalam hal sistem elektronik dalam laman Otoritas Jasa Keuangan
 sebagaimana dimaksud pada huruf c belum tersedia,
 Penyelenggara menyampaikan kelengkapan data dan informasi
 melalui surat.

 e. Data dan informasi harus disampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak adanya
 permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melengkapi data
 dan informasi.

 2. Tahap Pengujian Skenario
 a. Pengujian dapat dilakukan dengan pendekatan melalui sistem
 elektronik dan/atau secara manual.

 b. Prototype harus menyampaikan usulan skenario uji coba produk,
 layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Otoritas Jasa
 Keuangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
 kerja setelah tanggal penetapan sebagai Prototype melalui surat
 elektronik sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran 1
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 c. Usulan skenario berupa kejadian yang terjadi selama proses
 bisnis berlangsung paling sedikit meliputi:
 1) aktivitas bisnis seperti akuisisi konsumen, eksekusi
 transaksi, pelaporan dan lainnya sesuai dengan model bisnis
 yang ada;

 2) pengujian akurasi dan error correction menggunakan data
 dummy;

 3) skenario pengujian manajemen risiko;

 -5-

 4) perlindungan data dan konsumen;
 5) mitigasi risiko siber; dan
 6) pengujian terhadap aspek kepatuhan lainnya antara lain
 program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan
 terorisme.

 d. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada
 Prototype atas hasil evaluasi usulan skenario Regulatory Sandbox
 melalui surat elektronik.

 3. Tahap Pengujian dan Percobaan
 a. Aspek yang dipertimbangkan dalam pengujian meliputi:
 1)

 legal dan tata kelola;

 2) model dan proses bisnis;
 3)

 teknologi informasi;

 4) manajemen risiko;
 5) perlindungan konsumen;
 6)
 7)

 rencana bisnis;

 anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 dan

 8) aspek lainnya yang diperlukan.

 b. Penyelenggara memiliki perangkat yang dapat meningkatkan
 efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang akan
 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 c. Seluruh proses Regulatory Sandbox dilaksanakan di OJK
 INFINITY atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
 Keuangan.

 d. Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
 observasi onsite ke pusat data dan/atau pusat pemulihan
 bencana Penyelenggara.

 e. Penyelenggara yang sudah melakukan kegiatan usaha dan sedang
 menjalani periode pengujian Regulatory Sandbox, masih dapat
 menjalankan operasional kegiatan usahanya, kecuali dalam hal:
 1)

 terdapat potensi merugikan konsumen;

 2) bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 yang berlaku; dan/atau

 3) Penyelenggara belum memiliki mitigasi risiko yang memadai
 atas operasional kegiatan usahanya.

 -6-

 4. Tahap Perbaikan
 a. Prototype melakukan perbaikan atas aspek pengujian
 sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sesuai permintaan
 Otoritas Jasa Keuangan, dan menyampaikan kembali laporan
 perbaikan yang dimintakan tersebut.

 b. Penyelenggara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
 pada angka 3 huruf e harus menghentikan kegiatan usahanya
 sementara sampai dengan terdapat persetujuan Otoritas Jasa
 Keuangan atas penyelesaian perbaikan.

 c. Kewajiban melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada
 huruf a berlaku juga untuk Penyelenggara yang bukan
 merupakan Prototype.

 d. Perbaikan yang dilakukan oleh Penyelenggara tidak melebihi
 jangka waktu pelaksanaan Regulatory Sandbox.

 e. Permohonan perpanjangan jangka waktu perbaikan sebagaimana
 dimaksud pada huruf d dilakukan secara tertulis kepada Otoritas
 Jasa Keuangan yang disampaikan melalui surat elektronik paling
 lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
 pelaksanaan Regulatory Sandbox.

 5. Tahap Penilaian
 a. Hasil pelaksanaan Regulatory Sandbox terhadap Penyelenggara
 dinyatakan dengan status:
 1) direkomendasikan;
 2) perbaikan; atau
 3)

 tidak direkomendasikan.

 b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penetapan hasil dari
 Regulatory Sandbox kepada Penyelenggara melalui surat.

 c. Surat penetapan hasil Regulatory Sandbox sebagaimana
 dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Deputi Komisioner
 yang membawahkan fungsi IKD.

 d. Dalam hal Penyelenggara berstatus direkomendasikan, Otoritas
 Jasa Keuangan akan memberikan rekomendasi pendaftaran
 sesuai dengan aktivitas usaha dari Penyelenggara.

 -7-

 e. Dalam hal Penyelenggara berstatus perbaikan, Otoritas Jasa
 Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 6
 (enam) bulan sejak tanggal penetapan status kepada
 Penyelenggara untuk melakukan perbaikan yang diperlukan
 sepanjang masih terdapat jangka waktu proses Regulatory
 Sandbox.

 f. Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada huruf e dilakukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa
 Keuangan yang disampaikan melalui surat elektronik paling
 lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
 pelaksanaan Regulatory Sandbox.

 g. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
 sebagaimana dimaksud dalam romawi X angka 1 berakhir dan
 Penyelenggara masih dalam proses perbaikan sebagaimana status
 yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan maka Otoritas Jasa
 Keuangan memberikan status direkomendasikan atau tidak
 direkomendasikan atas proses Regulatory Sandbox.

 h. Dalam hal Penyelenggara berstatus tidak direkomendasikan,
 Penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama
 dan dikeluarkan dari pencatatan sebagai Penyelenggara.

 VI. PENYESUAIAN UNTUK STATUS DIREKOMENDASIKAN
 1.

 Penyelenggara dalam Klaster sama yang tidak ditetapkan sebagai
 Prototype, memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan
 pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan terlebih dahulu
 melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai hasil Regulatory
 Sandbox untuk Klaster tersebut.

 2. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap
 penyesuaian yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 dengan mengacu pada hasil penelitian
 terhadap Prototype sebelum memberikan rekomendasi pendaftaran.

 3. Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta
 dokumen dan penjelasan tambahan kepada Penyelenggara
 sebagaimana dimaksud pada angka 2.

 -8-

 VII. EXITING PROCESS
 1. Penyelenggara yang mendapat status tidak direkomendasikan dan
 sudah memiliki kegiatan usaha harus menghentikan kegiatan
 usahanya.

 2. Dalam hal Penyelenggara mendapat status tidak direkomendasikan
 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka seluruh Penyelenggara
 dalam Klaster yang sama harus menghentikan kegiatan usahanya.

 3. Sebelum melakukan penghentian kegiatan usaha, Penyelenggara harus
 menyelesaikan semua kewajibannya kepada konsumen dan pihak
 lainnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau sisa jangka waktu
 kontrak terpanjang sejak penetapan status hasil uji coba.

 4. Apabila Penyelenggara tidak dapat memenuhi komitmen dalam
 Regulatory Sandbox dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
 proses Regulatory Sandbox akan dihentikan dan dihapus status
 pencatatannya.

 5. Apabila diperlukan, penyelenggaraan Regulatory Sandbox dapat
 melakukan pergantian Prototype dengan Penyelenggara yang lain
 sepanjang berada dalam 1 (satu) Klaster yang sama, dengan
 pertimbangan antara lain Prototype yang sudah dipilih sebagai sampel
 tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Prototype atas Klaster sebagaimana
 dimaksud pada romawi IV angka 3.

 6. Pergantian Prototype tidak dapat dilakukan apabila masa uji coba telah
 melewati 6 (enam) bulan sejak tanggal proses Regulatory Sandbox.

 VIII. KERJA SAMA
 1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Regulatory Sandbox, Otoritas
 Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama
 dengan pihak lain.

 2. Otoritas Jasa Keuangan dapat bekerjasama dengan kementerian
 dan/atau lembaga lain dalam hal berdasarkan hasil uji coba terdapat
 keterkaitan dengan kewenangan kementerian dan/atau lembaga lain.

 3. Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa
 Keuangan bertindak sebagai koordinator dalam hal inovasi yang
 diajukan oleh Prototype di bidang sektor jasa keuangan.

 4. Otoritas Jasa Keuangan dapat menginformasikan hasil uji coba
 Regulatory Sandbox kepada instansi terkait sesuai dengan
 kewenangannya.

 -9-

 IX. KEWAJIBAN PELAPORAN
 1. Penyelenggara yang telah tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa
 Keuangan, baik yang ditetapkan menjadi Prototype maupun yang tidak,
 menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format tercantum dalam
 Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 2. Laporan kinerja berkala secara triwulanan disampaikan kepada
 satuan kerja yang melaksanakan fungsi IKD di Otoritas Jasa
 Keuangan.

 X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN REGULATORY SANDBOX
 1. Regulatory Sandbox dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1
 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila
 diperlukan.

 2. Perpanjangan Regulatory Sandbox dapat diberikan dengan
 pertimbangan termasuk namun tidak terbatas pada:
 a. kompleksitas model bisnis;
 b. mitigasi risiko yang belum menyeluruh;
 c. adanya pengaruh terhadap perlindungan konsumen; dan
 d. adanya sistem keamanan yang belum memadai.

 XI. KETENTUAN LAIN-LAIN
 1. Penyelenggara harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan
 status direkomendasikan.

 2. Dalam hal Penyelenggara tidak mengajukan permohonan pendaftaran
 hingga melewati batas waktu pendaftaran yang diberikan maka status
 rekomendasi pendaftaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 3. Penyelenggara yang sedang dalam proses Regulatory Sandbox dapat
 memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dikecualikan
 sementara dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertentu.

 4. Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat
 dilakukan sepanjang memenuhi hal sebagai berikut:
 a. selama Penyelenggara berada di dalam Regulatory Sandbox;
 b. mendapat persetujuan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas
 Jasa Keuangan; dan

 -10-

 c. hanya berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang
 bersifat non prudensial.

 5. Untuk memperoleh persetujuan yang dimaksud pada angka 4 huruf b,
 Penyelenggara mengajukan surat permohonan persetujuan kepada
 satuan kerja pengawas terkait.

 6. Dalam hal permohonan pengecualian sementara sebagaimana
 dimaksud pada angka 5 disetujui maka satuan kerja pengawas terkait
 akan menyampaikan surat persetujuan pengecualian sementara
 kepada Penyelenggara.

 7. Proses uji coba dalam Regulatory Sandbox bukan merupakan proses
 perizinan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 8. Selama pelaksanaan Regulatory Sandbox, Penyelenggara memenuhi
 ketentuan sebagai berikut:
 a. memberitahukan setiap perubahan IKD yang dimiliki;
 b. berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan
 dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox;

 c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk
 pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;

 d. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan
 otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan

 e. berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan atau pihak yang
 melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

 9. Selama dalam proses Regulatory Sandbox, Penyelenggara bertanggung
 jawab atas hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 a. kebenaran dan keakuratan data, informasi, dan dokumen yang
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

 b. keamanan dan keandalan sistem yang digunakan untuk
 menjalankan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;

 c. perlindungan dan kerahasiaan data, serta perlindungan
 konsumen; dan

 d. penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara IKD kepada
 konsumen dan/atau pihak lain yang terkait.

 10. Surat-menyurat dan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan
 terkait pelaksanaan Regulatory Sandbox dapat disampaikan melalui
 surat elektronik ke OJKInfinity@ojk.go.id atau ke Grup Inovasi
 Keuangan Digital (GIKD) dengan alamat sebagai berikut:

 -11-

 Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 20
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 42
 Kuningan Barat, Mampang Prapatan
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710

 XII. KETENTUAN PERALIHAN
 1.

 Penyelenggara yang sedang dalam proses Regulatory Sandbox
 sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini
 harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini.

 2.

 Penyelenggara yang telah ditetapkan sebagai Prototype sebelum
 berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini harus
 menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini.

 XIII. KETENTUAN PENUTUP
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
 ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 NURHAIDA

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 LAMPIRAN 1
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 /SEOJK.02/2019
 TENTANG
 REGULATORY SANDBOX

 - 2 -

 Formulir Usulan Skenario Uji Coba Regulatory Sandbox
 Sesuai POJK No.13/POJK.02/2018

 1. Informasi terkait Profil Perusahaan Saudara
 a. Nama Perusahaan:
 b. Nama Platform:
 c. Alamat dan Nomor Telepon:
 d. Email dan Website Perusahaan:
 e. Klaster:
 f. Nama dan Nomor HP Contact Person:

 Hari/Tanggal:
 Skenario 1: Legal dan Tata Kelola
 Hal yang Diuji:
 a.

 Catatan:
 Hari/Tanggal:
 Skenario 2: Model dan Proses Bisnis

 Hal yang Diuji:
 a.

 Catatan:

 Hari/Tanggal:
 Skenario 3: Teknologi Informasi
 Hal yang Diuji:
 a.
 a. Penjelasan/Catatan
 b. Kesimpulan

 Hari/Tanggal:

 Skenario 4: Manajemen Risiko
 Hal yang Diuji:
 a.

 Catatan:
 Hari/Tanggal:

 Skenario 5: Perlindungan Konsumen
 Hal yang Diuji:
 a.

 Catatan:

 - 3 -
 Hari/Tanggal:
 Skenario 6: Rencana Bisnis

 Hal yang Diuji:
 a.

 Catatan:

 Hari/Tanggal:
 Skenario 7: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
 Hal yang Diuji:
 a.

 Catatan:
 Hari/Tanggal:

 Skenario 8: Aspek lainnya (contoh: Partnership, Revenue, Risiko lainnya, dll.)
 Hal yang Diuji:
 a.
 Catatan:

 Keterangan:
 1. Usulan skenario dapat berupa kejadian yang terjadi selama proses bisnis

 berlangsung paling sedikit meliputi:
 • Aktivitas bisnis meliputi akuisisi konsumen, eksekusi transaksi,
 pelaporan dan lainnya sesuai dengan model bisnis yang ada.

 • Pengujian akurasi dan error correction menggunakan data dummy.
 • Skenario pengujian manajemen risiko.
 • Perlindungan data dan konsumen.
 • Mitigasi risiko siber.
 • Pengujian terhadap aspek kepatuhan lainnya antara lain program anti
 pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 November 2019

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

 ttd
 NURHAIDA

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 LAMPIRAN 2
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 /SEOJK.02/2019
 TENTANG
 REGULATORY SANDBOX

 - 2 -

 Laporan Triwulanan Inovasi Keuangan Digital
 Sesuai POJK No.13/POJK.02/2018

 Kuartal [Keberapa]: [Bulan] [Tahun]

 A. Informasi terkait Profil Perusahaan Saudara
 1. Nama Perusahaan:
 2. Nama Platform/Mobile Platform:
 3. Alamat dan Nomor Telepon:
 4. Email dan Website Perusahaan:
 5. Klaster Regulatory Sandbox OJK:
 6. Nama dan Nomor HP Contact Person:

 B. Laporan Kinerja
 Berapa total transaksi (IDR & QTY) dan pengguna (QTY), berdasarkan:
 1 Wilayah (Dalam Negeri – Propinsi, Luar Negeri – Benua)
 2 Agregat Gender (Laki-laki/Perempuan)
 3 Agregat Usia (≤25, 26-45, >45)
 4 Profesi (Wiraswasta, Pegawai, Pelajar, Tidak Bekerja)

 C. Laporan Keuangan
 1. Total Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
 2. Pendapatan
 3. Beban Operasional
 4. Laba/rugi

 D. Laporan Kerjasama
 1. Berapa jumlah partner?
 2. Jelaskan profil partner dan bentuk kerja sama

 E. Laporan Tenaga Kerja
 1. Berapa jumlah karyawan?
 2. Apakah terdapat pegawai Warga Negara Asing (WNA)?
 Ya/Tidak (Coret yang tidak perlu)

 3. Jika Ya:
 i. Berapa total karyawan WNA?

 ii. Apa posisi/jabatan WNA dimaksud?

 F. Laporan Perlindungan Nasabah
 1. Berapa banyak keluhan Nasabah?
 2. Apa saja jenis keluhan Nasabah? Bagaimana penyelesaian keluhan
 tersebut?

 3. Berapa banyak keluhan yang terselesaikan?
 4. Berapa banyak keluhan yang belum terselesaikan? Bagaimana
 penyelesaian tahap selanjutnya?

 - 3 -

 G. Laporan Perlindungan Data
 1. Apakah ada backup data?
 2. Berapa frekuensi backup data?
 3. Dimana lokasi data center?
 4. Apakah ada disaster recovery plan?

 H. Laporan Risiko Siber
 1. Berapa frekuensi gagal sistem?
 2. Berapa frekuensi terkena serangan siber?
 3. Berapa jumlah konsumen yang menjadi korban serangan siber?
 4. Berapa total nominal kerugian konsumen atas serangan siber?

 I. Laporan Perubahan
 1. Apakah dalam 3 (tiga) bulan ini telah melakukan perubahan /
 penambahan terhadap model bisnis / proses bisnis / kelembagaan /
 operasional / status hukum?
 Ya/Tidak (Coret yang tidak perlu)

 2. Jika Ya, jelaskan perubahan/penambahan apa saja yang dilakukan?

 Saya menyatakan bahwa informasi yang saya cantumkan diatas adalah benar
 dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 Tempat, Tanggal

 Tanda Tangan
 dan

 Stempel Perusahaan
 Nama Lengkap

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 5 Oktober 2019

 WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 NURHAIDA

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 21/SEOJK.02/2019 </reg_id>
<reg_title> REGULATORY SANDBOX </reg_title>
<set_date> 5 November 2019 </set_date>
<effective_date> 5 November 2019 </effective_date>
<related_reg> '13/POJK.02/2018 | Pasal 12 ayat (3)' </related_reg>
"
" Yth.
 1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
 2. Direksi Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah;
 di tempat.

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 36/SEOJK.03/2015
 TENTANG

 PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH
 DAN UNIT USAHA SYARIAH

 Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa

 Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank
 Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 5771) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang
 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5384), perlu diatur ketentuan pelaksanaan
 mengenai Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. UMUM
 1. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah
 (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang selanjutnya disebut
 Bank, dikelompokkan berdasarkan modal inti, yang selanjutnya
 disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU).
 Pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha dimaksud terdiri
 dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi modal inti Bank, maka semakin
 tinggi BUKU Bank dan semakin luas cakupan kegiatan usaha yang
 dapat dilakukan oleh Bank. Pengelompokan BUKU untuk UUS
 didasarkan pada modal inti Bank Umum Konvensional yang menjadi
 induknya. Klasifikasi BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur
 mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal
 inti bank.

 2. Pelaksanaan...

 - 2 -

 2. Pelaksanaan kegiatan usaha Bank dilakukan antara lain dengan
 menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas tertentu
 untuk memenuhi kebutuhan Bank dan/atau nasabah.

 3. Dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas, Bank
 perlu menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip
 perlindungan nasabah. Selain itu, Bank perlu memiliki modal yang
 cukup untuk mendukung penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan
 Aktivitas serta menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk
 memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh Produk dan/atau Aktivitas
 tersebut.

 II. KEGIATAN USAHA BANK BERDASARKAN BUKU
 1. Kegiatan usaha Bank yang meliputi Produk dan Aktivitas
 dikelompokkan sebagai berikut:
 a. Penghimpunan dana
 Kegiatan penghimpunan dana meliputi:
 1) simpanan (giro, tabungan);
 2) investasi (giro, tabungan, deposito);
 3) penerbitan sertifikat deposito syariah;
 4) pembiayaan yang diterima;
 5) penerbitan surat berharga syariah termasuk surat berharga
 syariah dengan fitur ekuitas;

 6) sekuritisasi aset; dan
 7) kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan
 oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
 perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

 b. Penyaluran dana
 Kegiatan penyaluran dana meliputi:
 1) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah,
 musyarakah, musyarakah mutanaqisah), prinsip sewa-
 menyewa (ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, multijasa),
 prinsip jual beli (murabahah, istishna, salam), dan prinsip
 pinjam-meminjam (qardh)
 pembiayaan sindikasi;

 termasuk dalam bentuk

 2) pembiayaan ulang (refinancing);
 3) pengalihan utang atau pembiayaan;
 4) anjak piutang syariah;

 5) pembelian...

 - 3 -

 5) pembelian surat berharga syariah;
 6) penempatan pada Bank Indonesia;
 7) penempatan pada bank lain; dan
 8) kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh
 Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
 perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

 c. Pembiayaan perdagangan (trade finance)
 Kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance) meliputi:
 1) pembiayaan perdagangan melalui penerbitan dan penerimaan
 Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

 2) pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan Letter of
 Credit (L/C);

 3) pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan L/C; dan
 4) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance) lainnya
 yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak
 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
 Prinsip Syariah.

 d. Kegiatan treasury
 Kegiatan treasury meliputi:
 1) jual beli uang kertas asing (banknotes);
 2) transaksi tunai valuta asing yaitu transaksi spot;
 3) transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan Prinsip
 Syariah; dan

 4) kegiatan treasury lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank
 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
 undangan dan Prinsip Syariah.

 e. Kegiatan keagenan dan kerjasama
 Kegiatan keagenan dan kerjasama meliputi:
 1) agen penjual efek reksa dana syariah;
 2) agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan
 Pemerintah;

 3) kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi syariah
 (bancassurance) model bisnis referensi, distribusi, dan
 integrasi;

 4) payment point; dan

 5) kegiatan...

 - 4 -

 5) kegiatan keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim
 dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan
 peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

 f. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking
 Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking meliputi:
 1) penyelenggara kliring;
 2) penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank
 (settlement);

 3) penyelenggara transfer dana;
 4) penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu
 antara lain kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debet,
 dan kartu pembiayaan (sharia card);

 5) penyelenggara uang elektronik (e-money);
 6) phone banking;
 7) sms banking;
 8) mobile banking;
 9) internet banking; dan
 10) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking lainnya
 yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak
 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
 Prinsip Syariah.

 g. Kegiatan lainnya

 Kegiatan berupa aktivitas lainnya meliputi:
 1) penyediaan Safe Deposit Box (SDB);
 2) Traveller’s Cheque (TC);
 3) pembayaran gaji karyawan secara massal (payroll);
 4) pengelolaan kas (cash management);
 5) Layanan Nasabah Prima (LNP);
 6) kustodian;
 7) wali amanat;
 8) penitipan dengan pengelolaan (trust);
 9) virtual account;
 10) cash pick up and delivery;
 11) agen penampungan (escrow agent);
 12) bank garansi;
 13) Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan
 Inklusif (Laku Pandai); dan

 14) kegiatan...

 - 5 -

 14) kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang
 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 dan Prinsip Syariah.

 2. Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
 angka 1, Bank dapat melakukan:
 a. kegiatan penyertaan modal
 Kegiatan penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh BUS.
 Penyertaan modal adalah penanaman dana BUS dalam bentuk
 saham pada bank syariah dan perusahaan di bidang keuangan
 lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
 Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
 undangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat investasi
 konversi wajib (mandatory convertible sukuk) atau jenis transaksi
 tertentu yang berakibat BUS memiliki atau akan memiliki saham
 pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang
 melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

 b. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka
 penyelamatan pembiayaan
 Kegiatan berupa penyertaan modal sementara oleh Bank pada
 perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan
 (debt to equity swap) sebagaimana diatur dalam ketentuan
 mengenai penyertaan modal Bank.

 3. Bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 dalam valuta asing sepanjang telah memperoleh persetujuan
 dari Otoritas Jasa Keuangan.

 III. KRITERIA PRODUK DAN AKTIVITAS BARU
 Produk dan/atau Aktivitas baru merupakan Produk dan/atau Aktivitas
 yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank
 yang bersangkutan; atau

 b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun
 dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.
 Yang dimaksud dengan pengembangan fitur atau karakteristik antara lain
 penambahan dan/atau penggantian fitur atau karakteristik yang
 menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko Produk dan/atau
 Aktivitas yang telah diterbitkan sebelumnya.

 Contoh...

 - 6 -

 Contoh Produk yang mengalami pengembangan fitur atau karakteristik
 tapi tidak menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko adalah
 Produk tabungan berjangka yang mengalami perubahan jangka waktu
 dan/atau perubahan nominal.
 Contoh Produk atau Aktivitas yang mengalami pengembangan fitur atau
 karakteristik dan menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko
 antara lain:
 1. Pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah untuk objek yang
 sebelumnya ready stock menjadi ready stock dan inden.

 2. Pengembangan dari Aktivitas kerjasama yang telah dilaksanakan
 sebelumnya oleh Bank, misalnya Aktivitas pemasaran dengan
 perusahaan asuransi syariah (bancassurance) model bisnis referensi
 dikembangkan menjadi model bisnis distribusi atau integrasi sehingga
 mengakibatkan perubahan pada profil risiko Aktivitas tersebut.

 IV. PENCANTUMAN RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU
 PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU DALAM RENCANA BISNIS BANK
 Rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang
 dicantumkan dalam rencana bisnis Bank paling sedikit memuat informasi
 dan penjelasan sebagai berikut:
 1. jenis dan deskripsi umum Produk dan/atau Aktivitas baru;
 2. waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 3. tujuan atau manfaat penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan
 Aktivitas baru;

 4. keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas baru dengan strategi bisnis
 Bank;

 5. risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
 dan

 6. mitigasi risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan
 Aktivitas baru.
 Pencantuman rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan
 Aktivitas baru menggunakan format sebagaimana dimaksud pada
 Lampiran I.

 V. RUANG...

 - 7 -

 V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR DALAM RANGKA
 PENGELOLAAN RISIKO
 Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko
 Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit mencakup:
 1. Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan Produk dan/atau
 Aktivitas baru;

 2. Analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan untuk Produk dan/atau
 Aktivitas baru;

 3. Sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam
 pengelolaan Produk dan/atau Aktivitas baru;

 4. Sistem informasi akuntansi untuk Produk dan/atau Aktivitas baru;
 5. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap
 Produk dan/atau Aktivitas baru, dalam hal Produk dan/atau
 Aktivitas baru memiliki risiko tinggi.

 VI. PERIZINAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU
 1. Bank wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
 untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru
 apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam
 kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank. Produk dan/atau Aktivitas
 tersebut harus sesuai dengan klasifikasi BUKU dan telah tercantum
 dalam rencana bisnis Bank apabila Produk dan/atau Aktivitas
 tersebut belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya
 oleh Bank.

 2. Bank menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru
 tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk
 dan/atau Aktivitas baru telah:
 a. tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
 b. tercantum dalam rencana bisnis Bank;
 c. sesuai dengan klasifikasi BUKU; dan
 d. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.

 3. Pencantuman Produk dan/atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis
 Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b berlaku untuk
 Produk dan/atau Aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum
 pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank.

 4. Definisi...

 - 8 -

 4. Definisi atau karakteristik umum Produk dan Aktivitas Bank
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu pada
 Lampiran II.

 5. Cakupan Produk dan Aktivitas Bank pada masing-masing BUKU
 mengacu pada Lampiran III.

 6. Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank mengacu pada Lampiran IV.

 VII. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU
 PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU
 Permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan
 Aktivitas baru diajukan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan Produk dan/atau
 pelaksanaan Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.1 disertai dengan dokumen
 pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai
 berikut:
 1. penjelasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru meliputi:
 a. jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
 b. rencana waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas
 baru; dan

 c. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan
 diterbitkan dan/atau Aktivitas yang akan dilaksanakan;

 2. manfaat dan biaya bagi Bank;
 3. manfaat dan risiko bagi nasabah;
 4. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi dan
 skema; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau
 nasabah; alur proses (flowchart), unit kerja dan petugas yang terkait;
 prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan;
 kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan
 penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk
 pembiayaan);

 5. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program
 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan
 PPT);

 6. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap
 risiko yang melekat pada Produk dan/atau Aktivitas baru;

 7. hasil...

 - 9 -

 7. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk
 dan/atau Aktivitas baru;

 8. sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai
 keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem
 informasi akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem
 pencatatan administrasi;

 9. opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait Produk
 dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi:
 a. Produk dan/atau Aktivitas baru mendasarkan pada fatwa Dewan
 Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);

 b. kesesuaian Produk dan/atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-
 MUI paling sedikit mencakup:
 1) akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam
 akad yang digunakan;

 2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
 3) kesesuaian

 penetapan
 bonus/nisbah
 bagi

 hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan,
 termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (review) terhadap
 nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk penyaluran
 dana);

 4) penetapan biaya administrasi; dan
 5) penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi,
 potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap
 agunan, apabila ada;

 c. standar operasional prosedur Produk dan/atau Aktivitas baru
 terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan

 d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir
 aplikasi Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan
 pemenuhan Prinsip Syariah.

 10. konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi paling sedikit meliputi:
 a. identitas para pihak;
 b. akad yang digunakan;
 c. uraian secara rinci dan jelas mengenai nilai dan objek perjanjian;
 d. hak dan kewajiban para pihak;
 e. mekanisme pelaksanaan akad;
 f. jangka waktu;
 g. bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee;

 h. objek...

 - 10 -

 h. objek jaminan, apabila ada;
 i. rincian biaya yang terkait;
 j. mekanisme

 perselisihan/sengketa;

 k. dalam perjanjian memuat pernyataan: “Perjanjian ini telah
 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”,

 dilampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum
 yang menyatakan bahwa konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi
 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

 11. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan
 teknologi informasi.

 Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9
 menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
 V.2.

 VIII. LAPORAN REALISASI PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN
 AKTIVITAS BARU
 1. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas
 baru yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan
 Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.3 disertai dengan dokumen
 pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru
 yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan
 Produk dan/atau Aktivitas baru yang telah disetujui oleh Otoritas
 Jasa Keuangan.

 2. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas
 baru yang tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
 disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan
 Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.4 disertai dengan dokumen
 pendukung sebagai berikut:
 a. ringkasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru paling
 sedikit meliputi:

 1) jenis...

 penyelesaian

 perselisihan

 apabila terjadi

 - 11 -

 1) jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
 2) tanggal penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas
 baru;

 3) kesesuaian Produk baru yang diterbitkan dan/atau Aktivitas
 baru yang dilaksanakan dengan:
 a) klasifikasi BUKU; dan
 b) Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;

 4) manfaat dan biaya bagi Bank;
 5) manfaat dan risiko bagi nasabah;
 6) target pasar atau nasabah;
 7) karakteristik Produk dan/atau Aktivitas;
 8) alur proses (flowchart) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur
 proses Produk dan/atau Aktivitas;

 9) jurnal pembukuan;
 10) kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan
 nasabah; dan

 11) penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan
 Produk pembiayaan);

 b. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi
 dan skema; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar
 atau nasabah; alur proses (flowchart), unit kerja dan petugas yang
 terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal
 pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan
 perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah
 (dalam hal merupakan Produk pembiayaan); dan

 3. Realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru
 dihitung sejak tanggal Produk dan/atau Aktivitas tersebut sudah
 dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

 IX. LAPORAN RENCANA PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS
 BANK
 Laporan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank
 disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10
 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian Produk dan/atau
 Aktivitas Bank dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana
 dimaksud dalam Lampiran V.5 disertai dengan dokumen pendukung
 paling sedikit memuat:

 1. alasan...

 - 12 -

 1. alasan penghentian;
 2. surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan
 penghentian; dan

 3. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
 rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada
 nasabah dan pihak lainnya.

 X. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS
 ATAS INISIATIF BANK
 Laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank
 disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7
 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank
 mengacu pada format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.6
 disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit memuat penjelasan
 mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka
 penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan
 pihak lainnya.

 XI. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN SEMENTARA, LAPORAN
 PENYEMPURNAAN, DAN LAPORAN REALISASI PENERBITAN KEMBALI
 PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN KEMBALI AKTIVITAS BANK ATAS
 PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN
 1. Laporan realisasi penghentian sementara Produk dan/atau Aktivitas
 Bank atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
 setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank dengan
 menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran V.7.

 2. Laporan penyempurnaan Produk dan/atau Aktivitas atas penghentian
 sementara disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan
 sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran V.8.

 3. Laporan realisasi penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan
 kembali Aktivitas Bank karena Otoritas Jasa Keuangan telah
 mencabut penghentian sementara disampaikan oleh Bank kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

 penerbitan...

 - 13 -

 penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas
 dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran V.9.

 XII. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PERMANEN DAN LAPORAN
 RENCANA TINDAK PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BANK ATAS
 PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN
 1. Laporan realisasi penghentian permanen Produk dan/atau Aktivitas
 Bank atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh Bank
 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
 setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas Bank dengan
 menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam
 Lampiran V.10.

 2. Laporan rencana tindak atas penghentian permanen Produk dan/atau
 Aktivitas Bank disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal
 surat penghentian Produk dan/atau Aktivitas dengan menggunakan
 contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.11.

 XIII. PENYAMPAIAN PENGAJUAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN
 LAPORAN
 1. Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan
 disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
 alamat sebagai berikut:
 a. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat
 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
 (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau

 b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat
 bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor,
 Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi
 Banten.

 2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem
 perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan persetujuan
 dan/atau penyampaian laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara
 sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan
 secara elektronik.

 XIV. LAIN-LAIN...

 - 14 -

 XIV. LAIN-LAIN
 Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 XV. PENUTUP
 Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober
 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari
 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan
 Unit Usaha Syariah; dan

 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei
 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank
 Syariah dan Unit Usaha Syariah,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Desember 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

 LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 36/SEOJK.03/2015

 TENTANG
 PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 - 2 -

 RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU
 BANK

 :
 TAHUN :
 No.

 Jenis dan
 Nama
 Produk
 dan/atau
 Aktivitas
 Baru1)

 Rencana Waktu
 Penerbitan

 Produk dan/atau
 Pelaksanaan
 Aktivitas Baru

 Tujuan Penerbitan
 Produk dan/atau
 Pelaksanaan
 Aktivitas Baru

 Bagi
 Bank

 Bagi
 Nasabah

 Keterkaitan
 Produk
 dan/atau
 Aktivitas
 Baru

 dengan
 Strategi
 Bank2)

 Deskripsi
 Umum
 Produk
 dan/atau
 Aktivitas
 Baru2)

 Risiko yang
 mungkin
 timbul dari
 Penerbitan
 Produk
 dan/atau
 Aktivitas
 Baru2)

 Rencana

 Mitigasi
 Risiko

 1) contoh penghimpunan dana – deposito mudharabah, penyaluran dana – pembiayaan musyarakah mutanaqisah, keagenan
 dan kerjasama – bancassurance, sistem pembayaran dan electronic banking – internet banking.
 2) penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Desember 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji
 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

 LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 36/SEOJK.03/2015

 TENTANG
 PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 - 2 -
 DEFINISI ATAU KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BANK
 No.
 Produk dan Aktivitas

 1. PENGHIMPUNAN DANA
 a. Simpanan (Wadi’ah)
 1) Giro

 2) Tabungan

 b. Investasi (Mudharabah)
 1) Giro

 2) Tabungan
 3) Deposito
 c. Sertifikat

 syariah
 1) Tanpa

 (scripless)
 2) Dalam bentuk warkat

 d. Pinjaman/pembiayaan
 yang diterima

 Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank
 yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk

 rupiah...

 deposito
 warkat

 Definisi atau Karakteristik Umum

 Simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
 dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau
 dengan perintah pemindahbukuan.

 Simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan
 menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,
 bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

 Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai
 kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran
 lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

 Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan
 menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,
 bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

 Investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan
 pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan
 dan Bank.

 Simpanan dalam bentuk deposito yang berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat
 bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan syarat-syarat tertentu.

 - 3 -
 No.
 Produk dan Aktivitas
 Definisi atau Karakteristik Umum

 rupiah dan/atau valuta asing.
 Untuk pinjaman luar negeri jangka panjang, Bank harus terlebih dahulu
 memperoleh persetujuan masuk pasar dari Bank Indonesia.

 e. Penerbitan surat
 berharga syariah

 f. Penerbitan surat

 berharga syariah yang
 memiliki fitur ekuitas

 g. Sekuritisasi aset

 h. Penghimpunan dana
 lainnya

 2. PENYALURAN DANA
 a. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip bagi hasil
 1) Pembiayaan
 Mudharabah

 2) Pembiayaan
 Musyarakah

 3) Pembiayaan
 Musyarakah
 Mutanaqisah (MMQ)

 Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank baik yang diperjualbelikan di
 pasar uang maupun di pasar modal, misalnya Medium Term Notes (MTN) dan
 sukuk korporasi.

 Surat berharga syariah atau pinjaman yang memiliki fitur ekuitas antara lain
 berupa surat berharga syariah konversi (convertible securities), yaitu suatu jenis
 surat berharga syariah yang dapat dikonversikan menjadi saham dari penerbit
 surat berharga syariah dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah
 ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan surat berharga syariah tersebut.

 Penerbitan surat berharga syariah oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan
 pada pengalihan aset keuangan dari nasabah pembiayaan asal yang diikuti dengan
 pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal.
 Cukup jelas.

 Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana
 menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola,
 dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.

 Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak
 memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai
 dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan
 porsi dana masing-masing.

 Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu
 pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak
 lainnya.

 b. Pembiayaan...

 - 4 -
 No.
 Produk dan Aktivitas

 b. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip sewa menyewa
 1) Pembiayaan Ijarah

 2) Pembiayaan

 3) Pembiayaan
 Multijasa

 Ijarah

 Muntahiyah Bittamlik
 (IMBT)

 Ijarah

 4) Pembiayaan
 pengurusan haji

 c. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip jual beli
 1) Pembiayaan
 Murabahah

 2) Pembiayaan
 Kepemilikan Emas
 (PKE)

 Definisi atau Karakteristik Umum

 Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset
 dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan
 pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

 Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu
 barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan
 kepemilikan barang.

 Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu
 tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).

 Pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka keperluan ibadah
 haji.

 Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk
 transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan
 persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan
 nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
 Pembiayaan untuk kepemilikan emas.

 3) Pembiayaan Istishna’ Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk
 transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu
 dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau
 pembeli dan penjual atau pembuat.

 4) Pembiayaan Salam

 Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli
 barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan
 pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan
 syarat-syarat tertentu.

 d. Pembiayaan...

 - 5 -
 No.
 Produk dan Aktivitas

 d. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip

 pinjam

 meminjam
 1) Pembiayaan Qardh

 2) Pembiayaan Qardh
 Beragun Emas

 e. Pembiayaan sindikasi

 Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
 persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan
 yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

 Pembiayaan qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn,
 dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka
 waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas
 sebagai objek rahn.

 Pemberian pembiayaan bersama antara sesama Bank atau antara Bank dengan
 bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu
 besar apabila diberikan oleh satu Bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan
 sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai arranger, underwriter, agen,
 atau partisipan.

 f. Pembiayaan
 (refinancing)

 ulang

 g. Pengalihan utang atau
 pembiayaan

 h. Anjak piutang syariah
 i. Pembelian
 berharga syariah

 j. Penempatan pada Bank
 Indonesia

 surat

 Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya
 atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.

 Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank
 dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke
 Bank.

 Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang
 memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang
 tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang
 berutang sesuai Prinsip Syariah.

 Pembelian surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank
 Indonesia, atau korporasi.

 Tagihan atau penempatan dana Bank pada Bank Indonesia dalam bentuk giro,
 transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka syariah, fasilitas penempatan Bank
 peserta Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) pada Bank Indonesia dan jenis
 tagihan atau penempatan Bank lainnya pada Bank Indonesia.

 k. Penempatan...
 Definisi atau Karakteristik Umum

 - 6 -
 No.
 Produk dan Aktivitas

 k. Penempatan pada Bank
 lain

 Definisi atau Karakteristik Umum

 Penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito,
 sertifikat deposito syariah, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan
 Prinsip Syariah termasuk PUAS mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai
 PUAS.

 l. Penyaluran dana lainnya Cukup jelas

 3. PEMBIAYAAN
 PERDAGANGAN (TRADE
 FINANCE)
 a. Pembiayaan dengan
 SKBDN

 1) Penerbitan dan Pembiayaan dengan SKBDN: Janji tertulis berdasarkan
 permintaan tertulis pemohon (applicant) yang mengikat Bank pembuka (issuing
 bank) untuk:
 a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep
 dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;

 b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada
 penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau

 c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh
 penerima,

 atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN
 dipenuhi.

 2) Penerimaan dan Pembiayaan dengan SKBDN: Surat pernyataan akan membayar
 kepada penerima SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk
 memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai
 dengan Prinsip Syariah.

 b. Pembiayaan impor
 dengan Letter of Credit
 (L/C)

 c. Pembiayaan ekspor
 dengan Letter of Credit
 (L/C)

 Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan
 oleh Bank (issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan
 tertentu.

 Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank
 penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan
 tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah.

 d. Pembiyaan ekspor/impor Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor
 tanpa...

 - 7 -
 No.
 Produk dan Aktivitas

 tanpa Letter of Credit
 (L/C)

 e. Pembiayaan
 perdagangan (trade
 finance) lainnya

 4. TREASURY
 a. Jual beli uang kertas
 asing (banknotes)

 b. Transaksi valuta asing
 (spot)

 c. Transaksi lindung nilai
 syariah atas nilai tukar
 1) Transaksi

 tukar
 sederhana
 2) Transaksi
 kompleks
 3) Transaksi
 syariah
 d. Treasury lainnya
 Cukup jelas.

 5. KEGIATAN VALUTA ASING Cukup jelas.
 6. PENYERTAAN MODAL

 Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di
 bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat
 berharga syariah yang dapat dikonversi menjadi saham (convertible securities) atau

 jenis...
 lindung

 nilai syariah atas
 nilai tukar - melalui
 bursa

 komoditi

 Transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli
 komoditi dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual beli komoditi dalam
 mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat
 jatuh tempo.

 lindung

 nilai syariah atas
 nilai

 tukar
 -

 Transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dan
 forward agreement yang diikuti dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta
 penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.

 lindung

 nilai syariah atas
 nilai

 -
 tanpa L/C.
 Cukup jelas.
 Kegiatan penjualan atau pembelian banknotes atau Uang Kertas Asing (UKA).

 Perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau
 penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.

 Transaksi lindung nilai dengan skema forward agreement yang diikuti dengan
 transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima
 mata uang.

 Definisi atau Karakteristik Umum

 - 8 -
 No.
 Produk dan Aktivitas
 Definisi atau Karakteristik Umum

 jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank memiliki
 atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan
 syariah.

 7. PENYERTAAN
 SEMENTARA

 8. KEAGENAN
 MODAL
 DAN

 KERJASAMA
 a. Agen penjual efek reksa
 dana syariah

 Aktivitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai manajer investasi
 untuk menjual efek reksa dana syariah yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang
 memiliki izin wakil agen penjual reksa dana syariah untuk menjual efek reksa
 dana syariah. Bank yang akan bertindak sebagai agen penjual reksa dana syariah
 wajib terlebih dahulu memperoleh izin sebagai sebagai Agen Penjual Reksa Dana
 (APERD).

 b. Agen penjual surat
 berharga syariah yang
 diterbitkan pemerintah

 c. Bancassurance
 bisnis referensi

 model

 Bank bertindak sebagai agen penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan
 oleh pemerintah kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Berharga
 Syariah Negara (SBSN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah.

 Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dengan Bank berperan
 hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah
 kepada nasabah. Peran Bank dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai
 perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan
 asuransi mitra Bank kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan
 asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.

 d. Bancassurance
 bisnis distribusi

 model

 Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan
 memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai
 produk asuransi tersebut secara langsung kepada nasabah. Penjelasan dari Bank
 dapat dilakukan melalui tatap muka dengan nasabah dan/atau dengan
 menggunakan sarana komunikasi (telemarketing), termasuk melalui surat, media
 elektronik, dan situs Bank.

 e. Bancassurance
 bisnis integrasi

 model

 Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Bank berperan
 memasarkan produk asuransi kepada nasabah dengan cara melakukan modifikasi

 dan/atau...

 Penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah
 untuk mengatasi kegagalan pembiayaan.

 - 9 -
 No.
 Produk dan Aktivitas
 Definisi atau Karakteristik Umum

 dan/atau menggabungkan produk asuransi dengan produk Bank. Aktivitas
 kerjasama pemasaran ini dilakukan oleh Bank dengan cara menawarkan atau
 menjual bundled product kepada nasabah melalui tatap muka dan/atau dengan
 menggunakan sarana komunikasi, termasuk melalui surat, media elektronik, dan
 situs Bank. Dengan demikian, peran Bank tidak hanya meneruskan dan
 memberikan penjelasan yang terkait dengan produk asuransi kepada nasabah,
 tetapi juga menindaklanjuti aplikasi nasabah atas bundled product, termasuk yang
 terkait dengan produk asuransi kepada perusahaan asuransi mitra Bank.

 f. Payment point

 g. Keagenan dan kerjasama
 lainnya

 9. SISTEM PEMBAYARAN DAN
 ELECTRONIC BANKING
 a. Penyelenggara kliring

 b. Penyelenggara
 penyelesaian

 akhir

 transaksi antar bank
 (settlement)

 c. Penyelenggara transfer
 dana

 d. Penyelenggara
 alat

 pembayaran dengan
 menggunakan kartu
 selain kartu pembiayaan
 (sharia card)

 Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan
 melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk penerimaan
 pembayaran tagihan listrik, air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet.
 Cukup jelas.

 Penyelenggaraan pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar
 peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang
 perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

 Kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang
 dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing bank yang
 timbul dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

 Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang
 bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam
 perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

 Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu
 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debet.

 e. Penyelenggara...

 - 10 -
 No.
 Produk dan Aktivitas
 e. Penyelenggara
 alat

 pembayaran dengan
 menggunakan

 pembiayaan (sharia card)

 f. Penyelenggara uang
 elektronik (e-money)

 Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang
 kepada penerbit;

 b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau
 chip;

 c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan
 penerbit uang elektronik tersebut; dan

 d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit
 bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
 yang mengatur mengenai perbankan.

 g. Phone banking
 h. SMS banking
 i. Mobile banking

 j. Internet banking

 k. Sistem pembayaran dan
 electronic

 lainnya

 10. KEGIATAN LAINNYA
 a. Safe Deposit Box (SDB)

 b. Traveller’s Cheque (TC)
 c. Payroll

 Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang
 khasanah Bank.

 Penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

 Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada
 pegawai/karyawan secara massal.

 d. Cash...
 banking

 Layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi
 nomor layanan pada Bank.

 Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui
 telepon seluler dengan menggunakan media SMS.

 Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
 Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
 Cukup jelas.

 kartu
 Definisi atau Karakteristik Umum

 Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu
 pembiayaan (sharia card).

 - 11 -
 No.
 Produk dan Aktivitas
 d. Cash management
 Definisi atau Karakteristik Umum

 Jasa/layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki
 simpanan pada Bank, di mana setiap transaksi harus berdasarkan perintah
 nasabah.
 Contoh jasa/layanan cash management antara lain pendebetan atau
 pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau
 kewajiban, transfer/pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain
 milik nasabah, konsolidasi (pooling) atau distribusi dana dari kantor-kantor
 cabang/jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan
 secara massal (payroll).
 Dalam kegiatan cash management, Bank hanya diperkenankan untuk bertindak
 sebagai pihak yang melakukan pembayaran (paying agent) berdasarkan perintah
 nasabah dan tidak bertindak sebagai agen investasi (investment agent) dana.

 e. Layanan Nasabah Prima
 (LNP)

 h. Kustodian

 Layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi
 nasabah prima.

 Penitipan kolektif surat berharga (efek) seperti saham atau obligasi serta
 melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima
 dividen, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya
 rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan
 pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta
 menyajikan laporan atas seluruh Aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.
 Bank yang akan bertindak sebagai Kustodian wajib terlebih dahulu memperoleh
 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 i. Wali Amanat

 Jasa/layanan yang diberikan kepada para pemegang efek bersifat hutang atau
 sukuk (investor) untuk menjadi wakil investor dalam penerbitan suatu efek bersifat
 hutang atau sukuk tersebut. Sebagai wakil investor, Bank selaku Wali Amanat
 turut serta dalam proses penerbitan sukuk dan memonitoring kewajiban emiten
 terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian perwaliamanatan hingga sukuk
 tersebut lunas. Bank yang akan bertindak sebagai Wali Amanat wajib terlebih
 dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan Surat Tanda
 Terdaftar sebagai Wali Amanat.

 j. Virtual...

 - 12 -
 No.
 Produk dan Aktivitas
 j. Virtual Account (VA)

 k. Cash pick up and
 delivery

 l. Agen penampungan
 (escrow agent)

 m. Bank Garansi
 n. Penitipan
 dengan
 pengelolaan (trust)
 Definisi atau Karakteristik Umum

 Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi
 penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan
 (counterparty) nasabah.

 Layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah.

 Layanan jasa yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai agen penampungan
 (escrow agent) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam
 perjanjian agen penampungan (escrow agent).

 Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan
 bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika
 pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

 Trust adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan.
 Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat
 yaitu (i) settlor sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan
 kewenangan untuk mengelola dana kepada trustee; (ii) trustee (dalam hal ini Bank)
 sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh settlor/penitip untuk mengelola
 harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu beneficiary; dan (iii)
 beneficiary sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut. Kegiatan
 trust mencakup kegiatan antara lain sebagai (i) agen pembayar (paying agent); (ii)
 agen investasi (investment agent) dana berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau (iii)
 agen pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

 o. Laku Pandai

 Kegiatan menyediakan layanan perbankan syariah dan/atau layanan keuangan
 syariah lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja
 sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi
 informasi.

 p. Kegiatan...

 - 13 -
 No.
 Produk dan Aktivitas
 p. Kegiatan lainnya
 Cukup jelas.
 Definisi atau Karakteristik Umum

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Desember 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

 LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 36/SEOJK.03/2015

 TENTANG
 PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 - 2 -
 PRODUK DAN AKTIVITAS BUS DAN UUS BERDASARKAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA
 No.
 Produk/Aktivitas
 1. PENGHIMPUNAN DANA

 a. Simpanan (Wadi’ah)
 1) Giro
 2) Tabungan

 b. Investasi (Mudharabah)
 1) Giro
 2) Tabungan
 3) Deposito

 c. Sertifikat deposito syariah
 1) Tanpa warkat (scripless)
 2) Dalam bentuk warkat

 d. Pinjaman/pembiayaan
 yang diterimaa)

 e. Penerbitan surat berharga
 syariahb)

 f. Penerbitan surat berharga
 syariah yang memiliki fitur
 ekuitas b)

 g. Sekuritisasi aset b)
 h. Penghimpunan

 dana

 lainnya
 1) Diluar huruf a sampai
 dengan huruf g.

 2) Huruf a sampai dengan
 huruf...

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Dilarang
 Persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Persetujuan
 Tanpa persetujuan

 Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Dilarang

 Persetujuan
 Persetujuan

 BUKU 1
 BUKU 2
 BUKU 3
 BUKU 4

 - 3 -
 No.
 Produk/Aktivitas

 huruf g dengan
 keterangan
 persetujuan”

 tidak sesuai dengan
 Kodifikasi Produk dan
 Aktivitas Bank.

 2. PENYALURAN DANA

 a. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip bagi hasil
 1) Pembiayaan
 Mudharabah

 2) Pembiayaan
 Musyarakah

 3) Pembiayaan
 Musyarakah
 Mutanaqisah (MMQ)

 b. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip sewa menyewa
 1) Pembiayaan Ijarah
 2) Pembiayaan

 3) Pembiayaan
 Multijasa

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 “tanpa
 namun

 BUKU 1
 BUKU 2
 BUKU 3
 BUKU 4

 Tanpa Persetujuan
 Ijarah Tanpa Persetujuan

 Muntahiyah Bittamlik
 (IMBT)

 Ijarah

 4) Pembiayaan pengurusan
 haji

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 c. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip jual beli
 1) Pembiayaan Murabahah Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan

 2) Pembiayaan...

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 - 4 -
 No.
 Produk/Aktivitas

 2) Pembiayaan
 Kepemilikan Emas (PKE)

 3) Pembiayaan Istishna’
 4) Pembiayaan Salam

 d. Pembiayaan berdasarkan
 prinsip pinjam meminjam
 1) Pembiayaan Qardh
 2) Pembiayaan

 Beragun Emas

 e. Pembiayaan sindikasi
 f. Pembiayaan

 (refinancing)

 g. Pengalihan utang atau
 pembiayaan

 h. Anjak piutang syariah

 i. Pembelian surat berharga
 syariah

 j. Penempatan pada Bank
 Indonesia

 l. Penyaluran dana lainnya
 1) Diluar huruf a sampai
 dengan huruf k

 2) Huruf a sampai dengan
 huruf k namun tidak
 sesuai dengan Kodifikasi

 Tanpa persetujuan
 (partisipan)

 ulang
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan

 k. Penempatan pada bank lain Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan
 BUKU 1
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Qardh

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 BUKU 2
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 BUKU 3
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 BUKU 4
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Tanpa Persetujuan
 Tanpa Persetujuan

 Produk...

 - 5 -
 No.
 Produk/Aktivitas

 Produk dan Aktivitas
 Bank.

 3. PEMBIAYAAN PERDAGANGAN
 (TRADE FINANCE)

 a. Pembiayaan dengan
 SKBDN

 b. Pembiayaan impor dengan
 Letter of Credit (L/C)

 c. Pembiayaan ekspor dengan
 Letter of Credit (L/C)

 d. Pembiayaan ekspor-impor
 tanpa Letter of Credit (L/C)

 e. Pembiayaan perdagangan
 (trade finance) lainnya
 1) Diluar huruf a sampai
 dengan huruf d

 2) Huruf a sampai dengan
 huruf d

 keterangan
 persetujuan”

 4. TREASURY

 a. Jual beli uang kertas asing
 (banknotes)

 b. Transaksi valuta asing
 (spot)

 Persetujuan
 sebagai PVA
 Dilarang

 Tanpa
 persetujuanc)
 Tanpa
 persetujuanc)
 Tanpa
 persetujuanc)
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan

 tidak sesuai dengan
 Kodifikasi Produk dan
 Aktivitas Bank.

 dengan
 “tanpa

 namun

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Dilarang
 Dilarang
 Dilarang

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan

 Persetujuan

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 BUKU 1
 BUKU 2
 BUKU 3
 BUKU 4

 c. Transaksi...

 - 6 -
 No.
 Produk/Aktivitas

 c. Transaksi lindung nilai
 syariah atas nilai tukar
 1) Transaksi lindung nilai
 syariah atas nilai tukar -
 sederhana

 2) Transaksi lindung nilai
 syariah atas nilai tukar -
 kompleks

 3) Transaksi lindung nilai
 syariah atas nilai tukar -
 melalui bursa komoditi
 syariah

 d. Treasury lainnya
 1) Di luar huruf a sampai
 dengan huruf c

 2) Huruf a sampai dengan
 huruf c dengan
 keterangan
 persetujuan”

 tidak sesuai dengan
 Kodifikasi Produk dan
 Aktivitas Bank.

 5. KEGIATAN VALUTA ASING c)
 6. PENYERTAAN MODAL

 7. PENYERTAAN
 SEMENTARA

 Persetujuan

 (Hanya sebagai
 PVA)

 Dilarang

 Persetujuan
 15% dari modal

 Persetujuan
 25% dari modal

 Persetujuan
 35% dari modal
 MODAL Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 “tanpa
 namun

 BUKU 1

 Dilarang
 Dilarang
 Dilarang

 BUKU 2

 Tanpa persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 BUKU 3
 BUKU 4

 Tanpa persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Tanpa persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Dilarang
 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 8. KEAGENAN...

 - 7 -
 No.
 Produk/Aktivitas
 8. KEAGENAN DAN KERJASAMA

 a. Agen penjual efek reksa
 dana syariah

 b. Agen penjual surat
 berharga syariah yang
 diterbitkan pemerintah

 c. Bancassurance model
 bisnis referensi

 d. Bancassurance model
 bisnis distribusi

 e. Bancassurance model
 bisnis integrasi

 f. Payment point

 g. Keagenan dan kerjasama
 lainnya
 1) Di luar huruf a sampai
 dengan huruf f

 2) Huruf a sampai dengan
 huruf f

 keterangan
 persetujuan”

 dengan
 “tanpa

 namun

 tidak sesuai dengan
 Kodifikasi Produk dan
 Aktivitas Bank.

 Dilarang
 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan

 Persetujuan
 Dilarang
 Dilarang

 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 BUKU 1
 BUKU 2
 BUKU 3
 BUKU 4

 9. SISTEM...

 - 8 -
 No.
 9.
 Produk/Aktivitas

 SISTEM PEMBAYARAN DAN
 ELECTRONIC BANKING

 a. Penyelenggara kliring d)

 b. Penyelenggara penyelesaian
 akhir transaksi antar bank

 (settlement) d)

 c. Penyelenggara
 dana d)

 d. Penyelenggara
 pembayaran

 e. Penyelenggara
 pembayaran
 menggunakan

 f. Penyelenggara
 g. Phone banking e)
 h. SMS banking e)

 transfer
 alat
 dengan

 menggunakan kartu selain
 kartu pembiayaan (sharia
 card)d)

 alat

 dengan
 kartu

 pembiayaan (sharia card)d)
 uang
 elektronik (e-money) d)

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 i. Mobile banking e)
 j. Internet banking e)
 k. Sistem pembayaran d) dan

 Persetujuan
 Dilarangf)

 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 electronic...

 Dilarang
 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 BUKU 1
 BUKU 2
 BUKU 3
 BUKU 4

 - 9 -
 No.
 Produk/Aktivitas

 electronic banking lainnya
 1) Diluar huruf a sampai
 dengan huruf j.

 2) Diluar huruf a sampai
 dengan huruf j dengan
 keterangan
 persetujuan”

 “tanpa
 namun

 tidak sesuai dengan
 Kodifikasi Produk dan
 Aktivitas Bank.

 10. KEGIATAN LAINNYA
 a. Safe Deposit Box (SDB)
 b. Traveller’s Cheque (TC)
 c. Payroll

 d. Cash management

 e. Layanan Nasabah Prima
 (LNP)

 h. Kustodianb)
 i. Wali amanat b)
 j. Virtual Account (VA)
 k. Cash pick up and delivery

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Dilarang g)
 Persetujuan

 Dilarang
 Dilarang

 Persetujuan
 Persetujuan
 Dilarang
 Dilarang

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan

 BUKU 1
 BUKU 2
 BUKU 3
 BUKU 4

 l. Agen...

 - 10 -
 No.
 Produk/Aktivitas
 l. Agen
 n. Penitipan
 pengelolaan (trust)
 o. Laku Pandai

 p. Kegiatan lainnya
 1) Diluar huruf a sampai
 dengan huruf o.

 2) Huruf a sampai dengan
 huruf o

 keterangan
 persetujuan”

 tidak sesuai dengan
 Kodifikasi Produk dan
 Aktivitas Bank.

 Keterangan:
 a)

 b)
 c)
 d)
 e)

 dengan
 “tanpa

 namun

 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan

 penampungan
 (escrow agent)
 m. Bank Garansi
 dengan
 BUKU 1
 BUKU 2
 BUKU 3
 BUKU 4

 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
 Dilarang

 Dilarang

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 Persetujuan
 Persetujuan
 Persetujuan

 : Pinjaman luar negeri jangka panjang harus memperoleh izin masuk pasar dari Bank Indonesia

 : Persetujuan mengacu pada ketentuan perundang-undangan pasar modal termasuk ketentuan di bidang pasar
 modal.

 : Bank dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sepanjang telah memperoleh persetujuan dari
 Otoritas Jasa Keuangan.

 : Bank wajib memperoleh izin pelaksanaan dari Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas
 Jasa Keuangan.

 : Dalam hal bank umum konvensional induk UUS telah memiliki persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan maka
 UUS hanya perlu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menunjuk persetujuan yang telah dimiliki

 oleh...

 - 11 -
 oleh bank umum konvensional induk UUS.
 f)
 g)
 : Kecuali apabila dilakukan melalui kerja sama dengan bank lain.
 : Kecuali cash management berupa jasa/layanan pembayaran gaji pegawai secara massal (payroll).

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Desember 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji
 NELSON TAMPUBOLON

 LAMPIRAN V
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 36/SEOJK.03/2015

 TENTANG
 PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

 - 2 -

 Lampiran V.1
 Nomor

 Lampiran
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk/Pelaksanaan
 Aktivitas2) Baru

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami

 mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Produk/pelaksanaan
 Aktivitas2) baru dengan rincian sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas2) : ………………………………………………
 2. Nama Produk/Aktivitas2) : ………………………………………………
 3. Rencana penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas2) : ……….
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen

 pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir. Apabila
 terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini,
 Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu ………melalui
 telepon…….atau email……..
 Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami
 ucapkan terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 : ....................
 : ....................

 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 DIREKSI BANK
 Tembusan: Departemen Perbankan Syariah3)

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.

 2) Coret yang tidak perlu.
 3) Dalam hal merupakan permohonan persetujuan Produk baru dan BUS atau UUS berada diluar
 wilayah kerja Departemen Perbankan Syariah.

 CHECKLIST...

 - 3 -

 CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN
 PRODUK/AKTIVITAS1) BARU

 No.
 1.

 Dokumen
 Penjelasan umum
 mengenai

 Produk/Aktivitas1) baru.
 a. jenis dan nama Produk/Aktivitas1)
 baru;

 b. rencana waktu penerbitan Produk/
 pelaksanaan Aktivitas1) baru; dan

 c. informasi mengenai fitur atau
 karakteristik Produk yang akan
 diterbitkan/Aktivitas yang akan
 dilaksanakan1).

 2. Manfaat dan biaya bagi Bank.
 3. Manfaat dan risiko bagi nasabah.
 4.

 Standar operasional prosedur yang
 memuat antara lain definisi dan skema;
 ketentuan yang terkait; karakteristik;
 target pasar atau nasabah; alur proses
 (flowchart), unit kerja dan petugas yang
 terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur
 proses; jurnal pembukuan; kebijakan
 dalam rangka transparansi dan
 perlindungan nasabah; dan penanganan
 nasabah bermasalah (dalam hal
 merupakan Produk pembiayaan).

 5.
 6.

 Rencana kebijakan dan prosedur terkait
 dengan penerapan program APU dan PPT.

 Identifikasi, pengukuran, pemantauan,
 dan pengendalian terhadap risiko yang
 melekat pada Produk/Aktivitas1) baru.

 7. Hasil analisis aspek hukum dan aspek
 kepatuhan atas Produk/Aktivitas1) baru.

 8. Opini syariah dari DPS terkait
 Produk/Aktivitas1) baru (terlampir).

 9.

 Konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi
 yang dilampiri dengan pendapat dari
 satuan kerja yang membidangi hukum
 yang menyatakan bahwa

 konsep

 akad/perjanjian/formulir aplikasi telah
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 10. Kesiapan operasional meliputi sumber
 daya manusia dan kesiapan teknologi
 informasi.

 Check
 Keterangan

 Demikian...

 - 4 -

 Demikian checklist ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan
 persetujuan Produk/Aktivitas1) baru.

 (Tempat), (Tanggal, Bulan,Tahun)

 DIREKSI BANK

 1) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 5 -
 Lampiran V.2
 OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
 Nama Produk/Aktivitas1) Baru: ………………………
 No
 Keterangan

 1. Produk/Aktivitas1) baru mendasarkan pada fatwa DSN-MUI
 2. Kesesuaian Produk/Aktivitas1) baru dengan fatwa DSN-MUI
 paling sedikit meliputi:
 a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur
 dalam akad yang digunakan;

 b. obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
 c. kesesuaian

 penetapan
 bonus/nisbah
 bagi

 hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan,
 termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (review)
 terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk
 penyaluran dana);

 d. penetapan biaya administrasi; dan
 e. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi,
 potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap
 agunan, apabila ada.

 3.

 Standar operasional prosedur Produk/Aktivitas1) baru terkait
 dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

 4. Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir
 aplikasi Produk/Aktivitas1) baru terkait dengan pemenuhan
 Prinsip Syariah.

 Kesimpulan : ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………

 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
 (Dewan Pengawas Syariah)
 (Dewan Pengawas Syariah)
 Opini

 1) coret yang tidak perlu

 Lampiran...

 - 6 -

 Lampiran V.3
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas2)
 Baru

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

 ...... tanggal ..... Hal ....., bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan
 penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas2) baru sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas2)
 2. Nama Produk/Aktivitas2)

 3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas2)

 : …….......................................
 : …….......................................
 : ……………

 Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen

 pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru yang
 diterbitkan/Aktivitas baru yang dilaksanakan2) dengan Produk/Aktivitas2)
 baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 7 -

 Lampiran V.4
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas2)
 Baru

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan

 bahwa telah dilaksanakan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas2) baru
 sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas2)
 2. Nama Produk/Aktivitas2)

 3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas2)

 : …….......................................
 : …….......................................
 : ……………

 Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen
 pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 CHECKLIST...

 - 8 -

 CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA REALISASI
 PENERBITAN PRODUK/PELAKSANAAN AKTIVITAS1) BARU

 No.
 Dokumen

 1. Ringkasan umum paling sedikit meliputi:
 a. jenis dan nama Produk/Aktivitas1) baru;
 b. tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan
 Aktivitas1) baru;

 c. kesesuaian Produk
 baru
 yang

 diterbitkan atau Aktivitas1) baru yang
 dilaksanakan dengan:

 d. klasifikasi BUKU;
 e. Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
 f. manfaat dan biaya bagi Bank;
 g. manfaat dan risiko bagi nasabah;
 h. target pasar atau nasabah;
 i. karakteristik Produk/Aktivitas1);
 j. alur proses (flowchart) dan prosedur
 pelaksanaan sesuai alur proses Produk
 atau Aktivitas;

 k. jurnal pembukuan;
 l. kebijakan dalam rangka transparansi
 dan perlindungan nasabah; dan

 m. penanganan nasabah bermasalah
 (dalam hal merupakan Produk
 pembiayaan).

 2. Standar operasional prosedur
 yang

 memuat antara lain definisi dan skema;
 ketentuan yang terkait; karakteristik;
 target pasar atau nasabah; alur proses
 (flowchart), unit kerja dan petugas yang
 terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur
 proses; jurnal pembukuan; kebijakan
 dalam rangka transparansi dan
 perlindungan nasabah; dan penanganan
 nasabah bermasalah (dalam hal
 merupakan Produk pembiayaan).

 Demikian...
 Check
 Keterangan

 - 9 -

 Demikian checklist ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi
 penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas1) baru.

 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 DIREKSI BANK

 1) Coret yang tidak perlu.
 Lampiran...

 - 10 -

 Lampiran V.5
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Rencana Penghentian Produk/Aktivitas2)

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami

 sampaikan laporan rencana penghentian Produk/Aktivitas2) sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas2)
 2. Nama Produk/Aktivitas2)

 : ……..................................................
 : …….................................................

 3. Rencana tanggal penghentian : ………………………………………………
 Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen
 pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 CHECKLIST...

 - 11 -

 CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA RENCANA PENGHENTIAN
 PRODUK/AKTIVITAS1)

 No.
 1.
 2.

 Dokumen
 Alasan penghentian.

 Surat pernyataan Direksi mengenai
 tanggung jawab atas
 penghentian.

 3.

 Penjelasan mengenai langkah-langkah
 yang akan ditempuh dalam rangka
 penyelesaian atau pengalihan seluruh
 kewajiban kepada nasabah dan pihak
 lainnya.

 Demikian checklist ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk
 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan rencana
 penghentian Produk/Aktivitas1).

 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
 keputusan
 Check
 Keterangan

 DIREKSI BANK

 1) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 12 -

 Lampiran V.6
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Produk/Aktivitas2)

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...... tanggal

 ..... Hal .....2)/Sehubungan dengan surat kami Nomor ...... tanggal ..... Perihal
 .....3)4), dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan
 penghentian Produk/Aktivitas4) sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas4)

 : ……...........................................................

 2. Nama Produk/Aktivitas4) : ……...........................................................
 3. Tanggal penghentian Produk/Aktivitas4) : ………………………………
 Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen

 pendukung yang memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah
 dilakukan dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban
 kepada nasabah dan pihak lainnya.
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.

 2) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan.
 3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan.
 4) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 13 -

 Lampiran V.7
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Sementara Produk/Aktivitas2)

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...... tanggal

 ..... Hal ...., dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan
 penghentian sementara Produk/Aktivitas2) sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas2)

 : ……...........................................................

 2. Nama Produk/Aktivitas2) : ……...........................................................
 3. Tanggal penghentian sementara Produk/Aktivitas2) : …………………….
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 14 -

 Lampiran V.8
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Penyempurnaan Produk/Aktivitas2)

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...... tanggal

 ..... Hal .... dan surat kami Nomor ...... tanggal ..... perihal Laporan Realisasi
 Penghentian Sementara Produk/Aktivitas2, dengan ini kami laporkan bahwa
 kami telah menyempurnakan Produk ..... /Aktivitas2)

 ...... sesuai dengan

 permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terlampir.
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 15 -

 Lampiran V.9
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Kembali Produk/Pelaksanaan
 Kembali Aktivitas2)

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..........

 tanggal ........ Hal............, bersama ini kami laporkan bahwa telah
 dilaksanakan penerbitan kembali Produk/pelaksanaan kembali Aktivitas2)
 sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas2)
 2. Nama Produk/Aktivitas2)

 : …….......................................
 : …….......................................

 3. Tanggal penerbitan kembali Produk/pelaksanaan kembali Aktivitas2): ..
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 16 -

 Lampiran V.10
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
 Lampiran : ....................

 Kepada
 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Permanen Produk/Aktivitas2)

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...... tanggal

 ..... Hal ....., dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan
 penghentian permanen Produk/Aktivitas2) sebagai berikut:
 1. Jenis Produk/Aktivitas2)

 : ……...........................................................

 2. Nama Produk/Aktivitas2) : ……...........................................................
 3. Tanggal penghentian permanen Produk/Aktivitas2) : ……………………..
 Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 Lampiran...

 - 17 -

 Lampiran V.11
 Nomor

 : ....................
 (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

 Lampiran : ....................
 Kepada

 Otoritas Jasa Keuangan
 Up. 1)

 Perihal : Laporan Rencana Tindak Penghentian Produk/Aktivitas2)

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.
 Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... tanggal ....

 Hal ...., terlampir kami sampaikan rencana tindak atas penghentian permanen
 Produk ......../Aktivitas .........2) yang telah dilaksanakan pada tanggal ..........
 Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

 terima kasih.
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 DIREKSI BANK

 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang
 mewilayahi BUS atau UUS bersangkutan.
 2) Coret yang tidak perlu.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Desember 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 36/SEOJK.03/2015 </reg_id>
<reg_title> PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title>
<set_date> 21 Desember 2015 </set_date>
<effective_date> 21 Desember 2015 </effective_date>
<replaced_reg> '14/16/DPbS|SE-BI/2012', '14/7/DPbS|SE-BI/2012', '10/31/DPbS|SE-BI/2008' </replaced_reg>
<related_reg> '24/POJK.03/2015', '14/26/PBI/2012' </related_reg>
"
" Yth.
 1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
 2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
 4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah,
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

 TENTANG

 LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 BAGI LEMBAGA PENJAMIN

 Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 58 ayat (6) Peraturan

 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola
 Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 6015), perlu untuk mengatur mengenai bentuk, susunan
 dan tata cara penyampaian laporan penerapan tata kelola perusahaan yang
 baik bagi lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 1. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan
 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan
 penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

 2. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di
 bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan
 Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

 - 2 -
 -

 2
 -

 3. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang
 bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama
 melakukan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

 4. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak
 di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan
 Ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1
 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

 5. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang
 bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan
 Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

 6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang
 diberlakukan dalam Lembaga Penjamin untuk menentukan
 keputusan dan pengelolaan Lembaga Penjamin dengan
 menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas,
 tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

 7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS
 adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum
 perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Lembaga
 Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau
 koperasi.

 8. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi
 Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan
 terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin
 yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.

 9. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
 Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum
 perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi
 Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan
 umum atau koperasi.

 - 3 -
 -

 3
 -

 10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah
 bagian dari organ Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang
 memiliki unit usaha syariah yang mempunyai tugas dan fungsi
 pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penjaminan syariah
 dan penjaminan ulang syariah, agar sesuai dengan prinsip syariah.

 11. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak
 terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota
 Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak
 memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
 dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS
 atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya
 untuk bertindak independen.

 II. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:
 1. transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan
 keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan
 informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah
 diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan
 perundangan-undangan di bidang penjaminan serta standar,
 prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat;
 kejelasan

 2. akuntabilitas,
 yaitu
 fungsi
 dan
 pelaksanaan

 pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja
 penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara
 transparan, wajar, efektif, dan efisien;

 3. tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
 penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
 penyelenggaraan usaha yang sehat;

 4. independensi, yaitu keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola
 secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan
 kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang
 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
 bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan
 praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan

 - 4 -
 -

 4
 -

 5. keadilan, yaitu kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi
 hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan
 perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
 penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
 penyelenggaraan usaha yang sehat.

 III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
 PERUSAHAAN YANG BAIK
 1. Lembaga Penjamin wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.

 2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 paling

 sedikit
 meliputi pengungkapan seluruh aspek

 pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 sebagaimana dimaksud dalam Romawi II;

 b. penilaian secara mandiri (self assessment) atas penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik; dan

 c. rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif
 (corrective action) yang diperlukan dan waktu penyelesaian
 serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih
 terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan
 yang Baik.

 3. Bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan
 yang Baik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
 Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf a,
 meliputi:
 a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan
 Komisaris, dan DPS;

 b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki
 lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau

 - 5 -
 -

 5
 -

 terdapat kepemilikan asing; atau

 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga
 Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional
 kabupaten,

 dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem
 pengendalian internal;

 c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor
 eksternal;

 d. penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan
 tata kelola teknologi informasi;

 e. penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota
 Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai;

 f.

 transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Lembaga
 Penjamin;

 g. rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran
 tahunan;

 h. pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan
 Komisaris, dan DPS yang menjabat dan/atau pada badan
 usaha lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri
 yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih;

 i. pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS
 dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain,
 anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
 dan anggota DPS dimaksud menjabat; dan

 j. pengungkapan hal penting lainnya, meliputi:
 1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 2) transaksi material dengan pihak terkait;
 3) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau
 yang mungkin akan terjadi;

 4) informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin;
 5) pengunduran diri
 Independen;
 sertifikasi;

 atau pemberhentian
 6)

 7) tenaga kerja asing;
 8) jumlah penyimpangan internal (internal fraud);

 Komisaris

 - 6 -
 -

 6
 -

 9) permasalahan hukum; dan
 10) etika bisnis Lembaga Penjamin.

 2. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 2 huruf a disusun
 oleh Lembaga Penjamin berdasarkan format sebagaimana
 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 V. PENILAIAN SECARA MANDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN
 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 1. Penilaian secara mandiri (self assessment) atas penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam
 Romawi III angka 2 huruf b dilakukan oleh Lembaga Penjamin
 berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

 2. Penilaian secara mandiri (self assessment) sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 dituangkan dalam kertas kerja penilaian secara
 mandiri (self assessment) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
 II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini.

 3. Pengisian kertas kerja penilaian secara mandiri (self assessment)
 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 a. menyusun analisis penilaian secara mandiri (self assessment),
 dengan

 cara
 kriteria/indikator

 membandingkan
 dengan

 pemenuhan
 berdasarkan data dan informasi yang relevan;

 b. berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat
 sebagai berikut:
 1) peringkat 1:
 hasil analisis penilaian secara mandiri (self assessment)
 oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan
 Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat sesuai dengan
 kriteria/indikator;

 2) peringkat 2:
 hasil analisis penilaian secara mandiri (self assessment)
 oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan
 Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan
 kriteria/indikator;

 setiap
 kondisi Lembaga Penjamin

 - 7 -
 -

 7
 -

 3) peringkat 3:
 hasil analisis penilaian secara mandiri (self assessment)
 oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan
 Tata Kelola Perusahaan yang Baik cukup sesuai dengan
 kriteria/indikator;

 4) peringkat 4:
 hasil analisis penilaian secara mandiri (self assessment)
 oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan
 Tata Kelola Perusahaan yang Baik kurang sesuai dengan
 kriteria/indikator; atau

 5) peringkat 5:
 hasil analisis penilaian secara mandiri (self assessment)
 oleh Lembaga Penjamin menunjukkan bahwa pelaksanaan
 Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sesuai dengan
 kriteria/indikator; dan

 c. menyusun kesimpulan umum atas hasil penilaian secara
 mandiri (self assessment).

 4. Untuk setiap pernyataan atau pertanyaan dalam penilaian secara
 mandiri (self assessment) diberi nilai sebagaimana tabel berikut:
 Kriteria/Indikator Nilai
 Ya

 1
 2
 3
 4
 5

 Tidak

 5
 5
 4
 3
 2
 1
 1

 5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Lembaga
 Penjamin menggunakan rumus berikut:

 Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

 - 8 -
 -

 8
 -

 a. bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
 Ulang
 No.

 Faktor

 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 Direksi dan Dewan Komisaris.

 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 a. komite audit bagi Lembaga Penjamin
 yang

 memiliki
 lingkup
 wilayah

 operasional nasional atau provinsi, atau
 terdapat kepemilikan asing; atau

 b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris
 bagi Lembaga Penjamin yang memiliki
 lingkup wilayah operasional kabupaten,
 dan memastikan

 dalam
 3. Penerapan
 memantau

 efektivitas sistem pengendalian internal.
 fungsi

 kepatuhan,
 internal, dan auditor eksternal.
 4. Penerapan manajemen risiko,
 sistem

 pengendalian internal, dan tata kelola
 teknologi informasi.

 5. Penerapan
 kebijakan
 remunerasi dan 2.50

 fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan
 Komisaris, dan pegawai.

 6. Transparansi kondisi keuangan dan non
 keuangan Lembaga Penjamin.

 7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja
 dan anggaran tahunan.

 8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota
 Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai
 5% (lima per seratus) atau lebih.

 9. Pengungkapan hubungan keuangan dan
 hubungan keluarga anggota Direksi dan
 anggota Dewan Komisaris dengan anggota
 Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris

 15.00
 7.50
 5.00
 10.00
 auditor
 7.50
 Bobot
 30.00
 5.00

 5.00

 - 9 -
 -

 9
 -

 lain, dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Direksi dan
 anggota Dewan Komisaris
 menjabat.

 dimaksud

 10. Pengungkapan hal penting lainnya.
 TOTAL

 12.50
 100.00

 b. bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan
 Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit
 usaha syariah
 No.

 Faktor

 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 a. komite audit bagi Lembaga Penjamin
 yang

 memiliki
 lingkup
 wilayah
 b. fungsi

 operasional nasional atau provinsi, atau
 terdapat kepemilikan asing; atau
 membantu

 yang
 Dewan

 Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang
 memiliki lingkup wilayah operasional
 kabupaten,

 dalam
 memantau
 3. Penerapan
 dan memastikan

 efektivitas sistem pengendalian internal.
 fungsi

 kepatuhan,
 internal, dan auditor eksternal.
 4. Penerapan manajemen risiko,
 sistem

 pengendalian internal, dan tata kelola
 teknologi informasi.

 5. Penerapan
 kebijakan
 remunerasi dan

 fasilitas lain bagi anggota Direksi, dan Dewan
 Komisaris, DPS.

 6. Transparansi kondisi keuangan dan non
 keuangan Lembaga Penjamin.

 15.00
 2.50
 10.00
 auditor
 7.50

 Bobot
 35.00

 5.00

 - 10 -
 -

 1
 0
 -

 7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja
 dan anggaran tahunan.

 8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota
 Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang
 mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih.

 9. Pengungkapan hubungan keuangan dan
 hubungan keluarga anggota Direksi, anggota
 Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan
 anggota Direksi

 lain, anggota Dewan

 Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau
 pemegang saham Lembaga Penjamin tempat
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
 dan anggota DPS dimaksud menjabat.

 10. Pengungkapan hal penting lainnya.
 TOTAL

 6. Untuk mendapatkan nilai
 10.00
 100.00
 komposit, Lembaga Penjamin

 menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai
 komposit tersebut Lembaga Penjamin menetapkan nilai komposit
 sebagaimana tabel berikut:
 Nilai

 Rangking

 84-100
 68-83
 52-67
 36-51
 20-35

 1
 2
 3
 4
 5

 Predikat

 Sangat Baik
 Baik

 Cukup Baik
 Kurang Baik

 Tidak Baik

 7. Kertas kerja penilaian secara mandiri (self assessment) dan
 dokumen pendukung penilaian secara mandiri (self assessment)
 harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan
 penelusuran oleh pihak yang berkepentingan.

 VI. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)
 1. Rencana tindak (action plan) disusun dalam rangka meningkatkan
 atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang

 7.50
 2.50

 5.00

 - 11 -
 -

 1
 1
 -

 Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian secara mandiri (self
 assessment). Rencana tindak (action plan) dimaksud meliputi
 tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan, waktu
 penyelesaian, dan kendala atau hambatan dalam penyelesaiaan
 apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola
 Perusahaan yang Baik.

 2. Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam Romawi
 III angka 2 huruf c disusun oleh Lembaga Penjamin sesuai format
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
 PERUSAHAAN YANG BAIK
 1. Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik kepada Otoritas Jasa Keuangan
 paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

 2. Apabila tanggal 30 April adalah hari libur, maka batas akhir
 penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30
 April dimaksud.

 VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
 PERUSAHAAN YANG BAIK
 1. Lembaga Penjamin harus menyampaikan laporan penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik yang telah ditandatangani oleh
 Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana
 Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
 Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan yang Baik

 ditandatangani
 b.
 oleh
 disampaikan dalam bentuk cetak (hardcopy); dan

 isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 disampaikan dalam bentuk elektronik (softcopy).

 2. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Penjaminan dan
 Perusahaan Penjaminan Ulang:

 Direksi

 - 12 -
 -

 1
 2
 -

 Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
 Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
 Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus
 Gedung Menara Merdeka Lantai 26
 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
 Jakarta 10110

 3. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Penjaminan yang
 memiliki unit usaha syariah, disampaikan kepada:
 Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
 Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
 Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus
 Gedung Menara Merdeka Lantai 26
 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
 Jakarta 10110;
 dan ditembuskan kepada:
 Direktur IKNB Syariah
 Gedung Menara Merdeka Lantai 23
 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
 Jakarta 10110

 4. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Penjaminan
 Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah:
 Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
 Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
 Otoritas Jasa Keuangan
 u.p. Direktur IKNB Syariah
 Gedung Menara Merdeka Lantai 23
 Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
 Jakarta 10110

 5. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa
 Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
 pada angka 2, angka 3, dan angka 4, Otoritas Jasa Keuangan akan
 menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui
 surat atau pengumuman.

 - 13 -
 -

 1
 3
 -

 IX. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Oktober 2017

 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA

 PEMBIAYAAN,

 DAN

 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 RISWINANDI

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

 TENTANG

 LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 BAGI LEMBAGA PENJAMIN

 - 1 -
 TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan
 DPS
 1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor fit and proper test, tanggal
 pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili
 anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

 No. Nama Jabatan

 Tanggal
 Lulus dan
 Nomor Fit
 and

 Proper
 Test

 1.
 2.

 Dst.
 Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing
 No.

 KITAS
 Nama Jabatan
 Izin Kerja

 1.
 2.

 Dst.
 Masa
 Berlaku
 No. Izin
 Tanggal

 Pengangkatan
 oleh RUPS
 dan Masa
 Jabatan
 (tahun)

 Kewarga-
 negaraan

 Domisili

 IMTA
 Masa
 Berlaku

 -Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir,
 pendidikan, dan gelar profesi-

 -Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun
 terakhir, pendidikan, dan gelar profesi-

 - 2 -

 -Biodata singkat DPS, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir,
 pendidikan, dan gelar profesi-

 Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota
 Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan
 keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan
 tabel sebagai berikut:

 Tanggal
 No.
 Nama Jabatan

 Pengangkatan oleh
 RUPS

 Tanggal

 Pemberhentian oleh
 RUPS

 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan
 DPS

 -Uraian singkat-

 3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 a. Direksi

 Nama
 No. Nama
 1.

 Posisi di
 Lembaga
 Penjamin

 Posisi di

 Perusahaan
 Lain

 1.
 2.

 Dst.

 Perusahaan
 Lain

 Dimaksud

 Bidang
 Usaha

 - 3 -
 2.

 1.
 2.

 Dst.
 Dst.
 b. Dewan Komisaris
 Nama
 No. Nama
 1.

 Posisi di
 Lembaga
 Penjamin

 Posisi di

 Perusahaan
 Lain

 1.
 2.

 Dst.
 2.

 1.
 2.

 Dst.
 Dst.
 c. DPS
 Nama
 No. Nama
 1.

 Posisi di
 Lembaga
 Penjamin

 Posisi di

 Perusahaan
 Lain

 1.
 2.

 Dst.
 2.

 1.
 2.

 Dst.
 Dst.

 4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan
 Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

 Perusahaan
 Lain

 Dimaksud

 Bidang
 Usaha

 Perusahaan
 Lain

 Dimaksud

 Bidang
 Usaha

 - 4 -

 a. Direksi
 No Nama

 1.
 2.

 Dst

 b. Dewan Komisaris
 No Nama

 1.
 2.

 Dst

 c. DPS
 No Nama

 1.
 2.

 Dst
 5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

 Workshop/training/
 seminar

 Tanggal

 Penyelenggara
 Tempat

 Workshop/training/
 seminar

 Tanggal

 Penyelenggara
 Tempat

 Workshop/training/
 seminar

 Tanggal

 Penyelenggara
 Tempat

 -Uraian singkat-
 6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

 -Uraian singkat-

 - 5 -

 7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang
 diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun
 a. Rapat Direksi

 -Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
 Jumlah Kehadiran
 Nama
 No.

 1.
 2.

 Dst.
 b. Rapat Dewan Komisaris
 Fisik

 Sarana Media
 Elektronik

 % Kehadiran

 -Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
 Jumlah Kehadiran
 No.

 1.
 2.

 Dst.
 Nama
 Fisik

 Sarana Media
 Elektronik

 % Kehadiran

 - 6 -
 c. Rapat DPS

 -Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-
 Jumlah Kehadiran
 No.

 1.
 2.

 Dst.

 B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah
 operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing;
 atau

 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang
 memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,
 dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal,
 terdiri atas:
 1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu
 Dewan Komisaris

 Nama
 Fisik

 Sarana Media
 Elektronik

 % Kehadiran

 -Uraian singkat-

 2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan
 Komisaris

 -Uraian singkat-

 - 7 -

 3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris
 Nama Anggota

 No.

 1.
 2.

 Dst.

 4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan
 realisasinya

 Komite/fungsi yang
 membantu Dewan
 Komisaris

 Rapat Komite audit/fungsi yang
 membantu Dewan Komisaris

 Jumlah Kehadiran % Kehadiran

 -Uraian singkat-
 5. Struktur komite lainnya

 -Uraian singkat-
 6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

 -Uraian singkat-

 C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
 1. Fungsi kepatuhan
 a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

 -Uraian singkat-

 - 8 -
 b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

 -Uraian singkat-
 c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

 -Uraian singkat tugas satuan kerja fungsi kepatuhan dalam
 memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
 kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin sesuai
 dengan peraturan perundang-undangan-

 d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

 -Uraian singkat terkait rasio likuiditas, gearing ratio, dan
 retabilitas, hasil penilaian secara mandiri (self assessment)-

 e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan
 menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen
 No.

 Penanggung Jawab
 Pimpinan Unit
 Kerja/Pelaksana Fungsi

 2. Fungsi auditor internal
 Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai
 seluruh aspek dan unsur kegiatan.
 a. Ruang lingkup pekerjaan audit

 -Uraian singkat-

 - 9 -
 b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

 -Uraian singkat-
 c. Independensi auditor internal

 -Uraian singkat-
 d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

 -Uraian singkat-
 e. Profil kepala satuan kerja audit internal

 -Uraian singkat-
 f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

 -Uraian singkat-

 - 10 -
 g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

 -Uraian singkat contohnya: audit kantor cabang, audit kantor pusat,
 dan audit teknologi sistem informasi-

 3. Fungsi auditor eksternal
 Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga
 Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua
 catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor
 eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan
 pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan
 keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

 -Uraian singkat-

 Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga
 Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

 Tahun

 Kantor
 Akuntan
 Publik

 Nama Akuntan
 (Perorangan) dan
 Nomor Pendaftaran
 di OJK

 Biaya Auditor
 Ekternal

 D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola
 teknologi informasi
 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

 -Uraian singkat contohnya: memastikan bahwa Lembaga Penjamin
 menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik-

 - 11 -
 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

 -Uraian singkat-

 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
 pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

 -Uraian singkat-
 4. Struktur organisasi sistem informasi

 -Uraian singkat mengenai struktur organisasi sistem informasi-
 5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

 -Uraian singkat terkait ketersediaan pedoman penggunaan sistem
 informasi dan pedoman manajemen pengamanan data dan insiden-

 6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

 -Uraian singkat-

 - 12 -

 E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai
 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi
 anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan
 tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis
 saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

 -Uraian singkat-

 b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak
 tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi,
 asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

 -Uraian singkat-

 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

 -Uraian singkat-

 b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan
 Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi,
 jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah
 seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

 -Uraian singkat-

 - 13 -

 Jumlah yang diterima dalam satu
 tahun

 Jumlah Direksi
 Direksi
 Nominal (Jutaan Rupiah)
 Dewan
 Komisaris
 DPS
 Nominal (Jutaan Rupiah)

 Keterangan:
 *) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain
 tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan
 bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

 **) Perumahan, trasportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

 c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima
 paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai
 tingkat penghasilan sebagai berikut:
 Jumlah Remunerasi per Orang
 dalam 1 (satu) tahun secara tunai

 Jumlah
 Direksi

 Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua
 miliar rupiah)
 Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu
 miliar rupiah) s.d
 Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
 rupiah)
 Di atas Rp500.000.000,00 (lima
 ratus juta rupiah) s.d
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
 rupiah)
 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
 rupiah) kebawah

 Jumlah
 Komisaris

 Jumlah
 DPS

 Jumlah Dewan Komisaris
 Nominal (Jutaan Rupiah)

 Jumlah DPS

 Remunerasi
 *)

 Fasilitas lain
 dalam
 bentuk
 natura **)

 - 14 -

 -Uraian singkat-

 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah
 Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima
 oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir
 tahun pelaporan.
 Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

 -Uraian singkat-
 F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

 -Uraian singkat contohnya: pengungkapan hasil rating Lembaga Penjamin
 yang dilakukan oleh lembaga rating, transparansi tentang jasa penjaminan
 yang disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya serta
 dalam website Lembaga Penjamin, transparansi tata cara pengaduan dan
 penyelesaian sengketa kepada terjamin, dan pembelian kembali saham
 (shares buy back)-

 G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan
 1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

 -Uraian singkat-

 - 15 -
 2. Anggaran tahunan

 -Uraian singkat-

 H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan
 jumlah lembar saham

 Kategori
 No.
 Nama

 Kepemilikan
 Saham *)

 1.

 A
 B
 C
 D

 2.

 A
 B
 C
 D

 Dst.

 A
 B
 C
 D

 Keterangan:
 A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
 B. Lembaga penjamin lain;
 C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
 D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri,
 termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

 Jumlah
 Nominal

 Kepemilikan
 Saham

 Persentase
 Kepemilikan
 Saham

 - 16 -

 I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota
 Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau
 pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota
 Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat
 1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan
 anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau
 pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud
 menjabat

 No. Nama
 1.

 Hubungan
 dengan

 Direksi
 lainnya
 Dewan

 Komisaris
 DPS

 Pemegang
 saham

 2.

 Direksi
 lainnya
 Dewan

 Komisaris
 DPS

 Pemegang
 saham

 Dst.

 Direksi
 lainnya
 Dewan

 Komisaris
 DPS

 Pemegang
 saham

 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris
 dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS,
 dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi

 Bentuk Hubungan

 Keuangan
 Ya Tidak

 Keluarga
 Ya Tidak
 Keterangan

 - 17 -
 dimaksud menjabat
 No. Nama
 1.

 Hubungan
 dengan

 Direksi
 Dewan

 Komisaris
 lainnya
 DPS

 Pemegang
 saham

 2.

 Direksi
 Dewan

 Komisaris
 lainnya
 DPS

 Pemegang
 saham

 Dst.

 Direksi
 Dewan

 Komisaris
 lainnya
 DPS

 Pemegang
 saham

 3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau
 pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud
 menjabat

 No. Nama
 1.

 Hubungan
 dengan

 Direksi
 Dewan

 Komisaris
 Bentuk Hubungan

 Keuangan
 Ya Tidak

 Keluarga
 Ya Tidak
 Keterangan
 Bentuk Hubungan

 Keuangan
 Ya Tidak

 Keluarga
 Ya Tidak
 Keterangan

 - 18 -
 No. Nama

 Hubungan
 dengan

 DPS lainnya
 Pemegang
 saham

 2.

 Direksi
 Dewan

 Komisaris
 DPS lainnya
 Pemegang
 saham

 Dst.

 Direksi
 Dewan

 Komisaris
 DPS lainnya
 Pemegang
 saham

 Keterangan:
 Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan,
 bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau
 anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang
 saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau
 anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham
 pengendali Lembaga Penjamin.
 Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan
 derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua,
 menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang
 tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami
 atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek
 kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat,

 saudara

 kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua,
 besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek
 dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan
 saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau
 istrinya.

 Bentuk Hubungan

 Keuangan
 Ya Tidak

 Keluarga
 Ya Tidak
 Keterangan

 - 19 -

 J. Pengungkapan hal penting lainnya:
 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

 -Uraian singkat-
 2. Transaksi material dengan pihak terkait

 -Uraian singkat-

 3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin
 akan terjadi
 Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang
 mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga
 Penjamin.

 No.

 Nama dan
 Jabatan Pihak
 yang Memiliki
 Benturan
 Kepentingan

 1.
 2.

 Dst.

 Keterangan:
 *) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

 Nama dan
 Jabatan
 Pengambil
 Keputusan

 Nilai
 Jenis

 Trans-
 aksi

 Transaksi
 (jutaan
 Rupiah)

 Ketera-
 ngan *)

 -Uraian singkat terkait benturan kepentingan-

 - 20 -
 4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

 -Uraian singkat-
 5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

 -Uraian singkat-

 6. Sertifikasi
 No

 1.
 2.

 Dst.

 7. Tenaga kerja asing
 No.

 Nama Jabatan

 1.
 2.

 Dst.
 8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
 Jumlah kasus yang dilakukan oleh

 Penyimpangan
 internal dalam 1
 (satu) tahun

 Anggota Dewan
 Komisaris,
 Anggota
 Direksi, dan
 Anggota DPS

 Total penyimpangan

 Materi Sertifikasi

 Tempat/Tanggal

 Penyelenggara

 Nomor
 Fit and
 Proper
 Test

 KITAS
 IMTA
 Izin
 Kerja
 Masa
 Berlaku

 No. Izin Masa
 Berlaku

 Pegawai
 Tetap

 Pegawai
 Tidak Tetap

 - 21 -
 Jumlah kasus yang dilakukan oleh

 Penyimpangan
 internal dalam 1
 (satu) tahun

 Anggota Dewan
 Komisaris,
 Anggota
 Direksi, dan
 Anggota DPS

 Telah diselesaikan
 Dalam proses
 penyelesaian di
 internal
 Belum diupayakan
 penyelesaian
 Telah ditindaklajuti
 melalui proses hukum

 9. Permasalahan hukum
 Jumlah Kasus
 Permasalahan Hukum
 Perdata

 Telah mendapatkan putusan yang
 mempunyai kekuatan hukum yang
 tetap
 a.
 b.

 Dalam proses penyelesaian di
 pengadilan dan di lembaga alternatif
 penyelesaian sengketa untuk kasus
 perdata

 a.
 b.
 Total

 Pidana

 Pegawai
 Tetap

 Pegawai
 Tidak Tetap

 - 22 -
 10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

 -Uraian singkat terkait nilai etika bisnis Lembaga Penjamin yang
 menjadi panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh
 karyawan-

 Menyetujui,

 DIREKSI

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Oktober 2017

 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA

 PEMBIAYAAN,

 DAN

 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 RISWINANDI

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

 TENTANG

 LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 BAGI LEMBAGA PENJAMIN

 FORMAT 1

 Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang

 Pengantar:
 1.

 2.
 3.

 Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu
 ketentuan penilaian secara mandiri (self assessment ) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
 yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
 Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan yang tidak
 memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
 Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan
 batas waktu yang telah ditetapkan.

 Petunjuk Pengisian:
 1.
 2.

 3.
 4.
 5.

 6.

 Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
 Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang
 Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang
 sebenarnya.

 Pengisian kuesioner
 ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas
 pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.

 Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan
 terkait penilaian atas faktor tersebut.
 Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor
 sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian
 sendiri (self assessment ).
 Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin
 sebenarnya.

 Rincian Nilai Bobot Indikator
 No

 Faktor

 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan
 Komisaris.

 2
 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

 a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup
 wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat
 kepemilikan asing; atau
 b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga
 Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

 dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem
 pengendalian internal.

 3 Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor
 eksternal.

 4 Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan
 penerapan tata kelola teknologi informasi.

 5 Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

 6 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga
 Penjamin.

 7 Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran
 tahunan.

 8 Pengungkapan kepemilikan saham.
 7,50 Lihat ""Format C""

 10,00 Lihat ""Format D""
 2,50 Lihat ""Format E""

 15,00 Lihat ""Format F""

 7,50 Lihat ""Format G""
 5,00 Lihat ""Format H""

 5,00

 Lihat ""Format B1""
 atau ""Format B2""
 (isi salah satu

 sesuai ketentuan)
 Bobot (%) Keterangan
 30,00 Lihat ""Format A""

 9 Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga
 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota
 Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau
 pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dan
 anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

 10 Pengungkapan hal-hal penting lainnya.
 JUMLAH

 5,00 Lihat ""Format I""
 12,50 Lihat ""Format J""
 100,00

 FORMAT 1
 Dashboard Penilaian Self Assessment
 Nilai

 84-100
 68-83
 52-67
 36-51
 20-35

 Ketentuan Penilaian
 Rangking

 1
 2
 3
 4
 5

 Predikat

 Sangat Baik
 Baik

 Cukup Baik
 Kurang Baik

 Tidak Baik

 Faktor
 1

 2
 3

 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10

 Hasil Penilaian
 Sheet
 A

 B1
 B2
 C
 D
 E
 F

 G
 H
 I

 J

 Total Nilai
 Predikat

 Nilai

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

 Hasil Penilaian

 0,20
 0,40
 0,60
 0,80
 1,00

 -
 A B1 B2 C D E
 F G H I

 J Total
 Nilai

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 1. Direksi
 1
 2
 3

 Direksi memiliki pengetahuan
 yang relevan dengan jabatan
 sebagai Direksi.

 Direksi mampu bertindak dengan
 itikad baik, jujur dan profesional.

 Direksi bertindak untuk
 kepentingan Lembaga Penjamin,
 terjamin, dan/atau penerima
 jaminan.

 4

 Direksi mendahulukan
 kepentingan Lembaga Penjamin,
 terjamin, dan/atau penerima
 jaminan, daripada kepentingan
 pribadi.

 5

 Direksi mampu mengambil
 keputusan berdasarkan penilaian
 independen dan objektif untuk
 kepentingan Lembaga Penjamin,
 terjamin, dan/atau penerima
 jaminan.

 6

 Direksi mampu menghindarkan
 penyalahgunaan kewenangan
 untuk mendapatkan keuntungan
 pribadi yang tidak semestinya
 atau menyebabkan kerugian bagi
 Lembaga Penjamin.

 7

 Direksi menjamin pengambilan
 keputusan yang efektif, tepat, dan
 cepat serta dapat bertindak secara
 independen, tidak mempunyai
 kepentingan yang dapat
 mengganggu kemampuannya
 untuk melaksanakan tugas secara
 mandiri dan kritis.

 8

 Direksi mematuhi peraturan
 perundang-undangan, anggaran
 dasar, dan peraturan internal lain
 dari Lembaga Penjamin dalam
 melaksanakan tugasnya.

 9

 Direksi mengelola Lembaga
 Penjamin sesuai dengan
 kewenangan dan tanggung
 jawabnya.

 10

 Direksi mampu
 mempertanggungjawabkan
 pelaksanaan tugasnya kepada
 RUPS.

 11

 Direksi telah memastikan agar
 Lembaga Penjamin
 memperhatikan kepentingan
 semua pihak, khususnya
 kepentingan terjamin dan/atau
 penerima jaminan.

 12

 Direksi telah menyampaikan
 informasi secara tepat waktu dan
 lengkap mengenai Lembaga
 Penjamin kepada Dewan
 Komisaris.

 13

 Direksi mampu menghindarkan
 transaksi yang mempunyai
 benturan kepentingan dengan
 kegiatan Lembaga Penjamin
 tempat anggota Direksi dimaksud
 menjabat.

 14

 Direksi mampu untuk tidak
 memanfaatkan jabatannya pada
 Lembaga Penjamin tempat
 anggota Direksi dimaksud
 menjabat untuk kepentingan
 pribadi, keluarga, dan/atau pihak
 lain yang dapat merugikan atau
 mengurangi keuntungan Lembaga
 Penjamin tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat.

 0
 0
 0
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 15

 Direksi mampu untuk
 menghindari perbuatan
 mengambil dan/atau menerima
 keuntungan pribadi dari Lembaga
 Penjamin tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat selain
 remunerasi dan fasilitas yang
 ditetapkan berdasarkan
 keputusan RUPS.

 16

 Direksi mampu untuk menolak
 permintaan pemegang saham
 yang terkait dengan kegiatan
 operasional Lembaga Penjamin
 tempat anggota Direksi dimaksud
 menjabat selain yang telah
 ditetapkan dalam RUPS.

 17

 Hasil rapat Direksi secara rutin
 telah dituangkan dalam risalah
 rapat Direksi.

 18

 Risalah rapat yang merupakan
 keputusan bersama seluruh
 anggota Direksi telah
 didokumentasikan dengan baik.

 19

 Keputusan Direksi telah
 dituangkan ke dalam risalah
 rapat, termasuk perbedaan
 pendapat (dissenting opinions )
 yang terjadi secara jelas.

 20

 Anggota Direksi Lembaga
 Penjamin berdomisili di Indonesia.

 21

 Lembaga Penjamin yang
 didalamnya terdapat kepemilikan
 asing baik secara langsung
 maupun tidak langsung memiliki
 paling sedikit 50% (lima puluh per
 seratus) anggota Direksi yang
 merupakan warga negara
 Indonesia.

 22

 Direksi berkewarganegaraan asing
 memiliki surat izin menetap dari
 instansi yang berwenang.

 23
 24
 25

 Direksi berkewarganegaraan asing
 memiliki surat izin bekerja dari
 instasi berwenang.

 Direksi Lembaga Penjamin
 memiliki komite investasi.

 Anggota Direksi Lembaga
 Penjamin tidak merangkap
 jabatan pada Lembaga Penjamin
 atau badan usaha lain.

 26

 Anggota Direksi tidak berasal dari
 pegawai atau pejabat aktif
 Otoritas Jasa Keuangan.

 27

 Direksi Lembaga Penjamin
 menyelenggarakan rapat Direksi
 secara berkala paling sedikit 1
 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 28

 Direksi Lembaga Penjamin
 menghadiri rapat Direksi paling
 sedikit 50% (lima puluh per
 seratus) dari jumlah rapat Direksi
 dalam periode 1 (satu) tahun.

 29

 Jumlah rapat Direksi yang telah
 diselenggarakan dan jumlah
 kehadiran masing-masing anggota
 Direksi perusahaan harus dimuat
 dalam laporan penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik.

 2. Dewan Komisaris
 1

 Dewan Komisaris mampu
 melaksanakan tugas pengawasan
 dan pemberian nasihat kepada
 Direksi.

 2

 Dewan Komisaris mampu
 mengawasi Direksi dalam menjaga
 keseimbangan kepentingan semua
 pihak.

 0
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0
 0

 0

 0

 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 3

 Dewan Komisaris mampu
 memantau efektivitas penerapan
 Tata Kelola Perusahaan yang
 Baik.

 4

 Dewan Komisaris mampu
 memastikan bahwa Direksi telah
 menindaklanjuti temuan audit
 dan rekomendasi dari satuan
 kerja audit internal Lembaga
 Penjamin, auditor eksternal, hasil
 pengawasan Otoritas Jasa
 Keuangan dan/atau hasil
 pengawasan otoritas lain.

 5

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk tidak melakukan transaksi
 yang mempunyai benturan
 kepentingan dengan kegiatan
 Lembaga Penjamin tempat
 anggota Dewan Komisaris
 dimaksud menjabat.

 6

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk tidak memanfaatkan
 jabatannya pada Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat
 untuk kepentingan pribadi,
 keluarga, dan/atau pihak lain
 yang dapat merugikan atau
 mengurangi keuntungan Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat.

 7

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk menghindari perbuatan
 mengambil dan/atau menerima
 keuntungan pribadi dari Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat,
 selain remunerasi dan fasilitas
 yang ditetapkan berdasarkan
 keputusan RUPS.

 8

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk tidak mencampuri kegiatan
 operasional Lembaga Penjamin
 yang menjadi tanggung jawab
 Direksi.

 9

 Hasil rapat Dewan Komisaris
 dituangkan dalam risalah rapat
 Dewan Komisaris.

 10

 Risalah rapat yang merupakan
 keputusan bersama seluruh
 anggota Dewan Komisaris telah
 didokumentasikan dengan baik.

 11

 Keputusan Dewan Komisaris telah
 dituangkan ke dalam risalah
 rapat, termasuk perbedaan
 pendapat (dissenting opinion) yang
 terjadi secara jelas.

 12

 Dewan Komisaris mampu
 menjamin pengambilan
 keputusan yang efektif, tepat, dan
 cepat serta dapat bertindak secara
 independen dalam melaksanakan
 tugas.

 13
 14

 Lembaga Penjamin memiliki
 paling sedikit 2 (dua) orang
 anggota Dewan Komisaris.

 Lembaga Penjamin memiliki
 paling sedikit 1 (satu) Dewan
 Komisaris yang berdomisili di
 Indonesia.

 15

 Anggota Dewan Komisaris yang
 berkewarganegaraan asing
 memiliki surat izin bekerja dari
 instansi berwenang.

 16

 Anggota Dewan Komisaris yang
 berkewarganegaraan asing
 memiliki surat izin menetap dari
 instansi berwenang.

 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak
 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 17

 Anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Penjamin tidak memiliki
 rangkap jabatan sebagai anggota
 Dewan Komisaris pada lebih dari
 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau
 badan usaha lain.

 18

 Anggota Dewan Komisaris tidak
 berasal dari pegawai atau pejabat
 aktif Otoritas Jasa Keuangan.

 19

 Anggota Dewan Komisaris
 menyusun laporan kegiatan
 Dewan Komisaris yang
 merupakan bagian dari laporan
 penerapan Tata Kelola
 Perusahaan yang Baik.

 20

 Anggota Dewan Komisaris
 Lembaga Penjamin
 menyelenggarakan rapat Dewan
 Komisaris paling sedikit 1 (satu)
 kali dalam 3 (tiga) bulan.

 21

 Anggota Dewan Komisaris
 menghadiri rapat Dewan
 Komisaris paling sedikit 75%
 (tujuh puluh lima per seratus)
 dari jumlah rapat Dewan
 Komisaris dalam periode 1 (satu)
 tahun.

 22

 Jumlah rapat Dewan Komisaris
 yang telah diselenggarakan dan
 jumlah kehadiran masing-masing
 anggota Dewan Komisaris dimuat
 dalam laporan penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 -
 51

 30,00
 -

 B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris
 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing
 1

 Komisaris Independen tidak mempunyai
 hubungan afiliasi dengan anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, atau pemegang
 saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga
 Penjamin yang sama.

 2

 Komisaris Independen tidak pernah menjadi
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau
 menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah
 Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau
 badan usaha lain yang memiliki hubungan
 afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut
 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

 3

 Komisaris Independen memahami peraturan
 perundang-undangan di bidang penjaminan,
 penjaminan syariah, penjaminan ulang,
 dan/atau penjaminan ulang syariah dan
 peraturan perundang-undangan lain yang
 relevan.

 4

 Komisaris Independen memiliki pengetahuan
 yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga
 Penjamin tempat Komisaris Independen
 dimaksud menjabat.

 5

 Komisaris Independen mampu menjalankan
 tugas pokok melakukan fungsi pengawasan
 untuk menyuarakan kepentingan terjamin,
 penerima jaminan, dan pemangku kepentingan
 lainnya.

 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.
 7

 8
 9

 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam
 pelaksanaan tugas.

 Komite audit mampu membantu Dewan
 Komisaris dalam memantau dan memastikan
 efektivitas sistem pengendalian internal.

 Komite audit mampu membantu Dewan
 Komisaris dalam memantau dan memastikan
 efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal
 dan auditor eksternal.

 10

 Komite audit mampu membantu Dewan
 Komisaris dalam melakukan pemantauan dan
 evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan
 audit dalam rangka menilai kecukupan
 pengendalian internal termasuk proses
 pelaporan keuangan.

 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.
 12

 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris
 Independen.

 13
 14
 15

 Komisaris Independen berkewarganegaraan
 Indonesia.

 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.

 Komisaris Independen melaporkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10
 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya
 pelanggaran peraturan perundang-undangan di
 bidang penjaminan.

 16
 17
 18
 19

 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri
 Komisaris Independen.

 Komisaris Independen yang mengundurkan diri
 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri
 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian
 Komisaris Independen.

 Lembaga Penjamin menyampaikan alasan
 pemberhentian Komisaris Independen Kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 20

 Komisaris Independen melaporkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10
 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya
 keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
 membahayakan kelangsungan usaha Lembaga
 Penjamin.

 21

 Komisaris Independen merupakan ketua komite
 audit.

 22 Perusahaan memiliki struktur komite.
 23 Komite audit memiliki program kerja komite.

 Skor

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0
 0

 0

 0
 0

 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 0

 0
 0

 0

 B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris
 No
 24
 Pernyataan/Pertanyaan

 Komite audit melaporkan realisasi terkait
 program kerja komite kepada Komisaris
 Independen.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 0
 -
 24

 5,00
 -

 Skor

 B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris
 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak

 3
 Skor

 Cukup
 Sesuai

 b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten
 1

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit bersifat
 independen.

 2

 Satuan kerja atau pegawai mampu
 membantu Dewan Komisaris dalam
 memantau dan memastikan efektivitas
 sistem pengendalian internal.

 3

 Satuan kerja atau pegawai yang
 mampu membantu Dewan Komisaris
 dalam memantau dan memastikan
 efektivitas pelaksanaan tugas auditor
 internal dan auditor eksternal.

 4

 Satuan kerja atau pegawai mampu
 membantu Dewan Komisaris dalam
 melakukan pemantauan dan evaluasi
 atas perencanaan dan pelaksanaan
 audit dalam rangka menilai kecukupan
 pengendalian internal termasuk proses
 pelaporan keuangan.

 5
 6
 7
 8
 9

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit secara
 rutin melakukan rapat.

 Lembaga Penjamin memiliki fungsi
 yang membantu Dewan Komisaris
 dalam memantau pelaksanaan audit.

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit memiliki
 struktur.

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit memiliki
 keahlian dalam pelaksanaan tugas.

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit memiliki
 program kerja.

 10

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit
 melaporkan realisasi terkait program
 kerja kepada Dewan Komisaris.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 0

 0

 0

 0

 0
 0
 0
 0
 0

 0

 -
 10

 5,00
 -

 C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 1

 Sangat
 Sesuai

 1

 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu
 memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,
 serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin
 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 2

 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu
 memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen
 yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan
 dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

 3

 Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan
 membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga
 Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
 usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

 4
 5
 6

 Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan
 mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada
 anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

 Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang
 membawahkan fungsi kepatuhan.

 Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang
 melaksanakan fungsi kepatuhan.

 2. Fungsi auditor internal
 1 Perusahan memiliki auditor internal.

 2 Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.
 3 Auditor internal memiliki struktur organisasi.
 4 Auditor internal bersifat independen.

 5

 Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit
 internal.

 3. Fungsi auditor eksternal

 1 Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.
 2 Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.
 3 Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.

 4 Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 5

 Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan
 data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.

 6 Auditor eksternal bersifat independen.
 7

 Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas
 informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal
 yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun
 buku pelaporan secara berturut-turut.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor

 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 0
 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 4

 Kurang
 Sesuai

 3

 Cukup
 Sesuai

 1. Fungsi kepatuhan
 0

 5
 Skor
 Tidak Sesuai
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0
 0
 0

 -
 18

 7,50
 -

 D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi
 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 1 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memahami risiko yang dihadapi Lembaga
 Penjamin.

 2 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memberikan arahan yang jelas terkait penerapan
 manajemen risiko.

 3 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara
 aktif.

 4 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 mengembangkan budaya manajemen risiko di
 Lembaga Penjamin.

 5 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memastikan ketersediaan struktur organisasi yang
 memadai.

 6 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas
 pada masing-masing satuan kerja.

 7 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas
 sumber daya manusia untuk mendukung
 penerapan manajemen risiko secara efektif.

 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

 1 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga
 Penjamin.

 2 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan kecukupan kebijakan dalam
 pengelolaan risiko.

 3 Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses
 untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.

 4 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan penetapan limit risiko dalam
 pengelolaan risiko.

 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

 1 Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh
 risiko secara berkala.

 2 Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem
 untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh
 kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.

 3 Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko
 secara berkala.

 4 Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur
 pemantauan risiko.

 5 Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian
 atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko
 maupun tingkat risiko yang akan diambil dan
 toleransi risiko.

 6 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan kecukupan proses identifikasi
 dalam pengelolaan risiko.

 7 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan
 risiko.

 8 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan pemantauan dan pengendalian
 risiko.

 4. Sistem informasi manajemen risiko

 1 Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi
 manajemen risiko yang sesuai dengan
 karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan
 usaha perusahaan.

 2 Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki
 Lembaga Penjamin mampu mendukung
 pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran,
 pemantauan, dan pengendalian risiko.

 3 Sistem informasi manajemen risiko mampu
 memastikan tersedianya informasi yang akurat,
 lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat
 diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan
 Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam
 penerapan manajemen risiko.

 4 Sistem informasi manajemen risiko mampu
 memastikan efektivitas penerapan manajemen
 risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan
 penetapan limit risiko.

 5 Sistem informasi manajemen risiko mampu
 memastikan tersedianya informasi tentang hasil
 (realisasi) penerapan manajemen risiko
 dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh
 Lembaga Penjamin.

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 4

 Kurang
 Sesuai

 3

 Cukup
 Sesuai

 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 5
 Skor
 Tidak Sesuai
 Ya
 Tidak

 0

 0
 0
 0

 0

 0

 0

 0

 D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi
 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 4

 Kurang
 Sesuai

 3

 Cukup
 Sesuai

 5
 Skor
 Tidak Sesuai
 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

 1 Lembaga Penjamin melaksanakan sistem
 pengendalian intern secara efektif dalam
 penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.

 2 Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal
 terjadi penyimpangan.

 6. Tata kelola teknologi informasi

 1 Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola
 teknologi informasi yang efektif.

 2 Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi
 sistem informasi.

 3 Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan
 sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi
 atau perintah kerja untuk setiap fungsi.

 4 Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen
 pengamanan data dan insiden (disaster recovery
 plan).

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 0
 0
 0
 0
 0
 Ya
 Tidak

 0

 -
 30

 10,00
 -

 `

 E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 1 Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan
 remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku
 berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent
 behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka
 panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil
 terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan
 dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

 2 Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja
 keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga
 Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan
 perundang-undangan yang berlaku.

 3 Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja
 individual.

 4 Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran
 dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan
 yang setara (peer group ).

 5 Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan
 sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga
 Penjamin.

 6 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima
 remunerasi dalam bentuk non natura.

 7 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima
 remunerasi dalam bentuk natura.

 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

 1 Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain
 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
 ditetapkan RUPS.

 2 Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota
 Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit
 mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota
 Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan
 remunerasi dan fasilitas lain.

 3 Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang
 menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.

 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

 1 Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji
 tertinggi dan terendah.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 0
 -
 11

 2,50
 -

 0
 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 Skor

 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0

 0

 0

 F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin melaksanakan
 transparansi kondisi keuangan dan
 non keuangan kepada pemangku
 kepentingan.

 2 Lembaga Penjamin memberikan data
 dan informasi kepada Otoritas Jasa
 Keuangan secara lengkap dan tepat
 waktu.

 3 Lembaga Penjamin menjelaskan
 perjanjian transaksi penjaminan serta
 hak dan kewajiban pemangku
 kepentingan dalam setiap transaksi
 penjaminan.

 4 Lembaga Penjamin memiliki sistem
 pelaporan keuangan yang diandalkan
 untuk keperluan pengawasan dan
 pemangku kepentingan lain.

 5 Lembaga Penjamin melakukan
 promosi tentang jasa penjaminan.

 6 Lembaga Penjamin secara transparan
 menyampaikan tata cara pengaduan
 dan penyelesaian sengketa kepada
 pemangku kepentingan.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 0

 Skor

 0

 0

 0
 0
 0

 -
 6

 15,00
 -

 G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin menyusun
 rencana jangka panjang Lembaga
 Penjamin.

 2 Lembaga Penjamin menyusun
 rencana kerja Lembaga Penjamin.

 3 Lembaga Penjamin menyusun
 anggaran tahunan Lembaga
 Penjamin.

 4 Rencana jangka panjang serta
 rencana kerja dan anggaran tahunan
 Lembaga Penjamin disampaikan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator

 Bobot
 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 0
 0
 0
 Skor

 0

 -
 4

 7,50
 -

 H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi
 dan Dewan Komisaris yang mencapai
 5% (lima per seratus) atau lebih pada
 Lembaga Penjamin.

 2 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi
 dan Dewan Komisaris yang mencapai
 5% (lima per seratus) atau lebih pada
 Lembaga Penjamin lain.

 3 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi
 dan Dewan Komisaris yang mencapai
 5% (lima per seratus) atau lebih pada
 perusahaan jasa keuangan selain
 Lembaga Penjamin.

 4 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi
 dan Dewan Komisaris yang mencapai
 5% (lima per seratus) atau lebih pada
 Lembaga Penjamin lainnya yang
 berkedudukan di dalam maupun di
 luar negeri, termasuk saham yang
 diperoleh melalui bursa efek.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak

 3
 Skor

 Cukup
 Sesuai

 0

 0

 0

 0

 -
 4

 5,00
 -

 I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keuangan anggota Direksi
 dengan anggota Direksi lain, anggota
 Dewan Komisaris, dan/atau pemegang
 saham Lembaga Penjamin tempat
 anggota Direksi dimaksud menjabat.

 2 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keluarga anggota Direksi
 dengan anggota Direksi lain, anggota
 Dewan Komisaris, dan/atau pemegang
 saham Lembaga Penjamin tempat
 anggota Direksi dimaksud menjabat.

 3 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keuangan anggota Dewan
 Komisaris dengan anggota Dewan
 Komisaris lain, anggota Direksi,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat.

 4 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keluarga anggota Dewan
 Komisaris dengan anggota Dewan
 Komisaris lain, anggota Direksi,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak

 Skor

 0

 0

 0

 0

 -
 4

 5,00
 -

 J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin mengungkapkan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait
 pengunduran diri auditor eksternal.

 2 Auditor eksternal yang mengundurkan
 diri menyampaikan alasan terkait
 pengunduran diri kepada Otoritas Jasa
 Keuangan.

 3 Lembaga Penjamin mengungkapkan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait
 pemberhentian auditor eksternal.

 4 Lembaga Penjamin menyampaikan
 alasan pemberhentian auditor
 eksternal kepada Otoritas Jasa
 Keuangan.

 2. Transaksi material dengan pihak terkait

 1 Lembaga Penjamin telah
 mengungkapkan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan terkait transaksi material
 dengan pihak lain.

 3. Benturan kepentingan

 1 Lembaga Penjamin telah
 mengungkapkan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan terkait benturan
 kepentingan yang sedang berlangsung
 dengan pihak lain.

 2 Lembaga Penjamin telah
 mengungkapkan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan terkait transaksi Lembaga
 Penjamin yang memiliki potensi
 benturan kepentingan dengan
 Lembaga Penjamin lain.

 4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

 1 Tidak terdapat intervensi dari pemilik
 Lembaga Penjamin.

 2 Tidak terdapat perselisihan internal
 dalam Lembaga Penjamin.

 3 Tidak terdapat permasalahan yang
 merupakan dampak dari kebijakan
 remunerasi Lembaga Penjamin.

 5. Penyimpangan intern

 1 Penyelesaian penyimpangan internal
 melibatkan proses hukum.

 2 Tidak terdapat penyimpangan yang
 dilakukan oleh anggota Dewan
 Komisaris dan anggota Direksi.

 3 Tidak terdapat penyimpangan yang
 dilakukan oleh pegawai tetap.

 4 Tidak terdapat penyimpangan yang
 dilakukan oleh pegawai tidak tetap.

 5 Lembaga Penjamin menyediakan
 mediasi penyelesaian terkait
 penyimpangan internal.

 6. Permasalahan hukum

 1 Lembaga Penjamin tidak memiliki
 permasalahan hukum yang
 merupakan kasus perdata.

 2 Lembaga Penjamin tidak memiliki
 permasalahan hukum yang
 merupakan kasus pidana.

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
 0
 Ya
 Tidak

 Skor

 0

 0

 0

 0

 J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 1 Direksi, Dewan Komisaris, dan
 karyawan Lembaga Penjamin mampu
 untuk tidak menawarkan atau
 memberikan sesuatu, baik langsung
 maupun tidak langsung kepada pihak
 lain, untuk mempengaruhi
 pengambilan keputusan yang terkait
 dengan transaksi penjaminan, dengan
 melanggar ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku.

 2 Direksi, Dewan Komisaris, dan
 karyawan Perusahaan mampu untuk
 tidak menerima sesuatu untuk
 kepentingan pribadinya dengan
 melanggar ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku, baik langsung
 maupun tidak langsung, dari
 siapapun, yang dapat mempengaruhi
 pengambilan keputusan yang terkait
 dengan transaksi pembiayaan.

 3 Lembaga Penjamin memiliki pedoman
 tentang perilaku etis, yang memuat
 nilai etika berusaha sebagai panduan
 bagi organ Lembaga Penjamin dan
 seluruh karyawan Lembaga Penjamin.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 3

 Cukup
 Sesuai

 7. Etika bisnis
 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak

 Skor

 0

 0

 0

 -
 20

 12,50
 -

 K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

 Uraian Kesimpulan Umum (Berdasarkan Hasil Skor Penilaian)

 FORMAT 2

 Penilaian secara mandiri (self assessment ) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan
 Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah

 Pengantar:
 1.

 2.
 3.

 Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu
 ketentuan penilaian secara mandiri (self assessment ) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
 yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
 Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah,
 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha
 syariah.
 Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan
 batas waktu yang telah ditetapkan.

 Petunjuk Pengisian:
 1.
 2.

 3.
 4.
 5.

 6.

 Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
 Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang
 Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang
 sebenarnya.

 Pengisian kuesioner
 ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas
 pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.

 Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan
 terkait penilaian atas faktor tersebut.
 Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor
 sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian
 sendiri (self assessment ).
 Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin
 sebenarnya.

 Rincian Nilai Bobot Indikator
 No

 Faktor

 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan
 Komisaris, dan DPS.

 2

 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup
 wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat
 kepemilikan asing; atau
 b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga

 Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,
 dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem
 pengendalian internal.

 3 Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor
 eksternal.

 4 Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan
 tata kelola teknologi informasi.

 5 Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

 6 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga
 Penjamin.

 7 Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran
 tahunan.

 8 Pengungkapan kepemilikan saham.
 Bobot (%) Keterangan
 35,00 Lihat ""Format A""

 Lihat ""Format
 B1"" atau

 5,00
 ""Format B2""

 (isi salah satu
 sesuai

 ketentuan)

 7,50 Lihat ""Format C""

 10,00 Lihat ""Format D""
 2,50 Lihat ""Format E""
 15,00 Lihat ""Format F""

 7,50 Lihat ""Format G""
 2,50 Lihat ""Format H""

 9 Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS
 dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain,
 anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin
 tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota
 DPS dimaksud menjabat.

 10 Pengungkapan hal-hal penting lainnya.
 JUMLAH

 5,00 Lihat ""Format I""

 10,00 Lihat ""Format J""
 100,00

 Dashboard Penilaian Self Assessment
 Nilai

 84-100
 68-83
 52-67
 36-51
 20-35

 Ketentuan Penilaian
 Rangking

 1
 2
 3
 4
 5

 Predikat

 Sangat Baik
 Baik

 Cukup Baik
 Kurang Baik

 Tidak Baik

 Faktor
 1

 2
 3

 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10

 Hasil Penilaian
 Format
 A

 B1
 B2
 C
 D
 E
 F

 G
 H
 I

 J

 Total Nilai
 Predikat

 Nilai

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

 Hasil Penilaian

 0,20
 0,40
 0,60
 0,80
 1,00

 -
 A B1 B2 C D E
 F G H I

 J Total
 Nilai

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 1. Direksi
 1
 2
 3

 Direksi memiliki pengetahuan yang
 relevan dengan jabatan sebagai
 Direksi.

 Direksi mampu bertindak dengan
 itikad baik, jujur dan profesional.

 Direksi bertindak untuk
 kepentingan Lembaga Penjamin,
 terjamin, dan/atau penerima
 jaminan.

 4

 Direksi mendahulukan kepentingan
 Lembaga Penjamin, terjamin,
 dan/atau penerima jaminan,
 daripada kepentingan pribadi.

 5

 Direksi mampu mengambil
 keputusan berdasarkan penilaian
 independen dan objektif untuk
 kepentingan Lembaga Penjamin,
 terjamin, dan/atau penerima
 jaminan.

 6

 Direksi mampu menghindarkan
 penyalahgunaan kewenangan
 untuk mendapatkan keuntungan
 pribadi yang tidak semestinya atau
 menyebabkan kerugian bagi
 Lembaga Penjamin.

 7

 Direksi menjamin pengambilan
 keputusan yang efektif, tepat, dan
 cepat serta dapat bertindak secara
 independen, tidak mempunyai
 kepentingan yang dapat
 mengganggu kemampuannya
 untuk melaksanakan tugas secara
 mandiri dan kritis.

 8

 Direksi mematuhi peraturan
 perundang-undangan, anggaran
 dasar, dan peraturan internal lain
 dari Lembaga Penjamin dalam
 melaksanakan tugasnya.

 9

 Direksi mengelola Lembaga
 Penjamin sesuai dengan
 kewenangan dan tanggung
 jawabnya.

 10

 Direksi mampu
 mempertanggungjawabkan
 pelaksanaan tugasnya kepada
 RUPS.

 11

 Direksi telah memastikan agar
 Lembaga Penjamin memperhatikan
 kepentingan semua pihak,
 khususnya kepentingan terjamin
 dan/atau penerima jaminan.

 12

 Direksi telah menyampaikan
 informasi secara tepat waktu dan
 lengkap mengenai Lembaga
 Penjamin kepada Dewan Komisaris
 dan DPS.

 13

 Direksi telah membantu memenuhi
 kebutuhan DPS dalam
 menggunakan anggota komite,
 karyawan Lembaga Penjamin, dan
 tenaga ahli profesional yang
 struktur organisasinya berada
 dibawah Direksi.

 14

 Direksi mampu menghindarkan
 transaksi yang mempunyai
 benturan kepentingan dengan
 kegiatan Lembaga Penjamin tempat
 anggota Direksi dimaksud
 menjabat.

 15

 Direksi mampu untuk tidak
 memanfaatkan jabatannya pada
 Lembaga Penjamin tempat anggota
 Direksi dimaksud menjabat untuk
 kepentingan pribadi, keluarga,
 dan/atau pihak lain yang dapat
 merugikan atau mengurangi
 keuntungan Lembaga Penjamin
 tempat anggota Direksi dimaksud
 menjabat.

 0
 0
 0
 Pernyataan/Pertanyaan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 16

 Direksi mampu untuk menghindari
 perbuatan mengambil dan/atau
 menerima keuntungan pribadi dari
 Lembaga Penjamin tempat anggota
 Direksi dimaksud menjabat selain
 remunerasi dan fasilitas yang
 ditetapkan berdasarkan keputusan
 RUPS.

 17

 Direksi mampu untuk menolak
 permintaan pemegang saham yang
 terkait dengan kegiatan operasional
 Lembaga Penjamin tempat anggota
 Direksi dimaksud menjabat selain
 yang telah ditetapkan dalam RUPS.

 18
 19

 Hasil rapat Direksi secara rutin
 telah dituangkan dalam risalah
 rapat Direksi.

 Risalah rapat yang merupakan
 keputusan bersama seluruh
 anggota Direksi telah
 didokumentasikan dengan baik.

 20

 Keputusan Direksi telah
 dituangkan ke dalam risalah rapat,
 termasuk perbedaan pendapat
 (dissenting opinions ) yang terjadi
 secara jelas.

 21

 Anggota Direksi Lembaga Penjamin
 berdomisili di Indonesia.

 22

 Lembaga Penjamin yang
 didalamnya terdapat kepemilikan
 asing baik secara langsung maupun
 tidak langsung memiliki paling
 sedikit 50% (lima puluh per
 seratus) anggota Direksi yang
 merupakan warga negara
 Indonesia.

 23

 Direksi berkewarganegaraan asing
 memiliki surat izin menetap dari
 instansi yang berwenang.

 24
 25
 26

 Direksi berkewarganegaraan asing
 memiliki surat izin bekerja dari
 instasi berwenang.

 Direksi Lembaga Penjamin memiliki
 komite investasi.

 Anggota Direksi Lembaga Penjamin
 tidak merangkap jabatan pada
 Lembaga Penjamin atau badan
 usaha lain.

 27

 Anggota Direksi tidak berasal dari
 pegawai atau pejabat aktif Otoritas
 Jasa Keuangan.

 28

 Direksi Lembaga Penjamin
 menyelenggarakan rapat Direksi
 secara berkala paling sedikit 1
 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

 29

 Direksi Lembaga Penjamin
 menghadiri rapat Direksi paling
 sedikit 50% (lima puluh per
 seratus) dari jumlah rapat Direksi
 dalam periode 1 (satu) tahun.

 30

 Jumlah rapat Direksi yang telah
 diselenggarakan dan jumlah
 kehadiran masing-masing anggota
 Direksi perusahaan harus dimuat
 dalam laporan penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik.

 2. Dewan Komisaris
 1

 Dewan Komisaris mampu
 melaksanakan tugas pengawasan
 dan pemberian nasihat kepada
 Direksi.

 2

 Dewan Komisaris mampu
 mengawasi Direksi dalam menjaga
 keseimbangan kepentingan semua
 pihak.

 3

 Dewan Komisaris mampu
 memantau efektivitas penerapan
 Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

 0
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0
 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0
 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 4

 Dewan Komisaris mampu
 memberikan persetujuan dalam hal
 DPS memerlukan bantuan anggota
 komite yang struktur organisasinya
 berada di bawah Dewan Komisaris.

 5

 Dewan Komisaris mampu
 memastikan bahwa Direksi telah
 menindaklanjuti temuan audit dan
 rekomendasi dari satuan kerja
 audit internal Lembaga Penjamin,
 auditor eksternal, hasil pengawasan
 Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
 hasil pengawasan otoritas lain.

 6

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk tidak melakukan transaksi
 yang mempunyai benturan
 kepentingan dengan kegiatan
 Lembaga Penjamin tempat anggota
 Dewan Komisaris dimaksud
 menjabat.

 7

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk tidak memanfaatkan
 jabatannya pada Lembaga Penjamin
 tempat anggota Dewan Komisaris
 dimaksud menjabat untuk
 kepentingan pribadi, keluarga,
 dan/atau pihak lain yang dapat
 merugikan atau mengurangi
 keuntungan Lembaga Penjamin
 tempat anggota Dewan Komisaris
 dimaksud menjabat.

 8

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk menghindari perbuatan
 mengambil dan/atau menerima
 keuntungan pribadi dari Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat,
 selain remunerasi dan fasilitas yang
 ditetapkan berdasarkan keputusan
 RUPS.

 9

 Anggota Dewan Komisaris mampu
 untuk tidak mencampuri kegiatan
 operasional Lembaga Penjamin
 yang menjadi tanggung jawab
 Direksi.

 10
 11

 Hasil rapat Dewan Komisaris
 dituangkan dalam risalah rapat
 Dewan Komisaris.

 Risalah rapat yang merupakan
 keputusan bersama seluruh
 anggota Dewan Komisaris telah
 didokumentasikan dengan baik.

 12

 Keputusan Dewan Komisaris telah
 dituangkan ke dalam risalah rapat,
 termasuk perbedaan pendapat
 (dissenting opinion) yang terjadi
 secara jelas.

 13

 Dewan Komisaris mampu
 menjamin pengambilan keputusan
 yang efektif, tepat, dan cepat serta
 dapat bertindak secara independen
 dalam melaksanakan tugas.

 14
 15

 Lembaga Penjamin memiliki paling
 sedikit 2 (dua) orang anggota
 Dewan Komisaris.

 Lembaga Penjamin memiliki paling
 sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris
 yang berdomisili di Indonesia.

 16

 Anggota Dewan Komisaris yang
 berkewarganegaraan asing memiliki
 surat izin bekerja dari instansi
 berwenang.

 17

 Anggota Dewan Komisaris yang
 berkewarganegaraan asing memiliki
 surat izin menetap dari instansi
 berwenang.

 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 18

 Anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Penjamin tidak memiliki rangkap
 jabatan sebagai anggota Dewan
 Komisaris pada lebih dari 3 (tiga)
 Lembaga Penjamin atau badan
 usaha lain.

 19

 Anggota Dewan Komisaris tidak
 berasal dari pegawai atau pejabat
 aktif Otoritas Jasa Keuangan.

 20

 Anggota Dewan Komisaris
 menyusun laporan kegiatan Dewan
 Komisaris yang merupakan bagian
 dari laporan penerapan Tata Kelola
 Perusahaan yang Baik.

 21

 Anggota Dewan Komisaris Lembaga
 Penjamin menyelenggarakan rapat
 Dewan Komisaris paling sedikit 1
 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

 22

 Anggota Dewan Komisaris
 menghadiri rapat Dewan Komisaris
 paling sedikit 75% (tujuh puluh
 lima per seratus) dari jumlah rapat
 Dewan Komisaris dalam periode 1
 (satu) tahun.

 23

 Jumlah rapat Dewan Komisaris
 yang telah diselenggarakan dan
 jumlah kehadiran masing-masing
 anggota Dewan Komisaris dimuat
 dalam laporan penerapan Tata
 Kelola Perusahaan yang Baik.

 3. DPS
 1

 DPS mampu bertindak sebagai
 wakil Perusahaan Penjaminan
 Syariah, Perusahaan Penjaminan
 Ulang Syariah, atau Perusahaan
 Penjaminan yang memiliki unit
 usaha syariah pada Dewan Syariah
 Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

 2

 DPS mampu bertindak dengan
 itikad baik, jujur, dan profesional.

 3

 DPS mampu bertindak untuk
 kepentingan Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, atau
 Perusahaan Penjaminan yang
 memiliki unit usaha syariah
 dan/atau pemangku kepentingan
 lainnya.

 4

 DPS mampu mendahulukan
 kepentingan Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, atau
 Perusahaan Penjaminan yang
 memiliki unit usaha syariah
 dan/atau pemangku kepentingan
 lainnya daripada kepentingan
 pribadi.

 5

 DPS mampu mengambil keputusan
 berdasarkan penilaian yang
 independen dan objektif untuk
 kepentingan Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, atau
 Perusahaan Penjaminan yang
 memiliki unit usaha syariah
 dan/atau pemangku kepentingan
 lainnya.

 6

 DPS mampu menghindarkan
 penyalahgunaan kewenangan
 untuk mendapat keuntungan
 pribadi yang tidak semestinya atau
 menyebabkan kerugian bagi
 Perusahaan Penjaminan Syariah,
 Perusahaan Penjaminan Ulang
 Syariah, atau Perusahaan
 Penjaminan yang memiliki unit
 usaha syariah.

 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 7

 DPS mampu menjamin
 pengambilan keputusan yang
 efektif, tepat, dan cepat, serta
 bertindak secara independen, tidak
 mempunyai kepentingan yang
 dapat mengganggu kemampuannya
 untuk melaksanakan tugas secara
 mandiri dan objektif.

 8

 DPS mampu melaksanakan tugas
 pengawasan dan pemberian nasihat
 serta saran kepada Direksi agar
 kegiatan Perusahaan Penjaminan
 Syariah, Perusahaan Penjaminan
 Ulang Syariah, atau Perusahaan
 Penjaminan yang memiliki unit
 usaha syariah sesuai dengan
 prinsip syariah.

 9

 Risalah rapat yang merupakan
 keputusan bersama seluruh
 anggota DPS telah
 didokumentasikan dengan baik.

 10

 Keputusan DPS telah dituangkan
 ke dalam risalah rapat, termasuk
 perbedaan pendapat (dissenting
 opinions ) yang terjadi secara jelas.

 11

 Anggota DPS mampu untuk tidak
 melakukan transaksi yang
 mempunyai benturan kepentingan
 dengan kegiatan Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah tempat anggota
 DPS dimaksud menjabat.

 12

 Anggota DPS mampu untuk tidak
 memanfaatkan jabatannya untuk
 kepentingan pribadi, keluarga,
 dan/atau pihak lain yang
 mengurangi aset atau mengurangi
 keuntungan mengurangi
 keuntungan Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah tempat dimana
 anggota DPS dimaksud menjabat.

 13

 Anggota DPS tidak mengambil
 dan/atau menerima keuntungan
 pribadi dari Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah tempat dimana
 anggota DPS dimaksud menjabat
 selain remunerasi dan fasilitas
 lainnya yang ditetapkan
 berdasarkan RUPS.

 14

 DPS meminta penjelasan kepada
 anggota Direksi atas kebijakan atau
 tindakan anggota Direksi yang
 tidak sesuai dengan Prinsip Syariah
 menyangkut kegiatan Pembiayaan
 Syariah, akad Pembiayaan Syariah
 yang dipasarkan oleh Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah, dan praktik
 pemasaran pembiayaan syariah
 yang dilakukan oleh Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah.

 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 15

 DPS melaporkan secara lengkap
 dan komprehensif kepada Otoritas
 Jasa Keuangan dan ditembuskan
 kepada Direksi sejak penjelasan
 anggota Direksi diterima oleh DPS
 terkait penolakan Direksi atas hasil
 penilaian DPS terhadap penerapan
 prinsip syariah oleh Direksi.

 16

 DPS dengan segera melaporkan
 secara lengkap dan komprehensif
 kepada Otoritas Jasa Keuangan
 dan ditembuskan kepada Direksi
 sejak diketahui anggota Direksi
 tidak melakukan upaya perbaikan
 sebagaimana yang dimintakan DPS
 agar sesuai dengan prinsip syariah.

 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak

 0

 0

 17
 18

 DPS diangkat oleh RUPS atas
 rekomendasi Dewan Syariah
 Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

 0

 Pengangkatan DPS oleh RUPS
 dituangkan dalam akta notaris.

 19

 Anggota DPS memberikan
 rekomendasi terhadap pelaksanaan
 tugas Direksi terkait aspek syariah
 terhadap kegiatan operasional
 Perusahaan Penjaminan Syariah,
 Perusahaan Penjaminan Ulang
 Syariah, dan unit usaha syariah.

 20

 Anggota DPS tidak memiliki
 rangkap jabatan sebagai anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris,
 atau anggota DPS pada lebih dari 4
 (empat) lembaga keuangan syariah
 lainnya.

 21

 DPS melaksanakan pengawasan
 dan memberikan nasihat dan saran
 terkait kegiatan kegiatan
 penjaminan syariah dan
 penjaminan ulang syariah.

 22

 DPS melaksanakan pengawasan
 dan memberikan nasihat dan saran
 terkait akad penjaminan syariah
 dan penjaminan ulang syariah yang
 dipasarkan oleh Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah.

 23

 DPS melaksanakan pengawasan
 dan memberikan nasihat dan saran
 terkait praktik pemasaran
 penjaminan syariah dan
 penjaminan ulang syariah yang
 dilakukan oleh Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah.

 24

 Dalam pelaksanaan tugas, DPS
 dibantu oleh anggota komite
 dan/atau pegawai yang struktur
 organisasinya berada di bawah
 Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

 25

 Anggota DPS memperoleh informasi
 dari Direksi mengenai praktik
 pemasaran penjaminan syariah dan
 penjaminan ulang syariah yang
 dilakukan oleh Perusahaan
 Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan
 unit usaha syariah secara lengkap
 dan tepat waktu.

 26

 Anggota DPS menyelenggarakan
 rapat secara berkala paling sedikit
 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 27

 Hasil rapat anggota DPS
 dituangkan dalam risalah rapat
 DPS.

 28

 Jumlah rapat DPS yang telah
 diselenggarakan dan jumlah
 kehadiran masing-masing anggota
 DPS dimuat dalam laporan
 penerapan Tata Kelola Perusahaan
 yang Baik.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Skor
 Ya
 Tidak
 0

 0

 -
 81

 35,00
 -

 B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris
 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/ Indikator Penilaian
 3

 4

 Cukup
 Sesuai

 Kurang
 Sesuai

 5
 Tidak Sesuai
 Ya
 Tidak
 a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing
 1

 Komisaris Independen tidak mempunyai
 hubungan afiliasi dengan anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau
 pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam
 Lembaga Penjamin yang sama.

 2

 Komisaris Independen tidak pernah menjadi
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
 anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu)
 tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin
 yang sama atau badan usaha lain yang memiliki
 hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin
 tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan
 terakhir.

 3

 Komisaris Independen memahami peraturan
 perundang-undangan di bidang penjaminan,
 penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau
 penjaminan ulang syariah dan peraturan
 perundang-undangan lain yang relevan.

 4

 Komisaris Independen memiliki pengetahuan
 yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga
 Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud
 menjabat.

 5

 Komisaris Independen mampu menjalankan tugas
 pokok melakukan fungsi pengawasan untuk
 menyuarakan kepentingan terjamin, penerima
 jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.

 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit.
 7

 8
 9

 Anggota komite audit memiliki keahlian dalam
 pelaksanaan tugas.

 Komite audit mampu membantu Dewan
 Komisaris dalam memantau dan memastikan
 efektivitas sistem pengendalian internal.

 Komite audit mampu membantu Dewan
 Komisaris dalam memantau dan memastikan
 efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan
 auditor eksternal.

 10

 Komite audit mampu membantu Dewan
 Komisaris dalam melakukan pemantauan dan
 evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
 dalam rangka menilai kecukupan pengendalian
 internal termasuk proses pelaporan keuangan.

 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat.
 12

 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris
 Independen.

 13
 14
 15

 Komisaris Independen berkewarganegaraan
 Indonesia.

 Komisaris Independen berdomisili di
 Indonesia.

 Komisaris Independen melaporkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10
 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya
 pelanggaran peraturan perundang-undangan di
 bidang penjaminan.

 16
 17
 18
 19

 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri
 Komisaris Independen.

 Komisaris Independen yang mengundurkan diri
 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri
 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian
 Komisaris Independen.

 Lembaga Penjamin menyampaikan alasan
 pemberhentian Komisaris Independen Kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 20

 Komisaris Independen melaporkan kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10
 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya
 keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
 membahayakan kelangsungan usaha Lembaga
 Penjamin.

 21

 Komisaris Independen merupakan ketua komite
 audit.

 22 Perusahaan memiliki struktur komite.
 23 Komite audit memiliki program kerja komite.

 24

 Komite audit melaporkan realisasi terkait program
 kerja komite kepada Komisaris Independen.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor

 Skor

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0
 0

 0

 0
 0

 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 0

 0
 0

 0
 0
 -
 24

 5,00
 -

 B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris
 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak

 3
 Skor

 Cukup
 Sesuai

 b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten
 1

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit bersifat
 independen.

 2

 Satuan kerja atau pegawai mampu
 membantu Dewan Komisaris dalam
 memantau dan memastikan efektivitas
 sistem pengendalian internal.

 3

 Satuan kerja atau pegawai yang
 mampu membantu Dewan Komisaris
 dalam memantau dan memastikan
 efektivitas pelaksanaan tugas auditor
 internal dan auditor eksternal.

 4

 Satuan kerja atau pegawai mampu
 membantu Dewan Komisaris dalam
 melakukan pemantauan dan evaluasi
 atas perencanaan dan pelaksanaan
 audit dalam rangka menilai kecukupan
 pengendalian internal termasuk proses
 pelaporan keuangan.

 5
 6

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit secara
 rutin melakukan rapat.

 Lembaga Penjamin memiliki fungsi
 yang membantu Dewan Komisaris
 dalam memantau pelaksanaan audit.

 7

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit memiliki
 struktur.

 8
 9

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit memiliki
 keahlian dalam pelaksanaan tugas.

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit memiliki
 program kerja.

 10

 Satuan kerja atau pegawai yang
 memantau pelaksanaan audit
 melaporkan realisasi terkait program
 kerja kepada Dewan Komisaris.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0
 0

 0

 -
 10

 5,00
 -

 C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
 No
 Pernyataan/Pertanyaan
 1

 Sangat
 Sesuai

 1

 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu
 memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,
 serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin
 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 2

 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu
 memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen
 yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan
 dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

 3

 Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi
 kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan
 Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di
 bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan
 lainnya.

 4
 5
 6

 Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi
 kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan
 tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi
 kepatuhan.

 Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang
 membawahkan fungsi kepatuhan.

 Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang
 melaksanakan fungsi kepatuhan.

 2. Fungsi auditor internal
 1 Perusahan memiliki auditor internal.

 2 Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.
 3 Auditor internal memiliki struktur organisasi.
 4 Auditor internal bersifat independen.

 5

 Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit
 internal.

 3. Fungsi auditor eksternal

 1 Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.
 2 Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.
 3 Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.

 4 Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 5

 Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan
 data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.

 6 Auditor eksternal bersifat independen.
 7

 Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas
 informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal
 yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun
 buku pelaporan secara berturut-turut.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator

 Bobot
 Nilai Faktor

 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 0
 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 3

 Cukup
 Sesuai

 1. Fungsi kepatuhan
 0

 Skor

 0

 0

 0
 0
 0

 -
 18

 7,50
 -

 D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi
 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 1 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memahami risiko yang dihadapi Lembaga
 Penjamin.

 2 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memberikan arahan yang jelas terkait penerapan
 manajemen risiko.

 3 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara
 aktif.

 4 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 mengembangkan budaya manajemen risiko di
 Lembaga Penjamin.

 5 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memastikan ketersediaan struktur organisasi yang
 memadai.

 6 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas
 pada masing-masing satuan kerja.

 7 Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin
 memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas
 sumber daya manusia untuk mendukung
 penerapan manajemen risiko secara efektif.

 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

 1 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga
 Penjamin.

 2 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan kecukupan kebijakan dalam
 pengelolaan risiko.

 3 Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses
 untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.

 4 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan penetapan limit risiko dalam
 pengelolaan risiko.

 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

 1 Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh
 risiko secara berkala.

 2 Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem
 untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh
 kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.

 3 Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko
 secara berkala.

 4 Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur
 pemantauan risiko.

 5 Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian
 atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko
 maupun tingkat risiko yang akan diambil dan
 toleransi risiko.

 6 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan kecukupan proses identifikasi
 dalam pengelolaan risiko.

 7 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan
 risiko.

 8 Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin
 memperhatikan pemantauan dan pengendalian
 risiko.

 4. Sistem informasi manajemen risiko

 1 Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi
 manajemen risiko yang sesuai dengan
 karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan
 usaha perusahaan.

 2 Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki
 Lembaga Penjamin mampu mendukung
 mendukung pelaksanaan proses identifikasi,
 pengukuran, pemantauan, dan pengendalian
 risiko.

 3 Sistem informasi manajemen risiko mampu
 memastikan tersedianya informasi yang akurat,
 lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat
 diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan
 Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam
 penerapan manajemen risiko.

 4 Sistem informasi manajemen risiko mampu
 memastikan efektivitas penerapan manajemen
 risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan
 penetapan limit risiko.

 5 Sistem informasi manajemen risiko mampu
 memastikan tersedianya informasi tentang hasil
 (realisasi) penerapan manajemen risiko
 dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh
 Lembaga Penjamin.

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 4

 Kurang
 Sesuai

 3

 Cukup
 Sesuai

 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris
 0
 0
 0
 0
 0
 0

 5
 Skor
 Tidak Sesuai
 Ya
 Tidak

 0

 0

 0

 0

 0

 D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi
 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 4

 Kurang
 Sesuai

 3

 Cukup
 Sesuai

 5
 Skor
 Tidak Sesuai
 5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

 1 Lembaga Penjamin melaksanakan sistem
 pengendalian intern secara efektif dalam
 penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.

 2 Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal
 terjadi penyimpangan.

 6. Tata kelola teknologi informasi

 1 Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola
 teknologi informasi yang efektif.

 2 Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi
 sistem informasi.

 3 Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan
 sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi
 atau perintah kerja untuk setiap fungsi.

 4 Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen
 pengamanan data dan insiden (disaster recovery
 plan).

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 0
 0
 0
 0
 0
 Ya
 Tidak

 0

 -
 30

 10,00
 -

 `

 E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

 1 Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan
 remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan
 Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong
 perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent
 behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka
 panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil
 terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan
 dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

 2 Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja
 keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga
 Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan
 perundang-undangan yang berlaku.

 3 Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja
 individual.

 4 Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran
 dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan
 yang setara (peer group ).

 5 Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan
 sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga
 Penjamin.

 6 Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 menerima remunerasi dalam bentuk non natura.

 7 Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 menerima remunerasi dalam bentuk natura.

 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

 1 Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain
 bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 yang ditetapkan RUPS.

 2 Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota
 Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit
 mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota
 Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah
 seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

 3 Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu)
 tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat
 penghasilan.

 3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

 1 Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji
 tertinggi dan terendah.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 0
 -
 11

 2,50
 -

 0
 Skor

 0

 0
 0
 0
 0
 0
 0

 0

 0

 F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin melaksanakan
 transparansi kondisi keuangan dan
 non keuangan kepada pemangku
 kepentingan.

 2 Lembaga Penjamin memberikan data
 dan informasi kepada Otoritas Jasa
 Keuangan secara lengkap dan tepat
 waktu.

 3 Lembaga Penjamin menjelaskan
 perjanjian transaksi penjaminan serta
 hak dan kewajiban pemangku
 kepentingan dalam setiap transaksi
 penjaminan.

 4 Lembaga Penjamin memiliki sistem
 pelaporan keuangan yang diandalkan
 untuk keperluan pengawasan dan
 pemangku kepentingan lain.

 5 Lembaga Penjamin melakukan promosi
 tentang jasa penjaminan.

 6 Lembaga Penjamin secara transparan
 menyampaikan tata cara pengaduan
 dan penyelesaian sengketa kepada
 pemangku kepentingan.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 0
 3

 Cukup
 Sesuai

 Skor

 0

 0

 0
 0
 0

 -
 6

 15,00
 -

 G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan
 Kriteria/Indikator Penilaian

 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin menyusun rencana
 jangka panjang Lembaga Penjamin.

 2 Lembaga Penjamin menyusun rencana
 kerja Lembaga Penjamin

 3 Lembaga Penjamin menyusun
 anggaran tahunan Lembaga Penjamin.

 4 Rencana jangka panjang serta rencana
 kerja dan anggaran tahunan Lembaga
 Penjamin disampaikan kepada Otoritas
 Jasa Keuangan.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai
 3

 Cukup
 Sesuai

 4

 Kurang
 Sesuai

 5

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 0
 0
 0
 0
 Skor

 -
 4

 7,50
 -

 H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, dan DPS yang
 mencapai 5% (lima per seratus) atau
 lebih pada Lembaga Penjamin.

 2 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, dan DPS yang
 mencapai 5% (lima per seratus) atau
 lebih pada Lembaga Penjamin lain.

 3 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, dan DPS yang
 mencapai 5% (lima per seratus) atau
 lebih pada perusahaan jasa keuangan
 selain Lembaga Penjamin.

 4 Lembaga Penjamin melaporkan
 kepemilikan saham anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, dan DPS yang
 mencapai 5% (lima per seratus) atau
 lebih pada Lembaga Penjamin lainnya
 yang berkedudukan di dalam maupun
 di luar negeri, termasuk saham yang
 diperoleh melalui bursa efek.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 3

 Cukup
 Sesuai

 0

 Skor

 0

 0

 0

 -
 4

 2,50
 -

 I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 1 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keuangan anggota Direksi
 dengan anggota Direksi lain, anggota
 Dewan Komisaris, anggota DPS,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat.

 2 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keluarga anggota Direksi
 dengan anggota Direksi lain, anggota
 Dewan Komisaris, anggota DPS,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Direksi
 dimaksud menjabat.

 3 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keuangan anggota Dewan
 Komisaris dengan anggota Dewan
 Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat.

 4 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keluarga anggota Dewan
 Komisaris dengan anggota Dewan
 Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota Dewan
 Komisaris dimaksud menjabat.

 5 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keuangan anggota DPS
 dengan anggota DPS lain, anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota DPS
 dimaksud menjabat.

 6 Lembaga Penjamin melaporkan
 hubungan keluarga anggota DPS
 dengan anggota DPS lain, anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris,
 dan/atau pemegang saham Lembaga
 Penjamin tempat anggota DPS
 dimaksud menjabat.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 3

 Cukup
 Sesuai

 Skor

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 -
 6

 5,00
 -

 J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
 No
 Pertanyaan/Pernyataan
 1

 Sangat
 Sesuai

 1 Lembaga Penjamin mengungkapkan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait
 pengunduran diri auditor eksternal.

 2 Auditor eksternal yang mengundurkan
 diri menyampaikan alasan terkait
 pengunduran diri kepada Otoritas Jasa
 Keuangan.

 3 Lembaga Penjamin mengungkapkan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait
 pemberhentian auditor eksternal.

 4 Lembaga Penjamin menyampaikan
 alasan pemberhentian auditor
 eksternal kepada Otoritas Jasa
 Keuangan.

 2. Transaksi material dengan pihak terkait

 1 Lembaga Penjamin telah
 mengungkapkan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan terkait transaksi material
 dengan pihak lain.

 3. Benturan kepentingan

 1 Lembaga Penjamin telah
 mengungkapkan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan terkait benturan
 kepentingan yang sedang berlangsung
 dengan pihak lain.

 2 Lembaga Penjamin telah
 mengungkapkan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan terkait transaksi Lembaga
 Penjamin yang memiliki potensi
 benturan kepentingan dengan Lembaga
 Penjamin lain.

 4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

 1 Tidak terdapat intervensi dari pemilik
 Lembaga Penjamin.

 2 Tidak terdapat perselisihan internal
 dalam Lembaga Penjamin.

 3 Tidak terdapat permasalahan yang
 merupakan dampak dari kebijakan
 remunerasi Lembaga Penjamin

 5. Penyimpangan intern

 1 Penyelesaian penyimpangan internal
 melibatkan proses hukum.

 2 Tidak terdapat penyimpangan yang
 dilakukan oleh anggota Dewan
 Komisaris dan anggota Direksi.

 3 Tidak terdapat penyimpangan yang
 dilakukan oleh pegawai tetap.

 4 Tidak terdapat penyimpangan yang
 dilakukan oleh pegawai tidak tetap.

 5 Lembaga Penjamin menyediakan
 mediasi penyelesaian terkait
 penyimpangan internal.

 6. Permasalahan hukum

 1 Lembaga Penjamin tidak memiliki
 permasalahan hukum yang merupakan
 kasus perdata.

 2 Lembaga Penjamin tidak memiliki
 permasalahan hukum yang merupakan
 kasus pidana.

 7. Etika bisnis

 1 Direksi, Dewan Komisaris, dan
 karyawan Lembaga Penjamin mampu
 untuk tidak menawarkan atau
 memberikan sesuatu, baik langsung
 maupun tidak langsung kepada pihak
 lain, untuk mempengaruhi
 pengambilan keputusan yang terkait
 dengan transaksi penjaminan, dengan
 melanggar ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku.

 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 3

 Cukup
 Sesuai

 1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
 0

 Skor

 0

 0

 0

 0

 0

 J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
 No
 Pertanyaan/Pernyataan

 2 Direksi, Dewan Komisaris, dan
 karyawan perusahaan mampu untuk
 tidak menerima sesuatu untuk
 kepentingan pribadinya dengan
 melanggar ketentuan perundang-
 undangan yang berlaku, baik langsung
 maupun tidak langsung, dari
 siapapun, yang dapat mempengaruhi
 pengambilan keputusan yang terkait
 dengan transaksi pembiayaan.

 3 Lembaga Penjamin memiliki pedoman
 tentang perilaku etis, yang memuat
 nilai etika berusaha sebagai panduan
 bagi organ Lembaga Penjamin dan
 seluruh karyawan Lembaga Penjamin.

 Jumlah Skor Indikator
 Total Indikator
 Bobot

 Nilai Faktor
 1

 Sangat
 Sesuai

 2
 Sesuai

 Kriteria/Indikator Penilaian
 5

 4

 Kurang
 Sesuai

 Tidak
 Sesuai

 Ya
 Tidak
 3

 Cukup
 Sesuai

 Skor

 0

 0

 -
 20

 10,00
 -

 K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment )

 Uraian Kesimpulan Umum (Berdasarkan Hasil Skor Penilaian)

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Oktober 2017

 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA

 PEMBIAYAAN, DAN

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 RISWINANDI

 LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 54 /SEOJK.05/2017

 TENTANG

 LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 BAGI LEMBAGA PENJAMIN

 - 1 -
 RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)
 No.

 1.
 2.
 3.
 Dst.

 Tindakan
 Korektif

 Target Penyelesaian
 Kendala
 Penyelesaian
 Keterangan

 Menyetujui,

 DIREKSI
 DEWAN KOMISARIS

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Oktober 2017

 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN,
 PENSIUN,

 DANA
 LEMBAGA

 PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
 JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 RISWINANDI

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 54/SEOJK.05/2017 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN </reg_title>
<set_date> 12 Oktober 2017 </set_date>
<effective_date> 12 Oktober 2017 </effective_date>
<related_reg> '3/POJK.05/2017 | Pasal 58 ayat (6)' </related_reg>
"
" Yth.
 1. Direksi Bank;
 2. Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;
 3. Direksi Perusahaan Efek; dan
 4. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 14 /SEOJK.03/2015

 TENTANG

 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI
 BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

 Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko
 Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5626), dan dalam rangka mendukung efektivitas
 pelaksanaannya, perlu mengatur pedoman mengenai penerapan
 manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dalam Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LJK adalah
 lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar
 modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
 Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup
 atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau
 pengendalian.

 3. Entitas Utama adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau
 LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi

 Keuangan...

 - 2 -

 Keuangan.

 4. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa
 tertentu.

 5. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur
 yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
 mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha
 LJK.

 6. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan
 prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
 memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh
 kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi
 Keuangan secara terintegrasi.

 II. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

 Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko
 Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang paling kurang
 mencakup hal-hal sebagai berikut.
 A. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
 Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab
 untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam
 Konglomerasi Keuangan. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris
 Entitas Utama harus memahami Risiko yang dihadapi Konglomerasi
 Keuangan, mengembangkan budaya Risiko pada Konglomerasi
 Keuangan, dan memastikan penerapan Manajemen Risiko pada
 setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

 B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen
 Risiko Terintegrasi
 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif harus
 didukung dengan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang
 ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat Risiko yang
 akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance) pada
 Konglomerasi Keuangan.

 C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan
 Pengendalian Risiko secara Terintegrasi, serta Sistem Informasi
 Manajemen Risiko Terintegrasi

 Identifikasi...

 - 3 -

 Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
 secara terintegrasi merupakan proses utama dari penerapan
 Manajemen Risiko Terintegrasi.
 Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran,
 pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor-
 faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material secara terintegrasi.
 Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
 pengendalian Risiko secara terintegrasi wajib didukung antara lain
 oleh:
 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang
 memadai; dan

 2. laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur
 Risiko dari Konglomerasi Keuangan dan setiap LJK dalam
 Konglomerasi Keuangan.

 D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh terhadap Penerapan
 Manajemen Risiko Terintegrasi
 Proses penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif harus
 dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif diharapkan
 dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya
 pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap
 ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi
 Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek
 kehati-hatian.

 Uraian lebih lanjut mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
 Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

 III. PEDOMAN PENILAIAN PROFIL RISIKO TERINTEGRASI
 A. Prinsip-prinsip Umum Penilaian Profil Risiko Terintegrasi
 Dalam melakukan penilaian profil Risiko terintegrasi, perlu
 memperhatikan prinsip-prinsip utama dalam proses penilaian
 sebagai berikut:
 1. Agregasi Risiko
 Penilaian Risiko didasarkan pada Risiko yang terdapat dalam
 Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh (agregasi dari

 Risiko...

 - 4 -

 Risiko yang ada) dengan memperhatikan dampak yang
 ditimbulkan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan. Hal ini
 dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan
 eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi
 kondisi Konglomerasi Keuangan pada saat ini dan masa yang
 akan datang.

 2. Holistik
 Penilaian Risiko dilakukan dengan melihat keterkaitan antara
 satu faktor dengan faktor lainnya (holistik) sehingga diperoleh
 kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai Risiko
 Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

 3. Signifikansi/Materialitas dan Proporsionalitas
 Penilaian Risiko dilakukan dengan memperhatikan
 signifikansi/materialitas Risiko secara proporsional pada
 Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan, termasuk pada
 LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dengan memperhatikan
 struktur, karakteristik, dan kompleksitas dari Konglomerasi
 Keuangan.

 4. Komprehensif dan Terstruktur
 Penilaian Risiko dilakukan dengan analisis mendalam dengan
 memperhatikan faktor-faktor penilaian secara luas, lengkap,
 dan utuh (komprehensif). Proses analisis untuk penilaian
 dilakukan dengan didukung fakta-fakta yang relevan dan
 pengaruhnya terhadap Risiko dan kondisi Konglomerasi
 Keuangan dengan memperhatikan tingkat dan kecenderungan
 permasalahan. Untuk kemudian diinformasikan secara
 terstruktur dengan mengemukakan fakta, hasil analisis, dan
 kesimpulan atas penilaian Risiko.

 Proses penilaian profil Risiko terintegrasi merupakan penilaian
 terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko berdasarkan Risiko inheren dan
 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) terintegrasi.
 Kesepuluh jenis Risiko tersebut adalah Risiko kredit, Risiko pasar,
 Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi,
 Risiko stratejik, Risiko kepatuhan, Risiko transaksi intra-grup, dan
 Risiko asuransi. Risiko asuransi tidak wajib dikelola oleh

 Konglomerasi ...

 - 5 -

 Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi
 dan/atau perusahaan reasuransi. Dari penilaian Risiko inheren dan
 penilaian KPMR terintegrasi akan diperoleh peringkat profil Risiko
 terintegrasi.

 B. Langkah-langkah Penilaian Profil Risiko Terintegrasi
 1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren
 Penilaian Risiko inheren secara keseluruhan merupakan
 penilaian atas Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan
 bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber
 dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat
 bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi
 mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan
 secara keseluruhan.
 Karakteristik Risiko inheren dari suatu Konglomerasi Keuangan
 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, antara lain
 kondisi ekonomi makro, kondisi sektor industri dimana
 Konglomerasi Keuangan melakukan aktivitas usaha, strategi
 bisnis, dan kompleksitas produk/aktivitas dari LJK dalam
 Konglomerasi Keuangan.
 Dalam menilai tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan
 harus memperhatikan faktor Risiko yang signifikan dari
 perusahaan non keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.
 Risiko inheren dinilai sebelum mempertimbangkan KPMR
 terintegrasi. Dengan demikian, untuk Konglomerasi Keuangan
 dengan tingkat Risiko inheren yang sama, dapat memiliki
 tingkat Risiko (net risk) yang berbeda sesuai dengan tingkat
 KPMR terintegrasi Konglomerasi Keuangan.
 Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan
 memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif
 dan kualitatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
 melakukan penilaian Risiko inheren, antara lain:
 a. Pemahaman mengenai Risiko Inheren
 Karakteristik Risiko inheren dari suatu Konglomerasi
 Keuangan ditentukan oleh faktor eksternal dan internal,

 antara ...

 - 6 -

 antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis,
 kompleksitas produk dan aktivitas dari LJK dalam
 Konglomerasi Keuangan serta kondisi ekonomi makro.
 Risiko inheren yang signifikan mempengaruhi profil Risiko
 Konglomerasi Keuangan, umumnya terdapat pada bisnis
 utama dari LJK yang memiliki eksposur Risiko terbesar.
 Misalnya, apabila aktivitas bisnis utama LJK dalam
 Konglomerasi Keuangan adalah bank maka eksposur
 terbesar umumnya adalah perkreditan, dapat dikatakan
 bahwa Risiko kredit akan signifikan mempengaruhi profil
 Risiko Konglomerasi Keuangan. Apabila aktivitas utama
 LJK dalam Konglomerasi Keuangan adalah asuransi maka
 Risiko asuransi akan mempengaruhi secara signifikan
 profil Risiko Konglomerasi Keuangan.
 Pemahaman mengenai tingkat Risiko inheren harus
 dilengkapi dengan informasi mengenai faktor eksternal
 yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko inheren, antara
 lain perkembangan sektor industri, situasi ekonomi mikro
 dan makro serta kebijakan Pemerintah yang dapat
 mempengaruhi tingkat persaingan dan strategi LJK dalam
 Konglomerasi Keuangan.
 Penilaian Risiko inheren dilakukan paling sedikit dengan
 menggunakan parameter yang ditetapkan untuk setiap
 jenis Risiko, dan rasio atau indikator baik yang bersifat
 kuantitatif maupun kualitatif.
 1) Indikator Kuantitatif
 Indikator kuantitatif umumnya digunakan untuk
 menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan
 tren Risiko tertentu, khususnya Risiko yang dapat
 dikuantifikasi seperti Risiko kredit, Risiko pasar,
 Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko asuransi,
 dan Risiko transaksi intra-grup.
 Pelaksanaan analisis dengan menggunakan indikator
 kuantitatif harus dilengkapi dengan analisis indikator
 kualitatif.

 Indikator...

 - 7 -

 Indikator kuantitatif dapat bersifat ex-post dimana
 permasalahan telah terjadi dan mengganggu kinerja
 Konglomerasi Keuangan, maupun ex-ante dimana
 permasalahan masih bersifat potensi dan apabila
 tidak dimitigasi dapat menyebabkan permasalahan
 aktual.
 Analisis Risiko inheren harus dapat menggabungkan
 berbagai indikator kuantitatif dari keseluruhan LJK
 dalam

 Konglomerasi Keuangan sehingga

 menghasilkan agregasi dan kesimpulan yang akurat.
 Dalam melakukan analisis dengan menggunakan
 indikator kuantitatif berupa rasio, perlu
 memperhatikan tingkat dan kecenderungan rasio
 sehingga hasil analisis dapat menggambarkan Risiko
 pada saat ini maupun Risiko pada masa yang akan
 datang.

 2) Indikator Kualitatif
 Indikator kualitatif adalah aspek-aspek kualitatif yang
 dapat berdampak pada tingkat Risiko inheren, antara
 lain strategi bisnis, karakteristik bisnis dan produk,
 kondisi dan perkembangan ekonomi makro, sektor
 industri, atau indikator lainnya yang relevan dengan
 Risiko yang dianalisis.
 Indikator kualitatif lebih dominan digunakan pada
 Risiko yang cenderung sulit dikuantifikasi, antara lain
 Risiko stratejik, Risiko hukum, Risiko kepatuhan, dan
 Risiko reputasi.

 b. Penggunaan Parameter Penilaian Risiko Inheren
 Dalam menilai Risiko inheren, Entitas Utama wajib
 mengacu pada beberapa parameter minimum sebagaimana
 diuraikan dibawah ini. Entitas Utama dapat menambah
 parameter lain yang relevan dengan karakteristik dan
 kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan
 memperhatikan prinsip proporsionalitas.

 1) Risiko...

 - 8 -

 1) Risiko Kredit
 Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur
 dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban
 kepada Konglomerasi Keuangan.
 Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah, Risiko kredit mencakup
 Risiko investasi. Yang dimaksud dengan Risiko
 investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat
 LJK ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang
 dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik
 yang menggunakan metode net revenue sharing
 maupun yang menggunakan metode profit and loss
 sharing.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko kredit,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi
 Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi; b) Kualitas
 Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan; c)
 Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya
 Penyediaan Dana; dan d) Faktor Eksternal.

 2) Risiko Pasar
 Risiko pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan
 variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang
 dimiliki Konglomerasi Keuangan.
 Yang dimaksud dengan “variabel pasar” adalah suku
 bunga, nilai tukar, nilai komoditas, dan ekuitas.
 Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha
 berdasarkan prinsip syariah, Risiko pasar mencakup
 pula Risiko imbal hasil.
 Yang dimaksud dengan Risiko imbal hasil (rate of
 return risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat
 imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah,
 karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang
 diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat
 mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga
 LJK.

 Dalam...

 - 9 -

 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko pasar,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Volume dan
 Komposisi Aset Trading, Derivatif, dan Fair Value
 Option (FVO); dan b) Strategi dan Kebijakan Bisnis,
 yang meliputi Karakteristik Trading, Kompleksitas
 Instrumen/Produk, Volume dan Karakteristik Risiko
 Suku Bunga pada Non-Trading Book.

 3) Risiko Likuiditas
 Risiko likuiditas adalah Risiko akibat
 ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk
 memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber
 pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid
 berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa
 mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari
 Konglomerasi Keuangan tersebut.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko likuiditas,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi
 Aset, Kewajiban,

 dan
 c)
 Transaksi Rekening

 Administratif (TRA); b) Konsentrasi Aset dan
 Kewajiban;

 Kerentanan pada Kebutuhan

 Pendanaan; dan d) Akses pada Sumber-sumber
 Pendanaan.

 4) Risiko Operasional
 Risiko operasional adalah Risiko akibat
 ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses
 internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,
 dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang
 mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko operasional,
 parameter yang digunakan antara lain: a)
 Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis; b) Sumber
 Daya Manusia (SDM); c) Teknologi Informasi (TI) dan
 Infrastruktur Pendukung; d) Fraud; dan e) Kejadian
 Eksternal.

 5) Risiko...

 - 10 -

 5) Risiko Hukum
 Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum
 dan/atau kelemahan aspek yuridis.
 Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan,
 rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum
 dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan
 peraturan perundang-undangan yang mendukung
 atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya
 syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang
 tidak sempurna.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko hukum,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Faktor
 Litigasi; b) Faktor Kelemahan Perikatan; dan c) Faktor
 Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan.

 6) Risiko Reputasi
 Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya
 tingkat kepercayaan

 pemangku kepentingan

 (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif
 baik terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan
 maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara
 keseluruhan.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko reputasi,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Pengaruh
 Reputasi dari Pemilik Konglomerasi Keuangan berikut
 Perusahaan-Perusahaan lainnya yang Memiliki
 Hubungan Kepemilikan, Pengendalian dan/atau
 Kepengurusan; b) Pelanggaran Etika Bisnis; c)
 Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis LJK
 dalam Konglomerasi Keuangan; d) Frekuensi,
 Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif LJK
 dalam Konglomerasi Keuangan; dan e) Frekuensi dan
 Materialitas Keluhan Nasabah.

 7) Risiko Stratejik
 Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan
 dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu

 keputusan...

 - 11 -

 keputusan stratejik serta

 kegagalan dalam

 mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko stratejik,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Kesesuaian
 Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis; b) Strategi
 Bisnis LJK dalam Konglomerasi Keuangan; c) Posisi
 Bisnis LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan d)
 Pencapaian Rencana Bisnis LJK dalam Konglomerasi
 Keuangan.

 8) Risiko Kepatuhan
 Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat tidak
 mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan
 dan peraturan perundang-undangan.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko kepatuhan,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Jenis dan
 Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan; b) Frekuensi
 Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record
 Kepatuhan; dan c) Pelanggaran terhadap Ketentuan
 atas Transaksi Keuangan yang Sama.

 9) Risiko Transaksi Intra-Grup
 Risiko transaksi intra-grup adalah Risiko akibat
 ketergantungan suatu entitas baik secara langsung
 maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya
 dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka
 pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun
 perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan
 dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi
 intra-grup, parameter yang digunakan antara lain: a)
 Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi
 Keuangan; b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi;
 dan c) Informasi lainnya.

 10) Risiko Asuransi
 Risiko asuransi adalah Risiko akibat kegagalan
 perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada

 pemegang...

 - 12 -

 pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan
 proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi
 (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau
 penanganan klaim.
 Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko asuransi,
 parameter yang digunakan antara lain: a) Risiko
 Teknikal; b) Dominasi Risiko Asuransi terhadap
 Keseluruhan Lini Usaha; c) Bauran Risiko Produk dan
 Jenis Manfaat; dan d) Struktur Reasuransi.

 Entitas Utama dalam menilai Risiko inheren atas setiap
 jenis Risiko tersebut di atas menggunakan parameter dan
 contoh indikator Risiko inheren yang relevan dengan
 berpedoman pada Matriks Jenis Risiko, Parameter dan
 Indikator Penilaian Risiko Inheren sebagaimana dimaksud
 pada Lampiran II.

 c. Penetapan Tingkat Risiko Inheren
 Dalam menetapkan tingkat Risiko inheren, Entitas Utama
 harus melakukan analisis secara komprehensif dengan
 menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif
 yang relevan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat
 secara obyektif menggambarkan tingkat Risiko inheren
 pada Konglomerasi Keuangan.
 Penetapan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko
 dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1
 (Low), Peringkat 2 (Low to Moderate), Peringkat 3
 (Moderate), Peringkat 4 (Moderate to High), dan Peringkat 5
 (High). Penetapan tingkat Risiko inheren tersebut
 berpedoman pada Matriks Penetapan Tingkat Risiko
 Inheren sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.

 2. Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan
 Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi
 Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas
 penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan
 mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
 mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

 Penerapan...

 - 13 -

 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dari suatu
 Konglomerasi Keuangan sangat bervariasi sesuai dengan
 struktur, skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat
 ditoleransi oleh Konglomerasi Keuangan. Dengan demikian,
 penilaian KPMR terintegrasi perlu disesuaikan dengan struktur,
 karakteristik, dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
 Hal-hal yang harus diperhatikan Entitas Utama dalam
 melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi adalah
 sebagai berikut:
 a. Pemahaman KPMR Terintegrasi
 Entitas Utama harus memahami penerapan keseluruhan
 cakupan KPMR terintegrasi, yaitu: 1) Pengawasan Direksi
 dan Dewan Komisaris Entitas Utama; 2) Kecukupan
 Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen
 Risiko Terintegrasi; 3) Kecukupan Proses Identifikasi,
 Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko secara
 Terintegrasi, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
 Terintegrasi; dan 4) Sistem Pengendalian Intern yang
 Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko
 Terintegrasi.

 b. Standar Kecukupan KPMR Terintegrasi
 Kecukupan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
 sangat ditentukan oleh skala, kompleksitas, dan
 karakteristik aktivitas Konglomerasi Keuangan serta
 tingkat Risiko inheren Konglomerasi Keuangan. Semakin
 kompleks suatu Konglomerasi Keuangan, penerapan
 Manajemen Risiko Terintegrasi yang sederhana tidak
 memadai lagi untuk memitigasi Risiko Konglomerasi
 Keuangan. Pada umumnya, semakin besar dan kompleks
 suatu Konglomerasi Keuangan, semakin tinggi standar
 kecukupan KPMR terintegrasi bagi Konglomerasi
 Keuangan tersebut.

 c. Penetapan Tingkat KPMR Terintegrasi
 Penetapan tingkat KPMR terintegrasi dilakukan secara
 komprehensif dan mengidentifikasi keandalan ataupun
 kelemahan-kelemahan utama pada keempat cakupan

 sebagaimana...

 - 14 -

 sebagaimana pada huruf a.
 Tingkat KPMR terintegrasi untuk setiap jenis Risiko
 dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1
 (Strong); Peringkat 2 (Satisfactory); Peringkat 3 (Fair);
 Peringkat 4 (Marginal); dan Peringkat 5 (Unsatisfactory).
 Penetapan tingkat KPMR terintegrasi berpedoman pada
 Matriks Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen
 Risiko Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran
 IV.

 3. Penetapan Tingkat Risiko untuk Setiap Jenis Risiko
 Entitas Utama menentukan tingkat Risiko yang merupakan
 tingkat Risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR
 terhadap tingkat Risiko inheren. Hal ini dilakukan untuk setiap
 jenis Risiko. Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan
 mengacu pada Matriks Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud
 pada Lampiran V.
 Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko,
 Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi
 atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat
 dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis
 secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan
 tingkat Risiko yang sebenarnya.

 4. Penetapan Tingkat Profil Risiko Terintegrasi
 Penetapan tingkat profil Risiko terintegrasi dilakukan dengan
 melakukan analisis tingkat Risiko secara keseluruhan dan
 memperhatikan signifikansi tingkat Risiko untuk setiap jenis
 Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 Penetapan tingkat profil Risiko terintegrasi dikategorikan dalam
 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3,
 Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat profil Risiko
 terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan Risiko yang
 semakin rendah. Penetapan tingkat profil Risiko terintegrasi
 mengacu pada Peringkat Profil Risiko Terintegrasi sebagaimana
 dimaksud pada Lampiran VI.

 IV. PELAPORAN...

 - 15 -

 IV. PELAPORAN
 A. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas
 Utama wajib menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi
 secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember,
 yang disajikan secara komparatif dengan posisi semester
 sebelumnya.

 B. Laporan Profil Risiko Terintegrasi disampaikan paling lambat pada
 tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan
 laporan yang bersangkutan. Dengan demikian untuk laporan posisi
 Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus, sedangkan
 untuk laporan posisi Desember disampaikan paling lambat tanggal
 15 Februari.

 C. Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu atau
 Minggu atau libur, Laporan Profil Risiko Terintegrasi disampaikan
 pada hari kerja berikutnya.

 D. Kewajiban penyampaian Laporan Profil Risiko Terintegrasi pertama
 kali dilakukan untuk laporan sebagai berikut:
 1. Posisi Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank
 Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan

 2. Posisi Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank
 selain Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan
 bukan bank.

 E. Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang wajib disampaikan Entitas
 Utama terdiri dari:
 1. Matriks penilaian profil Risiko terintegrasi; dan
 2. Penilaian analisis setiap jenis Risiko.
 Penyusunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi menggunakan format
 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII.

 F. Laporan Profil Risiko Terintegrasi disampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan dengan alamat:
 1. Departemen Pengawasan yang bertanggung jawab mengawasi
 LJK Entitas Utama, bagi Entitas Utama yang berkantor pusat
 di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau

 2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat,
 bagi LJK Entitas Utama yang berkantor pusat di luar wilayah

 kerja...

 - 16 -

 kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan.

 G. Bagi Entitas Utama berupa bank yang telah menyampaikan
 Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala, bank dianggap
 telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Profil Risiko
 Konsolidasi secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan
 mengenai penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi
 bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

 V. LAIN-LAIN
 Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V,
 Lampiran VI, dan Lampiran VII merupakan satu kesatuan yang tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 VI. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam
 Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 25 Mei 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum I
 Departemen Hukum,

 Ttd.
 Ttd.

 Sudarmaji
 Ttd.
 NELSON TAMPUBOLON

 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 44 TANGGAL 1
 JUNI 2015

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 14/SEOJK.03/2015 </reg_id>
<reg_title> PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN </reg_title>
<set_date> 25 Mei 2015 </set_date>
<effective_date> 25 Mei 2015 </effective_date>
<related_reg> '17/POJK.03/2014' </related_reg>
"
" Yth.
 1. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
 2. Direksi Bank Kustodian;
 3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
 4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
 5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 30/SEOJK.04/2015
 TENTANG

 IURAN KEANGGOTAN BANK KUSTODIAN
 UNTUK DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

 Dalam rangka pengaturan besaran nilai iuran keanggotaan Bank

 Kustodian pada Dana Perlindungan Pemodal sebagai pelaksanaan ketentuan
 Pasal 5 huruf c Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-715/BL/2012
 tanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Otoritas Jasa
 Keuangan perlu mengatur ketentuan mengenai iuran keanggotaan Bank
 Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan sebagai berikut:
 I. KETENTUAN UMUM
 Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 1. Aset Pemodal adalah Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek,
 dan/atau dana milik Pemodal yang dititipkan pada Kustodian.

 2. Dana Perlindungan Pemodal adalah kumpulan dana yang dibentuk
 untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal.

 3. Pemodal adalah nasabah dari Perantara Pedagang Efek yang
 mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.

 4. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah Perseroan yang telah
 mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk
 menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal.

 5. Bank…

 -2-

 5. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan
 Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai
 Kustodian.

 6. Rasio Risiko adalah besaran risiko Bank Kustodian dibagi dengan
 jumlah besaran risiko

 mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan besaran risiko Bank
 Kustodian.

 7. Bobot Risiko adalah persentase tingkat risiko kemungkinan
 penggunaan Dana Perlindungan Pemodal untuk masing-masing jenis
 risiko.

 8. Faktor Risiko adalah salah satu unsur dalam penentuan besaran iuran
 keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan
 Pemodal yang merupakan jumlah nilai risiko dikalikan dengan Bobot
 Risiko.

 II.

 IURAN KEANGGOTAAN AWAL BANK KUSTODIAN
 Iuran keanggotaan awal Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal
 adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing
 Bank Kustodian.

 III. IURAN KEANGGOTAAN TAHUNAN BANK KUSTODIAN
 1. Iuran keanggotaan tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan
 Pemodal adalah jumlah seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001%
 (satu perseratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal
 tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.

 2. Besaran Faktor Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung
 berdasarkan jenis risiko sebagai berikut:
 a. Risiko Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Pemodal
 dengan Bobot risiko Pemodal.

 b. Risiko Kustodian, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko
 Kustodian dengan Bobot risiko Kustodian.

 c. Risiko Aset Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Aset
 Pemodal dengan Bobot risiko Aset Pemodal.

 3. Penghitungan nilai risiko untuk masing-masing jenis risiko
 dilaksanakan sebagai berikut:
 a. Nilai risiko Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan jumlah
 Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan jumlah

 Pemodal…
 Perantara Pedagang Efek yang

 -3-

 Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan
 rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.

 b. Nilai risiko Kustodian merupakan rasio jumlah Bank Kustodian
 terhadap

 jumlah Perantara Pedagang Efek yang
 mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.

 c.

 Nilai risiko Aset Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan nilai
 Aset Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan nilai
 Aset Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang
 mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.

 4. Bobot risiko untuk masing-masing jenis risiko adalah sebagai berikut:
 a. risiko Pemodal adalah sebesar 50% (lima puluh persen);
 b. risiko Kustodian adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 c. risiko Aset Pemodal adalah sebesar 15% (lima belas persen).

 5. Penghitungan Nilai Risiko menggunakan data pada tahun sebelum
 tahun pembayaran iuran tahunan.
 Untuk Nilai Risiko tahun 2016 menggunakan data tahun 2015, untuk
 Nilai Risiko tahun 2017 menggunakan data tahun 2016, dan
 seterusnya.

 6. Penghitungan Nilai Risiko dilakukan hingga 2 angka di belakang koma
 dengan pembulatan ke atas.

 Contoh Pembulatan Dalam Penghitungan Nilai Risiko:
 − Nilai Risiko sebesar 0,217 dibulatkan menjadi 0,22.
 − Nilai Risiko sebesar 0,213 dibulatkan menjadi 0,22.

 7. Besaran Faktor Risiko dihitung dan diterbitkan oleh Penyelenggara
 Dana Perlindungan Pemodal.

 8. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal wajib menerbitkan besaran
 Faktor Risiko paling lambat tanggal 15 Januari tahun berjalan.

 9. Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada angka 8
 jatuh pada hari libur, besaran Faktor Risiko wajib diterbitkan paling
 lambat pada hari kerja berikutnya.

 IV. PEMBAYARAN IURAN KEANGGOTAAN BANK KUSTODIAN
 1. Iuran keanggotaan awal bagi Bank Kustodian sebagaimana dimaksud
 pada ketentuan II wajib dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2016.

 2. Iuran keanggotaan tahunan bagi Bank Kustodian sebagaimana
 dimaksud pada ketentuan III wajib dibayar paling lambat tanggal 31
 Januari tahun berjalan.

 3. Iuran…

 -4-

 3. Iuran keanggotaan awal sebagaimana dimaksud pada ketentuan IV
 angka 1 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama.

 V. PENUTUP
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 September 2015
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PASAR MODAL,

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Sudarmaji
 ttd
 NURHAIDA

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 30/SEOJK.04/2015 </reg_id>
<reg_title> IURAN KEANGGOTAN BANK KUSTODIAN UNTUK DANA PERLINDUNGAN PEMODAL </reg_title>
<set_date> 30 September 2015 </set_date>
<effective_date> 30 September 2015 </effective_date>
<related_reg> 'KEP-715/BL/2012|KEPTA-BAPEPAM-LK/2012 | Pasal 5 huruf c' </related_reg>
"
" Yth.

 Direksi Bank Umum Konvensional
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

 TENTANG
 PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM
 Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

 Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5840) dan Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi
 Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980), perlu untuk
 mengatur pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dalam Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan
 Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap
 peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum
 pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha
 dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang baik sebagaimana
 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,
 yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola Bank Umum.
 Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa
 berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik
 sebagai berikut:
 a. Transparansi

 (transparency)
 yaitu
 keterbukaan dalam
 mengemukakan informasi yang material dan relevan serta

 - 2 -

 keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
 keputusan.

 b. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan
 pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga
 pengelolaannya berjalan secara efektif.

 c. Pertanggungjawaban
 (responsibility) yaitu kesesuaian

 pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan
 prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

 d.

 Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara
 profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

 e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam
 memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul
 berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

 2. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata
 Kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus
 melakukan penilaian sendiri (self-assessment) secara berkala yang
 paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata
 Kelola yaitu:
 a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 d. penanganan benturan kepentingan;
 e. penerapan fungsi kepatuhan;
 f.

 penerapan fungsi audit intern;

 g. penerapan fungsi audit ekstern;
 h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian
 intern;

 i.
 j.

 penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan
 penyediaan dana besar (large exposure);

 transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank,
 laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan

 k. rencana strategis Bank.

 - 3 -

 Selain itu, perlu diperhatikan informasi lain yang terkait penerapan
 Tata Kelola Bank di luar 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata
 Kelola, seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan
 remunerasi pada suatu Bank atau perselisihan intern Bank yang
 mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.
 Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian
 target pada akhir tahun dengan penetapan target yang sangat tinggi
 (ambisius) yang mengakibatkan dilakukan praktik tidak sehat oleh
 manajemen atau pegawai Bank dalam pencapaian target tersebut.

 3. Pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya
 peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan Tata Kelola
 agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini,
 melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta lebih
 tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal tersebut,
 Otoritas Jasa Keuangan menyempurnakan metode penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk
 Based Bank Rating/RBBR) baik secara individu maupun secara
 konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor Tata Kelola.
 Penilaian faktor Tata Kelola dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR merupakan
 pengganti dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam penilaian
 Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan CAMELS rating.

 4. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur
 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan
 menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, penilaian terhadap
 penerapan Tata Kelola yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar
 Tata Kelola yang baik dikelompokkan dalam suatu governance system
 yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure,
 governance process, dan governance outcome.

 5. Bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap
 kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang
 meliputi Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan pegawai
 tingkat pelaksana.

 6. Dalam penerapan Tata Kelola, diperlukan keberadaan Komisaris
 Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan
 kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas seluruh

 - 4 -

 tingkatan atau jenjang organisasi Bank, check and balance, serta
 melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan khususnya pemilik
 dana dan pemegang saham non pengendali. Untuk mendukung
 independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan
 mengenai masa tunggu (cooling off) bagi pihak yang akan menjadi
 Pihak Independen.

 7. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Tata
 Kelola, Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (self-
 assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan
 Tata Kelola sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindak
 (action plan), yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang
 diperlukan dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penerapan
 Tata Kelola.

 8. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi (transparency)
 sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a., Bank menyampaikan
 laporan pelaksanaan tata kelola dan menginformasikan pada situs
 web Bank.

 II. DIREKSI
 1. Presiden direktur atau direktur utama berasal dari pihak yang
 independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
 Independensi presiden direktur atau direktur utama dapat dipenuhi
 dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan,
 hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau
 hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.
 a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah
 badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa
 Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan
 kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank
 adalah pemegang saham Bank sampai dengan ultimate
 shareholders.

 b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah
 dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan,
 dan/atau pinjaman dari pemegang saham pengendali Bank.

 - 5 -

 c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan
 adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai anggota
 Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada
 perusahaan pemegang saham pengendali Bank.

 d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah
 dalam hal seseorang menjadi:
 1) pemegang saham pada perusahaan pemegang saham
 pengendali Bank; dan/atau

 2) pemegang saham Bank bersama pemegang saham
 pengendali Bank.

 Kepemilikan saham Bank yang berasal dari Management Shares
 Option Program (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima
 persen) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam
 hubungan kepemilikan dimaksud.

 e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah
 memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik
 hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk
 mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan
 keluarga meliputi:
 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 3) anak kandung/tiri/angkat;
 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami
 atau istri;

 7) suami atau istri;
 8) mertua;
 9) besan;
 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta
 suami atau istri.

 Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan
 hukum maka hubungan keluarga antara presiden direktur atau

 - 6 -

 direktur utama dengan pemegang saham pengendali Bank
 dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan
 pemegang saham pengendali dari badan hukum yang
 merupakan pemegang saham pengendali Bank.

 2. Direksi mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank
 yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan
 kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain
 kebijakan mengenai sistem perekrutan (recruitment), sistem promosi,
 sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi
 melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan mengenai kebijakan
 tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses
 dengan mudah oleh pegawai.

 3. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
 mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana
 diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Yang dimaksud dengan
 pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada 1 (satu)
 orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan
 pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara
 menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

 4. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata
 tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh
 anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting
 opinion), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi
 beserta alasan perbedaan pendapat. Terkait dengan hal tersebut,
 salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh
 anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh
 anggota Direksi.

 III. DEWAN KOMISARIS
 1. Komisaris Independen ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh
 persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen
 adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan
 keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan,
 dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota
 Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau

 - 7 -

 hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan
 untuk bertindak independen.
 Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan
 kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga
 dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau
 pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang
 dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen”
 adalah sebagai berikut:
 a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah
 badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa
 Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan
 kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank
 adalah pemegang saham Bank sampai dengan ultimate
 shareholders.

 b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah
 dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan,
 atau pinjaman dari:
 1) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;
 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah
 anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;
 dan/atau

 3) pemegang saham pengendali Bank.

 c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan
 adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai:
 1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada
 perusahaan yang anggota Dewan Komisarisnya menjadi
 anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;

 2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada
 perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah
 anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank;
 dan/atau

 - 8 -

 3) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat
 Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali
 Bank.

 d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah
 dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada:
 1) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh
 anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau
 pemegang saham pengendali Bank sehingga bersama-sama
 menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan
 tersebut; dan/atau

 2) perusahaan pemegang saham pengendali Bank.

 e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah
 memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik
 hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk
 mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan
 keluarga meliputi:
 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 3) anak kandung/tiri/angkat;
 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami
 atau istri;

 7) suami atau istri;
 8) mertua;
 9) besan;
 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta
 suami atau istri.

 Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan
 hukum maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen
 dengan pemegang saham pengendali Bank dilihat dari hubungan
 keluarga antara seseorang dengan pemegang saham pengendali

 - 9 -

 dari badan hukum yang merupakan pemegang saham
 pengendali Bank.

 f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat
 mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak
 independen, adalah hubungan dalam bentuk:
 1) kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih
 dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau

 2) menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan,
 atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan
 pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau
 pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi
 (controlling influence) pihak yang menerima penghasilan,
 bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 a) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa
 kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai,
 konsultan hukum dan konsultan lain; dan/atau

 b)

 transaksi keuangan dengan Bank yang dapat
 mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau
 pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain
 debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang
 sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari
 Bank.
 Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti
 adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana
 dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai
 laporan berkala bank umum.

 2. Mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank
 atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat
 mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak
 dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan,
 sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu)
 tahun. Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah
 tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan
 secara efektif yang dinyatakan secara tertulis sebagai anggota Direksi
 Bank atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak lain yang mempunyai

 - 10 -

 hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan
 secara efektif sebagai Komisaris Independen.

 3. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Komisaris
 Independen sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku bagi
 mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang
 memiliki tugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling sedikit
 1 (satu) tahun.

 4. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk calon
 Komisaris Independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari
 sebelum masa tunggu (cooling off) berakhir.

 5. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris
 Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan
 Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan persetujuan, calon
 Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat
 pernyataan independensi dengan format sebagaimana pada
 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Persetujuan Otoritas Jasa
 Keuangan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang
 mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak
 utama lembaga jasa keuangan.

 6. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan
 kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:
 a. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 b. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan
 perundang-undangan.

 Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan
 keputusan kegiatan operasional sebagaimana pada huruf a dan
 huruf b, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang
 dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan
 Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam
 pelaksanaan kepengurusan Bank.

 7. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
 a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
 keuangan dan perbankan; dan/atau

 - 11 -

 b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
 kelangsungan usaha Bank,

 antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang
 membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal yang
 dilaporkan adalah temuan sebagaimana pada huruf a dan huruf b
 yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh direktur
 yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan.

 8. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit
 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh seluruh anggota
 Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam
 1 (satu) tahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan
 kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Dalam
 hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan
 Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan
 Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
 Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan
 menggunakan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
 a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan
 sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan
 intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;

 b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
 c.

 risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh
 seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana
 teknologi telekonferensi.

 9. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani
 oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus
 didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

 IV. KOMITE-KOMITE
 1. Dewan Komisaris membentuk paling sedikit komite audit, komite
 pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam
 rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
 jawab Dewan Komisaris.

 - 12 -

 2. Keanggotaan komite audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang
 Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang
 Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau
 bidang akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang
 memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.
 Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai
 memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam
 hal memenuhi kriteria:
 a. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang
 akuntansi; dan

 b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun
 di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

 Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai
 memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam
 hal memenuhi kriteria:
 a. memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang
 perbankan; dan

 b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di
 bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

 3. Keanggotaan komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari
 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua,
 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang
 keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki
 keahlian di bidang manajemen risiko.
 Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen
 dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi
 kriteria:
 a. memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan
 dan/atau bidang perbankan; dan

 b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di
 bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.

 Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen
 dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal
 memenuhi kriteria:
 a. memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau

 - 13 -

 b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang
 manajemen risiko.

 4. Keanggotaan komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri
 dari 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua,
 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 1 (satu) orang Pejabat
 Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu)
 orang perwakilan pegawai.
 Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau
 perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki
 pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta
 rencana suksesi (succession plan) Bank.
 Dalam hal Bank membentuk komite remunerasi dan nominasi secara
 terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang
 menjadi anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan
 mengenai sistem remunerasi Bank, dan Pejabat Eksekutif atau
 perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite nominasi harus
 memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana
 suksesi (succession plan) Bank.

 5. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki
 hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan
 kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali,
 atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
 kemampuan untuk bertindak independen.
 Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan
 kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga
 dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau
 pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuan
 untuk bertindak independen” adalah sebagaimana dimaksud dalam
 butir III.1.
 Adapun yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat
 mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak
 independen, adalah hubungan dalam bentuk:
 a. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari
 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau

 - 14 -

 b. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau
 pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang
 memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman
 memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (controlling
 influence) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan
 atau pinjaman, seperti:
 1) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada
 Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan
 hukum, dan konsultan lain;

 2) menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang
 diterima oleh Pihak Independen karena merangkap jabatan
 sebagai anggota komite lain pada Bank yang sama;
 dan/atau

 3) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat
 mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak
 yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur
 inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar
 sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.
 Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti adalah
 debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam
 ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank
 umum.

 6. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data
 pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain
 surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.

 7. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua komite
 paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.

 8. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap
 jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank
 yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 b. memenuhi kriteria independensi;
 c. mampu menjaga rahasia Bank;
 d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan

 - 15 -
 e.

 tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
 sebagai anggota komite.

 9. Anggota komite audit, komite pemantau risiko, serta komite
 remunerasi dan nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik
 pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.

 10. Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau
 pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat
 mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak
 dapat menjadi Pihak Independen dalam anggota komite audit
 dan/atau anggota komite pemantau risiko pada Bank yang
 bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling
 singkat 6 (enam) bulan.
 Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah tenggang
 waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif
 yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau
 Pejabat Eksekutif atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan
 Bank, dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai
 Pihak Independen.

 11. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen
 sebagaimana pada angka 10 tidak berlaku bagi mantan anggota
 Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya
 melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.

 12. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, komite
 audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan
 nominasi harus memiliki kebijakan intern, yang paling sedikit
 meliputi:
 a. pedoman kerja, antara lain mekanisme kerja, uraian tugas serta
 tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota; dan

 b. tata tertib kerja, antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja,
 dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara,

 yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota
 komite.

 13. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
 mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat,
 pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
 dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

 - 16 -
 V. BENTURAN KEPENTINGAN

 1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik
 Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif
 dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi,
 anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil
 tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif
 mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap
 keputusan.

 2. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit
 mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan,
 masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan
 pengambilan keputusan.

 3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi
 merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki
 dan menerapkan kebijakan intern mengenai:
 a. pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat
 setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara
 pengambilan keputusan; dan

 b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan
 benturan kepentingan dalam risalah rapat.

 VI. PENERAPAN TATA KELOLA PADA KANTOR CABANG DARI BANK YANG
 BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
 1. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
 menerapkan Tata Kelola yang baik pada seluruh tingkatan atau
 jenjang organisasi.

 2. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite-
 komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada
 kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan
 kantor pusatnya.

 3. Dalam hal struktur organisasi kantor cabang dari bank yang
 berkedudukan di luar negeri dan kantor pusatnya tidak memiliki
 fungsi Dewan Komisaris dan komite-komite, atau memiliki fungsi
 Dewan Komisaris dan komite-komite namun belum sesuai dengan

 - 17 -

 ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum,
 Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur
 organisasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri
 untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola yang baik sesuai
 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank
 Umum.

 VII. PRINSIP UMUM PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA

 1. Bank melakukan penilaian sendiri (self-assessment) atas tingkat
 kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR,
 baik secara individu maupun secara konsolidasi yang dilakukan
 paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan
 akhir bulan Desember sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas
 Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
 Adapun salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank
 adalah faktor Tata Kelola. Sehubungan dengan itu, Bank melakukan
 penilaian sendiri (self-assessment) terhadap penerapan Tata Kelola
 sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

 2. Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas
 manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik,
 dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu
 permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Bank secara
 bank-wide, sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha
 Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar
 Tata Kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam butir I.1, Bank
 melakukan penilaian sendiri (self-assessment) secara berkala paling
 sedikit terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola
 dan informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank,
 sebagaimana dimaksud dalam butir I.2. Penilaian sendiri (self-
 assessment) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur
 yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek governance yaitu
 governance structure, governance process, dan governance outcome,
 sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

 3. Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan
 struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan

 - 18 -

 prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan outcome yang sesuai
 dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
 Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi,
 Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank.
 Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain
 kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta
 tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

 4. Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas
 proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh
 kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga
 menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku
 Kepentingan Bank.

 5. Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas
 outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang
 merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik
 serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata
 Kelola Bank.

 Yang termasuk dalam outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek
 kuantitatif, antara lain:
 a. kecukupan transparansi laporan;
 b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 c. perlindungan konsumen;
 d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit;
 e.

 f.

 kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan;
 dan/atau

 peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan
 dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti
 fraud, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
 dan pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas
 Jasa Keuangan.

 6. Hasil penilaian terhadap ketiga aspek governance yang paling sedikit
 meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan
 informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank, dilakukan
 berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur
 ditetapkan dalam peringkat faktor Tata Kelola. Penilaian atas ketiga
 aspek governance merupakan satu kesatuan sehingga dalam hal

 - 19 -

 salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan pada salah
 satu aspek dapat mempengaruhi peringkat faktor Tata Kelola.

 7. Bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan
 Anak, dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola dan
 menetapkan peringkat faktor Tata Kelola secara konsolidasi, harus
 memperhatikan hal sebagai berikut:
 a. Penetapan Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan mengacu
 pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen
 risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan
 pengendalian terhadap perusahaan anak.

 b. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Bank secara individu
 dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tata Kelola secara
 konsolidasi. Faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan
 Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan Tata Kelola
 secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan skala,
 karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak serta
 didukung oleh data dan informasi yang memadai.

 c. Penetapan peringkat faktor Tata Kelola Bank secara konsolidasi
 dilakukan dengan memperhatikan:
 1)

 signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak
 terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau

 2) permasalahan terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola
 yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara
 signifikan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang baik
 secara konsolidasi.

 d. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan
 Anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset
 Perusahaan Anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi,
 atau signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang
 mempengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi.

 8. Penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dikategorikan ke dalam 5
 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3,
 Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor Tata Kelola
 yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang lebih
 baik. Penetapan Peringkat faktor Tata Kelola dilakukan dengan
 berpedoman pada matriks Peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana

 - 20 -

 pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 VIII. PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA
 1. Bank melakukan penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata
 Kelola secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat
 Kesehatan Bank.
 Dalam hal diperlukan, Bank melakukan pengkinian penilaian sendiri
 (self-assessment) penerapan Tata Kelola sebagaimana dalam
 ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai
 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

 2. Penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola dilakukan
 dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (self-assessment)
 penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran III yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 3. Dalam melakukan penilaian sendiri (self-assessment) sebagaimana
 dimaksud pada angka 2, Bank terlebih dahulu harus memahami
 tujuan penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup 3 (tiga) aspek
 governance, yaitu governance structure, governance process, dan
 governance outcome, serta kriteria atau indikator pada setiap faktor
 penilaian.

 4. Penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola dilakukan
 dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan
 prinsip Tata Kelola yang baik yang dituangkan dalam kertas kerja
 penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola, dengan
 langkah-langkah sebagai berikut:
 a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai
 kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang
 baik, seperti data kepengurusan, data kepemilikan, struktur
 kelompok usaha, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan
 Komisaris, dan risalah rapat komite-komite serta laporan, antara
 lain laporan tahunan, laporan khusus direktur yang
 membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan
 dengan tugas satuan kerja audit intern, laporan akuntan publik
 khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian

 - 21 -

 intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan
 bank atau RBBR, laporan rencana bisnis dan laporan realisasi
 rencana bisnis, laporan Dewan Komisaris, dan laporan lain yang
 terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola.

 b. Menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola
 yang baik yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur
 atas ketiga aspek governance, yaitu governance structure,
 governance process, dan governance outcome, dengan
 memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.

 c. Menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif dari masing-
 masing aspek governance.

 5. Dalam menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif ketiga aspek
 governance, perlu diperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 a. Penilaian perlu difokuskan pada substansi penerapan Tata
 Kelola dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal
 prosedural (normatif).
 Dalam penilaian penerapan Tata Kelola juga perlu
 memperhatikan antara lain kebijakan dan prosedur Tata Kelola
 telah diimplementasikan dengan baik.
 Dengan demikian, dalam melakukan penilaian penerapan Tata

 Kelola, Bank tidak hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban
 “ya” atau “tidak”, namun perlu mengungkapkan substansi dari
 jawaban Bank.
 Sebagai contoh, dalam melakukan penilaian terhadap
 pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi Bank,
 perlu dinilai juga apakah organ tersebut telah berfungsi
 sebagaimana mestinya.

 b. Penilaian pada governance structure, governance process, dan
 governance outcome merupakan satu rangkaian penilaian yang
 terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur sehingga kesimpulan
 hasil penilaian governance outcome mencerminkan sejauh mana
 penerapan governance process dan dukungan yang memadai
 dari governance structure, yang perlu diuji dan dibuktikan lebih
 lanjut.

 - 22 -

 Sebagai contoh, terdapat permasalahan pada governance
 structure seperti tidak adanya direktur yang membawahkan
 fungsi kepatuhan. Dengan tidak adanya direktur yang
 membawahkan fungsi kepatuhan mengakibatkan timbulnya
 kelemahan pada governance process dalam penerapan fungsi
 kepatuhan Bank, yaitu tidak adanya tindakan pencegahan
 terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi Bank di bidang
 perkreditan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa
 Keuangan. Selanjutnya, adanya kelemahan pada governance
 process berdampak pada governance outcome berupa terjadinya
 pelanggaran ketentuan BMPK.

 c.

 Penilaian pada governance outcome selain mencakup aspek
 kualitatif juga meliputi aspek kuantitatif, antara lain:
 1) kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan;
 dan

 2) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap
 ketentuan

 peraturan perundang-undangan
 dan

 penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti
 fraud, pelanggaran BMPK, dan pelanggaran ketentuan
 terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 Dalam hal ini Bank harus memperhatikan apakah pelanggaran
 tersebut terjadi secara berulang dan/atau sifat materialitas atau
 signifikansi permasalahan terhadap kinerja Bank baik saat ini
 maupun pada masa datang.
 Selain itu, Bank juga perlu memperhatikan bahwa penilaian
 pada governance outcome telah mencakup tindak lanjut yang
 perlu dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan saat
 ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan pada masa
 datang.

 d. Dalam penetapan Peringkat faktor Tata Kelola, Bank harus
 memperhatikan kesesuaian penetapan Peringkat faktor Tata
 Kelola dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi
 Bank sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam
 penilaian penerapan Tata Kelola Bank.

 - 23 -
 e.

 Penilaian pada governance structure, governance process, dan
 governance outcome harus didukung oleh data atau informasi
 dan dokumen yang memadai.

 6. Berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri (self-assessment)
 penerapan Tata Kelola, Bank membuat kesimpulan umum hasil
 penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola dan
 menetapkan Peringkat faktor Tata Kelola dengan mengacu pada
 matriks Peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran II
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas
 Jasa Keuangan ini.
 Dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola, Bank harus
 memperhatikan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko
 dalam rangka penilaian profil risiko Bank, mengingat faktor Tata
 Kelola secara umum memiliki keterkaitan dengan kualitas penerapan
 manajemen risiko. Pada umumnya, penerapan Tata Kelola yang baik
 akan memastikan manajemen risiko yang baik sebagaimana
 tercermin pada penilaian kualitas penerapan manajemen risiko.

 7. Selanjutnya Bank menyusun laporan penilaian sendiri (self-
 asssessment) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada Lampiran IV
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas
 Jasa Keuangan ini, yang paling sedikit meliputi:
 a. peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat; dan
 b. analisis faktor Tata Kelola, antara lain terdiri dari:
 1)

 identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab
 permasalahan (root cause); dan

 2) kekuatan penerapan Tata Kelola.

 Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assessment)
 penerapan Tata Kelola diperoleh Peringkat faktor Tata Kelola adalah
 Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5, Bank menyusun dan
 menyampaikan rencana tindak (action plan) yang memuat langkah
 perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu
 pelaksanaan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa
 Keuangan.

 8. Laporan penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola
 ditandatangani oleh Direksi Bank.

 - 24 -

 9. Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri (self-assessment)
 penerapan Tata Kelola Bank, baik secara individu maupun secara
 konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada
 Lampiran IV, yang dilengkapi dengan kertas kerja penilaian sendiri
 (self-assessment) penerapan Tata Kelola sebagaimana pada
 Lampiran III, bersamaan dengan penyampaian hasil penilaian sendiri
 (self-assessment) Tingkat Kesehatan Bank.

 10. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap
 hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola yang
 disampaikan oleh Bank. Dalam hal terdapat perbedaan hasil
 penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola Bank yang
 material, yaitu mengakibatkan hasil peringkat faktor Tata Kelola
 berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh
 Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus melakukan revisi terhadap
 hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola.

 11. Selain itu, dalam hal hasil penilaian Peringkat faktor Tata Kelola oleh
 Otoritas Jasa Keuangan tergolong lebih buruk yaitu Peringkat 3,
 Peringkat 4 atau Peringkat 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta
 Bank untuk menyampaikan rencana tindak (action plan) yang
 memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta
 target waktu pelaksanaan rencana tindak (action plan).

 12. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank
 untuk menyesuaikan rencana tindak (action plan) yang telah
 disampaikan oleh Bank.

 13. Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam angka 11
 dan angka 12 disampaikan sesuai dengan tata cara penyampaian
 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
 yang mengatur mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
 Bank dapat menyampaikan rencana tindak (action plan) lebih awal,
 bersamaan dengan penyampaian laporan penilaian sendiri (self-
 assessment) penerapan Tata Kelola secara individu.

 14. Laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) Tata Kelola berikut
 waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian
 rencana tindak (action plan) (jika ada), disampaikan kepada Otoritas
 Jasa Keuangan dengan mengacu pada tata cara penyampaian
 laporan pelaksanaan rencana tindak (action plan) sebagaimana

 - 25 -

 dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur
 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

 15. Dokumen yang terkait dengan penilaian sendiri (self-assessment)
 penerapan Tata Kelola antara lain kertas kerja penilaian sendiri (self-
 assessment) penerapan Tata Kelola dan laporan penilaian sendiri
 (self-assessment) penerapan Tata Kelola harus ditatausahakan
 dengan baik.

 IX. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
 Transparansi penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi
 pengungkapan seluruh aspek penerapan prinsip Tata Kelola yang baik
 yaitu:
 1. Pengungkapan penerapan Tata Kelola paling sedikit meliputi:
 a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan
 Komisaris, terdiri dari:
 1) jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota
 Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

 2) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 dan

 3) rekomendasi Dewan Komisaris.

 b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, terdiri dari:
 1) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota
 komite;

 2) tugas dan tanggung jawab komite;
 3) frekuensi rapat komite; dan
 4) program kerja komite dan realisasi program kerja komite.

 c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
 Informasi yang diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi
 kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, antara lain:
 1) Fungsi kepatuhan
 Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan
 peraturan perundang-undangan serta pemenuhan
 komitmen dengan otoritas yang berwenang.

 2) Fungsi audit intern
 Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh
 aspek dan unsur kegiatan Bank.

 - 26 -

 3) Fungsi audit ekstern
 Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank
 terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank,
 akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dan
 Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank konvensional,
 sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur
 mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

 d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian
 intern.
 Informasi yang diungkap mengenai penerapan manajemen risiko
 termasuk sistem pengendalian intern meliputi:
 1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta
 penetapan limit risiko;

 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,
 dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen
 risiko; dan

 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

 e. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan
 penyediaan dana besar (large exposure).
 Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet
 penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan kepada
 debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan, sebagaimana
 pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 f. Rencana strategis Bank meliputi:
 1) rencana jangka panjang (corporate plan); dan
 2) rencana jangka menengah dan pendek (business plan).

 g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang
 belum diungkap dalam laporan lain.

 h. Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain
 berupa intervensi pemilik, perselisihan

 permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan
 remunerasi pada Bank.

 intern atau

 - 27 -

 2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
 yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang
 meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 a. Bank yang bersangkutan;
 b. bank lain;
 c. lembaga keuangan bukan bank; dan
 d. perusahaan lain,
 yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

 3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan
 anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota
 Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

 4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
 Pengungkapan mengenai frekuensi rapat Dewan Komisaris, paling
 sedikit mencakup:
 a. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 b. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui sarana
 teknologi telekonferensi; dan

 c. kehadiran masing-masing anggota pada setiap rapat.

 5. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)
 Yang dimaksud dengan penyimpangan (internal fraud) adalah fraud
 yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
 pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorer), dan/atau tenaga kerja
 alih daya (outsourcing). Adapun pengertian fraud mengacu pada
 ketentuan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi bank umum.
 Nominal penyimpangan (internal fraud) yang diungkapkan adalah
 penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta
 rupiah).

 Pengungkapan mengenai penyimpangan (internal fraud) paling sedikit
 mencakup:
 a. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang telah diselesaikan;
 b. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang sedang dalam proses
 penyelesaian di internal Bank;

 c. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang belum diupayakan
 penyelesaian di internal Bank; dan

 d. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang telah ditindaklanjuti
 melalui proses hukum,

 - 28 -

 sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 6. Permasalahan Hukum
 a. Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah
 permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana
 yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah
 diajukan melalui proses hukum.

 b. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit
 mencakup:
 1) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana
 yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang
 mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

 2) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana
 yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian,

 sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
 Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan
 kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang
 memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil
 keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis
 transaksi, nilai transaksi, dan keterangan, sebagaimana pada
 Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 8. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Bank
 a. Yang dimaksud dengan pembelian kembali (buy back) saham
 atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham
 atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli
 kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara
 pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan.

 b. Pengungkapan pembelian kembali (buy back) saham atau
 obligasi Bank paling sedikit mencakup:
 1) kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (buy back)
 saham atau obligasi Bank;

 - 29 -

 2) jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli
 kembali;

 3) harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau
 obligasi; dan

 4) peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

 9. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik
 Selama Periode Pelaporan
 Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial
 dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima
 dana dan jumlah dana yang diberikan.

 X. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

 1. Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir
 tahun buku.

 2. Laporan pelaksanaan tata kelola paling sedikit terdiri dari:
 a. Transparansi penerapan Tata Kelola Bank sebagaimana
 dimaksud pada angka romawi IX; dan

 b. Laporan penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata
 kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam
 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana pada
 Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 c. Rencana tindak (action plan) dan pelaksanaan rencana tindak
 (action plan) berikut waktu penyelesaian dan kendala atau
 hambatan penyelesaian (jika ada).

 3. Laporan pelaksanaan tata kelola dapat menjadi bab tersendiri dalam
 laporan tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari laporan
 tahunan Bank yang disampaikan bersamaan dengan laporan
 tahunan Bank.

 4. Otoritas Jasa Keuangan meminta Bank untuk melakukan revisi
 terhadap laporan pelaksanaan tata kelola dalam hal berdasarkan
 evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan
 dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Revisi
 laporan pelaksanaan tata kelola segera disampaikan secara lengkap
 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web
 Bank.

 - 30 -

 5. Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat faktor Tata Kelola hasil
 penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata Kelola Bank pada
 laporan pelaksanaan tata kelola dengan hasil penilaian penerapan
 Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus
 melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola terkait
 dengan hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan Tata
 Kelola Bank tersebut. Revisi laporan pelaksanaan tata kelola
 dimaksud:
 a. segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa
 Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Bank;

 b. segera dipublikasikan dalam laporan keuangan publikasi Bank
 pada periode yang terdekat, paling sedikit meliputi Peringkat
 faktor Tata Kelola disertai dengan penjelasan definisi Peringkat.

 XI. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

 Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
 dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dialamatkan
 kepada:
 1. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor
 pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar
 negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta; atau

 2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa
 Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat
 Bank.

 XII. PENUTUP

 Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat
 Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal
 Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dicabut dan
 dinyatakan tidak berlaku.

 - 31 -

 Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku
 pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 17 Maret 2017

 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 13/SEOJK.03/2017 </reg_id>
<reg_title> PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 17 Maret 2017 </set_date>
<effective_date> 17 Maret 2017 </effective_date>
<replaced_reg> '15/15/DPNP|SE-BI/2013' </replaced_reg>
<related_reg> '55/POJK.03/2016', '4/POJK.03/2016' </related_reg>
"
" Yth.
 1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
 2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Asuransi yang memiliki Unit Syariah; dan
 4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah,
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 25 /SEOJK.05/2017

 TENTANG

 PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA TABARRU’ DAN
 DANA TANAHUD MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN

 MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN
 PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

 Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan

 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan
 Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan
 Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu
 untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan
 jumlah dana tabarru’ dan dana tanahud minimum berbasis risiko dan
 modal minimum berbasis risiko bagi perusahaan asuransi dan perusahaan
 reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
 dengan:
 1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan
 reasuransi syariah, dan unit syariah.

 - 2 -

 2. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan
 asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai
 kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan
 usaha berdasarkan prinsip syariah.

 3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi
 umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa

 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
 2014 tentang Perasuransian.

 4. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang
 menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip
 syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi
 Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan
 Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari
 perusahaan reasuransi.

 5. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk
 badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
 2014 tentang Perasuransian.

 6. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang
 selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling
 sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan
 memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi
 dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk
 asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun
 bukan unit.

 7. Aset Yang Diperkenankan yang selanjutnya disingkat AYD
 adalah aset yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat
 solvabilitas.

 8. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat
 MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk
 mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai
 akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas dari
 dana Perusahaan.

 syariah

 - 3 -

 9. Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko
 yang selanjutnya disingkat DTMBR adalah jumlah dana
 yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang
 mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan
 aset dan liabilitas dari dana tabarru’ dan dana tanahud.

 10. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud adalah
 selisih antara jumlah AYD dari dana tabarru’ dan dana tanahud
 dikurangi dengan liabilitas dari pengelolaan dana tabarru’ dan
 dana tanahud.

 11. Tingkat Solvabilitas Dana Perusahaan adalah selisih antara
 jumlah AYD dari dana Perusahaan dikurangi dengan liabilitas
 dari pengelolaan dana Perusahaan.

 12. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
 peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

 II. PERHITUNGAN DANA TABARRU’ MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN
 MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO
 1. DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan ditetapkan berdasarkan
 besar risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari
 deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas dari pengelolaan
 dana tabarru’ dan dana perusahaan.

 2. Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada angka 1
 harus dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud
 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 III. KETENTUAN PENUTUP

 1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

 2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
 berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
 Lembaga

 Keuangan
 Nomor
 PER-07/BL/2011
 Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang
 tentang
 Diperlukan

 untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana
 Tabarru’ dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus
 Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian

 - 4 -

 yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi
 dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dicabut
 dan dinyatakan tidak berlaku.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 13 Juni 2017
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 ttd
 FIRDAUS DJAELANI

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 25/SEOJK.05/2017 </reg_id>
<reg_title> PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA TABARRU’ DAN DANA TANAHUD MINIMUM BERBASIS RISIKO DAN MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH </reg_title>
<set_date> 13 Juni 2017 </set_date>
<effective_date> 1 Juli 2017 </effective_date>
<replaced_reg> 'PER-07/BL/2011|PERTA-BAPEPAM-LK/2011' </replaced_reg>
<related_reg> '72/POJK.05/2016 | Pasal 12 ayat (4)' </related_reg>
"
" Yth.
 PT Asabri (Persero)
 di Tempat

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 15/SEOJK.05/2013

 TENTANG
 LAPORAN BULANAN PT ASABRI (PERSERO)
 Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan
 Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5443), maka perlu diatur
 ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan PT Asabri
 (Persero) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai
 berikut:
 I. KETENTUAN UMUM
 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
 tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
 wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
 penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh
 lembaga jasa keuangan non bank untuk kepentingan OJK,
 yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan
 berjalan dan disampaikan sesuai format dan menurut tata
 cara yang ditentukan oleh OJK.

 II. BENTUK...

 -2-

 II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN

 Bentuk dan susunan laporan bulanan bagi PT Asabri (Persero),
 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

 III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

 1. PT Asabri (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan
 kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

 2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1
 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib
 disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 IV. TATA CARA PENYAMPAIAN

 1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara online
 melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

 2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum
 tersedia maka Laporan Bulanan disampaikan secara online
 melalui surat elektronik (email) resmi perusahaan dengan
 melampirkan softcopy laporan bulanan dalam format
 spreadsheet ke LB.ASOS@ojk.go.id

 3. Dalam hal Laporan Bulanan disampaikan secara offline,
 penyampaian dilakukan melalui surat yang ditandatangani
 oleh paling sedikit satu anggota direksi dan ditujukan kepada:
 Otoritas Jasa Keuangan

 u.p. Direktur Pengawasan Perasuransian
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
 Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
 Jakarta 10710

 4. Penyampaian...

 -3-

 4. Penyampaian Laporan Bulanan secara offline sebagaimana
 dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu
 cara sebagai berikut:

 a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

 5. PT Asabri (Persero) dinyatakan telah menyampaikan laporan
 bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. untuk penyampaian secara online melalui email, dibuktikan
 dengan email tanda terima dari OJK,

 b. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan:
 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan
 diserahkan langsung ke kantor OJK; atau

 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau
 perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan
 dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa
 pengiriman/titipan.

 6. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (email)
 OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau
 perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada
 angka 3, OJK akan menyampaikan perubahan alamat melalui
 surat atau pengumuman.

 V. KETENTUAN SANKSI
 1. OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis
 pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan
 OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan
 Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan jangka waktu
 pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling
 lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi
 administratif berupa teguran tertulis pertama.

 2. Apabila...

 -4-

 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum
 dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa
 teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
 (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan
 Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka
 waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan
 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi
 administratif berupa teguran tertulis kedua.

 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum
 dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa
 teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
 (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan
 Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka
 waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan
 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi
 administratif berupa teguran tertulis ketiga.

 VI. KETENTUAN PERALIHAN
 1. PT Asabri (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan
 kepada OJK untuk periode laporan bulan September 2013
 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling
 lambat akhir bulan berikutnya.

 2. Dalam hal akhir bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan
 wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 3. Selama periode laporan bulan September 2013 sampai dengan
 periode laporan bulan Agustus 2014, PT Asabri (Persero) tidak
 diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulan September
 2013, Desember 2013, Maret 2014, dan Juni 2014.

 VII. PENUTUP...

 -5-

 VII. PENUTUP
 Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
 Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 25 November 2013
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Ttd.
 FIRDAUS DJAELANI

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Bantuan Hukum
 Direktorat Hukum

 Ttd.
 Mufli Asmawidjaja

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 15/SEOJK.05/2013 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN BULANAN PT ASABRI (PERSERO) </reg_title>
<set_date> 25 November 2013 </set_date>
<effective_date> 25 November 2013 </effective_date>
<related_reg> '3/POJK.05/2013' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi V' </penalty_list>
"
" Yth.
 PT Askes (Persero)
 di Tempat

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 17/SEOJK.05/2013

 TENTANG
 LAPORAN BULANAN PT ASKES (PERSERO)
 Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan
 Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5443), maka perlu diatur
 ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan PT Askes (Persero)
 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 I. KETENTUAN UMUM
 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
 adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
 tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
 wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
 penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh
 lembaga jasa keuangan non bank untuk kepentingan OJK,
 yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan
 berjalan dan disampaikan sesuai format dan menurut tata
 cara yang ditentukan oleh OJK.

 II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN

 Bentuk dan susunan laporan bulanan bagi PT Askes (Persero),
 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
 bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

 II. BENTUK...

 -2-

 III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

 1. PT Askes (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan
 kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

 2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1
 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib
 disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 IV. TATA CARA PENYAMPAIAN

 1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara online
 melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

 2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum
 tersedia maka Laporan Bulanan disampaikan secara online
 melalui surat elektronik (email) resmi perusahaan dengan
 melampirkan softcopy laporan bulanan dalam format
 spreadsheet ke LB.ASOS@ojk.go.id

 3. Dalam hal Laporan Bulanan disampaikan secara offline,
 penyampaian dilakukan melalui surat yang ditandatangani
 oleh direksi dan ditujukan kepada:
 Otoritas Jasa Keuangan

 u.p. Direktur Pengawasan Perasuransian
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
 Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
 Jakarta 10710

 4. Penyampaian Laporan Bulanan secara offline sebagaimana
 dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan salah satu
 cara sebagai berikut:

 a. diserahkan...

 -3-

 a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

 5. PT Askes (Persero) dinyatakan telah menyampaikan Laporan
 Bulanan dengan ketentuan sebagai beikut:
 a. untuk penyampaian secara online melalui email,
 dibuktikan dengan email tanda terima dari OJK,

 b. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan:
 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan
 diserahkan langsung ke kantor OJK; atau

 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau
 perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan
 dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa
 pengiriman/titipan.

 6. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik
 (email) OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau
 perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada
 angka 3, OJK akan menyampaikan perubahan alamat
 melalui surat atau pengumuman.

 V. KETENTUAN SANKSI
 1. OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis
 pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan
 OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan
 Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan jangka waktu
 pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling
 lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi
 administratif berupa teguran tertulis pertama.

 2. Apabila...

 -4-

 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum
 dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa
 teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
 (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan
 Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka
 waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan
 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi
 administratif berupa teguran tertulis kedua.

 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum
 dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa
 teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
 (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan
 Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka
 waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan
 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi
 administratif berupa teguran tertulis ketiga.

 VI. KETENTUAN PERALIHAN
 1. PT Askes (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan
 kepada OJK untuk periode tahun 2013 yaitu hanya bulan
 Oktober 2013 dan November 2013 paling lambat akhir bulan
 berikutnya.

 2. Dalam hal akhir bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan
 wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

 VII. PENUTUP...

 -5-

 VII. PENUTUP
 Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
 Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita
 Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 25 November 2013
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 FIRDAUS DJAELANI

 Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Bantuan Hukum
 Direktorat Hukum

 Ttd.
 Mufli Asmawidjaja

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 17/SEOJK.05/2013 </reg_id>
<reg_title> LAPORAN BULANAN PT ASKES (PERSERO) </reg_title>
<set_date> 25 November 2013 </set_date>
<effective_date> 25 November 2013 </effective_date>
<related_reg> '3/POJK.05/2013' </related_reg>
<penalty_list> 'Romawi V' </penalty_list>
"
" Yth.

 Direksi Perusahaan Pergadaian
 di tempat.

 SALINAN

 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 53 /SEOJK.05/2017

 TENTANG

 PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN YANG
 MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

 Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat
 (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913), perlu untuk mengatur
 ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan
 pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
 syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

 I. KETENTUAN UMUM
 1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian
 pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa
 taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan
 berdasarkan prinsip syariah.

 2. Usaha Pergadaian Syariah adalah Usaha Pergadaian yang
 diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

 3. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan
 perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh
 Otoritas Jasa Keuangan.

 4. Perusahaan adalah Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan
 kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

 - 2 -

 5. Direksi:
 a. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum
 perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud
 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
 Perseroan Terbatas; atau

 b. bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum
 koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

 6. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam
 meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh
 Perusahaan Pergadaian dan nasabah.

 7. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh Perusahaan
 Pergadaian kepada nasabah.

 8. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan
 jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian.

 9. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang
 Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa
 simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang
 tersebut.

 10. Hari adalah hari kerja.
 11. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
 menerima Uang Pinjaman dengan jaminan berupa Barang Jaminan
 dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di
 Perusahaan Pergadaian.

 12. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa
 dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah
 Nasional Majelis Ulama Indonesia.

 II. PENGGUNAAN AKAD DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
 PERGADAIAN SYARIAH
 1. Kegiatan Usaha Pergadaian Syariah meliputi:
 a. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan
 hukum gadai;

 b. penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan
 fidusia;

 c. pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
 d. pelayanan jasa taksiran.

 - 3 -

 2. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan
 dengan menggunakan akad:
 a. rahn;
 b. rahn tasjily;
 c.

 ijarah; dan/atau
 d. akad lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 3. Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum
 gadai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat
 dilakukan dengan menggabungkan akad qardh dan ijarah.

 III. KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERKAIT USAHA PERGADAIAN SYARIAH
 YANG MEMBERIKAN PENDAPATAN BERDASARKAN KOMISI

 BASED INCOME)
 1. Perusahaan dapat melakukan kegiatan lain yang tidak terkait
 Usaha Pergadaian Syariah yang memberikan pendapatan
 berdasarkan komisi

 (fee based income) sepanjang tidak

 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang
 jasa keuangan.

 2. Kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian Syariah yang
 memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income)
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 a. pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah
 mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan;

 b. agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan
 inklusif; dan/atau

 c. agen jasa pengiriman uang (remittance).

 3. Pendapatan Perusahaan dari kegiatan lain yang tidak terkait Usaha
 Pergadaian Syariah yang memberikan pendapatan berdasarkan
 komisi (fee based income) paling tinggi sebesar 20% (dua puluh
 persen) dari total aset Perusahaan.
 Total aset yang digunakan untuk menghitung pendapatan
 berdasarkan komisi

 (fee based income) diperoleh dari neraca

 laporan berkala terakhir Perusahaan dan tidak termasuk neraca
 anak Perusahaan (non-konsolidasi).

 (FEE

 - 4 -

 IV. KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN DENGAN PERSETUJUAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 A. KRITERIA KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN DENGAN
 PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 1. Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain dengan
 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 2.

 Kriteria kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka
 1 dilakukan dalam rangka:
 a. penugasan pemerintah;
 b. pengembangan produk Usaha Pergadaian Syariah;
 dan/atau

 c. kerja sama dalam rangka perolehan bisnis.

 3. Pengembangan produk Usaha Pergadaian Syariah sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dengan mengubah
 atau memodifikasi fitur produk Usaha Pergadaian Syariah
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 4. Kerja sama dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan dengan memenuhi
 ketentuan:
 a. dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis;
 b. tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar;
 c.

 tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang
 melakukan kerja sama dengan Perusahaan; dan

 d. menggunakan akad sebagaimana dimaksud pada romawi II
 angka 2.

 5. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain dengan kriteria
 kerja sama dalam rangka perolehan bisnis sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 huruf c dapat dilakukan 1 (satu) kali
 sepanjang skema kerja sama tidak berbeda meskipun kerja
 sama dilakukan dengan pihak yang berbeda.

 B. PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA
 LAIN PERUSAHAAN
 1. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha lain
 sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 harus memenuhi
 persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa
 Keuangan.

 - 5 -

 2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
 Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha lain harus
 memiliki:
 a. sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan
 kegiatan usaha lain:
 Sebagai contoh, Perusahaan yang akan menggunakan akad
 lain berupa akad XYZ harus memiliki pegawai yang
 memahami skema penggunaan akad XYZ tersebut;

 b.

 infrastruktur yang memadai untuk melakukan kegiatan
 usaha lain;

 c. metode penyelenggaraan kegiatan usaha lain (standard
 operating procedure); dan

 d. kondisi keuangan tidak merugi pada laporan berkala
 terakhir.

 C. PERMOHONAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN
 PERUSAHAAN
 1. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain disampaikan
 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen yang
 berisi uraian paling sedikit mengenai:
 a. kegiatan usaha lain yang akan dilakukan, termasuk
 prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang akan
 dilakukan;

 b. draf perjanjian yang akan digunakan dan mencerminkan
 akad yang akan digunakan;

 c. hak dan kewajiban para pihak;
 d. analisis prospek kegiatan usaha lain yang akan dilakukan;
 e.

 mitigasi risiko atas kegiatan usaha
 dilakukan; dan

 f.

 lain yang akan

 opini dan/atau persetujuan dewan pengawas syariah
 Perusahaan atas pemenuhan Prinsip Syariah untuk
 kegiatan usaha lain yang akan dilakukan.

 2. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
 angka 1 harus menggunakan:
 a. format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran

 - 6 -

 Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditujukan kepada Kepala
 Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
 Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan yang
 kantor pusatnya berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan
 Banten; atau

 b. format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditujukan kepada Kepala
 Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
 Lainnya u.p. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau
 Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi kantor
 pusat Perusahaan dengan tembusan kepada Direktur IKNB
 Syariah,

 bagi Perusahaan yang kantor pusatnya
 berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta dan Banten.

 3. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
 angka 2 dilengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam
 format 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
 dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 4. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada tata cara
 penyampaian sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini.

 D. PEMBERIAN PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN
 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau
 penolakan atas permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen permohonan
 persetujuan kegiatan usaha lain diterima secara lengkap dan
 sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 2. Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sebagaimana
 dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan
 kepada Perusahaan untuk melengkapi, menambah, dan/atau
 memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.

 - 7 -

 3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau
 penolakan atas permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan:
 a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 b.

 analisis kegiatan usaha lain yang akan dilakukan,
 termasuk prosedur dan skema kegiatan usaha lain yang
 akan dilakukan;

 c.

 analisis draf perjanjian yang akan digunakan dan
 mencerminkan akad yang akan digunakan;

 d. analisis atas hak dan kewajiban para pihak;
 e. analisis prospek kegiatan usaha lain yang akan dilakukan;
 f.

 g.

 analisis mitigasi risiko atas kegiatan usaha lain yang akan
 dilakukan; dan

 analisis atas opini dan/atau persetujuan dewan pengawas
 syariah Perusahaan atas pemenuhan Prinsip Syariah untuk
 kegiatan usaha lain yang akan dilakukan.

 4. Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta
 keterangan lebih lanjut kepada Perusahaan mengenai kegiatan
 usaha lain yang diajukan.

 5. Penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
 pada angka 3 huruf a mencakup kelengkapan isi dan format
 dokumen sesuai dengan format 1 atau format 2 persyaratan
 pengajuan permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini.

 6. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha
 lain yang disampaikan dinilai telah lengkap dan kegiatan usaha
 lain yang diajukan dinilai layak, Otoritas Jasa Keuangan
 memberikan surat persetujuan kegiatan usaha lain yang dapat
 dijalankan oleh Perusahaan.

 7. Dalam hal dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha
 lain yang disampaikan dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa
 Keuangan menyampaikan surat permintaan kelengkapan
 dokumen kepada Perusahaan.

 - 8 -

 8. Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan kekurangan
 dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling lambat
 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan
 dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.

 9. Dalam hal Perusahaan tidak dapat melengkapi kekurangan
 dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
 angka 8, maka permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 Perusahaan dinyatakan batal.

 10. Perusahaan yang permohonan persetujuan kegiatan usaha
 lainnya dinyatakan batal oleh Otoritas Jasa Keuangan
 sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat menyampaikan
 kembali permohonan persetujuan kegiatan usaha lain kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 11. Dalam hal Perusahaan telah memenuhi kekurangan dokumen
 dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan
 berdasarkan penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan dokumen
 permohonan persetujuan kegiatan usaha lain yang disampaikan
 dinilai telah lengkap dan kegiatan usaha lain yang diajukan
 dinilai layak, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat
 persetujuan kegiatan usaha lain yang dapat dijalankan oleh
 Perusahaan.

 12. Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan
 persetujuan kegiatan usaha lain apabila penilaian terhadap
 kegiatan usaha lain yang diajukan dinilai tidak layak meskipun
 dokumen permohonan persetujuan kegiatan usaha lain yang
 disampaikan telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan
 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA LAIN PERUSAHAAN
 1. Perusahaan harus menyelenggarakan kegiatan usaha lain paling
 lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal surat persetujuan
 kegiatan usaha lain dari Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Perusahaan harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
 usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak
 tanggal dimulainya kegiatan usaha lain.

 - 9 -

 3. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha lain
 sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus menggunakan:
 a. format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditujukan kepada Kepala
 Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
 Lainnya u.p. Direktur IKNB Syariah, bagi Perusahaan yang
 kantor pusatnya berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan
 Banten; atau

 b. format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditujukan kepada Kepala
 Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
 Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
 Lainnya u.p. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional atau
 Kepala Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan lokasi kantor
 pusat Perusahaan dengan tembusan kepada Direktur IKNB
 Syariah, bagi Perusahaan yang kantor pusatnya
 berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta dan Banten,
 dan dilampiri dengan:
 a. fotokopi perjanjian; dan
 b. formulir sebagaimana tercantum dalam format 6 Lampiran
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 4. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha lain
 sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengacu pada tata cara
 penyampaian yang sesuai dengan ketentuan dalam Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 F. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN
 KEGIATAN USAHA LAIN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 USAHA LAIN
 1. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 4 dan laporan
 pelaksanaan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada
 huruf E angka 4 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

 - 10 -

 secara dalam jaringan (online) melalui sistem jaringan
 komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

 2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa
 Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia
 atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian
 permohonan persetujuan kegiatan usaha lain atau laporan
 pelaksanaan kegiatan usaha lain maka permohonan persetujuan
 kegiatan usaha lain atau laporan pelaksanaan kegiatan usaha
 lain dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 secara luar jaringan (offline), dengan salah satu cara sebagai
 berikut:
 a. diserahkan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

 3. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada
 angka 2, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan terjadinya
 gangguan teknis dimaksud melalui situs web Otoritas Jasa
 Keuangan.

 4. Permohonan persetujuan kegiatan usaha lain atau laporan
 pelaksanaan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada
 angka 2 harus disampaikan dalam bentuk cetak (hardcopy) atau
 dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media
 berupa compact disc (CD) atau media penyimpanan data
 elektronik lainnya.

 5. Dalam hal gangguan teknis telah berhasil diatasi dan sistem
 jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan telah kembali
 normal maka permohonan persetujuan kegiatan usaha lain
 atau laporan pelaksanaan kegiatan usaha lain disampaikan
 kembali secara online.

 6. Penyampaian permohonan persetujuan kegiatan usaha lain atau
 laporan pelaksanaan kegiatan usaha lain sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 harus dilengkapi surat pengantar dalam
 bentuk cetak (hardcopy) yang ditandatangani oleh Direksi
 Perusahaan dan disampaikan secara tertulis oleh Direksi
 Perusahaan.

 7. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan
 kegiatan usaha lain atau laporan pelaksanaan kegiatan usaha
 lain dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 11 -

 a. untuk penyampaian secara online melalui sistem jaringan
 komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan
 dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau

 b. untuk penyampaian secara offline, dibuktikan dengan:
 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan,
 apabila laporan diserahkan langsung sebagaimana
 dimaksud pada angka 2 huruf a; atau

 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa
 pengiriman, apabila laporan dikirim melalui
 perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud
 pada angka 2 huruf b.

 V. BARANG JAMINAN
 A. KRITERIA BARANG JAMINAN
 1.

 Kriteria barang yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan
 ditetapkan dalam pedoman Perusahaan.

 2. Pedoman Perusahaan yang memuat kriteria Barang Jaminan
 yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada angka 1
 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas
 Jasa Keuangan ini.

 3.

 Kriteria barang yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 a. memiliki nilai ekonomis; dan
 b. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
 undangan.

 4. Barang yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain:
 a. barang perhiasan seperti emas, intan, permata, dan berlian;
 b. kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda;
 c. barang rumah tangga seperti perabotan rumah tangga,
 gerabah, dan peralatan elektronik;

 d. mesin yang dapat dipindahkan seperti traktor, pompa air,
 generator, dan gergaji mesin (chainsaw);

 e.
 f.

 tekstil seperti bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan
 permadani/ambal;

 aksesoris seperti jam tangan, tas, dompet, topi, sepatu, dan
 kaca mata; dan/atau

 - 12 -

 g. surat berharga, surat bukti kepemilikan, surat penting, dan
 surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis.

 5. Perusahaan tidak dapat menerima Barang Jaminan dengan
 kriteria antara lain:
 a. barang milik pemerintah seperti perlengkapan Tentara
 Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik
 Indonesia (POLRI);

 b. barang yang mudah busuk, susut, dan/atau kadaluarsa,
 seperti makanan, minuman, dan obat-obatan;

 c. barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek
 api, mercon (petasan), mesiu, bensin, minyak tanah, tabung
 berisi gas, dan senjata api;

 d. barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba (ganja,
 opium, heroin, sabu, dan sejenisnya); dan/atau

 e. barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
 undangan dilarang untuk diperdagangkan.

 6. Perusahaan dapat menetapkan barang lain yang dapat diterima
 sebagai jaminan selain Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada angka 4 sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana
 dimaksud pada angka 3.

 7. Perusahaan yang akan menerima barang lain yang dapat
 diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 6
 harus terlebih dahulu memperhatikan kesiapan tempat
 penyimpanan untuk dokumen kepemilikan yang memenuhi
 standar tingkat keamanan dan keselamatan Barang Jaminan
 sesuai dengan persyaratan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 B. KEAMANAN DAN KESELAMATAN BARANG JAMINAN
 1. Dalam menjaga keamanan dan keselamatan Barang Jaminan,
 Perusahaan harus mengacu pada pedoman Perusahaan sesuai
 dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 ini.

 2. Dalam menjaga keamanan dan keselamatan Barang Jaminan,
 Perusahaan harus menjaga kebersihan dan melakukan
 perawatan secara berkala terhadap Barang Jaminan sesuai
 dengan karakteristik Barang Jaminan.

 - 13 -

 C. PERSYARATAN TEMPAT PENYIMPANAN BARANG JAMINAN
 1. Persyaratan tempat penyimpanan Barang Jaminan ditetapkan
 berdasarkan jenis Barang Jaminan sebagai berikut:
 a. barang perhiasan seperti emas, intan, permata, dan berlian;
 aksesoris seperti jam tangan, tas, dompet, topi, sepatu, dan
 kaca mata; dan surat berharga, surat bukti kepemilikan,
 surat penting, serta surat lainnya yang mempunyai nilai
 ekonomis harus disimpan di ruangan tempat penyimpanan
 (kluis) dan/atau lemari besi;

 b. kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda dapat
 disimpan di gedung dan/atau di luar gedung dengan
 dilengkapi atap pelindung dan/atau penutup (cover)
 kendaraan, dengan mempertimbangkan kerahasiaan
 identitas Barang Jaminan; dan

 c. barang rumah tangga seperti perabotan rumah tangga,
 gerabah, dan peralatan elektronik; mesin yang dapat
 dipindahkan seperti traktor, pompa air, generator, dan
 gergaji mesin (chainsaw); dan tekstil seperti bahan pakaian,
 kain, sarung, sprei, serta permadani/ambal harus disimpan
 di gudang.

 2. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 huruf a dapat berupa ruangan yang dibuat dengan
 memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan yang
 memiliki paling sedikit:
 a.

 struktur bangunan yang tidak mudah diruntuhkan,
 dihancurkan, dan didobrak;

 b. tembok keliling yang dibangun secara permanen;
 c.

 pintu berupa pintu besi dengan menggunakan kunci
 kombinasi; dan

 d. sekat pembatas berupa dinding yang memisahkan tempat
 penyimpanan Barang Jaminan dan tempat pelayanan
 Nasabah, dalam hal tempat penyimpanan Barang Jaminan
 berada di lokasi yang sama dengan tempat pelayanan
 Nasabah.

 3. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 huruf b dan c dapat berupa ruangan yang dibuat
 dengan memenuhi standar minimum tingkat keamanan dan

 - 14 -

 keselamatan yang mencakup paling sedikit yaitu dapat
 melindungi Barang Jaminan dari bahaya cuaca dan risiko
 pencurian.

 4. Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebelum
 disimpan di ruangan tempat penyimpanan (kluis) dan/atau
 lemari besi, harus terlebih dahulu ditempatkan dalam kantong
 atau kotak dan harus dilengkapi pengamanan tambahan berupa
 segel atau tanda pengaman.

 5. Penyegelan Barang Jaminan dilakukan dengan cara meletakkan
 atau menempelkan segel atau tanda pengaman pada kantong
 atau kotak tempat penyimpanan Barang Jaminan.

 6. Segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada angka
 5 dapat terbuat dari kertas, plastik, logam, lak, dan/atau bahan
 lainnya dengan bentuk tertentu berupa lembaran, pita, kunci,
 kancing, dan/atau bentuk lainnya yang dapat dilengkapi dengan
 piranti elektronik.

 7. Segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada angka
 5 terdiri dari:
 a.

 segel atau tanda pengaman kertas berupa lembaran kertas
 berperekat atau tidak, dengan tanda atau lambang
 Perusahaan dan nomor tanda terdaftar atau izin usaha dari
 Otoritas Jasa Keuangan, dengan bentuk, warna, dan
 ukuran tertentu yang ditetapkan Perusahaan;

 b. segel atau tanda pengaman berupa jepitan kantong yang
 terbuat dari aluminium yang jenis dan bentuknya
 ditetapkan oleh Perusahaan;

 c. segel atau tanda pengaman berupa pita yang terbuat dari
 kertas atau plastik berperekat atau tidak, dengan tanda
 atau lambang Perusahaan dan nomor tanda terdaftar atau
 izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan bentuk,
 warna, dan ukuran tertentu yang ditetapkan Perusahaan;
 atau

 d. segel atau tanda pengaman elektronik berupa barcode yang
 terbuat dari kertas, pita, kancing, kunci, atau bentuk
 lainnya yang tercetak barcode secara permanen.

 - 15 -

 8. Dalam rangka memenuhi standar tingkat keamanan dan
 keselamatan Barang Jaminan, Perusahaan paling sedikit
 menggunakan 2 (dua) kombinasi perlengkapan keamanan
 sebagai berikut:
 a. kunci tambahan;
 b. alarm monitoring system;
 c. closed circuit television (CCTV);
 d. door contact; dan/atau
 e. panic button.

 9. Tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 harus dilengkapi dengan tenaga pengamanan
 sesuai dengan standar tenaga pengamanan berdasarkan
 ketentuan peraturan perundang-undangan.

 10. Dalam rangka perlindungan terhadap Barang Jaminan,
 Perusahaan harus mengasuransikan Barang Jaminan paling
 sedikit terhadap risiko kebongkaran dan kebakaran.

 11. Perusahaan dapat menggunakan:
 a. 1 (satu) tempat penyimpanan untuk menyimpan Barang
 Jaminan yang berasal dari beberapa unit layanan (outlet)
 (sistem clustering); atau

 b. tempat penyimpanan Barang Jaminan yang disediakan oleh
 pihak lain (outsourcing).

 12. Penggunaan tempat penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana
 dimaksud pada angka 11 harus:
 a. diatur dalam pedoman Perusahaan sesuai dengan
 ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 dan

 b. memenuhi standar tingkat keamanan dan keselamatan
 Barang Jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini.

 13. Dalam mengelola tempat penyimpanan Barang Jaminan,
 Perusahaan harus mengacu pada pedoman Perusahaan sesuai
 dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
 ini.

 14. Dalam hal tempat penyimpanan Barang Jaminan berada di luar
 unit layanan (outlet), Perusahaan harus memenuhi standar
 tingkat keamanan dan keselamatan Barang Jaminan

 - 16 -

 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa
 Keuangan ini.

 D. PERSYARATAN TEMPAT PENYIMPANAN JASA TITIPAN BARANG
 BERHARGA
 1. Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan
 jasa titipan barang berharga sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian harus
 memenuhi persyaratan tempat penyimpanan jasa titipan barang
 berharga.

 2. Persyaratan tempat penyimpanan jasa titipan barang berharga
 mengacu pada ketentuan mengenai persyaratan tempat
 penyimpanan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam
 huruf C.

 VI. NILAI MINIMUM PERBANDINGAN UANG PINJAMAN DAN NILAI TAKSIRAN
 BARANG JAMINAN
 1. Perusahaan wajib memenuhi nilai minimum perbandingan antara
 Uang Pinjaman dan nilai taksiran Barang Jaminan dalam
 memberikan Uang Pinjaman kepada Nasabah, kecuali apabila
 Nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki Uang Pinjaman
 yang lebih rendah.

 2. Perbandingan nilai minimum antara Uang Pinjaman dan nilai
 taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1
 ditetapkan sebagai berikut:
 a. untuk Barang Jaminan berupa barang perhiasan, Uang
 Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 75%
 (tujuh puluh lima persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan
 yang bersangkutan;
 Sebagai contoh:
 1) Barang Jaminan berupa emas 5 gram.
 2)

 Nilai taksiran Barang Jaminan emas = Rp2.000.000,00 (dua
 juta rupiah).

 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada
 Nasabah paling sedikit = 75% x Rp2.000.000,00 =
 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

 - 17 -

 b. untuk Barang Jaminan berupa kendaraan bermotor, Uang
 Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 70%
 (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang
 bersangkutan;
 Sebagai contoh:
 1) Barang Jaminan berupa motor.
 2)

 Nilai taksiran Barang Jaminan motor = Rp7.000.000,00
 (tujuh juta rupiah).

 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada
 Nasabah paling sedikit = 70% x Rp7.000.000,00 =
 Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

 c. untuk Barang Jaminan berupa peralatan elektronik, Uang
 Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 60%
 (enam puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang
 bersangkutan;
 Sebagai contoh:
 1) Barang Jaminan berupa telepon genggam.
 2)

 Nilai taksiran Barang Jaminan telepon genggam =
 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada
 Nasabah paling sedikit = 60% x Rp4.000.000,00 =
 Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

 d. untuk Barang Jaminan selain Barang Jaminan sebagaimana
 dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, Uang Pinjaman
 yang diberikan kepada Nasabah paling rendah 50% (lima
 puluh persen) dari nilai taksiran Barang Jaminan yang
 bersangkutan.
 Sebagai contoh:
 1) Barang Jaminan berupa kompor.
 2)

 Nilai taksiran Barang Jaminan kompor = Rp300.000,00
 (tiga ratus ribu rupiah).

 3) Uang Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada
 Nasabah paling sedikit = 50% x Rp300.000,00 =
 Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

 - 18 -

 3. Dalam hal Nasabah sepakat, Perusahaan dapat memberikan Uang
 Pinjaman lebih rendah dari nilai minimum perbandingan Uang
 Pinjaman dengan nilai taksiran Barang Jaminan sebagaimana
 dimaksud pada angka 2.
 Sebagai contoh, Budi menggadaikan kendaraan bermotornya di
 Perusahaan. Perusahaan menaksir kendaraan bermotor Budi
 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sesuai ketentuan
 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Perusahaan
 harus memberikan Uang Pinjaman kepada Budi paling rendah
 sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran dengan
 jumlah nominal sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus
 ribu rupiah). Namun karena satu dan lain hal, Budi hanya
 membutuhkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
 menyampaikan kebutuhannya tersebut kepada Perusahaan.
 Mengingat Nasabah menginginkan Uang Pinjaman yang lebih
 rendah dari Uang Pinjaman yang ditetapkan Perusahaan dan
 Perusahaan menyetujui, Perusahaan dapat memberikan Uang
 Pinjaman kepada Budi yang lebih rendah dari Uang Pinjaman yang
 telah ditetapkan.

 4. Kesepakatan Nasabah untuk menerima Uang Pinjaman yang lebih
 rendah

 dari nilai minimum sebagaimana dimaksud angka 3

 harus dicatat dalam Surat Bukti Gadai yang ditandatangani
 Nasabah yang bersangkutan.

 5. Dalam memberikan Uang Pinjaman, Perusahaan harus mengacu
 pada pedoman Perusahaan mengenai nilai minimum pemberian
 Uang Pinjaman berdasarkan perbandingan Uang Pinjaman dengan
 nilai taksiran Barang Jaminan sesuai ketentuan dalam Surat
 Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

 VII. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG KELEBIHAN
 1. Perusahaan wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil
 penjualan Barang Jaminan dengan cara lelang atau berdasarkan
 kuasa menjual kepada Nasabah.

 2. Dalam rangka pengembalian Uang Kelebihan, Perusahaan harus
 memberitahukan nominal Uang Kelebihan kepada Nasabah paling
 lama 10 (sepuluh) Hari setelah penjualan Barang Jaminan atau
 proses lelang dengan dilampiri keterangan berupa:

 - 19 -

 a. nomor Surat Bukti Gadai;
 b. nominal Uang Pinjaman;
 c. sewa modal;
 d.
 e.
 f.

 hasil penjualan lelang atau penjualan Barang Jaminan;
 biaya;

 tata cara pengambilan Uang Kelebihan; dan

 g. informasi jangka waktu Uang Kelebihan dinyatakan
 kadaluarsa.

 3. Pemberitahuan kepada Nasabah sebagaimana dimaksud pada
 angka 2 harus dilakukan melalui papan pengumuman di unit
 layanan (outlet)

 tempat Nasabah menggadaikan yang mudah

 dibaca oleh Nasabah dan ditempatkan selama paling singkat 20
 (dua puluh) Hari.

 4. Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3,
 Perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui:
 a. surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau
 dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman; dan/atau

 b. media lainnya seperti telepon, short message service (SMS),
 atau email.

 5. Pengembalian Uang Kelebihan dapat dilakukan oleh Perusahaan
 kepada Nasabah secara:
 a.

 tunai; atau

 b. non-tunai, yang dilakukan dengan cara mengirimkan nominal
 Uang Kelebihan ke rekening Nasabah.

 6. Pengembalian Uang Kelebihan secara non-tunai sebagaimana
 dimaksud pada angka 5 huruf b dilakukan paling lambat 20 (dua
 puluh) Hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada
 angka 3.

 7. Biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan kepada
 Nasabah dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang
 Kelebihan yang dikembalikan kepada Nasabah.

 8. Pengenaan biaya pemberitahuan dan pengiriman Uang Kelebihan
 oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus
 dimuat di dalam Surat Bukti Gadai.

 9. Perusahaan harus mengadministrasikan seluruh Uang Kelebihan
 sesuai nomor urut Surat Bukti Gadai dari Barang Jaminan yang
 dilelang atau dijual atas kuasa Nasabah pada periode tertentu.

 - 20 -

 10. Perusahaan harus mengadministrasikan pengembalian Uang
 Kelebihan yang telah dikembalikan kepada Nasabah.

 11. Dalam rangka pemberitahuan dan pengembalian Uang Kelebihan
 kepada Nasabah, Perusahaan harus mengacu pada pedoman
 Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas
 Jasa Keuangan ini.

 12. Uang Kelebihan dinyatakan kadaluarsa apabila telah melebihi
 jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada
 Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 3.

 13. Dalam hal Nasabah menginginkan jangka waktu yang berbeda dari
 jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12, Perusahaan
 harus menyepakati jangka waktu yang diinginkan Nasabah.
 Sebagai contoh, Putra menggadaikan jam tangan di Perusahaan.
 Pada saat pengisian Surat Bukti Gadai, Putra menginginkan
 jangka waktu Uang Kelebihan dinyatakan kadaluarsa apabila telah
 melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sejak

 tanggal

 pemberitahuan kepada Nasabah melalui papan pengumuman di
 unit layanan (outlet). Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran
 Otoritas Jasa Keuangan ini, Perusahaan harus menyepakati jangka
 waktu yang diinginkan Putra.

 14. Dalam hal Uang Kelebihan tidak dapat dikembalikan kepada
 Nasabah atau kadaluarsa, Uang Kelebihan dapat disalurkan
 kepada dana kepedulian sosial, dana kebajikan umat, atau
 sejenisnya, sesuai kesepakatan dengan Nasabah yang dicantumkan
 dalam Surat Bukti Gadai.

 VIII. PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERGADAIAN
 SYARIAH
 1. Perusahaan harus menyusun dan melaksanakan pedoman
 Perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan Usaha Pergadaian
 Syariah.

 2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
 a.

 kriteria barang yang dapat diterima sebagai Barang Jaminan
 sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf A angka 3, yang
 paling sedikit memuat:
 1) barang yang dapat diterima; dan
 2)

 spesifikasi atau kriteria barang yang dapat diterima;

 - 21 -

 b. keamanan dan keselamatan Barang Jaminan sebagaimana
 dimaksud pada romawi V huruf B angka 1, yang paling
 sedikit memuat:
 1) administrasi Barang Jaminan;
 2) mekanisme perawatan secara berkala Barang Jaminan;
 3) mekanisme pengambilan Barang Jaminan pelunasan;
 4) mekanisme penanganan Barang Jaminan yang rusak,
 hilang, dan/atau bermasalah;

 5) mekanisme penanganan Barang Jaminan dalam proses
 lelang; dan

 c. pengelolaan

 6) mekanisme pengambilan Barang Jaminan lelang;
 penyimpanan

 tempat
 Barang
 Jaminan

 sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf C angka 13,
 yang paling sedikit memuat tentang:
 1) mekanisme penyimpanan Barang Jaminan;
 2) mekanisme pengamanan Barang Jaminan yang disimpan
 di unit layanan (outlet);

 3) mekanisme penggunaan tempat penyimpanan Barang
 Jaminan, dalam hal Perusahaan menggunakan 1 (satu)
 tempat penyimpanan untuk menyimpan Barang Jaminan
 yang berasal dari beberapa unit layanan (outlet) (sistem
 clustering) sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf
 C angka 11 huruf a;

 4) mekanisme pengamanan Barang Jaminan ketika Barang
 Jaminan dibawa dari unit layanan (outlet) ke tempat
 penyimpanan
 pihak lain

 Barang Jaminan yang disediakan oleh
 (outsourcing), dalam hal Perusahaan

 menggunakan tempat penyimpanan Barang Jaminan
 yang

 disediakan
 oleh
 pihak
 lain
 (outsourcing)

 sebagaimana dimaksud pada romawi V huruf C angka 11
 huruf b;

 5) mekanisme akses ke tempat penyimpanan Barang
 Jaminan;

 6) mekanisme pemantauan stock opname Barang Jaminan
 pada tempat penyimpanan;

 7) larangan penggunaan tempat penyimpanan selain untuk
 Barang Jaminan; dan

 - 22 -
 8) mekanisme pengamanan oleh tenaga pengamanan;
 d.

 nilai minimum pemberian Uang Pinjaman berdasarkan
 perbandingan Uang Pinjaman dengan nilai taksiran Barang
 Jaminan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 5,
 yang paling sedikit memuat tentang:
 1) tata cara perhitungan penaksiran Barang Jaminan;
 2) tata cara perhitungan besaran Uang Pinjaman; dan
 3) besaran nilai taksiran minimal dan maksimal; dan

 e. mekanisme pemberitahuan dan pengembalian Uang Kelebihan
 sebagaimana dimaksud pada romawi VII angka 11, yang
 paling sedikit memuat tentang:
 1) mekanisme pemberitahuan kepada Nasabah;
 2) mekanisme pengembalian Uang Kelebihan kepada
 Nasabah; dan

 3) administrasi Uang Kelebihan.

 3. Perusahaan dapat menerapkan mekanisme penilaian kembali
 (review) terhadap pedoman Perusahaan sebagaimana dimaksud
 pada angka 1 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan
 kemampuan Perusahaan.

 IX. PENUTUP
 Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku
 pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 28 September 2017
 KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
 PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
 LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
 LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
 OTORITAS JASA KEUANGAN,

 Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

 ttd
 Yuliana

 ttd
 RISWINANDI

","<reg_type> SEOJK </reg_type>
<reg_id> 53/SEOJK.05/2017 </reg_id>
<reg_title> PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH </reg_title>
<set_date> 28 September 2017 </set_date>
<effective_date> 28 September 2017 </effective_date>
<related_reg> '31/POJK.05/2016 | Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (3)' </related_reg>
"
"No. 32/50/KEP/DIR
BARK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

SAHAM BANK UMUM
DIREKSI BANK INDONESIA,
. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
periu ditetapkan persyaratan dan tata cara pembelian
saham bank umum;
. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan
ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pembelian
saham bank umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank
indonesia;
. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank
Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472) scbagaimana- telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang 5 /

. DIREKSI Halaman . 2. .
BANK INDONESIA
. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
Ld
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
wn
. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3840);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Pembelian Saham Bank Umum (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3841);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan © SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:
Ll. Bank adalah Bank Umum scbagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998;
. Perorangan adalah orang perscorangan baik Warga
Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia maupun
badan hukum yang berkedudukan di luar negeri dan
didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia;
4. Pembelian Saham Bank Melalui Bursa adalah pembelian
saham melalui penawaran umum baik pada pasar perdana
maupun melalui bursa efek.

Pasal 2
(1) Perorangan dan/atau Badan Hukum dapat membeli
saham Bank secara langsung maupun dengan Pembelian
Saham Bank Melalui Bursa.
(2) Perorangan dan/atan pemgnrus dan pemegang saham
Badan Hukum yang memiliki saham Bank wajib
memenuhi persyaratan kepemilikan Bank sebagaimana
diatur dalam ketentuan pendirian Bank yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
Pasal 3
Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing
dan/atau badan hukum asing yang diperoleh melalui
pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek
sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan
perseratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dapat
membeli saham melalui bursa efek sampai 100% (seratus
per scratus) dari jumlah saham Bank yang tercatat di
bursa efek.
(2) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek
scbanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per
seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.

(3) Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham
Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak
dicatatkan di bursa efek harus tetap dimiliki Warga
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
Pasal 5
(1) Kepemilikan Bank oleh badan hukum Indonesia
setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan
hukum yang bersangkutan.
(2) Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan:
a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba,
dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan
hukum berbentuk Perseroan Terbatas/Perusahaan
Daerah; atau
b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib,
hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa
hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian bagi
badan hukum berbentuk Koperasi.
Pasal 6
Sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham Bank
dalam rangka kepemilikan, dilarang:
a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam
bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di indonesia;
b. berasal dari dan unwk tujuan pencucian uang (money
laundering), dan
c. berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip
Syariah bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan Prinsip Syariah.
Pasal 7
(1) Yang dapat menjadi pemilik Bank adalah pihak-pihak
yang:
a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang
perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan
menmiliki integritas yang baik.
(2) Pemilik Bank yang memiliki - integritas yang baik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara
lain adalah pihak-pihak yang:
a. memiliki akhiak dan moral yang baik;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
.c. memiliki - komitmen yang tinggi terhadap
pengembangan operasional Bank yang sehat;
. dinilai layak dar wajar:untuk menjadi pemegang
saham Bank.

Pasal 8
(1) Bank wajib mengadministrasikan dengan tertib:
a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi Bank
yang  berbentuk hukum Persercan  Terbatas/
Perusahaan Daerah; atau
b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi Bank
yang berbentuk hukum Koperasi.
(2) Bagi Bank yang terdaftar di pasar modal, daftar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a senantiasa
diperbarui. ’

BAB II
TATA CARA PEMBELIAN SAHAM BANK
Pasal 9
(1) Pembelian saham Bank secara langsung atau Pemnbelian
Saham Bank Melalui Bursa yang:
‘a. menyebabkan kepemilikan mencapai sebesar 25%
{dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah
saham Bank; atau
b. kepemilikan sahamnya karang dari 25% (dua puluh
lima perseratus) dari jumlah saham Bank namun
mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank,
wajib terlebih - dahulu memperoleh izin dari Bank
Indonesia.
(2) Pembelian Saham Bank Melalui Bursa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dimaksudkan untuk
dicatatkan dalam kepemilikan Bank, tidak memerlukan
izin Bank Indonesia:
(3) Permohonan untuk memperoleh izin pembelian saham
Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan oleh direksi Bank penerbit saham kepada
i 1 rm T amnivan
Bank nny stsunl dengan: foromt det Lampiean,
(4) Apabila calon pembeli adalah Perorangan, permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilampiri
dengan:
a. dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi
paspor dan fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara
(KIMS);
b. rancangan akta jual beli saham;
c. rencana komposisi pemegang saham Bank sctelah
pembelian saham;
d. surat pernyataan dari calon pembeli (personal
statement) ~mengenai hal-hal yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
. surat pernyataan dari calon pembeli (personal
statement) bahwa vang bersangkutan tidak pernah
melakukan timdakan tercela di bidang perbankan,
keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah
dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
- kejahatan.
(5) Apabila calon pembeli saham adalah Badan Hukum,
pengajuan permohonan izin pembelian saham Bank
dilakukan oleh direksi Badan Hukum yang bersangkutan
dan wajib dilampiri dengan:
a.
b.
rancangan akta jual beli saham;
akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum
berikut  perubahannya yang telah mendapat
pengesahan dari instansi berwenang;
dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari seluruh
anggota kornisdris dan direksi;
. daftar pemegang saham berikut besamya masing-
masing  kepemilikan - saham Badan Hukum yang
bersangkutan;
neraca Badan Hukum yang telah diaudit oleh akuntan
publik independen paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum tanggal pengajuan permohonan;
surat pernyataan dari direksi dan/atau komisaris
Badan Hukum yang bersangkutan (personal
statement)  mengenai  hal-hal yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
. surat pernyataan dari calon pembeli (personal
statement) bahwa yang bersangkutan tidak pernah
melakukan tindakan tereela di bidang perbankan,
keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah
dihukum Karena terbukti melakukan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 10
(1) Persetujuan atau  penmolakan  atas  permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan
oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah dokumen permohonan diterima secara
lengkap.
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan
atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dolumen;
b. penelitian atas hal-hal yang dipersyaratkan dalam
kepemilikan Bank sesual dengan ketentuan yang
berlaku; dan
¢. wawancara terhadap calon pemilik Bank.
(3) Tembusan . izin - persetujuan atau penolakan  atas
permohonan Pembelian Saham Bank Melalui Bursa
disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Badan
Pengawas Pasar Modal.
Pasal 11
(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (I) Bank Indonesia belum
memberikan . tanggapan atas permohonan dimaksud,
Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan
tersebut.
(2) Apabila permchonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, Bank Indonesia akan memberitahukan sccara
tertulis kepada Bank beserta alasannya.

Pasal 12
(1) Apabila pihak yang membeli saham Bank tidak
- memenuhi persyaratan sebagal pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka
saham yang dibeli tersebut wajib dialihkan kepada pihak
lain yang memenuhi persyaratan sebagai  pemegang
saham selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan
puluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia
kepada pembeli saham yang bersangkutan.
(2) Apabila dalam :jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (I) pihak yang membeli saham tidak
mengalihkan kepemilikan saham tersebut, maka pembeli
yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan
sebagai pemegang saham Bank.
(3) Bank yang sahamnya dibeli oleh pihak sebagaimana
dimalesud dalam ayat (1), dilarang melakukan pencatatan
atas pembelian saham tersebut dan/atau memberikan hak-
hak apapun sebagai pemegang saham kepada pembeii
sahamn dimaksud.
(4) Hak-hak = sebagai pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) antara lain adalah hak untuk
hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, dan hak untuk memperoleh dividen.
Pasal 13
(1) Pembelian  saham Bank secara langsung yang
mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari
25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham
Bank, wajib dilaporkan oleh direksi Bank kepada Bank
Indonesia selambat-lambatnya 10 (scpuluh) hari scjak
terjadinya pencatatan schagai kepemilikan pada Bank.
(2) Pembelian  Saham Bank Melalui Bursa yang
mengakibatkan kepemilikan saham Bank sebesar 5%
(lima perseratus) sampai dengan kurang dari 25% (dua
puluh- lima perseratus) dari jumlah saham Bank, wajib
dilaporkan oleh direksi Bank kepada Rank Indonesia
selambat-lambataya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya
pencatatan sebagai kepemilikan pada Bank.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
2. nama da;
b. tanggal pencatatan kepemilikan pada Bank;
¢. jumlah lembar dan nilai nominal saham yang dibeli;
d. persentase kepemilikan.
Pasal 14
Permohonan izin pembelian saham Bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan laporan pembelian
seham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
disampaikan kepada :
a. Bank Indonesia Up. Urusan Pengawasan Bank, JI. M.H.
pusat di wilayah Jabotabek;
b.Bank Indonesia Up. Urusan Pengawasan Bank, JI. M.H.
Thamrin No.2, Jakarta 10110, dengan tembusan kepada
Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang
berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.
BAB III
LAIN-LAIN
Pasal 15
Sepanjang tidak diatur  secara khusus dalam . Surat
Keputusan ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan
akuisisi Bank * scbagaimana diatur dalam Surat
Keputusan. Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan
Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum
berlaku pula untuk pembelian saham Bank Umum.
BAB IV
SANKSI
Pasal 16
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 13 Surat Keputusan ini dikenakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan’
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Pembelian saham Bank oleh Warga Negara Asing atau
badan hukum asing déngan cara Pembelian Saham Melalui
Bursa yang telah dilakukan dan telah memperoleh izin
sebelum berlakunya Surat Keputusan ini, dianggap telah
memperoleh izin berdasarkan Surat Keputusan ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ©
pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 1999
DIREKSI
BANK INDONESIA
Abr tp
Achwan Subarjo Joyosumarto
“Uren. 5/0

Lampiran SuratKeputusan Dirclisi Bank indonesia Nomor 32/50/KEE/DIR tanggal 14 Mei 1999
Lampiran
No. :
Lamp:
Kepada
Direksi Bank Indonesia
JI. M.H. Thamgzin No.2
JAKARTA 10110
Up. Urusan Pengawasan Bank
Perihal :  Permohonan Izin Pembelian Saham Bank
Dengan ini -kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin
pembelian saham Bank coon, oleh Lo. (calon
pembeli). s
Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan:®)
Dafa salonmembell disertal dengnn dolormen denies yang dipersyaratkan.
Rancangan akta jual beli saham.
Rencana komposisi pemegeng saham Bank setelah pembelian saham.
Surat pernyataan dari calon pembeli tentang sumber dana untuk pembelian
saham Bank.
Surat pernyataan dari calon pembeli tentang tidak pernah melakukan tindakan
tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dar/atau tidak
pemah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
Bw
Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan:**)
1. Rarcangan akta jual beli saham.
2. Aka pendirian  termasuk anggaraan dasar Badan Hukum beserta
perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
Daftar seluruh anggota komisaris dan direksi Badan  Hukum yang
bersangkutan disertai dengan dengan dokumen identitas yang dipersyaratkan,
4. Daftar pemegang saham berikut besamnya masing-masing kepemilikan saham
Badan Hukum yang bersangkutan.
5.- Neraca Badan Hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik independen
paling lambat 6 (cnam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan. :
6. Surat pernyataan dari komisaris dan/atau direksi Badan Hukum yang
aren - nr daria vimtale cae be ala Arle
bersangkutan tentang sumber dana untuk pembelian saham Bank.
wl

Lampiren Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/S0/KEP/MDIR taniggal 14. Mei 1999
7. Surat pernyataan dad komisaris dan/atau direksi Badan Hukum yang
bersangkutan tentang tidak permnah melakukan tindakan tercela di bidang
perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena
terbuldti melakukan tindak pidana kejahatan.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI
BANK ee,
ce: Kantor Bank Indonesia wens (bagi Bank yang berkantor pusat diluar
wilayah Jabotabek)
*) Bag calon pembeli Perorangan
**) Bagi calon pembeli Badan Hukum

","<reg_type> SKDIR-BI </reg_type>
<reg_id> 32/50/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999 </reg_id>
<reg_title> PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM </reg_title>
<set_date> 14 Mei 1999 </set_date>
<effective_date> 14 Mei 1999 </effective_date>
<related_reg> '13/UU/1968', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '1/UU/1995', '8/UU/1995', '28/PP/1999', '29/PP/1999' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>
"
"DIREKSI
No. 32/52/KEP/DIR
BANK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI
DAN AKUISISI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DIREKSI BANK INDONESIA,
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi
dan Akuisisi Bank, terdapat beberapa ketentuan yang
memerlukan pengaturan lebih lanjut;
. bahwa berhubung dengan itu perlu untuk mengatur
lebih lanjut ketentuan tentang Persyaratan dan Tata
Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
Perkreditan Rakyat dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank
Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);
3. Undang \,

DIREKS!
BANK INDONESIA
Menetapkan :
ALANYA (4A. 190 +. 3. 0a we
Halaman . . ..
. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 61, Tambshan Lembaran
Negara Nomor 3840);
Ud
MEMUTUSKAN :
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK
INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN
TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI DAN
AKUISISI BANK PERKREDITAN RAKYAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:
a. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut
BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998;
b. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) BPR atau
lebih, dengan cara tetap mempertabankan berdirinya
salah satu BPR dan membubarkan BPR-BPR lainnya
tanpa melikuidasi terlebih dahulu;
¢. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) BPR
atau lebih, dengan cara mendirikan BPR baru dan
membubarkan BPR-BPR tersebut tanpa melikuidasi
terlebih dahulu;
d. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu
BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian
terhadap BPR; -
e. Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan,
baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
cara apapun, pengelolaan dan/atau kebijaksanaan
BPR;
f. Saham BPR adalah bukti penyetoran modal atas
nama pemegangnya bagi BPR yang berbentuk
hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah
atau bentuk lain yang disamakan dengan saham bagi
BPR yang berbentuk hukum Koperasi;
Rapat Umum Pemegang Saham ""adalah organ
perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam perseroan dan memegang segala wewenang
yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris,
termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota
bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi.
0
Pasal 2
(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR dapat
dilakukan atas:
a. inisiatif BPR yang bersangkutan; atau
b. peamintaan Bank Indonesia.
(2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib terlebih
dahulu memperoleh icin dari Direksi Bank
Indonesia.
Pasal 3
(1) Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan
antar BPR.
(2) Merger atau Konsolidasi antara BPR konvensional
dengan BPR berdasarkan prinsip Syariah hanya
dapat dilakukan apabila BPR hasil Merger atau
Konsolidasi dimaksud menjadi BPR Syariah.
Pasal 4
Merger atan Konsolidasi dapat dilakukan:
a. antar BPR yang berkedudukan dalam  wilayah
propinsi yang sama; atau
b. antar BPR yang berkedudukan dalam wilayah
propinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR
hasil Merger atau Konsolidasi berlokasi dalam
wilayah propinsi yang sama.
Pasal 5
Salah satu kantor BPR hasil Merger atau Konsolidasi
dijadikan kantor pusat dan kantor BPR lainnya dapat
menjadi kantor cabang.
BAB II
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
ATAS INISIATIF BPR

Bagian Pertama
Persyaratan dan Tata Cara Merger atau Konsolidasi
Pasal 6
Izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila dipenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham;
b. permodalan BPR hasil Merger atau Konsolidasi
memenuhi ketentuan rasio kewajiban pemenuhan
modal minimum yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
c. calon anggota dewan komisaris dan direksi BPR hasil
Merger atau . Konsolidasi memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia tentang BPR yang mengatur
kepengurusan BPR; :
d. dalam hal BPR hasil Merger atau XKonsolidasi akan
menjadikan kantor ‘BPR lainnya sebagai kantor
cabang wajib memenuhi persyaratan modal disetor
untuk pembukaan kantor cabang BPR sebagaimana
diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
yang mengatur tentang pembukaan kantor cabang
BPR.
Pasal 7
(1) Direksi masing-masing BPR yang akan melakukan
Merger atau Konsolidasi, secara bersama-sama wajib
menyusun rancangan Merger atau Konsolidasi yang
sekurang-kurangnya memuat :

. nama dan tempat kedudukan BPR yang akan
melakukan Merger atau Konsolidasi;
. alasan dan penjelasan masing-masing direksi BPR
yang akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
. tata cara konversi saham dari masing-masing BPR
vang akan melakukan Merger atau Konsolidasi
terhadap saham BPR hasil Merger atau
Konsolidasi;
. rancangan perubahan Anggaran Dasar BPR hasil
Merger atau rancangan Akta Pendirian BPR hasil
Konsolidasi;
. laporan keuangan 1 (satu) tahun buku terakhir dari
seluruh BPR yang akan melakukan Merger atau
Konsolidasi;
. rencana kerja BPR hasil Merger atau Konsolidasi
selama 12 (dua belas) bulan dalam rangka
memperbaiki tingkat kesehatannya;
. rencana status kantor-kantor BPR hasil Merger
atau Konsolidasi;
. nama pemegang saham, calon anggota dewan
komisaris dan direksi BPR hasil Merger atau
Kousolidasi;
i. penegasan dari BPR hasil Merger atau Konsolidasi
mengenai kesediaan untuk menerima pengalthan
hak dan kewajiban - dari BPR-BPR yang
melakukan Merger atau Konsolidasi;
j. hal-hal lain yang perfu diketahui oleh pemegang
saham masing-masing BPR, antara lain :
I. perkiraan neraca BPR hasil Merger atau
Konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan yang berlaku;
to
. cara penyelesaian status karyawan BPR yang
akan melakukan Merger atau Konsolidasi;
Ww
. cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR
kepada debitur dan kreditur;
BANK INDONESIA
4. cara penyclesaian hak-hak pemegang saham
minoritas;
5. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger
atau Konsolidasi;
6. laporan mengenai kondisi dan permasalahan
selama tahun buku berjalan yang
mempengaruhi kegiatan BPR.
(2) Rancangan Merger atau Konsolidasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat
persetujuan dari dewan komisaris masing-masing
BPR dan disusun konsep akta Merger atau
Konsolidasi.
Pasal 8
(1) Direksi BPR yang akan melakukan Merger atau
Konsolidasi wajib  mengumumkan  ringkasan
rancangan Merger atau Konsolidasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang sekurang-
kurangnya memuat :
a. nama dan tempat kedudukan BPR yang akan
melakukan Merger atau Konsolidasi;
b. rencana status kantor-kantor BPR hasil Merger
atau Konsolidasi;
¢. nama pemegang saham, calon anggota komisaris
dan direksi BPR hasil Merger atau Konsolidasi.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
(3) Pengumuman  sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilakukan :
a. dalam surat kabar harian setempat bagi BPR hasil
Merger atau Konsolidasi yang memiliki total aset
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau
lebih; atau |
b. dengan menempeikan pada papan pengumuman
di kantor masing-masing BPR atau di kantor
kecamatan setempat, bagi BPR hasil Merger atau
Konsolidasi yang memiliki total aset kurang dari
Ryp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Pasal 9
(1) Keberatan atas pelaksanaan Merger atau Konsolidasi
oleh kreditur dan pemegang saham minoritas dapat
diajukan selambat-lambatnya 7 (fujuh) hari sebelum
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) kreditur dan pemegang saham
minoritas tidak mengajukan keberatan, maka
kreditur dan pemegang saham minoritas dianggap
menyetujui Merger atau Konsolidasi.
(3) Keberatan oleh kieditus dau pemegang  saham
minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan kepada masing-masing direksi BPR
untuk diselesaikan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham.
(4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) belum tercapai, Merger atau Konsolidasi
tidak dapat dilaksanakan.
Pasal 10
(1) Rancangan Merger atau Konsolidasi dan konsep
Akta Merger atau Konsolidasi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 wajib dimintakan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-
masing BPR yang akan meiakukan Merger atan
Konsolidasi.
(2) Konsep Akta Merger atau Konsolidasi yang telah
disetujui ‘Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditsangkan
dalam Akta Merger atau Konsolidasi dan Akta
Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil Merger atau
Akta Pendirian BPR hasil Konsolidasi.
Pasal 11
(1) Permohonan untuk memperoleh izin Merger atau
Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) diajukan oleh direksi masing-masing BPR
yang akan melakukan Merger atau Koasolidasi
secara bersama-sama kepada Direksi Bank Indonesia
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
Rapat Umum Pemegang Saham.
(2) Permohonan  izin Merger atau  Konsolidasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
sesuai dengan format dalam Lampiran 1 dan wajib
dilampiri dengan:
a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Akta Merger atau Konsolidasi, dan Akta
Perubahun Anggaran Dasar BPR hasil Merger
atau Akta Pendirian BPR hasil Konsolidasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
c. bukti pengumuman ringkasan rancangan Merger
atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
d. bukti pelunasan modal disetor bagi BPR yang
memerlukan penambahan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dalam bentuk
fotokopi bilyet deposito pada bank umum dj
Indonesia atas nama “Direksi Bank Indonesia q.q.
salah seorang pemilik BPR yang bersangkutan”
dengan  mencantumkan  keterangan bahwa
pencairannya hanya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank
Indonesia.
(3) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan kepada :
a. Menteri Kehakiman bagi BPR yang berbentuk
hukum Perseroan Terbatas; atau
b. Instansi yang berwenang yang menyetujui
perubahan Anggaran Dasar bagi BPR yang
berbentuk  hukum Perusahaan Daerah atau
Koperasi. :
Pasal 12
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas
penmohonan izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen;
b. wawancara terhadap calon direksi dan dewan
Komisaris BPR hasil Merger atau Konsolidasi.
Pasal 13
(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan -izin
Merger atau Konsolidasi diberikan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan
diterima secara fengkap.
(2) Dalam hal permotionan ditolak maka Bank Indonesia
akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.
(3) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Bank
Indonesia kepada instansi yang berwenang.

Pasal 14
(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar BPR hasil
Merger memerlukan persetujuan dari instansi yang
berwenang, direksi BPR hasil Merger wajib
mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar kepada instansi yang berwenang
dan dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin
Merger kepada Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(2) Direksi BPR hasil Konsolidasi wajib mengajukan
* permohonan persetujuan Akta Pendirian BPR hasil
Konsolidasi kepada instamsi yang berwenang dan
dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin
Konsolidasi kepada Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
Pasal 15
Izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 bagi BPR yang berbentuk hukum
Perseroan Terbatas berlaku sejak:
a. tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau
Akta Pendirian BPR oleh Menteri Kehakiman;
b. tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan
Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila
perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan
persetujuan Menteri Kehakiman.
Pasal 16
Izin Merger atau Konsolidasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 bagi BPR yang berbentuk hukum
Perusahaan Daerah atau Koperasi berlaku sejak :
a. tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau
.Akta Pendirian dari instansi yang berwenang;
b. tanggal pendaftaran Akta Merger dalam Daftar
Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak
memeriukan  persetujuan dari instansi yang
berwernang.
Pasal 17
BPR yang telah memperoleh izin Merger atau
Konsolidasi wajib :
a. menyusun neraca penutupan masing-masing BPR
yang melakukan Merger atau Konsolidasi;
b. menyusun neraca pembukaan BPR hasil Merger atau
Konsolidasi;
c. mengumumkan hasil Merger atau Konsolidasi
disertai dengan neraca pembukaan BPR hasil Merger
atau Konsolidasi selambat-lambatnya 30 (tiga puiuh)
hari sejak tanggal berlakunya izin Merger atau
Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
atau Pasal 16, pada :
1. surat kabar harian setempat bagi BPR hasil Merger
atau Konsolidasi yang memiliki total aset
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau
lebih; atau
2. papan pengumuman di kantor masing-masing BPR
atau di kantor kecamatan setempat bagi BPR hasil
Merger atau Konsolidasi yang memiliki total aset
kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah);
d. menyampaikan laporan pelaksanaan Merger atau
Konsolidasi kepada Bank Indonesia selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal
pengumuman dan wajib dilampiri dengan:
1. fotokopi perubahan Anggaran Dasar dan/atau Akta
Pendivian yang telah mendapat persetujuan
instansi yang berwenang;
2. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
hurufec.
Pasal 18
Akta Merger atau Konsolidasi dan Akta perubahan
Anggaran Dasar BPR hasil Merger atau Akta Pendirian
BPR hasil Konsolidasi wajib didaftarkan dalam daftar
perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan atau
tanggal persetujuan instansi yang berwenang. ‘
Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Akuisisi
Pasal 19
(1) Akuisisi BPR dapat dilakukan oleh perorangan atau
badan hukum melalui pengambilalihan saham.
(2) Akuisisi BPR dilakukan dengan cara
pengambilalihan sefuruh atau sebagian jumiah saham
BPR yang mengakibatkan pihak yang mengakuisisi
memegang Pengendalian BPR.
(3) Pengambilalihan saham BPR dianggap
mengakibatkan  beralibnya Pengendalian BPR
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila
kepemilikan saham:
a. menjadi sebesar 25% (dua puluh {ima perseratus)
atau lebih dari modal disetor BPR; atau
b. kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari
modal disetor BPR namun mepentukan baik
langsung maupun tidak langsung pengelolaan
dan/atau kebijaksanaan BPR.
Pasal 20
Izin Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan apabila dipennhi persyaratan sebagai
berikut:
a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham BPR yang akan diakusisi;
b. pihak yang melakukan Akuisisi memenuhi
persyaratan sebagai pemilik BPR sebagaimana diatur
dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
tentang BPR yang mengatur kepemilikan dan
permodalan BPR.
Pasal 21
(1) Direksi BPR yang akan diakuisisi dan pihak yang
akan mengakuisisi secara bersama-sama menyusun
rancangan  Akuisisi yang  sekurang-kurangnya
memuat:
a. nama dan alamat BPR yang akan diakuisisi dan
pihak yang akan mengakuisisi, disertai dengan
identitas pihak yang akan mengakuisisi;
b. laporan keuangan 1 (satu) tahun buku terakhir dari
badan hukum yang akan mengakuisisi;
¢. rancangan perubahan Anggaran Dasar BPR yang
diakuisisi, apabila ada perubahan;
d. jumiah dan nilai nominal saham yang akan
diakuisisi beserta komposisi pemegang saham
setelah dilakukan Akuisisi;
e. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan
mengakuisisi;
f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
(2) Rancangan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari dewan
komisaris BPR.
Pasal 22
(1) Direksi BPR wajib mengumumkan ringkasan
rancangan Akuisisi sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 21 yang sekurang-kurangnya memuat :
a.nama dan tempat kedudukan BPR yang akan
diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi,
disertai dengan identitas pihak yang akan
mengakuisisi;
b. komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah
dilakukan Akuisisi;
c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dilakukan :
a. dalam surat kabar harian setempat bagi BPR yang
memiliki total aset Rp.10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah) atau lebih; atau
b.pada papan pengumuman di kantor BPR atau di
kantor kecamatan setempat bagi BPR vang
memiliki total aset kurang dari
Rp. 190.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah).
Pasal 23
(1) Rancangan Akuisisi berikut kousep Akta Akuisisi
wajib mendapat persetujuan dari:
a. Rapat Umum Pemegang Saham BPR yang akan
diakuisisi;
b. pihak yang akan melakukan Akuisisi.
(2) Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi
yang telah disetujui oleh pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Akta
Akuisisi.
Pasal 24
Permohonan untuk memperoleh izin Akuisisi digjukan
oleh pthak yang akan mengakuisisi dan direksi BPR
yang akan diakuisisi kepada Dircksi Bank Indonesia
sesuai dengan format dalam Lampiran 2 dan wajib
dilampiri dengan rancangan Akuisisi beserta- dokumen
pendukungnya.
Pasal 25
Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas
permohonan izin Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian kebenaran atas dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24;
b. wawancara terhadap pihak yang akan mengakuisisi.
Pasal 26
(1) Persetujuan atau penolakan atas permohionan izin
Akuisisi diberikan oleh Bank Indonesia dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
permohonan diterima secara lengkap.
(2) Dalam hal permohonan ditolak maka Bank Indonesia
akan menjclaskan alasan ponolakan secara tertulis.
(3) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Bank
Indonesia kepada instansi yang berwenang, apabila
terdapat perubahan Anggaran Dasar.
Pasal 27
(1) Akuisisi BPR mulai berlaku sejak tanggal
penandatangan Akta Akuisisi.
(2) Direksi BPR wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan Akuisisi kepada Bank Indonesia
selambat-lambatnya 190 (sepuluh) hari setelah tanggal
penandatanganan Akta Akuisisi dilampiri dengan
fotokopi Akta Akuisisi.
Pasal 28
(1) Pengambilalihan  saham - BPR yang tidak
mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan
format dalam Lampiran 3.
(2) Pihak yang mengambilalih saham BPR sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang BPR
yang mengatur kepemilikan dan permodalan BPR.
(3) Apabila pihak yang mengambilalih saham BPR
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham
BPR, saham yang telah dibeli tersebut wajib
dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi
persyaratan sebagai pemilik BPR, - selambat-
lambatnya 90 (sembilan = puluh) hari sejak
pemberitahuan dari Bank Indonesia.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) pthak yang mengambilalih saham
tidak mengalihkan kepemilikan saham, pengalihan
saham dimaksud dinyatakan tidak sah dan yang
bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan
sebagai pemegang saham.
(5) Atas pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) BPR dilarang:
a. melakukan pencatatan dalam administrasi daftar
pemegang saham atau daftar anggota;
b. mernberikan hak apapun sebagai pemegang saham
kepada pihak pengambitalih.
BAB III
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI
ATAS PERMINTAAN BANK INDONESIA
Pasal 29
(1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu
BPR mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan = usahanya dan tidak dapat
melaksanakan {angkah-langkah perbaikan yang
ditetapkan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia
dapat meminta kepada pemilik dan pengurus BPR
yang bersangkutan untuk:
a. melakukan Merger atau Konsolidasi dengan BPR
lain; atau
~ b.menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya
kepada BPR atau pihak lain;
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998.
(2) Pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II.
BAB IV
ALAMAT PERMOHONAN DAN PENYAMPAIAN
PELAPORAN
Pasal 30
(1) Permohonan untuk mendapatkan izin Merger,
Konsolidasi dan Akusisi serta penyampaian {aporan
dialamatkan kepada :
a. Direksi Bank Indonesia u.p. Urusan Bank
Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H.
Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR yang
berlokasi di Daerah Khusus Jbukota Jakarta Raya,
Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Tangerang,
Bogor, Karawang, Lebak, Serang dan
Pandeglang;
b. Direksi Bank Indonesia up. Kantor Bank
Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor
pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(2) Penyampaian laporan BPR kepada Bank Indonesia
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini
dialamatkan kepada :
. a. Bank Indonesia up. Urusan Bank Perkreditan
Rakyat, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110
bagi BPR yung berlokasi di wilayah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
b.Bank Indonesia up. Kantor Bank Indonesia
setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar
wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
BAB V
SANKSI
Pasal 31
(1) BPR yang tidak memenuhi ketentuan mengenai
kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf d dan Pasal 27 ayat (2) dikenakan
sanksi berupa :
a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp 100.000,00
(seratus ribu tupiah) untuk setiap keterlambatan
laporar;
b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp250.000,00
(dua ratus lima pujuh ribu rupiah) apabila BPR
tidak menyampaikan laporan.
(2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila BPR
tidak menyampaikan laporan setelah jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian
laporan.
BAB VI
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 32
Permohonan persetujuan Merger, Konsolidasi atau
Akuisisi yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 dan belum mendapat persetujuan atau penolakan,
akan diselesaikan oleh Bank Indonesia berdasarkan
ketentuan Surat Keputusan ini.
BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 33
Kecuali diatur khusus dalam Surat Keputusan ini, maka
segala ketentuan mengenai permodalan, kepemilikan dan
kepengurusan BPR sebagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank
Perkreditan Rakyat dan tentang Bank Perkreditan Rakyat
Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan berlaku untuk
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan
Rakyat.
Pasal 34
Ketentuan dalam Surat Keputusan ini tidak diberlakukan
bagi Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan
berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan
Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman ~~ Surat  Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 1999
DIREKSI
/ BANK INDONESIA /
- or
Achwan Subarjo Joyosumarto
usp»
81101 DAB) - 75 1-1 -57 - AM

Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEF/DIR. tanggal 14 Mei
1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
""No.
Lamp :
Kepada Yth.
Direksi Bank Indonesia
JI. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10110
Up. *)
Perithal : Permohonan Izin Merger/Konsolidasi BPR. **)
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin
Merger/Konsolidasi**) antara PT/PD/KOP**) BPR... ,
PT/PD/KOP**) BPR ............. , dan PT/PD/KOP**) BPR.............. menjadi
PT/PD/KOP**) BPR.............. (nama salah satu BPR yang tetap ada).
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :
1. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota **).
2. Akta Merger atau Konsolidasi **).
3. Akta Perubahan Anggaran Dasar BPR hasil Merger/Akta Pendirian BPR
hasil Konsolidasi **).
4. Bukti pengumuman rancangan Merger atau Konsolidasi **)
5. Bukti pelunasan modal disetor bagi BPR yang memerlukan penambahan
modal, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum atas
nama Direksi Bank Indonesia qq salah seorang pemilik BPR yang
2

bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi
Bank Indonesia.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI
1 PI/PD/KOP**) BPR
2. PT/PD/KOP**) BPR
3. PT/PD/KOP**) BPR
dst.
*) Urusan Bank Perkreditan Rakyat (UBPR)
(bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek, Kabupaten/ Kotamadya
Serang, Lebak dan Pandeglang); atau
Kantor Bank Indonesia ......ceuue....
(bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah di atas), dengan tembusan kepada
UBPR.
**) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei
1999 tentang Merger. Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
No.
Lamp :
Kepada Yth.
Direksi Bank Indonesia
JI. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10110
Up. *)
Perihal : Permohonan Izin Akuisisi BPR.
Dengan ini kami mengajukan permobonan untuk mendapatkan izin
Akuisisi  saham  PT/PD/KOP**) BPR ......ccocceveennn... oleh
snr. (pihak yang mengakuisisi).
Untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami sampaikan :
1. Nama dan tempat kedudukan BPR yang akan diakuisisi.
2. Daftar pihak yang mengakuisisi disertai dengan dokumen identitas yang
dipersyaratkan.
3. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi badan hukum yang akan
mengakuisisi.
Rancangan Perubzhan Anggaran Dasar BPR yang diakuisisi.
Jumlah dan nominal saham yang diakuisisi.
Kesiapan pendanaan dari pihak yang mengakuisisi.
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
oN wok
Komposisi pemegang saham sebelum dan setelah Akuisisi,

9. Rancangan akia jual befi dalam rangka Akuisisi.
10. Surat pernyataan dari pihak yang mengakuisisi tentang sumber dana
untuk mengakuisisi saham BPR.
11. Surat pernyataan dari pihak yang mengakuisisi tentang tidak pernah
melakukan tindakan tercela di bidang perbanken, keuangan dan usaha
lainnya dan/atau tidak pemah dihukum karena terbukti melakukan
tindak pidana kejahatan.
Demikian permohonan kami.
PIHAK YANG MENGAKUISISI DIREKSI
PT/PD/KOP **) BPR ........
ce
*) Urusan Bank Perkreditan Rakyat (UBPR)
(bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah Jabutabek, Kabupaten/ Kotamadya
Serang, Lebak dan Pandeglang); atau
Kantor Bank Indonesia ...............
Lai B BPR yang berkantor pusat di luar wilayah di atas), dengan tembusan kepada
UBPR.
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEP/DIR tangoal 14 Mei
1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakvat.
No.
Lamp :
Kepada :
Bank Indonesia
JI. MH. Thamrin No.2
JAKARTA 10110
Up %y
Perihal : Laporan Pengambilalihan Saham BPR
Dengan ini kami melaporkan pengalihan saham PT/PD/KOP**) BPR
sir rirna oleh (pihak yang mengambilalih) yang
dilaksanakan pada tanggal....................
Untuk melengkapi laporan dimaksud bersama ini kami sampaikan:
(untuk perorangan),
1. Daftar pihak yang mengambilalih saham disertai dengan dokumen
identitas yang dipersyazatkan.
2. Fotokopi akta pengaiihan saham.
3. Komposisi pemegang saham BPR sebelum dan setelah pengalihan
saham.
4. Bukti transaksi dalam rangka pengalihan saham BPR.
5. Surat pernyataan dari pembeli tentang sumber dana untuk pembelian
saham BPR.
6. Surat pernyataan dari pihak yang mengambilalih saham tentang tidak
pemnah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan
usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan
tindak pidana kejahatan.

(untuk badan hukum)
1.
2.
Ww
Fotokopi akta pengalihan saham
Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum beserta
perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
. Daftar seluruh angpota komisaris dan direksi badan hukum yang
bersangkutan disertai dengan dokumen indentitas yang dipersyaratkan.
. Dartar pemegang saham berikut besamya masing-masing kepemilikan
saham badan hukum yang bersangkutan.
. Neraca badan hukum posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan
permohonan. Bagi badan hukum yang akan memiliki saham pada BPR
sebesar Rp 1 milyar, neraca badan hukum dimaksud wajib diaudit oleh
akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum
pengajuan permohonan.
6. Bukti transaksi dalam rangka pembelian saham.
. Komposisi pemegang saham sebelum dan setelah pengalihan saham.
. Surat pernyataan dari komisaris dan direksi badan hukum yang
bersangkutan tentang sumber dana untuk pengalihan saham BPR.
. Surat pernyataan dari komisaris dan direksi badan hukum yang
bersangkutan tentang tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang
perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum
karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
Demikian permohonan kami.
DIREXSI
PT/PD/KOP ++) BPR ......
cc
+)
Urusan Bank Perkreditan Rakyat (UBPR)
(bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah Jabotabék, Kabupatern/ Kotamadya
Serang, Lebak dan Pandeglang); atau
Kantor Bank Indonesia .......ooveeiee
{bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah di atas).
Coret yang tidak perlu

","<reg_type> SKDIR-BI </reg_type>
<reg_id> 32/52/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999 </reg_id>
<reg_title> PERSYARATAN DAN TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK PERKREDITAN RAKYAT </reg_title>
<set_date> 14 Mei 1999 </set_date>
<effective_date> 14 Mei 1999 </effective_date>
<related_reg> '13/UU/1968', '10/UU/1998', '28/PP/1999', '1/UU/1995', '27/PP/1998', '7/UU/1992' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>
"
" UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG

 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang :

 a. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian
 rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang
 berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional
 yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
 dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
 berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
 serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
 kesatuan ekonomi nasional;

 b. bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan
 dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang
 memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau
 berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk
 memberdayakan ekonomi masyarakat;

 c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan
 memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap
 masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah,
 kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan
 kelembagaannya perlu diatur secara Iebih komprehensif
 sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
 membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan
 Mikro;

 Mengingat

 : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1)
 dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun1945;

 Dengan . . .

 - 2 -
 Dengan Persetujuan Bersama

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 dan

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
 MIKRO.

 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat
 LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan
 untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
 pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau
 pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
 dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun
 pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang
 tidak semata-mata mencari keuntungan.

 2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
 masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan
 dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan
 dana.

 3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada
 masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan
 yang diperjanjikan.

 4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada
 masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan
 yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

 5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya
 pada LKM berdasarkan perjanjian.

 6. Pemerintah . . .

 - 3 -

 6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
 kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
 Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
 penyelenggara pemerintahan daerah.

 8. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan
 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
 Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB II

 ASAS DAN TUJUAN
 Pasal 2

 LKM berasaskan:
 a. keadilan;
 b. kebersamaan;
 c. kemandirian;
 d. kemudahan;
 e. keterbukaan;
 f. pemerataan;
 g. keberlanjutan; dan
 h. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

 Pasal 3

 LKM bertujuan untuk:
 a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi
 masyarakat;

 b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan
 produktivitas masyarakat; dan

 c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
 masyarakat

 terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan
 rendah.

 BAB III . . .

 - 4 -
 BAB III
 PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN PERIZINAN

 Bagian Kesatu
 Pendirian
 Pasal 4

 Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 a. bentuk badan hukum;
 b. permodalan; dan
 c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam
 Undang-Undang ini.

 Pasal 5

 (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 huruf a adalah:

 a. Koperasi; atau
 b. Perseroan Terbatas.

 (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh
 persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 atau badan usaha milik desa/kelurahan.

 (3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
 a. warga negara Indonesia; dan/atau
 b. koperasi.

 (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham
 Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

 Pasal 6

 LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak
 langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha
 yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara
 asing atau badan usaha asing.

 Pasal 7 . . .

 - 5 -
 Pasal 7

 (1) Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan
 hukumnya.

 (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Kedua
 Kepemilikan

 Pasal 8

 LKM hanya dapat dimiliki oleh:
 a. warga negara Indonesia;
 b. badan usaha milik desa/kelurahan;
 c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 d. koperasi.

 Bagian Ketiga
 Perizinan

 Pasal 9

 (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus
 memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan
 paling sedikit mengenai:
 a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 b. permodalan;
 c. kepemilikan; dan
 d. kelayakan rencana kerja.

 Pasal 10 . . .

 - 6 -
 Pasal 10

 Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKM
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara
 perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB IV
 KEGIATAN USAHA DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA

 Bagian Kesatu
 Kegiatan Usaha
 Pasal 11

 (1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha
 dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman
 atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada
 anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan,
 maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan
 usaha.

 (2) Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal
 hasil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 Pasal 12

 (1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan
 Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau
 berdasarkan prinsip syariah.

 (2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
 sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh
 Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

 Pasal 13

 (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
 syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),
 LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.

 (2) Dewan . . .

 - 7 -

 (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
 direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM
 agar sesuai dengan prinsip syariah.

 Pasal 14

 Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:
 a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam
 lalu lintas pembayaran;

 b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
 d. bertindak sebagai penjamin;
 e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain,
 kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi
 LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan

 f. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

 Pasal 15

 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal
 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Kedua

 Cakupan Wilayah Usaha
 Pasal 16

 (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu
 wilayah

 desa/kelurahan,
 kabupaten/kota.

 (2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang
 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 kecamatan,
 atau

 Pasal 17 . . .

 - 8 -
 Pasal 17

 Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:
 a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di
 luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai
 dengan jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan
 berakhir; dan

 b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di
 luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai
 dengan penutupan Simpanan.

 Pasal 18

 LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah
 usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari
 pemekaran wilayah harus memberitahukan kepada Otoritas
 Jasa Keuangan.

 BAB V

 PENJAMINAN SIMPANAN
 Pasal 19

 (1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM,
 Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk
 lembaga penjamin simpanan LKM.

 (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah
 Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin
 simpanan LKM.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
 Peraturan Pemerintah.

 BAB VI

 INFORMASI
 Pasal 20

 Pengurus LKM dapat melakukan tukar-menukar informasi
 dan data mengenai penerima Pinjaman atau Pembiayaan
 dengan LKM lain.

 Pasal 21 . . .

 - 9 -
 Pasal 21

 (1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau
 pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM wajib
 merahasiakan informasi Penyimpan dan Simpanan.
 merahasiakan informasi

 (2) Kewajiban

 dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
 informasi Penyimpan dan Simpanan untuk:
 a. kepentingan perpajakan;
 b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata; atau
 d. hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan.

 (3) Anggota direksi atau pengurus, dan pegawai LKM wajib
 memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk
 kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk
 memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan.

 BAB VII

 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMBUBARAN
 Pasal 22

 (1) LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan
 dengan 1 (satu) atau lebih LKM lainnya dengan
 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau
 peleburan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 23

 (1) Dalam hal LKM mengalami kesulitan likuiditas dan
 solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan
 usahanya, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
 tindakan agar:
 a. pemegang saham atau anggota koperasi menambah
 modal;

 b. pemegang . . .

 sebagaimana

 - 10 -

 b. pemegang saham mengganti dewan komisaris atau
 pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM;

 c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan
 yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM
 dengan modalnya;

 d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan
 dengan LKM lain;

 e. kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang
 bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

 f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian
 kegiatan LKM kepada pihak lain; atau

 g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau
 kewajiban LKM kepada LKM atau pihak lain.

 (2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan
 solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin
 usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus
 LKM untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum
 Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapat sejenis guna
 membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim
 likuidasi.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKM
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB VIII

 PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA LKM
 Pasal 24

 Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan
 informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit
 mengenai:
 a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
 b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh
 Penyimpan dan Peminjam; dan

 c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan
 dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

 Pasal 25 . . .

 - 11 -
 Pasal 25

 Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas
 Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan
 kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:
 a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat
 atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;

 b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila
 kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

 c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan
 Undang-Undang ini.

 Pasal 26

 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan
 Penyimpan yang meliputi:
 a. menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan
 Penyimpan yang dirugikan oleh LKM;

 b. membuat mekanisme pengaduan Penyimpan yang
 dirugikan oleh LKM; dan

 c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpan yang
 dirugikan oleh LKM.

 BAB IX

 TRANSFORMASI LKM
 Pasal 27

 LKM wajib bertransformasi menjadi bank jika:
 a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah
 kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau

 b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB X

 PEMBINAAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN
 Pasal 28

 (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan
 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Dalam . . .

 - 12 -

 (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan
 koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan
 urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

 (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota.

 (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum
 siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan
 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.

 (5) Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan
 pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk
 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 29

 (1) LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan
 dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar
 akuntansi keuangan yang berlaku.

 (2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau
 pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi
 atau pengurus LKM dilarang:
 a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan
 dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan
 dokumen yang sah;

 b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi
 yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan
 keuangan, atau rekening LKM; dan

 c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
 menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan
 dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan,
 maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
 usaha.

 Pasal 30

 (1) LKM wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa
 Keuangan:
 a. laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan/atau

 b. laporan . . .

 - 13 -

 b. laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan
 Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalam
 rangka menerapkan prinsip keterbukaan.

 Pasal 31

 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan
 melakukan pemeriksaan terhadap LKM.

 Pasal 32

 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengaturan,
 dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan.

 BAB XI

 SANKSI ADMINISTRATIF
 Pasal 33

 (1) Setiap LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 ayat
 (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 24, Pasal
 27, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 dikenai sanksi
 administratif berupa:
 a. denda uang;
 b. peringatan tertulis;
 c. pembekuan kegiatan usaha;
 d. pemberhentian direksi atau pengurus LKM dan
 selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti
 sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham
 atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti
 yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa
 Keuangan; atau

 e. pencabutan izin usaha.
 (2) Pengenaan . . .

 - 14 -

 (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang
 dilakukan.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan
 penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan.

 BAB XII

 KETENTUAN PIDANA
 Pasal 34

 (1) Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana
 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
 paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling
 sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
 paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan
 terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap
 badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka
 yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau
 yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu
 atau terhadap kedua-duanya.

 Pasal 35

 (1) Setiap orang yang dengan sengaja memaksa LKM untuk
 memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
 (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana
 denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
 rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
 miliar rupiah).

 (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau
 pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang
 dengan sengaja memberikan informasi yang wajib
 dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana
 denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
 rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
 miliar rupiah).

 Pasal 36 . . .

 - 15 -
 Pasal 36

 Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang
 dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib
 dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3),
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
 dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling
 sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
 banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 Pasal 37

 (1) Setiap direksi atau pengurus LKM yang:
 a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau
 laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan
 dokumen yang sah;

 b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi
 yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan
 keuangan, atau rekening LKM; dan

 c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
 menghapus,

 dan/atau
 menghilangkan suatu

 pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan
 keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan
 usaha

 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana
 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
 paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling
 sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
 paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau
 pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja:
 a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa
 uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau
 keluarganya:
 1. dalam rangka orang lain mendapatkan uang
 muka atau fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan
 dari LKM;

 2. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang
 lain untuk melaksanakan penarikan dana yang
 melebihi batas Pinjaman atau Pembiayaan pada
 LKM;

 b. tidak . . .

 - 16 -
 b. tidak
 melaksanakan langkah-langkah yang

 diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM
 terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan
 ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
 yang berlaku bagi LKM

 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
 tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda
 paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
 rupiah).

 Pasal 38

 Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja
 menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau
 pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk
 melakukan atau tidak melakukan tindakan yang
 mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-
 langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan
 LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan
 ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
 berlaku bagi LKM, dipidana dengan pidana penjara paling
 singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun
 serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima
 puluh juta rupiah) dan paling banyak
 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 BAB XIII

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 39

 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa,
 Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit
 Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit
 Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan
 Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD),
 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa
 Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM),
 dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan
 dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu)
 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

 (2) Lembaga . . .

 - 17 -

 (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa
 Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
 Undang-Undang ini berlaku.

 (3) Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari
 serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-
 Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaaannya
 berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada
 Undang-Undang ini.

 Pasal 40

 (1) Otoritas Jasa Keuangan, kementerian yang
 menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian
 Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang
 belum berbadan hukum.

 (2) Inventarisasi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung
 sejak Undang-Undang ini berlaku.

 (3) Dalam melakukan inventarisasi LKM sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan,
 kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi,
 dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama
 dengan pihak lain yang memiliki infrastruktur memadai.

 BAB XIV

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 41

 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
 ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
 Undang-Undang ini diundangkan.

 Pasal 42

 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun
 terhitung sejak tanggal diundangkan.

 Agar . . .

 - 18 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Disahkan di Jakarta
 pada tanggal 8 Januari 2013

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 8 Januari 2013

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 AMIR SYAMSUDIN
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 12
 Salinan sesuai dengan aslinya

 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA

 Asisten Deputi Perundang-undangan
 Bidang Perekonomian,

 ttd
 Lydia Silvanna Djaman

 PENJELASAN
 ATAS

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG

 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
 I. UMUM

 Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki
 peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional
 dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor
 keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu
 dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan),
 dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan,
 khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

 Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang
 melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu
 kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan
 terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak
 membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat
 miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

 Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang
 menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala
 kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini
 memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat
 mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan
 Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha
 bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4)
 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan
 berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
 berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
 dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

 LKM . . .

 - 2 -

 LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam
 Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
 Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang
 menyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada
 masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai
 instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta
 meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan
 rendah.

 Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan
 terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, perlu
 disusun suatu undang-undang tentang lembaga keuangan mikro untuk
 memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan
 lembaga keuangan mikro.

 Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan:
 1. mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan
 rendah untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan mikro;

 2. memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin
 dan/atau berpenghasilan rendah; dan

 3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin
 dan/atau berpenghasilan rendah.

 Undang-Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan lingkup
 LKM, konsep Simpanan dan Pinjaman/Pembiayaan dalam definisi LKM,
 asas dan tujuan. Undang-Undang ini juga mengatur kelembagaan, baik
 yang mengenai pendirian, bentuk badan hukum, permodalan, maupun
 kepemilikan. Bentuk badan hukum LKM menurut Undang-Undang ini
 adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM yang berbentuk badan
 hukum Perseroan Terbatas, kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik
 desa/kelurahan.
 Selain itu, Undang-Undang ini mengatur juga mengenai kegiatan usaha
 LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,
 baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota
 dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa
 konsultasi pengembangan usaha, serta cakupan wilayah usaha suatu LKM
 yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau
 kabupaten/kota sesuai dengan perizinannya (multi-licensing). Untuk
 memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, dapat dibentuk lembaga
 penjamin simpanan LKM yang didirikan oleh Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota dan/atau LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat
 pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama
 Pemerintah Daerah dan LKM.

 Undang . . .

 - 3 -

 Undang-Undang ini mengatur pula ketentuan mengenai tukar-menukar
 informasi antar-LKM. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai
 penggabungan, peleburan, dan pembubaran. Di dalam Undang-Undang ini,
 perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan
 LKM, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan didelegasikan
 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk
 oleh Otoritas Jasa Keuangan. Agar implementasi Undang-Undang ini dapat
 terlaksana dengan baik, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam
 Negeri, termasuk Pemerintah Daerah, kementerian yang membidangi
 urusan perkoperasian, dan kementerian yang membidangi fiskal, perlu
 bekerja sama untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang ini.
 Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
 Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dimaksudkan antara lain untuk
 menyiapkan infrastruktur yang diperlukan seperti sumber daya manusia
 Otoritas Jasa Keuangan selaku pembina dan pengawas LKM dan sumber
 daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selaku pihak yang
 menerima pendelegasian wewenang pembinaan dan pengawasan LKM,
 peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini dan pedoman teknis
 pembinaan, pengawasan LKM, dan teknologi informasi.
 Selanjutnya, LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi
 sampai dengan 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dan wajib
 memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu)
 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan
 kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama
 masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk
 mendapatkan pelayanan dari LKM.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah suatu
 kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk
 kepentingan bersama.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah suatu
 kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak
 lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun
 permodalan.

 Huruf d . . .

 - 4 -
 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “asas kemudahan” adalah bahwa
 prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat
 sesederhana mungkin.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah suatu
 kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh
 masyarakat.

 Huruf f

 Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pemberian
 Pinjaman atau Pembiayaan yang menjangkau seluruh
 masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

 Huruf g

 Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu
 usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan
 berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

 Huruf h

 Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”
 adalah

 suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus

 mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk
 masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Cukup jelas.
 Pasal 5
 Ayat (1)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 6
 Cukup jelas.
 Pasal 7 . . .

 - 5 -
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Cukup jelas.
 Pasal 13
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Cukup jelas.
 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Cukup jelas.
 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21 . . .

 - 6 -
 Pasal 21
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan ”pihak terafiliasi” adalah:
 a. pemegang saham, anggota, dan pihak yang memberikan
 jasanya kepada LKM, antara lain akuntan publik, penilai,
 dan konsultan hukum; dan

 b. pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan LKM,
 antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga
 komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, atau
 keluarga pengurus.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Cukup jelas.
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31 . . .

 - 7 -
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5394

","<reg_id> 1/UU/2013 </reg_id>
<reg_title> LEMBAGA KEUANGAN MIKRO </reg_title>
<set_date> 8 Januari 2013 </set_date>
<effective_date> setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak 8 Januari 2013 </effective_date>
<issued_date> 8 Januari 2013 </issued_date>
<related_reg> 'UUD 1945 | Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XI', 'BAB XII' </penalty_list>
"
" UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENJAMINAN

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
 atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
 efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
 lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
 keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

 b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara
 harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha,
 khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta
 koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses
 permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau
 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga
 keuangan dan di luar lembaga keuangan karena
 terbatasnya jaminan;

 c. bahwa untuk memudahkan akses permodalan,
 dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga
 penjamin;

 d. bahwa untuk mendorong industri penjaminan yang
 diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan
 berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu
 melakukan pengaturan terhadap industri penjaminan;

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
 membentuk Undang-Undang tentang Penjaminan;

 Mengingat

 : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 Dengan . . .

 - 2 -
 Dengan Persetujuan Bersama

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 dan

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENJAMINAN.
 BAB I

 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh
 Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin
 kepada Penerima Jaminan.

 2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan
 oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial
 Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip
 Syariah.

 3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
 kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan
 oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
 penetapan fatwa di bidang syariah.

 4. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan
 atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan
 Penjaminan.

 5. Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian
 jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan
 Penjaminan Syariah dan UUS.

 6. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan,
 Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang
 Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.

 7. Perusahaan . . .

 - 3 -

 7. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang
 bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha
 utama melakukan Penjaminan.

 8. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum
 yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha
 utama melakukan Penjaminan Syariah.

 9. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang
 bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha
 melakukan Penjaminan Ulang.

 10. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan
 hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan
 kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah.

 11. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
 12. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar
 lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit,
 Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
 atau kontrak jasa kepada Terjamin.

 13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit,
 Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah,
 atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar
 lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

 14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
 dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
 kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank
 atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
 peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
 tertentu dengan pemberian bunga.

 15. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau
 tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
 berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat
 oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang
 mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi
 utangnya setelah jangka waktu tertentu.

 16. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah
 pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-
 undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

 17. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS,
 adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang
 berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
 melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan
 Prinsip Syariah.

 18. Sertifikat . . .

 - 4 -

 18. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan
 Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada
 Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.

 19. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan
 Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS
 kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial
 Terjamin.

 20. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP,
 adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan
 Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan
 Penjaminan.

 21. Imbal Jasa Kafalah, yang selanjutnya disingkat IJK,
 adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan
 Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka
 kegiatan Penjaminan Syariah.

 22. Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat
 IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh
 Perusahaan Penjaminan Ulang dari Perusahaan
 Penjaminan dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang.

 23. Imbal Jasa Kafalah Ulang, yang selanjutnya disingkat
 IJKU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh
 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan
 Penjaminan Syariah dan UUS dalam rangka kegiatan
 Penjaminan Ulang Syariah.

 24. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan
 pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam
 undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

 25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
 usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang
 tidak berbentuk badan hukum.

 BAB II
 ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP USAHA PENJAMINAN

 Bagian Kesatu
 Asas dan Tujuan
 Pasal 2

 Penyelenggaraan usaha penjaminan berdasarkan asas:
 a. kepentingan nasional;

 b. kepastian . . .

 - 5 -

 b. kepastian hukum;
 c. keterbukaan;
 d. akuntabilitas;
 e. profesionalisme;
 f. efisiensi berkeadilan;
 g. edukasi; dan
 h. pelindungan konsumen.

 Pasal 3

 Usaha penjaminan bertujuan untuk:
 a. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam
 rangka mendorong kemandirian usaha dan
 pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro,
 kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian
 nasional;

 b. meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha
 mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha
 prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;

 c. mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya
 iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor
 ekonomi strategis;

 d. meningkatkan kemampuan produksi nasional yang
 berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk
 ekspor;

 e. mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
 f. meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

 Bagian Kedua
 Ruang Lingkup

 Pasal 4
 (1) Usaha Penjaminan meliputi:

 a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan
 Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh
 lembaga keuangan;

 b. penjaminan . . .

 - 6 -

 b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi
 simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit
 usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan

 c. penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program
 kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik
 negara dalam rangka program kemitraan dan bina
 lingkungan.

 (2) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:
 a. penjaminan atas surat utang;
 b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 c. penjaminan transaksi dagang;
 d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety
 bond);

 e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
 g. penjaminan letter of credit;
 h. penjaminan kepabeanan (customs bond);
 i. penjaminan cukai;
 j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan
 kegiatan usaha Penjaminan; dan

 k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan
 dari Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan
 Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.

 (4) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan
 Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus
 memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha
 mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

 (5) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah
 serta koperasi, dan/atau program pemerintah,
 pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga
 Penjamin milik pemerintah.

 Pasal 5 . . .

 - 7 -
 Pasal 5

 (1) Usaha Penjaminan Ulang hanya dapat menjamin
 kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan.

 (2) Usaha Penjaminan Ulang Syariah hanya dapat menjamin
 kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan Syariah dan
 UUS.

 (3) Dalam hal Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah belum
 terbentuk, Perusahaan Penjaminan Ulang dapat
 menjamin Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS.

 Pasal 6

 (1) Lembaga Penjamin dapat melakukan investasi dalam
 mengelola dana yang dimiliki.

 (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan ketentuan investasi
 bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB III
 BADAN HUKUM DAN PERMODALAN

 Bagian Kesatu
 Badan Hukum
 Pasal 7

 Badan hukum Lembaga Penjamin berbentuk:
 a. perusahaan umum;
 b. perseroan terbatas; atau
 c. koperasi.

 Pasal 8

 Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan
 umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya
 dapat dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-
 undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara.

 Pasal 9 . . .

 - 8 -
 Pasal 9

 (1) Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum
 perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
 huruf b hanya dapat dimiliki oleh:
 a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
 Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung
 sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;

 b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
 Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 bersama-sama dengan warga negara asing atau badan
 hukum asing;

 c. pemerintah pusat; dan/atau
 d. pemerintah daerah.

 (2) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk
 badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung
 maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30% (tiga
 puluh per seratus) dari modal disetor.

 (3) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin sebagaimana
 dimaksud pada ayat (2) wajib disetor dalam bentuk uang
 yang ditempatkan di rekening bank dalam negeri atas
 nama Lembaga Penjamin.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan asing
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2),
 dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Pasal 10

 Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat
 dimiliki oleh anggota koperasi sesuai dengan undang-undang
 yang mengatur mengenai perkoperasian.

 Pasal 11

 Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang
 melakukan kegiatan penjaminan tidak dapat bertindak
 sebagai Penerima Jaminan dan/atau Terjamin.

 Bagian . . .

 - 9 -

 Bagian Kedua
 Permodalan

 Pasal 12

 (1) Modal disetor atau modal koperasi serta jumlah modal
 masing-masing pada Lembaga Penjamin ditetapkan
 sesuai dengan lingkup wilayah operasional.

 (2) Lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah
 nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal disetor atau
 modal koperasi serta lingkup wilayah operasional
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB IV
 KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN

 Bagian Kesatu
 Kepemilikan
 Pasal 13

 (1) Dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum
 Indonesia, jumlah penyertaan modal pada Lembaga
 Penjamin ditetapkan paling banyak sebesar:
 a. ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila
 tidak terdapat penyertaan lain; atau

 b. ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi
 jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila
 terdapat penyertaan lain.

 (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

 a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba
 ditahan jika badan hukum pemilik berbentuk
 perseroan terbatas dan perusahaan umum; atau

 b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib,
 hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa
 hasil usaha jika badan hukum pemilik berbentuk
 koperasi.

 (3) Pemilik . . .

 - 10 -

 (3) Pemilik Lembaga Penjamin wajib menjaga kecukupan
 modal Lembaga Penjamin sesuai dengan kebutuhan
 kapasitas penjaminan.

 Pasal 14

 (1) Setiap Orang hanya dapat menjadi pemegang saham
 pengendali pada 1 (satu) Perusahaan Penjaminan, 1 (satu)
 Perusahaan Penjaminan Syariah, 1 (satu) Perusahaan
 Penjaminan Ulang, dan/atau 1 (satu) Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah.

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 berlaku apabila pemegang saham pengendali adalah
 pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham
 pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Kedua
 Kepengurusan

 Pasal 15

 (1) Lembaga Penjamin wajib dikelola oleh direksi/pengurus
 dan komisaris/dewan pengawas/pengawas.

 (2) Ketentuan mengenai direksi/pengurus dan
 komisaris/dewan pengawas/pengawas Lembaga
 Penjamin diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Pasal 16
 (1) Pemegang
 saham,
 komisaris/dewan pengawas/pengawas

 direksi/pengurus dan
 Lembaga

 Penjamin wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan
 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Pasal 17 . . .

 - 11 -
 Pasal 17

 (1) Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib memiliki
 dewan pengawas syariah.

 (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham
 atau rapat anggota atas rekomendasi lembaga yang
 memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
 syariah.

 (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) wajib melaksanakan tugas pengawasan serta
 memberikan nasihat dan saran kepada direksi/pengurus
 agar kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan Prinsip
 Syariah.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
 (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB V

 IZIN USAHA
 Bagian Kesatu

 Izin Usaha Penjaminan, Penjaminan Ulang, dan Unit Usaha Syariah
 Paragraf 1

 Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang
 Pasal 18

 (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan dan
 Penjaminan Ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin
 usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan:
 a. akta pendirian badan hukum;
 b. anggaran dasar;
 c. susunan organisasi;
 d. data direksi/pengurus dan data komisaris/dewan
 pengawas/pengawas;

 e. data . . .

 - 12 -

 e. data pemegang saham atau anggota;
 f. sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan dan
 Penjaminan Ulang;

 g. keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan;
 h. modal disetor;
 i. kelayakan rencana kerja;
 j. kesiapan infrastruktur;
 k. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak

 asing, jika terdapat penyertaan langsung pihak asing;
 dan

 l. syarat lain yang diperlukan untuk mendukung
 pertumbuhan usaha yang sehat.

 (3) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak
 permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
 tanggal permohonan diterima secara lengkap.

 (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan
 izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
 penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan
 disertai alasannya.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
 cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 19

 (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
 Ulang yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa
 Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat
 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha
 ditetapkan.

 (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilaporkan oleh direksi/pengurus Perusahaan
 Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang kepada
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari
 terhitung sejak tanggal kegiatan operasional dimulai.

 (3) Apabila . . .

 - 13 -

 (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan
 Penjaminan Ulang belum melakukan kegiatan usaha,
 Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha.

 Paragraf 2

 Unit Usaha Syariah
 Pasal 20

 (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan sebagian
 kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah
 dengan membentuk UUS.

 (2) Perusahaan Penjaminan yang membentuk UUS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam anggaran
 dasarnya, wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan
 untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan
 Berdasarkan Prinsip Syariah.

 (3) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Otoritas Jasa
 Keuangan.

 (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin UUS
 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling
 lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen
 permohonan diterima secara lengkap.

 (5) Penolakan atas permohonan izin UUS sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dan
 disertai alasannya.

 Pasal 21

 (1) UUS yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa
 Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat
 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan.

 (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilaporkan oleh direksi/pengurus Perusahaan
 Penjaminan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
 lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
 kegiatan operasional dimulai.

 (3) Apabila . . .

 - 14 -

 (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) UUS belum melakukan kegiatan usaha,
 Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin UUS.

 Pasal 22

 (1) Perusahaan Penjaminan dapat menghentikan kegiatan
 usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan terlebih
 dahulu mengajukan permohonan pencabutan izin UUS
 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Ketentuan mengenai tata cara penghentian kegiatan
 usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Kedua

 Izin Usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah
 Pasal 23

 (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan Syariah
 dan usaha Penjaminan Ulang Syariah wajib terlebih
 dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa
 Keuangan.

 (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan:
 a. akta pendirian badan hukum;
 b. anggaran dasar;
 c. susunan organisasi;
 d. data direksi/pengurus dan data komisaris/dewan
 pengawas/pengawas;

 e. data pemegang saham atau data anggota;
 f. dokumen persyaratan dewan pengawas syariah;
 g. sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan Syariah
 dan Penjaminan Ulang Syariah;

 h. keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan syariah;
 i. modal disetor;
 j. kelayakan rencana kerja;
 k. kesiapan infrastruktur;

 l. konfirmasi . . .

 - 15 -

 l. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak
 asing jika terdapat penyertaan langsung pihak asing;
 dan

 m. syarat lain yang diperlukan untuk mendukung
 pertumbuhan usaha yang sehat.

 (3) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak
 permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
 tanggal permohonan diterima secara lengkap.

 (4) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana
 dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan
 disertai alasannya.

 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
 cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 24

 (1) Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah yang telah mendapat izin
 usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan
 kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung
 sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

 (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilaporkan oleh direksi/pengurus Penjaminan Syariah
 dan Penjaminan Ulang Syariah kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
 sejak tanggal kegiatan operasional dimulai.

 (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan Syariah dan
 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah belum melakukan
 kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin
 usaha.

 BAB VI

 KANTOR CABANG
 Pasal 25

 (1) Lembaga Penjamin dapat membuka kantor cabang di
 wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup
 wilayah operasionalnya.

 (2) Untuk . . .

 - 16 -

 (2) Untuk dapat membuka kantor cabang sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin wajib terlebih
 dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang Lembaga
 Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
 (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB VII
 TATA KELOLA, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

 Bagian Kesatu
 Tata Kelola
 Pasal 26

 (1) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan pengelolaan
 usahanya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang
 baik.

 (2) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan
 keuangannya.

 (3) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatannya
 memanfaatkan teknologi informasi.

 (4) Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan
 pemanfaatan teknologi informasi Lembaga Penjamin
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
 (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Kedua
 Pengawasan

 Pasal 27

 (1) Pengawasan Lembaga Penjamin, lembaga penunjang
 penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi Lembaga
 Penjamin dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan
 berwenang untuk:
 a. mencabut izin usaha Lembaga Penjamin atau izin UUS;

 b. melakukan . . .

 - 17 -

 b. melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Penjamin,
 lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa
 bagi Lembaga Penjamin, dan/atau pihak terafiliasi;

 c. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
 terhadap direksi/pengurus, komisaris/dewan
 pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah;

 d. menonaktifkan direksi/pengurus, komisaris/dewan
 pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah
 serta menetapkan pengelola statuter;

 e. memberi perintah tertulis kepada Lembaga Penjamin,
 lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa
 bagi Lembaga Penjamin, dan/atau pihak terafiliasi
 untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal
 tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;

 f. mengenakan sanksi kepada Lembaga Penjamin,
 pemegang

 saham,
 komisaris/dewan
 direksi/pengurus,
 pengawas/pengawas, dewan

 pengawas syariah, lembaga penunjang penjaminan,
 dan/atau profesi penyedia jasa bagi Lembaga
 Penjamin;

 g. mengeluarkan lembaga penunjang penjaminan dan
 profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin dari
 daftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

 h. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-
 undang.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan
 pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Ketiga
 Pelaporan

 Pasal 28

 (1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan
 bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
 oleh akuntan publik, dan/atau laporan lain kepada
 Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Lembaga Penjamin wajib melaporkan setiap perubahan
 anggaran dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Ketentuan . . .

 - 18 -

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan bulanan,
 laporan keuangan tahunan, dan/atau laporan lain serta
 laporan perubahan anggaran dasar sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB VIII

 PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN,
 DAN KEPAILITAN

 Bagian Kesatu

 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan
 Pasal 29

 (1) Lembaga Penjamin dapat melakukan penggabungan atau
 peleburan dengan Lembaga Penjamin lainnya.

 (2) Lembaga Penjamin dapat melakukan pengambilalihan
 Lembaga Penjamin lainnya.

 (3) Lembaga Penjamin dapat melakukan pemisahan usaha.

 (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau
 pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
 dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan.

 (5) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan
 penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat
 melakukan penggabungan atau peleburan dengan
 Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip
 Syariah.

 (6) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan
 penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat
 melakukan pengambilalihan Lembaga Penjamin yang
 juga berdasarkan Prinsip Syariah.

 (7) Badan hukum hasil pemisahan Lembaga Penjamin yang
 menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip
 Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memilih
 untuk melakukan kegiatan penjaminan wajib tetap
 menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip
 Syariah.

 (8) Lembaga . . .

 - 19 -

 (8) Lembaga Penjamin yang akan melakukan penggabungan,
 peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib
 terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
 Keuangan.

 (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,
 peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Lembaga
 Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 30

 Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan
 Lembaga Penjamin tidak mengurangi hak Penerima Jaminan
 dan kewajiban Terjamin.

 Bagian Kedua
 Kepailitan

 Pasal 31

 (1) Permohonan pernyataan pailit terhadap Lembaga
 Penjamin berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat
 diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan
 lain dalam undang-undang.

 (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit
 terhadap Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.

 BAB IX

 PENCABUTAN IZIN USAHA
 Pasal 32

 (1) Pencabutan izin usaha Lembaga Penjamin atau izin UUS
 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin:
 a. bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
 undangan;

 b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha;
 c. tidak . . .

 - 20 -

 c. tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin;
 d. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan,
 peleburan, atau pemisahan;

 e. belum melakukan kegiatan usaha paling lambat 4
 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan
 Pasal 24 ayat (1); atau

 f. belum melakukan kegiatan usaha paling lambat 3
 (tiga) bulan setelah tanggal izin UUS ditetapkan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

 Pasal 33

 Lembaga Penjamin bubar karena:
 a. keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat
 anggota;

 b. jangka waktu berdirinya Lembaga Penjamin yang
 ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;

 c. putusan pengadilan; atau
 d. keputusan pemerintah.

 Pasal 34

 Dalam hal Lembaga Penjamin bubar karena keputusan rapat
 umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, likuidator atau kuasa rapat
 anggota harus melaporkan hasil rapat umum pemegang
 saham atau rapat anggota kepada Otoritas Jasa Keuangan
 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah rapat umum
 pemegang saham atau rapat anggota dilaksanakan.

 Pasal 35

 Dalam hal Lembaga Penjamin bubar karena jangka waktu
 berdirinya Lembaga Penjamin yang ditetapkan dalam
 anggaran dasar berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 33 huruf b, likuidator atau penyelesai harus melaporkan
 pengakhiran Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa
 Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah
 jangka waktu berdirinya Lembaga Penjamin yang ditetapkan
 dalam anggaran dasar berakhir.

 Pasal 36 . . .

 - 21 -
 Pasal 36

 (1) Dalam hal Lembaga Penjamin bubar berdasarkan
 putusan pengadilan atau keputusan pemerintah
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dan huruf
 d, likuidator atau penyelesai harus melaporkan
 pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan
 paling lambat 15 (lima belas) hari sejak putusan
 pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau
 sejak keputusan pemerintah diterima.

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
 dilampiri:
 a. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
 hukum tetap; atau

 b. keputusan pemerintah.
 Pasal 37

 (1) Dalam hal Lembaga Penjamin dipailitkan atau dilikuidasi,
 cadangan klaim dan cadangan umum harus digunakan
 terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada
 Penerima Jaminan.

 (2) Dalam hal terdapat kelebihan cadangan klaim dan
 cadangan umum setelah pemenuhan kewajiban
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan cadangan
 klaim dan cadangan umum tersebut dapat digunakan
 untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain
 Penerima Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.

 BAB X

 PENYELENGGARAAN PENJAMINAN
 Bagian Kesatu

 Mekanisme Penjaminan dan Penjaminan Syariah
 Pasal 38

 (1) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan
 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan
 Penjamin.

 (2) Penjamin . . .

 - 22 -

 (2) Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban
 finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan
 kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima
 Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.

 (3) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan
 dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.

 (4) Ketentuan mengenai Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat
 Kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 39

 (1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dilakukan dengan
 cara:

 a. penjaminan langsung; atau
 b. penjaminan tidak langsung.

 (2) Ketentuan mengenai penjaminan langsung dan
 penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Pasal 40

 (1) Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dilakukan
 dalam bentuk penjaminan bersama.

 (2) Ketentuan mengenai penjaminan bersama sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan.

 Pasal 41

 (1) Perjanjian Penjaminan Syariah menggunakan akad
 penjaminan yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

 (2) Ketentuan mengenai akad penjaminan yang sesuai
 dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian . . .

 - 23 -
 Bagian Kedua

 Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah
 Pasal 42

 (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
 Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan
 menjaminulangkan penjaminannya.

 (2) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah dalam hal:
 a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah telah memenuhi kewajibannya kepada
 Penerima Jaminan; atau

 b. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya.

 (3) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau
 Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.

 (4) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan
 Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang
 Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
 diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan Penjamin dan
 Perusahaan Penjamin Syariah diperoleh dari perusahaan
 reasuransi.

 Bagian Ketiga
 Imbal Jasa

 Pasal 43

 (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan
 Penjaminan menerima IJP.

 (2) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan
 Penjaminan Syariah dan UUS menerima IJK.

 (3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan
 Penjaminan Ulang menerima IJPU.

 (4) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan
 Penjaminan Ulang Syariah menerima IJKU.

 (5) Ketentuan . . .

 - 24 -

 (5) Ketentuan mengenai IJP atau IJK sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Penjaminan dan
 Penjaminan Syariah yang merupakan program
 pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan
 tersendiri.

 (6) Ketentuan mengenai IJP, IJK, IJPU, dan IJKU
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
 dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan.

 Bagian Keempat

 Klaim, Pembayaran Klaim, dan Peralihan Hak Tagih
 Pasal 44

 Lembaga Penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan
 cadangan umum.

 Pasal 45

 Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat
 dilakukan apabila Terjamin gagal memenuhi kewajiban
 finansial.

 Pasal 46

 (1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang
 dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
 klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya
 dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan
 penyelesaian atau kelambatan pembayaran klaim.

 (2) Lembaga Penjamin wajib menyelesaikan pengajuan klaim
 dari Penerima Jaminan yang telah memenuhi persyaratan
 dokumentasi dan penjaminannya sesuai dengan tata cara
 pengajuan dan penyelesaian klaim.

 Pasal 47 . . .

 - 25 -
 Pasal 47

 (1) Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima
 Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih
 Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah.

 (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima
 Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya
 penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau
 Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan
 Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.

 Pasal 48

 Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan klaim dan
 cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,
 pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
 pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
 dan peralihan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 47 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Kelima
 Retensi Sendiri

 Pasal 49

 (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap
 penjaminan.

 (2) Ketentuan mengenai retensi sendiri sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas
 Jasa Keuangan.

 Bagian . . .

 - 26 -

 Bagian Keenam
 Kapasitas Penjaminan

 Pasal 50

 (1) Lembaga Penjamin wajib mengoptimalkan kapasitas
 penjaminan.

 (2) Kapasitas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diukur dengan gearing ratio atau metode lain yang
 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Ketentuan mengenai kapasitas penjaminan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB XI

 ASOSIASI LEMBAGA PENJAMIN, LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN, DAN
 PROFESI PENYEDIA JASA BAGI LEMBAGA PENJAMIN

 Bagian Kesatu

 Asosiasi Lembaga Penjamin
 Pasal 51

 (1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota asosiasi
 Lembaga Penjamin.

 (2) Asosiasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas
 Jasa Keuangan.

 Bagian Kedua

 Lembaga Penunjang Penjaminan
 Pasal 52

 (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin
 dapat menggunakan jasa
 penjaminan.

 lembaga penunjang

 (2) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) terdiri atas:
 a. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan
 koperasi;

 b. agen . . .

 - 27 -

 b. agen penjamin;
 c. broker; dan
 d. lembaga penunjang penjaminan lain yang ditetapkan
 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2) wajib terdaftar terlebih dahulu di Otoritas
 Jasa Keuangan.

 (4) Lembaga Penjamin wajib menggunakan lembaga
 penunjang penjaminan yang telah terdaftar di Otoritas
 Jasa Keuangan.

 (5) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf b dilarang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau
 IJKU.

 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penunjang
 penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 Bagian Ketiga

 Profesi Penyedia Jasa Bagi Lembaga Penjamin
 Pasal 53

 (1) Profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:
 a. aktuaris;
 b. akuntan publik;
 c. penilai publik; dan
 d. profesi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
 Keuangan.

 (2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi Lembaga Penjamin,
 profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan.

 (3) Lembaga Penjamin wajib menggunakan profesi penyedia
 jasa penjaminan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa
 Keuangan.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
 cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB XII . . .

 - 28 -
 BAB XII

 PENYELESAIAN SENGKETA
 Pasal 54

 (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan
 penjaminan dilakukan melalui musyawarah untuk
 mufakat.

 (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah
 untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan
 melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor
 jasa keuangan atau melalui pengadilan.

 (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah
 untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
 dalam hal penyelesaian sengketa melalui lembaga
 alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mencapai
 kesepakatan, kesepakatan tersebut bersifat final dan
 mengikat.

 Pasal 55

 (1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota lembaga
 alternatif penyelesaian sengketa penjaminan.

 (2) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan
 imparsial.

 (3) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
 tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga alternatif
 penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB XIII . . .

 - 29 -
 BAB XIII

 SANKSI ADMINISTRATIF
 Pasal 56

 (1) Setiap Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
 dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal
 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1),
 Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19
 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1)
 dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat
 (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan
 ayat (2), Pasal 29 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8),
 Pasal 42 ayat (1), Pasal 44, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat
 (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (3),
 dan Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda administratif;
 c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 d. pencabutan izin usaha.

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
 sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB XIV

 KETENTUAN PIDANA
 Pasal 57

 Setiap Orang yang menjalankan Penjaminan, Penjaminan
 Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah
 tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
 (1) dan Pasal 23 ayat (1) serta UUS tanpa izin sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dipidana dengan pidana
 penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
 paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

 Pasal 58 . . .

 - 30 -
 Pasal 58

 Direksi/pengurus Lembaga Penjamin yang dengan sengaja
 memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen
 kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 28 ayat (1) secara tidak benar, palsu, dan/atau
 menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 Pasal 59

 Agen penjamin yang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau
 IJKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) dipidana
 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana
 denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
 ratus juta rupiah).

 BAB XV

 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 60

 (1) Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan izin usaha
 Penjaminan atau Penjaminan Syariah, sebelum
 berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku.

 (2) Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang
 ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
 Undang ini berlaku.

 Pasal 61

 (1) Setiap Orang di luar Lembaga Penjamin yang telah
 melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya
 Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-
 Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan
 berdasarkan undang-undang tersendiri.

 Pasal 62 . . .

 - 31 -
 Pasal 62

 (1) Dalam hal Perusahaan Penjaminan memiliki UUS yang
 nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima
 puluh per seratus) dari total nilai aset perusahaan
 induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya
 Undang-Undang ini, Perusahaan Penjaminan tersebut
 wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi
 Perusahaan Penjaminan Syariah.

 (2) Ketentuan mengenai pemisahan UUS dan sanksi bagi
 Perusahaan Penjaminan yang tidak melakukan pemisahan
 UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 BAB XVI

 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 63

 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
 perundang-undangan mengenai penjaminan dinyatakan masih
 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
 dalam Undang-Undang ini.

 Pasal 64

 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan
 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
 diundangkan.

 Pasal 65
 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar . . .

 - 32 -

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
 pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 Disahkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Januari 2016

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd

 JOKO WIDODO

 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 19 Januari 2016

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

 ttd
 YASONNA H. LAOLY
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 9

 PENJELASAN
 ATAS

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENJAMINAN

 I. UMUM

 Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
 atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
 berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
 keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi merupakan
 alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan
 dukungan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam demokrasi ekonomi,
 semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk
 menggerakkan roda perekonomian, dengan tetap mengutamakan
 kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan oleh
 pendiri bangsa. Salah satu pelaku usaha yang memainkan peranan cukup
 penting dalam menggerakkan perekonomian nasional yang sesuai dengan
 paham demokrasi ekonomi adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro,
 kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK).
 UMKMK ini mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan
 perekonomian negara jika dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan
 terhadap guncangan ekonomi global, dan daya jangkau dalam
 menggerakkan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataanya UMKMK
 menghadapi kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala
 internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai
 laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun
 kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan,
 teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan
 kemitraan.
 Terkait dengan permodalan, kendala yang dihadapi UMKMK meliputi:
 ketersediaan lembaga pembiayaan (availability), akses terhadap lembaga
 pembiayaan (accesibility), dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan
 (ability). Keterbatasan UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan
 disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan
 ketiadaan administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya
 sehingga dinilai tidak bankable.

 Terhadap . . .

 - 2 -

 Terhadap kesulitan pelaku UMKMK untuk mendapatkan kredit atau
 pembiayaan tanpa memberikan agunan, Pemerintah telah mengenalkan
 skema penjaminan kredit pada tahun 1970 dengan membentuk Lembaga
 Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) oleh Kementerian Transmigrasi dan
 Koperasi dengan tugas menjamin kredit program yang disalurkan bank (BRI)
 kepada koperasi. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga
 penjaminan kredit, pada tahun 1996 pemerintah menerbitkan Keputusan
 Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.017/1996 tentang Perusahaan
 Penjaminan. Hal itu menandai dimulainya industri penjaminan kredit yang
 tidak hanya dilakukan oleh Perum Penjaminan Kredit Koperasi (d.h. LJKK),
 tetapi juga PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI). Dalam
 perkembangannya kapasitas kedua lembaga penjaminan tersebut masih
 belum mampu memenuhi kebutuhan penjaminan kredit bagi UMKMK.
 Pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2
 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang diikuti dengan lahirnya
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang
 Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit
 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
 Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan
 Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Sejak diterbitkannya peraturan
 presiden dan peraturan menteri keuangan tersebut, mulai berdiri Lembaga
 Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) dan terus berkembang sampai dengan
 sekarang.
 Dalam perkembangannya skema penjaminan juga tidak hanya berkembang
 pada penyaluran kredit atau pembiayaan, tetapi banyak kegiatan usaha
 yang juga menggunakan skema penjaminan, seperti penjaminan cukai,
 penjaminan kepabeanan (customs bond), penjaminan atas surat utang,
 penjaminan bank garansi, penjaminan pembelian barang secara angsuran,
 dan penjaminan pengadaan barang dan jasa (surety bond), serta lahirnya
 skema penjaminan berdasarkan prinsip syariah, khususnya terkait dengan
 pembiayaan syariah.
 Selain subjek dan objek penjaminan yang berkembang pesat, lahirnya UU
 Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan
 peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari
 Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengaturan
 mengenai Lembaga Penjaminan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan (POJK).
 Atas dasar uraian di atas, dalam rangka memperkuat dasar hukum atas
 peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan
 dalam menyelenggarakan penjaminan, diperlukan payung hukum dalam
 bentuk Undang-Undang.

 Undang . . .

 - 3 -

 Undang-Undang ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan lembaga
 penjamin, usaha penjaminan, mekanisme penjaminan, usaha pendukung
 dari penjaminan, profesi penyedia jasa penjaminan, dan asosiasi penjaminan
 serta ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi setiap orang
 yang melanggar terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang
 ini.

 II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

 Cukup jelas.
 Pasal 2
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah asas yang
 menentukan bahwa keberpihakan kepada pelaku ekonomi,
 khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi
 dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.

 Huruf b

 Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang
 meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai
 dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penjaminan.

 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka
 diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
 benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
 penjaminan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
 asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia
 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

 Huruf d

 Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menjamin
 bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan
 penjaminan dapat dipertanggungjawabkan.

 Huruf e

 Yang dimaksud dengan “profesionalisme” adalah asas yang
 menjamin bahwa pelaksanaan penjaminan dilakukan berdasarkan
 keahlian, pengalaman, dan integritas.

 Huruf f

 Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah asas yang
 menjamin pelaksanaan penjaminan dilakukan secara efisien untuk
 mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

 Huruf g . . .

 - 4 -
 Huruf g

 Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah asas yang memberikan
 penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui
 teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan untuk
 mengingat fakta atau kondisi nyata dengan cara memberikan
 pendorongan terhadap pengarahan diri dan aktif memberikan
 informasi-informasi atau ide baru.

 Huruf h

 Yang dimaksud dengan “pelindungan konsumen” adalah asas yang
 menciptakan sistem pelindungan dan menumbuhkan kesadaran
 pelaku usaha penjaminan sehingga mampu meningkatkan
 kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

 Pasal 3
 Cukup jelas.
 Pasal 4
 Ayat (1)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau
 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah” adalah Penjaminan
 Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
 Syariah bagi usaha perseorangan atau badan usaha.

 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a

 Yang dimaksud dengan “penjaminan atas surat utang” adalah
 penjaminan atas ketidakmampuan usaha mikro, kecil, dan
 menengah dalam memenuhi kewajiban finansial atas surat
 utang yang diterbitkan (default).

 Huruf b

 Pembelian barang secara angsuran merupakan pembelian
 barang atau komoditas yang akan digunakan untuk tujuan
 kegiatan usaha produktif, seperti pembelian pupuk atau
 semen.

 Huruf c

 Penjaminan transaksi dagang tidak termasuk penjaminan atas
 penyelesaian transaksi bidang perdagangan berjangka/pasar
 berjangka komoditi dan pasar lelang komoditas.

 Huruf d . . .

 - 5 -
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e

 Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) merupakan
 penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan bank
 garansi.

 Huruf f

 Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri merupakan
 penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan surat kredit
 berdokumen dalam negeri.

 Huruf g

 Penjaminan letter of credit merupakan penjaminan yang
 diperlukan untuk mendapatkan letter of credit.

 Huruf h
 Cukup jelas.
 Huruf i
 Cukup jelas.
 Huruf j
 Cukup jelas.
 Huruf k
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan
 usaha yang tidak mengandung unsur, antara lain:
 a. riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil)
 antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak
 sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau
 dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan
 nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima
 melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);

 b. maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan
 yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

 c. gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki,
 tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan
 pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

 d. haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
 atau

 e. zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi
 pihak lainnya.

 Ayat (4) . . .

 - 6 -
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)

 Program pemerintah adalah program yang dimiliki pemerintah
 dengan menggunakan mekanisme penjaminan tertentu.

 Pasal 5
 Cukup jelas.
 Pasal 6

 Ayat (1)
 Investasi dalam pengelolaan dana yang dimiliki dapat dilakukan
 dengan menempatkan dana pada deposito dan/atau instrumen
 investasi keuangan lainnya serta wajib mengikuti Prinsip Syariah
 bagi yang menjalankan kegiatan Penjaminan Syariah dan
 Penjaminan Ulang Syariah.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 7
 Cukup jelas.
 Pasal 8
 Cukup jelas.
 Pasal 9
 Cukup jelas.
 Pasal 10
 Cukup jelas.
 Pasal 11
 Cukup jelas.
 Pasal 12
 Ayat (1)

 Modal koperasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang
 yang mengatur tentang perkoperasian.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Pasal 13 . . .

 - 7 -
 Pasal 13
 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan ""ekuitas"" adalah hak pemilik atas aktiva
 perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva
 dikurangi kewajiban).

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Pengecualian dalam ketentuan ini dimaksudkan agar negara dapat
 memiliki dan/atau mengendalikan lebih dari satu perusahaan
 dengan usaha sejenis dalam rangka menyediakan jasa penjaminan
 bagi kelompok masyarakat tertentu atau daerah tertentu, menjadi
 perintis kegiatan usaha penjaminan yang belum dapat dilaksanakan
 oleh pihak swasta, atau menyelenggarakan kemanfaatan umum lain
 yang strategis bagi masyarakat.

 Ayat (3)
 Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa
 Keuangan antara lain berupa besar kepemilikan saham dan tata
 cara konsolidasi perusahaan.

 Pasal 15
 Cukup jelas.
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

 Ayat (2)
 Hal-hal mengenai persyaratan pemegang saham, direksi/pengurus
 dan komisaris/dewan pengawas/pengawas Lembaga Penjamin yang
 perlu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain
 berupa:
 1. ketentuan setoran modal dan latar belakang dari pemegang
 saham;

 2. latar belakang, kecakapan, dan pengalaman direksi/pengurus
 dan komisaris/dewan pengawas/pengawas Lembaga Penjamin;

 3. pelarangan jabatan rangkap; dan
 4. uji . . .

 - 8 -

 4. uji kelayakan dan kepatutan bagi calon direksi/pengurus dan
 komisaris/dewan pengawas/pengawas Lembaga Penjamin.

 Pasal 17
 Cukup jelas.
 Pasal 18
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untuk
 mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang
 dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 19
 Cukup jelas.
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)

 Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untuk
 mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang
 dipersyaratkan untuk mendapatkan izin.

 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22 . . .

 - 9 -
 Pasal 22
 Cukup jelas.
 Pasal 23
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)

 Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untuk
 mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang
 dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha.

 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 24
 Cukup jelas.
 Pasal 25
 Cukup jelas.
 Pasal 26

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah
 seperangkat proses yang diberlakukan dalam perusahaan untuk
 menentukan keputusan dan pengelolaan perusahaan dengan
 menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas,
 tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 27
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2) . . .

 - 10 -
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g

 Yang dimaksud dengan “daftar” adalah daftar lembaga
 penunjang penjaminan dan daftar profesi penyedia jasa bagi
 Lembaga Penjamin.

 Huruf h
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 28
 Ayat (1)

 Sebagai contoh laporan lain adalah laporan yang memuat hal-hal
 yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan likuiditas
 dan/atau solvabilitas yang berpotensi membahayakan kelangsungan
 usaha perusahaan, antara lain:
 1. besarnya jumlah potensi klaim; dan
 2. pengaruh klaim terhadap likuiditas, dan/atau solvabilitas
 perusahaan.

 Ayat (2)

 Perubahan anggaran dasar yang dilaporkan, antara lain, berupa
 perubahan

 pemegang
 saham,
 direksi/pengurus,

 komisaris/pengawas/dewan pengawas, dan dewan pengawas
 syariah, perubahan modal, perubahan nama, serta perubahan
 bentuk badan hukum.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 29 . . .

 - 11 -
 Pasal 29
 Cukup jelas.
 Pasal 30
 Cukup jelas.
 Pasal 31
 Cukup jelas.
 Pasal 32
 Cukup jelas.
 Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39

 Ayat (1)
 Huruf a

 Penjaminan langsung merupakan penjaminan yang diberikan
 kepada Terjamin oleh Penjamin tanpa terlebih dahulu melalui
 Penerima Jaminan.

 Huruf b

 Penjaminan tidak langsung merupakan penjaminan yang
 diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih
 dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 40 . . .

 - 12 -
 Pasal 40
 Ayat (1)

 Penjaminan bersama (co-guarantee) adalah kegiatan penjaminan
 yang dilaksanakan bersama oleh lebih dari satu Lembaga Penjamin.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.

 Pasal 41
 Cukup jelas.

 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)

 Yang termasuk program pemerintah yang dimaksud dalam
 ketentuan ini dapat berupa program penjaminan kredit usaha
 untuk rakyat.

 Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 44

 Cadangan klaim adalah cadangan yang disisihkan oleh Lembaga
 Penjamin dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri (retensi sendiri).
 Cadangan umum adalah cadangan yang disisihkan oleh Lembaga
 Penjamin dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode
 laporan tahunan.

 Pasal 45
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47 . . .

 - 13 -
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Cukup jelas.
 Pasal 49

 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan ""retensi sendiri"" adalah bagian dari jumlah
 uang penjaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan
 sendiri Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
 Syariah.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)

 Yang dimaksud dengan “gearing ratio” adalah perbandingan antara
 total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas
 Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 51
 Ayat (1)

 Asosiasi Lembaga Penjamin merupakan kumpulan Lembaga
 Penjamin yang bertujuan meningkatkan peran Lembaga Penjamin
 dalam memajukan perekonomian nasional.

 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 52
 Cukup jelas.
 Pasal 53
 Ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c . . .

 - 14 -
 Huruf c

 Yang dimaksud dengan “penilai publik” adalah seseorang yang
 memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian,
 yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal
 penilaian dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Pasal 54
 Cukup jelas.
 Pasal 55
 Cukup jelas.
 Pasal 56
 Cukup jelas.
 Pasal 57
 Cukup jelas.
 Pasal 58
 Cukup jelas.
 Pasal 59
 Cukup jelas.
 Pasal 60
 Cukup jelas.
 Pasal 61
 Ayat (1)

 Kegiatan penjaminan berdasarkan Undang-Undang ini melibatkan
 3 (tiga) pihak, memungut imbal jasa penjaminan, terdapat sertifikat
 penjaminan, adanya klaim dan pembayaran klaim, serta pengalihan
 hak tagih. Oleh karena itu, penjaminan yang dilakukan tidak
 berdasarkan pada prinsip tersebut, tidak masuk dalam kategori
 penjaminan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

 Ayat (2) . . .

 - 15 -
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Pasal 62
 Cukup jelas.
 Pasal 63
 Cukup jelas.
 Pasal 64
 Cukup jelas.
 Pasal 65
 Cukup jelas.
 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5835

","<reg_id> 1/UU/2016 </reg_id>
<reg_title> PENJAMINAN </reg_title>
<set_date> 15 Januari 2016 </set_date>
<effective_date> 19 Januari 2016 </effective_date>
<issued_date> 19 Januari 2016 </issued_date>
<related_reg> 'UUD 1945 | Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (4)' </related_reg>
<penalty_list> 'BAB XIII', 'BAB XIV' </penalty_list>
"