Datasets:

mahfuzh74

/

climate-subtopic

like 0

Antara Ekowisata Tangkahan dan Bukit Lawang. Bukit Lawang dan Tangkahan. Dua tempat di Langkat, Sumatera Utara, ini sebenarnya menawarkan konsep wisata konservasi dan alam (ekowisata). Bagaimana kondisi di lapangan?Di ekowisata Tangkahan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), merangkul masyarakat lokal aktif mengelola dan menjaga kawasan tetap baik. Hingga menjadi daya tarik wisatawan, kebanyakan asing terutama Eropa.Pengunjung bisa melihat kehidupan alam nan unik , dengan berbagai satwa liar. Wisatawan juga diajak patroli partisipatif dengan tim patroli ekowisata Tangkahan. Menaiki gajah Sumatera, wisatawan bisa masuk ke kawasan.Tim patroli ekowisata Tangkahan, sebagian besar eks , direkrut BBTNGL menjaga kawasan, dengan mengelola ekowisata Tangkahan. Mereka tak lagi menjadi perambah, malah menjagaMereka mengelola ekowisata Tangkahan dan memberikan pendidikan konservasi pada pengunjung. Kearifan masyarakat menjaga kawasan, juga membuat Tangkahan menjadi salah satu ekowisata yang banyak diminati peneliti dari luar negeri. Baik untuk mempelajari kehidupan masyarakat lokal maupun penelitian kehidupan habitat satwa.“Kami ingin menyampaikan, di Tangkahan, kami tidak menyajikan , tetapi menyajikan . Menjaga alam, bersahabat dengan alam, belajar konservasi, dan menikmati ekosistem tanpa harus merusak, memburu, atau membunuh makhluk hidup,” kata Rudi Kita Sembiring, Ketua Harian Lembaga Wisata Tangkahan, Selasa (22/12/15).Senada dikatakan Kuswandono, Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNGL. Konsep mereka merangkul pembalak liar dengan melibatkan dalam pemanfaatan hutan tanpa merusak.Tangkahan, meski di luar kawasan tetapi sangat dekat dengan TNGL. Masyarakat lokal juga mendapatkan pendidikan konservasi alamagar bisa menjelaskan kepada wisatawan kala ke Tangkahan.Balai menempatkan tujuh gajah Sumatera yang dulu liar dari Aceh. Saat konflik di Aceh, gajah-gajah ini dikirimkan ke Tangkahan dan menjadi patroli hutan TNGL.Itu ekowisata Tangkahan. Bagaimana ekowisata Bukit Lawang? Kala saya kesana, kondisi berbeda dengan Tangkahan. Di Bukit Lawang, penyajian wisata terbesar sungai dan menyaksikan orangutan Sumatera di TNGL.Di luar kawasan, tampak bangunan-bangunan berdiri beberapa meter dari aliran sungai. Pada 10 Desember 2015, Bukit Lawang, terjadi banjir bandang cukup besar, menyebabkan puluhan rumah hancur. Puluhan penduduk mengungsi ke lokasi aman. Para wisatawan yang datang dan menginap juga khawatir. Beruntung, tak ada korban jiwa.Menurut Dodi Sumardi, Kepala Sub Bahagian (Kasubag) Perencanaan dan Kerjasama BBTNGL, mengatakan, jika bicara jujur, wisata Bukit Lawang, mempunyai dampak positif dari segi pengelolaan. Wisatawan rutin datang. Namun, konsep ekowisata masih perlu pembenahan.Dodi mengatakan, pada dasarnya ekowisata Bukit Lawang, perlu pembenahan, terutama luar kawasan hingga terjadi sinkronisasi antara ekowisata di TNGL, dengan luar kawasan masih .Tawaran wisata luar kawasan, katanya, jauh atau lari dari budaya lokal, malam hari ribut dengan musik serta kehidupan malam. Penataan bangunan banyak melanggar kaedah-kaedah lingkungan hidup dan pariwisata alam.“Inilah masalah dan kendala koordinasi dengan pihak terkait. Regulasi pengelolaan pariwisata luar kawasan di tangan pemerintah daerah, Pemerintah Langkat. BBTNGL ingin mengajak membuat regulasi sejalan dengan pengembangan ekowisata Bukit Lawang, ” kata Dodi.Ekowisata, katanya, meskipun mungkin pengunjung lebih sedikit tetapi bisa memberikan nilai pendidikan lebih besar masyarakat atau wisatawan. Jadi, pembenahan konsep ekowisata ini bukan wacana, tetapi harus dimulai dari sekarang.Dia menyadari, mengubah pola ini bukan pekerjaan mudah tetapi harus segera dilakukan agar tak berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan Bukit Lawang, yang selama ini menjual wisata sungai, dan melihat orangutan Sumatera di TNGL. Jika nilai-nilai konservasi tak ditanamkan, katanya, akan terjadi kerusakan alam.“BBTNGL ingin mengajak pemerintah daerah memegang aturan main wisata di luar kawasan. Membuat regulasi dan penataan kembali pariwisata Bukit Lawang, demi masa depan pariwisata dan TNGL.”Penginapan dan sarana lain harus ditata kembali. “Kalau yang sekarang cukup merusak tatanan kehidupan dan merusak lingkungan. Lihat saja bagaimana bisa bangunan berdiri di bibir sungai. Ini merusak. Pemerintah daerah yang mengelola harus membuat regulasi baru soal konsep ekowisata disini.”

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ketahanan komunitas pelestarian habitat

antara ekowisata tangkahan dan bukit lawang bukit lawang dan tangkahan dua tempat di langkat sumatera utara ini sebenarnya menawarkan konsep wisata konservasi dan alam ekowisata bagaimana kondisi di lapangandi ekowisata tangkahan balai besar taman nasional gunung leuser bbtngl merangkul masyarakat lokal aktif mengelola dan menjaga kawasan tetap baik hingga menjadi daya tarik wisatawan kebanyakan asing terutama eropapengunjung bisa melihat kehidupan alam nan unik dengan berbagai satwa liar wisatawan juga diajak patroli partisipatif dengan tim patroli ekowisata tangkahan menaiki gajah sumatera wisatawan bisa masuk ke kawasantim patroli ekowisata tangkahan sebagian besar eks direkrut bbtngl menjaga kawasan dengan mengelola ekowisata tangkahan mereka tak lagi menjadi perambah malah menjagamereka mengelola ekowisata tangkahan dan memberikan pendidikan konservasi pada pengunjung kearifan masyarakat menjaga kawasan juga membuat tangkahan menjadi salah satu ekowisata yang banyak diminati peneliti dari luar negeri baik untuk mempelajari kehidupan masyarakat lokal maupun penelitian kehidupan habitat satwakami ingin menyampaikan di tangkahan kami tidak menyajikan tetapi menyajikan menjaga alam bersahabat dengan alam belajar konservasi dan menikmati ekosistem tanpa harus merusak memburu atau membunuh makhluk hidup kata rudi kita sembiring ketua harian lembaga wisata tangkahan selasa senada dikatakan kuswandono kepala bidang teknis konservasi bbtngl konsep mereka merangkul pembalak liar dengan melibatkan dalam pemanfaatan hutan tanpa merusaktangkahan meski di luar kawasan tetapi sangat dekat dengan tngl masyarakat lokal juga mendapatkan pendidikan konservasi alamagar bisa menjelaskan kepada wisatawan kala ke tangkahanbalai menempatkan tujuh gajah sumatera yang dulu liar dari aceh saat konflik di aceh gajahgajah ini dikirimkan ke tangkahan dan menjadi patroli hutan tnglitu ekowisata tangkahan bagaimana ekowisata bukit lawang kala saya kesana kondisi berbeda dengan tangkahan di bukit lawang penyajian wisata terbesar sungai dan menyaksikan orangutan sumatera di tngldi luar kawasan tampak bangunanbangunan berdiri beberapa meter dari aliran sungai pada desember bukit lawang terjadi banjir bandang cukup besar menyebabkan puluhan rumah hancur puluhan penduduk mengungsi ke lokasi aman para wisatawan yang datang dan menginap juga khawatir beruntung tak ada korban jiwamenurut dodi sumardi kepala sub bahagian kasubag perencanaan dan kerjasama bbtngl mengatakan jika bicara jujur wisata bukit lawang mempunyai dampak positif dari segi pengelolaan wisatawan rutin datang namun konsep ekowisata masih perlu pembenahandodi mengatakan pada dasarnya ekowisata bukit lawang perlu pembenahan terutama luar kawasan hingga terjadi sinkronisasi antara ekowisata di tngl dengan luar kawasan masih tawaran wisata luar kawasan katanya jauh atau lari dari budaya lokal malam hari ribut dengan musik serta kehidupan malam penataan bangunan banyak melanggar kaedahkaedah lingkungan hidup dan pariwisata alaminilah masalah dan kendala koordinasi dengan pihak terkait regulasi pengelolaan pariwisata luar kawasan di tangan pemerintah daerah pemerintah langkat bbtngl ingin mengajak membuat regulasi sejalan dengan pengembangan ekowisata bukit lawang kata dodiekowisata katanya meskipun mungkin pengunjung lebih sedikit tetapi bisa memberikan nilai pendidikan lebih besar masyarakat atau wisatawan jadi pembenahan konsep ekowisata ini bukan wacana tetapi harus dimulai dari sekarangdia menyadari mengubah pola ini bukan pekerjaan mudah tetapi harus segera dilakukan agar tak berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan bukit lawang yang selama ini menjual wisata sungai dan melihat orangutan sumatera di tngl jika nilainilai konservasi tak ditanamkan katanya akan terjadi kerusakan alambbtngl ingin mengajak pemerintah daerah memegang aturan main wisata di luar kawasan membuat regulasi dan penataan kembali pariwisata bukit lawang demi masa depan pariwisata dan tnglpenginapan dan sarana lain harus ditata kembali kalau yang sekarang cukup merusak tatanan kehidupan dan merusak lingkungan lihat saja bagaimana bisa bangunan berdiri di bibir sungai ini merusak pemerintah daerah yang mengelola harus membuat regulasi baru soal konsep ekowisata disini

Catatan 2015 : Tata Kelola Alam Masih Perlu Banyak Pembenahan. Tahun 2015, segera berlalu. Sepanjang tahun ini, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Walhi Jawa Barat, menilai masih banyak catatan hitam pengelolaan alam dan lingkungan hidup di negeri ini. Dari Sumatera Utara, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser juga memaparkan berbagai kasus, terutama soal perburuan dan perdagangan satwa yang terus marak. Salah satu penyebab, karena aturan hukum lemah hingga UU harus direvisi.Catatan kritis ICEL menyoroti beberapa aspek, seperti sektor kehutanan dan lahan, sampai pencemaran. Citra Hartati, Divisi Hutan dan Lahan ICEL mengatakan, tata kelola hutan dan lahan tak kunjung membaik. Hasil penelitian Indeks Kelola Hutan dan Lahan Daerah (IKHL) oleh ICEL dan Seknas Fitra 2015 di 16 Kabupaten, antara lain Kubu Raya, Malinau, Kutai Kartanegara, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Muara Enim, Ketapang, OKI, Paser, Sintang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Bulungan, Musi Rawas, Berau dan Melawi.Dalam penelitian itu, data merupakan penilaian kinerja pemda dalam tata kelola lahan 2012-2013. Pada 2015, mereka memotret kinerja pemda 2014 guna melihat peningkatan atau penurunan angka indeks.Hasil penelitian menunjukkan, kinerja buruk pengelolaan hutan dan lahan terlihat dari perbandingan rata-rata indeks IKHL 2012, skor hanya 18,7 (kategori buruk) dan indeks IKHL 2014 22,7 (buruk).“Pada pengukuran indeks 2012, hanya satu kabupaten kategori baik dan satu kabupaten sedang. Pada pengukuran indeks 2014, tidak satupun daerah studi masuk kategori baik.”Kondisi ini menunjukkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi pengelolaan hutan dan lahan daerah lemah.ICEL juga menyoroti program 12,7 juta hektar rakyat. Semula alokasi lahan untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, hutan rakyat, dan kemitraan. Kebijakan itu malah tercantum RPJMN 2014-2019 tetapi terbentur regulasi.Citra menyarankan , KLHK menggabungkan tiga peraturan tentang hutan desa, HKm, dan HTR. Revisi kedua regulasi ini sebenarnya sejak Juli 2015. Namun proses pengesahannya mengalami kendala. Selain itu juga tidak dilakukan secara komprehensif.“Beberapa materi seperti seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perizinan,pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus, dan lain-lain belum diakomodir,” katanya.Hal lain disoroti Citra adalah soal penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Komitmen pemerintah, katanya, dalam menerapkan sistem itu masih setengah hati.Di tengah penolakan sebagian pelaku industri mebel, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 89 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Permendag ini menghapus ketentuan kewajiban Deklarasi Ekspor bagi industri perabotan kayu (furnitur). Sebelumnya disebutkan Deklarasi Ekspor berlaku hingga Desember 2015.“Regulasi ini membuat kemunduran. Karena tidak mewajibkan dokumen verifikasi V-Legal atau setidaknya Deklarasi Ekspor bagi industri ini. Kebijakan ini rentan dimanfaatkan mafia kayu.”Seharusnya, pemerintah memperkuat landasan yuridis bagi peredaran kayu legal, bukan sebaliknya. Kedaaan ini menunjukkan komitmen pemerintah lemah dalam mencegah pemberantasan kayu ilegal.Regulasi lain yang dianggap lemah, adalah UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). UU ini sedang pembahasan untuk revisi.“Pemerintah perlu memberi dasar hukum solutif bagi pengentasan masalah terkait konservasi keragaman hayati.” Terkait juga, katanya, ancaman keragaman hayati dalam tiga tingkatan yakni, genetik, spesies dan ekosistem. Pengaturan mengenai genetik, katanya, wajib masuk dalam perubahan, karena banyak sumber daya genetik Indonesia dibajak asing. Pembaharuan pengaturan mengenai ekosistem penting, mengingat UU ini belum memberikan solusi bagi peran dan keberadaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Padahal, fakta menunjukan konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena penetapan kawasan konservasi.Ada juga soal pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang masih banyak menemui kendala. Hingga Desember 2013, ada 120 KPH model dengan luas 16.439.718 hektar, terdiri dari 80 KPH produksi luas 12.888.863 hektar (78.4%) dan 40 KPH lindung luas 3.550.855 hektar (21.6%).“Walaupun didukung berbagai peraturan nasional termasuk kebijakan terakhir soal kehutanan dari pusat ternyata KPH belum optimal.”Dia mencatat, berbagai kesenjangan aturan operasional KPH, menyebabkan tugas dan fungsi tak jalan baik. Hampir semua tugas dan fungsi dilaksanakan Kepala KPH hingga beban kerja penuh. Jadi, perlu dipikirkan mutasi dan promosi kepala KPH hingga bisa menjalankan tugas dengan jangka waktu wajar. Soal penataan kelembagan, terkendala pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah belum tuntas. Kepastian kelembagaan KPH, katanya, sangat tergantung penuntasan agenda pemerintahan daerah.Lalu, hal paling mendapat sorotan tajam banyak pihak soal kebakaran hutan dan lahan. Dalam pemerintahan Jokowi-JK, persoalan ini belum mampu diatasi baik.Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana,dampak ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan 2015 di beberapa provinsi melebihi Rp20 triliun. Bencana ini menelan korban jiwa. Dari sisi lingkungan hidup, kebakaran menghancurkan ekosistem hutan dan lahan 2 juta hektar lebih.Data LAPAN menyebutkan, Januari-September 2915, ada 16.334 titik api. Data NASA FIRM 24.086 titik api di lima provinsi. Merujuk data Walhi, Kalteng terdapat 5.672 titik api, Kalbar 2.495, Riau 1.005, Sumsel 4.416, dan Jambi 2.842. Data KLHK dari Satelit NOAA 1-24 September 2015, sebaran hotspot pada kawasan hutan 43% hutan produksi, 43% penggunaan lain, 7% hutan lindung dan 7% hutan konservasi.Pada September, Menteri Siti Nurbaya merilis 413 entitas perusahaan terindikasi kebakaran hutan dan lahan.Kepolisian RI 20 Oktober merilis 263 perusahaan.Terdapat 50 perusahaan sedang penyelidikan hingga tahap kejaksaan.“Sayangnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah kebakaran hilang karena turun hujan, upaya-upaya penegakan hukum maupun pemulihan sayup-sayup menghilang. Ini diperparah keengganan penegak hukum merilis jelas pelaku kejahatan.” Dia mengatakan, penegakan hukum terancam karena proses transparan dan akuntabel lemah.Margaretha Quina, Divisi Pencemaran ICEL memberikan beberapa catatan. Dia menyoroti soal data pemantauan kualitas air dan udara masih minim. Transparansi penegakan hukum di KLHK juga lemah. Seharusnya, transparansi dimulai dengan mempublikasikan nama dan alamat perusahaan kena sanksi administrasi dan surat keputusan pengenaan sanksi.Contoh penindakan pelanggaran standar batas aman timbal cat mencapai 78%. KLHK, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian menunggak kewajibkan pelaku usaha memberi informasi komposisi dan dampak sampingan cat bertimbal maupun produk-produk berbahan kimia berbahaya kepada konsumen. Setidaknya dalam label, dan menindak pelanggar.Dalam hal pencemaran udara, tahun 2015 diperparah dengan kebakaran lahan. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan beberapa kota lain sampai batas berbahaya.Sayangnya, PP Pengendalian Pencemaran Udara justru tidak bergigi dalam melengkapi aspek pencemaran udara kebakaran. Bahkan dalam level normatif, ketentuan pembebanan biaya penanggulangan dan pemulihan, serta kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, tak jalan.Belum lagi berbagai pencemaran lain, seperti tambang batu bara, PLTU dan lain-lain.Sementara itu, catatan dari Walhi Jabar juga menunjukkan hal serupa. Selama 2015, belum ada kemajuan signifikan dari pemerintahan daerah baik provinsi maupun di kabupaten’kota dalam pemulihan lingkungan hidup. Bahkan kasus-kasus ruang dan lingkungan hidup terus bermunculan.Berdasarkan laporan pengaduan ke Walhi Jabar, kasus tata ruang dan lingkungan hidup 49 kasus dari 27 kabupaten/kota.“Kasus-kasus warga berupa pertambangan, pencemaran air dan tanah, alih fungsi lahan, pembangunan properti, pembangunan pabrik semen, pembangunan PLTU, pelabuhan, waduk, jalan tol dan lain-lain,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan.Kerusakan dan berkurangnya daerah tangkapan air di DAS utama Jabar, seperti Citarum, Ciliwung, Cimanuk, dan Cisanggarung, Citanduy, Cimandiri mencapai 279.000 hektar. “Ini karena alih fungsi lahan tak dikendalikan. Ini berdampak makin meningkat sedimentasi sungai,” katanya.Selama 2015, luasan lahan non hutan beralih fungsi pada 27 kabupaten kota se-Jabar mencapai 29.940 hektar. “Dari fakta lapangan, lahan-lahan hijau, resapan dan sawah produktif menjadi lahan pertambangan, pemukiman, pembangunan sarana properti komersil, industri, bendungan, jalan tol juga pelabuhan.”Sedangkan alihfungsi kawasan hutan tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya didominasi pertambangan, pembanguna waduk, jalan tol, dan jalan. Luasan hutan beralihfungsi hingga 2015 mencapai 28.900 hektar. Sedangkan pertambangan non hutan mencapai 340.000 hektar, dan hutan rusak akibat kebakaran 1.240 hektar.“Tidak ada satu kabupaten/kota terbebas banjir. Selama 2015, catatan kami, banjir, longsor dan angin puting beling 528 kejadian,”katanya.Banjir 110 kejadian, longsor 281 dan angin puting beliung 137. Korban banjir, longsor dan angin puting beliung 2015 ada 110 orang dengan kerugian Rp50 miliar. Luasan banjir di Jabar 200.600 hektar, merendam pemukiman dan sarana 95.000 bangunan, pengungsi 9.500 jiwa. Angin puting beliung merusak 850 rumah. Longsor merusak hampir 1.210 rumah dengan pengungsi 750 keluarga.Kekeringan dialami seluruh kabupaten/kota di Jabar dengan luasan kekeringan 671.200 hektar (18%) dari wilayah Jabar.“Akibat kekeringan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena situ dan mata-mata air mengering,” kata Dadan.Lalu, penggunaan bahan bakar batubara juga terus meningkat seiring pembangunan industri tekstil dan manufaktur, PLTU dan pembangun pabrik semen. Diperkirakan 2015, penggunaan batubara mencapai 2,69 juta ton dengan limbah B3 269.000 ton per tahun. Operasi PLTU batubara di Indramayu menewaskan 10 karyawan dan lima orang dirawat di rumah sakit karena mesin PLTU meledak.Hingga 2015, katanya, diperkirakan luasan lahan, sungai dan sawah terkena dampak pencemaran limbah pabrik 105.000 hektar. Pencemaran air dan tanah paling parah di sentra-sentra industri polutif seperti di Kawasan Cekungan Bandung, Subang, Karawang, Bekasi, Majalengka, Purwakarta, Cianjur, Bogor dan Sukabumi. “Bukan hanya kerusakan ekologis, tapi pencemaran menyebabkan kesehatan warga menurun karena sumber air dan udara sudah teracuni zat polutif.”Dadan mengatakan, pencemaran udara juga makin bertambah sejalan dengan penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun. Terutama di kota-kota di Jabar, seperti di Cekungan Bandung, Kota Bogor, Bekasi, Depok, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya.Begitu juga sampah domestik 2015 mencapai 28.360 ton per hari atau 10,3 juta ton. “Sampah-sampah bisa kita temukan di pedesaan maupun perkotaan.” Secara akumulatif, kerugian ekologis karena kerusakan dan bencana di Jabar 2015 diperkirakan Rp19 triliun, tahun sebelumnya Rp16,9 triliun.Belum lagi masalah sengketa lingkungan hidup berujung kriminalisasi warga.Salah satu kasus, penolakan warga terhadap pertambangan galian C di hutan Perhutani di Gunung Kandaga Antajaya, Kabupaten Bogor, berujung penahanan Muhammad Miki. Enam warga lain harus berurusan dengan polisi dan menjadi target operasi kepolisian.Banyak warga juga mengalami intimidasi dan ancaman seperti kasus pembangunan pabrik Semen Jawa di Sukabumi, PLTU di Cirebon dan Indramayu, dan penolakan warga atas pembangunan pelabuhan pengumpan regional di Pelabuhan Ratu. Juga warga mempermasalahkan pencemaran di Rancekek, pertambangan liar di Gunung Galunggung, Gunung Guntur dan lain-lain.Sementara itu, dari Sumatera Utara menyoroti soal kasus perburuan satwa dilindungi, masih terus terjadi sepanjang 2015. Ada yang beruntung diburu masih hidup, juga yang mati dibunuh kemudian dijual.Aparat penegak hukum dibantu organisaasi sipil seperti Wildlife Crime Unit (WCU), membongkar tiga ton trenggiling mati dan dikuliti dan 93 masih hidup lalu dilepasliarkan di Hutan Sibolangit, Langkat.Sayangnya, di Pengadilan Negeri Medan, majelis hakim hanya menghukum Soemiarto Budiman, dengan penjara selama satu tahun lima bulan, denda Rp50 juta. Padahal hukum maksimal dalam UU KSDAE ancaman penjara lima tahun, denda Rp100 juta.Kasus lain pembongkaran perdagangan paruh burung rangkong oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Minggu (14/6/15). Dua pelaku ditangkap saat akan menjual 12 paruh burung kepada petugas yang menyamar. Ada juga pengungkapan perdagangan kulit harimau oleh BBTNGL di sejumlah lokasi. Harimau dikuliti itu didapat dari TNGL.BBKSDA Sumut, bersama tim Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP), juga berhasil memulangkan sepasang anak orangutan Sumatera yang diseludupkan ke Malaysia, Selasa (20/10/15).Kasus perdagangan anak orangutan Sumatera dengan pelaku Vast Haris Nugroho. Pengadilan menjatuhkan vonis dua tahun penjara, Rp10 juta.Andi Basrul, Kepala BBTNGL, mengatakan, perburuan satwa di Sumut masih tinggi, karena hukuman dalam UU KSDAE dinilai lemah.Dalam salah satu Pasal disebutkan, untuk satwa penahanan hanya bisa oleh penyidik Polri, PPNS BBTNGL, hanya menyelidiki, menangkap, dan pemberkasan. Untuk penahanan, tidak diatur sama sekali. Jadi, itu dianggap sangat melemahkan penyidik PPNS mempercepat pemberkasan. Padahal, katanya, tak sedikit ruang tahanan di kepolisian lebih kapasitas, hingga pelaku terpaksa ditangguhkan. “Ini bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, bahkan bisa mengulangi perbuatan kembali.”Berbeda dengan kasus BBTNGL bisa menahan pelaku. “Khusus kasus perburuan, penjualan, dan pembunuhan binatang, pelaku tidak bisa kita tahan. Jadi itu sebabnya harus revisi UU itu, agar pelaku perburuan binatang bisa dijerat hukuman maksimal dan ada penjeraan. Selama ini hukuman lemah. Sudahlah kita sidik, tidak ditahan, hukuman di pengadilan belum bikin jera,” kata Basrul.Selain memberikan hukuman maksimal dan izin PPNS menahan, hal lain tidak kalah penting, penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat atau siapa saja, yang memelihara binatang dalam kandang sempit. “Ini menyalahi aturan dan melanggar hak makhluk hidup, seharusnya merdeka menjalani hidup di alam bebas.”Selama ini, katanya, tidak sedikit dalam patroli BBTNGL, menemukan orangutan, enggang, owa, dan berbagai jenis burung, dipelihara bebas di rumah maupun kandang sempit. “Dalam UU KSDAE diatur larangan tapi diabaikan.”Noviar Andayani, Country Director Wildlife Conservation Society-Indonesia, mengatakan, kunci utama penegakan hukum konsisten, adil dan transparan. Konsisten, dengan memegang teguh kebijakan atau peraturan yang dibuat. Khusus spesies dilindungi, parapihak mulai pemerintah, masyarakat dan masyarakat harus melindungi.Ancaman langsung berdampak buruk bagi satwa, katanya, antara lain, kehilangan habitat, perburuan, perdagangan, dan kematian satwa akibat konflik. “Bagi kami, spesies dilindungi wajib dilindungi. Jadi aturan harus berjalan dengan benar dan baik.”

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional polusi udara

catatan tata kelola alam masih perlu banyak pembenahan tahun segera berlalu sepanjang tahun ini indonesian center for environmental law icel dan walhi jawa barat menilai masih banyak catatan hitam pengelolaan alam dan lingkungan hidup di negeri ini dari sumatera utara balai besar taman nasional gunung leuser juga memaparkan berbagai kasus terutama soal perburuan dan perdagangan satwa yang terus marak salah satu penyebab karena aturan hukum lemah hingga uu harus direvisicatatan kritis icel menyoroti beberapa aspek seperti sektor kehutanan dan lahan sampai pencemaran citra hartati divisi hutan dan lahan icel mengatakan tata kelola hutan dan lahan tak kunjung membaik hasil penelitian indeks kelola hutan dan lahan daerah ikhl oleh icel dan seknas fitra di kabupaten antara lain kubu raya malinau kutai kartanegara kapuas hulu kayong utara muara enim ketapang oki paser sintang banyuasin musi banyuasin bulungan musi rawas berau dan melawidalam penelitian itu data merupakan penilaian kinerja pemda dalam tata kelola lahan pada mereka memotret kinerja pemda guna melihat peningkatan atau penurunan angka indekshasil penelitian menunjukkan kinerja buruk pengelolaan hutan dan lahan terlihat dari perbandingan ratarata indeks ikhl skor hanya kategori buruk dan indeks ikhl burukpada pengukuran indeks hanya satu kabupaten kategori baik dan satu kabupaten sedang pada pengukuran indeks tidak satupun daerah studi masuk kategori baikkondisi ini menunjukkan prinsip transparansi partisipasi akuntabilitas dan koordinasi pengelolaan hutan dan lahan daerah lemahicel juga menyoroti program juta hektar rakyat semula alokasi lahan untuk hutan kemasyarakatan hutan desa hutan adat hutan rakyat dan kemitraan kebijakan itu malah tercantum rpjmn tetapi terbentur regulasicitra menyarankan klhk menggabungkan tiga peraturan tentang hutan desa hkm dan htr revisi kedua regulasi ini sebenarnya sejak juli namun proses pengesahannya mengalami kendala selain itu juga tidak dilakukan secara komprehensifbeberapa materi seperti seperti kesatuan pengelolaan hutan kph perizinanpengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dan lainlain belum diakomodir katanyahal lain disoroti citra adalah soal penerapan sistem verifikasi legalitas kayu svlk komitmen pemerintah katanya dalam menerapkan sistem itu masih setengah hatidi tengah penolakan sebagian pelaku industri mebel kementerian perdagangan menerbitkan permendag tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan permendag ini menghapus ketentuan kewajiban deklarasi ekspor bagi industri perabotan kayu furnitur sebelumnya disebutkan deklarasi ekspor berlaku hingga desember regulasi ini membuat kemunduran karena tidak mewajibkan dokumen verifikasi vlegal atau setidaknya deklarasi ekspor bagi industri ini kebijakan ini rentan dimanfaatkan mafia kayuseharusnya pemerintah memperkuat landasan yuridis bagi peredaran kayu legal bukan sebaliknya kedaaan ini menunjukkan komitmen pemerintah lemah dalam mencegah pemberantasan kayu ilegalregulasi lain yang dianggap lemah adalah uu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ksdae uu ini sedang pembahasan untuk revisipemerintah perlu memberi dasar hukum solutif bagi pengentasan masalah terkait konservasi keragaman hayati terkait juga katanya ancaman keragaman hayati dalam tiga tingkatan yakni genetik spesies dan ekosistem pengaturan mengenai genetik katanya wajib masuk dalam perubahan karena banyak sumber daya genetik indonesia dibajak asing pembaharuan pengaturan mengenai ekosistem penting mengingat uu ini belum memberikan solusi bagi peran dan keberadaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi padahal fakta menunjukan konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena penetapan kawasan konservasiada juga soal pembangunan kesatuan pengelolaan hutan kph yang masih banyak menemui kendala hingga desember ada kph model dengan luas hektar terdiri dari kph produksi luas hektar dan kph lindung luas hektar walaupun didukung berbagai peraturan nasional termasuk kebijakan terakhir soal kehutanan dari pusat ternyata kph belum optimaldia mencatat berbagai kesenjangan aturan operasional kph menyebabkan tugas dan fungsi tak jalan baik hampir semua tugas dan fungsi dilaksanakan kepala kph hingga beban kerja penuh jadi perlu dipikirkan mutasi dan promosi kepala kph hingga bisa menjalankan tugas dengan jangka waktu wajar soal penataan kelembagan terkendala pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah belum tuntas kepastian kelembagaan kph katanya sangat tergantung penuntasan agenda pemerintahan daerahlalu hal paling mendapat sorotan tajam banyak pihak soal kebakaran hutan dan lahan dalam pemerintahan jokowijk persoalan ini belum mampu diatasi baikdata badan nasional penanggulangan bencanadampak ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi melebihi rp triliun bencana ini menelan korban jiwa dari sisi lingkungan hidup kebakaran menghancurkan ekosistem hutan dan lahan juta hektar lebihdata lapan menyebutkan januariseptember ada titik api data nasa firm titik api di lima provinsi merujuk data walhi kalteng terdapat titik api kalbar riau sumsel dan jambi data klhk dari satelit noaa september sebaran hotspot pada kawasan hutan hutan produksi penggunaan lain hutan lindung dan hutan konservasipada september menteri siti nurbaya merilis entitas perusahaan terindikasi kebakaran hutan dan lahankepolisian ri oktober merilis perusahaanterdapat perusahaan sedang penyelidikan hingga tahap kejaksaansayangnya seperti tahuntahun sebelumnya setelah kebakaran hilang karena turun hujan upayaupaya penegakan hukum maupun pemulihan sayupsayup menghilang ini diperparah keengganan penegak hukum merilis jelas pelaku kejahatan dia mengatakan penegakan hukum terancam karena proses transparan dan akuntabel lemahmargaretha quina divisi pencemaran icel memberikan beberapa catatan dia menyoroti soal data pemantauan kualitas air dan udara masih minim transparansi penegakan hukum di klhk juga lemah seharusnya transparansi dimulai dengan mempublikasikan nama dan alamat perusahaan kena sanksi administrasi dan surat keputusan pengenaan sanksicontoh penindakan pelanggaran standar batas aman timbal cat mencapai klhk kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian menunggak kewajibkan pelaku usaha memberi informasi komposisi dan dampak sampingan cat bertimbal maupun produkproduk berbahan kimia berbahaya kepada konsumen setidaknya dalam label dan menindak pelanggardalam hal pencemaran udara tahun diperparah dengan kebakaran lahan indeks standar pencemar udara ispu di pekanbaru palembang palangkaraya dan beberapa kota lain sampai batas berbahayasayangnya pp pengendalian pencemaran udara justru tidak bergigi dalam melengkapi aspek pencemaran udara kebakaran bahkan dalam level normatif ketentuan pembebanan biaya penanggulangan dan pemulihan serta kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan tak jalanbelum lagi berbagai pencemaran lain seperti tambang batu bara pltu dan lainlainsementara itu catatan dari walhi jabar juga menunjukkan hal serupa selama belum ada kemajuan signifikan dari pemerintahan daerah baik provinsi maupun di kabupatenkota dalam pemulihan lingkungan hidup bahkan kasuskasus ruang dan lingkungan hidup terus bermunculanberdasarkan laporan pengaduan ke walhi jabar kasus tata ruang dan lingkungan hidup kasus dari kabupatenkotakasuskasus warga berupa pertambangan pencemaran air dan tanah alih fungsi lahan pembangunan properti pembangunan pabrik semen pembangunan pltu pelabuhan waduk jalan tol dan lainlain kata direktur eksekutif walhi jabar dadan ramdankerusakan dan berkurangnya daerah tangkapan air di das utama jabar seperti citarum ciliwung cimanuk dan cisanggarung citanduy cimandiri mencapai hektar ini karena alih fungsi lahan tak dikendalikan ini berdampak makin meningkat sedimentasi sungai katanyaselama luasan lahan non hutan beralih fungsi pada kabupaten kota sejabar mencapai hektar dari fakta lapangan lahanlahan hijau resapan dan sawah produktif menjadi lahan pertambangan pemukiman pembangunan sarana properti komersil industri bendungan jalan tol juga pelabuhansedangkan alihfungsi kawasan hutan tidak berbeda dengan tahuntahun sebelumnya didominasi pertambangan pembanguna waduk jalan tol dan jalan luasan hutan beralihfungsi hingga mencapai hektar sedangkan pertambangan non hutan mencapai hektar dan hutan rusak akibat kebakaran hektartidak ada satu kabupatenkota terbebas banjir selama catatan kami banjir longsor dan angin puting beling kejadiankatanyabanjir kejadian longsor dan angin puting beliung korban banjir longsor dan angin puting beliung ada orang dengan kerugian rp miliar luasan banjir di jabar hektar merendam pemukiman dan sarana bangunan pengungsi jiwa angin puting beliung merusak rumah longsor merusak hampir rumah dengan pengungsi keluargakekeringan dialami seluruh kabupatenkota di jabar dengan luasan kekeringan hektar dari wilayah jabarakibat kekeringan warga kesulitan mendapatkan air bersih karena situ dan matamata air mengering kata dadanlalu penggunaan bahan bakar batubara juga terus meningkat seiring pembangunan industri tekstil dan manufaktur pltu dan pembangun pabrik semen diperkirakan penggunaan batubara mencapai juta ton dengan limbah b ton per tahun operasi pltu batubara di indramayu menewaskan karyawan dan lima orang dirawat di rumah sakit karena mesin pltu meledakhingga katanya diperkirakan luasan lahan sungai dan sawah terkena dampak pencemaran limbah pabrik hektar pencemaran air dan tanah paling parah di sentrasentra industri polutif seperti di kawasan cekungan bandung subang karawang bekasi majalengka purwakarta cianjur bogor dan sukabumi bukan hanya kerusakan ekologis tapi pencemaran menyebabkan kesehatan warga menurun karena sumber air dan udara sudah teracuni zat polutifdadan mengatakan pencemaran udara juga makin bertambah sejalan dengan penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahun terutama di kotakota di jabar seperti di cekungan bandung kota bogor bekasi depok sukabumi cirebon tasikmalayabegitu juga sampah domestik mencapai ton per hari atau juta ton sampahsampah bisa kita temukan di pedesaan maupun perkotaan secara akumulatif kerugian ekologis karena kerusakan dan bencana di jabar diperkirakan rp triliun tahun sebelumnya rp triliunbelum lagi masalah sengketa lingkungan hidup berujung kriminalisasi wargasalah satu kasus penolakan warga terhadap pertambangan galian c di hutan perhutani di gunung kandaga antajaya kabupaten bogor berujung penahanan muhammad miki enam warga lain harus berurusan dengan polisi dan menjadi target operasi kepolisianbanyak warga juga mengalami intimidasi dan ancaman seperti kasus pembangunan pabrik semen jawa di sukabumi pltu di cirebon dan indramayu dan penolakan warga atas pembangunan pelabuhan pengumpan regional di pelabuhan ratu juga warga mempermasalahkan pencemaran di rancekek pertambangan liar di gunung galunggung gunung guntur dan lainlainsementara itu dari sumatera utara menyoroti soal kasus perburuan satwa dilindungi masih terus terjadi sepanjang ada yang beruntung diburu masih hidup juga yang mati dibunuh kemudian dijualaparat penegak hukum dibantu organisaasi sipil seperti wildlife crime unit wcu membongkar tiga ton trenggiling mati dan dikuliti dan masih hidup lalu dilepasliarkan di hutan sibolangit langkatsayangnya di pengadilan negeri medan majelis hakim hanya menghukum soemiarto budiman dengan penjara selama satu tahun lima bulan denda rp juta padahal hukum maksimal dalam uu ksdae ancaman penjara lima tahun denda rp jutakasus lain pembongkaran perdagangan paruh burung rangkong oleh balai besar taman nasional gunung leuser bbtngl minggu dua pelaku ditangkap saat akan menjual paruh burung kepada petugas yang menyamar ada juga pengungkapan perdagangan kulit harimau oleh bbtngl di sejumlah lokasi harimau dikuliti itu didapat dari tnglbbksda sumut bersama tim sumatran orangutan conservation program socp juga berhasil memulangkan sepasang anak orangutan sumatera yang diseludupkan ke malaysia selasa kasus perdagangan anak orangutan sumatera dengan pelaku vast haris nugroho pengadilan menjatuhkan vonis dua tahun penjara rp jutaandi basrul kepala bbtngl mengatakan perburuan satwa di sumut masih tinggi karena hukuman dalam uu ksdae dinilai lemahdalam salah satu pasal disebutkan untuk satwa penahanan hanya bisa oleh penyidik polri ppns bbtngl hanya menyelidiki menangkap dan pemberkasan untuk penahanan tidak diatur sama sekali jadi itu dianggap sangat melemahkan penyidik ppns mempercepat pemberkasan padahal katanya tak sedikit ruang tahanan di kepolisian lebih kapasitas hingga pelaku terpaksa ditangguhkan ini bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri menghilangkan barang bukti bahkan bisa mengulangi perbuatan kembaliberbeda dengan kasus bbtngl bisa menahan pelaku khusus kasus perburuan penjualan dan pembunuhan binatang pelaku tidak bisa kita tahan jadi itu sebabnya harus revisi uu itu agar pelaku perburuan binatang bisa dijerat hukuman maksimal dan ada penjeraan selama ini hukuman lemah sudahlah kita sidik tidak ditahan hukuman di pengadilan belum bikin jera kata basrulselain memberikan hukuman maksimal dan izin ppns menahan hal lain tidak kalah penting penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat atau siapa saja yang memelihara binatang dalam kandang sempit ini menyalahi aturan dan melanggar hak makhluk hidup seharusnya merdeka menjalani hidup di alam bebasselama ini katanya tidak sedikit dalam patroli bbtngl menemukan orangutan enggang owa dan berbagai jenis burung dipelihara bebas di rumah maupun kandang sempit dalam uu ksdae diatur larangan tapi diabaikannoviar andayani country director wildlife conservation societyindonesia mengatakan kunci utama penegakan hukum konsisten adil dan transparan konsisten dengan memegang teguh kebijakan atau peraturan yang dibuat khusus spesies dilindungi parapihak mulai pemerintah masyarakat dan masyarakat harus melindungiancaman langsung berdampak buruk bagi satwa katanya antara lain kehilangan habitat perburuan perdagangan dan kematian satwa akibat konflik bagi kami spesies dilindungi wajib dilindungi jadi aturan harus berjalan dengan benar dan baik

Hutan Aceh dan Persoalan yang Dihadapi. Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjelaskan Aceh memiliki peran penting dalam pelestarian hutan karena hutannya yang relatif baik. “Dengan luas mencapai 3,5 juta hektar, Aceh memiliki peran penting dalam penyediaan jasa lingkungan khususnya penyerapan emisi karbon.”Zaini mengatakan, untuk mendukung program pelestarian hutan dan penyempurnaan tata kelola hutan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013. Juga, telah dibentuk tujuh kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang merupakan UPTD di Dinas Kehutanan guna mengelola pelestarian hutan di tingkat tapak.“Selain itu, bersama 29 negara di dunia, Aceh telah menandatangani Deklarasi Rio Branco 2014. Deklarasi tersebut merupakan komitmen Aceh untuk mencegah deforestasi (80 persen) hinga 2020,” ujarnya belum lama ini.Zaini menambahkan, dari tujuh KPH yang dibentuk, enam di antaranya berbasis daerah aliran sungai (DAS) sementara satu KPH yaitu Taman Hutan Raya Pucoet Meurah Intan berada di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. “Dengan berbasis DAS, hutan Aceh akan dikelola dari hulu sungai sampai ke pinggir laut. Hal ini akan memudahkan Dinas Kehutanan melakukan intervensi sehingga tumbuhah yang tumbuh di sekitar DAS baik itu yang masuk dalam kawasan hutan atau tidak, tetap dijaga.”Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Husaini Syamaun menuturkan, Dinas Kehutanan terus berupaya menyelesaikan tapal batas kawasan hutan. “Kami melakukan penertiban batas kawasan hutan dan mempercepat pengukuhan batas kawasan.”Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015, total batas kawasan hutan Aceh mencapai 8.697,80 Kilometer. Terdiri dari batas fungsi, batas luar dan . “Hutan Aceh harus diselamatkan karena benteng terakhir keanekaragaman hayati hutan alam tropis di Sumatera,” ungkap Husaini.Data yang dikeluarkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menunjukkan, luas hutan di provinsi ini menyusut. Pada 2015, diperkirakan sekitar 9.740 hektare telah berubah fungsi. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur.“Data yang kami kumpulkan, pada 2015, pemerintah membangun waduk Krueng Keureuto di Aceh Utara seluas 1.400 hektare, lokasi wisata Iboih di Kota Sabang seluas 191,13 hektare, pabrik semen di Aceh Tamiang seluas 2.150 hektare, dan pembukaan ruas jalan baru yang membelah hutan,” sebut Muhammad Nur, Direktur Walhi Aceh.Selain pembukaan lahan, kasus terus terjadi. “Bahkan, kegiatan yang merusak lingkungan tersebut, tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, tapi juga anggota institusi negara,” ujar M Nur.Efendi Isma, Juru Bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) mengatakan, KPHA sejak Januari hingga Oktober 2015 memantau aktivitas ilegal di 19 kabupaten/kota. “Kami menemukan 345 kegiatan ilegal seperti penebangan kayu, pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pengangkutan kayu dari kawasan hutan ke Industri pengolahan kayu tanpa dokumen sah.”Efendi mengatakan, dari . Sedangkan 95 titik berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. “Pada umumnya, kayu-kayu yang diambil jenis meranti, damar, dan merbau.”Menurut Efendi, kayu-kayu itu diangkut dalam bentuk kayu bulat dan olahan ke sejumlah industri pengolahan. Dari hutan, kayu diangkut ke pinggir jalan menggunakan kendaraan roda dua, kerbau, atau mobil khusus. “Para pelaku mulai perseorangan, kelompok, terkait badan usaha tertentu, hingga oknum.”Institusi penegak hukum, sambung Efendi, harus menyusun regulasi guna menindak tegas oknum anggotanya yang melanggar hukum karena merusak lingkungan. “Di samping itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan melawan hukum yang merusak lingkungan dan hutan Aceh. Karena, harus diakui sejumlah bencana alam yang terjadi di 2015 dan sebelumnya seperti banjir dan tanah longsor berkaitan erat dengan perambahan hutan.”

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam pelestarian habitat peran pemerintah lokal

hutan aceh dan persoalan yang dihadapi gubernur aceh zaini abdullah menjelaskan aceh memiliki peran penting dalam pelestarian hutan karena hutannya yang relatif baik dengan luas mencapai juta hektar aceh memiliki peran penting dalam penyediaan jasa lingkungan khususnya penyerapan emisi karbonzaini mengatakan untuk mendukung program pelestarian hutan dan penyempurnaan tata kelola hutan pemerintah aceh telah mengeluarkan peraturan gubernur pergub nomor tahun juga telah dibentuk tujuh kesatuan pengelolaan hutan kph yang merupakan uptd di dinas kehutanan guna mengelola pelestarian hutan di tingkat tapakselain itu bersama negara di dunia aceh telah menandatangani deklarasi rio branco deklarasi tersebut merupakan komitmen aceh untuk mencegah deforestasi persen hinga ujarnya belum lama inizaini menambahkan dari tujuh kph yang dibentuk enam di antaranya berbasis daerah aliran sungai das sementara satu kph yaitu taman hutan raya pucoet meurah intan berada di kabupaten aceh besar dan pidie dengan berbasis das hutan aceh akan dikelola dari hulu sungai sampai ke pinggir laut hal ini akan memudahkan dinas kehutanan melakukan intervensi sehingga tumbuhah yang tumbuh di sekitar das baik itu yang masuk dalam kawasan hutan atau tidak tetap dijagakepala dinas kehutanan provinsi aceh husaini syamaun menuturkan dinas kehutanan terus berupaya menyelesaikan tapal batas kawasan hutan kami melakukan penertiban batas kawasan hutan dan mempercepat pengukuhan batas kawasanberdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor menlhkii total batas kawasan hutan aceh mencapai kilometer terdiri dari batas fungsi batas luar dan hutan aceh harus diselamatkan karena benteng terakhir keanekaragaman hayati hutan alam tropis di sumatera ungkap husainidata yang dikeluarkan wahana lingkungan hidup walhi aceh menunjukkan luas hutan di provinsi ini menyusut pada diperkirakan sekitar hektare telah berubah fungsi salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastrukturdata yang kami kumpulkan pada pemerintah membangun waduk krueng keureuto di aceh utara seluas hektare lokasi wisata iboih di kota sabang seluas hektare pabrik semen di aceh tamiang seluas hektare dan pembukaan ruas jalan baru yang membelah hutan sebut muhammad nur direktur walhi acehselain pembukaan lahan kasus terus terjadi bahkan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat biasa tapi juga anggota institusi negara ujar m nurefendi isma juru bicara koalisi peduli hutan aceh kpha mengatakan kpha sejak januari hingga oktober memantau aktivitas ilegal di kabupatenkota kami menemukan kegiatan ilegal seperti penebangan kayu pembukaan lahan dalam kawasan hutan pengangkutan kayu dari kawasan hutan ke industri pengolahan kayu tanpa dokumen sahefendi mengatakan dari sedangkan titik berada di kawasan hutan lindung dan hutan produksi pada umumnya kayukayu yang diambil jenis meranti damar dan merbaumenurut efendi kayukayu itu diangkut dalam bentuk kayu bulat dan olahan ke sejumlah industri pengolahan dari hutan kayu diangkut ke pinggir jalan menggunakan kendaraan roda dua kerbau atau mobil khusus para pelaku mulai perseorangan kelompok terkait badan usaha tertentu hingga oknuminstitusi penegak hukum sambung efendi harus menyusun regulasi guna menindak tegas oknum anggotanya yang melanggar hukum karena merusak lingkungan di samping itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang perbuatan melawan hukum yang merusak lingkungan dan hutan aceh karena harus diakui sejumlah bencana alam yang terjadi di dan sebelumnya seperti banjir dan tanah longsor berkaitan erat dengan perambahan hutan

Berakhirnya Sawit Ilegal di Aceh Tamiang. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memelopori penyelamatan hutan di Provinsi Aceh. Perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di hutan lindung di wilayah tersebut, dimusnahkan dan diganti dengan tanaman hutan.Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati, Selasa (15/12/2015) menyebutkan, . Kebun sawit tersebut akan diganti dengan tanaman hutan yang hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat.Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2015, saya menyampaikan, kita melawan kegiatan yang merusak sumber-sumber air di Kabupaten Aceh Tamiang. “Beberapa bulan lalu, di tempat kita berdiri ini, adalah kebun sawit ilegal. Hari ini, seperti yang kita lihat hampir seluruh kelapa sawit yang ada di kawasan hutan telah ditebang dan mulai ditanam tanaman hutan,” ujar Hamdan.Hamdan menambahkan, dengan mengembalikan kebun sawit menjadi hutan, semua pihak di Aceh Tamiang telah mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. “Kita harus ingat,. Sekarang, saatnya kita mengembalikan hutan seperti sedia kala.”Secara tegas, Hamdan menyebutkan, meski keberadaan kebun sawit ilegal tersebut diiming-iming dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD), namun dirinya tetap menolak. “Kami tidak ingin sawit ilegal ini. Semakin cepat restorasi dilakukan, semakin cepat pula kita mendapatkan hasilnya, baik dari stabilnya sumber air maupun hasil hutan non kayu yang kelak dihasilkan dari tanaman hutan ini.”Hamdan menjelaskan, sebelum pemusnahan dilakukan, banyak pihak yang menemui dirinya agar mempertahankan kebun tersebut. Alasannya, sawit tersebut menghasilkan. “Namun, kami tidak ingin mempertahankannya. Bagi kami, hutan harus dikembalikan, karena hutan adalah titipan generasi akan datang. Komitmen kami adalah membangun Tamiang tanpa merusak hutan,” ungkapnya.Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang, Alfuadi, mengakui adanya kerusakan hutan di Aceh Tamiang. Pihaknya, bersama berbagai pihak terus berusaha menjaga hutan yang tersisa di ujung timur Provinsi Aceh itu.Menurut Alfuadi, HMPI di Aceh Tamiang dilaksanakan di atas lahan sawit ilegal seluas 1.071 hektar yang sebagiannya telah ditebang. Kegiatan ini, bekerja sama dengan LSM Forum Konservasi Leuser (FKL), sejak akhir 2014.“Saat ini, 100 hektar telah ditanami oleh BPDAS Krueng Aceh, 80 hektar oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan Aceh Tamiang, 250 hektar lainnya dalam proses penanaman oleh tiga kelompok masyarakat Tenggulun, dan sisanya akan direstorasi oleh FKL melalui regenerasi alami,” ungkap Alfuadi. Forum Konservasi Leuser (FKL), Tezar Pahlevi mengatakan, masyarakat akan mengelola hutan seluas 250 hektar berdasarkan kerja sama pengelolaan dengan Dinas Kehutanan Aceh. “Mereka akan menaman tanaman yang bisa dimanfaatkan hasilnya seperti aren, durian, gelugur, jengkol, petai, serta tanaman hutan lainnya.”Tezar menyebutkan, masyarakat wajib memelihara tanaman hutan tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya. “Ini kami lakukan untuk membuktikan, tanaman hutan sebenarnya lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan kelapa sawit. Kita butuh lahan yang luas untuk kelapa sawit, sementara untuk tanaman hutan hanya sedikit.”Menurut Tezar, pemusnahan 1.071 kebun sawit merupakan bagian dari pemusnahan 3.000 hektar kebun ilegal di hutan lindung yang telah diserahkan ke pemerintah pada 2009 – 2011 lalu. Sejak 2009, Badan Pengelolaan Konservasi Ekosistem Leuser (BPKEL) telah melakukan restorasi hingga 2011. Namun pada 2012, BPKEL dibubarkan oleh Gubernur Aceh sehingga kegiatan restorasi terhenti.“Pada 2014, Forum Konservasi Leuser (FKL) mendorong pemerintah melakukan restorasi di lokasi ini.di tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang membentuk tim restorasi kawasan hutan lindung berdasarkan SK Bupati Aceh Tamiang No. 938 Tahun 2014. 27 September 2015, Pemkab Aceh Tamiang bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh, FKL, masyarakat dan LSM memulai lanjutan penebangan sawit ilegal ini yang diperkirakan akan selesai akhir 2016,” ungkap Tezar.

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

pelestarian habitat peran pemerintah lokal

berakhirnya sawit ilegal di aceh tamiang pemerintah kabupaten aceh tamiang memelopori penyelamatan hutan di provinsi aceh perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di hutan lindung di wilayah tersebut dimusnahkan dan diganti dengan tanaman hutanbupati aceh tamiang hamdan sati selasa menyebutkan kebun sawit tersebut akan diganti dengan tanaman hutan yang hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakatdalam rangka memperingati hari menanam pohon indonesia hmpi saya menyampaikan kita melawan kegiatan yang merusak sumbersumber air di kabupaten aceh tamiang beberapa bulan lalu di tempat kita berdiri ini adalah kebun sawit ilegal hari ini seperti yang kita lihat hampir seluruh kelapa sawit yang ada di kawasan hutan telah ditebang dan mulai ditanam tanaman hutan ujar hamdanhamdan menambahkan dengan mengembalikan kebun sawit menjadi hutan semua pihak di aceh tamiang telah mempersiapkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang kita harus ingat sekarang saatnya kita mengembalikan hutan seperti sedia kalasecara tegas hamdan menyebutkan meski keberadaan kebun sawit ilegal tersebut diimingiming dapat memberikan pendapatan asli daerah pad namun dirinya tetap menolak kami tidak ingin sawit ilegal ini semakin cepat restorasi dilakukan semakin cepat pula kita mendapatkan hasilnya baik dari stabilnya sumber air maupun hasil hutan non kayu yang kelak dihasilkan dari tanaman hutan inihamdan menjelaskan sebelum pemusnahan dilakukan banyak pihak yang menemui dirinya agar mempertahankan kebun tersebut alasannya sawit tersebut menghasilkan namun kami tidak ingin mempertahankannya bagi kami hutan harus dikembalikan karena hutan adalah titipan generasi akan datang komitmen kami adalah membangun tamiang tanpa merusak hutan ungkapnyakepala dinas kehutanan dan perkebunan aceh tamiang alfuadi mengakui adanya kerusakan hutan di aceh tamiang pihaknya bersama berbagai pihak terus berusaha menjaga hutan yang tersisa di ujung timur provinsi aceh itumenurut alfuadi hmpi di aceh tamiang dilaksanakan di atas lahan sawit ilegal seluas hektar yang sebagiannya telah ditebang kegiatan ini bekerja sama dengan lsm forum konservasi leuser fkl sejak akhir saat ini hektar telah ditanami oleh bpdas krueng aceh hektar oleh dinas kehutanan dan perkebunan aceh tamiang hektar lainnya dalam proses penanaman oleh tiga kelompok masyarakat tenggulun dan sisanya akan direstorasi oleh fkl melalui regenerasi alami ungkap alfuadi forum konservasi leuser fkl tezar pahlevi mengatakan masyarakat akan mengelola hutan seluas hektar berdasarkan kerja sama pengelolaan dengan dinas kehutanan aceh mereka akan menaman tanaman yang bisa dimanfaatkan hasilnya seperti aren durian gelugur jengkol petai serta tanaman hutan lainnyatezar menyebutkan masyarakat wajib memelihara tanaman hutan tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya ini kami lakukan untuk membuktikan tanaman hutan sebenarnya lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan kelapa sawit kita butuh lahan yang luas untuk kelapa sawit sementara untuk tanaman hutan hanya sedikitmenurut tezar pemusnahan kebun sawit merupakan bagian dari pemusnahan hektar kebun ilegal di hutan lindung yang telah diserahkan ke pemerintah pada lalu sejak badan pengelolaan konservasi ekosistem leuser bpkel telah melakukan restorasi hingga namun pada bpkel dibubarkan oleh gubernur aceh sehingga kegiatan restorasi terhentipada forum konservasi leuser fkl mendorong pemerintah melakukan restorasi di lokasi inidi tahun yang sama pemerintah kabupaten aceh tamiang membentuk tim restorasi kawasan hutan lindung berdasarkan sk bupati aceh tamiang no tahun september pemkab aceh tamiang bersama kesatuan pengelolaan hutan kph wilayah iii aceh fkl masyarakat dan lsm memulai lanjutan penebangan sawit ilegal ini yang diperkirakan akan selesai akhir ungkap tezar

Berbagi Hasil dengan Masyarakat akan Membuat Hutan Terjaga. Benarkah?. Jika ingin hutan terus dijaga oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak mengalami kerusakan seperti dirambah atau dibakar, tampaknya perlu dilakukan skema bagi hasil dengan mereka.Pemikiran ini tertuang dalam konsep (BSM) atau mekanisme pembagian manfaat, sebagai salah satu alternatif insentif di sektor kehutanan tersebut, yang diselenggarakan melalui pemetaan kebutuhan melalui identifikasi hak dan manfaat masyarakat sekitar hutan sampai pada tingkat rumah tanggaBerdasarkan siaran pers yang diterima , Jumat (29/01/2016), konsep BSM ditawarkan Article 33 Indonesia dalam sebuah diskusi publik pada 19 Januari 2016, bersama perwakilan masyarakat sipil antara lain Forest Watch Indonesia (FWI), Auriga Nusantara, Epistema Institute, HuMa, PWYP Indonesia, JPIK dan Sajogyo Institute. Dalam kesempata itu, dibahas beberapa celah fiskal seperti dana amanah konservasi dan skema insentif/disinsentif sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dana Bagi Hasil (DBH); pendapatan desa; dan akses Dana Alokasi Khusus (DAK).“Adapun DAK yang dapat digunakan untuk membiayai BSM antara lain DAK lingkungan dan kehutanan serta DAK infrastuktur publik daerah,” jelas Joko Tri Haryanto dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sebagai penanggap.Diskusi publik yang juga dihadiri para akademisi, perwakilan masyarakat sipil, dan para pemangku kebijakan, sebagian besar merupakan staf ahli komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi.Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyambut baik usulan dan rekomendasi celah fiskal tersebut, terutama yang memungkinkan mekanisme pembagian manfaat bergerak dengan cepat di ruang-ruang di bawah aturan yang ada sembari melihat mana aturan yang perlu dibenahi. Ini merupakan momentum yang tepat selepas perhelatan COP 21 di Paris, yang sejalan dengan usaha untuk mengurangi emisi, deforestasi, dan degradasi hutan melalui keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal sekitar hutan.Riset BSM dengan menggunakan celah fiskal telah dijajaki melalui serangkaian riset yang telah dilakukan Article 33 sejak 2013. Yang pertama kali digagas Article 33 melalui serangkaian riset di Kabupaten Bungo, Jambi, adalah melalui dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima oleh daerah di tingkat kabupaten, terutama dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan iuran produksi tambang.Penerima insentif yang disasar yaitu masyarakat adat Datuk Sinaro Putih, yang memiliki kegiatan patroli rutin secara mandiri untuk menjaga hutan adatnya. Usaha inilah yang kemudian diajukan ke dalam skema BSM oleh Article 33. Pendampingan dengan melalui deliberasi sosial untuk pemetaan kebutuhan dilakukan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bungo. Capaian yang didapat yakni komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti skema insentif ini, karena berimplikasi baik bagi kelestarian hutan.Karena capaian itulah, penelitian selanjutnya diarahkan untuk melihat celah fiskal lainnya selain DBH. Celah fiskal tetap menjadi kajian utama untuk BSM karena dianggap lebih bersifat jangka panjang. Selain itu, atas dasar Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penggunaan fiskal merupakan wujud dari kehadiran negara dalam pengelolaan hutan lestari yang juga menyejahterakan masyarakat di dalamnya.Muhammad Robbi Qawi, peneliti Article 33 Indonesia, mendorong dua Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) agar diterbitkan sesuai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kedua PP tersebut, tentang dana amanah konservasi dan skema insentif/disinsentif, dapat menjadi payung hukum bagi skema mekanisme pembagian manfaat. Penetapan PP ini diharapkan memantik pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi masyarakat lokal hutan yang berkontribusi bagi konservasi.

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas

berbagi hasil dengan masyarakat akan membuat hutan terjaga benarkah jika ingin hutan terus dijaga oleh masyarakat sekitar sehingga tidak mengalami kerusakan seperti dirambah atau dibakar tampaknya perlu dilakukan skema bagi hasil dengan merekapemikiran ini tertuang dalam konsep bsm atau mekanisme pembagian manfaat sebagai salah satu alternatif insentif di sektor kehutanan tersebut yang diselenggarakan melalui pemetaan kebutuhan melalui identifikasi hak dan manfaat masyarakat sekitar hutan sampai pada tingkat rumah tanggaberdasarkan siaran pers yang diterima jumat konsep bsm ditawarkan article indonesia dalam sebuah diskusi publik pada januari bersama perwakilan masyarakat sipil antara lain forest watch indonesia fwi auriga nusantara epistema institute huma pwyp indonesia jpik dan sajogyo institute dalam kesempata itu dibahas beberapa celah fiskal seperti dana amanah konservasi dan skema insentifdisinsentif sebagaimana yang disebutkan dalam undangundang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dana bagi hasil dbh pendapatan desa dan akses dana alokasi khusus dakadapun dak yang dapat digunakan untuk membiayai bsm antara lain dak lingkungan dan kehutanan serta dak infrastuktur publik daerah jelas joko tri haryanto dari pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim badan kebijakan fiskal kementerian keuangan sebagai penanggapdiskusi publik yang juga dihadiri para akademisi perwakilan masyarakat sipil dan para pemangku kebijakan sebagian besar merupakan staf ahli komisi iv dpr ri dari berbagai fraksinur masripatin direktur jenderal pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyambut baik usulan dan rekomendasi celah fiskal tersebut terutama yang memungkinkan mekanisme pembagian manfaat bergerak dengan cepat di ruangruang di bawah aturan yang ada sembari melihat mana aturan yang perlu dibenahi ini merupakan momentum yang tepat selepas perhelatan cop di paris yang sejalan dengan usaha untuk mengurangi emisi deforestasi dan degradasi hutan melalui keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal sekitar hutanriset bsm dengan menggunakan celah fiskal telah dijajaki melalui serangkaian riset yang telah dilakukan article sejak yang pertama kali digagas article melalui serangkaian riset di kabupaten bungo jambi adalah melalui dana bagi hasil sumber daya alam yang diterima oleh daerah di tingkat kabupaten terutama dari provisi sumber daya hutan psdh dan iuran produksi tambangpenerima insentif yang disasar yaitu masyarakat adat datuk sinaro putih yang memiliki kegiatan patroli rutin secara mandiri untuk menjaga hutan adatnya usaha inilah yang kemudian diajukan ke dalam skema bsm oleh article pendampingan dengan melalui deliberasi sosial untuk pemetaan kebutuhan dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten bungo capaian yang didapat yakni komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti skema insentif ini karena berimplikasi baik bagi kelestarian hutankarena capaian itulah penelitian selanjutnya diarahkan untuk melihat celah fiskal lainnya selain dbh celah fiskal tetap menjadi kajian utama untuk bsm karena dianggap lebih bersifat jangka panjang selain itu atas dasar pasal ayat undangundang dasar bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam digunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat maka penggunaan fiskal merupakan wujud dari kehadiran negara dalam pengelolaan hutan lestari yang juga menyejahterakan masyarakat di dalamnyamuhammad robbi qawi peneliti article indonesia mendorong dua peraturan pemerintah pp mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup ielh agar diterbitkan sesuai uu no tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplh kedua pp tersebut tentang dana amanah konservasi dan skema insentifdisinsentif dapat menjadi payung hukum bagi skema mekanisme pembagian manfaat penetapan pp ini diharapkan memantik pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi masyarakat lokal hutan yang berkontribusi bagi konservasi

Studi: Indonesia Memiliki Skor Rendah dalam Praktek Pengelolaan Kawasan Lindung. Selama beberapa dekade terakhir, jumlah kawasan lindung di hutan tropis semakin bertambah, baik dalam jumlah dan luasnya. Namun pertanyaannya, bagaimana kontribusi kawasan lindung (di Indonesia dikategorikan sebagai kawasan konservasi) dalam turut mengurangi deforestasi?Menurut sebuah studi terbaru yang dipublikasikan di PLoS ONE, kawasan lindung di daerah tropis membantu memperlambat hilangnya tutupan hutan, namun kinerja mereka bervariasi.Negara-negara seperti Australia, Afrika Selatan, Meksiko, Panama dan Thailand memiliki performa pengelolaan kawasan lindung terbaik, demikian hasil kesimpulan dari penelitian University of Leeds Inggris. Sebaliknya, negara-negara seperti Indonesia, Tiongkok, Honduras, India, Papua Nugini, Venezuela dan Filipina memiliki pengelolaan kawasan lindung yang buruk.“Sebelumnya ada sejumlah studi untuk melihat efektivitas kawasan lindung,” jelas Benediktus Spracklen, peneliti dari University of Leeds menyebutkan kepada Mongabay.“Ini adalah studi pertama yang menggunakan data resolusi tinggi untuk melihat hilangnya hutan-hutan di seluruh daerah tropis. Secara khusus kami membandingkan efektivitas kawasan lindung di seluruh benua dan negara-negara yang berbeda.”Kawasan lindung di hutan tropis, termasuk di Indonesia mencakup taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa yang penting dalam konservasi hutan. Namun, efektivitas mereka sering diperdebatkan.Untuk mengetahui apakah kawasan lindung berkontribusi dalam memperlambat deforestasi di daerah tropis, Spracklen dan timnya menggunakan data satelit resolusi tinggi. Tim menganalisis sejauh mana hilangnya hutan untuk 3.376 kawasan hutan lindung tropis dan subtropis di 56 negara yang tersebar di empat benua, selama periode 2000 sampai 2012.Tim menemukan bahwa cadangan hutan secara keseluruhan, tropis dan subtropis dengan lereng curam dan ketinggian yang lebih tinggi melindungi hutan yang lebih baik. Hal ini kemungkinan besar karena medan yang sulit dan aksesibilitas hutan yang rendah. Di luar itu, dari 1.804 kawasan lindung yang tidak memiliki keuntungan topografis curam, ternyata masih berkontribusi dalam memperlambat deforestasi, meski dalam tingkat yang lebih rendah.“Kawasan yang dilindungi banyak berkontribusi dalam hal mengurangi deforestasi, karena memiliki keuntungan yaitu adanya medan yang relatif tidak ramah,” ungkap William Laurance, peneliti ekologi di James Cook University di Australia yang tidak terlibat dalam penelitian ini, saat menjelaskan kepada Kawasan lindung di hutan tropis, kecuali yang terletak di lereng yang curam, atau medan yang ekstrim, biasanya menghadapi tekanan deforestasi tinggi. Ini mirip yang terjadi di area yang ada di luar kawasan lindung. Tekanan deforestasi dari luar ini ujung-ujungnya dapat mengakibatkan hilangnya hutan di wilayah-wilayah lindung.Namun, studi ini juga menjumpai bahwa sejumlah hutan yang hilang di luar kawasan, tidak serta merta langsung berpengaruh kepada hilangnya hutan di dalam kawasan. Dalam kenyataannya, dalam banyak kasus untuk kawasan lindung, meski menerima banyak tekanan dari luar, dapat dilihat bahwa kawasan tersebut memiliki performa yang baik, jelas studi ini.“Ini cukup mengejutkan saya,” lanjut Laurance. “Saya kira itu menunjukkan adanya variasi besar dalam model efektivitas pengelolaan kawasan lindung, ada juga kasus-kasus dimana terdapat efek dalam skala lokal dimana deforestasi terjadi di kawasan lindung. Tampaknya, penulis tidak membahas hal ini secara detail, itu salah satu unsur analisis yang sebenarnya ingin saya lihat secara lebih dekat. ”Namun, kawasan lindung yang menderita “sangat tinggi” dari tekanan deforestasii, dimana kawasan di luar kawasan lindung telah kehilangan tutupan hutan lebih dari 30 persen dalam 10 tahun terakhir, ternyata tidak efektif, jelas penelitian studi ini.“Hal ini menunjukkan bahwa ketika tekanan deforestasi sangat tinggi, kawasan lindung berjuang untuk mempertahankan tutupan hutan,” jelas Spracklen. “Hal baiknya, kasus ini adalah jumlah minoritas, yaitu sekitar 60 dari sekitar 3.400–an kawasan lindung.”Para peneliti juga menemukan variasi dalam kinerja kawasan lindung antara dan di dalam negara.Misalnya, di daerah tropis, 41 persen dari bagian 1.804 kawasan lindung, dengan kemiringan yang sama dan elevasi, mengurangi tingkat hilangnya hutan setidak-tidaknya 25 persen. Di Australasia (Australia dan Papua Nugini), sekitar 70 persen dari kawasan lindung berkontribusi mengurangi deforestasi setidaknya 25 persen, sementara kurang dari sepertiga dari kawasan lindung di Asia mengurangi deforestasi sebesar 25 persen.Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa kawasan lindung di bagian Asia, Afrika Barat dan Amerika Tengah, memiliki beberapa kawasan lindung yang memiliki performa yang masuk kategori terburuk.Tidak semua negara di Asia berkinerja buruk. Menurut studi ini, negara-negara seperti Thailand dan Laos memiliki banyak kawasan lindung yang efektif. Di sisi lain, sebagian besar kawasan lindung di Tiongkok, India, Indonesia dan Filipina sebagian besar tidak efektif. Di negara-negara ini, kawasan lindung yang terletak di lereng curam atau ketinggian yang lebih tinggi lebih baik di memperlambat hilangnya hutan.“Secara umum, negara-negara miskin (dengan PDB per kapita yang rendah) dan orang-orang dengan kepadatan penduduk pedesaan tertinggi memiliki kinerja kawasan lindung yang buruk,” tutur Laurance. “Tampaknya relatif kaya dan kurang padatnya penduduk di suatu negara, maka akan lebih mampu untuk mempertahankan kawasan lindung mereka.”Ini bisa jadi karena negara-negara kaya memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk pengelolaan kawasan lindung, jelas Spracklen, “Meskipun kami tidak dapat menguji gagasan itu.”Semakin sejahtera dan berkinerja semakin baik sebuah negara, maka pengelolaan kawasan lindung menjadi semakin efektif karena semakin kurangnya korupsi dan ditaatinya aturan hukum, termasuk semakin dilindunginya suatu kawasan (karena orang dapat dibayar sebagai penjaga penjaga), kemiskinan tidak meluas, kepadatan penduduk rendah terutama di perdesaan. “Semua faktor ini berkontribusi terhadap kinerja kawasan lindung yang tambah baik,” imbuh Laurence.Namun, tidak semua negara dengan GDP tinggi memiliki kinerja wilayah dilindungi yang lebih baik, contohnya Malaysia. “Malaysia memiliki GDP yang relatif tinggi, tetapi memiliki campuran antara kawasan lindung yang dikelola efektif dan kawasan lindung yang sangat buruk.”Jadi kawasan lindung bervariasi di seluruh daerah tropis. Walaupun bervariasi, penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan lindung dapat berfungsi dengan baik, jelas penelitian ini lagi. Namun, juga terdapat kebutuhan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengapa ada beberapa kawasan lindung yang tidak bekerja efektif untuk mencegah deforestasi lebih lanjut.“Penelitian ini menunjukkan ada lingkup besar untuk meningkatkan kinerja kawasan lindung di beberapa negara dan wilayah, kami jumpa menjumpai regio Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Afrika Barat menjadi area yang sangat mengkhawatirkan,” kata Laurance.“Tapi kita perlu ingat bahwa kawasan lindung adalah landasan dari upaya kita untuk melindungi alam dalam jangka panjang. Kami membutuhkan banyak strategi untuk mempromosikan konservasi alam tapi jelas kita tidak bisa membiarkan kawasan lindung kami gagal. Mereka terlalu penting untuk dipertahankan.”Spracklen BD, Kalamandeen M, Galbraith D, Gloor E, Spracklen DV. 2015. PLoS ONE 10(12): e0143886. doi:10.1371/journal.pone.0143886

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat

studi indonesia memiliki skor rendah dalam praktek pengelolaan kawasan lindung selama beberapa dekade terakhir jumlah kawasan lindung di hutan tropis semakin bertambah baik dalam jumlah dan luasnya namun pertanyaannya bagaimana kontribusi kawasan lindung di indonesia dikategorikan sebagai kawasan konservasi dalam turut mengurangi deforestasimenurut sebuah studi terbaru yang dipublikasikan di plos one kawasan lindung di daerah tropis membantu memperlambat hilangnya tutupan hutan namun kinerja mereka bervariasinegaranegara seperti australia afrika selatan meksiko panama dan thailand memiliki performa pengelolaan kawasan lindung terbaik demikian hasil kesimpulan dari penelitian university of leeds inggris sebaliknya negaranegara seperti indonesia tiongkok honduras india papua nugini venezuela dan filipina memiliki pengelolaan kawasan lindung yang buruksebelumnya ada sejumlah studi untuk melihat efektivitas kawasan lindung jelas benediktus spracklen peneliti dari university of leeds menyebutkan kepada mongabayini adalah studi pertama yang menggunakan data resolusi tinggi untuk melihat hilangnya hutanhutan di seluruh daerah tropis secara khusus kami membandingkan efektivitas kawasan lindung di seluruh benua dan negaranegara yang berbedakawasan lindung di hutan tropis termasuk di indonesia mencakup taman nasional cagar alam dan suaka margasatwa yang penting dalam konservasi hutan namun efektivitas mereka sering diperdebatkanuntuk mengetahui apakah kawasan lindung berkontribusi dalam memperlambat deforestasi di daerah tropis spracklen dan timnya menggunakan data satelit resolusi tinggi tim menganalisis sejauh mana hilangnya hutan untuk kawasan hutan lindung tropis dan subtropis di negara yang tersebar di empat benua selama periode sampai tim menemukan bahwa cadangan hutan secara keseluruhan tropis dan subtropis dengan lereng curam dan ketinggian yang lebih tinggi melindungi hutan yang lebih baik hal ini kemungkinan besar karena medan yang sulit dan aksesibilitas hutan yang rendah di luar itu dari kawasan lindung yang tidak memiliki keuntungan topografis curam ternyata masih berkontribusi dalam memperlambat deforestasi meski dalam tingkat yang lebih rendahkawasan yang dilindungi banyak berkontribusi dalam hal mengurangi deforestasi karena memiliki keuntungan yaitu adanya medan yang relatif tidak ramah ungkap william laurance peneliti ekologi di james cook university di australia yang tidak terlibat dalam penelitian ini saat menjelaskan kepada kawasan lindung di hutan tropis kecuali yang terletak di lereng yang curam atau medan yang ekstrim biasanya menghadapi tekanan deforestasi tinggi ini mirip yang terjadi di area yang ada di luar kawasan lindung tekanan deforestasi dari luar ini ujungujungnya dapat mengakibatkan hilangnya hutan di wilayahwilayah lindungnamun studi ini juga menjumpai bahwa sejumlah hutan yang hilang di luar kawasan tidak serta merta langsung berpengaruh kepada hilangnya hutan di dalam kawasan dalam kenyataannya dalam banyak kasus untuk kawasan lindung meski menerima banyak tekanan dari luar dapat dilihat bahwa kawasan tersebut memiliki performa yang baik jelas studi iniini cukup mengejutkan saya lanjut laurance saya kira itu menunjukkan adanya variasi besar dalam model efektivitas pengelolaan kawasan lindung ada juga kasuskasus dimana terdapat efek dalam skala lokal dimana deforestasi terjadi di kawasan lindung tampaknya penulis tidak membahas hal ini secara detail itu salah satu unsur analisis yang sebenarnya ingin saya lihat secara lebih dekat namun kawasan lindung yang menderita sangat tinggi dari tekanan deforestasii dimana kawasan di luar kawasan lindung telah kehilangan tutupan hutan lebih dari persen dalam tahun terakhir ternyata tidak efektif jelas penelitian studi inihal ini menunjukkan bahwa ketika tekanan deforestasi sangat tinggi kawasan lindung berjuang untuk mempertahankan tutupan hutan jelas spracklen hal baiknya kasus ini adalah jumlah minoritas yaitu sekitar dari sekitar an kawasan lindungpara peneliti juga menemukan variasi dalam kinerja kawasan lindung antara dan di dalam negaramisalnya di daerah tropis persen dari bagian kawasan lindung dengan kemiringan yang sama dan elevasi mengurangi tingkat hilangnya hutan setidaktidaknya persen di australasia australia dan papua nugini sekitar persen dari kawasan lindung berkontribusi mengurangi deforestasi setidaknya persen sementara kurang dari sepertiga dari kawasan lindung di asia mengurangi deforestasi sebesar persensecara keseluruhan studi ini menemukan bahwa kawasan lindung di bagian asia afrika barat dan amerika tengah memiliki beberapa kawasan lindung yang memiliki performa yang masuk kategori terburuktidak semua negara di asia berkinerja buruk menurut studi ini negaranegara seperti thailand dan laos memiliki banyak kawasan lindung yang efektif di sisi lain sebagian besar kawasan lindung di tiongkok india indonesia dan filipina sebagian besar tidak efektif di negaranegara ini kawasan lindung yang terletak di lereng curam atau ketinggian yang lebih tinggi lebih baik di memperlambat hilangnya hutansecara umum negaranegara miskin dengan pdb per kapita yang rendah dan orangorang dengan kepadatan penduduk pedesaan tertinggi memiliki kinerja kawasan lindung yang buruk tutur laurance tampaknya relatif kaya dan kurang padatnya penduduk di suatu negara maka akan lebih mampu untuk mempertahankan kawasan lindung merekaini bisa jadi karena negaranegara kaya memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk pengelolaan kawasan lindung jelas spracklen meskipun kami tidak dapat menguji gagasan itusemakin sejahtera dan berkinerja semakin baik sebuah negara maka pengelolaan kawasan lindung menjadi semakin efektif karena semakin kurangnya korupsi dan ditaatinya aturan hukum termasuk semakin dilindunginya suatu kawasan karena orang dapat dibayar sebagai penjaga penjaga kemiskinan tidak meluas kepadatan penduduk rendah terutama di perdesaan semua faktor ini berkontribusi terhadap kinerja kawasan lindung yang tambah baik imbuh laurencenamun tidak semua negara dengan gdp tinggi memiliki kinerja wilayah dilindungi yang lebih baik contohnya malaysia malaysia memiliki gdp yang relatif tinggi tetapi memiliki campuran antara kawasan lindung yang dikelola efektif dan kawasan lindung yang sangat burukjadi kawasan lindung bervariasi di seluruh daerah tropis walaupun bervariasi penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan lindung dapat berfungsi dengan baik jelas penelitian ini lagi namun juga terdapat kebutuhan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengapa ada beberapa kawasan lindung yang tidak bekerja efektif untuk mencegah deforestasi lebih lanjutpenelitian ini menunjukkan ada lingkup besar untuk meningkatkan kinerja kawasan lindung di beberapa negara dan wilayah kami jumpa menjumpai regio asia tenggara amerika tengah dan afrika barat menjadi area yang sangat mengkhawatirkan kata laurancetapi kita perlu ingat bahwa kawasan lindung adalah landasan dari upaya kita untuk melindungi alam dalam jangka panjang kami membutuhkan banyak strategi untuk mempromosikan konservasi alam tapi jelas kita tidak bisa membiarkan kawasan lindung kami gagal mereka terlalu penting untuk dipertahankanspracklen bd kalamandeen m galbraith d gloor e spracklen dv plos one e doijournalpone

Masyarakat Adat Sekitar Danau Toba Tuntut TPL Kembalikan Hutan Adat. Aksi massa kala rapat umum pemegang saham (RUPS) ini menuntut pengembalian hutan adat. Mereka juga meminta perusahaan ditutup, karena merusak hutan adat maupun hutan negara.Sambil berorasi, masyarakat adat membakar kemenyan dan tari-tarian Batak. Tari-tarian itu menceritakan betapa mereka sangat sedih, karena hutan adat yang dijaga hancur karena izin pemerintah kepada TPL.Pendeta Haposan Sinambela, tokoh adat Pandumaan-Sipituhuta, Humbang Hasundutan (Humbahas), menyatakan, kerusakan kawasan hutan Register 41 cukup parah. Ribuan hektar hutan gundul dan hancur, menjadi eukaliptus. Kayu hutan juga berkurang. Hutan Kemenyan yang dulu menjadi andalan desa mereka mulai hilang.“Hancur hutan akibat ulah perusahaan sudah tidak lagi dapat ditolerir. Kami minta penegak hukum memproses perusahaan ini. Mereka merusak hutan. Kami mendesak pemerintah mengkaji ulang izin, jika tidak, tidak sampai lima tahun lagi, hutan di sepanjang Danau Toba akan habis, ” katanya.Sinambela sempat menjadi tersangka dan status hukum tidak jelas hingga kini. Dia dianggap provokator saat protes penolakan operasi TPL di Hutan Kemenyan.Setelah kemenyan hilang, katanya, perekonomian masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta terus menurun.Hasron Sitorus, tokoh adat Lumban Sitorus, perwakilan masyarakat adat Tapanuli, Desa Lumban Sitorus tempat pabrik TPL, menyatakan, setidaknya ada 50 hektar hutan adat dirampas perusahaan.Berbagai cara dilakukan perusahaan demi mendapatkan lahan adat Lumban Sitorus, mulai iming-iming dan manipulasi adat, serta intimidasi bahkan kriminalisasi.“Terimakasih kepada Anda, Sukamto Tanoto yang merampas tanah masyarakat Tapanuli, khusus Lumban Sitorus dan menindas kami selama 30 tahun.”Perusahaan, katanya, berdalih mendapatkan izin dari masyarakat adat Lumban Sitorus mengelola lahan. Faktanya, saat rapat dengan DPRD Toba Samosir, terungkap, BPN Toba Samosir menunjukkan SK Gubernur Sumut Nomor 359 yang menyebutkan, tidak ada masyarakat adat Lumba Sitorus menyerahkan lahan kepada perusahaan. “Itu fakta dikuatkan saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumut.” Bahkan, disebutkan, perusahaan merusak hutan dan hutan adat di Danau Toba.“Hanya ada satu kata, kembalikan lahan adat kami. Hentikan merusak hutan di Danau Toba. Kepada para pemegang saham dan investor, selamat menikmati kekayaan dari perusahaan ini, yang telah menindas.” Tak ada satupun perwakilan perusahaan menerima mereka. Unjukrasa diakhiri pelemparan eceng gondok ke depan gedung TPL.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim

masyarakat adat sekitar danau toba tuntut tpl kembalikan hutan adat aksi massa kala rapat umum pemegang saham rups ini menuntut pengembalian hutan adat mereka juga meminta perusahaan ditutup karena merusak hutan adat maupun hutan negarasambil berorasi masyarakat adat membakar kemenyan dan taritarian batak taritarian itu menceritakan betapa mereka sangat sedih karena hutan adat yang dijaga hancur karena izin pemerintah kepada tplpendeta haposan sinambela tokoh adat pandumaansipituhuta humbang hasundutan humbahas menyatakan kerusakan kawasan hutan register cukup parah ribuan hektar hutan gundul dan hancur menjadi eukaliptus kayu hutan juga berkurang hutan kemenyan yang dulu menjadi andalan desa mereka mulai hilanghancur hutan akibat ulah perusahaan sudah tidak lagi dapat ditolerir kami minta penegak hukum memproses perusahaan ini mereka merusak hutan kami mendesak pemerintah mengkaji ulang izin jika tidak tidak sampai lima tahun lagi hutan di sepanjang danau toba akan habis katanyasinambela sempat menjadi tersangka dan status hukum tidak jelas hingga kini dia dianggap provokator saat protes penolakan operasi tpl di hutan kemenyansetelah kemenyan hilang katanya perekonomian masyarakat desa pandumaansipituhuta terus menurunhasron sitorus tokoh adat lumban sitorus perwakilan masyarakat adat tapanuli desa lumban sitorus tempat pabrik tpl menyatakan setidaknya ada hektar hutan adat dirampas perusahaanberbagai cara dilakukan perusahaan demi mendapatkan lahan adat lumban sitorus mulai imingiming dan manipulasi adat serta intimidasi bahkan kriminalisasiterimakasih kepada anda sukamto tanoto yang merampas tanah masyarakat tapanuli khusus lumban sitorus dan menindas kami selama tahunperusahaan katanya berdalih mendapatkan izin dari masyarakat adat lumban sitorus mengelola lahan faktanya saat rapat dengan dprd toba samosir terungkap bpn toba samosir menunjukkan sk gubernur sumut nomor yang menyebutkan tidak ada masyarakat adat lumba sitorus menyerahkan lahan kepada perusahaan itu fakta dikuatkan saat rapat dengar pendapat dengan dprd sumut bahkan disebutkan perusahaan merusak hutan dan hutan adat di danau tobahanya ada satu kata kembalikan lahan adat kami hentikan merusak hutan di danau toba kepada para pemegang saham dan investor selamat menikmati kekayaan dari perusahaan ini yang telah menindas tak ada satupun perwakilan perusahaan menerima mereka unjukrasa diakhiri pelemparan eceng gondok ke depan gedung tpl

Hutan Mangrove Talaud Dibabat buat Ruko?. Penebangan hutan mangrove terjadi di Kelurahan Beo Barat, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Senin (25/5/15). Aksi itu diduga dilakukan ST, adik mantan pejabat Pemerintah Talaud, untuk membangun empat rumah toko (ruko). Aktivis lingkungan mencium rencana ini sejak April, namun respon Pemkab Talaud dinilai terlambat.Hutan mangrove itu di dekat Sungai Marat. Di sana, ada masyarakat mengklaim sebagai hak milik. Sekitar April, ada informasi terkait jual-beli lahan. Awalnya, di lokasi penggusuran diduga akan ada pembangunan mal. Namun, dalam perkembangan, pemilik lahan berencana membangun empat ruko.Michael Wangko, Ketua Komunitas Pecinta Alam Karakelang (Kompak), mengatakan, luas hutan mangrove dibabat sekitar setengah hektar. Padahal, ekosistem mangrove sangat penting di sana. Ia punya fungsi menyaring air pasang di Sungai Marat, yang memotong pusat Kecamatan Beo. Sungai ini tempat ikan bertelur dan berperan penting bagi kehidupan biota.Fungsi lain, menjadi benteng banjir. Ia bisa belokkan banjir. Kalau tidak ada mangrove, katanya, air akan sampai ke jalan. Hutan mangrove itu diperkirakan berumur seratus tahun.Tindakan itu, katanya, khawatir mengancam kehidupan satwa yang memanfaatkan mangrove sebagai habitat, seperti burung, kelelawar, kepiting, beberapa jenis ikan, seperti kerapu. Ia juga bisa membahayakan pemukiman, terutama Lendongan (Dusun) Banada, di dekat Sungai Marat. Ancaman lain, jika air sungai meluap, akan naik ke jalan. “Banyak sungai di Talaud meluap dan menghanyutkan jembatan. Kami menakutkan jika air meluap kejadian-kejadian seperti itu yang akan terjadi di sekitar Sungai Marat.” Untuk itu, mereka mendesak bupati menyelesaikan dan memproses pihak yang bertanggung jawab.Kala penggusuran, ayah dan ibu ST, yang mengaku pemilik lahan, datang membongkar hutan mangrove. Saat itu, anggota Kompak di lokasi membongkar tenda kegiatan Bulan Bakti Kompak 2015.Kegiatan bertema, “Jaga Bumi, Jaga Lingkungan, Jaga pantai Tambioe”, dimulai sejak 22 April 2015. Dalam satu bulan, mereka membersihkan Pantai Tambioe, pameran foto bertema lingkungan, dan kegiatan edukatif menjaga pantai. “Hutan mangrove digusur terletak di belakang pameran. Bakau di sana besar-besar.”Pada 22 Mei 2015, eksavator sudah parkir di depan tenda. Pekerja mengatakan, akan membersihkan lahan. Sabtu (23/5/15), Kompak mulai diminta keluar. Acara masih berlanjut. Mereka justru memanfaatkan untuk membahas rencana penggusuran hutan itu.Senin (25/5/15), pagi, anggota Kompak mulai membongkar tenda. Hari itu, ayah dan ibu ST datang ditemani pengawas, mengatakan pembongkaran lahan segera berlangsung. Mereka menunggu kedatangan operator eksavator.Kompak mengingatkan mereka tak menebang mangrove. Sayangnya, peringatan tidak diindahkan. “Sekitar pukul 9.00 pagi, mereka mulai membabat hutan mangrove. Penebang berlangsung sampai pukul 17.00. Lahan lebih setengah hektar, termasuk kelapa, dibabat. Dalam masterplan, keseluruhan lahan untuk pembangunan ruko seluas 30 x 90 meter,” kata Michael.Selasa, (26/5/15), Michael dan anggota Kompak menuju Manado. Dalam perjalanan itu, mereka mendokumentasikan hutan mangrove. Alat berat masih terlihat. Hutan mangrove terbabat, meskipun tak ada aktivitas di sana.“Malamnya, kami dapat pesan dari telpon ada papan ditulis dengan arang, ‘dilarang membangun di dekat sungai’. Kami tidak tahu, apa itu dari masyarakat atau dari pemerintah kelurahan.”Rabu (27/5/15), alat berat sudah ditarik jauh dari lokasi. Kamis (28/5/15), sudah ada dan papan peringatan BLH Talaud, bertuliskan ‘dilarang merusak mangrove’, ‘dilarang mengambil pasir’, serta ‘dilarang membuang sampah.’ Di papan itu, tertulis pula sejumlah aturan, seperti UU 32/2009, PP 19/1999, dan PP 27/2012.“Informasi terakhir, Kamis (29/5/15), bupati marah-marah ke lurah dan camat. Mereka terancam diganti. Menurut bu lurah, saat orang suruhan ayah ST datang, sudah diingatkan jangan tebang pohon-pohon besar (mangrove). Dia tidak sangka, tiba-tiba mangrove sudah habis,” kata Michael.Namun, katanya, tiap hari, bupati melewati lokasi dan melihat eksavator, tetapi tidak mencari tahu. “Lokasi itu jelas terlihat, karena jarak pandang menuju tenda dari tikungan 150 meter.”Selasa (26/5/15), Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (Huttamben) meninjau lokasi perusakan mangrove di Tambioe Beo.Tonny Gagola, Kadis Huttamben, mengatakan, setelah menerima laporan, langsung meninjau lokasi dan melakukan teguran lisan.“Disayangkan, teguran lisan kami tidak diindahkan mereka. Malahan masih terus menebang hutan. Karena tidak diindahkan Rabu kami melaporkan perusakan bakau ke Polres Talaud,” katanya dalam situs resmi Pemkab Talaud.Perusakan hutan mangrove ini dinilai melanggar UU Kehutanan dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Untuk itu, Polres memasang .

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

hutan mangrove talaud dibabat buat ruko penebangan hutan mangrove terjadi di kelurahan beo barat kabupaten talaud sulawesi utara senin aksi itu diduga dilakukan st adik mantan pejabat pemerintah talaud untuk membangun empat rumah toko ruko aktivis lingkungan mencium rencana ini sejak april namun respon pemkab talaud dinilai terlambathutan mangrove itu di dekat sungai marat di sana ada masyarakat mengklaim sebagai hak milik sekitar april ada informasi terkait jualbeli lahan awalnya di lokasi penggusuran diduga akan ada pembangunan mal namun dalam perkembangan pemilik lahan berencana membangun empat rukomichael wangko ketua komunitas pecinta alam karakelang kompak mengatakan luas hutan mangrove dibabat sekitar setengah hektar padahal ekosistem mangrove sangat penting di sana ia punya fungsi menyaring air pasang di sungai marat yang memotong pusat kecamatan beo sungai ini tempat ikan bertelur dan berperan penting bagi kehidupan biotafungsi lain menjadi benteng banjir ia bisa belokkan banjir kalau tidak ada mangrove katanya air akan sampai ke jalan hutan mangrove itu diperkirakan berumur seratus tahuntindakan itu katanya khawatir mengancam kehidupan satwa yang memanfaatkan mangrove sebagai habitat seperti burung kelelawar kepiting beberapa jenis ikan seperti kerapu ia juga bisa membahayakan pemukiman terutama lendongan dusun banada di dekat sungai marat ancaman lain jika air sungai meluap akan naik ke jalan banyak sungai di talaud meluap dan menghanyutkan jembatan kami menakutkan jika air meluap kejadiankejadian seperti itu yang akan terjadi di sekitar sungai marat untuk itu mereka mendesak bupati menyelesaikan dan memproses pihak yang bertanggung jawabkala penggusuran ayah dan ibu st yang mengaku pemilik lahan datang membongkar hutan mangrove saat itu anggota kompak di lokasi membongkar tenda kegiatan bulan bakti kompak kegiatan bertema jaga bumi jaga lingkungan jaga pantai tambioe dimulai sejak april dalam satu bulan mereka membersihkan pantai tambioe pameran foto bertema lingkungan dan kegiatan edukatif menjaga pantai hutan mangrove digusur terletak di belakang pameran bakau di sana besarbesarpada mei eksavator sudah parkir di depan tenda pekerja mengatakan akan membersihkan lahan sabtu kompak mulai diminta keluar acara masih berlanjut mereka justru memanfaatkan untuk membahas rencana penggusuran hutan itusenin pagi anggota kompak mulai membongkar tenda hari itu ayah dan ibu st datang ditemani pengawas mengatakan pembongkaran lahan segera berlangsung mereka menunggu kedatangan operator eksavatorkompak mengingatkan mereka tak menebang mangrove sayangnya peringatan tidak diindahkan sekitar pukul pagi mereka mulai membabat hutan mangrove penebang berlangsung sampai pukul lahan lebih setengah hektar termasuk kelapa dibabat dalam masterplan keseluruhan lahan untuk pembangunan ruko seluas x meter kata michaelselasa michael dan anggota kompak menuju manado dalam perjalanan itu mereka mendokumentasikan hutan mangrove alat berat masih terlihat hutan mangrove terbabat meskipun tak ada aktivitas di sanamalamnya kami dapat pesan dari telpon ada papan ditulis dengan arang dilarang membangun di dekat sungai kami tidak tahu apa itu dari masyarakat atau dari pemerintah kelurahanrabu alat berat sudah ditarik jauh dari lokasi kamis sudah ada dan papan peringatan blh talaud bertuliskan dilarang merusak mangrove dilarang mengambil pasir serta dilarang membuang sampah di papan itu tertulis pula sejumlah aturan seperti uu pp dan pp informasi terakhir kamis bupati marahmarah ke lurah dan camat mereka terancam diganti menurut bu lurah saat orang suruhan ayah st datang sudah diingatkan jangan tebang pohonpohon besar mangrove dia tidak sangka tibatiba mangrove sudah habis kata michaelnamun katanya tiap hari bupati melewati lokasi dan melihat eksavator tetapi tidak mencari tahu lokasi itu jelas terlihat karena jarak pandang menuju tenda dari tikungan meterselasa dinas kehutanan pertambangan dan energi huttamben meninjau lokasi perusakan mangrove di tambioe beotonny gagola kadis huttamben mengatakan setelah menerima laporan langsung meninjau lokasi dan melakukan teguran lisandisayangkan teguran lisan kami tidak diindahkan mereka malahan masih terus menebang hutan karena tidak diindahkan rabu kami melaporkan perusakan bakau ke polres talaud katanya dalam situs resmi pemkab talaudperusakan hutan mangrove ini dinilai melanggar uu kehutanan dan uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pplh untuk itu polres memasang

Cerita dari Leuser: Mulai Toko Souvenir Bagian Tubuh Satwa hingga Pembalakan Liar. Pohon-pohon hutan ditebang menyisakan kerusakan. Hutan berubah menjadi kebun sawit sampai kehidupan satwa-satwa liar dilindungi terancam karena diburu, ditangkap dan diperdagangkan. Itulah antara lain masalah-masalah seputar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) berupaya meningkatkan pengawasan hingga penindakan.Saya mendapatkan kesempatan mengikuti patroli tim balai di TNGL selama tiga hari medio Juni ini. Sepanjang jalan, kicau burung terdengar seakan menemani perjalanan. Dari kejauhan, terdengar suara orangutan memecah kesunyian. Hutan nan hijau di Halaban. Di Tangkahan, air mengalir deras. Begitu jernih.Patroli dimulai di Halaban, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sekitar kawasan TNGL ini terdapat beberapa desa. Bersama petugas dari Resort Sei Betung, dibantu wrga dan tim Orangutan Information Center (OIC), patroli mulai dengan pengamatan area, dan pengumpulan informasi mengenai daerah rawan kejahatan kehutanan. Baik, perburuan satwa hingga .Sapto Aji Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat, mengatakan, patroli ini rutin guna mengawasi perburuan satwa dan penebangan kayu di TNGL. Dia mengatakan, beberapa kali patroli ada pembalak liar sedang menebang pohon dan langsung diamankan.Hari pertama, tak ditemukan kasus. Baru, hari kedua, kala patroli ke Bukit Lawang, dalam perjalanan, tim, menemukan toko souvenir menjual bagian tubuh satwa dilindungi, yaitu taring beruang, dan tanduk rusa.Melihat ini, Sapto Aji berang. Dia memanggil pemilik toko souvenir, dan menginterogasi. Pemilik toko tak mampu menjelaskan alasan menjual bagian tubuh satwa dilindungi ini. Pria bernama Hadi itu mengatakan, taring beruang dan tanduk rusa didapat dari teman yang biasa menjual souvenir untuk wisatawan kala berkunjung ke Bukit Lawang.Sapto memerintahkan tim patrol menyita barang bukti, dan memeriksa pemilik toko. “Ini sudah gawat, anda menjual souvenir bagian tubuh satwa dilindungi. Tahu kalau tubuh satwa itu dilarang diambil apalagi dijual? Jangan jadikan ekowisata di TNGL ini melanggar UU, sita, periksa pemiliknya.”“Saya salah pak, tetapi saya mohon diampuni, saya akan menjual lagi,” kata Hadi. Petugas BBTNGL bergeming dan terus memeriksa.Hari ketiga, Sapto mendapat informasi tim lain telah menangkap pembalakan liar. Sapto meminta langsung pemeriksaan dan membawa ke Kantor BBTNGL di Medan.Selain menangkap pelaku, S (46), dan mengamankan puluhan batang kayu olahan meranti batu dan damar, dari TNGL.Untuk mengecoh petugas, S memasukkan barang bukti ke mini bus. Andai petugas tak jeli, kata Sapto, kayu-kayu itu akan lolos. “Mengelabui petugas, pelaku memuat 46 keping kayu ke mobil. Kita sudah paham dengan modus mereka.”Lokasi penangkapan di depan Kantor Camat Brandan Barat, daerah Pangkalan Susu ini memang rawan pembalakan. Bukan kali ini saja tim menangkap truk berisi kayu olahan.Untuk itu, pengawasan wilayah-wilayah rawan ini diperketat, baik yang akan keluar ke Aceh, ataupun ke Kota Binjai dan Medan.Kala diwawancara , S mengatakan, kayu dibeli dari pelaku lain di Barak Itir, Langkat. Areal ini masuk TNGL. Dia sudah dua kali beli dari Barak Itir, 80 batang. Sebanyak 30 batang dijual ke Binjai Rp1,5 juta. Pembeli menghubungi menggunakan telephone, dan pelaku mengantarkan pesanan. “Sebelum ini aku sudah menjual 80 batang kayu damar Rp20.000 per batang. Aku menyesal, ” katanya, seraya menundukkan kepala.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

cerita dari leuser mulai toko souvenir bagian tubuh satwa hingga pembalakan liar pohonpohon hutan ditebang menyisakan kerusakan hutan berubah menjadi kebun sawit sampai kehidupan satwasatwa liar dilindungi terancam karena diburu ditangkap dan diperdagangkan itulah antara lain masalahmasalah seputar kawasan taman nasional gunung leuser tngl balai besar taman nasional gunung leuser bbtngl berupaya meningkatkan pengawasan hingga penindakansaya mendapatkan kesempatan mengikuti patroli tim balai di tngl selama tiga hari medio juni ini sepanjang jalan kicau burung terdengar seakan menemani perjalanan dari kejauhan terdengar suara orangutan memecah kesunyian hutan nan hijau di halaban di tangkahan air mengalir deras begitu jernihpatroli dimulai di halaban kabupaten langkat sumatera utara sekitar kawasan tngl ini terdapat beberapa desa bersama petugas dari resort sei betung dibantu wrga dan tim orangutan information center oic patroli mulai dengan pengamatan area dan pengumpulan informasi mengenai daerah rawan kejahatan kehutanan baik perburuan satwa hingga sapto aji prabowo kepala bidang pengelolaan taman nasional wilayah iii stabat mengatakan patroli ini rutin guna mengawasi perburuan satwa dan penebangan kayu di tngl dia mengatakan beberapa kali patroli ada pembalak liar sedang menebang pohon dan langsung diamankanhari pertama tak ditemukan kasus baru hari kedua kala patroli ke bukit lawang dalam perjalanan tim menemukan toko souvenir menjual bagian tubuh satwa dilindungi yaitu taring beruang dan tanduk rusamelihat ini sapto aji berang dia memanggil pemilik toko souvenir dan menginterogasi pemilik toko tak mampu menjelaskan alasan menjual bagian tubuh satwa dilindungi ini pria bernama hadi itu mengatakan taring beruang dan tanduk rusa didapat dari teman yang biasa menjual souvenir untuk wisatawan kala berkunjung ke bukit lawangsapto memerintahkan tim patrol menyita barang bukti dan memeriksa pemilik toko ini sudah gawat anda menjual souvenir bagian tubuh satwa dilindungi tahu kalau tubuh satwa itu dilarang diambil apalagi dijual jangan jadikan ekowisata di tngl ini melanggar uu sita periksa pemiliknyasaya salah pak tetapi saya mohon diampuni saya akan menjual lagi kata hadi petugas bbtngl bergeming dan terus memeriksahari ketiga sapto mendapat informasi tim lain telah menangkap pembalakan liar sapto meminta langsung pemeriksaan dan membawa ke kantor bbtngl di medanselain menangkap pelaku s dan mengamankan puluhan batang kayu olahan meranti batu dan damar dari tngluntuk mengecoh petugas s memasukkan barang bukti ke mini bus andai petugas tak jeli kata sapto kayukayu itu akan lolos mengelabui petugas pelaku memuat keping kayu ke mobil kita sudah paham dengan modus merekalokasi penangkapan di depan kantor camat brandan barat daerah pangkalan susu ini memang rawan pembalakan bukan kali ini saja tim menangkap truk berisi kayu olahanuntuk itu pengawasan wilayahwilayah rawan ini diperketat baik yang akan keluar ke aceh ataupun ke kota binjai dan medankala diwawancara s mengatakan kayu dibeli dari pelaku lain di barak itir langkat areal ini masuk tngl dia sudah dua kali beli dari barak itir batang sebanyak batang dijual ke binjai rp juta pembeli menghubungi menggunakan telephone dan pelaku mengantarkan pesanan sebelum ini aku sudah menjual batang kayu damar rp per batang aku menyesal katanya seraya menundukkan kepala

Sudah Batal, Mentan Mau Hidupkan Lagi Kebun Tebu di Aru?. Ketenangan warga Kepulauan Aru, Maluku, kembali terusik. Kementerian Pertanian, berencana membuka kembali kebun tebu di sana. Kala itu, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengatakan, setelah survei lahan, ternyata Aru tak cocok buat tebu. Kemiringan lahan di Aru, tak layak layak dan tak menguntungkan secara ekonomi jika ditanam tebu.Namun, kabar terbaru membuat was-was. Rencana kebun tebu di Aru berlanjut, diketahui dari pernyataan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman seperti dikutip dari , 18 Juni 2015. Dia menyatakan, pemerintah menyiapkan tiga lokasi seluas sekitar 500 ribu hektar untuk perkebunan tebu di Indonesia. Tiga lokasi ini antara lain Kepulauan Aru, Merauke, dan Sulawesi Tenggara.“Ini jelas mengancam hutan alam seluas 730 ribu hektar atau 12 kali daratan Singapura. Ia juga mengancam kehidupan sekitar 84.000 warga,” kata Mufti Barri, Pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI), dalam rilis kepada media.Dia mengatakan, aksi pemerintah tetap melanjutkan rencana perkebunan tebu di Kepulauan Aru jelas memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan alam. Bahkan, FWI menduga target utama dibalik rencana ini hanyalah mengambil kayu-kayu alam di kepulauan itu.Jacky Manuputy, penggagas koalisi #SaveAru mengatakan, memasukkan kembali Kepulauan Aru sebagai salah satu kawasan pengembangan industri gula di Indonesia Timur merupakan sikap arogan dan sepihak, tanpa mempedulikan aspirasi masyarakat adat yang keras menolak rencana inidari awal.“Masyarakat adat Aru merasa dibohongi pemerintah. Ini akan menimbulkan gejolak sosial baru di Kepulauan Aru. Kami akan kembali menggerakkan perlawanan. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ini,” katanya.Senada diungkapkan Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Menurut dia, dengan memasukkan kembali Kepulauan Aru sebagai lokasi perkebunan tebu bertentangan dengan komitmen Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang berjanji tak akan memperpanjang izin prinsip pelepasan kawasan hutan di kepulauan ini.Dia mengatakan, kehadiran perkebunan di Kepulauan Aru ini tak hanya akan merusak ekosistem pulau-pulau kecil tetapi menimbulkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat. “Mereka turun-temurun menguasai dan mengelola lahan pertanian dan hutan kepulauan ini,” katanya.Dari berita , sebelum ini menyebutkan, rencana pengembangan kebun tebu ini berawal 2010. Kala itu, Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, mengeluarkan izin prinsip, izin lokasi, dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan sebesar 480 ribu hektar untuk 28 perusahaan. Mereka di bawah bendera Menara Group, perusahaan perkebunan swasta nasional.Hasil kajian FWI menunjukkan, ada 2,97 juta hektar lahan masih hutan alam dari 7,40 juta hektar daratan di pulau-pulau kecil (pulau dengan luas sampai 2.000 km) di seluruh Indonesia. Ancaman bagi hutan alam di pulau-pulau kecil datang setelah Kementerian Kehutanan—saat itu– mengeluarkan kebijakan arahan lokasi untuk HPH, HTI, dan restorasi ekosistem melalui Surat Keputusan No. 5984/Menhut-II/BPRUK/2014. Kebijakan ini mengalokasikan lahan untuk konsesi perusahaan seluas 0.85 juta hektar tersebar di 242 pulau kecil di Indonesia.Mufti mengatakan, sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pencabutan SK ini. “Menteri harus segera mencabut SK ini sebagai bagian dari proses perizinan seperti yang dimandatkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.”Seharusnya, tak ada investasi skala besar di pulau-pulau kecil karena akan menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat . Salah satu, berdampak pada krisis air.Abdon menambahkan, pulau-pulau kecil di Indonesia, harus bebas dari eksploitasi alam skala besar seperti perkebunan, penebangan hutan dan pertambangan. “Karena biaya sosial dan ekologis jangka panjang jauh lebih besar dari manfaat ekonomi jangka pendek.”Menurut dia, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sudah tegas mengatur soal ini. “Menteri Kelautan dan Perikanan, harus sigap mencegah kehancuran ekosistem pulau-pulau kecil, bukan hanya di Kepulauan Aru tetapi di seluruh pulau-pulau kecil nusantara.”

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

sudah batal mentan mau hidupkan lagi kebun tebu di aru ketenangan warga kepulauan aru maluku kembali terusik kementerian pertanian berencana membuka kembali kebun tebu di sana kala itu menteri kehutanan zulkifli hasan mengatakan setelah survei lahan ternyata aru tak cocok buat tebu kemiringan lahan di aru tak layak layak dan tak menguntungkan secara ekonomi jika ditanam tebunamun kabar terbaru membuat waswas rencana kebun tebu di aru berlanjut diketahui dari pernyataan menteri pertanian amran sulaiman seperti dikutip dari juni dia menyatakan pemerintah menyiapkan tiga lokasi seluas sekitar ribu hektar untuk perkebunan tebu di indonesia tiga lokasi ini antara lain kepulauan aru merauke dan sulawesi tenggaraini jelas mengancam hutan alam seluas ribu hektar atau kali daratan singapura ia juga mengancam kehidupan sekitar warga kata mufti barri pengkampanye forest watch indonesia fwi dalam rilis kepada mediadia mengatakan aksi pemerintah tetap melanjutkan rencana perkebunan tebu di kepulauan aru jelas memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kelestarian hutan alam bahkan fwi menduga target utama dibalik rencana ini hanyalah mengambil kayukayu alam di kepulauan itujacky manuputy penggagas koalisi savearu mengatakan memasukkan kembali kepulauan aru sebagai salah satu kawasan pengembangan industri gula di indonesia timur merupakan sikap arogan dan sepihak tanpa mempedulikan aspirasi masyarakat adat yang keras menolak rencana inidari awalmasyarakat adat aru merasa dibohongi pemerintah ini akan menimbulkan gejolak sosial baru di kepulauan aru kami akan kembali menggerakkan perlawanan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ini katanyasenada diungkapkan abdon nababan sekjen aliansi masyarakat adat nusantara aman menurut dia dengan memasukkan kembali kepulauan aru sebagai lokasi perkebunan tebu bertentangan dengan komitmen menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya yang berjanji tak akan memperpanjang izin prinsip pelepasan kawasan hutan di kepulauan inidia mengatakan kehadiran perkebunan di kepulauan aru ini tak hanya akan merusak ekosistem pulaupulau kecil tetapi menimbulkan pelanggaran ham terhadap masyarakat adat mereka turuntemurun menguasai dan mengelola lahan pertanian dan hutan kepulauan ini katanyadari berita sebelum ini menyebutkan rencana pengembangan kebun tebu ini berawal kala itu bupati kepulauan aru teddy tengko mengeluarkan izin prinsip izin lokasi dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan sebesar ribu hektar untuk perusahaan mereka di bawah bendera menara group perusahaan perkebunan swasta nasionalhasil kajian fwi menunjukkan ada juta hektar lahan masih hutan alam dari juta hektar daratan di pulaupulau kecil pulau dengan luas sampai km di seluruh indonesia ancaman bagi hutan alam di pulaupulau kecil datang setelah kementerian kehutanansaat itu mengeluarkan kebijakan arahan lokasi untuk hph hti dan restorasi ekosistem melalui surat keputusan no menhutiibpruk kebijakan ini mengalokasikan lahan untuk konsesi perusahaan seluas juta hektar tersebar di pulau kecil di indonesiamufti mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terkait pencabutan sk ini menteri harus segera mencabut sk ini sebagai bagian dari proses perizinan seperti yang dimandatkan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alamseharusnya tak ada investasi skala besar di pulaupulau kecil karena akan menghancurkan sumbersumber kehidupan masyarakat salah satu berdampak pada krisis airabdon menambahkan pulaupulau kecil di indonesia harus bebas dari eksploitasi alam skala besar seperti perkebunan penebangan hutan dan pertambangan karena biaya sosial dan ekologis jangka panjang jauh lebih besar dari manfaat ekonomi jangka pendekmenurut dia uu pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil sudah tegas mengatur soal ini menteri kelautan dan perikanan harus sigap mencegah kehancuran ekosistem pulaupulau kecil bukan hanya di kepulauan aru tetapi di seluruh pulaupulau kecil nusantara

Pembabatan Hutan yang Mengancam Potensi Kopi Arabika Dataran Tinggi Gayo. Kopi arabika yang berada di dataran tinggi Gayo, Provinsi Aceh, termasuk jenis kopi arabika terbaik di dunia. Kopi yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah tersebut telah diekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara lainnya.Kebun kopi yang telah di tanam ratusan tahun itu merupakan penopang ekonomi terbesar masyarakat di dua kabupaten tersebut. Mulai dari petani, buruh kebun, pekerja pabrik, hingga pedagang kopi.Namun, keberadaan kopi arabika Gayo mulai terancam akibat maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan selain kopi. Aktivis lingkungan di dataran tinggi Gayo, Surya Apra, Jumat (19/6/15), mengatakan bahwa alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah saat ini cukup marak terjadi. Tidak hanya pembalakan liar, tetapi juga karena pembukaan lahan perkebunan selain kopi.“Jika pembukaan lahan tidak segera dihentikan, suhu udara di wilayah tengah Aceh akan semakin panas dan akan berpengaruh pada kopi,” ujar Surya yang juga aktivis di Aceh Green Comumnity Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.Surya yang pernah menjabat ketua tim penyusun buku profil pertanian di Kabupaten Bener Meriah mengatakan, saat ini luas perkebunan kopi di Aceh Tengah dan Bener Meriah mencapai 120.000 hektar.“Sekitar 90 persen masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah atau di dataran tinggi Gayo, hidup dari kopi arabika. Jika suhu udara makin panas, kualitas kopi akan turun dan batangnya akan kering. Pastinya akan berpengaruh besar terhadap masyarakat Gayo.”Menurut Surya, hasil penelitian International Coffee Organization (ICO) di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah menunjukkan suhu di dua kabupaten tersebut telah meningkat ke 22 derajat Celcius. “Jika suhu terus naik hingga 25 derajat, dapat dipastikan, cita rasa kopi akan menurun.”Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah, Yahya Kobat menuturkan hal yang sama. Suhu udara yang meningkat di Aceh Tengah dan Benar Meriah dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas kopi. “Kita saat ini khawatir, terlebih sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari kopi,” ujarnya.Juru Bicara , Sri Wahyuni mengatakan, demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan Malaysia, ribuan hektar hutan di sembilan kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, ditebang.Pembukaan hutan tersebut melibatkan banyak pihak termasuk pejabat pemerintah. Mereka membuka kebun karena ada investor dari Malaysia yang menjanjikan Bener Meriah akan menjadi penghasil kentang dan palawija. “Perambahan hutan terparah terjadi di Permata, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam. Selebihnya tersebar di kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Pintu Rime Gayo, Gajah Putih dan Timang Gajah.”Menurut Sri, masyarakat di Kecamatan Permata, Bandar, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam mulai resah karena menurunnya debit air di wilayah mereka. “Desa Gelampang Weh Tenang Uken, Bener Pepanyi, dan Sepakat telah kehilangan sumber air. Pipa yang dipasang ke sumber mata air di wilayah Rebol Linung Bulen sudah mengering,” tegasnya.

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem ketahanan komunitas pelestarian habitat

pembabatan hutan yang mengancam potensi kopi arabika dataran tinggi gayo kopi arabika yang berada di dataran tinggi gayo provinsi aceh termasuk jenis kopi arabika terbaik di dunia kopi yang sebagian besar berasal dari kabupaten aceh tengah dan bener meriah tersebut telah diekspor ke berbagai negara seperti amerika serikat korea selatan jepang dan beberapa negara lainnyakebun kopi yang telah di tanam ratusan tahun itu merupakan penopang ekonomi terbesar masyarakat di dua kabupaten tersebut mulai dari petani buruh kebun pekerja pabrik hingga pedagang kopinamun keberadaan kopi arabika gayo mulai terancam akibat maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan selain kopi aktivis lingkungan di dataran tinggi gayo surya apra jumat mengatakan bahwa alih fungsi hutan lindung di kabupaten aceh tengah dan bener meriah saat ini cukup marak terjadi tidak hanya pembalakan liar tetapi juga karena pembukaan lahan perkebunan selain kopijika pembukaan lahan tidak segera dihentikan suhu udara di wilayah tengah aceh akan semakin panas dan akan berpengaruh pada kopi ujar surya yang juga aktivis di aceh green comumnity kabupaten aceh tengah dan bener meriahsurya yang pernah menjabat ketua tim penyusun buku profil pertanian di kabupaten bener meriah mengatakan saat ini luas perkebunan kopi di aceh tengah dan bener meriah mencapai hektarsekitar persen masyarakat di aceh tengah dan bener meriah atau di dataran tinggi gayo hidup dari kopi arabika jika suhu udara makin panas kualitas kopi akan turun dan batangnya akan kering pastinya akan berpengaruh besar terhadap masyarakat gayomenurut surya hasil penelitian international coffee organization ico di kabupaten aceh tengah dan bener meriah menunjukkan suhu di dua kabupaten tersebut telah meningkat ke derajat celcius jika suhu terus naik hingga derajat dapat dipastikan cita rasa kopi akan menurunkepala badan perencanaan dan pembangunan daerah bappeda aceh tengah yahya kobat menuturkan hal yang sama suhu udara yang meningkat di aceh tengah dan benar meriah dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas kopi kita saat ini khawatir terlebih sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari kopi ujarnyajuru bicara sri wahyuni mengatakan demi memenuhi kontrak perdagangan kentang dan hortikultura dengan malaysia ribuan hektar hutan di sembilan kecamatan di kabupaten bener meriah ditebangpembukaan hutan tersebut melibatkan banyak pihak termasuk pejabat pemerintah mereka membuka kebun karena ada investor dari malaysia yang menjanjikan bener meriah akan menjadi penghasil kentang dan palawija perambahan hutan terparah terjadi di permata bener kelipah bukit dan weh pesam selebihnya tersebar di kecamatan mesidah syiah utama pintu rime gayo gajah putih dan timang gajahmenurut sri masyarakat di kecamatan permata bandar bener kelipah bukit dan weh pesam mulai resah karena menurunnya debit air di wilayah mereka desa gelampang weh tenang uken bener pepanyi dan sepakat telah kehilangan sumber air pipa yang dipasang ke sumber mata air di wilayah rebol linung bulen sudah mengering tegasnya

Asap Mulai Selimuti Riau, Titik Api Terditeksi di Konsesi Perusahaan sampai Kawasan Konservasi. Titik-titik api mulai terdeteksi di Riau sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah kabupaten-kota mulai diselimuti kabut asap bahkan kualitas jarak pandang mengalami penurunan.Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru menyebutkan, kabut asap terlihat di Pekanbaru dini hari hingga pagi dengan jarak pandang lima kilometer, Kabupaten Pelawan dan Kota Rengat jarak pandang lebih rendah, empat kilometer.Paragusan Gurning, warga Pekanbaru mengeluhkan kabut asap tebal tiba-tiba menyelimuti kota pagi ini. Dia membagi foto kabut dari teras lantai dua rumah melalui akun Facebook. “Aku kira kayak tetangga bakar sampah. Kemarin-kemarin setebal ini dan bau. Ini terasa. Kayaknya bisa jadi dekat atau yang terbakar bisa banyak. Bau arang itu terasa,” katanya kepada .Jarak pandang di Dumai lebih pendek hanya satu kilometer. Menurut BMKG, bukanlah kabut asap melainkan embun. Keterangan berbeda disampaikan Hamid, warga Dumai. Dia mengatakan, jarak pandang pendek beraroma khas kebakaran hutan gambut.“Malam pukul 11.00 tekanan udara agak rendah. Jadi malam baru muncul kabut. Biasalah macam bau terbakar. Dari lampu jalan betul.”Kabut tebal di Dumai disinyalir arah angin bertiup dari selatan ke utara dan timur laut. Dumai terletak pesisir utara Riau. Jika kebakaran berlangsung luas, diperkirakan asap menutup Dumai sampai ke Singapura dan Malaysia.“Karena mungkin titik api (sekarang) belum banyak, asap masih terdistersi di daerah kita. Belum sampai di Singapura dan Malaysia, asap sudah terdistersi di Selat Melaka,” kata Slamet Riyadi, Kasi Data dan Informasi BMKG Pekanbaru.Berdasarkan satelit Terra Aqua, titik panas terpantau Selasa pagi (30/6/15) mencapai 45 titik. Paling banyak di Kabupaten Pelalawan (17), Bengkalis (15), Siak (4), Indragiri Hulu dan Rokan Hilir masing-masing 3 titik, Dumai (2) dan Kepulauan Meranti (1). Jumlah ini berkurang dibandingkan sehari sebelumnya, 59 titik. “Pelalawan masih terbanyak diikuti Rokan Hilir.”Menurut Slamet, awan mulai terbentuk di sekitar Dumai tetapi secara umum sampai minggu depan udara di Riau, masih kering. Kalaupun terjadi hujan sangat ringan. Suhu udara cukup tinggi sekitar 34,5 derajat celsius, rata-rata suhu pada bulan Juni 33 derajat celsius. Namun suhu ini tidaklah termasuk ekstrim.“Suhu ekstrim itu kalau kenaikan tiga derajat di atas suhu rata-rata. Prediksi kita terjadi sampai minggu ketiga Agustus.”Sedangkan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengeluarkan analisa titik panas dalam peta gambut, yang menyebutkan ada 43 titik panas di gambut periode pemantauan 16-21 Juni 2015.Sebanyak 13 titik panas pada kawasan gambut dengan kedalaman lebih empat meter, delapan titik panas di gambut kedalaman dua sampai empat meter. Pada gambut kedalaman satu sampai dua meter hanya enam titik dan satu di hamparan kedalaman gambut satu meter. Titik panas juga terpantau 15 titik di tanah mineral atau non gambut.“Ini titik panas belum tentu api. Mungkin ada indikasi api. Titik panas banyak terpantau di gambut paling dalam. Gambut dengan kedalaman empat meter ini seharusnya basah malah terpantau titik panas. Maka ini harus dicek,” kata Rahmaidi Azani, GIS Jikalahari.Jikalahari melakukan titik panas ke peta konsesi. Ternyata hampir seluruh titik panas terdeteksi di konsesi milik dua perusahaan pulp besar Indonesia yakni APRIL dan APP. Padahal kedua perusahaan punya kebijakan Titik panas juga terpantau di kawasan lindung seperti Tesso Nilo, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang, Bukit Baling dan hutan lindung Bukit Suliki.“Kita juga pantau hutan konservasi. Ada yang menarik. Titik panas terdeteksi di Tesso Nilo, beberapa minggu pemantauan. Minggu pertama Juni titik api di sana, minggu ketiga ada lagi. Tidak jauh dari titik pertama.”

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

bencana alam pola cuaca yang berubah

asap mulai selimuti riau titik api terditeksi di konsesi perusahaan sampai kawasan konservasi titiktitik api mulai terdeteksi di riau sejak beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah kabupatenkota mulai diselimuti kabut asap bahkan kualitas jarak pandang mengalami penurunanbadan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg pekanbaru menyebutkan kabut asap terlihat di pekanbaru dini hari hingga pagi dengan jarak pandang lima kilometer kabupaten pelawan dan kota rengat jarak pandang lebih rendah empat kilometerparagusan gurning warga pekanbaru mengeluhkan kabut asap tebal tibatiba menyelimuti kota pagi ini dia membagi foto kabut dari teras lantai dua rumah melalui akun facebook aku kira kayak tetangga bakar sampah kemarinkemarin setebal ini dan bau ini terasa kayaknya bisa jadi dekat atau yang terbakar bisa banyak bau arang itu terasa katanya kepada jarak pandang di dumai lebih pendek hanya satu kilometer menurut bmkg bukanlah kabut asap melainkan embun keterangan berbeda disampaikan hamid warga dumai dia mengatakan jarak pandang pendek beraroma khas kebakaran hutan gambutmalam pukul tekanan udara agak rendah jadi malam baru muncul kabut biasalah macam bau terbakar dari lampu jalan betulkabut tebal di dumai disinyalir arah angin bertiup dari selatan ke utara dan timur laut dumai terletak pesisir utara riau jika kebakaran berlangsung luas diperkirakan asap menutup dumai sampai ke singapura dan malaysiakarena mungkin titik api sekarang belum banyak asap masih terdistersi di daerah kita belum sampai di singapura dan malaysia asap sudah terdistersi di selat melaka kata slamet riyadi kasi data dan informasi bmkg pekanbaruberdasarkan satelit terra aqua titik panas terpantau selasa pagi mencapai titik paling banyak di kabupaten pelalawan bengkalis siak indragiri hulu dan rokan hilir masingmasing titik dumai dan kepulauan meranti jumlah ini berkurang dibandingkan sehari sebelumnya titik pelalawan masih terbanyak diikuti rokan hilirmenurut slamet awan mulai terbentuk di sekitar dumai tetapi secara umum sampai minggu depan udara di riau masih kering kalaupun terjadi hujan sangat ringan suhu udara cukup tinggi sekitar derajat celsius ratarata suhu pada bulan juni derajat celsius namun suhu ini tidaklah termasuk ekstrimsuhu ekstrim itu kalau kenaikan tiga derajat di atas suhu ratarata prediksi kita terjadi sampai minggu ketiga agustussedangkan jaringan kerja penyelamat hutan riau jikalahari mengeluarkan analisa titik panas dalam peta gambut yang menyebutkan ada titik panas di gambut periode pemantauan juni sebanyak titik panas pada kawasan gambut dengan kedalaman lebih empat meter delapan titik panas di gambut kedalaman dua sampai empat meter pada gambut kedalaman satu sampai dua meter hanya enam titik dan satu di hamparan kedalaman gambut satu meter titik panas juga terpantau titik di tanah mineral atau non gambutini titik panas belum tentu api mungkin ada indikasi api titik panas banyak terpantau di gambut paling dalam gambut dengan kedalaman empat meter ini seharusnya basah malah terpantau titik panas maka ini harus dicek kata rahmaidi azani gis jikalaharijikalahari melakukan titik panas ke peta konsesi ternyata hampir seluruh titik panas terdeteksi di konsesi milik dua perusahaan pulp besar indonesia yakni april dan app padahal kedua perusahaan punya kebijakan titik panas juga terpantau di kawasan lindung seperti tesso nilo suaka margasatwa bukit rimbang bukit baling dan hutan lindung bukit sulikikita juga pantau hutan konservasi ada yang menarik titik panas terdeteksi di tesso nilo beberapa minggu pemantauan minggu pertama juni titik api di sana minggu ketiga ada lagi tidak jauh dari titik pertama

Aceh Jaya yang Banjir Lagi. Banjir masih menjadi kado rutin untuk Provinsi Aceh. Rabu (15/7/15) atau dua hari jelang Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah, sejumlah daerah di Kabupaten Aceh Jaya terendam air setelah diguyur hujan.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya, Amren menyebutkan, meskipun banjir tidak menimbulkan korban jiwa, namun merendam banyak desa. “Sekitar 95 desa yang berada di sembilan kecamatan dan ribuan rumah terendam. Sangat menyedihkan,” ujarnya.Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh Said Rasul mengatakan, banjir tersebut menyebabkan akses jalan Banda Aceh ke sejumlah daerah di pantai barat dan selatan Aceh tersendat. Ini dikarenakan jembatan di Desa Mon Mata, Krueng Sabee, Aceh Jaya, putus dihantam banjir.Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat menyebabkan 7.904 rumah terendam dan berdampak langsung pada 25.765 jiwa. “Hujan deras menyebabkan sungai meluap bersamaan. Sedimentasi sungai dan degradasi lingkungan menyebabkan Aceh Jaya rentan banjir.”Sutopo menjelaskan, sebanyak sembilan kecamatan yaitu Setia Bakti, Pasie Raya, Teunom, Panga, Krueng Sabee, Darul Hikmah, Sampoiniet, Indra Jaya, dan Jaya terendam dengan ketinggian air 50 – 300 cm. “Jalan nasional lintas Banda Aceh-Calang juga longsor.”Selain Aceh Jaya, sambung Sutopo, banjir juga terjadi di Aceh Barat yang merendam enam kecamatan. “Sekitar 26 desa dan 722 KK terendam banjir dengan ketinggian air 50-150 cm.”“Ini terjadi karena hutan di Krueng Sabee dan daerah lain di Aceh Jaya rusak akibat perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan emas,” ungkapnya.Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh M. Nur menyebutkan, kekeringan, banjir, dan longsor yang terjadi di Aceh karena maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan maupun pertambangan.“Hutan terus dibuka tanpa kendali, akibatnya sumber air berkurang. Sementara, jika hujan deras mengguyur Aceh dalam beberapa hari langsung banjir.”Seharusnya, sambung M Nur, ini menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah untuk kembali menata sektor kehutanan. Karena, pada penguhujung 2014, Aceh juga terendam banjir. “Ini menunjukkan ada yang salah dengan penggelolaan hutan saat ini.”M Nur menambahkan, kejadian ini telah membuat masyarakat khususnya petani menderita. “Padahal, yang melakukan perusakan hutan adalah pemilik lahan perkebunan dan pertambangan,” paparnya.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional

aceh jaya yang banjir lagi banjir masih menjadi kado rutin untuk provinsi aceh rabu atau dua hari jelang lebaran idul fitri hijriah sejumlah daerah di kabupaten aceh jaya terendam air setelah diguyur hujankepala badan penanggulangan bencana kabupaten bpbk aceh jaya amren menyebutkan meskipun banjir tidak menimbulkan korban jiwa namun merendam banyak desa sekitar desa yang berada di sembilan kecamatan dan ribuan rumah terendam sangat menyedihkan ujarnyasementara kepala badan penanggulangan bencana aceh said rasul mengatakan banjir tersebut menyebabkan akses jalan banda aceh ke sejumlah daerah di pantai barat dan selatan aceh tersendat ini dikarenakan jembatan di desa mon mata krueng sabee aceh jaya putus dihantam banjirkepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana bnpb sutopo purwo nugroho menyebutkan banjir yang terjadi di kabupaten aceh jaya dan aceh barat menyebabkan rumah terendam dan berdampak langsung pada jiwa hujan deras menyebabkan sungai meluap bersamaan sedimentasi sungai dan degradasi lingkungan menyebabkan aceh jaya rentan banjirsutopo menjelaskan sebanyak sembilan kecamatan yaitu setia bakti pasie raya teunom panga krueng sabee darul hikmah sampoiniet indra jaya dan jaya terendam dengan ketinggian air cm jalan nasional lintas banda acehcalang juga longsorselain aceh jaya sambung sutopo banjir juga terjadi di aceh barat yang merendam enam kecamatan sekitar desa dan kk terendam banjir dengan ketinggian air cmini terjadi karena hutan di krueng sabee dan daerah lain di aceh jaya rusak akibat perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan emas ungkapnyadirektur wahana lingkungan hidup walhi aceh m nur menyebutkan kekeringan banjir dan longsor yang terjadi di aceh karena maraknya pembukaan hutan untuk perkebunan maupun pertambanganhutan terus dibuka tanpa kendali akibatnya sumber air berkurang sementara jika hujan deras mengguyur aceh dalam beberapa hari langsung banjirseharusnya sambung m nur ini menjadi perhatian semua pihak khususnya pemerintah untuk kembali menata sektor kehutanan karena pada penguhujung aceh juga terendam banjir ini menunjukkan ada yang salah dengan penggelolaan hutan saat inim nur menambahkan kejadian ini telah membuat masyarakat khususnya petani menderita padahal yang melakukan perusakan hutan adalah pemilik lahan perkebunan dan pertambangan paparnya

Inilah Kerjasama Kementerian ESDM dan Pemerintah Kalteng Soal Energi Terbarukan. Guna mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan Pemerintah Kalimantan Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, pada Senin (13/7/15).Sudirman Said, Menteri ESDM mengatakan, persiapan kerjasama sudah cukup lama. “Ini baru awal dari upaya panjang, tetapi harus dilakukan. Jangan hanya MoU, karena itu diteruskan dengan kerjasama. Dokumen lebih detail mengatur jadwal bagaimana ke depan termasuk pelibatan badan usaha,” katanya.Salah satu wujud kerjasama, sudah ada percontohan menggunakan lahan 35 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan, Kalteng, dengan pembiayaan awal menggunakan APBN. Di sana, kata Sudirman, akan ditanam kemiri sunan, jagrofa dan lain-lain. “Masih diteliti lagi. Begitu penandatanganan kerjasama ini, langsung dijalankan.”Dia mengatakan, tantangan Indonesia saat ini mengintegrasikan hulu produksi bahan baku dengan hilir pengguna EBT. Selama ini, kegagalan pengembangan biofuel karena kedua hal ini tidak terintergrasi.”Penandatanganan ini langkah mengurai sumbatan selama ini dan bukti pemerintah serius mengembangkan EBT.”Tahun 2014, katanya, peningkatan bauran energi nasional disumbang 41% minyak bumi, 30% batubara, 23% gas dan EBT hanya 6%. Target tertuang dalam PP nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pada 2025 sebesar 400 MTOE () dengan rincian 25% minyak bumi, 30% batubara, 22% gas dan 23% EBT. “Lima atau enam bulan lalu saya sudah berbicara bahwa kita ingin ada proses pengarusutamaan menseriuskan pengembangan EBT.”Di banyak negara, katanya, jangankan tak punya energi fosil, bahkan Saudi Arabia dengan cadangan minyak masih 200 tahun lagi, investasi besar-besaran pada energi terbarukan. Mereka bekerjasama dengan lembaga Amerika membangun laboratorium pengembangan EBT.“Padahal cadangan minyak melimpah dan biaya juga murah. Mereka sudah berpikir ujungnya EBT. Eropa yang tak memiliki cadangan energi fosil, sudah lebih maju soal EBT. Saya kira kita tak boleh ketinggalan. Mumpung masih memiliki cadangan energi fosil. Ketika pengembangan tak merasa panik.”Kerjasama ini tak hanya dengan Kalteng. Kementerian ESDM sedang menyiapkan dengan daerah lain, seperti Kaltim, Sulsel, NTT, Papua dan Papua Barat.Sudirman menepis, kekhawatiran pengembangan industri biofuel menyebabkan pembukaan hutan. Menurut dia, pengembangan biofuel tak akan merusak lingkungan karena menggunakan lahan terdegradasi.“Konsep keberlanjutan harus diterjemahkan ulang. Keberlanjutan adalah kondisi menghilangkan ketergantungan terhadap impor. Fokus pengembangan di dalam negeri. Juga di lahan terdegradasi.”Dia mengatakan, ada puluhan juta lahan terdegradasi yang sudah diidentifikasi BP REDD+, dulu. “Angka 70 juta hektar itu lahan kritis dan terdegradasi yang mau tidak mau harus . Ini tantangan ditanami yang menghasilkan energi terbarukan.”Sudirman mengatakan, tak mungkin pemerintah bekerja sendirian tetapi harus dengan pemda, dunia usaha, dan lembaga lain.Kementerian ESDM juga mengeluarkan Permen Nomor 12 tahun 2015, tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. Melalui permen ini, katanya, ada ketentuan mensyaratkan persentase pencampuran biodisel 15% pada 2015 menjadi 30% pada 2025. Lalu, pemcampuran bioethanol 2% pada 2015 menjadi 20% (E20) pada 2025. Ini diklaim sebagai wujud dukungan bagi pengembangan EBT.Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, penandatanganan MOU dan NKB merupakan suatu rintisan. Suatu langkah awal berjenjang, komprehensif menuju kerjasama harmonis.“Ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kita berharap ini bukan hanya kerjasama antarpemerintah pusat dan daerah juga melibatkan masyarakat.”Menurut dia, Kalteng, sudah mempunyai studi awal komprehensif soal ketersediaan lahan, bagaimana mengolah, dan apa yang akan ditanam. Termasuk bagaimana memelihara, dan rantai produksi.“Kita berharap ini jadi contoh mengembangkan bioenergi akan datang. Nanti menggunakan lahan kritis bekas penambangan masyarakat agar produktif. Berharap ini berguna untuk masyarakat dan negara.”Dia mengatakan, ada beberapa alternatif tanaman seperti tanaman pagar, tebu, jagung dan macam-macam. Saat ini, katanya, baru inventarisasi disesuaikan kontur tanah.

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

inisiatif energi terbarukan peran pemerintah lokal

inilah kerjasama kementerian esdm dan pemerintah kalteng soal energi terbarukan guna mengembangkan energi baru terbarukan ebt kementerian energi dan sumber daya mineral esdm bekerjasama dengan pemerintah kalimantan tengah penandatanganan nota kesepahaman di jakarta pada senin sudirman said menteri esdm mengatakan persiapan kerjasama sudah cukup lama ini baru awal dari upaya panjang tetapi harus dilakukan jangan hanya mou karena itu diteruskan dengan kerjasama dokumen lebih detail mengatur jadwal bagaimana ke depan termasuk pelibatan badan usaha katanyasalah satu wujud kerjasama sudah ada percontohan menggunakan lahan hektar di kabupaten pulang pisau dan katingan kalteng dengan pembiayaan awal menggunakan apbn di sana kata sudirman akan ditanam kemiri sunan jagrofa dan lainlain masih diteliti lagi begitu penandatanganan kerjasama ini langsung dijalankandia mengatakan tantangan indonesia saat ini mengintegrasikan hulu produksi bahan baku dengan hilir pengguna ebt selama ini kegagalan pengembangan biofuel karena kedua hal ini tidak terintergrasipenandatanganan ini langkah mengurai sumbatan selama ini dan bukti pemerintah serius mengembangkan ebttahun katanya peningkatan bauran energi nasional disumbang minyak bumi batubara gas dan ebt hanya target tertuang dalam pp nomor tahun tentang kebijakan energi nasional pada sebesar mtoe dengan rincian minyak bumi batubara gas dan ebt lima atau enam bulan lalu saya sudah berbicara bahwa kita ingin ada proses pengarusutamaan menseriuskan pengembangan ebtdi banyak negara katanya jangankan tak punya energi fosil bahkan saudi arabia dengan cadangan minyak masih tahun lagi investasi besarbesaran pada energi terbarukan mereka bekerjasama dengan lembaga amerika membangun laboratorium pengembangan ebtpadahal cadangan minyak melimpah dan biaya juga murah mereka sudah berpikir ujungnya ebt eropa yang tak memiliki cadangan energi fosil sudah lebih maju soal ebt saya kira kita tak boleh ketinggalan mumpung masih memiliki cadangan energi fosil ketika pengembangan tak merasa panikkerjasama ini tak hanya dengan kalteng kementerian esdm sedang menyiapkan dengan daerah lain seperti kaltim sulsel ntt papua dan papua baratsudirman menepis kekhawatiran pengembangan industri biofuel menyebabkan pembukaan hutan menurut dia pengembangan biofuel tak akan merusak lingkungan karena menggunakan lahan terdegradasikonsep keberlanjutan harus diterjemahkan ulang keberlanjutan adalah kondisi menghilangkan ketergantungan terhadap impor fokus pengembangan di dalam negeri juga di lahan terdegradasidia mengatakan ada puluhan juta lahan terdegradasi yang sudah diidentifikasi bp redd dulu angka juta hektar itu lahan kritis dan terdegradasi yang mau tidak mau harus ini tantangan ditanami yang menghasilkan energi terbarukansudirman mengatakan tak mungkin pemerintah bekerja sendirian tetapi harus dengan pemda dunia usaha dan lembaga lainkementerian esdm juga mengeluarkan permen nomor tahun tentang penyediaan pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain melalui permen ini katanya ada ketentuan mensyaratkan persentase pencampuran biodisel pada menjadi pada lalu pemcampuran bioethanol pada menjadi e pada ini diklaim sebagai wujud dukungan bagi pengembangan ebtgubernur kalteng agustin teras narang mengatakan penandatanganan mou dan nkb merupakan suatu rintisan suatu langkah awal berjenjang komprehensif menuju kerjasama harmonisada sinergi antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kita berharap ini bukan hanya kerjasama antarpemerintah pusat dan daerah juga melibatkan masyarakatmenurut dia kalteng sudah mempunyai studi awal komprehensif soal ketersediaan lahan bagaimana mengolah dan apa yang akan ditanam termasuk bagaimana memelihara dan rantai produksikita berharap ini jadi contoh mengembangkan bioenergi akan datang nanti menggunakan lahan kritis bekas penambangan masyarakat agar produktif berharap ini berguna untuk masyarakat dan negaradia mengatakan ada beberapa alternatif tanaman seperti tanaman pagar tebu jagung dan macammacam saat ini katanya baru inventarisasi disesuaikan kontur tanah

Mereka Penjaga Hutan Aceh Tamiang. Mat Pulih alias Ucil tidak dapat melupakan banjir bandang 2006 silam. Saat itu, ia beserta warga yang menetap di Desa Pengidam, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, harus mengungsi karena wilayah mereka terendam. Bukan hanya rumah yang hancur, tanah pertanian mereka juga rusak akibat bencana besar itu bersama dua desa tetangganya: Serkil dan Bengklang.Banjir luar biasa itu tidak hanya menerjang Aceh Tamiang, tetapi juga menghajar Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Luwes, dan Bener Meriah. Kayu sisa penebangan hak pengusahaan hutan dan pembalakan liar memenuhi Sungai Tamiang. Berdasarkan data World Bank (2007), banjir bandang ini menimbulkan kerugian sebesar Rp1 triliun atau setara dengan 2,5 tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang saat itu.Tak ingin berpangku tangan, Ucil dan warga Pengidam coba memperbaiki nasib. Mereka memutuskan mencari wilayah pertanian baru yang lokasinya lebih tinggi. Pastinya, diyakini tidak akan terkena banjir lagi. Berdasarkan kesepakatan, warga bergerak menuju kawasan hutan yang ada di atas desa mereka. Dengan sepeda motor, lokasi ini dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan. Asalkan, jalan tanah berbukit dan bergelombang itu tidak lembek akibat hujan.Doa selamatan digelar, berharap keberkahan menyertai mereka. Terlebih, hutan yang akan mereka garap ini memang wilayah nenek moyang yang belum mereka sentuh. Mufakat memutuskan, setiap warga per keluarga dapat membuka lahan untuk kebun seluas dua hektar.Namun, Ucil dan warga kaget bukan kepalang. Ternyata, hutan yang akan mereka buka itu telah dikuasai oleh masyarakat luar dan pengusaha asal Sumatera Utara. Bahkan, sebagian telah ditanam sawit. Padahal, warga tidak pernah menjual tanah tersebut. “Kami tidak pernah menjual. Kami sudah laporkan ke semua pihak, mulai Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DPRD, hingga Bupati Aceh Tamiang di 2007. Termasuk surat fiktif kepemilikan tanah yang kami dapatkan sumbernya. Namun, tiada yang menanggapi,” ucap lelaki 43 tahun ini.Merasa geram, Ucil dan beberapa warga merusak sawit milik pengusaha asal Medan guna mencari perhatian. Taktiknya berhasil. Namun, karena tindakan beraninya ini pula ia ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara selama 2 bulan 22 hari di tahun yang sama. “Kalau ingat peristiwa itu, saya emosi sekali. Hutan kami sudah dikapling dan desa kami kebanjiran karena perbuatan orang lain. Parahnya, sawit yang ditanam itu justru berada di kawasan lindung. Hutan yang harusnya alami,” ujar ayah tujuh anak ini.Sekarang, siapa saja yang datang, terlebih yang ingin menanam sawit, saya orang pertama yang akan menentang. Saya tidak peduli. “Ini sebagai bentuk keseriusan saya sebagai mantan perambah untuk menjaga hutan Aceh Tamiang, termasuk mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai hutan alam. Saya siap menebangi sawit yang masuk areal hutan lindung di wilayah Bandar Pusaka ini, sebagaimana yang telah dilakukan di Tenggulun,” jelas Ucil.Rudi Putra, Advisor Forum Konservasi Leuser (FKL), menuturkan bahwa ancaman nyata kelestarian hutan di Aceh Tamiang termasuk di sekitar hutan lindung yang saat ini sedang dikembalikan fungsinya adalah perambahan.Menurut Rudi, saat ini fokus penebangan sawit yang masuk kawasan lindung masih dilakukan di Kecamatan Tenggulun. Sementara untuk penebasan sawit seluas 800 hektar yang berada di Kecamatan Bandar Pusaka masih terkendala pendanaan.Seharusnya, eksekusi telah dilakukan. Ini yang menyebabkan perambahan masih terjadi di wilayah hutan lindung dan sekitar Bandar Pusaka. Karena, masyarakat belum melihat aksi nyata sebagaimana yang telah dilakukan di Tenggulun. “Yang dibutuhkan saat ini adalah biaya operasional penebangan guna mempercepat pemusnahan sawit ilegal.”Rudi tidak menampik bila ancaman para perambah bukan hanya datang dari masyarakat luar Aceh Tamiang, tetapi juga masyarakat lokal. Karena itu, perjanjian dengan masyarakat Bandar Pusaka agar tidak membuka hutan telah dilakukan. Prioritasnya adalah masyarakat di Desa Pengidam, Serkil, dan Bengklang yang memang tidak memiliki lahan atau orang miskin yang ingin berkebun. “Mereka akan diwajibkan menjaga tanamannya karena mereka sendiri yang akan memanen hasilnya, kelak. Jenis tanaman yang diperbolehkan nantinya adalah tanaman hutan dan buah seperti durian, manggis, jengkol yang dibarengi dengan pohon damar atau keruing.”Hal penting yang jangan dilupakan menurut Rudi adalah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang berpotensi merusak hulu DAS Tamiang yang merupakan Kawasan Ekosistem Leuser. “Rencana pembangunan jalan tembus Pinding – Lokop dan Pinding – Lesten – Aceh Tamiang dan rencana pembangunan dam Tampur 1 dan Tampur 2 di hulu DAS Tamiang pastinya akan menambah tekanan hutan Aceh Tamiang.”Razuardi Ibrahim, Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang juga Ketua Koordinasi Penataan Ruang Daerah menjelaskan, persoalan perambahan memang harus segera diatasi. Mengingat, hutan lindung dan hutan keseluruhan di Aceh Tamiang harus dijaga. “Tamiang semakin rentan terhadap banjir, dikarenakan hutan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang telah rusak. Saat ini, penebangan sawit ilegal yang masuk kawasan lindung telah dilakukan. Lahan seluas 10.71 hektar dari 3.000 hektar akan direstorasi dan dikembalikan fungsinya sebagai hutan alam.”Terlepas dari ancaman kebun sawit dan perambahan, Tarmizi dari Tim Perburuan Satwa Liar FKL, menuturkan hasil monitoring divisinya selama 15 hari setiap bulan di wilayah Tenggulun, Tamiang Hulu, dan Bandar Pusaka yang menunjukkan aktivitas perburuan satwa masih terjadi. Terutama pada harimau, gajah, rangkong, landak, dan kambing hutan. “Paling sedikit, perbulannya ada 20 jerat yang harus kami lepaskan,” paparnya.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional pelestarian habitat

mereka penjaga hutan aceh tamiang mat pulih alias ucil tidak dapat melupakan banjir bandang silam saat itu ia beserta warga yang menetap di desa pengidam kecamatan bandar pusaka kabupaten aceh tamiang aceh harus mengungsi karena wilayah mereka terendam bukan hanya rumah yang hancur tanah pertanian mereka juga rusak akibat bencana besar itu bersama dua desa tetangganya serkil dan bengklangbanjir luar biasa itu tidak hanya menerjang aceh tamiang tetapi juga menghajar aceh timur aceh utara gayo luwes dan bener meriah kayu sisa penebangan hak pengusahaan hutan dan pembalakan liar memenuhi sungai tamiang berdasarkan data world bank banjir bandang ini menimbulkan kerugian sebesar rp triliun atau setara dengan tahun anggaran pendapatan dan belanja kabupaten apbk aceh tamiang saat itutak ingin berpangku tangan ucil dan warga pengidam coba memperbaiki nasib mereka memutuskan mencari wilayah pertanian baru yang lokasinya lebih tinggi pastinya diyakini tidak akan terkena banjir lagi berdasarkan kesepakatan warga bergerak menuju kawasan hutan yang ada di atas desa mereka dengan sepeda motor lokasi ini dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan asalkan jalan tanah berbukit dan bergelombang itu tidak lembek akibat hujandoa selamatan digelar berharap keberkahan menyertai mereka terlebih hutan yang akan mereka garap ini memang wilayah nenek moyang yang belum mereka sentuh mufakat memutuskan setiap warga per keluarga dapat membuka lahan untuk kebun seluas dua hektarnamun ucil dan warga kaget bukan kepalang ternyata hutan yang akan mereka buka itu telah dikuasai oleh masyarakat luar dan pengusaha asal sumatera utara bahkan sebagian telah ditanam sawit padahal warga tidak pernah menjual tanah tersebut kami tidak pernah menjual kami sudah laporkan ke semua pihak mulai dinas kehutanan dan perkebunan dprd hingga bupati aceh tamiang di termasuk surat fiktif kepemilikan tanah yang kami dapatkan sumbernya namun tiada yang menanggapi ucap lelaki tahun inimerasa geram ucil dan beberapa warga merusak sawit milik pengusaha asal medan guna mencari perhatian taktiknya berhasil namun karena tindakan beraninya ini pula ia ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara selama bulan hari di tahun yang sama kalau ingat peristiwa itu saya emosi sekali hutan kami sudah dikapling dan desa kami kebanjiran karena perbuatan orang lain parahnya sawit yang ditanam itu justru berada di kawasan lindung hutan yang harusnya alami ujar ayah tujuh anak inisekarang siapa saja yang datang terlebih yang ingin menanam sawit saya orang pertama yang akan menentang saya tidak peduli ini sebagai bentuk keseriusan saya sebagai mantan perambah untuk menjaga hutan aceh tamiang termasuk mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai hutan alam saya siap menebangi sawit yang masuk areal hutan lindung di wilayah bandar pusaka ini sebagaimana yang telah dilakukan di tenggulun jelas ucilrudi putra advisor forum konservasi leuser fkl menuturkan bahwa ancaman nyata kelestarian hutan di aceh tamiang termasuk di sekitar hutan lindung yang saat ini sedang dikembalikan fungsinya adalah perambahanmenurut rudi saat ini fokus penebangan sawit yang masuk kawasan lindung masih dilakukan di kecamatan tenggulun sementara untuk penebasan sawit seluas hektar yang berada di kecamatan bandar pusaka masih terkendala pendanaanseharusnya eksekusi telah dilakukan ini yang menyebabkan perambahan masih terjadi di wilayah hutan lindung dan sekitar bandar pusaka karena masyarakat belum melihat aksi nyata sebagaimana yang telah dilakukan di tenggulun yang dibutuhkan saat ini adalah biaya operasional penebangan guna mempercepat pemusnahan sawit ilegalrudi tidak menampik bila ancaman para perambah bukan hanya datang dari masyarakat luar aceh tamiang tetapi juga masyarakat lokal karena itu perjanjian dengan masyarakat bandar pusaka agar tidak membuka hutan telah dilakukan prioritasnya adalah masyarakat di desa pengidam serkil dan bengklang yang memang tidak memiliki lahan atau orang miskin yang ingin berkebun mereka akan diwajibkan menjaga tanamannya karena mereka sendiri yang akan memanen hasilnya kelak jenis tanaman yang diperbolehkan nantinya adalah tanaman hutan dan buah seperti durian manggis jengkol yang dibarengi dengan pohon damar atau keruinghal penting yang jangan dilupakan menurut rudi adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah aceh yang berpotensi merusak hulu das tamiang yang merupakan kawasan ekosistem leuser rencana pembangunan jalan tembus pinding lokop dan pinding lesten aceh tamiang dan rencana pembangunan dam tampur dan tampur di hulu das tamiang pastinya akan menambah tekanan hutan aceh tamiangrazuardi ibrahim sekretaris daerah aceh tamiang yang juga ketua koordinasi penataan ruang daerah menjelaskan persoalan perambahan memang harus segera diatasi mengingat hutan lindung dan hutan keseluruhan di aceh tamiang harus dijaga tamiang semakin rentan terhadap banjir dikarenakan hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai das tamiang telah rusak saat ini penebangan sawit ilegal yang masuk kawasan lindung telah dilakukan lahan seluas hektar dari hektar akan direstorasi dan dikembalikan fungsinya sebagai hutan alamterlepas dari ancaman kebun sawit dan perambahan tarmizi dari tim perburuan satwa liar fkl menuturkan hasil monitoring divisinya selama hari setiap bulan di wilayah tenggulun tamiang hulu dan bandar pusaka yang menunjukkan aktivitas perburuan satwa masih terjadi terutama pada harimau gajah rangkong landak dan kambing hutan paling sedikit perbulannya ada jerat yang harus kami lepaskan paparnya

Kebakaran Makin Meluas, Udara Berbahaya, Pemerintah Siapkan Evakuasi. Kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah tak juga mereda bahkan meluas. Kabut asappun kini menyelimuti Kalimantan, Sumatera dan sebagian Papua. Tak pelak, kualitas udarapun memburuk hingga level berbahaya. Melihat kondisi tak membaik ini, pemerintahpun mulai menyiapkan upaya evakuasi bagi warga-warga terdampak terutama anak-anak.Pada Kamis (22/10/15), pukul 05.00 WIB, tercatat 2.742 titik api di Indonesia. Kini, penyumbang titik api terbanyak Papua 744 hotspot, lalu Sumatera Selatan 703, Kalimantan Tengah 462, Kalimantan Barat 290, dan Kalimantan Timur 153.Dari pantauan, kualitas udara sebagian besar daerah di Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, level berbahaya. Data dari BNPB menyebutkan, indeks kualitas udara (PM10) di Pekanbaru (600 ugr/m3) level berbahaya, Jambi (712) berbahaya, Palembang (316) level sangat tidak sehat, Pontianak berbahaya (555), Banjarbaru sedang (121), Samarinda tak sehat (178), dan Palangkaraya, berbahaya (1.496).“Sekarang ini penanganan masalah kemanusiaan lebih masif. Presiden intruksikan, kita gunakan semua sumber daya tanggulangi semua. Instruksi ke semua kementerian. Sampai ada kemungkinan evakuasi warga terutama anak-anak,” kata Luhut Pandjaitan, Menteri Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis (22/10/15).Presiden memerintahkan, kabut asap yang menimbulkan masalah kemanusiaan ini harus diatasi segera. Presiden juga menginstruksikan, kebakaran di Papua tak luput dari pemantauan. Presiden, katanya, akan mengeluarkan Inpres untuk payung hukum penanganan dampak asap.Menurut dia, upaya evakuasi sangat dipertimbangkan segera dilakukan, terutama daerah ISPU melebihi ambang batas dan berpengaruh buruk bagi kesehatan. Di Kalteng, misal, evakuasi akan dilakukan ke daerah selatan, yang kualitas udara lebih baik, seperti Banjarmasin. Bahkan, kata Luhut, kala kondisi masih parah dipertimbangkan membawa mereka tinggal di kapal perang atau milik PT Pelni sampai keadaan membaik.“Sedang dibahas dan akan putuskan hari ini atau besok. Saya dengar di Kalteng sudah sangat parah sekali. Menteri Kesehatan akan mengeluarkan standar-standarnya.”Dia mengatakan, kebakaran banyak di lahan gambut hingga sulit padam, terlebih gambut dalam lima sampai 10 meter. “Ada juga pengaruh El-Nino berkepanjangan hingga hampir tak mungkin dipadamkan pakai pesawat.” Hal yang bisa dilakukan, katanya,melokalisir agar kebakaran tidak meluas. Dia menyebutkan, salah satu upaya dengan kanal bersekat yang dikerjakan TNI/Polri sebulan terakhir.Luhut menyadari, kemampuan pemerintah memadamkan api terbatas. Untuk itu, dalam waktu lima minggu masa kritis ini pemerintah harus bertindak segera. Pemerintah akan mengintensifkan peran TNI/Polri.“Kita tak mau berbicara status bencana nasional karena menyangkut masalah hukum. Kita tak ingin masuk kesitu. Tapi penangananya sudah sesuai perintah Presiden,” katanya.“Kita sudah koordinasikan semua. Kita juga sudah minta Menteri Luar Negeri melihat kemungkinan-kemungkinan bantuan luar, seperti Kanada akan mengirim pakar gambut. Kita sama-sama mengerahkan semua kemampuan mengatasi ini.”Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan sudah mendistribusikan stok logistik ke tujuh provinsi terdampak asap.Setiap kabupaten/kota, katanya, punya hak mengeluarkan cadangan beras sampai 100 ton dan sudah berkoordinasi dengan daerah termasuk Perum Bulog. “Kita pastikan gudang Bulog aman.”Sedang tingkat provinsi punya hak mengeluarkan cadangan beras pemerintah sampai 200 ton, lebih dilakukan Kementerian Sosial. “Sampai saat ini belum ada beras dari Kemensos. Cadangan bupati/walikota dan gubernur masih ada bagi provinsi terdampak,” katanya.Dilihat dari pemegang program simpanan keluarga sejahtera, dari tujuh provinsi terdampak ada 1,44 juta orang. Kemensos sedang menyiapkan dana Rp10.000×90 hari, jadi per keluarga menerima dana Rp900.000. “Sekarang proses di Kemenkeu, total perlu Rp1,09 triliun.”Dia mengatakan, bagi terdampak asap dan meninggal akan ada santunan. Bantuan santunan kematian selesai diproses untuk tujuh di Kalteng dan empat di Sumsel. “Kami dapat informasi lagi di Riau satu orang meninggal.”Kemensos juga menyiapkan tenda yang bisa digunakan evakuasi terutama bagi anak-anak tidak jauh dari tempat tinggal mereka.“Kemensos sedang pertimbangkan evakuasi ke Banjarmasin. Ada Balai Diklat Kemensos di sana dengan kapasitas 250 kamar. Bisa untuk 250 keluarga.”Sedangkan dampak kebakaran hutan dan kabut asap terhadpa kegiatan belajar mengajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menyiapkan berbagai langkah.Kata Anies, siswa tidak perlu khawatir ketinggalan karena kementerian akan melakukan penyesuaian. Jadi, daerah terdampak asap tak akan dihitung sama dengan daerah tak alami bencana. “Anak-anak harus yakin, orangtua harus yakin, mereka tak akan mengalami masalah dua kali,” katanya.Soal guru yang banyak memaksakan mengajar karena khawatir perhitungan jam mengajar dikaitkan dengan gaji, katanya, karena bencana asap maka penghitungan jam mengajar guru adalah penghitungan masa darurat. Bukan penghitungan masa normal. “Tidak perlu khawatir akan ada pemotongan atau pengurangan gaji karena jam mengajar.”Kegiatan belajar di rumahpun, akan dibekali dengan bahan-bahan ajar dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Hingga belajar mandiri di rumah bisa berjalan dengan baik.“Anak-anak jangan terkena asap. Tidak berada di sekolah bukan berarti bisa bermain di luar. Itu berisiko. Kita menyiapkan program-program yang akan ditayangkan di televisi agar mereka bisa menonton di rumah. Bukan pelajaran lewat televisi. Materi tontonan mendidik hingga aman ditonton berjam-jam oleh siswa,” katanya.Dia juga sudah berbicara dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, menyangkut bahan-bahan yang akan disesuaikan dengan durasi peliburan akibat asap.Dia akan mengatur usaha mengejar ketertinggalan. “Kalau ini berkepanjangan, kalender akademik bergeser, ujian beda. Akan ada penyesuaian agar berkeadilan. Materi-materi itu kita siapkan semua.”Ada tiga skenario Kemendikbud mengatasi gangguan belajar karena asap. Pertama, masa libur darurat asap 1-14 hari, maka masa liburan Desember untuk mengganti jam belajar hilang. Ujian akhir semester ganjil Januari. Jadwal ujian akhir sekolah dan ujian nasional tetap agar ketuntasan belajar tetap tercapai., masa libur darurat asap 15-28 hari, maka masa liburan Desember untuk mengganti jam belajar hilang. Ujian akhir semester ganjil Februari. UAS dan UN mundur selama 2-3 minggu.Ketiga, masa libur lebih dari 29 hari, kalender akademik mundur hinggga ketuntasan belajar tercapai. Kemudian ada penyesuaian jadwal UN dan seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN/S.“Sampai sekarang memang belum ada laporan lebih empat minggu. Tapi melihat paparan BMKG kemungkinan ada banyak sekolah libur lebih empat minggu. Sekiranya terjadi, sudah disiapkan untuk masing-masing kondisi.”Menkominfo Rudiantara mendukung program Kemendikbud dan telah berkomunikasi Komisi Penyiaran Indonesia.“Agar masing-masing penyelenggara siaran, swasta terutama TVRI menyiarkan konten-konten sesuai pendidikan. Ini untuk kepentingan rakyat. Sekali-kali jangan berpikir dulu soal komersil.”Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M. Natsir telah mengkonsolidasikan seluruh rektor perguruan tinggi di Indonesia terutama yang terdampak asap, yang ada fakultas kedokteran harus terlibat langsung menangani kesehatan.“Terkait ristek, kami melibatkan peneliti supaya ruangan belajar bisa dilakukan penjernihan udara.”Kepala BNPB Willem Rampangile mengatakan, bantuan luar negeri jika dibandingkan dengan kapasitas pemerintah memang tidak terlalu signifikan.“Australia mengirimkan pesawat walaupun besar dengan kapasitas 15.000 liter, satu hari bisa lima kali bombing, terbatas hanya lima hari. Harus kembali karena negaranya juga kebakaran,” katanya.Bantuan Malaysia juga lima hari, diperpanjang jadi enam hari. “Sekarang sudah kembali. Yang ada bantuan Singapura satu helikopter kapasitas lima ton.”BNPB menyewa 19 helikopter, ditambah tiga air tractor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Saya sekarang mencari pesawat tambahan. Ada tambahan dua helikopter ke Kalteng. Kita kesulitan mendapatkan pesawat karena El-Nino terjadi dimana-mana. Jadi banyak negara menyewa terlebih dahulu. Kita masih kesulitan.”Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB menambahkan, Palangkaraya, Jambi dan Pekanbaru, nyaris terisolir selama lebih dua bulan karena asap.Sejak Juli hingga kini, katanya, tercatat penderita ISPA mencapai 450.431 jiwa. Di Riau (65.232), Jambi (90.747), Sumsel (101.332), Kalbar (43.477), Kalteng (52.213), dan Kalsel (97.430).Dia memperkirakan, jumlah sebenarnya jauh lebih besar karena banyak masyarakat tidak berobat ke Puskesmas atau rumah sakit hingga tidak tercatat.Menyikapi kabut asap yang menimbulkan banyak korban warga, muncul petisi menyerukan kepada pemerintah agar evakuasi dan seruan kepada sesama warga buat saling menolong para korban.Dalam , dibuat Rabu (21/10/15), berjudul Pak Jokowi, Selamatkan Anak Bangsa! Evakuasi Balita dan Kelompok Rentan Lainnya Korban Asap, yang digagas Mai Jebing ini menyerukan beberapa poin.Tak kurang nasib 43 juta warga negara yang terpapar langsung asap pembakaran lahan dan hutan. “Bisakah mereka bertahan? Beberapa wilayah terdampak sudah menyerukan agar balita dan kelompok rentan lain segera dievakuasi keluar dari wilayah terdampak?” kata Mai dalam petisi itu.Untuk itu, katanya, perlu tindakan nyata segera evakuasi balita dan kelompok rentan korban asap. Negara, katanya, pasti tidak mampu melakukan sendiri. Jadi, perlu gotong royong selamatkan generasi penerus bangsa.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal polusi udara

kebakaran makin meluas udara berbahaya pemerintah siapkan evakuasi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah tak juga mereda bahkan meluas kabut asappun kini menyelimuti kalimantan sumatera dan sebagian papua tak pelak kualitas udarapun memburuk hingga level berbahaya melihat kondisi tak membaik ini pemerintahpun mulai menyiapkan upaya evakuasi bagi wargawarga terdampak terutama anakanakpada kamis pukul wib tercatat titik api di indonesia kini penyumbang titik api terbanyak papua hotspot lalu sumatera selatan kalimantan tengah kalimantan barat dan kalimantan timur dari pantauan kualitas udara sebagian besar daerah di riau jambi kalimantan barat dan kalimantan tengah level berbahaya data dari bnpb menyebutkan indeks kualitas udara pm di pekanbaru ugrm level berbahaya jambi berbahaya palembang level sangat tidak sehat pontianak berbahaya banjarbaru sedang samarinda tak sehat dan palangkaraya berbahaya sekarang ini penanganan masalah kemanusiaan lebih masif presiden intruksikan kita gunakan semua sumber daya tanggulangi semua instruksi ke semua kementerian sampai ada kemungkinan evakuasi warga terutama anakanak kata luhut pandjaitan menteri politik hukum dan keamanan di jakarta kamis presiden memerintahkan kabut asap yang menimbulkan masalah kemanusiaan ini harus diatasi segera presiden juga menginstruksikan kebakaran di papua tak luput dari pemantauan presiden katanya akan mengeluarkan inpres untuk payung hukum penanganan dampak asapmenurut dia upaya evakuasi sangat dipertimbangkan segera dilakukan terutama daerah ispu melebihi ambang batas dan berpengaruh buruk bagi kesehatan di kalteng misal evakuasi akan dilakukan ke daerah selatan yang kualitas udara lebih baik seperti banjarmasin bahkan kata luhut kala kondisi masih parah dipertimbangkan membawa mereka tinggal di kapal perang atau milik pt pelni sampai keadaan membaiksedang dibahas dan akan putuskan hari ini atau besok saya dengar di kalteng sudah sangat parah sekali menteri kesehatan akan mengeluarkan standarstandarnyadia mengatakan kebakaran banyak di lahan gambut hingga sulit padam terlebih gambut dalam lima sampai meter ada juga pengaruh elnino berkepanjangan hingga hampir tak mungkin dipadamkan pakai pesawat hal yang bisa dilakukan katanyamelokalisir agar kebakaran tidak meluas dia menyebutkan salah satu upaya dengan kanal bersekat yang dikerjakan tnipolri sebulan terakhirluhut menyadari kemampuan pemerintah memadamkan api terbatas untuk itu dalam waktu lima minggu masa kritis ini pemerintah harus bertindak segera pemerintah akan mengintensifkan peran tnipolrikita tak mau berbicara status bencana nasional karena menyangkut masalah hukum kita tak ingin masuk kesitu tapi penangananya sudah sesuai perintah presiden katanyakita sudah koordinasikan semua kita juga sudah minta menteri luar negeri melihat kemungkinankemungkinan bantuan luar seperti kanada akan mengirim pakar gambut kita samasama mengerahkan semua kemampuan mengatasi inimenteri sosial khofifah indar parawansa mengatakan sudah mendistribusikan stok logistik ke tujuh provinsi terdampak asapsetiap kabupatenkota katanya punya hak mengeluarkan cadangan beras sampai ton dan sudah berkoordinasi dengan daerah termasuk perum bulog kita pastikan gudang bulog amansedang tingkat provinsi punya hak mengeluarkan cadangan beras pemerintah sampai ton lebih dilakukan kementerian sosial sampai saat ini belum ada beras dari kemensos cadangan bupatiwalikota dan gubernur masih ada bagi provinsi terdampak katanyadilihat dari pemegang program simpanan keluarga sejahtera dari tujuh provinsi terdampak ada juta orang kemensos sedang menyiapkan dana rp hari jadi per keluarga menerima dana rp sekarang proses di kemenkeu total perlu rp triliundia mengatakan bagi terdampak asap dan meninggal akan ada santunan bantuan santunan kematian selesai diproses untuk tujuh di kalteng dan empat di sumsel kami dapat informasi lagi di riau satu orang meninggalkemensos juga menyiapkan tenda yang bisa digunakan evakuasi terutama bagi anakanak tidak jauh dari tempat tinggal merekakemensos sedang pertimbangkan evakuasi ke banjarmasin ada balai diklat kemensos di sana dengan kapasitas kamar bisa untuk keluargasedangkan dampak kebakaran hutan dan kabut asap terhadpa kegiatan belajar mengajar menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan menyiapkan berbagai langkahkata anies siswa tidak perlu khawatir ketinggalan karena kementerian akan melakukan penyesuaian jadi daerah terdampak asap tak akan dihitung sama dengan daerah tak alami bencana anakanak harus yakin orangtua harus yakin mereka tak akan mengalami masalah dua kali katanyasoal guru yang banyak memaksakan mengajar karena khawatir perhitungan jam mengajar dikaitkan dengan gaji katanya karena bencana asap maka penghitungan jam mengajar guru adalah penghitungan masa darurat bukan penghitungan masa normal tidak perlu khawatir akan ada pemotongan atau pengurangan gaji karena jam mengajarkegiatan belajar di rumahpun akan dibekali dengan bahanbahan ajar dari direktorat pendidikan dasar dan menengah hingga belajar mandiri di rumah bisa berjalan dengan baikanakanak jangan terkena asap tidak berada di sekolah bukan berarti bisa bermain di luar itu berisiko kita menyiapkan programprogram yang akan ditayangkan di televisi agar mereka bisa menonton di rumah bukan pelajaran lewat televisi materi tontonan mendidik hingga aman ditonton berjamjam oleh siswa katanyadia juga sudah berbicara dengan kementerian ristek dan pendidikan tinggi menyangkut bahanbahan yang akan disesuaikan dengan durasi peliburan akibat asapdia akan mengatur usaha mengejar ketertinggalan kalau ini berkepanjangan kalender akademik bergeser ujian beda akan ada penyesuaian agar berkeadilan materimateri itu kita siapkan semuaada tiga skenario kemendikbud mengatasi gangguan belajar karena asap pertama masa libur darurat asap hari maka masa liburan desember untuk mengganti jam belajar hilang ujian akhir semester ganjil januari jadwal ujian akhir sekolah dan ujian nasional tetap agar ketuntasan belajar tetap tercapai masa libur darurat asap hari maka masa liburan desember untuk mengganti jam belajar hilang ujian akhir semester ganjil februari uas dan un mundur selama mingguketiga masa libur lebih dari hari kalender akademik mundur hinggga ketuntasan belajar tercapai kemudian ada penyesuaian jadwal un dan seleksi penerimaan mahasiswa baru di ptnssampai sekarang memang belum ada laporan lebih empat minggu tapi melihat paparan bmkg kemungkinan ada banyak sekolah libur lebih empat minggu sekiranya terjadi sudah disiapkan untuk masingmasing kondisimenkominfo rudiantara mendukung program kemendikbud dan telah berkomunikasi komisi penyiaran indonesiaagar masingmasing penyelenggara siaran swasta terutama tvri menyiarkan kontenkonten sesuai pendidikan ini untuk kepentingan rakyat sekalikali jangan berpikir dulu soal komersilmenteri ristek dan pendidikan tinggi m natsir telah mengkonsolidasikan seluruh rektor perguruan tinggi di indonesia terutama yang terdampak asap yang ada fakultas kedokteran harus terlibat langsung menangani kesehatanterkait ristek kami melibatkan peneliti supaya ruangan belajar bisa dilakukan penjernihan udarakepala bnpb willem rampangile mengatakan bantuan luar negeri jika dibandingkan dengan kapasitas pemerintah memang tidak terlalu signifikanaustralia mengirimkan pesawat walaupun besar dengan kapasitas liter satu hari bisa lima kali bombing terbatas hanya lima hari harus kembali karena negaranya juga kebakaran katanyabantuan malaysia juga lima hari diperpanjang jadi enam hari sekarang sudah kembali yang ada bantuan singapura satu helikopter kapasitas lima tonbnpb menyewa helikopter ditambah tiga air tractor kementerian lingkungan hidup dan kehutanansaya sekarang mencari pesawat tambahan ada tambahan dua helikopter ke kalteng kita kesulitan mendapatkan pesawat karena elnino terjadi dimanamana jadi banyak negara menyewa terlebih dahulu kita masih kesulitansutopo purwo nugroho kepala pusat data informasi dan humas bnpb menambahkan palangkaraya jambi dan pekanbaru nyaris terisolir selama lebih dua bulan karena asapsejak juli hingga kini katanya tercatat penderita ispa mencapai jiwa di riau jambi sumsel kalbar kalteng dan kalsel dia memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih besar karena banyak masyarakat tidak berobat ke puskesmas atau rumah sakit hingga tidak tercatatmenyikapi kabut asap yang menimbulkan banyak korban warga muncul petisi menyerukan kepada pemerintah agar evakuasi dan seruan kepada sesama warga buat saling menolong para korbandalam dibuat rabu berjudul pak jokowi selamatkan anak bangsa evakuasi balita dan kelompok rentan lainnya korban asap yang digagas mai jebing ini menyerukan beberapa pointak kurang nasib juta warga negara yang terpapar langsung asap pembakaran lahan dan hutan bisakah mereka bertahan beberapa wilayah terdampak sudah menyerukan agar balita dan kelompok rentan lain segera dievakuasi keluar dari wilayah terdampak kata mai dalam petisi ituuntuk itu katanya perlu tindakan nyata segera evakuasi balita dan kelompok rentan korban asap negara katanya pasti tidak mampu melakukan sendiri jadi perlu gotong royong selamatkan generasi penerus bangsa

Jokowi Kaget, Tak Banyak Pasien Korban Kabut Asap di Kabupaten OKI. Presiden Jokowi sering mendengar kabar, termasuk saat berada di Amerika Serikat, bila sejumlah pasien masuk rumah sakit dan puskesmas akibat bencana kabut asap di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Nyatanya, informasi tersebut tidak akurat.Hal ini dipastikan Jokowi saat mengunjungi RSUD Kayuagung dan Puskesmas Kutaraya Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, Kamis (29/10/15).“Saya sudah ketemu dan bertanya pada dokter yang bertugas di puskemas maupun rumah sakit. Ternyata, ruangan-ruangan yang disediakan kosong,” ujar Jokowi kepada awak media.Kondisi tersebut membuat Jokowi kaget. Sebab, Jokowi mengaku banyak mendapatkan informasi yang mengatakan rumah sakit dan puskemas penuh oleh korban bencana kabut asap.Kedatangan Jokowi ke Kabupaten OKI tersebut untuk memastikan penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut berjalan efektif. Jokowi juga ingin menjamin penanganan warga yang terdampak kabut asap, terutama pelayanan tanggap darurat di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, berjalan baik.Kehadiran Jokowi juga untuk memastikan dan mengontrol jangan sampai karena lemahnya pengawasan, terjadi hal yang tidak diinginkan. “Jangan sampai nantinya kontrol dan bantuan kurang tidak diantisipasi,” katanya.Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, mengatakan dirinya sudah melakukan peninjauan ke lima kabupaten yaitu OKI, Ogan Ilir (OI), Muara Enim, Muba, dan Banyuasin. Alex melihat persiapan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya sudah menginstruksikan puskesmas agar disiagakan sejak Februari 2015 dan siaga darurat bencana kabut asap. Selain itu, obat-obatan dan tenaga kesehatan bantuan dari pusat sudah didistribusikan.”Alex menuturkan bila rumah sakit dan rumah singgah pun telah disiagakan. “Kalau ada yang harus diungsikan sudah disiapkan, jika terjadi hal yang tidak diinginkan kita sudah siap.”Hal senada disampaikan Iskandar, Bupati OKI, yang menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan rumah singgah untuk korban kabut asap. Selain itu, rumah sakit sudah menyiapkan langkah antisipasi seperti tenaga medis dan obat-obatan. “Hingga saat ini, belum ditemukan kasus meninggal akibat kabut asap, memang ada kasus berat namun itu karena ada penyakit penyerta,” katanya., selama musim kemarau dan munculnya bencana kabut asap, masyarakat di sekitar lahan gambut yang terbakar di Kabupaten OKI justru menginginkan bantuan air bersih. Termasuk pula makanan. Sebab, seperti umumnya lahan gambut, jika musim kemarau sulit sekali mendapatkan air bersih. Perekonomian masyarakat pun menurun karena sebagian besar masyarakat yang berkebun karet, penghasilannya menurun. Sekitar 4-6 ribu per kilogram.Mulyadi, Warga Desa Toman, Kecamatan Tulungselapan, OKI, menuturkan evakuasi belum dibutuhkan. “Ini bukan letusan gunung berapi. Kami masih dapat hidup sehat. Namun, bila ada yang sakit, seperti balita maupun orangtua akibat kabut asap, siapkan saja penampungan dan pelayanan kesehatan di Palembang,” katanya, Selasa (27/10/15).Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, M. Lubis, saat rapat persiapan kemungkinan evakuasi warga mengatakan, sampai saat ini belum ada kasus kesehatan warga yang berat. Menurutnya, evakuasi dapat dipertimbangkan bila ditemukan kasus kesehatan yang kian memburuk yang diperparah dengan kondisi asap. “Kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang terjadi cenderung sedikit,” paparnya.

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

bencana alam ketahanan komunitas peran pemerintah lokal polusi udara

jokowi kaget tak banyak pasien korban kabut asap di kabupaten oki presiden jokowi sering mendengar kabar termasuk saat berada di amerika serikat bila sejumlah pasien masuk rumah sakit dan puskesmas akibat bencana kabut asap di kabupaten ogan komering ilir oki sumatera selatan nyatanya informasi tersebut tidak akurathal ini dipastikan jokowi saat mengunjungi rsud kayuagung dan puskesmas kutaraya kecamatan kayuagung kabupaten oki kamis saya sudah ketemu dan bertanya pada dokter yang bertugas di puskemas maupun rumah sakit ternyata ruanganruangan yang disediakan kosong ujar jokowi kepada awak mediakondisi tersebut membuat jokowi kaget sebab jokowi mengaku banyak mendapatkan informasi yang mengatakan rumah sakit dan puskemas penuh oleh korban bencana kabut asapkedatangan jokowi ke kabupaten oki tersebut untuk memastikan penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut berjalan efektif jokowi juga ingin menjamin penanganan warga yang terdampak kabut asap terutama pelayanan tanggap darurat di bidang kesehatan pendidikan dan bantuan sosial berjalan baikkehadiran jokowi juga untuk memastikan dan mengontrol jangan sampai karena lemahnya pengawasan terjadi hal yang tidak diinginkan jangan sampai nantinya kontrol dan bantuan kurang tidak diantisipasi katanyaalex noerdin gubernur sumatera selatan mengatakan dirinya sudah melakukan peninjauan ke lima kabupaten yaitu oki ogan ilir oi muara enim muba dan banyuasin alex melihat persiapan jika terjadi halhal yang tidak diinginkan saya sudah menginstruksikan puskesmas agar disiagakan sejak februari dan siaga darurat bencana kabut asap selain itu obatobatan dan tenaga kesehatan bantuan dari pusat sudah didistribusikanalex menuturkan bila rumah sakit dan rumah singgah pun telah disiagakan kalau ada yang harus diungsikan sudah disiapkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan kita sudah siaphal senada disampaikan iskandar bupati oki yang menyatakan pihaknya sudah mempersiapkan rumah singgah untuk korban kabut asap selain itu rumah sakit sudah menyiapkan langkah antisipasi seperti tenaga medis dan obatobatan hingga saat ini belum ditemukan kasus meninggal akibat kabut asap memang ada kasus berat namun itu karena ada penyakit penyerta katanya selama musim kemarau dan munculnya bencana kabut asap masyarakat di sekitar lahan gambut yang terbakar di kabupaten oki justru menginginkan bantuan air bersih termasuk pula makanan sebab seperti umumnya lahan gambut jika musim kemarau sulit sekali mendapatkan air bersih perekonomian masyarakat pun menurun karena sebagian besar masyarakat yang berkebun karet penghasilannya menurun sekitar ribu per kilogrammulyadi warga desa toman kecamatan tulungselapan oki menuturkan evakuasi belum dibutuhkan ini bukan letusan gunung berapi kami masih dapat hidup sehat namun bila ada yang sakit seperti balita maupun orangtua akibat kabut asap siapkan saja penampungan dan pelayanan kesehatan di palembang katanya selasa kepala dinas kesehatan kabupaten oki m lubis saat rapat persiapan kemungkinan evakuasi warga mengatakan sampai saat ini belum ada kasus kesehatan warga yang berat menurutnya evakuasi dapat dipertimbangkan bila ditemukan kasus kesehatan yang kian memburuk yang diperparah dengan kondisi asap kasus infeksi saluran pernafasan akut ispa yang terjadi cenderung sedikit paparnya

Perbaikan Tata Kelola Hutan Mendesak Dilakukan!. Kebakaran hutan yang sudah terjadi dalam 4 (empat) bulan terakhir ini, ternyata sudah berlangsung sejak 18 tahun terakhir. Fakta tersebut sangat menyedihkan karena hutan Indonesia sejak lama hingga sekarang masih menjadi paru-paru dunia.Direktur Ekskutif Kemitraan Monica Tahunandaru mengatakan, masih terjadinya kebakaran hutan di sejumlah pulau di Indonesia, dikarenakan tata kelola di sektor kehutanan Indonesia masih sangat buruk. Kondisi itu berlangsung dari tahun ke tahun dan hingga sekarang.“Perbaikan tata kelola hutan menjadi kunci mencegah korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi dampak perubahan iklim,” ungkap Monica di sela Seminar Nasional Tata Kelola Kehutanan dan Iklim yang berlangsung di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (04/11/2015).Monica menjelaskan, hingga sekarang tantangan yang dihadapi sektor kehutanan masih terus menerus ada dan itu menjadi tugas bersama untuk bisa mengatasinya. Tantangan yang signifikan diantaranya, kebakaran hutan yang disinyalir sengaja dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.“Terjadi deforestasi yang signifikan hingga mencapai 450-840 ribu hektare per tahun. Serta pelepasan hutan gambut untuk penggunaan lain mencapai 900 ribu hektare dalam periode 2011-2014,” ucap dia.“Secara keseluruhan, kebakaran hutan dan bencana asap telah menghancurkan sedikitnya dua juta hektar hutan dan lahan gambut di Indonesia,” tambah dia.Bersamaan dengan kebakaran hutan dan lahan, Monica menilai, ikut muncul pula persoalan sosial dan hukum, mandeknya proses pengakuan hukum adat, kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kemudian, masih timpangnya antara masyarakat dan usaha skala besar dalam pengelolaan hutan.Monica menyebutkan, hingga sekarang, dari 36 juta hektar izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan Pemerintah, sebanyak 98,8 persen diberikan kepada usaha skala besar atau hanya 1,2 persen saja yang dikelola oleh masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa dan Hutan Tanaman Tanaman Rakyat (HTR).“Persoalan-persoalan tersebut menjadi akumulasi dari masih buruknya tata kelola di sektor kehutanan,” cetus dia.Sementara itu Direktur Jenderal Penanggulangan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin mengungkapkan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa berikutnya, KLHK akan menerapkan adaptasi mitigasi.Selain bagus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, Nur mengatakan, adaptasi mitigasi juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia menuju tahun 2020 sebagai tahun perubahan iklim. Karenanya, kebakaran hutan dan lahan menjadi isu strategis yang harus ditanggulangi saat ini.Untuk adaptasi mitigasi tersebut, Nur menjelaskan, untuk tahap pertama akan dilakukan di lima provinsi memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi. Nantinya, akan ada penegakan hukum, resolusi konflik dan .“Ini salah satu perbaikan yang bisa dilakukan dalam tata kelola hutan. Pengelolaan sumber daya hutan dituntut untuk lebih transparan sehingga bisa memberi manfaat banyak untuk masyarakat,” ujar Nur.Terkait tentang perbaikan tata kelola hutan, Nur memaparkan, pihaknya sudah menerapkan moratorium terhadap pembukaan lahan gambut dan hutan primer, pembatasan dan pengetatan perizinan, percepatan proses perizinan, transparansi dan akuntabilitas data, penanganan konflik tenurial, penegakan hukum dan pembukaan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat.

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

perbaikan tata kelola hutan mendesak dilakukan kebakaran hutan yang sudah terjadi dalam empat bulan terakhir ini ternyata sudah berlangsung sejak tahun terakhir fakta tersebut sangat menyedihkan karena hutan indonesia sejak lama hingga sekarang masih menjadi paruparu duniadirektur ekskutif kemitraan monica tahunandaru mengatakan masih terjadinya kebakaran hutan di sejumlah pulau di indonesia dikarenakan tata kelola di sektor kehutanan indonesia masih sangat buruk kondisi itu berlangsung dari tahun ke tahun dan hingga sekarangperbaikan tata kelola hutan menjadi kunci mencegah korupsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak perubahan iklim ungkap monica di sela seminar nasional tata kelola kehutanan dan iklim yang berlangsung di hotel sari pan pacific jakarta selasa monica menjelaskan hingga sekarang tantangan yang dihadapi sektor kehutanan masih terus menerus ada dan itu menjadi tugas bersama untuk bisa mengatasinya tantangan yang signifikan diantaranya kebakaran hutan yang disinyalir sengaja dilakukan oleh perorangan maupun korporasiterjadi deforestasi yang signifikan hingga mencapai ribu hektare per tahun serta pelepasan hutan gambut untuk penggunaan lain mencapai ribu hektare dalam periode ucap diasecara keseluruhan kebakaran hutan dan bencana asap telah menghancurkan sedikitnya dua juta hektar hutan dan lahan gambut di indonesia tambah diabersamaan dengan kebakaran hutan dan lahan monica menilai ikut muncul pula persoalan sosial dan hukum mandeknya proses pengakuan hukum adat kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan kemudian masih timpangnya antara masyarakat dan usaha skala besar dalam pengelolaan hutanmonica menyebutkan hingga sekarang dari juta hektar izin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan pemerintah sebanyak persen diberikan kepada usaha skala besar atau hanya persen saja yang dikelola oleh masyarakat melalui skema hutan kemasyarakatan hkm hutan desa dan hutan tanaman tanaman rakyat htrpersoalanpersoalan tersebut menjadi akumulasi dari masih buruknya tata kelola di sektor kehutanan cetus diasementara itu direktur jenderal penanggulangan perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk nur masripatin mengungkapkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa berikutnya klhk akan menerapkan adaptasi mitigasiselain bagus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan nur mengatakan adaptasi mitigasi juga menjadi bagian dari komitmen indonesia menuju tahun sebagai tahun perubahan iklim karenanya kebakaran hutan dan lahan menjadi isu strategis yang harus ditanggulangi saat iniuntuk adaptasi mitigasi tersebut nur menjelaskan untuk tahap pertama akan dilakukan di lima provinsi memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi nantinya akan ada penegakan hukum resolusi konflik dan ini salah satu perbaikan yang bisa dilakukan dalam tata kelola hutan pengelolaan sumber daya hutan dituntut untuk lebih transparan sehingga bisa memberi manfaat banyak untuk masyarakat ujar nurterkait tentang perbaikan tata kelola hutan nur memaparkan pihaknya sudah menerapkan moratorium terhadap pembukaan lahan gambut dan hutan primer pembatasan dan pengetatan perizinan percepatan proses perizinan transparansi dan akuntabilitas data penanganan konflik tenurial penegakan hukum dan pembukaan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat

Jokowi Minta Buat Kanal Bersekat di Berbagai Daerah, Fatur: Bisa jadi Blunder. Kali kedua Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kalimantan Tengah (Kalteng) memantau kebakaran hutan dan lahan. Pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya menjelang pukul 10.30, Sabtu (31/10/15). Hujan menyambut kunjungan Jokowi kali ini. Kunjungan pertama Kamis (24/9/15).Kala pertama, Jokowi memantau titik-tiitk api di gambut Tumbang Nusa, Pulang Pisau dan memerintahkan pembuatan kanal bersekat-sekat agar gambut basah. Jokowi melihat langsung perkembangannya.Presiden menilai dengan pembuatan kanal bersekat selama sebulan itu, sudah terlihat sistem, sekat, sampai embung. Bahkan dia meminta, pembuatan kanal dan embung di semua provinsi rawan kebakaran. “Kanal ini akan dibuat terus tidak akan berhenti. Hujan pun akan terus jalan akan dibuat di semua provinsi yang rawan kebakaran, terutama yang lahan gambut,” katanya dikutip dari .Ahli Kebijakan Pembangunan Pedesaan dan Pengurangan Risiko Bencana Fatur Fatkhurohman menilai, upaya Jokowi bisa sia-sia. Jokowi membangun kanalisasi. “Kanal disekat-sekat pada dasarnya kanalisasi. Kanalisasi penyebab kebakaran besar 1997! Jokowi hanya akan lihat fatamorgana.”Bila Jokowi menganggap kanalisasi berhasil dan berniat mengembangkan di lahan gambut daerah lain, katanya, akan menjadi blunder.Kunjungan Jokowi, kata Fatur, mengingatkan Keppres 82/1995 yang menjadi dasar pembukaan gambut yang membuka kanal ribuan kilometer. Kanal-kanal itu, katanya, langsung ataupun tidak menjadikan 1997 sebagai tahun pertama kebakaran besar Kalteng.“Fatamorgana itu air di kanal-kanal yang dibangun sejak lima minggu dianggapnya keberhasilan kanalisasi. Padahal air dari gambut di sekitar atau air hujan sebelumnya.”Arie Rompas, biasa disapa Rio, Direktur Eksekutif Wahl Kalteng menganggap tak cukup apa yang diperintahkan Jokowi. Seharusnya, menutup kanal besar yang menghubungkan eks proyek lahan gambut sejuta hektar (PLG) dengan laut Jawa bila ingin gambut tetap basah.“Yang dibutuhkan , bukan kanal disekat-sekat,” katanya.Rio bertemu Jokowi di sela-sela santap siang bersama pimpinan media massa Kalteng, dua jam setelah mendarat. Rio menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan Jokowi mengatasi karhutla Kalteng., penegakan hukum serius sampai menyeret pemilik bagi korporasi terlibat karhutla. Terutama korporasi besar. , penyediaan fasilitas kesehatan memadai bagi warga terpapar kabut asap di kota dan desa. Pasca kebakaran, layanan kesehatan tetap ada sebagai upaya pemulihan kesehatan warga hingga tak ada korban sakit. , rehabilitasi lahan gambut.Upaya rehabilitasi, katanya, dimulai dengan menilai ulang semua konsesi perusahaan di lahan gambut Kalteng, terutama eks-PLG. Penilaian ulang, katanya, ini sejalan dengan pemikiran Jokowi. yang menyebut perlu evaluasi ulang pemberian izin perusahaan di lahan gambut era pemerintahan sebelumnya. Perizinan ini memberikan konsesi seluas 6,7 hektar di gambut seluruh Indonesia.Rio menegaskan, soal perlu di Blok C eks PLG yang langsung menuju Laut Jawa. Setiap kemarau, titik api selalu di sekitar kanal ini. Di sana, terdapat 10 perusahaan perkebunan sawit. “Jokowi mendengarkan dengan serius,” kata Rio.Sehari setelah kunjungan Jokowi, Minggu (1/11/15),Tumbang Nusa, masih terbakar di beberapa tempat. Pengamatan menemukan sejumlah titik api muncul dari bawah permukaan gambut. Satu terbesar berjarak 300 meter dari kanal pertama yang dibuat TNI.Api muncul hampir mendekati kebun karet warga. Sejumlah orang nampak berjaga. Tak ada tim pemadam kebakaran di sekitar lokasi.“Kami harus jaga sendiri. Kalau (kebun) sampai terbakar, habislah (pemasukan) kami,” kata Ramlan, pemilik kebun.Pekerjaan TNI di Tumbang Nusa sudah selesai seiring kunjungan kedua Jokowi. Tak ada TNI bekerja membuat kanal, sekat kanal maupun embung. Tenda pusat koordinasi dibongkar. Berdirilah tiga papan masing-masing memuat informasi capaian pembangunan kanal, sekat kanal dan embung.Luhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di laman Facebook menceritakan kunjungan Jokowi ke Kalteng.Presiden meninjau kelas aman asap di SDN VIII Pahandut, di Palangkaraya. Presiden dan rombongan menapaki jalan-jalan sempit. Di panggung kayu warga ramai menyambut. Lalu, rombongan menuju Pulang Pisau, salah satu titik kebakaran hutan gambut paling parah.Di Posko Pembuatan Blocking Kanal, Brigjend TNI Irwan, Direktur Zeni Angkatan Darat, Danrem 102 Palangkaraya Kolonel Purwo dan Komandan Posko Mayor Slamet Riyadi memberikan laporan. Mereka memaparkan, desain pembuatan blocking kanal di Tumbang Nusa, Pulang Pisau, peta cakupan operasi TNI. Blocking canal mencakup pembangunan kanal, embung, dan sekat. Embung berukuran besar, kecil dan sedang sebanyak 28 titik.BNPB juga melaporkan, tiga pesawat Casa dan satu CN-295 terus menyemai awan untuk hujan buatan. Pesawat ditempatkan di Pekanbaru, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Total 284,9 ton NaCl ditaburkan sejak Juni. “BPPT, BNPB, TNI AU, dan KLHK berkoordinasi baik melaksanakan instruksi saya mengadakan hujan buatan,” katanya.Dia menilai, kinerja pemerintah telah terintegrasi dan terkoordinir baik, hingga banyak kemajuan dicapai. “Perjuangan belum selesai, tapi saya dan semua jajaran tidak akan pernah menyerah.”Setelah beberapa hari ini hujan mengguyur Palangkaraya dan sekitar, kualitas udara membaik. Kabut asap perlahan lenyap.Hujan pertama di Palangkaraya Selasa (27/10/15) dini hari. BMKG mencatat, konsentrasi partikulat di Palangkaraya dari 719 ke 683. Pada pukul 07.00 WIB PM10 mencapai 1.110. Jarak pandang paling jauh 200 meter.Hujan kembali turun sekitar pukul 20.30, lebih lebat dan lama bahkan disertai petir yang menyambar gardu listrik PLN.“Dua lampu bohlam saya putus disambar petir. Warung jadi gelap,” kata Binsar, penjual kopi.Pagi hari udara Palangkaraya lebih bersih. “Saya bisa keluar rumah tanpa masker,” kata Panji Wijaya, warga Jalan Sisingamangaraja.Penerbangan juga lancar. Laman situs flightradar24.com mencatat penerbangan Lion Air JT671 berangkat pukul 06.50 dari Bandara Tjilik Eiwut, ke Jakarta. Tak ada keterlambatan.Hujan kembali mengguyur Kamis (29/10/15) sore hingga malam. Intensitas lebat. Udara kembali bersih setelah hujan.Staf BMKG Palangkaraya Alpon Sepriando Manurung mengimbau warga tetap waspada. Melalui laman media sosial Manurung memperlihatkan tabel konsentrasi partikulat udara Palangkaraya masih tergolong tidak sehat.“Walapun empat hari hujan di sebagian besar Kalteng, bukan berarti sudah bebas asap. Bersyukur, namun tetap siaga,” tulis Manurung.

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

bencana alam peran pemerintah lokal polusi udara

jokowi minta buat kanal bersekat di berbagai daerah fatur bisa jadi blunder kali kedua presiden ri joko widodo jokowi mengunjungi kalimantan tengah kalteng memantau kebakaran hutan dan lahan pesawat kepresidenan mendarat di bandara tjilik riwut palangkaraya menjelang pukul sabtu hujan menyambut kunjungan jokowi kali ini kunjungan pertama kamis kala pertama jokowi memantau titiktiitk api di gambut tumbang nusa pulang pisau dan memerintahkan pembuatan kanal bersekatsekat agar gambut basah jokowi melihat langsung perkembangannyapresiden menilai dengan pembuatan kanal bersekat selama sebulan itu sudah terlihat sistem sekat sampai embung bahkan dia meminta pembuatan kanal dan embung di semua provinsi rawan kebakaran kanal ini akan dibuat terus tidak akan berhenti hujan pun akan terus jalan akan dibuat di semua provinsi yang rawan kebakaran terutama yang lahan gambut katanya dikutip dari ahli kebijakan pembangunan pedesaan dan pengurangan risiko bencana fatur fatkhurohman menilai upaya jokowi bisa siasia jokowi membangun kanalisasi kanal disekatsekat pada dasarnya kanalisasi kanalisasi penyebab kebakaran besar jokowi hanya akan lihat fatamorganabila jokowi menganggap kanalisasi berhasil dan berniat mengembangkan di lahan gambut daerah lain katanya akan menjadi blunderkunjungan jokowi kata fatur mengingatkan keppres yang menjadi dasar pembukaan gambut yang membuka kanal ribuan kilometer kanalkanal itu katanya langsung ataupun tidak menjadikan sebagai tahun pertama kebakaran besar kaltengfatamorgana itu air di kanalkanal yang dibangun sejak lima minggu dianggapnya keberhasilan kanalisasi padahal air dari gambut di sekitar atau air hujan sebelumnyaarie rompas biasa disapa rio direktur eksekutif wahl kalteng menganggap tak cukup apa yang diperintahkan jokowi seharusnya menutup kanal besar yang menghubungkan eks proyek lahan gambut sejuta hektar plg dengan laut jawa bila ingin gambut tetap basahyang dibutuhkan bukan kanal disekatsekat katanyario bertemu jokowi di selasela santap siang bersama pimpinan media massa kalteng dua jam setelah mendarat rio menyampaikan halhal yang perlu dilakukan jokowi mengatasi karhutla kalteng penegakan hukum serius sampai menyeret pemilik bagi korporasi terlibat karhutla terutama korporasi besar penyediaan fasilitas kesehatan memadai bagi warga terpapar kabut asap di kota dan desa pasca kebakaran layanan kesehatan tetap ada sebagai upaya pemulihan kesehatan warga hingga tak ada korban sakit rehabilitasi lahan gambutupaya rehabilitasi katanya dimulai dengan menilai ulang semua konsesi perusahaan di lahan gambut kalteng terutama eksplg penilaian ulang katanya ini sejalan dengan pemikiran jokowi yang menyebut perlu evaluasi ulang pemberian izin perusahaan di lahan gambut era pemerintahan sebelumnya perizinan ini memberikan konsesi seluas hektar di gambut seluruh indonesiario menegaskan soal perlu di blok c eks plg yang langsung menuju laut jawa setiap kemarau titik api selalu di sekitar kanal ini di sana terdapat perusahaan perkebunan sawit jokowi mendengarkan dengan serius kata riosehari setelah kunjungan jokowi minggu tumbang nusa masih terbakar di beberapa tempat pengamatan menemukan sejumlah titik api muncul dari bawah permukaan gambut satu terbesar berjarak meter dari kanal pertama yang dibuat tniapi muncul hampir mendekati kebun karet warga sejumlah orang nampak berjaga tak ada tim pemadam kebakaran di sekitar lokasikami harus jaga sendiri kalau kebun sampai terbakar habislah pemasukan kami kata ramlan pemilik kebunpekerjaan tni di tumbang nusa sudah selesai seiring kunjungan kedua jokowi tak ada tni bekerja membuat kanal sekat kanal maupun embung tenda pusat koordinasi dibongkar berdirilah tiga papan masingmasing memuat informasi capaian pembangunan kanal sekat kanal dan embungluhut b pandjaitan menteri koordinator politik hukum dan keamanan di laman facebook menceritakan kunjungan jokowi ke kaltengpresiden meninjau kelas aman asap di sdn viii pahandut di palangkaraya presiden dan rombongan menapaki jalanjalan sempit di panggung kayu warga ramai menyambut lalu rombongan menuju pulang pisau salah satu titik kebakaran hutan gambut paling parahdi posko pembuatan blocking kanal brigjend tni irwan direktur zeni angkatan darat danrem palangkaraya kolonel purwo dan komandan posko mayor slamet riyadi memberikan laporan mereka memaparkan desain pembuatan blocking kanal di tumbang nusa pulang pisau peta cakupan operasi tni blocking canal mencakup pembangunan kanal embung dan sekat embung berukuran besar kecil dan sedang sebanyak titikbnpb juga melaporkan tiga pesawat casa dan satu cn terus menyemai awan untuk hujan buatan pesawat ditempatkan di pekanbaru palembang pontianak dan palangkaraya total ton nacl ditaburkan sejak juni bppt bnpb tni au dan klhk berkoordinasi baik melaksanakan instruksi saya mengadakan hujan buatan katanyadia menilai kinerja pemerintah telah terintegrasi dan terkoordinir baik hingga banyak kemajuan dicapai perjuangan belum selesai tapi saya dan semua jajaran tidak akan pernah menyerahsetelah beberapa hari ini hujan mengguyur palangkaraya dan sekitar kualitas udara membaik kabut asap perlahan lenyaphujan pertama di palangkaraya selasa dini hari bmkg mencatat konsentrasi partikulat di palangkaraya dari ke pada pukul wib pm mencapai jarak pandang paling jauh meterhujan kembali turun sekitar pukul lebih lebat dan lama bahkan disertai petir yang menyambar gardu listrik plndua lampu bohlam saya putus disambar petir warung jadi gelap kata binsar penjual kopipagi hari udara palangkaraya lebih bersih saya bisa keluar rumah tanpa masker kata panji wijaya warga jalan sisingamangarajapenerbangan juga lancar laman situs flightradarcom mencatat penerbangan lion air jt berangkat pukul dari bandara tjilik eiwut ke jakarta tak ada keterlambatanhujan kembali mengguyur kamis sore hingga malam intensitas lebat udara kembali bersih setelah hujanstaf bmkg palangkaraya alpon sepriando manurung mengimbau warga tetap waspada melalui laman media sosial manurung memperlihatkan tabel konsentrasi partikulat udara palangkaraya masih tergolong tidak sehatwalapun empat hari hujan di sebagian besar kalteng bukan berarti sudah bebas asap bersyukur namun tetap siaga tulis manurung

Miris! Pembalakan Liar Hancurkan Hutan Adiankoting dan Parlilitan. Pembalakan liar hutan lindung di dua kabupaten, yaitu Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara, terus terjadi. Pembalakan paling parah di Hutan Adiankoting (Taput), dan Hutan Parlilitan (Humbahas).Jan Hendrik Purba, dari Forum Pemuda Penyelamat Tanah Hutan Tapanuli, kepada mengatakan, penelusuran mereka, kerusakan hutan di Parlilitan karena sekitar 1.192 hektar dari 74.852 hektar hutan lindung. Data ini, katanya, bisa terus bertambah, karena hingga sekarang, penebangan kayu masih terjadi. Kabupaten Humbahas, luas kawasan hutan 159.392 hektar, terdiri hutan produksi 84.540 hektar dan hutan lindung 74.852 hektar.“Per hari, hampir satu hektar hutan hancur, kayu ditebang dibawa keluar kawasan.Dibeli pemodal. Itu berlangsung bertahun-tahun. Kita sudah menyampaikan ini ke Dinas Kehutanan dan aparat penegak hukum. Nihil. Tak ada tindakan.”Serupa dialami hutan Adiankoting. Para memiliki jaringan, mulai penebang kayu, pengangkut dari hutan menuju ke pinggir, penjemput dari pinggir desa menggunakan sepeda motor, hingga gudang penampung. Akhirnya, kayu-kayu olahan dibawa ke kota untuk ditampung ke penampung besar.Di Adiankoting, kerusakan mencapai 1.976 hektar dari luasan hutan lindung 55.562,15 hektar. Kabupaten ini memiliki 268.281.24 hektar kawasan hutan, terdiri hutan produksi tetap 106.354,75 hektar, 104.135,83 hektar hutan produksi terbatas, dan 2.228,51 hektar hutan konservasi.Pembalakan liar, kata Purba, terjadi terang-terangan. ketika melintas di Pos Polisi, sama sekali tidak ada pemeriksaan surat keterangan pengangkutan kayu dari hutan.Saya berangkat ke kedua lokasi ini. Menempuh perjalanan 14 jam, tibalah di Desa Parlilitan. Ditemani beberapa pemuda dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tanobatak), kami menuju Hutan Parlilitan . Setelah selama sekitar satu jam, tibalah dipintu rimba. Perjalanan lebih jauh laghi ke hutan. Tak sampai dua jam, terdengar sinso bersahutan memecah suasana hutan Parlilitan. Tampak pohon-pohon besar tumbang.Para perambah mengolah kayu di hutan. Lalu ada yang menggotong keluar, kemudian dijemput kelompok lain yang sudah menunggu di pinggir desa dan mengangkut kayu dengan sepeda motor. Ini berlangsung seharian. Selama lebih delapan jam di sana, saya melihat penebangan terus berlangsung, baru berhenti petang.Mereka menebang kayu meranti dan sembarang yang banyak tumbuh di Hutan Parlilitan. Saat berbincang dengan para pengangkut kayu dari hutan, mereka bilang digaji per minggu, berdasarkan banyak kayu angkutan.“Kalau satu batang kayu kami angkut Rp20.000. Perhari aku bisa bawa 10 batang. Jarak jauh keluar hutan, jadi cuma itu sanggupku, ” kata Dani S, remaja 19 tahun.Saya berbincang dengan pembawa kayu dari pinggir desa yang bersepeda motor. Namanya Riado A, yang bertugas membawa kayu ke gudang sementara.Dia mengatakan, pekerjaan ini sudah dilakoni selama tiga tahun. Sebelumnya, dia berkebun, karena hasil kecil, terpaksa menjadi pengangkut kayu olahan dari Hutan Adiankoting.Selama dua tahun, katanya, kayu-kayu olahan ini ditebang dari Hutan Dolok Ginjang. Jarak mencapai 30 menit bersepeda motor. Kayu tebangan bervariasi, tetapi terbanyak meranti, dori dan parakpak.Upah pikul hampir sama, per batang Rp25.000. Sedang angkut ke gudang Rp10.000 per batang. “Jadi kayu-kayu ini dibawa ke gudang sementara. Setiap seminggu sekali ada truk masuk memuat. Semua sudah menjadi kayu olahan.”Pembalakan liar marak ini diamini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kala diwawancarai Mongabay, baru-baru ini menyatakan, marak di Sumut, seperti di Labuhan Batu, Simalungun dan Tapanuli.Ketika melihat dari udara, katanya, jelas sekali hutan gundul dan kayu-kayu dibawa keluar. Sayangnya, sebagian aparat penegak hukum terlibat, hingga perang terhadap perambah agak terkendala.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.579/2014 merevisi SK No.44/2005 tentang kawasan hutan di Sumut ada 3,05 juta hektar. Kawasan Suaka Alam 427.008 hektar, hutan lindung 1,2 juta hektar, hutan produksi terbatas 641.769 hektar, hutan produksi 704.452 hektar dan hutan produksi dikonversi 75.684 hektar.“Kalau saya ditanya soal perambahan, perlu ada ketegasan semua pihak, khusus penegak hukum agar menindak ada efek jera,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

miris pembalakan liar hancurkan hutan adiankoting dan parlilitan pembalakan liar hutan lindung di dua kabupaten yaitu humbang hasundutan dan tapanuli utara sumatera utara terus terjadi pembalakan paling parah di hutan adiankoting taput dan hutan parlilitan humbahasjan hendrik purba dari forum pemuda penyelamat tanah hutan tapanuli kepada mengatakan penelusuran mereka kerusakan hutan di parlilitan karena sekitar hektar dari hektar hutan lindung data ini katanya bisa terus bertambah karena hingga sekarang penebangan kayu masih terjadi kabupaten humbahas luas kawasan hutan hektar terdiri hutan produksi hektar dan hutan lindung hektarper hari hampir satu hektar hutan hancur kayu ditebang dibawa keluar kawasandibeli pemodal itu berlangsung bertahuntahun kita sudah menyampaikan ini ke dinas kehutanan dan aparat penegak hukum nihil tak ada tindakanserupa dialami hutan adiankoting para memiliki jaringan mulai penebang kayu pengangkut dari hutan menuju ke pinggir penjemput dari pinggir desa menggunakan sepeda motor hingga gudang penampung akhirnya kayukayu olahan dibawa ke kota untuk ditampung ke penampung besardi adiankoting kerusakan mencapai hektar dari luasan hutan lindung hektar kabupaten ini memiliki hektar kawasan hutan terdiri hutan produksi tetap hektar hektar hutan produksi terbatas dan hektar hutan konservasipembalakan liar kata purba terjadi terangterangan ketika melintas di pos polisi sama sekali tidak ada pemeriksaan surat keterangan pengangkutan kayu dari hutansaya berangkat ke kedua lokasi ini menempuh perjalanan jam tibalah di desa parlilitan ditemani beberapa pemuda dari aliansi masyarakat adat nusantara tano batak aman tanobatak kami menuju hutan parlilitan setelah selama sekitar satu jam tibalah dipintu rimba perjalanan lebih jauh laghi ke hutan tak sampai dua jam terdengar sinso bersahutan memecah suasana hutan parlilitan tampak pohonpohon besar tumbangpara perambah mengolah kayu di hutan lalu ada yang menggotong keluar kemudian dijemput kelompok lain yang sudah menunggu di pinggir desa dan mengangkut kayu dengan sepeda motor ini berlangsung seharian selama lebih delapan jam di sana saya melihat penebangan terus berlangsung baru berhenti petangmereka menebang kayu meranti dan sembarang yang banyak tumbuh di hutan parlilitan saat berbincang dengan para pengangkut kayu dari hutan mereka bilang digaji per minggu berdasarkan banyak kayu angkutankalau satu batang kayu kami angkut rp perhari aku bisa bawa batang jarak jauh keluar hutan jadi cuma itu sanggupku kata dani s remaja tahunsaya berbincang dengan pembawa kayu dari pinggir desa yang bersepeda motor namanya riado a yang bertugas membawa kayu ke gudang sementaradia mengatakan pekerjaan ini sudah dilakoni selama tiga tahun sebelumnya dia berkebun karena hasil kecil terpaksa menjadi pengangkut kayu olahan dari hutan adiankotingselama dua tahun katanya kayukayu olahan ini ditebang dari hutan dolok ginjang jarak mencapai menit bersepeda motor kayu tebangan bervariasi tetapi terbanyak meranti dori dan parakpakupah pikul hampir sama per batang rp sedang angkut ke gudang rp per batang jadi kayukayu ini dibawa ke gudang sementara setiap seminggu sekali ada truk masuk memuat semua sudah menjadi kayu olahanpembalakan liar marak ini diamini menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya kala diwawancarai mongabay barubaru ini menyatakan marak di sumut seperti di labuhan batu simalungun dan tapanuliketika melihat dari udara katanya jelas sekali hutan gundul dan kayukayu dibawa keluar sayangnya sebagian aparat penegak hukum terlibat hingga perang terhadap perambah agak terkendalaberdasarkan keputusan menteri kehutanan no merevisi sk no tentang kawasan hutan di sumut ada juta hektar kawasan suaka alam hektar hutan lindung juta hektar hutan produksi terbatas hektar hutan produksi hektar dan hutan produksi dikonversi hektarkalau saya ditanya soal perambahan perlu ada ketegasan semua pihak khusus penegak hukum agar menindak ada efek jera kata pelaksana tugas gubernur sumatera utara tengku erry nuradi

Wapres: Restorasi 2-3 Juta Hektar Lahan Gambut Dalam Lima Tahun. Perbaikan tata kelola dilakukan terutama di lahan gambut. Pemerintah pun berencana merestorasi lahan gambut, seluas dua sampai tiga juta hektar dalam lima tahun ini.“Jadi lima tahun ke depan, kita akan kembalikan sebagian besar hutan gambut yang rusak jadi lebih baik. Kita tak jamin kebakaran hutan habis tapi berkurang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam diskusi ahli internasional soal tata kelola lahan gambut pasca kebakaran yang diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNDP dan Pemerintah Norwegia, di Jakarta, Jumat (13/11/15).Menangani restorasi gambut ini, katanya, pemerintah akan membuat badan khusus untuk menyelesaikan tugas selama lima tahun. Indonesia memiliki laham gambut sekitar 30 juta hektar dan yang rusak harus direstorasi. Dalam lima tahun itu, ucap JK, pemerintah menargetkan khusus gambut sekitar dua atau tiga juta hektar harus direstorasi.Untuk itu, perlu diadakan pertemuan ahli ini guna mendapatkan pandangan, pengetahuan, sistem dan praktik-praktik serta pengalaman terbaik dari para ahli agar tak salah langkah dan bermanfaat bagi semua. Dia mencontoh, rehabilitasi Aceh dari tsunami yang selesai dalam tiga tahun. “Kondisi jadi lebih baik dan kerangka cepat serta kerja sama semua pihak.”Pertemuan ini, katanya, untuk mencari solusi dan metodologi terbaik berdasarkan pengalaman di berbagai negara yang ada lahan gambut. Dari sini, diharapkan ada hasil kerangka (teknis) kerja bukan hanya bahasan di atas kertas.Untuk pelaksanaan, pemerintah tentu akan mengalokasikan anggaran tetapi juga perlu kerja sama dalam mendanai program ini.“Pemerintah akan beri anggaran sesuai, ada dana REDD+, World Bank, COP. Harap terapkan bersama-sama. Kita akan minta korporasi bersama rehabilitasi lahan-lahan masing-masing agar tanggung jawab lingkungan jadi tanggung jawab bersama,” katanya.Wapres mengatakan, selama ini sudah terjadi banyak kesalahan dalam tata kelola hutan. Setidaknya, kata JK, ada tiga kesalahan, , pada tahun 1970-an, izin-izin penebangan hutan diberikan pemerintah ke berbagai perusahaan di dunia. “Hutan-hutan dinikmati banyak negara di dunia. Kursi-kursi di Jepang, Korea, Amerika, dan dunia sebagian dari hutan Indonesia. Karena berlebihan, hutan Indonesia gundul, timbullah bencana seperti ini.”, keliru dalam membuat perencanaan sejuta hektar sawah hingga timbulkan masalah. , banyak terjadi perkebunan salah memanfaatkan gambut dan hutan. Atas kesalahan dan kekeliruan ini, kata JK, harus ada restorasi yang dilakukan bersama-sama karena yang memanfaatkan juga bersama-sama.“Terima kasih kepada UN dan negara-negara sahabat yang sejak lama ingin berpartisipasi. Seluruh NGO (organisasi masyarakat sipil) yang selalu memperingatkan, kita berterima kasih atas segala perhatian dan teguran yang kadang tak diperhatikan dan bikin dampak serius. Jadi bagaimana langkah kita (ke depan) setelah belajar masalah ini.”Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berharap, sebelum COP 21 di Paris, badan restorasi gambut sudah terbentuk. “Bisa di bawah Presiden, bisa juga di bawah koordinasi kementerian koordinator. Belum tahu.” Namun, katanya, pembentukan badan ini diatur dalam peraturan Presiden.Restorasi, katanya, memerlukan anggaran besar. “Kalau pekerjaan fisik lapangan, misal kontruksi, software system dan lain-lain, drainase, blok kanal, revegetasi, itu yang dikatakan Wapres ada dukungan internasional.”Beberapa negara, katanya, juga sudah menunjukkan keinginan membantu, salah satu Amerika Serikat yang berkomitmen mengalokasikan US$2,9 juta. “Tugas kami, kementerian menindaklanjuti dengan rencana yang baik,” katanya.Untuk pencegahan kebakaran ke depan, pemerintah juga menyiapkan legal aspek berupa regulasi dan sistem. Terlebih, katanya, dari prediksi pada Februari 2016, minggu ketiga akan memasuki musim kering kembali dan berarti akan muncul lagi titik api. “Rekomendasi diskusi ini akan jadi masukan penting. Akan ada zonasi, akan tingkatkan , yang belum sinergi akan ditingkatkan, juga pemahaman daerah dan masyarakat,” kata Siti.Luhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan juga bicara. Menurut dia, terjadi masalah kebakaran hutan dan lahan selama puluhan tahun karena penanganan tak terintegrasi.Dengan pemberikan izin penguasaan lahan gambut besar pada tahun-tahun lalu, menjadi salah satu masalah. Bertahun-tahun, katanya, tak ada tindakan jelas dan tegas kepada pemilik perkebunan, maupun HTI. Belum lagi ada aturan rakyat boleh membakar. “Dikombinasi dengan El-Nino hingga timbulkan masalah besar. Penanganan sulit kalau tak terintegrasi.”Saat ini, katanya, pemerintah berusaha bekerja dengan terintegrasi termasuk bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi, seperti Universitas Gadjah Mada, dan universitas di daerah kebakaran seperti Palangkaraya, Riau. Salah satu kerjasama untuk memetakan lahan-lahan gambut yang harus dilindungi, seperti di kubah. “Berangkat dari itu, kita akan bisa meminimalkan dampak kebakaran. Kalau harap kebakaran tahun depan, mungkin,” katanya.Endah Murningtyas, Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas juga menyatakan, di lapangan, Indonesia belum memiliki instrumen-instrumen yang mencukupi menyangkut rencana maupun pelaksanaan cepat pemadaman, pencegahan dan restorasi. “Yang penting di tingkat tapak. Karena kalau dicegah di tingkat tapak, tak akan meluas,” katanya.Tak hanya itu. Juga ada soal kemampuan sumber daya manusia dan sarana maupun prasarana. “Seperti apa kapasitas yang harus ada di lapangan, di pemerintah, yang lakukan koordinasi dan komando hingga bisa sampaikan peringatan dini sebelum kebakaran meluas.”Duta Besar Norwegia, Stig Traavik menilai, terlihat jelas komitmen Presiden Indonesia, untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satu, Presiden memerintahkan menghentikan pemberian izin di lahan gambut. Pertemuan ini, katanya, guna menindaklanjuti komitmen itu.Norwegia, akan terus mendukung Indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan, seperti yang telah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini. “Kami menanti rencana yang akan dibuat, kami siap dukung selalu,” katanya.Dia juga mengingatkan, jangan sampai upaya perlindungan gambut dilakukan tetapi di sisi lain tebang-tebang hutan terus berjalan.Kebakaran hutan dan gambut, kata Traavik, membuat puluhan jutaan orang terdampak dan menimbulkan kerugian besar.Dia menyadari, menyelesaikan masalah ini tak mudah, banyak tantangan dengan agenda yang begitu komplek. “Penting, perlu pemimpin yang kuat untuk tindak lanjut ini,” katanya.Traavik juga menekankan, pentingnya transparansi dan kerja sama semua pihak dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan masyarakat. “Banyak negara juga akan ikut mendukung memperbaiki keadaan ini, termasuk Norwegia.”

[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem pelestarian habitat peran pemerintah lokal

wapres restorasi juta hektar lahan gambut dalam lima tahun perbaikan tata kelola dilakukan terutama di lahan gambut pemerintah pun berencana merestorasi lahan gambut seluas dua sampai tiga juta hektar dalam lima tahun inijadi lima tahun ke depan kita akan kembalikan sebagian besar hutan gambut yang rusak jadi lebih baik kita tak jamin kebakaran hutan habis tapi berkurang kata wakil presiden jusuf kalla dalam diskusi ahli internasional soal tata kelola lahan gambut pasca kebakaran yang diadakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan undp dan pemerintah norwegia di jakarta jumat menangani restorasi gambut ini katanya pemerintah akan membuat badan khusus untuk menyelesaikan tugas selama lima tahun indonesia memiliki laham gambut sekitar juta hektar dan yang rusak harus direstorasi dalam lima tahun itu ucap jk pemerintah menargetkan khusus gambut sekitar dua atau tiga juta hektar harus direstorasiuntuk itu perlu diadakan pertemuan ahli ini guna mendapatkan pandangan pengetahuan sistem dan praktikpraktik serta pengalaman terbaik dari para ahli agar tak salah langkah dan bermanfaat bagi semua dia mencontoh rehabilitasi aceh dari tsunami yang selesai dalam tiga tahun kondisi jadi lebih baik dan kerangka cepat serta kerja sama semua pihakpertemuan ini katanya untuk mencari solusi dan metodologi terbaik berdasarkan pengalaman di berbagai negara yang ada lahan gambut dari sini diharapkan ada hasil kerangka teknis kerja bukan hanya bahasan di atas kertasuntuk pelaksanaan pemerintah tentu akan mengalokasikan anggaran tetapi juga perlu kerja sama dalam mendanai program inipemerintah akan beri anggaran sesuai ada dana redd world bank cop harap terapkan bersamasama kita akan minta korporasi bersama rehabilitasi lahanlahan masingmasing agar tanggung jawab lingkungan jadi tanggung jawab bersama katanyawapres mengatakan selama ini sudah terjadi banyak kesalahan dalam tata kelola hutan setidaknya kata jk ada tiga kesalahan pada tahun an izinizin penebangan hutan diberikan pemerintah ke berbagai perusahaan di dunia hutanhutan dinikmati banyak negara di dunia kursikursi di jepang korea amerika dan dunia sebagian dari hutan indonesia karena berlebihan hutan indonesia gundul timbullah bencana seperti ini keliru dalam membuat perencanaan sejuta hektar sawah hingga timbulkan masalah banyak terjadi perkebunan salah memanfaatkan gambut dan hutan atas kesalahan dan kekeliruan ini kata jk harus ada restorasi yang dilakukan bersamasama karena yang memanfaatkan juga bersamasamaterima kasih kepada un dan negaranegara sahabat yang sejak lama ingin berpartisipasi seluruh ngo organisasi masyarakat sipil yang selalu memperingatkan kita berterima kasih atas segala perhatian dan teguran yang kadang tak diperhatikan dan bikin dampak serius jadi bagaimana langkah kita ke depan setelah belajar masalah inisiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan berharap sebelum cop di paris badan restorasi gambut sudah terbentuk bisa di bawah presiden bisa juga di bawah koordinasi kementerian koordinator belum tahu namun katanya pembentukan badan ini diatur dalam peraturan presidenrestorasi katanya memerlukan anggaran besar kalau pekerjaan fisik lapangan misal kontruksi software system dan lainlain drainase blok kanal revegetasi itu yang dikatakan wapres ada dukungan internasionalbeberapa negara katanya juga sudah menunjukkan keinginan membantu salah satu amerika serikat yang berkomitmen mengalokasikan us juta tugas kami kementerian menindaklanjuti dengan rencana yang baik katanyauntuk pencegahan kebakaran ke depan pemerintah juga menyiapkan legal aspek berupa regulasi dan sistem terlebih katanya dari prediksi pada februari minggu ketiga akan memasuki musim kering kembali dan berarti akan muncul lagi titik api rekomendasi diskusi ini akan jadi masukan penting akan ada zonasi akan tingkatkan yang belum sinergi akan ditingkatkan juga pemahaman daerah dan masyarakat kata sitiluhut b pandjaitan menteri koordinator politik hukum dan keamanan juga bicara menurut dia terjadi masalah kebakaran hutan dan lahan selama puluhan tahun karena penanganan tak terintegrasidengan pemberikan izin penguasaan lahan gambut besar pada tahuntahun lalu menjadi salah satu masalah bertahuntahun katanya tak ada tindakan jelas dan tegas kepada pemilik perkebunan maupun hti belum lagi ada aturan rakyat boleh membakar dikombinasi dengan elnino hingga timbulkan masalah besar penanganan sulit kalau tak terintegrasisaat ini katanya pemerintah berusaha bekerja dengan terintegrasi termasuk bekerja sama dengan perguruanperguruan tinggi seperti universitas gadjah mada dan universitas di daerah kebakaran seperti palangkaraya riau salah satu kerjasama untuk memetakan lahanlahan gambut yang harus dilindungi seperti di kubah berangkat dari itu kita akan bisa meminimalkan dampak kebakaran kalau harap kebakaran tahun depan mungkin katanyaendah murningtyas deputi sumber daya alam dan lingkungan hidup bappenas juga menyatakan di lapangan indonesia belum memiliki instrumeninstrumen yang mencukupi menyangkut rencana maupun pelaksanaan cepat pemadaman pencegahan dan restorasi yang penting di tingkat tapak karena kalau dicegah di tingkat tapak tak akan meluas katanyatak hanya itu juga ada soal kemampuan sumber daya manusia dan sarana maupun prasarana seperti apa kapasitas yang harus ada di lapangan di pemerintah yang lakukan koordinasi dan komando hingga bisa sampaikan peringatan dini sebelum kebakaran meluasduta besar norwegia stig traavik menilai terlihat jelas komitmen presiden indonesia untuk memperbaiki kondisi ini salah satu presiden memerintahkan menghentikan pemberian izin di lahan gambut pertemuan ini katanya guna menindaklanjuti komitmen itunorwegia akan terus mendukung indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan seperti yang telah dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini kami menanti rencana yang akan dibuat kami siap dukung selalu katanyadia juga mengingatkan jangan sampai upaya perlindungan gambut dilakukan tetapi di sisi lain tebangtebang hutan terus berjalankebakaran hutan dan gambut kata traavik membuat puluhan jutaan orang terdampak dan menimbulkan kerugian besardia menyadari menyelesaikan masalah ini tak mudah banyak tantangan dengan agenda yang begitu komplek penting perlu pemimpin yang kuat untuk tindak lanjut ini katanyatraavik juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama semua pihak dari pemerintah organisasi masyarakat sipil swasta dan masyarakat banyak negara juga akan ikut mendukung memperbaiki keadaan ini termasuk norwegia

Antara Penegakan Hukum dan Iklim Investasi, Pemerintah Galau?. Kerugian akibat kebakaran hutan selama tahun 2015 semakin nyata. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei memprediksi kerugian ekonomi mencapai Rp20 triliun di Riau saja. Dengan wilayah lain terbakar (dan terus terbakar), tentunya kerugian ekonomi akan jauh lebih dahsyat.Dengan lahan terbakar hingga mencapai 2,1 juta hektar () Herry Purnomo, Peneliti CIFOR () dan Dosen Fakultas Kehutanan IPB bahkan memberikan nilai kerugian dampak kabut asap perekonomian di Indonesia, Singapura dan Malaysia yang mencapai hingga USD 20 milyar. Menurutnya perhitungan tersebut berasal dari nilai ekonomi, tanaman yang terbakar, air yang tercemar, emisi, korban jiwa dan masalah kesehatan warga, hingga kerugian di sektor transportasi.Dampak maha dahsyat ini, tentunya mengundang pemerintah untuk bertindak. Pemerintah diminta untuk segera mengusut para pelaku kebakaran lahan dan hutan agar hal ini tidak mencederai keadilan publik. Namun, di sisi lain tampak keraguan pemerintah untuk bertindak lugas. Apakah pemerintah terlalu berhati-hati atau takut jika bertindak terlalu keras akan menjadi yang berimbas bagi produk nasional di dunia internasional yang ujung-ujungnya akan mengurangi pendapatan pajak?Dalam keterangannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya di awal September menyebutkan pemerintah akan membuat terobosan baru dalam penegakan hukum, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat korban asap.Menurut Siti, pendekatan sanksi KLHK akan berbeda dengan pihak kepolisian. Jika polisi menggunakan pendekatan pidana, pihaknya menggunakan pendekatan sanksi administratif.Pemerintah menurutnya, akan memberlakukan tiga kategori dalam penegakan hukum: ringan, sedang dan berat.Sanksi ringan diberlakukan bagi perusahaan yang terbukti membakar kurang 100 hektar. Sanksi teguran tertulis, diberi waktu memenuhi kekurangan, rehabilitasi area eks kebakaran, area eks kebakaran diambil negara untuk direstorasi. Perusahaan juga harus meminta maaf kepada publik secara terbuka.Lalu, sanksi sedang. Untuk perusahaan area terbakar 100-500 hektar. Sanksi diterapkan pembekuan izin selama enam bulan sampai pembuktian indikasi pelanggaran, merehabilitasi lahan terbakar dan diambil alih pemerintah. Juga harus meminta maaf kepada publik terbuka.Terakhir, sanksi berat. Sanksi berupa pencabutan izin lingkungan. Ditambah harus merehabilitasi lahan terbakar sebelum diambil alih pemerintah. Perusahaan juga harus mengumumkan permintaan maaf kepada publik.“Kalau secara umum, yang sanksi berat pasti masuk pengadilan, cabut izin. Yang medium (sedang), bekukan izin pasti. Kalau ringan harus kita liat dulu (apakah bekukan izin apa tidak) tapi semua harus minta maaf ke publik melalui media,” jelas Siti Nurbaya.Siti pun menyebutkan pihaknya akan membuka kesempatan tukar-menukar data dengan pemerintahan negara lain lewat mekanisme G to G untuk menjerat para pelaku pembakaran lahan.Sejak pengumuman tersebut, empat perusahaan langsung terkena sanksi pada 22 September 2015. Satu izin HPH dicabut, tiga kebun sawit dibekukan. Nama perusahaan disebut lengkap, bukan inisial. Izin HPH dicabut milik PT Hutani Sola Lestari dan tiga izin perusahaan sawit dibekukan yakni, PT Langgam Inti Hibrindo (Riau), PT Tempirai Palm Resources dan PT Waringin Agro Jaya di Sumsel.Negara tetangga, Singapura pun resmi menjerat para pelaku pembakaran lahan lewat Undang-Undang Asap Lintas Negara (). Singapura telah resmi mengidentifikasi lima perusahaan terlibat dalam kasus pembakaran lahan, yaitu: PT Asia Pulp and Paper (APP), PT Sebangun Bumi Andalas, Rimba Hutani Mas, Wachyuni Mandira dan Bumi Sriwijaya Sentosa. Dari empat itu, tiga perusahaan, pemasok APP, Sinar Mas Grup.Di sisi lain, sebagian pihak perusahaan pun langsung menanggapi. Selain menyatakan bahwa jika perusahaan membakar asset mereka sendiri. Pihak perusahaan pun menuding para okupan penyerobot lahan, merupakan aktor utama dari kejadian pembakaran lahan. Pihak perusahaan pun menyebut aparat di daerah tidak responsif dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan yang dilakukan oleh para okupan lahan. Bagi perusahaan, terlibat dalam pembakaran lahan tentunya hanya akan berujung pada kerugian bisnis dan mereka.Dalam lanjutannya, lewat surat yang diedarkan oleh Singapore Environment Council (SEC), organisasi yang menangani skema label hijau Singapura ini telah meminta 16 jaringan supermarket di Singapura berhenti menjual produk dari lima perusahaan hingga penyelidikan final selesai dilakukan di konsesi mereka. SEC pun mencabut sertifikasi hijau milik Universal Sovereign Trading, distributor eksklusif produk APP di Singapura.Edaran dari SEC langsung berbuah respon. Jaringan ritel besar negeri itu langsung mengamini. Tisu Paseo—yang merupakan merek dagang APP, turun dari etalase Prime Supermarket, NTUC FairPrice, maupun Sheng Siong. Ada juga yang menghentikan pasokan baru dengan tetap menghabiskan setok mereka.Asia Pulp and Paper adalah salah satu pihak yang langsung bereaksi. Direktur Keberlanjutan APP Aida Greenburry, seperti diungkap oleh di awal Oktober pun angkat bicara. Menurutnya dua group yang ada, yaitu Asia Pulp and Paper (APP) Company Limited di Singapura dan konsesi dan group APP di Indonesia adalah dua entitas berbeda. Menurutnya, tidak dapat begitu saja sanksi diberikan.Menurut pengakuannya sejak adanya edaran dari SEC, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KLHK dan Kementerian Perindustrian.“[Singapura] nilainya tak seberapa,” jelas Manager Director PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto (12/10). Dia menampik jika penarikan produk di Singapura akan mempengaruhi penjualan perusahaannya. Namun, dia cukup kuatir jika gerakan ini meluas ke pasar kertas dan tisu besar seperti AS, Tiongkok, Jepang dan negara-negara Eropa lainnya.Gandi memang perlu tampak was-was dengan perkembangan yang terjadi. Tidak saja di luar negeri, bahkan di dalam negeri meski belum tampak masif, berbagai gerakan etis untuk mulai boikot produk yang berhubungan dengan kebakaran hutan pun bermunculan. Setidaknya di beberapa status yang diajukan oleh netizen.“Perusahaan di Singapura berani menolak/mencabut produk-produk anak-anak perusahaan APP/Sinar Mas. Mari yang di Indonesia, setidaknya di kota kita, berani juga! Atau kita mulai saja gerakan boikot tanpa menunggu UU? Susah ya masak tanpa minyak goreng?” begitu status Facebook, Marco Kusumawijaya, pakar Tata Kota, pada 9 Oktober lalu.Gerakan moral ini ternyata bersinergi dengan rilis dari kelompok lingkungan, salah satunya Walhi yang pada bulan Oktober lalu merilis daftar korporasi yang konsesinya terbakar. Walhi menggugat tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi kebakaran di konsesinya. Walhi menyebut beberapa nama besar termasuk Sinar Mas, Wilmar, APRIL, dan First Resources. Poster-poster dan foto berisi logo-logo produk perusahaan-perusahaan yang lahan operasi mereka mengalami kebakaran ramai tersebar di media sosial.Di Sumatera Selatan, gerakan ‪#‎MelawanasAPP ‪#‎Boikotproduk pembakar hutan dan lahan, muncul. Aksi kampanye boikot produk pembakar lahan juga dilakukan.Lembaga advokasi konsumen YLKI pun tidak tinggal diam, organisasi ini turut mendesak pemerintah agar transparan soal pelaku pembakaran hutan, terutama korporasi, dan menyebutkan produk-produknya. Menurut YLKI, konsumen punya tanggungjawab moral tak mengonsumsi produk-produk dari produsen yang proses dengan merusak lingkungan.“Aksi boikot jika dilakukan masif akan menjadi instrumen efektif sebagai hukuman sosial bagi produsen nakal yang merusak lingkungan,” begitu bunyi seruan di laman lembaga konsumen itu.Hal inilah yang dikuatirkan oleh Gandi. Jika efek bola salju terus bergulir, maka industri pulp dan kertas yang menyerap total 2,1 juta lapangan pekerjaan bakal terkena dampak. Menurutnya, Indonesia adalah produsen kertas terbesar kedelapan di dunia dengan nilai per tahun mencapai USD 5,6 milyar.Meski dalam beberapa tahun terakhir terus diguncang dengan ketidakstabilan harga di tingkat dunia, namun prouk kertas serta sawit masih tetap menjadi andalan ekspor Indonesia nomor wahid dalam beberapa tahun belakangan ini.Dalam waktu berjalan, pihak perusahaan pun merasa ketar-ketir stagnasi produksi yang diakibatkan oleh kabut asap. Lahan produksi bahan baku yang terbakar dan berbagai inefisiensi yang terjadi dalam proses fabrikasi kembali menghatam perusahaan.***Pada 19 Oktober, Sanksi ini bervariasi, dari izin dicabut, dibekukan hingga adanya sanksi pemaksaan pemerintah. Namun, berbeda dengan rilis pertama, kali ini nama perusahaan hanya inisial, tak lagi disebut lengkap.Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan jujur mengakui kalau penyebutan perusahaan dengan inisial ada kaitannya dengan pertimbangan ekonomi.“Kami ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Karena kami tak ingin menimbulkan distorsi seperti . Tapi akan kami umumkan itu sesegera mungkin,” katanya.Luhut menjamin tidak ada perusahaan atau perorangan yang kebal hukum. Penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu baik untuk perusahaan dalam maupun luar negeri, akan ditindak jika terbukti melanggar hukum.Hal serupa juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut Kapolri Badrodin Haiti, menyebut lengkap perusahaan tersangka harus memperhitungkan dampak positif dan negatif. Dia khawatir, kalau nama perusahaan diungkap akan berdampak pada perekonomian nasional kalau sampai terjadi pemboikotan berujung pemutusan hubungan kerja karena perusahaan bangkrut.“Nanti kalau sudah di pengadilan ketahuan nama-nama perusahaannya,” ujar Badrodin Haiti (21/10).Menurutnya hingga saat ini sudah ada 240 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan, dan beberapa diantaranya dari korporasi modal asing. Dua belas perusahaan asing saat ini sudah ditetapkan tersangka.Namun, publik tampak tidak yakin dengan penegakan hukum yang akan terjadi. Seperti pengalaman di tahun-tahun yang lalu, penegakan hukum cenderung berjalan lambat, tidak memberikan efek jera, serta bersikap setengah hati.“Di area konsesi perkebunan ada 1.990 perusahaan sawit terlibat [dalam pembakaran lahan]. tutur Teguh Surya, juru kampanye Greenpeace. “Ini tak beda dengan pemerintahan sebelumnya, proses hukum berjalan tetapi serius belum tentu. Meragukan.”Apakah aparat penegak hukum bakal ragu untuk menindak korporasi pelanggar hukum karena adanya dan kepentingan pihak-pihak tertentu? Setidak-tidaknya pemikiran itu dicetuskan oleh Zenzi Suhadi, manajer kampanye Walhi.“Polisi tidak akan berani bergerak, takut oleh para senior jendral purnawirawan yang jadi komisari group besar perusahaan,” tuturnya. “Harusnya yang wajib dibela adalah warga masyarakat yang menjadi korban.”Pemerintah saat ini dituntut untuk dapat terus bermain cantik. Di satu sisi, pemerintah harus mampu meyakinkan publik agar persoalan kebakaran asap dapat diselesaikan, sehingga memberi rasa keadilan dengan cara menjerat para pelaku lewat hukuman setimpal. Di sisi lain, pemerintah yang pro investasi saat ini harus tetap menjaga iklim investasi agar tetap baik dan sehat.Dapatkah?

[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

antara penegakan hukum dan iklim investasi pemerintah galau kerugian akibat kebakaran hutan selama tahun semakin nyata kepala badan nasional penanggulangan bencana willem rampangilei memprediksi kerugian ekonomi mencapai rp triliun di riau saja dengan wilayah lain terbakar dan terus terbakar tentunya kerugian ekonomi akan jauh lebih dahsyatdengan lahan terbakar hingga mencapai juta hektar herry purnomo peneliti cifor dan dosen fakultas kehutanan ipb bahkan memberikan nilai kerugian dampak kabut asap perekonomian di indonesia singapura dan malaysia yang mencapai hingga usd milyar menurutnya perhitungan tersebut berasal dari nilai ekonomi tanaman yang terbakar air yang tercemar emisi korban jiwa dan masalah kesehatan warga hingga kerugian di sektor transportasidampak maha dahsyat ini tentunya mengundang pemerintah untuk bertindak pemerintah diminta untuk segera mengusut para pelaku kebakaran lahan dan hutan agar hal ini tidak mencederai keadilan publik namun di sisi lain tampak keraguan pemerintah untuk bertindak lugas apakah pemerintah terlalu berhatihati atau takut jika bertindak terlalu keras akan menjadi yang berimbas bagi produk nasional di dunia internasional yang ujungujungnya akan mengurangi pendapatan pajakdalam keterangannya menteri lhk siti nurbaya di awal september menyebutkan pemerintah akan membuat terobosan baru dalam penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat korban asapmenurut siti pendekatan sanksi klhk akan berbeda dengan pihak kepolisian jika polisi menggunakan pendekatan pidana pihaknya menggunakan pendekatan sanksi administratifpemerintah menurutnya akan memberlakukan tiga kategori dalam penegakan hukum ringan sedang dan beratsanksi ringan diberlakukan bagi perusahaan yang terbukti membakar kurang hektar sanksi teguran tertulis diberi waktu memenuhi kekurangan rehabilitasi area eks kebakaran area eks kebakaran diambil negara untuk direstorasi perusahaan juga harus meminta maaf kepada publik secara terbukalalu sanksi sedang untuk perusahaan area terbakar hektar sanksi diterapkan pembekuan izin selama enam bulan sampai pembuktian indikasi pelanggaran merehabilitasi lahan terbakar dan diambil alih pemerintah juga harus meminta maaf kepada publik terbukaterakhir sanksi berat sanksi berupa pencabutan izin lingkungan ditambah harus merehabilitasi lahan terbakar sebelum diambil alih pemerintah perusahaan juga harus mengumumkan permintaan maaf kepada publikkalau secara umum yang sanksi berat pasti masuk pengadilan cabut izin yang medium sedang bekukan izin pasti kalau ringan harus kita liat dulu apakah bekukan izin apa tidak tapi semua harus minta maaf ke publik melalui media jelas siti nurbayasiti pun menyebutkan pihaknya akan membuka kesempatan tukarmenukar data dengan pemerintahan negara lain lewat mekanisme g to g untuk menjerat para pelaku pembakaran lahansejak pengumuman tersebut empat perusahaan langsung terkena sanksi pada september satu izin hph dicabut tiga kebun sawit dibekukan nama perusahaan disebut lengkap bukan inisial izin hph dicabut milik pt hutani sola lestari dan tiga izin perusahaan sawit dibekukan yakni pt langgam inti hibrindo riau pt tempirai palm resources dan pt waringin agro jaya di sumselnegara tetangga singapura pun resmi menjerat para pelaku pembakaran lahan lewat undangundang asap lintas negara singapura telah resmi mengidentifikasi lima perusahaan terlibat dalam kasus pembakaran lahan yaitu pt asia pulp and paper app pt sebangun bumi andalas rimba hutani mas wachyuni mandira dan bumi sriwijaya sentosa dari empat itu tiga perusahaan pemasok app sinar mas grupdi sisi lain sebagian pihak perusahaan pun langsung menanggapi selain menyatakan bahwa jika perusahaan membakar asset mereka sendiri pihak perusahaan pun menuding para okupan penyerobot lahan merupakan aktor utama dari kejadian pembakaran lahan pihak perusahaan pun menyebut aparat di daerah tidak responsif dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan yang dilakukan oleh para okupan lahan bagi perusahaan terlibat dalam pembakaran lahan tentunya hanya akan berujung pada kerugian bisnis dan merekadalam lanjutannya lewat surat yang diedarkan oleh singapore environment council sec organisasi yang menangani skema label hijau singapura ini telah meminta jaringan supermarket di singapura berhenti menjual produk dari lima perusahaan hingga penyelidikan final selesai dilakukan di konsesi mereka sec pun mencabut sertifikasi hijau milik universal sovereign trading distributor eksklusif produk app di singapuraedaran dari sec langsung berbuah respon jaringan ritel besar negeri itu langsung mengamini tisu paseoyang merupakan merek dagang app turun dari etalase prime supermarket ntuc fairprice maupun sheng siong ada juga yang menghentikan pasokan baru dengan tetap menghabiskan setok merekaasia pulp and paper adalah salah satu pihak yang langsung bereaksi direktur keberlanjutan app aida greenburry seperti diungkap oleh di awal oktober pun angkat bicara menurutnya dua group yang ada yaitu asia pulp and paper app company limited di singapura dan konsesi dan group app di indonesia adalah dua entitas berbeda menurutnya tidak dapat begitu saja sanksi diberikanmenurut pengakuannya sejak adanya edaran dari sec pihaknya langsung berkoordinasi dengan klhk dan kementerian perindustriansingapura nilainya tak seberapa jelas manager director pt sinar mas gandi sulistiyanto dia menampik jika penarikan produk di singapura akan mempengaruhi penjualan perusahaannya namun dia cukup kuatir jika gerakan ini meluas ke pasar kertas dan tisu besar seperti as tiongkok jepang dan negaranegara eropa lainnyagandi memang perlu tampak waswas dengan perkembangan yang terjadi tidak saja di luar negeri bahkan di dalam negeri meski belum tampak masif berbagai gerakan etis untuk mulai boikot produk yang berhubungan dengan kebakaran hutan pun bermunculan setidaknya di beberapa status yang diajukan oleh netizenperusahaan di singapura berani menolakmencabut produkproduk anakanak perusahaan appsinar mas mari yang di indonesia setidaknya di kota kita berani juga atau kita mulai saja gerakan boikot tanpa menunggu uu susah ya masak tanpa minyak goreng begitu status facebook marco kusumawijaya pakar tata kota pada oktober lalugerakan moral ini ternyata bersinergi dengan rilis dari kelompok lingkungan salah satunya walhi yang pada bulan oktober lalu merilis daftar korporasi yang konsesinya terbakar walhi menggugat tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi kebakaran di konsesinya walhi menyebut beberapa nama besar termasuk sinar mas wilmar april dan first resources posterposter dan foto berisi logologo produk perusahaanperusahaan yang lahan operasi mereka mengalami kebakaran ramai tersebar di media sosialdi sumatera selatan gerakan melawanasapp boikotproduk pembakar hutan dan lahan muncul aksi kampanye boikot produk pembakar lahan juga dilakukanlembaga advokasi konsumen ylki pun tidak tinggal diam organisasi ini turut mendesak pemerintah agar transparan soal pelaku pembakaran hutan terutama korporasi dan menyebutkan produkproduknya menurut ylki konsumen punya tanggungjawab moral tak mengonsumsi produkproduk dari produsen yang proses dengan merusak lingkunganaksi boikot jika dilakukan masif akan menjadi instrumen efektif sebagai hukuman sosial bagi produsen nakal yang merusak lingkungan begitu bunyi seruan di laman lembaga konsumen ituhal inilah yang dikuatirkan oleh gandi jika efek bola salju terus bergulir maka industri pulp dan kertas yang menyerap total juta lapangan pekerjaan bakal terkena dampak menurutnya indonesia adalah produsen kertas terbesar kedelapan di dunia dengan nilai per tahun mencapai usd milyarmeski dalam beberapa tahun terakhir terus diguncang dengan ketidakstabilan harga di tingkat dunia namun prouk kertas serta sawit masih tetap menjadi andalan ekspor indonesia nomor wahid dalam beberapa tahun belakangan inidalam waktu berjalan pihak perusahaan pun merasa ketarketir stagnasi produksi yang diakibatkan oleh kabut asap lahan produksi bahan baku yang terbakar dan berbagai inefisiensi yang terjadi dalam proses fabrikasi kembali menghatam perusahaanpada oktober sanksi ini bervariasi dari izin dicabut dibekukan hingga adanya sanksi pemaksaan pemerintah namun berbeda dengan rilis pertama kali ini nama perusahaan hanya inisial tak lagi disebut lengkapmenteri politik hukum dan keamanan luhut pandjaitan jujur mengakui kalau penyebutan perusahaan dengan inisial ada kaitannya dengan pertimbangan ekonomikami ada pertimbanganpertimbangan ekonomi karena kami tak ingin menimbulkan distorsi seperti tapi akan kami umumkan itu sesegera mungkin katanyaluhut menjamin tidak ada perusahaan atau perorangan yang kebal hukum penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu baik untuk perusahaan dalam maupun luar negeri akan ditindak jika terbukti melanggar hukumhal serupa juga dilakukan oleh pihak kepolisian menurut kapolri badrodin haiti menyebut lengkap perusahaan tersangka harus memperhitungkan dampak positif dan negatif dia khawatir kalau nama perusahaan diungkap akan berdampak pada perekonomian nasional kalau sampai terjadi pemboikotan berujung pemutusan hubungan kerja karena perusahaan bangkrutnanti kalau sudah di pengadilan ketahuan namanama perusahaannya ujar badrodin haiti menurutnya hingga saat ini sudah ada orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan dan beberapa diantaranya dari korporasi modal asing dua belas perusahaan asing saat ini sudah ditetapkan tersangkanamun publik tampak tidak yakin dengan penegakan hukum yang akan terjadi seperti pengalaman di tahuntahun yang lalu penegakan hukum cenderung berjalan lambat tidak memberikan efek jera serta bersikap setengah hatidi area konsesi perkebunan ada perusahaan sawit terlibat dalam pembakaran lahan tutur teguh surya juru kampanye greenpeace ini tak beda dengan pemerintahan sebelumnya proses hukum berjalan tetapi serius belum tentu meragukanapakah aparat penegak hukum bakal ragu untuk menindak korporasi pelanggar hukum karena adanya dan kepentingan pihakpihak tertentu setidaktidaknya pemikiran itu dicetuskan oleh zenzi suhadi manajer kampanye walhipolisi tidak akan berani bergerak takut oleh para senior jendral purnawirawan yang jadi komisari group besar perusahaan tuturnya harusnya yang wajib dibela adalah warga masyarakat yang menjadi korbanpemerintah saat ini dituntut untuk dapat terus bermain cantik di satu sisi pemerintah harus mampu meyakinkan publik agar persoalan kebakaran asap dapat diselesaikan sehingga memberi rasa keadilan dengan cara menjerat para pelaku lewat hukuman setimpal di sisi lain pemerintah yang pro investasi saat ini harus tetap menjaga iklim investasi agar tetap baik dan sehatdapatkah

Nekat Beri Izin dan Buka Lahan Gambut Bakal Kena Sanksi. Pemerintah menghentikan pemberian izin di lahan gambut. Perintah langsung keluar dari Presiden Joko Widodo, setelah melihat kebakaran lahan gambut parah baru lalu. Bukan hanya izin baru, izin-izin yang sudah terlanjur diberikan tetapi belum dibuka juga tak boleh dikelola. Kala ada perusahaan atau pemerintah yang masih nekat membuka maupun memberikan izin, bakal kena sanksi. Instrumen kebijakan soal ini tengah disiapkan. Begitu diungkapkan Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Rabu (11/11/15).Dia mengatakan, instrumen sanksi bagi pelanggar, yang nekat memberikan izin di lahan gambut tengah disiapkan. “Kalau nekat (beri izin) pasti ada instrumen kontrolnya. Sedang kita bangun,” katanya.Saat ini, kata Siti, buka masa buat bermain-main dengan perizinan terutama di lahan gambut karena bisa mencelakakan rakyat. Gambut sudah rusak parah. Dalam situasi ini, katanya, sudah tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi gambut dan menyelamatkan rakyat.Pada 5 November 2015, Menteri LHK sudah menerbitkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin HPH, HTI, restorasi eksosistem maupun perkebunan soal larangan pembukaan di lahan gambut.Adapun poin-poin surat Siti Nurbaya yang ditembuskan ke berbagai kementerian dan pemerintah daerah ini antara lain, menegaskan tak ada lagi pembukaan lahan baru di gambut, pemerintah akan menetapkan zona lindung dan budidaya di lahan gambut. Lalu, di lahan gambut yang sudah penanaman, dikelola dengan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis.Terkait hal itu, Siti meminta perusahaan merevisi rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan sesuai ketentuan. Pada areal kerja, kata surat itu, perusahaan juga harus meningkatkan pengamanan guna mengurangi potensi kebakaran lahan dan hutan serta mengambil langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan.Siti mengatakan, lahan-lahan gambut yang sudah terlanjur berizin dan tak boleh dikelola untuk urusan konservasi, akan ada aturan lanjutan. “Pasti akan diatur. Apakah dengan peraturan pemerintah atau Kepres. Kita lihat. Ini yang sedang kita persiapkan.”Begitu juga gambut zona lindung yang sudah terlanjur berizin akan diatur lebih lanjut. Berbagai referensi tata kelola sedang dicari, salah satu lewat diskusi para pakar gambut. “Zona lindung di gambut yang menyimpan air, namanya kubah. Itu sama sekali tak boleh . Kalau sudah ada izin, akan diatur teknisnya.”Tak hanya itu. Gambut zona budidaya, yang berarti bisa bermanfaat ekonomi juga akan dibahas seperti apa tata kelolanya. “Nanti kita dengar referensi ilmu pengetahuannya. Jadi, kebijakan-kebijakan itu kita susun dengan pengetahuan yang pas. Kita punya kearifan lokal dan standar universal alam kelola ekosistem. Kita kombinasi.”Menurut Siti, sebenarnya penghentian izin di lahan gambut, sudah dimulai lewat kebijakan setop sementara izin hutan dan lahan sejak 2011. Kebijakan itu diperpanjang setiap dua tahun. “Cuma itu bentuknya moratorium. Sekarang, Presiden bilang tak boleh lagi karena pengalaman sulit dengan kebakaran lalu.”Kini, sudah memasuki musim hujan. Siti bilang, masa ini kesempatan untuk mengambil langkah cepat buat tata kelola gambut, mulai dari pencegahan.“Langkah pencegahan itu, pasti mulai dengan regulasi, sistem, sosialisasi, penegakan hukum sampai rencana kontijensi. Jadi nanti kalau ada yang coba-coba (langgar) ya liat dokumennya.”Setelah penyiapan regulasi, sampai sosialisasi, diikuti pemulihan. Pemulihan ini, katanya, diawali dengan inventori data lapangan seperti apa. “Di lapangan harus tahu persis kondisi seperti apa. Pemda harus melihat. Kita kerjakan bersama-sama.” Setelah itu, rehabilitasi. “Apakah rehabilitasi dilakukan negara atau partner, apakah dunia usaha. Bagaimana caranya, itu harus diatur,” ucap Siti.Kemudian, restorasi gambut. Untuk restorasi ini, katanya, paling tidak akan melihat dalam tiga tahun. “Ini akan dipertajam lagi dari diskusi-diskusi. Kira-kira (dalam tiga tahun) dua jutalah yang harus direstorasi.”Pada 13-14 November 2015, Kementerian Lingkungan Hidup bersama UNDP dan Pemerintah Norwegia, akan mengadakan diskusi ahli soal tata kelola gambut buat mengindetifikasi pola solusi jangka panjang. Pertemuan ini, kata Siti, sehubungan dengan krisis kebakaran sangat serius di lahan gambut.Dalam diskusi internasional yang akan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan mendengarkan paparan ahli dari berbagai negara. “Bagaimana perspektif mereka tentang gambut dan gambut Indonesia. Dan rekomendasi teknis apa yang akan diberikan. Termasuk perspektif ekonomi dan hubungan internasional seperti apa yang dapat dimanfaatkan,” ucap Siti.Para ahli tak hanya diskusi. Mereka juga akan ke lapangan, melihat langsung kerusakan gambut dan yang baru terbakar. “Rencana Sumatera Selatan. Akan .” Setelah ke lapangan, diskusi dilanjutkan lagi untuk mendapatkan rekomendasi dari para ahli.Diskusi, katanya, dibagi dalam lima sesi dengan 24 pembicara, 11 dari ahli-ahli asing dan yang lain dari Indonesia. Antara lain, dari UNDP, Cifor, Wetland International, Hokaido University, Malaysia, German, Deltares. Dari pergurunan tinggi dalam negeri, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Riau, Universitas Pangkaraya, Universitas Indonesia, IPB dan lain-lain. Organisasi masyarakat sipil seperti Walhi dan asosiasi juga akan berbicara. “Berharap, ada masukan teknis dari sini, baik sisi lansekap, , sistem tata air. Sampai perspektif ekonomi, bagaimana yang sudah diusahakan. Sampai mana bisa diusahakan, dan kepentingan-kepentingan lingkungan.”UNDP Resident Coordinator, Douglas Broderick mengatakan, PBB perlu memberikan bantuan dan dukungan teknis pada pemerintah Indonesia, dalam mengatasi masalah asap dan perubahan iklim. Untuk itulah, katanya, para ahli akan berkumpul dan berdiskusi dari berbagai negara, membahas tata kelola gambut.“Agar bisa membantu sistem teknisnya, tata kelola gambut, dan contoh-contoh terbaik dari negara lain serta pengalaman-pengalaman global.”

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional

nekat beri izin dan buka lahan gambut bakal kena sanksi pemerintah menghentikan pemberian izin di lahan gambut perintah langsung keluar dari presiden joko widodo setelah melihat kebakaran lahan gambut parah baru lalu bukan hanya izin baru izinizin yang sudah terlanjur diberikan tetapi belum dibuka juga tak boleh dikelola kala ada perusahaan atau pemerintah yang masih nekat membuka maupun memberikan izin bakal kena sanksi instrumen kebijakan soal ini tengah disiapkan begitu diungkapkan siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan di jakarta rabu dia mengatakan instrumen sanksi bagi pelanggar yang nekat memberikan izin di lahan gambut tengah disiapkan kalau nekat beri izin pasti ada instrumen kontrolnya sedang kita bangun katanyasaat ini kata siti buka masa buat bermainmain dengan perizinan terutama di lahan gambut karena bisa mencelakakan rakyat gambut sudah rusak parah dalam situasi ini katanya sudah tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi gambut dan menyelamatkan rakyatpada november menteri lhk sudah menerbitkan surat edaran kepada perusahaanperusahaan pemegang izin hph hti restorasi eksosistem maupun perkebunan soal larangan pembukaan di lahan gambutadapun poinpoin surat siti nurbaya yang ditembuskan ke berbagai kementerian dan pemerintah daerah ini antara lain menegaskan tak ada lagi pembukaan lahan baru di gambut pemerintah akan menetapkan zona lindung dan budidaya di lahan gambut lalu di lahan gambut yang sudah penanaman dikelola dengan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologisterkait hal itu siti meminta perusahaan merevisi rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan sesuai ketentuan pada areal kerja kata surat itu perusahaan juga harus meningkatkan pengamanan guna mengurangi potensi kebakaran lahan dan hutan serta mengambil langkahlangkah pencegahan maupun penanggulangansiti mengatakan lahanlahan gambut yang sudah terlanjur berizin dan tak boleh dikelola untuk urusan konservasi akan ada aturan lanjutan pasti akan diatur apakah dengan peraturan pemerintah atau kepres kita lihat ini yang sedang kita persiapkanbegitu juga gambut zona lindung yang sudah terlanjur berizin akan diatur lebih lanjut berbagai referensi tata kelola sedang dicari salah satu lewat diskusi para pakar gambut zona lindung di gambut yang menyimpan air namanya kubah itu sama sekali tak boleh kalau sudah ada izin akan diatur teknisnyatak hanya itu gambut zona budidaya yang berarti bisa bermanfaat ekonomi juga akan dibahas seperti apa tata kelolanya nanti kita dengar referensi ilmu pengetahuannya jadi kebijakankebijakan itu kita susun dengan pengetahuan yang pas kita punya kearifan lokal dan standar universal alam kelola ekosistem kita kombinasimenurut siti sebenarnya penghentian izin di lahan gambut sudah dimulai lewat kebijakan setop sementara izin hutan dan lahan sejak kebijakan itu diperpanjang setiap dua tahun cuma itu bentuknya moratorium sekarang presiden bilang tak boleh lagi karena pengalaman sulit dengan kebakaran lalukini sudah memasuki musim hujan siti bilang masa ini kesempatan untuk mengambil langkah cepat buat tata kelola gambut mulai dari pencegahanlangkah pencegahan itu pasti mulai dengan regulasi sistem sosialisasi penegakan hukum sampai rencana kontijensi jadi nanti kalau ada yang cobacoba langgar ya liat dokumennyasetelah penyiapan regulasi sampai sosialisasi diikuti pemulihan pemulihan ini katanya diawali dengan inventori data lapangan seperti apa di lapangan harus tahu persis kondisi seperti apa pemda harus melihat kita kerjakan bersamasama setelah itu rehabilitasi apakah rehabilitasi dilakukan negara atau partner apakah dunia usaha bagaimana caranya itu harus diatur ucap sitikemudian restorasi gambut untuk restorasi ini katanya paling tidak akan melihat dalam tiga tahun ini akan dipertajam lagi dari diskusidiskusi kirakira dalam tiga tahun dua jutalah yang harus direstorasipada november kementerian lingkungan hidup bersama undp dan pemerintah norwegia akan mengadakan diskusi ahli soal tata kelola gambut buat mengindetifikasi pola solusi jangka panjang pertemuan ini kata siti sehubungan dengan krisis kebakaran sangat serius di lahan gambutdalam diskusi internasional yang akan dibuka wakil presiden jusuf kalla ini akan mendengarkan paparan ahli dari berbagai negara bagaimana perspektif mereka tentang gambut dan gambut indonesia dan rekomendasi teknis apa yang akan diberikan termasuk perspektif ekonomi dan hubungan internasional seperti apa yang dapat dimanfaatkan ucap sitipara ahli tak hanya diskusi mereka juga akan ke lapangan melihat langsung kerusakan gambut dan yang baru terbakar rencana sumatera selatan akan setelah ke lapangan diskusi dilanjutkan lagi untuk mendapatkan rekomendasi dari para ahlidiskusi katanya dibagi dalam lima sesi dengan pembicara dari ahliahli asing dan yang lain dari indonesia antara lain dari undp cifor wetland international hokaido university malaysia german deltares dari pergurunan tinggi dalam negeri antara lain universitas gadjah mada universitas riau universitas pangkaraya universitas indonesia ipb dan lainlain organisasi masyarakat sipil seperti walhi dan asosiasi juga akan berbicara berharap ada masukan teknis dari sini baik sisi lansekap sistem tata air sampai perspektif ekonomi bagaimana yang sudah diusahakan sampai mana bisa diusahakan dan kepentingankepentingan lingkunganundp resident coordinator douglas broderick mengatakan pbb perlu memberikan bantuan dan dukungan teknis pada pemerintah indonesia dalam mengatasi masalah asap dan perubahan iklim untuk itulah katanya para ahli akan berkumpul dan berdiskusi dari berbagai negara membahas tata kelola gambutagar bisa membantu sistem teknisnya tata kelola gambut dan contohcontoh terbaik dari negara lain serta pengalamanpengalaman global

Fokus Liputan: Bila Tambang Semen Gombong Datang, Air dan Karst Bakal Hilang (Bagian 1). Hamparan hijau padi di sawah ditambah jejeran pepohonan jati di Perbukitan Karst Gombong, menyempurnakan keindahan ketika saya memasuki Desa Sikayu, Kebumen, Jawa Tengah, medio Februari lalu.Arus air cukup deras mengalir jernih dari sungai dan saluran irigasi. Elang terbang berputar-putar. Suara kutilang dan burung gereja bersahutan.Sore itu, Lapiyo, warga Desa Sikayu, sedang memberi makan nila, kakap dan gurame. Empat kolam ikan ini teraliri air tanpa henti dari sumber Kali Sirah, sungai bawah tanah Pegunungan Gombong.“Saya baru pensiun dari tentara. Pulang ke desa untuk pelihara ikan, diganggu rencana pertambangan semen,” katanya memulai cerita.Lapiyo pada 1980, merantau ke Lampung dari Desa Sikayu, Kebumen. Lalu jadi tentara di Jakarta. Dia sempat menjadi penjaga rumah Soeharto di Jalan Cendana. Pada 2000, tugas ke kampung. Sempat juga tugas di Yogyakarta.Ketika pensiun, dia memilih menghabiskan waktu bersama anak istri di kampung, dan berernak ikan. Rumahnya, tepat di lereng pegunungan karst Gombong. Kekhawatiran datang ketika dia mendapatkan kabar dari tetangga bahwa pabrik dan pertambangan semen akan beroperasi di pegunungan karst. Selama ini, sumber air dari sana mengaliri kolam, mengisi tong air untuk mandi, masak dan minum.“Selama ini, air gratis dan mengalir tiap hari. Kemarau tidak kekeringan, gunung mau di rusak? Apa tidak mikir ya?” kata Lapiyo.Dia tak anti investasi tetapi harus sinergis, berkesinambungan dengan rakyat. Kalau investasitambang semen, sumber air rusak, suplai air mati, bahkan polusi udara. Terlebih, masyarakat Gombong mayoritas petani dan ternak ikan. Mereka bertopang pada air dari pegunungan karst.Warga mapan dengan bertani. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Gombong juga pakai air dari sumber di pegunungan karst. Kemarau panjang, pemerintah daerah menggunaan air untuk mensuplai yang kekeringan.“Pemerintah daerah dan pusat harus teliti, lihat dampak, khusus air. Tolong pikirkan, pegunungan karst mengandung air berlimpah.”Saya mendatangi lokasi sumber-sumber air di Pegunungan Gombong. Air keluar dari mulut goa. Di pinggiran jalan desa, ratusan selang berbahan plastik dan pipa-pipa mengalirkan air ke tong penampungan. Ada juga langsung ke rumah warga. Setiap pagi, puluhan perempuan Desa Sikayu, Banyu Mudal, dan beberapa desa lain membawa pakaian kotor untuk dicuci di sungai.“Ibu-ibu sudah tahu akan ada tambang semen di Gombong?” tanya saya.“Tidak tahu,” jawab mereka serentak.Mereka tak rela ada tambang yang akan merusak sumber air.Beberapa sumber air juga untuk rekreasi warga sekitar ketika akhir pekan dan hari libur. Irigasi sawah warga juga tersuplai langsung sumber air yang mengalir dari sungai bawah tanah di Pegunungan Gombong.Siti Hanifah, warga Desa Sikayu, sehari-hari berternak ikan. Sekitar dua tahun lalu, dia mulai gencar mencari dukungan sesama kaum perempuan untuk menolak tambang semen. Baginya, tambang berdampak pada air. Perempuan, paling merasakan dampak terlebih mayoritas warga desa petani dan peternak ikan.Menurut Siti, perempuan ingin anak-anak mereka tumbuh sehat. Jika ada pabrik semen, sumber air bakal hilang, berganti polusi.“Bagaimana anak bisa cerdas, jika terkena limbah debu dan air tidak ada?’ tanya Siti.Tambang juga bisa menyebabkan manusia terkena penyakit ganguan pernapasan. “Kami tidak mau anak sakit. Kami mampu menyekolahkan, tapi mereka sakit karena polusi. Belum lagi pendapatan warga dari pertanian dan perikanan akan hilang.”Memang, katanya, perusahaan janji menawarkan pekerjaan bagi warga terdampa. “Kami tak perlu. Kami sudah sejahtera dengan bertani. Setiap sore, petani memanen sayur di ladang. Jika kami ditawari pekerjaan, tak mungkin petani yang berpendidikan rendah merasakan. Ujung-ujungnya pendatang yang bekerja.“Kami mutlak menolak, tambang akan membawa penyakit dan hilang air. Selama air ada, warga bisa mendapatkan penghasilan, walau lewat pertanian.”Saya mengunjungi ladang pertanian warga di Desa Sikayu. Pagi dan sore hari, mereka memanen sayur di ladang. Ada bayam, terong, cabai, sawi, singkong sampai pepaya. Antarmereka saling bertukar hasil tani, dan beberapa dijual ke pasar.Di rumah-rumah, warga memiliki kolam ikan. Air dari sumber mata air Pegunungan Gombong.Sukini, juru kunci Mata Air Sendang Pelus bercerita. Air mengalir ke rumah warga dan sungai irigasi. Walaupun kemarau, air tetap melimpah dan jernih. Warga menjaga mata air dan menggunakan secara bijak. Warga juga punya tradisi potong kerbau sebagai bentuk syukur atas limpahan sumber air.“Jika ditambang dan merusak sumber air, kami menolak. Air punya peran penting bagi warga desa di Gombong,” kata Sukini.***Kami memasuki Goa Paes. Lembab dan dingin. Air tampak menetes dari ujung stalatit goa. Beberapa kekelawar berterbangan di langit-langit goa. Menggunakan Global Positioning System (GPS), sesuai koordinat lokasi izin Semen Gombong, Goa Paes masuk dalam lokasi.Bersama tim Indonesian Speleological Society (ISS), saya menelusuri lokasi izin Semen Gombong.Goa ini berjarak sekitar 500 meter dari perkampungan warga. Dari mulut goa, pemandangan hijau sawah dan perkampungan warga terlihat indah.Samtilar, Ketua Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) bercerita, tahun 1995, oleh Lurah Elani, warga Desa Sikayu berkumpul di Balai Desa Sikayu. Saat ini, ada tawaran perusahaan semen masuk dan meminta izin warga. Mayoritas warga tak mengiyakan, namun tak menolak. Ada juga menerima.“Warga dulu tak tahu fungsi gunung dan karst. Warga dulu tahu itu gunung batu, tak bisa ditanami,” kata Samtilar.Pada tahun sama, jelang beberapa bulan, ada sosialisasi oleh asisten bupati waktu itu. Dalam sosialisasi, mengatakan, bumi, air dan semua di bumi dikuasai negara. Berhenti disitu.“Yang saya ketahui, isi utuh, semua untuk kesejahteraan rakyat. Warga tak ada berani menentang penguasa. Takut. Ketika warga bertanya, dampak pertambangan terhadap air, perusahaan dan pemerintah bilang kalau di tambang air tidak hilang, bahkan bertambah deras.”Tahun itu pula terjadi negosiasi dengan perwakilan masyarakat. Ada tujuah tokoh masyarakat, termasuk saya. Ketika itu menjelang bulan puasa, warga kumpul di Balai Desa Sikayu. Perusahaan ingin membeli lahan warga. Saat itu, warga meminta Rp10.000 permeter. Perusahaan menawar Rp1.200 permeter. Tak ada kesepakatan. Menjelang mahgrib warga bubar. Tanpa ada negosiasi, lalu ada surat edaran, intinya perusahaan menawar dan membeli lahan warga Rp1.500 permeter persegi.“Akhirnya melalui birokrasi di desa dan kecamatan, warga diintimidasi. Jika tidak menjual, berarti melawan pemerintah. Warga takut, mereka mencari warga yang mau melepas lahan,” kata Samtilar.Aparat desa, kecamatan dan kabupaten terlibat dalam pembebasan lahan warga. Warga diintimidasi dan diteror. Aparatur desa, membujuk pemilik tanah di kalangan keluarga, mengajak tetangga. Bahkan hingga kini masih ada rekan-rekan anggota Perpag diintimidasi.“Jika tidak dijual lahan akan dibongkar tanpa dibayar.”Samtilar memiliki lahan IUP Semen Gombong. Dia tak akan menjual, walaupun sudah banyak warga melepas lahan ke perusahaan. Dia tahu benar, pembebasan lahan dengan upaya paksa, teror dan intimidasi.Rekan Samtilar, Meri, warga Desa Sikayu belum rela tanah terjual untuk pertambangan semen. “Jika bisa dibeli, saya akan beli. Akan saya gunakan untuk bertani,” katanya.Menanjaki Pegunungan Gombong, Samtilar menjinjing jerigen dua liter teh hangat dan makanan. Sepanjang perjalanan, pepohonan bambu lebat, jati dan sayuran warga seperti singkong, cabai, jahe, temulawak, buah srikaya, kami jumpai.“Kita sudah masuk IUP semen,” kata Rasyid Wisnu Aji, dari ISS Jawa Tengah.Tanah masih basah, hujan baru turun. Tebing-tebing batu gamping persis di samping jalan setapak yang kami lalui. Sembari berjalan, kami menemui beberapa lubang ponor. Kami juga mendatangi beberapa goa yang tak masuk dalam dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Semen Gombong. Di dalam goa, masih dijumpai kekelawar berterbangan dan serangga. “Dalam dokumen Amdal mereka tak menyebutkan ada goa dan ponor,” kata Samtilar. Temuan ini akan dicatat dan disampaikan kepada para penilai Amdal.Perpag sudah menyampaikan penolakan pertambangan Semen Gombong. Tahun 2015, dia mengumpulkan lebih 1.000 warga menandatangai petisi penolakan. Dia juga sudah bertemu anggota DPRD Kebumen Oktober 2015. Saat itu, jawaban akan dipelajari. Hingga kini belum ada tindaklanjut mereka.“Ketemu DPRD Komisi B bidang pembangunan, jawabnya akan dipertimbangkan. Hingga sekarang tidak tahu apa hasil pertimbangan itu.”Dengan berbagai upaya, Perpag bisa mengundang perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya. Pada Sabtu, 19 Desember 2015, Siti blusukan ke beberapa sumber mata air. Salah satu ke Kali Sirah. Bersama ratusan warga dan beberapa pelajar menyaksikan dan pendengarkan langsung pemanfaatan air bersih yang selama ini dimanfaatkan warga.Siti berjanji meninjau kembali Amdal Semen Gombong di karst Gombong Selatan. Bahkan, akan menghentikan sementara izin penambang di sana.“Saya akan meminta izin kepada Bapak Presiden (Joko Widodo), selama penyusunan aturan perlindungan ini dilakukan,” kata Siti terlihat dalam video dokumentasi Perpag.Siti akan mengusulkan moratorium izin-izin di kawasan karst Jawa. “Sambil kita dalami kesuluruhan.”Siti meninjau langsung ke karst dan mendengarkan keluhan warga. Ekosistem karst, kata Siti, harus dilindungi. Kawasan itu, sumber mata air untuk kehidupan masyarakat.“Jadi kunci perlindungan. Yang paling penting, pengendalian. Ini harus diawasi, yang merusak harus kena sanksi. Itu akan diatur,” ucap Siti.Untuk Amdal yang diajukan Semen Gombong, dia meminta warga dan semua pihak mengawasi proses sedang berjalan. Amdal masih tahap awal.“Saya minta tolong, boleh marah, boleh anarkis, tidak boleh galak-galak. Sabar. Kita selesaikan bersama dengan bupati dan gubernur. Hadirnya saya dan bupati disini, itu artinya kita ini bersama rakyat,” kata Siti. ()

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

fokus liputan bila tambang semen gombong datang air dan karst bakal hilang bagian hamparan hijau padi di sawah ditambah jejeran pepohonan jati di perbukitan karst gombong menyempurnakan keindahan ketika saya memasuki desa sikayu kebumen jawa tengah medio februari laluarus air cukup deras mengalir jernih dari sungai dan saluran irigasi elang terbang berputarputar suara kutilang dan burung gereja bersahutansore itu lapiyo warga desa sikayu sedang memberi makan nila kakap dan gurame empat kolam ikan ini teraliri air tanpa henti dari sumber kali sirah sungai bawah tanah pegunungan gombongsaya baru pensiun dari tentara pulang ke desa untuk pelihara ikan diganggu rencana pertambangan semen katanya memulai ceritalapiyo pada merantau ke lampung dari desa sikayu kebumen lalu jadi tentara di jakarta dia sempat menjadi penjaga rumah soeharto di jalan cendana pada tugas ke kampung sempat juga tugas di yogyakartaketika pensiun dia memilih menghabiskan waktu bersama anak istri di kampung dan berernak ikan rumahnya tepat di lereng pegunungan karst gombong kekhawatiran datang ketika dia mendapatkan kabar dari tetangga bahwa pabrik dan pertambangan semen akan beroperasi di pegunungan karst selama ini sumber air dari sana mengaliri kolam mengisi tong air untuk mandi masak dan minumselama ini air gratis dan mengalir tiap hari kemarau tidak kekeringan gunung mau di rusak apa tidak mikir ya kata lapiyodia tak anti investasi tetapi harus sinergis berkesinambungan dengan rakyat kalau investasitambang semen sumber air rusak suplai air mati bahkan polusi udara terlebih masyarakat gombong mayoritas petani dan ternak ikan mereka bertopang pada air dari pegunungan karstwarga mapan dengan bertani perusahaan daerah air minum pdam di gombong juga pakai air dari sumber di pegunungan karst kemarau panjang pemerintah daerah menggunaan air untuk mensuplai yang kekeringanpemerintah daerah dan pusat harus teliti lihat dampak khusus air tolong pikirkan pegunungan karst mengandung air berlimpahsaya mendatangi lokasi sumbersumber air di pegunungan gombong air keluar dari mulut goa di pinggiran jalan desa ratusan selang berbahan plastik dan pipapipa mengalirkan air ke tong penampungan ada juga langsung ke rumah warga setiap pagi puluhan perempuan desa sikayu banyu mudal dan beberapa desa lain membawa pakaian kotor untuk dicuci di sungaiibuibu sudah tahu akan ada tambang semen di gombong tanya sayatidak tahu jawab mereka serentakmereka tak rela ada tambang yang akan merusak sumber airbeberapa sumber air juga untuk rekreasi warga sekitar ketika akhir pekan dan hari libur irigasi sawah warga juga tersuplai langsung sumber air yang mengalir dari sungai bawah tanah di pegunungan gombongsiti hanifah warga desa sikayu seharihari berternak ikan sekitar dua tahun lalu dia mulai gencar mencari dukungan sesama kaum perempuan untuk menolak tambang semen baginya tambang berdampak pada air perempuan paling merasakan dampak terlebih mayoritas warga desa petani dan peternak ikanmenurut siti perempuan ingin anakanak mereka tumbuh sehat jika ada pabrik semen sumber air bakal hilang berganti polusibagaimana anak bisa cerdas jika terkena limbah debu dan air tidak ada tanya sititambang juga bisa menyebabkan manusia terkena penyakit ganguan pernapasan kami tidak mau anak sakit kami mampu menyekolahkan tapi mereka sakit karena polusi belum lagi pendapatan warga dari pertanian dan perikanan akan hilangmemang katanya perusahaan janji menawarkan pekerjaan bagi warga terdampa kami tak perlu kami sudah sejahtera dengan bertani setiap sore petani memanen sayur di ladang jika kami ditawari pekerjaan tak mungkin petani yang berpendidikan rendah merasakan ujungujungnya pendatang yang bekerjakami mutlak menolak tambang akan membawa penyakit dan hilang air selama air ada warga bisa mendapatkan penghasilan walau lewat pertaniansaya mengunjungi ladang pertanian warga di desa sikayu pagi dan sore hari mereka memanen sayur di ladang ada bayam terong cabai sawi singkong sampai pepaya antarmereka saling bertukar hasil tani dan beberapa dijual ke pasardi rumahrumah warga memiliki kolam ikan air dari sumber mata air pegunungan gombongsukini juru kunci mata air sendang pelus bercerita air mengalir ke rumah warga dan sungai irigasi walaupun kemarau air tetap melimpah dan jernih warga menjaga mata air dan menggunakan secara bijak warga juga punya tradisi potong kerbau sebagai bentuk syukur atas limpahan sumber airjika ditambang dan merusak sumber air kami menolak air punya peran penting bagi warga desa di gombong kata sukinikami memasuki goa paes lembab dan dingin air tampak menetes dari ujung stalatit goa beberapa kekelawar berterbangan di langitlangit goa menggunakan global positioning system gps sesuai koordinat lokasi izin semen gombong goa paes masuk dalam lokasibersama tim indonesian speleological society iss saya menelusuri lokasi izin semen gombonggoa ini berjarak sekitar meter dari perkampungan warga dari mulut goa pemandangan hijau sawah dan perkampungan warga terlihat indahsamtilar ketua persatuan rakyat penyelamat karst gombong perpag bercerita tahun oleh lurah elani warga desa sikayu berkumpul di balai desa sikayu saat ini ada tawaran perusahaan semen masuk dan meminta izin warga mayoritas warga tak mengiyakan namun tak menolak ada juga menerimawarga dulu tak tahu fungsi gunung dan karst warga dulu tahu itu gunung batu tak bisa ditanami kata samtilarpada tahun sama jelang beberapa bulan ada sosialisasi oleh asisten bupati waktu itu dalam sosialisasi mengatakan bumi air dan semua di bumi dikuasai negara berhenti disituyang saya ketahui isi utuh semua untuk kesejahteraan rakyat warga tak ada berani menentang penguasa takut ketika warga bertanya dampak pertambangan terhadap air perusahaan dan pemerintah bilang kalau di tambang air tidak hilang bahkan bertambah derastahun itu pula terjadi negosiasi dengan perwakilan masyarakat ada tujuah tokoh masyarakat termasuk saya ketika itu menjelang bulan puasa warga kumpul di balai desa sikayu perusahaan ingin membeli lahan warga saat itu warga meminta rp permeter perusahaan menawar rp permeter tak ada kesepakatan menjelang mahgrib warga bubar tanpa ada negosiasi lalu ada surat edaran intinya perusahaan menawar dan membeli lahan warga rp permeter persegiakhirnya melalui birokrasi di desa dan kecamatan warga diintimidasi jika tidak menjual berarti melawan pemerintah warga takut mereka mencari warga yang mau melepas lahan kata samtilaraparat desa kecamatan dan kabupaten terlibat dalam pembebasan lahan warga warga diintimidasi dan diteror aparatur desa membujuk pemilik tanah di kalangan keluarga mengajak tetangga bahkan hingga kini masih ada rekanrekan anggota perpag diintimidasijika tidak dijual lahan akan dibongkar tanpa dibayarsamtilar memiliki lahan iup semen gombong dia tak akan menjual walaupun sudah banyak warga melepas lahan ke perusahaan dia tahu benar pembebasan lahan dengan upaya paksa teror dan intimidasirekan samtilar meri warga desa sikayu belum rela tanah terjual untuk pertambangan semen jika bisa dibeli saya akan beli akan saya gunakan untuk bertani katanyamenanjaki pegunungan gombong samtilar menjinjing jerigen dua liter teh hangat dan makanan sepanjang perjalanan pepohonan bambu lebat jati dan sayuran warga seperti singkong cabai jahe temulawak buah srikaya kami jumpaikita sudah masuk iup semen kata rasyid wisnu aji dari iss jawa tengahtanah masih basah hujan baru turun tebingtebing batu gamping persis di samping jalan setapak yang kami lalui sembari berjalan kami menemui beberapa lubang ponor kami juga mendatangi beberapa goa yang tak masuk dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal semen gombong di dalam goa masih dijumpai kekelawar berterbangan dan serangga dalam dokumen amdal mereka tak menyebutkan ada goa dan ponor kata samtilar temuan ini akan dicatat dan disampaikan kepada para penilai amdalperpag sudah menyampaikan penolakan pertambangan semen gombong tahun dia mengumpulkan lebih warga menandatangai petisi penolakan dia juga sudah bertemu anggota dprd kebumen oktober saat itu jawaban akan dipelajari hingga kini belum ada tindaklanjut merekaketemu dprd komisi b bidang pembangunan jawabnya akan dipertimbangkan hingga sekarang tidak tahu apa hasil pertimbangan itudengan berbagai upaya perpag bisa mengundang perhatian menteri lingkungan hidup dan kehutanan klhk siti nurbaya pada sabtu desember siti blusukan ke beberapa sumber mata air salah satu ke kali sirah bersama ratusan warga dan beberapa pelajar menyaksikan dan pendengarkan langsung pemanfaatan air bersih yang selama ini dimanfaatkan wargasiti berjanji meninjau kembali amdal semen gombong di karst gombong selatan bahkan akan menghentikan sementara izin penambang di sanasaya akan meminta izin kepada bapak presiden joko widodo selama penyusunan aturan perlindungan ini dilakukan kata siti terlihat dalam video dokumentasi perpagsiti akan mengusulkan moratorium izinizin di kawasan karst jawa sambil kita dalami kesuluruhansiti meninjau langsung ke karst dan mendengarkan keluhan warga ekosistem karst kata siti harus dilindungi kawasan itu sumber mata air untuk kehidupan masyarakatjadi kunci perlindungan yang paling penting pengendalian ini harus diawasi yang merusak harus kena sanksi itu akan diatur ucap sitiuntuk amdal yang diajukan semen gombong dia meminta warga dan semua pihak mengawasi proses sedang berjalan amdal masih tahap awalsaya minta tolong boleh marah boleh anarkis tidak boleh galakgalak sabar kita selesaikan bersama dengan bupati dan gubernur hadirnya saya dan bupati disini itu artinya kita ini bersama rakyat kata siti

Industri Kelapa Sawit dan Perjalanan Politik Komoditas Ini di Indonesia. Sawit () di Indonesia diperkenalkan pada era kolonial Belanda setelah ditanam untuk pertama kali di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. [1] Tanaman ini kemudian mulai berkembang menjadi komoditas skala komersial sejak mulai ditanam di Deli, Sumatera Timur pada tahun 1904. [2]Tatanan perkebunan sawit zaman kolonial, baik di Hindia Belanda maupun Semenanjung Malaya umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta asing yang berciri khas investasi padat modal dan padat tenaga buruh. Perkebunan sawit dilakukan melalui alih fungsi lahan, yaitu mengubah bentang hutan tropis menjadi perkebunan monokultur skala besar. [3]Sistem hukum kolonial berbasis pada prinsip yang diperkenalkan melalui pada tahun 1870 and , yang kemudian terbawa dalam hukum agraria yang menekankan mengenai hak atas lahan. Keterbatasan hak bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan warisan dari produk hukum kolonial. [4]Sejak pasca masa kolonial, investasi asing pun mulai masuk dan memacu pertumbuhan perusahaan perkebunan sawit. Puncaknya adalah masa orde baru pimpinan Soeharto yang membuka keran izin peraturan perundangan bagi liberalisasi ekonomi.Sejalan maraknya pembukaan hutan lewat izin pembalakan, hal ini turut mendorong menggeliatnya industri minyak sawit yang bermula sejak akhir dekade 1960-an. Perkebunan sawit yang dimiliki negara (PT Perkebunan Nusantara) mulai bertumbuh pada tahun 1970-an. Sedangkan perkebunan petani kecil mengalami perkembangan setelah 1979, yaitu berkat dukungan dana dari Bank Dunia. [5]Dalam dekade 1980-an, sejalan program peningkatan produktivitas pangan dan memacu lapangan pekerjaan, komoditas sawit menjadi semakin populer. Pengembangan perkebunan ditujukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan disinergikan dengan pengembangan program transmigrasi.Metode pembangunan perkebunan dilakukan dengan memadukan antara perkebunan utama yang disebut dengan inti, yang dikelilingi secara integrasi dengan perkebunan pendukung yang disebut plasma. Sistem ini disebut PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang mulai diperkenalkan pada tahun 1977. Kemudian berlanjut lewat Instruksi Presiden Nomor 1/1986 dengan nama PIR-TRANS yang terkoordinasi dengan program transmigrasi. [6]Sejalan dengan matra pembangunan ala orde baru, pemerintah menekankan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan pembangunan sektor perkebunan sebagai faktor utama pendorongnya. [7] Lewat aturan yang dibuat, perusahaan pemegang konsesi diberikan insentif, termasuk akses kredit untuk pembukaan lahan, penanaman, dan membangun perkebunan.Di bawah pemerintahan Soeharto perkebunan negara terus memperluas operasi dan disediakan pekerja secara terorganisir oleh negara melalui skema transmigrasi. Pemerintah pun memberikan konsesi luas kepada konglomerat domestik yang terlibat dalam industri pembalakan. [8]Untuk mendukung program transmigrasi waktu itu, Departemen Kehutanan pun memberikan izin pembukaan hutan dan lahan, yang diperkirakan selama kurun waktu 1980-an sebanyak 2 juta hektar lahan hutan telah dibersihkan untuk perkebunan dan transmigrasi. Sejalan pararel, beragam isu dan konflik lahan pun meningkat dan semakin terakumulasi dengan tidak ada pengakuan terhadap lahan-lahan komunal dan wilayah kelola yang dimiliki oleh masyarakat adat [9].Keberadaan industri minyak sawit Indonesia tidak terlepas dari keberadaan industri sawit di Malaysia. Walaupun fondasi industri minyak sawit di Asia Tenggara berasal pada masa kolonial, namun perkebunan dan industri sawit berkembang dan merupakan bagian terpenting strategi pembangunan nasional Malaysia di dekade 1970-an dan 1980-an.Industri perkebunan sawit di Malaysia memainkan peran utama dalam kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh negara lewat pengambilalihan perusahaan perkebunan swasta Inggris, yaitu group Sime Darby (pada 1976), Guthrie (pada 1981), dan Harrisons and Crossfields (pada 1982). [10]Pada dekade era 1990-an, agribisnis dianggap “keajaiban ekonomi berikutnya”. Sektor agribisnis menyumbang sekitar 3,8 persen pertahun untuk PDB negara. Paradigma “bertani untuk memenuhi hidup” pun berubah bentuk menjadi “bertani untuk bisnis” yang lekat dengan pertumbuhan investasi korporasi perkebunan dan pertanian.Hal ini pulalah yang mendorong Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk terpacu berinvestasi memperluas perkebunan sawit. Lahan hutan alam dan lahan terdegradasi yang luas dianggap sebagai aset yang tidak termanfaatkan , sehingga dapat dan perlu dieksplotasi untuk perkembangan sawit.Pada pertengahan tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan transnasional di industri minyak sawit masuk dengan menanamkan modal tiga kali lebih besar, rantai produksi global, serta melakukan perluasan geografis perkebunan minyak sawit dari Malaysia ke Indonesia. [11]Industri sawit dipilih sebagai bagian implementasi liberalisasi ekonomi di Indonesia, dengan beberapa alasan; industri ini memberi sumbangan sekitar 5 persen Pendapatan per kapita Indonesia pertahunnya. minyak sawit menjadi sumber penting pertukaran valuta asing, dimana pendapatan dari ekspor minyak sawit Indonesia di pasar internasional lebih tinggi 77 persen harga domestik. pemerintah Indonesia menganggap minyak sawit sebagai kendaraan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan, yang digadang akan mampu menyerap 20 juta tenaga kerja. [12]Ekspansi perkebunan sawit transnasional semakin cepat, sejalan dengan krisis keuangan di Asia pada akhir dekade 1990-an. Organisasi semacam IMF dengan LOI memberikan paket bagi Indonesia untuk melakukan liberalisasi investasi asing di sektor minyak sawit.Sebagai konsekuensinya, berbondong-bondong datanglah perusahaan asal Malaysia saat itu untuk membeli perusahaan-perusahaan perkebunan sawit nasional yang terancam bangkrut dan masuk dalam daftar BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sejak 1998, tercatat sebanyak 45 investor sawit Malaysia masuk bermitra dengan pebisnis Indonesia untuk membuka 1,3 juta hektar lahan melalui usaha dan [13]Pada masa reformasi, kebijakan dan pelembagaan untuk perkebunan minyak kelapa sawit kembali berubah. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 Tahun 1999 mengenai Izin Usaha Perkebunan menggantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 Tahun 1996. Izin usaha dengan peningkatan pembukaan lahan berubah dari 200 hektar menjadi 1000 hektar.Untuk perusahaan skala besar (di bawah 1.000 hektar), maksimum areal dikhususkan mencapai 20.000 hektar di satu provinsi dan 100.000 hektar di seluruh Indonesia dengan kewajiban membangun kemitraan kerjasama dengan perusahaan skala kecil dan menengah yang dinamakan PIR-KKPA (PIR- Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya).Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107 Tahun 1999, kembali berubah dan digantikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002 yang merupakan tanggapan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, yang menekankan struktur desentralisasi pemerintah. [14]Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357 tahun 2002 lalu mengubah wewenang pengeluaran izin usaha perkebunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. [15] Perusahaan diberikan cadangan lahan secara masif di atas 100.000 hektar per perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007.Pada era otonomi daerah, Gubernur memiliki kewenangan luas dalam pembangunan ekonomi, perencanaan tata ruang, dan otoritas pemberian izin usaha. Sebagai tambahan, Bupati pun memiliki kewenangan serupa ditambah dengan monitoring dan mendorong pelaksanaan hukum. [16]Berbagai aturan ini ujung-ujungnya mendorong ekspansi perkebunan sawit yang masif. Dalam kurun waktu 20 tahun (1990-2010) perkebunan sawit berkembang dari sekitar 1,1 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar. [17] Dan angka ini terus bertambah.Dalam lima tahun terakhir, daerah yang dialokasikan untuk perkebunan sawit di Indonesia meningkat sebesar 35 persen, dari 7,8 juta ha tahun 2010 menjadi 10 juta ha pada tahun 2013. Atau setara dengan peningkatan sebesar 520.000 hektar per tahun.Dari sekitar 10 juta hektar total perkebunan sawit di Indonesia, seluas 31 persen dari luas area yang ditanami sawit dimiliki oleh hanya beberapa group perusahaan besar seperti Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Matheson Group, Wilmar Group dan Surya Dumai Group.Group yang berafiliasi dengan negara, seperti PTPN Indonesia, Sime Darby Malaysia, PTT Thailand dan Felda Global Ventures Malaysia secara bersama-sama menguasai sekitar 15 Persen. Adapun pengusaha sawit lainnya mengendalikan grup bisnis bersama para petani mandiri dan perusahaan milik keluarga kecil. [18]Secara total, 25 group besar swasta menguasai sekitar 5,1 juta hektar lahan perkebunan sawit (51 persen dari total lahan sawit) di Indonesia. Secara keseluruhan 25 grup perusahaan ini mengendalikan penguasaan di Kalimantan (62 persen), 32 persen di Sumatera, 4 persen di Sulawesi dan 2 persen di Papua. Adapun provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Riau adalah provinsi yang memiliki para pengusaha. [19]Pada tahun 2014, jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berjumlah 1601 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 332 perusahaan dan Riau sebanyak 192 perusahaan. [20]Sejalan dengan ekspansi perkebunan sawit, berdasarkan studi yang dilakukan oleh WRI (, 2014) Indonesia telah kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan pada periode 2000-2012 yang sebagian besar diperuntukkan untuk konversi perkebunan sawit. [21] Pada tahun 2014, berdasarkan status pengusahaannya, produksi minyak sawit dari perkebunan swasta sebanyak 16,50 juta ton minyak sawit (56,25%), perkebunan rakyat 10,68 juta ton (36,41 persen), dan perkebunan besar negara 2,16 juta ton (7,34 persen). [22]Pada era Joko Widodo, Presiden memiliki komitmen untuk mengurangi deforestasi. Dalam berbagai pernyataan Presiden Joko Widodo menekankan mengenai perlindungan hutan, lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pengelolaan hutan.Tahun 2015, terjadi kebakaran hebat yang melanda hutan dan lahan gambut di Indonesia yang terkait dengan lahan industri sawit. Dalam salah satu kunjungannya untuk melakukan sidak api di Sumatera Selatan, Presiden mengancam akan mencabut izin perusahaan-perusahaan sawit yang melakukan pembakaran lahan gambut. Presiden juga menyatakan untuk menyetop izin perkebunan di atas lahan hutan dan gambut.[1] FWI , WRI dan GFW 2002. . Bogor. Hal. 42.[2] Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 2008. . Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 186[3] Norman Jiwan. . Hal. 51. Dalam Oliver Pye dan Jayati Bhattacharya (edited by). 2013. . ISEAS. Singapura.[4] Ibid. Hal. 55.[5] . . Hal. 24.[6] Junji Nagata & Sachiho W. Arai. . Hal. 78-80.[7] . Hal 81-82.[8] Norman Jiwan. Hal. 52.[9] [10] Oliver Pye. . Hal. 7.[11] Helena Varkkey. September 2012. Hal. 2.[12] [13] [14] Junji Nagata & Sachiho W. Arai. . Hal. 85.[15] [16] 2015. Daemeter. Bogor. Hal. 16.[17] Tandan Sawit. Edisi No.1 Januari 2015. Hal. 15.[18] TUK Indonesia. Hal. 15-17.[19] Hal. 19.[20] Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. 2014. ISSN. 2301-6817. Jakarta. Hal. 3[21] Ariana Alisjahbana, Fred Stolle & Belinda Margono. 30 Juni 2014. [22] Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. ISSN. 1978-9947. Jakarta. Hal 7-8.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional perencanaan kota

industri kelapa sawit dan perjalanan politik komoditas ini di indonesia sawit di indonesia diperkenalkan pada era kolonial belanda setelah ditanam untuk pertama kali di kebun raya bogor pada tahun tanaman ini kemudian mulai berkembang menjadi komoditas skala komersial sejak mulai ditanam di deli sumatera timur pada tahun tatanan perkebunan sawit zaman kolonial baik di hindia belanda maupun semenanjung malaya umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta asing yang berciri khas investasi padat modal dan padat tenaga buruh perkebunan sawit dilakukan melalui alih fungsi lahan yaitu mengubah bentang hutan tropis menjadi perkebunan monokultur skala besar sistem hukum kolonial berbasis pada prinsip yang diperkenalkan melalui pada tahun and yang kemudian terbawa dalam hukum agraria yang menekankan mengenai hak atas lahan keterbatasan hak bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat merupakan warisan dari produk hukum kolonial sejak pasca masa kolonial investasi asing pun mulai masuk dan memacu pertumbuhan perusahaan perkebunan sawit puncaknya adalah masa orde baru pimpinan soeharto yang membuka keran izin peraturan perundangan bagi liberalisasi ekonomisejalan maraknya pembukaan hutan lewat izin pembalakan hal ini turut mendorong menggeliatnya industri minyak sawit yang bermula sejak akhir dekade an perkebunan sawit yang dimiliki negara pt perkebunan nusantara mulai bertumbuh pada tahun an sedangkan perkebunan petani kecil mengalami perkembangan setelah yaitu berkat dukungan dana dari bank dunia dalam dekade an sejalan program peningkatan produktivitas pangan dan memacu lapangan pekerjaan komoditas sawit menjadi semakin populer pengembangan perkebunan ditujukan untuk membuka keterisolasian wilayah dan disinergikan dengan pengembangan program transmigrasimetode pembangunan perkebunan dilakukan dengan memadukan antara perkebunan utama yang disebut dengan inti yang dikelilingi secara integrasi dengan perkebunan pendukung yang disebut plasma sistem ini disebut pir perkebunan inti rakyat yang mulai diperkenalkan pada tahun kemudian berlanjut lewat instruksi presiden nomor dengan nama pirtrans yang terkoordinasi dengan program transmigrasi sejalan dengan matra pembangunan ala orde baru pemerintah menekankan ekspor untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan pembangunan sektor perkebunan sebagai faktor utama pendorongnya lewat aturan yang dibuat perusahaan pemegang konsesi diberikan insentif termasuk akses kredit untuk pembukaan lahan penanaman dan membangun perkebunandi bawah pemerintahan soeharto perkebunan negara terus memperluas operasi dan disediakan pekerja secara terorganisir oleh negara melalui skema transmigrasi pemerintah pun memberikan konsesi luas kepada konglomerat domestik yang terlibat dalam industri pembalakan untuk mendukung program transmigrasi waktu itu departemen kehutanan pun memberikan izin pembukaan hutan dan lahan yang diperkirakan selama kurun waktu an sebanyak juta hektar lahan hutan telah dibersihkan untuk perkebunan dan transmigrasi sejalan pararel beragam isu dan konflik lahan pun meningkat dan semakin terakumulasi dengan tidak ada pengakuan terhadap lahanlahan komunal dan wilayah kelola yang dimiliki oleh masyarakat adat keberadaan industri minyak sawit indonesia tidak terlepas dari keberadaan industri sawit di malaysia walaupun fondasi industri minyak sawit di asia tenggara berasal pada masa kolonial namun perkebunan dan industri sawit berkembang dan merupakan bagian terpenting strategi pembangunan nasional malaysia di dekade an dan anindustri perkebunan sawit di malaysia memainkan peran utama dalam kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh negara lewat pengambilalihan perusahaan perkebunan swasta inggris yaitu group sime darby pada guthrie pada dan harrisons and crossfields pada pada dekade era an agribisnis dianggap keajaiban ekonomi berikutnya sektor agribisnis menyumbang sekitar persen pertahun untuk pdb negara paradigma bertani untuk memenuhi hidup pun berubah bentuk menjadi bertani untuk bisnis yang lekat dengan pertumbuhan investasi korporasi perkebunan dan pertanianhal ini pulalah yang mendorong pemerintah indonesia malaysia dan singapura untuk terpacu berinvestasi memperluas perkebunan sawit lahan hutan alam dan lahan terdegradasi yang luas dianggap sebagai aset yang tidak termanfaatkan sehingga dapat dan perlu dieksplotasi untuk perkembangan sawitpada pertengahan tahun an perusahaanperusahaan transnasional di industri minyak sawit masuk dengan menanamkan modal tiga kali lebih besar rantai produksi global serta melakukan perluasan geografis perkebunan minyak sawit dari malaysia ke indonesia industri sawit dipilih sebagai bagian implementasi liberalisasi ekonomi di indonesia dengan beberapa alasan industri ini memberi sumbangan sekitar persen pendapatan per kapita indonesia pertahunnya minyak sawit menjadi sumber penting pertukaran valuta asing dimana pendapatan dari ekspor minyak sawit indonesia di pasar internasional lebih tinggi persen harga domestik pemerintah indonesia menganggap minyak sawit sebagai kendaraan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan yang digadang akan mampu menyerap juta tenaga kerja ekspansi perkebunan sawit transnasional semakin cepat sejalan dengan krisis keuangan di asia pada akhir dekade an organisasi semacam imf dengan loi memberikan paket bagi indonesia untuk melakukan liberalisasi investasi asing di sektor minyak sawitsebagai konsekuensinya berbondongbondong datanglah perusahaan asal malaysia saat itu untuk membeli perusahaanperusahaan perkebunan sawit nasional yang terancam bangkrut dan masuk dalam daftar bppn badan penyehatan perbankan nasional sejak tercatat sebanyak investor sawit malaysia masuk bermitra dengan pebisnis indonesia untuk membuka juta hektar lahan melalui usaha dan pada masa reformasi kebijakan dan pelembagaan untuk perkebunan minyak kelapa sawit kembali berubah keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor tahun mengenai izin usaha perkebunan menggantikan keputusan menteri pertanian nomor tahun izin usaha dengan peningkatan pembukaan lahan berubah dari hektar menjadi hektaruntuk perusahaan skala besar di bawah hektar maksimum areal dikhususkan mencapai hektar di satu provinsi dan hektar di seluruh indonesia dengan kewajiban membangun kemitraan kerjasama dengan perusahaan skala kecil dan menengah yang dinamakan pirkkpa pir kredit kepada koperasi primer untuk anggotanyakeputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor tahun kembali berubah dan digantikan keputusan menteri pertanian nomor tahun yang merupakan tanggapan terhadap pelaksanaan undangundang otonomi daerah nomor tahun yang menekankan struktur desentralisasi pemerintah keputusan menteri pertanian nomor tahun lalu mengubah wewenang pengeluaran izin usaha perkebunan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah kabupatenkota perusahaan diberikan cadangan lahan secara masif di atas hektar per perusahaan berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor tahun pada era otonomi daerah gubernur memiliki kewenangan luas dalam pembangunan ekonomi perencanaan tata ruang dan otoritas pemberian izin usaha sebagai tambahan bupati pun memiliki kewenangan serupa ditambah dengan monitoring dan mendorong pelaksanaan hukum berbagai aturan ini ujungujungnya mendorong ekspansi perkebunan sawit yang masif dalam kurun waktu tahun perkebunan sawit berkembang dari sekitar juta hektar menjadi juta hektar dan angka ini terus bertambahdalam lima tahun terakhir daerah yang dialokasikan untuk perkebunan sawit di indonesia meningkat sebesar persen dari juta ha tahun menjadi juta ha pada tahun atau setara dengan peningkatan sebesar hektar per tahundari sekitar juta hektar total perkebunan sawit di indonesia seluas persen dari luas area yang ditanami sawit dimiliki oleh hanya beberapa group perusahaan besar seperti sinar mas group salim group jardine matheson group wilmar group dan surya dumai groupgroup yang berafiliasi dengan negara seperti ptpn indonesia sime darby malaysia ptt thailand dan felda global ventures malaysia secara bersamasama menguasai sekitar persen adapun pengusaha sawit lainnya mengendalikan grup bisnis bersama para petani mandiri dan perusahaan milik keluarga kecil secara total group besar swasta menguasai sekitar juta hektar lahan perkebunan sawit persen dari total lahan sawit di indonesia secara keseluruhan grup perusahaan ini mengendalikan penguasaan di kalimantan persen persen di sumatera persen di sulawesi dan persen di papua adapun provinsi kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan timur dan riau adalah provinsi yang memiliki para pengusaha pada tahun jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di indonesia berjumlah perusahaan yang tersebar di provinsi di seluruh indonesia jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di provinsi sumatera utara sebanyak perusahaan dan riau sebanyak perusahaan sejalan dengan ekspansi perkebunan sawit berdasarkan studi yang dilakukan oleh wri indonesia telah kehilangan lebih dari juta hektar hutan pada periode yang sebagian besar diperuntukkan untuk konversi perkebunan sawit pada tahun berdasarkan status pengusahaannya produksi minyak sawit dari perkebunan swasta sebanyak juta ton minyak sawit perkebunan rakyat juta ton persen dan perkebunan besar negara juta ton persen pada era joko widodo presiden memiliki komitmen untuk mengurangi deforestasi dalam berbagai pernyataan presiden joko widodo menekankan mengenai perlindungan hutan lahan gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pengelolaan hutantahun terjadi kebakaran hebat yang melanda hutan dan lahan gambut di indonesia yang terkait dengan lahan industri sawit dalam salah satu kunjungannya untuk melakukan sidak api di sumatera selatan presiden mengancam akan mencabut izin perusahaanperusahaan sawit yang melakukan pembakaran lahan gambut presiden juga menyatakan untuk menyetop izin perkebunan di atas lahan hutan dan gambut fwi wri dan gfw bogor hal marwati djoened poesponegoro nugroho notosusanto balai pustaka jakarta hal norman jiwan hal dalam oliver pye dan jayati bhattacharya edited by iseas singapura ibid hal hal junji nagata sachiho w arai hal hal norman jiwan hal oliver pye hal helena varkkey september hal junji nagata sachiho w arai hal daemeter bogor hal tandan sawit edisi no januari hal tuk indonesia hal hal badan pusat statistik bps issn jakarta hal ariana alisjahbana fred stolle belinda margono juni badan pusat statistik bps issn jakarta hal

Fokus Liputan: Bila Tambang Semen Gombong Datang, Air dan Karst Bakal Hilang (Bagian 3). Lapiyo, Samtilar dan warga lain tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) pada 3 Februari 2016, dikejutkan pengumuman permohonan izin lingkungan Semen Gombong. Surat bernomor 503/03/P-IL/II/2016 itu dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kebumen.Kontan warga langsung merespon. Perpag mengumpulkan perwakilan warga desa menyikapi hal ini. Di rumah Lapiyo, warga memutuskan aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Kebumen.Samtilar mengatakan, pengumuman ini membuat warga resah. Mereka takut pertambangan beroperasi, merusak lingkungan, air hilang dan polusi udara (debu).“Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Gombong harus menolak izin ini” kata Samtilar.Dari awal, urusan Amdal saja sudah bermasalah tetapi malah lanjut ke pengumuman permohonan izin lingkungan. Hersito warga Desa Nogoraji, Kecamatan Buayan mengatakan, tak pernah ada sosialisasi dampak-dampak pertambangan dari perusahaan semen.Dia datang mendengarkan sidang Amdal akhir Oktober 2015. Perusahaan semen menyatakan, akan pakai air PDAM. Dalam dokumen Kerangka Acuan Amdal disebutkan perusahaan akan mengunakan air PDAM 35 liter perdetik.“Saat ini, sumber air di Banyu Mudal sekitar 17 liter perdetik. Ada tambang berdampak besar pada pasokan air warga,” katanya.Dia masih ingat kala pembebasan lahan sepihak dulu. Perusahaan, menggunakan aparat desa memaksa warga menjual tanah. Kini, banyak warga menyesal.Janji perusahaan, katanya, akan menyejahterakan warga dan memberikan lowongan kerja. “Kebohongan besar. Dalam dokumen Amdal, lapangan kerja hanya 360 orang ketika produksi. Tak mungkin petani bisa kerja di pabrik.”Pemerintah daerah menanggapi kekhawatiran warga. Plt Kepala BPMPT Kebumen, Aden Andri Susilo, mengatakan, saat ini Semen Gombong baru mengajukan permohonan izin lingkungan melalui BPMPT dan akan diteruskan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah.“Perlu saya klarifikasi, kemarin itu baru pengumuman permohonan izin lingkungan. Bukan pengumuman izin lingkungan. Itu berbeda. Kalau izin lingkungan kalau sudah jadi,” katanya.Pengumuman ini, katanya, keharusan ketika ada yang akan melakukan kegiatan wajib Amdal atau upaya kelola lingkungan dan upaya pengawasan lingkungan (UKL/UPL). Tujuannya, agar masyarakat terdampak tahu, dan turut memberi masukan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidak kegiatan itu. Dengan pengumuman, justru masyarakat diminta aktif memberikan masukan saran dan tanggapan kepada BPMPT. “Yang memutuskan izin kewenangan pemerintah provinsi.”Masukan masyarakat, katanya, dikirim ke provinsi untuk penilaian. Untuk proses ini, BPMPT melibatkan 17 perwakilan warga, termasuk yang menolak.Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun menanggapi penolakan warga terhadap tambang semen di Gombong. Dia meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup Jateng bersikap terbuka dalam proses perizinan pabrik Semen Gombong.“Saya sudah lama meminta agar seluruh proses dibuka untuk umum. Kan izin (perusahaan) juga sudah kedaluwarsa. Maka harus diperbaiki (ditinjau kembali).”Dia mempelajari dan mendalami alasan yang mendasari warga menolak serta pengurus izin juga harus terbuka. Hingga hasil layak atau tidak bisa ditentukan baik-baik. “Kalau tak layak, tak layak. ya . Kalau layak semua bisa tahu. Orang bisa mengerti dengan jernih semua.”Ganjar meminta, warga penolak dan investor maupun Semen Gombong bisa terbuka memberikan alasan masing-masing.Dia menekankan, jangan sampai terulang macam pembangunan pabrik semen di Rembang dan Pati. “Kita dudukkan bersama. Semua dibuka. Sudah kejadian di Rembang, saya ingatkan juga di Pati. Sekarang kalau di Gombong, ayo peduli. Peduli, kemudian kita melihat tingkat kelayakan. Kita harus betul,” ujar dia.Ganjar meminta, seluruh jajaran Pemprov Jateng tetap sebagai penengah antara warga dan investor.“Pemprov harus betul. Kita mau proses terbuka. Kalau dulu tertutup, sekarang terbuka. Termasuk keterlibatan pakar dan ahli-ahli terkait karst di sekitar area yang akan dibangun pabrik. Apakah berdampak pada perusakan ekologi atau tidak.”Penelitian PT Semen Gembong pada 1996, menyebutkan, bukit karst memiliki potensi sangat besar sebagai bahan baku pendirian semen. Penelitian mengungkapkan, kandungan batu kapur di Perbukitan karst Gombong Selatan, tak akan habis bila ditambang selama 200 tahun dengan kapasitas produksi 1,8-2 juta ton per tahun.Berdasarkan survei Dinas SDA-ESDM Kebumen, luas sebaran batu gamping di Pegunungan Gombong Selatan mencapai 5.083,5 hektar. Jumlah ini setara 389,25 juta metrik ton.Meskipun Ganjar berkata seperti itu tak membuat warga tenang. Di lapangan, warga harap-harap cemas. Mereka menunggu kejelasan izin lingkungan pertambangan semen ini. Warga meminta izin pertambangan dibatalkan.“Kami tak minta muluk-muluk, selamatkan karst. Karst sumber air dan kehidupan kami,” pinta Lapiyo.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal polusi udara

fokus liputan bila tambang semen gombong datang air dan karst bakal hilang bagian lapiyo samtilar dan warga lain tergabung dalam persatuan rakyat penyelamat karst gombong perpag pada februari dikejutkan pengumuman permohonan izin lingkungan semen gombong surat bernomor pilii itu dikeluarkan badan penanaman modal dan perizinan terpadu pemerintah kebumenkontan warga langsung merespon perpag mengumpulkan perwakilan warga desa menyikapi hal ini di rumah lapiyo warga memutuskan aksi damai di kantor bupati dan dprd kebumensamtilar mengatakan pengumuman ini membuat warga resah mereka takut pertambangan beroperasi merusak lingkungan air hilang dan polusi udara debubadan penanaman modal dan perizinan terpadu gombong harus menolak izin ini kata samtilardari awal urusan amdal saja sudah bermasalah tetapi malah lanjut ke pengumuman permohonan izin lingkungan hersito warga desa nogoraji kecamatan buayan mengatakan tak pernah ada sosialisasi dampakdampak pertambangan dari perusahaan semendia datang mendengarkan sidang amdal akhir oktober perusahaan semen menyatakan akan pakai air pdam dalam dokumen kerangka acuan amdal disebutkan perusahaan akan mengunakan air pdam liter perdetiksaat ini sumber air di banyu mudal sekitar liter perdetik ada tambang berdampak besar pada pasokan air warga katanyadia masih ingat kala pembebasan lahan sepihak dulu perusahaan menggunakan aparat desa memaksa warga menjual tanah kini banyak warga menyesaljanji perusahaan katanya akan menyejahterakan warga dan memberikan lowongan kerja kebohongan besar dalam dokumen amdal lapangan kerja hanya orang ketika produksi tak mungkin petani bisa kerja di pabrikpemerintah daerah menanggapi kekhawatiran warga plt kepala bpmpt kebumen aden andri susilo mengatakan saat ini semen gombong baru mengajukan permohonan izin lingkungan melalui bpmpt dan akan diteruskan kepada badan lingkungan hidup blh jawa tengahperlu saya klarifikasi kemarin itu baru pengumuman permohonan izin lingkungan bukan pengumuman izin lingkungan itu berbeda kalau izin lingkungan kalau sudah jadi katanyapengumuman ini katanya keharusan ketika ada yang akan melakukan kegiatan wajib amdal atau upaya kelola lingkungan dan upaya pengawasan lingkungan uklupl tujuannya agar masyarakat terdampak tahu dan turut memberi masukan sebagai bahan pertimbangan layak atau tidak kegiatan itu dengan pengumuman justru masyarakat diminta aktif memberikan masukan saran dan tanggapan kepada bpmpt yang memutuskan izin kewenangan pemerintah provinsimasukan masyarakat katanya dikirim ke provinsi untuk penilaian untuk proses ini bpmpt melibatkan perwakilan warga termasuk yang menolakgubernur jateng ganjar pranowo pun menanggapi penolakan warga terhadap tambang semen di gombong dia meminta dinas energi dan sumber daya mineral esdm dan dinas lingkungan hidup jateng bersikap terbuka dalam proses perizinan pabrik semen gombongsaya sudah lama meminta agar seluruh proses dibuka untuk umum kan izin perusahaan juga sudah kedaluwarsa maka harus diperbaiki ditinjau kembalidia mempelajari dan mendalami alasan yang mendasari warga menolak serta pengurus izin juga harus terbuka hingga hasil layak atau tidak bisa ditentukan baikbaik kalau tak layak tak layak ya kalau layak semua bisa tahu orang bisa mengerti dengan jernih semuaganjar meminta warga penolak dan investor maupun semen gombong bisa terbuka memberikan alasan masingmasingdia menekankan jangan sampai terulang macam pembangunan pabrik semen di rembang dan pati kita dudukkan bersama semua dibuka sudah kejadian di rembang saya ingatkan juga di pati sekarang kalau di gombong ayo peduli peduli kemudian kita melihat tingkat kelayakan kita harus betul ujar diaganjar meminta seluruh jajaran pemprov jateng tetap sebagai penengah antara warga dan investorpemprov harus betul kita mau proses terbuka kalau dulu tertutup sekarang terbuka termasuk keterlibatan pakar dan ahliahli terkait karst di sekitar area yang akan dibangun pabrik apakah berdampak pada perusakan ekologi atau tidakpenelitian pt semen gembong pada menyebutkan bukit karst memiliki potensi sangat besar sebagai bahan baku pendirian semen penelitian mengungkapkan kandungan batu kapur di perbukitan karst gombong selatan tak akan habis bila ditambang selama tahun dengan kapasitas produksi juta ton per tahunberdasarkan survei dinas sdaesdm kebumen luas sebaran batu gamping di pegunungan gombong selatan mencapai hektar jumlah ini setara juta metrik tonmeskipun ganjar berkata seperti itu tak membuat warga tenang di lapangan warga harapharap cemas mereka menunggu kejelasan izin lingkungan pertambangan semen ini warga meminta izin pertambangan dibatalkankami tak minta mulukmuluk selamatkan karst karst sumber air dan kehidupan kami pinta lapiyo

Kala Para Selebriti Ajak Bersama Peduli Bumi. Peringatan Hari Bumi, tiap 22 April. Ia jadi momen pengingat betapa beban bumi makin berat. Kerusakan lingkungan, hutan hancur, air (sungai, laut) tercemar, bikin bumi makin merana. Tentu, masih ada jalan menjaga, minimal tak menambah tekanan bagi bumi. Berbagai kalangan menyuarakan itu, tak terkecuali dari para selebriti.Penyanyi Astrid,mengatakan, Hari Bumi sebenarnya tanda atau peringatan kalau sekarang harus mulai memperhatikan hutan dan segala macam di bumi ini. Sekarang, katanya, harus lebih mengerti dan melakukan sesuatu meskipun mulai dari hal kecil. “Misal tak membuang sampah sembarangan. Kita gerak mulai dari lingkungan sekitar dulu,” katanya saat ditemui di Kawasan Sudirman Jakarta, Jumat (22/4/16).Dia mengatakan, mengajak orang peduli lingkungan memang tak mudah, walau buat hal kecil seperti membuang sampah. “Aku mulai ngerasain kalau kita ingin menghirup udara segar, air bersih dan lain-lain, pikirkan itu semua darimana kalau kita tak membuat sesuatu,” katanya.Kondisi lingkungan hidup Indonesia, katanya, makin memprihatinkan. Jadi, jangan hanya menunggu pemerintah memulai sesuatu bagi lingkungan hidup.“Kita harus memulai dari diri sendiri. Mungkin aku belum melakukan banyak hal. Ini juga baru juga ternyata sedalam dan sepenting itu menjaga lingkungan. Ke depan, aku bisa memberitahu ke orang-orang sekitar, termasuk berkampanye melalui sosial media. Ayo…kita mulai itu.”Serupa dikatakan aktivis lingkungan sekaligus penyanyi Melanie Subono. Bumi itu makhluk bernyawa. “Perlakukanlah seperti mau diperlakukan. Bumi itu hidup meski gak ada manusia. Manusia kalau ada bumi, ya selesai,” katanya.Kekayaan alam Indonesia, katanya, begitu melimpah tetapi pelahan rusak. “Sangat menyedihkan, seperti dikasih barang bagus tapi dimana-mana, akhirnya rusak…”Peduli bumi itu, katanya, sebelum mengajak orang lain, mesti memulai dari diri sendiri. Dia juga begitu, memulai dari komitmen tak menggunakan produk hasil merusak bumi, sampai di rumah buat biopori dan lain-lain. “Mencoba mempelajari setiap kali belanja ini produk darimana? Itu sudah lama .”Jadi, katanya, jangan cuma peduli lingkungan saat peringatan Hari Bumi. “Jadikan setiap hari sebagai Hari Bumi.”Bagi presenter Uli Herdinansyah, Hari Bumi itu momen pengingat kembali.“Saya melihat Indonesia banyak yang rusak, seperti sungai-sungai air kotor.”Memperbaiki lingkungan negeri ini, katanya, tanggungjawab bersama. Dia mengusulkan, lebih bagus lingkungan jadi isu utama dalam kampanye politik. “Kita belum ada. Tak seperti di luar negeri misal Amerika, dalam kampanye membicarakan pemanasan global.”Dia juga menyoroti perilaku orang kala camping di gunung membuang sampah sembarangan. Begitupun kala membuat api unggun, seharusnya pilih dahan sudah mati.Uli berusaha berkampanye melalui sosial media dan sebarkan ke orang-orang sekitar. “Saya merasa harus melakukan lebih banyak lagi. Alam itu sangat menyenangkan. Ada hal-hal yang susah diungkapkan dengan kata-kata saat kita dekat dengan alam.”Hotma Roni, vokalis grup Band Float mengajak semua orang membuka mata hati serta melakukan sesuatu bagi pelestarian lingkungan hidup dan hutan.“Permasalahan hutan tak akan selesai jika cuma melihat di berita, lalu sedih. Harus lakukan sesuatu dalam bentuk apapun . Kalau kami mengekspresikan melalui musik.”Musisi Nugie mengatakan, di tengah kerusakan hutan dampak eksploitasi karena alasan pembangunan ekonomi, ada harapan perbaikan. Kini, akses masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lebih terbuka. “Mereka di pinggir hutan itu lebih merawat dibanding investasi besar.”Malam itu, di Kawasan Jl Sudirman Jakarta, sebuah gerakan bernama “Hutan Itu Indonesia” diluncurkan. Ia gerakan terbuka dari para individu dan organisasi yang memiliki kepedulian dalam pelestarian hutan Indonesia.Leony Aurora, penggagas gerakan ini mengatakan, kampanye ini mengandalkan kekuatan kolaborasi dengan banyak inisiatif yang dibangun melalui pesan-pesan positif. Tujuannya, menciptakan kepemilikan dan keterkaitan terhadap hutan Indonesia hingga menjadi bagian gaya hidup dan beraksi untuk menjaga.“Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal hutan maka tak sayang. Seringkali kita berpikir hutan hanya bermanfaat bagi orang hidup di sekitar hutan . Padahal hutan memiliki fungsi mengatur siklus air, cegah erosi dan banjir, supaya tak kekeringan, serap karbon juga. Bisa dibilang Indonesia tak bisa jadi sekarang tanpa hutan.”Lewat gerakan ini, dia percaya pesan positif yang sampaikan kepada publik bisa menimbulkan rasa cinta terhadap hutan. Kegiatan ini antara lain, lokakarya penulisan cerita, kompetisi foto kampanye pelestarian hutan, kunjungan ke berbagai kampus di Indonesia. Juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas muda lokal untuk menghasilkan karya-karya kreatif guna mempromosikan hutan Indonesia.Leony percaya pada kekuatan kolaborasi. Gerakan ini terbuka bagi siapa saja untuk bergabung berkontribusi menjaga hutan.

[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

kampanye publik ketahanan komunitas

kala para selebriti ajak bersama peduli bumi peringatan hari bumi tiap april ia jadi momen pengingat betapa beban bumi makin berat kerusakan lingkungan hutan hancur air sungai laut tercemar bikin bumi makin merana tentu masih ada jalan menjaga minimal tak menambah tekanan bagi bumi berbagai kalangan menyuarakan itu tak terkecuali dari para selebritipenyanyi astridmengatakan hari bumi sebenarnya tanda atau peringatan kalau sekarang harus mulai memperhatikan hutan dan segala macam di bumi ini sekarang katanya harus lebih mengerti dan melakukan sesuatu meskipun mulai dari hal kecil misal tak membuang sampah sembarangan kita gerak mulai dari lingkungan sekitar dulu katanya saat ditemui di kawasan sudirman jakarta jumat dia mengatakan mengajak orang peduli lingkungan memang tak mudah walau buat hal kecil seperti membuang sampah aku mulai ngerasain kalau kita ingin menghirup udara segar air bersih dan lainlain pikirkan itu semua darimana kalau kita tak membuat sesuatu katanyakondisi lingkungan hidup indonesia katanya makin memprihatinkan jadi jangan hanya menunggu pemerintah memulai sesuatu bagi lingkungan hidupkita harus memulai dari diri sendiri mungkin aku belum melakukan banyak hal ini juga baru juga ternyata sedalam dan sepenting itu menjaga lingkungan ke depan aku bisa memberitahu ke orangorang sekitar termasuk berkampanye melalui sosial media ayokita mulai ituserupa dikatakan aktivis lingkungan sekaligus penyanyi melanie subono bumi itu makhluk bernyawa perlakukanlah seperti mau diperlakukan bumi itu hidup meski gak ada manusia manusia kalau ada bumi ya selesai katanyakekayaan alam indonesia katanya begitu melimpah tetapi pelahan rusak sangat menyedihkan seperti dikasih barang bagus tapi dimanamana akhirnya rusakpeduli bumi itu katanya sebelum mengajak orang lain mesti memulai dari diri sendiri dia juga begitu memulai dari komitmen tak menggunakan produk hasil merusak bumi sampai di rumah buat biopori dan lainlain mencoba mempelajari setiap kali belanja ini produk darimana itu sudah lama jadi katanya jangan cuma peduli lingkungan saat peringatan hari bumi jadikan setiap hari sebagai hari bumibagi presenter uli herdinansyah hari bumi itu momen pengingat kembalisaya melihat indonesia banyak yang rusak seperti sungaisungai air kotormemperbaiki lingkungan negeri ini katanya tanggungjawab bersama dia mengusulkan lebih bagus lingkungan jadi isu utama dalam kampanye politik kita belum ada tak seperti di luar negeri misal amerika dalam kampanye membicarakan pemanasan globaldia juga menyoroti perilaku orang kala camping di gunung membuang sampah sembarangan begitupun kala membuat api unggun seharusnya pilih dahan sudah matiuli berusaha berkampanye melalui sosial media dan sebarkan ke orangorang sekitar saya merasa harus melakukan lebih banyak lagi alam itu sangat menyenangkan ada halhal yang susah diungkapkan dengan katakata saat kita dekat dengan alamhotma roni vokalis grup band float mengajak semua orang membuka mata hati serta melakukan sesuatu bagi pelestarian lingkungan hidup dan hutanpermasalahan hutan tak akan selesai jika cuma melihat di berita lalu sedih harus lakukan sesuatu dalam bentuk apapun kalau kami mengekspresikan melalui musikmusisi nugie mengatakan di tengah kerusakan hutan dampak eksploitasi karena alasan pembangunan ekonomi ada harapan perbaikan kini akses masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lebih terbuka mereka di pinggir hutan itu lebih merawat dibanding investasi besarmalam itu di kawasan jl sudirman jakarta sebuah gerakan bernama hutan itu indonesia diluncurkan ia gerakan terbuka dari para individu dan organisasi yang memiliki kepedulian dalam pelestarian hutan indonesialeony aurora penggagas gerakan ini mengatakan kampanye ini mengandalkan kekuatan kolaborasi dengan banyak inisiatif yang dibangun melalui pesanpesan positif tujuannya menciptakan kepemilikan dan keterkaitan terhadap hutan indonesia hingga menjadi bagian gaya hidup dan beraksi untuk menjagatak kenal maka tak sayang tak kenal hutan maka tak sayang seringkali kita berpikir hutan hanya bermanfaat bagi orang hidup di sekitar hutan padahal hutan memiliki fungsi mengatur siklus air cegah erosi dan banjir supaya tak kekeringan serap karbon juga bisa dibilang indonesia tak bisa jadi sekarang tanpa hutanlewat gerakan ini dia percaya pesan positif yang sampaikan kepada publik bisa menimbulkan rasa cinta terhadap hutan kegiatan ini antara lain lokakarya penulisan cerita kompetisi foto kampanye pelestarian hutan kunjungan ke berbagai kampus di indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas muda lokal untuk menghasilkan karyakarya kreatif guna mempromosikan hutan indonesialeony percaya pada kekuatan kolaborasi gerakan ini terbuka bagi siapa saja untuk bergabung berkontribusi menjaga hutan

Lahan Terampas, Masyarakat Adat Yerisiam Laporkan Perusahaan Sawit ke RSPO. Lahan adat mereka di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua, terampas perusahaan sawit ini. Berdasarkan surat dari Masyarakat Adat Yerisiam, perusahaan lain yang juga bercokol di lahan adat mereka juga ada PT Sariwana Adhi Perkasa dan PT Sariwana Unggul Mandiri.Surat kepada RSPO tertanggal 19 April 2016, tertanda, Y.L. Franky, selaku Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka ini menyebutkan, perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan di Distrik Yaur, Nabire, Papua ini, anak perusahaan Goodhope Asia Holdings Ltd, yang dimiliki Carson Cumberbatch PLC asal Sri Lanka. Goodhope merupakan anggota RSPO sejak Desember 2014.“Berdasarkan laporan masyarakat dan temuan kami di lapangan, perusahaan melanggar prinsip dan kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, serta melanggar peraturan perundang-undangan maupun hukum-hukum adat masyarakat pemilik ulayat, Suku Yerisiam Gua,” kata Franky dalam surat itu.Dia menyebutkan, beragam pelanggaran itu, antara lain Nabire Baru merampas hak-hak adat tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat adat Yerisiam. Padahal, mereka pemangku hak tanah. Perusahaan, katanya, hanya bertemu dan mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu serta menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat Yerisiam. Pemerintah dan perusahaan mengabaikan. “Tak menghormati suara dan keluhan masyarakat,” katanya dalam surat itu.Perusahaan, kata Franky, juga membongkar hutan alam yang bernilai penting secara ekologi dan terjadi deforestasi. Dampaknya, masyarakat kehilangan sumber pendapatan. Bahkan, kini banjir hebat menggenangi Kampung Sima tempat berdiam Suku Yerisiam ini.Bukan itu saja. Pada Rabu (13/4/16), perusahaan juga membongkar dan merusak hutan keramat serta dusun sagu sumber pangan masyarakat adat Yerisiam di tempat bernama Dusun Jarae dan Manawari.Padahal, masyarakat telah bertemu mengadukan rencana penggusuran kepada DPRD Nabire pada 7 Februari 2016. “Namun perusahaan yang dilindungi Brimob, tak peduli pengaduan masyarakat.”Franky mengatakan, Nabire Baru jelas-jelas melanggar prinsip dan kriteria RSPO, yakni, , perusahaan tak transparan dan belum memberikan informasi kepada masyarakat. Masyarakatpun tak memiliki berbagai dokumen-dokumen legal perusahaan sejak awal operasi. , perusahaan juga tak patuh UU dan peraturan berlaku. Termasuk Peraturan Daerah Khusus Papua tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Khusus Papua soal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan., perusahaan tak bertanggung jawab atas lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keragamanhayati. “Usaha kebun baru perusahaan juga tak bertanggung jawab,” ujar dia.Berdasarkan fakta-fakta itu, masyarakat adat bersama Yayasan Pusaka menuntut dan mendesak RSPO segera memeriksa dugaan penyimpangan perusahaan ini. Meminta RSPO menyelesaikan konflik terbuka dengan melibatkan masyarakat Yerisiam. “Jika terdapat penyimpangan, beri sanksi perusahaan, cabut sertifikat RSPO Nabire Baru maupun perusahaan induk.”Mereka juga mendesak Nabire Baru memberikan ganti kerugian dan menghentikan operasi, kecuali mendapat persetujuan masyarakat Yerisiam.Laporan masyarakat adat Yerisiam ini juga dikirimkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Papua Maupun Bupati Nabire.Bagian Pengaduan RSPO di Indonesia, akan menindaklanjuti pengaduan ini. Amalia Falah Alam, mengatakan, mereka tengah klarifikasi ke perusahaan.Dikonfirmasi melalui surat elektronik, perusahaan mengatakan, masalah terkait Nabire Baru itu diawali friksi antara seorang politikus lokal, Hanebora dengan perusahaan kayu sebelum Nabire Baru, masuk. “Masalah hilang begitu saja tanpa publikasi lebih lanjut.”Nabire Baru menyatakan, sudah ada program kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola praktik lingkungan yang baik dan pemberdayaan sosial masyarakat sekitar, ganti rugi tanah dan kerjasama dengan masyarakat yang ingin memberikan tanah mereka.Keterangan perusahaan, menyebutkan, mereka sudah memenuhi beberapa penilaian (HCV), (HCS) dan SIA termasuk Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), sesuai aturan pemerintah. Perizinan lain, seperti izin usaha perkebunan, izin dari pemerintah provinsi sampai hak guna usaha (HGU) juga sudah selesai.Bahkan, demi membangun saling pengertian soal publikasi berita di Nabire, disebutkan pula, baru-baru ini perusahaan bekerja sama dengan kontributor media online lokal. Kerjasama ini dikatakan perusahaan sebagai upaya menghindari tuduhan palsu lanjutan dan berita yang disalahgunakan oleh beberapa orang dengan kepentingan pribadi.Perusahaan membantah kalau ada kekerasan Brimob. Nabire Baru malah menyebut tudingan ini sebagai upaya mendistorsi fakta karena beberapa kepentingan menggunakan media dan organisasi masyarakat sipil. “Untuk memberi informasi salah dengan tuduhan tak berdasar terhadap Nabire Baru atau instansi pemerintah, misal, Brimob tujuan utama mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaan.”Perusahaan mengklaim, warga di sana menerima kehadiran Brimob untuk menjaga keamanan, dan hanya satu keluarga mantan kepala suku, Hanebora, sejalan dengan LSM dan media terus mencemarkan nama baik perusahaan untuk tebusan.“Masalah ini telah diklarifikasi Brimob dan instansi pemerintah daerah dalam berbagai pertemuan konsultatif dengan masyarakat setempat dan perusahaan. Tak ada kekerasan Brimob. Masyarakat, termasuk Suku Yerisiam memahami dan menerima kehadiran Brimob untuk menjaga perdamaian dan mengantisipasi potensi ancaman dari gerombolan bersenjata.” Perusahaan bilang, Brimob hadir di kebun Nabire Baru, berdasarkan keputusan polisi dan pemerintah lokal demi alasan keamanan.Sebelumnya, Dewan Adat Papua, John Gobai mengadu kepada Komnas HAM keteribatan Brimob mengamankan kebun sawit. Pada Juni 2013, seorang warga Titus Money, diamankan polisi. Dalam surat jawaban Polres Nabire ke Komnas HAM, beralasan penahanan polisi karena Money bikin ribut dan mabuk di kebun perusahaan. Dalam kasus ini, Nabire Baru membayar denda adat Rp50 juta.

[0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

lahan terampas masyarakat adat yerisiam laporkan perusahaan sawit ke rspo lahan adat mereka di kampung sima distrik yaur kabupaten nabire papua terampas perusahaan sawit ini berdasarkan surat dari masyarakat adat yerisiam perusahaan lain yang juga bercokol di lahan adat mereka juga ada pt sariwana adhi perkasa dan pt sariwana unggul mandirisurat kepada rspo tertanggal april tertanda yl franky selaku direktur pelaksana yayasan pusaka ini menyebutkan perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan di distrik yaur nabire papua ini anak perusahaan goodhope asia holdings ltd yang dimiliki carson cumberbatch plc asal sri lanka goodhope merupakan anggota rspo sejak desember berdasarkan laporan masyarakat dan temuan kami di lapangan perusahaan melanggar prinsip dan kriteria rspo untuk produksi minyak sawit berkelanjutan serta melanggar peraturan perundangundangan maupun hukumhukum adat masyarakat pemilik ulayat suku yerisiam gua kata franky dalam surat itudia menyebutkan beragam pelanggaran itu antara lain nabire baru merampas hakhak adat tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat adat yerisiam padahal mereka pemangku hak tanah perusahaan katanya hanya bertemu dan mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu serta menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat yerisiam pemerintah dan perusahaan mengabaikan tak menghormati suara dan keluhan masyarakat katanya dalam surat ituperusahaan kata franky juga membongkar hutan alam yang bernilai penting secara ekologi dan terjadi deforestasi dampaknya masyarakat kehilangan sumber pendapatan bahkan kini banjir hebat menggenangi kampung sima tempat berdiam suku yerisiam inibukan itu saja pada rabu perusahaan juga membongkar dan merusak hutan keramat serta dusun sagu sumber pangan masyarakat adat yerisiam di tempat bernama dusun jarae dan manawaripadahal masyarakat telah bertemu mengadukan rencana penggusuran kepada dprd nabire pada februari namun perusahaan yang dilindungi brimob tak peduli pengaduan masyarakatfranky mengatakan nabire baru jelasjelas melanggar prinsip dan kriteria rspo yakni perusahaan tak transparan dan belum memberikan informasi kepada masyarakat masyarakatpun tak memiliki berbagai dokumendokumen legal perusahaan sejak awal operasi perusahaan juga tak patuh uu dan peraturan berlaku termasuk peraturan daerah khusus papua tentang pengelolaan hutan berkelanjutan dan peraturan daerah khusus papua soal hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan perusahaan tak bertanggung jawab atas lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keragamanhayati usaha kebun baru perusahaan juga tak bertanggung jawab ujar diaberdasarkan faktafakta itu masyarakat adat bersama yayasan pusaka menuntut dan mendesak rspo segera memeriksa dugaan penyimpangan perusahaan ini meminta rspo menyelesaikan konflik terbuka dengan melibatkan masyarakat yerisiam jika terdapat penyimpangan beri sanksi perusahaan cabut sertifikat rspo nabire baru maupun perusahaan indukmereka juga mendesak nabire baru memberikan ganti kerugian dan menghentikan operasi kecuali mendapat persetujuan masyarakat yerisiamlaporan masyarakat adat yerisiam ini juga dikirimkan ke menteri lingkungan hidup dan kehutanan menteri pertanian menteri agraria dan tata ruang gubernur papua maupun bupati nabirebagian pengaduan rspo di indonesia akan menindaklanjuti pengaduan ini amalia falah alam mengatakan mereka tengah klarifikasi ke perusahaandikonfirmasi melalui surat elektronik perusahaan mengatakan masalah terkait nabire baru itu diawali friksi antara seorang politikus lokal hanebora dengan perusahaan kayu sebelum nabire baru masuk masalah hilang begitu saja tanpa publikasi lebih lanjutnabire baru menyatakan sudah ada program kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola praktik lingkungan yang baik dan pemberdayaan sosial masyarakat sekitar ganti rugi tanah dan kerjasama dengan masyarakat yang ingin memberikan tanah merekaketerangan perusahaan menyebutkan mereka sudah memenuhi beberapa penilaian hcv hcs dan sia termasuk analisis mengenai dampak lingkungan amdal sesuai aturan pemerintah perizinan lain seperti izin usaha perkebunan izin dari pemerintah provinsi sampai hak guna usaha hgu juga sudah selesaibahkan demi membangun saling pengertian soal publikasi berita di nabire disebutkan pula barubaru ini perusahaan bekerja sama dengan kontributor media online lokal kerjasama ini dikatakan perusahaan sebagai upaya menghindari tuduhan palsu lanjutan dan berita yang disalahgunakan oleh beberapa orang dengan kepentingan pribadiperusahaan membantah kalau ada kekerasan brimob nabire baru malah menyebut tudingan ini sebagai upaya mendistorsi fakta karena beberapa kepentingan menggunakan media dan organisasi masyarakat sipil untuk memberi informasi salah dengan tuduhan tak berdasar terhadap nabire baru atau instansi pemerintah misal brimob tujuan utama mendapatkan keuntungan finansial dari perusahaanperusahaan mengklaim warga di sana menerima kehadiran brimob untuk menjaga keamanan dan hanya satu keluarga mantan kepala suku hanebora sejalan dengan lsm dan media terus mencemarkan nama baik perusahaan untuk tebusanmasalah ini telah diklarifikasi brimob dan instansi pemerintah daerah dalam berbagai pertemuan konsultatif dengan masyarakat setempat dan perusahaan tak ada kekerasan brimob masyarakat termasuk suku yerisiam memahami dan menerima kehadiran brimob untuk menjaga perdamaian dan mengantisipasi potensi ancaman dari gerombolan bersenjata perusahaan bilang brimob hadir di kebun nabire baru berdasarkan keputusan polisi dan pemerintah lokal demi alasan keamanansebelumnya dewan adat papua john gobai mengadu kepada komnas ham keteribatan brimob mengamankan kebun sawit pada juni seorang warga titus money diamankan polisi dalam surat jawaban polres nabire ke komnas ham beralasan penahanan polisi karena money bikin ribut dan mabuk di kebun perusahaan dalam kasus ini nabire baru membayar denda adat rp juta

Menanti Keseriusan Pemerintah Urus Kematian Anak di Lubang Tambang. Lubang tambang batubara di Samarinda, Kalimantan Timur, telah memakan banyak korban. Sampai Mei ini, sudah 24 anak tewas. Protes dari teriakan sudah disuarakan sejak lama oleh pegiat lingkungan. Teranyar, para aktivis mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, mendesak pemerintah serius menangani kasus kematian anak di lubang tambang batubara. Mereka antara lain dari Jatam, Walhi, Greenpeace, ICEL, ICW dan Change.org.Koalisi organisasi masyarakat sipil ini berharap, pemerintah membentuk tim khusus bawah koordinasi Presiden antara lain koordinasi antarkementerian dan lembaga, maupun langkah konkret berupa kebijakan memutus rantai korban.Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah mengatakan, kematian 24 anak di lubang tambang perusahaan izin dari daerah maupun pusat.Pada konsesi izin pusat, ada empat perusahaan, PT Insani Bara Perkasa. Perusahaan ini, katanya, paling bermasalah dan brutal karena tiga anak meninggal di konsesi itu. PT Lana Harita Indonesia, perusahaan Thailand, PT Kitadin grup Banpu dan PT Multi Harapan Utama. Sisanya, tambang izin daerah. “Kalau dikatakan ada kesalahan pemda juga. Semua sekarang saling lempar tanggung jawab,” katanya usai pertemuan Selasa (17/5/16).Bahkan, katanya, mayoritas anak meninggal justru di konsesi perusahaan yang dinyatakan “Jadi CnC menurut kami omong kosong karena hanya pemeriksaan atas meja. Tak langsung di lapangan. Ini pertanyaan kita. Sebenarnya, kita ini menata perizinan untuk siapa? Hanya untuk kesenangan data menjadi rapi? Untuk tambahan pemasukan keuangan negara, atau pemulihan lingkungan dan keselamatan rakyat?”Dia meminta, pemerintah mencabut CnC ketujuhbelas perusahaan penyebab kematian 24 anak. Kalau tidak, menandakan CnC hanya pepesan kosong.Berdasarkan citra satelit 2014, ada 232 lubang tambang masih menganga dan ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan.Masyarakat, kata Merah, sebenarnya tak peduli ini urusan pemerintah pusat atau daerah. Yang perlu, tindakan tegas segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tak muncul korban lagi.“Di Kaltim, tambang berdekatan dengan perumahan warga. Bahkan jarak tak sampai 20 meter. Mereka bertetangga dengan bencana. Kapan saja bisa jadi korban.”Lubang tambang, katanya, tak ada rambu-rambu peringatan, pos dan pagar. “Baru ada setelah ada korban meninggal.”Lubang menganga begitu saja bertahun-tahun. Padahal dalam aturan, paling lambat 30 hari harus ditimbun. Dia mendesak, pemerintah mengambil langkah pencegahan, penindakan hukum, evaluasi serta pencabutan izin, pemulihan lingkungan, dan rehabilitasi korban.Khalisah Khalid dari Walhi Nasional berharap, penanganan tak kasus per kasus tetapi sekaligus membenahi tata kelola sumber daya alam terutama industri ekstraktif. Bukan hanya Kaltim, seluruh Indonesia.Sebelumnya, Februari 2015 Koalisi mengadukan kasus ini langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memberi sanksi administratif penghentian izin selama 160 hari hanya empat perusahaan terlapor.Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas mengatakan, akan melaporkan kepada Kepala KSP, Teten Masduki dan meneruskan usulan kepada Presiden.“Ini masalah serius, harus segera ditangani pemerintah. Presiden sendiri dua kali ke Katim dan mendapatkan keluhan langsung dari warga. Kami berterimakasih diberi banyak data untuk tindak lanjut,” katanya.KSP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun . pemerintah daerah.Soal inspeksi ke lapangan, katanya, akan dibicarakan. Begitu juga masalah penegakan hukum bagi perusahaan yang tak mereklamasi tambang.“Ini perlu rapat koordinasi mungkin level eselon satu. Teman-teman aktivis punya rekomendasi langkah yang harus dilakukan. Menurut saya ini sangat bagus. Bisa jadi bahan masukan kami koordinasi antarkementerian,” katanyaKSP, katanya, baru duduk bersama informal sekali antara KLHK dan KESDM membahas persoalan ini. Dia akan mendorong pertemuan lebih operasional.Merah mengatakan, janji tindaklanjut KSP semoga bukan harapan palsu.“Karena Presiden dua kali ke Kaltim selalu disambut lubang tambang. Supaya ketika Presiden datang ketiga kali bisa menjawab dengan gagah berani bahwa sudah melakukan sesuatu dan menghukum perusahaan.”Dalam pertemuan itu, para aktivis menyerahkan 11.500 tandatangan petisi online di kanal www.change.org/lubangtambang. Petisi ini meminta pemerintah daerah menutup lubang tambang di Samarinda.

[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

mengatasi dampak yang tidak proporsional peran pemerintah lokal

menanti keseriusan pemerintah urus kematian anak di lubang tambang lubang tambang batubara di samarinda kalimantan timur telah memakan banyak korban sampai mei ini sudah anak tewas protes dari teriakan sudah disuarakan sejak lama oleh pegiat lingkungan teranyar para aktivis mendatangi kantor staf kepresidenan ksp jakarta mendesak pemerintah serius menangani kasus kematian anak di lubang tambang batubara mereka antara lain dari jatam walhi greenpeace icel icw dan changeorgkoalisi organisasi masyarakat sipil ini berharap pemerintah membentuk tim khusus bawah koordinasi presiden antara lain koordinasi antarkementerian dan lembaga maupun langkah konkret berupa kebijakan memutus rantai korbandinamisator jatam kaltim merah johansyah mengatakan kematian anak di lubang tambang perusahaan izin dari daerah maupun pusatpada konsesi izin pusat ada empat perusahaan pt insani bara perkasa perusahaan ini katanya paling bermasalah dan brutal karena tiga anak meninggal di konsesi itu pt lana harita indonesia perusahaan thailand pt kitadin grup banpu dan pt multi harapan utama sisanya tambang izin daerah kalau dikatakan ada kesalahan pemda juga semua sekarang saling lempar tanggung jawab katanya usai pertemuan selasa bahkan katanya mayoritas anak meninggal justru di konsesi perusahaan yang dinyatakan jadi cnc menurut kami omong kosong karena hanya pemeriksaan atas meja tak langsung di lapangan ini pertanyaan kita sebenarnya kita ini menata perizinan untuk siapa hanya untuk kesenangan data menjadi rapi untuk tambahan pemasukan keuangan negara atau pemulihan lingkungan dan keselamatan rakyatdia meminta pemerintah mencabut cnc ketujuhbelas perusahaan penyebab kematian anak kalau tidak menandakan cnc hanya pepesan kosongberdasarkan citra satelit ada lubang tambang masih menganga dan ditinggalkan begitu saja oleh perusahaanmasyarakat kata merah sebenarnya tak peduli ini urusan pemerintah pusat atau daerah yang perlu tindakan tegas segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar tak muncul korban lagidi kaltim tambang berdekatan dengan perumahan warga bahkan jarak tak sampai meter mereka bertetangga dengan bencana kapan saja bisa jadi korbanlubang tambang katanya tak ada ramburambu peringatan pos dan pagar baru ada setelah ada korban meninggallubang menganga begitu saja bertahuntahun padahal dalam aturan paling lambat hari harus ditimbun dia mendesak pemerintah mengambil langkah pencegahan penindakan hukum evaluasi serta pencabutan izin pemulihan lingkungan dan rehabilitasi korbankhalisah khalid dari walhi nasional berharap penanganan tak kasus per kasus tetapi sekaligus membenahi tata kelola sumber daya alam terutama industri ekstraktif bukan hanya kaltim seluruh indonesiasebelumnya februari koalisi mengadukan kasus ini langsung kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan hanya memberi sanksi administratif penghentian izin selama hari hanya empat perusahaan terlaporyanuar nugroho deputi ii kantor staf kepresidenan bidang kajian dan pengelolaan program prioritas mengatakan akan melaporkan kepada kepala ksp teten masduki dan meneruskan usulan kepada presidenini masalah serius harus segera ditangani pemerintah presiden sendiri dua kali ke katim dan mendapatkan keluhan langsung dari warga kami berterimakasih diberi banyak data untuk tindak lanjut katanyaksp akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti klhk kementerian energi dan sumber daya mineral maupun pemerintah daerahsoal inspeksi ke lapangan katanya akan dibicarakan begitu juga masalah penegakan hukum bagi perusahaan yang tak mereklamasi tambangini perlu rapat koordinasi mungkin level eselon satu temanteman aktivis punya rekomendasi langkah yang harus dilakukan menurut saya ini sangat bagus bisa jadi bahan masukan kami koordinasi antarkementerian katanyaksp katanya baru duduk bersama informal sekali antara klhk dan kesdm membahas persoalan ini dia akan mendorong pertemuan lebih operasionalmerah mengatakan janji tindaklanjut ksp semoga bukan harapan palsukarena presiden dua kali ke kaltim selalu disambut lubang tambang supaya ketika presiden datang ketiga kali bisa menjawab dengan gagah berani bahwa sudah melakukan sesuatu dan menghukum perusahaandalam pertemuan itu para aktivis menyerahkan tandatangan petisi online di kanal wwwchangeorglubangtambang petisi ini meminta pemerintah daerah menutup lubang tambang di samarinda

Banjir Bandang Hantam Sintuwu, Pemerintah Sigi Siapkan Relokasi. Hujan deras selama seminggu melanda dataran tinggi Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengakibatkan banjir bandang di Desa Sintuwu, Selasa (17/5/16) pukul 14.30. Lokasi banjir bandang dikosongkan, penduduk diimbau mengungsi ke tempat lebih aman. Mengingat lokasi banjir begitu rawan, pemerintah Sigi akan merelokasi warga.Data Aparat Desa Sintuwu, menyebutkan, korban banjir bandang satu anak meninggal dunia tertimpa pohon lapuk, sekitar 12 keluarga (40) jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Kerugian, 20 kambing hanyut, tiga sepeda motor tertimbun, 11 rumah rusak berat terendam lumpur, satu rumah hanyut.Banjir menimbulkan longsor di empat titik, yakni, tiga longsor besar menimbun sungai, tiga longsor kecil menyebabkan kebun kakao rusak parah dan memutus akses jalan penghubung Desa Sintuwu.Jamal, warga setempat, mengatakan, banjir bandang bermula longsor tebing gunung di aliran Sungai Halumbulapa menyebabkan air tertampung. Saat hujan terus turun, air meluap, meluber ke kebun-kebun kakao hingga menghantam pemukiman.Banyak pihak mengaitkan banjir Desa Sintuwu dengan tambang emas di Kecamatan Palolo. Senada ditanyakan rombongan Muspida, kala mengunjungi lokasi. Ada Danrem 132 Tadulako Kolonel Inf. M. Saleh Mustafa, Dandim 1306 Donggala Letkol Kavaleri I Gede Masa, Anggota DPRD Sigi.Menurut Gustav, aliran sungai ini dinamai warga berarti sungai emas. Nama ini diambil dari Bahasa Kaili. Dia menolak jika banjir berkaitan dengan tambang emas tradisional.“Tak ada tambang emas di hulu sungai, kami melarang orang menambang di desa ini. Daerah ini jauh dan tak berhubungan dengan Dongi-dongi” katanya.Masyarakat, katanya, membangun rumah di bekas jalan masa pendudukan Jepang. Pada 1990-an, bagian barat jalan wilayah penyangga Taman Nasional Lore Lindu, memanjang ke Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Sigi.Abidin Kepala Desa Sintuwu, mengatakan, banjir bandang pelajaran bagi orang-orang yang membuka kebun di gunung. Akar-akar pohon besar tak kuat menampung beban tanah yang labil.Rencana pemerintah desa, katanya, membuat program menjaga hulu sungai, agar bencana tak terulang.Wakil Bupati Sigi Paulina Martono meninjau lokasi mengatakan, banjir karena hujan deras tak berhenti di atas tanah labil. Kondisi tanah pasir labil disertai curah hujan tinggi mengakibatkan air bercampur lumpur menghantam pemukiman penduduk. “Banjir bukan karena pembalakan liar, pohon terbawa banjir dengan akar,” katanya.Pemerintah Sigi mengerahkan alat berat membersihkan tumpukan kayu dan lumpur. Pangan dan kebutuhan mendesak seperti pakaian juga diberikan.Mengenai penanganan korban banjir bandang, kata Paulina, rencana Pemerintah Sigi akan merelokasi warga. “Kita akan menyiapkan lahan dan perumahan sederhana bagi warga.”Lokasi banjir, katanya, akan dikosongkan karena tak layak ditinggali tetapi tetap memberikan kesempatan petani mengolah kebun. ”Kalau berkebun boleh, tidak untuk ditinggali.”Danrem dan Dandim menyampaikan, evakuasi dan pembersihan sisa bencana sudah selesai. Dia berharap, masyarakat membudidayakan tanaman keras di tebing dan sepanjang aliran sungai mencegah bencana susulan.Monitoring Relawan Untuk Orang dan Alam (ROA) menyebutkan, banjir dua bulan terakhir di Sulteng, menyebabkan 2000-an jiwa mengungsi. Pada April 2016, di Petasia Barat, Morowali Utara, banjir mengakibatkan 341 keluarga (1.235 jiwa) terdapat 21 ibu hamil serta 199 balita mengungsi. Dua jembatan putus.Pada Maret 2016, banjir di Desa Kilo, Poso, satu orang meninggal dunia, 50 keluarga mengungsi. Mei 2016, banjir bandang menghantam persawahan dan jembatan di Desa Leboni dan Wera, Poso. Pintu air irigasi ambruk, sekitar 100 hektar sawah tak dapat ditanami.Direktur ROA Mochammad Subarkah mengatakan, siklus bencana Sulteng dalam lima tahun terakhir pada tiap pergantian musim. ”Jika panas tiba, kekeringan, musim hujan, kebanjiran.”Sistem penanggulangan bencana, katanya, mesti terpadu. Mulai sekarang, pemerintah harus menetapkan perencanaan mitigasi bencana dengan mendorong penguatan komunitas terdampak.“Masyarakat dan pemerintah harus sinergis, terutama komunitas, mereka harus memahami standar menghadapi bencana, mengenai keselamatan dan pemenuhan pangan memadai.”

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

bencana alam ketahanan komunitas peran pemerintah lokal

banjir bandang hantam sintuwu pemerintah sigi siapkan relokasi hujan deras selama seminggu melanda dataran tinggi palolo kabupaten sigi sulawesi tengah mengakibatkan banjir bandang di desa sintuwu selasa pukul lokasi banjir bandang dikosongkan penduduk diimbau mengungsi ke tempat lebih aman mengingat lokasi banjir begitu rawan pemerintah sigi akan merelokasi wargadata aparat desa sintuwu menyebutkan korban banjir bandang satu anak meninggal dunia tertimpa pohon lapuk sekitar keluarga jiwa mengungsi ke rumah kerabat kerugian kambing hanyut tiga sepeda motor tertimbun rumah rusak berat terendam lumpur satu rumah hanyutbanjir menimbulkan longsor di empat titik yakni tiga longsor besar menimbun sungai tiga longsor kecil menyebabkan kebun kakao rusak parah dan memutus akses jalan penghubung desa sintuwujamal warga setempat mengatakan banjir bandang bermula longsor tebing gunung di aliran sungai halumbulapa menyebabkan air tertampung saat hujan terus turun air meluap meluber ke kebunkebun kakao hingga menghantam pemukimanbanyak pihak mengaitkan banjir desa sintuwu dengan tambang emas di kecamatan palolo senada ditanyakan rombongan muspida kala mengunjungi lokasi ada danrem tadulako kolonel inf m saleh mustafa dandim donggala letkol kavaleri i gede masa anggota dprd sigimenurut gustav aliran sungai ini dinamai warga berarti sungai emas nama ini diambil dari bahasa kaili dia menolak jika banjir berkaitan dengan tambang emas tradisionaltak ada tambang emas di hulu sungai kami melarang orang menambang di desa ini daerah ini jauh dan tak berhubungan dengan dongidongi katanyamasyarakat katanya membangun rumah di bekas jalan masa pendudukan jepang pada an bagian barat jalan wilayah penyangga taman nasional lore lindu memanjang ke desa pakuli kecamatan gumbasa sigiabidin kepala desa sintuwu mengatakan banjir bandang pelajaran bagi orangorang yang membuka kebun di gunung akarakar pohon besar tak kuat menampung beban tanah yang labilrencana pemerintah desa katanya membuat program menjaga hulu sungai agar bencana tak terulangwakil bupati sigi paulina martono meninjau lokasi mengatakan banjir karena hujan deras tak berhenti di atas tanah labil kondisi tanah pasir labil disertai curah hujan tinggi mengakibatkan air bercampur lumpur menghantam pemukiman penduduk banjir bukan karena pembalakan liar pohon terbawa banjir dengan akar katanyapemerintah sigi mengerahkan alat berat membersihkan tumpukan kayu dan lumpur pangan dan kebutuhan mendesak seperti pakaian juga diberikanmengenai penanganan korban banjir bandang kata paulina rencana pemerintah sigi akan merelokasi warga kita akan menyiapkan lahan dan perumahan sederhana bagi wargalokasi banjir katanya akan dikosongkan karena tak layak ditinggali tetapi tetap memberikan kesempatan petani mengolah kebun kalau berkebun boleh tidak untuk ditinggalidanrem dan dandim menyampaikan evakuasi dan pembersihan sisa bencana sudah selesai dia berharap masyarakat membudidayakan tanaman keras di tebing dan sepanjang aliran sungai mencegah bencana susulanmonitoring relawan untuk orang dan alam roa menyebutkan banjir dua bulan terakhir di sulteng menyebabkan an jiwa mengungsi pada april di petasia barat morowali utara banjir mengakibatkan keluarga jiwa terdapat ibu hamil serta balita mengungsi dua jembatan putuspada maret banjir di desa kilo poso satu orang meninggal dunia keluarga mengungsi mei banjir bandang menghantam persawahan dan jembatan di desa leboni dan wera poso pintu air irigasi ambruk sekitar hektar sawah tak dapat ditanamidirektur roa mochammad subarkah mengatakan siklus bencana sulteng dalam lima tahun terakhir pada tiap pergantian musim jika panas tiba kekeringan musim hujan kebanjiransistem penanggulangan bencana katanya mesti terpadu mulai sekarang pemerintah harus menetapkan perencanaan mitigasi bencana dengan mendorong penguatan komunitas terdampakmasyarakat dan pemerintah harus sinergis terutama komunitas mereka harus memahami standar menghadapi bencana mengenai keselamatan dan pemenuhan pangan memadai

Belasan Juta Hektar Kawasan Moratorium Ternyata Tak Berhutan Lagi…. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membeberkan data di dalam kawasan moratorium hutan dan lahan atau peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB) setidaknya 13 jutaan hektar lahan ternyata tak berhutan lagi. Lahan-lahan ini, sudah berubah menjadi beragam hal antara lain, perkebunan, pertanian, pertambangan, pemukiman sampai semak belukar dan lain-lain. Guna mengatur tata kelola lahan ini, KLHK sedang menyusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Kelola Hutan Alam, Lahan Gambut, dan Kawasan Tak Produktif yang tak dibebani izin. Demikian terungkap kala KLHK rilis peta PIPPIB X di Jakarta, Rabu (25/5/16).San Avri Awang, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, KLHK, mengatakan, dalam perjalanan masa moratorium ini, banyak masukan harus ada tindaklanjut untuk perbaikan tata kelola.Untuk itu, KLHK pun melakukan verifikasi dan membuka data PIPPIB, serta terlihat lahan dalam peta moratorium belasan juta hektar bukan hutan lagi. KLHK, berupaya memperbaiki tata kelola lahan ini. “Jadi, jangan sampai ada ilegal dalam PIPPIB dan tak diselesaikan. Buka semua data itu, jadi semua bisa lihat.,” katanya.Tampak dalam tabel PIPPIB yang terbagi dalam kawasan hutan dan alokasi penggunaan lain (APL) ini, sudah menjadi beragam pemanfataan, seperti pada gambut kawasan konservasi alam (pelestarian alam)–seharusnya kawasan terlindungi oleh UU– sekitar 448.862 hektar jadi perkebunan, pemukiman, pertanian, tambang dan lain-lain. Begitu juga, di hutan gambut lindung ada kebun 27.184 hektar, pertanian 14.361 hektar dan belukar 228.331 hektar dan banyak lagi.Di hutan lindung tanah mineral juga serupa, ada perkebunan 70.907 hektar, pertanian 2.358.201 hektar dan lain-lain. Di hutan produksi terbatas, hutan produksi sampai hutan produksi konversi, juga tak jauh beda. Begitu juga di APL, dengan total perkiraan ada sekitar 13 jutaan hektar. (lihat tabel).“Sekitar 13 juta hektar lahan tak produktif (tak berhutan lagi-red). Kebun 980.000 hektar. Lahan kering diduduki rakyat 2,3 juta hektar. Cukup signifikan,” katanya.Dengan kondisi seperti ini, ucap Awang, sebagai upaya menata kelola lahan-lahan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyiapkan aturan.Menurut Awang, lahan gambut memang tak boleh ada izin tetapi fakta di lapangan, sudah menjadi perkebunan, pertambangan dan lain-lain. “Jadi kami tak ingin biarkan seperti ini. Kita akan selesaikan. Kalau ada pelanggaran, akan tegakkan hukum. Mengapa bisa bangun kebun dalam hutan? Ini sudah ada sejak 2011.”Meskipun begitu, katanya, aturan ini dalam semangat memperbaiki tata kelola dan menyelesaian masalah. “Bukan beri izin baru tapi benarkan tata kelola.” Detil kawasan, katanya, akan menentukan bentuk penanganan yang akan dilakukan.Data 13 jutaan hektar itupun masih belum final. “Masih terus bergerak. Itu data per 10 Mei,” kata Ruanda A Sugardiman, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,KLHK.Dengan data ini, katanya, akan terlihat kondisi kawasan moratorium, di kawasan hutan maupun APL yang menjadi kebun, pemukiman, pertanian dan lain-lain. “Lain-lain itu banyak, ada tambang, tambak, sawah, bandara juga pelabuhan dan banyak lagi.”Setelah data tersaji lengkap, baru pembahasan lebih dalam soal penanganan seperti apa—yang akan diatur dalam peraturan menteri. “Misal, pemukiman di tengah hutan, mau diapakan? Kebun di tengah hutan. Selama ini kan didiamkan. Sekarang mau kita buka, mau perbaiki.”Walhipun menanggapi. Bagi organisasi lingkungan ini, selama aturan menteri bertujuan melindungi areal dari ancaman ekspansi perusahaan skala besar, mempebaiki fungsi lingkungan hidup dan tak menutup akses rakyat, rencana ini mesti dilakukan. “Karena kawasan tak berhutan mestinya dipulihkan, bukan diprioritaskan untuk perizinan seperti kebijakan selama ini,” kata Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Walhi Nasional.Tata kelola kawasan moratorium ini, katanya, semestinya tak hanya berorientasi pengurangan emisi, tetapi bagaimana menekan laju degradasi lahan, dan menjadi bagian pengurangan konflik lahan. Juga memulihkan fungsi daya dukung lingkungan terhadap kultur manusia.Sedangkan, kata Awang, kawasan moratorium, khusus hutan gambut, masih banyak berada di kawasan yang belum terlindungi kuat. Untuk pengelolaan ini, katanya, ada rencana kawasan yang berhutan bagus menjadikan hutan lindung, baik yang berada di hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi konversi (HPK) maupun APL. “Di APL, masih banyak hutan alam,” ucap Awang.Dari tabel PIPPIB yang dipaparkan, tampak hutan gambut di APL sekitar sekitar 1.469.708 hektar, sedang di HP, HPT dan HPK lebih 3,5 juta hektar. (Lihat tabel)Untuk wilayah di kawasan hutan, KLHK sedang dalam bahasan termasuk berbicara dengan daerah. Sedangkan, di APL, KLHK meminta pandangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan pemerintah daerah. Ruwanda mengatakan, KLHK sudah menyurati Kementerian ATR maupun pemerintah daerah soal niatan menjadi hutan gambut di APL sebagai kawasan lindung.Menurut Zenzi, pemerintah mesti menemukan mekanisme atau sistem perlindungan hutan alam di APL ini. Namun, dia mengingatkan, pemerintah jangan terburu buru menetapkan status hutan lindung.“Bisa jadi hutan itu lestari karena perlindungan masyarakat yang hidup di dalam maupun sekitar. Khawatir proses penetapan jadi hutan lindung tanpa verifikasi sungguh-sungguh justru menambah deretan konflik komunitas dengan pemerintah.”Adapun pada revisi PIPPIB X ini, peta moratorium mengalami kenaikan tipis sebesar 191.706 hektar. Hingga total kawasan yang terlindungi moratorium menjadi 65.277.819 hektar, dari sebelumnya 65.086.113 hektar.Perubahan ini, kata Awang, karena terjadi pengurangan dan penambahan oleh beberapa faktor, seperti pembaruan data perizinan, pembaruan data bidang tanah, perkembangan tata ruang sampai laporan hasil survei lahan gambut dari Kementerian Pertanian. (Lihat tabel).Dalam poin revisi peta moratorium itu, juga menyebutkan beberapa mengecualian seperti permohonan telah mendapat persetujuan prinsip Menteri LHK, pembangunan nasional bersifat vital, yaitu geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu. Lalu, perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan yang ada sepanjang izin usaha masih berlaku dan restorasi ekosistem.“Moratorium hendaknya bukan sebatas menunda izin baru, juga menghentikan proses izin. Dalam artian menghilangkan klausal pengecualian terhadap izin prinsip dan perpanjangan izin pada moratorium,” ucap Zenzi.Saat ini, katanya, daratan indonesia hampir habis terbagi dalam izin prinsip dan izin produksi. Arti, ujar dia, kalau moratorium tak menghentikan peningkatan status izin prinsip ke izin produksi, proses deforestasi dan degradasi akan terus terjadi di daratan Indonesia.Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, mendukung publikasi transparan peta moratorium hutan dan lahan. “Masukan publik bagus buat memperkuat. Bagaimana data itu dipakai kementerian/lembaga, dan lembaga lain juga pemda untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan. Ini juga bagian kebijakan satu peta.”

[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ketahanan komunitas peran pemerintah lokal

belasan juta hektar kawasan moratorium ternyata tak berhutan lagi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan membeberkan data di dalam kawasan moratorium hutan dan lahan atau peta indikatif penundaan pemberian izin baru pippib setidaknya jutaan hektar lahan ternyata tak berhutan lagi lahanlahan ini sudah berubah menjadi beragam hal antara lain perkebunan pertanian pertambangan pemukiman sampai semak belukar dan lainlain guna mengatur tata kelola lahan ini klhk sedang menyusun peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang tata kelola hutan alam lahan gambut dan kawasan tak produktif yang tak dibebani izin demikian terungkap kala klhk rilis peta pippib x di jakarta rabu san avri awang direktur jenderal planologi dan tata lingkungan klhk mengatakan dalam perjalanan masa moratorium ini banyak masukan harus ada tindaklanjut untuk perbaikan tata kelolauntuk itu klhk pun melakukan verifikasi dan membuka data pippib serta terlihat lahan dalam peta moratorium belasan juta hektar bukan hutan lagi klhk berupaya memperbaiki tata kelola lahan ini jadi jangan sampai ada ilegal dalam pippib dan tak diselesaikan buka semua data itu jadi semua bisa lihat katanyatampak dalam tabel pippib yang terbagi dalam kawasan hutan dan alokasi penggunaan lain apl ini sudah menjadi beragam pemanfataan seperti pada gambut kawasan konservasi alam pelestarian alamseharusnya kawasan terlindungi oleh uu sekitar hektar jadi perkebunan pemukiman pertanian tambang dan lainlain begitu juga di hutan gambut lindung ada kebun hektar pertanian hektar dan belukar hektar dan banyak lagidi hutan lindung tanah mineral juga serupa ada perkebunan hektar pertanian hektar dan lainlain di hutan produksi terbatas hutan produksi sampai hutan produksi konversi juga tak jauh beda begitu juga di apl dengan total perkiraan ada sekitar jutaan hektar lihat tabelsekitar juta hektar lahan tak produktif tak berhutan lagired kebun hektar lahan kering diduduki rakyat juta hektar cukup signifikan katanyadengan kondisi seperti ini ucap awang sebagai upaya menata kelola lahanlahan ini menteri lingkungan hidup dan kehutanan sedang menyiapkan aturanmenurut awang lahan gambut memang tak boleh ada izin tetapi fakta di lapangan sudah menjadi perkebunan pertambangan dan lainlain jadi kami tak ingin biarkan seperti ini kita akan selesaikan kalau ada pelanggaran akan tegakkan hukum mengapa bisa bangun kebun dalam hutan ini sudah ada sejak meskipun begitu katanya aturan ini dalam semangat memperbaiki tata kelola dan menyelesaian masalah bukan beri izin baru tapi benarkan tata kelola detil kawasan katanya akan menentukan bentuk penanganan yang akan dilakukandata jutaan hektar itupun masih belum final masih terus bergerak itu data per mei kata ruanda a sugardiman direktur inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutanklhkdengan data ini katanya akan terlihat kondisi kawasan moratorium di kawasan hutan maupun apl yang menjadi kebun pemukiman pertanian dan lainlain lainlain itu banyak ada tambang tambak sawah bandara juga pelabuhan dan banyak lagisetelah data tersaji lengkap baru pembahasan lebih dalam soal penanganan seperti apayang akan diatur dalam peraturan menteri misal pemukiman di tengah hutan mau diapakan kebun di tengah hutan selama ini kan didiamkan sekarang mau kita buka mau perbaikiwalhipun menanggapi bagi organisasi lingkungan ini selama aturan menteri bertujuan melindungi areal dari ancaman ekspansi perusahaan skala besar mempebaiki fungsi lingkungan hidup dan tak menutup akses rakyat rencana ini mesti dilakukan karena kawasan tak berhutan mestinya dipulihkan bukan diprioritaskan untuk perizinan seperti kebijakan selama ini kata zenzi suhadi manajer kampanye walhi nasionaltata kelola kawasan moratorium ini katanya semestinya tak hanya berorientasi pengurangan emisi tetapi bagaimana menekan laju degradasi lahan dan menjadi bagian pengurangan konflik lahan juga memulihkan fungsi daya dukung lingkungan terhadap kultur manusiasedangkan kata awang kawasan moratorium khusus hutan gambut masih banyak berada di kawasan yang belum terlindungi kuat untuk pengelolaan ini katanya ada rencana kawasan yang berhutan bagus menjadikan hutan lindung baik yang berada di hutan produksi hp hutan produksi terbatas hpt hutan produksi konversi hpk maupun apl di apl masih banyak hutan alam ucap awangdari tabel pippib yang dipaparkan tampak hutan gambut di apl sekitar sekitar hektar sedang di hp hpt dan hpk lebih juta hektar lihat tabeluntuk wilayah di kawasan hutan klhk sedang dalam bahasan termasuk berbicara dengan daerah sedangkan di apl klhk meminta pandangan dari kementerian agraria dan tata ruang dan pemerintah daerah ruwanda mengatakan klhk sudah menyurati kementerian atr maupun pemerintah daerah soal niatan menjadi hutan gambut di apl sebagai kawasan lindungmenurut zenzi pemerintah mesti menemukan mekanisme atau sistem perlindungan hutan alam di apl ini namun dia mengingatkan pemerintah jangan terburu buru menetapkan status hutan lindungbisa jadi hutan itu lestari karena perlindungan masyarakat yang hidup di dalam maupun sekitar khawatir proses penetapan jadi hutan lindung tanpa verifikasi sungguhsungguh justru menambah deretan konflik komunitas dengan pemerintahadapun pada revisi pippib x ini peta moratorium mengalami kenaikan tipis sebesar hektar hingga total kawasan yang terlindungi moratorium menjadi hektar dari sebelumnya hektarperubahan ini kata awang karena terjadi pengurangan dan penambahan oleh beberapa faktor seperti pembaruan data perizinan pembaruan data bidang tanah perkembangan tata ruang sampai laporan hasil survei lahan gambut dari kementerian pertanian lihat tabeldalam poin revisi peta moratorium itu juga menyebutkan beberapa mengecualian seperti permohonan telah mendapat persetujuan prinsip menteri lhk pembangunan nasional bersifat vital yaitu geothermal minyak dan gas bumi ketenagalistrikan lahan untuk padi dan tebu lalu perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan yang ada sepanjang izin usaha masih berlaku dan restorasi ekosistemmoratorium hendaknya bukan sebatas menunda izin baru juga menghentikan proses izin dalam artian menghilangkan klausal pengecualian terhadap izin prinsip dan perpanjangan izin pada moratorium ucap zenzisaat ini katanya daratan indonesia hampir habis terbagi dalam izin prinsip dan izin produksi arti ujar dia kalau moratorium tak menghentikan peningkatan status izin prinsip ke izin produksi proses deforestasi dan degradasi akan terus terjadi di daratan indonesianazir foead kepala badan restorasi gambut mendukung publikasi transparan peta moratorium hutan dan lahan masukan publik bagus buat memperkuat bagaimana data itu dipakai kementerianlembaga dan lembaga lain juga pemda untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan ini juga bagian kebijakan satu peta

Diduga Rugikan Negara Rp3,6 Triliun, Walhi Laporkan Perusahaan Sawit dan Tambang ke KPK. Walhi melaporkan tujuh perusahaan perkebunan sawit dan tambang serta beberapa pejabat pemerintah ke KPK di Jakarta, Selasa (24/5/16). Laporan ini karena ada indikasi kerugian negara mencapai Rp3,6 triliun.Manajer Kampanye Walhi Zenzi Suhadi mengatakan, tujuh perusahaan ini dari lima provinsi di empat pulau dengan kerugian negara Rp3,6 triliun. Angka ini, katanya, diambil dari potensi kerugian negara dari praktik penjarahan hutan. Selain itu, katanya, ada kerugian Rp13 miliar dari suap perusahaan kepada beberapa level pejabat pemerintah mulai kepala desa sampai kepala daerah dan BPN dalam proses penerbitan konsesi, HGU, izin dan pengamanan perusahaan.Dia melaporkan juga keterlibatan Pengadilan Agama dalam memanipulasi kepemilikan tanah dan transaksi fiktif ganti rugi tanah di Sulawesi Tenggara. “Ada proses penjualan wilayah komunal masyarakat dengan kepemilikan fiktif disahkan Pengadilan Agama Sultra,” katanya.Beberapa kasus ini sengaja diambil dari empat pulau dan provinsi berbeda guna mewakili beberapa karakter khusus ekosistem khusus di Indonesia, dari hutan tropis, gambut, rawa, danau, pulau kecil dan savana.“Karena berbeda ekosistem, akan berbeda pola relasi masyarakat dan membentuk sistem perekonomian berbeda.”Walhi, katanya, menginginkan penegakan hukum korupsi bukan hanya menyasar praktik-praktik penggelapan uang negara, tetapi mulai menghentikan kejahatan lingkungan yang memporak-porandakan sistem perekonomian negara. “Tak ada ekonomi negara terbentuk tanpa sistem ekonomi mikro tingkat masyarakat,” katanya.Dia juga menginginkan, penegakan hukum korupsi, bisa menghentikan penghancuran ekonomi masyarakat dampak degradasi, deforestasi ataupun ekspansi perkebunan sawit.Meski begitu, Zenzi tak menyebut identitas perusahaan dengan detil, hanya menyebut inisial, seperti PT AM di Bengkulu, perkebunan sawit yang membabat hutan tropis di daerah aliran sungai. Di Sumatera Selatan, PT TN, juga perusahaan sawit membabat hutan konservasi TWA Dangku. Di Kalimantan Tengah, PT BA, perusahaan sawit membabat ekosistem gambut dan danau. Ia diduga memberikan suap kepada beberapa pejabat.Di Konawe Selatan, perkebunan ekosistem rawa dua perusahaan perkebunan PT. MJ dan PT. BNP , dan perusahaan tambang di Konawe PT. VD. Di Halmahera Selatan, Maluku, PT KN. Ia di pulau kecil dengan kontur berbukit.Untuk luasan, perkiraan awal, di Kalteng 28.000 hektar, Bengkulu 1.500 hektar, Sulawesi Tenggara 754 hektar, Malut 11.000 hektar dengan wilayah rambahan 14.500 hektar.“Untuk proses hukum, kita belum bisa menyebut identitas. Dengan harapan, penggalian alat bukti dan lain-lain bisa berjalan lancar.”Modus mereka, di Sultra, proses ganti rugi langsung kepada masyarakat atau transaksi fiktif kepala desa melibatkan Pengadilan Agama. Mengesahkan kepemilikan adat palsu dan jadi alat transaksi antara lima orang mengatasnamakan seluruh masyarakat selaku pemilik adat.“Kita berharap, KPK serius menghentikan praktik-praktik transaksi fiktif, keterlibatan pejabat negara ini agar tak terjadi di provinsi lain. Kalau kasus Sultra tak dihentikan, di provinsi lain akan banyak keterlibatan Pengadilan Agama, pembentukan masyarakat adat palsu.”Kalau tak dihentikan, katanya, dia khawatir Pengadilan agama menjadi pembenaran publik mengesahkan kepemilikan masyarakat adat. Padahal, sangat rentan dilakukan oknum-oknum bentukan perusahaan dan kepala daerah yang menginginkan ganti rugi tanah fiktif.Pada 2013, Walhi melaporkan beberapa kasus terkait potensi kerugian negara dari tegakan kayu. Kini berbeda, karena potensi kerugian bukan hanya dari potensi tegakan kayu dan hutan tropis juga ekosistem khusus.Zenzi mengatakan, kerugian negara terjadi dalam beberapa kasus tersebut secara terstruktur, masif dan terorganisir dikendalikan korporasi.Walhi melihat, ada manipulasi dalam pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan di wilayah-wilayah itu, katanya, tanpa proses verifikasi akuntabel. Merugikan kementerian, masyarakat dan lingkungan.“Permohonan pelepasan untuk masyarakat, ketika dilepaskan, diberikan izin kepada perusahaan,” katanya.Di lapangan, perusahaan-perusahaan ini ada sudah produksi, ada proses , ada juga dalam persiapan . “Kita lapor ke KPK agar ada penegakan hukum, menghentikan yang berjalan dan mencegah yang akan terjadi,” katanya.Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel mengatakan, di Sumsel, perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan berada dalam Suaka Margasatwa seluas 1.700 hektar.Izin keluar 2005 oleh bupati, luas 3.000 hektar, 1.700 hektar di Suaka Margasatwa Dangku dengan tanaman usia produktif. “Potensi kerugian negara berdasarkan hitungan Rp118 miliar,” katanya dengan hitungan tegakan kayu hilang, belum termasuk flora fauna hilang.Sejak 2014, Walhi sudah melaporkan empat perusahaan dalam hutan lindung, hutan alam, gambut lebih tiga meter. Namun, katanya, sampai sejauh ini belum ada perkembangan. KPK, katanya, akan mengecek laporan ini.

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

ekosistem mengatasi dampak yang tidak proporsional

diduga rugikan negara rp triliun walhi laporkan perusahaan sawit dan tambang ke kpk walhi melaporkan tujuh perusahaan perkebunan sawit dan tambang serta beberapa pejabat pemerintah ke kpk di jakarta selasa laporan ini karena ada indikasi kerugian negara mencapai rp triliunmanajer kampanye walhi zenzi suhadi mengatakan tujuh perusahaan ini dari lima provinsi di empat pulau dengan kerugian negara rp triliun angka ini katanya diambil dari potensi kerugian negara dari praktik penjarahan hutan selain itu katanya ada kerugian rp miliar dari suap perusahaan kepada beberapa level pejabat pemerintah mulai kepala desa sampai kepala daerah dan bpn dalam proses penerbitan konsesi hgu izin dan pengamanan perusahaandia melaporkan juga keterlibatan pengadilan agama dalam memanipulasi kepemilikan tanah dan transaksi fiktif ganti rugi tanah di sulawesi tenggara ada proses penjualan wilayah komunal masyarakat dengan kepemilikan fiktif disahkan pengadilan agama sultra katanyabeberapa kasus ini sengaja diambil dari empat pulau dan provinsi berbeda guna mewakili beberapa karakter khusus ekosistem khusus di indonesia dari hutan tropis gambut rawa danau pulau kecil dan savanakarena berbeda ekosistem akan berbeda pola relasi masyarakat dan membentuk sistem perekonomian berbedawalhi katanya menginginkan penegakan hukum korupsi bukan hanya menyasar praktikpraktik penggelapan uang negara tetapi mulai menghentikan kejahatan lingkungan yang memporakporandakan sistem perekonomian negara tak ada ekonomi negara terbentuk tanpa sistem ekonomi mikro tingkat masyarakat katanyadia juga menginginkan penegakan hukum korupsi bisa menghentikan penghancuran ekonomi masyarakat dampak degradasi deforestasi ataupun ekspansi perkebunan sawitmeski begitu zenzi tak menyebut identitas perusahaan dengan detil hanya menyebut inisial seperti pt am di bengkulu perkebunan sawit yang membabat hutan tropis di daerah aliran sungai di sumatera selatan pt tn juga perusahaan sawit membabat hutan konservasi twa dangku di kalimantan tengah pt ba perusahaan sawit membabat ekosistem gambut dan danau ia diduga memberikan suap kepada beberapa pejabatdi konawe selatan perkebunan ekosistem rawa dua perusahaan perkebunan pt mj dan pt bnp dan perusahaan tambang di konawe pt vd di halmahera selatan maluku pt kn ia di pulau kecil dengan kontur berbukituntuk luasan perkiraan awal di kalteng hektar bengkulu hektar sulawesi tenggara hektar malut hektar dengan wilayah rambahan hektaruntuk proses hukum kita belum bisa menyebut identitas dengan harapan penggalian alat bukti dan lainlain bisa berjalan lancarmodus mereka di sultra proses ganti rugi langsung kepada masyarakat atau transaksi fiktif kepala desa melibatkan pengadilan agama mengesahkan kepemilikan adat palsu dan jadi alat transaksi antara lima orang mengatasnamakan seluruh masyarakat selaku pemilik adatkita berharap kpk serius menghentikan praktikpraktik transaksi fiktif keterlibatan pejabat negara ini agar tak terjadi di provinsi lain kalau kasus sultra tak dihentikan di provinsi lain akan banyak keterlibatan pengadilan agama pembentukan masyarakat adat palsukalau tak dihentikan katanya dia khawatir pengadilan agama menjadi pembenaran publik mengesahkan kepemilikan masyarakat adat padahal sangat rentan dilakukan oknumoknum bentukan perusahaan dan kepala daerah yang menginginkan ganti rugi tanah fiktifpada walhi melaporkan beberapa kasus terkait potensi kerugian negara dari tegakan kayu kini berbeda karena potensi kerugian bukan hanya dari potensi tegakan kayu dan hutan tropis juga ekosistem khususzenzi mengatakan kerugian negara terjadi dalam beberapa kasus tersebut secara terstruktur masif dan terorganisir dikendalikan korporasiwalhi melihat ada manipulasi dalam pelepasan kawasan hutan pelepasan kawasan hutan di wilayahwilayah itu katanya tanpa proses verifikasi akuntabel merugikan kementerian masyarakat dan lingkunganpermohonan pelepasan untuk masyarakat ketika dilepaskan diberikan izin kepada perusahaan katanyadi lapangan perusahaanperusahaan ini ada sudah produksi ada proses ada juga dalam persiapan kita lapor ke kpk agar ada penegakan hukum menghentikan yang berjalan dan mencegah yang akan terjadi katanyahadi jatmiko direktur eksekutif walhi sumsel mengatakan di sumsel perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan berada dalam suaka margasatwa seluas hektarizin keluar oleh bupati luas hektar hektar di suaka margasatwa dangku dengan tanaman usia produktif potensi kerugian negara berdasarkan hitungan rp miliar katanya dengan hitungan tegakan kayu hilang belum termasuk flora fauna hilangsejak walhi sudah melaporkan empat perusahaan dalam hutan lindung hutan alam gambut lebih tiga meter namun katanya sampai sejauh ini belum ada perkembangan kpk katanya akan mengecek laporan ini