Datasets:

mahfuzh74

/

skk_fase_1a

like 0

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 7 /PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender); b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebagai legal tender di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penyempurnaan desain uang rupiah antara lain mengenai penandatanganan pada uang, penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun emisi, dan tahun pencetakan uang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004; Mengingat . . . -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS . . . -3- KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 163) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Ciri uang rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: 1. Warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan hijau; 2. Gambar a. bagian muka 1) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional, dan dibawahnya dicantumkan tulisan “OTO ISKANDAR DI NATA”; 2) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “20000”; 3) pada sebelah kiri gambar utama atau tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; 4) pada . . . -4- 4) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan tepat di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA PULUH RIBU RUPIAH”; 5) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila; 6) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optical variable ink) yang akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; 7) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; 8) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu; 9) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat pada: a) sebelah kanan gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata yang berbentuk garis vertikal dari atas ke bawah; b) sebelah kanan atas di sekitar gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dan pada sebelah kanan bawah tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil. b. bagian belakang 1) gambar utama berupa gambar Pemetik Teh; 2) pada . . . -5- 2) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; 3) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH RIBU RUPIAH”; 4) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “20000”; 5) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; 6) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; 7) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran atau tahun emisi “2004”; 8) pada sebelah kiri bawah tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar sehelai daun teh yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet; 9) di bagian kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “20000” yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet; 10) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat: a) pada sebelah kiri atas dan bawah, berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil; b) di . . . -6- b) di tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang yang berbentuk diagonal. 3. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: a. terbuat dari serat kapas; b. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65 mm; c. warna hijau muda; d. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; e. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata; f. benang pengaman berbentuk anyaman. 2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 A Uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan . . . -7- Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2009. GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2009. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 44 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 11/7/PBI/2009 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 </reg_title> <set_date> 3 Maret 2009 </set_date> <effective_date> 3 Maret 2009 </effective_date> <issued_date> 3 Maret 2009 </issued_date> <changed_reg> '6/29/PBI/2004' </changed_reg> <related_reg> '2/PERPPU/2008', '6/14/PBI/2004', '23/UU/1999', '9/10/PBI/2007', '6/UU/2009' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 9 /PBI/2010 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pesatnya inovasi produk keuangan telah menghasilkan berbagai instrumen investasi yang memiliki kompleksitas tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi nasabah; b. bahwa meningkatnya keterkaitan pasar keuangan global yang ditunjang dengan membaiknya teknologi informasi telah meningkatkan akses nasabah terhadap produk keuangan luar negeri; c. bahwa dengan meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan produk keuangan luar negeri, maka disadari bahwa aktivitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank dan nasabah; d. bahwa . . . - 2 - d. bahwa krisis pasar keuangan global yang terjadi saat ini yang dipicu pelemahan pasar keuangan Amerika Serikat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem keuangan Indonesia; e. bahwa dengan meningkatnya tekanan risiko pasar keuangan, bank perlu menerapkan manajemen risiko terutama terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pengendalian risiko; f. bahwa semakin meningkatnya kompleksitas produk keuangan luar negeri harus diiringi dengan peningkatan kualitas transparansi informasi kepada masyarakat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan; g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang . . . - 3 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029); 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475). MEMUTUSKAN: . . . - 4 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Produk Keuangan Luar Negeri adalah instrumen investasi yang diterbitkan penerbit asing di luar negeri yang mencakup Instrumen Investasi Asing Efek dan Instrumen Investasi Asing Selain Efek. 3. Instrumen Investasi Asing Efek adalah Efek yang diterbitkan oleh orang-perseorangan atau badan hukum asing sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. 4. Instrumen Investasi Asing Selain Efek adalah produk keuangan luar negeri selain efek yang diterbitkan oleh bank di luar negeri yang merupakan Structured Products. 5. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 6. Structured . . . - 5 - 6. Structured Product adalah produk Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan Structured Product bagi bank umum. 7. Aktivitas Keagenan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan bank secara langsung maupun tidak langsung meliputi: a. Menindaklanjuti permintaan nasabah Bank di dalam negeri atas Produk Keuangan Luar Negeri; b. Menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada nasabah/calon nasabah yang dilakukan baik melalui penawaran secara tatap muka maupun melalui cara penawaran lainnya, termasuk pemberian informasi mengenai pasar keuangan dan produk keuangan luar negeri yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk membeli produk keuangan luar negeri; c. Menjadi Referral Agent yaitu menawarkan produk keuangan luar negeri yang merupakan produk dari kantor Bank atau kantor pusat Bank di luar negeri, termasuk memberikan informasi mengenai ketersediaan produk keuangan luar negeri tertentu di Kantor Bank dan/atau Kantor Pusat Bank di luar negeri. 8. Nasabah adalah: a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa; b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa. 9. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi . . . - 6 - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian; d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pejabat yang ditunjuk Kantor Pusat Bank Asing untuk melakukan fungsi pengawasan. 10. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian; d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pimpinan Kantor Cabang Bank Asing. BAB II RUANG LINGKUP AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI Pasal 2 Persyaratan Bank (1) Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia. (2) Untuk . . . - 7 - (2) Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. (3) Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Pasal 3 Kriteria Produk Keuangan Luar Negeri (1) Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. telah dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa Structured Product dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia; b. dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan c. bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka yield enhancement yang bersifat spekulatif. (3) Selain . . . telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan - 8 - (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang dapat diageni penjualannya melalui Bank di Indonesia, wajib telah terdaftar dan memperoleh ijin otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. (4) Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank. Pasal 4 Kriteria Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Bank dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. b. merupakan badan yang menjadi objek pengawasan dari otoritas berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 5 Klasifikasi Nasabah (1) Dalam melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah yang terdiri dari: a. Nasabah non-retail; dan b. Nasabah retail. (2) Nasabah . . . terdaftar dan memiliki ijin usaha dari otoritas berwenang di negara asal tempat penerbit berkedudukan; dan - 9 - (2) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur dan risiko dari Produk Keuangan Luar Negeri, dan terdiri dari: a. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari: 1. Bank; 2. perusahaan efek; 3. perusahaan pembiayaan; 4. pedagang kontrak berjangka; 5. dana pensiun; atau 6. perusahaan perasuransian. b. Perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang pada awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki modal paling kurang lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan 2. Telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut. c. Nasabah Perorangan yang pada saat awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito, paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing. (3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Bank . . . - 10 - (4) Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah dimaksud. Pasal 6 Kriteria Nasabah (1) Bank dilarang untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah retail. (2) Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah non-retail sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, Perasuransian, dan Dana Pensiun yang berlaku. (3) Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek kepada Nasabah non-retail sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. BAB III PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 7 (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. pengawasan . . . - 11 - a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan dan prosedur; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri; dan d. sistem pengendalian intern atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Bagian Pertama PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Pasal 8 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling kurang mencakup: a. Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan b. Evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Pasal 9 Pengawasan Aktif Direksi Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling kurang mencakup: a. menetapkan rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; b. menetapkan . . . - 12 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan c. memantau dan mengevaluasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Bagian Kedua KECUKUPAN KEBIJAKAN, SISTEM DAN PROSEDUR Pasal 10 (1) Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memiliki dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. (2) Kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: a. kebijakan mengenai persyaratan dan kesesuaian profil Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni dengan profil risiko Nasabah; b. kebijakan penilaian profil risiko nasabah; c. prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang paling kurang mencakup: 1. pelaksanaan kerja sama Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri antara Bank dengan Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri; 2. pelaksanaan . . . - 13 - 2. pelaksanaan penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni kepada nasabah termasuk syarat-syarat pengisian formulir tentang profil risiko Nasabah sebelum pembelian Produk Keuangan Luar Negeri; dan 3. eksekusi transaksi Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni dengan Nasabah termasuk sistem pencatatan pada Bank. d. kebijakan Sumber Daya Manusia yang mengatur penugasan pegawai tetap Bank untuk menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; e. kebijakan mengenai pengelolaan dokumen keagenan termasuk perjanjian kerjasama secara tertulis antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, termasuk dengan penerbit dan/atau kustodian di luar negeri; f. prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan g. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan informasi untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. (3) Perjanjian kerjasama tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk waktu pelaksanaan hak dan kewajiban dan kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hak dan kewajiban; b. penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama; c. penetapan . . . - 14 - c. penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan d. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir dan apabila terjadi pembatalan perjanjian kerjasama. Bagian Ketiga IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO Pasal 11 Bank dalam rangka pemenuhan Pasal 7 ayat (2) huruf c harus memastikan bahwa: a. Bank atau lembaga keuangan yang menjadi pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan memperoleh ijin dari otoritas berwenang di negara tempat kedudukan pihak tersebut; b. Negara tempat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri memiliki ketentuan mengenai perlindungan Nasabah yang paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia; c. Semua unit kerja terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah memahami dan mempertimbangkan risiko Produk keuangan Luar Negeri dalam menjalankan Aktivitas Keagenan; d. Dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang disampaikan kepada Nasabah merupakan dokumen tersendiri untuk setiap produk; dan e. Produk . . . - 15 - e. Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang diageni, telah terdaftar dan telah memperoleh ijin dari otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. Bagian Keempat SISTEM PENGENDALIAN INTERN Pasal 12 (1) Bank dalam rangka pemenuhan Pasal 7 ayat (2) huruf d harus melakukan evaluasi dan audit terhadap Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling kurang 1 (satu) tahun sekali. (2) Hasil evaluasi dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil audit selesai disusun. Pasal 13 Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap efektifitas dan kesesuaian penerapan manajemen risiko Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. BAB IV PERLINDUNGAN NASABAH Pasal 14 (1) Bank wajib melakukan analisis mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan ditawarkan, antara lain mengenai status, kinerja, dan reputasi penerbit serta karakteristik dan risiko Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan bagi Bank dan Nasabah. (2) Dalam . . . - 16 - (2) Dalam rangka penawaran, Bank wajib memberikan informasi secara transparan kepada Nasabah mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan termasuk penegasan bahwa Produk Keuangan Luar Negeri tersebut bukan produk Bank yang menjadi agen penjual dan tidak digolongkan sebagai simpanan pada Bank sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup: a. penerbit, nama, jenis, spesifikasi, karakteristik, dan fitur produk; b. fungsi dan kesesuaian produk terhadap kebutuhan nasabah; c. perhitungan pendapatan atau imbal hasil (return) dari produk; d. risiko produk yang ditawarkan termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi Nasabah akibat fluktuasi nilai investasi sesuai kondisi pasar (market risk), kualitas aset yang mendasari (credit risk), dan risiko operasional terutama settlement risk; e. perhitungan perkiraan kerugian terburuk yang mungkin dapat terjadi; f. syarat dan kondisi produk yang meliputi biaya-biaya, jangka waktu, cooling off period, prosedur setelmen, penghentian sebelum jatuh waktu (early termination); dan g. mekanisme penyelesaian sengketa. (4) Dalam rangka menjalankan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menatausahakan dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri secara tertulis dalam bahasa Indonesia. (5) Bank harus memastikan bahwa perjanjian (kontrak) antara Bank dengan Nasabah memiliki kekuatan hukum, memuat informasi mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan dibeli Nasabah serta memuat informasi mengenai sarana yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk mengetahui kinerja investasi Produk Keuangan Luar Negeri. (6) Bank . . . - 17 - (6) Bank wajib menyampaikan informasi kinerja investasi kepada Nasabah yang disampaikan secara transparan yang mencakup nilai investasi, perubahan nilai investasi, dan alasan perubahan nilai investasi secara berkala. BAB V PRINSIP KEHATIAN-HATIAN Pasal 15 (1) Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan Nasabah menganggap: a. Produk Keuangan Luar Negeri merupakan produk Bank tersebut; b. Bank memberikan jaminan atas pencairan Produk Keuangan Luar Negeri; c. Bank memberikan kepastian atas besarnya imbal hasil atas Produk Keuangan Luar Negeri; d. Bank memberikan jaminan atas pemenuhan kontrak transaksi Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yaitu Structured Product yang mencakup kombinasi transaksi derivatif dengan transaksi derivatif, untuk kepentingan Nasabah atau penerbit Produk Keuangan Luar Negeri; dan/atau e. Bank memberikan komitmen untuk sewaktu-waktu bersedia membeli (stand by buyer) Produk Keuangan Luar Negeri. (2) Bank Indonesia dapat menghentikan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia aktivitas keagenan tersebut menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau memiliki peningkatan potensi risiko yang dapat membahayakan Bank. (3) Dalam . . . - 18 - (3) Dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalkan risiko Bank menjadi sarana dan/atau sasaran tindak pidana pencucian uang. BAB VI PERSYARATAN DAN PERSETUJUAN Pasal 16 Persyaratan (1) Bank yang dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bank merupakan Bank Devisa; b. Bank mencantumkan rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dalam Rencana Bisnis Bank; dan c. Bank memiliki sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk dapat menjalankan manajemen risiko atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. (2) Rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya meliputi: a. jenis Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni; b. penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni; dan c. estimasi volume Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni. Pasal 17 . . . - 19 - Pasal 17 Persetujuan (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus disampaikan kepada Bank Indonesia dalam waktu paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum melaksanakan aktivitas keagenan. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan paling kurang memuat: a. tanggal rencana pelaksanaan kegiatan keagenan; b. dokumen kebijakan, standar dan prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; c. struktur organisasi dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab unit/pejabat yang menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; d. dokumen hasil identifikasi dan analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri termasuk risiko hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; e. hasil uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat; f. Sistem Informasi Akuntansi; dan g. hasil analisis aspek-aspek hukum. (3) Dalam hal Bank akan melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek, maka selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank wajib menyampaikan dokumen . . . - 20 - dokumen dari otoritas berwenang di bidang pasar modal di Indonesia yang menyatakan bahwa Bank dapat bertindak sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek. (4) Dalam rangka pemberian persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta dokumen selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dokumen diterima lengkap. BAB VII PELAPORAN Pasal 18 (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni berupa: a. Produk Keuangan Luar Negeri yang pertama kali ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah; dan b. Produk Keuangan Luar Negeri baru. paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum kegiatan penawaran dimulai. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup informasi bahwa: a. Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan b. Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri merupakan lembaga keuangan di luar negeri yang memiliki ijin dari otoritas berwenang di negara asal penerbit. (3) Pelaporan . . . - 21 - (3) Pelaporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip untuk melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan penawaran produk untuk pertama kali dilakukan. (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Instrumen Investasi Asing Selain Efek berupa transaksi derivatif yang merupakan transaki hedging murni. Pasal 19 (1) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib menyampaikan laporan rutin Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling lambat tanggal 15 setiap bulan untuk posisi akhir bulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. (2) Apabila tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, laporan rutin disampaikan pada hari kerja berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) secara online. (4) Sebelum . . . - 22 - (4) Sebelum sistem pelaporan melalui LKPBU secara online sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terselenggara, Bank wajib menyampaikan laporan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setiap bulan dalam bentuk hardcopy paling lambat tanggal 15 setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pasal 20 (1) Permohonan persetujuan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Laporan Realisasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, dan Laporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. (2) Laporan dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) disampaikan kepada: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. dengan tembusan kepada Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110. BAB VIII . . . - 23 - BAB VIII SANKSI Pasal 21 (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank; c. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; d. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan; e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau f. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (3) Selain . . . - 24 - (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 6 ayat (3) akan dilaporkan kepada otoritas pasar modal Indonesia. (4) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang pelaporan melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 (1) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebelum ketentuan ini berlaku wajib mengajukan permohonan ijin untuk melakukan aktivitas keagenan dan melaporkan Produk Keuangan Luar Negeri yang telah diageni kepada Bank Indonesia sesuai prosedur yang berlaku dalam ketentuan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1). (3) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri namun belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan langkah- langkah penyelesaian permasalahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (4) Bank . . . - 25 - (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyelesaikan permasalahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan. (5) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebelum ketentuan ini berlaku wajib menyampaikan laporan Produk Keuangan Luar Negeri yang telah dipasarkan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (6) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak menyampaikan laporan Produk Keuangan Luar Negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (7) Bank yang telah mengageni instrumen Investasi Asing Efek yang telah dipasarkan namun belum mendapat ijin dari otoritas terkait di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. (8) Bank yang pada saat Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan masih menata usahakan Produk Keuangan Luar Negeri Nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia ini, dapat melakukan penatausahaan Produk Keuangan Luar Negeri sampai jatuh tempo. Dalam hal produk tersebut tidak mempunyai jatuh tempo, Bank dapat melakukan early termination atas dasar kesepakatan dengan Nasabah. Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar . . . - 26 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Juni 2010 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 82 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 9 /PBI/2010 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM UMUM Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Bank dan mempertahankan nasabah Bank, bank dituntut untuk meningkatkan operasional pelayanan Bank kepada nasabahnya. Bank dituntut untuk mengubah strategi bisnis perbankan sehingga lebih banyak memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi. Pembelian produk keuangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah merupakan hal yang dipandang perlu dilayani oleh bank untuk meningkatkan daya saing Bank dan perolehan pendapatan dari fee based transactions. Penerapan Teknologi Informasi telah meningkatkan kemampuan bank dalam kegiatan operasional serta pengelolaan data Bank yang bersifat mendunia seperti melakukan penawaran, setelmen, dan pemberian informasi atas produk keuangan luar negeri kepada nasabah secara lebih akurat dan cepat. Di samping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, terdapat pula risiko yang dapat merugikan Bank serta nasabah seperti risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko penyelesaian transaksi. Untuk . . . - 2 - Untuk mengatasi risiko yang dihadapi Bank dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah maka Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang terkait penjualan produk keuangan luar negeri kepada nasabah termasuk penerapan manajemen risiko. Dalam hubungan dengan aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri, Bank juga wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Transaksi Derivatif, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum, Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing, dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk . . . - 3 - Produk Keuangan Luar Negeri secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap setiap jenis produk yang diageni. Dengan demikian, persetujuan prinsip bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul di antara para pihak yang melakukan transaksi. Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul dari Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri adalah pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank, Nasabah, dan mitra kerjasama yang terkait aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 . . . - 4 - Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur dan risiko Produk Keuangan Luar Negeri dapat dilakukan melalui: 1. wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau 2. questioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank. Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Angka 3 Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan. Angka 4 Yang dimaksud dengan pedagang kontrak berjangka adalah Pedagang Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Angka 5 . . . - 5 - Angka 5 Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dana Pensiun. Angka 6 Yang dimaksud dengan perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan modal adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Angka 2 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 . . . - 6 - Pasal 7 Ayat (1) Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Persetujuan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dianggap telah dilakukan apabila di dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditanda tangani oleh Komisaris mencakup rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri. Huruf b Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Rencana Bisnis Bank. Pasal 9 . . . - 7 - Pasal 9 Huruf a Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Formulir tentang profil risiko nasabah paling kurang memuat informasi mengenai: a. Jangka waktu investasi; b. Tujuan investasi; c. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung oleh Nasabah; d. Keadaan keuangan nasabah terkait dengan jumlah investasi yang dilakukan pada Produk Keuangan Luar Negeri; dan e. Pengalaman investasi Nasabah. Huruf c . . . - 8 - Huruf c Prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri bertujuan memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab dan keterkaitan antara unit kerja mulai dari tahap perencanaan sampai dengan komersialisasi. huruf d Di dalam kebijakan Sumber Daya Manusia mencakup secara jelas kriteria kompetensi yang harus dimiliki pegawai yang dapat ditugaskan untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri, yaitu paling kurang mencakup: a. Memiliki pemahaman memadai mengenai Produk Keuangan Luar Negeri dan risiko terkait serta mampu menjelaskan sifat dan karakteristik dari Produk Keuangan Luar Negeri yang dijual kepada Nasabah; dan b. Memperoleh pelatihan yang memadai dan berkesinambungan sehingga memiliki pengetahuan mengenai fitur dan karakteristik Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan kepada Nasabah. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g . . . - 9 - Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a sampai dengan Huruf e Cukup jelas. Huruf f . . . - 10 - Huruf f Yang dimaksud dengan cooling off period adalah masa jeda antara waktu pengajuan penawaran oleh Bank dengan waktu nasabah mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Huruf g Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Penyampaian informasi kinerja investasi secara berkala disesuaikan dengan karakteristik Produk Keuangan Luar Negeri dan dilakukan secara konsisten. Contoh: Untuk Instrumen Investasi Asing Efek kinerja investasi dinyatakan sebagai Nilai Aktiva Bersih yang paling kurang disajikan secara bulanan. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . - 11 - Huruf b Hal-hal yang dimuat di dalam Rencana Bisnis Bank mencakup paling tidak mengenai pengembangan produk dan aktivitas baru. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Permohonan persetujuan yang diajukan kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum rencana tanggal pelaksanaan aktivitas keagenan, ditolak oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . - 12 - Huruf b Yang termasuk Produk Keuangan Luar Negeri baru yaitu Produk Keuangan Luar Negeri yang berbeda fitur dan/atau underlying assets dan/atau penerbit yang menyebabkan berubahnya tingkat risiko Produk Keuangan Luar Negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 . . . - 13 - Pasal 22 Ayat (1) Bank melaporkan seluruh Produk Keuangan Luar Negeri yang telah diageni sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5139 DPNP

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 12/9/PBI/2010 </reg_id> <reg_title> PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH BANK UMUM </reg_title> <set_date> 29 Juni 2010 </set_date> <effective_date> 29 Juni 2010 </effective_date> <issued_date> 29 Juni 2010 </issued_date> <related_reg> '7/6/PBI/2005', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '5/8/PBI/2003', '11/25/PBI/2009', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/ 2 /PBI/2017 TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PASAR UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah; b. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang perlu didukung oleh pasar keuangan yang likuid dan efisien; c. bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang; d. bahwa tersedianya instrumen pasar uang juga memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan - 2 - Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PASAR UANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, - 3 - termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal. 3. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal. 4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing. 5. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. 6. Transaksi Sertifikat Deposito adalah pemindahtanganan secara jual-beli putus (outright) Sertifikat Deposito yang dilakukan melalui Pasar Uang dengan kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan penatausahaan tertentu. 7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat. 8. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia. 9. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam- meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. - 4 - BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Sertifikat Deposito yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang. BAB III KRITERIA SERTIFIKAT DEPOSITO YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG Pasal 3 (1) Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless); b. bunga dibayarkan secara diskonto; c. diterbitkan dalam denominasi rupiah dan/atau valuta asing; d. diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dan selanjutnya dengan kelipatan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; e. memiliki tenor paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan; dan f. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 5 - BAB IV PELAKU DALAM TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO Pasal 4 (1) Pelaku dalam Transaksi Sertifikat Deposito meliputi: a. penerbit Sertifikat Deposito; dan b. pihak yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito. (2) Penerbit Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bank. (3) Pihak yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. Bank; b. Perusahaan Efek; dan c. nasabah. (4) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. Bank; b. Perusahaan Efek; c. korporasi; d. orang perseorangan; dan e. Bukan Penduduk. (5) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melakukan Transaksi Sertifikat Deposito melalui perantara pelaksanaan transaksi. BAB V PERIZINAN Pasal 5 (1) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Bank memenuhi kriteria tertentu. - 6 - (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat (scripless) dari otoritas yang berwenang; dan b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia. (5) Dalam hal Bank Indonesia menunjuk LPP, Bank harus menyampaikan salinan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPP sebagai bagian dari dokumen pendukung pendaftaran instrumen Sertifikat Deposito dalam penatausahaan LPP. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 6 (1) Bank yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan informasi penerbitan kepada Bank Indonesia setiap kali Bank menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi penerbitan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 7 (1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang bertindak sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Kustodian yang menatausahakan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di pasar uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. (3) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bank dan Perusahaan Efek. - 7 - (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan Bank memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memperoleh izin kegiatan usaha perantara pelaksanaan transaksi dan/atau Kustodian dari otoritas yang berwenang; dan b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VI TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO Pasal 8 (1) Transaksi Sertifikat Deposito dilakukan secara langsung atau melalui perantara pelaksanaan transaksi. (2) Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah transaksi (t+5). (3) Penghitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito menggunakan konvensi penghitungan hari (day-count convention) yaitu Actual/360. (4) Penghitungan harga dalam Transaksi Sertifikat Deposito dapat mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang. Pasal 9 (1) Bank dan Perusahaan Efek dilarang menjual Sertifikat Deposito yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder. (2) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilarang memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder. - 8 - Pasal 10 Sertifikat Deposito dapat menjadi underlying untuk transaksi repo (repurchase agreement) yang dilakukan di Pasar Uang. BAB VII PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN Pasal 11 Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang. Pasal 12 Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang. Pasal 13 Dalam hal berdasarkan evaluasi dan penilaian Bank Indonesia terdapat permasalahan yang mengganggu kemampuan Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang dalam melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia dapat membatalkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7. BAB VIII PELAPORAN Pasal 14 (1) Bank dan Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan sendiri dan/atau yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi - 9 - Sertifikat Deposito nasabah wajib menyampaikan laporan transaksi secara periodik kepada Bank Indonesia. (2) Perusahaan Pialang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito nasabah wajib menyampaikan laporan transaksi nasabahnya secara periodik kepada Bank Indonesia. (3) LPP yang ditunjuk Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan atas penatausahaan Sertifikat Deposito secara periodik kepada Bank Indonesia. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui sistem pelaporan Bank Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB IX SANKSI Pasal 15 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal penerbitan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per penerbitan. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Bank atau Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol - 10 - satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi. (5) Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi. (6) Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (7) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. (8) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan oleh perusahaan efek dan perusahaan pialang. Pasal 16 (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 11, sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang, berupa penerbitan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang, kegiatan sebagai Kustodian, dan/atau Transaksi Sertifikat Deposito untuk - 11 - kepentingan sendiri dan/atau nasabah, selama 1 (satu) bulan. (2) Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 11, sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang, yaitu kegiatan sebagai Kustodian dan/atau Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah, selama 1 (satu) bulan. (3) Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 11, sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang, yaitu pemberian jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito, selama 1 (satu) bulan. (4) Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi pencabutan izin yang telah diberikan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Sertifikat Deposito yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat ditransaksikan di Pasar Uang sampai dengan jatuh waktu. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober - 12 - 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan b. angka 1, angka 2, dan angka 3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Kewajiban pelaporan yang disampaikan oleh: a. Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); b. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atau c. LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017. - 13 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 50 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/2/PBI/2017 TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PASAR UANG I. UMUM Pasar uang yang dalam, likuid dan efisien mempunyai fungsi strategis dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Dalam rangka pengembangan Pasar Uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang, yaitu salah satunya Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang. Dari sisi makroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung transmisi kebijakan moneter melalui penciptaan term structure suku bunga Pasar Uang yang lebih panjang. Dari sisi mikroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang dan potensi penambahan dana pihak ketiga. Di samping itu, pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang juga diharapkan dapat mendorong efisiensi pendanaan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank, telah diatur bahwa pemindahtanganan Sertifikat Deposito dalam - 2 - bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui Pasar Uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang. Kewenangan Bank Indonesia ini ditegaskan pula dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang. Di samping itu, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur bahwa pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi untuk Sertifikat Deposito tidak diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek. Dengan demikian, perlu pengaturan dan perizinan terhadap pihak tersebut sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan penatausahaan Sertifikat Deposito yang diperdagangkan di Pasar Uang. Selanjutnya, untuk menciptakan pasar Sertifikat Deposito yang mendukung pembentukan Pasar Uang yang likuid, dalam, dan efisien perlu diatur Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Selain itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek governance, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. - 3 - Huruf d Penetapan besaran nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar (issue size) paling sedikit rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dan selanjutnya dengan kelipatan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dilakukan dalam rangka mendorong penggunaan instrumen Sertifikat Deposito sebagai wholesale funding dan meningkatkan potensinya untuk ditransaksikan di pasar sekunder. Huruf e Penetapan tenor standar yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan dilakukan dalam rangka mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder dan terciptanya benchmark rate untuk instrumen Sertifikat Deposito. Huruf f Yang dimaksud dengan “LPP” antara lain PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pelaku yang menggunakan perantara pelaksanaan transaksi. Ayat (4) Cukup jelas. - 4 - Ayat (5) Yang dimaksud dengan “perantara pelaksanaan transaksi” meliputi Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang diberikan izin sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang” adalah Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemenuhan persyaratan administratif antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus Bank terkait pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, dan pertimbangan risiko sistemik. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Informasi penerbitan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain berupa security name/seri penerbitan, nominal penerbitan, diskonto, jangka waktu, tanggal penerbitan, dan tanggal jatuh tempo. - 5 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemenuhan persyaratan administratif antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Transaksi Sertifikat Deposito dilakukan secara langsung” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Efek tanpa melalui perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang antara lain Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) untuk mata uang Rupiah atau suku bunga acuan lainnya seperti London Interbank Offered Rate (LIBOR) untuk mata uang valuta asing. - 6 - Pasal 9 Ayat (1) Larangan penjualan Sertifikat Deposito kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Larangan pemberian jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Penerapan prinsip kehati-hatian paling sedikit mencakup: a. etika bertransaksi dan market code of conduct atau pedoman lain yang sejenis; b. transparansi dan keterbukaan informasi; c. perlindungan konsumen; dan d. mekanisme penyelesaian sengketa (dispute resolution). Penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang diatur otoritas yang berwenang. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. - 7 - Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksudkan dengan “sistem pelaporan Bank Indonesia” adalah sistem pelaporan yang dilakukan secara online maupun offline. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Bank, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda. Ayat (2) Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda. Ayat (3) Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. - 8 - Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6034

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 19/2/PBI/2017 </reg_id> <reg_title> TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PASAR UANG </reg_title> <set_date> 16 Maret 2017 </set_date> <effective_date> 1 Juli 2017 </effective_date> <issued_date> 20 Maret 2017 </issued_date> <replaced_reg> '21/48/KEP/DIR|SKDIR-BI/1988 | Pasal 1 dan Pasal 2', '21/27/UPG|SE-BI/1988 | angka 1, angka 2, dan angka 3' </replaced_reg> <related_reg> '21/UU/2011', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '18/11/PBI/2016' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IX' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 17 /PBI/2012 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dengan adanya kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor dan utang luar negeri melalui perbankan di dalam negeri maka pasokan devisa dapat menjadi (sustainable); lebih berkesinambungan b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan pasokan devisa diperlukan kegiatan usaha bank yang mendukung pengelolaan devisa; c. bahwa pengelolaan devisa dapat dilakukan melalui kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust) yang dapat mendukung peningkatan daya saing perbankan di dalam negeri, pendalaman pasar keuangan (financial deepening), dan terwujudnya pasar keuangan yang aktif dan sehat; d. bahwa … - 2 - d. bahwa kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust) dapat mendukung upaya Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust); Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara … - 3 - Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah (BUS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Kegiatan … - 4 - 2. Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan, yang selanjutnya disebut Trust adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik settlor berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai trustee dengan settlor untuk kepentingan beneficiary. 3. Penerima dan Pengelola Harta Trust, yang selanjutnya disebut Trustee adalah Bank yang melakukan kegiatan Trust sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 4. Penitip Harta Trust, yang selanjutnya disebut Settlor adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola oleh Trustee. 5. Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut Beneficiary adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan Trust. Pasal 2 Bank dalam melakukan kegiatan Trust wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 3 Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pasal 4 Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a. kegiatan … - 5 - a. kegiatan Trust dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya; b. harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee terbatas pada aset finansial; c. harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank; d. dalam hal Bank yang melakukan kegiatan Trust dilikuidasi, semua harta Trust tidak dimasukkan dalam harta pailit (boedel pailit) dan dikembalikan kepada Settlor atau dialihkan kepada trustee pengganti yang ditunjuk Settlor; e. kegiatan Trust dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Trustee dan Settlor; f. Trustee menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan Trust sebagaimana diatur dalam perjanjian Trust, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia; g. Bank yang melakukan kegiatan Trust tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II KEGIATAN TRUST Pasal 5 (1) Dalam kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Trustee dapat bertindak sebagai: a. agen pembayar (paying agent); b. agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau c. agen … - 6 - c. agen peminjaman (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, untuk dan atas nama Settlor sesuai perjanjian Trust. (2) Kegiatan Trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari Settlor sebagaimana termuat dalam perjanjian Trust. Pasal 6 Kegiatan Trustee sebagai agen pembayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain mencakup: a. membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama Settlor; b. menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening Settlor; c. melakukan pembayaran dari rekening Settlor kepada Beneficiary dan/atau pihak lain; d. mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening Settlor. Pasal 7 (1) Kegiatan Trustee sebagai agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan instruksi yang jelas dan rinci dari Settlor, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan atau instrumen yang digunakan. (2) Dalam hal Settlor menginstruksikan Trustee untuk melakukan kegiatan investasi dana selain kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka investasi dana tersebut harus dilakukan oleh manajer investasi. (3) Dalam … - 7 - (3) Dalam hal investasi dana dilakukan oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Trustee bertindak sebagai: a. agen pembayar; atau b. agen pembayar dan agen yang menghubungkan manajer investasi dengan Settlor. (4) Trustee tidak bertanggung jawab atas kerugian dari investasi dana sepanjang investasi dana tersebut telah sesuai instruksi Settlor dalam perjanjian Trust. Pasal 8 Kegiatan Trustee sebagai agen peminjaman (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain mencakup: a. memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; b. melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atau tahawwuth berdasarkan prinsip syariah; c. mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan mekanisme yang ditetapkan Settlor; dan/atau d. kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal … - 8 - Pasal 9 Dalam kegiatan Trust, Trustee dilarang: a. memanfaatkan harta Trust untuk kepentingan sendiri; dan/atau b. melakukan kegiatan diluar yang telah diatur dalam perjanjian Trust, baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan perintah tertulis dari Settlor. Pasal 10 Dalam melaksanakan kegiatan Trust, Trustee memperoleh fee atau ujroh sesuai dengan perjanjian Trust. BAB III PENCATATAN KEGIATAN TRUST Pasal 11 (1) Trustee wajib membuat pencatatan kegiatan Trust yang terpisah dari pembukuan Bank, termasuk rincian masing-masing kegiatan Trust. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi pencatatan mengenai transaksi dan posisi harta Trust. (3) Tata cara pencatatan kegiatan Trust mengacu pada Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan yang berlaku. Pasal 12 (1) Trustee wajib menggunakan rekening pada bank di dalam negeri untuk seluruh kegiatan Trust. (2) Trustee … - 9 - (2) Trustee wajib melakukan pencatatan mutasi rekening secara terpisah untuk masing-masing Settlor dan Beneficiary. Pasal 13 (1) Kegiatan Trust wajib diaudit oleh auditor internal dan auditor eksternal paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Bank wajib memastikan bahwa kegiatan Trust merupakan bagian dari objek audit umum terhadap Bank. BAB IV PIHAK DALAM KEGIATAN TRUST Pasal 14 Para pihak yang terlibat dalam kegiatan Trust adalah: a. Bank sebagai Trustee; b. Settlor; dan c. Beneficiary. Pasal 15 (1) Untuk dapat melakukan kegiatan Trust, Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; b. merupakan bank devisa dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); c. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum paling rendah sebesar 13% (tiga belas persen) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir berturut-turut; d. memiliki … - 10 - d. memiliki Tingkat Kesehatan Bank sebagai berikut: 1. paling rendah Peringkat Komposit 2 pada periode penilaian dalam 12 (dua belas) bulan terakhir secara berturut-turut; dan 2. paling rendah Peringkat Komposit 3 pada periode penilaian dalam 6 (enam) bulan sebelum periode sebagaimana dimaksud pada angka 1; e. mencantumkan rencana kegiatan Trust dalam Rencana Bisnis Bank; dan f. memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan Trust berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia. (2) Selama melakukan kegiatan Trust, Bank wajib memenuhi persyaratan: a. modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); b. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum paling rendah sebesar 13% (tiga belas persen); dan c. Tingkat Kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2. Pasal 16 (1) Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan kegiatan Trust dengan persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f; b. memiliki Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan c. memenuhi … - 11 - c. memenuhi persyaratan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku. (2) Selama melakukan kegiatan Trust, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi persyaratan: a. Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); b. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum paling rendah sebesar 13% (tiga belas peresen); dan c . Tingkat Kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2. Pasal 17 (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri: a. dilarang membuat perjanjian Trust baru; b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran persyaratan terjadi; dan c. wajib mengembalikan harta Trust kepada Settlor atau mengalihkan harta Trust kepada Trustee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai dengan perjanjian Trust, apabila Trustee tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b. (2) Dalam … - 12 - (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi, maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menghentikan kegiatan Trust dan mengembalikan harta Trust kepada Settlor atau mengalihkan harta Trust kepada trustee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai dengan perjanjian Trust. Pasal 18 Penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f paling kurang mencakup: a. manajemen risiko Bank yang memadai khususnya untuk sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk seluruh kegiatan Trust yang diperkenankan; b. Bank tidak sedang dikenakan tindakan pengawasan Bank; dan c. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat Bank menyampaikan permohonan untuk melakukan kegiatan Trust. Pasal 19 (1) Bank wajib memiliki kebijakan terkait sumber daya manusia yang mengelola unit kerja Trustee. (2) Dalam menetapkan kebijakan sumber daya manusia pada unit kerja Trustee, Bank tetap berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. (3) Kebijakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa penentuan persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk kegiatan Trust. (4) Komposisi … - 13 - (4) Komposisi jumlah sumber daya manusia unit kerja Trustee paling sedikit 50% (lima puluh persen) merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan Indonesia. (5) Mayoritas pimpinan unit kerja Trustee dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja Trustee merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan Indonesia. (6) Kualifikasi jabatan pimpinan unit kerja Trustee dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja Trustee paling kurang meliputi kompetensi di bidang keuangan dan memiliki integritas. Pasal 20 (1) Settlor wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah korporasi; dan b. bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Bank. (2) Settlor dapat bertindak sebagai Beneficiary. BAB V PERJANJIAN TRUST Pasal 21 (1) Penunjukan Bank sebagai Trustee dan penunjukan Beneficiary harus disampaikan secara tertulis oleh Settlor kepada Bank. (2) Bank yang ditunjuk sebagai Trustee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pernyataan tertulis atas kesanggupannya sebagai Trustee. (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kesepakatan lainnya antara Bank dengan Settlor dan Beneficiary wajib dituangkan dalam perjanjian Trust secara tertulis. Pasal … - 14 - Pasal 22 (1) Perjanjian Trust wajib disusun dalam Bahasa Indonesia. (2) Perjanjian Trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihbahasakan ke dalam bahasa lain sesuai dengan kepentingan para pihak. (3) Dalam hal perjanjian Trust dialihbahasakan ke dalam bahasa lain, perjanjian Trust dimaksud harus memuat informasi yang sama dengan perjanjian Trust yang disusun dalam Bahasa Indonesia. (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara perjanjian Trust yang dialihbahasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perjanjian Trust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perjanjian yang berlaku adalah perjanjian Trust yang disusun dalam Bahasa Indonesia. Pasal 23 Perjanjian Trust paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. penunjukan Bank sebagai Trustee; b. penunjukan Beneficiary; c. hak dan kewajiban para pihak, yaitu Trustee, Settlor, dan Beneficiary; d. kewajiban Trustee untuk menjaga kerahasiaan data dan transaksi Settlor dan Beneficiary, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia; e. harta Trust tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada Settlor; f. pencatatan harta Trust dilakukan secara terpisah dari harta Bank; g. pembebasan … - 15 - g. pembebasan Trustee dari tanggung jawab (indemnification) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian (negligence) dan pelanggaran (willful misconduct) yang dilakukan Trustee; h. mekanisme penghentian perjanjian Trust; i. penunjukan trustee pengganti antara lain dalam hal Bank sebagai Trustee dicabut izin usahanya sebagai Bank baik atas inisiatif Bank Indonesia maupun atas permintaan Bank (self liquidation) atau dicabut persetujuan prinsipnya untuk melakukan kegiatan Trust; j. penyelesaian sengketa; k. pilihan hukum (choice of law); l. yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum; m. klausul yang menyatakan bahwa kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian Trust adalah kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini; n. klausul bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak; o. tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; p. tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku lainnya. BAB … - 16 - BAB VI PERSETUJUAN PRINSIP DAN SURAT PENEGASAN Pasal 24 Untuk dapat melakukan kegiatan Trust, Bank wajib memperoleh: a. persetujuan prinsip; dan b. surat penegasan, dari Bank Indonesia. Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip Pasal 25 Bank dapat memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a setelah Bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16. Pasal 26 (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang dilampiri dokumen berupa: a. informasi umum terkait kegiatan Trust meliputi antara lain rencana waktu pelaksanaan dan target pasar; b. analisis manfaat dan biaya bagi Bank; c. standar prosedur pelaksanaan, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Trust; d. rencana … - 17 - d. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; e. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan Trust; f. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan Trust; g. sistem informasi akuntansi dan sistem teknologi informasi. (2) Persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. Bagian Kedua Surat Penegasan Pasal 27 Bank dapat memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip. Pasal 28 (1) Untuk memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen berupa: a. struktur organisasi, pembagian kewenangan serta tanggung jawab pejabat yang menangani kegiatan Trust termasuk daftar penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang Trust; b. daftar … - 18 - b. daftar pegawai dan pembagian kerja serta komposisi pegawai lokal dan tenaga kerja asing, baik pada level manajemen maupun operasional; c. penilaian tingkat risiko kegiatan Trust dan profil risiko calon Settlor. (2) Surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. Pasal 29 (1) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan hanya pada satu kantor Bank. (2) Dalam hal Bank akan melakukan kegiatan Trust di kantor Bank lainnya, Bank wajib memperoleh surat penegasan dari Bank Indonesia. (3) Tata cara pengajuan permohonan surat penegasan untuk kegiatan Trust di kantor Bank lainnya berlaku ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Pasal 30 (1) Dalam hal Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri melakukan kegiatan Trust melakukan merger atau konsolidasi maka Bank hasil merger atau konsolidasi wajib memenuhi persyaratan sebagai Trustee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16. (2) Dalam … - 19 - (2) Dalam hal Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hasil merger atau konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16 maka Bank sebagai Trustee: a. dilarang membuat perjanjian Trust baru; b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil merger atau konsolidasi dinyatakan efektif; dan c. wajib mengembalikan harta Trust kepada Settlor atau mengalihkan harta Trust kepada trustee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai dengan perjanjian Trust, apabila Trustee tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b. BAB VII MANAJEMEN RISIKO Pasal 31 (1) Dalam melakukan kegiatan Trust, Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah; b. kecukupan kebijakan dan prosedur; c. kecukupan … - 20 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern. Bagian Kesatu Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah Pasal 32 Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk melakukan kegiatan Trust; dan b. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan Trust. Pasal 33 Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling kurang terdiri atas: a. memastikan kegiatan Trust sesuai dengan prinsip syariah; dan b. memastikan prosedur Bank untuk kegiatan Trust sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 34 Pengawasan aktif Direksi paling kurang terdiri atas: a. menetapkan Rencana Bisnis Bank untuk kegiatan Trust; b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk kegiatan Trust; dan c. memantau dan mengevaluasi kegiatan Trust. Bagian … - 21 - Bagian Kedua Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Pasal 35 (1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk kegiatan Trust. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. kebijakan penilaian tingkat risiko kegiatan Trust; b. kebijakan sumber daya manusia untuk kegiatan Trust, c. prosedur pelaksanaan kegiatan Trust yang mencakup antara lain: 1. penunjukan Bank sebagai Trustee; 2. penilaian profil risiko Settlor yang paling kurang meliputi tujuan dan profil keuangan Settlor; 3. pernyataan kesanggupan Bank sebagai Trustee; 4. penyusunan perjanjian Trust; 5. pelaksanaan kegiatan Trust yang berpedoman pada perjanjian Trust. d. prosedur penyelesaian sengketa; dan e. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk kegiatan Trust. Bagian … - 22 - Bagian Ketiga Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasal 36 (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk kegiatan Trust. (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat. Bagian Keempat Sistem Pengendalian Intern Pasal 37 (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan: a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja untuk kegiatan Trust. b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern. BAB VIII TRANSPARANSI INFORMASI Pasal 38 (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan kegiatan Trust dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia … - 23 - Indonesia yang mengatur mengenai transparansi informasi produk yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan Trust. (2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib antara lain mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Pasal 39 Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut: a. jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai Trustee; b. tanggung jawab Bank terhadap risiko dan kerugian; dan/atau c. fee atau ujroh dari kegiatan Trust. Pasal 40 Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Settlor mengenai kinerja Trustee dalam pengelolaan harta Trust. BAB IX LAPORAN Pasal 41 (1) Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib menyampaikan laporan kegiatan Trust kepada Bank Indonesia secara berkala. (2) Bank … - 24 - (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, serta ketepatan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 42 (1) Laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Bank menyampaikan laporan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 43 Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Trust yang dilakukan Bank. BAB … - 25 - BAB X SANKSI Pasal 44 (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan Tingkat Kesehatan Bank; c. larangan kegiatan Trust; dan/atau d. pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan Trust. (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b atau Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan Trust. Pasal 45 (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebagai berikut: a. Bank … - 26 - a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; b. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46 Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan Bank (self liquidation) atau yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, Bank atau Tim Likuidasi wajib: a. mengembalikan harta Trust kepada Settlor; atau b. mengalihkan harta Trust kepada trustee pengganti, sesuai dengan perjanjian Trust. Pasal 47 (1) Permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui: a. Departemen … - 27 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro, Jl. M. H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Tembusan surat permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta, 10350. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 49 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar ... - 28 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 260 DPNP - 29 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/17 /PBI/2012 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) I. UMUM Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia mengemban tugas untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, Bank Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran valuta asing di pasar keuangan dalam negeri. Keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar dalam negeri ditentukan antara lain oleh pasokan valuta asing yang berasal dari pelaku ekonomi baik dari sektor riil maupun sektor keuangan. Sumber pasokan valuta asing di pasar keuangan dalam negeri selama ini sebagian berasal dari sektor keuangan terutama berupa investasi portofolio asing yang berisiko mengalami pembalikan mendadak (sudden capital reversal). Sementara itu pasokan devisa dari hasil kegiatan ekspor yang merupakan dana yang berkesinambungan (sustainable) belum dimanfaatkan secara optimal. Sejalan dengan kebijakan pengelolaan pasokan devisa dan kebijakan untuk meningkatkan peran, serta daya saing perbankan dalam negeri, maka diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pelaku … - 30 - pelaku ekonomi dalam mengelola devisa yang dimilikinya dengan menggunakan jasa dan keahlian perbankan di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan (financial deepening) domestik. Mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari pengelolaan devisa melalui perbankan di dalam negeri, keterkaitannya dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sasaran kebijakan makroprudensial, serta untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan Trust dan untuk mengakomodir kegiatan pengelolaan devisa, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Bank dalam Bentuk Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Secara umum Peraturan Bank Indonesia ini memuat materi pokok antara lain prinsip-pinsip yang harus dilakukan oleh Bank dalam melakukan kegiatan Trust, kewajiban Bank untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, minimum klausul yang harus dimuat dalam perjanjian Trust, persetujuan prinsip dan surat penegasan, manajemen risiko, transparansi infomasi, pelaporan dan sanksi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal … - 31 - Pasal 3 Yang dimaksud dengan “tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan” antara lain Trustee harus melakukan: a. Customer Due Dilligence; b. Enhanced Due Dilligence; dan/atau c. pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, untuk memastikan harta Trust tidak berasal dari kejahatan dan/atau tidak bertujuan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “aset finansial” adalah aset berupa dana, tagihan dan/atau surat berharga. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kegiatan Trust, mengikuti bankruptcy remote. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal … - 32 - Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “agen pembayar (paying agent)” adalah kegiatan menerima dan melakukan pemindahan uang dan/atau dana, serta mencatat arus kas masuk dan keluar untuk dan atas nama Settlor. Huruf b Yang dimaksud dengan “agen investasi dana dan/atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan menempatkan, mengkonversi, melakukan lindung nilai (hedging) dan mengadministrasikan penempatan dana untuk dan atas nama Settlor. Huruf c Yang dimaksud dengan “agen peminjaman (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan perantara dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain dalam bentuk pinjaman/pembiayaan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal … - 33 - Pasal 7 Ayat (1) Instruksi yang jelas dan rinci antara lain memuat: a. jenis mata uang; b. jenis/ instrumen penempatan; c. jangka waktu; d. jumlah nominal; e. counterparty; f. counterparty limit; g. penjamin; dan/atau h. peringkat instrumen investasi. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan “manajer investasi” adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pasar Modal. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal … - 34 - Pasal 8 Untuk Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan Trust, hanya dapat bertindak sebagai agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Untuk Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan Trust, fee atau ujroh disesuaikan dengan akad yang digunakan. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Penggunaan rekening pada bank dalam negeri antara lain untuk menerima seluruh pendapatan, membayarkan seluruh kewajiban Settlor, pemindahan dana dari rekening Settlor kepada Beneficiary. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal … - 35 - Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “auditor eksternal” adalah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tindakan pengawasan” adalah Cease and Desist Order (CDO) yang disebabkan oleh fraud . Huruf c Cukup jelas. Pasal … - 36 - Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pegawai Bank” adalah pegawai tetap Bank. Ayat (6) Integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Ayat … - 37 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Huruf a Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan kegiatan Trust. Huruf b Surat penegasan yang diberikan oleh Bank Indonesia bersifat administratif yang didasarkan pada analisis terhadap data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank untuk menilai kesiapan operasional dalam melakukan kegiatan Trust. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal … - 38 - Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyampaian daftar pegawai disertai dengan dokumen antara lain: 1. daftar riwayat hidup; 2. fotokopi KTP; 3. fotokopi bukti kewarganegaraan bagi WNA; dan 4. fotokopi izin kerja tenaga asing (IKTA) bagi WNA. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal … - 39 - Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Huruf a Persetujuan Dewan Komisaris dapat tercermin dalam Rencana Bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris. Huruf b Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan Trust antara lain dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Rencana Bisnis Bank. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal … - 40 - Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab unit kerja terkait dengan kegiatan Trust dituangkan dalam kebijakan dan prosedur. Huruf b Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Transparansi informasi bertujuan agar Settlor dan/atau Beneficiary memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan Trust. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank diatur dalam perjanjian Trust. Pasal … - 41 - Pasal 41 Laporan berkala antara lain memuat data dan keterangan mengenai transaksi dan posisi harta Trust. Pasal 42 Ayat (1) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 43 Pemeriksaan dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal … - 42 - Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5368

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/17/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) </reg_title> <set_date> 23 November 2012 </set_date> <effective_date> 23 November 2012 </effective_date> <issued_date> 23 November 2012 </issued_date> <related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB X' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 12/17/PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia perlu menyempurnakan ketentuan mengenai Operasi Moneter Syariah khususnya mengenai pengenaan sanksi terhadap transaksi operasi moneter syariah yang dinyatakan batal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah; Mengingat... - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH. Pasal I... - 3 - Pasal I Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Dalam hal transaksi OMS dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Peserta OMS yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal transaksi Operasi Moneter Syariah yang batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Peserta OMS melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Peserta OMS dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. Pasal II... - 4 - Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Agustus 2010 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 107XXXX DPM

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 12/17/PBI/2010 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/36/PBI/2008 TENTANG OPERASI MONETER SYARIAH </reg_title> <set_date> 30 Agustus 2010 </set_date> <effective_date> 30 Agustus 2010 </effective_date> <issued_date> 30 Agustus 2010 </issued_date> <changed_reg> '10/36/PBI/2008' </changed_reg> <related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '19/UU/2008' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Pasal 18' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 23 /PBI/2012 TENTANG TRANSFER DANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran serta memberikan kepastian pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan transfer dana, telah diterbitkan Undang- Undang yang mengatur mengenai transfer dana; b. bahwa beberapa pengaturan mengenai kegiatan transfer dana yang dimuat dalam Undang-Undang memerlukan tindak lanjut berupa pengaturan yang lebih rinci; c. bahwa pengaturan yang lebih rinci mengenai kegiatan transfer dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Bank Indonesia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transfer Dana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik ... -2- Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); MEMUTUSKAN ... -3- MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSFER DANA. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. 2. Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. 3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 4. Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain; d. uang ... -4- d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau f. fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim. 5. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 6. Pengirim (Sender) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. 7. Pengirim Asal (Originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana. 8. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana. 9. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima. 10. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara. 11. Penyelenggara ... -5- 11. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir. 12. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima. 13. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer. 14. Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak. 15. Pengaksepan (Acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. 16. Tanggal Pelaksanaan (Execution Date) adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal. 17. Tanggal Pembayaran (Payment Date) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima. 18. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antarkantor Penyelenggara yang sama. 19. Sistem Transfer Dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan. 20. Perintah ... -6- 20. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 21. Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit, dan semua Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang menerbitkan Perintah Transfer Debit. 22. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana. 23. Pembayar Transfer Debit adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit. 24. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, kemudian memerintahkan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit untuk dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 25. Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang mengirimkan Perintah Transfer Debit. 26. Penyelenggara Penerima Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, Penyelenggara Penerus Transfer Debit ... -7- Debit, dan/atau Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (settlement) pembayaran antar-Penyelenggara. 27. Penyelenggara Penerus Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Transfer Debit selain Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang meneruskan Perintah Transfer Debit. 28. Penyelenggara Pembayar Transfer Debit adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima Akhir Transfer Debit. 29. Hari Kerja adalah hari Penyelenggara Penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan Transfer Dana. 30. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. 31. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah sistem kliring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 32. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 33. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik (electronic money). Bagian ... -8- Bagian Kedua Ruang Lingkup Penyelenggara Pasal 2 Termasuk dalam pengertian Penyelenggara menurut Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang memperoleh persetujuan atau izin dari Bank Indonesia sebagai: a. peserta Sistem BI-RTGS; b. peserta SKNBI; dan c. penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana. BAB II PERIZINAN PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA Bagian Kesatu Perizinan Pasal 3 (1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bank wajib: a. berbadan hukum Indonesia; dan b. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. (3) Persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain persyaratan yang terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana dan prasarana. Pasal ... -9- Pasal 4 Tempat Penguangan Tunai yang bekerjasama dengan Penyelenggara tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pasal 5 Dalam memberikan izin kepada badan usaha bukan Bank sebagai Penyelenggara, Bank Indonesia berwenang meminta informasi mengenai badan usaha bukan Bank kepada otoritas yang berwenang. Pasal 6 (1) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain. (2) Dalam hal Penyelenggara merencanakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, Penyelenggara wajib menyampaikan rencana dimaksud melalui laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia. (3) Berdasarkan laporan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan status perizinan Penyelenggara. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan/atau penetapan status perizinan Transfer Dana dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 7 Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan sebagai Penyelenggara. Bagian ... -10- Bagian Kedua Penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Pasal 8 (1) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri oleh Penyelenggara hanya dapat dilakukan dengan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. (2) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling kurang memuat: a. penerapan asas resiprositas antar para pihak; b. hak dan kewajiban para pihak; c. mekanisme penetapan kurs, biaya, dan penyelesaian akhir; dan d. mekanisme penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana. (4) Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dapat dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa Badan usaha bukan Bank. (5) Penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana dari dan ke luar negeri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB ... -11- BAB III PELAKSANAAN TRANSFER DANA Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Transfer Dana dan peraturan perundang-undangan terkait. (2) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada pemberi Perintah Transfer Dana atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir. Bagian Kedua Pelaksanaan Perintah Transfer Dana Dalam Keadaan Memaksa Pasal 10 (1) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut: a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana; b. kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan ... -12- pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim; c. kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana; d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Tanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menyampaikan pemberitahuan segera kepada Pengirim sebelumnya mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada Penyelenggara Pengirim; dan b. melaksanakan Perintah Transfer Dana paling lambat: 1) 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 2) 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c; 3) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (3) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal. Bagian Ketiga Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana Pasal 11 (1) Kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa: a. kekeliruan menyampaikan jumlah Dana yang tidak sesuai dengan Perintah Transfer Dana; atau b. kekeliruan ... -13- b. kekeliruan melakukan Pengaksepan sehingga Dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak. (2) Dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut. (3) Perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana, antara lain dengan cara: a. melakukan pembatalan atau perubahan Perintah Transfer Dana; dan/atau b. menerbitkan Perintah Transfer Dana baru kepada Penerima yang berhak, tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penerima yang tidak berhak. Bagian Keempat Tata Cara Pengembalian Dana Paragraf 1 Pengembalian Dana Dalam Keadaan Memaksa Pasal 12 (1) Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta Pengirim meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer, maka Penyelenggara Pengirim wajib melakukan pengembalian Dana dengan cara: a. mengkredit Rekening Pengirim; atau b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lainnya untuk pengambilan Dana secara tunai dalam hal ... -14- hal Pengirim tidak memiliki Rekening di Penyelenggara Pengirim. (2) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan pembatalan dan pengembalian Dana dari Pengirim. (3) Pengembalian Dana dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya atau kepada Pengirim yang meminta pembatalan dan pengembalian. (4) Penyelenggara yang terlambat melakukan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Bab V. Paragraf 2 Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha, Dicabut Izin Usaha, atau Dinyatakan Pailit Pasal 13 (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut: a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat dilakukan penutupan sistem operasional Penyelenggara Pengirim yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha; b. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat diucapkan putusan pernyataan pailit Penyelenggara Pengirim; atau c. telah ... -15- c. telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tertentu. (2) Penyelesaian Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim dengan meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. Pasal 14 (1) Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada: a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Pengirim Asal dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan; atau b. Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan. (2) Perintah Transfer Dana dianggap belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi seluruh kondisi sebagai berikut: a. Penyelenggara sudah melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana tersebut namun belum melakukan langkah untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana tersebut; dan b. Dana masih berada di Penyelenggara. Paragraf ... -16- Paragraf 3 Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan Pasal 15 Mekanisme pengembalian Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut. BAB IV TRANSFER DANA YANG DITUJUKAN UNTUK DITERIMA SECARA TUNAI Pasal 16 (1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil tunai Dana hasil transfer, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya; dan b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Penerima. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Penerima. (4) Apabila ... -17- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengembalikan Dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal. (5) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Akhir melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya. Pasal 17 (1) Dalam hal pengembalian Dana kepada Pengirim Asal dilakukan secara tunai, Penyelenggara Pengirim Asal yang menerima pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Pengirim Asal untuk mengambil Dana hasil transfer dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya pengembalian Dana; dan b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Pengirim Asal. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Pengirim Asal. (4) Apabila ... -18- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal menyerahkan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Penyerahan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 18 (1) Penyerahan Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dana diserahkan kepada kantor Balai Harta Peninggalan yang terdekat atau yang mewilayahi kantor Penyelenggara Pengirim Asal; b. Dana diserahkan secara tunai atau melalui transfer untuk untung rekening Balai Harta Peninggalan; dan c. Dana yang diserahkan dicatat dalam berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling kurang meliputi: 1. 2. fotokopi identitas Pengirim Asal; fotokopi identitas pejabat Penyelenggara Pengirim Asal yang menyerahkan Dana kepada Balai Harta Peninggalan; dan 3. bukti transfer jika penyerahan dana dilakukan melalui Transfer Dana. (2) Penyerahan ... -19- (2) Penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam melakukan penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal dapat mengenakan biaya transfer yang dibebankan pada Dana yang akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. BAB V JASA, BUNGA, ATAU KOMPENSASI Pasal 19 (1) Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara: a. mengkredit rekening pihak yang berhak; atau b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lain dalam hal pihak yang berhak tidak memiliki rekening di Penyelenggara. (2) Tata cara perhitungan dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VI BIAYA TRANSFER DANA Pasal 20 (1) Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana dengan memperhatikan aspek kewajaran. (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima dengan cara melakukan pendebetan rekening, permintaan pembayaran secara tunai kepada ... -20- kepada Pengirim Asal atau Penyelenggara sebelumnya, atau dibebankan pada nilai Dana yang ditransfer. (3) Penyelenggara Pengirim Asal wajib menginformasikan besarnya biaya Transfer Dana kepada Pengirim Asal. (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang dengan menempatkan pengumuman di setiap kantor Penyelenggara Pengirim mengenai besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap layanan Transfer Dana yang disediakan Penyelenggara Pengirim. BAB VII PEMANTAUAN Pasal 21 (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara. (2) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan upaya mendorong perubahan. (3) Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung. (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan. (5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana. (6) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib: a. menyampaikan ... -21- a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau online mengenai kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana; b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Transfer Dana. (7) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai informasi tertentu. (8) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif. Pasal 22 Dalam upaya mendorong perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan antara lain imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, permintaan peninjauan susunan kepengurusan, kerjasama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industri. Pasal 23 (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan. (2) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan. Pasal ... -22- Pasal 24 Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait. BAB VIII SANKSI Pasal 25 (1) Pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan/atau Pasal 21 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana; dan/atau d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 26 Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana, atau mencabut izin yang telah diberikan kepada badan usaha bukan Bank, antara lain dalam hal: a. terdapat ... -23- a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana untuk menghentikan kegiatannya; b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko badan usaha bukan Bank; c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Transfer Dana; d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana; atau e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh badan usaha bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. BAB IX LAIN-LAIN Pasal 27 Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dari Bank Indonesia diakui sebagai Penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. BAB ... -24- BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai Money Transfer Operator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang harus telah mengajukan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 30 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar ... -25- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Desember 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 283 DASP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 23 /PBI/2012 TENTANG TRANSFER DANA I. UMUM Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Transfer Dana selama hampir dua tahun yaitu sejak tanggal 23 Maret 2011, kegiatan Transfer Dana atau pengiriman uang terus berkembang di masyarakat. Kegiatan ini sangat beragam, dimulai dari layanan non bank, kemudian berkembang dengan layanan kedatangan pengguna jasa ke kantor bank, sampai akhirnya dilakukan sendiri kegiatan transfernya tanpa harus datang ke kantor Bank atau non Bank, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan mobile banking. Peruntukan transfer dananya juga terus berkembang dan dimanfaatkan untuk semua kepentingan yang diinginkan oleh pengguna jasa, seperti untuk pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial. Sejalan dengan perkembangan Transfer Dana tersebut, kegiatan Transfer Dana yang aman dan lancar juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, ternyata tidak semua kegiatan Transfer Dana dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh pengguna jasa. Keterlambatan sehari atau lebih dalam pelaksanaan pengirimannya dan Dana diterima oleh pihak yang tidak berhak, adalah beberapa contoh praktek yang berpotensi ... -2- berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik bagi pihak pengirim maupun pihak penerima Transfer Dana, apalagi jika kegiatan Transfer Dana dimaksudkan untuk memenuhi suatu kewajiban pembayaran yang bersifat segera. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pengirim Dana maka dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transfer Dana sebagai peraturan yang lebih rinci dari Undang-Undang Transfer Dana. Beberapa hal lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah mengenai Penyelenggara. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara ditetapkan antara lain terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana prasarana. Penyelenggara juga dapat bekerjasama dengan pihak selain Penyelenggara yang dikategorikan sebagai Tempat Penguangan Tunai. Dalam hal ini, Tempat Penguangan Tunai tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia dengan pertimbangan Tempat Penguangan Tunai tidak melakukan kegiatan pengaksepan dan hanya melakukan kegiatan penguangan dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima. Selain itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Transfer Dana, dalam ketentuan ini juga diatur lebih rinci mengenai pelaksanaan perintah Transfer Dana seperti pelaksanaan Perintah Transfer Dana dalam keadaan memaksa, kekeliruan pelaksanaan Transfer Dana, tata cara pengembalian Dana dan pengembalian Dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai. II. PASAL ... -3- II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “peserta Sistem BI-RTGS” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS. Huruf b Yang dimaksud dengan “peserta SKNBI” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI. Huruf c Yang dimaksud dengan “penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana” adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana. Pasal 3 Ayat (1) Kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan Transfer Dana tidak berlaku bagi Bank karena kegiatan Transfer Dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur ... -4- diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Ayat (2) Contoh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia antara lain Perseroan Terbatas dan Koperasi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Tempat Penguangan Tunai bukan merupakan Penyelenggara, mengingat Tempat Penguangan Tunai tidak melakukan Pengaksepan. Tempat Penguangan Tunai merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima. Penyelenggara yang bekerjasama dengan pengelola sistem Transfer Dana tidak termasuk dalam pengertian Tempat Penguangan Tunai. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha bukan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan ... -5- Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha bukan Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Badan Usaha bukan Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri dan status Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha bukan Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih Badan Usaha bukan Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih Badan Usaha bukan Bank. Ayat (3) Dalam menetapkan status perizinan Penyelenggara, Bank Indonesia antara lain dapat mewajibkan Penyelenggara untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara terkait kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana dan/atau mengajukan izin baru sebagai Penyelenggara apabila diperlukan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal ... -6- Pasal 7 Pembatasan Penyelenggara didasarkan pada pertimbangan antara lain efisiensi industri, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri dan/atau persaingan usaha yang sehat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan/atau wilayah tertentu. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “otoritas negara setempat” adalah otoritas yang berwenang memberikan persetujuan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana di negara tersebut. Bentuk persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat yang antara lain dapat berupa izin atau registrasi. Ayat (2) Kerjasama antar Penyelenggara wajib dilakukan secara tertulis dalam rangka mempertegas hubungan hukum antar Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan Transfer Dana. Ayat (3) Huruf a Penerapan asas resiprositas dimaksudkan untuk menjaga adanya perlakuan yang sama antara Penyelenggara dalam negeri dengan Penyelenggara luar negeri, misalnya adanya pengaturan mengenai kesamaan hak dalam melakukan kerjasama dengan Penyelenggara ... -7- Penyelenggara atau pihak ketiga lainnya, dan penggunaan fitur yang sama oleh masing-masing pihak. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana antara lain berupa kekeliruan pelaksanaan transfer kepada Penerima yang tidak berhak, keterlambatan dalam pelaksanaan Transfer Dana, kekeliruan pencantuman nominal Transfer Dana, dan mekanisme pengembalian Dana. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan ... -8- pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ayat (2) Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim atas terlaksananya Perintah Transfer Dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan Transfer Dana dan peraturan pelaksanaannya. Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim antara lain mencakup penyediaan dan penyampaian informasi kepada Pengirim sebelumnya mengenai status pelaksanaan Perintah Transfer Dana. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan ”keadaan bahaya” adalah keadaan bahaya yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan ”huru-hara” termasuk pertikaian antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional Penyelenggara. Yang dimaksud dengan ”Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana” adalah kantor Penyelenggara yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. Dalam hal Penyelenggara tersebut memiliki sistem komputerisasi yang mengintegrasikan seluruh sistem akuntansi dan/atau Sistem Transfer Dana Penyelenggara tersebut ... -9- tersebut, pengertian Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana termasuk kantor Penyelenggara tempat pusat kendali komputer dioperasikan. Huruf b Yang dimaksud dengan ”kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim” antara lain kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan sambaran petir. Huruf c Yang dimaksud dengan ”kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana” adalah kegagalan yang mengakibatkan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana secara keseluruhan tidak dapat dijalankan atau dioperasikan dengan baik, termasuk seluruh sistem pendukung dan sistem cadangan atau sistem pengganti. Kegagalan sistem yang hanya terjadi di Penyelenggara Pengirim tidak tergolong pengertian kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana. Huruf d Yang dimaksud dengan “hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai penghentian sementara Penyelenggara Pengirim dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lain. Ayat ... -10- Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemberitahuan secara segera” adalah pemberitahuan dilakukan pada kesempatan pertama memungkinkan bagi Penyelenggara untuk menyampaikan pemberitahuan. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Kekeliruan dalam menyampaikan jumlah Dana dapat terjadi antara lain karena jumlah Dana yang disampaikan lebih kecil atau lebih besar dari jumlah Dana yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana. Huruf b Kekeliruan melakukan Pengaksepan dapat terjadi jika Perintah Transfer Dana yang ditujukan untuk diteruskan kepada Penerima A yang merupakan Penerima yang berhak, namun dilakukan Pengaksepan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara untuk kepentingan nasabah B. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat ... setelah keadaan -11- Ayat (3) Perbaikan atas kekeliruan diberitahukan oleh Penyelenggara yang melakukan perbaikan atas kekeliruan kepada pihak yang menerbitkan dan/atau menerima Perintah Transfer Dana. Huruf a Perubahan antara lain dilakukan dengan melakukan koreksi sesuai isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim. Dalam hal Penyelenggara melakukan pembatalan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, maka pembatalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pembatalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana. Huruf b Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Pengembalian Dana dapat dilakukan sepanjang Dana masih ada di Penyelenggara Pengirim. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan ... -12- bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim antara lain harus menyampaikan atau menyediakan Dana yang cukup untuk pelaksanaan Perintah Transfer Dana sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Transfer Dana tersebut. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan” antara lain adalah Dana masih berada di Sistem Transfer Dana pada Penyelenggara Pengirim dan belum berpindah kepada Penyelenggara Penerima. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf ... -13- Huruf b Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan TPT, Dana dianggap masih berada di Penyelenggara jika Penyelenggara belum mengalokasikan Dana hasil transfer pada rekening Penerima. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal ... -14- Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kantor Balai Harta Peninggalan yang mewilayahi” adalah kantor Balai Harta Peninggalan yang lingkup kerjanya mencakup lokasi kantor Penyelenggara Pengirim Asal. Yang dimaksud dengan “kantor Penyelenggara Pengirim Asal” adalah kantor Penyelenggara Pengirim Asal ... -15- Asal yang melakukan Transfer Dana atau kantor pusat Penyelenggara Pengirim Asal. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Berita acara penyerahan paling kurang memuat: 1. 2. 3. informasi sebagaimana tercantum dalam Perintah Transfer Dana; informasi tanggal penyerahan Dana ke Balai Harta Peninggalan; dan informasi pegawai atau pejabat Penyelenggara Pengirim Asal dan pegawai atau pejabat Balai Harta Peninggalan yang melakukan proses penyerahan dan penerimaan Dana. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Biaya yang dapat dibebankan oleh Penyelenggara Pengirim Asal adalah biaya yang telah dibayarkan Penyelenggara Pengirim Asal untuk mentransfer Dana ke rekening Balai Harta Peninggalan. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik ... -16- elektronik (email), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud Penyelenggara Penerima termasuk Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara Penerima Akhir. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengamatan (monitoring) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Penilaian (assessment) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana. Kegiatan ... -17- Kegiatan upaya mendorong perubahan (inducing change) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pemantauan langsung” adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dengan melakukan kunjungan pada Penyelenggara. Yang dimaksud dengan “pemantauan tidak langsung” adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari laporan Penyelenggara atau dari sumber lainnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara berupa laporan berkala dan laporan insidentil. Laporan berkala antara lain berupa laporan bulanan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, sedangkan laporan insidentil antara lain berupa laporan kejadian luar biasa dalam penyelenggaraan Transfer Dana atau laporan pergantian pengurus. Huruf b Cukup jelas. Huruf ... -18- Huruf c Cukup jelas. Ayat (7) Pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara adalah pihak yang mempunyai kaitan penting dalam penyelenggaraan Transfer Dana namun dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia. Permintaan laporan atau keterangan kepada pihak-pihak yang bekerjasama dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan pengamatan (monitoring) dan penilaian (assessment) terhadap Penyelenggara. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat 1 Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang menurut Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian seperti akuntan publik atau konsultan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia. Ayat 2 Cukup jelas. Pasal ... -19- Pasal 24 Yang dimaksud dengan “otoritas pengawas terkait” antara lain lembaga pengawas jasa keuangan dan kementerian yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi, dan informatika. Pelaksanaan koordinasi dilakukan Bank Indonesia antara lain dalam hal tukar menukar informasi, korespondensi dan/atau pertemuan antara Bank Indonesia dengan otoritas pengawas terkait. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai: a. b. tata cara penghitungan dan pengenaan jasa, bunga, atau kompensasi; c. batas ... tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara; -20- c. batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dapat dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa Badan usaha bukan Bank. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5381 NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/23/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> TRANSFER DANA </reg_title> <set_date> 26 Desember 2012 </set_date> <effective_date> 26 Desember 2012 </effective_date> <issued_date> 26 Desember 2012 </issued_date> <replaced_reg> '8/28/PBI/2006' </replaced_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008', '8/UU/2010', '3/UU/2011' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kondisi eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan sehingga risiko yang dihadapi semakin besar; b. bahwa semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) dan fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank; c. bahwa pengurus dan pejabat bank harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam rangka mendukung manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank; d. bahwa peningkatan kompetensi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API); e. bahwa … - 2 - e. bahwa untuk mendukung pengelolaan risiko bagi kegiatan usaha bank diperlukan syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat di industri perbankan sesuai dengan kompleksitas usahanya; f. bahwa untuk mencapai syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi pengurus dan pejabat bank diperlukan adanya sertifikasi manajemen risiko; g. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); MEMUTUSKAN … - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Direksi … - 4 - 3. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang. 4. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi Bank. 5. Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan atau operasional Bank. 6. Manajer Risiko Bank adalah Direksi dan Pejabat Bank yang membawahi pengelolaan dan atau pengambilan keputusan risiko sesuai kewenangannya pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Unit), Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan. 7. Core Risk Taking Unit adalah satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, treasury, sistem informasi, dan akunting termasuk kantor operasional. 8. Supporting … - 5 - 8. Supporting Risk Taking Unit adalah satuan kerja operasional pendukung yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum, logistik, dan sumber daya manusia. 9. Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Unit) adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. 10. Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. 11. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern. 12. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. 13. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko. 14. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko Bank. 15. Sertifikat Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko. 16. Program Penyegaran adalah program pelatihan lanjutan di bidang Manajemen Risiko yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, berupa kursus, seminar, lokakarya atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 17. Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi atau institusi yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi peserta ujian Sertifikasi Manajemen Risiko. Pasal 2 … dan - 6 - Pasal 2 (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. (2) Dalam menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengisi jabatan Komisaris dan Manajer Risiko Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko. (3) Komisaris dan Manajer Risiko Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko. Manajemen Risiko (4) Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Pasal 3 Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bagi Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Pasal 4 (1) Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko. (2) Program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis Bank, dimulai sejak tahun 2006 sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. BAB II … sebagaimana dimaksud pada ayat (3) - 7 - BAB II TINGKATAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO Pasal 5 Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam 5 (lima) tingkat berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank, sebagai berikut: a. tingkat 1; b. tingkat 2; c. tingkat 3; d. tingkat 4; e. tingkat 5. Pasal 6 Komisaris dan Manajer Risiko Bank wajib mengikuti ujian pada setiap tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat sertifikasi yang dipersyaratkan. Pasal 7 Untuk dapat mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap peserta wajib memenuhi persyaratan masa kerja minimum sebagai berikut: a. 0 (nol) tahun untuk tingkat 1; b. 3 (tiga) tahun untuk tingkat 2; c. 5 (lima) tahun untuk tingkat 3; d. 7 (tujuh) … - 8 - d. 7 (tujuh) tahun untuk tingkat 4; e. 8 (delapan) tahun untuk tingkat 5. Pasal 8 Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dimiliki oleh: a. setiap Komisaris; b. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan; c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan; d. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Pasal 9 … - 9 - Pasal 9 Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dimiliki oleh: a. setiap komisaris independen; b. setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit; c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan; d. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit; e. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan; f. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit; g. setiap … - 10 - g. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 3 (tiga) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Pasal 10 Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib dimiliki oleh: a. setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan; b. setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit; c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan; d. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Supporting Risk Taking Unit; e. setiap … - 11 - e. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 2 (dua) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Pasal 11 Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib dimiliki oleh: a. setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan; b. setiap Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Supporting Risk Taking Unit; c. setiap Pejabat Bank dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan. Pasal 12 … - 12 - Pasal 12 Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e wajib dimiliki oleh setiap Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan. BAB III PROGRAM PENYEGARAN Pasal 13 Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Program Penyegaran secara berkala. Pasal 14 (1) Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko wajib mengikuti Program Penyegaran paling kurang: a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1; b. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 2; c. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3; d. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 4; e. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 5; (2) Jangka waktu Program Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Sertifikat Manajemen Risiko terakhir diterbitkan. (3) Program … - 13 - (3) Program Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Pasal 15 (1) Apabila pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 maka Sertifikat Manajemen Risiko tingkat terakhir yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko dari pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah satu tingkat di bawah Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2). BAB IV PENYELENGGARA SERTIFIKASI Pasal 17 (1) Sertifikasi Manajemen Risiko hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (2) Dalam … - 14 - (2) Dalam rangka memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan rekomendasi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pasal 18 Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan apabila Lembaga Sertifikasi Profesi telah memenuhi persyaratan paling kurang: a. didirikan oleh organisasi profesi manajemen risiko sektor keuangan yang dikelola oleh pengurus yang mayoritas memiliki pengalaman paling kurang 10 (sepuluh) tahun di bidang perbankan dan memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko; b. memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko; c. mampu bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya; d. memiliki pengalaman yang memadai dalam menyelenggarakan program Sertifikasi Manajemen Risiko; e. memiliki perangkat organisasi paling kurang sebagai berikut: 1) Dewan Kode Etik; 2) Dewan Sertifikasi; 3) Pengurus Harian. Pasal 19 (1) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib meminta persetujuan Bank Indonesia dalam hal: a. menetapkan … - 15 - a. menetapkan kurikulum dan materi Sertifikasi Manajemen Risiko; b. menetapkan standar akreditasi bagi Penyelenggara Pendidikan dan Program Penyegaran; c. menetapkan standar pengakuan (recognition) Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi; d. mengatur persyaratan Sertifikasi Manajemen Risiko; e. melakukan penyusunan atau perubahan kode etik profesi. (2) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memiliki tugas dan wewenang: a. menyelenggarakan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada international best practices; b. menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko; c. mencabut Sertifikat Manajemen Risiko apabila pemilik Sertifikat Manajemen Risiko terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pelanggaran kode etik profesi; d. melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko secara berkala kepada Bank Indonesia. Pasal 20 … - 16 - Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Dewan Kode Etik, Dewan Sertifikasi dan Pengurus Harian ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. BAB V PENGAKUAN TERHADAP SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO LAIN Pasal 21 (1) Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional; b. penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir. BAB VI LAIN-LAIN Pasal 22 Bank Indonesia berwenang untuk: a. tidak mengakui Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Pengurus dan Pejabat Bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia; b. meminta … - 17 - b. meminta laporan dan informasi pelaksanaan program kerja Lembaga Sertifikasi Profesi dalam hal diperlukan. Pasal 23 Bank wajib mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari. BAB VII SANKSI Pasal 24 (1) Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan. (2) Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban membayar. (3) Sanksi … - 18 - (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap Komisaris atau Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). BAB VIII PERALIHAN Pasal 25 Kewajiban pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib dipenuhi paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 26 (1) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah dimiliki oleh Komisaris dan Direksi Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. (3) Setelah berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Komisaris Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. BAB IX … - 19 - BAB IX PENUTUP Pasal 27 Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Agustus 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 72 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM UMUM Pertumbuhan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank akan mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Agar bank tetap dapat melakukan kegiatan usaha secara berkesinambungan dan mengikuti pertumbuhan industri perbankan maka perlu penerapan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) dan manajemen risiko secara efektif. Hal tersebut juga sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord di waktu yang akan datang yang mensyaratkan manajemen risiko yang memadai bagi kegiatan usaha bank. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko bank, baik yang menjalankan fungsi kegiatan operasional (risk taking), fungsi manajemen risiko maupun fungsi pengendalian intern. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka pengurus dan pejabat bank perlu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan antara lain melalui standarisasi pengujian berupa sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi … - 2 - Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha bank, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank. Sehubungan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia menganggap perlu untuk mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 17 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) … - 3 - Ayat (3) Mengingat kantor cabang bank asing tidak memiliki organ Komisaris maka kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Komisaris tidak berlaku bagi kantor cabang bank asing. Risiko Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Pejabat Eksekutif Bank adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pasal 4 Ayat (1) Termasuk dalam program pengembangan sumber daya manusia adalah program pendidikan dan pelatihan kepada calon Manajer Risiko Bank. Ayat (2) Uraian tentang program pengembangan sumber daya manusia berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia Bisnis Bank Umum. tentang Rencana bagi Pasal 5 … - 4 - Pasal 5 Termasuk dalam pengertian 1 (satu) jenjang jabatan dan struktur organisasi adalah pimpinan dan wakil pimpinan satuan unit kerja, misalnya wakil kepala divisi berada dalam satu jenjang jabatan dengan kepala divisinya atau wakil pemimpin cabang berada dalam satu jenjang dengan pemimpin cabangnya. Mengingat adanya keragaman jenjang jabatan dan struktur organisasi dari berbagai Bank maka Bank Indonesia dapat menetapkan pegawai-pegawai tertentu sebagai Pejabat Bank sesuai dengan batasan kewenangan yang bersangkutan. Huruf a Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 mencakup pemahaman dasar mengenai Manajemen Risiko perbankan. Huruf b Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko Bank. Huruf c Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang cukup kompleks. Huruf d Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang kompleks. Huruf e … - 5 - Huruf e Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang lebih kompleks. Pasal 6 Sebagai contoh, untuk menduduki jabatan kepala divisi kredit dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang mensyaratkan pemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4, maka yang bersangkutan harus memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tingkat 4. Pasal 7 Penetapan masa kerja minimum yang dipersyaratkan terhitung sejak yang bersangkutan tercatat sebagai pegawai atau pejabat pada lembaga yang bergerak di bidang keuangan atau berada dalam sistem keuangan. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 … - 6 - Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan komisaris independen adalah salah seorang Komisaris yang diwajibkan berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 … - 7 - Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Program Penyegaran bertujuan agar Komisaris dan Manajer Risiko Bank mengikuti perkembangan terbaru dan melakukan pengkinian aspek teknis dan manajerial serta pengawasan di bidang Manajemen Risiko. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penurunan tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk mengikuti Program Penyegaran pada tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui. Pasal 16 … - 8 - Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Huruf a Kompetensi di bidang Manajemen Risiko dibuktikan antara lain dengan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko, pengalaman sebagai pembicara seminar Manajemen Risiko atau penelitian di bidang Manajemen Risiko. Huruf b Visi, misi, dan strategi Lembaga Sertifikasi Profesi dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang Lembaga Sertifikasi Profesi. Huruf c Pengertian independen adalah mampu untuk menolak pengaruh dan intervensi dari pihak manapun juga. Huruf d Lembaga Sertifikasi Profesi paling kurang pernah menyelenggarakan program Sertifikasi Manajemen Risiko berskala nasional. Huruf e … - 9 - Huruf e Cukup jelas Angka 1) Dewan Kode Etik merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki pencabutan Sertifikat tugas antara lain memutuskan Manajemen Risiko serta menjaga kredibilitas dan integritas Sertifikasi Manajemen Risiko. Angka 2) Dewan Sertifikasi merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas menetapkan kebijakan Sertifikasi Manajemen Risiko. Angka 3) Pengurus Harian merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas di bidang operasional Lembaga Sertifikasi teknis, administrasi dan Profesi serta mewakili Lembaga Sertifikasi Profesi di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada international best practices adalah sertifikasi yang … - 10 - yang telah mendapat pengakuan secara internasional, misalnya sertifikat Financial Risk Manager (FRM) dan Professional Risk Manager (PRM). Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Laporan kegiatan-kegiatan yang terkait antara lain berupa laporan mengenai jumlah peserta yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan Program Penyegaran, serta pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Lembaga penerbit sertifikat yang telah diakui dan diterima secara internasional antara lain GARP dan Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA). Huruf b Cukup jelas Pasal 22 … - 11 - Pasal 22 Huruf a Termasuk dalam hasil pengawasan dan pemeriksaan antara lain hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test). Huruf b Cukup jelas Pasal 23 Perhitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berlaku sejak yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan. Untuk pertama kali perhitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak berlakunya kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pengenaan sanksi pada ayat ini dimulai sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 25 … - 12 - Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah sertifikat yang telah diperoleh dari program Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Komisaris dan Direksi yang diakui oleh Bank Indonesia. Dengan adanya pengakuan ini maka kewajiban untuk mengikuti tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Komisaris dan Direksi yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4522 DPNP/DPbS

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 7/25/PBI/2005 </reg_id> <reg_title> SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM </reg_title> <set_date> 3 Agustus 2005 </set_date> <effective_date> 3 Agustus 2005 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

- 1 - PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6 /32/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa uang kertas berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sekaligus merupakan sarana bagi perkembangan numismatika di Indonesia; b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan numismatika (koleksi uang) di Indonesia, dipandang perlu untuk mengeluarkan uang kertas yang memiliki keunikan; c. bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 dalam bentuk uang kertas belum dipotong; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran dan pengedaran uang rupiah khusus pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 dalam bentuk uang kertas belum dipotong; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor… - 2 - Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG. Pasal 1 (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah khusus pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 dalam bentuk uang kertas belum dipotong. (2) Setiap lembaran uang kertas belum dipotong terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) uang kertas yang masih merupakan satu kesatuan. Pasal 2 Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan paling banyak : a. 5.000 (lima ribu) lembaran yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet); dan b. 5.000… - 3 - b. 5.000 (lima ribu) lembaran yang terdiri dari 4 (empat) lembar (bilyet). Pasal 3 (1) Setiap lembar (bilyet) uang dalam uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) mempunyai nilai nominal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). (2) Setiap lembaran uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); atau b. 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Pasal 4 (1) Jenis lembaran uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 147 mm x 130 mm; b. lembaran yang memuat 4 (empat ) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 294 mm x 130 mm. (2) Setiap lembaran uang rupiah khusus dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia. (3) Bahan dan ciri setiap lembar uang yang terdapat pada uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: a. warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan hijau; b. gambar….. - 4 - b. gambar 1. bagian muka a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional, dan di bawahnya dicantumkan tulisan “OTO ISKANDAR DI NATA”; b) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “20000”; c) di sebelah kiri gambar utama atau tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; d) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan tepat di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA PULUH RIBU RUPIAH”; e) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila; f) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optical variable ink) yang akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; g) di sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun emisi “2004”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia (R.Maulana Ibrahim) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; h) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung membentuk ornamen tertentu; yang i) mikroteks… - 5 - i) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat di : 1) sebelah kanan gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata yang berbentuk garis vertikal dari atas ke bawah; 2) sebelah kanan atas di sekitar gambar burung garuda dan di sebelah kanan bawah tanda tangan Dewan Gubernur berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil. 2. bagian belakang a) gambar utama berupa gambar Pemetik Teh; b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH RIBU RUPIAH”; d) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “20000”; e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; f) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; g) di sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP. 2004”; h) di sebelah… - 6 - h) di sebelah kiri bawah tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar sehelai daun teh yang memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet; i) di sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “20000” yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet; j) mikroteks dengan tulisan “Bank Indonesia” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat di : 1) sebelah kiri atas dan bawah, berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil; 2) tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang yang berbentuk diagonal. c. bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut : 1. terbuat dari serat kapas; 2. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65 mm; 3. warna hijau muda; 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata; 6. benang pengaman berbentuk anyaman. Pasal 5 Harga uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut: a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per lembaran; b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembaran. Pasal 6… - 7 - Pasal 6 (1) Pengedaran uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. (2) Pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan secara langsung dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan penjualan secara lelang dengan harga penawaran tertinggi dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi : a. penjualan perdana (diawal periode pengeluaran); b. apabila terjadi kelebihan permintaan; c. kondisi tertentu yang memungkinkan penjualan secara lelang untuk tujuan penggalangan dana guna sumbangan sosial. (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pasal 7 Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal. Pasal 8 (1) Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. (2) Dalam hal uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai setiap lembar (bilyet) bernilai sebesar nilai nominal. Pasal 9… - 8 - Pasal 9 (1) Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dalam kondisi rusak dapat dimintakan penggantian kepada Bank Indonesia. (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang rupiah bukan uang rupiah khusus. (3) Besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar ukuran dari masing-masing lembar (bilyet) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Pasal 10 Uang rupiah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 29 Desember 2004. Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 168 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/32/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH KHUSUS PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG </reg_title> <set_date> 28 Desember 2004 </set_date> <effective_date> 28 Desember 2004 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '6/14/PBI/2004' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/8/PBI/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah; b. bahwa untuk mendukung kestabilan nilai Rupiah dibutuhkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang salah satunya dilakukan melalui pengembangan transaksi swap dalam rangka lindung nilai kepada Bank Indonesia; c. bahwa kestabilan nilai Rupiah perlu didukung dengan upaya memperkuat cadangan devisa; d. bahwa semakin beragamnya sumber pembiayaan untuk kegiatan ekonomi nasional perlu diiringi dengan perluasan jenis valuta asing yang dapat digunakan dalam transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia; pertimbangan e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia; -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/19/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: -3- Pasal 2 (1) Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. (2) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing terhadap Rupiah. (3) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah; b. jangka waktu Underlying Transaksi sama dengan atau lebih panjang daripada jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan c. nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi. (4) Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi: a. Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang; dan/atau b. dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha). (5) Dalam hal Underlying Transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ruang lingkup Underlying Transaksi meliputi transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah yang terkait Lindung Nilai atas: a. Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang; b. Investasi Langsung; c. devisa hasil ekspor; d. investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan/atau produksi; e. investasi pada surat berharga yang diterbitkan -4- f. oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau investasi pada kegiatan ekonomi lainnya. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Nilai nominal minimum pengajuan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kelipatannya diumumkan oleh Bank Indonesia melalui sarana informasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dengan nilai nominal pengajuan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi. 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam hal suatu Underlying Transaksi hanya memiliki 1 (satu) jenis valuta asing, Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi yang sama untuk lebih dari: a. 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai; dan b. 1 (satu) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. (2) Dalam hal suatu Underlying Transaksi memiliki lebih dari 1 (satu) jenis valuta asing, Bank dapat menggunakan Underlying Transaksi yang sama untuk lebih dari: a. 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai; dan b. 1 (satu) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam masing-masing valuta asing. (3) Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk lebih dari 1 (satu) Kontrak Lindung Nilai dan 1 (satu) Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jenis valuta asing yang sama. -5- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Jika Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, kurs spot yang digunakan adalah kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). (2) Jika Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta asing selain Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, kurs spot yang digunakan adalah kurs tengah transaksi Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah. 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Bank bertanggung jawab atas setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. (2) Bank wajib menyerahkan dana valuta asing pada first leg dari Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada tanggal valuta. (3) Bank wajib menyediakan dana Rupiah pada tanggal valuta di rekening giro Bank pada Bank Indonesia pada second leg dari Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi -6- Rupiah dengan menggunakan: 1. kurs JISDOR untuk Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah; dan/atau 2. kurs tengah transaksi Bank Indonesia untuk Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, pada tanggal transaksi. (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta Dolar Amerika Serikat; 2. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI rate) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan -7- dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah; 3. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain Dolar Amerika Serikat. (5) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. (6) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 atau angka 2 dilakukan melalui pendebetan rekening giro valuta asing atau rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. (7) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dilakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia dengan konversi nilai ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan -8- pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 94 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/8/ PBI/ 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA I. UMUM Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah memudahkan pergerakan arus modal yang berpengaruh terhadap kondisi likuiditas dan pergerakan nilai tukar Rupiah. Sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas dan upaya untuk meminimalkan risiko nilai tukar perlu dilakukan pendalaman pasar valuta asing domestik antara lain melalui pengembangan aktivitas Transaksi Swap dalam rangka Lindung Nilai. Dalam kondisi masih terbatasnya instrumen swap di pasar keuangan dengan jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia menyediakan instrumen swap Lindung Nilai bagi pelaku pasar domestik. Untuk mengantisipasi semakin beragamnya sumber pembiayaan ekonomi nasional dan mendukung penguatan cadangan devisa, Bank Indonesia melakukan pengembangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan memperluas cakupan jenis valuta asing yang dapat ditransaksikan. Langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar Rupiah. - 2 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Istilah dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan/atau ketentuan Bank Indonesia mengenai Pinjaman Luar Negeri Bank. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 5 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 9 Cukup jelas. - 3 - Angka 5 Pasal 13 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan “rata-rata suku bunga efektif Fed Fund” adalah rata-rata suku bunga efektif Fed Fund pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal terjadinya pelanggaran. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. - 4 - Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5881 - 5 -

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 18/8/PBI/2016 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA </reg_title> <set_date> 16 Mei 2016 </set_date> <effective_date> 17 Mei 2016 </effective_date> <issued_date> 17 Mei 2016 </issued_date> <changed_reg> '15/17/PBI/2013' </changed_reg> <extension_of> '16/19/PBI/2014' </extension_of> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 6 Pasal 15' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/9/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa peningkatan keahlian dan kompetensi pengurus bank melalui sertifikasi manajemen risiko memerlukan waktu, sementara peningkatan kemampuan bank dalam mengelola risiko perlu segera dilakukan; b. bahwa pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus bank di bidang manajemen risiko sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan mendesak peningkatan kompetensi dan keahlian pengurus bank di bidang manajemen risiko; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... - 2 - Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4522) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 15A dan 15B sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 ... - 3 - Pasal 1 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus dalam Pasal 29 Undang-Undang c. bagi Bank sebagaimana dimaksud Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi ... - 4 - d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang. 4. 5. Pengurus adalah Komisaris dan Direksi Bank. Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan di bawah Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk pegawai Bank yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan atau operasional Bank. 6. Manajer Risiko Bank adalah Direksi dan Pejabat Bank yang membawahi pengelolaan dan atau pengambilan keputusan risiko sesuai kewenangannya pada Core Risk Taking Unit, Supporting Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Unit), Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan. 7. Core Risk Taking Unit adalah satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan, treasury, sistem informasi, dan akunting termasuk kantor operasional. 8. Supporting Risk Taking Unit adalah satuan kerja operasional pendukung yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum, logistik, dan sumber daya manusia. 9. Satuan Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Unit) adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. 10. Satuan ... - 5 - 10. Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. 11. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern. 12. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. 13. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko. 14. 15. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko Bank. Sertifikat Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko. 15A. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah program pembekalan pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen risiko bagi Pengurus Bank. 15B. Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah tanda bukti keikutsertaan Pengurus Bank pada Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif. 16. Program Penyegaran adalah program pelatihan lanjutan di bidang Manajemen Risiko yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, berupa kursus, seminar, lokakarya atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 17. Penyelenggara ... - 6 - 17. Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi atau institusi yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi peserta ujian Sertifikasi Manajemen Risiko. 2. Pasal 15 dihapus. 3. Pasal 16 dihapus. 4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 23A (1) Lembaga Sertifikasi Profesi dapat menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif. (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengurus Bank yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi. (3) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, paling lambat tanggal 3 Agustus 2010. (4) Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko bagi Pengurus Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ukuran dan kompleksitas Bank tanpa harus dilakukan secara berjenjang. (5) Pengurus ... - 7 - (5) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Program Penyegaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 5. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) pasal baru menjadi Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 24A (1) Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, pasal 11, dan Pasal 12 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka Sertifikat Manajemen Risiko tingkat terakhir yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko dari pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah satu tingkat dibawah Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24B Pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2). Pasal 24C ... - 8 - Pasal 24C Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4), maka Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi. 6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 (1) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah dimiliki oleh Pengurus Bank dan diakui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010. (2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. (3) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, paling lambat tanggal 3 Agustus 2010. (4) Pengurus ... - 9 - (4) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Program Penyegaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (5) Jangka waktu pelaksanaan Program Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Mei 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 44 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/ 9 /PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM UMUM Peningkatan kemampuan perbankan nasional untuk mengelola risiko perlu segera dilakukan agar industri perbankan dapat beroperasi dengan lebih sehat dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia telah mewajibkan pengurus dan pejabat bank umum mengikuti sertifikasi manajemen risiko sebagai sarana peningkatan keahlian dan kompetensi pengurus dan pejabat bank di bidang manajemen risiko. Namun demikian disadari bahwa sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan secara berjenjang memerlukan waktu sehingga kebutuhan meningkatkan kemampuan operasional bank umum dalam pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pemenuhan peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko perlu dijembatani dengan penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif bagi pengurus bank umum yang bersifat pembekalan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif di bidang manajemen risiko. Penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif tersebut diatas tidak dimaksudkan untuk menggantikan program sertifikasi manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 … - 2 - 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Oleh karena itu, pemilik sertifikat manajemen risiko program eksekutif diharuskan melakukan konversi sertifikatnya menjadi sertifikat manajemen risiko sebelum tanggal 3 Agustus 2010 dan mengikuti program penyegaran sesuai dengan yang dipersyaratkan. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 23A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif ditujukan bagi Pengurus Bank yang belum memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai tingkatan yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) … - 3 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Jangka waktu kewajiban mengikuti Program Penyegaran bagi pemilik Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dihitung sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif. Angka 5 Pasal 24A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penurunan tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki tidak menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk mengikuti Program Penyegaran pada tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui. Pasal 24B Cukup jelas. Pasal 24C Cukup jelas. Angka 6 Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 4 - Ayat (2) Dengan adanya pengakuan ini maka kewajiban untuk mengikuti tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi Pengurus Bank yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4622

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 8/9/PBI/2006 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM </reg_title> <set_date> 29 Mei 2006 </set_date> <effective_date> 29 Mei 2006 </effective_date> <changed_reg> '7/25/PBI/2005' </changed_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 9 /PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender); b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) sebagai legal tender di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penyempurnaan desain uang rupiah antara lain mengenai penandatanganan pada uang, penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun emisi, dan tahun pencetakan uang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004; Mengingat . . . -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS . . . -3- KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Ciri uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah: 1. Warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan merah; 2. Gambar a. bagian muka 1) gambar utama berupa gambar Proklamator dan dibawahnya dicantumkan tulisan “DR. IR. SOEKARNO” dan “DR. H. MOHAMMAD HATTA”; 2) di antara gambar Proklamator terdapat tulisan “Teks Proklamasi Republik Indonesia” dengan latar belakang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi; 4) pada . . . -4- 4) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”; 5) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “100000”; 6) di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; 7) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila; 8) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optical variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; 9) pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; 10) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu; 11) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: a) di . . . -5- a) di tepi kiri atas, di tepi kiri tengah dan di tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda; b) pada bagian tengah, di bawah teks proklamasi berbentuk lengkungan; c) pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai; d) pada sebelah kanan atas di sekitar gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dan pada sebelah kanan bawah di bawah tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil; e) di tepi kanan atas, di tepi kanan tengah dan di tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda. b. bagian belakang 1) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 2) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA"; 3) pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; 4) pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”; 5) pada . . . -6- 5) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”; 6) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; 7) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; 8) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “100000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran atau tahun emisi “2004”; 9) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet; 10) pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet; 11) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: a) di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan; b) pada sebelah kiri atas dan bawah masing-masing berada di belakang angka nominal dan di bawah gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat . . . -7- Rakyat Republik Indonesia berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil; c) pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang; d) di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan. 3. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: a. terbuat dari serat kapas; b. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm; c. warna merah muda; d. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; e. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotype berupa ornamen; f. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI 100000” yang utuh atau terpotong sebagian; g. jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. 2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 A Uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Pasal II . . . -8- Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2009. GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2009. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 46 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 11/9/PBI/2009 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 </reg_title> <set_date> 3 Maret 2009 </set_date> <effective_date> 3 Maret 2009 </effective_date> <issued_date> 3 Maret 2009 </issued_date> <changed_reg> '6/28/PBI/2004' </changed_reg> <related_reg> '2/PERPPU/2008', '6/14/PBI/2004', '23/UU/1999', '9/10/PBI/2007', '6/UU/2009' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi pedagang valuta asing bukan bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; b. bahwa penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional; c. bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah … - 3 - telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284); M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, selanjutnya disebut PVA Bukan Bank adalah PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedagang valuta asing. 2. Pencucian … - 4 - 2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. 3. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. 4. Nasabah adalah pihak yang bertransaksi dengan dan/atau menggunakan jasa PVA Bukan Bank. 5. Customer Due Diligence, yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pengkinian informasi yang dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. 6. Enhanced Due Diligence, yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA Bukan Bank pada saat melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk politically exposed persons, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. 8. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. 9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang. 10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 11. Beneficial … - 5 - 11. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. 12. Politically Exposed Persons, yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing. 13. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. BAB II PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME Pasal 2 (1) PVA Bukan Bank wajib menerapkan program APU dan PPT. (2) Dalam penerapan program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank merupakan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi. Pasal … - 6 - Pasal 3 Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup: a. tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; dan d. sumber daya manusia. BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS Pasal 4 Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup: a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris; b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; c. melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan program APU dan PPT; d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK; e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT; dan f. melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah. Pasal … - 7 - Pasal 5 Pengawasan aktif Dewan Komisaris PVA Bukan Bank dalam penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup: a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT. BAB IV KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Pasal 6 (1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup: a. pelaksanaan CDD; b. Beneficial Owner; c. pelaksanaan EDD; d. penolakan transaksi; e. pengkinian informasi dan dokumen; f. penatausahaan dokumen; dan g. pelaporan kepada PPATK. (2) PVA Bukan Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian … - 8 - Bagian Pertama Pelaksanaan CDD Pasal 7 PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada saat: a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau Beneficial Owner; atau b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Beneficial Owner; Pasal 8 (1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, PVA Bukan Bank wajib meminta dan mencocokkan informasi Nasabah terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah dimaksud. (2) PVA Bukan Bank wajib memperoleh informasi bahwa Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama Beneficial Owner . (3) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup: a. bagi Nasabah perorangan: 1. identitas Nasabah yang memuat: a) nama lengkap termasuk alias apabila ada; b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan c) alamat … - 9 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas; 2. informasi mengenai Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner; dan 3. nilai dan tanggal transaksi; b. bagi Nasabah selain perorangan: 1. nama badan usaha; 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang; 3. alamat kedudukan badan usaha; 4. 5. nilai dan tanggal transaksi. (4) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup: a. bagi Nasabah perorangan: 1. identitas Nasabah yang memuat: a) nama lengkap termasuk alias apabila ada; b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas; d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada; e) tempat dan tanggal lahir; f) kewarganegaraan; g) pekerjaan; h) jenis kelamin; dan i) NPWP … informasi mengenai Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner; dan - 10 - i) NPWP apabila ada; 2. informasi mengenai Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner; 3. nilai dan tanggal transaksi; 4. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan 5. informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah; b. bagi Nasabah selain perorangan: 1. nama badan usaha; 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang; 3. NPWP badan usaha; 4. alamat kedudukan badan usaha; 5. 6. jenis atau bidang usaha; informasi mengenai Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial Owner; 7. nilai dan tanggal transaksi; 8. maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan usaha; dan 9. informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah. Bagian Kedua Beneficial Owner Pasal 9 Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah yang mewakili Beneficial Owner, PVA Bukan Bank wajib melakukan … - 11 - melakukan CDD terhadap Beneficial Owner yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi Nasabah yang mewakili Beneficial Owner. Pasal 10 (1) Informasi mengenai Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 4, paling kurang mencakup : a. bagi Beneficial Owner perorangan: 1. identitas Beneficial Owner yang memuat: a) nama lengkap termasuk alias apabila ada; b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas; 2. hubungan hukum antara Nasabah dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; b. bagi Beneficial Owner selain perorangan: 1. nama badan usaha; 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang; 3. alamat kedudukan badan usaha; dan 4. hubungan hukum antara Nasabah dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya. (2) Informasi mengenai Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 6 paling kurang mencakup : a. bagi Beneficial Owner perorangan: 1. identitas Beneficial Owner yang memuat: a) nama lengkap termasuk alias apabila ada; b) nomor … - 12 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas; d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada; e) tempat dan tanggal lahir; f) kewarganegaraan; g) pekerjaan; h) jenis kelamin; dan i) NPWP apabila ada; 2. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa ; dan 3. hubungan hukum antara Nasabah dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; b. bagi Beneficial Owner selain perorangan: 1. nama badan usaha; 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang; 3. NPWP badan usaha; 4. alamat kedudukan badan usaha; 5. jenis atau bidang usaha; 6. maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan 7. hubungan hukum antara Nasabah dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya. Bagian … - 13 - Bagian Ketiga Pelaksanaan EDD Pasal 11 PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada saat: a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP; atau b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Pasal 12 (1) PVA Bukan Bank wajib meneliti bahwa Nasabah dan/atau Beneficial Owner memenuhi kriteria sebagai Nasabah dan/atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP. (2) Dalam hal Nasabah dan/atau Beneficial Owner tergolong berisiko tinggi termasuk PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD yang mencakup paling kurang: a. b. sumber dana; c. maksud dan tujuan transaksi; d. kewajaran profil transaksi; dan e. informasi mengenai Nasabah dan/atau Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10; informasi lainnya mengenai hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Nasabah atau Beneficial Owner. (3) Dalam … - 14 - (3) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi dengan Nasabah yang tergolong PEP, Direksi bertanggung jawab langsung atas penerapan program APU dan PPT dengan Nasabah tersebut. Bagian Keempat Penolakan Transaksi Pasal 13 PVA Bukan Bank wajib menolak untuk melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal Nasabah: a. tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12; dan/atau b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar. Bagian Kelima Pengkinian Informasi dan Dokumen Pasal 14 (1) PVA Bukan Bank melakukan pengkinian informasi dan dokumen nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 serta menatausahakannya. (2) Pengkinian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah. Bagian … - 15 - Bagian Keenam Penatausahaan Dokumen Pasal 15 PVA Bukan Bank wajib menatausahakan: a. dokumen yang terkait dengan informasi Nasabah dan Beneficial Owner dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dengan dan/atau pemberian jasa kepada Nasabah; b. dokumen Nasabah dan Beneficial Owner yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. Bagian Ketujuh Pelaporan Kepada PPATK Pasal 16 (1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang (2) Kewajiban PVA Bukan Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme dan/atau pendanaan terorisme. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. BAB … - 16 - BAB V PENGENDALIAN INTERN Pasal 17 Direksi wajib menerapkan fungsi pengendalian intern terkait dengan penerapan program APU dan PPT. BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 18 PVA Bukan Bank wajib memberikan pengetahuan dan/atau memberikan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi seluruh pegawai. BAB VII PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA Pasal 19 (1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank. (2) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank. BAB … - 17 - BAB VIII SANKSI Pasal 20 (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khusus dalam hal PVA Bukan Bank tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 21. (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan khusus. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 PVA Bukan Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan menjadi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. BAB … - 18 - BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PVA Bukan Bank diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mulai berlaku terhitung 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan. Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … - 19 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2010 Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Pada tanggal : Jakarta : 1 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 46 DPM - 20 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK I. UMUM Dengan semakin maraknya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris yang memanfaatkan lembaga keuangan, diperlukan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dimaksud. Metode dan cara yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang semakin beragam seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi penyedia jasa keuangan. Hal tersebut membuka peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan sarana dan produk penyedia jasa keuangan dalam membantu tindak kejahatannya. Pedagang Valuta Asing Bukan Bank sebagai salah satu penyedia jasa keuangan selain bank tidak luput dari penyalahgunaan pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini diperlukan peranan dan kerjasama seluruh pelaku usaha dalam industri pedagang valuta asing bukan bank dalam membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, seperti halnya perbankan, industri pedagang valuta asing bukan bank juga mengacu pada standar internasional sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) … - 21 - (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyarakat internasional dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi: a. penggunaan istilah Customer Due Diligence dalam identifikasi, pencocokan, dan pemantauan nasabah; b. penggunaan istilah Enhanced Due Diligence dalam identifikasi, pencocokan, dan pemantauan nasabah yang berisiko tinggi; c. permintaan informasi dan dokumen pendukung bagi Beneficial Owner; d. pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris. Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan pedagang valuta asing bukan bank secara efektif, diharapkan pedagang valuta asing bukan bank dapat beroperasi secara sehat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup … - 22 - Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Cukup jelas Huruf b Penerapan program APU dan PPT dilaksanakan baik di kantor pusat maupun kantor cabang PVA Bukan Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, Direksi dapat menunjuk pegawai PVA Bukan Bank untuk menangani penerapan program APU dan PPT. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat … - 23 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Angka 1 Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Cukup jelas. Huruf … - 24 - Huruf d) Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas. Huruf e) Cukup jelas. Huruf f) Cukup jelas. Huruf g) Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/ institusi. Huruf h) Cukup jelas. Huruf i) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Termasuk … - 25 - Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Termasuk … - 26 - Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Cukup jelas. Huruf d) Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas. Huruf e) Cukup jelas. Huruf f) Cukup jelas. Huruf g) Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/ institusi . Huruf … - 27 - Huruf h) Cukup jelas. Huruf i) Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Pasal 11 Huruf a Penetapan … - 28 - Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan. Pihak-pihak yang dianggap sebagai Nasabah yang berisiko tinggi sesuai dengan pedoman PPATK, terdiri dari: 1. Orang yang populer secara politis (Politically Exposed Persons/”PEP”). Contoh dari PEP adalah: a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; c. Pejabat setingkat Menteri; d. Eksekutif Senior perusahaan Negara; e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN); f. Eksekutif dan ketua partai politik; g. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian; h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung; i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden; j. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas; dan k. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan penyedia jasa keuangan dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi. 2. Petugas instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik. 3. Orang … - 29 - 3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi. 4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti petugas penyedia jasa keuangan. 5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme. Huruf b Yang dimaksud dengan “transaksi yang tidak wajar” adalah transaksi yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK. Pasal 12 Ayat (1) Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri . Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf … - 30 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Kewajaran profil transaksi dapat diketahui jika transaksi yang dilakukan menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antara lain perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP, keluarga PEP dan/atau pihak-pihak yang secara umum diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Huruf a Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, electronic form, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti. Huruf b Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup identitas Nasabah baik perorangan maupun selain perorangan dan informasi transaksi. Informasi … - 31 - Informasi transaksi sebagaimana dimaksud di atas, antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi Pasal 16 Ayat (1) Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK, Transaksi Keuangan Mencurigakan (suspicious transactions) pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan; 2. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA Bukan Bank; 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana. Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur dimaksud, PVA Bukan Bank wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir dan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PPATK. Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK, Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oleh PVA Bukan Bank kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. merupakan penerimaan atau pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam); b. dalam … - 32 - b. dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan c. dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja pada 1 (satu) atau beberapa kantor dari satu PVA Bukan Bank. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir dan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PPATK. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Fungsi pengendalian intern dalam penerapan program APU dan PPT mencakup pengecekan terlaksananya seluruh kebijakan dan prosedur APU dan PPT antara lain: 1. pengecekan atas kelengkapan informasi Nasabah dan dokumen transaksi; 2. penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal … - 33 - Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5118

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 12/3/PBI/2010 </reg_id> <reg_title> PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK </reg_title> <set_date> 1 Maret 2010 </set_date> <effective_date> 1 Maret 2010 </effective_date> <issued_date> 1 Maret 2010 </issued_date> <replaced_reg> '9/11/PBI/2007 | Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '1/PERPPU/2002', '23/UU/1999', '15/UU/2003', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999', '15/UU/2002', '25/UU/2003', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/10/PBI/2013 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang ditarik dari peredaran; b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang ditarik dari peredaran yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana . . . -2- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak. 3. Pemusnahan . . . -3- 3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah. BAB II PEMUSNAHAN UANG RUPIAH Pasal 2 (1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap: a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku yaitu Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran. (2) Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang paling kurang memuat jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan. Pasal 3 Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas; b. Uang Rupiah logam dilebur atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah logam. BAB III . . . -4- BAB III PENEMPATAN JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pasal 4 (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. (3) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode: a. sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini; dan b. tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 November 2013 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 169 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 15/10/PBI/2013 </reg_id> <reg_title> JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 </reg_title> <set_date> 1 November 2013 </set_date> <effective_date> 1 November 2013 </effective_date> <issued_date> 01 November 2013 </issued_date> <related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '7/UU/2011' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 9 /PBI/2012 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan good corporate governance pada industri perbankan; b. bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, Bank Perkreditan Rakyat perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak–pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan; c. bahwa sejalan dengan industri Bank Perkreditan Rakyat yang terus berkembang diperlukan penyempurnaan… - 2 - penyempurnaan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi maupun dalam melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat, serta pengaturan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang sudah tidak menjadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat; d. bahwa agar industri Bank Perkreditan Rakyat dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi kemampuan dan kepatutan yang tinggi, diperlukan pengenaan sanksi yang lebih tegas terhadap pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang tidak memenuhi persyaratan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat; Mengingat… - 3 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN… - 4 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 3. Bank adalah Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional… - 5 - konvensional maupun Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk BPR, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi… - 6 - b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 7. Dewan Komisaris: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 8. Direksi: a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi… - 7 - c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Cabang, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Manajer dan/atau Pejabat lainnya yang setara. 10. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak–pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. 11. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 Untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, maka calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Pasal 3… - 8 - Pasal 3 (1) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap BPR secara langsung maupun tidak langsung. (3) Pengendalian terhadap BPR dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut: a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR; b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan BPR; c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR; d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR, … - 9 - BPR, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis; e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (acting in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR; f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR; g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR; h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan BPR; i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i. Pasal 4 Pasal 4 … - 10 - Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap: a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi; b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR. Pasal 5 Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi. BAB II UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP Pasal 6 (1) Untuk menjadi PSP BPR, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (2) Calon … - 11 - (2) Calon PSP yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia namun telah memiliki saham BPR, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP. Pasal 7 (1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai: a. badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan; dan b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). (2) Bank Indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian. Bagian Kesatu Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 8 Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan: a. integritas; dan b. kelayakan … - 12 - b. kelayakan keuangan. Pasal 9 Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; d. tidak termasuk dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi. Pasal 10 … - 13 - Pasal 10 Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain dibuktikan dengan: a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung pengembangan bisnis BPR; b. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; c. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; d. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan; e. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan; f. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan g. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas. Bagian Kedua … - 14 - Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 11 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 12 Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan b. wawancara. Pasal 13 (1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap: a. badan hukum yang bersangkutan; b. anggota … - 15 - b. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan c. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan (ultimate shareholders). (2) Bank Indonesia dapat melakukan penelitian administratif terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian. Pasal 14 (1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap: a. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan tersebut (ultimate shareholders). (2) Bank Indonesia dapat melakukan wawancara terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian. Pasal 15 … - 16 - Pasal 15 Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum. Pasal 16 Dalam hal calon PSP BPR adalah Pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu. Pasal 17 (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji. (3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga … - 17 - Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 18 Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus. Pasal 19 (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan persetujuan calon PSP BPR diajukan pada saat permohonan persetujuan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR. (3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada: a. BPR, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan b. pihak… - 18 - b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. (4) Selain kepada BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pasal 20 (1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon PSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai perubahan kepemilikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia. (2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku. Bagian Keempat … - 19 - Bagian Keempat Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 21 (1) Calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b namun telah memiliki saham BPR: a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham. Pasal 22 Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu ... - 20 - perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pasal 23 BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham. Pasal 24 (1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya. (2) Dalam hal kepemilikan saham BPR dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus maka: a. pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d; b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan c. pihak … - 21 - c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak- haknya sebagai pemegang saham. Pasal 25 (1) Dalam hal calon PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 maka: a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun; b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan: 1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan 2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen. c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka berlaku konsekuensi ... - 22 - konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). BAB III UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI Pasal 26 (1) Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (2) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Bagian Kesatu Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 27 Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan: a. integritas; b. kompetensi… - 23 - b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan. Pasal 28 Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; d. tidak tercantum dalam DTL; dan e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi. Pasal 29 … - 24 - Pasal 29 Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yakni: a. bagi calon anggota Dewan Komisaris: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan. b. bagi calon anggota Direksi: 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan; dan 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat. Pasal 30 Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi: a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; b. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan c. tidak ... - 25 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 31 (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. (3) Dalam hal anggota Direksi BPR yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR, permohonan diajukan oleh: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BPR; b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR; atau c. pihak … - 26 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR. (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi: a. penelitian administratif; dan b. wawancara (2) Dalam kondisi tertentu, terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dapat tidak dilakukan wawancara. Pasal 33 (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota … - 27 - anggota Direksi BPR, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank. (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji. (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 34 Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus. Pasal 35 … - 28 - Pasal 35 (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR diajukan pada saat permohonan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR. (3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada: a. BPR dan PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. Pasal 36 (1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris … - 29 - Komisaris atau anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia. (2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku. Bagian Keempat Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 37 (1) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS, dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR dimaksud. (2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan 20 (dua puluh) tahun. (3) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). (4) PSP ... - 30 - (4) PSP wajib memastikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk tidak melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. (5) PSP yang dengan sengaja membiarkan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan menjadi PSP selama 20 (dua puluh) tahun. (6) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). BAB IV UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF Bagian Kesatu Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 38 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi: a. tindakan ... - 31 - a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa: 1) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau 3) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati- hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat; b. c. d. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya; terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. terbukti … - 32 - e. f. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. h. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia. Pasal 39 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi: a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa: 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau 3) melanggar … - 33 - 3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; b. c. d. e. f. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya; terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; g. h. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat; atau terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia. Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 40 (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. (2) Uji … - 34 - (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji; c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji. (3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia. (4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan klarifikasi, bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia akan melakukan langkah–langkah penilaian selanjutnya. (5) Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia. (6) Dalam hal pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana … - 35 - sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan. Pasal 41 Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Pasal 42 (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang diuji. (2) Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui langkah- langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). (3) Hasil … - 36 - (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 43 (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji. (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d. Pasal 44 Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada: a. BPR dan PSP; dan b. pihak… - 37 - b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. Bagian Keempat Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 45 (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif. (2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan. (3) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. (4) Terhadap pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 46 … - 38 - Pasal 46 (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) ditetapkan: a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h. 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan– tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h. b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun: 1) bagi PSP apabila: a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 1) atau angka 2); atau b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau iii. terbukti… - 39 - iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila: a) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 1) atau angka 2); atau b) terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud: i. dilakukan secara berulang; ii. dilakukan secara kumulatif; atau iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun: 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan–tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, huruf c atau huruf f. 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan– tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c atau huruf f. (2) Jangka … - 40 - (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d. Pasal 47 (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a: a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP; b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada: 1) BPR yang bersangkutan dan/atau BPR lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; 2) bank umum konvensional dan/atau bank syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan bank umum konvensional dan bank syariah. (2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham. Pasal 48 … - 41 - Pasal 48 Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) secara tersendiri apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus. Pasal 49 BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham. Pasal 50 (1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya. (2) Dalam ... - 42 - (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham BPR dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka: a. Pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1); b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan c. Pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak- haknya sebagai pemegang saham. Pasal 51 Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) dan Pasal 48 maka: a. Pihak … - 43 - a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun; b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan: 1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan 2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen. c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia. Pasal 52 (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b: a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif; dan b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif. (2) BPR … - 44 - (2) BPR wajib: a. menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan/atau b. memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. (3) BPR wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan RUPS pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dan/atau sejak pemberhentian Pejabat Eksekutif. (4) Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. (5) PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun. (6) Anggota ... - 45 - (6) Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun. (7) Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). Pasal 53 Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional BPR, maka Bank Indonesia dapat menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Bagian Kelima Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR Pasal 54 (1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia ... - 46 - Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan telah terlampaui. (2) PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus. (3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP dan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini. BAB V UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PIHAK YANG SUDAH TIDAK MENJADI PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF Bagian Kesatu Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 55 ... - 47 - Pasal 55 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Pasal 56 Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. Bagian Kedua Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 57 (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. (2) Uji ... - 48 - (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Pasal 58 Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), apabila pihak yang diuji: a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Bagian Ketiga Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 59 (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu: a. Lulus; atau b. Tidak Lulus (2) Penetapan ... - 49 - (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji. (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d. Pasal 60 Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada: a. pihak yang diuji, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan; dan b. BPR, apabila diperlukan. Bagian Keempat Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Pasal 61 (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan b. anggota … - 50 - b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan. (2) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pihak–pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. (3) Terhadap pihak–pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 62 (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b ditetapkan mengacu pada Pasal 46. (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d. BAB VI … - 51 - BAB VI UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP BPR DALAM PENYELAMATAN/PENANGANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Bagian Kesatu Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi Pasal 63 (1) Dalam rangka penanganan atau penyelamatan BPR, terhadap LPS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan selaku calon PSP. (2) Dalam hal LPS akan menjual seluruh saham BPR maka calon PSP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 64 (1) Untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS, LPS mengajukan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dengan disertai dokumen identitas calon yang bersangkutan. (2) Berdasarkan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada … - 52 - pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL. (3) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, Bank Indonesia memberikan persetujuan sementara sampai dengan Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan. (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang dinilai tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, maka Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan: a. pihak yang dinilai dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan b. LPS menyampaikan kembali calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang baru. (5) Bank Indonesia memberitahukan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPS berupa: a. persetujuan sementara, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); b. penolakan … - 53 - b. penolakan, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). Pasal 65 Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya selain untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) mengacu ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 66 (1) BPR wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan sementara dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan sementara. (2) Terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1). (3) Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat: a. Lulus; atau b. Tidak … - 54 - b. Tidak Lulus (4) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen persyaratan administratif dari BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap. Pasal 67 (1) Dalam hal BPR tidak menyampaikan secara lengkap dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) maka persetujuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak terlampauinya jangka waktu dimaksud. (2) Apabila persetujuan sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. Pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan b. LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 68 Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) secara tertulis kepada: a. BPR ... - 55 - a. BPR dan LPS dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan b. Pihak yang diuji melalui BPR dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. Pasal 69 (1) Tindaklanjut dari hasil akhir uji sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2). (2) Dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan Tidak Lulus, maka hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus. (3) LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini. Bagian Kedua Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Pasal 70 Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Bank Indonesia ini. BAB VII ... - 56 - BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 71 (1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia. (2) Dalam hal BPR, pihak-pihak yang diuji dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64 dan Pasal 68 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Pasal 72 (1) BPR wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan. (2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali BPR atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka BPR wajib mengajukan calon PSP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan … - 57 - kepatutan sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali BPR yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha. Pasal 73 Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali BPR, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BPR. Pasal 74 Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9. BAB VIII … - 58 - BAB VIII SANKSI Pasal 75 (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) huruf b, atau Pasal 52 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) BPR yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 49, Pasal 52 ayat (3) atau Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (5), Pasal 47 ayat (1) huruf a, Pasal 51 huruf c, atau… - 59 - c, atau Pasal 52 ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. (4) Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76 Terhadap pihak yang ditetapkan Lulus Bersyarat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR: a. dinyatakan Lulus setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR; atau b. dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 2 (dua) tahun apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan … - 60 - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR, dengan konsekuensi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 77 Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka: a. proses penilaian, hasil penilaian, dan pengenaan jangka waktu larangan mengacu kepada PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR dengan konsekuensi mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. b. dalam hal hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Lulus Bersyarat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR, yang bersangkutan dapat dinyatakan Lulus atau Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam Pasal 76. Pasal 78 … … - 61 - Pasal 78 Pihak-pihak yang berasal dari BPR dan telah dinyatakan sebagai pihak- pihak yang Tidak Lulus berdasarkan PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR, tetap dilarang menjadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 80 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 81 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. Agar … … - 62 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Juli 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 150 DKBU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 9 /PBI/2012 TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT UMUM Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek good corporate governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. BPR sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu BPR perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Perkembangan industri BPR yang dinamis membutuhkan pemilik yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan yang... - 2 - yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional BPR yang sehat. Selain itu dalam pengelolaan BPR diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BPR melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan tugas pengawasan BPR oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan, terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dilakukan penilaian atas kemampuan dan kepatutan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif BPR termasuk pihak-pihak yang sudah tidak menjadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif BPR. Dalam rangka melindungi industri BPR dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, penilaian dilakukan melalui proses yang lebih singkat dan transparan tanpa mengabaikan azas keadilan bagi pihak yang diuji. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah agar industri perbankan senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan maka sudah menjadi keharusan untuk tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan tindakan yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Berdasarkan... - 3 - Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) BPR perlu diatur kembali dalam suatu ketentuan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan” antara lain adalah ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “memiliki secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR” adalah: a. saham... - 4 - a. saham BPR yang dimiliki oleh satu atau beberapa pemegang saham yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pemegang saham lainnya; b. saham BPR yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR; c. saham BPR yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali BPR; d. saham BPR yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR; e. saham BPR yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali BPR; dan/atau f. saham BPR lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang dikendalikan oleh pengendali BPR. Yang dimaksud dengan ”pihak terafiliasi dari pengendali BPR” sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah: a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali BPR; b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali BPR... - 5 - BPR, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum Koperasi; c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali BPR, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali BPR; d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali BPR baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; dan/atau e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali BPR, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e... - 6 - Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang akan menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham BPR, penambahan modal dan/atau pengajuan diri secara sukarela untuk menjadi PSP. Huruf b ... - 7 - Huruf b Yang dimaksud dengan “Pejabat Eksekutif” adalah Pejabat Eksekutif yang telah diangkat atau belum diangkat oleh BPR tetapi telah menjalankan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif. Huruf c Pihak-pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak- pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan. Pasal 5 Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu dan perkara di bidang kepailitan yang diproses dalam Peradilan Niaga. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud “memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia” adalah calon PSP yang telah memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Ayat (2) Kepemilikan saham calon PSP dapat diperoleh melalui hibah, waris dan jual beli. Yang ... - 8 - Yang dimaksud dengan “tindakan sebagai PSP” antara lain adalah hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dalam hal badan hukum pemegang saham BPR dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPR dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPR. Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai ultimate shareholders apabila badan hukum tersebut tidak memiliki PSP. Ayat (2) ... - 9 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian” adalah badan hukum yang masih dalam kelompok usaha PSP (ultimate shareholders) yang dianggap melakukan pengendalian terhadap BPR. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya. Huruf a Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat adalah komitmen pengembangan ekonomi regional. Huruf d Cukup jelas. Huruf e ... - 10 - Huruf e Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen. Huruf b Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Huruf c Cukup jelas. Huruf d ... - 11 - Huruf d Yang dimaksud dengan “hutang jatuh tempo dan bermasalah” adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia. Huruf g Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Penelitian administratif meliputi antara lain: penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan ... - 12 - keuangan, struktur kepemilikan calon PSP, serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia. Huruf b Wawancara dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Wawancara dilakukan terhadap minimal 1 (satu) anggota dewan komisaris dan 1 (satu) anggota direksi dari badan hukum. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 ... - 13 - Pasal 16 Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Daerah. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sedang “menjalani proses hukum” adalah apabila calon PSP telah menyandang status tersangka atau tergugat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain: 1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus. Pasal 18 ... - 14 - Pasal 18 Huruf a Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada BPR dimaksud. Huruf b Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada BPR dimaksud. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a “Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Huruf b ... - 15 - Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain PSP. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “telah memiliki saham BPR” termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui hibah, waris atau jual beli. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS. Huruf c Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang berlaku. Huruf d ... - 16 - Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham” adalah informasi mengenai: a. predikat yang bersangkutan; b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi: 1. Orang tua kandung/tiri/angkat; 2. Saudara ... - 17 - 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. Anak kandung/tiri/angkat; 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. Cucu kandung/tiri/angkat; 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. Suami/istri; 8. Mertua; 9. Besan; 10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. Kakek/nenek dari suami/istri; 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya. Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah- langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Huruf b ... - 18 - Huruf b Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain. Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP, jika dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menilai penerima kuasa: - tidak menunjukan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau - tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang: - melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang, - menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan - memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang. Huruf c ... - 19 - Huruf c Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “belum mendapat persetujuan Bank Indonesia” adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya. Huruf a ... - 20 - Huruf a Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 29 Huruf a Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR. Angka 2) Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan ... - 21 - perkreditan, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan. Huruf b Angka 1) Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR. Angka 2) Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan. Angka 3) Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan. Pasal 30 ... - 22 - Pasal 30 Huruf a Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia. Pasal 31 Ayat (1) Dalam hal seluruh atau mayoritas saham BPR dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau LPS maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota ... - 23 - anggota Direksi BPR dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah atau LPS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Ketenagakerjaan. Pasal 32 Ayat (1) Huruf a Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia dan penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia. Huruf b Wawancara dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang telah memenuhi ... - 24 - memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Ayat (2) Yang dimaksud “dalam kondisi tertentu” adalah apabila informasi yang diperoleh mengenai calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagai dasar penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dinilai sudah memadai sehingga tidak diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dalam proses wawancara. Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sedang menjalani proses hukum” adalah apabila calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau tergugat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain: 1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau 2. Putusan ... - 25 - 2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus. Pasal 34 Huruf a Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud. Huruf b Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) ... - 26 - Ayat (3) Huruf a “Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. Pemberitahuan kepada PSP dimaksudkan agar PSP segera memastikan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Huruf b Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) ... - 27 - Ayat (2) Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 38 Huruf a Angka 1) Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian BPR, pegawai ... - 28 - pegawai honorer dan/atau pegawai outsourcing (alih daya) yang bekerja pada BPR bersangkutan. Angka 2) Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan BPR” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan. Angka 3) Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” antara lain: 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia, yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS dan/atau dicabut ijin usahanya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e ... - 29 - Huruf e Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota PSP: a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h ... - 30 - Huruf h Cukup jelas. Pasal 39 Huruf a Termasuk perbuatan tidak langsung pada huruf ini adalah perbuatan/tindakan yang tidak dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif namun menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya. Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan BPR” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan. Angka 3) Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya”, antara lain adalah: 1) memanfaatkan ... - 31 - 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia, yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah: 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. Dalam ... - 32 - Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi: a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan. Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada BPR yang bersangkutan. Huruf h Cukup jelas. Pasal 40 ... - 33 - Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dilakukan dapat melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat. Huruf b Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak–pihak yang diuji dengan memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan. Huruf c Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan. Huruf d Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan. Ayat (3) ... - 34 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus. Ketentuan ... - 35 - Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan pihak yang bersangkutan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 44 Huruf a Pemberitahuan kepada BPR terkait tindaklanjut yang harus dilakukan, antara lain kewajiban penyelenggaraan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang diberikan predikat Tidak Lulus. Dalam hal pihak yang diuji adalah anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pemberitahuan disampaikan kepada PSP agar PSP segera memastikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang Tidak Lulus ... - 36 - Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. Dalam hal pihak yang diuji adalah PSP, pemberitahuan disampaikan kepada PSP lain. Huruf b Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah. Pasal 46 ... - 37 - Pasal 46 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1) Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Huruf i Cukup jelas. Huruf ii Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h. Huruf iii Cukup jelas. Angka 2) ... - 38 - Angka 2) Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Huruf i) Cukup jelas. Huruf ii) Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h. Huruf iii) Cukup jelas. Huruf c) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 47 ... - 39 - Pasal 47 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hak untuk hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS. Huruf c Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang berlaku. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penjelasan pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP” adalah informasi mengenai: a. predikat yang bersangkutan; b. yang ... - 40 - b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Huruf a Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Huruf b Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain. Bank ... - 41 - Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP, jika dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menilai penerima kuasa: - tidak menunjukan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau - tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan. Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang: - melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang, - menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan - memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang. Huruf c Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen. Pasal 52 ... - 42 - Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Ayat (5) Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Ayat (6) Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2). Ayat (7) ... - 43 - Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 ... - 44 - Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemberitahuan kepada BPR dilakukan apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan tersebut memerlukan tindak lanjut, yaitu antara lain pengalihan saham oleh pihak-pihak yang sudah tidak menjadi PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi terhadap ... - 45 - terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS adalah proses pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pada saat BPR mengalami kekosongan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Dokumen identitas terdiri dari pasfoto, Kartu Tanda Penduduk dan riwayat hidup. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) ... - 46 - Ayat (3) Dengan diberikannya persetujuan sementara maka pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada ayat ini adalah bertindak mewakili BPR dalam membuat ... - 47 - membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR. Huruf b Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan pihak- pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64, dan Pasal 67. Pasal 72 ... - 48 - Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 73 Yang dimaksud dengan “menghambat pelaksanaan pengawasan BPR” antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali BPR. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban BPR untuk menyampaikan laporan. Huruf a ... - 49 - Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 76 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan konsekuensi pada huruf ini adalah tindaklanjut yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud Bagian Keempat Bab IV sebagai konsekuensi pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus. Pasal 77 ... - 50 - Pasal 77 Huruf a Yang dimaksud dengan konsekuensi pada huruf ini adalah tindaklanjut yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud Bagian Keempat Bab IV sebagai konsekuensi bagi pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus. Huruf b Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5331

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/9/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BANK PERKREDITAN RAKYAT </reg_title> <set_date> 26 Juli 2012 </set_date> <effective_date> 28 Desember 2012 </effective_date> <issued_date> 26 Juli 2012 </issued_date> <replaced_reg> '6/23/PBI/2004' </replaced_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IV Pasal 45 Ayat 3', 'BAB VIII', 'BAB V Pasal 61 Ayat 2' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/6/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa terhadap uang kertas Rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 perlu dilakukan perubahan penandatangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun . . . -2- Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/25/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 158) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A Ciri uang Rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 adalah: a. Warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan abu-abu; b. Gambar . . . TENTANG -3- b. Gambar 1. bagian muka a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari dan di bawahnya dicantumkan tulisan “PANGERAN ANTASARI”; b) pada sebelah kiri gambar utama dan di tepi kiri dan kanan bagian tengah terdapat gambar ornamen daerah Kalimantan, serta pada bagian tepi kanan atas dan bawah terdapat garis melengkung berwarna kuning yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet; c) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA RIBU RUPIAH”; d) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “2000”; e) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “2000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; f) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah gambar saling isi (rectoverso) terdapat kode tuna netra (blind code) yang berbentuk sebuah kotak persegi panjang berwarna cokelat yang terasa kasar apabila diraba; g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan ”BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Kalimantan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; h) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila; i) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2010” (angka 2010 akan berubah sesuai dengan . . . -4- dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis- garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Kalimantan; k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “2000” berupa tulisan ”BANKINDONESIA”; 2) pada sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa tulisan ”BANKINDONESIA” membentuk ornamen daerah Kalimantan; 3) di tepi ornamen daerah Kalimantan berupa tulisan ”DUARIBURUPIAH” dalam bentuk melingkar; 4) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang tersusun horizontal; l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda; 2. bagian belakang a) gambar utama berupa gambar Tarian Adat Dayak, Kalimantan dan pada sebelah kanannya dicantumkan tulisan “TARIAN ADAT DAYAK”; b) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA RIBU RUPIAH”; d) pada . . . -5- d) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “2000”; e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANKINDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet; f) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; g) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “2000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran “2009”; h) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang tersusun horizontal; 2) di tepi kanan gambar utama berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang membentuk garis vertikal; 3) pada sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “2000” berupa tulisan ”BANKINDONESIA”; i) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda; c. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas; 2. ukuran panjang 141 mm dan lebar 65 mm; 3. warna . . . -6- 3. warna abu-abu; 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari; 6. benang pengaman tertanam dan memuat tulisan “BI 2000” berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian. 2. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4B Ciri uang Rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Januari tahun 2014 adalah: a. Warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan abu-abu; b. Gambar 1. bagian muka a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari dan di bawahnya dicantumkan tulisan “PANGERAN ANTASARI”; b) pada sebelah kiri gambar utama dan di tepi kiri dan kanan bagian tengah terdapat gambar ornamen daerah Kalimantan, serta pada bagian tepi kanan atas dan bawah terdapat garis melengkung berwarna kuning yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet; c) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA RIBU RUPIAH”; d) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “2000”; e) pada . . . -7- e) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “2000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; f) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah gambar saling isi (rectoverso) terdapat kode tuna netra (blind code) yang berbentuk sebuah kotak persegi panjang berwarna cokelat yang terasa kasar apabila diraba; g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan ”BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Kalimantan yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; h) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila; i) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2014” (angka 2014 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR SENIOR”; j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis- garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Kalimantan; k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “2000” berupa tulisan ”BANKINDONESIA”; 2) pada sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa tulisan ”BANKINDONESIA” membentuk ornamen daerah Kalimantan; 3) di tepi ornamen daerah Kalimantan berupa tulisan ”DUARIBURUPIAH” dalam bentuk melingkar; 4) di tepi . . . -8- 4) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang tersusun horizontal; l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda; 2. bagian belakang a) gambar utama berupa gambar Tarian Adat Dayak, Kalimantan dan pada sebelah kanannya dicantumkan tulisan “TARIAN ADAT DAYAK”; b) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA RIBU RUPIAH”; d) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “2000”; e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANKINDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet; f) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; g) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “2000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran “2009”; h) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) di tepi . . . -9- 1) di tepi kiri dan kanan bagian tengah berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang tersusun horizontal; 2) di tepi kanan gambar utama berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang membentuk garis vertikal; 3) pada sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “2000” berupa tulisan ”BANKINDONESIA”; i) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda; c. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas; 2. ukuran panjang 141 mm dan lebar 65 mm; 3. warna abu-abu; 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari; 6. benang pengaman tertanam dan memuat tulisan “BI 2000” berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian. Pasal II 1. Uang Rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. 2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -10- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Maret 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 55 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 16/6/PBI/2014 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/21/PBI/2009 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 2.000 (DUA RIBU) TAHUN EMISI 2009 </reg_title> <set_date> 18 Maret 2014 </set_date> <effective_date> 18 Maret 2014 </effective_date> <issued_date> 18 Maret 2014 </issued_date> <changed_reg> '11/21/PBI/2009' </changed_reg> <extension_of> '12/25/PBI/2010' </extension_of> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah; b. bahwa dalam mencapai kestabilan nilai rupiah diperlukan pasar valuta asing domestik yang likuid dan efisien untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; c. bahwa untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi di pasar valuta asing domestik serta untuk memitigasi risiko nilai tukar rupiah, diperlukan pengayaan instrumen lindung nilai di pasar valuta asing domestik, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward; - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. 2. Transaksi Forward adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. 3. Mekanisme Fixing adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara - 3 - menghitung selisih antara kurs Transaksi Forward dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (fixing date). 4. Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah adalah transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah, yang terdiri atas transaksi spot dan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah. 5. Transaksi Spot adalah transaksi spot sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 6. Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. 8. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 9. Pihak Asing adalah pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. - 4 - 10. Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah. 11. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana. BAB II TRANSAKSI DNDF Pasal 2 (1) Bank dapat melakukan Transaksi DNDF untuk: a. kepentingan sendiri; dan/atau b. kepentingan Nasabah dan/atau kepentingan Pihak Asing. (2) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar suatu kontrak. (3) Transaksi DNDF untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi transaksi antara: a. Bank dengan Nasabah; b. Bank dengan Pihak Asing; dan c. Bank dengan Bank. (4) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah. (5) Dalam melakukan Transaksi DNDF, Bank: a. wajib memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing; b. wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank; - 5 - c. wajib memberikan edukasi kepada Nasabah dan Pihak Asing tentang pelaksanaan kegiatan Transaksi DNDF; d. wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; e. memerhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan f. memerhatikan ketentuan otoritas negara lain yang mengatur mengenai kebijakan internasionalisasi mata uang negara tersebut. Pasal 3 (1) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki Underlying Transaksi. (2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan: a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; dan/atau c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi, khusus untuk transaksi antara Bank dengan Nasabah. (3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk: a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; b. penempatan dana; c. fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang belum ditarik; d. dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah; e. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; f. kredit antarnasabah (intercompany loan); dan - 6 - g. kegiatan usaha perdagangan valuta asing. Pasal 4 Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. nominal Transaksi DNDF tidak melebihi nominal Underlying Transaksi; dan c. jangka waktu Transaksi DNDF tidak melebihi jangka waktu Underlying Transaksi. Pasal 5 Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah kepada Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk kepentingan Transaksi DNDF. Pasal 6 (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme Fixing. (2) Mekanisme Fixing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan berupa kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing date). (3) Dalam hal Transaksi DNDF menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah maka kurs acuan sebagaimana pada ayat (2) menggunakan kurs tengah transaksi Bank Indonesia. (4) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah. (5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) dan percepatan penyelesaian transaksi (early termination). - 7 - Pasal 7 (1) Bank dapat melakukan Transaksi DNDF dengan bank di luar negeri untuk cover hedging Bank. (2) Cover hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan Underlying Transaksi berupa Transaksi DNDF antara Bank dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk tujuan lindung nilai. Pasal 8 (1) Bank dilarang melakukan transaksi non-deliverable forward valuta asing terhadap rupiah di luar negeri. (2) Bank dilarang melakukan Transaksi DNDF menggunakan mata uang negara tertentu yang memiliki kerja sama antarbank sentral dengan Bank Indonesia terkait penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal. BAB III TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING Pasal 9 (1) Bank dilarang melakukan Transfer Rupiah ke luar negeri, termasuk dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF. (2) Dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer ke luar negeri dalam bentuk valuta asing dengan terlebih dahulu melakukan Transaksi Spot atau Transaksi Forward. (3) Transaksi Spot atau Transaksi Forward sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa kontrak Transaksi DNDF dan bukti transfer hasil penyelesaian Transaksi DNDF. - 8 - Pasal 10 Bank dapat melakukan Transfer Rupiah untuk penyelesaian Transaksi DNDF ke rekening Bank yang dimiliki Pihak Asing. BAB IV JENIS DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN Pasal 11 (1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung. (2) Jenis dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (3) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF. (4) Dokumen Underlying Transaksi DNDF yang sama tidak boleh digunakan pada lebih dari 1 (satu) Bank dalam seluruh sistem perbankan Indonesia pada waktu yang bersamaan. (5) Dokumen Underlying Transaksi yang sama dapat digunakan beberapa kali untuk Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya sepanjang dokumen Underlying Transaksi belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal Underlying Transaksi. - 9 - Pasal 12 (1) Dalam melakukan Transaksi DNDF, Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung. (2) Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen Underlying Transaksi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing. (3) Dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF. (4) Dalam hal Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jatuh tempo kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh tempo. (5) Tata cara penyampaian dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. Pasal 13 (1) Bank wajib menatausahakan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing. (2) Jangka waktu untuk penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. - 10 - BAB V PELAPORAN TRANSAKSI Pasal 14 (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi DNDF melalui sistem pelaporan Bank Indonesia yaitu laporan harian bank umum (LHBU). (2) Mekanisme pelaporan Transaksi DNDF mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU. BAB VI PENGAWASAN Pasal 15 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Bank. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Pasal 16 (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. - 11 - BAB VII SANKSI Pasal 17 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas yang berwenang yang mengatur mengenai prinsip perlindungan konsumen. (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU. Pasal 18 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari total nominal Transaksi DNDF untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 - 12 - (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kurs JISDOR pada tanggal terjadinya pelanggaran. Pasal 19 (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) kepada otoritas perbankan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 13 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 170 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD I. UMUM Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yang dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien diperlukan adanya upaya pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan melalui pengayaan variasi instrumen sehingga menjadi alternatif bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik. Untuk meningkatkan variasi instrumen lindung nilai bagi para pelaku pasar tersebut, perbankan domestik dapat melakukan transaksi DNDF di pasar valuta asing domestik untuk memberikan kemudahan kepada pelaku pasar berupa Nasabah dan Pihak Asing dalam melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. -2- Huruf b Transaksi DNDF untuk kepentingan Nasabah dan/atau kepentingan Pihak Asing dilakukan dalam hal Bank bertransaksi atas nama Nasabah dan/atau Pihak Asing. Contoh: Nasabah A meminta kepada Bank B untuk mewakili Nasabah A tersebut untuk melakukan Transaksi DNDF. Dalam hal ini Bank B hanya merupakan perantara atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah: a. konfirmasi tertulis berupa kontrak transaksi valuta asing atau derivatif yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing conversation atau Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Contoh 1: Pada tanggal 20 Oktober 2018, Nasabah memiliki kewajiban impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 20 November 2018. Atas kewajiban tersebut, Nasabah melakukan lindung nilai melalui Transaksi DNDF dengan nominal paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor paling lama 1 (satu) bulan. Contoh 2: Pihak Asing memiliki saham di Indonesia sebesar ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Atas aset berupa saham tersebut, Pihak Asing melakukan lindung nilai melalui Transaksi DNDF dengan nominal paling banyak ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sepanjang Pihak Asing memiliki saham dimaksud. -3- Contoh 3: Nasabah Y yang melakukan investasi pada surat berharga dalam USD dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dapat melakukan Transaksi DNDF jual paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit berupa: 1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; 2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Huruf c Edukasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada Nasabah dan Pihak Asing mengenai manfaat dan risiko Transaksi DNDF di pasar domestik. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. -4- Huruf b Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Huruf c Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk: 1. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; 2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau 3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Ayat (3) Huruf a Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing. Huruf b Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit). Huruf c Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau -5- imbalan, termasuk: 1. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; 2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau 3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa standby loan dan undisbursed loan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Kredit antarnasabah (intercompany loan) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi. Huruf g Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dalam hal nominal Underlying Transaksi lebih besar dari nominal Transaksi DNDF maka Underlying Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal Underlying Transaksi pada saat Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya dilakukan. Huruf c Cukup jelas. -6- Pasal 5 Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk: 1. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; 2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau 3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kurs tengah transaksi Bank Indonesia” adalah rata-rata antara kurs beli dan kurs jual sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia. Contoh: Investor N memiliki investasi di Australia dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia). Atas investasi tersebut, investor N bermaksud untuk melakukan lindung nilai dengan melakukan transaksi DNDF jual AUD terhadap IDR sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia) selama 1 (satu) bulan dengan kurs AUD/IDR Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Pada tanggal fixing, kurs beli dan kurs jual transaksi Bank Indonesia masing- masing sebesar Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah), sehingga kurs tengah transaksi Bank Indonesia adalah Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas transaksi DNDF, investor N menerima selisih kurs sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp10.800,00-Rp10.750,00) x AUD1,000,000.00. -7- Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “cover hedging” adalah hedging atas Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Bank kepada bank di luar negeri atas Transaksi DNDF yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Mata uang negara tertentu yang memiliki kerja sama antarbank sentral dengan Bank Indonesia terkait penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal untuk saat ini yaitu mata uang ringgit Malaysia dan mata uang baht Thailand. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh: Pihak Asing melakukan Transaksi DNDF sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang ditetapkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Pada tanggal fixing, kurs acuan JISDOR sebesar Rp14.100,00 (empat belas ribu seratus rupiah). Dengan demikian, Pihak Asing menerima selisih kurs sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta -8- rupiah). Dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF tersebut dapat ditransfer ke luar negeri dalam bentuk valuta asing dengan melakukan Transaksi Spot atau Transaksi Forward dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa kontrak Transaksi DNDF dan bukti transfer hasil penyelesaian Transaksi DNDF. Pasal 10 Contoh 1: Pihak Asing melakukan Transaksi DNDF beli sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang ditetapkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Pada tanggal fixing, kurs acuan JISDOR sebesar Rp14.100,00 (empat belas ribu seratus rupiah). Dengan demikian, Pihak Asing menerima selisih kurs sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening Bank yang dimiliki Pihak Asing atas dasar penyelesaian Transaksi DNDF tersebut. Contoh 2: Pihak Asing melakukan Transaksi DNDF beli sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan kurs yang ditetapkan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Pada tanggal fixing, kurs acuan JISDOR sebesar Rp13.800,00 (tiga belas ribu delapan ratus rupiah). Dengan demikian, Pihak Asing membayar selisih kurs sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan harus membayar kepada Bank. Pihak Asing melakukan penjualan USD terhadap rupiah dengan melakukan Transaksi Spot ekuivalen sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening Bank yang dimiliki Pihak Asing atas dasar penyelesaian Transaksi DNDF tersebut. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. -9- Ayat (4) Contoh: Importir NS merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice pembelian spare part otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh importir NS pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, importir NS melakukan Transaksi DNDF beli kepada Bank A sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, importir NS melakukan Transaksi DNDF sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B. Transaksi ini tidak boleh dilakukan karena transaksi dilakukan dengan Bank yang berbeda dan pada waktu yang bersamaan. Ayat (5) Dalam hal nominal Underlying Transaksi lebih besar dari nominal Transaksi DNDF maka Underlying Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal Underlying Transaksi pada saat Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya dilakukan. Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi Spot kemudian diikuti lagi dengan Transaksi DNDF: Pada tanggal 1 September 2019, importir N mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir N melakukan transaksi DNDF dengan Bank B dengan nominal USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 2 Oktober 2019, importir N menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang sama untuk melakukan Transaksi Spot sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan menggunakan kembali dokumen Underlying Transaksi yang -10- sama, importir N dapat melakukan Transaksi DNDF paling banyak USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019. Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi Spot: Pada tanggal 1 September 2019, importir NS memiliki invoice dalam USD dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir NS melakukan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Sejak Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, importir NS dapat melakukan Transaksi Spot beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang sama, sepanjang invoice masih berlaku. Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi Forward dan transaksi option: Pada tanggal 1 Agustus 2019, importir B mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir B melakukan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF jatuh tempo, pada tanggal 2 Oktober 2019 importir B dapat melakukan Transaksi Forward beli sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan Transaksi beli call option sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo paling lambat 1 November 2019. Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi DNDF: Pada tanggal 1 September 2019, importir D mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, importir D melakukan Transaksi DNDF beli dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar -11- Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 15 September 2019, importir D dapat kembali melakukan Transaksi DNDF paling banyak USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019. Transaksi DNDF yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan pada Bank yang sama karena Transaksi DNDF dilakukan pada waktu yang bersamaan. Contoh Transaksi Spot yang diikuti dengan Transaksi DNDF: Nasabah PT. A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice pembelian spare part otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh PT A pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, PT. A melakukan Transaksi Spot kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, PT. A dapat melakukan Transaksi DNDF paling banyak USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019. Transaksi ini dapat dilakukan karena Transaksi Spot dan Transaksi DNDF dilakukan dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang belum jatuh tempo, tidak melebihi nominal Underlying Transaksi, dan dilakukan pada Bank yang sama. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kriteria kebenaran paling sedikit berupa: a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya. Kriteria kewajaran paling sedikit berupa: a. dokumen telah sesuai dengan market practice; -12- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen Underlying Transaksi; dan c. transaksi yang dilakukan Nasabah dan/atau Pihak Asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan/atau Pihak Asing. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. -13- Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6252

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 20/10/PBI/2018 </reg_id> <reg_title> TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD </reg_title> <set_date> 21 September 2018 </set_date> <effective_date> 27 September 2018 </effective_date> <issued_date> 27 September 2018 </issued_date> <related_reg> '24/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 30 /PBI/2009 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI- RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); b. bahwa untuk menghindari terjadinya kemacetan pembayaran (gridlock) dalam Sistem BI-RTGS, yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menyediakan fasilitas likuiditas intrahari kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai peserta Sistem BI-RTGS; c. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam SKNBI, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk menyediakan fasilitas likuiditas intrahari khusus untuk penyelesaian akhir kliring debet… - 2 - debet kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. bahwa dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah maka Bank Indonesia memperluas surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari berdasarkan prinsip syariah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 3. Undang… - 3 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516); 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809); 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820); 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835); MEMUTUSKAN… - 4 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Unit Usaha Syariah adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement. 5. Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System. 6. Sistem… - 5 - 6. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 7. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. 8. Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut FLIS adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara repurchase agreement (repo) surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan. 9. FLIS dalam rangka RTGS yang selanjutnya disebut FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS. 10. FLIS dalam rangka Kliring yang selanjutnya disebut FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi pada saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet. 11. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. BAB II… - 6 - BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN Pasal 2 Bank dapat menggunakan FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS- Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan c. berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI. Pasal 3 (1) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali oleh Bank. Pasal 4 (1) Bank yang memerlukan FLIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : a. perjanjian penggunaan FLIS; b. fotokopi… - 7 - b. fotokopi anggaran dasar Bank atau kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank bagi cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank; dan c. dokumen pendukung lainnya. Pasal 5 Bank dapat memperoleh FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan menandatangani Perjanjian Penggunaan FLIS. Pasal 6 (1) Bank Indonesia berwenang untuk menolak permohonan FLIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan tatacara yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. BAB III PENGGUNAAN Pasal 7 (1) Perhitungan nilai SBIS, SBSN dan/atau surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Nilai FLIS yang dapat digunakan Bank paling banyak sebesar nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8… - 8 - Pasal 8 (1) Pelaksanaan repo atas surat berharga dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan/atau FLIS-Kliring dilakukan melalui sarana BI-SSSS dengan cara sebagai berikut : a. Untuk FLIS-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI- RTGS pada saat Bank menilai adanya kebutuhan FLIS untuk kelancaran transaksi di Sistem BI-RTGS (self assessment); dan b. Untuk FLIS-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLIS-Kliring pada sarana BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (prefund) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. (2) Surat berharga yang telah direpokan dalam rangka FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk FLIS- RTGS. Pasal 9 (1) Penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction). (2) Penggunaan FLIS-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank atas penyelesaian akhir Kliring Debet. (3) Penggunaan FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan masing-masing berdasarkan kecukupan nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS dan FLIS-Kliring. (4) Dalam… - 9 - (4) Dalam hal nilai surat berharga untuk FLIS-Kliring tidak cukup untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka nilai surat berharga untuk FLIS-RTGS yang tersedia secara otomatis digunakan untuk menutup kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet. Pasal 10 Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLIS. Pasal 11 Bank Indonesia dapat mengenakan biaya atas penggunaan FLIS dan/atau mengenakan biaya lainnya yang terkait dengan penggunaan FLIS kepada Bank. BAB IV PENYELESAIAN Pasal 12 (1) Penyelesaian FLIS dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (incoming transaction) yang mengkredit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyelesaian FLIS. (2) Bank harus menyelesaikan FLIS sampai batas waktu penyelesaian FLIS yang ditetapkan Bank Indonesia. (3) Dalam hal Bank tidak menyelesaikan nilai FLIS sampai dengan batas waktu penyelesaian FLIS yang ditetapkan maka terhadap nilai FLIS yang tidak dapat diselesaikan tersebut diberlakukan sebagai transaksi repo dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Pasal 13… - 10 - Pasal 13 (1) Bank dapat memindahkan kembali surat berharga yang dipergunakan untuk memperoleh FLIS dari rekening FLIS ke rekening surat berharga Bank dalam hal : a. FLIS telah diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan b. surat berharga yang telah dipergunakan untuk FLIS-RTGS tidak sedang digunakan untuk FLIS-Kliring. (2) Pemindahan kembali surat berharga yang dipergunakan untuk memperoleh FLIS-Kliring dari rekening FLIS-Kliring ke rekening surat berharga Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal l4 Dalam hal terjadi kegagalan Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS yang mengakibatkan Bank tidak dapat menyelesaikan FLIS maka penyelesaian FLIS dilakukan secara otomatis jika terdapat transaksi masuk (incoming transaction) oleh Sistem BI-RTGS segera setelah sistem BI-RTGS dan atau BI-SSSS berfungsi kembali. Pasal 15 Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini telah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS harus mengganti dengan Perjanjian Penggunaan FLIS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VI… - 11 - BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar… - 12 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juli 2009 Pjs.GUBERNUR BANK INDONESIA, MIRANDA S.GOELTOM Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 108 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 30 /PBI/2009 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH UMUM Dalam kegiatan usaha, Bank dapat mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan ketidaksesuaian antara arus dana yang masuk dan arus dana yang keluar (mismatch). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dimana transaksi pembayaran diselesaikan satu per satu secara seketika (real time), Bank dapat mengalami kesulitan pendanaan dalam waktu yang sangat pendek. Kesulitan pendanaan dimaksud disebabkan oleh ketidaksesuaian waktu dan/atau nilai antara transaksi yang dikirim (outgoing transaction) dan transaksi yang diterima (incoming transaction). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (gridlock) yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk mengatasi timbulnya kemacetan pembayaran di atas maka Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS) yang wajib diselesaikan oleh Bank pada akhir hari yang sama. Selain… - 2 - Selain untuk mengatasi gridlock dalam Sistem BI-RTGS, penyediaan FLIS juga diperlukan untuk mengatasi timbulnya kewajiban penyelesaian akhir Kliring Debet yang ditanggung oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem kliring. Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menerapkan suatu kebijakan yang mewajibkan peserta dalam Kliring Debet untuk menyediakan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana (cash) dan atau surat berharga (collateral) pada setiap awal hari sebelum Kliring Debet dimulai. Untuk melakukan pendanaan awal dalam bentuk surat berharga tersebut maka mekanisme penyediaan, penggunaan dan penyelesaiannya akan diberikan dalam bentuk FLIS khusus kliring sebagaimana FLIS untuk transaksi Sistem BI- RTGS. Pemberian FLIS ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Surat berharga yang dapat direpokan adalah yang dimiliki oleh Bank pengguna FLIS dan tercatat dalam sarana BI-SSSS. Surat berharga syariah lainnya yang dapat direpokan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Huruf b… - 3 - Huruf b Yang dimaksud dengan berstatus aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System Huruf c Yang dimaksud dengan berstatus aktif adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement. Kriteria pengenaan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Dalam hal UUS, yang dimaksud dengan anggaran dasar adalah anggaran dasar bank umum konvensional dari UUS yang bersangkutan. Dalam hal Bank berbadan hukum perusahaan daerah, Bank melampirkan peraturan daerah sebagai dasar pendirian bank. Huruf c… - 4 - Huruf c Yang dimaksud dengan dokumen pendukung lainnya antara lain adalah fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penggunaan FLIS-RTGS dilakukan secara otomatis adalah FLIS-RTGS langsung diberikan kepada Bank pada saat terdapat ketidakcukupan saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction). Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)… - 5 - Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Besarnya biaya atas penggunaan FLIS dan biaya lainnya yang terkait penggunaan FLIS ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 12 Ayat (1) Dalam hal Bank masih menggunakan sebagian atau seluruh FLIS yang disetujui Bank Indonesia maka Sistem BI-RTGS secara otomatis menggunakan dana yang berasal dari transaksi masuk (incoming transaction) untuk terlebih dahulu menyelesaikan FLIS. Proses penggunaan dan penyelesaian FLIS berlangsung terus sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian FLIS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14… - 6 - Pasal 14 Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS adalah kegagalan RTGS Central Computer (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta BI-RTGS dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal RTGS (RT) ke RCC. Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dan/atau gangguan pada jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beberapa Bank Peserta BI- RTGS tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCC, tidak dianggap sebagai kegagalan Sistem BI-RTGS. Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-SSSS adalah kegagalan SSSS Central Computer (SCC) pada sarana BI-SSSS sehingga seluruh Bank dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari SSSS System Terminal (ST) ke SCC. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Pokok-pokok ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia meliputi antara lain : 1. Tata cara penyampaian permohonan FLIS, termasuk dokumen pendukungnya; 2. Batas akhir waktu penggunaan dan penyelesaian FLIS; 3. Tata cara pemindahan surat berharga ke rekening FLIS-RTGS dan FLIS- Kliring dan sebaliknya; 4. Mekanisme transaksi repo dengan Bank Indonesia dalam rangka FLIS; dan 5. Tata… - 7 - 5. Tata cara perhitungan dan pengenaan biaya atas penggunaan FLIS dan/atau biaya lainnya terkait penggunaan FLIS; Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5034

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 11/30/PBI/2009 </reg_id> <reg_title> FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH </reg_title> <set_date> 7 Juli 2009 </set_date> <effective_date> 7 Juli 2009 </effective_date> <issued_date> 7 Juli 2009 </issued_date> <replaced_reg> '7/24/PBI/2005' </replaced_reg> <related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '10/6/PBI/2008', '2/PERPPU/2008', '10/2/PBI/2008', '7/18/PBI/2005', '10/11/PBI/2008', '19/UU/2008' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO GUBERNUR BANK INDONESIA Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, pinjaman penerusan yang dananya berasal dari luar negeri termasuk Proyek Kredit Mikro harus dialihkan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak yang terkait; b. bahwa Asian Development Bank dan Pemerintah belum mencapai kesepakatan mengenai waktu pengalihan pengelolaan Proyek Kredit Mikro dari Bank Indonesia, namun telah sepakat bahwa Bank Indonesia tetap mengelola Proyek Kredit Mikro sampai akhir bulan Juni 2001; c. bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding antara Asian Development Bank dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Desember 1998, terdapat perubahan antara lain perluasan wilayah pelaksanaan proyek dan perubahan suku bunga acuan; d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Proyek Kredit Mikro dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat ….. -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Proyek Kredit Mikro, yang selanjutnya disebut PKM adalah proyek pengembangan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat serta penyaluran kredit kepada nasabah pengusaha mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok; 2. Usaha ….. -3- 2. Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri: a. Dimiliki oleh keluarga; b. Mempergunakan teknologi sederhana; c. Memanfaatkan sumber daya lokal; serta d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan. 3. Kelompok Pengusaha Mikro yang selanjutnya disebut KPM adalah sekelompok pengusaha yang masing-masing atau secara bersama memiliki usaha mikro dan beranggotakan minimal 8 (delapan) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang. 4. Unit Pelaksana Proyek, yang selanjutnya disebut UPP adalah Tim Penelitian dan Pengembangan – Biro Kredit, Bank Indonesia; 5. Kantor Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut KBI adalah Kantor Bank Indonesia yang melaksanakan PKM; 6. Bank Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah peserta PKM; 7. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat peserta PKM, tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah; 8. Bank Umum adalah bank umum tempat BPR membuka rekening giro atau tabungan dalam rangka Proyek Kredit Mikro; 9. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPSM adalah organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta PKM; 10. Lembaga ….. -4- 10. Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan yang selanjutnya disebut LDKP adalah lembaga yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang bergerak di bidang pelayanan keuangan kepada masyarakat, yang telah menjadi peserta PKM sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini; 11. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dari Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan atau berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia, Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan Asian Development Bank (ADB); BAB II TUJUAN DAN KEGIATAN Pasal 2 Tujuan PKM adalah : 1. Meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di perdesaan termasuk meningkatkan peranan wanita dalam aktivitas pembangunan serta menanggulangi kemiskinan; 2. Mengembangkan usaha mikro di perdesaan melalui penguatan BPR dan LPSM serta penyaluran kredit ke nasabah pengusaha mikro, baik secara perorangan maupun yang tergabung di dalam kelompok. Pasal 3 Kegiatan PKM mencakup : 1. Penyaluran kredit melalui BPR kepada pengusaha mikro baik secara individu maupun kelompok guna mengembangkan usahanya; 2. Penguatan ….. -5- 2. Penguatan BPR melalui penyediaan kredit dan pelatihan untuk memperluas jasa pelayanan keuangan yang layak untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro; 3. Penguatan LPSM melalui penyediaan kredit dan pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin, menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai, serta kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan. BAB III PELAKSANAAN PKM Pasal 4 (1) Untuk mencapai tujuan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. di kantor pusat dilaksanakan oleh UPP dengan tugas utama melaksanakan PKM, membantu serta mengkoordinasikan kegiatan peserta dan pihak- pihak yang terkait; b. di daerah pelaksanaan PKM dilaksanakan oleh KBI setempat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a), UPP bekerja berdasarkan arahan dari Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah Proyek Kredit Mikro dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/75/KEP/DIR tanggal 21 September 1995 tentang Pembentukan Tim Teknis Proyek Kredit Mikro. Pasal ….. -6- Pasal 5 Daerah pelaksanaan PKM meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Lampung. Pasal 6 (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan PKM adalah tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 30 Juni 2001. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB. BAB IV SUMBER DANA DAN JENIS BANTUAN Pasal 7 Sumber dana PKM berasal dari : 1. ADB dan Pemerintah Norwegia, dan Bank Indonesia (BI) sampai dengan tanggal 16 November 1999. 2. ADB dan Pemerintah Norwegia sejak tanggal 17 November 1999. Pasal 8 (1) Jenis bantuan yang diberikan kepada peserta PKM, rakyat miskin dan mendekati miskin terdiri terdiri dari bantuan teknis dan bantuan keuangan. (2) Bantuan ….. -7- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembinaan dan pelatihan kepada peserta PKM serta rakyat miskin dan mendekati miskin. (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. Pinjaman kepada BPD yang diteruskan ke LPSM untuk pembelian komputer dan sepeda motor; b. Pinjaman kepada BPR untuk pembelian komputer dan sepeda motor yang akan digunakan oleh BPR yang bersangkutan, dan pinjaman untuk dipinjamkan ke nasabah mikro. BAB V FUNGSI, TANGGUNGJAWAB DAN PERSYARATAN PESERTA Pasal 9 (1) Peserta PKM adalah BPD, BPR, dan LPSM; (2) BPD wajib menyalurkan kredit yang diterima dari BI kepada LPSM sebesar seluruh plafon yang ditetapkan oleh BI, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pelimpahan kredit dari Bank Indonesia kepada BPD yang bersangkutan. (3) BPD bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM. (4) BPR bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang diterima dalam rangka PKM. Pasal 10 (1) LPSM melakukan pembentukan, pembinaan dan pengembangan KPM yang jumlah anggotanya terdiri dari 2/3 (dua per tiga) rakyat miskin dan 1/3 (sepertiga) ….. -8- (sepertiga) mendekati miskin, dan minimal 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh kelompok terdiri dari wanita. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LPSM akan menerima imbalan dari BI, yang jumlah dan cara pemberiannya akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara BI dengan LPSM. Pasal 11 BPR yang dapat diikutsertakan sebagai peserta PKM yaitu BPR yang memenuhi persyaratan : 1. Tingkat kesehatan minimum cukup sehat selama 3 (tiga) bulan terakhir; 2. Tingkat kecukupan modal (CAR) minimum 8% (delapan per seratus); 3. Tingkat pengembalian kredit minimum 80% (delapan puluh per seratus) yang dinyatakan dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sekurang-kurangnya cukup sehat; 4. Dipimpin oleh manajemen yang bertanggungjawab dan berpengalaman yang ditunjukkan dengan hasil penilaian manajemen sekurang-kurangnya cukup sehat; 5. Porsi debitur dengan plafon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bawah minimum 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh debitur; 6. Rasio antara jumlah seluruh dana masyarakat yang dihimpun dengan jumlah seluruh kredit minimum 10% (sepuluh per seratus); dan 7. Mempunyai misi untuk ikut mengembangkan usaha mikro. Pasal 12 LPSM yang dapat diikutsertakan sebagai peserta PKM adalah LPSM yang memenuhi persyaratan : 1. Telah ….. -9- 1. Telah terdaftar minimum 2 (dua) tahun pada instansi yang berwenang; 2. Memiliki pengalaman minimum 2 (dua) tahun di daerah pelaksanaan PKM dalam hal : a. kegiatan mobilisasi simpanan kelompok; dan b. melaksanakan penyaluran kredit mikro kepada kelompok binaannya. 3. Memiliki fasilitas kantor dan kapasitas staf, administrasi, dan keuangan yang memadai; dan 4. Menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk membantu pembentukan, pembinaan maupun pengembangan usaha mikro. Pasal 13 (1) Setelah 2 (dua) tahun, BPR wajib dinilai kembali keikutsertaannya dalam PKM dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali angka 5 dan angka 6; (2) Dalam hal BPR tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka BPR tidak dapat lagi memperoleh bantuan teknis dan tambahan bantuan keuangan dalam rangka PKM sampai dengan BPR dapat memenuhi seluruh persyaratan keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Setelah 2 (dua) tahun, LPSM wajib dinilai kembali keikutsertaannya dalam PKM berdasarkan pencapaian rencana kerja yang telah disepakati antara BI dengan LPSM yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. (4) Dalam hal LPSM tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka LPSM tidak dapat lagi memperoleh bantuan teknis dan tambahan bantuan keuangan dalam rangka PKM sampai dengan LPSM dapat memenuhi seluruh persyaratan keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Pasal ….. -10- Pasal 14 (1) BPR dapat bekerjasama langsung dengan LPSM untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit dan pembinaan terhadap kelompok nasabah pengusaha mikro. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPSM diberi imbalan oleh BPR, yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. BAB VI KETENTUAN DAN PERSYARATAN KREDIT Pasal 15 Plafon kredit untuk masing-masing peserta PKM ditetapkan oleh BI dengan mempertimbangkan kemampuan lembaga peserta dalam menyalurkan kredit dan ketersediaan dana PKM. Pasal 16 (1) Suku bunga kredit dari BI kepada BPD adalah sebesar suku bunga acuan per tahun. (2) Suku bunga kredit dari BPD kepada LPSM adalah sebesar 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun. (3) Suku bunga kredit dari BI kepada BPR adalah 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun. (4) Suku bunga kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing. (5) Besarnya ….. -11- (5) Besarnya suku bunga acuan akan diberitahukan oleh BI setiap 6 (enam) bulan, yaitu setiap tanggal 15 Januari yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni dan setiap tanggal 15 Juli yang berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 17 (1) Jangka waktu kredit kepada BPD adalah 5 (lima) tahun sejak akad kredit untuk kredit yang diteruskan kepada LPSM guna pembelian komputer dan sepeda motor; (2) Jangka waktu kredit kepada BPR adalah 5 (lima) tahun sejak akad kredit, baik untuk pembelian komputer dan sepeda motor yang digunakan oleh BPR yang bersangkutan maupun untuk pinjaman yang diteruskan kepada nasabah pengusaha mikro. (3) Jangka waktu kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak akad kredit. Pasal 18 BPR harus menjaga agar kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro tidak digunakan untuk usaha yang merusak lingkungan hidup. Pasal 19 (1) Realisasi penyaluran kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro setiap bulannya minimum 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pinjaman untuk nasabah pengusaha mikro yang telah ditarik dari BI, dan harus direalisasikan seluruhnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR. (2) Realisasi ….. -12- (2) Realisasi pembelian komputer dan sepeda motor oleh BPR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPR. (3) Realisasi pembelian komputer dan sepeda motor oleh LPSM dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pelimpahan dari BI kepada BPD. Pasal 20 Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro ditetapkan sebagai berikut : 1. Untuk kredit yang pertama kali, diberikan maksimal sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per nasabah sesuai kebutuhan usaha. selanjutnya dapat dipertimbangkan secara 2. Untuk kredit bertahap maksimal sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per nasabah sesuai kelancaran pembayaran kredit dan kebutuhan usaha. Pasal 21 Kredit yang disalurkan BPR dipersyaratkan adanya agunan tambahan. Pasal 22 (1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPD peserta PKM, dilakukan oleh BI dengan mendebet rekening giro kantor BPD pada BI setempat pada akhir triwulan tertentu yaitu setiap tanggal 31 Maret, tanggal 30 Juni, tanggal 30 September, dan tanggal 31 Desember, selambat- lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya. (2) Pembayaran ….. kepada nasabah pengusaha mikro dapat -13- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas kredit yang diterima BPR, dilakukan oleh BI dengan mendebet rekening giro dan atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada bank umum pada akhir triwulan tertentu yaitu setiap tanggal 31 Maret, tanggal 30 Juni, tanggal 30 September, dan tanggal 31 Desember, selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya. (3) Dalam hal pelimpahan kredit dari BI dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir triwulan yang bersangkutan, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada triwulan berikutnya. BAB VII SANKSI Pasal 23 (1) Dalam hal pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 saldo rekening BPD atau BPR tidak mencukupi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Untuk BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir berlaku di bank yang bersangkutan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai tanggal pembayaran tersebut; yang b. Untuk BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai tanggal pembayaran tersebut. (2) Dalam ….. -14- (2) Dalam hal selama 3 (tiga) kali berturut-turut BPD atau BPR tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka keikutsertaan BPD atau BPR tidak dapat diteruskan. (3) Dalam hal keikutsertaan BPD atau BPR tidak dapat diteruskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak dinyatakan berhenti bank yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang terhutang. (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran kredit oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka kepada BPD akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di BPD, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai tanggal penyaluran kredit tersebut. (5) Dalam hal penyaluran kredit oleh BPR dalam setiap bulan tidak mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari kategori pinjaman yang harus diteruskan kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah kekurangan penyaluran per bulan tersebut: a. untuk bulan pertama terhitung sejak tanggal pelimpahan sampai dengan tanggal akhir bulan; b. untuk bulan kedua dan seterusnya terhitung sejak awal bulan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. (6) Dalam ….. -15- (6) Dalam hal BPR tidak dapat menyalurkan seluruh kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka kepada BPR diwajibkan mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (7) Dalam hal BPR tidak mengembalikan sisa pinjaman yang belum disalurkan dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (6), BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah sisa pinjaman yang belum disalurkan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai tanggal pengembalian sisa pinjaman tersebut. (8) Dalam hal terjadi keterlambatan realisasi pembelian komputer dan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rata-rata suku bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) bulan terakhir yang berlaku di Bank Umum, yang dihitung dari jumlah dana yang tertahan, terhitung 1 (satu) hari setelah batas akhir realisasi pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sampai tanggal realisasi pembelian tersebut. (9) Pengenaan sanksi kewajiban membayar dan sanksi kewajiban pengembalian kredit yang tidak disalurkan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, dilakukan dengan cara melakukan pendebetan rekening giro dan atau rekening tabungan BPR yang bersangkutan pada Bank Umum atau rekening giro BPD pada BI setempat. BAB ….. -16- BAB VIII PELAPORAN Pasal 24 Peserta PKM wajib menyampaikan laporan ke BI sesuai dengan format yang ditentukan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Dengan berlakunya ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31 / 24 / KEP / DIR tanggal 5 Mei 1998 tentang Proyek Kredit Mikro dan ketentuan-ketentuan lain tentang Proyek Kredit Mikro yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini : 1. LDKP yang telah menjadi peserta PKM sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini : a. wajib menyelesaikan kewajiban kredit sesuai dengan jangka waktu yang diatur dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Bank Indonesia dengan BPD dan menyampaikan laporan kepada BPD; dan b. tidak mendapat tambahan pinjaman. 2. Persyaratan untuk kredit yang masih berjalan kepada BPD untuk pembelian komputer dan kendaraan bermotor roda empat tidak berubah sesuai dengan persyaratan ….. -17- persyaratan yang diatur dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Bank Indonesia dengan BPD. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 2 BKr/TPP -18- PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO UMUM Pada tanggal 10 Januari 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Loan Agreement dengan Asian Development Bank untuk membiayai Proyek Kredit Mikro dalam rangka mengembangkan usaha mikro, dan Bank Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana dan penanggungjawab proyek tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pinjaman penerusan yang dananya berasal dari luar negeri dan bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program harus dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara setelah ada kesepakatan para pihak yang terkait. Asian Development Bank dan Pemerintah Republik Indonesia belum mencapai kesepakatan mengenai waktu pengalihan pengelolaan Proyek Kredit Mikro dari Bank Indonesia, namun telah sepakat bahwa Bank Indonesia tetap mengelola Proyek Kredit Mikro sampai dengan akhir Juni 2001. Berdasarkan Memorandum of Understanding antara Asian Development Bank dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Desember 1998 telah disepakati untuk mengubah beberapa ketentuan pelaksanaan proyek antara lain wilayah proyek, rumusan suku bunga acuan dan penghapusan kewajiban nasabah untuk menabung. Sehubungan ….. -19- Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dirasakan perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Proyek Kredit Mikro. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan 11 Cukup jelas Pasal 2 Angka 1 dan 2 Cukup jelas Pasal 3 Angka 1 dan 2 Cukup jelas Angka 3 Kriteria miskin dan mendekati miskin tergantung pada kondisi setempat sehingga peserta proyek. Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal ….. untuk penilaiannya diserahkan kepada lembaga -20- Pasal 6 Ayat (1) Pada awalnya pelaksanaan kegiatan PKM secara efektif berlangsung sejak tanggal 21 Juli 1995 sampai dengan tanggal 30 Juni 2000, selanjutnya sesuai kesepakatan ADB kegiatan dimaksud sampai tanggal 30 Juni 2001. dilanjutkan Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Pada awal proyek, sumber dana PKM berasal dari KLBI, ADB dan hibah Kerajaan Norwegia. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, 6 (enam ) bulan sejak tanggal berlakunya undang- undang tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan KLBI sehingga pembiayaan PKM dengan KLBI dibatasi sampai dengan tanggal 16 November 1999. Untuk selanjutnya sejak tanggal 17 November 1999, sumber dana PKM hanya berasal dari sisa porsi pinjaman ADB dan sisa hibah dari Kerajaan Norwegia yang belum dipakai. Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) sampai dengan (4) Cukup jelas Pasal ….. -21- Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Cukup jelas Pasal 11 Angka 1 sampai dengan 6 Cukup jelas Angka 7 BPR memiliki misi mengembangkan usaha mikro dapat diketahui antara lain dari porsi debitur dengan plafon Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke bawah minimum 5% (lima per seratus) dari jumlah seluruh debitur. Semakin tinggi porsi tersebut semakin kuat misi untuk mengembangkan usaha mikro. Pasal 12 Angka 1 Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Notaris dan atau lembaga pemerintah seperti Departemen Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil, Departemen Dalam Negeri, dan lain- lain. Angka 2 sampai dengan 4 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) sampai dengan (4) Cukup jelas Pasal ….. -22- Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) sampai dengan (5) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas Pasal 20 Angka 1 dan 2 Cukup jelas Pasal ….. -23- Pasal 21 Dalam hal dianggap perlu maka BPR dapat meminta agunan tambahan Pasal 22 Ayat (1) sampai dengan (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) sampai dengan (9) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Angka 1 dan 2 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4071

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 3/1/PBI/2001 </reg_id> <reg_title> PROYEK KREDIT MIKRO </reg_title> <set_date> 4 Januari 2001 </set_date> <effective_date> 4 Januari 2001 </effective_date> <replaced_reg> '31/24/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/16/PBI/2018 20/ /PBI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan surat berharga berupa Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi moneter; b. bahwa dengan penerbitan Sukuk Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia perlu menambahkan cakupan agunan berkualitas tinggi dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek berupa Sukuk Bank Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali - 2 - diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL. - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia. 2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk unit usaha syariah dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. - 4 - 5. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. 6. Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM. 7. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. 8. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. 9. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. 10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. - 5 - 11. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara. 12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang rupiah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara. 13. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN. 14. Aset Kredit adalah aset Bank berupa kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, tidak termasuk kredit dalam valuta asing. 15. Aset Pembiayaan adalah aset Bank berupa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk pembiayaan dalam valuta asing. 16. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. - 6 - 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah serta penjelasan Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa: a. surat berharga; b. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank; c. Aset Kredit; dan/atau d. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank. (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. SBI; b. SDBI; c. SukBI; d. SBN; dan/atau e. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/atau d. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; - 7 - 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (4) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; b. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/atau pembiayaan pemilikan rumah; c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau plafon pembiayaan; d. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank; e. f. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP; g. baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan; h. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum; i. telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir; j. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau - 8 - nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan k. telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia. (5) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP dalam hal: a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c; atau b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d serta ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (6) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan sebagai agunan PLJP apabila pada saat permohonan PLJP Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (7) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencukupi. (8) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dan dokumen agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 9 - 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Nilai surat berharga, Aset Kredit, dan Aset Pembiayaan sebagai agunan PLJP ditetapkan sebagai berikut: a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI; b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS; c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI; d. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI; e. nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut: 1. nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN; dan 2. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN; f. nilai agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain tersebut; dan - 10 - g. nilai agunan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan kepada Bank Indonesia. (2) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih dalam status sebagai agunan PLJP. (3) Bank harus mengganti agunan PLJP, apabila: a. agunan PLJP tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2); b. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 dan ayat (3) huruf d angka 1; c. terdapat pelunasan kredit dan/atau pembiayaan yang menjadi agunan PLJP oleh debitur atau nasabah Bank; dan/atau d. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan tidak lagi memenuhi persyaratan - 11 - kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, sehingga nilai agunan PLJP mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon PLJP. (4) Penggantian agunan PLJP diprioritaskan dengan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). (5) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat digunakan sebagai pengganti agunan PLJP apabila Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP atau surat berharga yang memenuhi persyaratan agunan PLJP yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP. (6) Selama Bank Indonesia memproses penggantian agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada periode pemberian PLJP, Bank tetap dapat mengajukan pencairan PLJP sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan agunan PLJP yang mencukupi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian agunan PLJP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 12 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 251 - 1 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/16/PBI/201820/ /PBI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL I. UMUM Untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia menerbitkan SukBI sebagai salah satu instrumen operasi moneter. Sebagai instrumen operasi moneter, SukBI memenuhi kriteria sebagai salah satu jenis surat berharga berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai agunan untuk PLJP. Sehubungan dengan penerbitan SukBI tersebut, Bank Indonesia perlu menyesuaikan cakupan agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan dalam pemberian PLJP yang berupa surat berharga yaitu dengan menambahkan SukBI sebagai agunan PLJP. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. - 2 - Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d SBN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP yaitu SBN yang dapat diperdagangkan. Huruf e Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP. Angka 1 Peringkat investasi atau investment grade mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c SBSN yang dapat digunakan sebagai agunan PLJP yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan. - 3 - Huruf d Yang dimaksud dengan "sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia. Angka 1 Peringkat investasi atau investment grade mengacu pada hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah sebagaimana dimaksud kualitas tergolong lancar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Nilai agunan yang digunakan yaitu nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJP. Huruf d Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian - 4 - kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf e Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan ”kantor akuntan publik” adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “agunan lain” antara lain: a. saham Bank yang menerima PLJP milik pemegang saham pengendali; - 5 - b. personal guarantee dan/atau corporate guarantee dari pemegang saham pengendali; dan/atau c. aset tetap milik Bank yang menerima PLJP. Ayat (8) Yang dimaksud dengan "dokumen yang terkait dengan agunan PLJP" antara lain perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dengan debitur atau nasabah, bukti pengikatan agunan, bukti kepemilikan atas aset yang menjadi agunan kredit dan/atau pembiayaan Bank, dan dokumen pendukung lainnya. Ayat (9) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain" adalah obligasi korporasi dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. - 6 - Angka 4 Pasal 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6281

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 20/16/PBI/2018 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/3/PBI/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL </reg_title> <set_date> 21 Desember 2018 </set_date> <effective_date> 21 Desember 2018 </effective_date> <issued_date> 21 Desember 2018 </issued_date> <changed_reg> '19/3/PBI/2017' </changed_reg> <related_reg> '2/PERPPU/2008', '19/3/PBI/2017', '23/UU/1999', '6/UU/2009', '9/UU/2016' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank; b. bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi bank; c. bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat melalui cara mediasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk mengatur mediasi perbankan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang ... - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872); 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MEDIASI PERBANKAN. BAB I ... - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). 3. Perwakilan Nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah. 4. Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 5. Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. 6. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan Mediasi. 7. Kesepakatan ... - 4 - 7. Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank terhadap suatu upaya penyelesaian Sengketa. 8. Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank. BAB II PENYELENGGARAAN MEDIASI PERBANKAN Pasal 2 Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan. Pasal 3 (1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. (2) Pembentukan lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2007. (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia. (4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pasal 4 ... - 5 - Pasal 4 Fungsi Mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu Nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan. Pasal 5 (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank Indonesia menunjuk Mediator. (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut: a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum; b. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pasal 6 (1) Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil. BAB III ... - 6 - BAB III PROSES BERACARA PADA MEDIASI PERBANKAN Pasal 7 (1) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah. (2) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia. Pasal 8 Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai; 2. pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank; 3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya; 4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan 6. pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah. Pasal 9 ... - 7 - Pasal 9 (1) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang memuat: a. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pasal 10 (1) Nasabah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses Mediasi. (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan. Pasal 11 (1) Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (agreement to mediate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). telah (2) Jangka ... - 8 - (2) Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pasal 12 Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank. Pasal 13 Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan. BAB IV LAIN LAIN Pasal 14 Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian Sengketa di bidang perbankan dengan cara Mediasi kepada Nasabah. Pasal 15 Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110. BAB V ... - 9 - BAB V SANKSI Pasal 16 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan Nasabah yang telah dilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dapat diajukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2006. BAB VII PENUTUP Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Mediasi perbankan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 19 ... - 10 - Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Januari 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR DPNP/DPbS/DPBPR PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN UMUM Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank baik seluruhnya maupun sebagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang apabila berlarut-larut dan tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah. Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik. Dengan … - 2 - Dengan mempertimbangkan pentingnya penyelenggaraan mediasi perbankan untuk menyelesaikan sengketa nasabah dengan bank maka asosiasi perbankan perlu segera membentuk lembaga mediasi perbankan yang independen. Namun demikian, mengingat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat sementara kebutuhan mediasi perbankan sudah mendesak maka pada tahap awal fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dengan demikian fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Selanjutnya mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggaraan mediasi perbankan merupakan faktor utama yang harus ditegakkan maka proses beracara dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan international best practices dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak merugikan nasabah dan bank. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 … - 3 - Pasal 2 Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan Mediasi perbankan dan tidak membentuk lembaga khusus untuk keperluan tersebut. Pasal 4 Yang dimaksud dengan “membantu Nasabah dan Bank” adalah Bank Indonesia memfasilitasi penyelesaian Sengketa dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 … - 4 - Pasal 6 Ayat (1) Cakupan nilai tuntutan finansial meliputi nilai kerugian materiil dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Nasabah dalam rangka penyelesaian Sengketa. Ayat (2) Termasuk dalam pengertian “kerugian immateriil” antara lain adalah kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Angka 1 Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain bukti transaksi keuangan yang dilakukan Nasabah. Angka 2 Upaya pengajuan penyelesaian kepada Bank dibuktikan dengan bukti penerimaan pengaduan dan atau surat hasil penyelesaian pengaduan yang dikeluarkan Bank. Angka 3 … - 5 - Angka 3 Yang dimaksud dengan “Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses oleh lembaga arbitrase, lembaga peradilan, atau lembaga mediasi lainnya” adalah Sengketa tersebut belum pernah diajukan oleh Nasabah dan atau Bank kepada lembaga-lembaga tersebut atau upaya penyelesaian Sengketa pada lembaga-lembaga dimaksud sudah dihentikan. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Sengketa yang sudah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia tidak dapat diproses ulang. Angka 6 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 6 - Ayat (2) Pencantuman kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan dimaksudkan agar proses Mediasi dapat berjalan efektif. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perpanjangan jangka waktu antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi penyesuaian waktu untuk menghadirkan nara sumber tertentu yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai masalah yang disengketakan. Pasal 12 Akta Kesepakatan dapat memuat Kesepakatan penuh atau Kesepakatan sebagian atas hal yang dipersengketakan, atau pun pernyataan tidak dicapainya Kesepakatan dalam proses Mediasi. Pasal 13 Kewajiban bagi Bank untuk melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa ini dimaksudkan antara lain dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi Bank. Pasal 14 Publikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau media lainnya dan sekurang-kurangnya mencakup prosedur yang harus ditempuh Nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia. Pasal 15 … - 7 - Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan pada penilaian aspek manajemen. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 8/5/PBI/2006 </reg_id> <reg_title> MEDIASI PERBANKAN </reg_title> <set_date> 30 Januari 2006 </set_date> <effective_date> 1 Juni 2006 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '8/UU/1999', '3/UU/2004', '30/UU/1999', '7/7/PBI/2005', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 13/ 18 /PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) sebagai legal tender di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan perubahan unsur pengaman pada desain uang rupiah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004; Mengingat ... -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762); MEMUTUSKAN ... -3- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/9/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Ciri uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2011 adalah: a. Warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan merah; b. Gambar 1. bagian muka a) gambar ... -4- a) gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta dan di bawahnya dicantumkan tulisan “DR. IR. SOEKARNO” dan “DR. H. MOHAMMAD HATTA”; b) di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi dengan latar belakang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “100000”; d) pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi; e) di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; f) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”; g) pada sebelah kiri gambar utama dan di atas tulisan “BANK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran yang terasa kasar apabila diraba; h) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; i) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila; j) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optically ... -5- (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; k) pada sebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia, beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; l) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu; m) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) di tepi kiri atas, tepi kiri tengah dan di tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar dengan warna teks yang berbeda; 2) pada bagian tengah, di bawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan; 3) pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai; 4) di tepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda; n) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda; 2. bagian ... -6- 2. bagian belakang a) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b) pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”; c) pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; d) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet; e) pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet; f) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANKINDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; h) pada ... -7- h) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; i) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”; j) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “100000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran “2004”; k) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan; 2) pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang; 3) di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan; l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda; c. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas; 2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm; 3. warna merah muda; 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotype berupa ornamen; 6. benang ... -8- 6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI 100000” yang utuh atau terpotong sebagian; 7. jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. 2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A Ciri uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Juli 2011 adalah: a. Warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan merah; b. Gambar 1. bagian muka a) gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan “DR. IR. SOEKARNO” dan “DR. H. MOHAMMAD HATTA”; b) di antara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi dengan latar belakang Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) di atas teks Proklamasi terdapat rainbow printing dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; d) pada ... -9- d) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “100000”; e) pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar Gedung Proklamasi; f) di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; g) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”; h) pada sebelah kiri gambar utama, di atas tulisan “BANK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna hitam yang terasa kasar apabila diraba; i) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; j) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila; k) pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar; l) pada ... -10- l) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; m) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2011” (angka 2011 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; n) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu; o) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) di tepi kiri atas, tepi kiri tengah dan di tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar dengan warna teks yang berbeda; 2) pada bagian tengah, di bawah teks Proklamasi berbentuk lengkungan; 3) pada sebelah kanan gambar Proklamator DR. H. Mohammad Hatta yang membentuk gambar bunga teratai; 4) di tepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda; p) miniteks ... -11- p) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda; 2. bagian belakang a) gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; b) pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”; c) pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; d) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet; e) pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “100000” yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet; f) pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar; g) nomor ... -12- g) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet; h) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; i) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; j) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “100000”; k) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “100000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP” dan angka tahun pengeluaran “2004”; l) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” atau “BI” dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: 1) di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan; 2) pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang; 3) di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan; m) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda ... -13- tanda air berupa tulisan ”BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda; c. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas; 2. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm; 3. warna merah muda; 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotype berupa ornamen; 6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro “BI 100000” yang utuh atau terpotong sebagian. 3. Pasal 5A dihapus. Pasal II Uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Pasal III Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan ... -14- Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Agustus 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 77 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 13/18/PBI/2011 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/28/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 2004 </reg_title> <set_date> 1 Agustus 2011 </set_date> <effective_date> 1 Agustus 2011 </effective_date> <issued_date> 1 Agustus 2011 </issued_date> <changed_reg> '6/28/PBI/2004' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '6/14/PBI/2004', '2/PERPPU/2008', '9/10/PBI/2007', '7/UU/2011' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 9/11/PBI/2007 TENTANG PEDAGANG VALUTA ASING GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai rupiah, pedagang valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis, khususnya dalam perkembangan pasar valuta asing domestik; b. bahwa dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank perlu melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, termasuk penerapan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; c. bahwa dalam upaya turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang, pedagang valuta asing bukan bank dan pedagang valuta asing bank mempunyai peranan yang strategis dalam membantu instansi yang berwenang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pedagang valuta asing; Mengingat … - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324); MEMUTUSKAN … - 3 - M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEDAGANG VALUTA ASING. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Kertas Asing (banknotes), yang selanjutnya disebut UKA, adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender). 2. Traveller’s Cheque, yang selanjutnya disebut TC, adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pedagang Valuta Asing (money changer), yang selanjutnya disebut PVA, adalah perusahaan yang melakukan jual beli UKA dan pembelian TC. 5. PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 6. PVA Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank … - 4 - Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 7. Bank umum bukan bank devisa adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. 8. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 9. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 10. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan; 11. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PVA; 12. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut LKU adalah laporan transaksi pembelian dan penjualan UKA serta pembelian dan pencairan TC. BAB II … - 5 - BAB II JENIS DAN BIDANG USAHA Pasal 2 PVA terdiri dari: a. PVA Bukan Bank; b. PVA Bank. Pasal 3 (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan pembelian TC. (2) PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 4 Kurs jual beli UKA dan kurs beli TC ditetapkan oleh PVA sesuai dengan mekanisme pasar. BAB III PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK Bagian Pertama Perizinan PVA Bukan Bank Pasal 5 PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Pasal 6 … - 6 - Pasal 6 Persyaratan izin usaha bagi PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut: a. perusahaan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari instansi berwenang; b. pemegang saham perusahaan adalah perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia; c. modal disetor PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut: 1. paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah); 2. khusus di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah); d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan yang bersangkutan; dan e. memiliki tempat usaha dengan alamat yang jelas, sumber daya manusia dan sarana penunjang kegiatan yang memadai. Pasal 7 Persyaratan pengurus PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia; b. tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia; dan c. tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 8 ... - 7 - Pasal 8 Persyaratan pemegang saham PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilik dan pengurusnya terdiri dari warga negara Indonesia; b. tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia; c. tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. pemegang saham yang berbentuk badan hukum selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c juga wajib menyampaikan fotokopi akta perusahaan dan izin di bidang usahanya. Pasal 9 Penyampaian permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut: a. bagi pemohon yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau b. bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi lokasi tempat usaha perusahaan pemohon PVA Bukan Bank dimaksud. Pasal 10 … - 8 - Pasal 10 (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha. (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. (3) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi. Pasal 11 (1) Pengurus dan Pemegang saham perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank harus menghadiri penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA yang diadakan oleh Bank Indonesia. (2) Dalam hal Pengurus dan Pemegang saham perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank tidak menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bank Indonesia tidak menyetujui permohonan izin usaha PVA Bukan Bank. Pasal 12 (1) Perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Dalam … - 9 - (2) Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank telah menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan izin usaha sebagai PVA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan kesiapan untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA oleh Bank Indonesia. (3) Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA Bukan Bank tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemohon dinyatakan membatalkan permohonan izin usaha sebagai PVA Bukan Bank. Pasal 13 PVA Bukan Bank wajib memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pasal 14 Pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank dilarang melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana. Bagian Kedua Pembukaan Kantor Cabang PVA Bukan Bank Pasal 15 (1) PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. (2) Penyampaian … - 10 - (2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi pemohon yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau b. bagi pemohon yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA Bukan Bank dimaksud. Pasal 16 Bagi PVA Bukan Bank yang akan membuka kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Pasal 17 Persyaratan pembukaan kantor cabang bagi PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut: a. telah beroperasi paling kurang 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank; b. memiliki lokasi tempat usaha kantor cabang dengan alamat yang jelas; c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir tidak pernah dikenakan sanksi Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 18 ... - 11 - Pasal 18 (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha kantor cabang PVA Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha. (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (3) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi. Pasal 19 (1) PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kesiapan kantor cabang untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak lokasi tempat usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). (2) Dalam hal PVA Bukan Bank telah menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pembukaan kantor cabang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan kesiapan kantor cabang untuk memulai kegiatan usaha sebagai PVA oleh Bank Indonesia. (3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PVA Bukan Bank yang bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonan pembukaan kantor cabang. Bagian … - 12 - Bagian Ketiga Pemindahan Alamat Kantor PVA Bukan Bank Pasal 20 (1) Pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). Pasal 21 Bagi PVA Bukan Bank yang akan memindahkan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang ke DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Pasal 22 (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi baru alamat kantor PVA Bukan Bank untuk mengetahui keberadaan dan kelayakan lokasi tempat usaha. (2) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi. Pasal 23 … - 13 - Pasal 23 (1) PVA Bukan Bank harus menyampaikan pernyataan kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA di alamat yang baru paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak lokasi tempat usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan. (2) Dalam hal PVA Bukan Bank telah menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengeluarkan persetujuan pemindahan alamat kantor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pernyataan kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA di alamat yang baru oleh Bank Indonesia. (3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PVA Bukan Bank yang bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonan pindah alamat kantor. Bagian Keempat Perubahan Pengurus dan/atau Pemegang Saham PVA Bukan Bank Pasal 24 (1) Perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Penyampaian permohonan untuk memperoleh persetujuan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). Pasal 25 … - 14 - Pasal 25 Calon pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank yang diusulkan sebagai pengganti wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8; dan b. menghadiri penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA yang diadakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Bagian Kelima Perubahan Nama, Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank Pasal 26 (1) Perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan tersebut memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. (2) Penyampaian perubahan nama Perseroan Terbatas PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). Pasal 27 (1) Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perubahan tersebut memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang. (2) Penyampaian … - 15 - (2) Penyampaian perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). Bagian Keenam Penghentian Sementara atau Permanen Kegiatan Usaha PVA Bukan Bank Pasal 28 (1) PVA Bukan Bank wajib melapor kepada Bank Indonesia dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang baik yang bersifat sementara maupun permanen. (2) Penyampaian penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (3) Penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (4) PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara wajib melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha kantor pusat dan/atau kantor cabang dan melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dibukanya kembali kegiatan usaha. (5) PVA Bukan Bank yang melakukan penghentian kegiatan usaha yang bersifat permanen terlebih dahulu menyampaikan rencana penghentian tersebut kepada Bank Indonesia, dilampiri dengan dokumen: a. alasan penghentian; b. pernyataan … - 16 - b. pernyataan dari PVA Bukan Bank bahwa seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bukan Bank yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PVA Bukan Bank. (6) Dalam hal PVA Bukan Bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha PVA Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku. (7) Dalam hal PVA Bukan Bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pembukaan kantor cabang PVA Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku. BAB IV PEDAGANG VALUTA ASING BANK Bagian Pertama Perizinan PVA Bank Pasal 29 PVA Bank melakukan kegiatan usaha sebagai PVA setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Pasal 30 (1) Bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki … - 17 - a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan c. menyertakan rencana kesiapan operasional. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki tingkat kesehatan selama 12 (duabelas) bulan terakhir tergolong sehat; dan b. memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan data Bank Indonesia. Pasal 31 Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut: a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; b. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada … - 18 - kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; c. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank Perkreditan Rakyat; atau e. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA dimaksud. Pasal 32 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. (2) Pelaksanaan kegiatan PVA Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia dikeluarkan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PVA Bank tidak melaksanakan kegiatan PVA, persetujuan yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. (4) Pelaksanaan … - 19 - (4) Pelaksanaan kegiatan PVA wajib dilaporkan oleh kantor pusat bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan PVA. Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan PVA Pada Kantor-Kantor Bank Pasal 33 (1) PVA Bank dapat melakukan kegiatan PVA pada kantor-kantornya yang lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana kantor bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR dan BPRS; dan b. melaporkan rencana tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan PVA disertai dengan rencana kesiapan operasional. (2) PVA Bank wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan PVA di kantor bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan PVA. Bagian Ketiga Penghentian Kegiatan Usaha Sebagai PVA Bank Pasal 34 (1) PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha sebagai PVA dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penghentian tersebut kepada Bank Indonesia paling … - 20 - paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sebagai PVA, dilampiri dengan dokumen: a. alasan penghentian; b. pernyataan dari PVA Bank bahwa seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bank yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PVA Bank. (2) Persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA disampaikan oleh Bank Indonesia kepada PVA Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permohonan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA diterima lengkap oleh Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan PVA. Pasal 35 (1) PVA Bank dapat menghentikan kegiatan usaha sebagai PVA pada satu atau lebih kantor bank. (2) Pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor bank dengan disertai alasan penghentian. Pasal 36 … - 21 - Pasal 36 Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut: a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; b. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; c. bagi bank umum bukan bank devisa yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; d. bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; atau e. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, BPR, dan BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA dimaksud. Bagian … - 22 - Bagian Keempat Saldo Harian Pos Aktiva Dalam Valuta Asing Pasal 37 PVA Bank diperbolehkan memiliki saldo harian pos aktiva dalam valuta asing paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor. Bagian Kelima Status PVA Bagi Bank Yang Dibekukan atau Dicabut Izin Usaha Pasal 38 Persetujuan PVA Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan tidak berlaku dalam hal seluruh kegiatan usaha Bank yang bersangkutan dibekukan atau izin usaha Bank dicabut oleh otoritas yang berwenang. Pasal 39 (1) BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus, belum memenuhi ketentuan modal disetor, atau kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PVA. (2) Kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kembali setelah BPR dan BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari status pengawasan khusus, memenuhi ketentuan modal disetor dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB V … - 23 - BAB V PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PVA Pasal 40 (1) PVA wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVA wajib paling kurang menetapkan: a. kebijakan penerimaan Nasabah; b. kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah; c. kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap transaksi Nasabah; dan d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 41 (1) Pengurus dan Pemegang Saham PVA Bukan Bank bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. (2) Pengurus PVA Bukan Bank bertanggung jawab atas pemberian pengetahuan dan/atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 42 PVA Bukan Bank wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia paling lambat 30 hari kalender sejak dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA Bukan Bank. BAB VI … … - 24 - BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 43 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA. (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat menyampaikan Surat Pembinaan yang wajib ditindaklanjuti oleh PVA Bukan Bank. Pasal 44 (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat bermitra atau menunjuk Asosiasi PVA dan/atau pihak lain. (2) Asosiasi PVA dan/atau pihak lain yang bermitra atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan b. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Bank Indonesia. Pasal 45 (1) PVA wajib menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia dengan lengkap, benar, dan akurat. (2) Laporan … - 25 - (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. bagi PVA Bank berupa LKU; atau b. bagi PVA Bukan Bank berupa LKU dan laporan keuangan. (3) Bagi PVA Bukan Bank selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib menyampaikan laporan khusus apabila diperlukan. (4) PVA harus menyimpan warkat transaksi jual-beli UKA dan pembelian TC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46 Batas waktu penyampaian laporan berkala diatur sebagai berikut: a. PVA wajib menyampaikan LKU setiap triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. b. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan Laporan Keuangan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. Pasal 47 (1) PVA Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala, apabila laporan berkala disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya batas waktu tersebut. (2) PVA Bukan Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala, apabila laporan berkala tidak disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 46. (3) PVA Bank … - 26 - (3) PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala, apabila Bank Indonesia belum menerima laporan berkala sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala, hal tersebut tidak meniadakan kewajiban PVA Bank untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bank Indonesia. (5) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a dan huruf b jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka laporan berkala disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 48 Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 diatur sebagai berikut: a. bagi PVA yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; atau b. bagi PVA yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA dimaksud. Pasal 49 (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), PVA wajib menyampaikan: a. laporan kegiatan Lalu Lintas Devisa; dan b. laporan … - 27 - b. laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif tertentu. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII SANKSI Bagian Pertama PVA Bukan Bank Pasal 50 (1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut: a. peringatan pertama; b. peringatan kedua; c. pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham; d. pencabutan izin usaha. (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut: a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan. (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut: a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat … - 28 - lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama. (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut: a. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana; e. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia; f. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia; g. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia; h. tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas hingga batas waktu yang ditetapkan; i. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan; j. tidak … - 29 - j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara; k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen; l. tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang setelah tutup sementara; m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41; n. tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan; o. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan; p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat; q. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama; (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham. Bagian … - 30 - Bagian Kedua PVA Bank Pasal 51 (1) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; dan/atau c. persetujuan kegiatan PVA yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. (2) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; b. penilaian manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; dan/atau c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. (3) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut: a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah: 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap keterlambatan. b. bagi BPR dan BPRS 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban … - 31 - 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap keterlambatan. (4) PVA Bank yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah: 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor. b. bagi BPR dan BPRS 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap kelebihan 1% dari modal disetor. (5) PVA Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut: a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah: 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap laporan. b. bagi BPR dan BPRS: 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap laporan. (6) PVA Bank yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), dikenakan sanksi sebagai berikut: a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah: 1) teguran … - 32 - 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap laporan. b. bagi BPR dan BPRS: 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap laporan. (7) PVA Bank yang menyampaikan laporan secara tidak benar dan tidak akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut: a. bagi bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah: 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap laporan. b. bagi BPR dan BPRS: 1) teguran tertulis; dan 2) kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap laporan. Pasal 52 PVA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 49 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB VIII … - 33 - BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Izin usaha PVA Bukan Bank yang telah diberikan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) PVA Bukan Bank yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Dalam hal PVA Bukan Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf n. (4) PVA Bukan Bank yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. (5) PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan PVA Bukan Bank yang telah memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam, yang mendapatkan izin usaha dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib memenuhi modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. (6) Izin … - 34 - (6) Izin usaha PVA Bukan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5). (7) Permohonan izin usaha PVA Bukan Bank yang sudah diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan diproses sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedagang Valuta Asing. Pasal 54 (1) Kantor cabang bank umum devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagai PVA Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dilaporkan oleh kantor pusat bank dimaksud kepada Bank Indonesia sebagai kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. (2) Kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang telah memperoleh izin sebagai PVA Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh persetujuan sebagai PVA berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini Pasal 55 (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) disampaikan dengan permohonan tertulis disertai dengan fotokopi izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Izin … - 35 - (2) Izin usaha PVA Bank yang dikeluarkan kepada kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan/atau berdasarkan prinsip syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 56 Penyampaian permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diatur sebagai berikut: a. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; b. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350; c. bagi kantor pusat dan kantor cabang bank umum bukan devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi PVA dimaksud. BAB IX … - 36 - BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 58 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedagang Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 59 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2007 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 118 DPM/DPNP/DPBS/DPBPR - 37 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 9/11/PBI/2007 TENTANG PEDAGANG VALUTA ASING UMUM Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (market failure) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing. Dalam perkembangan pasar keuangan domestik, sebagai lembaga penunjang sektor keuangan, pedagang valuta asing yang terdiri dari bank (yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah) serta bukan bank, memiliki peranan yang cukup strategis dalam mempengaruhi perkembangan kegiatan transaksi jual-beli uang kertas asing dan pembelian traveller’s cheque. Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, salah satu persyaratan pokok menjadi pedagang valuta asing adalah berbadan hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mengingat badan hukum perseroan … - 38 - perseroan terbatas memiliki sifat/karakteristik lebih tegas dan jelas dari sisi pengaturan akuntabilitas dan transparansi kepada publik dibandingkan bentuk badan hukum lain. Selanjutnya, dalam upaya mencegah industri pedagang valuta asing digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, serta dengan memperhatikan rekomendasi The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), maka pedagang valuta asing perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Sementara itu, untuk lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan yang berkaitan dengan pedagang valuta asing sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan kelembagaan dan kegiatan transaksi, maka perlu dilakukan desentralisasi kewenangan dalam perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang valuta asing yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor Bank Indonesia setempat. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kegiatan usaha lain yang dilarang dilakukan PVA antara lain: a. memelihara … - 39 - a. memelihara hubungan korespondensi dengan bank-bank di luar negeri guna mengeluarkan langsung perintah pembayaran yang diuangkan di luar negeri; b. mentransfer/menagih sendiri ke luar negeri; c. bertindak sebagai agen penjualan TC; dan/atau d. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap dan transaksi derivatif lainnya. Yang dimaksud margin trading adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya marjin selisih kurs. Yang dimaksud spot adalah transaksi jual/beli tunai antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang dimaksud forward adalah transaksi jual/beli berjangka antara dua mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang dimaksud swap adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (forward) yang dilakukan secara bersamaan. Yang dimaksud transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 … - 40 - Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Pengaturan modal disetor khusus di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam mempertimbangkan antara lain untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing PVA Bukan Bank di daerah tersebut. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penilaian dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia dan/atau informasi yang diketahui oleh umum Pasal 8 … - 41 - Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Penilaian dilakukan antara lain berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia dan/atau informasi yang diketahui oleh umum Huruf d Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Yang dimaksud PVA Bukan Bank dalam Pasal ini adalah PVA Bukan Bank yang dimiliki oleh pemegang saham dan dikelola oleh pengurus yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC yang tidak dicatat dalam pembukuan PVA Bukan Bank yang bersangkutan. Pasal 15 … - 42 - Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ketentuan pada ayat ini berlaku bagi PVA Bukan Bank yang berada di luar DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Pengesahan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) … - 43 - Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Pengesahan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat secara otomatis menghentikan kegiatan usaha semua kantor cabangnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Perpanjangan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 … - 44 - Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud rencana kesiapan operasional adalah: a. menyebutkan kantor bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA b. memiliki tempat usaha di kantor bank yang diajukan c. sumber daya manusia yang memadai d. sarana penunjang kegiatan yang memadai termasuk kebijakan, sistem dan prosedur secara tertulis Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 … - 45 - Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Yang dimaksud dengan pos aktiva dalam valuta asing adalah pos dalam laporan bulanan BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi kegiatan pengawasan langsung/pemeriksaan dan pengawasan tidak langsung, antara lain pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku disampaikan. Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain pelatihan penyusunan laporan dan penyuluhan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) … dan penelitian terhadap kebenaran laporan yang - 46 - Ayat (3) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Yang dimaksud dengan lengkap untuk LKU adalah apabila laporan meliputi jenis transaksi UKA dan TC dalam masing-masing bulan pada setiap periode laporan. Yang dimaksud dengan lengkap untuk laporan keuangan adalah apabila laporan telah mencakup Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Yang dimaksud dengan laporan khusus adalah laporan yang bersifat insidentil yang diminta Bank Indonesia dalam hal diperlukan. Pasal 46 Huruf a LKU triwulan I (Januari, Februari, dan Maret) disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun berjalan. LKU triwulan II (April, Mei, dan Juni) disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. LKU triwulan III (Juli, Agustus, dan September) disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan. LKU triwulan IV (Oktober, November, dan Desember) disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Huruf b Cukup jelas Pasal 47 Apabila LKU Triwulan I disampaikan oleh PVA Bukan Bank: - antara … - 47 - - antara tanggal 1 s.d. 30 April, maka PVA Bukan Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu - setelah tanggal 30 April, maka PVA Bukan Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala Apabila LKU Triwulan I disampaikan oleh PVA Bank: - antara tanggal 1 s.d. 30 April, maka PVA Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu - setelah tanggal 1 s.d. 31 Mei, maka PVA Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala - setelah tanggal 31 Mei, maka PVA Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkala Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang dimaksud dengan hari kerja berikutnya adalah hari kerja yang jatuh setelah hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Contoh: LKU triwulan I 2006 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2006 jatuh pada hari Minggu, maka batas akhir penyampaian LKU triwulan I 2006 adalah pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan … - 48 - kebiasaan pola transaksi dari nasabah atau pengguna jasa bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah atau pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Setiap kelebihan dibawah 1% dibulatkan ke atas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup … - 49 - Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Dalam hal PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam yang telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini akan melakukan pembukaan kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam tetap diberlakukan ketentuan Pasal 16 yaitu harus memenuhi modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 … - 50 - Pasal 57 Hal-hal yang diatur antara lain meliputi tatacara perizinan, pendaftaran ulang izin usaha, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi. Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4764 DPM/DPNP/DPBS/DPBPR

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 9/11/PBI/2007 </reg_id> <reg_title> PEDAGANG VALUTA ASING </reg_title> <set_date> 5 September 2007 </set_date> <effective_date> 5 September 2007 </effective_date> <replaced_reg> '6/1/PBI/2004' </replaced_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004', '24/UU/1999', '15/UU/2002', '25/UU/2003' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan good governance pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah; b. bahwa transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank; c. bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank; pribadi d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ..... - 2 - Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud ….. - 3 - dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Kantor Bank adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor cabang. 3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). 4. Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran. 5. Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank. 6. Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank. Pasal 2 (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. (2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi: a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah; (3) Kebijakan ..... - 4 - (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank. Pasal 3 Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. BAB II TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK Pasal 4 (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan. (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct). Pasal 5 (1) Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi: a. Nama Produk Bank; b. Jenis Produk Bank; c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank; d. Persyaratan ….. - 5 - d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank; e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank; f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan h. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank; (2) Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut. Pasal 6 (1) Bank penambahan, dan atau wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, pengurangan pada karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut. Pasal 7 Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal 8 (1) Bank wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat. (2) Penyediaan ….. - 6 - (2) Penyediaan layanan informasi mengenai Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7. BAB III TRANSPARANSI PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH Pasal 9 (1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. (2) Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain. Pasal 10 (1) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh Bank sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi yang berkaitan dengan Produk Bank. (2) Persetujuan Nasabah terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut. Pasal 11 ….. - 7 - Pasal 11 Dalam hal Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, Bank wajib memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data pribadinya. BAB IV SANKSI Pasal 12 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. BAB V PENUTUP Pasal 13 Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9. Pasal 14 ….. - 8 - Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Januari 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 16 DPNP/DPbS/DPBPR PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH UMUM Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good governance di sektor perbankan. Selain aspek transparansi informasi mengenai produk bank yang masih kurang memadai, nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi oleh bank kepada pihak lain di luar bank tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin ..... - 2 - izin nasabah. Oleh karena itu, transparansi penggunaan data pribadi nasabah perlu dilakukan agar hak-hak nasabah tetap terlindungi. Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 ayat (1) Informasi tertulis antara lain dalam bentuk leaflet, brosur, atau bentuk ….. - 3 - bentuk tertulis lainnya. ayat (2) Informasi secara lisan kepada Nasabah dapat dilakukan dengan menjelaskan ringkasan karakteristik Produk Bank, dengan tetap memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan. ayat (3) Bank memberikan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya mengenai Produk Bank yang akan dimanfaatkan Nasabah dengan memenuhi etika penyampaian informasi yang berlaku umum. Pemberian informasi dianggap menyesatkan (mislead) apabila Bank memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya menyebutkan produk reksadana sebagai deposito. Pemberian informasi dianggap tidak etis (misconduct) antara lain apabila memberikan penilaian negatif terhadap Produk Bank lain. Pasal 5 ayat (1) huruf a Cukup jelas huruf b Jenis Produk Bank mengacu kepada kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti giro, tabungan, deposito, dan kredit/pembiayaan. huruf c Bank menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang dapat diperoleh Nasabah dari suatu Produk Bank dan potensi risiko yang ….. - 4 - yang dihadapi oleh Nasabah dalam masa penggunaan Produk Bank. huruf d Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank mencakup antara lain dokumen yang prosedur transaksi yang berkaitan dengan Produk Bank. huruf e Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank antara lain biaya administrasi, provisi, atau penalti. huruf f Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional, informasi yang disampaikan mencakup metode perhitungan bunga untuk Produk Bank baik untuk Produk Bank yang terkait dengan penghimpunan maupun penyaluran dana. Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, informasi yang disampaikan mencakup metode perhitungan bagi hasil untuk Produk Bank yang berupa penghimpunan dana, dan metode perhitungan margin keuntungan serta perhitungan bagi hasil untuk Produk Bank yang berupa penyaluran dana. huruf g Informasi mengenai jangka waktu mencakup perpanjangan dan penghentian jangka waktu dan atau manfaat Produk Bank sebelum jatuh tempo. huruf h ..... diperlukan, mekanisme dan - 5 - huruf h Informasi mengenai penerbit Produk Bank antara lain mencakup keterangan mengenai siapa penerbitnya (Bank atau lembaga keuangan bukan bank), hubungan hukum antara penerbit dengan Bank dan Nasabah, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. ayat (2) Informasi mengenai program penjaminan antara lain mengenai kejelasan apakah Produk Bank tersebut termasuk dalam program penjaminan. Pasal 6 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Untuk Produk Bank tertentu yang frekuensi perubahan karakteristiknya relatif tinggi, seperti perubahan suku bunga tabungan, pemberitahuan dapat dilakukan melalui pengumuman di Kantor Bank dan atau media lain yang mudah diakses oleh Nasabah. Pasal 7 Penempatan tulisan, bentuk huruf, dan warna tulisan dalam penjelasan karakteristik Produk Bank disajikan secara proporsional dan wajar sehingga mudah dibaca. Kalimat yang digunakan dalam menjelaskan Produk Bank disajikan secara singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti. Pasal 8 ….. - 6 - Pasal 8 ayat (1) Layanan informasi dapat berupa publikasi tertulis di setiap Kantor Bank dan atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui hotline service / call center atau website. ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 ayat (1) Yang dimaksud dengan tujuan komersial adalah pengunaan Data Pribadi Nasabah oleh Pihak Lain untuk memperoleh keuntungan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya di bidang informasi debitur. ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Klausula permintaan persetujuan bersifat opt-in, yaitu Bank dilarang melakukan hal-hal yang menjadi tujuan pencantuman klausula tersebut, sebelum Nasabah memberikan persetujuan. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 ….. - 7 - Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan pada aspek manajemen. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4475 - 8 -

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 7/6/PBI/2005 </reg_id> <reg_title> TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH </reg_title> <set_date> 20 Januari 2005 </set_date> <effective_date> 6 (enam) bulan sejak tanggal 20 Januari 2005 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '8/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ 22 /PBI/2003 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil, berdasarkan hasil penataan kembali secara menyeluruh komposisi pecahan, dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang logam rupiah pecahan 500 (lima ratus) dan 200 (dua ratus) tahun emisi 2003; b. bahwa nilai intrinsik khususnya untuk uang pecahan kecil cenderung semakin mendekati nilai nominalnya; c. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang logam rupiah pecahan 500 (lima ratus) dan 200 (dua ratus) tahun emisi 2003 perlu ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003. Pasal 1…. - 2 - Pasal 1 Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang logam pecahan Rp500 dan pecahan Rp200 tahun emisi 2003 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 2 Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang logam yang terbuat dari Aluminium. Pasal 3 Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) dan Rp200 (dua ratus rupiah). Pasal 4 Ciri uang rupiah pecahan 500 (lima ratus) dan 200 (dua ratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah : A. Pecahan Rp500 (lima ratus rupiah) 1. Bahan 2. Berat 3. Diameter 4. Tebal 5. Warna 6. Bagian muka : 27,00 mm : 2,5 mm : Putih Aluminium : - Gambar Lambang Negara “ Garuda Pancasila “ - Tanda Tahun “2003” yang merupakan tahun pengeluaran - Tulisan “ BANK INDONESIA” - Bingkai tepi polos berbentuk lingkaran : Aluminium : 3,10 gram 7. Bagian…. - 3 - 7. Bagian sisi uang : 5 segmen bergerigi dan setiap segmen terdiri dari 10 gerigi. 8. Bagian belakang : - Tulisan “BUNGA MELATI” - Gambar “ Bunga Melati (Jasminum Sambac) “ - Angka nominal “ 500 “ - Tulisan “RUPIAH” B. Pecahan Rp200 (dua ratus rupiah) 1. Bahan 2. Berat 3. Diameter 4. Tebal 5. Warna 6. Bagian muka : 25,00 mm : 2,3 mm : Putih Aluminium : - Gambar Lambang Negara “ Garuda Pancasila “ - Tanda Tahun “2003” yang merupakan tahun pengeluaran - Tulisan “ BANK INDONESIA “ - Bingkai tepi polos berbentuk lingkaran 7. Bagian sisi uang : Rata/polos tanpa tulisan maupun gerigi 8. Bagian belakang : - Tulisan “ JALAK BALI ” - Gambar “ Burung Jalak Bali (Leucopsar Rothschildi) “ - Angka nominal “ 200 “ - Tulisan “RUPIAH” Pasal 5 Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 3 Nopember 2003. : Aluminium : 2,38 gram Pasal 6….. - 4 - Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Oktober 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 113 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 5/22/PBI/2003 </reg_id> <reg_title> PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG LOGAM RUPIAH PECAHAN 500 (LIMA RATUS) DAN PECAHAN 200 (DUA RATUS) TAHUN EMISI 2003 </reg_title> <set_date> 21 Oktober 2003 </set_date> <effective_date> 21 Oktober 2003 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '2/17/PBI/2000' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek good corporate governance oleh perbankan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan good corporate governance; c. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; Mengingat … - 2 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank … - 3 - 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing. 4. Komisaris … - 4 - 4. Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 5. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 6. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 7. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pasal 2 (1) Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (2) Pelaksanaan … - 5 - (2) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; f. rencana strategis Bank; g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Pasal 3 Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance Bank. BAB II DEWAN KOMISARIS Bagian Pertama Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Pasal 4 (1) Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. (3) Dewan … - 6 - (3) Dewan Komisaris Utama. dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Pasal 5 (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Pasal 6 (1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Anggota dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pasal 7 (1) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota dewan Komisaris: a. menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank yang berbentuk badan hukum; atau b. merangkap … - 7 - b. merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank. (3) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pasal 8 Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Pasal 9 (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. (4) Dalam … - 8 - (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali: a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. (5) Pengambilan keputusan oleh dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Pasal 10 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Pasal 11 Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: a. b. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pasal 12 … - 9 - Pasal 12 (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Risiko; c. Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah. (3) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat dewan Komisaris. (4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugasnya secara efektif. (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite. Pasal 13 (1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris. tertib kerja yang (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan: a. pengaturan etika kerja; b. waktu kerja; dan c. pengaturan rapat. Pasal 14 … - 10 - Pasal 14 Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Bagian Ketiga Rapat Dewan Komisaris Pasal 15 (1) Rapat dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. (2) Rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Pasal 16 (1) Pengambilan keputusan rapat dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Segala keputusan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota dewan Komisaris. (4) Hasil rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. (5) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Bagian … - 11 - Bagian Keempat Aspek Transparansi Dewan Komisaris Pasal 17 Anggota dewan Komisaris wajib mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 18 (1) Anggota dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. (2) Anggota dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Anggota dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. BAB III … - 12 - BAB III DIREKSI Bagian Pertama Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi Pasal 19 (1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. (2) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. (3) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama. Pasal 20 Presiden Direktur atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Pasal 21 (1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi . (2) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (4) Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pasal 22 … - 13 - Pasal 22 (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain. Pasal 23 Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota dewan Komisaris. Pasal 24 Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Pasal 25 (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. (2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 … - 14 - Pasal 26 Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 27 Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Pasal 28 Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direksi paling kurang wajib membentuk: a. Satuan Kerja Audit Intern; b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c. Satuan Kerja Kepatuhan. Pasal 29 Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 30 Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Pasal 31 … - 15 - Pasal 31 Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. proyek bersifat khusus; didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 32 Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris. Pasal 33 (1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan: a. pengaturan etika kerja; b. waktu kerja; dan c. pengaturan rapat. Pasal 34 … - 16 - Pasal 34 Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Bagian Ketiga Rapat Direksi Pasal 35 (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4). (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (4) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. (5) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Bagian Keempat Aspek Transparansi Direksi Pasal 36 Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan … - 17 - b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 37 (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. BAB IV KOMITE-KOMITE Bagian Pertama Struktur dan Keanggotaan Komite Pasal 38 (1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang … - 18 - b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit. (5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Pasal 39 (1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. (2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Komisaris … - 19 - (4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko. (5) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Pasal 40 (1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang Komisaris; dan c. seorang Pejabat Eksekutif. (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka berjumlah 2 (dua) orang. Pasal 41 Dalam hal Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka keanggotaan masing- masing komite tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Bagian … anggota Komisaris Independen paling kurang - 20 - Bagian Kedua Jabatan Rangkap Ketua Komite Pasal 42 Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pasal 43 (1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 44 … - 21 - Pasal 44 Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan: a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. Pasal 45 Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. terkait dengan kebijakan remunerasi: 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan 2) memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai: a) kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; b. terkait dengan kebijakan nominasi: 1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 3) memberikan … - 22 - 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada dewan Komisaris. Pasal 46 Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: a. b. c. d. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; kewajaran dengan peer group; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Bagian Kelima Rapat Komite Pasal 47 (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. (2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. (3) Rapat … - 23 - (3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. Pasal 48 (1) Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. (4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. BAB V FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN Bagian Pertama Fungsi Kepatuhan Bank Pasal 49 Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pasal 50 … - 24 - Pasal 50 (1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bank wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, Bank membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. (3) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur. Bagian Kedua Fungsi Audit Intern Pasal 51 (1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional. (3) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana … Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan - 25 - sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Bagian Ketiga Fungsi Audit Ekstern Pasal 52 (1) Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank. (2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit. (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. BAB VI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 53 Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan … - 26 - kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. BAB VII PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR Pasal 54 Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati- hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pasal 55 Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (large exposures) wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BAB VIII RENCANA STRATEGIS BANK Pasal 56 (1) Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis (business plan). (2) Penyampaian … - 27 - (2) Penyampaian rencana korporasi (corporate plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya kepada Bank Indonesia berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis (business plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. BAB IX ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BANK Pasal 57 (1) Bank wajib melaksanakan transparansi keuangan kepada Stakeholders. kondisi keuangan dan non- (2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non- keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Pasal 58 Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. BAB X … - 28 - BAB X PELAPORAN INTERNAL DAN BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Pertama Pelaporan Internal Pasal 59 Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh dewan Komisaris, Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. Bagian Kedua Penanganan Benturan Kepentingan Pasal 60 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. BAB XI LAPORAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagian Pertama Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 61 (1) Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku. (2) Laporan … - 29 - (2) Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi: a. cakupan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (self assesment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance Bank; b. kepemilikan saham anggota dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota dewan Komisaris dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; d. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan Komisaris serta Direksi; e. shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; f. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; g. frekuensi rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; h. jumlah penyimpangan penyelesaian oleh Bank; i. j. (internal fraud) yang terjadi dan upaya jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank; transaksi yang mengandung benturan kepentingan; k. buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank; dan l. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana. (3) Pengungkapan … - 30 - (3) Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang mencakup jumlah anggota dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 62 (1) Bank wajib menyampaikan laporan Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 pelaksanaan Good Corporate kepada pemegang saham dan kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia; e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI); f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; g. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada homepage Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan akhir Desember 2007. (4) Bank … - 31 - (4) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. (5) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan Good Corporate Governance apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 63 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 64 Penyampaian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dialamatkan kepada: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. Bagian … - 32 - Bagian Kedua Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance (Self Assessment) Pasal 65 (1) Bank wajib melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance Bank yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Hasil penilaian (self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan Good Corporate Governance. (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 66 (1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian (self assessment) pelaksanaan Good Corporate dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1). Governance sebagaimana (2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dengan target waktu tertentu. (3) Dalam … - 33 - (3) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh Bank. BAB XII PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KANTOR CABANG BANK ASING Pasal 67 (1) Kantor cabang bank asing wajib memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pelaksana fungsi dewan Komisaris dan pembentukan komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada bank yang bersangkutan. (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi seluruh fungsi yang diperlukan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 68 Bank Indonesia berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang bank asing untuk memastikan terlaksananya Good Corporate Governance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. BAB XIII … - 34 - BAB XIII SANKSI Bagian Pertama Sanksi Pelaksanaan Good Corporate Governance Pasal 69 Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 65, Pasal 67 dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu; c. d. e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Pasal 70 … - 35 - Pasal 70 Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1), ayat (3) serta ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Pasal 71 Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pasal 72 Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pasal 73 Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Pasal 74 … - 36 - Pasal 74 Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bagian Kedua Sanksi Pelaporan Pasal 75 (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan. (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Bank Indonesia. (3) Bank yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan atau tidak lengkap secara signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi administratif antara lain berupa: a. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan b. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. pemberhentian … - 37 - d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan atau e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). (4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76 (1) Bank yang telah go public dan atau memiliki aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12 paling lambat akhir bulan Juni 2007. (2) Bank yang belum go public dan memiliki aset lebih kecil dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memenuhi: a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni 2007; dan b. ketentuan … - 38 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling lambat pada akhir bulan Juni 2008. Pasal 77 Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Juni 2007. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 78 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a. Pasal 21 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri; b. c. d. Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum; Pasal 6 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. dinyatakan tidak berlaku. Pasal 79 … - 39 - Pasal 79 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Januari 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 6 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM UMUM Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Good corporate governance pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, tranparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses Pengambilan … - 2 - pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan good corporate governance. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate governance dan menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan- kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 8 Cukup jelas. Pasal 2 … - 3 - Pasal 2 Ayat (1) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Ayat (2) Huruf a Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut. Huruf b Pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Komisaris sedangkan tugas pengendalian oleh Direksi didukung oleh pembentukan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian seperti satuan kerja audit intern, satuan kerja kepatuhan, dan satuan manajemen risiko Bank. kerja Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e … - 4 - Huruf e Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum. Huruf f Rencana strategis Bank meliputi rencana korporasi (corporate plan) maupun rencana bisnis (business plan). Huruf g Transparansi meliputi aspek pengungkapan (disclosure) informasi Bank yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada Stakeholders. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 … - 5 - Pasal 5 Ayat (1) Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Stakeholders lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini anggota dewan Komisaris tidak dapat merangkap jabatan pada bank umum, bank perkreditan rakyat, dan lembaga keuangan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Ayat (2) Yang dimaksud dengan menjalankan tugas fungsional adalah apabila fungsi yang bersangkutan di badan hukum pemilik Bank hanya sebatas melakukan pengawasan. Ayat (3) … - 6 - Ayat (3) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. suami/istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat; 11. kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya. Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Pasal 8 Yang dimaksud dengan independen dalam Pasal ini adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun. Pasal 9 … - 7 - Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan kredit, treasury, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penetapan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan dewan Komisaris diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 10 Yang dimaksud dengan otoritas lain adalah termasuk namun tidak terbatas pada: a. b. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan/atau otoritas pengawasan terhadap parent bank. Pasal 11 … - 8 - Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c … - 9 - Huruf c Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan quorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat. Pasal 14 Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat. Pasal 15 Ayat (1) Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi. Ayat (2) Diupayakan agar seluruh anggota dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … - 10 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota dewan Komisaris sebagai nasabah Bank menerima penghasilan bunga/imbalan secara wajar. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 11 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Pasal 21 Ayat (1) Tidak termasuk penggantian sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Pengertian bank pada ayat ini tidak termasuk bank perkreditan rakyat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 … serta - 12 - Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. suami/istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat; 11. kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat; 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya. Yang … - 13 - Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Pasal 24 Yang dimaksud dengan pihak lain adalah satu orang karyawan atau lebih atau orang lain. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Yang dimaksud dengan otoritas lain adalah termasuk namun tidak terbatas pada: a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) ; dan/atau b. otoritas pengawasan terhadap parent bank. Pasal 28 … - 14 - Pasal 28 Huruf a Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Audit Intern adalah Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Huruf b Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Huruf c Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi direktur kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 … - 15 - Pasal 31 Huruf a Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain adalah proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan (public relations) yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 32 Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c … - 16 - Huruf c Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan quorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan strategis adalah keputusan Bank yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 36 … - 17 - Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah Bank menerima penghasilan bunga/imbalan secara wajar. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) … - 18 - Ayat (5) Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) … - 19 - Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 44 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pasal 45 … - 20 - Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Huruf a Yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Huruf b Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja individual dimaksudkan agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Huruf c Yang dimaksud dengan peer group adalah kesetaraan jabatan pada intern Bank dan pada beberapa bank sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik. Huruf d Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 48 … - 21 - Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 22 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 … - 23 - Pasal 56 Ayat (1) Yang dimaksud dengan rencana korporasi (corporate plan) adalah rencana strategis dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. Yang dimaksud dengan rencana bisnis (business plan) adalah rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kondisi non-keuangan meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 58 … - 24 - Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank. Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pasal 61 … - 25 - Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi ini menjadi tolok ukur Stakeholders dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja Bank yang dikelola Komisaris dan Direksi Bank. Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h … - 26 - Huruf h Penyimpangan (internal fraud) dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional Bank dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Huruf i Permasalahan Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Penyampaian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … hukum dalam ketentuan ini meliputi permasalahan hukum perdata dan pidana. - 27 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 28 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Pemberlakuan ketentuan yang sama antara kantor cabang bank asing dengan Bank yang berkantor pusat di Indonesia karena prinsip dan cakupan pelaksanaan Good Corporate Governance bersifat universal bagi setiap jenis bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 … - 29 - Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Ayat (2) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 76 … - 30 - Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4600

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 8/4/PBI/2006 </reg_id> <reg_title> PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM </reg_title> <set_date> 30 Januari 2006 </set_date> <effective_date> 30 Januari 2006 </effective_date> <replaced_reg> '6/24/PBI/2004 | Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6)', '2/27/PBI/2000 | Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24', '32/37/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999 | Pasal 21 ayat (1)', '5/8/PBI/2003 | Pasal 6 huruf c' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB XIII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/ 9 /PBI/2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK . GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut pengawasan terhadap bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan dalam kegiatan usahanya, bank yang mempunyai total aktiva cukup besar, bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, serta bank yang dinilai tidak dapat mengatasi permasalahannya; b. bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka diperlukan perubahan mekanisme langkah-langkah tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … - 2 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Memperhatikan … - 3 - Memperhatikan: Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing; 2. Komite Koordinasi adalah komite pengambilan keputusan dalam penanganan Bank bermasalah dan berdampak sistemik, yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. BAB II … - 4 - BAB II BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (INTENSIVE SUPERVISION) Pasal 2 (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia. (2) Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut: a. memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank; b. memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (composite risk); c. terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai; d. terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai; e. memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar; f. dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar; g. memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit. (3) Dalam … - 5 - (3) Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain: a. meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia; b. melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (business plan) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai; c. meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi; d. menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence), apabila diperlukan. (4) Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif memerlukan langkah-langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Pasal 3 (1) Bank Indonesia dapat menempatkan Bank yang memiliki total aktiva cukup besar dibandingkan dengan seluruh total aktiva perbankan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d. Pasal 4 … - 6 - Pasal 4 Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, beserta dengan alasan penempatan dan langkah-langkah yang perlu segera dilakukan Bank. BAB III BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE) Pasal 5 (1) Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. (2) Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut: a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus); b. rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalah likuiditas yang mendasar. (3) Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia: a. memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara … - 7 - secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus); b. memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus); c. dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain: 1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank; 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank. (4) Bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank wajib: a. melaksanakan … - 8 - a. melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h; b. menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia; c. menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a. (5) Apabila diperlukan terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa (on-site supervisory presence) Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal 6 (1) Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Dalam rangka mengevaluasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya. (3). Dalam … - 9 - (3) Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan. (4) Dalam rangka mengevaluasi revisi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya. (5) Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (6) Bank yang tidak mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dan Bank yang ditolak revisi rencana perbaikan permodalannya oleh Bank Indonesia, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (7) Bank yang secara material tidak dapat melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (8) Bank yang telah mengajukan rencana perbaikan permodalan dapat melaksanakan perubahan rencana setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Pasal 7 … - 10 - Pasal 7 (1) Bank dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan melakukan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions) segera setelah memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada: a. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal; b. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak- pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; c. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, pembatasan melakukan penyertaan, dan atau pembatasan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; d. Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; e. Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; f. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi; g. Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus); h. Bank … - 11 - h. Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari: 1) pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); dan atau 2) Pemegang Saham Pengendali, termasuk pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, tanpa persetujuan Bank Indonesia. i. Bank dilarang untuk menjual atau menurunkan jumlah aset atau meningkatkan komitmen dan kontinjensi tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan antar Bank, dan Surat Utang Negara; j. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: 1) informasi dan dokumen sebagai berikut: a) susunan direksi dan komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir; b) struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir; c) informasi mengenai data nasabah penyimpan dana; d) daftar rincian tagihan dan kewajiban kepada pihak terkait Bank; e) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia; 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 3) struktur kelompok usaha terakhir yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan … - 12 - pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions). (2) Bank Indonesia akan memantau kondisi Bank yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penempatan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence). (3) Bank Indonesia akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank. (4) Bank Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank. Pasal 8 (1) Bank dan atau pemegang saham dari Bank yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan atau Giro Wajib Minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu: a. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk Bank yang telah terdaftar di pasar modal; b. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk Bank yang tidak terdaftar di pasar modal atau kantor cabang bank asing, sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 9 … - 13 - Pasal 9 (1) Bank Indonesia dapat mengumumkan Bank yang: a. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus); b. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan; c. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan tidak melaksanakan rencana perbaikan permodalan; d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di antara 6% (enam perseratus) dan 8% (delapan perseratus) dan Bank Indonesia tidak menyetujui revisi rencana perbaikan permodalan; e. diberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengumuman tindakan perbaikan yang wajib dilakukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7. (3) Bank Indonesia dapat mengumumkan pula: a. Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7; dan atau b. Bank yang telah melewati perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, yang memenuhi kriteria memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dan atau memiliki rasio … - 14 - rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sebesar rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank atau lebih. BAB IV BANK BERDAMPAK SISTEMIK Pasal 10 Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ditengarai berdampak sistemik dilaporkan oleh Bank Indonesia kepada Komite Koordinasi. Pasal 11 Bank Indonesia melaporkan dan meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila: a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui dan kondisi Bank menurun dengan cepat; atau b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan. Pasal 12 (1) Dalam hal Komite Koordinasi menetapkan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai Bank berdampak sistemik, Bank dan atau pemegang saham Bank wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Komite Koordinasi untuk menangani permasalahan Bank dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Komite Koordinasi. (2) Dalam … - 15 - (2) Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan Komite Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbeda dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka jangka waktu yang berlaku adalah jangka waktu yang ditetapkan Komite Koordinasi. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui dan Bank tidak mengalami perbaikan, Bank Indonesia meminta Komite Koordinasi untuk membahas permasalahan Bank serta langkah-langkah yang akan diambil untuk Bank tersebut. BAB V PENETAPAN BANK DALAM RANGKA PENCABUTAN IZIN USAHA Pasal 13 (1) Bank Indonesia menetapkan Bank selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk dicabut izin usahanya apabila memenuhi persyaratan: a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum terlampaui, dan kondisi Bank menurun sehingga: 1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau 2) memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau b. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan. (2) Bank … - 16 - (2) Bank Indonesia menetapkan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk dicabut izin usahanya apabila Komite Koordinasi merekomendasikan pencabutan izin usaha. Pasal 14 Bank Indonesia melakukan langkah-langkah dalam rangka pencabutan izin usaha bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan memerintahkan Bank untuk melakukan tindakan penyelesaian, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi Bank, serta jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum. BAB VI LAIN-LAIN Pasal 15 Penyampaian laporan dan informasi yang wajib dilakukan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, JL.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat diwilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. BAB VII … - 17 - BAB VII SANKSI Pasal 16 Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa pemberhentian pengurus bank dan atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), serta Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4). BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Bank yang sedang dalam pengawasan khusus pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, ditetapkan sebagai bank yang akan dicabut izin usahanya sepanjang memenuhi persyaratan: a. jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia belum terlampaui, dan kondisi Bank menurun sehingga: 1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau 2) memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau b. jangka … - 18 - b. jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia terlampaui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan. BAB IX PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 26 Maret 2004 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. ANWAR NASUTION DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 33 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/ 9 /PBI/2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK UMUM Walaupun program restrukturisasi perbankan telah selesai dilaksanakan, yang antara lain ditandai oleh berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan. Sehubungan dengan itu dalam rangka menciptakan dan mempertahankan sistem perbankan yang sehat, terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan langkah- langkah tertentu seperti pengawasan intensif, pengawasan khusus, dan langkah- langkah lain bagi Bank yang ditetapkan sebagai Bank yang berdampak sistemik. Bagi Bank yang masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan sedangkan bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat disehatkan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat kesulitan Bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah-langkah kooordinasi dan mekanisme yang diperlukan antara Bank Indonesia dan Pemerintah sebagai pihak-pihak yang turut berkepentingan dalam menciptakan system keuangan yang kuat dan sehat. Langkah-langkah koordinasi tersebut … - 2 - tersebut antara lain dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengawasan intensif yaitu suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Bank dengan tujuan untuk mencegah Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus (special surveillance) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Upaya pencegahan tersebut memerlukan berbagai langkah perbaikan secara tepat waktu untuk segera memulihkan kondisi kesehatan Bank. Analisis terhadap potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank didasarkan pada kondisi keuangan Bank untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan ke depan. Ayat (2) Huruf a Ketentuan mengenai tingkat kesehatan Bank didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan penilaian terhadap nilai keseluruhan risiko (composite risk) adalah penilaian yang didasarkan penilaian profil risiko … - 3 - risiko secara triwulanan (quarterly risk profile assessment) dengan hasil penilaian memiliki risiko tinggi (high) atau sedang (moderate) dengan arah risiko yang meningkat. Huruf c. Ketentuan mengenai pelampauan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku. Penetapan Bank dengan status dalam pengawasan intensif tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran dan atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Huruf d Ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku. Penetapan Bank dengan status dalam pengawasan intensif tidak menghilangkan sanksi atas pelanggaran Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Huruf e Yang dimaksud dengan permasalahan likuiditas mendasar antara lain adalah terjadinya penurunan pemberian komitmen (line) dari bank lain, perubahan posisi bank di pasar uang dari posisi yang memberi pinjaman (net-lender) menjadi posisi yang menerima pinjaman (net- borrower), peminjaman di pasar uang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari nilai wajar (pasar), ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana, peningkatan ketergantungan dari pasar uang antar bank dan strategi penyaluran kredit yang berlebihan. Ketentuan … - 4 - Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank yang berlaku. Huruf f Permasalahan profitabilitas yang mendasar dapat timbul dari kondisi efisiensi Bank dalam pencapaian titik impas (break-even), peningkatan biaya risiko yang dapat mempengaruhi kondisi solvabilitas Bank, pendapatan yang didasarkan pada pengakuan kembali Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau sebagaian besar pendapatan didasarkan atas pendapatan non- operasional. Huruf g Yang dimaksud dengan kredit bermasalah (non-performing loan) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Penempatan pengawas atau pemeriksa Bank Indonesia antara lain untuk memantau tindakan Bank dalam menyelesaikan permasalahan yang … - 5 - yang dihadapi khususnya terhadap tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang sangat cepat berubah seperti likuiditas dan penurunan kualitas aktiva produktif. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Huruf b Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank yang berlaku. Termasuk dalam pengertian perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau permasalahan liquiditas mendasar antara lain adalah … - 6 - adalah upaya Bank untuk memperoleh pinjaman dana dengan suku bunga jauh diatas suku bunga wajar (pasar), tingginya tingkat ketergantungan Bank terhadap dana pasar uang berjangka waktu pendek untuk menutup kekurangan GiroWajib Minimum, terjadinya penurunan pemberian komitmen (line) dari bank lain, perubahan posisi Bank di pasar uang dari posisi yang memberi pinjaman (net-lender) menjadi posisi yang menerima pinjaman (net-borrower), ketergantungan pada agunan untuk memperoleh dana, dan strategi penyediaan dana yang berlebihan. Ayat (3) Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas penelitian yang mendalam terhadap kondisi Bank antara lain melalui pemeriksaan khusus. Penelitian mendalam dan perintah yang dilakukan Bank Indonesia termasuk melakukan pemantauan secara langsung atas kegiatan operasional Bank tidak menghilangkan tanggung jawab pemegang saham maupun pengurus terhadap operasional bank serta kewajiban- kewajiban Bank, baik sebelum maupun setelah dilakukan perintah atau penelitian mendalam. Pelaksanaan perintah Bank Indonesia dalam ayat ini didasarkan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 52 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebabkan pelanggaran … - 7 - pelanggaran ketentuan kehati-hatian oleh Bank dan atau pelanggaran komitmen sesuai kewajiban Bank kepada Bank Indonesia. Huruf a Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Huruf b Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Huruf c Cukup jelas Ayat (4) Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Ayat (5) Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Pasal 6 Ayat (1) Cakupan rencana perbaikan permodalan Bank dalam ayat ini lebih diutamakan yang berasal dari akumulasi modal dibandingkan dengan hasil divestasi penyertaan atau hasil merger dengan Bank lain. Rencana … - 8 - Rencana perbaikan permodalan Bank juga harus menjelaskan cara Bank untuk mencapai laba, menurunkan jumlah aktiva, melakukan tindakan divestasi, atau melakukan tindakan lainnya dalam rangka memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Bank tetap melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang belum diubah sampai dengan pengajuan perubahan rencana perbaikan permodalan disetujui Bank Indonesia. Pasal 7 … - 9 - Pasal 7 Ayat (1) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat ini juga dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku Huruf a Yang dimaksud dengan distribusi modal antara lain pembelian kembali saham Bank, pembayaran dividen,dan atau pembayaran bonus kepada pengurus Bank (management fee). Huruf b Pengurus Bank wajib menyediakan informasi yang lengkap mengenai daftar pihak terkait dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga dapat membatasi pelaksanaan transaksi dengan perorangan dan atau badan hukum yang digolongkan bukan pihak terkait. Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Huruf c sampai dengan huruf g Cukup jelas. Huruf h Angka 1) Termasuk dalam pengertian memiliki adalah: a. pemegang … - 10 - a. pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham terkait lainnya memiliki; b. pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham Bank lain (acting in concert) memiliki; atau c. pemegang saham yang memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki, sebesar sama atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus) saham Bank. Angka 2) Kententuan mengenai Pemegang Saham Pengendali dan Pengendalian didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang berlaku. Huruf i Cukup jelas Huruf j Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Laporan struktur kelompok usaha dalam ayat ini memuat seluruh perorangan atau badan hukum yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham badan hukum dimaksud, serta menyebutkan pihak yang menjadi ultimate shareholders. Ayat (2) … - 11 - Ayat (2) Penempatan pengawas dan atau pemeriksa dalam ayat ini lebih difokuskan pada usaha perbaikan kondisi Bank atau langkah-langkah antisipatif yang diperlukan apabila kondisi Bank tidak membaik dalam batas waktu yang ditentukan dengan tujuan utama untuk mengurangi biaya yang mungkin timbul bagi Pemerintah dan atau Bank Indonesia. Ayat (3) Pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank dimaksudkan agar otoritas pengawasan yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Dalam hal Bank merupakan kantor cabang bank asing maka yang dimaksud dengan perusahaan induk adalah kantor pusat dari kantor cabang bank asing tersebut. Ayat (4) Pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah dilakukan agar Pemerintah mendapatkan informasi mengenai tindakan Bank Indonesia dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Yang dimaksud Pemerintah dalam ayat ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pasal 8 … - 12 - Pasal 8 Ayat (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum yang diperlukan tersebut antara lain penyesuaian terhadap perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan dan proses perizinan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Mengingat perpanjangan jangka waktu dapat menimbulkan dampak bagi peningkatan biaya likuidasi maka perpanjangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa realisasi perbaikan kondisi Bank dapat dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 9 Ayat (1) Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang … - 13 - tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 . Pengumuman dilaksanakan antara lain dengan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut: a. skala dan dimensi permasalahan yang dihadapi Bank; b. perkembangan kinerja Bank; c. pelaksanaan komitmen dan realisasi terhadap langkah-langkah yang ditetapkan bagi Bank dan atau pemegang saham; d. jangka waktu akan berakhir dan Bank dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahannya; e. persetujuan Komite Koordinasi untuk Bank-bank yang ditetapkan sebagai Bank sistemik. Pengumunan dilakukan pada home page Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id Huruf a sampai dengan huruf d Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengumunan dilakukan pada home page Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id Ketentuan … - 14 - Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang berlaku. Pasal 10 Dampak sistemik adalah skala dan dimensi yang ditimbulkan Bank tersebut yang dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Pasal 11 Huruf a dan huruf b Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Tindakan dan jangka waktu yang ditetapkan bagi bank didasarkan pada skala dan dimensi persoalan serta dampak dari permasalahan yang dihadapi Bank. Langkah-langkah penanganan yang dapat ditetapkan Komite Koordinasi antara lain adalah pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat. Kecuali ditetapkan lain, langkah-langkah penanganan yang ditetapkan Komite Koordinasi tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan bagi Bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … - 15 - Ayat (3) Diantara langkah-langkah yang dapat diambil adalah rekomendasi untuk pencabutan izin usaha Bank. Pasal 13 Ayat (1) Bank selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain adalah Bank yang oleh Komite Koordinasi ditetapkan sebagai bukan Bank berdampak sistemik. Huruf a Angka 1) dan angka 2) Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang berlaku. Huruf b Yang dimaksud dengan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan adalah Bank tetap mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 … - 16 - Pasal 14 Termasuk dalam langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka pencabutan izin usaha adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Yang dimaksud dengan bank pada Pasal ini adalah bank yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah. Pasal 17 Yang dimaksud dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Huruf a Angka 1) dan angka 2) Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum yang berlaku. Huruf b … - 17 - Huruf b Yang dimaksud dengan kondisi Bank tidak mengalami perbaikan adalah Bank tetap mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penetapan Status Bank dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4378 DPNP

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/9/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK </reg_title> <set_date> 26 Maret 2004 </set_date> <effective_date> 26 Maret 2004 </effective_date> <replaced_reg> '3/25/PBI/2001' </replaced_reg> <related_reg> '25/PP/1999', '23/UU/1999', '17/KEPPRES/2004', '3/UU/2004', '26/KEPPRES/1998', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '15/KEPPRES/2004' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/5/PBI/2017 TENTANG SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang perlu didukung antara lain oleh pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat; b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dibutuhkan pula pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat; c. bahwa dalam rangka menciptakan pasar keuangan, khususnya pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya yang efektif, efisien, dan sehat diperlukan upaya untuk melakukan pengembangan pasar keuangan; d. bahwa pasar keuangan yang berkembang harus diimbangi dengan upaya penguatan kredibilitas pasar keuangan melalui peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar dengan menerapkan kewajiban sertifikasi tresuri dan kode etik pasar; -2- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam- meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, -3- pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. 2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pembelian valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing terhadap valuta asing lainnya. 3. Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang bertransaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. 4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan unit usaha syariah. 5. Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing. 6. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal. 7. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung yaitu terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. 8. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi Pelaku Pasar yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. 9. Direksi adalah: a. direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas bagi Pelaku Pasar yang berbentuk hukum perseroan terbatas; dan -4- b. pimpinan kantor cabang bagi Pelaku Pasar yang berbentuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang membawahkan Tresuri. 10. Pegawai adalah pejabat dan staf Pelaku Pasar yang melakukan Aktivitas Tresuri di Tresuri. 11. Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. 12. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi di bidang Tresuri. 13. Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian Sertifikat Tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus. 14. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi di bidang Tresuri terkait pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja di pasar keuangan, ketentuan yang berlaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dan Kode Etik Pasar. 15. Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi terkait ketentuan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya dan Kode Etik Pasar. 16. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Tresuri. 17. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. 18. Pemeliharaan Kompetensi adalah proses pengkinian pengetahuan dan kompetensi pemilik Sertifikat Tresuri. -5- Pasal 2 Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar dalam rangka meningkatkan: a. standar kompetensi Pelaku Pasar; b. standar pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi; c. integritas Pelaku Pasar, Direksi, dan Pegawai; dan d. penerapan prinsip kehati-hatian. Pasal 3 Pengaturan Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Pelaku Pasar yang berbentuk: a. Bank; b. Perusahaan Pialang; c. Perusahaan Efek beserta perusahaan induknya; dan d. lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BAB II KODE ETIK PASAR Pasal 4 (1) Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar harus menerapkan Kode Etik Pasar dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri. (2) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip konvensional mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan. (3) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan syariah. -6- Pasal 5 Pelaku Pasar wajib memiliki prosedur internal untuk memastikan Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Kode Etik Pasar dalam prosedur internal diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB III KEANGGOTAAN ASOSIASI Pasal 7 Pelaku Pasar berbentuk Bank dan Perusahaan Pialang harus memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi Tresuri. BAB IV SERTIFIKAT TRESURI Pasal 8 Sertifikat Tresuri diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia. Pasal 9 Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 2 (dua) klasifikasi, yaitu: a. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri yang ditetapkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut; dan b. Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar. Pasal 10 (1) Sertifikat Tresuri berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. -7- (2) Perpanjangan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat pemilik Sertifikat Tresuri telah mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sebelum jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir. Pasal 11 (1) Pelaku Pasar wajib memastikan Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Klasifikasi dan tingkatan Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan: a. bentuk Pelaku Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. jenjang jabatan. (3) Sertifikat Tresuri bagi Direksi dan pejabat Pelaku Pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak efektif menduduki jabatan. (4) Sertifikat Tresuri bagi staf Pelaku Pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi sebelum melaksanakan transaksi di Tresuri. Pasal 12 (1) Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri dapat diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan menerbitkan Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri. (2) Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan persyaratan: a. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri masih berlaku; b. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi Tresuri; dan -8- c. pemilik sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri lulus uji kompetensi peraturan dan Kode Etik Pasar yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. (3) Lembaga Sertifikasi Profesi menetapkan tingkatan dari Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 13 Bank Indonesia berwenang meminta Lembaga Sertifikasi Profesi untuk menunda penerbitan, membekukan, atau mencabut Sertifikat Tresuri berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya. Pasal 14 Sertifikat Tresuri yang diterbitkan oleh suatu Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia harus diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi lain yang diakui oleh Bank Indonesia. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Tresuri diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB V PEMELIHARAAN KOMPETENSI Pasal 16 (1) Pemeliharaan Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi Direksi dan Pegawai. (2) Direksi dan Pegawai mengikuti Pemeliharaan Kompetensi secara berkala. Pasal 17 (1) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diselenggarakan oleh: a. lembaga pendidikan formal dan nonformal; -9- b. asosiasi profesi Tresuri; c. asosiasi industri jasa keuangan; d. e. Lembaga Sertifikasi Profesi; dan f. learning center atau pihak internal Pelaku Pasar; lembaga pelatihan lain di bidang Tresuri. (2) Penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Pasal 18 Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menatausahakan data pemilik Sertifikat Tresuri yang mengikuti Pemeliharaan Kompetensi. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Kompetensi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Pasal 20 (1) Lembaga Sertifikasi Profesi merupakan lembaga sertifikasi yang diakui oleh Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menerbitkan daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia. Pasal 21 (1) Bank Indonesia berwenang mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (2) Bank Indonesia mengeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan: a. pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya; -10- b. c. rekomendasi dari otoritas terkait; dan/atau rekomendasi asosiasi profesi Tresuri. Pasal 22 Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut: a. didirikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan; b. memperoleh lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Tresuri dari otoritas yang berwenang; c. direkomendasikan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan; d. dikelola oleh pengurus yang berpengalaman di industri jasa keuangan; e. memiliki perangkat organisasi; dan f. memiliki Skema Sertifikasi. Pasal 23 Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menyelenggarakan Sertifikasi Tresuri sesuai standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; b. menyusun materi uji kompetensi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan praktik di bidang Tresuri, kebutuhan industri, dan praktik internasional terbaik; c. menerbitkan Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri dan Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar; d. menatausahakan kepemilikan Sertifikat Tresuri dan Pemeliharaan Kompetensi; e. menetapkan perpanjangan Sertifikat Tresuri; dan f. mengakui dan menetapkan tingkatan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di luar negeri. -11- Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 25 Pelaku Pasar wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas: a. laporan daftar Direksi dan Pegawai serta kepemilikan Sertifikat Tresuri; b. laporan tindak lanjut terhadap Direksi dan Pegawai yang belum memenuhi ketentuan kewajiban Sertifikasi Tresuri; dan c. laporan daftar Direksi dan Pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar. Pasal 26 Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas: a. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri beserta tingkatan Sertifikat Tresuri; b. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri yang: 1. ditunda penerbitannya; 2. dibekukan; dan/atau 3. dicabut, beserta alasannya; c. d. laporan rencana dan hasil perubahan Skema Sertifikasi yang dijadikan acuan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri; dan informasi lain terkait Sertifikasi Tresuri. -12- Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 28 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Pelaku Pasar dan Lembaga Sertifikasi Profesi terkait penerapan Kode Etik Pasar dan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan b. pemeriksaan. (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta tambahan informasi yang diperlukan kepada Pelaku Pasar dan Lembaga Sertifikasi Profesi. BAB VIII SANKSI Pasal 29 (1) Pelaku Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas terkait. (2) Pelaku Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis laporan. -13- Pasal 30 Lembaga Sertifikasi Profesi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia. Pasal 31 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan/atau Pasal 30 tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33 Sertifikat Tresuri yang diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dianggap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia ini dengan syarat sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini; b. dalam hal Sertifikat Tresuri belum jatuh tempo, berlaku sesuai dengan jangka waktu Sertifikat Tresuri tersebut; dan c. dalam hal Sertifikat Tresuri sudah jatuh tempo, diperpanjang dengan mengikuti Pemeliharaan Kompetensi dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). -14- BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Ketentuan mengenai prosedur internal Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ketentuan mengenai keanggotaan asosiasi profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan. Pasal 35 Ketentuan mengenai kepemilikan Sertifikat Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut: a. bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan; b. bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa penjualan produk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan; dan c. bagi Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri, dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan. Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -15- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017 GUBERNUR BANK INDONESIA AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 85 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/5/PBI/2017 TENTANG SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR I. UMUM Tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang tentang Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar keuangan domestik yang efektif, efisien, dan sehat. Pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, melainkan juga dapat mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat tersebut dapat dicapai melalui pengembangan pasar keuangan dan peningkatan kredibilitas pasar keuangan domestik. Pengembangan pasar keuangan, khususnya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya membutuhkan adanya penguatan pengaturan dan pengembangan instrumen keuangan. Penguatan pengaturan dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan yang ada dan menyusun ketentuan baru yang dapat mendorong Pasar Uang dan Pasar -2- Valuta Asing beserta derivatifnya ke arah yang lebih baik dan sehat. Bank Indonesia juga secara berkesinambungan melakukan pengembangan produk atau instrumen keuangan sehingga tersedia alternatif yang memudahkan masyarakat memilih instrumen keuangan sesuai preferensinya. Pengembangan instrumen keuangan yang dilakukan tetap perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik demi menjaga stabilitas di pasar keuangan domestik. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kredibilitas pasar keuangan domestik adalah melalui peningkatan integritas dan kompetensi Pelaku Pasar. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan integritas dan kompetensi Pelaku Pasar, Bank Indonesia perlu menata dan mengatur mengenai integritas dan standar kompetensi pelaku pasar keuangan khususnya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. Pengaturan tentang integritas dan standar kompetensi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban Sertifikasi Tresuri dan penerapan Kode Etik Pasar bagi Pelaku Pasar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Pelaku Pasar memastikan bahwa Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar antara lain dengan melakukan pelatihan, pengakuan telah memahami dan mengerti (attestation), dan audit -3- internal secara periodik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal Pelaku Pasar. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Keanggotaan Direksi dan Pegawai dalam asosiasi profesi Tresuri dipastikan antara lain melalui prosedur internal. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal pemilik Sertifikat Tresuri tidak mengikuti Pemeliharaan Kompetensi sampai dengan jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir maka Sertifikat Tresuri dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Ayat (1) Pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri adalah unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pelaku Pasar. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “jenjang jabatan” adalah jenjang Direksi, pejabat, atau staf. -4- Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “staf Pelaku Pasar” adalah Pegawai tingkat pertama pada jenjang jabatan di Tresuri dan tidak membawahi Pegawai lainnya. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Lembaga Sertifikasi Profesi” adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Penundaan penerbitan, pembekuan, atau pencabutan Sertifikat Tresuri dilakukan antara lain dalam hal terdapat permasalahan integritas Direksi dan Pegawai seperti pelanggaran Kode Etik Pasar, atau permasalahan pelaksanaan Sertifikasi Tresuri oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Pemeliharaan Kompetensi dilakukan melalui kegiatan antara lain dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, in-house training, seminar, workshop, lokakarya, dan/atau e-learning. Ayat (2) Cukup jelas. -5- Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi atas penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi dengan mempertimbangkan antara lain penyelenggara, bentuk kegiatan, materi, dan jangka waktu penyelenggaraan. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengakuan Bank Indonesia terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi diberikan dengan memasukkan Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyusunan materi uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dapat melibatkan asosiasi profesi Tresuri. -6- Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. -7- Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6046

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 19/5/PBI/2017 </reg_id> <reg_title> SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR </reg_title> <set_date> 12 April 2017 </set_date> <effective_date> 13 April 2017 </effective_date> <issued_date> 13 April 2017 </issued_date> <related_reg> '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '13/UU/2003', '23/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/11/PBI/2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah; b. bahwa dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan upaya untuk memitigasi risiko terjadinya fluktuasi rupiah dengan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan negara lain; c. bahwa salah satu upaya untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dilakukan melalui kerja sama Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain; d. bahwa kerja sama Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain dilakukan melalui penunjukan bank yang dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang -2- Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) Melalui Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan -3- syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (Local Currency Settlement) yang selanjutnya disingkat LCS adalah penyelesaian transaksi perdagangan bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan di negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing negara. 3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang (Appointed Cross Currency Dealer Bank) yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah bank yang ditunjuk Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter di negara mitra guna melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS. 4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia. 5. Bank ACCD Negara Mitra adalah Bank ACCD di negara mitra. 6. Rekening Special Purpose Non-Resident Account Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Negara Mitra dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS. 7. Rekening Sub-Special Purpose Non-Resident Account Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik importir/eksportir di negara mitra dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan LCS. 8. Rekening Special Purpose Non-Resident Account Mata Uang Negara Mitra yang selanjutnya disebut SNA Mitra adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang negara mitra yang dibuka pada Bank ACCD Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan LCS. 9. Rekening Sub-Special Purpose Non-Resident Account Mata Uang Negara Mitra yang selanjutnya disebut Sub-SNA Mitra adalah rekening khusus milik importir/eksportir -4- Indonesia dalam mata uang negara mitra yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS. 10. Underlying Transaksi adalah seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dengan negara mitra, termasuk kegiatan perdagangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS. 11. Pembiayaan Perdagangan adalah pembiayaan yang diberikan Bank ACCD kepada importir/eksportir di masing-masing negara untuk kepentingan pelaksanaan perdagangan bilateral. 12. Eksportir adalah eksportir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan. 13. Importir adalah importir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan. 14. Hari adalah hari kerja. BAB II BANK ACCD Pasal 2 (1) Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra menunjuk bank sebagai Bank ACCD. (2) Penunjukan bank sebagai Bank ACCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria: a. kondisi kesehatan bank; b. kemampuan bank dalam memfasilitasi perdagangan; c. kemampuan bank dalam menjalin hubungan bisnis dengan perbankan di negara mitra; d. akses jaringan kantor bank di negara asal (home country); dan/atau e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. pembiayaan -5- (3) Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD untuk kepentingan pelaksanaan LCS dan kepatuhan Bank ACCD terkait ketentuan yang mengatur LCS. (4) Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra dapat mengakhiri penunjukan bank sebagai Bank ACCD. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pengakhiran penunjukan bank sebagai Bank ACCD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB III TRANSAKSI KEUANGAN BANK ACCD Bagian Kesatu Kegiatan dan Transaksi Keuangan untuk Kepentingan Pelaksanaan LCS Pasal 3 (1) Bank ACCD Indonesia melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS. (2) Kegiatan dan transaksi keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra; b. pembukaan Sub-SNA Mitra; c. d. Pembiayaan Perdagangan; e. pengelolaan saldo SNA dan saldo Sub-SNA; dan f. transfer dana. (3) Untuk melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank ACCD Indonesia wajib transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra; -6- menerbitkan kuotasi harga rupiah terhadap mata uang negara mitra. Bagian Kedua Pembukaan SNA Rupiah dan SNA Mitra Pasal 4 (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan SNA Rupiah oleh Bank ACCD Negara Mitra. (2) Bank ACCD Indonesia melakukan pembukaan SNA Mitra pada Bank ACCD Negara Mitra. (3) Bank ACCD Indonesia memberikan bunga pada SNA Rupiah milik Bank ACCD Negara Mitra. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 5 (1) Saldo SNA Rupiah pada Bank ACCD Indonesia dibatasi sampai dengan jumlah nominal tertentu pada akhir Hari. (2) Bank ACCD Indonesia wajib memastikan agar saldo SNA Rupiah pada Bank ACCD Indonesia tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Saldo SNA Rupiah pada Bank ACCD Indonesia dapat melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Negara Mitra yang membuktikan kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban perdagangan bilateral atau investasi pada Hari berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah nominal tertentu SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. -7- Pasal 6 (1) Saldo SNA Mitra pada Bank ACCD Negara Mitra dibatasi sampai dengan jumlah nominal tertentu pada akhir Hari. (2) Bank ACCD Indonesia wajib memelihara saldo SNA Mitra pada Bank ACCD Negara Mitra agar tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Saldo SNA Mitra pada Bank ACCD Negara Mitra dapat melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah nominal tertentu SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 7 (1) SNA Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman luar negeri bank. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian terhadap pinjaman luar negeri jangka pendek bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Ketiga Pembukaan Rekening Sub-SNA Mitra Pasal 8 (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan Sub-SNA Mitra untuk Importir/Eksportir Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS. (2) Bank ACCD Indonesia memberikan bunga untuk Sub- SNA Mitra. -8- (3) Penambahan dan pengurangan saldo Sub-SNA Mitra harus memenuhi kriteria tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penambahan dan pengurangan saldo Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Keempat Transaksi Rupiah atau Valuta Asing Terhadap Mata Uang Negara Mitra Pasal 9 (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra, tanpa Underlying Transaksi. (2) Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pelaksanaan squaring position, dapat dilakukan baik secara gross (gross basis) maupun secara neto (net basis), tanpa Underlying Transaksi. (3) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ACCD Negara Mitra untuk keperluan pengelolaan likuiditas rupiah Bank ACCD Negara Mitra. (4) Transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa Underlying Transaksi. (5) Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. transaksi spot; transaksi forward; c. transaksi swap; dan/atau d. transaksi lain. -9- (6) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan penetapan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 10 (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra dengan Importir/Eksportir Indonesia. (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra dengan non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Importir/Eksportir. (3) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra dengan non-Bank ACCD Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan squaring position, dan wajib dilakukan secara gross (gross basis). (4) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi: a. b. transaksi spot; transaksi forward, c. transaksi swap; dan/atau d. transaksi lain. (5) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. -10- (6) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib didukung Underlying Transaksi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 11 (1) Nominal transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilarang melebihi nominal Underlying Transaksi. (2) Jangka waktu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilarang melebihi jangka waktu Underlying Transaksi. Pasal 12 (1) Penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra antara Bank ACCD Indonesia dengan Importir/Eksportir Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan antara Bank ACCD Indonesia dengan non-Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melalui transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh atau secara netting. (2) Penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra secara netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk: a. perpanjangan transaksi (rollover); b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); dan c. pengakhiran transaksi (unwind/ cancel up). (3) Perpanjangan transaksi (rollover), percepatan penyelesaian transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind/cancel up) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan dokumen pendukung. -11- (4) Perpanjangan transaksi (rollover), percepatan penyelesaian transaksi (early termination) dan pengakhiran transaksi (unwind/cancel up) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan Bank ACCD yang sama dimana transaksi awal dilakukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 13 (1) Penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra melalui transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), dapat dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh atau secara netting. (2) Penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra yang dilakukan secara netting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk: a. perpanjangan transaksi (rollover); b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); dan c. pengakhiran transaksi (unwind/cancel up). (3) Perpanjangan transaksi (rollover), percepatan penyelesaian transaksi (early termination) dan pengakhiran transaksi (unwind/cancel up) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa Underlying Transaksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. -12- Bagian Kelima Pembiayaan Perdagangan Pasal 14 (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan Perdagangan dalam mata uang negara mitra kepada nasabah Importir/Eksportir Indonesia. (2) Penyediaan dana dalam mata uang negara mitra untuk Pembiayaan Perdagangan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra melalui transaksi spot, forward, dan swap; dan/atau b. pinjaman langsung (direct borrowing), dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra. (3) Jumlah nominal penyediaan dana dalam mata uang negara mitra untuk Pembiayaan Perdagangan oleh Bank ACCD Indonesia yang bersumber dari pinjaman langsung (direct borrowing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang melebihi nominal Underlying Transaksi. (4) Jangka waktu pinjaman langsung (direct borrowing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra dilarang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dan dilarang melebihi jangka waktu Underlying Transaksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 15 Pinjaman langsung (direct borrowing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yang berasal dari Bank ACCD Negara Mitra tidak diperhitungkan sebagai pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman luar negeri bank. -13- Pasal 16 (1) Untuk kepentingan pemberian Pembiayaan Perdagangan dalam rupiah oleh Bank ACCD Negara Mitra kepada importir/eksportir negara mitra, Bank ACCD Indonesia dapat: a. menerima transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi spot, forward, dan swap; dan/atau b. melakukan penempatan rupiah kepada Bank ACCD Negara Mitra. (2) Jumlah nominal atas penempatan dalam rupiah Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang melebihi nominal Underlying Transaksi. (3) Jangka waktu penempatan dalam rupiah oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang melebihi 1 (satu) tahun dan dilarang melebihi jangka waktu Underlying Transaksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pembiayaan Perdagangan dalam rupiah oleh Bank ACCD Negara Mitra kepada importir/eksportir negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Keenam Pengelolaan SNA dan Sub-SNA Pasal 17 (1) Untuk kepentingan pemenuhan saldo SNA Mitra, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi spot, forward, dan swap rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra. (2) Untuk kepentingan pemenuhan saldo SNA Rupiah, Bank ACCD Indonesia dapat menerima transaksi spot, forward, dan swap mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dari Bank ACCD Negara Mitra. -14- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan saldo SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saldo SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 18 (1) Dalam pengelolaan saldo SNA Mitra, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan: a. b. investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra; transaksi swap mata uang negara mitra terhadap rupiah dan/atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra; dan/atau c. konversi ke berbagai mata uang. (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang dalam bentuk penempatan pada bank berupa deposito dan tabungan. (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat dikreditkan kembali ke SNA Mitra. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan saldo SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 19 (1) Eksportir Indonesia dapat menginvestasikan saldo Sub- SNA Mitra pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra. (2) Dalam hal Eksportir Indonesia melakukan investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra, pokok dan hasil dari investasi tersebut tidak dapat dikreditkan kembali ke Sub-SNA Mitra. (3) Importir Indonesia tidak dapat menginvestasikan saldo Sub-SNA Mitra. -15- (4) Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah investasi atas saldo Sub-SNA Mitra milik Importir Indonesia. (5) Bank ACCD Indonesia wajib memastikan pelaksanaan transaksi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh dokumen pendukung. (6) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dalam bentuk penempatan pada bank berupa deposito dan tabungan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi atas saldo Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Ketujuh Posisi Transaksi Swap Pasal 20 (1) Posisi gross dari transaksi swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 14 ayat (2) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilarang melebihi jumlah tertentu pada akhir Hari. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi swap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedelapan Larangan Penarikan dan Penyetoran Sub-SNA Mitra Secara Tunai Pasal 21 (1) Importir/Eksportir Indonesia tidak dapat melakukan penyetoran dan penarikan secara tunai dalam mata uang negara mitra pada Sub-SNA Mitra. (2) Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah penarikan dan penyetoran secara tunai pada Sub-SNA Mitra. -16- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penarikan secara tunai pada Sub-SNA Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kesembilan Transfer Dana Pasal 22 (1) Transfer mata uang negara mitra dapat dilakukan sebagai berikut: a. antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra yang berasal dari: 1. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); dan 2. pinjaman langsung (direct borrowing) untuk kepentingan Pembiayaan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b; b. antara SNA Mitra milik Bank ACCD Indonesia dengan rekening non-SNA Mitra milik Bank ACCD Indonesia atau antara SNA Mitra milik Bank ACCD Indonesia dengan rekening mata uang negara mitra milik non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan penyelesaian Underlying Transaksi; c. antara SNA Mitra milik Bank ACCD Indonesia dengan rekening milik Bank ACCD Negara Mitra dan non-Bank ACCD Negara Mitra, untuk kepentingan penyelesaian Underlying Transaksi; d. antara SNA Mitra milik Bank ACCD Indonesia dengan rekening milik importir/eksportir negara mitra untuk kepentingan penyelesaian Underlying Transaksi; dan -17- e. antara SNA Mitra milik Bank ACCD Indonesia dengan rekening milik bank di negara mitra atau perusahaan di negara mitra, untuk penyelesaian investasi pada aset keuangan di negara mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 23 Transfer rupiah dapat dilakukan sebagai berikut: a. antara Bank ACCD Negara Mitra dengan Bank ACCD Negara Mitra dan/atau Bank ACCD Indonesia yang berasal dari: 1. transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi spot, forward, swap, dan/atau lainnya sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas negara mitra; dan 2. pinjaman langsung (direct borrowing) untuk kepentingan Pembiayaan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b; b. antara SNA Rupiah milik Bank ACCD Negara Mitra dengan rekening non-SNA Rupiah milik Bank ACCD Negara Mitra dan antara SNA Rupiah milik Bank ACCD Negara Mitra dengan non-SNA Rupiah milik non-Bank ACCD Negara Mitra untuk kepentingan penyelesaian Underlying Transaksi; c. antara SNA Rupiah milik Bank ACCD Negara Mitra dengan rekening milik Bank ACCD Indonesia dan non- Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan penyelesaian Underlying Transaksi; d. antara SNA Rupiah milik Bank ACCD Negara Mitra dengan rekening milik Importir/Eksportir Indonesia untuk kepentingan penyelesaian Underlying Transaksi; dan -18- e. antara SNA Rupiah milik Bank ACCD Negara Mitra dengan rekening non-SNA Rupiah milik non-Bank ACCD Indonesia atau perusahaan Indonesia untuk penyelesaian investasi di Indonesia. Pasal 24 Penyelesaian transaksi secara tunai untuk rupiah dan mata uang negara mitra hanya dapat dilakukan di masing-masing negara. Pasal 25 (1) Saldo pada rekening Sub-SNA Mitra Importir/Eksportir Indonesia tidak milik dapat dipindahbukukan atau ditransfer ke rekening Sub-SNA Mitra lainnya pada Bank ACCD Indonesia. (2) Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah pemindahbukuan atau transfer pada Sub-SNA Mitra. Bagian Kesepuluh Kuotasi Harga Pasal 26 (1) Bank ACCD Indonesia wajib menampilkan kuotasi harga antara mata uang negara mitra terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi yang ditetapkan Bank Indonesia. (2) Dalam melakukan transaksi mata uang negara mitra terhadap rupiah, Bank ACCD Indonesia wajib menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sarana penyedia informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. -19- Bagian Kesebelas Posisi Terbuka Transaksi Mata Uang Negara Mitra Terhadap Rupiah dan/atau Valuta Asing Pasal 27 (1) Bank ACCD Indonesia dapat memiliki posisi terbuka transaksi mata uang negara mitra pada setiap akhir Hari untuk kepentingan LCS. (2) Posisi terbuka transaksi mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi jumlah tertentu pada setiap akhir Hari. (3) Posisi terbuka transaksi mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih bersih antara pembelian dan penjualan mata uang negara mitra terhadap rupiah dan/atau valuta asing secara outright yang semuanya dinyatakan dalam mata uang negara mitra. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai posisi terbuka transaksi mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB IV DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI Bagian Kesatu Jenis Dokumen Underlying Pasal 28 (1) Kewajiban Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dibuktikan dengan dokumen Underlying Transaksi. (2) Dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment); atau -20- b. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis). (3) Dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan perkiraan secara gross (gross basis) atau secara neto (net basis). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedua Dokumen Underlying untuk Transaksi Antara Bank ACCD Indonesia dengan Importir/Eksportir Indonesia dan Non-Bank ACCD Indonesia Pasal 29 (1) Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan non-Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melalui transaksi spot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, wajib didukung oleh dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final commitment). (2) Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan non-Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melalui transaksi forward dan/atau swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dan huruf c, wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment) dan/atau dengan dokumen underlying transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (firm -21- (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 30 (1) Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Importir/Eksportir di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui transaksi spot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final commitment). (2) Transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Importir/Eksportir (firm Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui transaksi forward dan/atau swap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dan huruf c, wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment) dan/atau dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 31 (1) Dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disampaikan oleh non-Bank ACCD Indonesia dan/atau Importir/Eksportir kepada Bank ACCD Indonesia dalam batas waktu tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. -22- Bagian Ketiga Dokumen Pendukung Untuk Penyelesaian Transaksi Secara Netting Pasal 32 (1) Perpanjangan transaksi (rollover) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b wajib disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan jangka waktu penyelesaian transaksi. (2) Pengakhiran transaksi (unwind/cancel up) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c wajib disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukan bahwa importir/eksportir di negara mitra atau Importir/Eksportir Indonesia telah membatalkan ekspor dan/atau impor atau telah terjadi perubahan nominal Underlying Transaksi. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan oleh Importir/Eksportir, dan non-Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia dalam batas waktu tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Keempat Dokumen Underlying Untuk Pembiayaan Perdagangan Pasal 33 (1) Pembiayaan Perdagangan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment). -23- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kelima Dokumen Underlying Untuk Transfer Rupiah Pasal 34 (1) Transfer Rupiah oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib didukung dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB V TRANSAKSI KEUANGAN BANK ACCD NEGARA MITRA Pasal 35 (1) Untuk kepentingan pelaksanaan LCS, Bank ACCD Negara Mitra dapat melakukan: a. pembukaan Sub-SNA Rupiah bagi importir/eksportir negara mitra; b. transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra termasuk untuk keperluan pengelolaan likuiditas rupiah, berupa transaksi spot, forward, swap, dan/atau lainnya sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas negara mitra, tanpa Underlying Transaksi; c. transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dengan: 1. non-Bank ACCD Negara Mitra yang bertindak untuk kepentingan importir/eksportir negara mitra; dan -24- 2. importir/eksportir negara mitra, sepanjang didukung dengan Underlying Transaksi; d. Pembiayaan Perdagangan dalam rupiah kepada importir/eksportir negara mitra sepanjang didukung Underlying Transaksi; dan e. pengelolaan saldo SNA Rupiah melalui: 1. investasi pada aset keuangan dalam rupiah namun tidak termasuk penempatan pada bank dalam bentuk deposito dan tabungan; 2. transaksi swap mata uang negara mitra terhadap rupiah dengan Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Negara Mitra sampai dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang mengatur mengenai penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) melalui bank; dan 3. konversi ke berbagai mata uang. (2) Sub-SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat: a. dipindahbukukan atau ditransfer kepada rekening Sub-SNA Rupiah lainnya pada Bank ACCD Negara Mitra; dan/atau b. disetor dan/atau ditarik secara tunai oleh importir/eksportir negara mitra. BAB VI STANDARD OPERATING PROCEDURE Pasal 36 Bank ACCD Indonesia wajib memiliki pedoman berupa standard operating procedure untuk kepentingan pelaksanaan LCS. -25- BAB VII PELAPORAN Pasal 37 (1) Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu. (2) Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya. (3) Dalam hal tanggal 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah maka laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Hari berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 38 (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi. (2) Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga mengakibatkan tidak tersedianya data selama satu periode laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan -26- dan/atau koreksi laporan untuk periode laporan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (3) Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga mengakibatkan terhambatnya penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (4) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dan/atau keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bank ACCD Indonesia harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 39 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan transaksi keuangan Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS. (2) Bank sentral atau otoritas moneter negara mitra melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan bank ACCD Negara Mitra. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan tidak langsung (off site); dan/atau b. pemeriksaan (on site). (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang. -27- (5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan (on site) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (6) Pihak lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. Pasal 40 (1) Untuk kepentingan pengawasan, Bank ACCD Indonesia wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank ACCD Indonesia wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB IX SANKSI Pasal 41 (1) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (1), dan/atau Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. -28- (2) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan/atau Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban bagi Bank ACCD Indonesia untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (4) Selain dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi kepada otoritas yang berwenang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 (1) Sanksi terkait pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) mulai diberlakukan bagi Bank ACCD Indonesia setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan. (2) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. -29- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2017 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 213 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/11/PBI/2017 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK I. UMUM Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu syarat utama untuk tercapainya stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan berbagai kebijakan di bidang moneter dan pasar keuangan, antara lain melalui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian bagi korporasi non-bank yang memiliki utang luar negeri, serta penerapan kewajiban Underlying Transaksi untuk transaksi valas terhadap rupiah di atas threshold tertentu. Di sisi lain, kerjasama internasional juga terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mendorong perdagangan bilateral dan pengembangan pasar keuangan baik di kawasan regional maupun internasional, yang didukung dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal di masing-masing negara. Selain meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, upaya ini juga dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Atas dasar hal tersebut, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain untuk mendorong penggunaan mata uang lokal (local currency settlement) melalui penunjukan bank sebagai appointed cross currency dealer untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral. -2- II. PASAL PER PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Penunjukan Bank ACCD dilakukan berdasarkan kerja sama antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. Yang dimaksud dengan “Bank ACCD” adalah Bank ACCD Indonesia dan Bank ACCD Negara Mitra. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kemampuan bank dalam memfasilitasi perdagangan antara lain kemampuan di bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pengakhiran penunjukan bank sebagai Bank ACCD dilakukan berdasarkan antara lain hasil evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. -3- Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pembukaan SNA Mitra dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku di negara mitra. Ayat (3) Besarnya suku bunga yang diberikan pada SNA Rupiah merupakan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Untuk kepentingan pembukaan Sub-SNA Mitra, Importir dan/atau Eksportir Indonesia harus menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor. Pembukaan Sub-SNA Mitra hanya bersifat pembukuan (book- keeping arrangement). Ayat (2) Besarnya suku bunga yang diberikan pada Sub-SNA Mitra merupakan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. -4- Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “squaring position” adalah transaksi yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Transaksi spot termasuk today dan tomorrow. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah Bank di Indonesia yang bukan merupakan Bank ACCD. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “squaring position” adalah transaksi yang dilakukan Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya. -5- Ayat (4) Huruf a Transaksi spot termasuk today dan tomorrow. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Underlying Transaksi didukung dengan dokumen Underlying Transaksi . Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah Bank di Indonesia yang bukan merupakan Bank ACCD. Yang dimaksud dengan “netting” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (notional) dengan selisih kurs. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “netting” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (notional) dengan selisih kurs. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen di luar Underlying Transaksi yang membuktikan terjadinya perpanjangan transaksi (rollover), percepatan penyelesaian -6- transaksi (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind/cancel up). Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “netting” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (notional) dengan selisih kurs. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “netting” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok, sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (notional) dengan selisih kurs. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pembiayaan Perdagangan dapat dilakukan dengan menggunakan dana dalam mata uang negara mitra yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia. Huruf a Transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow Huruf b Yang dimaksud dengan “pinjaman langsung (direct borrowing)” adalah pinjaman Bank ACCD Indonesia dari Bank ACCD Indonesia atau Bank ACCD Negara Mitra dalam bentuk interbank call money. -7- Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow Huruf b Yang dimaksud dengan “penempatan rupiah” adalah penanaman dana rupiah dari Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Negara Mitra dalam bentuk interbank call money. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow. Ayat (2) Transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow. Ayat (3) Cukup jelas. -8- Pasal 18 Ayat (1) Nominal investasi, transaksi swap, dan konversi ke berbagai mata uang bukan merupakan bagian dari saldo SNA Mitra karena sudah keluar dari SNA Mitra. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen di luar Underlying Transaksi yang membuktikan bahwa eksportir telah melakukan investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra di negara mitra. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “posisi gross” adalah posisi yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan mata uang negara mitra melalui transaksi swap yang dihitung secara gross. -9- Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Pengertian transfer termasuk pemindahbukuan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD. Huruf c Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Negara Mitra” adalah bank di Negara Mitra yang bukan merupakan bank ACCD. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Pengertian transfer termasuk pemindahbukuan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Negara Mitra” adalah bank di Negara Mitra yang bukan merupakan bank ACCD. Huruf c Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD. -10- Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment)” adalah dokumen yang menunjukkan bukti perdagangan barang dan jasa antara Importir/Eksportir Indonesia dengan Importir/Eksportir negara mitra dengan jumlah nominal yang tidak berubah. Huruf b Yang dimaksud dengan “dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis)” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan ekspor dan impor antara Indonesia dan negara mitra. Ayat (3) Cukup jelas. -11- Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Transaksi spot termasuk today dan tomorrow. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD. Penyampaian dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment) dan/atau dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis) dilakukan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow. Ayat (2) Penyampaian dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final (firm commitment) dan/atau dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan (anticipatory basis) dilakukan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD. Ayat (2) Cukup jelas. -12- Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Indonesia” adalah bank di Indonesia yang bukan merupakan bank ACCD. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow. Huruf c Yang dimaksud dengan “non-Bank ACCD Negara Mitra” adalah bank di Negara Mitra yang bukan merupakan bank ACCD. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. -13- Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “laporan secara benar” adalah laporan yang memuat data sesuai dengan fakta sebenarnya. Yang dimaksud dengan “laporan secara lengkap” adalah laporan yang memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “laporan secara tepat waktu” adalah laporan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Contoh jangka waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan: Laporan dan/atau koreksi laporan untuk kepentingan LCS bulan November 2017 wajib disampaikan paling lambat Kamis, 14 Desember 2017. Ayat (3) Contoh penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional: Laporan untuk kepentingan pelaksanaan LCS bulan September 2017 wajib disampaikan paling lambat Senin tanggal 16 Oktober 2017 karena tanggal 14 Oktober 2017 jatuh pada hari Sabtu. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”gangguan teknis di Bank ACCD Indonesia” adalah gangguan yang menyebabkan Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di intern Bank ACCD Indonesia, gangguan jaringan telekomunikasi. -14- Contoh laporan dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis: Laporan mengenai LCS untuk bulan Oktober 2017 wajib disampaikan paling lambat Selasa, 14 November 2017. Namun, terjadi gangguan teknis di Bank ACCD pada Selasa, 14 November 2017 dan baru dapat diatasi pada Rabu, 15 November 2017. Oleh karena itu, Bank ACCD menyampaikan laporan bulan Oktober 2017 pada Kamis, 16 November 2017 dengan menyertakan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. -15- Pasal 42 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6127

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 19/11/PBI/2017 </reg_id> <reg_title> PENYELESAIAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL (LOCAL CURRENCY SETTLEMENT) MELALUI BANK </reg_title> <set_date> 2 Oktober 2017 </set_date> <effective_date> 2 Januari 2018 </effective_date> <issued_date> 6 Oktober 2017 </issued_date> <related_reg> '24/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IX' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi nontunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga penyelenggaraan uang elektronik berkembang; model bisnis juga semakin b. bahwa penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran nontunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta persaingan usaha yang sehat; - 2 - c. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar, dan andal, diperlukan pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, pemrosesan secara domestik, dan perlindungan konsumen uang elektronik termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana float; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 - 3 - Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. 3. Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. 4. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip - 4 - yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. 5. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik. 6. Acquirer adalah pihak yang: a. melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa. 7. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas: a. penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan; b. pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban; c. penyelesaian pembayaran; dan d. penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer dalam transaksi Uang Elektronik. 8. Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik. 9. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing- masing Penerbit dan/atau Acquirer setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik. 10. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring. 11. Penyelenggara Uang Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Penerbit, Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan - 5 - Penyelenggara Penyelesaian Akhir dalam kegiatan Uang Elektronik. 12. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 13. Penyelenggara Penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. 14. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik. 15. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna. 16. Pengisian Ulang (Top Up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik. 17. Dana Float adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa. 18. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif. 19. Penyelenggara LKD adalah Penerbit yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan LKD. 20. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD. - 6 - BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK Pasal 2 Penyelenggaraan Uang Elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip: a. tidak menimbulkan risiko sistemik; b. operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat; c. penguatan perlindungan konsumen; d. usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia; dan e. pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pasal 3 (1) Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi: a. closed loop, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan b. open loop, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut. (2) Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan: a. media penyimpan Nilai Uang Elektronik berupa: 1. server based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server; dan 2. chip based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip; dan b. pencatatan data identitas Pengguna berupa: 1. unregistered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan - 7 - 2. registered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit. BAB III PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK Bagian Kesatu Kewajiban dan Pengelompokan Izin Pasal 4 (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara berupa Penerbit Uang Elektronik closed loop dengan jumlah Dana Float kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (3) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi Penyelenggara harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan b. aspek kelayakan. Pasal 5 (1) Permohonan izin sebagai Penyelenggara diajukan berdasarkan pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. (2) Pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. kelompok penyelenggara front end, terdiri atas izin sebagai penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana; dan - 8 - b. kelompok penyelenggara back end, terdiri atas izin sebagai prinsipal, penyelenggara penyelesaian akhir. (3) Setiap pihak hanya dapat menjadi Penyelenggara dalam 1 (satu) kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Kedua Persyaratan Umum Pasal 6 (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara, harus berupa: a. Bank; atau b. Lembaga Selain Bank. (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk perseroan terbatas. Pasal 7 Mayoritas anggota direksi Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paragraf 1 Penerbit Pasal 8 Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham. Pasal 9 (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). kliring, penyelenggara dan switching, penyelenggara - 9 - (2) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan posisi Dana Float sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Pasal 10 (1) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia. (2) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Selain Bank maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia. (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menetapkan besarnya persentase kepemilikan saham asing pada Lembaga Selain Bank berdasarkan pertimbangan tertentu. (4) Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi Lembaga Selain Bank yang merupakan perseroan terbuka, hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 5% (lima persen) atau lebih. (5) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - 10 - Paragraf 2 Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Pasal 11 (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus memenuhi persyaratan persentase kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. (2) Pengajuan izin sebagai Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Ketiga Persyaratan Aspek Kelayakan Pasal 13 (1) Persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi aspek: a. kelembagaan dan hukum; b. kelayakan bisnis dan kesiapan operasional; dan c. tata kelola, risiko, dan pengendalian. (2) Persyaratan aspek kelembagaan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: a. legalitas dan profil perusahaan; dan b. kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik. - 11 - (3) Persyaratan aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa: a. analisis kelayakan bisnis; b. kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan; kinerja keuangan; dan c. d. kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia. (4) Persyaratan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa: a. bagi Penerbit: 1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko; 2. kebijakan dan prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; 3. kebijakan dan prosedur penerapan perlindungan konsumen; dan 4. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi; dan b. bagi Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir: 1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko; dan 2. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi. Pasal 14 (1) Selain pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan (representation and warranties) secara tertulis kepada Bank Indonesia. - 12 - (2) Pernyataan dan jaminan (representation and warranties) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Bank atau Lembaga Selain Bank telah didirikan secara patut dan sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dalam kondisi wanprestasi (default), tidak dalam pengenaan sanksi oleh otoritas terkait, dan/atau tidak terlibat dalam perkara pidana atau perdata, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank; c. tidak terdapat permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank di pengadilan niaga yang berwenang di Indonesia; dan d. Bank atau Lembaga Selain Bank menjamin untuk: 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, baik atas kegiatan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pihak terafiliasi; 2. menjaga kesehatan kondisi keuangan yang diindikasikan dengan kondisi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas yang baik; 3. menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan model bisnis yang memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia; 4. tidak memindahkan lokasi kantor pusat di Indonesia ke negara lain serta memastikan kantor pusat tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik di Indonesia; dan 5. memastikan terpeliharanya pemenuhan isi surat pernyataan dan jaminan sepanjang penyelenggaraan Uang Elektronik. - 13 - (3) Surat pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh direksi yang berwenang mewakili Bank atau Lembaga Selain Bank serta harus disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (legal due diligence). Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan aspek kelayakan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Keempat Persetujuan Pasal 16 Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan akan melakukan: a. pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik; dan/atau b. kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pasal 17 (1) Persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari Uang Elektronik yang telah berjalan. (2) Persetujuan untuk melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. kerja sama dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain; - 14 - b. kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang; dan/atau c. kerja sama dengan pihak lainnya. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c hanya dapat dilakukan dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin. Pasal 18 (1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek: a. kesiapan operasional; b. keamanan dan keandalan sistem; c. penerapan manajemen risiko; dan d. perlindungan konsumen. (2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara. Pasal 19 (1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek: a. legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama; b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama; c. kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama; d. keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur; dan e. hukum. (2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara. - 15 - Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kelima Tata Cara Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Izin dan Persetujuan Paragraf 1 Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin dan Persetujuan Pasal 21 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan: a. izin sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau b. persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 19. (3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga disertai dengan surat pernyataan dan jaminan (representations and warranties) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. - 16 - Paragraf 2 Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin dan Persetujuan Pasal 22 (1) Pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan Bank Indonesia melalui: a. penelitian administratif; b. analisis kelayakan bisnis; dan c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank. (2) Pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan Bank Indonesia melalui: a. penelitian administratif; b. analisis terhadap kinerja Penyelenggara; dan c. pemeriksaan terhadap Penyelenggara, dalam hal diperlukan. (3) Berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk: a. menyetujui; atau b. menolak, permohonan izin atau persetujuan yang diajukan. Pasal 23 (1) Izin sebagai Penyelenggara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari Penyelenggara. (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyelenggara secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. - 17 - (4) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia: a. menyetujui; atau b. menolak, permohonan perpanjangan masa berlaku izin yang diajukan. (5) Dalam hal Penyelenggara tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka izin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Penyelenggara yang izinnya berakhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau ayat (5) wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa. Pasal 24 (1) Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara atas pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik dalam program yang terkait dengan kebijakan nasional. (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan faktor risiko penyelenggaraan Uang Elektronik. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 18 - Bagian Keenam Kebenaran Dokumen, Data, dan/atau Informasi Pasal 26 (1) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menjamin keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses perizinan atau persetujuan. (2) Dalam hal setelah izin atau persetujuan diberikan namun Bank atau Lembaga Selain Bank belum menyelenggarakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau ditemukan bukti bahwa dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan tidak sah dan/atau tidak benar maka Bank Indonesia berwenang untuk membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan. Bagian Ketujuh Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pasal 27 (1) Dalam pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: a. pemegang saham pengendali; b. anggota direksi; dan c. anggota dewan komisaris, dari Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara. (2) Pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pihak yang memiliki: a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan mempunyai hak suara; atau b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara - 19 - dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 28 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk pemegang saham pengendali ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan: a. integritas; b. reputasi keuangan; dan c. kelayakan keuangan. (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan: a. integritas; b. reputasi keuangan; dan c. kompetensi. (3) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui penilaian administratif. Pasal 29 Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat pula dilakukan Bank Indonesia dalam hal terdapat: a. rencana perubahan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara; atau b. hasil pengawasan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan/atau fraud yang berdampak signifikan bagi penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara. - 20 - Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedelapan Pemegang Saham Pengendali Penyelenggara Pasal 31 (1) Setiap pihak dilarang: a. menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Selain Bank yang masing-masing memiliki izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sama; dan/atau b. menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Selain Bank dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbeda. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan dan badan hukum bukan Bank. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan dengan prinsip yang berbeda. Bagian Kesembilan Evaluasi Izin Pasal 32 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada Penyelenggara. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar: a. hasil pengawasan Bank Indonesia; - 21 - b. aksi korporasi yang dilakukan oleh Penyelenggara; dan/atau c. permohonan perpanjangan izin. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk: a. mempersingkat masa berlaku izin atau mencabut izin; atau b. memberikan perpanjangan masa berlaku izin apabila evaluasi dilakukan atas dasar permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. Bagian Kesepuluh Kebijakan Perizinan, Persetujuan, dan Penyelenggaraan Pasal 33 (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan, persetujuan, dan/atau penyelenggaraan Uang Elektronik. (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. menjaga efisiensi nasional; b. mendukung kebijakan nasional; c. menjaga kepentingan publik; d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau e. menjaga persaingan usaha yang sehat. - 22 - BAB IV PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum Pasal 34 (1) Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penyelenggara wajib: a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten; b. menerapkan standar keamanan sistem informasi; c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas. (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib: a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Bagian Kedua Penerapan Manajemen Risiko Pasal 35 (1) Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mencakup: a. pengawasan aktif manajemen; b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi; c. kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia; dan d. pengendalian intern. - 23 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Ketiga Standar Keamanan Sistem Informasi Pasal 36 (1) Penerapan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa: a. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas/lembaga terkait; b. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi; c. self assessment atas sistem informasi yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan d. pelaksanaan audit sistem informasi oleh security auditor independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan. (2) Cakupan audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa: a. keamanan operasional; b. keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem; c. keamanan dan integritas data atau informasi; d. keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data; e. manajemen perubahan sistem; f. manajemen implementasi sistem; dan g. prosedur tertulis terkait keamanan teknologi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar keamanan sistem informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 24 - Pasal 37 (1) Selain menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, Penyelenggara berupa Penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi Uang Elektronik untuk Uang Elektronik yang memiliki batas Nilai Uang Elektronik di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2) Peningkatan standar keamanan transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penggunaan otentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (two factor authentication). Bagian Keempat Pemrosesan Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 38 Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 39 (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. (2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. - 25 - Pasal 40 Pelaksanaan kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan penggunaan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional. Bagian Kelima Interkoneksi dan Interoperabilitas Pasal 41 (1) Penyelenggara wajib melakukan interkoneksi dan interoperabilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional. (2) Dalam pelaksanaan kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang: a. menetapkan standar sistem dan infrastruktur dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; b. mengatur besaran biaya penyelenggaraan Uang Elektronik; dan c. menetapkan mekanisme penerapan interkoneksi dan interoperabilitas lainnya. (3) Setiap pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk penggunaan Uang Elektronik harus: a. mengikuti standar yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau b. melalui interface gerbang pembayaran nasional. - 26 - Bagian Keenam Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pasal 42 Penerbit wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Bagian Ketujuh Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen Pasal 43 (1) Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit wajib: a. membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi Pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik; b. menyediakan sarana dan/atau infrastruktur Pengisian Ulang (Top Up) secara luas untuk keperluan Pengguna; dan c. memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 27 - Bagian Kedelapan Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 44 Selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini, Penyelenggara juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai: a. kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. transfer dana; c. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; d. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; e. persaingan usaha yang sehat; dan/atau f. peraturan perundang-undangan lainnya. Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Uang Elektronik Pasal 45 (1) Batas Nilai Uang Elektronik yang dapat disimpan pada Uang Elektronik ditetapkan sebagai berikut: a. untuk Uang Elektronik unregistered paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan b. untuk Uang Elektronik registered paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (2) Batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (3) Batas nilai transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari transaksi yang bersifat incoming. (4) Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi akun pencatatan Nilai Uang Elektronik dari Penyedia Barang dan/atau Jasa. - 28 - Pasal 46 (1) Fitur Uang Elektronik yang dapat disediakan oleh Penerbit berupa: a. Pengisian Ulang (Top Up); b. pembayaran transaksi pembelanjaan; dan/atau c. pembayaran tagihan. (2) Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dapat menyediakan fitur berupa: a. transfer dana dan tarik tunai, untuk Uang Elektronik open loop dan yang registered; dan/atau b. fitur lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Pasal 47 Fitur transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a hanya dapat disediakan oleh Penerbit setelah memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai transfer dana. Pasal 48 (1) Penerbit wajib melakukan pencatatan Dana Float pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva. (2) Penerbit wajib menempatkan Dana Float dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana Float pada: 1. kas, bagi Penerbit yang merupakan Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau 2. giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi: a) Penerbit yang merupakan Bank yang tidak termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; dan b) Penerbit yang merupakan Lembaga Selain Bank; dan - 29 - b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Dana Float pada: 1. surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; atau 2. rekening di Bank Indonesia. (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persentase penempatan Dana Float wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. Pasal 49 (1) Dana Float hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain. (2) Untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib: a. memiliki sistem dan mekanisme pencatatan Dana Float; b. memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan Dana Float; c. memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu; d. mencatat Dana Float secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh Penerbit; dan e. menempatkan Dana Float pada rekening yang terpisah dari rekening operasional Penerbit. - 30 - Pasal 50 (1) Penerbit berupa Lembaga Selain Bank wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan Dana Float dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); b. apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan c. apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 3% (tiga persen) dari nilai Dana Float. (2) Rata-rata nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data rata-rata Dana Float selama 12 (dua belas) bulan pada tahun sebelumnya yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember. (3) Bagi Penerbit yang pertama kali beroperasi setelah bulan Januari maka rata-rata nilai Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dihitung berdasarkan data rata-rata Dana Float tahun sebelumnya yaitu sejak bulan pertama Penerbit beroperasi sampai dengan bulan Desember. (4) Peningkatan modal disetor karena penambahan Dana Float sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - 31 - atau ayat (3) wajib dipenuhi oleh Penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan. Pasal 51 (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah. (2) Transaksi yang menggunakan Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Pasal 52 (1) Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penerbit dapat mengenakan biaya yang meliputi: a. biaya pembelian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang; b. biaya Pengisian Ulang (Top Up); c. biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (off us); dan d. biaya transaksi transfer dana antar-Pengguna pada Uang Elektronik dari Penerbit yang berbeda. (2) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan mengenai biaya yang dapat dikenakan oleh Penerbit berdasarkan pertimbangan tertentu. Pasal 53 (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib: a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan; b. memastikan keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang digunakan oleh seluruh Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan; dan - 32 - c. menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit dan/atau Acquirer. Pasal 54 (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Penerbit dan/atau Acquirer wajib: a. mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa; b. melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan c. menghentikan kerja sama dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan. (2) Penerbit dan/atau Acquirer dapat melakukan tukar- menukar informasi atau data dengan Penerbit dan/atau Acquirer lainnya tentang Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama Penyedia Barang dan/atau Jasa tersebut dalam suatu daftar hitam Penyedia Barang dan/atau Jasa (merchant black list). Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan LKD Pasal 56 (1) Penerbit yang akan menjadi Penyelenggara LKD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh Penyelenggara LKD melalui kerja sama dengan Agen LKD. - 33 - Pasal 57 Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa: a. badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau b. individu. Pasal 58 (1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara LKD berupa Bank. (2) Penyelenggara LKD berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; b. merupakan: 1. Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 3 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau 2. Bank pembangunan daerah yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial; dan c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan LKD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kesebelas Larangan Pasal 59 Setiap pihak dilarang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyelenggara di Indonesia tanpa izin dari Bank Indonesia. - 34 - Pasal 60 Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham pengendali Penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Pasal 61 (1) Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit. (2) Nilai uang yang disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil. (3) Penerbit dilarang: a. menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai: 1. persyaratan penggunaan Uang Elektronik; dan/atau 2. persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem); b. menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak; c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (redemption) Uang Elektronik; dan/atau d. menghapus, mengubah, atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir. Pasal 62 Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan virtual currency. - 35 - Pasal 63 (1) Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan. (2) Penerbit dan Acquirer wajib memastikan kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB V PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 64 (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada Bank Indonesia. (2) Dalam hal badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan belum mempunyai izin sebagai Penyelenggara maka badan hukum tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia apabila akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara. Pasal 65 (1) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap Penyelenggara berupa Bank maka Penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana pengambilalihan kepada Bank Indonesia. (2) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank maka Penyelenggara wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. rencana pengambilalihan sebagaimana (3) Informasi dimaksud pada ayat (1) atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. latar belakang pengambilalihan; b. pihak yang akan melakukan pengambilalihan; - 36 - c. target waktu pelaksanaan pengambilalihan; d. susunan pengurus, pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan; dan e. rencana bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik setelah pengambilalihan. (4) Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi rencana pengambilalihan dan permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VI LAPORAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Laporan Pasal 66 (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Uang Elektronik kepada Bank Indonesia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan berkala; dan b. laporan insidental. (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. laporan harian; b. laporan bulanan; c. laporan triwulanan; d. laporan tahunan; dan/atau - 37 - e. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. laporan gangguan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik dan tindak lanjut yang telah dilakukan; b. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Penyelenggara; c. laporan terjadinya force majeure penyelenggaraan Uang Elektronik; d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia; e. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan; dan f. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 67 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi: a. pengawasan tidak langsung; dan b. pengawasan langsung. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan: a. laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia; dan atas - 38 - b. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia. (3) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (on-site visit) terhadap Penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pasal 68 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dan ayat (3) secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lainnya. (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian. Pasal 69 Penyelenggara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memberikan: a. keterangan dan data yang diminta; b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan c. hal lain yang diperlukan. Pasal 70 Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik closed loop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). - 39 - Pasal 71 Penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian atas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pasal 72 (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3). (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Pasal 73 Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat: a. meminta Penyelenggara untuk: 1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu; 2. membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau 3. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan dan/atau b. mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara. BAB VII SANKSI Pasal 74 (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 16, Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 penyelenggaraan Uang Elektronik; - 40 - ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72 ayat (2), Pasal 79, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 89, dan Pasal 90 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya; dan/atau d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 75 Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bank Indonesia mempertimbangkan: a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan b. akibat yang ditimbulkan terhadap: 1. aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran; 2. aspek perlindungan konsumen; 3. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau 4. aspek lainnya. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 76 Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 juga berlaku bagi - 41 - pemegang saham pengendali pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Penyelenggara. Pasal 77 (1) Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, atau Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (2) Bagi Penerbit berupa bank umum syariah, unit usaha syariah, atau Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan Dana Float sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan pada rekening giro unit usaha syariah dari bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 atau pada bank umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4. Pasal 78 Penerbit Uang Elektronik closed loop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik paling sedikit berupa penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Pasal 79 Kerja sama yang dilakukan oleh Penyelenggara dengan pihak lain untuk penyediaan layanan umum dilarang dilakukan secara eksklusif. Pasal 80 Penyedia Barang dan/atau Jasa di Indonesia hanya dapat bekerja sama dengan Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. - 42 - Pasal 81 Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik dan/atau membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara dalam hal: a. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara; b. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara untuk menghentikan kegiatannya; dan/atau c. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 82 Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai: a. Penerbit Uang Elektronik open loop dengan pengelolaan Dana Float kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau b. Penerbit Uang Elektronik closed loop dengan pengelolaan Dana Float telah mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku. Pasal 83 Pihak yang telah memperoleh lebih dari 1 (satu) izin pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku dan berada pada kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbeda, - 43 - harus melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila pihak tersebut mengajukan permohonan izin baru sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia. Pasal 84 Bank atau Lembaga Selain Bank yang sedang dalam proses perizinan sebagai Penyelenggara pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 85 Penerbit berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib memenuhi ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku. Pasal 86 Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (representation and warranties) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku. Pasal 87 Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 88 (1) Pemenuhan kewajiban peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) oleh Penerbit yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan - 44 - Bank Indonesia ini berlaku, untuk pertama kali dihitung berdasarkan rata-rata nilai Dana Float sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sampai dengan bulan Desember 2018. (2) Peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2019. Pasal 89 Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dipenuhi oleh Penerbit yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini Penerbit melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing. Pasal 90 Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku telah menjadi pemegang saham pengendali pada: a. Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; atau b. pihak yang sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, akan melakukan perubahan kepemilikan saham Penyelenggara. - 45 - BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 91 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5001); b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5524); dan c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5925), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 92 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 46 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 70 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK I. UMUM Sejak pertama kali diatur secara khusus oleh Bank Indonesia pada tahun 2009, penyelenggaraan dan penggunaan Uang Elektronik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Uang Elektronik menjadi salah satu instrumen nontunai yang secara stabil terus mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nominal transaksi per tahunnya. Penggunaan untuk transaksi pembayaran bernilai kecil, cepat, dan masif merupakan karakteristik Uang Elektronik yang menjadikannya sebagai pilihan instrumen pembayaran nontunai yang diminati masyarakat. Selain digunakan untuk transaksi pembayaran yang sesuai dengan karakteristiknya, seperti transaksi pembayaran di bidang transportasi dan transaksi pembelanjaan, penggunaan Uang Elektronik pun diperluas untuk mendukung keuangan inklusif melalui LKD, penyaluran dana untuk program pemerintah, dan pembayaran transaksi e-commerce yang dewasa ini semakin berkembang. Perkembangan penggunaan Uang Elektronik yang semakin bervariasi tersebut harus terus diiringi dan didukung dengan kebijakan dan pengaturan oleh Bank Indonesia serta penyediaan infrastruktur Uang Elektronik oleh pelaku industri. - 2 - Pengembangan penyelenggaraan Uang Elektronik perlu didukung dengan penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik seperti penguatan terhadap aspek kelembagaan Penyelenggara melalui kewajiban modal minimum Penerbit dan rencana bisnis yang lebih komprehensif, dan kewajiban penyediaan infrastruktur yang saat ini masih terpusat pada kota besar di Indonesia guna mendukung terciptanya pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan penggunaan Uang Elektronik. Melalui penguatan aspek kelembagaan Penyelenggara tersebut, dapat diseleksi Penyelenggara yang kredibel sehingga industri Uang Elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta tercipta persaingan usaha yang sehat. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia juga memperhatikan perkembangan penyelenggaraan Uang Elektronik yang digunakan secara terbatas (closed loop) saat nominal dan volume transaksi Uang Elektronik tersebut semakin tinggi dengan jumlah Pengguna yang terus bertambah. Meskipun penggunaannya terbatas, penyelenggaraan Uang Elektronik tersebut tetap memiliki risiko baik di sisi Penyelenggara maupun Pengguna antara lain terkait pengelolaan Dana Float oleh Penerbit dan keamanan sistem informasi terhadap Uang Elektronik yang diselenggarakan. Mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik closed loop guna memastikan diterapkannya manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Uang Elektronik closed loop. Perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penguatan pengaturan dengan tetap memberikan ruang inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik. Hal ini diakomodir antara lain melalui pengaturan fitur keamanan transaksi yang disesuaikan dengan batas paling banyak Nilai Uang Elektronik. Penyelenggaraan Uang Elektronik juga perlu diselaraskan dengan beberapa ketentuan Bank Indonesia yang telah diterbitkan antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini untuk memastikan tidak - 3 - terjadi tumpang tindih pengaturan khususnya terkait perizinan, kewajiban yang harus dipenuhi, dan penyampaian laporan oleh Penyelenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Uang Elektronik dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk Uang Elektronik open loop yaitu Uang Elektronik yang digunakan pada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan entitas yang berbeda dengan Penerbit namun memiliki hubungan kepemilikan dan/atau hubungan pengelolaan usaha dengan Penerbit, misalnya group holding, waralaba (franchise), dan jaringan ritel online. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal terdapat pihak yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) jenis atau produk Uang Elektronik closed loop maka jumlah Dana Float diperhitungkan dari seluruh Uang Elektronik closed loop yang diselenggarakan oleh pihak tersebut. - 4 - Contoh 1: PT A menyelenggarakan 2 (dua) produk Uang Elektronik closed loop yaitu: a. Uang Elektronik closed loop X yang hanya digunakan di lokasi B; dan b. Uang Elektronik closed loop Y yang hanya digunakan di lokasi C. Dengan demikian, jumlah Dana Float diperhitungkan dari penyelenggaraan Uang Elektronik closed loop X dan Uang Elektronik closed loop Y. Contoh 2: PT W menyelenggarakan 2 (dua) produk Uang Elektronik closed loop yaitu: a. Uang Elektronik closed loop A yang menggunakan media penyimpan chip based; dan b. Uang Elektronik closed loop B yang menggunakan media penyimpan server based, Dengan demikian, jumlah Dana Float diperhitungkan dari penyelenggaraan Uang Elektronik closed loop A dan Uang Elektronik closed loop B. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengelompokan izin dilakukan dengan memperhatikan karakteristik bisnis dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Hal ini dilakukan guna memastikan pihak yang memiliki lebih dari 1 (satu) izin fokus pada jenis kegiatan jasa sistem pembayaran yang memiliki karakteristik bisnis sama sehingga meminimalkan potensi timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest). Huruf a Penyelenggara front end merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyediakan jasa sistem - 5 - pembayaran kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa (customer facing). Huruf b Penyelenggara back end merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyediakan infrastruktur pemrosesan transaksi pembayaran kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya (non- customer facing). Ayat (3) Contoh: Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dapat memperoleh izin sebagai Acquirer karena kedua izin tersebut berada dalam kelompok yang sama (kelompok penyelenggara front end). Sebaliknya, pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit tidak dapat memperoleh izin sebagai Prinsipal karena kedua izin tersebut berada dalam kelompok yang berbeda. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal disetor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal disetor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Ayat (2) Cukup jelas. - 6 - Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing” adalah kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Penilaian Bank Indonesia atas kepemilikan saham tidak langsung dapat dilakukan sampai dengan pemegang saham akhir (ultimate shareholder/beneficial owner) dengan mempertimbangkan antara lain manfaat bagi perekonomian Indonesia, rencana operasional penyelenggaraan, dan kondisi keuangan pihak yang akan mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit. Ayat (3) Pertimbangan tertentu antara lain rekam jejak Lembaga Selain Bank dan/atau pemegang saham, teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, dan cakupan lingkup penggunaan Uang Elektronik. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Legalitas dan profil perusahaan antara lain dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan izin - 7 - atau persetujuan dari otoritas terkait, apabila ada, termasuk informasi mengenai profil masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris berupa nama, alamat, riwayat hidup, pengalaman, dan kualifikasi beserta buktinya. Huruf b Kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik antara lain dibuktikan dengan konsep perjanjian tertulis atau pokok perjanjian tertulis antara pihak yang akan mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara dengan pihak lain. Ayat (3) Huruf a Analisis kelayakan bisnis antara lain berupa hasil analisis bisnis yang paling sedikit memuat informasi mengenai model dan rencana bisnis, target pasar, jenis dan layanan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan, dan struktur harga dan biaya yang akan diterapkan serta rencana pengembangan usaha ke depan. Huruf b Kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan antara lain berupa dokumen rencana peralatan dan sarana usaha serta lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, peralatan teknis terkait sistem baik hardware maupun software serta jaringan yang akan digunakan, dan hasil uji coba (user acceptance test) atas Uang Elektronik yang akan diselenggarakan. Huruf c Kinerja keuangan antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan tahunan atau neraca keuangan. Huruf d Kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia antara lain berupa rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia. - 8 - Ayat (4) Huruf a Angka 1 Konsep penerapan manajemen risiko antara lain berupa bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling sedikit berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, risiko market conduct, dan risiko reputasi. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Konsep penerapan manajemen risiko antara lain berupa bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling sedikit berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, risiko market conduct, dan risiko reputasi. Angka 2 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. - 9 - Huruf d Angka 1 Termasuk pihak terafiliasi antara lain pihak lain yang memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan dengan Penyelenggara. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “konsultan hukum yang independen dan profesional” adalah pihak yang secara khusus menyediakan jasa konsultasi hukum dan merupakan entitas yang terpisah dari Penyelenggara. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Termasuk dalam pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik antara lain: a. pengembangan jenis produk Uang Elektronik; b. pengembangan mekanisme autentikasi Uang Elektronik dan otorisasi transaksi Uang Elektronik; c. penambahan fitur pada Uang Elektronik; d. pengembangan infrastruktur dan standar keamanan; e. penyediaan layanan Pengisian Ulang (Top Up) kepada Pengguna melalui Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan/atau - 10 - f. pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas produk Uang Elektronik lainnya yang berkaitan dengan inovasi layanan dan teknologi yang berpengaruh terhadap eksposur risiko secara signifikan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kerja sama dengan pihak lainnya antara lain kerja sama dengan pihak yang menerbitkan Uang Elektronik di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “izin” adalah: a. izin dari Bank Indonesia untuk Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyelenggarakan kegiatan dan berkedudukan hukum di Indonesia; atau b. izin dari otoritas negara setempat untuk penyelenggara dan/atau penyelenggara jasa sistem pembayaran asing. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Aspek kesiapan operasional antara lain dibuktikan dengan: 1. rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik yang akan dilakukan; dan 2. informasi umum mengenai pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik antara lain berisi penjelasan mengenai pengembangan yang akan diselenggarakan, potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya layanan, dan target pendapatan yang akan dicapai. Rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait diberlakukan dalam hal terdapat otoritas terkait yang - 11 - berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi atau persetujuan. Huruf b Aspek keamanan dan keandalan sistem antara lain dibuktikan dengan laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal atau eksternal, prosedur pengendalian pengamanan (security control), dan hasil asesmen atas pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik yang akan diselenggarakan. Huruf c Aspek penerapan manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan hasil asesmen terhadap manajemen risiko yang telah diselenggarakan serta rencana penyesuaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko atas pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik yang akan diselenggarakan. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Kinerja Penyelenggara antara lain dibuktikan dengan: a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Khusus untuk Bank antara lain berkaitan juga dengan kepesertaan dalam Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan/atau Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System; b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen; c. penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan Pengguna; d. kinerja finansial; dan/atau e. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik. - 12 - Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Aspek legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama antara lain dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan izin atau persetujuan dari otoritas terkait apabila ada. Huruf b Aspek kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama antara lain dibuktikan dengan kecukupan sumber daya manusia, rekam jejak pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik, kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau kegiatan jasa penunjang. Huruf c Aspek kinerja meliputi kinerja finansial dan kinerja operasional yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan pihak yang akan diajak bekerja sama, rekam jejak Penyelenggara, Penyelenggara Pembayaran, dan/atau Penyelenggara Penunjang, dan/atau hasil uji coba sistem. Huruf d Aspek keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur antara lain dibuktikan dengan pemenuhan standar terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan standar nasional, internasional, atau yang berlaku umum di industri serta keamanan dan kerahasiaan data. Huruf e Aspek hukum dibuktikan antara lain dengan kejelasan ruang lingkup kerja sama dan hak serta kewajiban masing- masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama. Ayat (2) Kinerja Penyelenggara antara lain dibuktikan dengan: a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang Jasa Sistem - 13 - sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Khusus untuk Bank antara lain berkaitan juga dengan kepesertaan dalam Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan/atau Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System; b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen; c. penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan Pengguna; d. kinerja finansial; dan/atau e. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dokumen pendukung mencakup dokumen pemenuhan aspek kelayakan sebagai Penyelenggara. Ayat (3) Surat pernyataan dan jaminan (representations and warranties) disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (legal due diligence). Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Penetapan masa berlaku izin dilakukan mengingat dinamika industri Uang Elektronik ke depan masih tinggi dan kondisi ekosistem Uang Elektronik masih akan berkembang sejalan - 14 - dengan perkembangan ekonomi digital. Selain itu penetapan masa berlaku izin juga dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan dan menilai kinerja Penyelenggara serta keselarasan penyelenggaraan Uang Elektronik dengan prinsip penyelenggaraan Uang Elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kebijakan nasional” adalah program yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan Bank Indonesia, misalnya penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah, layanan nontunai (elektronifikasi), dan keuangan inklusif. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan - 15 - sebagai bagian dari pemberian izin terhadap Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara. Ayat (2) Dalam hal pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum, penentuan pemegang saham pengendali dapat dilakukan sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir badan hukum tersebut (ultimate shareholder). Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengendalian antara lain dibuktikan dengan memiliki kewenangan dan kemampuan untuk: 1. menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau direksi; 2. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis Penyelenggara; dan/atau 3. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham Penyelenggara. Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Persyaratan integritas meliputi: 1. cakap melakukan perbuatan hukum; 2. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; 3. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia; dan 4. memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara yang sehat. - 16 - Huruf b Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan: 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Huruf c Persyaratan kelayakan keuangan paling sedikit dibuktikan dengan: 1. memiliki reputasi keuangan; 2. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara; dan 3. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara menghadapi kesulitan keuangan. Ayat (2) Huruf a Persyaratan integritas meliputi: 1. cakap melakukan perbuatan hukum; 2. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; 3. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia; dan 4. memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara yang sehat. Huruf b Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan: 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau - 17 - anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Huruf c Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung penyelenggaraan Uang Elektronik. Ayat (3) Penelitian administratif merupakan tahap untuk menilai pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi, dan kelayakan keuangan berdasarkan penilaian atas presentasi atau pemaparan, analisis dokumen, maupun hasil klarifikasi kepada pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris calon Penyelenggara. Pasal 29 Huruf a Termasuk perubahan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara antara lain penambahan dan/atau penggantian terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan Bank Indonesia terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan/atau calon anggota dewan komisaris Penyelenggara. Huruf b Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. - 18 - Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Contoh: Setiap pihak tidak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 2 (dua) entitas yang masing-masing memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik. Setiap pihak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) entitas yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dan 1 (satu) entitas lainnya yang telah memperoleh izin sebagai Acquirer Uang Elektronik. Setiap pihak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) entitas yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dan 1 (satu) entitas lainnya yang telah memperoleh izin sebagai penerbit kartu kredit. Huruf b Contoh: Setiap pihak tidak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) entitas yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan 1 (satu) entitas lainnya yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal. Ayat (2) Badan hukum bukan Bank tidak termasuk badan hukum bukan Bank yang dimiliki oleh pemerintah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kegiatan dengan prinsip yang berbeda” adalah penyelenggaraan kegiatan secara konvensional dan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. - 19 - Ayat (2) Huruf a Termasuk dalam hasil pengawasan Bank Indonesia yaitu pengawasan terhadap kinerja dan perkembangan penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling sedikit berupa: 1. optimalisasi dan perkembangan kegiatan Uang Elektronik; dan 2. kecukupan penerapan perlindungan konsumen. Huruf b Termasuk dalam aksi korporasi yaitu penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau pengambilalihan. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Termasuk kebijakan perizinan, persetujuan, dan/atau penyelenggaraan Uang Elektronik antara lain berupa pembatasan perizinan dan pemberian izin atau persetujuan kegiatan Uang Elektronik dengan memenuhi kondisi penyelenggaraan tertentu, serta penyesuaian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, termasuk pengelolaan Dana Float. Pemberian izin atau persetujuan kegiatan Uang Elektronik dengan memenuhi kondisi penyelenggaraan tertentu antara lain Bank Indonesia memberikan izin dengan mensyaratkan Penyelenggara untuk memperluas akses dan/atau infrastruktur Uang Elektronik pada daerah, wilayah, dan/atau sektor tertentu yang diprioritaskan bagi pengembangan Uang Elektronik. Ayat (2) Huruf a Pertimbangan menjaga efisiensi nasional dimaksudkan agar tercipta efisiensi di tingkat industri Uang Elektronik yang pada gilirannya akan menurunkan biaya penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat. - 20 - Huruf b Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Uang Elektronik tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau otoritas terkait. Huruf c Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Uang Elektronik senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau. Huruf d Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan volume transaksi pembayaran nontunai yang ada di masyarakat. Huruf e Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas profil risiko penyelenggaraan Uang Elektronik. Huruf a Pengawasan aktif manajemen antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Uang Elektronik. - 21 - Huruf b Kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi antara lain tersedianya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pengendalian intern atas penyelenggaraan Uang Elektronik antara lain mencakup prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan bagi Pengguna, audit trail atas transaksi pembayaran yang diproses, dan prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan informasi, serta langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi Pengguna. Penerapan manajemen risiko antara lain dilakukan untuk risiko keuangan. Penerapan manajemen risiko untuk risiko keuangan bagi Penerbit antara lain: a. pembatasan Nilai Uang Elektronik; dan b. pengelolaan Dana Float. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem memenuhi prinsip: 1. kerahasiaan data (confidentiality); 2. integritas sistem dan data (integrity); 3. otentikasi sistem dan data (authentication); 4. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (non-repudiation); dan 5. ketersediaan sistem (availability). - 22 - Huruf b Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi antara lain dilakukan dengan melakukan peningkatan atau penggantian infrastruktur atau sistem teknologi yang digunakan dalam hal terjadi penurunan kualitas seperti sistem dan/atau teknologinya terbukti telah dapat ditembus oleh fraudster atau rentan terhadap serangan siber. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Security auditor independen dapat berupa security auditor internal maupun security auditor eksternal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Kanal pembayaran merupakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia yang dapat digunakan Pengguna untuk mengakses Uang Elektronik dalam proses otorisasi transaksi pembayaran, antara lain melalui penggunaan teknologi baru seperti quick response (QR) code. Ayat (2) Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 yang melakukan kerja sama merupakan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Acquirer dalam kegiatan jasa sistem pembayaran atau Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk bekerja sama dengan - 23 - Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya dalam penyelenggaraan merchant acquiring services. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Besaran biaya yang diatur antara lain merchant discount rate (MDR) dan terminal usage fee (TUF). Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. - 24 - Ayat (3) Termasuk transaksi yang bersifat incoming antara lain setoran awal, transfer dana masuk, dan/atau Pengisian Ulang (Top Up). Ayat (4) Yang dimaksud dengan “akun pencatatan Nilai Uang Elektronik” adalah akun pencatatan yang hanya digunakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menerima pembayaran atas transaksi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa dan tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat outgoing. Termasuk transaksi yang bersifat outgoing antara lain pembayaran transaksi pembelanjaan, pembayaran tagihan, transfer dana, dan/atau tarik tunai. Pasal 46 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pembayaran transaksi pembelanjaan merupakan fitur dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan oleh Pengguna untuk melakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang dan/atau jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa. Huruf c Pembayaran tagihan merupakan fitur dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan Pengguna untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya. Ayat (2) Huruf a Fitur transfer dana pada Uang Elektronik terbatas pada transfer dana yang bersifat outgoing, antara lain: 1. transfer dari Uang Elektronik Pengguna ke Uang Elektronik Pengguna lain (person to person); dan 2. transfer dari Uang Elektronik Pengguna ke rekening (person to account). - 25 - Yang dimaksud dengan “tarik tunai” adalah penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pengguna terhadap sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik. Huruf b Cukup jelas. Pasal 47 Pengajuan permohonan izin sebagai penyelenggara transfer dana dapat diajukan secara bersamaan dengan pengajuan permohonan izin sebagai Penyelenggara. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Dana Float yang ditempatkan merupakan Dana Float yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam jangka pendek. Angka 1 Penempatan pada kas yaitu penempatan pada kas (cash on hand) Penerbit sendiri. Angka 2 Cukup jelas. Huruf b Surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia antara lain surat berharga negara (SBN) seri benchmark atau instrumen moneter Bank Indonesia, yang diterbitkan di dalam negeri dengan denominasi rupiah. Ayat (3) Contoh 1: Rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas Penerbit A yang berupa Lembaga Selain Bank untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) - 26 - dari nilai Dana Float. Dengan demikian, Penerbit A wajib menempatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana Float pada giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4. Contoh 2: Rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas Penerbit B yang berupa Lembaga Selain Bank untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total nilai Dana Float. Dengan demikian, Penerbit B wajib menyesuaikan persentase penempatan Dana Float pada giro di Bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 menjadi paling sedikit sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Dana Float. Pasal 49 Ayat (1) Contoh penggunaan Dana Float yang dilarang digunakan untuk kepentingan lain yaitu penggunaan Dana Float sebagai jaminan kepada pihak ketiga atau untuk kepentingan operasional Penerbit. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dana Float yang ditempatkan pada rekening yang terpisah dari rekening operasional Penerbit merupakan Dana Float yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa. - 27 - Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pertama kali beroperasi” adalah pertama kali beroperasi setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penggunaan rupiah dalam transaksi Uang Elektronik yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalam rupiah, seperti yang tercantum dalam sales draft atau bukti transaksi lainnya. Pasal 52 Ayat (1) Huruf a Biaya pembelian atau penggantian media Uang Elektronik yaitu pembelian atau penggantian media Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip (Uang Elektronik chip based). Huruf b Biaya yang dapat dikenakan meliputi biaya Pengisian Ulang (Top Up) yang dilakukan melalui kanal pembayaran Penerbit yang sama (on us) atau yang dilakukan melalui pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit dan/atau menggunakan kanal pembayaran pihak lain (off us). - 28 - Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Contoh kebijakan mengenai biaya antara lain penetapan jenis dan besaran biaya yang dapat dikenakan oleh Penerbit. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa” antara lain menyeleksi dan mencatat identitas Penyedia Barang dan/atau Jasa. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam pengertian “tindakan yang merugikan” yaitu tindakan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merugikan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau Pengguna, antara lain Penyedia Barang dan/atau Jasa diketahui telah melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (fraudster), mengenakan biaya tambahan (surcharge) atas pembayaran transaksi pembelanjaan kepada Pengguna, dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi Pengguna. Ayat (2) Kegiatan tukar-menukar informasi antar Penerbit dan/atau Acquirer tentang Penyedia Barang dan/atau Jasa dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam suatu daftar hitam (merchant black list). Daftar hitam Penyedia Barang dan/atau Jasa dapat dikelola antara lain oleh Penerbit dan/atau Acquirer atau asosiasi Penerbit dan/atau Acquirer. - 29 - Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Contoh kondisi tertentu yaitu Penyelenggara mengalami permasalahan keuangan antara lain berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara membutuhkan penguatan permodalan. Pasal 61 Ayat (1) Larangan bagi Penerbit untuk menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pengguna dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penerbitan Uang Elektronik dengan pemotongan harga Uang Elektronik yang berpotensi terhadap penciptaan uang yang tidak terkendali. Sebagai contoh bentuk potongan harga Uang Elektronik: Suatu Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pengguna kepada Penerbit sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Di samping itu, larangan penerbitan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan - 30 - oleh Pengguna dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pengguna. Contoh: Nilai Uang Elektronik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pengguna kepada Penerbit sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Angka 1 Larangan bagi Penerbit untuk menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai persyaratan penggunaan Uang Elektronik, misalnya untuk dapat menggunakan Uang Elektronik, Penerbit mewajibkan Pengguna untuk menyetorkan uang pertama kali atau melakukan Pengisian Ulang (Top Up), sebesar nilai tertentu dan dalam hal Nilai Uang Elektronik tidak mencapai nilai tertentu yang ditetapkan Penerbit, Pengguna tidak dapat menggunakan Uang Elektronik tersebut. Angka 2 Larangan bagi Penerbit untuk menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (redeem), misalnya Penerbit mewajibkan Pengguna untuk menyisakan saldo tertentu dari Nilai Uang Elektronik jika akan melakukan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik. Huruf b Menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik, misalnya suatu Uang Elektronik tidak dapat dipergunakan pada saat saldonya telah mencapai nilai tertentu yang ditetapkan oleh Penerbit sebagai batas minimal penggunaan Uang Elektronik. - 31 - Huruf c Cukup jelas. Huruf d Ketentuan ini berlaku dalam hal media Uang Elektronik mempunyai masa berlaku (expiry date). Mengingat dalam penggantian media penyimpan tersebut terdapat kemungkinan masih tersimpan Nilai Uang Elektronik dari Pengguna maka penggantiannya tidak boleh menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban Penerbit atau masih merupakan milik Pengguna. Pasal 62 Yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 32 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cakupan laporan harian antara lain volume transaksi, nominal transaksi, dan posisi harian jumlah Dana Float. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Termasuk laporan tahunan antara lain laporan self assessment atas sistem informasi yang digunakan Penyelenggara. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Pengawasan terintegrasi bertujuan untuk: a. mengidentifikasi dan memitigasi eksposur risiko yang timbul baik secara langsung dan tidak langsung dari kegiatan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan - 33 - Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lainnya terhadap kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik; dan b. memastikan tetap terpenuhinya aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, dan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian oleh Penyelenggara. Pengawasan terintegrasi antara Penyelenggara dengan pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara dan/atau pihak terafiliasi lainnya diutamakan terhadap pihak yang melakukan kegiatan terkait dengan bidang sistem pembayaran. Termasuk pihak terafiliasi lainnya antara lain pihak yang memiliki hubungan keuangan dengan Penyelenggara. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. - 34 - Pasal 77 Ayat (1) Penerapan prinsip syariah antara lain dilakukan pada pengelolaan Dana Float oleh Penerbit. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan” adalah apabila Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 merupakan pemegang saham pengendali pada bank umum syariah tersebut. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Yang dimaksud dengan “penyediaan layanan umum” adalah penyediaan layanan yang diperuntukkan kepada masyarakat seperti transportasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Suatu kerja sama bersifat eksklusif apabila kerja sama tersebut memenuhi unsur antara lain hanya dilakukan antara penyedia layanan umum dengan 1 (satu) atau beberapa Penyelenggara sehingga menghambat masuknya Penyelenggara lain, dan aktivitas pembayaran layanan umum oleh masyarakat tergantung pada produk Uang Elektronik tertentu. Pasal 80 Kerja sama dengan Penyelenggara yaitu kerja sama untuk memproses transaksi Uang Elektronik dan menyelesaikan pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. - 35 - Pasal 83 Penyesuaian dilakukan antara lain dengan mengajukan pencabutan salah satu izin yang telah diperoleh guna memastikan bahwa izin yang dipertahankan dan izin baru yang diajukan berada dalam kelompok yang sama. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan saham Penyelenggara” adalah perubahan kepemilikan saham yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6203

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 20/6/PBI/2018 </reg_id> <reg_title> UANG ELEKTRONIK </reg_title> <set_date> 3 Mei 2018 </set_date> <effective_date> 4 Mei 2018 </effective_date> <issued_date> 4 Mei 2018 </issued_date> <replaced_reg> '18/17/PBI/2016', '11/12/PBI/2009', '16/8/PBI/2014' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '3/UU/2011', '7/UU/2011', '11/UU/2008', '19/UU/2016' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/22/PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh dan efisien; b. bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat agar mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil; c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan kelembagaan Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia; Bank Mengingat… - 2 - Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT. BAB I… - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 3. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah; 4. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 5. Kantor … - 4 - 5. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. 6. Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan pelayanan kas kepada masyarakat, antara lain: a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air; b. Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dan pihak lain; c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo atau mutasi rekening nasabah. 7. Direksi: a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 8. Komisaris … - 5 - 8. Komisaris: a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi, antara lain pemimpin Kantor Cabang. 10. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 2 … - 6 - Pasal 2 Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa : a. b. Perseroan Terbatas; Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah. BAB II PENDIRIAN BPR Pasal 3 (1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. (2) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia yang Indonesia; c. Pemerintah Daerah; atau d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. seluruh pemiliknya warga negara Pasal 4 … - 7 - Pasal 4 (1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar: a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b; d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang perkoperasian. (3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja. BAB III … - 8 - BAB III PERIZINAN BPR Bagian Pertama Umum Pasal 5 Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR; b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Bagian Kedua Persetujuan Prinsip Pasal 6 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri: a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. Kegiatan … - 9 - 2. kegiatan usaha sebagai BPR; 3. permodalan; 4. kepemilikan; dan 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan dewan Komisaris; b. data kepemilikan berupa: 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi; c. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan: 1. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 3. riwayat hidup; 4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR; 5. surat … - 10 - 5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; 6. fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi; 7. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman; 8. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); 9. surat pernyataan dari calon anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); 10. sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi bagi calon anggota Direksi; 11. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi dan dewan Komisaris yang belum berpengalaman, dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan; 12. surat … - 11 - 12. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris yang berpengalaman, dari bank tempat bekerja sebelumnya; telah 13. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4); 14. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia; dan 15. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi paling singkat selama 3 (tiga) tahun sejak BPR beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia; e. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap: 1. aspek demografi dan ekonomi wilayah; 2. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro; 3. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; 4. proyeksi … - 12 - 4. proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan f. 5. perencanaan sumber daya manusia; rencana sistem dan prosedur kerja; g. bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g: 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. (2) Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. dalam … - 13 - a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan: 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dan 2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan: 1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan; 3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi; 4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip; 5. laporan … - 14 - 5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintah Daerah; 6. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR; 7. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; 8. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik terakhir (ultimate shareholder), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan 9. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR. Pasal 7 … - 15 - Pasal 7 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR; dan c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR. Pasal 8 (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang. (2) Pihak … - 16 - (2) Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pemilik BPR belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Bagian Ketiga Izin Usaha Pasal 9 Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan: a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. data kepemilikan berupa: 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan; c. daftar … - 17 - c. daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia; e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. f. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e: 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa: 1. daftar aktiva tetap dan inventaris; 2. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan; 3. foto … - 18 - 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; 4. contoh formulir/ warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 10 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan yang meliputi penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya. Pasal 11 (1) BPR yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. (2) Kegiatan … - 19 - (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha, dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan. (3) Dalam hal BPR belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 BPR yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR. BAB IV KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR Pasal 13 (1) Kepemilikan BPR oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (2) Modal … - 20 - (2) Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi; c. penjumlahan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, dan hibah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, bagi badan hukum yayasan. Pasal 14 Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang: a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Pasal 15 (1) Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang : a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank Umum, BPR dan/atau BPRS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. menurut … - 21 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain: 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; 2. bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 3. bersedia mengembangkan operasional BPR yang sehat. (2) Bagi Pemegang Saham Pengendali, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. Pasal 16 (1) Perubahan kepemilikan karena pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPR, wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. (4) BPR … penilaian - 22 - (4) BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk mengesahkan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia. (5) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. (6) Pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan, dengan dilampiri: a. bukti penyetoran; b. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; c. perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan; d. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada instansi yang berwenang; e. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h; dan f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b. Pasal 17 (1) Rencana penggantian dan/atau penambahan pemilik yang tidak mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali BPR, wajib terlebih … - 23 - terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia, dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5. (2) Persetujuan atas rencana penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. (3) BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk mengesahkan penggantian dan/atau penambahan pemilik yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia. (4) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. (5) Penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan penggantian dan/atau penambahan, dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6). Pasal 18 (1) Perubahan komposisi kepemilikan BPR yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan Pemegang Saham Pengendali wajib dilaporkan … - 24 - dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perubahan dilakukan. (2) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan adanya penambahan modal disetor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6). (3) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengakibatkan perubahan modal disetor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f. Pasal 19 (1) Jumlah modal disetor BPR setelah perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 wajib mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (2) Dalam rangka menjaga kecukupan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), BPR wajib menjaga agar jumlah aktiva tetap dan inventaris paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor. Pasal 20 (1) Perubahan modal dasar wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan: a. risalah … - 25 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan b. perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang. (2) BPR wajib mengadministrasikan dengan tertib : a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi. BAB V ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF Pasal 21 (1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: a. kompetensi; b. integritas; dan c. reputasi keuangan (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. Pasal 22 … - 26 - Pasal 22 (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. (2) Anggota Direksi berpendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan minimal 110 SKS dalam pendidikan S-1. (3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun. Pasal 23 Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi. Pasal 24 (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau b. anggota dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak, mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung. (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Pasal 25 … - 27 - Pasal 25 (1) Anggota dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. (2) Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. (3) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS lain atau pada 1 (satu) Bank Umum. (4) Anggota dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. (5) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan wajib berdomisili dekat dengan tempat kedudukan BPR. (6) Dalam hal diperlukan oleh Bank Indonesia, anggota dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR. Pasal 26 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan. Pasal 27 … - 28 - Pasal 27 (1) Dalam hal terjadi penggantian dan/atau perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh anggota Direksi kepada Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang mengesahkan penggantian dan/atau perpanjangan masa jabatan dimaksud, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 14. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penggantian dan/atau perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. Pasal 28 (1) BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris paling … saham atau rapat anggota yang - 29 - paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) (2) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan disertai dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. (3) Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan, bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang dan susunan pengurus BPR terakhir. (4) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselenggara dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 (1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan dengan dilampiri: a. surat pengangkatan, dan khusus bagi Pemimpin Cabang disertai dengan surat kuasa dari anggota Direksi BPR; b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; d. riwayat … - 30 - d. riwayat hidup; dan e. contoh tandatangan dan paraf. (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang Eksekutif BPR, BPRS saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat dan/atau Bank Umum maka BPR wajib memberhentikan yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. (3) Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberhentian. BAB VI PEMBUKAAN KANTOR BPR Bagian Pertama Pembukaan Kantor Cabang Pasal 30 (1) BPR hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya. (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. (3) Wilayah … - 31 - (3) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang. (4) Sebagai konsekuensi dari penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka: a. BPR di Provinsi Jawa Barat di luar Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang; b. BPR di Provinsi Banten di luar Kabupaten atau Kotamadya Tangerang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kotamadya Tangerang. Pasal 31 (1) BPR yang akan membuka Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; b. telah memenuhi modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); c. selama 12 (dua belas) bulan terakhir memiliki tergolong sehat; dan tingkat kesehatan d. selama 3 (tiga) bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) minimal 15 % (lima belas perseratus). (2) BPR … - 32 - (2) BPR hanya dapat membuka 1 (satu) Kantor Cabang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang. (3) BPR dari wilayah persyaratan modal disetor lebih rendah dapat membuka Kantor Cabang di wilayah dengan persyaratan modal disetor lebih tinggi sepanjang BPR memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah dimana Kantor Cabang akan didirikan. (4) BPR dari wilayah persyaratan modal disetor lebih tinggi yang membuka Kantor Cabang di wilayah dengan persyaratan modal disetor sama atau lebih rendah: a. wajib mempertahankan modal disetor yang telah ada apabila jumlahnya telah memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau b. wajib memenuhi persyaratan modal disetor apabila belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal 32 Izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang; b. izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Pasal 33 … - 33 - Pasal 33 Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diajukan oleh BPR kepada Bank Indonesia dengan dilampiri analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e. Pasal 34 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Pasal 35 (1) Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang. (2) Dalam …. - 34 - (2) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang yang diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 36 (1) Permohonan untuk memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diajukan oleh BPR dengan dilampiri bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas kesiapan operasional BPR dalam rangka pembukaan Kantor Cabang. Pasal 37 (1) BPR yang memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b wajib melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin diberikan. (2) Pelaksanaan …. - 35 - (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembukaan. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPR belum melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang, izin operasional Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Bagian Kedua Pembukaan Kantor Kas Pasal 38 (1) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten atau Kotamadya dengan kantor BPR yang menjadi kantor induknya. (2) BPR yang akan membuka Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; dan b. tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir paling rendah tergolong cukup sehat. Pasal 39 (1) BPR wajib mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas kepada Bank Indonesia. (2) Bank …. - 36 - (2) Bank Indonesia memberikan penegasan terhadap rencana pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas. (3) Pembukaan Kantor Kas wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penegasan dari Bank Indonesia. (4) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. (5) Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari sejak tanggal pembukaan. Bagian Ketiga Kegiatan Kas di Luar Kantor Pasal 40 (1) Kegiatan Kas di Luar Kantor hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kotamadya yang sama dengan kantor induknya. (2) Rencana Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR. (3) Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan kegiatan. Pasal 41 …. - 37 - Pasal 41 Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induk pada hari yang sama. BAB VII PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR Pasal 42 (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. ke wilayah lain dengan persyaratan modal disetor lebih tinggi, wajib memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dituju b. ke wilayah lain dengan persyaratan modal disetor sama atau lebih rendah, wajib mempertahankan modal disetor apabila jumlahnya telah memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang dituju atau wajib memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang dituju apabila jumlahnya belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal 43 Pemberian izin pemindahan alamat kantor dilakukan dalam dua tahap : a. persetujuan …. - 38 - a. persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pemindahan alamat kantor; b. izin efektif pemindahan alamat kantor, yaitu izin pindah alamat kantor setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Pasal 44 (1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a hanya diberlakukan bagi pemindahan alamat kantor ke luar wilayah kabupaten, kotamadya atau provinsi. (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri: a. alasan pemindahan alamat kantor dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban; dan b. analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e. Pasal 45 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam …. - 39 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a; dan b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b. Pasal 46 (1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia. (2) BPR dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b. (3) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor yang dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 Permohonan untuk mendapatkan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri: a. bukti …. telah diberikan - 40 - a. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, kotamadya atau provinsi; b. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), alasan pemindahan alamat kantor, rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban serta bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam satu kabupaten atau kotamadya. Pasal 48 (1) BPR wajib mengumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan BPR dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat mengenai rencana pemindahan alamat kantor, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bank Indonesia. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat: a. 30 (tiga puluh) …. - 41 - a. 30 (tiga puluh) hari bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam 1 (satu) kabupaten atau kotamadya; atau b. 60 (enam puluh) hari bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, kotamadya atau provinsi, sejak permohonan diterima secara lengkap. (4) Pemindahan alamat kantor dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin efektif pemindahan alamat kantor dari Bank Indonesia. (5) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin efektif pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. (6) Pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor. Pasal 49 (1) Pemindahan alamat Kantor Kas wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dengan menjelaskan alasan pemindahan dan kesiapan Kantor Kas. (2) Pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BPR memperoleh surat penegasan dari Bank Indonesia. (3) Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Bank Indonesia menerima laporan pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemindahan…. - 42 - (4) Pemindahan alamat Kantor Kas dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemindahan. Pasal 50 Pemindahan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemindahan. BAB VIII NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM Bagian Pertama Nama dan Perubahan Nama Pasal 51 (1) Nama dan perubahan nama wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Permohonan perubahan nama diajukan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada Bank Indonesia. (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR dengan nama yang baru. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan perubahan nama dan disertai dengan: a. alasan …. - 43 - a. alasan perubahan nama; dan b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memberikan persetujuan tentang perubahan nama BPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (6) Pelaksanaan perubahan nama BPR wajib diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan dari Bank Indonesia. Bagian Kedua Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR Pasal 52 (1) Perubahan bentuk badan hukum BPR dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR; b. persetujuan …. - 44 - b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. Pasal 53 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diajukan kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum BPR, dan wajib dilampiri dengan: a. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR; b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar; c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 14; dan e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian …. - 45 - b. penilaian terhadap calon pemegang saham, anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan. (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan. (5) Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 54 (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, diajukan kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan : a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 14, dalam hal terjadi penggantian; c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan; d. akta berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan e. risalah …. - 46 - e. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama. (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan : a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian terhadap calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris dan/atau pemilik sesuai ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan. Pasal 55 (1) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah: a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b; dan b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d. (2) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPR wajib diumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan BPR dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat …. - 47 - lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan dari Bank Indonesia. BAB IX PENUTUPAN KANTOR Pasal 56 (1) Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan dan penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah: a. permohonan diterima secara lengkap; dan b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban telah diselesaikan. (4) Penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan kantor BPR dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia. (5) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia …. - 48 - Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 57 (1) Rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan. (2) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor kepada masyarakat dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan. (3) Pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 58 (1) Penutupan sementara kantor pusat dan Kantor Cabang di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Permohonan penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyebutkan alasan penutupan, jangka waktu penutupan dan tanggal akan dibukanya kembali kantor dimaksud. (3) Persetujuan…. - 49 - (3) Persetujuan atau penolakan izin penutupan kantor sementara diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima. (4) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan kantor sementara kepada masyarakat dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penutupan sejak memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (5) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. (6) BPR wajib melaporkan pembukaan kembali kantor paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembukaan. BAB X PERUBAHAN KEGIATAN USAHA Pasal 59 (1) BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. BAB XI …. - 50 - BAB XI LEMBAGA SERTIFIKASI Pasal 60 (1) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 10 merupakan lembaga yang mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi, dan yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. mempunyai visi dan misi, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia BPR dengan tujuan akhir untuk tercapainya industri BPR yang sehat, kuat dan efisien; b. mempunyai organ terdiri dari dewan sertifikasi, komite kurikulum nasional, dan manajemen; c. memiliki kompetensi dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia BPR; dan d. tidak berorientasi pada keuntungan. (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjalankan kegiatannya setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang, berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia. (4) Bank Indonesia tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal keberadaan lembaga sertifikasi telah dianggap cukup. (5) Ketentuan …. - 51 - (5) Ketentuan pelaksanaan tentang lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB XII SANKSI Pasal 61 (1) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan. (2) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50, Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (6) dikenakan sanksi administratif sesuai…. - 52 - sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan; b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan. (3) BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila BPR belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan. (4) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha, berupa larangan untuk: a. membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas; b. memindahkan alamat kantor; dan/atau c. melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing. (5) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk: a. wajib memindahkan tempat kedudukan ke wilayah lain sepanjang memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang dituju; dan/atau b. dilarang membuka Kantor Kas dan melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing. (6) Setiap…. - 53 - (6) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. (7) Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) dilarang menjadi pengurus BPR. (8) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 64 ayat (2) dilarang menjadi pengurus BPR. Pasal 62 (1) Anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris yang dilarang menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) dan ayat (8) wajib mengundurkan diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia. (2) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional BPR dan/atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan BPR. (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri maka: a. BPR …. - 54 - a. BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberhentikan yang bersangkutan; b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan BPR yang bersangkutan; dan diwakili oleh pihak-pihak yang c. segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. (4) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diselenggarakan, Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. (5) Pemegang saham yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. BAB XIII…. - 55 - BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63 (1) Persetujuan prinsip untuk pendirian BPR yang telah diberikan oleh Bank Indonesia namun belum memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Permohonan persetujuan prinsip untuk pendirian BPR, permohonan pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum serta penutupan kantor yang telah diajukan kepada Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Permohonan perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS yang telah diajukan kepada Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. (4) Calon anggota Direksi bagi BPR yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon anggota Direksi bagi BPR dalam proses izin usaha wajib memiliki sertifikat kelulusan. (5) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2). Pasal 64… - 56 - Pasal 64 (1) Pemenuhan kewajiban bagi calon anggota Direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 10, diatur sebagai berikut: a. setelah tanggal 31 Desember 2006 bagi paling sedikit 1 (satu) orang calon anggota Direksi; b. setelah tanggal 31 Desember 2008 bagi seluruh calon anggota Direksi. (2) Pemenuhan kewajiban bagi anggota Direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur sebagai berikut: a. paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2006; b. anggota Direksi lainnya wajib memiliki lambat pada tanggal 31 Desember 2008. Pasal 65 (1) BPR yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) BPR yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 19 wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. sertifikat kelulusan paling (3) Anggota…. - 57 - (3) Anggota dewan Komisaris yang belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (4) BPR yang belum memiliki jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2006. (5) BPR yang belum memiliki jumlah anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008. (6) Anggota Direksi yang belum memenuhi ketentuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008. (7) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang belum memenuhi ketentuan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 66 (1) BPR yang belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pelaksanaan sebagai berikut: a. paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2006; b. paling …. - 58 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2008; c. 100% (seratus perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2010. (2) BPR wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 67 Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9. Pasal 68 Ketentuan pelaksanaan tentang BPR diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 69 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan …. - 59 - (2) Ketentuan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui. Pasal 70 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 9 Agustus 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH Peraturan Bank Indonesia ini LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 80 DPBPR PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/22/PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT UMUM Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri BPR yang sehat dan efisien agar mampu melayani masyarakat, terutama pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka kelembagaan industri BPR perlu diperkuat, antara lain pada aspek kepemilikan, kemampuan permodalan, kepengurusan serta perluasan jaringan kantor dalam rangka meningkatkan pelayanan dan daya saing BPR. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 … - 2- Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 … - 3- Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi. Angka 10 Sertifikat kelulusan merupakan standar kompetensi dan keahlian sebagai anggota Direksi. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 … - 4- Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan Komisaris secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya dalam mengawasi BPR. Angka 15 Cukup jelas. Huruf d Antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Sdr. ‘A’ untuk pendirian PT BPR ‘XYZ’ ”. Huruf h … - 5- Huruf h Dalam hal calon pemegang saham BPR berbentuk badan hukum, surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan. Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur permodalan BPR. Ayat (2) Huruf a Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan disampaikan oleh calon pemegang saham yang mewakili calon pemegang saham lain dengan jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus). Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 … oleh surat - 6- Angka 4 BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat menyampaikan APBD tahun berjalan yang memuat anggaran pendirian BPR dimaksud dan telah disahkan oleh DPRD setempat. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Dalam hal tidak terdapat badan hukum yang merupakan calon Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan disampaikan oleh para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus). Surat pernyataan dari pengurus badan hukum Pemerintah Daerah dibuat oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota atau yang diberi kuasa. Angka 7 Surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Angka 8 … - 7- Angka 8 Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah: a. perorangan dan badan hukum; b. beberapa orang; atau c. beberapa badan hukum, yang memiliki Angka 9 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka meneliti kebenaran dokumen. Huruf b Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau pejabat yang wewenang mewakili badan hukum yang bersangkutan. diberikan Dalam … keterkaitan kepemilikan atau hubungan keuangan. kepengurusan, - 8- Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap para calon pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus). Dalam hal BPR merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak kelompok usaha. langsung Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c … atas seluruh - 9- Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Sdr. ‘A’ untuk pendirian PT BPR ‘XYZ’ ”. Huruf f Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur permodalan BPR. Huruf g Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal. Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 … - 10- Pasal 11 Ayat (1) Pelaksanaan kegiatan usaha ditunjukkan, antara lain, oleh telah beroperasinya kantor BPR dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Izin usaha dari Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito dan warkat pembukuan. Contoh: PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ, atau PT BPR XYZ Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 … - 11- Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka memberikan persetujuan Bank Indonesia melakukan penelitian administratif untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi pengganti atau pemilik baru tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR. penilaian Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 18 … - 12- Pasal 18 Ayat (1) Perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru. Ayat (2) Penyampaian risalah rapat umum pemegang saham dilampiri bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Nilai aktiva tetap dan inventaris yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku. Pasal 20 Ayat (1) Dalam hal BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang melalui Notaris maka laporan perubahan modal dasar dilampiri tanda terima surat dari Notaris. Ayat (2) … - 13- Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan bidang operasional perbankan adalah bidang pendanaan dan/atau perkreditan. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … - 14- Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud berdomisili dekat adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air maksimum selama 2 (dua) jam, dalam kondisi normal. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 26 Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis antara BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 … - 15- Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Tingkat kesehatan dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) adalah berdasarkan administrasi Bank Indonesia, dengan merujuk pada laporan terakhir yang telah diterima Bank Indonesia. Pembukaan Kantor Cabang yang disebabkan oleh merger atau konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi BPR. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34…. - 16- Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Pemberlakuan persetujuan prinsip dimaksudkan agar BPR memiliki waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional Kantor Cabang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka meneliti kesiapan operasional Kantor Cabang. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38…. - 17- Pasal 38 Ayat (1) Dalam hal ini, kantor induk dapat berupa kantor pusat atau Kantor Cabang. Ayat (2) Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan administrasi Bank Indonesia. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Tidak termasuk dalam pengertian Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43…. pada - 18- Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Pemindahan alamat kantor BPR dalam satu wilayah kabupaten atau kotamadya tidak membutuhkan persetujuan prinsip. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Bukti kesiapan kantor antara lain termasuk surat perizinan dari instansi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan setempat. Ayat (3) …. - 19- Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ketentuan dalam pasal ini khususnya diberlakukan bagi pemindahan Kegiatan Kas di Luar Kantor berupa ATM dan Payment Point. Pasal 51 Ayat (1) Ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain termasuk ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia ini. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) …. - 20- Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan. Pasal 52 Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang- Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang- Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) …. - 21- Ayat (2) Pengumuman perubahan bentuk badan hukum BPR dilakukan pula di Kantor Cabang, apabila ada. Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pengumuman dilakukan di kantor pusat dan Kantor Cabang yang akan ditutup. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59…. - 22- Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Dalam rangka mendukung pemenuhan persyaratan modal disetor, Bank Indonesia mendorong BPR untuk melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 67…. - 23- Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR..4409..... REPUBLIK INDONESIA

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/22/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> BANK PERKREDITAN RAKYAT </reg_title> <set_date> 9 Agustus 2004 </set_date> <effective_date> 9 Agustus 2004 </effective_date> <replaced_reg> '32/35/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB XII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/26/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perkembangan kondisi ekonomi dan perbankan dewasa ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi pada masa krisis ekonomi, moneter dan perbankan pada tahun 1997; b. bahwa suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program yang berlaku pada saat ini masih didasarkan pada ketentuan yang diterbitkan dalam upaya menekan dampak krisis dimaksud; c. bahwa dengan membaiknya kondisi ekonomi, moneter dan perbankan, dan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kredit program dengan menetapkannya dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Suku Bunga Dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program; Mengingat … -2- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM. Pasal 1 … - 3 - Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Kredit Program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dengan dukungan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka mendukung program Pemerintah. 2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan Kredit Program. 3. BUMN Koordinator adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk sebagai penerima pengalihan pengelolaan KLBI dalam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan rangka Kredit Program, Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, yang terdiri dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Pasal 2 Suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program adalah suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk skim Kredit Program sebagaimana diatur dalam : a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya, selanjutnya disebut KKPA, termasuk Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Bagi Hasil, selanjutnya disebut KKPA Bagi Hasil ; b. Surat … - 4 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/91/KEP/DIR tanggal 9 September 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/67/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan Pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya, selanjutnya disebut KKPA-TKI; c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/92/KEP/DIR tanggal 9 September 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/69/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia, selanjutnya disebut KKPA-PIR Trans; d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165A/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Nelayan, selanjutnya disebut KKPA-Nelayan; e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165B/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan Unggas, selanjutnya disebut KKPA-Unggas; f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/185/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1999 tentang Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum) beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia kepada PT. Permodalan Nasional Madani Nomor 2/162/BKr tanggal 4 Juli 2000 perihal Tanggapan Atas Usulan Perubahan Ketentuan Kredit Program, selanjutnya disebut KPKM-Bank Umum; g. Surat … - 5 - g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KEP/DIR tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut KMK-BPR; dan h. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/64/KEP/DIR tanggal 13 Juli 1998 tentang Pembiayaan Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah, selanjutnya disebut PMK- BPRS; dan i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) Pra Konversi, selanjutnya disebut PIR-Trans Pra Konversi. Pasal 3 (1) Suku bunga kredit dan suku bunga KLBI untuk Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i ditetapkan sebagai berikut: a. untuk skim KKPA, KKPA-PIR Trans, KKPA-Nelayan, dan KKPA- Unggas: 1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur, ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun; 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun; b. untuk skim KKPA-TKI: 1. suku bunga kredit dari Bank kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun, dengan ketentuan sebagai berikut: a) dalam … - 6 - a) dalam hal Bank mewajibkan pertanggungan kredit kepada lembaga penjaminan kredit, maka suku bunga kredit kepada PJTKI ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen) efektif setahun, dan PJTKI diwajibkan membayar premi asuransi pertanggungan kredi; b) dalam hal Bank tidak mewajibkan pertanggungan kredit, maka suku bunga kredit kepada PJTKI adalah 14% (empat belas persen) efektif setahun, dengan ketentuan bahwa jumlah 2% (dua persen) akan dikembalikan kepada PJTKI sebagai imbalan pada waktu kredit berakhir, dan apabila ada tunggakan kredit, maka imbalan tersebut akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan tunggakan-tunggakan kredit yang bersangkutan; 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun; c. untuk skim KPKM-Bank Umum : 1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun; 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) setahun; d. untuk skim KMK-BPR: 1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) setahun; 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 13% (tiga belas persen) setahun; e. Untuk …. - 7 - e. untuk skim kredit PIR-Trans Pra Konversi: 1. suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun; 2. suku bunga KLBI dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan sebesar 6,5% (enam koma lima persen) setahun. (2) Nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dan h ditetapkan sebagai berikut : a. untuk skim KKPA Bagi Hasil: 1. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank kepada debitur ditetapkan dengan marjin maksimum sebesar 14% (empat belas persen) setahun; 2. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan setara dengan suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) setahun; 3. dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan pendapatan Bank dari debitur, pendapatan Bank Indonesia atau BUMN Koordinator tidak berubah; b. untuk skim PMK-BPRS: 1. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank kepada debitur ditetapkan dengan marjin maksimum sebesar 28% (dua puluh delapan persen) setahun; 2. nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dari Bank Indonesia atau BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan setara dengan suku bunga sebesar 13% (tiga belas persen) setahun; 3. dalam … - 8 - 3. dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan pendapatan Bank dari debitur, pendapatan Bank Indonesia atau BUMN Koordinator tidak berubah. Pasal 4 Suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berlaku untuk Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dan atau yang disetujui oleh BUMN Koordinator dalam rangka relending KLBI sejak pengalihan pengelolaan KLBI, yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. Pasal 5 Penghitungan suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2005. Pasal 6 (1) BUMN Koordinator wajib menyesuaikan suku bunga KLBI dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program kepada Bank sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) BUMN … - 9 - (2) BUMN Koordinator wajib menyesuaikan dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang berkaitan dengan perubahan suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program, yang terdiri dari tembusan addendum Surat Penegasan Kredit serta tembusan tambahan Akte F, paling lambat tanggal 31 Desember 2004. (3) BUMN Koordinator wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud Desember 2004. Pasal 7 (1) Bank wajib menyetujui addendum Surat Penegasan Kredit dan tambahan Akte F yang telah disesuaikan oleh BUMN Koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2). (2) Bank wajib menyesuaikan suku bunga kredit dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program kepada debitur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Bank wajib menyesuaikan dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang berkaitan dengan penyesuaian suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2). pada ayat (2), paling lambat tanggal 31 Pasal 8 … - 10 - Pasal 8 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jangka waktu 1 (satu) bulan dikalikan jumlah KLBI dengan suku bunga atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal dilakukan perubahan suku bunga dan atau nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. (2) Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagai berikut : a. sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan dikalikan jumlah KLBI dengan suku bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal dilakukan perubahan suku bunga sebagaimana tercantum dalam dokumen kredit, atau b. sebesar nisbah bagi hasil setara dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan, dikalikan jumlah KLBI dengan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal dilakukan perubahan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagaimana tercantum dalam dokumen pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pasal 9 … - 11 - Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka ketentuan suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program sebagaimana diatur dalam : a. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/45/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya; b. Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4), serta Pasal 20 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/67/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan Pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/91/KEP/DIR tanggal 9 September 1998; c. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/69/KEP/DIR tanggal 26 Juli 1996 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigran dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/92/KEP/DIR tanggal 9 September 1998; d. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165A/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Nelayan; e. Pasal 11 … - 12 - e. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/165B/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan Unggas; f. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/185/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1999 tentang diatur dalam Surat Bank Indonesia kepada Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum), dan ketentuan yang PT. Permodalan Nasional Madani Nomor 2/162/BKr tanggal 4 Juli 2000 perihal Tanggapan Atas Usulan Perubahan Ketentuan Kredit Program; g. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KEP/DIR tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR); h. Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/64/KEP/DIR tanggal 13 Juli 1998 tentang Pembiayaan Modal Kerja Bank Indonesia dalam rangka Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (PMK-BPRS); dan i. Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/12/PBI/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans) Pra Konversi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 … -13- Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Oktober 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 158 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6 /26/PBI/2004 TENTANG SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM I. UMUM Berbagai indikator ekonomi dan perbankan dewasa ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi pada masa krisis ekonomi, moneter dan perbankan tahun 1997, yang antara lain ditandai dengan penurunan suku bunga kredit komersial Bank. Sementara itu, suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program yang berlaku pada saat ini masih didasarkan pada ketentuan yang diterbitkan dalam upaya menekan dampak krisis ekonomi, moneter dan perbankan dimaksud. Mengingat kondisi ekonomi dan perbankan yang semakin membaik serta untuk lebih meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dan pembiayaan oleh Bank, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian suku bunga dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Kredit Program, serta menetapkannya dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk mengatur KLBI yang masih berjalan dan telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia … - 2 - Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 dan dana relending KLBI yang masih berjalan dan disetujui oleh BUMN Koordinator setelah pengalihan pengelolaan KLBI. Tidak terdapat penyediaan fasilitas KLBI baru dari Bank Indonesia atas dasar Peraturan Bank Indonesia ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Suku Ayat (2) Nisbah dimaksud tidak dikenakan pada nisbah selanjutnya. Pasal 4 Cukup jelas bunga dimaksud tidak berbunga. dikenakan secara bunga Pasal 5 … - 3 - Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan yang wajib disesuaikan oleh BUMN Koordinator meliputi dokumen untuk Kredit Program sebagai berikut : a. Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004; dan b. Kredit Program yang disetujui oleh BUMN Koordinator dalam rangka relending KLBI pengelolaan KLBI. Ayat (3) Dokumen kredit dan atau pembiayaan yang disampaikan kepada Bank Indonesia adalah dokumen kredit dan atau pembiayaan untuk Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004. Dokumen-dokumen dimaksud harus sudah ditandatangani oleh BUMN Koordinator dan masing-masing Bank. Pasal 7 … sejak pengalihan - 4 - Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dokumen kredit dan atau dokumen pembiayaan yang wajib disesuaikan oleh Bank meliputi dokumen untuk Kredit Program sebagai berikut : a. Kredit Program yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004; dan b. Kredit Program yang disetujui oleh BUMN Koordinator dalam rangka relending KLBI pengelolaan KLBI. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum tanggal 1 Januari 2005. sejak pengalihan Ayat (2) … - 5 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum tanggal 1 Januari 2005. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4458

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/26/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> SUKU BUNGA DAN NISBAH ATAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL KREDIT PROGRAM </reg_title> <set_date> 25 Oktober 2004 </set_date> <effective_date> 25 Oktober 2004 </effective_date> <replaced_reg> '31/45/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998 | Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1)', '29/67/KEP/DIR|SKDIR-BI/1996', '31/91/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998 | Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4), serta Pasal 20 ayat (1)', '29/69/KEP/DIR|SKDIR-BI/1996', '31/92/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998 | Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1)', '31/165A/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998 | Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1)', '31/165B/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998 | Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1)', '31/185/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999 | Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1)', '2/162/BKr|SE-BI/2000', '31/39/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998 | Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9', '31/64/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998 | Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4)', '6/12/PBI/2004 | Pasal 5' </replaced_reg> <related_reg> '5/20/PBI/2003', '23/UU/1999', '3/UU/2004' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal 8' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 30 / PBI/ 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 26 / PBI/ 2008 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas sistem perbankan dan kelangsungan perekonomian nasional di tengah krisis keuangan global maka dipandang perlu untuk memberikan perluasan akses bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan; b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk sementara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum; Mengingat: 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008…. 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/26/PBI/2008 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4912) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) positif. (3) Plafon FPJP diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM. 2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4…. Pasal 4 (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa : a. Surat berharga; b. Aset Kredit; (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia yang meliputi SUN, SBSN, SBI, dan SBI Syariah; dan/atau b. Surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJP memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (investment grade), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 (Sembilan puluh) hari. (3) Aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kolektibilitas Lancar selama minimal 3 (tiga) bulan terakhir; b. Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah (KPR); c. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank; d. Aset kredit memiliki agunan; e. Baki debet (outstanding) kredit tidak melebihi plafon kredit dan batas maksimum pemberian kredit pada saat diberikan; dan f. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum. (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal: a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP. (5) Aset…. (5) Aset kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP. 3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 A Bank Indonesia menetapkan Bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 November 2008. GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 November 2008. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 175 DPNP/DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 30 / PBI/ 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/26/PBI/2008 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM I. UMUM Dampak dari krisis keuangan global yang berlangsung saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan. Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global tersebut adalah munculnya keraguan masyarakat terhadap kehandalan dan keamanan sistem perbankan yang dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas diperlukan langkah-langkah tertentu dalam mengantisipasi terjadinya guncangan terhadap kinerja dan fungsi intermediasi perbankan dan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Bahwa pada saat ini perubahan kondisi perekonomian yang semakin memburuk dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi keuangan perbankan. Mengantisipasi hal-hal tersebut diperlukan perluasan akses bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. II. PASAL…. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang digunakan adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia. Ayat (3) Perkiraan Bank atas jumlah kebutuhan likuiditas didasarkan pada proyeksi arus kas paling lama 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan kewajiban GWM adalah berdasarkan perhitungan Bank Indonesia. Angka 2 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan Surat Berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya adalah obligasi korporasi baik yang konvensional maupun yang syariah. Peringkat tersebut berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank…. Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Ayat (3) Huruf a Kolektibilitas lancar adalah kualitas lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Huruf d Adanya agunan di sini dimaksudkan untuk memberi tambahan keyakinan mengenai kualitas Kredit yang dijadikan agunan FPJP. Huruf e Batas maksimum pemberian kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum. Huruf f Cukup jelas. Angka 3 Pasal 17A Cukup jelas. Pasal II…. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 4923 DPNP/DPM

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 10/30/PBI/2008 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 26 / PBI/ 2008 TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM </reg_title> <set_date> 14 November 2008 </set_date> <effective_date> 14 November 2008 </effective_date> <issued_date> 14 November 2014 </issued_date> <changed_reg> '10/26/PBI/2008' </changed_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/11/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pemantauan pelaksanaan ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui Bank Devisa perlu ditingkatkan efektivitasnya; b. bahwa dalam rangka mengurangi beban administratif Eksportir penerima DHE dan Bank Devisa sebagai pihak yang menerima keterangan dan data penerimaan DHE dari Eksportir maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai batas waktu penerimaan DHE dan batasan selisih kurang antara DHE dengan Nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri; Mengingat: … - 2 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: … - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan Nilai PEB. (2) Dalam hal DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. (3) Dalam hal DHE lebih kecil dari Nilai PEB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan oleh: a. selisih kurs, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional sehingga terdapat selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB lebih dari Rp.10.000.000,00 … - 4 - Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai PEB; dan/atau b. maklon, jasa perbaikan, operational leasing atau financial leasing, perbedaan penilaian harga barang pada saat perjanjian ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang; maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai. (4) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa. (5) Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak melakukan penerimaan seluruh DHE melalui Bank Devisa. 2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini, tidak wajib diterima melalui Bank Devisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. (2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan Eksportir kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan penjelasan … - 5 - penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Tanggal PEB. (3) Khusus bagi penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat adalah akhir bulan pada bulan ke-6 (enam) setelah Tanggal PEB. (4) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting tagihan Eksportir dengan kewajiban Eksportir hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. (5) Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2012 tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan/amendemen perjanjian yang ditandatangani setelah tanggal 2 Januari 2012. 3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 19A Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan DHE diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 169 DSM - 7 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/11/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI I. UMUM Dalam rangka mengurangi beban administratif bagi Eksportir yang menerima DHE dan Bank Devisa sebagai pihak yang menerima keterangan dan data penerimaan DHE dari Eksportir, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Penyempurnaan ketentuan dimaksud antara lain terkait kewajiban Eksportir untuk menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam hal terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB serta batas waktu kewajiban penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan pada tahun 2012. Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini oleh Eksportir dan Bank. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 6 … - 8 - Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia. Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara DHE dan nilai PEB. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) … - 9 - Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 18 Ayat (1) Contoh penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir: Eksportir PT. D memperoleh pinjaman jangka panjang dari sindikasi sejumlah Bank di luar negeri senilai USD500,000,000.00 (lima ratus juta US Dollar) pada bulan Februari 2010 dengan klausul sebagai berikut: a) Pembayaran pokok dan bunga sebesar USD26,250,000.00 juta (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak penarikan utang; b) Hasil Ekspor setiap bulan wajib ditempatkan pada suatu rekening di Bank KLM di Hongkong; c) Bank KLM wajib menahan sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan; d) Bank KLM mendebet rekening tersebut setiap 6 bulan untuk untung rekening kreditur. Mekanisme penerimaan DHE dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir sebagaimana … - 10 - sebagaimana contoh perjanjian di atas hanya diperbolehkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Sejak tanggal 1 Januari 2013, Eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa. Angsuran pokok dan bunga pinjaman yang semula ditahan di Bank KLM sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan, dibayar setelah seluruh DHE diterima melalui Bank Devisa. Ayat (2) Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kontrak perjanjian terkait dengan penerimaan DHE tidak melalui Bank Devisa atau yang terkait dengan pembayaran kewajiban Eksportir. Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350 Ayat (3) Contoh 1: Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2012. Contoh 2: … - 11 - Contoh 2: Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 Juni 2013. Ayat (4) Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting tagihan dengan kewajiban Eksportir: Pada bulan Maret 2012, PT. E mengakui utang atas transaksi impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan piutang atas transaksi Ekspor sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) kepada perusahaan M di Malaysia. Utang piutang tersebut jatuh tempo bulan Mei 2012 dan kedua pihak menyepakati pembayaran dengan mekanisme netting dimana hanya selisih dari utang piutang tersebut yang akan dibayarkan. Dalam contoh kasus di atas, PT. E akan menerima USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari perusahaan M. Selama tahun 2012, transaksi netting masih diperbolehkan dan nilai DHE yang wajib diterima melalui Bank Devisa adalah sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar). Sejak tanggal 1 Januari 2013, netting tidak diperkenankan. Dokumen … - 12 - Dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi purchase order, sales contract, dan/atau dokumen terkait utang piutang yang diselesaikan secara netting antara Eksportir dengan pihak lain. Ayat (5) PT. F memperoleh ULN dalam bentuk loan agreement dari kreditur PQR sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150,000,000.00 (seratus lima puluh juta US Dollar). Dalam contoh kasus di atas, penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa. Angka 3 Pasal 19A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5338 DSM

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/11/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/20/PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI </reg_title> <set_date> 28 Agustus 2012 </set_date> <effective_date> 28 Agustus 2012 </effective_date> <issued_date> 28 Agustus 2012 </issued_date> <changed_reg> '13/20/PBI/2011' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '17/UU/2006', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999', '10/UU/1995' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/33/PBI/2016 TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar; c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank - 2 - Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan keandalannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016. Pasal 1 Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. - 3 - Pasal 2 Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang Rupiah kertas yang memiliki ciri tertentu. Pasal 3 Harga uang Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Pasal 4 Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi: a. ciri umum; dan b. ciri khusus. Pasal 5 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian depan terdapat: a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”; c. sebutan pecahan dalam angka “1000” dan tulisan “SERIBU RUPIAH”; d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”; e. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”; f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Tjut Meutia beserta tulisan “TJUT MEUTIA”; g. gambar ornamen batik; dan h. gambar lingkaran-lingkaran kecil. (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat: a. warna dominan hijau; - 4 - b. hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f; c. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya; d. gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” dan angka “1” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; e. kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile); f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian; g. mikroteks yang memuat tulisan “BI1”, tulisan “BI1000”, dan angka “1”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan h. hasil cetak yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa: 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”; 2. angka nominal “1000”; 3. ornamen batik; dan 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6 (1) Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pada bagian belakang terdapat: a. angka nominal “1000”; b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka; c. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERIBU RUPIAH”; d. tulisan tahun cetak “TC 2016”; - 5 - e. gambar utama yaitu tari tifa beserta tulisan “TARI TIFA”, pemandangan alam Banda Neira beserta tulisan “Banda Neira”, dan bunga anggrek larat; f. tulisan “BANK INDONESIA”; g. gambar ornamen batik; h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan i. tulisan “PERURI”. (2) Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat: a. warna dominan hijau; b. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya; c. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “1000”; d. mikroteks yang memuat tulisan “BI1000” dan angka “1000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan e. hasil cetak yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa: 1. gambar bunga anggrek larat; 2. gambar sebagian pemandangan alam Banda Neira; dan 3. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka. (3) Angka dalam tulisan tahun cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan berubah sesuai dengan tahun cetak. Pasal 7 Selain ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), uang Rupiah memiliki ciri khusus sebagai berikut: a. bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi: 1. terbuat dari serat kapas; 2. berwarna krem; - 6 - 3. tidak memendar dengan sinar ultraviolet; 4. terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional Tjut Meutia; dan 5. terdapat benang pengaman yang memuat tulisan “BANK INDONESIA” secara berulang, yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet; dan b. ukuran yaitu panjang 141 (seratus empat puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter. Pasal 8 Uang Rupiah kertas pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2000 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Pasal 9 Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 217

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 18/33/PBI/2016 </reg_id> <reg_title> PENGELUARAN UANG RUPIAH KERTAS PECAHAN 1.000 (SERIBU) TAHUN EMISI 2016 </reg_title> <set_date> 26 Oktober 2016 </set_date> <effective_date> 28 Oktober 2016 </effective_date> <issued_date> 28 Oktober 2016 </issued_date> <related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '7/UU/2011' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/1/PBI/2018 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah yang ditarik dari peredaran; b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah - 2 - Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang. 2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak. BAB II PEMUSNAHAN UANG RUPIAH Pasal 2 Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi: a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan - 3 - pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. Pasal 3 Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam. Pasal 4 (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 5 Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam suatu berita acara. - 4 - BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 7

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 20/1/PBI/2018 </reg_id> <reg_title> JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017 </reg_title> <set_date> 26 Januari 2018 </set_date> <effective_date> 30 Januari 2018 </effective_date> <issued_date> 30 Januari 2018 </issued_date> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011', '14/7/PBI/2012' </related_reg>

-1- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/17/PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kualitas data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaporan utang luar negeri oleh Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka penyusunan statistik utang luar negeri dan statistik neraca pembayaran; b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan Bank, Badan memenuhi ketentuan kewajiban Usaha Bukan Bank dan perorangan dalam pelaporan utang luar negeri, Bank Indonesia memandang perlu untuk menunda pemberlakuan pengenaan sanksi administratif kewajiban pelaporan utang luar negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menyempurnakan mengatur tentang kewajiban pelaporan utang luar negeri; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia … dipandang perlu untuk Peraturan Bank Indonesia yang atas -2- Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Menjadi tentang Bank Indonesia Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/22/PBI/2000 TENTANG PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) diubah yaitu: Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai sanksi tidak diberlakukan … KEWAJIBAN -3- diberlakukan sejak tanggal 1 April 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 2009 GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 71 DInt

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 11/17/PBI/2009 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2/22/PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI </reg_title> <set_date> 5 Mei 2009 </set_date> <effective_date> 01 April 2005 </effective_date> <issued_date> 5 Mei 2009 </issued_date> <changed_reg> '2/22/PBI/2000' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/10/PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa arus masuk modal asing meningkat tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan kondisi likuiditas valuta asing perbankan secara signifikan; b. bahwa arus masuk modal asing sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih bersifat jangka pendek dan berdampak pada kondisi ekses likuiditas valuta asing yang dapat menyebabkan instabilitas nilai tukar dan gangguan pada stabilitas ekonomi makro; c. bahwa untuk mengurangi risiko instabilitas nilai tukar yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro, diperlukan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia; d. bahwa untuk penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia . . . - 2 - Indonesia, perlu kebijakan peningkatan giro wajib minimum dalam valuta asing; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN . . . - 3 - M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing. (2) Ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam valuta asing. b. sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing. 2. Penjelasan . . . - 4 - 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran. (2) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia. (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan, sepanjang kekurangan GWM Primer dalam rupiah tidak lebih dari 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah. Pasal II . . . - 5 - Pasal II Peraturan Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 21 DPNP/DKM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/10/PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING I. UMUM Seiring dengan meningkatnya arus modal masuk, kondisi likuiditas valuta asing perbankan mengalami peningkatan menjadi lebih tinggi dibandingkan pada saat periode terjadinya gejolak ekonomi global tahun 2008. Hal ini tercermin pada posisi aset Bank dalam valuta asing yang jauh melebihi posisi di tahun 2008. Selain itu, aktivitas transaksi di pasar valuta asing juga meningkat menuju level sebelum periode gejolak ekonomi global tahun 2008. Arus modal masuk tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaannya yang relatif stabil sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah cenderung terapresiasi. Kondisi ini dapat mengurangi daya saing ekspor non migas Indonesia. Terlebih lagi, arus modal masuk yang besar tersebut lebih bersifat jangka pendek di instrumen pasar keuangan Indonesia. Hal ini sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi makro Indonesia dan tingginya imbal hasil instrumen keuangan dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. Arus modal jangka pendek tersebut bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan arus modal keluar dalam jumlah besar di kemudian hari apabila investor asing mengubah . . . - 2 - mengubah minatnya dan menarik kembali investasinya di instrumen keuangan domestik. Kondisi ini dapat menyebabkan gejolak nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, peningkatan likuiditas valuta asing harus disertai dengan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh Bank untuk memenuhi kebutuhan penarikan Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing dan untuk mengantisipasi permintaan valuta asing lainnya yang tinggi khususnya dalam periode krisis. Selain itu, Bank Indonesia juga perlu memperkuat pengelolaan arus modal asing mengingat karakteristik modal asing terutama dalam bentuk investasi portofolio yang cenderung fluktuatif. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah. Pada saat krisis finansial global tahun 2008 Bank Indonesia menurunkan kewajiban GWM dalam valuta asing untuk mengurangi keketatan likuiditas valuta asing. Kebijakan tersebut menjadikan GWM dalam valuta asing di Indonesia dipandang terlalu rendah bahkan terendah dalam sejarah maupun dibandingkan dengan negara kawasan serta negara dalam peringkat investasi yang sama (peer group-nya). Kewajiban GWM dalam valuta asing yang rendah ini tidak dapat menjadi sumber pasokan ketika terjadi gejolak nilai tukar yang tajam khususnya di masa krisis. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu meningkatkan kewajiban GWM dalam valuta asing untuk mendukung upaya pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia dan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh Bank. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dan arah kebijakan Bank Indonesia, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum. II. PASAL . . . - 3 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 4 Ayat (1) Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar : 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar). Ayat (2) Huruf a Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan Februari sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Maret adalah sebesar : 5% x USD100.000.000,00 = USD5.000.000,00 (lima juta US dollar). Huruf b . . . - 4 - Huruf b Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan Mei sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni adalah sebesar : 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar). Angka 2 Pasal 18 Ayat (1) Contoh perhitungan sanksi: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 105% (seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni sebesar 12% (dua belas persen). GWM dalam rupiah harian Bank A yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar: a. GWM . . . - 5 - a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah); b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah); dan c. GWM LDR dalam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), sesuai contoh perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c. GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve. Contoh 1: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan . . . - 6 - pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah). Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder. Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp450.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR). Contoh 2: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.100.000.000.000,00 (lima triliun seratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Bank A . . . - 7 - Bank A memiliki Excess Reserve sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM Sekunder dalam rupiah, sehingga Bank masih kekurangan untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar : Rp375.000.000.000,00 – Rp150.000.000.000,00 = Rp225.000.000.000,00 Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp225.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Contoh 3: Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI . . . - 8 - SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November adalah sebesar 6% (enam persen). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR dalam rupiah x hari kerja 360 yaitu Rp825.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1 360 Selain itu pada tanggal 24 November Bank A tidak memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer dan GWM LDR serta kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM Sekunder). Ayat (2) . . . - 9 - Ayat (2) Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah sebesar: 8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta US dollar). Saldo Rekening Giro Valuta asing Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Juni adalah sebesar USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu US dollar). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 Juni adalah sebagai berikut: 0,04% x (USD8.000.000,00 – USD7.900.000,00) = USD40,00 (empat puluh US dollar). Ayat (3) Yang dimaksud dengan kurs tengah adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh US dollar) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan . . . - 10 - penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD (sembilan ribu rupiah per US dollar), maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar: 40 x Rp9.000,00 = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Ayat (4) Kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan diperuntukkan bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah yang sesuai ketentuan saat ini menjadi paling kurang sebesar 7% (tujuh persen) dari DPK dalam rupiah. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5200

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 13/10/PBI/2011 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING </reg_title> <set_date> 9 Februari 2011 </set_date> <effective_date> 9 Februari 2011 </effective_date> <issued_date> 9 Februari 2011 </issued_date> <changed_reg> '12/19/PBI/2010' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 2 Pasal 18' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/14/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; b. bahwa dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran; c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut telah diatur ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah; d. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang ada saat ini perlu disempurnakan; e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan ketentuan mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … - 2 - Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Uang adalah uang rupiah. 2. Uang Kertas adalah Uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. 3. Uang … - 3 - 3. Uang Logam adalah Uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel atau bahan lainnya. 4. Uang Tidak Layak Edar adalah Uang lusuh, Uang cacat, Uang rusak, dan Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. 5. Uang Lusuh adalah Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya tetapi kondisi Uang telah berubah yang disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, coretan-coretan. 6. Uang Cacat adalah Uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7. Uang Rusak adalah Uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, atau Uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain karena robek, atau Uang yang mengerut. 8. Ciri Uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap Uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan Uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 9. Bahan Uang adalah kertas uang, logam uang atau bahan lainnya termasuk tanda pengaman uang yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan dan atau pengaman Uang. 10. Uang Khusus adalah Uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya. 11. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. BAB II … - 4 - BAB II PENGELUARAN UANG Pasal 2 (1) Bank Indonesia menetapkan macam Uang, harga Uang, Ciri Uang yang akan dikeluarkan, serta Bahan Uang yang digunakan. (2) Dalam menetapkan Ciri Uang dan Bahan Uang, Bank Indonesia berwenang menetapkan desain Uang, spesifikasi Uang dan spesifikasi Bahan Uang. Pasal 3 (1) Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam. (2) Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang sekurang-kurangnya : a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. kata “Bank Indonesia”; c. pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya; d. tahun emisi; e. nomor seri; f. kata “Dewan Gubernur”, tanda tangan dan sebutan Gubernur dan seorang anggota Dewan Gubernur; dan g. kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai”. (3) Uang … - 5 - (3) Uang Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Ciri Uang sekurang-kurangnya : a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. kata “Bank Indonesia”; c. pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan d. tahun emisi. Pasal 4 (1) Bank Indonesia melaksanakan pengadaan Bahan Uang dan jasa lainnya, termasuk menetapkan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank Indonesia menetapkan pemasok uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 5 Bank Indonesia menetapkan tanggal mulai berlakunya Uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 6 … - 6 - Pasal 6 Bank Indonesia mengeluarkan Uang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 dengan Peraturan Bank Indonesia. BAB III PENGEDARAN UANG Pasal 7 (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang kepada masyarakat. (2) Pelaksanaan pengedaran Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Pasal 8 (1) Bank Indonesia memberikan layanan kas yang terdiri dari layanan bayaran, layanan setoran dan layanan penukaran. (2) Layanan … - 7 - (2) Layanan bayaran dan layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. (3) Pihak yang memperoleh layanan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penyortiran atas Uang yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia. Pasal 9 (1) Layanan penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada masyarakat untuk menukarkan : a. Uang yang masih layak edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau b. Uang Tidak Layak Edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya. (2) Pelaksanaan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. (3) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun. (4) Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Lusuh atau Uang Cacat sebesar nilai nominal. (5) Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sepanjang Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang. (6) Bank Indonesia dan atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rusak. 7) besarnya … - 8 - (7) Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut : a. Uang Kertas atau Uang Logam apabila : 1) fisik Uang lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal; 2) fisik Uang sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya tidak diberikan penggantian. b. Uang Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer) apabila : 1) fisik Uang mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya diberikan penggantian sebesar nilai nominal; 2) fisik Uang mengerut dan tidak utuh serta ciri Uang dapat dikenali keasliannya besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a. (8) Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan apabila : a. Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dan terdapat salah satu nomor serinya secara lengkap; atau b. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi masih terdapat kedua nomor serinya secara lengkap dan sama. (9) Uang Lusuh atau Uang Cacat dalam kondisi rusak, diberikan penggantian yang besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). BAB IV … - 9 - BAB IV PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG Pasal 10 (1) Bank Indonesia menetapkan Uang tidak sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang dari peredaran. (2) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian. (3) Besarnya penggantian Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut : a. Uang Lusuh atau Uang Cacat diberikan penggantian sebesar nilai nominal; b. Uang Rusak diberikan penggantian yang besarnya mengacu dalam Pasal 9 ayat (7) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8). (4) Penarikan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam peredaran, dilakukan dengan cara menukarkan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. (5) Penukaran Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. (6) Pencabutan… - 10 - (6) Pencabutan dan penarikan Uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. BAB V PEMUSNAHAN UANG Pasal 11 Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap : a. Uang Tidak Layak Edar; dan b. Uang yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan atau kurang diminati oleh masyarakat. BAB VI UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA Pasal 12 Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia terhadap Uang yang diragukan keasliannya. Pasal 13 (1) Bank Indonesia memberikan penggantian terhadap Uang yang telah dinyatakan asli. (2) Besarnya … - 11 - (2) Besarnya penggantian terhadap Uang yang telah dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (7) serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8). (3) Uang yang dinyatakan palsu tidak diberikan penggantian oleh Bank Indonesia. (4) Uang yang dinyatakan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VII PELAPORAN DAN KERJASAMA PENANGGULANGAN UANG PALSU Pasal 14 Bank umum wajib menyampaikan laporan mengenai penemuan Uang Palsu kepada Bank Indonesia. Pasal 15 (1) Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Uang kepada masyarakat. (2) Dalam memberikan informasi dan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain. Pasal 16… - 12 - Pasal 16 Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam rangka penanggulangan Uang Palsu. BAB VIII UANG KHUSUS Pasal 17 (1) Bank Indonesia mengeluarkan Uang Khusus. (2) Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia atas permohonan pihak lain. (3) Bank Indonesia mengenakan royalti terhadap Uang Khusus yang dikeluarkan atas permohonan pihak lain. (4) Macam Uang Khusus yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam. (5) Uang Kertas yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk lembaran Uang yang belum dipotong. (6) Uang Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. (7) Macam Uang Khusus, harga Uang Khusus dan ciri Uang Khusus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. (8) Uang… - 13 - (8) Uang Khusus dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas dan dilengkapi dengan sertifikat. (9) Uang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal. (10) Pengedaran Uang Khusus dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. BAB IX SPESIMEN UANG Pasal 18 (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan menyampaikan spesimen Uang Kertas kepada bank umum, bank sentral negara lain dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk setiap Uang Kertas emisi baru. (2) Spesimen Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19 Pelanggaran … - 14 - Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Peraturan Pelaksanaan dari : a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang; dan b. Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka : a. Surat … - 15 - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.13/52/Kep/Dir/UPU tanggal 1 Desember 1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pengedaran Uang; b. Peraturan Bank Indonesia No.1/12/PBI/1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Uang Rupiah Khusus (Commemorative); Peraturan Bank Indonesia No.2/17/PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah, dinyatakan tidak berlaku. c. Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2004. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Juni 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 52 DPU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/14/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan harga Uang adalah nilai nominal atau pecahan Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 … - 2 - Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyedia Bahan Uang dan jasa lainnya adalah perusahaan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan Bahan Uang dan atau jasa lainnya. Yang dimaksud dengan jasa lainnya antara lain adalah jasa asuransi, pengangkutan, pelaksana impor (handling import). Ayat (2) Yang dimaksud dengan perusahaan percetakan uang adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) atau perusahaan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pencetakan Uang. Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemasok uang adalah perusahaan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan Bahan Uang dan melakukan pencetakan Uang, serta jasa lainnya dalam rangka pengadaan Uang. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia ini memuat antara lain macam Uang, harga Uang, Ciri Uang dan tanggal mulai berlakunya Uang. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan mengedarkan Uang antara lain adalah melakukan kegiatan layanan kas dan pengiriman Uang. Ayat (2) … - 3 - Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan layanan bayaran adalah kegiatan pembayaran Uang yang masih layak edar oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan layanan setoran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan layanan penukaran adalah kegiatan penerimaan Uang oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang tidak memiliki rekening di Bank Indonesia, tetapi mempunyai hubungan hukum dengan Bank Indonesia. Ayat (3) Yang dimaksud dengan penyortiran adalah kegiatan memilih dan memilah Uang antara lain menurut kelayakan edar, pecahan dan tahun emisi. Dalam kegiatan ini termasuk pula melakukan penyusunan gambar utama bagian muka (depan) dan belakang Uang yang searah. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas … - 4 - Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Huruf a dan b Dalam penetapan penggantian, Bank Indonesia berwenang menilai besarnya keutuhan fisik uang. Ayat (8) Huruf a Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah kondisi fisik Uang Kertas yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih. Huruf b Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … - 5 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang termasuk dalam pengertian pihak lain antara lain adalah perusahaan yang melayani penukaran uang. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 11 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis antara lain adalah nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominal. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas … - 6 - Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Interpol. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan lembaran Uang yang belum dipotong adalah lembaran Uang yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) lembar Uang Kertas dan masih merupakan satu kesatuan. Ayat (6) Cukup jelas … - 7 - Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan spesimen Uang adalah contoh Uang Kertas yang pada salah satu sisinya tercantum kata “Spesimen”. Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 … - 8 - Pasal 23 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4388 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/14/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH </reg_title> <set_date> 22 Juni 2004 </set_date> <effective_date> 2 Agustus 2004 </effective_date> <replaced_reg> '13/52/KEP/DIR/UPU|SKDIR-BI/1980', '1/12/PBI/1999', '2/17/PBI/2000' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004' </related_reg> <penalty_list> 'BAB X' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/ 6 /PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dibutuhkan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter dan penguatan manajemen likuiditas bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan giro wajib minimum; b. bahwa perubahan perhitungan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank, dan mengurangi volatilitas suku bunga; c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata-rata; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank - 2 - Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional; Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia: a. Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712); - 3 - b. Nomor 17/21/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769); c. Nomor 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); d. Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5921), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. - 4 - 2. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. 5. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia. 6. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah. 7. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing. 8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. 9. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. 10. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan/atau Surat Berharga Negara, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. - 5 - 11. Loan to Funding Ratio yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap: a. dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan. 12. LFR Target adalah kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR. 13. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target. 14. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta Interbank Offered Rate sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank. 15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. 16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. 17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas Surat - 6 - Utang Negara dalam mata uang rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 18. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. 19. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR. 20. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang dari batas bawah LFR Target. 21. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas atas LFR Target. 22. Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam rupiah dan valuta asing. 23. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. 24. Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit. - 7 - 25. Rasio Nonperforming Loan Total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap Total Kredit. 26. Rasio Nonperforming Loan Kredit UMKM yang selanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total Kredit UMKM. 27. Laporan Berkala Bank Umum adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. 28. Laporan Bulanan Bank Umum adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. GWM Primer sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi: 1. secara harian sebesar 5% (lima persen); dan 2. secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5% (satu koma lima persen); b. GWM Sekunder secara harian sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah; dan - 8 - c. GWM LFR secara harian sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LFR Bank dan LFR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi. (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif. (3) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c. - 9 - (4) Pemberian kelonggaran GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia. (5) Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer. 4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Pemenuhan GWM oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan pada hari kerja termasuk dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas. (2) Dalam hal wilayah tertentu ditetapkan libur secara fakultatif, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tutup maka Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank tersebut tidak melakukan kegiatan operasional terkait saldo giro Bank; dan b. dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi maka: 1. Bank tetap diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tetap beroperasi; dan 2. Bank tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup dan Bank telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank tidak melakukan - 10 - kegiatan operasional terkait saldo giro Bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8A (1) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikecualikan bagi bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek. (2) Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM Primer secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah. (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tetap wajib memenuhi GWM Sekunder, GWM LFR, dan GWM dalam valuta asing. (4) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM oleh bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 11 - 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya. (2) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya. (3) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta GWM LFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 12 - 7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Pemenuhan GWM LFR dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut: a. dalam hal LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target maka GWM LFR adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah; b. dalam hal LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LFR Target dan LFR Bank, dan DPK dalam rupiah; c. dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target, dan DPK dalam rupiah; dan - 13 - d. dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka GWM LFR adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah. 9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8A, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (2) serta DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dari laporan DPK rupiah dan valuta asing pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. (2) Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 diperoleh dari: a. neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum, untuk data kredit dan DPK; dan b. laporan surat berharga yang diterbitkan, yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga. (3) KPMM Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 adalah KPMM triwulanan. (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK. - 14 - (5) Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari: a. daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan b. laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (6) Total Kredit untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. (7) Non-performing loan Total Kredit untuk perhitungan Rasio NPL Total Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh dari daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. (8) Non-performing loan Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diperoleh dari: a. daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana - 15 - dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan b. laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola executing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. 10. Penjelasan Pasal 16A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan. 11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a. (2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam rupiah. (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun. (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap hari kerja bagi Bank yang memenuhi rasio GWM Primer lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia. - 16 - (6) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek. 12. Penjelasan Pasal 17A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan. 13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia. (2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan b. jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir bulan. (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. - 17 - 14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8A dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran; 2. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari rata-rata JIBOR dalam rupiah selama 2 (dua) masa laporan, terhadap rata-rata kekurangan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata- rata selama masa laporan tertentu untuk setiap hari kerja selama 2 (dua) masa laporan; 3. Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus - 18 - dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran; 4. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia; dan 5. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dibayarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran. 15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia. (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM. (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana - 19 - dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mendebit atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank. (4) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1. Pasal II 1. Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017. 2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017. - 20 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2017 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 87 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/6 /PBI/2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL I. UMUM Bank Indonesia telah melakukan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter melalui implementasi suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dalam rangka mengoptimalkan penguatan kerangka operasional tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk kebijakan moneter meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas Bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan GWM. Perubahan perhitungan pemenuhan GWM bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan pemenuhan sebagian GWM Primer secara rata-rata dan penyesuaian periode pemenuhan GWM. - 2 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari. Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata- rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan. Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer secara harian. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara - 3 - harian sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian oleh Bank yang semula sebesar 5% (lima persen) berubah menjadi sebesar 4% (empat persen). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional terkait saldo giro Bank” adalah kegiatan Bank dan kantor cabang Bank antara lain penerimaan atau pengiriman dana dari atau kepada peserta Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement lain, setoran atau tarikan tunai Bank kepada Bank Indonesia, dan pendebitan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 8A Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek. Ayat (2) Cukup jelas. - 4 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 6 Pasal 9 Ayat (1) Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR adalah sebagai berikut: Jumlah harian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan X 100% Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya Perhitungan pemenuhan GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai - 5 - dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (2) Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu adalah sebagai berikut: Jumlah rata-rata saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan X 100% Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. - 6 - Ayat (3) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut: Jumlah harian saldo Rekening Giro Valas Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan X 100% Rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK dalam valuta asing Bank sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya; b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya; c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama; dan d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK - 7 - dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 7 Pasal 10 Ayat (1) SBN terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Yang dimaksud dengan “Surat Utang Negara” adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara, yang terdiri atas Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara. Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah Negara” adalah Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek. Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder adalah sebagai berikut: SBI + SDBI + SBN setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan X 100% Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder didasarkan pada DPK Bank dalam rupiah sebagai berikut: a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa - 8 - laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 8 Pasal 12 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR didasarkan pada: a. neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum untuk data kredit dan DPK posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya, yaitu: 1. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan - 9 - 2. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan b. laporan surat berharga yang diterbitkan untuk data surat berharga posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya. Ayat (3) KPMM triwulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dalam rangka pengawasan terhadap Bank yang bersangkutan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yaitu: a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus; b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November; c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari; dan d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. - 10 - Ayat (8) Cukup jelas. Angka 10 Pasal 16A Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 17 Ayat (1) Perhitungan jasa giro harian dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya. - 11 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (effective annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Metode perhitungan persentase jasa giro harian dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut: Persentase jasa giro harian = {1 + tingkat bunga efektif tahunan}(1/360) -1 = {1 + 2,5%}(1/360) - 1 = 0,00686% Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) angka di belakang koma. Ayat (4) Dalam hal Bank tidak memenuhi rasio GWM Primer lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah, Bank tidak diberikan jasa giro untuk hari kerja tersebut. Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam rupiah paling sedikit 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yang terdiri atas 4% (empat persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian dan 1,5% (satu koma lima persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, serta memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LFR dalam rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. Ayat (5) Cukup jelas. - 12 - Ayat (6) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 17A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengurangan jasa giro dilakukan dengan memperhatikan target pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan perhitungan sebagai berikut: 1. Mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 5% (lima persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 5% (lima persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank. Formula perhitungan sebagai berikut: Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (5% - Rasio Kredit UMKM Bank)}]. - 13 - 2. Mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 10% (sepuluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 10% (sepuluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank. Formula perhitungan sebagai berikut: Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (10% - Rasio Kredit UMKM Bank)}]. 3. Mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 15% (lima belas persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 15% (lima belas persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank. Formula perhitungan sebagai berikut: Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (15% - Rasio Kredit UMKM Bank)}]. 4. Sejak tanggal 1 Februari 2019 Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 20% (dua puluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 20% (dua puluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank. Formula perhitungan sebagai berikut: Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (20% - Rasio Kredit UMKM Bank)}]. - 14 - Angka 13 Pasal 18 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 20 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 22 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6047

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 19/6/PBI/2017 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL </reg_title> <set_date> 17 April 2017 </set_date> <effective_date> 1 Juli 2017 </effective_date> <issued_date> 18 April 2017 </issued_date> <changed_reg> '15/15/PBI/2013' </changed_reg> <extension_of> '17/11/PBI/2015', '17/21/PBI/2015', '18/3/PBI/2016', '18/14/PBI/2016' </extension_of> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 14 Pasal 20', 'Pasal I Angka 15 Pasal 22' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016 TENTANG BILYET GIRO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat yang masih diperlukan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian nasional adalah bilyet giro; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan bilyet giro, aspek keamanan dan perlindungan dalam penggunaan bilyet giro perlu semakin ditingkatkan; c. bahwa dalam rangka meningkatkan aspek keamanan dan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dan sebagai upaya mitigasi risiko penyalahgunaan bilyet giro, perlu dipertegas kewajiban para pihak terkait melalui penguatan pengaturan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik - 2 - Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BILYET GIRO. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 2. Rekening Giro adalah rekening giro Rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. - 3 - 3. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. 4. Penarik adalah pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro. 5. Penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana. 6. Bank Tertarik adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro. 7. Bank Penerima adalah Bank yang menatausahakan rekening Penerima. 8. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu berlakunya Bilyet Giro. 9. Tenggang Waktu Efektif adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Penerima untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada Bank Tertarik. 10. Tanggal Penarikan adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal diterbitkannya Bilyet Giro. 11. Tanggal Efektif adalah tanggal yang tercantum pada Bilyet Giro dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan. Bagian Kedua Prinsip Umum Pasal 2 Dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum sebagai berikut: a. sebagai sarana perintah pemindahbukuan; b. tidak dapat dipindahtangankan; c. diterbitkan dalam mata uang Rupiah; dan d. ditulis dalam Bahasa Indonesia. - 4 - BAB II SYARAT FORMAL BILYET GIRO Pasal 3 (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: a. nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro; b. nama Bank Tertarik; c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik; d. nama dan nomor rekening Penerima; e. nama Bank Penerima; f. g. Tanggal Penarikan; h. Tanggal Efektif; i. nama jelas Penarik; dan j. tanda tangan Penarik. (2) Tanggal Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan. (3) Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bank Tertarik. (4) Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j dilakukan oleh Penarik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan syarat formal diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 4 Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap; - 5 - BAB III KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO Pasal 5 Pihak dalam penggunaan Bilyet Giro meliputi: a. Bank Tertarik; b. Penarik; c. Penerima; dan d. Bank Penerima. Bagian Kesatu Bank Tertarik Pasal 6 (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Tertarik wajib: a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada saat pencetakan Bilyet Giro; b. menatausahakan Rekening Giro Penarik; c. menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik; d. melakukan verifikasi Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik; e. melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro; f. menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang; g. melakukan penolakan Bilyet Giro dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan h. menatausahakan penggunaan Bilyet Giro. (2) Bank Tertarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). - 6 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank Tertarik dalam penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bagian Kedua Penarik Pasal 7 (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penarik: a. harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro; b. wajib menyediakan dana yang cukup selama Tenggang Waktu Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan c. harus menginformasikan kepada Bank Tertarik mengenai Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya. (2) Penarik bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya syarat formal Bilyet Giro secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan keharusan Penarik dalam penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bagian Ketiga Penerima Pasal 8 (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penerima harus: a. memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penarik; b. menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4); dan c. meminta Penarik untuk melakukan pemblokiran atas Bilyet Giro yang diterima, dalam hal diperlukan. - 7 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang harus dilakukan oleh Penerima dalam penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bagian Keempat Bank Penerima Pasal 9 (1) Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Penerima wajib: a. memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima; b. melakukan verifikasi terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima; c. meneruskan Bilyet Giro yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang diterima dari Penerima kepada Bank Tertarik; d. melakukan penolakan Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; e. memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima; dan f. menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bank Penerima diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 8 - BAB IV TENGGANG WAKTU PENGUNJUKAN DAN TENGGANG WAKTU EFEKTIF BILYET GIRO Pasal 10 (1) Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan. (2) Tenggang Waktu Efektif terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Bilyet Giro menjadi tidak berlaku; dan b. kewajiban Penarik untuk menyediakan dana atas penarikan Bilyet Giro menjadi hapus. BAB V KOREKSI BILYET GIRO Pasal 11 (1) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro, Penarik harus melakukan koreksi. (2) Setiap koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Penarik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan batas maksimal koreksi penulisan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VI PENOLAKAN BILYET GIRO Pasal 12 (1) Alasan penolakan Bilyet Giro terdiri atas: a. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro; b. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan; c. terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan; - 9 - d. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif; e. syarat formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain Penarik; f. Bilyet Giro diblokir pembayarannya; g. tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik; h. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi; i. Rekening Giro Penarik telah ditutup; dan/atau j. tidak tersedia dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik. (2) Penolakan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 13 (1) Bank Tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h wajib menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro yang diduga terdapat indikasi pemalsuan. (2) Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 10 - BAB VII PEMBATALAN DAN PEMBLOKIRAN PEMBAYARAN BILYET GIRO Pasal 14 (1) Penarik tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro dengan alasan tertentu selama Tenggang Waktu Pengunjukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran pembayaran Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VIII WARKAT BILYET GIRO Pasal 15 (1) Bilyet Giro wajib memenuhi spesifikasi warkat Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi warkat Bilyet Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB IX PELAPORAN Pasal 16 (1) Bank Tertarik wajib menyampaikan laporan mengenai penggunaan Bilyet Giro kepada Bank Indonesia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan berkala dan laporan insidental. - 11 - (3) Tata cara pelaporan penggunaan Bilyet Giro mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. BAB X PENGAWASAN KEPATUHAN Pasal 17 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung. (3) Tata cara pengawasan kepatuhan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. BAB XI SANKSI Pasal 18 (1) Bank Tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan/atau Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Penarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif sebagai Penarik Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. (3) Bank Penerima yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. - 12 - (4) Bank Tertarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan jumlah dana dalam Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf, Bank Tertarik dapat: a. menolak Bilyet Giro; atau b. melaksanakan perintah pemindahbukuan. (2) Pelaksanaan perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. jumlah dana yang berlaku adalah jumlah dalam huruf; dan b. jika jumlah dana yang dicantumkan dalam huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang dan terdapat perbedaan, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. Pasal 20 Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tetap berlaku apabila Penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Bilyet Giro yang telah diterbitkan tetap diakui sebagai Bilyet Giro dan tunduk pada ketentuan dalam Surat - 13 - Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro dan ketentuan pelaksanaannya; dan b. warkat Bilyet Giro yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017. - 14 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 248 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/41/PBI/2016 TENTANG BILYET GIRO I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam menetapkan alat pembayaran dalam rangka mendukung salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada saat ini, Bilyet Giro telah digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana transfer debit yang berbasis warkat, selain cek. Dalam praktiknya, penggunaan Bilyet Giro di masyarakat lebih dominan dibandingkan dengan cek. Hal ini disebabkan Bilyet Giro memiliki kelebihan, terutama dengan adanya Tanggal Efektif yang memberikan kemudahan bagi Penarik dalam mengelola likuiditas. Selain itu, pembayaran Bilyet Giro hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sehingga memberikan keamanan bagi Penerima maupun Penarik Bilyet Giro. Sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, penggunaan Bilyet Giro diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995. Dalam perkembangannya, penguatan pengaturan tentang Bilyet Giro perlu dilakukan antara lain karena risiko penyalahgunaan Bilyet Giro semakin meningkat. Penguatan pengaturan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan Bilyet Giro melalui penerapan standar minimum keamanan dan penegasan kewajiban para pihak dalam penggunaan Bilyet Giro. - 2 - Pokok pengaturan Bilyet Giro dalam Peraturan Bank Indonesia ini sebagai berikut: a. penegasan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran nontunai berbasis warkat melalui pemindahbukuan dan bukan sebagai surat berharga, sehingga tidak dapat dicairkan secara tunai dan dipindahtangankan; b. menyempurnakan pengaturan syarat formal antara lain dengan menambahkan Tanggal Efektif sebagai syarat formal dan kewajiban pengisian syarat formal secara lengkap oleh Penarik pada saat penerbitan; c. memperpendek masa berlaku Bilyet Giro hanya selama Tenggang Waktu Pengunjukan yaitu 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Penerima maupun Penarik dalam pengelolaan likuiditasnya; d. mewajibkan Bank Tertarik untuk menahan warkat dan menunda pembayaran paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya terhadap Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan diduga palsu atau dimanipulasi; dan e. mengatur kewajiban pelaporan penggunaan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar penggunaan Bilyet Giro baik oleh masyarakat maupun perbankan akan menjadi lebih tertib, aman, dan efisien, serta mendukung kelancaran sistem pembayaran yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Prinsip Bilyet Giro sebagai sarana perintah pemindahbukuan untuk menegaskan bahwa pembayaran Bilyet Giro tidak dapat dilakukan secara tunai. Huruf b Prinsip Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan untuk menegaskan bahwa Bilyet Giro bukan surat berharga dan hanya - 3 - dapat dibayarkan kepada Penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dalam hal diperlukan, penulisan Bilyet Giro dalam Bahasa Indonesia dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan “tanda tangan” adalah tanda tangan basah Penarik sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 4 - Ayat (4) Khusus untuk pencantuman nama jelas Penarik dapat dilakukan oleh Bank Tertarik pada saat penerbitan buku Bilyet Giro. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pada saat pencetakan Bilyet Giro” adalah sebelum Bilyet Giro diserahkan kepada Penarik. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “menatausahakan Bilyet Giro” antara lain melakukan pencatatan setiap Bilyet Giro yang diterbitkan dan didistribusikan kepada Penarik. Huruf d Yang dimaksud dengan “melakukan verifikasi Bilyet Giro” antara lain melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan syarat formal dan pengecekan kesesuaian antara tanda tangan yang tercantum dalam Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan di Bank Tertarik. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Pemblokiran Bilyet Giro dilakukan antara lain apabila Bilyet Giro yang telah diterima oleh Penerima hilang, dicuri, atau rusak. Huruf g Cukup jelas. - 5 - Huruf h Yang dimaksud dengan “menatausahakan penggunaan Bilyet Giro” antara lain melakukan pencatatan setiap Bilyet Giro yang diterbitkan, didistribusikan kepada Penarik, ditarik oleh Penarik, dan ditolak oleh Bank Tertarik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah semua syarat formal harus terisi tanpa ada yang dikosongkan. Huruf b Yang dimaksud dengan “menyediakan dana yang cukup” adalah penyediaan dana oleh Penarik di Rekening Giro dalam rangka menjamin terlaksananya pembayaran Bilyet Giro yang diterbitkan. Huruf c Yang dimaksud dengan “Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya” adalah Bilyet Giro yang tidak dapat dibayarkan antara lain karena hilang, dicuri, atau rusak. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “memastikan pemenuhan ketentuan” adalah Penerima memeriksa, meneliti, dan memastikan bahwa semua syarat formal telah dicantumkan secara lengkap tanpa ada yang dikosongkan. - 6 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “dalam hal diperlukan” adalah antara lain apabila Bilyet Giro yang telah diterima oleh Penerima hilang, dicuri, atau rusak. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “melakukan verifikasi” antara lain melakukan pengecekan atas kelengkapan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro. Huruf c Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan bahwa seluruh ketentuan Bilyet Giro telah dipenuhi pada saat dilakukan verifikasi, antara lain kewajiban pencantuman Tanggal Efektif dalam Tenggang Waktu Pengunjukan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. - 7 - Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “koreksi” adalah perubahan dan pembetulan informasi yang tercantum dalam Bilyet Giro. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “indikasi pemalsuan” adalah warkat Bilyet Giro diduga palsu atau isi Bilyet Giro diduga dimanipulasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tidak dapat membatalkan Bilyet Giro selama Tenggang Waktu Pengunjukan” adalah perintah yang tercantum dalam Bilyet Giro tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh Bank Tertarik meskipun dalam Tenggang Waktu Pengunjukan terdapat permintaan dari Penarik untuk tidak melaksanakan isi perintah Bilyet Giro tersebut. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alasan tertentu” antara lain karena Bilyet Giro hilang, dicuri, atau rusak. Ayat (3) Cukup jelas. - 8 - Pasal 15 Ayat (1) Bilyet Giro yang wajib memenuhi spesifikasi warkat Bilyet Giro mencakup Bilyet Giro yang digunakan dalam kliring maupun Bilyet Giro yang tidak digunakan dalam kliring. Yang dimaksud dengan “spesifikasi warkat Bilyet Giro” adalah spesifikasi teknis dan fitur keamanan yang digunakan dalam warkat Bilyet Giro. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pengawasan langsung” adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan di lokasi kantor Bank. Yang dimaksud dengan “pengawasan tidak langsung” adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara meneliti laporan yang disampaikan oleh Bank. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas - 9 - Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5951

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 18/41/PBI/2016 </reg_id> <reg_title> BILYET GIRO </reg_title> <set_date> 21 November 2016 </set_date> <effective_date> 1 April 2017 </effective_date> <issued_date> 22 November 2016 </issued_date> <replaced_reg> '28/32/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '3/UU/2011' </related_reg> <penalty_list> 'BAB XI' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan standar internasional yang berlaku; b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001; Mengingat … - 2 - Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES). Pasal I … - 3 - Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah dengan 3 (tiga) ketentuan baru, masing- masing menjadi angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. 3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. 4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah : a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan; b. transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang … - 4 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 6. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. 7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2003.” 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7 (1) Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang : a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar; c. berbentuk shell banks atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell banks. (2) Bank … - 5 - (2) Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (existing customers) dalam hal: a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi; b. penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.” 3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9 (1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. (2) Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.” 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 12 Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.” 5. Ketentuan … - 6 - 5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 14 (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5. (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.” 6. Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17 Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.” 7. Pasal 18 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru menjadi ayat (1a), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 18 (1) Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar … - 7 - sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (1a) Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.” 8. Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 19 menjadi Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 19A (1) Bank wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ada dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini selambat-lambatnya 1 (satu ) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Perubahan … - 8 - (2) Perubahan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Oktober 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 111 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/21/PBI/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Pasal 7 Ayat (1) Shell banks adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (physical presence) di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif. Yang … - 2 - Yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik (physical presence) adalah adanya pengelolaan, pengurus dan kantor bank di wilayah hukum bank tersebut didirikan. Ayat (2) Cukup jelas Angka 3 Pasal 9 Ayat (1) Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi. Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh. Ayat (2) Cukup jelas Angka 4 … - 3 - Angka 4 Pasal 12 Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain: a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara; b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara. Pengertian penyelenggara negara dalam Pasal ini termasuk juga penyelenggara negara asing yang setingkat. Angka 5 Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 4 - . Ayat (2) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan PPATK. Angka 6 Pasal 17 Cukup Jelas Angka 7 Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1a) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Angka 8 Pasal 19A Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4325

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 5/21/PBI/2003 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) </reg_title> <set_date> 17 Oktober 2003 </set_date> <effective_date> 18 Oktober 2003 </effective_date> <changed_reg> '3/10/PBI/2001' </changed_reg> <extension_of> '3/23/PBI/2001' </extension_of> <related_reg> '25/UU/2003', '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '15/UU/2002' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 7 Pasal 18' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran; b. bahwa keterangan dan data yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran Indonesia, statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik Utang Luar Negeri Indonesia; c. bahwa untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul, kegiatan lalu lintas devisa perlu dikelola dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperhatikan kepentingan perekonomian nasional, dan menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional, serta perlu dipantau oleh Bank Indonesia; 21 /PBI/2012 d. bahwa … - 2 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan kegiatan lalu lintas devisa, perlu dilakukan integrasi sistem pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dengan sistem pelaporan utang luar negeri; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN … - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas valuta asing, simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, dan penyertaan modal. 4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing … - 4 - asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk utang luar negeri dan ekuitas dari bukan Penduduk. 5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 7. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain. 8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Laporan LLD meliputi keterangan dan data mengenai: a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk; b. posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan/atau c. rencana dan/atau realisasi ULN. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya/pihak lain. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan keterangan dan data pendukung mengenai kegiatan LLD, Pelapor dan/atau nasabah/pihak lain tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan/rincian keterangan dan data Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB III … - 5 - BAB III KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN Pasal 3 (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. (2) Selain wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor yang memiliki posisi ULN wajib menyampaikan informasi keuangan Pelapor kepada Bank Indonesia. (3) Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara online. Pasal 4 (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. berdasarkan jenis usaha: 1. lembaga keuangan: a) Bank; b) lembaga keuangan bukan Bank; 2. bukan lembaga keuangan. b. berdasarkan kepemilikan usaha: 1. badan usaha milik negara; 2. badan usaha milik daerah; 3. badan usaha milik swasta; 4. badan lainnya; 5. perseorangan. (2) Pelapor berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) hanya wajib melaporkan realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan … - 6 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cakupan laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 5 (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Khusus untuk Laporan LLD yang berupa rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c disampaikan sebagai berikut: a. Rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret. b. Perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli. (3) Informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 15 Juni dan tanggal 15 Desember. (4) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kesalahan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan pelaporan LLD dan/atau informasi keuangan paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan. (5) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. (6) Dalam … - 7 - (6) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara online, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara offline pada hari kerja berikutnya. (7) Dalam hal pada hari kerja berikutnya gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dapat diatasi, maka laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara online. (8) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan informasi keuangan disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. (9) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan/atau informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila laporan LLD dan/atau informasi keuangan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). (10) Dalam hal Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Pasal 6 (1) Dalam hal kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor adalah untuk kepentingan nasabah/pihak lain, Pelapor dapat meminta keterangan dan data kepada nasabah/pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya. (2) Nasabah … - 8 - (2) Nasabah/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor. Pasal 7 Laporan LLD yang memuat data/informasi individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam undang-undang. BAB IV PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN Pasal 8 (1) Dalam hal diperlukan penelitian atas kebenaran Laporan LLD yang disampaikan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD. (2) Pelapor harus memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. (3) Dalam hal Pelapor tidak memberikan informasi, bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Laporan LLD yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar. BAB V … - 9 - BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9 Pelapor yang menyampaikan Laporan LLD selain rencana ULN secara tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap baris (record) yang tidak lengkap dan/atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 10 Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 11 Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 12 Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan rencana ULN, perubahan rencana ULN, dan/atau informasi keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang. Pasal 13 … - 10 - Pasal 13 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tidak berlaku bagi Pelapor baru. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. Pasal 14 (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 disetorkan ke Bank Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sanksi denda ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VI LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Pelapor … - 11 - (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami. (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan. (5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank; dan b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, tetap berlaku sampai dengan pelaporan data bulan Juni 2013 yang disampaikan bulan Juli 2013. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 18 … - 12 - Pasal 18 (1) Untuk Laporan LLD berupa realisasi ULN, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Januari 2014 yang disampaikan bulan Februari 2014. (2) Untuk Laporan LLD berupa rencana ULN, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku sejak pelaporan rencana ULN tahun 2014 yang disampaikan paling lambat bulan Maret 2014. (3) Untuk informasi keuangan, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku sejak pelaporan data posisi bulan Desember 2013 yang disampaikan paling lambat bulan Juni 2014. Pasal 19 (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5102) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tanggal 29 Desember … - 13 - Desember 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5181), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2013. Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar … - 14 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 273 DSM-DInt - 15 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 21 /PBI/2012 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA I. UMUM Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas, dimana setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Penerapan sistem devisa bebas tersebut perlu didukung dengan pemantauan kegiatan LLD yang efektif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Dalam rangka pemantauan kegiatan LLD, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Pelaporan Kegiatan LLD Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, yang mencakup semua transaksi yang menimbulkan perpindahan aset dan atau kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk, perpindahan Aset dan atau Kewajiban Finansial Luar Negeri antar Penduduk, serta posisi Aset dan Kewajiban Finansial Luar Negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga mengimplementasikan Sistem Pelaporan Utang Luar Negeri. Keterangan dan data yang diperoleh melalui kedua sistem pelaporan tersebut digunakan untuk penyusunan statistik, terutama statistik Neraca Pembayaran, Posisi Internasional, statistik Utang Luar Negeri Indonesia, dan Indikator Keuangan Perusahaan Bukan Bank. Namun, keterangan dan data yang diperoleh masih memiliki kelemahan sehingga belum dapat digunakan … Investasi - 16 - digunakan secara optimal untuk penyusunan statistik dimaksud. Disamping itu, terdapat duplikasi data yang dilaporkan sehingga menimbulkan inefesiensi pengelolaan laporan, baik dari sisi Bank Indonesia maupun Pelapor. Sehubungan dengan pentingnya statistik tersebut untuk mendukung perumusan dan peningkatan efektifitas kebijakan khususnya di bidang moneter, dan di sisi lain perlunya efisiensi dalam pengelolaan laporan, maka ketentuan pelaporan kegiatan LLD dan ULN perlu disempurnakan dan diintegrasikan. Dengan penyempurnaan dan pengitegrasian sistem pelaporan tersebut, maka setiap Penduduk diharapkan berperan aktif untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “transaksi” meliputi seluruh transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui bank domestik, bank luar negeri, rekening antar kantor (inter company account), dan/atau melalui sarana lainnya, baik disertai aliran dana maupun tanpa aliran dana. Yang dimaksud dengan “transaksi lainnya” antara lain penerimaan bunga dan dividen oleh Pelapor dari bukan Penduduk. Huruf b … - 17 - Huruf b Posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis AFLN dan/atau KFLN baik yang sudah efektif maupun belum efektif menjadi tagihan atau kewajiban di neraca (on/off balance sheet), yang terdiri atas: 1. posisi AFLN, antara lain posisi simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, penyertaan modal, dan perubahan atas masing-masing AFLN tersebut; 2. posisi KFLN, antara lain posisi utang dagang/usaha, surat utang, pinjaman, dan ekuitas, dan perubahan atas masing-masing KFLN tersebut; 3. posisi komitmen dan kontinjensi AFLN dan/atau KFLN yang berkaitan dengan tagihan/kewajiban kepada bukan Penduduk; dan 4. posisi kustodian surat berharga yang dimiliki nasabah. Huruf c Keterangan dan data mengenai rencana ULN meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan perubahannya, analisis manajemen risiko Pelapor, dan penilaian peringkat Pelapor. Jenis-jenis ULN yang wajib dilaporkan meliputi ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement), ULN berdasarkan surat utang (debt securities), ULN berdasarkan utang dagang (trade credit), dan/atau ULN berdasarkan utang lainnya (other loans). Ayat (2) … - 18 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Keterangan dan data pendukung mencakup antara lain profil/keterangan mengenai Pelapor dan profil ULN. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Laporan LLD yang lengkap memuat keterangan dan data kegiatan LLD yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan LLD yang benar memuat keterangan dan data kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya/dokumen pendukungnya. Penyampaian Laporan LLD yang tepat waktu adalah apabila penyampaian laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Pelapor yang memiliki posisi ULN” tidak termasuk Pelapor perseorangan. Yang dimaksud dengan “informasi keuangan” adalah data kinerja keuangan yang meliputi data aset, kewajiban, pendapatan, dan laba bersih perusahaan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “secara online” adalah dengan menggunakan media internet pada website pelaporan LLD di Bank Indonesia. Laporan … - 19 - Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Dalam pengertian lembaga keuangan bukan Bank tidak termasuk pedagang valuta asing. Angka 2 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negara yang berlaku. Angka 2 Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perusahaan dan lembaga keuangan daerah yang berlaku. Angka 3 Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha … - 20 - usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum. Angka 4 Badan lainnya yang bukan merupakan badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, antara lain yayasan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. Angka 5 Perseorangan adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri. Ayat (2) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, Pelapor berupa Bank hanya wajib melaporkan realisasi ULN. Untuk kewajiban penyampaian Laporan LLD lainnya, Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan LLD Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri Bank. Ayat (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelapor dan cakupan laporan yang harus disampaikan dilakukan antara lain berdasarkan jenis usaha, kepemilikan, dan total aset atau omset. Pasal 5 … - 21 - Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi. Yang dimaksud dengan “secara offline” adalah dengan menggunakan media antara lain email attachment, compact disk (CD), flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat. Ayat Ayat Ayat Ayat (7) Cukup jelas. (8) Cukup jelas. (9) Cukup jelas. (10) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 … - 22 - Pasal 7 Yang dimaksud dengan “undang-undang” adalah undang-undang yang mewajibkan pengungkapan keterangan dan data yang bersifat rahasia. Pasal 8 Ayat (1) Termasuk sebagai dokumen lain yang berkaitan dengan Laporan LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (bank statement). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Laporan LLD dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar setelah melalui proses klarifikasi atau penelitian kebenaran laporan oleh Bank Indonesia. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini. Ayat (2) … - 23 - Ayat (2) Contoh: Pelapor yang menyampaikan laporan pertama kali pada bulan Juni 2014 untuk data bulan Mei 2014, baru dapat dikenakan sanksi untuk pelaporan data bulan September 2014 yang disampaikan bulan Oktober 2014. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor dan secara nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi Laporan LLD, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 … - 24 - Pasal 17 Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain: 1. cakupan keterangan dan data yang harus dilaporkan, termasuk keterangan dan data yang harus dilengkapi dokumen pendukung; 2. batasan kriteria Pelapor (threshold Pelapor); 3. prosedur dan tata cara penyampaian laporan; dan 4. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5377 DSM - DInt

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/21/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA </reg_title> <set_date> 21 Desember 2012 </set_date> <effective_date> 1 Januari 2013 </effective_date> <issued_date> 21 Desember 2012 </issued_date> <replaced_reg> '13/15/PBI/2011', '14/4/PBI/2012', '12/1/PBI/2010', '12/24/PBI/2010' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

1 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/6/PBI/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan lancar diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai pihak yang dapat menerima transfer dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2 - 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA. Pasal I Penjelasan Pasal 42 huruf b dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) diubah sehingga penjelasan Pasal 42 berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016. …………….. - 3 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 77 - 1 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/6/PBI/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA I. UMUM Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dilakukan pembatasan terhadap nasabah yang dapat menerima transfer dana melalui Sistem BI-RTGS. Berkenaan dengan hal tersebut maka transfer dana melalui Sistem BI-RTGS untuk kepentingan nasabah hanya dapat ditujukan kepada nasabah yang mempunyai rekening di Peserta penerima. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 42 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah: 1. nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta pengirim dan yang tidak memiliki rekening di Peserta Pengirim; dan - 2 - 2. nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta penerima. Huruf c Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5877

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 18/6/PBI/2016 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA </reg_title> <set_date> 28 April 2016 </set_date> <effective_date> 2 Mei 2016 </effective_date> <issued_date> 2 Mei 2016 </issued_date> <changed_reg> '17/18/PBI/2015' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '3/UU/2011', '19/UU/2008', '24/UU/2002' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/20/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, diperlukan stabilitas nilai tukar; b. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai tukar perlu dilakukan pengaturan dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing yang dilakukan oleh perbankan; c. bahwa salah satu faktor penting dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing perbankan adalah besaran posisi devisa neto yang diperkenankan dimiliki oleh perbankan, baik ditinjau dari komposisi valuta asing pada neraca dan rekening administratif, maupun dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yaitu pada akhir hari kerja maupun pada tengah hari kerja; d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum; Mengingat … - 2 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Nomor 4306); Lembaran 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4307); Negara MEMUTUSKAN … - 3 - M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah serta ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru yaitu angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan. 3. Kurs Penutupan adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB setiap hari yang dapat dilihat di Pusat Informasi Pasar Uang. 4. Kurs … - 4 - 4. Kurs Tengah Hari adalah kurs tengah (middle rate) berdasarkan Reuters pada pukul 12.00 WIB setiap hari.” 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2 (1) Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto dengan ketentuan sebagai berikut: a. Secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal; dan b. Untuk neraca setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari Modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja. (2) Posisi Devisa Neto secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (3) Posisi Devisa Neto untuk neraca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (4) Aktiva … - 5 - (4) Aktiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya, dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. (5) Pasiva valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) terdiri dari giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva, pendapatan komprehensif lainnya dari surat-surat berharga valuta asing selain saham dan kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk. (6) Rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah rekening dalam valuta asing yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontinjensi yang mencakup bank garansi maupun L/C yang dipastikan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit, spot, serta transaksi derivatif antara lain transaksi forward, option dan future, maupun produk-produk lain yang sejenis baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk.” 3. Ketentuan … - 6 - 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 (1) Bagi Bank yang telah memenuhi kriteria untuk wajib memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar sesuai ketentuan yang berlaku, wajib memelihara Posisi Devisa Neto sebagai berikut: a. Secara keseluruhan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal; dan b. Untuk neraca setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal, pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja. (2) Sepanjang ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar belum berlaku efektif maka bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap wajib memenuhi perhitungan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (3) Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.” 4. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3A Pemeliharaan Posisi Devisa Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dihitung secara gabungan yaitu: a. Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. b. Bagi … - 7 - b. Bagi kantor cabang bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.” 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7 (1) Bank wajib menyampaikan laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia. (2) Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum. (3) Bank wajib menyesuaikan Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum untuk Laporan Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.” 6. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 7 dan Pasal 8 menjadi Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7A (1) Bank wajib menatausahakan laporan Posisi Devisa Neto tengah hari kerja dengan periode dan jangka waktu sesuai laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja. (2) Bank Indonesia dapat meminta laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila diperlukan.” 7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8 (1) Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto akhir hari kerja dengan menggunakan Kurs Penutupan. (2) Bank … - 8 - (2) Bank wajib menyusun laporan Posisi Devisa Neto tengah hari kerja dengan menggunakan Kurs Tengah Hari. (3) Dalam hal Kurs Penutupan dan Kurs Tengah Hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, Bank dapat menggunakan crossing rate pada waktu yang sama dengan Kurs Penutupan dan Kurs Tengah Hari.” 8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9A Bagi Bank yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki Posisi Devisa Neto untuk neraca melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib menurunkannya sehingga selambat- lambatnya pada tanggal 1 September 2004 Posisi Devisa Neto neraca telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.” 9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 9A dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. pencantuman … - 9 - d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2004. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Juli 2004 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA ANWAR NASUTION DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 65 DPNP/DPD PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/20/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM UMUM Dalam rangka stabilitas perekonomian nasional dan untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan perlu adanya stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar antara lain dapat dicapai melalui pengaturan besaran posisi devisa neto perbankan. Sehubungan dengan itu, dalam peraturan ini dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan yang berlaku yaitu dari sisi komposisi valuta asing yang dimiliki oleh Bank dan juga dari sisi saat perhitungan posisi devisa neto yang dimiliki Bank. Dari sisi komposisi valuta asing, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya berdasarkan posisi keseluruhan (neraca dan rekening administratif) namun juga untuk posisi neraca itu sendiri. Dari sisi saat perhitungan, posisi devisa neto yang dimiliki bank tidak hanya dihitung pada akhir hari kerja dengan menggunakan kurs penutupan, namun juga pada tengah hari kerja dengan menggunakan kurs tengah hari. PASAL … - 2 - PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tengah hari kerja adalah pada pukul 12.00 waktu setempat sesuai tempat kedudukan kantor pusat Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Nilai aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Termasuk dalam pengertian tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valuta asing, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo dan tagihan derivatif. Rekening … - 3 - Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). Ayat (5) Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar (accrued expense), kewajiban akseptasi, transaksi repo dan kewajiban derivatif. Rekening antar kantor pasiva bagi kantor cabang bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor - kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (Dana Usaha). Ayat (6) Nilai rekening administratif yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama. Angka 3 Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan yang berlaku saat ini adalah PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk). Ayat (2)… - 4 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 3A Cukup jelas. Angka 5 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 7A Cukup jelas. Angka 7 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 8 Pasal 9A Cukup jelas. Angka 9 Pasal 10 Huruf a Termasuk dalam sanksi berupa teguran tertulis adalah pencabutan persetujuan pengecualian posisi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Huruf b … - 5 - Huruf b sampai dengan huruf e Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4399

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/20/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/13/PBI/2003 TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM </reg_title> <set_date> 15 Juli 2004 </set_date> <effective_date> 2 Agustus 2004 </effective_date> <changed_reg> '5/13/PBI/2003' </changed_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '5/12/PBI/2003', '7/UU/1992', '5/13/PBI/2003', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 9 Pasal 10' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/ 32 /PBI/2008 TENTANG KOMITE PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa keberadaan Prinsip Syariah yang dituangkan ke dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, merupakan salah satu aspek yang mendasari berjalannya sistem perbankan syariah; b. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, diperlukan masukan dari komite yang bertugas melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan syariah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu diatur ketentuan mengenai Komite Perbankan Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik ... - 2 - Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KOMITE PERBANKAN SYARIAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan : 1. Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. 2. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, tokoh masyarakat (zuama) dan cendekiawan muslim ... - 3 - muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah- langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita- cita bersama, yang salah satu peran utamanya adalah sebagai pemberi fatwa (Mufti). BAB II PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN TUGAS KOMITE Pasal 2 Dalam rangka menyusun Peraturan Bank Indonesia di bidang perbankan syariah, Bank Indonesia membentuk Komite. Pasal 3 Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah. Pasal 4 Bank Indonesia menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan Komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite. Pasal 5 (1) Tugas Komite adalah membantu Bank Indonesia dalam: a. menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah. b. memberikan ... - 4 - b. memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia. c. melakukan pengembangan industri perbankan syariah. (2) Hasil pelaksanaan tugas Komite disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite. Pasal 6 Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia. Pasal 7 Anggaran dan biaya-biaya sehubungan pelaksanaan tugas Komite menjadi beban anggaran Bank Indonesia. BAB III KEANGGOTAAN KOMITE Pasal 8 Anggota Komite terdiri dari unsur Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang. Pasal 9 (1) Bank Indonesia menetapkan jumlah dan komposisi serta hal-hal lain terkait dengan keanggotaan Komite (2) Susunan keanggotaan Komite terdiri dari : a. anggota ... - 5 - a. anggota, yaitu paling banyak 11 (sebelas) orang; dan b. ketua, yaitu salah satu dari anggota sebagaimana dimaksud huruf a. (3) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Bank Indonesia, yaitu pemimpin satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. (4) Tata tertib dan mekanisme kerja Komite disusun dan ditetapkan oleh Komite dengan persetujuan Bank Indonesia. Pasal 10 Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. integritas 1. memiliki akhlak dan moral yang baik. 2. memiliki komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. 3. memiliki visi dan misi untuk mengembangkan perbankan syariah. 4. memiliki waktu yang cukup bagi pelaksanaan tugas sebagai anggota Komite. b. kompetensi 1. memiliki pemahaman yang baik di bidang syariah mu’amalah dan/atau di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. 2. memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 ... - 6 - Pasal 11 Anggota Komite yang mewakili Bank Indonesia adalah: a. Direktur Direktorat Perbankan Syariah; dan b. Direktur Direktorat Pengelolaan Moneter. Pasal 12 Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang mewakili Departemen Agama berdasarkan penunjukan dari Departemen Agama sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Pasal 13 (1) Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh masukan dan pertimbangan dalam rangka menetapkan unsur masyarakat yang akan menjadi anggota Komite. (2) Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang mewakili unsur masyarakat baik yang berasal dari institusi atau kelembagaan maupun individu. (3) Bank Indonesia menetapkan anggota Komite yang mewakili institusi atau kelembagaan berdasarkan penunjukan institusi atau kelembagaan dimaksud sesuai dengan persyaratan dan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. (4) Bank Indonesia dapat menetapkan individu tertentu yang mewakili unsur masyarakat berdasarkan masukan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ... - 7 - dengan persyaratan dan jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Pasal 14 Anggota Komite ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia. Pasal 15 Masa jabatan anggota Komite di luar unsur Bank Indonesia adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Pasal 16 Anggota Komite diberikan honorarium yang besarnya mengacu pada ketentuan internal Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 17 (1) Keanggotaan Komite dapat diberhentikan dalam hal antara lain : a. atas permintaan sendiri; b. tidak memenuhi tata tertib Komite; c. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. berhalangan tetap. (2) Pemberhentian keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia atas dasar usulan Komite. (3) Bank ... - 8 - (3) Bank Indonesia dapat melakukan penggantian anggota Komite yang telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan unsur/perwakilan yang sama. BAB IV PELAKSANAAN TUGAS KOMITE Pasal 18 (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite. (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Perbankan Syariah. (3) Tugas Sekretariat Komite, antara lain : a. melaksanakan fungsi administrasi dan korespondensi Komite; b. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rapat Komite; c. melakukan penyusunan notulen rapat Komite; d. mendokumentasikan hasil-hasil rapat Komite; e. memberikan informasi secara berkelanjutan kepada anggota Komite; f. menyusun rencana anggaran Komite dan menyelesaikan proses pemberian honorarium anggota Komite; dan g. menyusun laporan kegiatan Komite, termasuk laporan pertanggung jawaban keuangan Komite. (4) Hal-hal ... - 9 - (4) Hal-hal lain terkait kesekretariatan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 19 Rapat Komite diselenggarakan atas dasar: a. usulan Bank Indonesia; atau b. usulan Komite Pasal 20 (1) Rapat Komite dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh lebih dari 50% keanggotaan Komite. (2) Pengambilan keputusan rapat Komite dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Untuk pertama kalinya keanggotaan Komite berasal dari anggota Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah, ditambah dengan perwakilan Bank Indonesia. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/KEP.GBI/2008 tanggal 9 April 2008 ... - 10 - 2008 tentang Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 23 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 November 2008. GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 November 2008. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 179 DPbS - 11 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 32 /PBI/2008 TENTANG KOMITE PERBANKAN SYARIAH I. UMUM Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka terdapat berbagai hal yang diamanatkan kepada Bank Indonesia untuk dapat ditindak lanjuti selaku otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu amanat bagi Bank Indonesia adalah pembentukan Komite Perbankan Syariah (KPS) dalam rangka mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memuat Prinsip Syariah merupakan salah satu aspek mendasar atas keberadaan, kelangsungan dan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa agar dapat dituangkan dengan baik ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka tahapan penafsiran dan pemaknaan fatwa merupakan satu tahapan yang penting dalam proses penyusunan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup ... -2- Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “rekomendasi Komite” adalah pertimbangan dan/atau masukan secara tertulis yang mewakili suara Komite berdasarkan rapat Komite. Pasal 6 Komite bertanggung jawab kepada Bank Indonesia cq. Deputi Gubernur Bidang yang membidangi satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 ... -3- Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Tata tertib dan mekanisme kerja Komite mengatur hal-hal antara lain frekuensi rapat, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan. Persetujuan Bank Indonesia adalah persetujuan dari Deputi Gubernur Bidang yang membidangi satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Keanggotaan Komite dari unsur Bank Indonesia bersifat ex officio. Pasal 12 Usulan penunjukan pegawai yang mewakili Departemen Agama pada Komite dilakukan dengan mengikuti ketentuan kepegawaian Departemen Agama. Pasal 13 ... -4- Pasal 13 Yang dimaksud dengan “berbagai pihak” antara lain Dewan Syariah Nasional – MUI, perguruan tinggi, dan Organisasi Masyarakat. Usulan penunjukan anggota Komite dari unsur masyarakat yang mewakili institusi atau kelembagaan, dilakukan dengan mengikuti ketentuan internal institusi atau kelembagaan dimaksud. Pasal 14 Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai penetapan Anggota Komite dikeluarkan atas dasar keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah antara lain meninggal dunia, sakit berkepanjangan, cacat fisik dan/ atau cacat mental, yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ayat (2) Dalam ... -5- Dalam rangka pemberhentian keanggotaan Komite yang mewakili suatu institusi tertentu, maka Bank Indonesia melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada institusi atau lembaga yang bersangkutan sebelum dilakukan pemberhentian. Usulan pemberhentian keanggotaan Komite ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui satuan kerja yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ayat (3) Masa jabatan dari anggota Komite baru yang menggantikan anggota Komite lama adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komite yang digantikan. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Yang dimaksud dengan “Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah” adalah suatu komite sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/KEP.GBI/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia. Pasal 22 ... -6- Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4927 -7- DPbS

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 10/32/PBI/2008 </reg_id> <reg_title> KOMITE PERBANKAN SYARIAH </reg_title> <set_date> 20 November 2008 </set_date> <effective_date> 20 November 2008 </effective_date> <issued_date> 20 November 2008 </issued_date> <replaced_reg> '10/26/KEP.GBI/2008|KEPGUB-BI/2008' </replaced_reg> <related_reg> '21/UU/2008', '3/UU/2004', '23/UU/1999' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/7/PBI/2002 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kegiatan utama perbankan adalah melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana yang salah satunya dilaksanakan melalui pemberian kredit; b. bahwa pemberian kredit oleh perbankan dapat dilakukan melalui pemberian langsung kepada debitur maupun melalui pembelian kredit yang telah dimiliki oleh pihak lain, antara lain Badan Penyehatan Perbankan Nasional ; c. bahwa pemberian kredit perbankan wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat :… - 2 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL. BAB I… - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing; 2. Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang untuk selanjutnya disebut dengan BPPN adalah badan khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001; 3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. pembelian Surat Berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA); b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang; 4. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar… - 4 - Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersil Sertifikat Reksadana, dan Medium Term Note; Pasal 2 Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pembelian Kredit dari BPPN. Pasal 3 Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN wajib dilakukan dengan nilai wajar. Pasal 4 Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui: a. Pembelian langsung; b. Pembelian melalui perusahaan perantara. BAB II PERLAKUAN AKUNTANSI Pasal 5 (1) Bank wajib mengakui Kredit yang dibeli dari BPPN sebagai Kredit pada neraca Bank sebesar pokok Kredit atau baki debet. (2) Selisih… (Commercial Papers), - 5 - (2) Selisih antara pokok Kredit atau baki debet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nilai pembelian Kredit dibukukan sebagai berikut: a. Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan. b. Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka selisih dibukukan sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). c. Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b disajikan sebagai pos pengurang (offseting account) dari Kredit yang bersangkutan. Pasal 6 (1) Pengakuan pendapatan atas Kredit yang dibeli dari BPPN dilakukan berdasarkan penerimaan kas (cash basis). (2) Pengakuan pendapatan berdasarkan penerimaan kas (cash basis) dilakukan untuk Kredit dengan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pasal 7 Pembayaran dari debitur diakui sebagai berikut: a. Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur, pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit dan atau pendapatan bunga sesuai dengan perjanjian Kredit baru. b. Apabila… - 6 - b. Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur: 1) seluruh pembayaran dari debitur diakui sebagai pengurang pokok Kredit; dan 2) kelebihan penerimaan dari pokok Kredit diakui sebagai pendapatan bunga. BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN Pasal 8 (1) Bank dilarang melakukan koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk tujuan pengakuan pendapatan. (2) Koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan Bank apabila debitur telah melunasi seluruh nilai pembelian Kredit. (3) PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit. Pasal 9 (1) Bank wajib memperoleh kembali seluruh nilai pembelian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Apabila… - 7 - (2) Apabila setelah jangka waktu 5 (lima) tahun masih terdapat sisa Kredit yang belum ditagih, maka sisa Kredit tersebut wajib dihapus buku. Pasal 10 (1) Kredit yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian. (2) Penilaian kualitas Kredit setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur. (3) Bank wajib mengadministrasikan secara khusus Kredit yang dibeli dari BPPN. Pasal 11 (1) Bank wajib membentuk PPAP terhadap Kredit yang dibeli dari BPPN sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. (2) Pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap nilai buku Kredit (net book value). Pasal 12 (1) Setiap Kredit yang dibeli dari BPPN tetap tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. (2) Perhitungan… - 8 - (2) Perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas setiap Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas nilai buku Kredit (net book value). Pasal 13 (1) Bank hanya dapat membeli Kredit dari BPPN maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti. (2) Perhitungan 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti didasarkan atas nilai pembelian Kredit. Pasal 14 Transaksi pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN tetap tunduk pada ketentuan kehati-hatian lain yang berlaku kecuali diatur Indonesia ini. BAB IV PEMBELIAN KREDIT MELALUI PERUSAHAAN PERANTARA Pasal 15 Dalam hal Bank membeli Kredit melalui perusahaan perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Bank wajib: a. mengikuti perlakuan akuntansi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Bab I, Bab II dan Bab III; b. melakukan… lain dalam Peraturan Bank - 9 - b. melakukan konsolidasi laporan keuangan terhadap perusahaan perantara, termasuk namun tidak terbatas pada laporan intern Bank, laporan bulanan Bank Umum, Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan; c. mengelola risiko secara konsolidasi, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, rasio Kredit bermasalah, dan rasio posisi devisa neto, secara konsolidasi. Pasal 16 (1) Bank Indonesia dapat mengecualikan pelaksanaan ketentuan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan Pasal 15 huruf c, apabila Bank dapat membuktikan kepada Bank Indonesia bahwa Bank tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan perantara atau hubungan Bank dan perusahaan perantara bersifat sementara. (2) Dalam hal Bank Indonesia mengecualikan pelaksanaan ketentuan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Surat Berharga yang diperoleh Bank dari perusahaan perantara dalam transaksi pembelian Kredit dari BPPN wajib memperoleh peringkat investasi (investment grade) dari perusahaan pemeringkat terkemuka. Pasal 17 Dalam hal Bank melaksanakan pembelian Kredit dari BPPN melalui perusahaan perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank wajib : a. memperoleh… - 10 - a. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; b. menyampaikan surat pernyataan tidak berkeberatan dari perusahaan perantara untuk dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia; c. memastikan segala perikatan yang terkait dengan proses transaksi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 Dalam rangka proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Bank wajib menyampaikan dan menjelaskan secara transparan kepada Bank Indonesia dokumen mengenai: a. kondisi keuangan perusahaan perantara; b. mekanisme transaksi; c. hubungan kepemilikan dan keuangan antara Bank dengan perusahaan perantara; d. hasil analisis terhadap nilai wajar pembelian Kredit; e. perkiraan nilai pengembalian yang diharapkan dari pembelian Kredit; dan f. dokumen lain yang diperlukan oleh Bank Indonesia berdasarkan pembahasan antara Bank dengan Bank Indonesia. hasil Pasal 19… - 11 - Pasal 19 Permohonan persetujuan dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kantor pusat Bank Indonesia. Pasal 20 (1) Permohonan persetujuan dan penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, diperlakukan sebagai komitmen Bank dan perusahaan perantara kepada Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia dapat membatalkan persetujuan yang diberikan apabila dikemudian hari ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. (3) Dalam hal Bank Indonesia membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank wajib membentuk PPAP terhadap seluruh nilai pembelian Kredit yang dilakukan melalui perusahaan perantara. Pasal 21 … - 12 - Pasal 21 Hubungan keuangan antara Bank dengan perusahaan perantara tetap tunduk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku. BAB V PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU Pasal 22 (1) Bank dapat memberikan tambahan penyediaan dana bagi debitur yang memiliki Kredit yang dibeli dari BPPN. (2) Kualitas tambahan penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dinilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Pasal 23 Bank dan atau perusahaan anak Bank dilarang memberikan penyediaan dana kepada debitur dan atau kelompok perusahaan debitur yang bertujuan untuk melunasi Kredit yang dibeli Bank dari BPPN. BAB VI… - 13 - BAB VI TRANSPARANSI Pasal 24 (1) Bank wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Jumlah total pokok Kredit atau baki debet dari Kredit yang dibeli dari BPPN, nilai pembelian Kredit, jumlah PPAP atau pendapatan ditangguhkan yang timbul dari transaksi pembelian Kredit dan jumlah PPAP yang dibentuk sesuai kualitas Kredit; b. Ikhtisar perubahan saldo Kredit yang dibeli dari BPPN, yang sekurang- kurangnya meliputi: 1) Saldo awal; 2) Perubahan nilai karena selisih penjabaran Kredit dalam mata uang asing (foreign currency translation); 3) Tambahan pembelian Kredit dari BPPN dalam periode berjalan; 4) Penerimaan Kredit dalam periode berjalan; 5) Jumlah Kredit yang dihapus buku dalam periode berjalan; 6) Saldo akhir. c. Ikhtisar perubahan PPAP yang berasal dari selisih antara pokok Kredit atau baki debet dengan nilai pembelian Kredit, yang sekurang- kurangnya meliputi: 1) Saldo awal; 2) Perubahan … - 14 - 2) Perubahan nilai karena selisih penjabaran dalam mata uang asing (foreign currency translation); 3) Tambahan PPAP yang berasal dari transaksi pembelian Kredit dalam periode berjalan; 4) PPAP yang digunakan untuk hapus buku; 5) Koreksi PPAP karena penerimaan diatas nilai pembelian; 6) Saldo akhir. d. Ikhtisar perubahan pendapatan ditangguhkan yang berasal dari selisih antara pokok Kredit atau baki debet dengan nilai pembelian Kredit, yang meliputi: 1) Saldo awal; 2) Perubahan nilai karena selisih penjabaran dalam mata uang asing (foreign currency translation); 3) Tambahan pendapatan ditangguhkan yang berasal dari transaksi pembelian Kredit dalam periode berjalan; 4) Pendapatan ditangguhkan yang digunakan untuk hapus buku; 5) Koreksi pendapatan ditangguhkan karena penerimaan diatas nilai pembelian; 6) Saldo akhir. e. Pendapatan bunga (interest income) dan pendapatan lain (other income); g. Tambahan … - 15 - f. Bagian dari Kredit yang memiliki perjanjian Kredit baru; g. Tambahan penyediaan dana kepada debitur yang memiliki Kredit yang dibeli dari BPPN. h. Apabila pembelian Kredit dilakukan melalui perusahaan perantara, maka selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, juga wajib diungkapkan nama perusahaan perantara, mekanisme transaksi, hubungan kepemilikan, hubungan keuangan, dan penjelasan mengenai pengendalian/konsolidasi. (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e wajib disajikan sebagai keterangan tersendiri dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan sebagai keterangan tersendiri dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada homepage Bank sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan. BAB VII SANKSI Pasal 25 Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 huruf a, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 23 dan Pasal 27 dapat dikenakan ayat (2) … - 16 - sanksi pembentukan PPAP sebesar kemungkinan kerugian Bank dari nilai transaksi, dan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa: a. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; c. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Pasal 26 (1) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku. (2) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf b dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Bulanan Bank Umum dan Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku. (3) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf c dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia terkait yang berlaku. (4) Bank … - 17 - (4) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 24 dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku. BAB VIII PERALIHAN Pasal 27 Bagi Bank yang telah melakukan pembelian Kredit dari BPPN dalam tahun 2002 sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. BAB IX PENUTUP Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. ketentuan Bank Indonesia tentang Pasal 29 … - 18 - Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 27 September 2002 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA ttd ANWAR NASUTION DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 97 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/7/PBI/2002 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL UMUM Sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan nasional dan pemulihan ekonomi khususnya untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka Badan Penyehatan Perbankan Nasional melakukan program penjualan aset kredit. Sebagaimana diketahui bahwa aset kredit yang dimiliki oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional terdiri dari kredit yang belum direstrukturisasi maupun yang telah direstrukturisasi. Salah satu pihak yang akan membeli kredit dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah perbankan. Sehubungan dengan itu perlu diatur prinsip kehati-hatian yang perlu dilaksanakan oleh perbankan nasional dalam pelaksanaan transaksi tersebut, sehingga tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan perbankan nasional. PASAL… - 2 - PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 4 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Yang dimaksud dengan nilai wajar (fair value) adalah jumlah yang dapat diperoleh dari pertukaran instrumen keuangan dalam transaksi antar pihak- pihak yang bebas (arm’s length basis transaction), bukan karena paksaan atau likuidasi, dan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan pembelian langsung adalah Bank yang secara langsung membeli Kredit yang ditawarkan oleh BPPN. Termasuk dalam pengertian pembelian langsung adalah pembelian melalui konsorsium, yaitu konsorsium yang terdiri dari Bank dan partner konsorsium secara bersama-sama membeli Kredit yang ditawarkan oleh BPPN. Huruf b Perusahaan perantara antara lain dapat berbentuk clearing house, asset management company, special purpose vehicle dan bentuk lain yang sejenis. Berdasarkan karakteristik transaksi pembelian Kredit yang dilakukan… - 3 - dilakukan melalui perusahaan perantara maka Bank dinilai melakukan pengendalian atas perusahaan perantara. Dengan adanya pengendalian tersebut maka sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian harus dilakukan penilaian dan pengawasan secara konsolidasi. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pokok Kredit atau baki debet adalah nilai yang tercantum dalam perjanjian Kredit atau hak tagih terhadap debitur yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan nilai pembelian Kredit adalah nilai beli Kredit dari BPPN. Huruf a Apabila Bank membuat perjanjian Kredit baru dengan debitur maka nilai Kredit yang tercantum dalam perjanjian merupakan nilai yang diperkirakan akan tertagih, sehingga selisih antara nilai Kredit dalam perjanjian dengan nilai pembelian diakui ditangguhkan. sebagai pendapatan unsur Huruf b… - 4 - Huruf b Apabila Bank tidak membuat perjanjian Kredit baru, selisih antara pokok Kredit atau baki debet dengan nilai pembelian merupakan jumlah yang diperkirakan akan menjadi kerugian, sehingga selisih tersebut diakui sebagai PPAP. Huruf c Pos pengurang (offseting account) disajikan di sisi aktiva sebagai pengurang Kredit yang bersangkutan. Pasal 6 Ayat (1) Pendapatan antara lain mencakup penerimaan bunga dan penerimaan lain yang diperjanjikan Bank dengan debitur. Pengakuan pendapatan berdasarkan penerimaan kas dilakukan selama jangka waktu Kredit. Ayat (2) Pengakuan berdasarkan penerimaan kas berlaku untuk Kredit yang belum direstrukturisasi maupun Kredit yang telah direstrukturisasi. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8… - 5 - Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Koreksi PPAP dan atau pendapatan ditangguhkan dilakukan sebesar selisih antara pembayaran yang diterima dari debitur dengan nilai pembelian Kredit. Ayat (3) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Kredit yang berlaku. Pasal 9 Ayat (1) Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun dalam ayat ini dihitung sejak Kredit dicatat dalam neraca Bank. Ayat (2) Yang dimaksud dengan sisa Kredit adalah seluruh pokok Kredit atau baki debet yang belum dilunasi oleh debitur. Pasal 10 Ayat (1) Penggolongan Kredit dalam kualitas lancar berlaku untuk Kredit yang belum direstrukturisasi maupun Kredit yang telah direstrukturisasi. Jangka … - 6 - Jangka waktu satu tahun dihitung sejak Kredit dicatat dalam neraca bank. Ayat (2) Penilaian berdasarkan analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur berlaku untuk Kredit yang belum direstrukturisasi maupun Kredit yang telah direstrukturisasi. Analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku. Untuk Kredit yang tidak dibuat perjanjian baru dengan debitur, analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur didasarkan atas nilai buku Kredit. Yang dimaksud dengan nilai buku Kredit adalah pokok Kredit atau baki debet setelah dikurangi dengan PPAP atau pendapatan ditangguhkan yang berasal dari transaksi pembelian Kredit. Ayat (3) Administrasi khusus mencakup seluruh pencatatan yang terkait dengan Kredit yang dibeli dari BPPN, baik secara langsung maupun melalui perusahaan perantara. Termasuk dalam pencatatan antara lain adalah pokok Kredit, nilai pembelian Kredit, saldo dan mutasi PPAP dan Pendapatan ditangguhkan yang berasal dari pembelian Kredit, analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur, rencana jadwal pembayaran (expected repayment schedule), dan evaluasi berkala terhadap kualitas Kredit. Pasal 11 … - 7 - Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan nilai buku Kredit adalah pokok Kredit atau baki debet setelah dikurangi dengan PPAP atau pendapatan ditangguhkan yang berasal dari transaksi pembelian Kredit. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Perhitungan modal inti dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14… - 8 - Pasal 14 Yang dimaksud dengan ketentuan kehati-hatian lain yang berlaku antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Posisi Devisa Neto. Pasal 15 Huruf a Dalam hal Bank menerima Surat Berharga dari perusahaan perantara sebagai pengganti dari Kredit yang dibeli maka terhadap Surat Berharga dimaksud wajib mengikuti perlakuan akuntansi dan prinsip kehati- hatian sebagaimana diatur dalam Bab I, Bab II dan Bab III. Huruf b Dalam pelaporan pada laporan bulanan bank umum, perusahaan perantara dapat diperlakukan sebagai kantor cabang Bank atau digabung dengan laporan kantor pusat Bank. Huruf c Yang dimaksud dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara konsolidasi adalah perhitungan modal minimum Bank dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasi antara Bank dengan perusahaan perantara. Yang dimaksud dengan rasio Kredit bermasalah adalah rasio Kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 16… - 9 - Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengendalian adalah pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 … - 10 - Pasal 21 Kewajiban konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak menghilangkan pengenaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit antara Bank dengan perusahaan perantara. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengungkapan dalam surat kabar disertai penjelasan bahwa informasi lainnya secara rinci dapat dilihat melalui alamat homepage Bank . Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 … - 11 - Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia terkait dalam ayat ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, dan Posisi Devisa Neto. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4228 DPNP

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 4/7/PBI/2002 </reg_id> <reg_title> PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA PEMBELIAN KREDIT OLEH BANK DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL </reg_title> <set_date> 27 September 2002 </set_date> <effective_date> 27 September 2002 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/5/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang Rupiah ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengenali diperlukan penyesuaian ciri uang Rupiah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan . . . tanda pengaman uang Rupiah -2- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004. Pasal I Ketentuan Pasal 4A dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 163) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia: a. Nomor 11/7/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44); b. Nomor 13/16/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 75); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A . . . -3- Pasal 4A Ciri uang Rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun pencetakan mulai bulan Juli tahun 2011 adalah: a. Warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan hijau; b. Gambar 1. bagian muka a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata, dan di bawahnya dicantumkan tulisan “OTO ISKANDAR DI NATA”; b) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “20000”; c) pada sebelah kiri gambar utama atau tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; d) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan tepat di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA PULUH RIBU RUPIAH”; e) pada sebelah kiri gambar utama dan di atas tulisan “BANK INDONESIA” terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah persegi panjang berwarna hijau yang terasa kasar apabila diraba; f) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Jawa Barat yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; g) pada . . . -4- g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila; h) pada sebelah kanan gambar utama terdapat rainbow printing dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; i) pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar; j) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; k) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2011” (angka 2011 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; l) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis- garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu; m) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA20000” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat pada sebelah kanan gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata yang berbentuk garis vertikal dari atas ke bawah; n) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda; 2. bagian . . . -5- 2. bagian belakang a) gambar utama berupa gambar Pemetik Teh dan di bawahnya dicantumkan tulisan “PEMETIK TEH”; b) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI DUA PULUH RIBU RUPIAH”; c) pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “20000” dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet; d) pada sebelah kiri bawah tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar sehelai daun teh yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet; e) pada sebelah kiri gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar; f) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet; g) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; h) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; i) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “20000”; j) pada . . . -6- j) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal “20000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP.” dan angka tahun pengeluaran “2004”; k) mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat pada tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang yang berbentuk diagonal; l) miniteks dengan tulisan “BANKINDONESIA” yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar yang terdapat pada sebelah kiri atas dan bawah, berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda; c. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas; 2. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65 mm; 3. warna hijau muda; 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata dan electrotype berupa logo Bank Indonesia dan ornamen daerah Jawa Barat; 6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 20000” berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian. Pasal II 1. Uang Rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. 2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . -7- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Maret 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 54 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 16/5/PBI/2014 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/29/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 20.000 (DUA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2004 </reg_title> <set_date> 18 Maret 2014 </set_date> <effective_date> 18 Maret 2014 </effective_date> <issued_date> 18 Maret 2014 </issued_date> <changed_reg> '6/29/PBI/2004' </changed_reg> <extension_of> '11/7/PBI/2009', '13/16/PBI/2011' </extension_of> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/7/PBI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar valuta asing domestik yang likuid dan efisien untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; b. bahwa untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi di pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia perlu memberikan fleksibilitas transaksi domestic non- deliverable forward sebagai bagian dari instrumen lindung nilai di pasar valuta asing domestik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward; - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD. - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6252) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) serta Penjelasan ayat (3) huruf c Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki Underlying Transaksi. (2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan: a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; dan/atau c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi, khusus untuk transaksi antara Bank dengan Nasabah. (3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk: a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; b. penempatan dana; c. fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang belum ditarik; d. dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah; e. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; - 4 - f. kredit antarnasabah (intercompany loan); dan g. kegiatan usaha perdagangan valuta asing. (4) Kewajiban kepemilikan Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF oleh Nasabah atau Pihak Asing dengan nilai nominal paling banyak USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk setiap Nasabah atau setiap Pihak Asing. 2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme Fixing. (2) Mekanisme Fixing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan berupa kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing date). (3) Dalam hal Transaksi DNDF menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah maka kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kurs tengah transaksi Bank Indonesia. (4) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah. (5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) dan percepatan penyelesaian transaksi (early termination). (6) Transaksi DNDF dapat dilakukan pengakhiran transaksi (unwind). (7) Pengakhiran transaksi (unwind) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan tanpa Underlying Transaksi. - 5 - 3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF dibuktikan dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung. (2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF dibuktikan dengan: a. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung; atau b. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung. (3) Jenis dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing. (4) Dalam hal Nasabah atau Pihak Asing menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa proyeksi arus kas, Bank harus menilai kewajaran melalui: a. dokumen tambahan; b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan c. rekam jejak Nasabah atau Pihak Asing. (5) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF. - 6 - (6) Dokumen Underlying Transaksi DNDF yang sama tidak dapat digunakan pada lebih dari 1 (satu) Bank dalam seluruh sistem perbankan Indonesia pada waktu yang bersamaan. (7) Dokumen Underlying Transaksi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan beberapa kali untuk Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya sepanjang dokumen Underlying Transaksi belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal Underlying Transaksi. 4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 12 serta Penjelasan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan: a. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung; dan/atau b. dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan dan dokumen pendukung. (2) Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen Underlying Transaksi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing. (3) Dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF. (4) Dalam hal Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jatuh tempo kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh tempo. sebagaimana - 7 - (5) Tata cara penyampaian dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik dan pihak asing. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 8 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 101 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/7/PBI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD I. UMUM Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward. Transaksi DNDF ini merupakan bagian dari upaya pengayaan instrumen lindung nilai yang dapat digunakan oleh para pelaku pasar yang memiliki risiko nilai tukar. Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, Bank Indonesia memberikan fleksibilitas melalui penyesuaian Underlying Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Nasabah atau Pihak Asing. Dengan adanya penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pasar untuk melakukan lindung nilai atas risiko nilai tukar melalui penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. -2- Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “investasi lainnya” antara lain investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan. Huruf c Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk: 1. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; 2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau 3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Ayat (3) Huruf a Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing. Huruf b Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit). Huruf c Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya -3- setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk: 1. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; 2. pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang; atau 3. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan yang belum ditarik antara lain berupa kredit atau pembiayaan siaga (standby loan) dan kredit atau pembiayaan yang belum dicairkan (undisbursed loan). Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Kredit antarnasabah (intercompany loan) antara lain berupa pemberian kredit dalam satu grup perusahaan atau antarperusahaan yang terafiliasi. Huruf g Cukup jelas. Ayat (4) Contoh: Investor AN melakukan investasi di Indonesia namun belum memutuskan aset rupiah yang akan dibeli. Investor AN memutuskan untuk melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Transaksi ini dapat dilakukan tanpa didukung Underlying Transaksi karena masih dalam batasan penjualan Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). -4- Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kurs tengah transaksi Bank Indonesia” adalah rata-rata antara kurs beli dan kurs jual sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia. Contoh: Investor N memiliki investasi di Australia dalam mata uang dolar Australia (AUD) sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia). Atas investasi tersebut, Investor N bermaksud untuk melakukan lindung nilai dengan melakukan penjualan AUD terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar AUD1,000,000.00 (satu juta dolar Australia) selama 1 (satu) bulan dengan kurs AUD/IDR Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah). Pada tanggal fixing, kurs beli dan kurs jual transaksi Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp10.700,00 (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga kurs tengah transaksi Bank Indonesia yaitu Rp10.750,00 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Atas Transaksi DNDF, Investor N mengalami keuntungan selisih kurs sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari perhitungan (Rp10.800,00-Rp10.750,00) x AUD1,000,000.00. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “unwind” adalah proses membalikkan transaksi dengan melakukan transaksi yang berlawanan. -5- Dalam melakukan unwind, Bank mempertimbangkan rekam jejak Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk memastikan kewajaran transaksi unwind tersebut. Penilaian kewajaran melalui rekam jejak merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah dan/atau Pihak Asing. Ayat (7) Contoh: Pada tanggal 2 Januari 2020, Nasabah YL melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) tanpa Underlying Transaksi kepada Bank I dengan jatuh tempo tanggal 2 Maret 2020 (tenor 2 bulan). Nasabah YL tidak lagi menginginkan posisi DNDF tersebut. Berdasarkan penilaian Bank atas rekam jejak Nasabah, Nasabah YL dapat melakukan unwind atas transaksi DNDF tersebut pada tanggal 2 Februari 2020 dengan cara melakukan transaksi lawannya, yaitu pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dengan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2020. Pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF tersebut dapat dilakukan tanpa Underlying Transaksi. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Dokumen tambahan untuk dokumen Underlying Transaksi yang bersifat perkiraan antara lain berupa -6- invoice, perjanjian kerja, kontrak kerja sama, nota kesepahaman, atau dokumen lain yang sejenis. Dalam hal dokumen tambahan berupa invoice, penyampaiannya dilakukan setelah invoice diterbitkan. Huruf b Contoh: Perusahaan AP melakukan penjualan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank O pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan menyampaikan dokumen Underlying Transaksi berupa proyeksi arus kas. Bank O harus memastikan kewajaran transaksi yang dilakukan oleh perusahaan AP tersebut dengan melihat data historis selama 1 (satu) tahun sebelumnya untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan total penjualan Huruf c Penilaian kewajaran melalui rekam jejak merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah dan/atau Pihak Asing. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Contoh: Importir NS merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice pembelian spare part otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh Importir NS pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, Importir NS melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF kepada Bank A sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2019. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, Importir NS sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). -7- melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang sama. Transaksi ini tidak boleh dilakukan karena transaksi dilakukan dengan Bank yang berbeda dan pada waktu yang bersamaan. Ayat (7) Dalam hal nominal Underlying Transaksi lebih besar dari nominal Transaksi DNDF maka Underlying Transaksi tersebut dapat digunakan sebagai Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF yang berbeda dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya, sepanjang tidak melebihi nominal Underlying Transaksi pada saat Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya dilakukan. Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi Spot kemudian diikuti lagi dengan Transaksi DNDF: Pada tanggal 1 September 2019, Importir N mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir N melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF dengan Bank B dengan nominal USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 2 Oktober 2019, Importir N menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang sama untuk melakukan Transaksi Spot sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan menggunakan kembali dokumen Underlying Transaksi yang sama, Importir N dapat melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat), dengan tanggal jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019. -8- Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi Spot: Pada tanggal 1 September 2019, Importir NS memiliki invoice dalam dolar Amerika Serikat dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir NS melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, Importir NS dapat melakukan Transaksi Spot beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang sama, sepanjang invoice masih berlaku. Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi Forward dan transaksi option: Pada tanggal 1 Agustus 2019, Importir B mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice dengan nominal sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir B melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Setelah Transaksi DNDF tersebut jatuh tempo, Importir B melakukan Transaksi Forward beli sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan transaksi call option beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 November 2019. Contoh Transaksi DNDF yang diikuti Transaksi DNDF: Pada tanggal 1 September 2019, Importir D mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 2 November 2019. Pada tanggal 1 September 2019, Importir D melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar -9- Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 1 Oktober 2019. Pada tanggal 15 September 2019, Importir D dapat kembali melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu jatuh tempo paling lambat tanggal 2 November 2019. Transaksi DNDF yang kedua tersebut hanya dapat dilakukan pada Bank yang sama karena Transaksi DNDF dilakukan pada waktu yang bersamaan. Contoh Transaksi Spot yang diikuti dengan Transaksi DNDF: Nasabah PT A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen Underlying Transaksi berupa invoice pembelian spare part otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan dibayarkan oleh PT A pada tanggal 20 Desember 2019. Pada tanggal 27 September 2019, PT A melakukan Transaksi Spot kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2019, PT A dapat melakukan pembelian dolar Amerika Serikat terhadap rupiah melalui Transaksi DNDF paling banyak sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019. Transaksi ini dapat dilakukan karena Transaksi Spot dan Transaksi DNDF dilakukan dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi yang belum jatuh tempo, tidak melebihi nominal Underlying Transaksi, dan dilakukan pada Bank yang sama. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain berupa: a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -10- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya. Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain berupa: a. dokumen telah sesuai dengan market practice; b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen Underlying Transaksi; dan c. transaksi yang dilakukan Nasabah dan/atau Pihak Asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan/atau Pihak Asing. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6353

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 21/7/PBI/2019 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD </reg_title> <set_date> 15 Mei 2019 </set_date> <effective_date> 16 Mei 2019 </effective_date> <issued_date> 16 Mei 2019 </issued_date> <changed_reg> '20/10/PBI/2018' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999', '20/10/PBI/2018' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 18 /PBI/2012 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, struktur, persyaratan, dan perhitungan kecukupan modal Bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku; b. bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal perlu disesuaikan sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, namun juga dari risiko lain yang material seperti risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga dalam banking book, dan risiko likuiditas; c. bahwa . . . - 2 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank serta penerapan pengawasan berbasis risiko, maka Bank harus melakukan penilaian atas profil risiko yang dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian atas eksposur risiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. bahwa sejalan dengan dinamika perekonomian dan sistem keuangan global serta dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan nasional, diperlukan alokasi sejumlah dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk ditempatkan ke dalam aset keuangan tertentu; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum; Mengingat . . . - 3 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BAB I . . . - 4 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 3. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi . . . - 5 - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari: a. Perusahaan Subsidiari (Subsidiary Company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (Participation Company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan; c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak; d. Entitas . . . - 6 - d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. 5. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank. 6. Capital Equivalency Maintained Assets yang selanjutnya disingkat CEMA adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu. 7. Internal Capital Adequacy Assessment Process yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. 8. Supervisory Review and Evaluation Process yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas hasil ICAAP Bank. 9. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. 10. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 11. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 12. Trading . . . - 7 - 12. Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank untuk: a. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar (market making), yang meliputi: 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (price movement); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profits); b. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book. 13. Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book. Pasal 2 (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. (2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). (3) Penyediaan . . . - 8 - (3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut: a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua); c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima). (4) Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar. Pasal 3 Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Pasal 4 Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. BAB II . . . - 9 - BAB II MODAL Bagian Pertama Umum Pasal 5 (1) Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas: a. modal inti (tier 1); b. modal pelengkap (tier 2); dan c. modal pelengkap tambahan (tier 3), setelah memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 21. (2) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individual. Pasal 6 (1) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas: a. dana usaha; b. laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); c. laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); d. cadangan umum modal; e. cadangan . . . - 10 - e. cadangan tujuan modal; f. revaluasi aset tetap dengan cakupan dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c; dan g. cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, setelah memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 14, dan Pasal 21. (2) Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut: a. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya (actual dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha), maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan. b. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan, maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya. c. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, maka jumlah tersebut merupakan faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kedua Modal Inti Pasal 7 (1) Bank wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling kurang 5% (lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. (2) Modal . . . - 11 - (2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. modal disetor; b. cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan c. modal inovatif (innovative capital instrument). Pasal 8 Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. bersifat permanen; c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi; d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; dan e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak. Pasal 9 Saham preferen non kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dan memiliki fitur opsi beli (call option), dapat diakui sebagai komponen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a apabila: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan b. opsi beli tersebut dapat dieksekusi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. hanya atas inisiatif Bank; 2. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan atau tujuan penerbitan batal dilaksanakan; 3. telah . . . - 12 - 3. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan 4. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 10 Pembelian kembali saham (treasury stock) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan; b. untuk tujuan tertentu; c. wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan e. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 11 (1) Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari: a. faktor penambah, yaitu: 1. agio; 2. modal sumbangan; 3. cadangan umum modal; 4. cadangan tujuan modal; 5. 6. laba tahun-tahun lalu; laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen); 7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan; 8. dana . . . - 13 - 8. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang; b) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil; c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Bank Indonesia. 9. Waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya. 10. Opsi . . . - 14 - 10. Opsi saham (stock option) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (employee/ management stock option) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari stock option pada tanggal pemberian kompensasi. b. faktor pengurang, yaitu: 1. disagio; 2. rugi tahun-tahun lalu; 3. rugi tahun berjalan; 4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan; 5. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual; 6. selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif; 7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam Trading Book dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan 8. PPA non produktif. (2) Dalam . . . - 15 - (2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan angka 6 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor sebagai berikut: a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax); b. selisih nilai revaluasi aset tetap; c. peningkatan nilai wajar aset tetap; d. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau e. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale). Pasal 12 (1) Modal inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. (2) Modal inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang; c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; e. tidak . . . - 16 - e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 10 (sepuluh) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan 3. dalam hal instrumen modal inovatif mengandung fitur step- up, maka fitur step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) tahun setelah diterbitkan; dan c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: 1) 100 (seratus) basis points; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal; dan g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal. (3) Eksekusi . . . - 17 - (3) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; dan c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: 1. kualitas sama atau lebih baik; dan 2. jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. Pasal 13 (1) Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (minority interest) diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti. (2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam modal inti secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak 50% (lima puluh persen) atau kurang dan memenuhi kondisi sebagai berikut: a. tidak terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham lain (minority interest) dengan Bank; atau b. tidak . . . - 18 - b. tidak terdapat surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak yang menyatakan kesediaan dari pemegang saham lain (minority interest) untuk mendukung modal kelompok usaha Bank. Pasal 14 Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa: a. Goodwill; b. Aset tidak berwujud lainnya; dan/atau c. Faktor pengurang modal inti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Bagian Ketiga Modal Pelengkap Pasal 15 (1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Modal pelengkap level atas (upper tier 2); dan b. Modal pelengkap level bawah (lower tier 2). Pasal 16 . . . - 19 - Pasal 16 (1) Modal pelengkap level atas (upper tier 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang berupa instrumen modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang; c. tersedia untuk menyerap kerugian dalam hal jumlah kerugian Bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun Bank belum dilikuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan 3. dalam . . . - 20 - 3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur step-up wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; dan c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: 1) 100 (seratus) basis points; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal; dan g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal kecuali pelimpahan dari modal inovatif yang melebihi batasan modal inovatif. (2) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; atau c. digantikan . . . - 21 - c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: 1. kualitas sama atau lebih baik; dan 2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). Pasal 17 (1) Modal pelengkap level atas (upper tier 2) meliputi: a. instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti; c. revaluasi aset tetap, yang mencakup: 1. selisih nilai revaluasi aset tetap yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan 2. peningkatan nilai wajar atas aset tetap yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen); d. cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan e. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. (2) Selisih . . . - 22 - (2) Selisih lebih cadangan umum yang wajib dibentuk dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit. Pasal 18 (1) Modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. (2) Modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 5 (lima) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; c. tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative), termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; f. apabila . . . - 23 - f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan berikut: 1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan 3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak diterbitkan; dan c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: 1) 100 (seratus) basis points; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal; dan g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal. (3) Eksekusi opsi beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan b. tidak . . . - 24 - b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; atau c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: 1. kualitas sama atau lebih baik; dan 2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) adalah jumlah modal pelengkap level bawah (lower tier 2) dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. (5) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir. (6) Dalam hal terdapat opsi, maka jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi tersebut merupakan sisa jangka waktu dari instrumen tersebut. Pasal 19 Penempatan dana pada pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi atau yang memenuhi kriteria modal pelengkap pada Bank lain diperhitungkan sebagai faktor pengurang atas pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi yang menjadi komponen modal pelengkap Bank penerima/penerbit. Pasal 20 . . . - 25 - Pasal 20 Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (sinking fund) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank: a. telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (sinking fund) tersebut secara khusus; dan b. telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (sinking fund) tersebut, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO). Pasal 21 (1) Faktor-faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) mencakup: a. penyertaan Bank, yang meliputi: 1. seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 2. seluruh penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; 3. seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi; b. kekurangan modal (shortfall) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (Risk Based Capital/RBC minimum) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank; dan c. eksposur sekuritisasi. (2) Pengurangan . . . - 26 - (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan 50% (lima puluh persen) dari modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. (3) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit. Bagian Keempat Modal Pelengkap Tambahan Pasal 22 (1) Modal pelengkap tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; b. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan c. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. (2) Modal pelengkap tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 2 (dua) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; c. tersedia . . . - 27 - c. tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan berikut: 1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 2 (dua) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan 3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur step-up, maka fitur step-up harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) fitur step-up dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun sejak diterbitkan; dan c) besarnya . . . - 28 - c) besarnya fitur step-up relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: 1) 100 (seratus) basis points; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal; dan g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal kecuali komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c. (3) Eksekusi opsi beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (4) Modal pelengkap tambahan (tier 3) meliputi: a. Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek; b. Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk Risiko Kredit dan/atau beban modal untuk Risiko Operasional namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap (unused but eligible tier 2); dan c. bagian dari modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah. Pasal 23 . . . - 29 - Pasal 23 Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, untuk komponen modal inovatif, modal pelengkap level atas (upper tier 2), modal pelengkap level bawah (lower tier 2), dan modal pelengkap tambahan (tier 3), Bank wajib menyampaikan data pendukung yang menunjukkan bahwa komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal. Bagian Kelima Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Pasal 24 (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum. (2) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dari dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dana usaha yang dimiliki oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri harus memenuhi modal minimum sesuai profil risiko dan CEMA minimum. (4) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap bulan. (5) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (6) CEMA . . . - 30 - (6) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi dan ditempatkan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya. Pasal 25 (1) Bank wajib menetapkan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum. (2) Aset keuangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dipertukarkan sampai dengan periode pemenuhan CEMA berikutnya. (3) Aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dan dapat diperhitungkan sebagai CEMA adalah: a. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo; b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank lain yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. tidak bersifat ekuitas; 2. memiliki peringkat investasi; dan 3. dan/atau c. surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. tidak bersifat ekuitas; 2. memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau yang setara; tidak dimaksudkan untuk tujuan trading; 3. tidak . . . - 31 - 3. tidak dimaksudkan untuk tujuan trading; dan 4. porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total CEMA minimum. (4) Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun. (5) Perhitungan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA dilakukan sebagai berikut: a. untuk aset keuangan yang telah dimiliki oleh Bank dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi akhir bulan laporan; b. untuk aset keuangan yang dibeli setelah posisi akhir bulan laporan dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi pembelian aset keuangan. BAB III ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO Bagian Pertama Umum Pasal 26 Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari: a. ATMR untuk Risiko Kredit; b. ATMR untuk Risiko Operasional; dan c. ATMR untuk Risiko Pasar. Pasal 27 . . . - 32 - Pasal 27 (1) Setiap Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional. (2) ATMR untuk Risiko Pasar hanya wajib diperhitungkan oleh Bank yang memenuhi kriteria tertentu. Pasal 28 Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah: a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih; 2. Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; 3. Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih; dan/atau; b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 1. Bank . . . - 33 - 1. Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; 2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih. c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Pasal 29 Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kredit yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan Trading Book. Pasal 30 Surat berharga dalam Trading Book hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Pasal 31 . . . - 34 - Pasal 31 Bank yang setelah merger, konsolidasi, atau mengakuisisi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling kurang pada 3 (tiga) periode pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke 7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif. Pasal 32 Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank selanjutnya tidak lagi memenuhi kriteria dimaksud. Bagian Kedua Risiko Kredit Pasal 33 (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan: a. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau b. Pendekatan berdasarkan Internal Rating (Internal Rating based Approach). (2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (3) Ketentuan . . . - 35 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bagian Ketiga Risiko Operasional Pasal 34 (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan: a. Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach); b. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau c. Pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approach). (2) Bank yang mengggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bagian Keempat Risiko Pasar Pasal 35 (1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah: a. risiko suku bunga; dan/atau b. risiko nilai tukar. (2) Bank . . . - 36 - (2) Bank secara konsolidasi wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, Pasal 36 (1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book secara akurat. (2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko. (3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Pasal 37 (1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar. (2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. (3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan: a. bid . . . - 37 - a. bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau b. ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki. (4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian. Pasal 38 (1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi. (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi. (3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 39 Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal: a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan; b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan; c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya. Pasal 40 . . . - 38 - Pasal 40 (1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. (2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM. Pasal 41 (1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan: a. Metode Standar (Standard Method); dan/atau b. Model Internal (Internal Model). (2) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar. (3) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB IV . . . - 39 - BAB IV Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) Bagian Pertama Cakupan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Pasal 42 (1) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. (2) ICAAP paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. penilaian kecukupan modal; c. pemantauan dan pelaporan; dan d. pengendalian internal. (3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP. Bagian Kedua Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) Pasal 43 (1) Bank Indonesia melakukan SREP. (2) Berdasarkan hasil SREP, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP. Pasal 44 (1) Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil self assessment Bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP . (2) Apabila . . . - 40 - (2) Apabila Bank Indonesia menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Bank Indonesia meminta Bank untuk: a. menyediakan tambahan modal agar memenuhi modal minimum sesuai profil risiko; b. memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau c. menurunkan eksposur risiko. Pasal 45 Dalam hal Bank Indonesia menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau c. pembatasan distribusi modal. BAB V PELAPORAN Pasal 46 (1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar. (2) Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum. (3) Laporan . . . - 41 - (3) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan untuk perhitungan rasio KPMM. Pasal 47 (1) Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Bank Indonesia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank. Pasal 48 (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA minimum. (2) Laporan pemenuhan CEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai: a. rata-rata total kewajiban Bank secara mingguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5); b. jumlah alokasi dana usaha dalam bentuk CEMA; c. jenis aset dan pemenuhan kriteria aset keuangan CEMA; d. nilai tercatat masing-masing aset keuangan CEMA; dan e. maturity date aset keuangan CEMA. Pasal 49 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun setiap bulan dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya. (2) Dalam . . . - 42 - (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, maka laporan pemenuhan CEMA minimum disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 50 (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) apabila laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan. (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) apabila laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1). Pasal 51 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) disampaikan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank, Jalan MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia. BAB VI . . . - 43 - BAB VI SANKSI Pasal 52 Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. larangan pembukaan jaringan kantor; e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank. Pasal 53 Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum. Pasal 54 (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bank yang dinyatakan: a. terlambat . . . - 44 - a. terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan. Pasal 55 Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diwajibkan melakukan langkah – langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank. Pasal 56 Bank yang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan: a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau b. dalam frekuensi yang tinggi, dikenakan . . . - 45 - dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia. Pasal 57 Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 untuk kedua kalinya, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia. Pasal 58 Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 lebih dari dua kali, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lambat pada posisi bulan Juni 2013. (2) Apabila . . . - 46 - (2) Apabila CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) paling lambat pada posisi bulan Desember 2017. Pasal 60 (1) Perhitungan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi bulan Desember 2012. (2) Kewajiban pemenuhan modal mínimum sesuai profil risiko ditetapkan sebagai berikut: a. Pemenuhan modal mínimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya; b. Pemenuhan modal mínimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni; c. Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko diantara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal mínimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir. Pasal 61 . . . - 47 - Pasal 61 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 62 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773); b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 63 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar . . . - 48 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 November 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 261 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 18 /PBI/2012 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM I. UMUM Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka struktur, persyaratan dan perhitungan kecukupan modal bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Standar Internasional yang menjadi acuan adalah “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard: A Revised Framework” yang lebih dikenal dengan Basel II. Dokumen Basel II mensyaratkan Bank untuk mengembangkan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko Bank sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktek manajemen risiko di Bank. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) terhadap kecukupan ICAAP yang dilakukan Bank untuk memastikan tingkat permodalan Bank memadai dan sesuai dengan profil risikonya. Perkembangan . . . - 50 - Perkembangan kompleksitas usaha, teknologi, dan produk serta jasa Bank, menyebabkan meningkatnya profil risiko Bank. Risiko dimaksud tidak hanya berupa risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional namun juga risiko lainnya yang meliputi risiko konsentrasi kredit, risiko pasar pada banking book, risiko likuiditas, risiko strategi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta dampak penerapan stress testing. Untuk menyerap risiko tersebut Bank perlu menyediakan modal yang memadai. Dalam melaksanakan SREP terhadap ICAAP Bank, Bank Indonesia melakukan kaji ulang atas hasil penilaian kecukupan modal bank sesuai dengan profil risiko. Selanjutnya Bank Indonesia dapat meminta Bank memperbaiki ICAAP termasuk melakukan langkah- langkah perbaikan lainnya. Sementara itu, dinamika perekonomian serta perkembangan sektor keuangan global yang terjadi akhir-akhir ini mendorong Bank Indonesia sebagai otoritas negara setempat (host supervisor) melakukan upaya untuk memperkuat permodalan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, khususnya stabilitas perbankan nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri ke dalam aset keuangan likuid tertentu di Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. II. PASAL . . . - 51 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Profil risiko adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Yang dimaksud dengan “distribusi laba” adalah antara lain pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada pengurus (management fee). Pasal 5 . . . - 52 - Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah dana bersih kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berasal dari penempatan kantor pusatnya setelah dikurangi penempatan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri, yang harus selalu tercatat setiap waktu di Indonesia selama kantor cabang bank tersebut beroperasi di Indonesia dan telah dinyatakan (declared dana usaha). Huruf b Yang dimaksud dengan ”laba ditahan” adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia. Yang dimaksud dengan ”laba tahun lalu” adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat. Dalam hal Bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal. Huruf c . . . - 53 - Huruf c Yang dimaksud dengan ”laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak. Dalam hal pada tahun buku berjalan Bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal. Huruf d Yang dimaksud dengan “cadangan umum modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum modal. Huruf e Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan kantor pusatnya. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan jumlah dana usaha yang dinyatakan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pinjaman luar negeri. Pasal 7 . . . - 54 - Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Perlakuan sebagai komponen modal disetor mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai akuntansi ekuitas. Yang termasuk modal disetor antara lain: 1. saham biasa; 2. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) non kumulatif (perpetual non cummulative preference share); dan 3. saham preferen non kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dengan fitur call option. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “modal inovatif” adalah instrumen utang yang memiliki karakteristik modal (instrumen hybrid). Modal inovatif meliputi : 1. Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual non cummulative subordinated debt); dan 2. Instrumen . . . - 55 - 2. Instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual dan non cummulative). Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak. Pasal 9 Termasuk sebagai tujuan khusus yaitu untuk tujuan merger, akuisisi, atau konsolidasi. Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . - 56 - Huruf b Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan saham dalam rangka program employee/management stock option atau menghindari upaya take over. Huruf c Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan. Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal. Angka 2 . . . - 57 - Angka 2 Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Angka 3 Yang dimaksud dengan “cadangan umum modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan umum modal. Angka 4 Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota. Angka 5 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup: a. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota; dan b. laba ditahan (retained earnings) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Angka 6 . . . - 58 - Angka 6 Yang dimaksud dengan ”laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak. Angka 7 Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Angka 8 Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal maka dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal. Angka 9 Mengacu pada definisi yang umum berlaku di pasar modal, yang dimaksud dengan “waran” adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Angka 10 Cukup jelas. Huruf b . . . - 59 - Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal. Angka 2 Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu. Angka 3 Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan. Angka 4 Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Angka 5 Pendapatan komprehensif lainnya yang negatif merupakan pos dalam ekuitas yang bertujuan untuk menampung penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Yang . . . - 60 - Yang dimaksud dengan “penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual” adalah penyertaan saham yang memenuhi kriteria penggunaan metode biaya dan memiliki nilai wajar. Angka 6 Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dengan total cadangan kerugian penurunan nilai (impairment) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Definisi aset produktif mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Angka 7 Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (mark to market) dari instrumen keuangan dalam Trading Book yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar. Sesuai . . . - 61 - Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan. Angka 8 PPA non produktif adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum. Ayat (2) Huruf a Pajak tangguhan (deferred tax) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan PSAK mengenai akuntansi pajak penghasilan. Dalam perhitungan modal minimum secara individual pengaruh pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih bersih aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan. Dalam hal kewajiban pajak tangguhan melampaui aset pajak tangguhan, maka pengaruh perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan dari laba/rugi tahun lalu atau tahun berjalan adalah sebesar nol. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha bank. Oleh . . . - 62 - Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas. Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi, maka aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR. Huruf b Yang dimaksud dengan ”selisih nilai revaluasi aset tetap” adalah selisih nilai revaluasi aset tetap yang diklasifikasikan ke saldo laba dalam hal Bank melakukan revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 diberlakukan dan selanjutnya menggunakan metode biaya dalam pengukuran aset tetap. Termasuk dalam komponen ini adalah selisih lebih revaluasi aset tetap yang tersisa dalam pelaksanaan kuasi reorganisasi. Huruf c Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap. Perhitungan nilai wajar aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai aset tetap. Huruf d Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (fair value option) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Huruf e . . . - 63 - Huruf e Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (originator) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale) yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (expected future margin) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (servicing income). Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak. Huruf f . . . - 64 - Huruf f Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Yang dimaksud dengan “marjin (credit spread)” adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free). Ilustrasi penetapan batas step-up berdasarkan perjanjian step-up adalah sebagai berikut: 1. Step-up atas suku bunga tetap (fixed interest rates) Contoh: a. step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp (100 bp = 1%)  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% fixed interest rate  Suku . . . - 65 -  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 7% + 1% = 8% fixed interest rate b. step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebih 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10 ) = 7% fixed interest rate Misalnya pada saat penerbitan, tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal adalah 50% x (7% - 6%) = 0.5%  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 7% + 0.5% = 7.5% fixed interest rate 2. Step-up atas suku bunga mengambang (floating interest rates) Terdapat 2 contoh: a. Jika reference rate tidak berubah 1) step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebih 100 bp  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 10-year Government Bond + spread 1,5% (spread pada saat penerbitan instrumen)  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 10-year Government Bond + spread 2,5% (spread awal 1,5% + 1%). 2) step-up . . . - 66 - 2) step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebih 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 10-year Government Bond + spread 1,5% (spread pada saat penerbitan instrumen) = 7% Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal adalah 50% x (7% - 6%) = 0.5%  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 10-year Government Bond + spread 2% (spread awal 1,5% + 0.5%) b. Jika reference rate berubah 1) step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 1% dari spread awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan menggunakan reference rates baru dibandingkan dengan reference rate pada saat penerbitan instrumen. Misalnya, Government Bond berubah menjadi LIBOR reference rate dari 10-year  Suku . . . - 67 -  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) Asumsi pada saat penerbitan instrumen suku bunga adalah 7% (10-year Government Bond 5% plus spread 2%). Sementara pada saat yang sama, LIBOR 5,5%. Dengan demikian, spread LIBOR pada saat suku bunga 7% adalah 1.5% (7% - 5.5%).  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2.5% (spread awal 1,5% + 1%) 2) step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal. Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) marjin (credit spread) awal dari spread awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan reference rate baru dibandingkan dengan reference rate pada saat penerbitan instrumen. Misalnya, reference rate dari 10-year Government Bond berubah menjadi LIBOR  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) Asumsi pada saat penerbitan instrumen suku bunga adalah 7% (10-year Government Bond 5% plus spread 2%). Sementara . . . - 68 - Sementara pada saat yang sama, LIBOR 5,5%. Dengan demikian, spread LIBOR pada saat suku bunga 7% adalah 1.5% (7% - 5.5%). Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal adalah 50% x (7% - 6%) = 0.5%.  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2% (spread awal 1,5% + 0.5%) 3. Step-up dengan perubahan dari suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang a. step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 1% dari spread awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan floating interest rates yang digunakan setelah tahun ke 10 dibandingkan dengan suku bunga pada saat penerbitan instrumen. Misalnya, perubahan dari fixed rate menjadi floating rate (LIBOR+Spread)  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% fixed rate Asumsi . . . - 69 - Asumsi LIBOR 5,5% pada saat penerbitan instrumen. Dengan demikian, pada suku bunga 7% maka spread atas LIBOR adalah 1,5 %.  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2,5% ( spread awal 1,5% + 1 %). b. step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal. Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) marjin (credit spread) awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan floating interest rates yang digunakan setelah tahun ke 10 dibandingkan dengan suku bunga pada saat penerbitan instrumen. Misalnya, perubahan dari fixed rate menjadi floating rate (LIBOR+Spread)  Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% fixed rate Asumsi LIBOR 5,5% pada saat penerbitan instrumen. Dengan demikian, pada suku bunga 7% maka spread atas LIBOR adalah 1,5%. Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal adalah 50% x (7% - 6%) = 0.5%  Suku . . . - 70 -  Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2 % (spread awal 1,5% + 0.5 %). Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inovatif. Angka 2 Modal inti adalah modal inti pada saat penggantian. Batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal inovatif yang tersedia. Contoh ”jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut: Misalnya modal inovatif yang dieksekusi adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal inovatif misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah). Dengan . . . - 71 - Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal inovatif sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 13 Persyaratan komponen modal inti mengacu pada persyaratan mengenai modal disetor dan cadangan tambahan modal (laba ditahan dan laba tahun berjalan). Pasal 14 Huruf a Sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran. Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individual maupun perhitungan modal minimum Bank secara konsolidasi. Huruf b Termasuk sebagai aset tidak berwujud lainnya antara lain copy right, hak paten, dan hak milik intelektual (intellectual property right) lainnya, tidak termasuk computer software. Huruf c Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 . . . - 72 - Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak. Huruf f Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) . . . - 73 - Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Yang dimaksud dengan “marjin (credit spread)” adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free). Penetapan besar step-up mengacu pada ilustrasi yang dikemukakan pada penjelasan Pasal 12 ayat 2 huruf f angka 3 huruf c). Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level atas (upper tier 2). Angka 2 . . . - 74 - Angka 2 Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia baik modal pelengkap level atas (upper tier 2) maupun modal pelengkap level bawah (lower tier 2). Contoh ”jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut: Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Contoh “instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16” adalah: 1. Saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (perpetual cummulative preference share); 2. instrumen . . . - 75 - 2. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memilki jangka waktu, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas (perpetual cummulative subordinated debt); dan 3. Instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham dan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia (mandatory convertible bond). Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar. Huruf b Yang dimaksud dengan “bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti” adalah selisih lebih instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inovatif dari batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti. Huruf c Angka 1 Selisih nilai revaluasi aset tetap pada angka ini sebelumnya telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun lalu yang merupakan komponen modal inti. Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang melakukan revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 (Revisi) tentang Aset Tetap berlaku efektif dan selanjutnya menggunakan metode biaya dalam pengukuran aset tetap. Selisih nilai revaluasi aset tetap adalah setelah diperhitungkan pajak. Angka 2 . . . - 76 - Angka 2 Peningkatan nilai wajar atas aset tetap pada angka ini sebelumnya telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun lalu dan/atau laba/rugi tahun berjalan yang merupakan komponen modal inti. Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap. Huruf d Pembentukan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Contoh: Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Cadangan umum yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas paling tinggi 1,25% x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas (upper tier 2). Huruf e . . . - 77 - Huruf e Yang dimaksud penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah penyertaan saham yang memenuhi kriteria metode biaya dan memiliki nilai wajar. Ayat (2) Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf d yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit. Pasal 18 Ayat (1) Yang termasuk komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) antara lain: a. saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu (redeemable preference shares); dan/atau b. pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e . . . - 78 - Huruf e Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak. Huruf f Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “fitur step-up” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Huruf a) Cukup jelas. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Yang dimaksud dengan “marjin” (credit spread) adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free). Perhitungan penetapan batas step-up mengacu pada ilustrasi dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c). Huruf g . . . - 79 - Huruf g Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2). Angka 2 Batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang tersedia. Contoh ”jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut: Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) hanya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) . . . - 80 - Ayat (4) Yang dimaksud dengan amortisasi menggunakan metode garis lurus adalah amortisasi secara pro rata. Ayat (5) Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (sinking fund). Ayat (6) Ilustrasi pelaksanaan amortisasi: Contoh 1: Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima. Dalam kondisi ini, Bank wajib mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama. Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli tersebut maka mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi tersebut dapat diperhitungkan kembali sebagai komponen modal dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi. Contoh 2: Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah akhir tahun kelima. Dalam . . . - 81 - Dalam kondisi ini maka sisa jangka waktu instrumen tersebut pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi wajib mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama. Setelah akhir tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi tersebut sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli tersebut. Pasal 19 Nilai pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi dari Bank penerbit yang dikurangi adalah setelah memperhitungkan cadangan pelunasan (sinking fund). Contoh: Bank A menerbitkan instrumen yang termasuk sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) berupa obligasi subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bank A juga membeli instrumen modal pelengkap (baik yang termasuk modal pelengkap level atas maupun modal pelengkap level bawah) yang diterbitkan Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dalam kondisi ini, maka obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) oleh Bank A hanya sebesar Rp100.000.000.000,00 – Rp20.000.000.000,00 = Rp80.000.000.000,00, yang selanjutnya disesuaikan dengan batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang diperkenankan. Pasal 20 . . . - 82 - Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat di neraca. Huruf b Kekurangan modal (shortfall) diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi. Kekurangan modal (shortfall) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha asuransi dari Risk Based Capital (RBC) minimum diperhitungkan apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas yang berwenang. Perusahaan asuransi yang dikendalikan Bank mengacu pada definisi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Huruf c Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sekuritisasi aset. Yang dimaksud dengan “eksposur sekuritisasi” adalah kredit pendukung (credit enhancement), fasilitas likuiditas (liquidity support), dan efek beragun aset (asset backed securities). Ayat (2) . . . - 83 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dengan pengaturan ini maka modal inti yang harus dialokasikan untuk Risiko Pasar paling kurang sebesar 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari beban modal untuk Risiko Pasar. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e . . . - 84 - Huruf e Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak. Huruf f Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “marjin” (credit spread) adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free). Perhitungan penetapan batas step-up mengacu pada ilustrasi dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c). Huruf g . . . - 85 - Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemanfaatan modal pelengkap (tier 2) sebagai komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) tetap memperhatikan batasan jumlah modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3). Huruf c Yang dimaksud dengan “bagian dari modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2)” adalah selisih lebih instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) dari batasan 50% (lima puluh persen) dari modal inti. Pasal 23 Dokumen pendukung merupakan kelengkapan untuk menunjukkan bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini telah terpenuhi. Pasal 24 . . . - 86 - Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “total kewajiban bank” adalah total kewajiban dikurangi dengan seluruh kewajiban antar kantor (kantor pusat dan kantor cabang lainnya di luar negeri). Total kewajiban Bank yang dijadikan dasar penetapan CEMA minimum dihitung berdasarkan rata-rata kewajiban Bank secara mingguan dalam bulan yang bersangkutan. Contoh Perhitungan: Total kewajiban posisi akhir minggu I, minggu II, minggu III, dan minggu IV masing-masing sebesar Rp.10 triliun, Rp.15 triliun, Rp.10 triliun, dan Rp.20 triliun. Oleh karena itu, rata-rata total kewajiban = ((Rp.10 triliun + Rp.15 triliun + Rp.10 triliun + Rp.20 triliun) : 4 ) = Rp.13,75 triliun. Perhitungan CEMA berdasarkan rata-rata total kewajiban adalah sebesar 8% x Rp.13,75 triliun = Rp.1,1 triliun. Dengan demikian, minimum CEMA yang wajib dipelihara adalah yang terbesar antara Rp.1 triliun dengan Rp.1,1 triliun, yaitu Rp.1,1 triliun. Ayat (6) . . . - 87 - Ayat (6) Contoh: CEMA minimum untuk posisi bulan Maret 20xx sebesar Rp.1,1 triliun wajib ditempatkan pada instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan paling lambat pada tanggal 6 April 20xx. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “surat berharga” yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah: 1. Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku; dan 2. Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan “tidak bersifat ekuitas” adalah surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai komponen modal oleh Bank penerbit. Angka 2 Yang dimaksud dengan “peringkat investasi” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Angka 3 . . . - 88 - Angka 3 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan bebas dari klaim antara lain bebas dari gugatan, tuntutan, pengakuan, dan penguasaan, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau disita oleh pihak yang berwenang. Contoh: Aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dilakukan repurchase agreement (repo) kepada pihak lain. Bebas dari klaim dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “nilai tercatat aset keuangan” adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 . . . - 89 - Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Contoh 1: Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, ketiga, dan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ketujuh. Contoh 2: . . . - 90 - Contoh 2: Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X. Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, keempat, dan keenam, Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak “X” tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ketujuh. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan ”risiko suku bunga” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Huruf b . . . - 91 - Huruf b Yang dimaksud dengan ”risiko nilai tukar” adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”risiko ekuitas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Yang dimaksud dengan ”risiko komoditas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidentil, serta prosedur penyesuaian valuasi. Sistem . . . - 92 - Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi. Ayat (3) Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar. Pasal 37 Ayat (1) Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dimaksud dengan ”nilai wajar” adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (arms’s length transaction). Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif” adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (arm’s length basis). Harga . . . - 93 - Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (exchange prices), harga pada layar dealer (screen prices), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) broker dan/atau market maker yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen. Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali apabila harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan ”bid price” adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen. Huruf b Yang dimaksud ”ask price (offer price)” adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen. Ayat (4) Termasuk model/teknik penilaian antara lain: a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir; b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa; c. analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow); d. model . . . - 94 - d. model penetapan harga opsi (option pricing models); atau e. model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian. Pasal 38 Ayat (1) Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi. Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca secara langsung yang selanjutnya mempengaruhi laporan laba rugi. Pasal 39 . . . - 95 - Pasal 39 Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi. Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model/teknik penilaian. Huruf a Yang dimaksud dengan ”perubahan kondisi ekonomi yang signifikan” antara lain perubahan kurva imbal hasil (yield curve) secara signifikan diluar ekspektasi pasar. Huruf b Cukup jelas Huruf c Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal. Huruf d Termasuk kondisi lainnya antara lain: a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (unearned credit spreads). b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (early termination). c. terjadinya mismatch arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (investing and funding costs). d. terjadi . . . - 96 - d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal. Pasal 40 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “faktor-faktor tertentu” antara lain rata- rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (bid/ask spreads), dan ketersediaan kuotasi pasar. Ayat (2) Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Bank yang baru memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar, maka perhitungan Risiko Pasar wajib dimulai dengan menggunakan Metode Standar. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 42 . . . - 97 - Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank. Huruf b Penilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank. Huruf c Pemantauan dan pelaporan meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank. Huruf d Pengendalian internal meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang. Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 43 . . . - 98 - Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “pembatasan distribusi modal” antara lain berupa pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau deviden. Pasal 46 Ayat (1) Laporan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan value at risk dan beban modal, laporan back testing, serta laporan stress testing. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . - 99 - Ayat (3) Contoh: Apabila Bank A telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan Model Internal untuk memperhitungkan Risiko Pasar pada bulan November 2012, maka laporan yang terkait dengan Model Internal wajib disusun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012. Pasal 47 Ayat (1) Profil risiko didasarkan pada hasil self assessment Bank. Ayat (2) Penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d . . . - 100 - Huruf d Yang dimaksud dengan nilai tercatat adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Huruf e Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 . . . - 101 - Pasal 56 Yang dimaksud dengan ”jumlah yang signifikan” adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Peringkat profil risiko yang digunakan adalah peringkat profil risiko berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5369

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/18/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM </reg_title> <set_date> 28 November 2012 </set_date> <effective_date> 28 November 2012 </effective_date> <issued_date> 28 November 2012 </issued_date> <replaced_reg> '9/13/PBI/2007', '10/15/PBI/2008' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah; b. bahwa kegiatan investasi di Indonesia berdampak pada kegiatan pasar valuta asing domestik mempengaruhi gejolak nilai tukar rupiah; c. bahwa fluktuasi nilai tukar Rupiah juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam kegiatan investasi, sehingga lindung nilai merupakan kebutuhan bagi kegiatan investasi; d. bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan sebagai langkah kehati-hatian dalam menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia diperlukan langkah- langkah untuk mengurangi Rupiah; yang dapat tekanan terhadap nilai tukar e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu untuk mengatur kembali transaksi swap antara bank dengan ... -2- dengan Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI . BAB I ... -3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. 2. Transaksi Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/ penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. 3. Transaksi Swap Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (spot) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs pada tanggal transaksi dilakukan. 4. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. 5. Transaksi Swap Lindung Nilai adalah transaksi swap beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia. 6. Underlying ... -4- 6. Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Underlying Transaksi adalah transaksi swap yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya yang selanjutnya akan Indonesia melalui Transaksi Swap Lindung Nilai. 7. Pinjaman Luar Negeri adalah kewajiban penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing yang berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement). 8. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. BAB II TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI Pasal 2 (1) Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dengan Bank Indonesia. (2) Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi . (3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. mempunyai sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan b. didasarkan atas investasi nasabah Bank pada sektor riil di Indonesia dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk tunai (cash). (4) Nilai ... ditransaksikan ke Bank -5- (4) Nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib paling banyak sama dengan nilai nominal Pinjaman Luar Negeri. (5) Nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi. Pasal 3 Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus termasuk dalam klasifikasi Bank devisa dengan Peringkat Komposit paling rendah 3 (tiga). Pasal 4 (1) Jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan. (2) Dalam hal sisa jangka waktu Underlying Transaksi kurang dari 6 (enam) bulan maka jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Underlying Transaksi. (3) Sisa jangka waktu Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri. Pasal 5 Transaksi Swap Lindung Nilai ditetapkan paling sedikit sebesar ekivalen US Dollar 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi. Pasal 6 ... -6- Pasal 6 (1) Transaksi Swap Lindung Nilai dapat diperbaharui dengan menggunakan Underlying Transaksi yang sama. (2) Pembaharuan Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Transaksi Swap Lindung Nilai yang sebelumnya telah jatuh tempo; b. Underlying Transaksi masih memiliki sisa jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan; (3) Transaksi Swap Lindung Nilai yang diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Transaksi Swap Lindung Nilai baru. Pasal 7 Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi lebih dari satu kali sebagai dasar untuk melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai sebelum Transaksi Swap Lindung Nilai yang pertama jatuh tempo. Pasal 8 (1) Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi Swap Lindung Nilai. (2) Tingkat premi atau diskon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan premi yang berlaku di pasar. (3) Tingkat premi atau diskon dari Underlying Transaksi ditetapkan wajib paling besar 12,5 (dua belas koma lima) basis point di atas premi atau diskon Transaksi Swap Lindung Nilai. Pasal 9 ... -7- Pasal 9 (1) Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan dalam valuta US Dollar terhadap Rupiah. (2) Dalam hal dianggap perlu, Bank Indonesia dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dalam valuta asing lainnya terhadap Rupiah. (3) Kurs valuta asing terhadap rupiah yang digunakan dalam Transaksi Swap Lindung Nilai adalah kurs beli Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi. BAB III PELAKSANAAN TRANSAKSI Pasal 10 (1) Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. (2) Dalam hal kondisi moneter tidak memungkinkan maka Transaksi Swap Lindung Nilai ditiadakan. Pasal 11 Mekanisme Transaksi Swap Lindung Nilai diatur sebagai berikut: a. Bank Indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon Swap Lindung Nilai paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari pelaksanaan Transaksi Swap Lindung Nilai, melalui sarana informasi antara lain Reuters dan atau Bloomberg. b. Bank ... -8- b. Bank dapat melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai dengan Bank Indonesia melalui sarana komunikasi Reuters Monitoring Dealing System (RMDS) mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. c. Pada setiap transaksi swap sebagaimana butir b di atas, Bank wajib mencantumkan pada deal conversation mengenai: 1. Nomor referensi Underlying Transaksi; 2. Pernyataan Bank bahwa seluruh persyaratan Transaksi Swap Lindung Nilai telah dipenuhi; 3. Konfirmasi dari Bank (deal done). BAB IV DOKUMEN TRANSAKSI Pasal 12 (1) Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli Transaksi Swap Lindung Nilai dan dokumen asli Underlying Transaksi (2) Dokumen Transaksi Swap Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kontrak swap antara Bank dengan nasabah (3) Dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. dokumen Perjanjian Kredit (Loan Agreement); b. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa dana Rupiah yang diterima dari Transaksi Swap Lindung Nilai digunakan untuk tujuan investasi; c. surat ... -9- c. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa investasi yang mendasari Underlying Transaksi tidak digunakan sebagai dasar dari Underlying Transaksi lainnya pada Bank yang sama atau Bank lain dalam periode Transaksi Swap Lindung Nilai. (4) Bank wajib memelihara dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kantor Bank tempat Transaksi Swap Lindung Nilai dilakukan sampai dengan Transaksi Swap Lindung Nilai jatuh tempo. (5) Bank wajib memelihara dokumen asli Transaksi Swap Lindung Nilai dan asli dokumen Underlying Transaksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB V PENYELESAIAN TRANSAKSI Pasal 13 (1) Bank bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban Transaksi Swap Lindung Nilai. (2) Bank wajib menyerahkan dana valuta asing pada first leg dari Transaksi Swap Lindung Nilai pada tanggal valuta. (3) Bank wajib menyediakan dana Rupiah dalam rekening Giro Bank di Bank Indonesia pada second leg dari Transaksi Swap Lindung Nilai pada tanggal valuta. BAB VI … -10- BAB VI SANKSI Pasal 14 (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) atau Pasal 12 ayat (5) dikenakan sanksi : a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dari nilai Transaksi Swap Lindung Nilai dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal pembebanan sanksi. (2) Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar : 1. rata-rata suku bunga Fed Fund yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar; 2. rata-rata ... -11- 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku selama periode keterlambatan ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing non US Dollar; 3. suku bunga Bank Indonesia (BI rate) yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) basis point dikalikan nominal transaksi dikalikan hari keterlambatan dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh) untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah. (3) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. (4) Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendebetan rekening giro valuta asing atau Rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. (5) Kurs yang digunakan dalam sanksi kewajiban membayar dalam valuta asing non US Dollar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kurs indikasi Reuters pukul 08.00 WIB pada tanggal pendebetan. BAB VII … -12- BAB VII PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya PBI ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/38/KEP/DIR tanggal 14 Juli 1995 tentang Transaksi Swap Bank Indonesia dengan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2005. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal 30 September 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 91 DPD -13- PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/ 36 /PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI UMUM Sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah membentuk suatu perekonomian global yang memudahkan pergerakan arus modal, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung. Pada lazimnya, investasi langsung dilakukan dalam jangka panjang sehingga rentan terhadap risiko pergerakan nilai tukar. Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, investor melakukan kegiatan lindung nilai terhadap investasinya, antara lain dilakukan dengan menggunakan instrumen swap. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan bahwa perbankan domestik mengakomodasi kebutuhan lindung nilai nasabah dalam jangka waktu yang cenderung pendek, karena faktor risiko. Dengan relatif terbatasnya instrumen swap di pasar dengan jangka waktu yang panjang, nasabah cenderung tidak melakukan lindung nilai atas investasinya. Dengan demikian, transaksi dilakukan melalui spot dan berpengaruh pada fluktuasi nilai tukar Rupiah di pasar. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut di atas sekaligus mengembangkan pasar lindung nilai berjangka menengah dan panjang, Bank Indonesia menyediakan sarana bagi bank-bank untuk meneruskan transaksi lindung nilai investor yang merupakan nasabah Bank dengan Bank Indonesia. Hal ... -14- Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kegiatan investasi dan ekspor di Indonesia . PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Investasi di Indonesia dimaksud adalah untuk tujuan pembangunan infrastruktur yang akan memproduksi barang ekspor dan/atau pembangunan/perluasan sarana umum, yang berjangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 3 … -15- Pasal 3 Peringkat komposit mengacu kepada Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Misalnya jangka waktu Underlying Transaksi 4 (empat) bulan maka jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling lama 4 (empat) bulan. Ayat (3) Misalnya sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri 4 (empat) bulan maka jangka waktu Underlying Transaksi paling lama 4 (empat) bulan sehingga jangka waktu Transaksi Swap Lindung Nilai paling lama 4 (empat) bulan. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank yang berlaku. -16- Ayat (3) ... Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) ... -17- Ayat (2) Bank Indonesia akan mengumumkan ketiadaan Transaksi Swap Lindung Nilai 3 (tiga) hari sebelumnya antara lain melalui sarana Reuters dan atau Bloomberg. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Khusus untuk dokumen Underlying Transaksi berupa Perjanjian Kredit (Loan Agreement), Bank hanya memelihara salinan Perjanjian Kredit (Loan Agreement) dimaksud. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) ... -18- Ayat (2) Yang dimaksud dengan first leg adalah bagian dari Transaksi Swap Lindung Nilai yang merupakan transaksi tunai dimana Bank melakukan penyerahan dana valuta asing dan menerima rupiah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan second leg adalah bagian dari Transaksi Swap Lindung Nilai yang merupakan transaksi berjangka dimana Bank melakukan penyerahan rupiah dan menerima valuta asing. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4537 DPD

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 7/36/PBI/2005 </reg_id> <reg_title> TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI </reg_title> <set_date> 30 September 2005 </set_date> <effective_date> 3 Oktober 2005 </effective_date> <replaced_reg> '28/38/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '24/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/19/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian antara Bank Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara; b. bahwa saat ini telah terjadi perubahan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia; c. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara dan penyaluran oleh Bank Pelaksana, perlu memperjelas pengaturan fungsi pengawasan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia; d. bahwa ... - 2 - d. bahwa Sertifikat Bank Indonesia 1 (satu) bulan yang selama ini suku bunganya digunakan sebagai acuan perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran dalam pengelolaan dan penyaluran Kredit Likuiditas Bank Indonesia telah dinonaktifkan, sehingga diperlukan perubahan suku bunga acuan sebagai dasar perhitungan sanksi; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program; Mengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi ... - 3 - Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 ... - 4 - Pasal 2 (1) Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah. (2) BUMN yang ditunjuk dan melaksanakan pengelolaan KLBI adalah sebagai berikut: a. PT. Bank Tabungan Negara (Persero); b. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). (3) KLBI yang dialihkan pengelolaannya kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas: a. PT. Bank Tabungan Negara (Persero); 1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS); dan 2. Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS). b. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero); 1. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA); 2. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Bagi Hasil (KKPA-Bagi Hasil); 3. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka pembiayaan Usaha Nelayan (KKPA-Nelayan); 4. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan (KKPA-Unggas); 5. Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA TKI); 6. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan ... a. Kr - 5 - Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA-Pir Trans); 7. Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KMK-BPR/PMK-BPRS); 8. Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum); 9. Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KPKM- BPR/PPKM-BPRS); 10. Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP); 11. Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN); 12. Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans). (4) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia. (5) Dalam hal terdapat perkembangan kondisi dan situasi yang mengakibatkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diubah, Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dapat diubah sesuai kesepakatan antara Bank Indonesia dengan BUMN. 2. Ketentuan ... (3 l. Kre - 6 - 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf g diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Wewenang dan tanggungjawab BUMN ditetapkan sebagai berikut : a. menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana; b. menganalisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana dan bertanggungjawab atas hasil analisis dimaksud; c. membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana; d. menerbitkan SPK dan Akte F untuk dan atas nama Bank Indonesia; e. memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana; f. mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya; g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan; h. melakukan ... - 7 - h. melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien; i. mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI; j. mengupayakan agar Bank Pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo; k. mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI; l. menyampaikan laporan perkembangan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI; m. melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan n. mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana. (2) Wewenang dan tanggungjawab Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut : a. memberikan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran tarik (2) W dan ... - 8 - dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku; b. memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana; c. mengadministrasikan KLBI; d. menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia; e. mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN; f. menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari Bank Pelaksana maupun BUMN; g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana; h. mengenakan sanksi kepada Bank Pelaksana dan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kredit program dan pelaksanaan pengalihan; dan i. menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana. (3) Dihapus. (4) Dihapus. 3. Penjelasan Pasal 6 ayat (4) diubah sebagaimana dalam penjelasan. 4. Di antara ... - 9 - 4. Di antara Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) BUMN wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo. (2) Pada saat KLBI jatuh tempo, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang. (2a) Dalam hal KLBI jatuh tempo pada hari libur, kewajiban menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja sebelumnya. (3) Untuk skim dengan pola channeling, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat KLBI yang tertunggak, Bank Indonesia tetap mempunyai hak tagih atas KLBI dimaksud sampai lunas. 5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10A (1) BUMN wajib menyampaikan laporan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan KLBI secara bulanan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Dalam... - 10 - (2) Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. 6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Dihapus. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai rencana penyaluran. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi sebagai berikut: a. penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan oleh BUMN di luar tujuan kredit atau pembiayaan; dan b. kewajiban membayar sebesar suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah angsuran KLBI yang disalurkan di luar tujuan... Pasa - 11 - tujuan kredit atau pembiayaan, dan dihitung selama pelanggaran. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), BUMN dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN, sebesar KLBI yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan jumlah KLBI yang terutang, dihitung selama pelanggaran. (7) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga JIBOR overnight ditambah 200 bps dikalikan angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, dan dihitung selama pelanggaran. (8) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10A ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan. BUM Pasal II... - 12 - Pasal II Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan menggunakan perhitungan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir sebelum pelanggaran terjadi. Pasal III 1. Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. 2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar ... - 13 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 262 DKBU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/19/PBI/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM I. UMUM Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) telah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1999. Pada perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan BUMN yang menerima dan melaksanakan pengelolaan KLBI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengalihan pengelolaan dan penyaluran KLBI, diperlukan kejelasan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, yaitu pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. Pengawasan dan pemeriksaan dimaksud dilakukan kepada: a. BUMN, yaitu terhadap KLBI yang dialihkan pengelolaannya dari Bank Indonesia kepada BUMN, termasuk dana KLBI yang disalurkan kembali oleh BUMN kepada Bank Pelaksana (relending). b. Bank ... - 2 - b. Bank Pelaksana, yaitu terhadap penyaluran KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan saat ini masih berjalan (masih memiliki baki debet KLBI yang tercatat dalam rekening pinjaman Bank Pelaksana di Bank Indonesia). Pengawasan dan pemeriksaan tersebut di atas dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran KLBI, dimungkinkan pengenaan sanksi kewajiban membayar. Selama ini sanksi kewajiban membayar untuk pelanggaran penyaluran angsuran KLBI diluar tujuan pembiayaan, BUMN tidak menyediakan dana pada rekening giro pada saat KLBI jatuh tempo dan tidak dilaporkannya pelunasan dini menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan sebagai suku bunga acuan. Sesuai dengan arah kebijakan moneter, Bank Indonesia menonaktifkan SBI 1 bulan dalam rangka memperpanjang profil jatuh waktu SBI untuk menyerap ekses likuiditas perbankan. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyesuaian suku bunga acuan yang baru sebagai dasar perhitungan sanksi kewajiban membayar, yaitu suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Ayat (1)... - 3 - Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penunjukan BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI ditetapkan Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha MIlik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program. Dalam perkembangannya, dari beberapa BUMN yang ditunjuk terdapat BUMN yang tidak melaksanakan pengelolaan KLBI. Ayat (3) KLBI dengan skim Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit kepada Koperasi (KKop) dan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya-Tebu Rakyat (KKPA-TR) tetap dikelola oleh Bank Indonesia. Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 ... - 4 - Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Yang dimaksud dengan “Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi (PIR-Trans)” meliputi Kredit Investasi PIR Trans ... - 5 - PIR Trans Pra Konversi dan Kredit Investasi Kecil Pasca Konversi. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g ... - 6 - Huruf g Pengawasan dan pemeriksaan kepada Bank Pelaksana dilakukan terhadap KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan masih berjalan. Pengawasan dan pemeriksaan kepada BUMN dilakukan terhadap pengelolaan KLBI termasuk dana relending. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (3) Dihapus. Ayat (4) Dihapus Angka 3 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)... - 7 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penyaluran kembali KLBI oleh BUMN harus untuk tujuan kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing skim KLBI yang dialihkan kepada masing-masing BUMN. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 10A Cukup jelas. Angka 6 Pasal 11 Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) ... - 8 - Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud “suku bunga JIBOR overnight” adalah suku bunga JIBOR overnight pada tanggal terjadinya penyimpangan penyaluran angsuran KLBI selain untuk kredit atau pembiayaan KLBI. Yang dimaksud dengan “selama pelanggaran” adalah sejak tanggal angsuran KLBI yang disalurkan di luar tujuan kredit atau pembiayaan sampai dengan KLBI tersebut ditarik oleh Bank Indonesia atau pelanggaran dimaksud dihentikan oleh BUMN. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “suku bunga JIBOR overnight” adalah suku bunga JIBOR overnight pada tanggal KLBI jatuh tempo. Dalam hal jatuh tempo KLBI terjadi pada hari libur, maka yang digunakan sebagai acuan perhitungan adalah suku bunga JIBOR overnight hari kerja terakhir sebelumnya, dihitung sejak tanggal KLBI tersebut jatuh tempo sampai dengan tersedianya dana dimaksud pada rekening giro BUMN di Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “selama pelanggaran ... Ay - 9 - pelanggaran” adalah sejak tanggal KLBI tersebut jatuh tempo sampai dengan tersedianya dana dimaksud pada rekening giro BUMN di Bank Indonesia. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “suku bunga JIBOR overnight” adalah suku bunga JIBOR overnight pada tanggal terjadinya pelunasan dini. Dalam hal pelunasan dini KLBI terjadi pada hari libur, maka yang digunakan sebagai acuan perhitungan adalah suku bunga JIBOR overnight hari kerja terakhir sebelumnya. Yang dimaksud dengan “selama pelanggaran” adalah sejak tanggal pelunasan lebih cepat sampai dengan laporan disampaikan. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal II Yang dimaksud dengan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir adalah: 1. Suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir untuk pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada tanggal 9 Juni 2010. 2. Suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang tanggal 9 Juni 2010 untuk pelanggaran yang terjadi setelah tanggal 9 Juni 2010. Pasal III... - 10 - Pasal III Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5370…

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/19/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM </reg_title> <set_date> 30 November 2012 </set_date> <effective_date> 30 November 2012 </effective_date> <issued_date> 30 November 2012 </issued_date> <changed_reg> '5/20/PBI/2003' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 6 Pasal 11', 'Pasal II' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/7/PBI/2004 TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan; b. bahwa perkembangan tersebut berdampak terhadap kemampuan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat; c. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan dana oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta pelaksanaan pengendalian moneter oleh Bank Indonesia perlu disediakan fasilitas penitipan dana jangka pendek berdasarkan prinsip wadiah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bukti penitipannya berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran … - 2 - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal I angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau … - 3 - atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah; 3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SWBI adalah bukti penitipan dana wadiah; 4. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS; 5. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Pasal 2 (1) Bank Indonesia dapat menerima Penitipan Dana Wadiah dari Bank Syariah atau UUS. (2) Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia. Pasal 3 (1) Jumlah dana yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); (2) Jumlah penitipan dana di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Pasal 4 … - 4 - Pasal 4 (1) Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari. (2) Bank Indonesia akan mengumumkan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Penitipan Dana Wadiah. Pasal 5 (1) Penitipan Dana Wadiah tidak dapat diambil kembali oleh Bank syariah atau UUS sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah. (2) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengakhiri Penitipan Dana Wadiah sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). BAB II KARAKTERISTIK Pasal 6 (1) SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (scripless). (2) SWBI tidak dapat diperjualbelikan (non negotiable). BAB III PENYELESAIAN PENITIPAN DANA WADIAH Pasal 7 (1) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan. (2) Bank … - 5 - (2) Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia pada waktu penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah. (4) Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS tidak mencukupi untuk penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka permohonan Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia. Pasal 8 (1) Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah pada tanggal jatuh waktu dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah. (2) Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hari libur maka penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. BAB IV PEMBERIAN BONUS Pasal 9 Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1). BAB V … - 6 - BAB V SANKSI Pasal 10 (1) Untuk setiap pembatalan transaksi Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi berupa: a. surat peringatan; dan b. kewajiban membayar sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). (2) Dalam hal Bank Syariah atau UUS mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembatalan pertama maka Bank Syariah atau UUS dimaksud tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ketiga. BAB VI PENUTUP Pasal 11 SWBI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sampai dengan SWBI tersebut jatuh waktu. Pasal 12 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 13 … - 7 - Pasal 13 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 20 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/7/PBI/2004 TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA I. UMUM Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia semakin berkembang sehingga berdampak terhadap peningkatan mobilisasi dana masyarakat. Dengan perkembangan tersebut maka pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang selama ini melalui bank- bank konvensional dapat diperluas melalui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka pelaksanaan OPT dimaksud, maka perlu diciptakan suatu piranti dalam bentuk penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang menjadi sarana penitipan dana jangka pendek bagi Bank Syariah atau UUS yang mengalami kelebihan likuiditas yang bukti penitipannya disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Piranti SWBI dimaksud telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:36/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). II. PASAL … - 2 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 … - 3 - Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dalam hal diperlukan adalah dalam rangka eksekusi agunan sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek atau fasilitas lainnya bagi Bank Syariah atau UUS. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas . Pasal 8 … - 4 - Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Pemberian bonus atas Penitipan Dana Wadiah dimaksud merupakan kewenangan Bank Indonesia. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 … - 5 - Pasal 14 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4368 DPM

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/7/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA </reg_title> <set_date> 16 Februari 2004 </set_date> <effective_date> 16 Februari 2004 </effective_date> <replaced_reg> '2/9/PBI/2000' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '3/UU/2004', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 8/30/PBI/2006 TENTANG PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program termasuk Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam Rangka Pembiayaan Tebu Rakyat (KKPA-TR); b. bahwa baki debet Kredit Likuiditas KKPA-TR dan tagihan Bank Indonesia kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Koordinator dalam rangka pengeloaaan KLBI skim KKPA-TR telah nihil; c. bahwa ... -2- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, Bank Indonesia perlu mencabut ketentuan mengenai KKPA-TR sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/46/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya Dalam Rangka Pembiayaan Tebu Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/307/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1999 beserta peraturan pelaksanaannya; Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER ... -3- PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA. Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/46/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Tebu Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/307/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1999 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/6/UK tanggal 10 Juni 1998 perihal Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Tebu Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/22/UK tanggal 31 Maret 1999 perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/46/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 tentang Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Tebu Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 ... -4- Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 125 BKr

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 8/30/PBI/2006 </reg_id> <reg_title> PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/46/KEP/DIR TANGGAL 10 JUNI 1998 TENTANG KREDIT KEPADA KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTANYA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN TEBU RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 31/307/KEP/DIR TANGGAL 31 MARET 1999 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA </reg_title> <set_date> 29 Desember 2006 </set_date> <effective_date> 29 Desember 2006 </effective_date> <replaced_reg> '31/46/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '31/22/UK|SE-BI/1999', '31/307/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999', '31/6/UK|SE-BI/1998' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 13 / 21 /PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran; b. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa diperlukan pula untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor; c. bahwa keterangan dan data yang benar dan tepat waktu, yang diperoleh dari pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik yang meliputi statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya; d. bahwa laporan kegiatan lalu lintas devisa bank perlu diatur secara terpisah dari laporan kegiatan lalu lintas devisa lembaga keuangan non bank mengingat karakteristik usaha bank yang spesifik; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank; Mengingat… - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844); M E M U T U S K A N : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Lalu… - 3 - 2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. 3. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. 4. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut AFLN adalah aktiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan pada bukan penduduk, dan kepemilikan surat berharga yang diterbitkan oleh bukan penduduk. 5. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disebut KFLN adalah pasiva Penduduk terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan penduduk, kepemilikan bukan penduduk pada surat berharga yang diterbitkan penduduk, pinjaman dari bukan penduduk, dan ekuitas dari bukan penduduk. 6. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. 8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan LLD adalah laporan atas kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. 9. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan. 10. Periode… - 4 - 10. Periode Laporan yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. 11. Masa Penyampaian Laporan yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya PL. BAB II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN Pasal 2 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan benar dan tepat waktu. (2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Transaksi dan Laporan Posisi. (3) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup transaksi bank dan/atau nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank. (4) Laporan Posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN Bank. Pasal 3 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan secara online selama MPL. (2) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar, Bank menyampaikan koreksi atas ketidakbenaran Laporan LLD secara online, paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya PL. (3) Penyampaian koreksi Laporan LLD yang melampaui tanggal 20 setelah berakhirnya PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara offline. (4) Dalam… - 5 - (4) Dalam hal terdapat gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dapat disampaikan secara offline. (5) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada hari terakhir penyampaian Laporan LLD, maka Laporan LLD disampaikan secara offline pada hari kerja berikutnya. (6) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD, maka koreksi Laporan LLD disampaikan secara offline pada hari kerja berikutnya. (7) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan melampaui MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan. (8) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Dalam hal Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), hal tersebut tidak meniadakan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia. Pasal 4 (1) Dalam rangka penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib meminta keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank. (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada Bank sesuai dengan permintaan Bank. (3) Keterangan, data, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan… - 6 - (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 5 (1) Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah pada Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank wajib menyampaikan rincian transaksi Ekspor dan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor. (2) Dalam hal Bank tidak menyampaikan dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah, maka Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak benar. (3) Bank harus meneruskan dokumen terkait transaksi Ekspor yang diterima dari Nasabah kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor. Pasal 6 (1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur perolehan data/informasi dan penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga Bank dapat menyampaikan Laporan LLD dengan benar dan tepat waktu. (2) Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia. BAB III… - 7 - BAB III PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN Pasal 7 (1) Bank Indonesia meneliti kebenaran atas Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank. (2) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta penjelasan. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan dari Bank Indonesia. (4) Dalam hal Bank tidak menyampaikan penjelasan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dianggap tidak benar. BAB IV SANKSI Pasal 8 (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Bank yang menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (field) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00… - 8 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 9 (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia. (2) Pembebanan sanksi denda dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank di Bank Indonesia setelah adanya surat penetapan sanksi denda dari Bank Indonesia. BAB V LAIN-LAIN Pasal 10 (1) Bank yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama 1 (satu) MPL atau lebih, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Bank yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama kurang dari 1 (satu) MPL, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah Bank Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. (4) Bank yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (force majeure) yang dialami. BAB VI… - 9 - BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Untuk data PL bulan Oktober 2011 yang disampaikan pada bulan November 2011 sampai dengan data PL bulan Mei 2012 yang disampaikan pada bulan Juni 2012, MPL paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya PL dan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD paling lama tanggal 25 setelah berakhirnya PL. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 13 Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sehubungan dengan penyampaian rincian transaksi terkait Ekspor Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mulai berlaku untuk data PL bulan Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012. Pasal 14 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka PBI Nomor 1/9/PBI tahun 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pasal-pasal yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa lembaga keuangan non bank sampai dengan data PL bulan Desember 2011 yang disampaikan bulan Januari 2012. Pasal 15… - 10 - Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 94 - 11 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK NDONESIA NOMOR : 13 / 21 /PBI/2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK I. UMUM Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Indonesia menganut sistem devisa bebas, dimana setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Namun demikian, penerapan sistem devisa bebas tersebut perlu didukung dengan pemantauan Kegiatan LLD yang efektif agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Keterangan dan data yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran. Di samping itu, keterangan dan data tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik Neraca Pembayaran Indonesia, Posisi Investasi Internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Dalam rangka pemantauan kegiatan LLD, Bank Indonesia telah mengimplementasikan sistem pelaporan Kegiatan LLD Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang selama ini diatur dalam satu ketentuan. Mengingat terdapat perbedaan karakteristik kegiatan usaha antara Bank dengan LKNB, maka perlu dilakukan pemisahan ketentuan pelaporan LLD Bank dan LLD LKNB. Di samping itu, ketentuan LLD Bank dimaksud perlu disempurnakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). II.PASAL… - 12 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “laporan yang benar” adalah laporan yang memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya atau dokumen pendukungnya, serta telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain status dan kategori pelaku transaksi, tujuan transaksi, nilai posisi rekening AFLN/KFLN Bank, dan keterangan dan data lainnya yang terkait dengan Laporan LLD. Yang dimaksud dengan “menyampaikan laporan tepat waktu” adalah menyampaikan laporan dalam MPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN/KFLN Bank meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; b. Penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; dan/atau; c. Penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing. Ayat (4)… - 13 - Ayat (4) Posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN/KFLN Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank maupun Nasabah. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara online” adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia melalui jaringan khusus ekstranet BI. Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Koreksi Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (3) Yang dimaksud “secara offline” adalah menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media antara lain compact disk, flash disk, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia dan/atau Bank yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi. Ayat (5) Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank, maka Bank harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia… - 14 - Indonesia disertai bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Ayat (6) Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank, maka Bank harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Ayat (7) Laporan LLD dianggap telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia apabila laporan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Keterangan dan data dimaksud antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Rincian transaksi terkait Ekspor meliputi keterangan dan data antara lain: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Nomor… - 15 - b. Nomor pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB); c. Tanggal pendaftaran PEB; dan d. Nilai rincian Ekspor. Dokumen terkait transaksi Ekspor Nasabah meliputi penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang disampaikan Nasabah, antara lain dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur penjualan, dan perjanjian terkait transaksi Ekspor. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal (6) Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah keterangan secara tertulis dengan dilengkapi bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan. Pasal 8… - 16 - Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan keterangan dan data mengenai Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang disebabkan karena kebakaran, kerusuhan masa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11… - 17 - Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain: a. Batasan besarnya Kegiatan Lalu Lintas Devisa termasuk transaksi terkait Ekspor Nasabah yang wajib dilaporkan secara rinci; b. Prosedur dan tata cara penyampaian Laporan LLD, termasuk dokumen pendukungnya; c. Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5242

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 13/21/PBI/2011 </reg_id> <reg_title> PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK </reg_title> <set_date> 30 September 2011 </set_date> <effective_date> 30 September 2011 </effective_date> <issued_date> 30 September 2011 </issued_date> <replaced_reg> '1/9/PBI/1999' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IV' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut; b. bahwa semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (good governance) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank; c. bahwa peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank; d. bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif; e. bahwa … - 2 - e. bahwa dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko maka bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan risikonya; pengelolaan f. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM. BAB I … - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing; 2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank; 3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank; 4. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing, termasuk tim pengelola sementara yang mengambil alih sementara tugas dan kewenangan Direksi; 5. Komisaris … - 4 - 5. Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk tim pengawas sementara yang mengambil alih sementara tugas dan kewenangan Komisaris. BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO Pasal 2 (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya mencakup: a. pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pasal 3 … - 5 - Pasal 3 Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Pasal 4 (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Strategik; h. Risiko Kepatuhan. (2) Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. (4) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memiliki pengalaman kerugian karena Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g … - 6 - huruf g, dan atau huruf h yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap Risiko dimaksud. BAB III PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Bagian Pertama Umum Pasal 5 Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Bagian Kedua Kewenangan dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Pasal 6 Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi dewan Komisaris sekurang-kurangnya: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; pelaksanaan kebijakan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris. Bagian … - 7 - Bagian Ketiga Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi Pasal 7 (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Direksi sekurang-kurangnya: a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan; c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada organisasi; seluruh jenjang e. memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi independen; g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan 3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko. (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank. BAB IV … secara - 8 - BAB IV KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT Bagian Pertama Kebijakan Manajemen Risiko Pasal 8 Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat: a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko; c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko; d. penetapan penilaian peringkat Risiko; e. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk (worst case scenario); f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko. Bagian Kedua Prosedur dan Penetapan Limit Risiko Pasal 9 (1) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko Bank. (2) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. akuntabilitas … - 9 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; c. dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai. (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mencakup: a. limit secara keseluruhan; b. limit per jenis Risiko; dan c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko. BAB V PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Bagian Pertama Umum Pasal 10 (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material. (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didukung oleh: a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank. Bagian … - 10 - Bagian Kedua Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Pasal 11 (1) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap: a. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank, (2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib sekurang- kurangnya melakukan: a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material. (3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib sekurang- kurangnya melakukan: a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material. (4) Pelaksanaan proses pengendalian Risiko wajib digunakan Bank untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. terdapat (5) Dalam … - 11 - (5) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ayat (1) huruf b dan huruf c, Bank sekurang-kurangnya menerapkan assets and liabilities management (ALMA). Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasal 12 (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sekurang-kurangnya mencakup laporan atau informasi mengenai: a. eksposur Risiko; b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi. BAB VI … - 12 - BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERN Bagian Pertama Umum Pasal 13 Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Pasal 14 (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memastikan: a. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank; b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan d. efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh. Bagian … - 13 - Bagian Kedua Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Pasal 15 (1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup: a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank; b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank; e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; g. kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap penilaian kegiatan operasional Bank; prosedur h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen; i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material tindakan … dan - 14 - tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern (SKAI). BAB VII ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO Bagian Pertama Umum Pasal 16 Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk: a. komite Manajemen Risiko; dan b. satuan kerja Manajemen Risiko. Bagian Kedua Komite Manajemen Risiko Pasal 17 (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari: a. mayoritas Direksi; dan b. pejabat eksekutif terkait. (2) Wewenang … - 15 - (2) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi: a. penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud; c. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities). Bagian Ketiga Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasal 18 (1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta Risiko yang melekat pada Bank. (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. (3) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi: a. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi; b. pemantauan … - 16 - b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing; c. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko; d. pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru; e. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model); f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite Manajemen Risiko secara berkala. Bagian Keempat Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasal 19 Satuan kerja operasional (risk taking unit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala. BAB VIII … - 17 - BAB VIII PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN AKTIVITAS BARU Pasal 20 (1) Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi: a. sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru; b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru; c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru; d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; e. analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru. Pasal 21 Bank wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada nasabah. BAB IX … - 18 - BAB IX PELAPORAN Bagian Pertama Rencana Kegiatan (Action Plan) Penerapan Manajemen Risiko Pasal 22 (1) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan atau tanpa tahapan. (2) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan action plan kepada Bank Indonesia. (3) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila action plan dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya. (4) Action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan. (5) Jangka waktu penyelesaian action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sejak laporan action plan diterima oleh Bank Indonesia. Pasal 23 (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi action plan penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia. (2) Laporan … - 19 - (2) Laporan realisasi action plan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tahapan realisasi action plan. Bagian Kedua Laporan Profil Risiko serta Laporan Produk dan Aktivitas Baru Pasal 24 (1) Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Bank Indonesia. (2) Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko. (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember. (4) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan laporan. (5) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan Maret 2005. Pasal 25 (1) Bank wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Bank Indonesia. (2) Laporan … - 20 - (2) Laporan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan pada setiap penerbitan produk dan aktivitas baru dan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak produk dan aktivitas baru dimaksud efektif dilaksanakan. (3) Laporan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pertama kali untuk produk dan aktivitas baru yang diterbitkan setelah Bank menyelesaikan action plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Bagian Ketiga Laporan Lain Pasal 26 (1) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. (2) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diluar jangka waktu yang ditetapkan. Bagian Keempat Batas Waktu Penyampaian Laporan Pasal 27 Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian. Bagian … - 21 - Bagian Kelima Format Laporan dan Alamat Penyampaian Pasal 28 Format dan petunjuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 29 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. BAB X LAIN-LAIN Bagian Pertama Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Pasal 30 Bank Indonesia dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Pasal 31 … - 22 - Pasal 31 Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia. Bagian Kedua Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Pasal 32 (1) Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank wajib disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup kinerja Manajemen Risiko dan arah kebijakan Manajemen Risiko. (3) Penyesuaian pengungkapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali dilakukan untuk laporan tahunan posisi akhir Desember 2004. BAB IX S A N K S I Pasal 33 (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan. (2) Bank … - 23 - (2) Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan serta diberikan teguran tertulis oleh Bank Indonesia. (3) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan. (4) Bank yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir. Pasal 34 Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa: a. teguran … - 24 - a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern bagi Bank diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia. (2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyesuaikan pedoman operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 56 DPNP

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 5/8/PBI/2003 </reg_id> <reg_title> PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM </reg_title> <set_date> 19 Mei 2003 </set_date> <effective_date> 1 Januari 2004 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IX' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 20 /PBI/2010 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa semakin berkembangnya industri Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi maka risiko pemanfaatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi. b. bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional … - 2 - internasional dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan pengaturan tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas … - 3 - atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Nomor 108 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); MEMUTUSKAN … - 4 - MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 4. Bank … - 5 - 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah BPRS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5. Direksi : a. bagi BPR dan BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 6. Komisaris : a. bagi BPR dan BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 7. Pencucian … - 6 - 7. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. 8. Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. 9. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 10. Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction) adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. 11. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa BPR/BPRS dan memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut. 12. Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut. 13. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. 14. Politically Exposed Person yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan … - 7 - peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. 15. Customer Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. 16. Enhanced Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR dan BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 17. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. 18. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi standar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. 19. Lembaga Negara/Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 20. BPR/BPRS Pengirim adalah BPR/BPRS yang mengirimkan perintah pemindahan dana. 21. BPR/BPRS Penerima adalah BPR/BPRS yang menerima perintah pemindahan dana. Pasal 2 … - 8 - Pasal 2 (1) BPR dan BPRS wajib menerapkan program APU dan PPT. (2) Dalam penerapan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 3 (1) Program APU dan PPT pada BPR dan BPRS merupakan bagian dari pengelolaan risiko BPR dan BPRS secara keseluruhan. (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; dan d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan. BAB II PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 4 Pengawasan aktif Direksi BPR dan BPRS paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. memastikan BPR dan BPRS memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT; b. mengusulkan … - 9 - b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris; c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT di Kantor Pusat; e. memastikan bahwa unit kerja/pegawai yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari unit kerja/pegawai yang mengawasi penerapannya; f. pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dalam menerapkan program APU dan PPT; g. memastikan bahwa kantor cabang BPR dan BPRS memiliki pegawai yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT; h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi BPR dan BPRS serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai terkait dan pegawai baru, telah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala. Pasal 5 Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR dan BPRS paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a.persetujuan … - 10 - a. persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT. Pasal 6 (1) BPR dan BPRS wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT. (2) Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur. (3) BPR dan BPRS memastikan bahwa pegawai di unit kerja khusus atau pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. (4) Dalam hal BPR dan BPRS tidak dapat membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka fungsi dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi. Pasal 7 Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib: a. memantau … - 11 - a. memantau adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT; b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah; c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja/pegawai terkait yang berhubungan dengan Nasabah; d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk BPR dan BPRS, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS, dan volume transaksi BPR dan BPRS; e. menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari unit kerja atau pegawai terkait yang berhubungan dengan Nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut; f. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur; g. memantau bahwa: 1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja atau pegawai terkait kepada unit kerja khusus atau pegawai yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi; 2) unit kerja atau pegawai terkait mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pegawai yang ditunjuk … - 12 - ditunjuk yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT; 3) area yang berisiko tinggi, terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai. BAB III KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Pasal 8 (1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. pelaksanaan CDD, yang terdiri dari: 1) permintaan informasi dan dokumen; 2) verifikasi dokumen; dan 3) pengkinian dan pemantauan. b. penatausahaan dokumen; c. pemindahan dana; d. penutupan hubungan dan penolakan transaksi; e. ketentuan mengenai Beneficial Owner; f. g. pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan h. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga. (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dituangkan … ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; - 13 - a. dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT; b. mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; dan c. diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme. Pasal 9 (1) BPR dan BPRS wajib melakukan CDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; b. melakukan hubungan usaha dengan WIC; (2) BPR dan BPRS juga wajib melakukan CDD dalam hal: a. b. terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Beneficial Owner; atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. (3) Terhadap Nasabah yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku, BPR dan BPRS wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan materialitas dan risiko dalam hal: a. terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan; b. terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar; c. terdapat perubahan pola transaksi yang signifikan; d. BPR dan BPRS mengetahui adanya kekurangan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan; dan/atau e. menggunakan… - 14 - e. menggunakan rekening anonim atau rekening yang diindikasikan menggunakan nama fiktif. Pasal 10 (1) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, BPR dan BPRS wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. (2) Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap: a. b. identitas Nasabah; lokasi usaha Nasabah; c. profil Nasabah; d. nilai transaksi; e. kegiatan usaha Nasabah; f. g. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah. (3) Ketentuan mengenai pengkategorian tingkat risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 11 … - 15 - Pasal 11 (1) BPR dan BPRS wajib : a. meminta informasi calon Nasabah dan WIC sebelum melakukan hubungan usaha, termasuk identitas calon Nasabah yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung; b. meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah; dan c. melakukan pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah. (2) Dalam hal pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilakukan pada awal hubungan usaha, maka pertemuan dapat dilakukan di kemudian hari sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. calon Nasabah tergolong berisiko rendah; atau b. dokumen pendukung yang memuat identitas telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang. (3) BPR dan BPRS dilarang untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. (4) BPR dan BPRS memberikan perhatian khusus terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan Nasabah yang kegiatan usahanya terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF. Bagian… - 16 - Bagian Kesatu CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD) Paragraf 1 PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN Pasal 12 BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner ke dalam kelompok perorangan, perusahaan atau lainnya. Pasal 13 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bagi calon Nasabah perorangan paling kurang mencakup : a. identitas calon Nasabah yang memuat : 1) Nama lengkap termasuk alias apabila ada; 2) Nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; 3) Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas; 4) Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada; 5) Tempat dan tanggal lahir; 6) Kewarganegaraan; 7) Pekerjaan; 8) Jenis kelamin; 9) Status perkawinan. b. identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili Beneficial c. sumber… Owner; - 17 - Owner; c. sumber dana; d. rata-rata penghasilan; dan e. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didukung dengan dokumen identitas calon Nasabah dan spesimen tanda tangan. Pasal 14 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank paling kurang mencakup: a. nama perusahaan; b. nomor izin usaha dari instansi berwenang; c. alamat kedudukan perusahaan; d. tempat dan tanggal pendirian perusahaan; e. bentuk badan hukum perusahaan; f. identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili Beneficial Owner; g. sumber dana; dan h. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS. (2) Informasi … - 18 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan berupa izin usaha dari instansi berwenang. (3) Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan: a. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS; b. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. (4) Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditambah dengan: a. b. c. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan; struktur manajemen perusahaan; struktur kepemilikan perusahaan; dan d. dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS. Pasal 15 … - 19 - Pasal 15 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bagi calon Nasabah perusahaan berupa Bank paling kurang mencakup: a. nama Bank; b. nomor izin usaha dari Bank Indonesia; c. d. e. alamat kedudukan Bank; tempat dan tanggal pendirian Bank; dan bentuk badan hukum Bank; (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e wajib didukung dengan dokumen identitas Bank berupa: a. b. izin usaha dari Bank Indonesia; dan spesimen tanda tangan dan surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS. Pasal 16 (1) Untuk calon Nasabah berupa yayasan dan perkumpulan, BPR dan BPRS wajib meminta informasi paling kurang sebagai berikut: a. nama yayasan/perkumpulan; b. nomor izin pendirian dari instansi berwenang; c. d. alamat kedudukan yayasan/perkumpulan; tempat dan tanggal pendirian yayasan/perkumpulan; e. bentuk badan hukum; f. identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili Beneficial Owner; g. sumber … - 20 - g. sumber dana; dan h. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS. (2) Untuk calon Nasabah berupa yayasan, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen yang memuat informasi paling kurang berupa: a. izin bidang kegiatan/tujuan yayasan; b. deskripsi kegiatan yayasan; c. d. struktur pengurus yayasan; dan identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS. (3) Untuk calon Nasabah berupa perkumpulan, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen yang memuat informasi paling kurang berupa: a. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; b. nama penyelenggara; dan c. identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS. Pasal 17 (1) Terhadap calon Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, BPR dan BPRS wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan Lembaga Negara/Pemerintah. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen berupa: a. surat … - 21 - a. b. surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili Lembaga Negara/Pemerintah dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS; dan spesimen tanda tangan. Pasal 18 (1) Informasi yang wajib diminta oleh BPR dan BPRS kepada WIC sebelum melakukan transaksi : a. Untuk transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) sampai angka 3) bagi WIC perorangan, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c bagi WIC perusahaan. b. Untuk transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah seluruh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi WIC perorangan dan Pasal 14 ayat (1) bagi WIC perusahaan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib didukung dengan dokumen berupa: a. Bagi WIC perorangan adalah dokumen identitas. b. Bagi WIC perusahaan adalah: 1) Izin usaha dari instansi berwenang; 2) Surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS; dan 3) Kartu… - 22 - 3) Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf 2 VERIFIKASI DOKUMEN Pasal 19 (1) BPR dan BPRS wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) serta memastikan bahwa data tersebut adalah data yang benar dan terkini. (2) BPR dan BPRS dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keraguan, BPR dan BPRS wajib meminta kepada calon Nasabah untuk memberikan dokumen identitas lainnya atau dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas calon Nasabah. (4) BPR dan BPRS wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas terhadap: a. b. WIC dan Beneficial Owner sebelum melakukan transaksi. (5) Dalam kondisi tertentu BPR/BPRS dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selesai. calon Nasabah dan Beneficial Owner sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah. (6) Proses … - 23 - (6) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat: a. untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha. b. untuk Nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha. Paragraf 3 PENGKINIAN DAN PEMANTAUAN Pasal 20 (1) BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 serta menatausahakannya. (2) Pengkinian data terhadap informasi dan dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk didalamnya adalah pengkinian data terhadap nasabah yang telah melakukan hubungan usaha sebelum PBI ini diterbitkan. Pasal 21 BPR dan BPRS wajib : a. memelihara Daftar Teroris berdasarkan data yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); b. memastikan … - 24 - b. memastikan secara berkala nama-nama Nasabah BPR dan BPRS yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris; c. memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris; dan d. melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam Daftar Teroris. Pasal 22 (1) BPR dan BPRS wajib melakukan : a. pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. b. analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah. (2) BPR dan BPRS dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 23 … - 25 - Pasal 23 (1) BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. (2) BPR dan BPRS wajib memelihara profil Nasabah paling kurang meliputi informasi mengenai: a. pekerjaan atau bidang usaha; b. c. d. e. jumlah penghasilan; rekening lain yang dimiliki, apabila ada; aktivitas transaksi normal; dan tujuan pembukaan rekening. Bagian Kedua PENATAUSAHAAN DOKUMEN Pasal 24 (1) BPR dan BPRS wajib menatausahakan: a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak: 1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau 2) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha. b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dokumen Perusahaan. (2) Dokumen ... - 26 - (2) Dokumen yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. b. identitas Nasabah atau WIC; dan informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis mata uang dan jumlah uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. (3) BPR dan BPRS wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga PEMINDAHAN DANA Pasal 25 Dalam melakukan kegiatan pemindahan dana untuk kepentingan Nasabah atau WIC melalui rekening BPR/BPRS yang ada di Bank Umum dan/atau Unit Usaha Syariah : a. BPR dan BPRS Pengirim wajib: 1) memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi: a) nomor rekening dan identitas Nasabah pengirim atau identitas WIC pengirim; dan b) tanggal transaksi dan nominal. 2) mendokumentasikan … - 27 - 2) mendokumentasikan seluruh transaksi pemindahan dana. b. BPR dan BPRS Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 26 Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dipenuhi, BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dapat: a. menolak untuk melaksanakan pemindahan dana; b. membatalkan transaksi pemindahan dana; dan/atau c. mengakhiri hubungan usaha dengan Nasabah. Pasal 27 Dalam hal terdapat pemindahan dana yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, BPR dan BPRS wajib melaporkan pemindahan dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Bagian Keempat PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI Pasal 28 (1) BPR dan BPRS wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon Nasabah atau WIC: a.tidak … - 28 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17; atau b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar. (2) BPR dan BPRS dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal : a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; b. BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah; atau c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah. (3) BPR dan BPRS wajib : a. mendokumentasikan data calon Nasabah, WIC, atau Nasabah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). b. melaporkan calon Nasabah, WIC, atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan. Bagian Kelima BENEFICIAL OWNER Pasal 29 (1) BPR dan BPRS wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi. (2) Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, BPR dan BPRS wajib melakukan … - 29 - melakukan prosedur CDD terhadap Beneficial Owner sebagaimana dilakukan terhadap calon Nasabah atau WIC. Pasal 30 (1) BPR dan BPRS wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa: a. bagi Beneficial Owner perorangan: 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); 2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner. b. bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan: 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 16 ayat (2) dan ayat (3); 2) informasi dan dokumen identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner. (2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis … - 30 - tertulis dari Bank dimaksud bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negeri tersebut. (3) Dalam hal BPR dan BPRS meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Beneficial Owner, BPR dan BPRS wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah atau WIC. Pasal 31 Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi Beneficial Owner berupa: (1) Lembaga Negara/Pemerintah; atau (2) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Bagian Keenam POLITICALLY EXPOSED PERSON DAN AREA BERISIKO TINGGI Pasal 32 (1) BPR dan BPRS wajib meneliti adanya calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. (2) Dalam hal calon Nasabah diketahui tergolong PEP maka BPR dan BPRS wajib melakukan EDD pada awal melakukan hubungan usaha dengan BPR dan BPRS. (3) Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri. (4) Kewajiban … - 31 - (4) Kewajiban BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yang menerima kiriman uang dari dan/atau melakukan transaksi lainnya dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi melalui rekening BPR/BPRS yang ada di Bank Umum dan/atau Unit Usaha Syariah dalam negeri. (5) Dalam hal BPR dan BPRS akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tergolong PEP, Direksi BPR/BPRS atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut. (6) Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang untuk : a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong PEP. Pasal 33 BPR dan BPRS wajib melakukan EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan cara melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a serta melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Bagi calon Nasabah: 1) meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan kebenaran profil calon Nasabah; dan/atau 2) meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana. b. Bagi … - 32 - b. Bagi Nasabah atau Beneficial Owner: 1) melakukan kegiatan seperti yang dilakukan terhadap calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2) melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap informasi mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan 3) memantau lebih ketat pola transaksi nasabah untuk kepentingan pengkinian profil Nasabah atau Beneficial Owner. Bagian Ketujuh CDD YANG LEBIH SEDERHANA Pasal 34 (1) BPR dan BPRS dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 terhadap calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji karyawan; b. rekening berupa tabungan wajib terkait dengan pemberian kredit/pembiayaan dari BPR/BPRS yang sama; c. calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya; atau d. nilai transaksi awal pembukaan rekening dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Dalam … - 33 - (2) Dalam hal terhadap nilai transaksi awal rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditemukan indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme, Bank wajib melakukan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (3) BPR dan BPRS wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana. (4) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) sampai angka 5) dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2). (5) Bagi calon Nasabah perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib meminta: a. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c; dan b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a untuk perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, dan Pasal 14 ayat (4) huruf d untuk perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil. (6) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dan berlaku ketentuan CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Bagian… - 34 - Bagian Kedelapan PELAKSANAAN CDD OLEH PIHAK KETIGA Pasal 35 (1) BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. (2) Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh BPR/BPRS apabila pihak ketiga : a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. memiliki kerja sama dengan BPR/BPRS dalam bentuk kesepakatan tertulis; c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh BPR/BPRS dalam rangka pelaksanaan program APU dan PPT. (3) BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) BPR dan BPRS yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. BAB IV … - 35 - BAB IV PENGENDALIAN INTERN Pasal 36 (1) BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan: a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk unit kerja atau pegawai yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; b. adanya pemisahan fungsi antara pelaksana penerapan program APU dan PPT dengan pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi efektivitas penerapan program tersebut; dan c. dilakukannya pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern/pegawai yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan sebagaimana disebutkan pada huruf b. BAB V SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN Pasal 37 BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegah digunakannya BPR dan BPRS sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern BPR/BPRS. Pasal 38… - 36 - Pasal 38 (1) BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan pelatihan mengenai program APU dan PPT. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara antara lain: a. menyelenggarakan in house training; b. mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain; c. menyelenggarakan forum tukar-menukar informasi (knowledge sharing); dan/atau d. melakukan pembelajaran dengan menggunakan sarana elektronik (e- learning). BAB VI PELAPORAN Pasal 39 (1) Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BPRS wajib menyampaikan: a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini; b. Setiap perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut kepada Bank Indonesia. c. Dalam … - 37 - c. Dalam hal batas akhir laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka batas akhir laporan adalah hari kerja berikutnya. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perubahan sebagaimana ayat (1) huruf b disampaikan kepada: a. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; c. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR/BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. Pasal 40 (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. (2) Kewajiban BPR dan BPRS untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme. (3) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPATK paling lambat … - 38 - lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 BPR dan BPRS harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam pengembangan modus pencucian uang atau skema pendanaan terorisme. Pasal 42 BPR dan BPRS wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. BAB VIII SANKSI Pasal 43 (1) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) BPR … - 39 - (2) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Pedoman Program APU dan PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (4) BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu lebih 1 (satu) bulan sejak ditemukan pada saat pemeriksaaan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (5) BPR dan BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (4), ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (3), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan/atau Pasal 44 Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif … - 40 - administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. pemberhentian pengurus Bank; dan/atau e. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 BPR dan BPRS yang telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengacu pada PBI No.5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 wajib menyesuaikan dan menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. BAB X … - 41 - BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9. Pasal 46 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 47 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri. Pasal 48 … - 42 - Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Oktober 2010 GUBERNUR BANK INDONESIA DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Oktober 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 116 DKBU/DPbS

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 12/20/PBI/2010 </reg_id> <reg_title> PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH </reg_title> <set_date> 4 Oktober 2010 </set_date> <effective_date> 1 Desember 2010 </effective_date> <issued_date> 4 Oktober 2010 </issued_date> <replaced_reg> '5/23/PBI/2003' </replaced_reg> <related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '1/PERPPU/2002', '23/UU/1999', '15/UU/2003', '2/PERPPU/2008', '15/UU/2002', '25/UU/2003', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VIII' </penalty_list>

- 1 - PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 15 /PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan, perbankan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh serta sesuai dengan standar akuntansi internasional; b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank perlu mengelola risiko kredit antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset; c. bahwa diperlukan harmonisasi ketentuan mengenai penilaian kualitas aset sehubungan dengan adanya perubahan kondisi keuangan global dan beberapa ketentuan terkait; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu… - 2 - perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN … - 3 - MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Aset adalah aset produktif dan aset non produktif. 3. Aset Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 4. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (abandoned property), rekening antar kantor, dan suspense account. 5. Kredit… - 4 - 5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 6. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 7. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank callmoney, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. 8. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. 9. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan. 10. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan… - 5 - perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. 11. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit (debt to equity swap), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur. 12. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, fasilitas Kredit yang belum ditarik, dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain. 13. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 14. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 15. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA, adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela… - 6 - sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. 16. Properti Terbengkalai (abandoned property) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. 17. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 18. Suspense Account adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. 19. Penyisihan Penghapusan Aset yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset. 20. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang untuk selanjutnya disebut CKPN, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. 21. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. 22. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. 23. Kewajiban… - 7 - 23. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM, adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 24. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing. 25. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan. 26. Restrukturisasi… - 8 - 26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. BAB II KUALITAS ASET Pasal 2 (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik. Pasal 3 Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif. Pasal 4… - 9 - Pasal 4 (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aset antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aset yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia. BAB III ASET PRODUKTIF Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur. (2) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama. (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah. (4) Ketentuan… - 10 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. Pasal 6 (1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama; b. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama. (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aset Produktif tersebut mengikuti kualitas aset yang paling rendah. (4) Tidak… - 11 - (4) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aset Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila penilaian kualitas tersebut merupakan: a. kualitas Aset Produktif yang telah dihapus tagih; dan/atau b. kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik Indonesia. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. Pasal 7 (1) Bank dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang debitur memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. debitur memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas (cash flow) dari masing-masing proyek. (2) Bank yang tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menginformasikan kepada Bank Indonesia daftar yang memuat nama debitur beserta rincian masing-masing debitur yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debet Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh Bank, kualitas yang ditetapkan… - 12 - ditetapkan oleh Bank lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda; dan b. mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia, diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penilaian yang digunakan adalah penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 8 (1) Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling kurang setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. (2) Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b. (3) Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor… - 13 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. Pasal 9 (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut. (2) Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur. (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Kualitas Aset Produktif dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar. Bagian Kedua Kredit Pasal 10 Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut: a. prospek usaha; b. kinerja (performance) debitur; dan c. kemampuan membayar. pasal 11… - 14 - Pasal 11 (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. (2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. perolehan laba; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar. (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut: a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; c. kelengkapan dokumentasi Kredit; d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit; e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Pasal 12… - 15 - Pasal 12 (1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi: a. Lancar; b. Dalam Perhatian Khusus; c. Kurang Lancar; d. Diragukan; atau e. Macet. Bagian Ketiga Surat Berharga Pasal 13 (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan… - 16 - (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 14 (1) Kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan: a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan; c. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan d. belum jatuh tempo. (2) Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b atau yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan 3) belum jatuh tempo. b. Kurang… - 17 - b. Kurang Lancar, apabila: 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi; 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo, atau 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi; 2) tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan 3) belum jatuh tempo. c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. Pasal 15 (1) Peringkat Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. (2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat. Pasal 16 Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan/atau penanaman dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar. Pasal 17… - 18 - Pasal 17 Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham. Pasal 18 Bank dapat memiliki Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari apabila: a. aset yang mendasari dapat diyakini keberadaannya; b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari; c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset. Pasal 19 (1) Kualitas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through) dan tidak dapat dibeli kembali (non redemption) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada: 1) kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau 2) kualitas… - 19 - 2) kualitas aset yang mendasari Surat Berharga apabila Surat Berharga tidak memiliki peringkat. b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2) ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Untuk Surat Berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada: a. kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau b. kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat. Pasal 20 (1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau diendos oleh bank diatur sebagai berikut: a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara: 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau 2) hasil… - 20 - 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitasnya ditetapkan sebagai berikut: 1) yang diterbitkan atau diendos oleh Bank di Indonesia, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); 2) yang diterbitkan atau diendos oleh bank di luar Indonesia: a) yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); b) yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (2) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (4) Dalam… - 21 - (4) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 21 Kualitas wesel yang diambil alih tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Bagian Keempat Penempatan Pasal 22 (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Penempatan. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko. Pasal 23… - 22 - Pasal 23 (1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. Kurang Lancar, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja. c. Macet, apabila: 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu; 3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja. (2) Kualitas Penempatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka penyaluran Kredit melalui Linkage Program dengan pola executing ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar… - 23 - a. Lancar, apabila: 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. Kurang Lancar, apabila: 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. c. Macet, apabila: 1) BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; 2) BPR yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) atau BPR telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha. 3) BPR yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Bagian… - 24 - Bagian Kelima Tagihan Akseptasi, tagihan atas surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan Tagihan Derivatif Pasal 24 Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur. Pasal 25 (1) Kualitas Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement) ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank. (2) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa SBI, SUN, dan/atau Penempatan lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar. Pasal 26… - 25 - Pasal 26 Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank. Bagian Keenam Penyertaan Modal Pasal 27 (1) Penilaian Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan: a. metode biaya (cost method); b. metode ekuitas (equity method) ; atau c. nilai wajar. dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku. (2) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (cost method) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila investee memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; b. Kurang Lancar, apabila investee mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; c. Diragukan, apabila investee mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh… - 26 - puluh perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit; d. Macet, apabila investee mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. (3) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (equity method) atau yang dinilai berdasarkan nilai wajar ditetapkan Lancar. Bagian Ketujuh Penyertaan Modal Sementara Pasal 28 (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara belum melampaui 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 1 (satu) tahun namun belum melampaui 4 (empat) tahun; c. Diragukan, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 4 (empat) tahun namun belum melampaui 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila: 1) 2) jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau investee telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali. (2) Bank… investee - 27 - (2) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila : a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan. Bagian Kedelapan Transaksi Rekening Administratif Pasal 29 (1) Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) apabila pihak lawan (counterparty) Transaksi Rekening Administratif adalah bank; atau b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan (counterparty) Transaksi Rekening Administratif adalah debitur. (2) Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari perjanjian yang bersifat committed maupun uncommitted. Bagian Kesembilan Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai Pasal 30 (1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar. (2) Agunan… - 28 - (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa: a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas; b. SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah; c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. standby letter of credit dari prime bank, yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang berlaku. (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan pada Bank penyedia dana. (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable); b. harus… - 29 - b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan d. tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank. (5) Prime bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki peringkat investasi atas penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) bank yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang: 1) AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors; 2) Aa3 berdasarkan penilaian Moody’s; 3) AA- berdasarkan penilaian Fitch; atau 4) Peringkat setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac. Pasal 31 (1) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi (event of default). (2) Debitur… - 30 - (2) Debitur dinyatakan wanprestasi apabila: a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Bagian Kesepuluh Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu Pasal 32 (1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk: a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah: 1) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki… - 31 - a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit “sangat memadai” (strong); b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3). 2) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” (satisfactory); b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3); c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang dapat diketahui Bank pada saat prudential meeting. (3) … Penggunaan - 32 - (3) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Februari sampai dengan Juli; dan b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya periode bulan Agustus sampai dengan Januari. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan: a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau b. Penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank. (5) Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58. (6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Bank Indonesia menetapkan penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. BAB IV… - 33 - BAB IV ASET NON PRODUKTIF Bagian Kesatu Umum Pasal 33 Aset Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor, dan Suspense Account. Bagian Kedua AYDA Pasal 34 (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 35 (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA. (2) Maksimum net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai Aset Produktif yang diselesaikan dengan AYDA. (3) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan. (4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih. (5) Penetapan… - 34 - (5) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (6) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kantor jasa penilai publik yang: a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank; b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan debitur Bank; c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai kantor jasa penilai publik; dan f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang. (8) Tunggakan bunga atas Kredit yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi. Pasal 36 (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. Lancar … - 35 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Ketiga Properti Terbengkalai Pasal 37 (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan. (3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. (4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional. Pasal 38 (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki. (2) Bank… - 36 - (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 39 (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Keempat Rekening Antar Kantor dan Suspense Account Pasal 40 (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Suspense Account. (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan Suspense Account ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar… - 37 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Suspense Account tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. BAB V PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI Bagian Kesatu Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Paragraf 1 Umum Pasal 41 (1) Bank wajib menghitung PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif. (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. cadangan umum untuk Aset Produktif; dan b. cadangan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Non Produktif. (3) Perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 42 (1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas Lancar. (2) Cadangan … - 38 - (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: a. fasilitas kredit yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif; b. SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah, dan/atau c. bagian Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (3) Cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b ditetapkan paling kurang sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas perseratus) dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; d. 100% (seratus perseratus) dari Aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan. (4) Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif. Paragraf 2 Agunan sebagai Pengurang PPA Pasal 43 Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat… - 39 - a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan; d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Pasal 44 (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib: a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah; b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan c. dilindungi asuransi dengan banker’s clause yang memiliki jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan b. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank, kecuali direasuransikan kepada… - 40 - kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank. Pasal 45 (1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, paling kurang harus dinilai oleh: a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif. Pasal 46 (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut: a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan; b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar: 1) 70%… - 41 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila: a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir. 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila: a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, dan persediaan paling tinggi sebesar: 1) 70% … - 42 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir; 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir; 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. (2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern. (3) Bank Indonesia dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berdasarkan pertimbangan pengawasan. Pasal 47 Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan. Pasal 48… - 43 - Pasal 48 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA apabila Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 dan/atau Pasal 47. (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia. Bagian Kedua Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pasal 49 Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Bagian Ketiga Pengaruh Perhitungan PPA Terhadap Rasio KPMM Pasal 50 (1) Dalam menghitung rasio KPMM, Bank wajib memperhitungkan PPA atas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) dan CKPN yang dibentuk. (2) Dalam hal hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang dibentuk, Bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. (3) Dalam… - 44 - (3) Dalam hal hasil perhitungan PPA terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan PPA dalam perhitungan rasio KPMM. Pasal 51 Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM. BAB VI RESTRUKTURISASI KREDIT Bagian Kesatu Umum Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Pasal 53 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk: a. memperbaiki kualitas Kredit; atau b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Bagian… - 45 - Bagian Kedua Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit Pasal 54 Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Pasal 55 (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit. (2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 56 (1) Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Kredit. (2) Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan… - 46 - keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian Kredit. (3) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi. (4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 57 (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. (2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. (3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Restrukturisasi ulang atas Kredit. Bagian… - 47 - Bagian Keempat Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi Pasal 58 (1) Kualitas Kredit setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan; b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud huruf a; dan c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: 1) setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau 2) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan. (2) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan sebagai berikut: a. paling … - 48 - a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan dan Macet dan tetap sama untuk Kredit yang tergolong Kurang Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran; b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. (3) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. (4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang atas Kredit. (6) Kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit yang direstrukturisasi. (7) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebelum ketentuan ini berlaku tidak perlu disesuaikan dengan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b. (8) Selanjutnya penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PBI ini berlaku. Pasal 59… - 49 - Pasal 59 Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) pokok dan bunga ditetapkan sebagai berikut: a. selama grace period, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan b. setelah grace period berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. Pasal 60 (1) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi. (2) Dalam hal Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), penetapan kualitas Kreditnya tidak dipengaruhi oleh kualitas Kredit yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Bagian Kelima PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi Pasal 61 Bank wajib menghitung PPA terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Bagian… - 50 - Bagian Keenam Restrukturisasi Kredit melalui Penyertaan Modal Sementara Pasal 62 (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara. (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. Pasal 63 (1) Penyertaan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila: a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif. (2) Penyertaan Modal Sementara wajib dihapusbukukan dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun. Bagian Ketujuh Laporan Restrukturisasi Kredit Pasal 64 Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum. Bagian… - 51 - Bagian Kedelapan Koreksi Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit Pasal 65 Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit dan perhitungan PPA, apabila: a. menurut penilaian Bank Indonesia, Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur; c. debitur tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Kredit (cidera janji/wanprestasi); d. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur; dan/atau e. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. BAB VII HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH Pasal 66 (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi. (4) Dewan… - 52 - (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 67 (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% dan kualitasnya telah ditetapkan Macet. (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off). (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana. (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit. Pasal 68 (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan. (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan/atau hapus tagih. (3) Bank… - 53 - (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah dihapus buku dan/atau dihapus tagih. BAB VIII RENCANA TINDAK Pasal 69 (1) Bank wajib menyusun rencana tindak (action plan) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM: a. secara signifikan; atau b. mendekati atau kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku, karena pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Selain penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun rencana tindak apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. BAB IX… - 54 - BAB IX SANKSI Pasal 70 1. Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2),Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan/atau Pasal 69 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 2. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 wajib menghitung PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aset dimaksud. BAB X… - 55 - BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71 Standby letter of credit yang diterbitkan oleh prime bank dan telah memenuhi persyaratan sebagai agunan tunai sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dinyatakan tetap memenuhi persyaratan sampai dengan jatuh tempo. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 73 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4977), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 74… - 56 - Pasal 74 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598) tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4977) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 75 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar… - 57 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 202 DPNP - 1 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 15 /PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM I. UMUM Sebagaimana diketahui bersama, perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset. Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja perbankan nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi perbankan. Selain itu, ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset telah mengalami beberapa kali penyesuaian dan juga berkaitan dengan ketentuan… - 2 - ketentuan-ketentuan Bank Indonesia lainnya sehingga perlu dilakukan harmonisasi agar implementasi atas ketentuan-ketentuan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)… - 3 - Ayat (3) Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan akhir (exit meeting) pemeriksaan Bank. Pasal 5 Ayat (1) Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber pembayaran kembali Aset Produktif. Ayat (2) Termasuk dalam pengertian proyek yang sama antara lain apabila: a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi. b. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan. Ayat (3)… - 4 - Ayat (3) Contoh 1: Bank B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja. Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar. Contoh 2: Bank B memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur A; dan b. Kurang Lancar, untuk debitur C. Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar. Ayat (4)… - 5 - Ayat (4) Contoh: Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis, dan saat jatuh tempo. Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan Aset Kredit dan Surat Berharga, maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama. Pasal 6 Ayat (1) Contoh 1: Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajib sama. Contoh 2: Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek A. Karena… - 6 - Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, wajib sama. Ayat (2) Huruf a Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Huruf b Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual. Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur. Aset… - 7 - Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Huruf c Termasuk dalam pengertian Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama adalah struktur pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Ayat (3) Contoh: Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut: a. Dalam… - 8 - a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan b. Kurang Lancar, pada Bank C. Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Namun, dalam hal kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aset Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, maka kualitas Aset… - 9 - Aset Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah, yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut. Ayat (5) Contoh: Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis, dan saat jatuh tempo. Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk dalam pengertian pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara… - 10 - antara lain apabila kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi debitur sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja, maupun kemampuan membayar debitur serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa namun tidak terbatas pada dokumen mengenai sumber dana/cash flow. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di bank lain (Bank follower) perlu menatausahakan… - 11 - menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya Bank follower secara aktif melakukan monitoring setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus tersebut untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain (Bank initiator). Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas debitur (Bank initiator) dengan kualitas debitur yang sama di Bank lain karena kualitas debitur tersebut sama atau lebih buruk dengan kualitas di Bank lain dan kemudian kondisi debitur dimaksud membaik pada bulan berikutnya, maka Bank dimaksud harus segera memperbaiki kualitas debitur tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas debitur di Bank lain posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, Bank follower dapat melakukan perubahan kualitas kredit yang telah disesuaikan karena penerapan Uniform Classification System (UCS) mengikuti perbaikan kualitas aset yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank initiator, sepanjang kualitas tersebut memang sesuai dengan kualitas aset di Bank follower. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya. Informasi… - 12 - Informasi dan penjelasan serta laporan hanya wajib disampaikan apabila terdapat penilaian kualitas Aset Produktif yang tidak disamakan dengan penilaian di Bank lain. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan debitur merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11… - 13 - Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan debitur dalam huruf ini adalah debitur yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14… - 14 - Pasal 14 Ayat (1) Surat Berharga dalam portofolio diperdagangkan (trading) dan tersedia untuk dijual (available for sale) diakui berdasarkan nilai pasar sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Huruf a Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. Huruf b Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan adalah Surat Berharga dalam portofolio dimiliki hingga jatuh tempo (held to maturity). Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia. Pasal 15… - 15 - Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Termasuk dalam Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara adalah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 17 Kepemilikan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pasal 18 Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari antara lain adalah sertifikat reksadana, credit linked note, dan efek beragun aset. Huruf a Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d… - 16 - Huruf d Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through) apabila pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari aset yang mendasari. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Kualitas aset yang mendasari ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan. Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing-masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional. Ayat (3)… - 17 - Ayat (3) Huruf a Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud. Huruf b Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit sertifikat reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, dengan penekanan antara lain terhadap: a. kinerja, likuiditas, dan reputasi penerbit; dan b. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah wesel ekspor yang diambil alih. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)… - 18 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Termasuk dalam wesel yang diambil alih antara lain, adalah wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Linkage Program adalah kerja sama antara Bank Umum dan BPR dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Linkage… - 19 - Linkage Program dengan pola executing adalah pinjaman yang diberikan dari Bank Umum kepada BPR dalam rangka pembiayaan untuk diteruspinjamkan kepada nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement) adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “investee” adalah perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal. Ayat (3)… - 20 - Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “fasilitas yang bersifat uncommitted” adalah pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar (market value). Huruf b… - 21 - Huruf b Dalam hal agunan tunai berupa SUN maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (fair value). Huruf c Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia dalam huruf ini adalah Pemerintah Pusat. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Pemblokiran dan pengikatan untuk SBI dan SUN serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia. Ayat (4) Yang dimaksud dengan tanpa syarat (unconditional) adalah apabila: a. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan b. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: 1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (notification of default); 2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian good faith oleh Bank penyedia dana; dan/atau 3. mempersyaratkan… - 22 - 3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (set-off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Batas jumlah (limit) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Huruf a Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan/atau pembukaan letter of credit. Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur. Huruf b… - 23 - Huruf b Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Angka 1) Huruf a) Kecukupan KPMR meliputi: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (strong) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang… - 24 - yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor, namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Angka 2) Huruf a) Kecukupan KPMR meliputi: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko; proses pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR c. kecukupan pengukuran, identifikasi, dan untuk… - 25 - untuk risiko kredit “memadai” (satisfactory) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Huruf b) Cukup jelas. Huruf c) Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Huruf c Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan letter of credit. Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam yang diterima dari satu Bank. Ayat (2)… - 26 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi Desember atau Juni oleh Bank Indonesia, maka yang dipergunakan adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 33… - 27 - Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA. Ayat (2) Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA. Pasal 35 Ayat (1) Yang dimaksud dengan net realizable value adalah nilai wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6)… - 28 - Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Yang termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) dan ayat (4) Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan porsi terbesar yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus). Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti. Contoh… - 29 - Contoh: Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65%. Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40%. Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank. Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan properti C seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkalai. Pasal 38 Ayat (1) Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai. Ayat (2) Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40… - 30 - Pasal 40 Ayat (1) Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank. Ayat (2) Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukan set off dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama. Pasal 41 Ayat (1) Bank diwajibkan menghitung PPA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hasil perhitungan PPA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank. Perhitungan PPA terhadap Aset Non Produktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untuk antisipasi terhadap potensi kerugian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)… - 31 - Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Huruf a Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (arms length transaction) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat. Huruf b Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Huruf c Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas… - 32 - terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada diatasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Huruf d Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Huruf e Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Huruf f Yang dimaksud dengan resi gudang adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Undang-Undang Sistem Resi Gudang). Hak… - 33 - Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Pasal 44 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan pengikatan yang memberikan hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Huruf c Yang dimaksud dengan banker’s clause adalah klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam. Penilaian… - 34 - Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Huruf a Peringkat investasi adalah peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia. Huruf b Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang. Huruf c Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan. Yang… - 35 - Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip- prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdapat gap yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan present value dari agunan. Pasal 47 Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan. Contoh… - 36 - Contoh: Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA: 70% (tujuh puluh perseratus) x Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah). Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), maka agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah). Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan akhir (exit meeting) dalam rangka pemeriksaan Bank. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)… - 37 - Ayat (2) Contoh: Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Ayat (3) Contoh: 1. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar perhitungan PPA yaitu Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), maka hasil perhitungan PPA tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM . 2. Hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Bank telah membentuk CKPN sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), maka selisih hasil perhitungan PPA dengan CKPN yang dibentuk tidak mempengaruhi perhitungan rasio KPMM. Pasal 51… - 38 - Pasal 51 Contoh : Hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), maka Bank wajib memperhitungkan seluruh hasil perhitungan PPA dimaksud atas Aset Non Produktif. Apabila terdapat kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk bank di neraca atas Aset Non Produktif sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka perhitungan PPA atas Aset Non Produktif dilakukan terhadap nilai Aset Non Produktif setelah dikurangi kerugian penurunan nilai. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Kredit antara lain diterapkan untuk: a. pengakuan kerugian yang timbul; dan b. pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56… - 39 - Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Contoh: Bank X melakukan restrukturisasi Kredit kepada debitur A yang kualitasnya Diragukan. Setelah direstrukturisasi penetapan kualitas Kredit debitur A adalah sebagai berikut: a. Sebelum debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut turut sesuai waktu yang diperjanjikan, penetapan kualitas kredit paling tinggi Diragukan. b. setelah… - 40 - b. Setelah debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai waktu yang diperjanjikan, ditetapkan kualitas Kredit 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Kurang Lancar. c. Selanjutnya penetapan kualitas Kredit dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60… - 41 - Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 … - 42 - Pasal 66 Ayat (1) Hapus buku adalah tindakan administratif Bank antara lain untuk menghapus buku Kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Hapus tagih adalah tindakan Bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian. Ayat (3)… - 43 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada debitur. Pasal 68 Ayat (1) Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 … - 44 - Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5354

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/15/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM </reg_title> <set_date> 24 Oktober 2012 </set_date> <effective_date> 24 Oktober 2012 </effective_date> <issued_date> 24 Oktober 2012 </issued_date> <replaced_reg> '9/6/PBI/2007', '8/2/PBI/2006', '11/2/PBI/2009', '7/2/PBI/2005' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IX' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat; b. bahwa untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat, perlu dilakukan penyelarasan pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan pihak lain dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing; c. bahwa untuk mencegah kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya dan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank - 2 - dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan peningkatan tata kelola penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; d. bahwa untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank menjadi lebih sehat dan efisien, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor - 3 - 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut Banknotes adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender). 2. Cek Pelawat atau dapat disebut Traveller’s Cheque adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, serta pembelian Cek Pelawat. 5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut Money Changer adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA. - 4 - 6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. 9. Pemegang Saham adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. 10. Underlying Transaksi atau dapat disebut Underlying Transaction adalah kegiatan yang mendasari pembelian UKA oleh Nasabah. BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK Pasal 2 (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi: a. b. pembelian Cek Pelawat. (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. (3) Mekanisme jual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut: a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik; b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank; c. pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di atas jumlah tertentu kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan - 5 - (threshold) per bulan per Nasabah wajib memiliki Underlying Transaksi; dan d. dalam hal pembelian UKA dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku. (4) Jumlah tertentu (threshold) per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing terkait pembelian valuta asing terhadap Rupiah. (5) Dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli UKA, dilakukan melalui transfer intrabank atau antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (6) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (7) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (8) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. - 6 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 3 (1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi seluruh kegiatan: a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau b. investasi di dalam dan di luar negeri. (2) Underlying Transaksi kegiatan perdagangan barang dan jasa dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perkiraan kebutuhan UKA. (3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tidak termasuk pembelian UKA dalam rangka: a. penempatan dana pada bank; b. pengiriman uang melalui penyelenggara transfer dana; dan c. pembayaran tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah. Pasal 4 (1) Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilarang melebihi nilai nominal Underlying Transaksi. (2) Nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam nominal kelipatan tertentu. (3) Nominal kelipatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing. - 7 - Pasal 5 (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA di atas jumlah tertentu (threshold) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu: 1. dokumen yang bersifat final antara lain berupa fotokopi dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran dan fotokopi kontrak atau perjanjian; dan/atau 2. dokumen yang bersifat perkiraan antara lain berupa dokumen perkiraan kebutuhan biaya. b. dokumen pendukung pembelian UKA berupa: 1. fotokopi dokumen identitas Nasabah; 2. 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasabah; pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah yang memuat informasi mengenai: a) keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi, dan penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk pembelian UKA paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi di industri KUPVA nasional; dan b) 4. jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan UKA; dan surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili oleh pihak lain. (2) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA sampai dengan jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Penyelenggara - 8 - KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian UKA belum melebihi jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c. (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal pembelian UKA. KUPVA Bukan Bank wajib (4) Penyelenggara menatausahakan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung pembelian UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi secara reguler dari waktu ke waktu dan dokumen Underlying Transaksi Nasabah telah bersifat final, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditatausahakan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Pasal 6 Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang: a. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat; b. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; c. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia; d. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan e. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). - 9 - Pasal 7 (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang: a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin; b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan c. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Pasal 8 Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang: a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi. Pasal 9 (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menetapkan: a. b. kurs jual dan beli UKA; dan kurs beli Cek Pelawat, sesuai dengan mekanisme pasar. (2) Dalam rangka menetapkan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib paling sedikit: a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penetapan kurs; - 10 - b. menggunakan dasar penetapan kurs yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten; dan c. membuat catatan dan/atau kertas kerja dalam penetapan kurs yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan. (3) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penetapan kurs oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Pasal 10 (1) Dalam melakukan kegiatan, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen. (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa: a. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara transparan; b. perlindungan data dan/atau informasi Nasabah; dan c. penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang efektif. (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB III PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK Pasal 11 (1) Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. - 11 - (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (3) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh: 1. warga negara Indonesia; dan/atau 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat; c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering). (4) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 12 (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut: a. b. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang - 12 - saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21; c. pemeriksaan lokasi tempat usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan calon d. penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 13 (1) Calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan lokasi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Dalam hal calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan permohonannya. Pasal 14 (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia. (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. telah membatalkan - 13 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin dan tata cara perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 15 (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar: a. hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin; dan/atau b. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan berupa: a. memperpanjang masa berlaku izin; b. mempersingkat masa berlaku izin; c. membatasi penyelenggaraan KUPVA; dan/atau d. mencabut izin. Pasal 16 (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat. (2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; b. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pada wilayah tertentu; - 14 - c. penolakan permohonan pembukaan jaringan kantor; dan/atau d. pembatasan kegiatan usaha. Pasal 17 Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain. Pasal 18 (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 15 - BAB IV PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK Bagian Kesatu Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pasal 19 (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga; c. memiliki pengetahuan di bidang penyelenggaraan KUPVA yang memadai dan relevan dengan jabatannya; d. e. f. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur; memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir; g. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah - 16 - karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; j. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan k. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut. (2) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 20 (1) Anggota Direksi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA. (2) Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah anggota Direksi mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/atau sertifikasi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 21 (1) Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - 17 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b. c. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur; d. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir; e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; g. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan h. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut. (2) Dalam hal Pemegang Saham merupakan badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dari badan hukum tersebut. (3) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada Pemegang Saham. - 18 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 22 (1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 serta mengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d. (3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan tata cara pelaporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 23 (1) Pemegang Saham wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemegang Saham wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal Pemegang Saham diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu - 19 - berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pengalihan saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan atas perkara tindak pidana tertentu yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagian Kedua Pencantuman Logo, Sertifikat, dan Nama Dagang Pasal 24 (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memasang: a. b. c. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” (“Authorized Money Changer”), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha. (2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya. (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai berikut: a. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. - 20 - Bagian Ketiga Rekening Bank Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Pasal 25 (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memiliki rekening pada bank atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha maupun kegiatan operasional sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang menggunakan rekening bank selain atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Bagian Keempat Pembukaan Kantor Cabang dan Gerai (Counter) Pasal 26 (1) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan permodalan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan kantor cabang. (3) Dalam rangka pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan untuk memperoleh persetujuan serta prosedur pemberian persetujuan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 21 - Pasal 27 (1) Pembukaan gerai (counter) di luar kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penegasan. (2) Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu dan tujuan tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan jangka waktu serta tujuan pembukaan gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bagian Kelima Pemindahan Alamat Kantor Pasal 28 (1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan alamat kantor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan persyaratan kelayakan lokasi serta kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bagian Keenam Perubahan Nama dan Modal Pasal 29 (1) Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan nama dan modal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 22 - Bagian Ketujuh Penghentian Kegiatan Usaha Kantor Pusat dan/atau Penutupan Kantor Cabang Pasal 30 (1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat dilakukan atas: a. perintah Bank Indonesia; atau b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, berdasarkan alasan tertentu. (2) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang dan dilengkapi paling sedikit dengan: a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang; b. pernyataan dari Pemegang Saham bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari; c. d. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; dan sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (4) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada - 23 - ayat (1) dilakukan Bank Indonesia dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. BAB V PELAPORAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK Pasal 31 (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang meliputi: a. b. laporan berkala; dan laporan insidental. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara online melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia. (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi. (5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara online, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tata cara penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 32 Bank Indonesia berwenang meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. - 24 - BAB VI PENGAWASAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK Pasal 33 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan langsung; dan b. pengawasan tidak langsung. (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang memberikan surat pembinaan dan mengenakan sanksi. (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti surat pembinaan dan mematuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 34 (1) Dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia. - 25 - BAB VII PERMINTAAN INFORMASI Pasal 35 Dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia berwenang meminta informasi kepada otoritas atau instansi yang terkait. BAB VIII LAYANAN JUAL BELI UKA OLEH PIHAK SELAIN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK Pasal 36 (1) Pada wilayah tertentu, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat bekerja sama dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk melakukan kegiatan layanan pembelian UKA dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjalankan kegiatan usaha sebagai hotel atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan hotel. (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat tujuan dan alasan rencana kerja sama, serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai: a. b. c. profil pihak yang akan menjadi mitra kerja sama; kondisi geografis wilayah kerja sama; d. keberadaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar wilayah kerja sama; dan hal lain yang dianggap perlu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 26 - Pasal 37 (1) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan usaha. (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat tujuan dan alasan permohonan serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai: a. b. profil pemohon; kondisi geografis kawasan perbatasan yang akan menjadi lokasi usaha pemohon; c. d. e. keberadaan Bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar lokasi usaha pemohon; kesiapan operasional, termasuk sumber daya manusia untuk melakukan jual beli UKA; dan hal lain yang dianggap perlu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia oleh pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 38 (1) Pihak yang telah melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia, wajib memperoleh izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang telah melakukan kegiatan usaha - 27 - penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia wajib mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan. (3) Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia mengetahui adanya pihak yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat: a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau b. merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk: 1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau 2. mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud. BAB X SANKSI Pasal 39 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 2 ayat (7), Pasal 2 ayat (8), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan/atau Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; c. d. penghentian kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin. - 28 - (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan selisih antara total pembelian UKA dengan jumlah tertentu (threshold) kewajiban pemenuhan Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c. (4) Nilai Rupiah sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 40 (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, dikenakan sanksi berupa larangan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 29 - BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Semua ketentuan Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 43 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 21 dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan. - 30 - Pasal 44 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 194 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK I. UMUM Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan yang sehat, khususnya pasar valuta asing domestik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan kebijakan mengenai mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing khususnya kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah kepada bank dengan nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah. Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah dimaksud mengatur transaksi antara bank dengan Penyelenggara KUPVA sebagai nasabah bank. Namun demikian, dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi antara Nasabah dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan kewajiban Nasabah menyampaikan Underlying Transaksi kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Oleh karena itu, ketentuan KUPVA Bukan Bank yang berlaku perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah bagi bank, khususnya terkait kewajiban Nasabah yang melakukan transaksi untuk memiliki Underlying Transaksi. - 2 - Di samping itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik sehingga industri KUPVA dapat berkembang secara sehat dan mendukung kelangsungan ekonomi nasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai: a. cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; b. persyaratan perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; c. kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pembatasan pemberian izin dan evaluasi perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; d. kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penetapan kurs jual dan beli UKA oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; e. persyaratan calon pengurus dan pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; f. penerapan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank; g. pihak lain yang dapat melakukan pembelian UKA atau jual dan beli UKA di kawasan perbatasan; dan h. kewajiban Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk memiliki rekening bank atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. - 3 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Jumlah tertentu (threshold) dalam pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang wajib memiliki Underlying Transaksi pada saat ini adalah di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan pembelian valuta asing oleh Nasabah kepada bank melalui transaksi spot. Dalam hal terdapat perubahan jumlah tertentu (threshold) dalam ketentuan Bank Indonesia dimaksud maka jumlah tertentu (threshold) dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada jumlah tertentu (threshold) sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Bank Indonesia dimaksud. Perhitungan per bulan didasarkan pada bulan kalender yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi dan akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank dan peraturan perundang- undangan lainnya mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. - 4 - Ayat (7) Standar akuntansi yang digunakan bagi KUPVA Bukan Bank adalah standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum Perseroan Terbatas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “perdagangan barang di dalam dan di luar negeri” antara lain perdagangan barang fisik berupa barang konsumsi, barang modal, dan barang setengah jadi. Yang dimaksud dengan “perdagangan jasa di dalam dan di luar negeri” antara lain pelayanan jasa rumah sakit, pendidikan, dan perjalanan. Huruf b Yang dimaksud dengan “investasi di dalam dan di luar negeri” antara lain investasi untuk pembelian surat berharga dan investasi properti di luar negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penempatan dana pada bank” antara lain tabungan, giro, deposito, dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD). Dalam hal perusahaan penyelenggara transfer dana melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai Underlying Transaksi. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. - 5 - Ayat (2) Nominal kelipatan tertentu pembelian UKA pada saat ini adalah dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan mengenai kelipatan nominal Underlying Transaksi dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing. Dalam hal terdapat perubahan nominal kelipatan tertentu pembelian UKA dalam ketentuan Bank Indonesia dimaksud maka kelipatan tertentu pembelian UKA dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada nominal kelipatan tertentu sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Bank Indonesia dimaksud. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran antara lain berupa invoice atau commercial invoice, debit note, sales contract, list of invoices, billing notice atau billing/payment schedule, atau faktur pajak. Kontrak atau perjanjian antara lain berupa kontrak jasa konsultan, surat perjanjian kerja, surat perjanjian kredit, perjanjian royalti, cash management agreement, perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa menyewa. Angka 2 Dokumen perkiraan kebutuhan biaya antara lain berupa perkiraan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri, perkiraan biaya berobat dan akomodasi, perkiraan biaya perjalanan dan akomodasi, proyeksi cash flow, pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor - 6 - barang, purchase order confirmation, dokumen pembelian, proforma invoice, atau sales/import projection. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang mewakili Nasabah” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar atau pejabat yang ditunjuk. Angka 4 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “margin trading” adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya marjin selisih kurs. Yang dimaksud dengan “spot” adalah transaksi jual beli tunai antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang dimaksud dengan “forward” adalah transaksi jual beli berjangka antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. - 7 - Yang dimaksud dengan “swap” adalah transaksi pertukaran antara 2 (dua) mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (forward) yang dilakukan secara bersamaan. Yang dimaksud “transaksi derivatif” adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Kegiatan usaha lainnya antara lain berupa kegiatan transaksi jual dan beli emas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Larangan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menetapkan kurs jual dan beli UKA, dan kurs beli Cek Pelawat sesuai dengan mekanisme pasar” adalah penetapan harga secara wajar yang ditunjukkan antara lain dengan: a. penetapan berdasarkan transaksi dengan kondisi yang umum terjadi dan dilakukan oleh para pihak yang bebas bukan karena paksaan; - 8 - b. penetapan sesuai dengan kondisi pasar pada tanggal atau waktu transaksi dilakukan; dan/atau c. penetapan menggunakan informasi harga yang terjadi di pasar dari sumber yang handal dan dapat dipercaya misalnya dari Bank Indonesia, Bloomberg, atau Reuters, serta dapat diakses dengan mudah misalnya melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Prinsip perlindungan konsumen meliputi keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya yang dikenakan kepada Nasabah di luar kurs yang ditetapkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. - 9 - Huruf c Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank” antara lain melihat kesiapan sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha. Huruf d Penyuluhan ketentuan bertujuan untuk: 1. menginformasikan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku; dan 2. meningkatkan pemahaman calon pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha. Ayat (2) Konfirmasi atau wawancara dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan badan usaha, pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, dan pemeriksaan lokasi tempat usaha. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: a. optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha; b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau c. penerapan prinsip perlindungan konsumen. - 10 - Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pembatasan penyelenggaraan KUPVA antara lain berupa pembatasan terhadap jenis kegiatan usaha, pembatasan terhadap wilayah penyelenggaraan, dan pembatasan terhadap jaringan kantor. Huruf d Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menjaga efisiensi nasional” adalah penyelenggaraan KUPVA tersedia secara efisien dari segi biaya transaksi dan nilai kurs yang wajar, serta tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional. Yang dimaksud dengan “menjaga kepentingan publik" adalah memastikan keberadaan industri KUPVA memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan kemudahan akses dan/atau layanan yang berkualitas. Yang dimaksud dengan “menjaga pertumbuhan industri" adalah keberadaan industri KUPVA tumbuh secara wajar. Yang dimaksud dengan “menjaga persaingan usaha yang sehat” adalah penyelenggaraan KUPVA dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, dan/atau tercipta persaingan usaha yang sehat. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. - 11 - Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan. Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani - 12 - persidangan perkara pidana tertentu, maka persyaratan “tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pailit, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan. Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pailit, maka persyaratan “tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Pelatihan dan/atau sertifikasi dapat diselenggarakan oleh Bank Indonesia, asosiasi, dan/atau pihak penyelenggara pelatihan dan/atau sertifikasi. Pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank antara lain mengenai manajemen umum, - 13 - manajemen risiko, dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan. - 14 - Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, maka persyaratan “tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Huruf f Dalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham. Huruf g Dalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak dinyatakan pailit hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham. Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pailit, Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan. Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pailit maka persyaratan “tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. - 15 - Pasal 23 Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 16 - Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Penutupan kantor cabang tidak mempengaruhi kegiatan kantor pusat Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Penutupan kantor pusat secara otomatis akan menghentikan juga seluruh kegiatan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Laporan berkala antara lain berupa Laporan bulanan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank. Huruf b Laporan insidental antara lain berupa laporan perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, laporan pemindahan alamat kantor, dan laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia misalnya laporan kurs valuta asing dan laporan transaksi keuangan tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. - 17 - Pasal 32 Yang dimaksud dengan “laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik” adalah laporan yang diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan oleh akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pengawasan langsung antara lain dilakukan melalui pemeriksaan secara umum dan/atau khusus terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Huruf b Pengawasan tidak langsung antara lain dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan/atau sumber atau pihak lain. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Pihak lain antara lain berupa kantor akuntan publik. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” antara lain adalah: - 18 - a. wilayah yang secara geografis dinilai sulit untuk dilakukan pembukaan kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; b. wilayah yang tidak terdapat atau terbatas bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; atau c. wilayah yang memiliki akses transportasi dan telekomunikasi terbatas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud “Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia” adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan Indonesia. Persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia dilakukan dalam rangka mendukung penggunaan Rupiah dalam transaksi perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama ditujukan bagi kawasan perbatasan Indonesia yang belum tersedia bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan terdapat kegiatan ekonomi yang membutuhkan layanan jual beli UKA. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3 Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. - 19 - Pasal 39 Ayat (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. pendebetan rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang ada di Bank Indonesia, dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank memiliki rekening di Bank Indonesia; atau b. pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memiliki rekening di Bank Indonesia. Ayat (2) Contoh: Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah melakukan pembelian UKA sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian UKA tersebut, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak meminta Nasabah untuk memberikan dokumen Underlying Transaksi, sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi jumlah tertentu (threshold) sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pelanggaran tersebut, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal USD35,000.00 x 1%, yaitu sebesar USD350.00 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat). Apabila kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal 5 September 2016 adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka ekuivalen perhitungan sanksi adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran” adalah kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) terkini yang tersedia pada saat transaksi. - 20 - Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5932

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 18/20/PBI/2016 </reg_id> <reg_title> KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK </reg_title> <set_date> 3 Oktober 2016 </set_date> <effective_date> 7 Oktober 2016 </effective_date> <issued_date> 7 Oktober 2016 </issued_date> <replaced_reg> '16/15/PBI/2014' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011', '24/UU/1999', '9/UU/2013', '8/UU/2010' </related_reg> <penalty_list> 'BAB X' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 22 /PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian moneter diperlukan informasi mengenai kewajiban finansial Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan terhadap bukan penduduk, khususnya utang luar negeri; b. bahwa utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan statistik neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa, dan perumusan kebijakan moneter; c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844); MEMUTUSKAN… -2- MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998; 2. Badan Usaha Bukan Bank adalah Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Swasta yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank; 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha milik negara yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan badan usaha lainnya yang didirikan dengan Undang-undang tersendiri yang terdapat unsur kepemilikan negara; 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 5. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian BUMN dan BUMD; 6. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang penduduk kepada bukan… -3- bukan penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) atau perjanjian lainnya, kecuali giro, tabungan, dan deposito; 7. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri; BAB II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN Pasal 2 Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang mempunyai ULN wajib menyampaikan laporan setiap ULN kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu secara berkala sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 3 Laporan ULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia. Pasal 4 ULN yang berasal dari peneruspinjaman utang Pemerintah (Two Step Loan) tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pasal 5… -4- Pasal 5 (1) Laporan ULN yang wajib disampaikan oleh Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari data pokok ULN dan atau perubahannya serta data realisasi ULN. (2) Jumlah dan jangka waktu ULN yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 6 (1) Dalam hal jumlah ULN yang dilaporkan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia dapat meneliti laporan tersebut, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. (2) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan wajib memberikan bantuan yang diperlukan Bank Indonesia dalam rangka meneliti kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB III S A N K S I Pasal 7 (1) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang terlambat menyampaikan laporan ULN sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 untuk setiap ULN yang diterima, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan. (2) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang terlambat menyampaikan laporan data realisasi ULN melampaui 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian… -5- penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa denda 1 0/00 (satu per mil) dari setiap ULN yang diterima ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang menerima ULN tetapi tidak menyampaikan laporan data pokok ULN untuk setiap ULN kepada Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari jumlah ULN yang diterima ditambah dengan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan yang menyampaikan laporan ULN tidak lengkap dan atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 8 Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini: 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank pasal 6… -6- pasal 6 ayat (2) khusus mengenai formulir laporan, pasal 8 ayat (2), (3), (4), serta pasal 11. 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/193/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh Badan Usaha Bukan Bank. 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/5/KEP/DIR tanggal 8 April 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh Perusahaan Swasta. 4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/55/ULN tanggal 26 Maret 1997 Perihal Pedoman Penerimaan PKLN Bank, khusus angka IV. Pelanggaran mengenai tata cara pembayaran sanksi atas pelanggaran pelaporan PKLN. 5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/1/ULN tanggal 17 April 1998 tentang Penyempurnaan Format Laporan Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank. 6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5/9-Kep.Dir tanggal 23 Juni 1972 perihal Tata Cara Pelaporan Penerimaan Kredit Luar Negeri dalam Rangka PMA. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan… -7- Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Oktober 2000 a. n. GUBERNUR BANK INDONESIA ANWAR NASUTION DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 172 DLN PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 22 /PBI/2000 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI UMUM Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka implementasi kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara yang dianggap efektif. Sementara itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, menyatakan bahwa devisa merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional akan tetapi keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa selama ini belum terpenuhi secara lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif. Sistem pemantauan lalu lintas devisa yang efektif tersebut akan mendukung penerapan sistem devisa bebas agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Pemantauan utang luar negeri merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia dalam rangka mengefektifkan kebijakan moneter melalui pemantauan lalu lintas devisa secara efektif. Pemantauan Lalu Lintas Devisa meliputi pemantauan semua transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk dalam hal ini pinjaman luar negeri. Pelaksanaan pemantauan pinjaman luar negeri dilakukan dengan mewajibkan Kepada…. kepada Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan untuk menyampaikan laporan ULN kepada Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 7 Cukup jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan pelaporan ULN secara benar adalah apabila data/informasi ULN yang disampaikan sesuai dengan loan agreement, dokumen yang dipersamakan dengan itu dan realisasi loan agreement berdasarkan fakta- fakta yang terjadi. Yang dimaksud dengan laporan ULN tidak lengkap apabila laporan yang telah disampaikan oleh Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan tidak memenuhi cakupan laporan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 3 Yang dimaksud dengan data/informasi individual adalah data/informasi ULN yang diterima oleh Bank Indonesia dari masing-masing pelapor yang memuat antara lain nama, alamat pemberi pinjaman maupun peminjam, jumlah pinjaman serta data pokok lainnya yang diperlukan. Pasal 4… Pasal 4 Two-step loan Pemerintah tidak dilaporkan karena secara administratif telah ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman Pemerintah. Hal ini adalah untuk menghindari pencatatan ganda (double counting) atas pinjaman dimaksud. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan: a. Data pokok ULN adalah data penerima ULN yang memuat antara lain informasi mengenai identitas peminjam, dan data ULN yang memuat antara lain informasi mengenai jenis pinjaman, jumlah pinjaman, serta persyaratan pinjaman. b. Data realisasi ULN yang memuat antara lain, penarikan, pembayaran serta tunggakan pinjaman. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan dianggap terlambat menyampaikan… menyampaikan laporan apabila laporan ULN Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan diterima oleh Bank Indonesia melewati masa penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja Bank Indonesia Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Bank Indonesia dapat menyatakan bahwa Bank, Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan tidak menyampaikan laporan data pokok ULN dan atau perubahannya setelah menerima informasi dari pihak ketiga. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Hal-hal yang akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, antara lain : a. Isi, bentuk, format, dan tata cara pengisian laporan ULN. b. Prosedur dan tata cara penyampaian laporan. c. Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif Pasal 9 Angka 1 sampai dengan angka 3 Cukup jelas Angka 4… Angka 4 Yang dimaksud tata cara pembayaran sanksi atas pelanggaran pelaporan PKLN adalah penyetoran ke rekening 304.000470 “Penerimaan atas Sanksi Kewajiban Membayar karena Melanggar Ketentuan PKLN”. Angka 5 dan angka 6 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4007

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 2/22/PBI/2000 </reg_id> <reg_title> KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI </reg_title> <set_date> 2 Oktober 2000 </set_date> <effective_date> 2 Oktober 2000 </effective_date> <replaced_reg> '29/193/KEP/DIR|SKDIR-BI/1997', '29/192/KEP/DIR|SKDIR-BI/1997 | Pasal 6 ayat (2) khusus mengenai formulir laporan, Pasal 8 ayat (2), (3), (4), serta Pasal 11', '31/5/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '29/55/ULN|SE-BI/1997 | angka IV', '31/1/ULN|SE-BI/1998', '5/9-Kep.Dir|SKDIR-BI/1972' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB III' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 21 /PBI/2010 TENTANG RENCANA BISNIS BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya, bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (corporate values) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis; b. bahwa rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif; c. bahwa penyusunan rencana bisnis sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategik harus memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal; d. bahwa rencana bisnis bank yang realistis diperlukan juga bagi otoritas moneter sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan macro prudential; e. bahwa . . . - 2 - e. bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan rencana bisnis bank dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang . . . - 3 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RENCANA BISNIS BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. 4. Laporan . . . - 4 - 4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari Direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 6. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk pimpinan kantor cabang bank asing. 7. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis. Pasal 2 . . . - 5 - Pasal 2 (1) Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank memperhatikan: a. b. prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. azas perbankan yang sehat. (3) Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum. (4) Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Pasal 3 (1) Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif. (2) Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis kepada: a. pemegang saham Bank; b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. Pasal 4 Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; BAB II . . . - 6 - BAB II CAKUPAN RENCANA BISNIS Pasal 5 Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang meliputi: a. ringkasan eksekutif; b. kebijakan dan strategi manajemen; c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini; proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; rencana pendanaan; rencana penanaman dana; rencana permodalan; rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM); rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; informasi lainnya. Pasal 6 Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling kurang meliputi: a. visi dan misi Bank; b. c. d. e. arah kebijakan Bank; langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank; indikator keuangan utama; target jangka pendek dan jangka menengah. Pasal 7 . . . - 7 - Pasal 7 Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling kurang meliputi: a. analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha; b. kebijakan manajemen (policy statements); c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; d. e. strategi pengembangan bisnis; strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies). Pasal 8 Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling kurang meliputi: a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko; b. penerapan tata kelola yang baik; c. kinerja keuangan, terutama dari aspek permodalan (capital) dan rentabilitas (earning); d. realisasi pemberian kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah; e. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khusus bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Pasal 9 Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling kurang meliputi: a. neraca . . . - 8 - a. neraca; b. Komitmen dan kontinjensi; c. d. laba rugi; asumsi makro dan mikro yang digunakan. Pasal 10 Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling kurang meliputi: a. proyeksi rasio keuangan pokok; b. proyeksi pos-pos tertentu lainnya; Pasal 11 Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling kurang meliputi: a. b. c. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; rencana penerbitan surat berharga; rencana pendanaan lainnya. Pasal 12 Rencana penanaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling kurang meliputi: a. b. c. d. rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur inti; rencana pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha tertentu; rencana pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan: 1) lapangan . . . - 9 - 1) 2) lapangan usaha; jenis penggunaan; 3) propinsi; 4) e. jenis akad, khusus untuk Bank Umum Syariah dan UUS. rencana pemberian kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berdasarkan: 1) 2) lapangan usaha; jenis penggunaan; dan 3) propinsi. f. g. rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; rencana penanaman dana dalam bentuk penyertaan modal, termasuk rencana melakukan pemisahan (spin off) UUS dari Bank Umum yang memiliki UUS; h. rencana penanaman dana lainnya. Pasal 13 Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h paling kurang mencakup: a. proyeksi pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM); b. rencana perubahan modal. Pasal 14 Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i paling kurang meliputi: a. b. rencana pengembangan organisasi; rencana pengembangan sistem informasi manajemen; c. rencana . . . - 10 - c. d. rencana pengembangan sumber daya manusia; rencana pemanfaatan tenaga kerja asing dan outsourcing. Pasal 15 Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j paling kurang meliputi: a. rencana penerbitan produk baru; b. rencana pelaksanaan aktivitas baru. Pasal 16 Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k paling kurang meliputi: a. bagi Bank Umum, rencana pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri, termasuk rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor bagi UUS. b. bagi Bank Umum Syariah, rencana pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri. Pasal 17 Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l paling kurang meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Bank, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf k di atas. BAB III . . . - 11 - BAB III PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS Pasal 18 (1) Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. (2) Khusus untuk Rencana Bisnis tahun 2011, Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Desember 2010. (3) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian apabila Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (4) Bank wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Bank Indonesia. Pasal 19 (1) Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila: a. b. terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia. (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan. (3) Perubahan . . . terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau - 12 - (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis. (4) Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 20 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia dengan batas waktu sebagai berikut: a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir; atau b. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, bagi Bank yang sistem antar kantornya belum on line dan memiliki lebih dari 100 (seratus) kantor cabang. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis; b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; c. d. e. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis; rasio keuangan dan pos-pos tertentu; informasi lainnya. Pasal 21 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. (2) Laporan . . . - 13 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai: a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; c. upaya memperbaiki kinerja Bank. Pasal 22 (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) apabila Bank menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya. (4) Bank . . . - 14 - (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaiannya kepada Bank Indonesia. Pasal 23 (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu Bank dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan laporan tersebut. (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Bank Indonesia. Pasal 24 . . . - 15 - Pasal 24 Dalam hal batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 25 Rencana Bisnis dan penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. BAB IV LAIN-LAIN Pasal 26 Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini sesuai dengan karakteristik usaha Bank dimaksud dan prinsip syariah. BAB V . . . - 16 - BAB V SANKSI Pasal 27 (1) Bank yang terlambat menyampaikan: a. Rencana Bisnis atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2); b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. (2) Bank yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Khusus untuk Bank yang menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2011 melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2): a. tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disampaikan sampai dengan akhir Januari 2011; atau b. dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila disampaikan setelah akhir Januari 2011. (4) Bank . . . - 17 - (4) Bank yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), namun: a. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau b. tidak dilampiri dokumen dan infomasi yang material, sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (5) Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah: a. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan b. Bank tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir. Pasal 28 Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (4), dan/atau Pasal 23 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; c. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau d. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan. BAB VI . . . - 18 - BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 30 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a. Peraturan Bank Indonesia No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan: 1) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 yang terkait dengan kewajiban penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis; 2) Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) yang terkait dengan sanksi terhadap Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis; dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelaporan realisasi Rencana Bisnis dan pelaporan pengawasan Rencana Bisnis tahun 2010. b. Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia ini dan belum dicabut dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Pasal 31 . . . - 19 - Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 2010 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 19 Oktober 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 120 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 12/ 21/PBI/2010 TENTANG RENCANA BISNIS BANK I. UMUM Bahwa dalam upaya memelihara ketahanan sistem perbankan yang sehat, bank perlu melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan tata kelola yang baik (good corporate governance). Sebagai salah satu langkah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, bank perlu menyusun dan menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai-nilai perusahaan (corporate values). Selanjutnya sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis, sebagai landasan dan acuan untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai visi dan misi bank. Dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi, maka penyusunan rencana bisnis bank perlu dilakukan secara matang dan realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Selain itu, perencanaan harus dilakukan bank secara komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menampung arah pengembangan usaha bank. Rencana bisnis yang komprehensif juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi. Dalam . . . - 2 - Dalam penyusunan rencana bisnis, bank juga harus mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor internal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis. Rencana bisnis yang realistis merupakan salah satu upaya dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, khususnya risiko strategik. Arah pengembangan usaha bank yang dituangkan dalam rencana bisnis merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan macro prudential untuk memelihara stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu penyusunan rencana bisnis secara realistis perlu diarahkan dan diawasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan makro secara tepat. Di satu sisi, rencana bisnis merupakan referensi yang sangat penting bagi pengawas bank dalam melakukan penyusunan Individual Supervisory Plan, sebagai bagian dari pelaksanaan siklus pengawasan bank berdasarkan risiko (risk based supervision). Di sisi lain penyusunan rencana bisnis lebih awal juga akan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional bank sejak awal tahun. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar rencana bisnis dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi dan misi bank, mendukung kebijakan macro prudential, dan strategi pengawasan terhadap individual bank, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai rencana bisnis bank. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 . . . - 3 - Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain adalah kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, dan teknologi. Yang dimaksud dengan faktor internal antara lain adalah kondisi keuangan, manajemen, dan kemampuan infrastruktur lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Rencana Bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana Bisnis terdapat: a. deviasi tidak material; atau b. deviasi material, namun Bank telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (reasonable). Ayat (2) Huruf a Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Huruf b . . . - 4 - Huruf b Komunikasi Rencana Bisnis kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan oleh setiap pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Rencana Bisnis sejalan dengan visi dan misi Bank. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Arah kebijakan Bank memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank dalam jangka pendek 1 (satu) tahun ke depan maupun jangka menengah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d . . . - 5 - Huruf d Indikator keuangan utama antara lain memuat kinerja Bank posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi dari permodalan, rentabilitas, penilaian risiko, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga dan rasio keuangan lainnya. Huruf e Yang dimaksud dengan target jangka pendek adalah target kegiatan usaha Bank selama 1 (satu) tahun ke depan. Yang dimaksud dengan target jangka menengah adalah target kegiatan usaha Bank selama 3 (tiga) tahun ke depan. Pasal 7 Huruf a Analisis dilakukan baik secara industri maupun terhadap kelompok usaha. Dalam hal ini perlu juga dijelaskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi bank. Huruf b Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum kebijakan Bank yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank di waktu yang akan datang. Huruf c Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan. Huruf d . . . - 6 - Huruf d Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. Huruf e Uraian mengenai kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus (benefits), dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank, termasuk kepada pegawai serta kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Bank Umum Syariah dan UUS. Pasal 8 Huruf a Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi terakhir pada saat penyusunan Rencana Bisnis Bank. Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank mengenai tingkat dan trend seluruh eksposur risiko. Tata cara penyusunan profil risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank. Huruf b . . . - 7 - Huruf b Penilaian mengenai penerapan tata kelola yang baik berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi Bank. Huruf c Uraian mengenai kinerja keuangan Bank termasuk hasil pelaksanaan action plan (apabila ada) dalam rangka memperbaiki kinerja Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan Bank. Uraian mengenai kinerja keuangan dari aspek permodalan dan rentabilitas meliputi informasi mengenai kondisi permodalan dan rentabilitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Huruf d Uraian mengenai realisasi pemberian kredit ini mencerminkan peranan Bank dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengelompokan usaha mikro, kecil, dan menengah mengacu kepada kriteria usaha berdasarkan Undang-undang yang berlaku mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Huruf e Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . - 8 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Asumsi yang dicantumkan adalah asumsi yang digunakan Bank untuk menyusun Rencana Bisnis. Yang dimaksud dengan asumsi makro antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan yang dimaksud dengan asumsi mikro antara lain adalah tingkat persaingan antar bank dan pertumbuhan kredit industri perbankan. Sebagai salah satu referensi dalam menyusun Rencana Bisnis, Bank dapat melihat indikator makro yang tersedia pada publikasi Bank Indonesia. Pasal 10 Huruf a Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling kurang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Huruf b Proyeksi ini meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit kepada debitur UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal. Pasal 11 . . . - 9 - Pasal 11 Huruf a Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan giro, tabungan, deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta informasi mengenai deposan inti dan/atau core deposit. Huruf b Rencana penerbitan surat berharga meliputi rencana penerbitan surat berharga seperti convertible bonds, medium term notes, obligasi, dan sukuk. Huruf c Cukup jelas. Pasal 12 Huruf a Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana. Huruf b Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup (one obligor concept) yang merupakan debitur inti di luar pihak terkait. Huruf c Kegiatan usaha tertentu merupakan kegiatan usaha yang menjadi fokus sebagian besar pemberian kredit/pembiayaan Bank. Huruf d . . . - 10 - Huruf d Pembagian kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, propinsi, dan jenis akad mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan Bank. Huruf e Pembagian kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, dan propinsi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan Bank. Huruf f Penyaluran dana dalam bentuk surat berharga digolongkan sesuai dengan tujuan pembeliannya yaitu: • • • • diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi; tersedia untuk dijual; dimiliki hingga jatuh tempo; atau pinjaman yang diberikan dan piutang. Huruf g Dalam menyusun rencana ini, Bank harus memperhatikan persyaratan dan tata cara penyertaan modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pemisahan (spin off) adalah pemisahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai UUS. Huruf h Mencakup rencana penanaman dana bank dalam bentuk aset produktif yang belum termasuk dalam cakupan huruf a sampai dengan huruf g. Pasal 13 . . . - 11 - Pasal 13 Huruf a Proyeksi pemenuhan KPMM meliputi proyeksi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank. Huruf b Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (existing share holders), rencana initial public offering (IPO), right issue, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, termasuk perubahan dana bersih bagi UUS. Pasal 14 Huruf a Termasuk dalam rencana pengembangan organisasi adalah rencana pembentukan/perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Huruf b Termasuk dalam rencana pengembangan sistem informasi manajemen adalah rencana pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen. Huruf c Termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia adalah rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Huruf d . . . - 12 - Huruf d Termasuk dalam rencana pemanfaatan tenaga kerja asing adalah rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Rencana penggunaan tenaga outsourcing adalah rencana penggunaan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan. Pasal 15 Huruf a Rencana penerbitan produk baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank beserta ketentuan pelaksanaannya atau ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas baru bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Huruf b Rencana pelaksanaan aktivitas baru yang perlu dimuat dalam Rencana Bisnis Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank beserta ketentuan pelaksanaannya atau ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas baru bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Pasal 16 Pengertian kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum, Bank Umum Syariah, atau UUS. Pasal 17 . . . - 13 - Pasal 17 Informasi lainnya meliputi hal-hal yang perlu diketahui atau dipantau oleh Bank Indonesia, antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah, termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aktiva tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank, pengembangan pelayanan Bank dan/atau linkage program. Pengembangan pelayanan Bank mencakup antara lain informasi tentang rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, dan rencana upaya perlindungan nasabah. Pasal 18 Ayat (1) Rencana Bisnis disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Ayat (2) Rencana Bisnis tahun 2011 merupakan Rencana Bisnis yang pertama kali disusun dan disampaikan oleh Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Ayat (3) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan bank. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 . . . - 14 - Pasal 19 Ayat (1) Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai perubahan Rencana Bisnis. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS perubahan Rencana Bisnis dilakukan baik untuk kepentingan Bank secara keseluruhan maupun untuk kepentingan UUS. Perubahan Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Bank disertai dengan alasan perubahan secara tertulis. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan/atau permasalahan eksternal makroekonomi yang secara signifikan berdampak pada kinerja Bank. Ayat (2) Pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ayat ini dimaksudkan agar Bank dapat membuat perencanaan yang lebih realistis dalam menyusun Rencana Bisnis. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, pembatasan frekuensi perubahan Rencana Bisnis dan batas waktu pelaksanaan perubahan berlaku untuk Bank secara konsolidasi, termasuk dengan UUS. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) . . . - 15 - Ayat (4) Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang telah disesuaikan. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan triwulanan adalah posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan disampaikan dalam bentuk perbandingan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, memuat pula laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Umum tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi fokus, dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis. Huruf b Uraian penjelasan pada huruf ini meliputi penjelasan mengenai besarnya deviasi dan kendala yang dihadapi. Huruf c . . . - 16 - Huruf c Uraian tindak lanjut pada huruf ini meliputi upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Informasi lainnya berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor dan laporan realisasi linkage program. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan semesteran adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bagi Bank Umum yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis memuat pula laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . - 17 - Huruf b Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank antara lain meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi profil risiko, permodalan, rentabilitas, dan tata kelola yang baik. Huruf c Upaya memperbaiki kinerja Bank merupakan perbaikan terhadap faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Bank wajib untuk tetap menyampaikan Rencana Bisnis, mengingat bagi Bank Rencana Bisnis digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mencapai visi dan misi. Sementara bagi Bank Indonesia, Rencana Bisnis Bank digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan Bank. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . - 18 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Bank diwajibkan untuk tetap menyampaikan laporan, mengingat bagi Bank Indonesia laporan tersebut merupakan salah satu sarana pengawasan Bank, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Pasal 24 Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional dan atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . - 19 - Ayat (2) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5161

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 12/21/PBI/2010 </reg_id> <reg_title> RENCANA BISNIS BANK </reg_title> <set_date> 19 Oktober 2010 </set_date> <effective_date> 19 Oktober 2010 </effective_date> <issued_date> 19 Oktober 2010 </issued_date> <replaced_reg> '6/25/PBI/2004' </replaced_reg> <related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/4/PBI/20042003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia telah menerapkan sistem Bank Indonesia - Scriptless Securities Settlement System; b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 / 2 /PBI/ 20042003 tentang Bank Indonesia Bank Indonesia - Scriptless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20042003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363 ); MEMUTUSKAN … -2- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 12 (1) Peserta OPT bertanggung jawab atas kebenaran penawaran yang diajukan. (2) Peserta OPT yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya. (3) Peserta OPT wajib memenuhi tata cara pengajuan penawaran dan persyaratan dalam transaksi OPT yang ditetapkan Bank Indonesia. (4) Dalam hal Peserta OPT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penawaran yang telah diajukan akan ditolak dan atau tidak akan diproses oleh sistem yang digunakan Bank Indonesia dalam pengajuan transaksi OPT.” 2. Pasal 15 dihapus. Pasal … -3- Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 17 DPM PENJELASAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 56/4/PBI/20042003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem yang digunakan Bank Indonesia dalam pengajuan transaksi dalam rangka OPT antara lain sarana Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System. Angka … 2 Angka 2 Cukup jelas PASAL II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4365

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/4/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/9/PBI/2002 TENTANG OPERASI PASAR TERBUKA </reg_title> <set_date> 16 Februari 2004 </set_date> <effective_date> 16 Februari 2004 </effective_date> <changed_reg> '4/9/PBI/2002' </changed_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '6/2/PBI/2004', '3/UU/2004' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 17 / PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran; b. bahwa Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama; c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaan pengeluaran dan pengedaran serta pencabutan dan penarikan uang Rupiah dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH. BAB I.................... - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Uang adalah uang rupiah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Bahan uang adalah kertas uang, logam uang dan bahan lainnya yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan uang. 3. Pemasok adalah perusahaan atau pihak tertentu yang memasok bahan uang dengan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. 4. Macam uang adalah jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari alumunium, alumunium bronze, kupronikel dan bahan lainnya. 5. Harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang tercantum pada setiap lembar atau keping uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 6. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7. Uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak sebagian atau seluruhnya karena terbakar, robek atau sebab-sebab lainnya. 8. Uang ................. - 3 - 8. Uang cacat adalah hasil cetak uang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. BAB II PENGELUARAN UANG Pasal 2 (1) Bank Indonesia berwenang untuk mengeluarkan uang. (2) Bank Indonesia menetapkan macam uang, harga uang, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan uang yang digunakan termasuk spesifikasi bahan uang dan disain uang. Pasal 3 (1) Dalam rangka pengadaan bahan uang, Bank Indonesia menetapkan perusahaan pemasok bahan uang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi biaya, Bank Indonesia menetapkan perusahaan percetakan uang. (3) Dalam hal-hal tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pencetakan uang pada perusahaan percetakan uang di luar negeri. Pasal 4 (1) Bank Indonesia menetapkan tanggal berlakunya setiap uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah. (2) Prosedur ................. - 4 - (2) Prosedur pengeluaran dan pengedaran uang baru diatur dalam surat edaran Bank Indonesia. (3) Pengeluaran uang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia, diumumkan kepada masyarakat tentang macam uang, harga uang dan ciri-ciri uang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan melalui media massa. BAB III PENGEDARAN UANG Pasal 5 (1) Uang yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah diedarkan kepada masyarakat. (2) Prosedur pengedaran uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan pengedaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak ketiga yang ditunjuk Bank Indonesia. Pasal 6 (1) Bank Indonesia melayani penukaran uang lusuh, rusak dan cacat. (2) Penggantian untuk uang lusuh atau cacat sebesar nilai nominal, sedangkan untuk uang rusak berdasarkan sisa fisik uang yang masih ada. (3) Bank Indonesia melakukan pemusnahan terhadap uang yang tidak layak edar. BAB IV .................... - 5 - BAB IV PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG DARI PEREDARAN Pasal 7 (1) Bank Indonesia menetapkan uang tertentu tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah dengan cara mencabut dan menarik uang dimaksud dari peredaran. (2) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diedarkan lagi. (3) Uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran yang berada di kas Bank Indonesia harus segera dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditukar sebesar nilai nominalnya kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. (5) Pencabutan dan penarikan uang dari peredaran dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia, diumumkan kepada masyarakat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan melalui media massa. (6) Prosedur penarikan dan pencabutan dari peredaran diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. BAB V MASA PERALIHAN Pasal 8 Ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan sehubungan dengan pengeluaran, pengedaran uang emisi baru serta pencabutan dan penarikan uang dari peredaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. BAB VI .................. - 6 - BAB VI PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juli 2000 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA ANWAR NASUTION LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 116 DPU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ / PBI/2000 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2) Pasal 3 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Spesifikasi teknis bahan uang ditetapkan dalam bentuk penjelasan pada pada Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Emisi Baru Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 3......... - 2 - Pasal 3 Ayat (3) Pada dasarnya pencetakan uang dilakukan pada perusahaan percetakan uang dalam negeri. Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah apabila perusahaan dalam negeri tidak mampu mencetak uang sesuai spesifikasi, bahan dan atau jumlah yang ditetapkan, maka pencetakan uang dapat dilakukan pada perusahaan luar negeri. Pasal 4 Pasal 5 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2) Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Pasal 9 Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Prosedur pengeluaran dan pengedaran uang rupiah baru diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3983 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 2/17/PBI/2000 </reg_id> <reg_title> PENGELUARAN DAN PENGEDARAN SERTA PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH </reg_title> <set_date> 20 Juli 2000 </set_date> <effective_date> 20 Juli 2000 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/ 43 /PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa uang kertas berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sekaligus merupakan sarana bagi perkembangan numismatika di Indonesia; b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan numismatika (koleksi uang) di Indonesia, dipandang perlu untuk mengeluarkan uang kertas yang memiliki keunikan; c. bahwa dalam upaya tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang khusus pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 dalam bentuk uang kertas belum dipotong; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran dan pengedaran uang khusus pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 dalam bentuk uang kertas belum dipotong; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia … -2- Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Uang adalah uang rupiah. 2. Uang Khusus adalah Uang yang dikeluarkan secara khusus dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan tertentu dan memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai jualnya. 3. Uang … -3- 3. Uang Kertas Belum Dipotong adalah uang bersambung atau lembaran Uang yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) atau 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) dan masih merupakan satu kesatuan. Pasal 2 (1) Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan Uang Khusus pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 dalam bentuk Uang Kertas Belum Dipotong. (2) Setiap lembaran Uang Khusus terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet) atau 4 (empat) lembar (bilyet) atau 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) uang kertas yang masih merupakan satu kesatuan. Pasal 3 Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan dan diedarkan paling banyak: a. 1.100 (seribu seratus) lembaran yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet); b. 700 (tujuh ratus) lembaran yang terdiri dari 4 (empat) lembar (bilyet); dan c. 20 (dua puluh) lembaran yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet). Pasal 4 (1) Setiap lembar (bilyet) Uang dalam Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai nilai nominal sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap … -4- (2) Setiap lembaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang terdiri dari : a. 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah); atau b. 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah); atau c. 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) mempunyai nilai nominal sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 5 (1) Jenis lembaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 149 mm x 130 mm; b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 298 mm x 130 mm; c. lembaran yang memuat 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran 745 mm x 585 mm. (2) Setiap lembaran Uang Khusus dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari Bank Indonesia. (3) Bahan dan ciri setiap lembar uang yang terdapat pada Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. warna bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan biru; b. gambar 1. bagian muka a) gambar … -5- a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan di bawahnya dicantumkan tulisan “I GUSTI NGURAH RAI”; b) di sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal terdapat gambar ornamen daerah Bali berwarna biru yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet; c) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”; d) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “50000”; e) di sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “50000” terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; f) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu; g) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila; h) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi empat yang dicetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; i) di sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun emisi “2005”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR” … -6- “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Maman H. Somantri) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”; j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Bali; k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di: 1) sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “50000” berupa tulisan BI; 2) sebelah kiri gambar utama berupa tulisan BI sebagai latar belakang ornamen daerah Bali; 3) tepi kiri ornamen daerah Bali berupa tulisan BI dan tepi kanan ornamen daerah Bali berupa angka 50000 yang keduanya membentuk garis vertikal; 4) sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berbentuk kotak- kotak dengan kombinasi tulisan BI dan BI50000 yang tersusun horizontal dan BANKINDONESIA dan BI50000 yang tersusun diagonal; 5) sebelah kanan gambar utama berupa tulisan BI membentuk warna dasar dan gambar relief daerah Bali; yang 6) tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berupa logo BI yang membentuk pola dasar uang; l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan BANKINDONESIA50000 yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda. 2. bagian … -7- 2. bagian belakang a) gambar utama berupa gambar Danau Beratan, Bedugul, Bali; b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”; c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”; d) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “50000”; e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet; f) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh; g) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet penari Bali yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet; h) di bagian kiri bawah gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “50000” dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet; i) di tepi kiri dan kanan bagian tengah uang, terdapat gambar ornamen daerah Bali yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet; j) mikroteks … -8- j) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di: 1) tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berbentuk kotak-kotak berupa tulisan BI yang tersusun horizontal serta tulisan BI50000 dan BANKINDONESIA yang tersusun diagonal; 2) tepi kiri gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA yang membentuk garis vertikal; 3) bagian kiri atas gambar utama berupa tulisan BI yang membentuk ornamen daerah Bali; 4) sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “50000” berupa tulisan BI; k) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa angka 50000 yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda. c. bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas; 2. ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm; 3. warna biru muda; 4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet; 5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan electrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Bali; 6. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 50000” berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Pasal … -9- Pasal 6 Harga Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut: a. lembaran yang memuat 2 (dua) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per lembaran; b. lembaran yang memuat 4 (empat) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per lembaran; c. lembaran yang memuat 45 (empat puluh lima) lembar (bilyet) mempunyai harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per lembaran. Pasal 7 (1) Pengedaran Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara penjualan secara langsung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. (2) Pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara penjualan secara langsung, dilakukan dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Dalam keadaan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan penjualan secara lelang dengan harga penawaran tertinggi dari harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi: a. penjualan perdana (diawal periode pengeluaran); b. apabila terjadi kelebihan permintaan; c. kondisi tertentu untuk tujuan penggalangan dana guna sumbangan sosial. (5) Pelaksanaan … -10- (5) Pelaksanaan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pasal 8 Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijamin oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal. Pasal 9 (1) Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. (2) Dalam hal Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai setiap lembar (bilyet) bernilai sebesar nilai nominal. Pasal 10 (1) Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dalam kondisi rusak dapat dimintakan penggantian kepada Bank Indonesia. (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang bukan Uang Khusus. (3) Besarnya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung atas dasar ukuran dari masing-masing lembar (bilyet) dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Pasal … -11- Pasal 11 Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 20 Oktober 2005. Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Oktober 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 103 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 7/43/PBI/2005 </reg_id> <reg_title> PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KHUSUS PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005 DALAM BENTUK UANG KERTAS BELUM DIPOTONG </reg_title> <set_date> Oktober 2005 </set_date> <effective_date> Oktober 2005 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '6/14/PBI/2004' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan; b. bahwa sumber dana dimaksud dapat berasal dari devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri; c. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri dapat memberikan kontribusi yang optimal secara nasional dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan Indonesia; d. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri juga bermanfaat untuk mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri melalui Bank Devisa; Mengingat … - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN … - 3 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia. 3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling kurang 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan. 5. Eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 6. Pemberitahuan … - 4 - 6. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disebut PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan. 7. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disebut DHE adalah devisa yang diterima Eksportir dari hasil kegiatan Ekspor. 8. Tanggal PEB adalah tanggal pendaftaran PEB. 9. Nilai PEB adalah nilai Ekspor free on board (FOB) yang tercantum pada PEB. 10. Hari adalah hari kalender. 11. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia. 12. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing. 13. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank, dan badan lainnya, yang memiliki ULN. 14. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan Utang Luar Negeri. BAB II KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE MELALUI BANK DEVISA Pasal 2 Seluruh DHE wajib diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa. Pasal 3 (1) Penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari setelah Tanggal PEB. (2) Penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian … - 5 - kemudian, collection, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) Hari setelah Tanggal PEB, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima, kepada Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi Tanggal PEB, sandi kantor pelayanan Bea Cukai, nomor pendaftaran PEB, dan NPWP Eksportir. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Devisa paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa. (4) Bank Devisa meneruskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank Indonesia. Pasal 5 (1) Eksportir yang akan menerima DHE dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. (2) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Tanggal PEB. (3) Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) … - 6 - ayat (2), Eksportir dianggap akan melakukan penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Pasal 6 (1) DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sesuai dengan Nilai PEB. (2) Eksportir yang menerima DHE lebih kecil dari Nilai PEB, harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. (3) Dalam hal selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena maklon, jasa perbaikan, dan/atau operational leasing atau financial leasing, maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB sehingga Eksportir harus tetap menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung. (4) Dalam hal selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB karena biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai PEB atau paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. (5) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa. (6) Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka DHE yang diterima Eksportir dianggap … - 7 - dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak melakukan penerimaan seluruh DHE melalui Bank Devisa. Pasal 7 (1) Eksportir yang tidak menerima DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau menerima DHE lebih kecil dari Nilai PEB melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 karena importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. (2) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari setelah Tanggal PEB. (3) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DHE dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau collection yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) Hari setelah Tanggal PEB, disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), maka DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak melakukan penerimaan seluruh DHE melalui Bank Devisa. BAB III … - 8 - BAB III KEWAJIBAN PENARIKAN DULN MELALUI BANK DEVISA Pasal 8 (1) Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa. (2) Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari: a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk refinancing; selisih fasilitas refinancing dengan jumlah ULN lama; dan b. c. ULN berdasarkan surat utang (debt securities) dalam bentuk Bonds, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Promissory Notes (PN), dan Commercial Paper (CP). (3) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pasal 9 (1) Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen. (2) Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia. BAB IV PEMANTAUAN DHE DAN DULN Pasal 10 (1) Bank Indonesia melakukan penelitian dokumen atas kepatuhan Eksportir terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Dalam … - 9 - (2) Dalam melakukan penelitian kepatuhan Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta bukti tertulis, catatan, dan dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait. Pasal 11 (1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kepatuhan Debitur ULN terhadap pemenuhan kewajiban penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (2) Dalam melakukan penelitian kepatuhan Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait. BAB V PENGENAAN SANKSI Pasal 12 (1) Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui Bank Devisa dengan nominal paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Pengenaan sanksi denda dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda. (3) Dalam hal Eksportir tidak membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan … - 10 - peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 13 Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap penarikan DULN. Pasal 14 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE dan penarikan DULN melalui Bank Devisa. Pasal 15 (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia. (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Eksportir dan/atau Debitur ULN setelah menerima surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Kas Negara. Pasal 16 (1) Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dilakukan setelah Bank Indonesia menerima bukti pembayaran sanksi administratif dan/atau bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa. (2) Bukti … - 11 - (2) Bukti pembayaran sanksi administratif dan/atau bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Eksportir ke Bank Indonesia. (3) Bukti pembayaran sanksi administratif dan/atau bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakui setelah Bank Indonesia melakukan verifikasi. BAB VI PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN Pasal 17 (1) Prosedur penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa. (2) Prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan penarikan DULN. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini, tidak wajib diterima melalui Bank Devisa sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya PBI ini. (2) Penerimaan … - 12 - (2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan Eksportir kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Tanggal PEB. (3) Khusus bagi penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa berlaku 6 (enam) bulan setelah Tanggal PEB. (4) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting tagihan Eksportir dengan kewajiban Eksportir hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. (5) Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amendment) yang ditandatangani setelah berlakunya PBI ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2012. Pasal 20 … - 13 - Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 93 DPM/DSM/DInt PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 20 /PBI/2011 TENTANG PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI I. UMUM Pasokan valuta asing di pasar domestik saat ini sebagian besar berasal dari dana asing dalam bentuk investasi portofolio yang rentan terhadap risiko pembalikan (sudden capital reversal). Sementara itu pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan. Salah satu sumber pasokan devisa yang stabil (sustainable) berasal dari DHE dan DULN yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE dan DULN ditempatkan pada perbankan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat memastikan penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui perbankan Indonesia. Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik telah membuat Nota Kesepahaman … -2- Kesepahaman Nomor Ekspor dan Impor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi dokumen PEB, usance L/C, surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. PER-2277/MK/2011 13/1/BI/DSM/NK 13/KS/10-VIII/2011 tentang Pertukaran Data terkait Kegiatan Pasal 6 … -3- Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan lalu lintas devisa. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE kurang dari nilai PEB atau tidak menerima DHE yang disebabkan karena kebakaran, kerusuhan … -4- kerusuhan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen yang bisa membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa (force majeure). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan ”Perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk non revolving” adalah perjanjian pinjaman yang tidak memperbolehkan akumulasi realisasi penarikan ULN melebihi komitmen. Huruf b Contoh 1: PT. A memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) dari kreditur XYZ di Singapura untuk refinancing ULN sebelumnya … -5- sebelumnya dengan jumlah outstanding yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank ABC di Singapura. Pertimbangan PT. A melakukan refinancing tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah dan term & condition yang lebih longgar. Berhubung refinancing tersebut tidak ada kelebihan aliran dana valuta asing maka tidak dikenakan kewajiban menarik DULN melalui Bank Devisa. Contoh 2: PT. B memperoleh ULN sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta US Dollar) dari kreditur Bank DEF di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk refinancing outstanding ULN sebelumnya yang tercatat sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank GHI di Singapura dan selisihnya USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) dipergunakan untuk tambahan modal kerja. Penarikan DULN sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa. Huruf c Surat utang (debt securities) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … -6- Ayat (2) Nilai akumulasi penarikan DULN dihitung sampai dengan penarikan terakhir DULN. Contoh: PT. C memperoleh ULN dalam bentuk loan agreement dari kreditur KLM di Singapura sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa berlakunya loan agreement. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 10 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar USD80,000,000.00 (delapan puluh juta US Dollar). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Atas perbedaan antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen tersebut maka debitur harus menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”nilai nominal DHE yang belum diterima” adalah Nilai PEB dikurangi dengan nilai DHE yang telah diterima melalui Bank Devisa. Contoh … -7- Contoh: Nilai Ekspor yang tercantum pada dokumen PEB sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar). DHE yang diterima melalui Bank Devisa sebesar USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar). Sisanya sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu US Dollar) diterima melalui Bank di luar negeri dan tidak ditarik di Bank Devisa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu 90 (sembilan puluh) Hari setelah Tanggal PEB. Berdasarkan kondisi di atas, Eksportir dikenai denda sebesar 0,5% X USD400,000.00. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”kurs tengah Bank Indonesia” adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua). Yang dimaksud dengan “tanggal pengenaan sanksi” adalah tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia. Ayat (3) Pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 … -8- Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia. Ayat (2) Bukti pembayaran sanksi administratif/penerimaan DHE antara lain berupa fotokopi bukti transfer/pembayaran sanksi ke rekening Kas Negara, fotokopi SWIFT message yang disahkan oleh Bank Devisa penerima. Penyampaian bukti pembayaran sanksi administratif/penerimaan DHE ditujukan kepada: Bank Indonesia Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 … -9- Pasal 18 Ayat (1) Contoh penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa dan/atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir: Eksportir PT. D memperoleh pinjaman jangka panjang dari sindikasi sejumlah Bank di luar negeri senilai USD500,000,000.00 (lima ratus juta US Dollar) pada bulan Februari 2010 dengan klausul sebagai berikut: a) Pembayaran pokok dan bunga sebesar USD26,250,000.00 juta (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak penarikan utang; b) Hasil Ekspor setiap bulan wajib ditempatkan pada suatu rekening di Bank KLM di Hongkong; c) Bank KLM wajib menahan sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan; d) Bank KLM mendebet rekening tersebut setiap 6 bulan untuk untung rekening kreditur. Mekanisme penerimaan DHE dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir sebagaimana contoh perjanjian di atas hanya diperbolehkan sampai dengan akhir bulan Desember 2012. Sejak bulan Januari 2013, Eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui Bank Devisa. Angsuran pokok dan bunga pinjaman yang semula ditahan di Bank KLM sebesar USD4,375,000.00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) dari penerimaan Ekspor setiap bulan, dibayar setelah seluruh DHE diterima melalui Bank Devisa. Ayat (2) … -10- Ayat (2) Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kontrak perjanjian terkait dengan penerimaan DHE tidak melalui Bank Devisa atau yang terkait dengan pembayaran kewajiban Eksportir. Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada: Bank Indonesia Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat Ayat (3) Contoh 1: Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lama tanggal 2 Juli 2012. Contoh 2: Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lama tanggal 1 Juli 2013. Ayat (4) Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting tagihan dengan kewajiban Eksportir: Pada bulan Maret 2012, PT. E mengakui utang atas transaksi impor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan piutang atas transaksi Ekspor sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) kepada perusahaan M di Malaysia. Utang piutang tersebut jatuh tempo bulan Mei 2012 dan kedua pihak menyepakati pembayaran dengan mekanisme … -11- mekanisme netting dimana hanya selisih dari utang piutang tersebut yang akan dibayarkan. Dalam contoh kasus di atas, PT. E akan menerima USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari perusahaan M. Selama tahun 2012, transaksi netting masih diperbolehkan dan nilai DHE yang wajib diterima melalui Bank Devisa adalah sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar). Sejak tanggal 1 Januari 2013, netting tidak diperkenankan. Dokumen pendukung antara lain berupa fotokopi purchase order, sales contract, dan/atau dokumen terkait utang piutang yang diselesaikan secara netting antara Eksportir dengan pihak lain. Ayat (5) PT. F memperoleh ULN dalam bentuk loan agreement dari kreditur PQR sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150,000,000.00 (seratus lima puluh juta US Dollar). Dalam contoh kasus di atas, penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa. Pasal 19 … -12- Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5241

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 13/20/PBI/2011 </reg_id> <reg_title> PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI </reg_title> <set_date> 30 September 2011 </set_date> <effective_date> 2 Januari 2012 </effective_date> <issued_date> 30 September 2011 </issued_date> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '17/UU/2006', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999', '10/UU/1995' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/11/PBI/2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai bank sentral, Bank Indonesia turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial; b. bahwa pengaturan dan pengawasan makroprudensial diperlukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ... - 2 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGATURAN DAN MAKROPRUDENSIAL. PENGAWASAN BAB ... - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan perekonomian. 4. Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh Sistem Keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality). 5. Systemically Important Bank adalah suatu Bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan ... - 4 - dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Pasal 2 Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka: a. mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik; b. mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; dan c. meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan. BAB II PENGATURAN MAKROPRUDENSIAL Pasal 3 Pengaturan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk: a. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan; b. mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik; c. membatasi konsentrasi eksposur (exposure concentration); d. memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; dan/atau e. meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan. Pasal ... - 5 - Pasal 4 Bank wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang makroprudensial. BAB III PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL Pasal 5 Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui: a. surveilans Sistem Keuangan; dan b. pemeriksaan terhadap Bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Bank jika diperlukan. Pasal 6 (1) Bank Indonesia melakukan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam rangka melakukan penilaian terhadap Risiko Sistemik. (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi Sistem Keuangan, identifikasi dan analisis risiko Sistem Keuangan, serta penilaian risiko Sistem Keuangan. Pasal 7 (1) Dalam rangka pelaksanaan surveilans Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia. (3) Data ... - 6 - (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan Bank, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Pasal 8 (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap Systemically Important Bank dan/atau Bank lainnya untuk meyakini Risiko Sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha Bank. (2) Untuk meyakini Risiko Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cakupan pemeriksaan oleh Bank Indonesia dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/atau kewajaran data yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia. Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain jika perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank atau berdampak sistemik. Pasal 10 (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memberikan kepada pemeriksa: a. dokumen ... - 7 - a. dokumen dan/atau data yang diminta; b. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis; akses terhadap sistem informasi Bank; dan/atau d. hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan. c. (2) Bank dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghambat proses pemeriksaan. Pasal 11 (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9. (2) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. BAB IV TINDAK LANJUT PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL Pasal 12 (1) Bank wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan makroprudensial kepada otoritas lain yang juga berwenang terhadap Stabilitas Sistem Keuangan, dalam hal terdapat hasil pengawasan makroprudensial yang terkait dengan kewenangan otoritas lain. BAB ... - 8 - BAB V SANKSI Pasal 13 (1) Bank yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 10, dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, dan/atau Pasal 12 ayat (1). (3) Dalam hal setelah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); c. perubahan status kepesertaan dalam Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) dari status aktif (active) menjadi ditangguhkan (suspended); dan/atau d. penghentian sementara dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Pasal 14 Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan yang melanggar Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. b. teguran tertulis; rekomendasi untuk dikeluarkan dari daftar profesi yang memberikan jasa di sektor keuangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau c. rekomendasi ... - 9 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi yang berwenang. Pasal 15 Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi terhadap Bank dan/atau pihak lain. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juli 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 141 DKMP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/11/PBI/2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL I. UMUM Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Kompleksitas dan keterkaitan dalam Sistem Keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya Risiko Sistemik dalam Sistem Keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional Bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan makroprudensial diperlukan pula untuk mempengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Sementara, melalui pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dapat melakukan surveilans ... - 2 - surveilans terhadap kerentanan dan volatilitas dalam Sistem Keuangan sehingga mampu mendeteksi potensi tekanan yang berdampak pada Sistem Keuangan. Sehubungan kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial tersebut, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat kesehatan Bank secara individual. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dapat diindikasikan dari terciptanya penyaluran kredit yang optimal dalam pembiayaan perekonomian yang memperhatikan siklus perekonomian dan keterkaitan antar agen perekonomian, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan. Huruf c Peningkatan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan dilakukan melalui peningkatan transparansi, perluasan jangkauan perbankan pada semua lapisan masyarakat (financial inclusion), dan peningkatan persaingan yang sehat, sehingga dapat menurunkan biaya intermediasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal ... - 3 - Pasal 3 Huruf a Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan, antara lain pengaturan tambahan permodalan (capital surcharge) bagi Systemically Important Banks, countercyclical capital buffer, dan rasio leverage makroprudensial (macroprudential leverage ratio). Huruf b Instrumen pengaturan untuk mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, antara lain pengaturan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value ratio), rasio utang terhadap pendapatan (debt to income ratio), giro wajib minimum makroprudensial, dan rasio pertumbuhan kredit. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko likuiditas dalam mengatasi maturity mismatch yang berlebihan dan tidak likuidnya pasar, antara lain pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) dan terhadap rasio pendanaan stabil (net stable funding ratio). Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dalam mengatasi currency mismatch yang berlebihan, antara lain pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap posisi devisa neto, utang luar negeri, dan kewajiban lindung nilai (hedging). Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko suku bunga (fixed versus variable rate mismatch) yang berlebihan, antara lain melalui pengaturan dari aspek makroprudensial terhadap kewajiban lindung nilai (hedging). Instrumen ... - 4 - Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik. Huruf c Instrumen pengaturan untuk membatasi konsentrasi eksposur (exposure concentration), antara lain pengaturan batasan pemberian kredit kepada sektor tertentu. Huruf d Instrumen pengaturan untuk memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan antara lain pengaturan persyaratan transparansi (disclosure) informasi terkait infrastruktur keuangan. Huruf e Instrumen pengaturan untuk meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan antara lain pengaturan terhadap persyaratan transparansi (disclosure) suku bunga dasar kredit, rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pengaturan Layanan Keuangan Digital (LKD). Instrumen makroprudensial sebagaimana tersebut di atas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masing-masing instrumen dimaksud. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Dalam melakukan penilaian terhadap Risiko Sistemik, Bank Indonesia memperhatikan pula potensi Risiko Sistemik yang bersumber ... - 5 - bersumber dari individual lembaga keuangan yang berdampak sistemik dan/atau memiliki potensi berdampak sistemik. Pasal 7 Ayat (1) Data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka surveilans Sistem Keuangan antara lain mencakup data dan informasi mengenai laporan keuangan, perkreditan, leverage, likuiditas, aktivitas treasury, dan hasil stress test, yang antara lain digunakan untuk memantau dan menganalisa intermediasi keuangan, tingkat leverage, maturity dan currency mismatch, serta konsentrasi eksposur (exposure concentration). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyampaian data dan informasi melalui sistem pelaporan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian data dan informasi oleh Bank. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Bank lainnya” antara lain adalah Bank yang memiliki common exposure yang berpotensi memberikan dampak sistemik. Common exposure merupakan terkonsentrasinya portofolio beberapa Bank pada aset dan/atau kewajiban yang sama sehingga menimbulkan potensi risiko yang sama, antara lain terkonsentrasinya kredit beberapa Bank pada sektor usaha yang sama, atau ketergantungan beberapa Bank pada sumber dana yang sama. Ayat ... - 6 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank. Ayat (2) Perusahan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank dianggap memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap Bank jika terganggunya kegiatan usaha atau adanya permasalahan dari perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dapat meningkatkan eksposur risiko Bank yang antara lain tercermin dari dampaknya terhadap permodalan dan/atau likuiditas Bank. Pasal 10 Ayat (1) Dokumen dan/atau data yang diminta oleh pemeriksa termasuk kebijakan, peraturan, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP), dalam bentuk hardcopy, softcopy, atau bentuk lainnya. Akses terhadap sistem informasi Bank antara lain mencakup pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, dan jaringan yang terkait cakupan pemeriksaan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal ... - 7 - Pasal 11 Ayat (1) Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain Akuntan Publik dan Penilai Publik. Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank Indonesia mengeluarkan surat perintah kerja dan menetapkan term of reference. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Otoritas lain yang juga berwenang terhadap Stabilitas Sistem Keuangan antara lain adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Sanksi yang terkait dengan pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter antara lain ... - 8 - lain mencakup penghentian sementara dari kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities (SF). Huruf b Contoh penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK antara lain pembatasan ekspansi penerbitan kartu kredit kepada nasabah baru. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Penyampaian informasi kepada otoritas terkait dapat berupa tembusan surat pengenaan sanksi kepada Bank dan/atau pihak lain. Pasal 16 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5546

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 16/11/PBI/2014 </reg_id> <reg_title> PENGATURAN DAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL </reg_title> <set_date> 1 Juli 2014 </set_date> <effective_date> 1 Juli 2014 </effective_date> <issued_date> 1 Juli 2014 </issued_date> <related_reg> '2/PERPPU/2008', '21/UU/2011', '23/UU/1999', '3/UU/2011', '24/UU/1999', '6/UU/2009' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 9 /PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kondisi ekonomi global yang semakin terintegrasi membutuhkan upaya untuk peningkatan ketahanan perekonomian domestik antara lain melalui pendalaman pasar valuta asing domestik; b. bahwa pendalaman pasar valuta asing domestik diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah; c. bahwa dalam rangka pendalaman pasar valuta asing domestik perlu diberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya lindung nilai atas penghasilan investasi di Indonesia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali ... - 2 - kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK. Pasal I Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335) diubah sebagai berikut: Pasal ... - 3 - Pasal 12 (1) Pembatasan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal Transaksi Derivatif dilakukan untuk keperluan lindung nilai (hedging) dalam rangka kegiatan sebagai berikut: a. investasi di Indonesia yang berjangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu, yang dihitung sejak tanggal setelmen pembelian investasi sampai dengan tanggal setelmen penjualan investasi; b. ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia; dan/atau c. perdagangan dalam negeri yang menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat kredit berdokumen dalam negeri. (2) Investasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penyertaan Langsung, pemberian Kredit, dan pembelian Surat Berharga, namun tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia. (3) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas suatu kegiatan investasi di Indonesia hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. terdapat realisasi investasi; b. nilai hedging untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; c. nilai investasi yang dapat dilakukan hedging tidak termasuk future income yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaan dari investasi dimaksud; d. jangka waktu hedging paling singkat 1 (satu) minggu yang dihitung berdasarkan tanggal dimulainya transaksi hedging sampai dengan tanggal valuta hedging, dan paling lama sama dengan jangka waktu investasi; dan e. transaksi hedging dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen investasi yang bersangkutan. (4) Dalam ... - 4 - (4) Dalam hal future income sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa dividen, terhadap dividen dimaksud dapat dilakukan hedging sebelum adanya kepastian jumlah dan waktu penerimaan. (5) Dalam hal terdapat penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jumlah dan waktu penerimaannya dapat dipastikan, dapat dilakukan hedging dengan ketentuan sebagai berikut: a. hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; b. penghasilan dari investasi meliputi penghasilan yang telah diterima maupun yang akan diterima; c. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang telah diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu; d. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi yang akan diterima oleh Pihak Asing hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sesuai dengan jangka waktu penerimaan penghasilan; e. nilai transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing atas penghasilan dari investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak sebesar nilai penghasilan dari investasi yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan f. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung. (6) Dalam hal hedging dilakukan atas future income berupa dividen yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hedging diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. hedging hanya dapat dilakukan melalui transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing; b. nilai ... - 5 - b. nilai hedging sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak sebesar nilai estimasi dividen yang akan diterima Pihak Asing berdasarkan dokumen pendukung; c. memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu dan paling lama sampai dengan jangka waktu penerimaan dividen; d. Bank dilarang menerima pembatalan transaksi hedging atas dividen yang akan diterima oleh Pihak Asing; e. dalam hal selama periode hedging terdapat keputusan manajemen perusahaan yang dapat memberikan kepastian mengenai jumlah dan waktu pembayaran dividen yang akan diterima Pihak Asing, Bank wajib melakukan penyesuaian atas jumlah hedging Pihak Asing menjadi paling banyak sesuai dengan jumlah dividen yang sudah pasti akan diterima oleh Pihak Asing dan jangka waktu hedging menjadi sesuai dengan tanggal pembayaran dividen; f. transaksi outright forward jual valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung; dan g. Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing tidak melakukan penjualan saham yang dividennya digunakan sebagai underlying transaksi hedging sampai dengan batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen yang dijadikan underlying. (7) Penyesuaian hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dapat dilakukan dengan penyelesaian secara netting. (8) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kegiatan ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri diatur sebagai berikut: a. jangka waktu hedging paling lama sesuai dengan jangka waktu kebutuhan pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir; b. jatuh waktu hedging paling lama sama dengan jatuh waktu pembayaran importir dan/atau penerimaan pembayaran eksportir; c. nilai ... - 6 - c. nilai hedging paling banyak sebesar nilai ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang tercantum dalam dokumen pendukung; dan d. dilengkapi dengan dokumen hedging dan dokumen ekspor atau impor perdagangan internasional dan/atau perdagangan dalam negeri yang bersangkutan. (9) Hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka cover hedging Bank. (10) Persyaratan hedging dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi. (11) Transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing dalam rangka setelmen kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur sebagai berikut: a. jangka waktu transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing sama dengan jangka waktu setelmen kegiatan investasi; b. tanggal dimulainya transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing maupun berakhirnya transaksi outright forward beli dimaksud sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya setelmen kegiatan investasi; dan c. dilengkapi dengan dokumen pendukung setelmen kegiatan investasi yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ... - 7 - Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 70 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 9 /PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK I. UMUM Dinamika perekonomian global saat ini memiliki pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik. Dalam rangka merespon sekaligus mengantisipasi berbagai pengaruh terhadap perkembangan pasar valuta asing domestik tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan pengelolaan likuiditas di pasar valuta asing domestik dalam rangka mengurangi volatilitas nilai tukar dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya hedging atas penghasilan investasi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendalaman pasar valuta asing domestik yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ekspor ... 2 Ekspor barang dari Indonesia dan impor barang ke Indonesia menggunakan cara pembayaran berdasarkan Letter of Credit (L/C) dan non L/C. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “realisasi investasi” adalah terjadinya aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian kegiatan investasi, termasuk investasi yang dalam proses penyelesaian. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “future income” antara lain capital gain, dividen, kupon, dan bunga. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penghasilan dari investasi yang telah diterima maupun yang akan diterima antara lain dividen, kupon, dan bunga. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup ... 3 Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Penyesuaian hedging dapat dilakukan melalui transaksi forward, swap, dan/atau pengakhiran lebih awal (early termination). Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “batas waktu saham masih memiliki hak atas dividen” pada bursa adalah cum date, yaitu akhir periode perdagangan saham di bursa dengan hak dividen. Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Contoh: Eksportir akan menerima pembayaran dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan. Dalam hal ini, eksportir dapat melakukan hedging dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan atau eksportir melakukan hedging dengan jangka waktu kurang dari 2 (dua) bulan, namun dengan tanggal jatuh waktu ... 4 waktu yang sama dengan tanggal jatuh waktu penerimaan pembayaran. Ayat (9) Yang dimaksud dengan “cover hedging” adalah apabila Bank melakukan hedging kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas hedging yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank yang bersangkutan dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah Bank dimaksud. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Yang dimaksud dengan “transaksi outright forward beli valuta asing terhadap rupiah Bank dengan Pihak Asing” adalah transaksi forward yang bukan berasal dari transaksi swap atau transaksi derivatif lainnya. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5525 DPM

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 16/9/PBI/2014 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/14/PBI/2005 TENTANG PEMBATASAN TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBERIAN KREDIT VALUTA ASING OLEH BANK </reg_title> <set_date> 8 April 2014 </set_date> <effective_date> 8 April 2014 </effective_date> <issued_date> 8 April 2014 </issued_date> <changed_reg> '7/14/PBI/2005' </changed_reg> <extension_of> '14/10/PBI/2012' </extension_of> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/27/PBI/2016 TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar; c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank - 2 - Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan keandalannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 500 (Lima Ratus) Tahun Emisi 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016. Pasal 1 Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 500 (lima ratus) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. - 3 - Pasal 2 Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang Rupiah logam yang memiliki ciri tertentu. Pasal 3 Harga uang Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah). Pasal 4 Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi: a. ciri umum; dan b. ciri khusus. Pasal 5 Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu: a. pada bagian depan terdapat: 1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; 2. frasa “REPUBLIK INDONESIA”; dan 3. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Letjen TNI T.B. Simatupang beserta tulisan “LETJEN TNI T.B. SIMATUPANG”; dan b. pada bagian belakang terdapat: 1. sebutan pecahan dalam angka “500”; 2. tulisan tahun emisi yaitu “2016”; 3. tulisan “BANK INDONESIA”; dan 4. tulisan “RUPIAH”. Pasal 6 Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang berupa desain, bahan, dan teknik cetak sebagai berikut: a. warna, dominan putih aluminium; b. bahan, terbuat dari aluminium; - 4 - c. berat, 3,10 (tiga koma sepuluh) gram dengan toleransi ± (lebih kurang) 0,05 (nol koma nol lima) gram; d. diameter, 27,20 (dua puluh tujuh koma dua puluh) milimeter dengan toleransi ± (lebih kurang) 0,05 (nol koma nol lima) milimeter; e. tebal sisi, 2,35 (dua koma tiga puluh lima) milimeter dengan toleransi ± (lebih kurang) 0,10 (nol koma sepuluh) milimeter; dan f. pada bagian sisi terdapat beberapa cetakan bergerigi. Pasal 7 Uang Rupiah logam pecahan 500 (lima ratus) tahun emisi 1991, tahun emisi 1997, dan tahun emisi 2003 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. Pasal 8 Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016. Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 210

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 18/27/PBI/2016 </reg_id> <reg_title> PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 500 (LIMA RATUS) TAHUN EMISI 2016 </reg_title> <set_date> 25 Oktober 2016 </set_date> <effective_date> 27 Oktober 2016 </effective_date> <issued_date> 27 Oktober 2016 </issued_date> <related_reg> '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/2/PBI/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas dan perumusan kebijakan, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; b. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari hasil pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan untuk penyusunan statistik, terutama statistik neraca pembayaran Indonesia, statistik posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik utang luar negeri Indonesia; c. bahwa mekanisme pelaporan kegiatan lalu lintas devisa perlu disempurnakan guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa; - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 2. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 3. Aset Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat AFLN adalah aktiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk kas - 3 - valuta asing, simpanan, surat berharga, dan aset luar negeri lainnya. 4. Kewajiban Finansial Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KFLN adalah pasiva Penduduk pada bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, dalam bentuk utang luar negeri, ekuitas dari bukan Penduduk, dan kewajiban luar negeri lainnya. 5. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 6. Transaksi Partisipasi Risiko yang selanjutnya disingkat TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (master risk participation agreement). 7. Pelapor adalah Penduduk yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain. 8. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas. BAB II RUANG LINGKUP PELAPORAN LLD Pasal 2 (1) Laporan LLD meliputi data dan keterangan mengenai: a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk; b. data pokok ULN dan/atau TPR; c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR; d. e. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR; posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR; dan/atau f. rencana ULN baru dan/atau perubahannya. - 4 - (2) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan LLD yang dilakukan baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup laporan LLD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB III PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN Pasal 3 (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. (2) Penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor harus menyampaikan profil dan/atau keterangan mengenai Pelapor dan setiap perubahannya. (4) Penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online. Pasal 4 (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. lembaga keuangan berupa: 1. bank; dan 2. lembaga keuangan bukan bank; b. badan usaha bukan lembaga keuangan; c. badan lainnya; dan d. perseorangan. (2) Pelapor berupa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 hanya wajib melaporkan: a. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b beserta - 5 - dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); b. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; c. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; dan d. posisi dan perubahan KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e. Pasal 5 (1) Pelapor wajib menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selama tahun berjalan disampaikan sebagai berikut: a. rencana ULN baru disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret; dan b. perubahan rencana ULN baru disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni. Pasal 6 (1) Dalam hal terdapat kesalahan laporan LLD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pelapor harus menyampaikan koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan penyampaian laporan yang bersangkutan. (2) Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau koreksi atas laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka - 6 - penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud dapat disampaikan pada Hari berikutnya. (3) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian laporan LLD dan/atau koreksi atas laporan LLD terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud secara online maka laporan dan/atau koreksi laporan dimaksud disampaikan secara offline pada Hari berikutnya. Pasal 7 (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8 Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan LLD tersebut. Pasal 9 (1) Dalam hal kegiatan LLD dilakukan oleh Pelapor untuk kepentingan pihak lain, Pelapor dapat meminta data dan keterangan kepada pihak lain tersebut mengenai kegiatan LLD yang dilakukan. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang diminta oleh Pelapor. - 7 - Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan laporan, tata cara penyampaian laporan, dan koreksi laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB IV PENGAWASAN Pasal 11 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan LLD yang dilakukan oleh Pelapor. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait; dan/atau b. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka bagi Pelapor: a. yang telah menyampaikan laporan, laporan LLD yang disampaikan dinyatakan tidak benar; dan b. yang belum menyampaikan laporan LLD, dinyatakan tidak menyampaikan laporan. (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran laporan. - 8 - Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13 Pelapor yang: a. menyampaikan laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi; b. terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan/atau c. tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pasal 14 (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai: a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau - 9 - e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mulai diberlakukan bagi Pelapor baru setelah 3 (tiga) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai: a. transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; b. data pokok ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; c. rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; d. realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d; atau e. posisi dan perubahan AFLN, KFLN dan/atau TPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mulai diberlakukan bagi Pelapor yang belum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sejak 3 (tiga) bulan setelah diketahui melakukan kegiatan LLD. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan mengenai rencana ULN baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mulai diberlakukan bagi Pelapor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) kali masa pelaporan sejak penyampaian laporan yang pertama. (4) Pelapor yang sedang dalam proses pailit atau yang sudah tidak beroperasi dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk tidak dikenai sanksi administratif - 10 - berupa teguran tertulis dengan menyampaikan bukti pendukung. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dikenai kepada Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang disebabkan adanya gangguan teknis di Bank Indonesia. Pasal 15 Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara tertulis kepada otoritas atau instansi yang berwenang, kreditur, dan/atau perusahaan induk. Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VI KEADAAN MEMAKSA Pasal 17 (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan data dan keterangan dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak tersedia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami. - 11 - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan. (5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 Dalam hal Pelapor sedang dalam proses pailit atau sudah tidak beroperasi, Pelapor tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bank Indonesia. Pasal 19 Laporan LLD yang memuat data dan keterangan individual Pelapor yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Undang- Undang. Pasal 20 Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaporan LLD yang berdampak strategis, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas - 12 - Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati- hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 22 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 (1) Kewajiban penyampaian laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019. (2) Batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c untuk laporan LLD berupa rencana ULN baru mulai berlaku untuk pelaporan data LLD berupa rencana ULN baru tahun 2019 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk laporan LLD yang meliputi data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mulai berlaku sejak periode data bulan Maret 2019 yang disampaikan pada bulan April 2019. - 13 - Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/2/PBI/2019 TENTANG PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA I. UMUM Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, perbankan khususnya aspek makroprudensial, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, antara lain berupa statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik utang luar negeri Indonesia. Guna meningkatkan kualitas data dan keterangan yang disampaikan pelapor, mekanisme pelaporan saat ini perlu lebih disempurnakan. Diharapkan penyempurnaan ini juga akan lebih memudahkan Penduduk dalam menyampaikan laporan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. - 2 - Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “transaksi” adalah seluruh transaksi yang penyelesaiannya dilakukan melalui bank domestik, bank luar negeri, rekening antar kantor (inter company account), dan/atau melalui sarana lainnya, baik disertai aliran dana maupun tanpa aliran dana. Jenis transaksi lainnya antara lain penerimaan bunga dividen oleh Pelapor dari bukan Penduduk serta transaksi piutang usaha dari bukan Penduduk. Huruf b Data pokok ULN dan/atau TPR merupakan data dan keterangan mengenai profil ULN dan/atau TPR yang disampaikan dalam hal terdapat ULN dan/atau TPR baru, dan/atau perubahannya yang didasarkan pada: 1. dokumen perjanjian kredit (loan agreement); dan/atau 2. dokumen pendukung lain ULN dan/atau TPR. Data pokok ULN dan/atau TPR memuat informasi antara lain hubungan dengan kreditur. Huruf c Data dan keterangan mengenai rencana penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa: 1. informasi mengenai tanggal rencana penarikan ULN dan/atau TPR; dan 2. Huruf d Data dan keterangan mengenai realisasi penarikan dan/atau pembayaran ULN dan/atau TPR, antara lain berupa: 1. informasi mengenai tanggal realisasi penarikan ULN dan/atau TPR; 2. dan nilai realisasi pembayaran ULN dan/atau TPR. Huruf e Posisi dan perubahan AFLN, KFLN, dan/atau TPR mencakup posisi dan perubahan untuk setiap jenis AFLN, KFLN, dan/atau TPR baik yang sudah efektif maupun belum efektif nilai rencana pembayaran ULN dan/atau TPR. - 3 - menjadi tagihan atau kewajiban di neraca (on/off balance sheet), yang terdiri atas: 1. posisi AFLN, antara lain posisi simpanan, piutang dagang/usaha, surat berharga, penyertaan modal, dan perubahan atas masing-masing AFLN tersebut; 2. posisi KFLN, antara lain posisi utang dagang/usaha, surat utang, pinjaman, ekuitas, dan perubahan atas masing-masing KFLN tersebut; 3. 4. posisi TPR, antara lain posisi TPR dan akumulasi tunggakan; posisi komitmen dan kontinjensi AFLN dan/atau KFLN yang berkaitan dengan tagihan/kewajiban kepada bukan Penduduk; dan 5. posisi kustodian surat berharga yang dimiliki nasabah. Huruf f Data dan keterangan mengenai rencana ULN baru meliputi rencana perolehan ULN selama 1 (satu) tahun dan/atau 1 (satu) semester ke depan, antara lain berupa jenis ULN, waktu masuk pasar, nilai nominal ULN, dan hubungan dengan kreditur. Ayat (2) Termasuk dalam cakupan pihak lain dalam hal ini nasabah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Laporan LLD yang lengkap memuat data dan keterangan kegiatan LLD yang telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan LLD yang benar memuat data dan keterangan kegiatan LLD sesuai dengan fakta sebenarnya. Laporan LLD tepat waktu apabila laporan disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. - 4 - Ayat (2) Dokumen pendukung berupa dokumen perjanjian kredit (loan agreement) dan/atau dokumen pendukung lain dari ULN dan/atau TPR. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “secara online” adalah Pelapor menyampaikan laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media internet pada website pelaporan di Bank Indonesia. Laporan LLD secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Berdasarkan kepemilikannya, lembaga keuangan dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik negera. Badan usaha milik daerah yaitu badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah. Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang tidak termasuk dalam pengertian badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum Indonesia maupun asing dan yang tidak berbentuk badan hukum. Huruf b Badan usaha bukan lembaga keuangan meliputi badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. - 5 - Badan usaha yang berbentuk badan hukum meliputi badan hukum Indonesia maupun asing. Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha bukan lembaga keuangan dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta. Huruf c Yang dimaksud dengan ”badan lainnya” adalah badan selain badan usaha. Huruf d Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah orang yang bertindak atas namanya sendiri. Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia ini ini mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan LLD. Kewajiban pelaporan lainnya mengenai kegiatan lalu lintas devisa dan utang luar negeri bank disampaikan oleh bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah serta ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri bank. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh: Laporan LLD berupa rencana ULN baru untuk tahun 2019 disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret 2019. Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana ULN baru untuk semester II tahun 2019 yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2019, antara lain disebabkan oleh tambahan rencana ULN baru, perubahan rencana ULN baru dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 17 Juni 2019 karena tanggal 15 Juni 2019 jatuh pada hari Sabtu. - 6 - Pasal 6 Ayat (1) Contoh: Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan LLD berupa rencana ULN baru untuk tahun 2019 yang telah disampaikan pada tanggal 15 Maret 2019, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas laporan dimaksud paling lambat tanggal 20 Maret 2019. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi. Yang dimaksud dengan “secara offline” adalah menyampaikan laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik antara lain compact disk (CD), flash disk, atau e-mail, yang disampaikan pada jam kerja Bank Indonesia setempat. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Termasuk dalam cakupan pihak lain dalam hal ini nasabah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. - 7 - Ayat (2) Huruf a Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Huruf b Pemeriksaan dilakukan untuk meneliti kebenaran laporan yang disampaikan Pelapor dan/atau untuk mengkonfirmasi atas kebenaran informasi yang diterima oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung, termasuk informasi mengenai Pelapor yang belum menyampaikan laporan LLD. Ayat (3) Huruf a Termasuk sebagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan laporan LLD antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (bank statement). Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga, kementerian, atau otoritas yang memiliki kewenangan mengatur Pelapor, antara lain Otoritas Jasa Keuangan bagi bank dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bagi korporasi berupa badan usaha milik negara. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. - 8 - Pasal 13 Huruf a Laporan LLD dinyatakan tidak benar setelah melalui proses klarifikasi atau penelitian kebenaran laporan oleh Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 14 Penyampaian sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (e-mail), atau media lainnya. Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah: a. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD sejak mulai diberlakukannya ketentuan ini; b. Pelapor yang kembali melakukan kegiatan LLD setelah sebelumnya menginformasikan sudah tidak melakukan kegiatan LLD dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; atau c. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan LLD setelah diketahui melakukan kegiatan LLD berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Contoh: Perusahaan A menyampaikan laporan LLD terkait transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk pertama kali pada bulan Juni 2019 untuk data bulan Mei 2019. Dalam hal Pelapor terlambat menyampaikan laporan LLD, Bank Indonesia baru dapat mengenakan sanksi untuk pelaporan data bulan September 2019 yang disampaikan bulan Oktober 2019. Ayat (2) Contoh: Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, perusahaan B melakukan kegiatan LLD berupa - 9 - penarikan pinjaman ULN yang diketahui pada bulan Juni 2019 dan belum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Perusahaan B wajib menyampaikan laporan LLD paling lambat pada bulan September 2019. Laporan yang disampaikan Pelapor mencakup data LLD sejak diketahuinya kegiatan LLD oleh Bank Indonesia, yaitu sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2019. Dalam hal perusahaan B tidak menyampaikan laporan LLD sampai dengan bulan September 2019 maka perusahaan B dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ayat (3) Contoh: Pelapor yang menyampaikan laporan LLD berupa rencana ULN baru pertama kali pada bulan Maret 2019 untuk data tahun 2019, baru dapat dikenakan sanksi pada saat penyampaian laporan LLD berupa rencana ULN baru untuk data tahun 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal 16 Maret 2020 karena tanggal 15 Maret 2020 jatuh pada hari Minggu. Ayat (4) Bukti pendukung antara lain berupa fotokopi surat permohonan pengajuan pailit ke pengadilan atau surat pencabutan izin dari kementerian terkait. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (e-mail), atau media lainnya. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah keadaan yang berada di luar kendali Pelapor serta secara nyata - 10 - menyebabkan Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan LLD yang disebabkan antara lain kebakaran, kerusuhan massa, pemogokan pekerja, terorisme, perang, sabotase, serangan virus komputer melalui jaringan (cyber attack), serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, sesuai dengan dokumen pendukung dan/atau dibenarkan oleh pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pemberitahuan secara tertulis dapat dilakukan melalui surat, surat elektronik (e-mail), atau media lainnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Yang dimaksud dengan “Undang-Undang” adalah Undang-Undang yang mewajibkan pengungkapan data dan keterangan yang bersifat rahasia. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. - 11 - Pasal 24 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6298

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 21/2/PBI/2019 </reg_id> <reg_title> PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA </reg_title> <set_date> 7 Januari 2019 </set_date> <effective_date> 1 Maret 2019 </effective_date> <issued_date> 9 Januari 2019 </issued_date> <replaced_reg> '16/22/PBI/2014' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 3/22/PBI/2001 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (market discipline) perlu diupayakan peningkatan mengenai transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk memudahkan penilaian diantara sesama peserta pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas; b. bahwa transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank perlu tetap memperhatikan faktor kompetisi antar bank; c. bahwa laporan keuangan bank dan perusahaan lainnya wajib disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; d. bahwa untuk meningkatkan integritas laporan keuangan bank, maka laporan keuangan tahunan bank perlu diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik; e. bahwa … - 2 - e. bahwa sebagai bagian dari langkah awal untuk menuju pengawasan bank secara konsolidasi (consolidated supervision) perlu didukung dengan adanya laporan tentang kondisi keuangan dari perusahaan induk, perusahaan induk di bidang keuangan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi dan pihak terkait dengan bank; f. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Memperhatikan: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan tanggal 31 Maret 2000; MEMUTUSKAN: … - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing; 2. Pengendalian adalah: a. Bank mempunyai hak suara yang lebih dari 50% (limapuluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya; b. Bank mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; c. Bank memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan; d. Bank mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus; e. Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan; f. Bank … - 4 - f. Bank dan pihak terkait dengan Bank memiliki jumlah saham lebih dari 50% (lima puluh seratus) dari modal perusahaan; g. Aktivitas utama perusahaan tempat Penyertaan adalah untuk memberikan manfaat bagi Bank; dan atau h. Bank memiliki saham dan merupakan kreditur terbesar dari perusahaan tempat penyertaan; 3. Perusahaan Induk (parent company/holding company) adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan suatu kelompok usaha dan memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) atau melakukan Pengendalian terhadap Bank; 4. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (financial holding company) adalah badan hukum yang dibentuk oleh Perusahaan Induk untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan atau yang melakukan Pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan; 5. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari: a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh perseratus); b. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan; 6. Perusahaan Afiliasi adalah perusahaan anak dari Perusahaan Induk Bank atau dari Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; 7. Pihak … - 5 - 7. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; 8. Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Pengungkapan Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa; 9. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan; 10. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; 11. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun Bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; 12. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; 13. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; 14. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia adalah pedoman yang berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan; 15. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember; 16. Surat … - 6 - 16. Surat Komentar (Management Letter) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya. Pasal 2 Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari: a. Laporan Tahunan; b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan d. Laporan Keuangan Konsolidasi. BAB II LAPORAN TAHUNAN Pasal 3 (1) Bank wajib membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang sekurang-kurangnya mencakup: a. informasi umum yang meliputi antara lain: 1) kepengurusan; 2) Kepemilikan … - 7 - 2) kepemilikan; 3) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank; 4) strategi dan kebijakan manajemen; 5) laporan manajemen; b. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari: 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan Perubahan Ekuitas; 4) Laporan Arus Kas; 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi; c. opini dari Akuntan Publik; d. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; e. seluruh aspek pengungkapan (disclosure) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku; f. jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposure) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank; g. informasi lain. (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib diaudit oleh Akuntan Publik. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya. Pasal 4 … - 8 - Pasal 4 (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada: a. Bank Indonesia; b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d. Asosiasi bank-bank di Indonesia; e. Institut Bankir Indonesia (IBI); f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; g. 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir. (2) Dalam surat pengantar penyampaian Laporan Tahunan ke Bank Indonesia, Bank melaporkan juga mengenai penyampaian Laporan Tahunan kepada pihak- pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Bagi Bank yang telah memiliki home page wajib menginformasikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada home page Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 5 (1) Bank dianggap terlambat menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tetapi … - 9 - (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. (2) Bank dianggap tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank belum menyampaikan Laporan Tahunan dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Pasal 6 Perubahan cakupan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. BAB III LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN Pasal 7 (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan. (2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan dalam mata uang Rupiah dan sekurang-kurangnya mencakup: a. laporan keuangan yang terdiri dari: 1) Neraca; 2) Laporan Laba Rugi; 3) Laporan … - 10 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas; b. Komitmen dan Kontinjensi; c. jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait; d. Kualitas Aktiva Produktif, kredit properti dan kredit yang direstrukturisasi; e. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk; f. persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit; g. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; h. transaksi Spot dan transaksi Derivatif; i. rasio Posisi Devisa Neto; j. beberapa rasio keuangan Bank; k. Aktiva Bank yang dijaminkan; l. Kredit Usaha Kecil; dan m. pengurus. (3) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pasal 8 (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam … informasi lain yang meliputi komposisi pemegang saham dan susunan - 11 - dalam 1 (satu) tahun berupa laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September serta laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember. (2) Apabila dipandang perlu oleh Bank Indonesia, Bank wajib: a. mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan atau b. mengumumkan informasi lain yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia. Pasal 9 (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib ditandatangani oleh sekurang-kurangnya (2) orang anggota Direksi Bank. (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mencantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (partner in charge) dan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan serta opini yang diberikan. Pasal 10 (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan … - 12 - kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Bank Asing. (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada: a. 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni dan September; b. 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember. (3) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: a. fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan b. disket yang berisi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman di surat kabar. Pasal 11 (1) Bank dianggap terlambat mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan apabila Bank mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu pengumuman atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetapi tidak melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman atau penyampaian laporan. (2) Bank dianggap tidak mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan apabila Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan belum diumumkan … - 13 - diumumkan atau disampaikan dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 12 Bank Indonesia akan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) pada home page Bank Indonesia. Pasal 13 (1) Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. (2) Perubahan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. BAB IV LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN Pasal 14 (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada home page Bank Indonesia. (2) Pengumuman … - 14 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bank melalui Bank Indonesia berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang telah direklasifikasi oleh Bank Indonesia berdasarkan standar laporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. (3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Laporan keuangan yang terdiri dari: 1) Neraca; dan 2) Laporan Laba Rugi; b. Komitmen dan Kontinjensi; c. rincian Kualitas Aktiva Produktif; d. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk; dan e. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; (4) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah bulan laporan. (5) Sebelum dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Indonesia akan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan ke Bank untuk dilakukan penelitian mengenai akurasi laporan. (6) Dalam … - 15 - (6) Dalam hal tidak terdapat keberatan dari Bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (7) Dalam hal terdapat keberatan dari Bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka Bank wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum kepada Bank Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan. (8) Berdasarkan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. (9) Dalam hal Bank melakukan koreksi terhadap Laporan Bulanan Bank Umum setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (8), maka Bank Indonesia akan mengumumkan ulang Laporan Keuangan Publikasi Bulanan untuk bulan laporan yang dilakukan koreksi. Pasal 15 Perubahan prosedur dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. BAB V … - 16 - BAB V HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK, DAN BANK INDONESIA Pasal 16 (1) Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia. (2) Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut- turut. Pasal 17 (1) Laporan Keuangan Tahunan Kantor Cabang Bank Asing atau Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat diaudit secara konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit kantor pusat Bank atau Perusahaan Induk Bank. (2) Kantor Cabang Bank Asing atau Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disertai alasan yang jelas. Pasal 18 … - 17 - Pasal 18 (1) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib didasarkan pada perjanjian kerja. (2) Perjanjian kerja antara Bank dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup: a. nama Kantor Akuntan Publik; b. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in charge); c. kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik; d. ruang lingkup audit; e. jangka waktu penyelesaian audit; f. pernyataan dari Bank mengenai izin kepada Kantor Akuntan Publik dan kewajiban Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan pula secara langsung kepada Bank Indonesia: 1) laporan hasil audit ; 2) Surat Komentar (Management Letter); 3) informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan; 4) informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b; g. Kewajiban … - 18 - g. Kewajiban Akuntan Publik untuk memberitahukan kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan audit. (3) Laporan hasil audit dan Surat Komentar (Management Letter) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f angka 1) dan angka 2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku. (4) Ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sekurang- kurangnya mencakup: a. penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, yang didasarkan atas penilaian sekurang-sekurangnya mencakup 70% (tujuh puluh perseratus) dari setiap jenis aktiva produktif Bank dengan sekurang-kurangnya mencakup 25 (dua puluh lima) debitur terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi antara Bank Indonesia dengan Akuntan Publik; b. penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih oleh Bank; c. hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan; d. pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus; e. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait; f. rincian … - 19 - f. rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit; g. rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit; h. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; i. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; j. transaksi Spot dan transaksi Derivatif; k. rasio Posisi Devisa Neto; dan l. keandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. (5) Perubahan cakupan perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 19 Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib: a. melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; b. memberitahukan … - 20 - b. memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: 1) pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; c. menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f angka 1) dan angka 2) kepada Bank Indonesia; dan d. memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 20 (1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik dapat meminta informasi kepada Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang akan diaudit. (2) Bank Indonesia dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah berakhir. Pasal 21 (1) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) yang melakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia. (2) Kantor … - 21 - (2) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mendaftar ke Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 22 Bank Indonesia mengumumkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia pada home page Bank Indonesia. Pasal 23 Bagi Bank yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib dilakukan audit laporan keuangan tahunan oleh instansi pemerintah, dikecualikan dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 22. BAB VI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Pasal 24 (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Bank … - 22 - (2) Bank Indonesia dapat menetapkan tambahan cakupan perusahaan yang laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank. (3) Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara dapat dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bagian Pertama Laporan keuangan konsolidasi yang disajikan pada Laporan Tahunan Pasal 25 (1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, penyajian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selain Laporan Keuangan Tahunan Bank secara individual, Bank wajib menyajikan: a. laporan keuangan konsolidasi Bank yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak; b. laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; c. laporan keuangan Perusahaan Induk yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. (2) Laporan … - 23 - (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat pula informasi mengenai: a. struktur kelompok usaha Bank; b. transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa; c. transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh setiap perusahaan di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan; d. pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank. Bagian Kedua Laporan keuangan konsolidasi yang disajikan pada Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Pasal 26 (1) Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk posisi akhir bulan Maret dan September, selain menyajikan laporan keuangan Bank secara individual, Bank wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi Bank yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak. (2) Dalam … - 24 - (2) Dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, selain menyajikan laporan keuangan Bank secara individual, Bank wajib menyajikan: a. laporan keuangan konsolidasi Bank yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak; dan b. laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; atau c. laporan keuangan Perusahaan Induk apabila tidak terdapat Laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Bagian Ketiga Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia Pasal 27 (1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha dan atau Bank memiliki Perusahaan Anak, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan tahunan (annual report) dari: a. Perusahaan Induk; b. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; dan c. Perusahaan Anak. (2) Laporan … - 25 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5. Pasal 28 (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan mengenai: a. transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa; b. pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11. Pasal 29 Perubahan cakupan Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VII … - 26 - BAB VII PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA Pasal 30 (1) Bank wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi Bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. (2) Perubahan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VIII LAIN-LAIN Pasal 31 Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan yang diwajibkan kepada Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus Bank. Pasal 32 Kantor Cabang Bank Asing wajib menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan menggabungkan laporan keuangan kantor cabang bank asing dan seluruh laporan keuangan dari setiap kantor di Indonesia. Pasal 33 … - 27 - Pasal 33 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 28 ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Bank di Indonesia yang sahamnya sebagian besar dimiliki dan/atau dikendalikan oleh bank di luar negeri, sepanjang otoritas pengawasan bank di luar negeri telah menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi (consolidated supervision). Pasal 34 Bagi Bank yang merupakan perusahaan publik, selain berlaku peraturan Bank Indonesia ini, juga berlaku ketentuan di bidang Pasar Modal. BAB IX S A N K S I Bagian Pertama Sanksi Laporan Tahunan Pasal 35 (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan. (2) Bank … - 28 - (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Bank Indonesia memberitahukan kepada masyarakat mengenai Bank yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui home page Bank Indonesia. Pasal 36 Bank yang telah memiliki home page namun tidak mengumumkan Laporan Tahunan pada home page Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan setinggi-tingginya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pasal 37 (1) Dalam hal isi Laporan Tahunan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka: a. setelah … - 29 - a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, Bank tidak memperbaiki dan atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan b. dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa: 1) penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; 2) pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; 4) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara; 5) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring. (2) Bank Indonesia akan mengumumkan nama Bank yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan informasi yang menyebabkan Bank dikenakan sanksi berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia melalui home page Bank Indonesia. (3) Apabila … - 30 - (3) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank maupun Pihak Terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Bagian Kedua Sanksi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Pasal 38 (1) Bank yang terlambat mengumumkan atau terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan. (2) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi: a. kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan b. pengumuman … - 31 - b. pengumuman nama Bank dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia pada home page Bank Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. (3) Bank yang mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan namun tidak menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (4) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, atau Surat Komentar (Management Letter) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Bank Indonesia, maka: a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, Bank tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan b. dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa: 1) penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; 2) pencantuman … - 32 - 2) pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; 4) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara; 5) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring. (5) Bank Indonesia akan mengumumkan nama Bank yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, dan informasi yang sesungguhnya mengenai kondisi Bank berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia melalui home page Bank Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. (6) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank maupun Pihak Terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Bagian … - 33 - Bagian Ketiga Sanksi bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pasal 39 (1) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang secara material melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa: a. penghapusan nama Akuntan Publik dari Daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia; b. penghapusan Kantor Akuntan Publik dari daftar Kantor Akuntan Publik di Bank Indonesia, apabila pelanggaran dilakukan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dalam audit Bank dari Kantor Akuntan Publik yang sama, kecuali untuk instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan c. penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi Bank sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku. (2) Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998. Bagian … - 34 - Bagian Keempat Sanksi laporan keuangan konsolidasi Pasal 40 (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan. (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a. kewajiban membayar setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. pengumuman nama Bank atau perusahaan yang tidak menyampaikan laporan. Bagian Kelima Sanksi Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Pasal 41 Pelanggaran terhadap pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan atau rekayasa transaksi yang tidak wajar, sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor … - 35 - Nomor 10 Tahun 1998, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyampaikan data dan informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 31 Maret 2002. (2) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah menandatangani perjanjian kerja sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 44 … - 36 - Pasal 44 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/112/KEP/DIR tanggal 30 Desember 1992 tentang Pelaksanaan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia; b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998; c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/41/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Tahunan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 45 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR DPNP - 37 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 3/22/PBI/2001 TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK UMUM Salah satu pilar penting dalam pencapaian Good Corporate Governance di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional. Di sisi lain peningkatan transparansi dari kondisi keuangan Bank akan mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information) sehingga para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline). Sehubungan dengan kewajaran dari informasi yang akan dipergunakan oleh publik pada umumnya dan peserta pasar pada khususnya maka diperlukan adanya suatu standar akuntansi yang digunakan oleh perbankan serta perlunya dilakukan audit terhadap informasi keuangan yang disajikan Bank. Dalam kaitan itu maka dalam Peraturan Bank Indonesia ini juga mencakup aturan mengenai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia serta Hubungan Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia. Untuk … - 38 - Untuk meningkatkan kualitas audit terhadap laporan keuangan Bank, kompetensi dari akuntan publik perlu ditingkatkan. Sehubungan degan itu dimasa yang akan datang peningkatan kompetensi akuntan publik akan dilakukan melalui sertifikasi oleh Bank Indonesia. Ketentuan mengenai laporan keuangan konsolidasi Bank, Perusahaan Induk di Bidang Keuangan dan Perusahaan Induk Bank juga dilakukan sebagai bagian dari pemantauan Bank Indonesia terhadap kondisi Bank secara konsolidasi dan merupakan salah satu langkah awal menuju pelaksanaan pengawasan Bank secara konsolidasi (consolidated supervision). Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak dan Bank yang tergabung dalam suatu kelompok usaha, peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank juga mencakup kondisi keuangan dari kelompok usaha Bank secara konsolidasi. Hal ini mengingat adanya suatu keterkaitan risiko dari kelompok usaha yang dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank dan sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Dalam rangka penentuan Pengendalian dari suatu Bank terhadap perusahaan tempat penyertaan, Bank Indonesia akan mempertimbangkan pendapat dari Akuntan Publik. Pengertian … - 39 - Pengertian Pengendalian juga digunakan untuk menentukan hubungan antara setiap perusahaan dalam kelompok usaha. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, adalah lazim bahwa perusahaan induk memiliki beberapa sub-grup. Salah satu sub-grup tersebut merupakan Perusahaan Induk untuk seluruh aktifitas kelompok usaha di bidang keuangan (financial holding company). Yang dimaksud dengan aktifitas di bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan. Khusus untuk laporan keuangan konsolidasi yang didalamnya terdapat perusahaan asuransi, di dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan mengenai pengaruh perusahaan asuransi terhadap laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan perusahaan asuransi dimaksud disajikan berdasarkan pelaporan informasi keuangan menurut segmen. Dalam hal kelompok usaha Bank tidak membuat secara khusus Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan digantikan dengan laporan keuangan Perusahaan Induk. Angka 5 … - 40 - Angka 5 Kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak dilakukan melalui penyediaan dana berupa penyertaan. Yang dimaksud dengan Perusahaan Anak dalam angka ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Angka 6 Pengertian perusahaan anak mengacu kepada definisi perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam angka 5. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Termasuk dalam pengertian Akuntan Publik adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Ketentuan tentang Laporan Bulanan Bank Umum mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Bulanan Bank Umum. Angka 14 … - 41 - Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a sampai dengan Huruf e Cukup jelas. Huruf f Jenis-jenis risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Penyampaian Laporan Tahunan kepada pemegang saham terutama untuk pemegang saham pengendali, sedangkan untuk pemegang saham … - 42 - saham lainya didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pencantuman di dalam home page Bank sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 43 - Ayat (2) Pertimbangan Bank Indonesia untuk meminta Bank mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau informasi lain yang ditentukan Bank Indonesia antara lain pertimbangan transparansi publik dalam rangka tindakan penyehatan Bank, transparansi mengenai produk/jasa tertentu yang diberikan Bank, proses merger, konsolidasi dan akuisisi Bank. Pasal 9 Ayat (1) Penandatanganan oleh Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan namanya secara jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Pengumuman pada surat kabar yang mempunyai peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 44 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 12 Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan mempercepat akses masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan Bank. Alamat home page Bank Indonesia adalah http://www.bi.go.id Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Alamat home page Bank Indonesia adalah http://www.bi.go.id. Ayat (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan oleh Bank melalui Bank Indonesia didasarkan pada Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) dengan maksud agar terdapat kesesuaian informasi yang diterima oleh Bank Indonesia dan publik serta untuk menghindari duplikasi pelaporan oleh Bank mengingat Bank telah menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia. Tujuan reklasifikasi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) oleh Bank Indonesia berdasarkan standar laporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia … - 45 - Indonesia yang berlaku adalah untuk memfasilitasi peserta pasar (market participant) dalam menilai laporan keuangan dan laporan lainnya dari Bank. Laporan Bulanan Bank Umum merupakan laporan keuangan gabungan antara Kantor Pusat Bank dengan seluruh Kantor Bank. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Batas waktu ini tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan sistem dan program komputerisasi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Termasuk dalam pengertian tidak terdapat berkeberatan antara lain adalah Bank tidak menyampaikan koreksi sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 … - 46 - Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat penilaian dari pihak yang berbeda dalam rangka meningkatkan independensi profesi Akuntan Publik. Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini atau sejak Tahun Buku 2001. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan audit secara konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik adalah audit terhadap kantor pusat dari Kantor Cabang Bank Asing atau audit terhadap perusahaan induk dari bank yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang sama, yang ditunjuk oleh kantor pusat atau perusahaan induk. Pengaturan dalam ayat ini berpedoman juga pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Alasan untuk dapat diberikan pengecualian dalam ayat ini antara lain adanya ketentuan di negara asal maupun kebijakan internal yang menjamin … - 47 - menjamin adanya independensi yang cukup dari Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bagi beberapa Bank yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib diaudit oleh instansi pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, istilah perjanjian kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Huruf a sampai dengan huruf d Cukup jelas. Huruf e Jangka waktu penyelesaian audit disesuaikan dengan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Tahunan ke Bank Indonesia. Huruf f Angka 1) dan Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Yang dimaksud dengan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia meliputi informasi yang diberikan secara tertulis maupun melalui pertemuan dengan Akuntan Publik. Angka 4) … - 48 - Angka 4) Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c dan huruf d Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Huruf e sampai dengan huruf h Cukup jelas. Huruf i Penetapan hal-hal lain pada huruf ini akan disusun oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Kantor Akuntan Publik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup audit. Huruf j dan huruf k Cukup jelas. Huruf l … - 49 - Huruf l Pengujian terhadap keandalan laporan termasuk penilaian Akuntan Publik mengenai laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia telah disusun dan sesuai dengan data yang ada di Bank. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Bulanan Bank Umum, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Laporan Posisi Devisa Neto. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 19 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank termasuk namun tidak terbatas pada: 1. kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum; 2. kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produtif yang material; 3. pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit; 4. kekurangan Giro Wajib Minimum; 5. Kecurangan … - 50 - 5. kecurangan (fraud) yang bernilai material. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai bukti kompetensi dan pengalaman. Pasal 22 Alamat home page Bank Indonesia adalah http://www.bi.go.id. Pasal 23 Yang dimaksud dengan instansi pemerintah antara lain adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasal 24 Ayat (1) Laporan keuangan konsolidasi wajib disusun baik untuk Laporan Keuangan Tahunan maupun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan. Ayat (2) … - 51 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan bersifat sementara antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak posisi laporan keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit. Pasal 25 Ayat (1) Dalam hal audit terhadap perusahaan lain di luar Bank dilakukan oleh Akuntan Publik lain maka hal tersebut perlu dinyatakan secara jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Induk di bidang keuangan terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi. Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disajikan laporan keuangan Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Huruf c … - 52 - Huruf c Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Induk terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi. Ayat (2) Huruf a Struktur kelompok usaha Bank disajikan mulai dari Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi sampai dengan pemilik terakhir dari Perusahaan Induk (ultimate shareholder) serta struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholder acting in concert). Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau perusahaan yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan Bank yang didasarkan atau tidak didasarkan atas suatu perjanjian. Huruf b dan Huruf c Jenis transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain meliputi: 1. kepemilikan silang (cross shareholdings); 2. transaksi dimana suatu kelompok usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain; 3. pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha; 4. penyediaan … - 53 - 4. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha; 5. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; 6. pembelian atau penjualan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement. Huruf d Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b dan huruf c Laporan keuangan Perusahaan Induk atau laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 … - 54 - Pasal 27 Ayat (1) Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disampaikan laporan keuangan Perusahaan Induk. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan dalam huruf ini hanya berlaku bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 31 … - 55 - Pasal 31 Tanggung jawab pengurus Bank termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan yang disajikan pada home page Bank Indonesia berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. Pasal 32 Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini maka bagi Kantor Cabang Bank Asing tidak diwajibkan untuk melaporkan dan menyajikan laporan keuangan kantor pusat Bank, Perusahaan Induk dan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan dari bank asing tersebut. Pasal 33 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka kewajiban untuk penyampaian laporan keuangan Perusahaan Induk dan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan dari Bank yang sebagian besar dimiliki dan atau dikendalikan oleh Bank di luar negeri dikecualikan dari ketentuan ini. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Alamat home page Bank Indonesia adalah http://www.bi.go.id. Pasal 36 … - 56 - Pasal 36 Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pasal 37 Ayat (1) Dalam hal materi kesalahan yang sama telah dikenakan sanksi dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maka Bank tidak dikenakan sanksi dalam ayat ini. Ayat (2) Alamat home page Bank Indonesia adalah http://www.bi.go.id. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk tujuan kelangsungan informasi yang diterima oleh masyarakat dalam rangka peningkatan transparansi perbankan Indonesia. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Alamat home page Bank Indonesia adalah http://www.bi.go.id Ayat (3) … - 57 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berdasarkan ayat ini dilakukan dengan membandingkan antara Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disusun oleh Bank dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disusun oleh Bank Indonesia berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia. Alamat home page Bank Indonsia adalah http://www.bi.go.id. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Perhitungan pelanggaran ketentuan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge) dapat dilakukan pada periode yang sama maupun pada periode yang berbeda. Huruf c Instansi yang berwenang dalam ayat ini adalah Departemen Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia. Ayat (2) … - 58 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengumuman nama Bank atau perusahaan dapat dilakukan melalui home page Bank Indonesia. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat melakukan audit untuk Tahun Buku 2001. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 … - 59 - Pasal 45 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 3/22/PBI/2001 </reg_id> <reg_title> TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK </reg_title> <set_date> 13 Desember 2001 </set_date> <effective_date> 13 Desember 2001 </effective_date> <replaced_reg> '31/176/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '25/112/KEP/DIR|SKDIR-BI/1992', '31/41/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '31/40/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB IX' </penalty_list>

BANK INDONESIA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/ 12 /PBI/2003 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET R/SK) GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam perhitungan permodalan bank perlu mempertimbangkan risiko kredit maupun risiko pasar, b. bahwa dalam rangka memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan bank, perlu dilakukan langkah- langkah persiapan agar pada waktunya dapat memenuhi kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko pasar; c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengatur tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar (market risk) dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran 01-100PE LA4B-20-2-20000 BANK INDONESIA Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun. 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. BANK INDONESIA 2. Risiko Pasar (narket risk) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 3. Risiko Suku Bunga (interest rate risk) adalah risiko kerugian akibat perubahan harga dari posisi Bank dalam Trading Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. 4. Risiko Nilai Tukar (oreign exchange risk) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam Trading Book dan Banking Book. 5. Trading Book adalah seluruh posisi perdagangan Bank (proprietary position) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang a. dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek; b. dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga; c. timbul dari kegiatan perantaraan (orokering) dan kegiatan pembentukan pasar (narket making); atau d. diambil untuk kegiatan lindung nilai (hedging) komponen Trading Book lain. 6. Banking Book adalah Semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book. Pasal 2 (1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan faktor Risiko Pasar. B- 10 PRCADI-30 7.2-2000.40 BANK INDONESIA3 (2) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah a. Risiko Suku Bunga (interest rate risio, yang mencakup risiko spesifik (specific risk) dan risiko umum (general market risk); dan b. Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk). Pasal 3 (I) Bank yang wajib memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) adalah Bank yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. Bank dengan total aktiva sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih; b. Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih; c. Bank bukan Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau lebih. (2) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini dan atau dalam 3 (tiga) bulan berturat-turut selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Kewajiban ..0009- 01: 10078 (4181-207-2-200000 BANK INDONESIA 9 (3) Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan kantor di beberapa negara lain maupun kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (internationally active Pasal 4 Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. BAB II ASPEK PERMODALAN Pasal 5 (I) Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) untuk tujuan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. (2) Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar. (3) Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambaban (tier 5) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut a. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; b. memilikijangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; c. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ... 27082 BANK INDONESIA perjanjian kredit kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia; d. terdapat klausula yang mengikat (lock-in clause) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; e. terdapat perjanjan pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan f. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (4) Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; b. jumlah Modal Pelengkap (rier 2) dan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti. (5) Modal Pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). (6) Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). 01. 10 981D .20-.2-3000400 BANK INDONESIA BAB III ASPEK RISIKO PASAR Kebjakan dan Pedoman Trading Book Pasal 6 (I) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman Trading Book sebagai bagian dari kebjakan dan pedoman manajemen risiko Bank. (2) Kebjakan dan pedoman Trading Book sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten. Pasal 7 Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar. Pasal 8 (1) Surat berharga yang dimiliki Bank dalam portofolio tersedia untuk dijual (available for sale) termasuk dalam Trading Book (2) Obligasi syariah hanya dapat dimiliki oleh Bank untuk tujuan investasi schingga tidak termasuk dalam Trading Book (3) Bank dapat memindahkan obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke dalam Trading Book untuk tujuan kebutuhan likuiditas. Pasal 9 (1) Dalam perhitungan Risiko Pasar, seluruh posisi dalam Trading Book wajib dilakukan proses mark to marker setiap hari. (2) Dalam ..ang BANK INDONESIA (2) Dalam hal nilai pasar tidak tersedia untuk melakukan proses mark to market sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penilaian posisi Bank dilakukan dengan menggunakan a. metode present value dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga pulub) hari; b. metode present value dan faktor deflator dalam jangka waktu setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. (3) Dalam hal setelah jangka waktu I1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b nilai pasar tetap tidak tersedia maka menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) Bank wajib memindahkan posisi Trading Book ke Banking Book. (4) Dalam hal tidak tersedia nilai pasar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) namun Bank akan menggunakan instrumen keuangan surat berharga sebagai agunan dalam rangka memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maka instrumen keuangan tersebut tetap dibukukan dalam Trading Book. (5) Penilaian posisi Bank untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b. Perhitungan Risiko Pasar Pasal 10 Perhitungan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (Standard Method). Pasal 1179099 BANK INDONESIA Pasal 11 (1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan Metode Standar (Standard Method) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap risiko spesifik (specific risk) dan risiko umum (general market risk) pada Trading Book. (2) Metode perhitungan risiko umum dapat dilakukan dengan metode jatuh tempo (naturity method) atau metode jangka waktu (duration method). persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (4) Pembebanan modal terhadap Risiko Suku Bunga dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 12 (1) Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga oleh Bank, Bank Indonesia menetapkan Lembaga Pemeringkat (rating agency) yang diakui. (2) Penetapan lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 13 (1) Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan Metode Standar (Standard Method) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan terhadap seluruh posisi pada Banking Book dan Trading Book (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8%6 (delapan perseratus) dari Posisi Devisa Neto yang dimiliki. BAB IV ag 81-100P81IA4B1-201:2-2000A BAB IV PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Pasal 14 Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup a. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum untuk aktiva tertimbang menurut risiko berdasarkan faktor risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, namun tidak termasuk posisi pada Trading Book yang telah diperhitungkan risiko spesifik (specifie risk) untuk Risiko Suku Bunga; dan b. seluruh kewajiban penyediaan modal minimum yang dibutuhkan untuk faktor Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. BAB V PELAPORAN Pasal 15 (1) Bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara on-line dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (D) dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum. 3) Selama belum dimungkinkan pelaporan secara on-line maka pelaporan wajib disampaikan secara off-line oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor .. ange- BANK INDONESIA 7 b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) Kewajiban Bank untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar untuk posisi akhir bulan diberlakukan 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Kewajiban Bank untuk melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar dan perhitungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberlakukan sejak pelaporan posisi bulan Desember 2003. (3) Sebelum diberlakukannya kewajiban untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 89 (delapan perseratus) dengan memperhitungkan Risiko Pasar, Bank tetap wajib memenuhi penyediaan modal minimum sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VII SANKSI Pasal 17 Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Pasal 18 . ange 01- 10PAI CAB1- 207-2-2000-0 BANK INDONESIA - 12 - Pasal 18 Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Bdaran Bank Indonesia. Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Juli 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA a092- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 85 DPNP BANK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/ 12/PBI/2003 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK) I.UMUM Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati- hatian adalah kecukupan permodalan bank. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawas dan pengatur bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sehubungan dengan itu Basle Committee on Banking Supervision dari Bank for Internasional Setilements yang menjadi acuan dalam hal ini telah menetapkan dalam Capital Accord 1988 mengenai metode perhitungan modal yang memperhitungkan faktor risiko kredit. Selanjutnya pada tahun 1996, Basle Commitee on Banking Supervision telah melakukan amandemen terhadap Capital Accord dimaksud dengan memasukkan unsur risiko pasar. Penerapan perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah mengakomodasi Capital Accord 1988 yang memperhitungkan risiko kredit dalam kecukupan permodalan Baok, Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bank Indomesia ini, maka perhitungan kecukupan permodalan Bank juga memperhitungkan faktor Risiko BI. 700P8 MAD.-10-2-2000-0 Pasar. Mengingat kompleksitas metodologi perhitungan Risiko Pasar membutuhkan kesiapan sektor perbankan maka penerapan perhitungan Risiko Pasar (narket risk) dalam permodalan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan penerapan Metode Standar (Standard Method), sedangkan penggunaan Model Intemal (Intemnal Mode) dapat dilakukan Bank untuk keperluan manajemen risiko secara internal ataupun untuk mengantisipasi kebjakan perbankan di masa yang akan datang. Agar pada waktu yang telah ditetapkan Bank dapat memenuhi kewajiban permodalannya dengan memperhitungkan Risiko Pasar, perbankan perlu melaksanakan langkah persiapan dalam mengelola dan menghitung Risiko Pasar tersebut. Untuk itu dalam masa transisi, Bank banya diwajibkan menghitung dan melaporkan Risiko Pasar kepada Bank Indonesia. Selanjutnya kewajiban memperhitungkan aspek Risiko Pasar dalam permodalan Bank dimulai setelah berakhimya masa transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka l sampai dengan angka 6 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (I) Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar. Ayat (2) .91492 81-10 PBICMB.307-2-2000 Ayat (2) Yang dimaksud dengan risiko spesifik (specific risk) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan dimaksud. Yang dimaksud dengan risiko umum (general market riste) adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b dan huruf c Yang dimaksud dengan posisi surat berharga dalam Trading Book adalah surat berharga yang dicatat dalam portofolio perdagangan dan portofolio tersedia untuk dijual pada Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5.aanga. B1. 10098 048-10-2-200040 BANK INDONESIA Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Dengan pengaturan ini maka sekurang-kurangnya 28,5% (dua puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko Pasar diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakan untuk menutup risiko kredit dari perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Huruf b Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Ayat (5) Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Modal Pelengkap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. 8. 10090 04B.10-2-2000.4 BANK INDONESIA Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dengan penerapan seeara konsisten maka Bank tidak diperkenankan untuk memindahkan posisi Trading Book ke Banking Book. Pasal 7 Sertifikat Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar mengingat saat ini pasar sekunder perdagangan Sertifikat Bank Indonesia belum berkembang. Pasal 8 Ayat (1) Termasuk surat berharga dalam ayat ini antara lain surat berharga yang dijual oleh Bank dengan syarat dibeli kembali (Repurchase Agreement), Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9..27192- 31- 10090 [A4B-20r:2-2000-00 BANK INDONESIA Pasal 9 Ayat (1) Proses mark to market dilakukan dengan menggunakan nilai pasar sebagai berikut a. nilai pasar (narket value) instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar sekunder, misalnya BES, NASDAQ, Dow Jones, Nikkei, Han Seng dan Bloomberg, b. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tersedia maka digunakan nilai pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terbentuk dari transaksi yang terjadi paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir c. apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak tersedia maka digunakan rata-rata quotation dari minimal 2 (dua) market maker atau broker. Ayat (2) Termasuk pengertian tidak tersedia nilai pasar antara lain nilai pasar yang terbentuk dari transaksi yang tidak signifikan dibandingkan dengan posisi yang dimiliki oleh Bank. Faktor deflator dilakukan dengan melihat faktorfaktor seperti fungsi dari daily tumover surat berharga di pasar dan volume dari posisi Bank. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) ... 2092 BI-100 PBI(AB1-207-2-2000-AJ BANK INDONESIA Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 10 Pada prinsipnya sesuai dengan rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision perhitungan Risiko Pasar dapat juga dilakukan dengan Intemal Model. Namun demikian, Bank Indonesia menilai bahwa untuk saat ini penerapan Metode Standar (Standard Method) adalah lebih sesuai dalam perhitungan Risiko Pasar oleh Bank. Penggunaan Internal Model dalam perhitungan Risiko Pasar hanya untuk keperluan manajemen risiko (risk management) secara intern dan untuk mengantisipasi perkembangan kebijakan perbankan di masa yang akan datang. Pasal 11 Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Cukupjelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)..27192- 81.100P81(A48-20-:2-2000A BANK INDONESIA *. -8 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (I) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Posisi Devisa Neto adalah Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang beriaku tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dengan ketentuan ini maka laporan posisi bulam Desember 2003 wajib disampaikan dalam periode penyampaian III yaitu tanggal 16 sampai dengan 21 bulan Januari 2004. Ayat (3) Penyampaian secara of)-line dilakukan dengan disket dan hardcopy. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . 386- 81-10 P81481-207-2.20000 BANK INDONESIA Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4306 3rg2- 81-1009810481-207.2-200.40

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 5/12/PBI/2003 </reg_id> <reg_title> KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR (MARKET RISK) </reg_title> <set_date> 17 Juli 2003 </set_date> <effective_date> 17 Juli 2003 </effective_date> <related_reg> '3/21/PBI/2001', '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/10/PBI/2019 TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara dan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik untuk mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran; b. bahwa pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional; c. bahwa dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia dengan pengolahan uang rupiah oleh bank dan penyediaan jasa pengolahan uang rupiah oleh penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perlu dilakukan pengaturan secara lengkap dan komprehensif dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan; - 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang. 2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, - 3 - Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri. 3. Ciri Uang Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. 4. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 5. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. 6. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari Kertas Uang. 7. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk koin yang terbuat dari Logam Uang. 8. Uang Rupiah Tidak Layak Edar yang selanjutnya disebut UTLE adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak. 9. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional. 10. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara. 11. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. 12. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta - 4 - pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 13. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. 14. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah. 15. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah. 19. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. 20. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. - 5 - BAB II MACAM DAN HARGA UANG RUPIAH Pasal 2 (1) Macam Uang Rupiah terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam. (2) Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Uang Rupiah Khusus. (3) Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan. Pasal 3 (1) Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah. (2) Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB III CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU UANG RUPIAH Pasal 4 (1) Bank Indonesia menetapkan Ciri Uang Rupiah. (2) Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ciri umum dan ciri khusus. (3) Ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”; c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya; d. tanda tangan Pemerintah dan Bank Indonesia; e. nomor seri pecahan; f. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”; dan - 6 - g. tahun emisi dan tahun cetak. (4) Ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; b. frasa “Republik Indonesia”; c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan d. tahun emisi. (5) Selain ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat frasa “Bank Indonesia”. (6) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. (7) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Pasal 5 Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memuat gambar orang yang masih hidup. Pasal 6 Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah. Pasal 7 (1) Bank Indonesia menetapkan desain Uang Rupiah yang terdiri atas ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur pengaman. (2) Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup warna, gambar, besar, bahan baku Uang Rupiah, dan tanda lainnya. (3) Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat dipergunakan oleh tunanetra. - 7 - Pasal 8 (1) Bank Indonesia menetapkan bahan baku Uang Rupiah yang terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang. (2) Kertas Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. (3) Logam Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel, baja, atau bahan logam lainnya. (4) Bahan baku Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. BAB IV PENGELOLAAN UANG RUPIAH Pasal 9 Bank Indonesia melakukan Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi tahapan: a. Perencanaan; b. Pencetakan; c. Pengeluaran; d. Pengedaran; e. Pencabutan dan Penarikan; dan f. Pemusnahan. BAB V PERENCANAAN Pasal 10 (1) Bank Indonesia melakukan Perencanaan jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak. (2) Perencanaan jumlah Uang Rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat - 8 - terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang memengaruhi. (3) Perencanaan jenis pecahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perencanaan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal 11 (1) Perencanaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) termasuk Perencanaan Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut: a. dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau memperingati peristiwa yang berskala nasional maupun internasional; b. memiliki desain yang berbeda dengan desain Uang Rupiah yang sudah beredar; c. dapat memiliki nilai jual yang berbeda dengan nilai nominalnya; dan d. berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. (3) Peristiwa yang berskala nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 12 Bank Indonesia menyediakan jumlah Uang Rupiah yang akan diedarkan. BAB VI PENCETAKAN Pasal 13 Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah berdasarkan Perencanaan jumlah dan jenis pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. - 9 - Pasal 14 (1) Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah. (2) Pencetakan Uang Rupiah melalui badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. Pencetakan Uang Rupiah termasuk penyediaan bahan baku Uang Rupiah; atau b. Pencetakan Uang Rupiah dengan bahan baku Uang Rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia. (3) Penunjukan badan usaha milik negara sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengadaan di Bank Indonesia. Pasal 15 Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia. Pasal 16 (1) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah maka badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Pencetakan Uang Rupiah dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara. - 10 - Pasal 17 (1) Badan usaha milik negara bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan jadwal pengiriman hasil Pencetakan Uang Rupiah oleh lembaga lain yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus menjaga mutu, keamanan, dan memenuhi persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk Bank Indonesia. BAB VII PENGELUARAN Bagian Kesatu Pengeluaran Uang Rupiah Pasal 18 (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah. (2) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. (4) Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea meterai. - 11 - Bagian Kedua Pengeluaran Uang Rupiah Khusus Pasal 19 Pengeluaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk Pengeluaran Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). BAB VIII PENGEDARAN Bagian Kesatu Pengedaran Uang Rupiah Pasal 20 (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengedaran Uang Rupiah. (2) Kegiatan Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. distribusi Uang Rupiah; dan b. kegiatan layanan kas. (3) Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan khazanah Uang Rupiah. (4) Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar. - 12 - Bagian Kedua Distribusi Uang Rupiah Pasal 21 Distribusi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi distribusi Uang Rupiah: a. antarkantor Bank Indonesia; b. ke lokasi penyimpanan Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau c. ke lokasi pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas. Bagian Ketiga Kegiatan Layanan Kas Pasal 22 Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. penukaran Uang Rupiah; b. penyetoran dan penarikan Uang Rupiah; c. pengolahan Uang Rupiah; dan d. penentuan keaslian Uang Rupiah. Paragraf 1 Penukaran Uang Rupiah Pasal 23 (1) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (2) Layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. penukaran Uang Rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau b. penggantian UTLE. - 13 - (3) Bank Indonesia memberikan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: a. b. di kantor Bank Indonesia; dan di luar kantor Bank Indonesia melalui kas keliling. Pasal 24 (1) Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah cacat dan Uang Rupiah lusuh diberikan oleh Bank Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. (2) Penggantian UTLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai nominalnya. (3) Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah rusak diberikan dengan tata cara: a. Uang Rupiah Kertas: 1. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal dengan persyaratan: a) Uang Rupiah Kertas rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau b) Uang Rupiah Kertas rusak tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak tersebut lengkap dan sama; atau 2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian; dan b. Uang Rupiah Logam: 1. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal; atau - 14 - 2. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. (4) UTLE dalam bentuk Uang Rupiah rusak sebagian karena terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank Indonesia masih dapat dikenali keasliannya. (5) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas UTLE dalam bentuk Uang Rupiah rusak apabila menurut Bank Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja. Pasal 25 Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun. Pasal 26 Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Pasal 27 (1) Masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus dengan mekanisme: a. penukaran, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominal; atau b. pembelian, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari nilai nominal. (2) Bank Indonesia dapat menunjuk Bank dan/atau pihak lain untuk melakukan penukaran dan/atau penjualan Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). - 15 - Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai penukaran Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Paragraf 2 Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah Pasal 29 (1) Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Bank. (2) Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank wajib memastikan Uang Rupiah dalam kegiatan penyetoran kepada Bank Indonesia tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya. (4) Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR. (5) Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR. Pasal 30 (1) Bank harus terlebih dahulu melakukan transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebelum dapat melakukan penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan Bank tidak harus melakukan transaksi Uang Rupiah antar- Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Mekanisme transaksi Uang Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antar-Bank. - 16 - Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penarikan Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Paragraf 3 Pengolahan Uang Rupiah Pasal 32 (1) Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank. (2) Pengolahan Uang Rupiah oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. (3) Bank yang melaksanakan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib terlebih dahulu melakukan pengolahan Uang Rupiah. (4) Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengolahan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR. (5) Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Paragraf 4 Penentuan Keaslian Uang Rupiah Pasal 33 (1) Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian Uang Rupiah. (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah tidak asli. - 17 - Pasal 34 (1) Bank Indonesia memberikan informasi, pengetahuan, dan sosialisasi mengenai tanda keaslian Uang Rupiah dan Uang Rupiah emisi baru kepada masyarakat. (2) Informasi, pengetahuan, dan sosialisasi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk spesimen Uang Rupiah, visualisasi melalui teknologi informasi, dan/atau bentuk lainnya. (3) Dalam pelaksanaan pemberian informasi, pengetahuan, dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 35 (1) Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan keasliannya. (2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal. (3) Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi rusak sebagian, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 36 (1) Bank harus menerima Uang Rupiah yang diragukan keasliannya yang berasal dari: a. PJPUR yang bekerja sama dengan Bank; b. perseorangan dan badan hukum; dan/atau - 18 - c. kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank. (2) Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bank harus meneruskan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia. Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan keaslian Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Keempat Pengelolaan Khazanah Uang Rupiah Pasal 38 (1) Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas, Bank Indonesia melakukan kegiatan penyimpanan Uang Rupiah pada khazanah Uang Rupiah. (2) Penyimpanan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia. (3) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menyimpan Uang Rupiah di khazanah milik pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Pasal 39 (1) Selain digunakan untuk menyimpan Uang Rupiah, khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia dapat menerima titipan dari pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia menetapkan jenis titipan, kriteria titipan, jangka waktu penitipan, dan persyaratan penitipan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penitipan di khazanah Uang Rupiah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 19 - Bagian Kelima Kas Titipan Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan kegiatan layanan kas Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank dalam bentuk kas titipan. (2) Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penukaran Uang Rupiah, penyetoran dan penarikan Uang Rupiah, serta pengolahan Uang Rupiah. (3) Bank Indonesia memberikan bantuan finansial kepada Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan kas titipan untuk dan atas nama Bank Indonesia. Bagian Keenam PJPUR Pasal 41 Jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah terdiri atas: a. distribusi Uang Rupiah; b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; c. pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia. (2) PJPUR hanya dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kategori yang dimiliki oleh PJPUR. (3) PJPUR dengan kategori satu dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu: a. distribusi Uang Rupiah; dan b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah. - 20 - (4) PJPUR dengan kategori dua dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu: a. distribusi Uang Rupiah; b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; c. pemrosesan Uang Rupiah; dan d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia. (5) Selain kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dapat: a. melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia, untuk PJPUR kategori satu dan PJPUR kategori dua; dan b. melakukan penyediaan dan pemeliharaan automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia, untuk PJPUR kategori dua. Pasal 42 (1) Selain bekerja sama untuk melakukan penyetoran dan penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) serta pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Bank dapat bekerja sama dengan PJPUR dalam melaksanakan distribusi Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan pengisian, pengambilan, serta pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia. - 21 - (2) Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang dimiliki oleh PJPUR. Pasal 43 (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia. (2) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR harus memenuhi persyaratan: a. aspek umum; dan b. aspek kelayakan. (3) Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas; b. modal minimum; c. komposisi kepemilikan saham; d. e. domisili dan rangkap jabatan, untuk direksi dan komisaris; dan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. (4) Aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat; c. rencana keberlangsungan bisnis; d. sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai; dan e. standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. - 22 - Pasal 44 (1) Modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan b. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua. (2) Pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari pinjaman. Pasal 45 (1) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c yaitu paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia. (2) PJPUR yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 46 (1) Anggota direksi PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Anggota direksi PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain. (3) Anggota direksi harus memiliki: a. pengalaman dan/atau pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan b. pengetahuan di bidang jasa pengolahan Uang Rupiah. Pasal 47 (1) Mayoritas anggota dewan komisaris PJPUR wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Anggota dewan komisaris PJPUR dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain. - 23 - (3) Anggota dewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengolahan Uang Rupiah. Pasal 48 (1) Dalam pemberian izin PJPUR, Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris. (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan: a. b. integritas; reputasi keuangan; dan c. kompetensi. (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal terdapat perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PJPUR. Pasal 49 (1) Izin sebagai PJPUR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari PJPUR. Pasal 50 (1) Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (2) Dalam pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. memenuhi persyaratan penambahan modal; c. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis PJPUR; - 24 - e. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai; f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk kegiatan operasional setempat; dan g. standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. (3) PJPUR kategori satu dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a. (4) PJPUR kategori dua dapat membuka kantor cabang dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a dan huruf b. (5) Pemenuhan persyaratan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk setiap pembukaan kantor cabang yaitu: a. penambahan modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. penambahan modal paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4). - 25 - Pasal 51 (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan PJPUR dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. menjaga efisiensi nasional; b. menjaga kepentingan publik; c. menjaga pertumbuhan industri; d. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan/atau e. mendukung kebijakan nasional. Pasal 52 (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah, PJPUR wajib: a. memelihara kecukupan modal sesuai dengan kategori jenis kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan jumlah kantor cabang yang dimiliki; b. menggunakan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; c. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif; d. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; e. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; f. memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh PJPUR; g. menyusun rencana bisnis PJPUR setiap tahun dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Bank Indonesia; h. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah; - 26 - i. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jenis dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; j. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; dan k. membuat perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan Bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJPUR. (2) PJPUR yang melakukan jenis kegiatan pemrosesan Uang Rupiah wajib memastikan Uang Rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya. Pasal 53 (1) PJPUR dilarang: a. melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya kepemilikan saham mayoritas, paling lama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan; dan b. mengalihkan pelaksanaan atas jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan mengalihkan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) kepada pihak lain. (2) Perubahan kepemilikan saham mayoritas sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Pasal 54 Bank Indonesia berwenang menetapkan kapasitas untuk kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e berdasarkan sarana dan prasarana yang digunakan oleh PJPUR. - 27 - Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai PJPUR diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB IX PENCABUTAN DAN PENARIKAN Pasal 56 (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah. (2) Bank Indonesia menetapkan Uang Rupiah tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan menarik Uang Rupiah dari peredaran. (3) Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa. (4) Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang sama. (5) Hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. (6) Lokasi penggantian atas Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di Bank Indonesia dan Bank. (7) Tata cara penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. - 28 - BAB X PEMUSNAHAN Pasal 57 (1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan Uang Rupiah terhadap: a. UTLE; b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. (2) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali. BAB XI LAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN Bagian Kesatu Laporan Pasal 58 (1) Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi Bank berupa laporan harian, laporan bulanan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan b. bagi PJPUR berupa laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank dan PJPUR wajib melakukan koreksi dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah - 29 - disampaikan kepada Bank Indonesia tidak benar dan tidak lengkap. (4) Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 59 Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap: a. Bank dalam melakukan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta dalam melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR yang bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5); dan b. PJPUR. Pasal 60 (1) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. (2) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan oleh Bank dan/atau PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Bank dan/atau PJPUR untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan kewajiban oleh Bank dan/atau PJPUR. - 30 - (4) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PJPUR, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bekerja sama dengan PJPUR. (5) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Bank dan/atau PJPUR wajib memberikan keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 61 (1) Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, Bank: a. tidak melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan tidak memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5); dan/atau b. tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Bank wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen untuk melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR dan/atau perbaikan untuk melakukan pengolahan sesuai ketentuan Bank Indonesia. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Bank. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. (4) Bank wajib melaksanakan rencana tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3). - 31 - Pasal 62 (1) Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, PJPUR tidak: a. memenuhi komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; b. memelihara kecukupan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a; c. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b; d. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c; e. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d; f. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e; dan g. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h, PJPUR wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat komitmen penyesuaian dan/atau perbaikan atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada PJPUR. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. (4) PJPUR wajib melaksanakan komitmen dalam rencana tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3). - 32 - Pasal 63 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Ketiga Pemantauan Pasal 64 Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Bank pengelola kas titipan. BAB XII KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal 65 (1) Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf f dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah. (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Pasal 66 Dalam mendukung penanggulangan Uang Rupiah Palsu, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu dan/atau instansi yang berwenang. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 67 (1) Bank yang tidak melakukan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah kepada Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) - 33 - dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah. (2) Bank yang tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban menjalani uji petik untuk setiap penyetoran Uang Rupiah selama jangka waktu tertentu apabila Bank telah memperoleh 3 (tiga) kali teguran tertulis untuk jenis pelanggaran yang sama; dan/atau c. penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah, dalam hal berdasarkan uji petik sebagaimana dimaksud pada huruf b kegiatan pengolahan Uang Rupiah tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Pasal 68 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 29 ayat (5), Pasal 32 ayat (2), dan/atau ayat (5), Bank dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau Bank yang melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang Rupiah untuk jangka waktu tertentu. Pasal 69 Apabila dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditemukan adanya Uang Rupiah tidak asli, baik yang dilakukan oleh Bank maupun melalui PJPUR atas nama Bank, Bank dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) kali dari total nilai nominal temuan Uang Rupiah tidak asli. - 34 - Pasal 70 (1) PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJPUR belum menghentikan kegiatan kantor cabang, PJPUR dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin PJPUR. Pasal 71 Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, Pasal 52 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (1), PJPUR dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau c. pencabutan izin PJPUR. Pasal 72 PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau PJPUR yang melanggar komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa: a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau b. pencabutan izin PJPUR. Pasal 73 (1) Bank dan PJPUR yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh - 35 - ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan. (2) Bank dan PJPUR yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) sampai dengan berakhirnya batas waktu penyampaian laporan berkala dan koreksi laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan per periode. Pasal 74 Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap PJPUR. Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 76 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengedaran Uang Rupiah, Bank Indonesia berwenang: a. meminta Bank untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu pengedaran Uang Rupiah; terkait b. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait aspek kelembagaan PJPUR; c. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR; dan/atau d. mencabut izin PJPUR. - 36 - (2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. hasil pengawasan Bank Indonesia; b. permintaan tertulis atau rekomendasi tertulis dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia; c. pencabutan izin dan/atau penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan milik PJPUR oleh otoritas pengawas yang berwenang; d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penghentian kegiatan badan usaha jasa pengamanan dan/atau PJPUR; dan/atau e. permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan atas inisiatif PJPUR. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 77 Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dinyatakan sebagai Uang Rupiah Khusus. Pasal 78 (1) Jangka waktu penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini mengikuti jangka waktu penukaran sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. (2) Lokasi penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Bank Indonesia. Pasal 79 Izin sebagai PJPUR yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap berlaku untuk jangka waktu - 37 - paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 80 (1) PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Penyesuaian permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 81 Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib dipenuhi oleh PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini PJPUR melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing. Pasal 82 (1) PJPUR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini memiliki anggota direksi dan mayoritas anggota dewan komisaris yang tidak berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melakukan penyesuaian domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1). (2) Anggota direksi dan anggota dewan komisaris PJPUR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini melakukan rangkap jabatan pada PJPUR lain wajib melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2). (3) Penyesuaian domisili dan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling - 38 - lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 83 PJPUR yang telah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan pembukaan kantor cabang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 84 Pengenaan sanksi kewajiban membayar terhadap temuan Uang Rupiah tidak asli dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada ketentuan mengenai pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 85 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323); b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan - 39 - Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 86 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5323); b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350); dan c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5923), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 87 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 40 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 154 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/10/PBI/2019 TENTANG PENGELOLAAN UANG RUPIAH I. UMUM Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Pelaksanaan Pengedaran Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Bank dalam melakukan kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan PJPUR dalam menyediakan jasa pengolahan Uang Rupiah, sehingga penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR perlu ditata guna mewujudkan industri jasa pengolahan Uang Rupiah yang kuat, sehat, dan memiliki tata kelola yang baik mencakup antara lain aspek kelembagaan dan kepemilikan PJPUR. - 2 - Sehubungan dengan keterkaitan yang erat dalam kegiatan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan pengolahan Uang Rupiah oleh Bank dan penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah oleh PJPUR maka perlu dilakukan pengaturan terhadap Pengelolaan Uang Rupiah secara lengkap dan komprehensif dalam satu peraturan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka (overt)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat. Yang dimaksud dengan “bersifat semi tertutup (semicovert)” adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV). - 3 - Yang dimaksud dengan “bersifat tertutup (covert/forensic)” adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Yang dimaksud dengan “pahlawan nasional” adalah pahlawan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Yang dimaksud dengan “bagian depan Uang Rupiah” adalah sisi desain Uang Rupiah yang terdapat gambar lambang Negara “Garuda Pancasila”. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain polimer, serat sintetis, atau campuran antara kertas dengan serat sintetis. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Mutu bahan baku Uang Rupiah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. - 4 - Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tidak sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah” adalah ketidaksanggupan yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang menyebabkan akan tidak terpenuhinya kewajiban Pencetakan Uang Rupiah sehingga dapat mengganggu persediaan Uang Rupiah. Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Contoh bencana nonalam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Contoh bencana sosial antara lain konflik sosial dan teror. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. - 5 - Pasal 19 Uang Rupiah Khusus dapat berbentuk Uang Rupiah Kertas bersambung. Uang Rupiah Kertas bersambung yaitu lembaran Uang Rupiah Kertas yang terdiri dari 2 (dua) lembar (bilyet), 4 (empat) lembar (bilyet), atau lebih dan masih merupakan satu kesatuan. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar” adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik untuk jumlah nominal dan jenis pecahan Uang Rupiah. Pasal 21 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam layanan kas antara lain pengelola kas titipan. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penukaran Uang Rupiah” adalah kegiatan penerimaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia dari masyarakat dengan memberikan penggantian berupa Uang - 6 - Rupiah yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah cacat” adalah Uang Rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah lusuh” adalah Uang Rupiah yang ukuran dan bentuk fisiknya tidak berubah dari ukuran dan bentuk aslinya, tetapi kondisi fisiknya telah berubah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah rusak” adalah: a. Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran atau fisik aslinya yang antara lain karena terbakar, berlubang, atau hilang sebagian; atau b. Uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya berbeda dengan ukuran atau fisik aslinya, antara lain karena robek atau mengerut. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Kerusakan Uang Rupiah diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang Rupiah meyakinkan Bank Indonesia adanya dugaan unsur kesengajaan, misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, benang pengaman hilang seluruhnya atau sebagian karena dirusak, dan/atau jumlah Uang Rupiah yang ditukarkan relatif banyak dengan pola kerusakan yang sama. Kerusakan Uang Rupiah dilakukan secara sengaja apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau - 7 - putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang Rupiah dirusak secara sengaja. Pasal 25 Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang hilang atau musnah” adalah Uang Rupiah yang karena suatu sebab, fisik, dan/atau tanda keasliannya telah hilang atau musnah. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Mekanisme pembelian oleh masyarakat dapat dilakukan melalui pembelian langsung atau lelang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyetoran dan penarikan” adalah kegiatan Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk melakukan penyetoran Uang Rupiah ke Bank Indonesia dan penarikan Uang Rupiah dari Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. - 8 - Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain apabila berdasarkan pemantauan Bank Indonesia terdapat kelebihan atau kekurangan Uang Rupiah layak edar di daerah tertentu, keadaan kahar (force majeure), dan/atau menjelang dan setelah hari besar keagamaan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengolahan Uang Rupiah” adalah kegiatan yang mencakup kegiatan sortasi dan/atau hitung Uang Rupiah termasuk penyimpanan Uang Rupiah di khazanah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. - 9 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah tidak asli” adalah benda yang menyerupai Uang Rupiah tetapi tidak memenuhi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah. Uang Rupiah tidak asli dapat berupa Uang Rupiah Palsu atau Uang Rupiah Tiruan. Pasal 34 Ayat (1) Uang Rupiah emisi baru disampaikan kepada Bank, bank sentral negara lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “masyarakat” meliputi Bank, PJPUR, perseorangan, badan hukum, dan lembaga yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. - 10 - Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang diragukan keasliannya” termasuk Uang Rupiah rusak yang tidak merupakan satu kesatuan dan memiliki nomor seri berbeda. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Distribusi Uang Rupiah meliputi kegiatan pengantaran dan/atau pengambilan Uang Rupiah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pemrosesan Uang Rupiah meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan Uang Rupiah. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. - 11 - Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, mesin pembungkus uang, dan gedung yang layak serta memenuhi standar keamanan. Huruf b Kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (audited). Untuk pihak yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun, kondisi, dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (unaudited) yang disertai pernyataan tertulis dari direksi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “modal minimum” adalah modal disetor dan laba ditahan. Ayat (2) Cukup jelas. - 12 - Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Memiliki pengetahuan di bidang jasa pengolahan Uang Rupiah dapat dibuktikan antara lain dengan sertifikat pengolahan Uang Rupiah atau bukti kepesertaan di bidang pengolahan Uang Rupiah dalam hal belum terdapat sertifikasi pengolahan Uang Rupiah. Pasal 47 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah 50% + 1 dari jumlah anggota dewan komisaris. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Memiliki pengetahuan di bidang pengolahan Uang Rupiah dapat dibuktikan antara lain dengan sertifikat pengolahan Uang Rupiah atau bukti kepesertaan di bidang pengolahan Uang Rupiah dalam hal belum terdapat sertifikasi pengolahan Uang Rupiah. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Persyaratan integritas meliputi: 1. cakap melakukan perbuatan hukum; 2. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan, - 13 - termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana; 3. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia; dan 4. memiliki komitmen terhadap pengembangan PJPUR yang sehat. Huruf b Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan: 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 2. 3. tidak tercantum dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Huruf c Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung penyelenggaraan PJPUR. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Kantor cabang adalah kantor PJPUR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PJPUR dengan alamat dan kategori jasa kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang jelas. Ayat (2) Contoh sarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang. - 14 - Contoh prasarana antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Termasuk kebijakan perizinan PJPUR dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan pembukaan kantor cabang dengan memenuhi kondisi tertentu. Pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang dengan memenuhi kondisi tertentu antara lain Bank Indonesia memberikan persetujuan dengan mensyaratkan PJPUR untuk membuka kantor cabang pada daerah dan wilayah tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penerapan manajemen risiko oleh PJPUR meliputi: a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris; b. kecukupan kebijakan dan prosedur; c. kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan d. pengendalian intern. Huruf d Cukup jelas. - 15 - Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Peningkatan kompetensi dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia pada pelatihan di bidang pengolahan Uang Rupiah. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Uang Rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan antara lain Uang Rupiah yang disetorkan ke Bank Indonesia atau digunakan untuk pengisian automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lainnya. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. - 16 - Pasal 57 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku” adalah Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Ayat (2) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu data dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama. Pasal 58 Ayat (1) Laporan yang disampaikan oleh Bank antara lain laporan terkait pelaksanaan penyetoran dan penarikan yang meliputi posisi likuiditas, transaksi uang kartal antar-Bank, dan proyeksi arus kas (cash flow). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. - 17 - Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “rekaman” adalah rekaman kamera pengawas (closed circuit television). Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Pemantauan terhadap Bank pengelola kas titipan dilakukan antara lain untuk memastikan tata kelola yang baik oleh Bank pengelola kas titipan. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. - 18 - Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Contoh Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, yaitu: a. Uang Rupiah Kertas bersambung (uncut banknotes) pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016; dan b. Uang Rupiah Logam pecahan 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan pecahan 10.000 (sepuluh ribu) seri “For the Children of the World” tahun emisi 1999. - 19 - Pasal 78 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain: a. Surat Keputusan Direksi BI No.20/54/KEP/DIR tanggal 4 Maret 1988 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Seri Sudirman Pecahan Rp500,00 dan Rp100,00, Emisi 1975 Pecahan Rp5.000,00 dan Rp1.000,00, serta Emisi 1977 Pecahan Rp500,00 dan Rp100,00.; b. Surat Keputusan Direksi BI No.24/105/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1992 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan Rp10.000,00 Emisi 1979, Pecahan Rp5.000,00 Tanda Tahun 1980, Pecahan Rp1.000,00 Emisi 1980, dan Pecahan Rp500,00 Tanda Tahun 1982; c. Surat Keputusan Direksi BI No.24/105/KEP/DIR tanggal 31 Agustus 1995 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan Rp100 Tanda Tahun 1984, Rp500 Tanda Tahun 1988, Rp1.000 Tanda Tahun 1987, Rp5.000 Tanda Tahun 1986, dan Rp 10.000 Tanda Tahun 1985; dan d. Surat Keputusan Direksi BI No.29/87/KEP/DIR tanggal 11 September 1996 tentang Pencabutan Kembali serta Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Seri Dwikora Pecahan Rp0,05; Rp0,10; Rp0,25; Rp0,50 serta Uang Logam Pecahan Rp2 Emisi 1970; Rp10 Emisi 1971; Rp10 Emisi Tabanas 1974 dan Pecahan Rp10 Emisi 1979. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kantor Bank Indonesia” adalah Kantor Pusat Bank Indonesia dan kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. - 20 - Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6378

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 21/10/PBI/2019 </reg_id> <reg_title> PENGELOLAAN UANG RUPIAH </reg_title> <set_date> 30 Agustus 2019 </set_date> <effective_date> 30 Agustus 2019 </effective_date> <issued_date> 30 Agustus 2019 </issued_date> <replaced_reg> '14/13/PBI/2012', '14/7/PBI/2012', '18/15/PBI/2016' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011' </related_reg> <penalty_list> 'BAB XIII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/5/PBI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan transaksi perdagangan Sertifikat Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerapkan sistem Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System; b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 / Indonesia Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor ); System … /PBI/ 2003 tentang Bank -2- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 diubah sebagai berikut: 1. Ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7 (1) Bank yang melakukan transaksi SBI di pasar perdana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain non Bank, wajib memiliki saldo giro Rupiah pada Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBI dengan Bank Indonesia pada waktu penyelesaian transaksi. (2) Dihapus.” 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 “Pasal 10 … -3- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis melalui Sistem Book Entry Registry dalam sarana Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan tanpa warkat (scripless). (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.” 3. Ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 12 (1) Dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, Bank atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, transaksi SBI bersangkutan dinyatakan batal. (2) Atas batalnya transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank atau pihak lain yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka. (3) Dihapus. (3) Dihapus … -4- (4) Dihapus.” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 18 DPM PENJELASAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/5/PBI/20042003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Transaksi SBI dengan Bank Indonesia meliputi penerbitan SBI di pasar perdana dan transaksi SBI Repo Bank dengan Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Ayat … -2- Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4366

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/5/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 4/10/PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA </reg_title> <set_date> 16 Februari 2004 </set_date> <effective_date> 16 Februari 2004 </effective_date> <changed_reg> '4/10/PBI/2002' </changed_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '5/ /PBI/2003', '3/UU/2004' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 9 /PBI/2000 TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter, maka perlu diciptakan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia; b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang … - 2 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998; 2. Unit Usaha Syariah, yang untuk selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah; 3. Wadiah … - 3 - 3. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut; 4. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut SWBI, adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah; 5. Pusat Informasi Pasar Uang, yang untuk selanjutnya disebut PIPU, adalah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia. BAB II KARAKTERISTIK, JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENITIPAN DANA Pasal 2 (1) Bank Indonesia dapat menerima penitipan dana dari Bank atau UUS dengan menggunakan prinsip Wadiah. (2) Sebagai bukti penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan SWBI. (3) Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diperhitungkan pada saat jatuh waktu. Pasal 3 … - 4 - Pasal 3 (1) Jumlah dana yang dapat dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Penitipan dana di atas Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 4 Jangka waktu penitipan dana ditetapkan 1 (satu) minggu, 2 (dua) minggu, dan 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam hari. Pasal 5 Perubahan jangka waktu penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PENITIPAN DANA Pasal 6 Kegiatan penitipan dana dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Pasal 7 … - 5 - Pasal 7 (1) Bank atau UUS mengajukan permohonan penitipan dana melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS)/faksimili/telepon yang ditegaskan dengan faksimili, atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada: a. Direktorat Pengelolaan Moneter c.q. Bagian Operasi Pasar Uang, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek; b. Direktorat Pengelolaan Moneter c.q. Bagian Operasi Pasar Uang, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, melalui Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank dan UUS yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditegaskan secara tertulis dengan Surat Penegasan Transaksi Penitipan dana (SPTP) sebagaimana contoh dalam lampiran 1, dan disampaikan selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB. Pasal 8 (1) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penitipan dana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank atau UUS yang permohonannya disetujui melalui RMDS, telepon yang ditegaskan dengan faksimili atau sarana lain selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB. (2) Bank… - 6 - (2) Bank Indonesia akan mengumumkan secara luas jumlah keseluruhan penitipan dana menurut jangka waktu pelaksanaan transaksi melalui PIPU, Reuters atau Telerate selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Pasal 9 (1) Penyelesaian transaksi penitipan dana dilakukan pada hari kerja yang sama. (2) Penyelesaian transaksi penitipan dana bagi Bank atau UUS yang permohonannya disetujui oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mendebet rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia sebesar nilai titipan. BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN JATUH WAKTU PENITIPAN DANA Pasal 10 (1) Pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia sebesar nilai titipan dana. (2) Dalam hal Bank Indonesia memberikan bonus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh waktu penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro bank sebesar nilai bonus yang besarnya diatur dalam ayat (3) dan ayat (4). (3) Dalam … - 7 - (3) Dalam hal Bank Indonesia akan memberikan bonus kepada Bank atau UUS yang menitipkan dana, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) yang merupakan rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) yang terjadi di PUAS, pada tanggal penitipan dana. (4) Dalam hal data mengenai tingkat indikasi imbalan PUAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tersedia pada hari penitipan dana, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS terakhir yang terjadi atau rata-rata tingkat imbalan deposito investasi Mudharabah sebelum didistribusikan pada bulan sebelumnya dari seluruh Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan UUS. Pasal 11 Pelaksanaan pendebetan rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan pengkreditan rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diatur sebagai berikut: a) bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110; b) bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia setempat. BAB V … - 8 - BAB V SANKSI Pasal 12 (1) Dalam hal saldo rekening giro Bank atau UUS tidak mencukupi untuk menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka transaksi penitipan dana dibatalkan. (2) Atas pembatalan transaksi penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank atau UUS dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. (3) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penitipan dana karena saldo rekening giro Bank atau UUS pada Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi penitipan dana lebih dari 2 (dua) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka atas pembatalan yang ketiga dan seterusnya terhadap Bank atau UUS dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sebesar 1 o/oo (satu permil) dari kekurangan penitipan dana. Pasal 13 (1) Bagi Bank atau UUS yang mengambil titipan dana sebelum jatuh waktu tidak diberikan bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat (1), terhadap Bank atau UUS yang mengambil titipan dana sebelum jangka waktu penitipan berakhir, dikenakan biaya administrasi: a. sebesar … - 9 - a. sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jumlah titipan dana sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jumlah titipan dana di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); c. sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk jumlah titipan di atas Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). BAB VI … - 10 - BAB VI PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2000 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 24 DPM - 11 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 9 /PBI/2000 TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA I. UMUM Dengan diberlakukannya ketentuan mengenai perbankan syariah yang termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dewasa ini telah berdiri beberapa bank syariah di Indonesia. Diharapkan agar perbankan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut dapat meningkatkan mobilisasi dana dan potensi ekonomi masyarakat secara optimal. Selama ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar ditempuh dengan operasi pasar terbuka, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan berkembangnya bank syariah maka pengendalian moneter dapat diperluas melalui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Agar operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat dilaksanakan, maka perlu diciptakan suatu piranti yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dapat pula menjadi sarana penitipan dana jangka pendek oleh Bank yang mengalami kelebihan likuiditas. II. PASAL … - 12 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Butir 1 sampai dengan 5 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 … - 13 - Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 … - 14 - Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip Mudharabah. Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat 2 … - 15 - Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3937 DPM - 16 - Lampiran 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 9 /PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 Lampiran 1 SURAT PENEGASAN TRANSAKSI PENITIPAN DANA (SPTP) …..………….,………………….. No. : Lamp : Kepada Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 1.1 JAKARTA 10110 1.1.1 Up. Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter Perihal : Penegasan Transaksi Penitipan Dana SWBI Dengan ini kami menegaskan transaksi SWBI sebagai berikut: - 17 - Nominal (juta Rp) Jangka Waktu Jatuh Waktu Jumlah : Rp Demikian penegasan kami. PT. Bank ……………….. Materai, Tanda tangan Keterangan: Surat penegasan ini disampaikan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi.

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 2/9/PBI/2000 </reg_id> <reg_title> SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA </reg_title> <set_date> 23 Februari 2000 </set_date> <effective_date> 1 Maret 2000 </effective_date> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/23/PBI/2011 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank; b. bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah; c. bahwa langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah; d. bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Mengingat ... - 2 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut dengan BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor … - 3 - Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut dengan UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut dengan BUK adalah Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memiliki Unit Usaha Syariah. 5. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. 6. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. 7. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 8. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. 9. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. 10. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian- kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 11. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. 12. Risiko … - 4 - 12. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. 13. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 14. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. 15. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. 16. Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. 17. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 18. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 19. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh BUS secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari: a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan BUS lebih dari 50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan BUS 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun BUS memiliki Pengendalian terhadap perusahaan; c. Perusahaan … - 5 - c. Perusahaan dengan kepemilikan BUS lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: i. kepemilikan BUS dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan ii. masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak; d. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan. BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO Pasal 2 (1) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak. (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK. Pasal 3 Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; c. kecukupan … - 6 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pasal 4 Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Pasal 5 (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup: a. Risiko Kredit; b. Risiko Pasar; c. Risiko Likuiditas; d. Risiko Operasional; e. Risiko Hukum; f. Risiko Reputasi; g. Risiko Stratejik; h. Risiko Kepatuhan; i. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk); j. Risiko Investasi (Equity Investment Risk). (2) Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank harus menerapkan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j. (4) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko Bank. BAB III … - 7 - BAB III PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pasal 7 Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Pasal 8 (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Direksi paling kurang mencakup: a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan; c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; d. mengembangkan … - 8 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan 3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko. (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank. (3) Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dilakukan oleh Direktur UUS. Bagian Keempat Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Pasal 9 Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup: a. melakukan evaluasi (review) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. BAB IV … - 9 - BAB IV KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko Pasal 10 Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling kurang memuat: a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko; c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko; d. penetapan penilaian peringkat Risiko; e. penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk; f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko. Bagian Kedua Prosedur dan Penetapan Limit Risiko Pasal 11 (1) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko Bank. (2) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; c. dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai. (3) Penetapan … - 10 - (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup: a. limit secara keseluruhan; b. limit per jenis Risiko; dan c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko. BAB V PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO Bagian Kesatu Umum Pasal 12 (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (risk factors) yang bersifat material. (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh: a. sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko Bank. Bagian Kedua Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Pasal 13 (1) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko dilakukan dengan melakukan analisis paling kurang terhadap: a. karakteristik … - 11 - a. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank. (2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib melakukan paling kurang: a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank. (3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib melakukan paling kurang: a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; b. penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material. (4) Bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. (5) Penetapan langkah-langkah pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan Prinsip Syariah. Bagian Ketiga Sistem Informasi Manajemen Risiko Pasal 14 (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, paling kurang mencakup laporan atau informasi mengenai: a. eksposur Risiko; b. kepatuhan … - 12 - b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; c. (2) realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi. (3) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam sistem informasi Manajemen Risiko BUK. BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERN Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk UUS dapat digabung dengan sistem pengendalian intern dari BUK. Pasal 16 (1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling kurang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan: a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern Bank; b. tersedianya … - 13 - b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan d. efektivitas budaya Risiko (risk culture) pada organisasi Bank secara menyeluruh. Bagian Kedua Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Pasal 17 (1) Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d paling kurang mencakup: a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank; b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank; e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank; h. pengujian … - 14 - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko; i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern (SKAI). BAB VII ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk: a. komite Manajemen Risiko; dan b. satuan kerja Manajemen Risiko. (2) Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta Risiko yang melekat pada UUS. Bagian … - 15 - Bagian Kedua Komite Manajemen Risiko Pasal 19 (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a untuk BUS, paling kurang terdiri dari: a. mayoritas anggota Direksi; dan b. pejabat eksekutif terkait. (2) Dalam hal komite Manajemen Risiko untuk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibentuk secara tersendiri, maka keanggotaan komite Manajemen Risiko UUS paling kurang terdiri dari: a. Direktur UUS; b. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan BUK; dan c. pejabat eksekutif terkait. (3) Dalam hal komite Manajemen Risiko untuk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digabung dengan komite Manajemen Risiko BUK maka dalam pembahasan yang terkait dengan Manajemen Risiko UUS, Direktur UUS wajib diikutsertakan sebagai salah satu anggota komite Manajemen Risiko BUK. (4) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling kurang meliputi: a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud; c. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (irregularities). Bagian … - 16 - Bagian Ketiga Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasal 20 (1) Struktur organisasi satuan kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta Risiko yang melekat pada Bank. (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. (3) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko meliputi: a. pemantauan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi; b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing; c. kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko; d. pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru; e. evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (internal model); f. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk- taking unit) dan/atau kepada komite Manajemen Risiko; dan g. menyusun … - 17 - g. menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko secara berkala kepada: 1. direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus; dan 2. komite Manajemen Risiko. Bagian Keempat Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasal 21 Satuan kerja operasional (risk-taking unit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko secara berkala. BAB VIII PELAPORAN Bagian Kesatu Laporan Profil Risiko Pasal 22 (1) Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Bank Indonesia. (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus, dan komite Manajemen Risiko. (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember … - 18 - Desember. (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank menyampaikan laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangka waktu yang ditetapkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan petunjuk penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 23 (1) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3). (2) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. (3) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila Bank belum atau tidak menyampaikan laporan melebihi 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kedua Laporan Lain Pasal 24 (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. (2) Bank … - 19 - (2) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Format, tata cara pelaporan, dan pengenaan sanksi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan bank kepada Bank Indonesia. Bagian Ketiga Alamat Penyampaian Pasal 25 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. BAB IX LAIN-LAIN Bagian Kesatu Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Pasal 26 Bank Indonesia dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Pasal 27 Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Bank Indonesia. Bagian … - 20 - Bagian Kedua Aspek Pengungkapan Kinerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Pasal 28 (1) Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank wajib disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kinerja Manajemen Risiko dan arah kebijakan Manajemen Risiko. (3) Pengungkapan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UUS digabungkan dalam laporan tahunan BUK. BAB X SANKSI Pasal 29 (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan. (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per laporan. (3) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. (4) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 namun dinilai tidak lengkap secara signifikan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format yang … - 21 - yang ditentukan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir. Pasal 30 Bank yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk UUS mulai berlaku sejak laporan posisi bulan Juni 2012. (2) Penyesuaian pengungkapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk UUS dilakukan pertama kali pada laporan tahunan posisi akhir Desember 2012. BAB XII … - 22 - BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. (2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyesuaikan pedoman operasional yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. Pasal 33 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS. Pasal 34 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dinyatakan tetap berlaku bagi BUS dan UUS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 35 … - 23 - Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 November 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 103 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/23/PBI/2011 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH UMUM Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. PASAL … - 2 - PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Termasuk dalam cakupan penerapan Manajemen Risiko adalah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Peran Komisaris bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi Bank. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 4 … - 3 - Pasal 4 Kompleksitas usaha antara lain keragaman dalam jenis transaksi/produk/jasa dan jaringan usaha. Kemampuan Bank antara lain kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusia. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah Risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Huruf b Risiko Pasar meliputi antara lain, Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh … - 4 - oleh perubahan harga saham. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Huruf f Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Huruf g Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (strategic plan) antar level stratejik. Selain itu Risiko Stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku … - 5 - perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya return/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain. Huruf j Risiko ini timbul apabila Bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana Bank ikut menanggung Risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (profit and loss sharing). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 … - 6 - Pasal 7 Huruf a Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Huruf b Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, maupun per aktivitas fungsional. Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko disusun paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BUS secara signifikan. Huruf b Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah: 1. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko; 2. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris … - 7 - Komisaris secara triwulanan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya Manajemen Risiko yang efektif. Huruf e Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko. Huruf f Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. Huruf g Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “memiliki pemahaman yang memadai” adalah termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah yang terkait dengan produk, jasa, dan kegiatan operasional Bank lainnya. Ayat (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Direktur UUS dapat berkoordinasi dengan Direktur lain pada BUK. Pasal 9 … - 8 - Pasal 9 Huruf a Evaluasi atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Huruf b Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah paling kurang secara triwulanan. Pasal 10 Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa: 1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan perundang- undangan serta ketentuan lain yang berlaku; dan 2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c … - 9 - Huruf c Toleransi Risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank. Huruf d Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank. Peringkat Risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to High), dan 5 (High). Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola Risiko. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun atau lebih, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank. Huruf c Yang dimaksud dengan “dokumentasi yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan pengendalian … - 10 - pengendalian intern Bank. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko” adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko. Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko yang bersifat material” adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Proses identifikasi Risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian Bank yang pernah terjadi. Ayat (2) Untuk mengukur Risiko, Bank dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank. Huruf a Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah paling kurang secara triwulanan atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha Bank dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Bank. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) … - 11 - Ayat (3) Huruf a Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Bank, yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi Risiko dengan menggunakan historical trend. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi Risiko antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Selain itu dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko nilai tukar dan Risiko Likuiditas, Bank paling kurang menerapkan Assets and Liabilities Management (ALMA). Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (composite) maupun rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional. Huruf b Cukup jelas. Huruf c … - 12 - Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Laporan atau informasi yang disampaikan kepada Direksi dapat ditingkatkan frekuensinya sesuai dengan kebutuhan BUS. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Huruf c Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional antara lain diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya Bank lainnya dari Risiko terkait. Huruf d Efektivitas budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi … - 13 - mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank secara berkesinambungan. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Komite Manajemen Risiko harus bersifat non struktural. Huruf b Satuan kerja Manajemen Risiko tersebut merupakan bagian dari struktur organisasi Bank (bersifat struktural). Ayat (2) Pengaturan ini dimaksudkan agar UUS dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi BUK, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. Pasal 19 Ayat (1) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Bank. Huruf a Salah satu anggota Direksi yang harus menjadi anggota komite Manajemen Risiko adalah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Huruf b Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat … - 14 - pejabat Bank satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan Bank. Ayat (2) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan UUS. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif terkait” adalah pejabat UUS dan BUK satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan UUS. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur … - 15 - prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi/eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan. Pasal 20 Ayat (1) Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank dapat menentukan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Bank, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “independen” antara lain tercermin dari adanya: 1. pemisahan fungsi/tugas antara satuan kerja Manajemen Risiko dengan satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern; 2. proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya. Yang dimaksud dengan “satuan kerja operasional (risk-taking unit)” antara lain satuan kerja pembiayaan, treasuri, dan pendanaan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Direktur yang ditugaskan secara khusus” adalah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau Direktur Manajemen Risiko. Istilah Direktur Utama dapat dipersamakan dengan Presiden Direktur. Ayat (4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko disesuaikan … - 16 - disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Stress testing dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional atau aktivitas fungsional Bank. Huruf c Kaji ulang antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit intern dan/atau perkembangan praktek-praktek Manajemen Risiko yang berlaku secara internasional. Huruf d Termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur serta pemenuhan terhadap Prinsip Syariah. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Rekomendasi antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Bank. Huruf g Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank. Frekuensi penyampaian laporan harus ditingkatkan apabila kondisi … - 17 - kondisi pasar berubah dengan cepat. Untuk eksposur Risiko yang berubah relatif lama, seperti Risiko Kredit maka penyampaian laporan disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan. Pasal 21 Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Pasal 22 Ayat (1) Laporan profil Risiko memuat antara lain informasi tentang tingkat dan trend seluruh eksposur Risiko. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Laporan profil Risiko disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Contoh: Untuk laporan profil Risiko posisi bulan September 2011, Bank wajib menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2011. Ayat (2) … - 18 - Ayat (2) Contoh: Apabila Bank menyampaikan laporan profil Risiko posisi bulan September 2011 pada tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011, maka Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan. Ayat (3) Contoh: Apabila Bank menyampaikan laporan profil Risiko posisi bulan September 2011 setelah tanggal 21 November 2011, maka Bank dianggap tidak menyampaikan laporan dimaksud. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Laporan terkait penerapan Manajemen Risiko meliputi antara lain Laporan Proyeksi Arus Kas dan Laporan Profil Maturitas dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan bank antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum dan Laporan Kantor Pusat Bank Umum. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 … - 19 - Pasal 26 Penilaian terhadap Manajemen Risiko Bank termasuk penilaian Risiko yang melekat (inherent risk) dan kecukupan sistem pengendalian Risiko (risk control system). Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kinerja Manajemen Risiko merupakan hasil penerapan Manajemen Risiko untuk periode awal tahun (Januari) sampai dengan akhir tahun (Desember) termasuk profil Risiko, sedangkan arah kebijakan Manajemen Risiko merupakan arah dan strategi Manajemen Risiko periode satu tahun kedepan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja. Ayat (2) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) … - 20 - Ayat (4) Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5247 DPbS

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 13/23/PBI/2011 </reg_id> <reg_title> PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title> <set_date> 2 November 2011 </set_date> <effective_date> 2 November 2011 </effective_date> <issued_date> 2 November 2011 </issued_date> <replaced_reg> '11/25/PBI/2009', '5/8/PBI/2003' </replaced_reg> <related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008' </related_reg> <penalty_list> 'BAB X' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/13/PBI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/8/PBI/2018 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah risiko kredit atau pembiayaan yang terjaga maka diperlukan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif melalui relaksasi kebijakan khususnya terkait rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor; b. bahwa sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dan upaya mendorong ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) diperlukan dukungan bank sentral melalui kebijakan rasio loan to value, rasio financing to value, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan bagi properti berwawasan lingkungan dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; - 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5546); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6230); - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/8/PBI/2018 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6230) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10A serta di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 24A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. - 4 - 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS. 5. Kredit adalah kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. 6. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 7. Properti adalah rumah tapak, rumah susun, dan rumah toko atau rumah kantor. 8. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 9. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berupa griya tawang, kondominium, apartemen, flat, dan bangunan lainnya. 10. Rumah Toko atau Rumah Kantor adalah tanah berikut bangunan yang izin pendiriannya sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial yang berupa pertokoan, perkantoran, gudang, dan bangunan lainnya. 10A. Properti Berwawasan Lingkungan adalah Properti yang memenuhi kriteria bangunan hijau sesuai dengan standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional. - 5 - 11. Kredit Properti Rumah Tapak yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pemilikan Rumah Tapak, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Tapak. 12. Kredit Properti Rumah Susun yang selanjutnya disebut KP Rusun adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pemilikan Rumah Susun, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Susun. 13. Kredit Properti Rumah Toko atau Kredit Properti Rumah Kantor yang selanjutnya disebut KP Ruko atau KP Rukan adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pemilikan Rumah Toko atau Rumah Kantor, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Toko atau Rumah Kantor. 14. Kredit Properti yang selanjutnya disingkat KP adalah Kredit konsumsi berupa KP Rumah Tapak, KP Rusun, dan KP Ruko atau KP Rukan. 15. Pembiayaan Properti Rumah Tapak yang selanjutnya disebut PP Rumah Tapak adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pemilikan Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak. 16. Pembiayaan Properti Rumah Susun yang selanjutnya disebut PP Rusun adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pemilikan Rumah Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun. 17. Pembiayaan Properti Rumah Toko atau Pembiayaan Properti Rumah Kantor yang selanjutnya disebut PP Ruko atau PP Rukan adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pemilikan Rumah Toko atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Toko atau Rumah Kantor. 18. Pembiayaan Properti yang selanjutnya disingkat PP adalah Pembiayaan konsumsi berupa PP Rumah Tapak, PP Rusun, dan PP Ruko atau PP Rukan. - 6 - 19. Akad Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 20. Akad Istishna’ adalah akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’). 21. Akad Musyarakah Mutanaqisah yang selanjutnya disebut Akad MMQ adalah akad Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. 22. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik yang selanjutnya disebut Akad IMBT adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. 23. Rasio Loan to Value yang selanjutnya disebut Rasio LTV adalah angka rasio antara nilai Kredit yang dapat diberikan oleh BUK terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Kredit berdasarkan hasil penilaian terkini. 24. Rasio Financing to Value yang selanjutnya disebut Rasio FTV adalah angka rasio antara nilai Pembiayaan yang dapat diberikan oleh BUS atau UUS terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. 24A. Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan. - 7 - 25. Kredit Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat KKB adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pembelian kendaraan bermotor. 26. Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pembelian kendaraan bermotor. 27. Uang Muka adalah pembayaran di muka sebesar persentase tertentu dari nilai pembelian Properti atau harga kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah. 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Tata cara penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan b. untuk KP atau PP yang diberikan dengan plafon di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen. (2) Dalam hal terdapat perubahan batasan plafon yang menjadi dasar penetapan penilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penilai agunan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 8 - 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 tetap, dan penjelasan ayat (1) huruf a angka 2 Pasal 6 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Bank yang memberikan KP atau PP untuk fasilitas kedua dan seterusnya wajib memenuhi ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagai berikut: a. Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad Murabahah dan Akad Istishna’ untuk fasilitas kedua dan seterusnya ditetapkan sebagai berikut: 1. KP Rumah Tapak dan PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); 2. KP Rumah Tapak dan PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); 3. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); 4. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); - 9 - 5. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); dan 6. KP Ruko atau KP Rukan dan PP Ruko atau PP Rukan, paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); dan b. Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad MMQ dan Akad IMBT untuk fasilitas kedua dan seterusnya, ditetapkan sebagai berikut: 1. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); 2. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 95% (sembilan puluh lima persen); 3. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); 4. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); 5. PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); dan 6. PP Ruko atau PP Rukan, paling tinggi 90% (sembilan puluh persen). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP untuk fasilitas kedua dan seterusnya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 10 - 5. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 8 diubah, ayat (2) Pasal 8 tetap dan penjelasan ayat (2) Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, serta ketentuan ayat (3) Pasal 8 tetap dan penjelasan ayat (3) Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Ketentuan mengenai Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku bagi Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen); dan b. rasio KP bermasalah atau rasio PP bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen). (2) Penghitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rasio KP bermasalah atau rasio PP bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada laporan bulanan bank umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2 (dua) bulan sebelumnya. (3) Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum dapat dipenuhi dari laporan bulanan bank umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan lain. (4) Bank wajib menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan rasio Kredit bermasalah, rasio Pembiayaan bermasalah, - 11 - rasio KP bermasalah, rasio PP bermasalah, dan laporan lain diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Bank wajib memenuhi ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagai berikut: a. Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad Murabahah dan Akad Istishna’ untuk fasilitas pertama ditetapkan sebagai berikut: 1. KP Rumah Tapak dan PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); 2. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); dan 3. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 95% (sembilan puluh lima persen); b. Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad Murabahah dan Akad Istishna’ untuk fasilitas kedua ditetapkan sebagai berikut: 1. KP Rumah Tapak dan PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); - 12 - 2. KP Rumah Tapak dan PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); 3. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 4. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); 5. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); dan 6. KP Ruko atau KP Rukan dan PP Ruko atau PP Rukan, paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); c. Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad Murabahah dan Akad Istishna’ untuk fasilitas ketiga dan seterusnya ditetapkan sebagai berikut: 1. KP Rumah Tapak dan PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 65% (enam puluh lima persen); 2. KP Rumah Tapak dan PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); - 13 - 3. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 65% (enam puluh lima persen); 4. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 5. KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); dan 6. KP Ruko atau KP Rukan dan PP Ruko atau PP Rukan, paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); d. Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad MMQ dan Akad IMBT untuk fasilitas pertama ditetapkan sebagai berikut: 1. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); 2. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); dan 3. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 95% (sembilan puluh lima persen); e. Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad MMQ dan Akad IMBT untuk fasilitas kedua ditetapkan sebagai berikut: 1. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 80% (delapan puluh persen); - 14 - 2. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); 3. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 80% (delapan puluh persen); 4. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); 5. PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); dan 6. PP Ruko atau PP Rukan, paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen); dan f. Rasio FTV untuk PP berdasarkan Akad MMQ dan Akad IMBT untuk fasilitas ketiga dan seterusnya ditetapkan sebagai berikut: 1. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); 2. PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); 3. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); 4. PP Rusun dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); - 15 - 5. PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); dan 6. PP Ruko atau PP Rukan, paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 7. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan memberikan: a. KP Rumah Tapak atau PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi), untuk fasilitas pertama; b. KP Rumah Tapak atau PP Rumah Tapak dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), untuk fasilitas pertama dan seterusnya; c. KP Rusun atau PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi), untuk fasilitas pertama; dan d. KP Ruko atau KP Rukan dan PP Ruko atau PP Rukan, untuk fasilitas pertama, harus memenuhi ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Bank. - 16 - (2) Penetapan kebijakan Bank mengenai ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 8. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua A Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP untuk Pemilikan Properti Berwawasan Lingkungan Pasal 11A (1) Bagi Bank yang memberikan KP atau PP untuk pemilikan Properti Berwawasan Lingkungan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank wajib memenuhi ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP paling tinggi ditambah 5% (lima persen) atas Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a serta huruf b angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 6; dan b. Bank harus memenuhi ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Bank untuk: 1. fasilitas pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; - 17 - 2. fasilitas kedua dan seterusnya bagi KP atau PP Rumah Tapak dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan 3. fasilitas kedua dan seterusnya bagi PP Rumah Tapak dengan Akad MMQ dan Akad IMBT dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan. (2) Ketentuan mengenai Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 11B (1) Dalam hal Bank yang memberikan KP atau PP untuk pemilikan Properti Berwawasan Lingkungan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank wajib memenuhi ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP paling tinggi ditambah 5% (lima persen) atas Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b, huruf c, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e, dan huruf f; dan - 18 - b. Bank harus memenuhi ketentuan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Bank untuk: 1. fasilitas pertama bagi KP Rumah Tapak atau PP Rumah Tapak dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi) dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; 2. fasilitas pertama dan seterusnya bagi KP Rumah Tapak atau PP Rumah Tapak dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b; 3. fasilitas pertama bagi KP Rusun atau PP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c; 4. fasilitas pertama bagi KP Rusun atau PP Rusun berdasarkan Akad Murabahah dan Akad Istishna’ dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3; 5. fasilitas pertama bagi PP Rusun berdasarkan Akad MMQ dan Akad IMBT dengan luas bangunan lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 3; dan sebagaimana - 19 - 6. fasilitas pertama bagi KP Ruko atau KP Rukan dan PP Ruko atau PP Rukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 11C (1) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait pemberian KP atau PP untuk pemilikan Properti Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 11B. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 11D (1) Properti Berwawasan Lingkungan harus memenuhi kriteria bangunan hijau. (2) Pemenuhan kriteria bangunan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi kawasan yang telah tersertifikasi sebagai kawasan hijau dari lembaga penyelenggara sertifikasi kawasan hijau yang diakui maka seluruh unit Properti di kawasan tersebut dianggap telah memenuhi kriteria bangunan hijau; b. bagi kawasan yang belum tersertifikasi sebagai kawasan hijau maka pemenuhan kriteria bangunan hijau dilakukan berdasarkan - 20 - penilaian atau sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. untuk Properti dengan luas bangunan kurang dari 2.500m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) maka dilakukan: a) penilaian oleh Bank, dengan menggunakan perkakas aplikasi (application tools) yang disediakan oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui; dan/atau b) sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui; dan 2. untuk Properti dengan luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.500m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) maka harus dilakukan sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui; dan c. bagi Properti yang merupakan bangunan baru dalam suatu kawasan yang dibangun oleh satu atau gabungan pengembang maka: 1. pemenuhan kriteria bangunan hijau harus dilakukan melalui sertifikasi oleh lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui; dan 2. pengajuan sertifikasi dilakukan oleh pengembang. (3) Hasil penilaian atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi persyaratan Bank dalam memberikan persetujuan pemberian KP atau PP untuk pemilikan Properti Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 11B. - 21 - 9. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Bank yang memberikan KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan: 1. rasio Kredit bermasalah, rasio Pembiayaan bermasalah, rasio KP bermasalah, dan rasio PP bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); 2. memiliki perjanjian kerja sama antara Bank dengan pengembang yang paling sedikit memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan Properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan debitur atau nasabah; dan 3. memiliki jaminan yang diberikan oleh pengembang atau pihak lain kepada Bank: a) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang dalam hal Properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai dengan perjanjian; dan b) nilai jaminan paling sedikit sebesar selisih antara komitmen KP atau PP dengan pencairan KP atau PP yang telah dilakukan oleh Bank; dan b. tidak melanggar jumlah fasilitas KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh yang ditetapkan. (2) Jumlah fasilitas KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan paling - 22 - banyak 5 (lima) fasilitas KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Bank yang memberikan KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh dengan mengambil alih (take over) KP atau PP dari Bank lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Bank yang memberikan KKB atau PKB wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut: a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 15% (lima belas persen); dan b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 15% (lima belas persen). 11. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 21 diubah, ayat (2) Pasal 21 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, serta ayat (3) Pasal 21 tetap dan penjelasan ayat (3) Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Ketentuan mengenai Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku bagi Bank yang - 23 - memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen); dan b. rasio KKB bermasalah atau rasio PKB bermasalah secara neto kurang dari 5% (lima persen). (2) Penghitungan rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rasio KKB bermasalah atau rasio PKB bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada laporan bulanan bank umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2 (dua) bulan sebelumnya. (3) Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum dapat dipenuhi dari laporan bulanan bank umum atau laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan lain. (4) Bank wajib menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) maka Bank wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut: a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan - 24 - b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). 13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 (1) Bank yang memberikan KKB atau PKB untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memberikan KKB atau PKB dengan Uang Muka paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau 2. diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dari usaha yang dimilikinya. (2) Ketentuan mengenai Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (3) Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) maka Bank yang memberikan KKB atau PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan Uang Muka paling sedikit 15% (lima belas persen). - 25 - 14. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 23A (1) Bank yang memberikan KKB atau PKB untuk pembelian Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut: a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 5% (lima persen). (2) Ketentuan Uang Muka untuk KKB atau PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (3) Dalam hal Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) maka Bank wajib memenuhi ketentuan Uang Muka sebagai berikut: a. untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua, paling sedikit 15% (lima belas persen); b. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan c. untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif, paling sedikit 10% (sepuluh persen). - 26 - (4) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait pemberian KKB atau PKB untuk pembelian Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian KKB atau PKB untuk pembelian Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11B ayat (1) huruf a, Pasal 11C ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23A ayat (1), Pasal 23A ayat (3), Pasal 23A ayat (4), dan/atau Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. - 27 - (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11A ayat (1) huruf a, Pasal 11B ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23A ayat (1), dan/atau Pasal 23A ayat (3), selain dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari selisih antara plafon Kredit yang diberikan dengan plafon Kredit yang seharusnya atau plafon Pembiayaan yang diberikan dengan plafon Pembiayaan yang seharusnya. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) selain dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari plafon KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh atau dari plafon Kredit atau Pembiayaan untuk Uang Muka. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2019. - 28 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 227 - 1 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/13/PBI/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/8/PBI/2018 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Untuk mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial melalui penyempurnaan pengaturan mengenai Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB. Pelonggaran kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional yang tercermin dari siklus keuangan serta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk dampak perilaku prosiklikalitas. Selain itu, seiring dengan upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi berwawasan lingkungan (green economy), Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung penerapan ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) yang merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan risiko lingkungan. Untuk mendukung ekonomi berwawasan lingkungan (green economy) tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia yaitu dengan berperan serta dalam mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing). Untuk - 2 - itu, sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang masih bersifat akomodatif, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pemberian insentif berupa rasio yang lebih longgar terhadap Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP khusus untuk Properti Berwawasan Lingkungan, serta Uang Muka yang lebih ringan untuk KKB atau PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menyesuaikan pengaturan mengenai Rasio LTV untuk KP, Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 4 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 6 Ayat (1) Huruf a KP atau PP untuk fasilitas pertama diberikan bagi Rumah Tapak, Rumah Susun, dan Rumah Toko atau Rumah Kantor dengan luas bangunan: 1. di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi); 2. lebih dari 21m2 (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi); dan - 3 - 3. sampai dengan 21m2 (dua puluh satu meter persegi). Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permodalan bank, kualitas aset, dan kebijakan perkreditan atau pembiayaan. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Rasio Kredit bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Kredit bermasalah dibandingkan dengan total Kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Yang dimaksud dengan “jumlah Kredit bermasalah” adalah jumlah dari Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan bank. Rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. Yang dimaksud dengan “jumlah Pembiayaan bermasalah” adalah jumlah dari Pembiayaan - 4 - dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan bank. Huruf b Rasio KP bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah KP bermasalah dibandingkan dengan total KP. Yang dimaksud dengan “jumlah KP bermasalah” adalah jumlah dari KP dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio PP bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah PP bermasalah dibandingkan dengan total PP. Jumlah PP bermasalah merupakan jumlah dari PP dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan bulanan bank umum” adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. Yang dimaksud dengan “laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah” adalah laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “laporan lain” antara lain berupa laporan PP untuk BUS dan UUS. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. - 5 - Angka 6 Pasal 9 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permodalan bank, kualitas aset, dan kebijakan perkreditan atau pembiayaan. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 8 Pasal 11A Cukup jelas. Pasal 11B Cukup jelas. Pasal 11C Cukup jelas. Pasal 11D Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara sertifikasi kawasan hijau yang diakui” adalah lembaga yang mendapat lisensi untuk melakukan - 6 - sertifikasi sesuai dengan standar kawasan hijau atau bangunan hijau yang diakui. Huruf b Angka 1 Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara sertifikasi bangunan hijau yang diakui” adalah lembaga yang mendapat lisensi untuk melakukan sertifikasi sesuai standar kawasan hijau atau bangunan hijau yang diakui. Angka 2 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Hasil penilaian atau sertifikasi antara lain dapat berupa sertifikat, surat keterangan, dan/atau dokumen terkait lainnya. Angka 9 Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “belum tersedia secara utuh” adalah belum siap diserahterimakan. Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank meliputi aset tetap, aset bergerak, bank guarantee, standby letter of credit, dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam escrow account di Bank pemberi Kredit atau Pembiayaan. - 7 - Jaminan yang diberikan oleh pihak lain meliputi corporate guarantee, stand by letter of credit, bank guarantee, dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam escrow account di Bank pemberi Kredit atau Pembiayaan. Yang dimaksud dengan “dana yang dititipkan dan/atau yang disimpan dalam escrow account di Bank pemberi Kredit atau Pembiayaan” adalah dana yang ditahan atas nama pengembang yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Properti. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Dalam menghitung jumlah fasilitas KP atau PP yang diberikan untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh, Bank memperhitungkan fasilitas KP atau PP yang diberikan untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh yang telah diberikan oleh Bank yang sama maupun Bank lainnya. Dalam hal debitur atau nasabah telah memperoleh fasilitas KP atau PP yang diberikan untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank memperhitungkan fasilitas tersebut sebagai fasilitas KP atau PP yang diberikan untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 10 Pasal 20 Cukup jelas. - 8 - Angka 11 Pasal 21 Ayat (1) Huruf a Rasio Kredit bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Kredit bermasalah dibandingkan dengan total Kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Yang dimaksud dengan “jumlah Kredit bermasalah” adalah jumlah dari Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan bank. Rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto diperoleh dari jumlah Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. Yang dimaksud dengan “jumlah Pembiayaan bermasalah” adalah jumlah dari Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan bank. Huruf b Rasio KKB bermasalah secara neto diperoleh dari jumlah KKB bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai KKB bermasalah dibandingkan dengan total KKB setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai KKB bermasalah. Yang dimaksud dengan “jumlah KKB bermasalah” adalah jumlah dari KKB dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio PKB bermasalah secara neto diperoleh dari jumlah PKB bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai PKB bermasalah dibandingkan dengan total PKB setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai PKB bermasalah. - 9 - Yang dimaksud dengan “jumlah PKB bermasalah” adalah jumlah dari PKB dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang dimaksud dengan “cadangan kerugian penurunan nilai” adalah cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perudang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan bulanan bank umum” adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum. Yang dimaksud dengan “laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah” adalah laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 22 Cukup jelas. Angka 13 Pasal 23 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 23A Cukup jelas. - 10 - Angka 15 Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengenaan sanksi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari plafon Kredit atau Pembiayaan untuk Uang Muka atau plafon untuk KP atau PP dari setiap debitur atau nasabah. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6423

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 21/13/PBI/2019 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/8/PBI/2018 TENTANG RASIO LOAN TO VALUE UNTUK KREDIT PROPERTI, RASIO FINANCING TO VALUE UNTUK PEMBIAYAAN PROPERTI, DAN UANG MUKA UNTUK KREDIT ATAU PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR </reg_title> <set_date> 25 November 2019 </set_date> <effective_date> 2 Desember 2019 </effective_date> <issued_date> 26 November 2019 </issued_date> <changed_reg> '20/8/PBI/2018' </changed_reg> <related_reg> '2/PERPPU/2008', '23/UU/1999', '16/11/PBI/2014', '6/UU/2009', '20/8/PBI/2018' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 15 Pasal 28' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/6/PBI/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kondisi ekonomi dan keuangan global yang semakin terintegrasi membutuhkan upaya untuk peningkatan ketahanan perekonomian dan keuangan domestik antara lain melalui terciptanya pasar valuta asing yang efisien dan berdaya tahan tinggi terhadap gejolak; b. bahwa dalam rangka terciptanya pasar valuta asing yang efisien dan berdaya tahan tinggi terhadap gejolak, perlu dilakukan percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik; c. bahwa percepatan pendalaman pasar valuta asing dilakukan melalui upaya peningkatan likuiditas dan variasi instrumen derivatif valuta asing terhadap Rupiah dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan sehingga menciptakan kondisi pasar yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi lindung nilai; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik; Mengingat… - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan… - 3 - 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor Bank Umum dan Bank Umum Syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri. 2. Nasabah adalah: a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap Rupiah dalam bentuk: a. Transaksi Spot, termasuk transaksi yang dilakukan dengan valuta today dan/atau valuta tomorrow; b. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (plain vanilla), dalam bentuk forward, swap, option, dan cross currency swap (CCS). 4. Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah. 5. Transaksi Spot adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow). 6. Transaksi… - 4 - 6. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing dan Rupiah, atau gabungan turunan dari nilai tukar valuta asing dan Rupiah dan suku bunga (valuta asing dan Rupiah), sepanjang bukan merupakan structured product valuta asing terhadap Rupiah. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak domestik atas dasar suatu kontrak. (2) Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib: a. memiliki pedoman internal tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur tentang transaksi derivatif dan penerapan manajemen risiko Bank; b. memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing; c. menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank; d. melakukan self assessment mengenai kesiapan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai transaksi derivatif dan tingkat kesehatan Bank Umum; e. melakukan mark-to-market untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai transaksi derivatif dan penerapan manajemen risiko Bank; dan f. memberikan… - 5 - f. memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah untuk pelaksanaan kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah. (3) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank dengan Nasabah di atas jumlah tertentu (threshold) wajib memiliki Underlying Transaksi. (2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan: a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri. (3) Underlying Transaksi perdagangan barang dan jasa dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (income and expense estimation). (4) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: a. penempatan dana pada Bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD); dan b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana. 4. Ketentuan… - 6 - 4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah kepada Nasabah untuk kepentingan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah. (2) Pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kegiatan perdagangan dan investasi, dapat menjadi Underlying Transaksi dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai. 5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (7), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). (2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. selisih antara total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan threshold kewajiban pemenuhan Underlying Transaksi; atau b. total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan Underlying Transaksi dalam hal nilai… - 7 - nilai nominal transaksi di bawah threshold tetapi dilakukan penyelesaian transaksi secara netting. (3) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 diatur sebagai berikut: a. pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung dari nilai persetujuan kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan b. pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dihitung dari nilai cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan yang diberikan Bank kepada Nasabah. (4) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran. 6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 22A Semua istilah Transaksi Derivatif yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan peraturan pelaksanaannya harus dibaca sebagai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar… - 8 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Mei 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 116 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/6/PBI/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK I. UMUM Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut termasuk upaya untuk mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan melalui peningkatan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan nasional dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, melalui pengaturan yang komprehensif untuk mendorong terciptanya pasar valuta asing yang efisien dan berdaya tahan tinggi terhadap gejolak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2 Ayat (1) Ayat… - 2 - Pihak Domestik meliputi Nasabah dan Bank. Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa dealing conversation, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya. Ayat (2) Huruf a Pedoman internal tertulis berisi antara lain pencatatan akuntansi, sumber daya manusia, sistem, dan penerapan manajemen risiko yang disetujui oleh manajemen Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan. Huruf b Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, terdapat pengaturan otoritas perbankan bahwa Bank yang dapat melakukan transaksi valuta asing, baik Transaksi Spot maupun transaksi derivatif plain vanilla (forward, swap, option, dan CCS) paling kurang adalah Bank BUKU 2. Huruf c Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan, terdapat pengaturan otoritas perbankan bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup: (a) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (c) kecukupan… - 3 - (c) kecukupan pengukuran, proses pemantauan identifikasi, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan (d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Edukasi dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing. Huruf b Yang dimaksud dengan “direct investment” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf… - 4 - Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi Underlying Transaksi. Angka 4 Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain Ayat (2) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 20 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 22A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5701

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 17/6/PBI/2015 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK </reg_title> <set_date> 29 Mei 2015 </set_date> <effective_date> 1 Juni 2015 </effective_date> <issued_date> 1 Juni 2015 </issued_date> <changed_reg> '16/16/PBI/2014' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 5 Pasal 20' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/16/PBI/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kegiatan usaha (operasional) bank harus diimbangi atau disesuaikan dengan kemampuan permodalan yang dimiliki sehingga operasional bank dapat berjalan sesuai dengan besar modal dan karakteristiknya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya kebijakan bagi bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan modal inti minimum yang ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai jumlah modal inti minimum Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … - 2 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 3. Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM. Pasal I … - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 4 angka yakni angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor cabang bank asing. 2. Modal Inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (disclosed reserves) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 3. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. 4. Merger … - 4 - 4. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi lebih dahulu. 5. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu. 6. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A Pemenuhan kewajiban Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi. 3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ketentuan pada ayat (3) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Bagi Bank yang pada saat mulai berlakunya ketentuan ini belum memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. (2). Rencana … - 5 - (2) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk action plans pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat: a. 6 (enam) bulan untuk Bank yang belum go public; dan b. 8 (delapan) bulan untuk Bank yang go public setelah berlakunya ketentuan ini. (2a) Bagi Bank yang memiliki Modal Inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. (2b) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) wajib dituangkan dalam bentuk action plans pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Juli 2008. (3) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank. (4) Action plans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2b) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. 4. Ketentuan … - 6 - 4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib membatasi kegiatan usahanya sebagai berikut: a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum devisa; b. membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debet paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank; c. membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 (sepuluh) kali Modal Inti; dan d. menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank. 5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Pemenuhan kewajiban melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008. 6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5A … - 7 - Pasal 5A (1) Bank Indonesia akan mengubah izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi : a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010; b. Bank yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan : 1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; 2) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau 3) Merger atau Konsolidasi dengan Bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan Bank hasil Merger atau Konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Tata cara perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR. Pasal 5B… - 8 - Pasal 5B Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank lain atau diakuisisi oleh pihak lain paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dalam rangka memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 7. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Bank yang tidak menyampaikan action plans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa: a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau c. larangan turut serta dalam kegiatan kliring. (3). Pemegang… - 9 - (3) Pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 Bank yang dikenakan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat melakukan kegiatan usaha tanpa pembatasan dalam hal: a. memenuhi modal disetor paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; b. memenuhi modal disetor paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau c. melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank Umum yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan… - 10 - Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Desember 2007 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA, MIRANDA S. GOELTOM DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 145 DPNP/DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/16/PBI/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM UMUM Dalam rangka penguatan struktur perbankan Indonesia melalui upaya penguatan permodalan bank, Bank Indonesia telah menetapkan persyaratan jumlah modal inti minimum bagi Bank Umum. Kebijakan Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum yang dipersyaratkan wajib untuk melakukan pembatasan kegiatan usaha. Sementara itu, di waktu yang akan datang Bank Umum akan dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain penerapan Good Corporate Governance dan Basel Accord II yang memerlukan adanya dukungan modal yang cukup. Untuk itu, bagi Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum yang dipersyaratkan seyogyanya dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuan permodalan dan karakteristik usahanya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan kebijakan bagi Bank yang tidak mampu memenuhi persyaratan modal inti minimum. PASAL … - 2 - PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2A Pertumbuhan laba yang dimasukkan dalam komponen modal inti adalah: a. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; dan b. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus). Bank dikatakan telah melakukan Merger atau Konsolidasi apabila izin Merger atau Konsolidasi telah berlaku, yaitu sejak: a. Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau b. Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi. Angka 3 … - 3 - Angka 3 Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2a) Kewajiban penyusunan rencana pemenuhan Modal Inti minimum dan penyampaiannya dalam bentuk action plans kepada Bank Indonesia, dilakukan oleh seluruh Bank yang pada tanggal 31 Desember 2007 telah memenuhi modal inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), termasuk oleh bank yang pada saat berlakunya PBI Nomor 7/15/PBI/2005 telah menyampaikan rencana pemenuhan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat (2b) Cukup jelas. Ayat (3) Rencana bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 4 … - 4 - Angka 4 Pasal 4 Huruf a Bank Indonesia akan mencabut izin sebagai Bank Umum devisa bagi bank yang telah memperoleh izin sebagai Bank Umum devisa tetapi tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Bank tersebut di atas tidak dapat mengajukan permohonan izin menjadi Bank Umum devisa walaupun jumlah modalnya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank Umum devisa. Huruf b Ketentuan dalam huruf ini tidak mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kehati-hatian dalam penyediaan dana seperti ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. Huruf c Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah dana pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum. Huruf d Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar kantor Bank. Angka 5 … - 5 - Angka 5 Pasal 5 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 5A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5B Cukup jelas. Angka 7 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank pada ayat (3) adalah pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang memiliki modal inti di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus … - 6 - (seratus miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 . Dapat dikatakan tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum apabila antara lain : a. Tidak sungguh-sungguh mengupayakan pelaksanaan setoran modal, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dalam upaya pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dipersyaratkan; atau b. Tidak melakukan upaya pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini; atau c. Tidak menindaklanjuti perintah Bank Indonesia yang harus dilakukan dalam rangka perubahan izin dan kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR. Angka 8 Pasal 7 Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4786 DPNP

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 9/16/PBI/2007 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/15/PBI/2005 TENTANG JUMLAH MODAL INTI MINIMUM BANK UMUM </reg_title> <set_date> 3 Desember 2007 </set_date> <effective_date> 3 Desember 2007 </effective_date> <changed_reg> '7/15/PBI/2005' </changed_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/15/PBI/2005' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 7 Pasal 6 Ayat 2', 'Pasal I Angka 7 Pasal 6 Ayat 3', 'Pasal I Angka 7 Pasal 6 Ayat 1' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/24/PBI/2015 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, dan pelaksanaan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia lainnya, Bank Indonesia melakukan penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia; b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan guna mendukung kerjasama antara kelembagaan, serta memperjelas hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan pemilik rekening giro di Bank Indonesia, ketentuan penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia perlu disesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi Bank Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia; - 2 - Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 2. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang Rupiah. - 3 - 4. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing. 5. Rekening Giro Khusus adalah Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, penutupan dan/atau peruntukannya ditetapkan secara khusus oleh Bank Indonesia. 6. Rekening Koran adalah laporan yang memuat posisi dan mutasi atas transaksi yang terjadi pada Rekening Giro. 7. Pemilik Rekening Giro adalah pihak yang mempunyai Rekening Giro. 8. Cek Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Cek BI adalah cek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 9. Bilyet Giro Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BG BI adalah bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai bilyet giro. 10. Penyetoran ke Rekening Giro adalah kegiatan penambahan dana atau pengkreditan pada Rekening Giro. 11. Penarikan Rekening Giro adalah kegiatan pengurangan dana atau pendebitan pada Rekening Giro. 12. Penatausahaan Rekening Giro adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi melalui pendebitan dan pengkreditan, dan pelaporan hasil penyelesaian transaksi Rekening Giro. BAB II KEPEMILIKAN REKENING GIRO Pasal 2 (1) Pihak yang dapat memiliki Rekening Giro adalah sebagai berikut: a. Pihak yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk memiliki rekening di Bank Indonesia yaitu: - 4 - 1. Bank; 2. Kementerian Keuangan; dan 3. Lembaga atau pihak lain. b. Pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro yaitu: 1. instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.; 2. lembaga keuangan internasional; 3. bank sentral negara lain; dan 4. pihak lain. (2) Penetapan pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: a. memiliki keterkaitan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran; b. memiliki hubungan kerjasama internasional dengan Bank Indonesia secara bilateral atau multilateral; dan/atau c. memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia. (3) Pihak yang menurut Bank Indonesia perlu memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki Rekening Giro setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Pasal 3 (1) Bank wajib memiliki Rekening Giro Rupiah. (2) Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing selain wajib memiliki Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memiliki Rekening Giro Valas. (3) Selain memiliki Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dapat memiliki Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus - 5 - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan Bank Indonesia. (4) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka Rekening Giro Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan dengan Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal 4 Kementerian Keuangan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus. Pasal 5 (1) Pihak selain Bank dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus. (2) Kepemilikan Rekening Giro dan/atau Rekening Giro Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Pasal 6 Rekening Giro hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) pihak. Pasal 7 Rekening Giro tidak dapat dijaminkan oleh Pemilik Rekening Giro kepada pihak manapun. - 6 - BAB III HUBUNGAN HUKUM Pasal 8 (1) Hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Dalam hal hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan tambahan persyaratan atau ketentuan khusus maka tambahan persyaratan atau ketentuan khusus dimaksud ditetapkan dalam surat Bank Indonesia, kesepakatan bersama, dan/atau perjanjian. BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKENING GIRO Pasal 9 Pemilik Rekening Giro wajib: a. menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan b. memberikan keterangan dan data kepada Bank Indonesia apabila diperlukan. Pasal 10 Pemilik Rekening Giro bertanggung jawab atas: a. penatausahaan seluruh sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank Indonesia; b. kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan sarana penyetoran dan penarikan yang diterima dari Bank Indonesia; dan c. kebenaran setiap instruksi pendebitan rekening dan seluruh informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia. - 7 - BAB V FASILITAS REKENING GIRO Pasal 11 Dalam Penatausahaan Rekening Giro, Bank Indonesia menyediakan fasilitas berupa: a. b. c. d. layanan penyetoran, penarikan, dan administrasi terkait dengan Penatausahaan Rekening Giro; sarana warkat pembukuan untuk penyetoran dan penarikan Rekening Giro; sarana elektronik bagi Pemilik Rekening Giro tertentu; dan layanan data dan/atau informasi hasil penyelesaian transaksi Rekening Giro. Pasal 12 Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro atas Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia. BAB VI SARANA PENYETORAN DAN PENARIKAN Pasal 13 (1) Penyetoran Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan: a. warkat penyetoran tunai; b. BG BI; c. sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan d. sarana penyetoran lain. (2) Penarikan Rekening Giro dilakukan dengan menggunakan: a. Cek BI; b. BG BI; c. sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia; dan d. sarana penarikan lain. - 8 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyetoran dan penarikan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 14 Cek BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a hanya dapat digunakan untuk keperluan penarikan tunai atas beban Rekening Giro Rupiah. Pasal 15 BG BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b digunakan hanya untuk pemindahan dana dalam Rupiah antar Rekening Giro dan dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia. Pasal 16 Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c digunakan untuk pemindahan dana antar Rekening Giro atau dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia. Pasal 17 (1) Sarana penyetoran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah sarana yang digunakan oleh Pemilik Rekening Giro di luar Cek BI, BG BI, dan sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia. (2) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan b. sarana penarikan yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro. - 9 - (3) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b hanya dapat digunakan apabila sarana penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c tidak dapat digunakan untuk transaksi penarikan tertentu. (4) Sarana penarikan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. BAB VII PEMBUKAAN REKENING GIRO Pasal 18 Pihak yang dapat membuka Rekening Giro adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 19 (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengajukan permohonan tertulis; dan b. memenuhi persyaratan administrasi. (2) Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan Rekening Giro. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VIII PENYETORAN KE REKENING GIRO Pasal 20 Penyetoran ke Rekening Giro dapat dilakukan oleh: a. Pemilik Rekening Giro yang bersangkutan; b. Pemilik Rekening Giro lain; atau c. bukan Pemilik Rekening Giro. - 10 - Pasal 21 (1) Penyetoran ke Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara tunai atau nontunai. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran ke Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB IX PENARIKAN REKENING GIRO Pasal 22 (1) Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan oleh: a. Pemilik Rekening Giro atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening Giro; atau b. Bank Indonesia. (2) Pemberian kuasa dari Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan pemberian kuasa khusus tanpa hak substitusi atau dengan pemberian kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi. (3) Penarikan Rekening Giro oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terbatas untuk: a. pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia; b. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia atas pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial; c. pelaksanaan setelmen dana atas transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai setelmen dana; dan - 11 - d. pembebanan pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada: 1. otoritas yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehati- hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya.; dan/atau 2. lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas Bank Indonesia. Pasal 23 (1) Penarikan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara tunai atau nontunai. (2) Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak sebesar jumlah saldo efektif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB X PERUBAHAN TERKAIT REKENING GIRO Pasal 24 (1) Perubahan Rekening Giro hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan: a. nomor rekening; atau b. nama rekening. (2) Perubahan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. (3) Perubahan nama rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening Giro dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 12 - Pasal 25 (1) Dalam hal terdapat perubahan data: a. direksi, komisaris, dan pemegang saham; b. pihak yang berwenang mewakili untuk dan atas nama Pemilik Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a; dan/atau c. alamat pemilik rekening, Pemilik Rekening Giro menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB XI PEMBATASAN KEGIATAN TERKAIT REKENING GIRO Pasal 26 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan terkait Rekening Giro berdasarkan pertimbangan antara lain: a. Pemilik Rekening Giro tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan Pemilik Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB XII PENUTUPAN REKENING GIRO Pasal 27 (1) Bank Indonesia dapat menutup Rekening Giro atas: a. permohonan tertulis Pemilik Rekening Giro; b. permintaan tertulis dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan - 13 - terhadap kegiatan usaha Pemilik Rekening Giro; atau c. pertimbangan Bank Indonesia. (2) Penutupan Rekening Giro atas pertimbangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan alasan sebagai berikut : a. apabila pada satu kantor Bank Indonesia Pemilik Rekening Giro memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Giro dan mutasi yang dilakukan dapat ditampung pada salah satu rekening yang ada; b. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun; dan/atau c. Pemilik Rekening Giro dianggap tidak perlu lagi memiliki Rekening Giro. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan Rekening Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 28 (1) Dalam hal Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. saldo Rekening Giro tetap merupakan hak pemilik Rekening Giro sampai dengan batas waktu daluwarsa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan b. Rekening Giro tidak aktif selama 2 (dua) tahun mulai dikenakan biaya administrasi pada awal tahun ketiga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan, pengenaan biaya administrasi, dan penutupan Rekening Giro tidak aktif diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Pasal 29 Penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat disetujui apabila Pemilik Rekening Giro telah - 14 - menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan Rekening Giro. Pasal 30 Dalam hal Rekening Giro telah ditutup maka Cek BI dan/atau BG BI yang masih beredar tidak dapat diperhitungkan lagi atas beban Rekening Giro dimaksud. BAB XIII LAPORAN Pasal 31 Bank Indonesia menyediakan Rekening Koran bagi Pemilik Rekening Giro. Pasal 32 (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Bank Indonesia menyampaikan Rekening Koran posisi akhir tahun kepada Pemilik Rekening Giro. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyediaan Rekening Koran serta penyampaian Rekening Koran akhir tahun diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 33 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Rekening Koran dengan data pada Pemilik Rekening Giro maka Pemilik Rekening Giro dapat melaporkan perbedaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Rekening Koran tersebut. (2) Dalam hal Pemilik Rekening Giro tidak melaporkan perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka data yang terdapat dalam Rekening Koran dianggap sebagai data yang benar. - 15 - BAB XIV BIAYA Pasal 34 (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada Pemilik Rekening Giro dalam Penatausahaan Rekening Giro. (2) Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan jenis dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pihak tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis biaya, besarnya biaya, dan tata cara pembebanan biaya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB XV KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT Pasal 35 (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dalam Penatausahaan Rekening Giro dan/atau keadaan darurat di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemilik Rekening Giro berikut langkah-langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat. (2) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat di lokasi Pemilik Rekening Giro yang mengakibatkan Pemilik Rekening Giro tidak dapat melakukan penyetoran dan/atau penarikan Rekening Giro, Pemilik Rekening Giro menyampaikan informasi dan/atau meminta persetujuan untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian transaksi penyetoran dan/atau penarikan kepada Bank Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keadaan tidak normal dan keadaan darurat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 16 - BAB XVI LAIN-LAIN Pasal 36 (1) Rekening Giro tidak aktif yang telah ada dan masih bersaldo pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diperlakukan sebagai Rekening Giro tidak aktif sampai dengan berakhirnya masa daluwarsa pengajuan tuntutan hukum atas Rekening Giro tidak aktif yang bersangkutan dan dikecualikan dari pengenaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b. (2) Dalam hal saldo Rekening Giro tidak aktif telah melewati masa daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saldo Rekening Giro tidak aktif yang bersangkutan dapat dimasukkan ke dalam rekening penerimaan Bank Indonesia. BAB XVII SANKSI Pasal 37 (1) Pemilik Rekening Giro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penarikan dana dengan menggunakan sarana elektronik. (2) Pemilik Rekening Giro yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. kewajiban membayar; dan/atau c. pembatasan sebagian atau seluruh kegiatan Pemilik Rekening Giro. (3) Ketentuan mengenai besarnya sanksi kewajiban membayar dan pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. - 17 - BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 39 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern; b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000; c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern; d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 tanggal 16 November 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern; e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern; dan f. ketentuan terkait dengan rekening giro yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. - 18 - Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY EG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 416 ARA REPUBLIK INDO - 19 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/24/PBI/2015 TENTANG REKENING GIRO DI BANK INDONESIA I. UMUM Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Bank Indonesia yang berlaku saat ini, Bank Indonesia mempunyai tugas di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Dalam melaksanakan kewenangan di bidang moneter, Bank diwajibkan memiliki Rekening Giro. Dalam pelaksanaan tugas di bidang sistem pembayaran, penyelesaian akhir atau setelmen atas transaksi juga dilakukan melalui Rekening Giro. Sedangkan di bidang makroprudensial Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan kepada Bank yang pelaksanaannya wajib menggunakan atau melalui Rekening Giro yang ditatausahakan di Bank Indonesia. Dalam hubungan dengan Pemerintah, Bank Indonesia melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia menatausahakan Rekening Pemerintah. Pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada otoritas pengawas perbankan mempengaruhi pengaturan Rekening Giro. Di samping itu, adanya berbagai kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga keuangan internasional atau bank sentral negara lain juga mengakibatkan perlunya kebijakan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia. - 2 - Dari segi sifatnya, pembukaan Rekening Giro dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pembukaan Rekening Giro yang bersifat wajib dan yang bersifat sukarela sesuai kebutuhan. Pembukaan Rekening Giro bersifat wajib apabila kewajiban pihak untuk membuka Rekening Giro telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pembukaan Rekening Giro bersifat sukarela sesuai kebutuhan yaitu apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur kewajiban tersebut secara khusus, namun Bank Indonesia dan pihak yang membuka Rekening Giro memandang perlu dilakukan pembukaan Rekening Giro oleh pihak tersebut di Bank Indonesia. Beralihnya kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak berarti bahwa Bank Indonesia tidak lagi mempunyai keterkaitan dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Antara bidang tugas Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menangani tugas pengaturan dan pengawasan bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dan bidang tugas Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang berwenang menangani tugas pengaturan dan pengawasan mikroprudensial mempunyai keterkaitan langsung. Keterkaitan langsung tersebut diakibatkan oleh adanya kesamaan objek dan perangkat pengawasan, sebagaimana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama-sama memiliki kepentingan agar Bank mematuhi ketentuan makroprudensial dan mikroprudensial. Dalam hubungan tersebut di atas, pengenaan sanksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian Bank yang merupakan lingkup dari ketentuan mikroprudensial tetap menjadi perhatian Bank Indonesia. Penerapan sanksi dimaksud tetap perlu menjadi perhatian Bank Indonesia karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik secara operasional maupun terkait tugas pengawasan bidang makroprudensial. Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan sanksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian Bank yang merupakan lingkup dari ketentuan mikroprudensial, termasuk keterlambatan pembayaran iuran atau pungutan yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pendebitan Rekening Giro Bank. Sebagai otoritas yang diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan dan pengawasan di bidang moneter, sistem pembayaran, - 3 - makroprudensial, dan sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan Rekening Giro Pemerintah, Bank Indonesia dapat meminta keterangan dan data yang diperlukan kepada Pemilik Rekening Giro tanpa terkecuali. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia yang baru. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bank Indonesia. Huruf b Angka 1 Instansi Pemerintah di luar Kementerian Keuangan termasuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Negara. Angka 2 Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerjasama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia. Angka 3 Cukup jelas. - 4 - Angka 4 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Contoh Rekening Giro Khusus antara lain berupa: a. Escrow account yaitu rekening yang dibuka untuk tujuan tertentu guna menampung dana berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. b. Rekening Giro Khusus lainnya yaitu Rekening Giro yang persyaratan dan tata cara pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupannya diatur secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 4 Contoh Rekening Giro khusus antara lain berupa: a. Escrow account; b. Rekening Khusus yaitu Rekening Giro yang digunakan khusus untuk menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah; dan c. Rekening Giro khusus lainnya. Pasal 5 Ayat (1) Contoh Rekening Giro Khusus antara lain berupa escrow account dan Rekening Giro Khusus lainnya. - 5 - Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Tambahan persyaratan yang dituangkan dalam surat Bank Indonesia misalnya persyaratan terkait pembatasan penarikan escrow account. Tambahan persyaratan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara lain untuk rekening Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Lembaga Negara, misalnya persyaratan terkait pemberian remunerasi pada saldo Rekening Giro. Tambahan persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian adalah persyaratan tentang hal-hal lain yang perlu diperjanjikan lebih lanjut namun tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan tidak dapat dituangkan dalam surat Bank Indonesia maupun kesepakatan bersama (memorandum of understanding). Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Huruf a Cukup jelas. - 6 - Huruf b Yang dimaksud dengan “warkat pembukuan” adalah sarana penyetoran dan penarikan Rekening Giro yang bersifat paperbased. Huruf c Yang dimaksud dengan “Pemilik Rekening Giro tertentu” adalah Pemilik Rekening Giro yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk menggunakan sarana elektronik. Huruf d Cukup jelas. Pasal 12 Pemberian jasa giro dilakukan dengan pertimbangan antara lain: a. adanya amanat Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberian jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia; dan/atau b. adanya ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian jasa giro, seperti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam Rupiah dan valuta asing bank umum. Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Contoh warkat penyetoran tunai antara lain formulir setoran tunai yang disediakan oleh Bank Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Sarana penyetoran elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia antara lain Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB). Huruf d Contoh sarana penyetoran lain adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). - 7 - Ayat (2) Huruf a. Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Sarana penarikan elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia antara lain Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Government electronic Banking (BIG-eB). Huruf d Contoh sarana penarikan lain adalah Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Pemindahan dana antar Rekening Giro atau dari Rekening Giro ke rekening lain yang ditatausahakan di Bank Indonesia melalui sarana penyetoran elektronik dan sarana penarikan elektronik dilakukan untuk kepentingan Pemilik Rekening Giro atau kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam perintah pemindahan dana. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Contoh sarana penarikan lain yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Warkat Pembebanan Rekening (WPR). - 8 - Huruf b Contoh sarana penarikan lain yang distandarisasi dan diterbitkan oleh Pemilik Rekening Giro antara lain sarana penarikan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Debet (SPD). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penolakan permohonan pembukaan Rekening Giro didasarkan pada hal sebagai berikut: a. persyaratan administrasi tidak dipenuhi; atau b. Pemilik Rekening Giro telah mempunyai Rekening Giro di Bank Indonesia dan transaksi yang akan dilakukan dapat ditampung dalam rekening yang telah ada. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “bukan Pemilik Rekening Giro” adalah pihak yang tidak memiliki Rekening Giro namun berkepentingan untuk melakukan penyetoran ke Rekening Giro. - 9 - Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemberian kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi” adalah penerima kuasa dapat memberikan kuasa lagi kepada 1 (satu) atau beberapa orang penerima kuasa namun penerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pihak lain. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “biaya atas layanan jasa yang disediakan oleh Bank Indonesia” antara lain biaya dalam penatausahaan Rekening Giro, biaya perolehan buku Cek atau BG BI, biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS, dan biaya SKNBI. Huruf b Yang dimaksud dengan “sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia” antara lain sanksi pelanggaran atas ketentuan yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum, sanksi pelanggaran ketentuan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia, dan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan Devisa Hasil Ekspor. Huruf c Yang dimaksud dengan “pelaksanaan setelmen dana atas transaksi” adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebetan dan pengkreditan rekening di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia antara lain: 1. setelmen dana atas transaksi moneter dengan Bank Indonesia; 2. setelmen dana atas transaksi pembebanan kewajiban membayar selisih kurang atas setoran kas; - 10 - 3. 4. setelmen dana atas hasil perhitungan transfer dana dan kliring berjadwal; dan/atau setelmen dana atas transaksi Surat Berharga Negara (SBN), pembayaran kewajiban Pemerintah kepada Pemilik Rekening Giro berupa bunga atau imbalan dan pokok atau nilai nominal SBN yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai agen penatausaha SBN. Huruf d 1. Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah otoritas yang diamanatkan oleh Undang- Undang untuk mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi terhadap perbankan yang melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan dan pelanggaran ketentuan perbankan lainnya. Contoh ketentuan kehati-hatian perbankan antara lain mencakup ketentuan yang mengatur mengenai permodalan dan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN). Contoh ketentuan perbankan lainnya antara lain mencakup ketentuan yang mengatur mengenai sanksi kewajiban membayar bagi perbankan atas keterlambatan pembayaran iuran atau pungutan. Pelaksanaan penarikan Rekening Giro oleh Bank Indonesia didahului dengan adanya kesepakatan. 2. Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “saldo efektif” adalah saldo yang tersedia dalam Rekening Giro untuk ditarik dan digunakan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. - 11 - Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegiatan terkait Rekening Giro” adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penarikan dan/atau Penyetoran dana Rekening Giro. Pembatasan sebagian kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan antara lain dengan pembatasan sementara kegiatan penarikan dana sampai diperoleh keputusan yang jelas atau perubahan status dalam sistem BI-RTGS dari aktif menjadi ditangguhkan. Pembatasan seluruh kegiatan terkait Rekening Giro dapat dilakukan dengan pembatasan seluruh kegiatan penarikan dan penyetoran Rekening Giro antara lain karena perubahan status dalam sistem BI-RTGS dari aktif menjadi dibekukan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Yang dimaksud dengan “Rekening Giro tidak aktif” adalah Rekening Giro yang tidak mengalami mutasi. Huruf c Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. - 12 - Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Yang dimaksud dengan “Cek BI dan/atau BG BI yang masih beredar” adalah Cek BI dan atau BG BI yang ditarik sebelum maupun sesudah Rekening Giro ditutup. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengecualian pengenaan biaya dilakukan dengan pertimbangan adanya amanat Undang-Undang dan/atau Kesepakatan Bersama. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi, maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran Penatausahaan Rekening Giro. Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia dan/atau Pemilik Rekening Giro yang menyebabkan Penatausahaan Rekening Giro tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh tetapi tidak - 13 - terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5832

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 17/24/PBI/2015 </reg_id> <reg_title> REKENING GIRO DI BANK INDONESIA </reg_title> <set_date> 30 Desember 2015 </set_date> <effective_date> 30 Desember 2015 </effective_date> <issued_date> 30 Desember 2015 </issued_date> <replaced_reg> '2/24/PBI/2000', '7/48/PBI/2005', '11/32/PBI/2009', '3/11/PBI/2001', '6/16/PBI/2004' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009' </related_reg> <penalty_list> 'BAB XVII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 27 /PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pengelolaan kelembagaan bank merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat dan dipercaya masyarakat; b. bahwa setiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank perlu menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance) termasuk pula penerapan manajemen risiko; c. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, laporan yang terkait dengan pejabat eksekutif dan laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan secara online melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum; d. bahwa … - 2 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN … - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 13 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank yang membantu kantor pusatnya melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu. 3. Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya. 4. Kantor … - 4 - 4. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya. 5. Kantor Kas yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan pelayanan kas dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KK tersebut melakukan usahanya, termasuk memberikan pelayanan kepada nasabah baru. 6. Kantor Fungsional yang selanjutnya disebut dengan KF adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional. 7. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disebut dengan KPK adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Bank, meliputi antara lain: a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter bank non permanen; b. Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga; c. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disebut dengan PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non … - 5 - non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automatic Deposit Machine (ADM), dan Electronic Data Capture (EDC). 8. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. 9. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi … - 6 - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Perkoperasian. 10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara. 11. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Kelompok Usaha adalah: a. perorangan dan badan hukum; b. beberapa orang; atau c. beberapa badan hukum, yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan … - 7 - dan/atau hubungan keuangan. 13. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA Manajemen Risiko Pasal 3A (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank, yang paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh. (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari penilaian tingkat kesehatan Bank khususnya faktor profil risiko (risk profile). 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 … - 8 - Pasal 7 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan: a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. kegiatan usaha sebagai Bank; 3. permodalan; 4. kepemilikan; 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu; b. data kepemilikan berupa: 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah; 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi; c. daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan: 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 2. fotokopi… - 9 - 2. fotokopi tanda pengenal dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia); 3. daftar riwayat hidup; surat keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman; 4. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan: a) bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan; b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; c) tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi); d) e) tidak memiliki kredit macet; tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan … - 10 - ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; f) merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen); g) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (bagi calon anggota Direksi Bank); h) merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank); dan i) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank. 5. bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. d. e. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia; rencana bisnis (business plan) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat: 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah- langkah … - 11 - langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional; f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan); g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance; h. sistem dan prosedur kerja; i. bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i: 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan … - 12 - pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). (2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan: 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; 2. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia; b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan: 1. akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut; 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing; 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi; 5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh … - 13 - oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip; 6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan 7. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia; c. dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan: 1. fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah; 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan 4. dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia. 4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian … - 14 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang diajukan sebelumnya. 5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank wajib memenuhi syarat: a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. (2) Dalam hal pemilik Bank berbentuk badan hukum maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum tersebut. 6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 … - 15 - Pasal 18 (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP Bank wajib memenuhi persyaratan: a. Integritas, yang paling kurang mencakup: 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan 5. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi. b. Kelayakan keuangan, yang paling kurang mencakup : 1. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank; tidak memiliki kredit macet; 2. 3. 4. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah; tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah … - 16 - bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan 5. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas. (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7, atau Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 4. (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan: a. Integritas, yang paling kurang mencakup: 1. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2. memiliki … - 17 - 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; 4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); dan 5. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi. b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup: 1. Bagi calon anggota Dewan Komisaris: a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau b) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. 2. Bagi calon anggota Direksi: a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup: 1. tidak … - 18 - 1. 2. tidak memiliki kredit macet; dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 (1) Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. (2) Ketentuan mengenai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. 9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) diubah serta ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank … - 19 - Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k. (3) Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). (5) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi. (6) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. (8) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota. (9) Pengangkatan … - 20 - (9) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota. 10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31A Bank wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif. 11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (2) Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif. (3) Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada … - 21 - pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia. (4) Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagai berikut: a. termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test); b. memiliki kredit macet; dan/atau c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya. (5) Bank wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagai berikut: a. Surat keputusan Direksi Bank atau pejabat yang berwenang mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif, berita acara serah terima jabatan sebagai Pejabat Eksekutif, dan/atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu; b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan c. dokumen dalam rangka penelitian calon Pegawai Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A. 12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) Bank dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif dalam hal : a. adanya … - 22 - a. adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif ; atau b. Pejabat Eksekutif yang ada tidak dapat menjalankan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan. (2) Bank wajib melaporkan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A dan Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga untuk penunjukan sementara Pejabat Eksekutif. (4) Bank wajib menatausahakan dokumen penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagai berikut: a. surat penunjukan dari Direksi atau pejabat yang berwenang, berita acara serah terima jabatan, dan/atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu; b. identitas Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 10 huruf c angka 1; dan c. dokumen dalam rangka penelitian calon Pegawai Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A (5) Bank wajib mengangkat Pejabat Eksekutif yang definitif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 13. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33A … - 23 - Pasal 33A Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (4). 14. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA RENCANA PEMBUKAAN, PERUBAHAN STATUS, PEMINDAHAN ALAMAT DAN/ATAU PENUTUPAN KANTOR BANK Pasal 34A (1) Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank setahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank. (2) Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian yang paling kurang memuat: a. kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan; b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank; c. analisis secara menyeluruh (bank wide) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya. Pasal 34B … - 24 - Pasal 34B Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status dan/atau pemindahan alamat Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, kondisi keuangan Bank, dan/atau peningkatan profil risiko Bank. Pasal 34C (1) Bank wajib menatausahakan dokumen pendukung: a. pembukaan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (3); b. perubahan status kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3); c. pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (1); dan/atau d. Penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (6). (2) Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu untuk meminta dokumen pendukung pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 15. Ketentuan … - 25 - 15. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB V PEMBUKAAN KANTOR BANK Bagian Kesatu Pembukaan Kantor Bank di Dalam Negeri Paragraf 1 Pembukaan Kantor Cabang Pasal 35 (1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan rencana pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A, Bank juga wajib mengajukan permohonan pembukaan KC kepada Bank Indonesia, disertai dengan: a. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC; b. hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank; dan c. rencana bisnis KC paling kurang selama 12 (dua belas) bulan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direksi atau pejabat selain Direksi Bank sepanjang telah diatur dalam ketentuan internal Bank mengenai pendelegasian wewenang Bank. (4) Dalam … - 26 - (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko; d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2). (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 36 (1) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan. (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. Paragraf 2 … - 27 - Paragraf 2 Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Pasal 37 (1) Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia. (2) Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. (3) Laporan keuangan KCP wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama. Pasal 38 (1) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan: a. daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; dan b. hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis hasil studi kelayakan yang memuat tingkat kejenuhan jumlah bank; c. analisis … - 28 - c. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A ayat (2). (3) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (4) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia. (5) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Paragraf 3 Pembukaan Kantor Kas atau Kegiatan Pelayanan Kas Pasal 39 (1) Pembukaan KK atau KPK hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Laporan keuangan KK atau KPK wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induknya pada hari yang sama, kecuali untuk kegiatan PPE. (3) Tidak termasuk sebagai pembukaan KPK adalah kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening. (4) Pelaksanaan pembukaan KK atau KPK wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana … - 29 - sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Paragraf 4 Pembukaan Kantor Fungsional Pasal 40 (1) Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia. (2) Jenis KF terdiri dari: a. KF yang melakukan kegiatan operasional; atau b. KF yang tidak melakukan kegiatan operasional. (3) KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menggabungkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan: a. KC Bank yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia; b. KC Bank terdekat atau Kantor Pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana KF tersebut berada tidak terdapat KC Bank, dengan persetujuan Bank Indonesia. (4) Laporan keuangan KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor pusat Bank. (5) Bank wajib menyampaikan rencana pembukaan KF kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, disertai dengan daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan … - 30 - kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan. (6) Penyampaian rencana pembukaan KF yang bersifat operasional untuk pemberian kredit disertai dengan diskripsi rencana bank untuk mengutamakan pemberian kredit pada sektor produktif. (7) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia. (8) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (9) Pelaksanaan pembukaan KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Paragraf 5 Pembukaan Kantor Wilayah Pasal 41 (1) Pembukaan Kanwil hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat penegasan Bank Indonesia. (2) Bank wajib melaporkan rencana pembukaan Kanwil kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pembukaan kantor, paling kurang disertai dengan dokumen yang memuat: a. cakupan … - 31 - a. cakupan wilayah kerja dan struktur organisasi; dan b. tugas dan kewenangan Kanwil. (3) Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dengan kewenangan yang lebih luas selain wajib memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), juga berlaku prosedur pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. (4) Pelaksanaan pembukaan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Bagian Kedua Pembukaan Kantor di Luar Negeri Pasal 42 (1) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun yang non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup penghimpunan dana dan sistem pembayaran. (3) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup kegiatan pemasaran. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Pimpinan Bank Indonesia diterbitkan, dan dapat diperpanjang … - 32 - diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila: a. b. telah menjadi Bank devisa paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam Rencana Bisnis Bank; c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan modal dan profil risiko; dan d. mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas. (6) Permohonan izin membuka KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c. (7) Permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat tidak operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dokumen alasan pembukaan kantor. (8) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis- jenis kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. analisis … - 33 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan. (9) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 43 (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat. (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (3) Bank wajib menyampaikan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan kantor dari otoritas negara setempat. Bagian ketiga Pencantuman Nama dan Jenis Kantor Bank Pasal 44 Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor Bank pada masing-masing kantor. 16. Ketentuan … - 34 - 16. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) Penurunan status kantor Bank dari KC menjadi KCP, KK atau KPK wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (2) Penurunan status kantor Bank dari KCP menjadi KK atau KPK wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan dan mendapat penegasan dari Bank Indonesia. (3) Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan: a. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan pihak lainnya; dan b. surat pernyataan dari Direksi Bank yang menyatakan bahwa apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank. (4) Persetujuan atas permohonan atau penegasan atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5) Pelaksanaan perubahan status kantor yang telah mendapat persetujuan atau penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan atau penegasan perubahan status. (6) Pelaksanaan … - 35 - (6) Pelaksanaan perubahan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. 17. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VII PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR Pasal 49 (1) Pemindahan alamat Kantor Pusat dan/atau KC wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat dilaksanakan. (3) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan: a. daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar Bank, dan tingkat kejenuhan jumlah Bank. (4) Pemindahan alamat KC yang dilakukan: a. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia, namun berada di lokasi yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan … - 36 - persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; b. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama, namun berada di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b; c. di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat KC awal berkedudukan, wajib memenuhi ketentuan penutupan KC dan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, serta Pasal 35 dan Pasal 36. (5) Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lokasi yang baru diikuti dengan pembukaan KC di lokasi lama kantor pusat, maka pembukaan KC dimaksud berlaku ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 50 (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah Bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan c. analisis … - 37 - c. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A ayat (2). (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat atau KC diberikan Bank Indonesia paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (3) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Bank dalam: a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Cabang, bagi pemindahan alamat Kantor Cabang, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia. (4) Pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin dari Pimpinan Bank Indonesia. (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. (6) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Pasal 51 … - 38 - Pasal 51 (1) Rencana pemindahan alamat: a. Kanwil, KCP dan KF di dalam negeri; atau b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri, wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor. (2) Laporan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disertai dengan: a. daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) atas kesiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan; b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban Bank; dan c. hasil studi kelayakan di tempat kedudukan baru yang paling kurang memuat tingkat kejenuhan jumlah Bank. Pasal 52 (1) Pemindahan alamat Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a. (2) Pemindahan alamat Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC wajib memenuhi persyaratan pemindahan alamat KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50. (3) Pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang dilakukan: a. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi yang … - 39 - yang berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a; b. dalam satu kota/kabupaten yang sama dan di lokasi yang tidak berdekatan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b; c. di luar kota/kabupaten sebelumnya wajib memenuhi ketentuan penutupan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38. (4) Pemindahan alamat KF wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. untuk KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a: 1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan huruf b; atau 2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 40 dalam hal pemindahan KF di luar kotamadya/kabupaten sebelumnya. b. untuk KF yang tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, persyaratan yang wajib disampaikan berupa dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a. Pasal 53 (1) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf … - 40 - huruf a wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor induknya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari Bank Indonesia. (2) Bank wajib melaksanakan pemindahan alamat KCP atau KF paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman rencana pemindahan alamat dalam surat kabar dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK wajib diumumkan oleh Bank di lokasi lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat KK atau KPK. (4) Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (5) Pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (6) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia salinan/ fotokopi izin otoritas negara setempat bagi pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah … - 41 - setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat. 18. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia wajib disertai dengan: a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama; b. alasan perubahan bentuk badan hukum; c. d. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar; rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; e. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. uji … - 42 - b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi, dalam hal terjadi perubahan PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan. (5) Dalam hal Bank tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. 19. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 61 (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha Bank dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan: a. akta pendirian badan hukum baru termasuk Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. daftar anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 huruf c angka 1 dan … - 43 - dan angka 3, dalam hal terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan; dan d. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dalam hal terjadi perubahan PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (4) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah: a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum … - 44 - hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. (5) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan pengalihan izin usaha dari Bank Indonesia. 20. Ketentuan Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB X PENUTUPAN KANTOR BANK Pasal 65 Penutupan KC di dalam negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. Pasal 66 (1) Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC; dan b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC. (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam … - 45 - dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan: a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah- langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank. (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada Bank terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup. (5) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan persetujuan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap termasuk apabila dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 67 (1) Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapat persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) wajib … - 46 - wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia. (2) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor Bank paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari Pimpinan Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KC, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank tidak melaksanakan penutupan KC, maka persetujuan penutupan yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. Pasal 68 (1) Rencana penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan kantor dimaksud, disertai dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya. (2) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilakukan paling lama … - 47 - lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan penutupan KCP atau KF wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (4) Bank wajib menyampaikan dokumen penutupan KCP atau KF paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penutupan, yaitu: a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; dan b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah- langkah penyelesaian seluruh kewajiban KCP atau KF kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank. Pasal 68A Pelaksanaan penutupan KK atau KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Pasal 69 (1) Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penutupan. (2) Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada … - 48 - kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (3) Penutupan Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC dilakukan dengan mengikuti prosedur penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67. Pasal 70 (1) Penutupan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, disertai dengan penjelasan mengenai: a. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban kantor Bank kepada nasabah dan/atau pihak lainnya; dan b. langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka memperoleh izin penutupan dari otoritas di negara setempat. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (4) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat. (5) Pelaksanaan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) … - 49 - ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. (6) Dalam rangka penutupan KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional, Bank wajib menyampaikan dokumen kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penutupan sebagai berikut: a. dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva telah diselesaikan; b. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa langkah- langkah penyelesaian seluruh kewajiban kantor kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Bank; dan c. salinan/fotokopi izin penutupan dari otoritas di negara setempat. 21. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA PELAPORAN Pasal 78A Tata cara penyampaian laporan mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif serta pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau penutupan … - 50 - penutupan kantor Bank, dan sanksi terhadap pelaporan, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum. Pasal 78B (1) Bank wajib menyampaikan laporan untuk posisi tanggal 31 Desember 2011 yang memuat: a. seluruh Pejabat Eksekutif yang masih menjabat; dan b. semua jenis kantor Bank berupa KC, KCP, Kanwil, KF, KK dan KPK, paling lambat tanggal 6 Februari 2012. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. 22. Ketentuan Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bab XII SANKSI Pasal 79 (1) Bank yang melanggar Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31A, Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34C ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1) … - 51 - (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 54 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (5), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 78A ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87, Pasal 87A dan Pasal 87B dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. (2) Bank yang melanggar Pasal 3A dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan Bank khususnya faktor profile risiko (risk profile) yang metode perhitungannya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. (3) Bank yang melanggar kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 53 ayat (6), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (6), Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun … - 52 - Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman; b. teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman. (4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan atau Bank tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku untuk laporan terkait pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank. (6) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman. (7) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman … - 53 - pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana laporan/pengumuman gabungan. tercantum dalam 23. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 87A (1) Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank melalui laporan kantor pusat bank umum efektif berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. (2) Selama belum dimungkinkan pelaporan melalui laporan kantor pusat bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan laporan secara offline setiap bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya. (3) Penyampaian laporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali disampaikan bersamaan dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78B ayat (1). Pasal 87B Kewajiban untuk menyampaikan kajian yang merupakan lampiran Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A disampaikan pertama kali paling lama tanggal 30 Maret 2012. Pasal II … - 54 - Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 147 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 27 /PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM UMUM Salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat dan dipercaya masyarakat adalah terciptanya pengelolaan kelembagaan bank secara profesional baik dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia maupun dalam perencanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat atau penutupan kantor Bank sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha secara sehat. Untuk mencapai maksud tersebut maka bank perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) guna memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi serta memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Disamping itu, dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka dipandang perlu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga laporan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif dan laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank disampaikan secara online melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum. PASAL … - 2 - PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup Jelas. Angka 2 Pasal 3A Ayat (1) Penerapan manajemen risiko terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif, serta pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan. Penerapan manajemen risiko mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 7 Ayat (1) Salah satu calon pemilik ini bertindak mewakili pemilik lainnya. Dalam pelaksanaannya, permohonan … - 3 - permohonan dapat diajukan oleh PSP atau pemegang saham mayoritas. Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Salah satu hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar menyangkut kepemilikan antara lain bahwa pemegang saham Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Huruf b Data kepemilikan harus memuat secara jelas struktur kepemilikan saham sampai dengan pemilik terakhir (ultimate shareholders) dan beneficial owners (apabila ada). Huruf c Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 … - 4 - Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Termasuk dokumen yang dilampirkan dalam daftar Riwayat Hidup ini adalah surat keterangan atau bukti tertulis dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pengalaman, apabila ada. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Huruf d Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi organization chart, garis tanggung jawab horisontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia paling kurang sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif. Huruf e Cukup jelas. Huruf f… - 5 - Huruf f Corporate plan antara lain meliputi rencana- rencana strategis Bank dalam jangka menengah (tiga tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) dalam rangka pencapaian tujuan Bank. Huruf g Penyusunan pedoman dan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf ini mengacu kepada masing-masing ketentuan yang mengatur. Huruf h Termasuk dalam sistem dan prosedur kerja adalah buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Bank. Huruf i Dalam hal pendirian Bank dilakukan oleh Pemerintah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Huruf j Dalam hal calon pemegang saham Bank berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan … - 6 - bersangkutan. Angka 1 Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan. Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyelamatkan Bank. Angka 2 Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya- upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 … - 7 - Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha dikecualikan dalam hal pemilik Bank adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Apabila terdapat pemilik lain maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut. Angka 7 Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya- upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas. Surat pernyataan calon PSP berbentuk badan … - 8 - badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan. Dalam hal Bank merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan juga oleh pemegang saham pengendali terakhir atau pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank. Huruf c Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan … - 9 - Pendapatan dan Belanja” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal Pemerintah Pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal Pemerintah Daerah. Angka 4 Dokumen dan/atau surat pernyataan yang dimaksud pada angka ini antara lain adalah surat pernyataan dari calon PSP yang menyatakan niat baik dan kesediaannya untuk melakukan upaya- upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas. Angka 4 Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Huruf b Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Angka 5 … - 10 - Angka 5 Pasal 17 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak-pihak” adalah perorangan dan/atau badan hukum. Bagi PSP yang merupakan badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan PSP terakhir dari badan hukum yang bersangkutan. Dalam hal badan hukum pemegang saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka PSP terakhir adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disebut dengan PSPT adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan pengendali terakhir dari Bank dan/atau keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank. Dalam … - 11 - Dalam hal badan hukum terakhir dari keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank tidak memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan PSPT. Pihak-pihak yang dapat mewakili PSPT yang berbentuk badan hukum tersebut adalah pihak-pihak yang sesuai Anggaran Dasar berwenang mewakili badan hukum dimaksud. Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan “perbuatan dan/atau tindakan tertentu” serta “sanksi” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat 3 … - 12 - Ayat (3) Cukup jelas. Angka 7 Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan “perbuatan dan/atau tindakan tertentu” serta “sanksi” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) … - 13 - Ayat (2) Cukup jelas. Angka 8 Pasal 28 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 30 Ayat (1) Persyaratan dan tata cara persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Khusus bagi anggota Direksi Bank yang membawahkan fungsi kepatuhan, tata cara persetujuan anggota Direksi dimaksud juga berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. Yang dimaksud dengan “tugas dan fungsi dalam jabatannya” adalah bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Ayat (2) … - 14 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang- undangan yang berlaku” antara lain adalah: a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; dan c. Ketentuan perundang-undangan lainnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Dengan adanya ketentuan ini maka pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi wajib dilakukan paling lambat 6 bulan setelah diperolehnya persetujuan Bank Indonesia Ayat (7) Yang dimaksud dengan “belum efektif” adalah tidak dapat mewakili Bank untuk membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Angka 10 … - 15 - Angka 10 Pasal 31 A Penelitan terhadap Pejabat Eksekutif dilakukan baik terhadap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maupun Pejabat Eksekutif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. Penelitian antara lain meminta informasi, referensi dari tempat kerja sebelumnya dan informasi mengenai kredit macet. Angka 11 Pasal 32 Ayat (1) Termasuk dalam pengertian pemberhentian adalah pemberhentian Pejabat Eksekutif atas perintah Bank Indonesia karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak negatif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Pengertian “daftar tidak lulus” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Huruf b … - 16 - Huruf b Pengertian “memiliki kredit macet” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 33 Ayat (1) Ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) berlaku juga terhadap Pejabat Eksekutif sementara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 13 Pasal 33 A Cukup jelas. Angka 14 … - 17 - Angka 14 Pasal 34A Ayat (1) Kantor Bank antara lain berupa kantor pusat, Kanwil, KC, KCP, KF, KK, dan KPK. Pencantuman rencana penutupan kantor Bank dalam Rencana Bisnis Bank tidak termasuk penutupan kantor Bank yang dilakukan karena pengenaan sanksi dari Bank Indonesia. Ayat (2) Kajian ini merupakan pendukung rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank. Format kajian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia. Pasal 34B Cukup jelas. Pasal 34C Cukup jelas. Angka 15 Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b … - 18 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Rencana bisnis dimaksud paling kurang memuat rencana penghimpunan dan penyaluran dana, strategi pencapaiannya dan proyeksi keuangan KC. Ayat (3) Dalam hal pertanggungjawaban KC kepada kantor pusat dilakukan melalui kantor lainnya yang lebih tinggi misalnya melalui Kanwil, maka pertanggungjawaban KC dan mekanisme pendelegasian wewenang harus diatur dengan jelas. Ayat (4) Huruf a Apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti kesiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan. Pemeriksaan Bank Indonesia berkaitan dengan persiapan operasional dapat mencakup antara lain lokasi KC, bukti kepemilikan/sewa gedung, kesiapan ruangan termasuk ruang khasanah, daftar aktiva tetap inventaris, struktur organisasi kantor cabang dan sumber daya manusia, informasi mengenai jaringan telekomunikasi dan warkat yang akan digunakan. Huruf b … - 19 - Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kantor Bank Indonesia” adalah kantor pusat dan/atau Kantor Bank Indonesia di daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) merupakan media yang membuktikan bahwa satuan kerja kepatuhan telah memastikan kesiapan operasional pembukaan KCP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) … - 20 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) KK atau KPK berfungsi secara terbatas sebagai sarana pembayaran dan penyetoran dalam hal pelayanan penyediaan dana (misalnya pencairan kredit kepada nasabah) dan/atau penghimpunan dana dari nasabah. Dengan demikian, KK atau KPK tidak berwenang untuk melakukan analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana (pemberian kredit) kepada nasabah. Yang dimaksud dengan “kantor Bank Indonesia” adalah kantor pusat dan/atau Kantor Bank Indonesia di daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 21 - Ayat (2) Huruf a Contoh kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara lain loan center atau card center. Huruf b Contoh kegiatan non operasional yang dilakukan oleh Kantor Fungsional antara lain kantor perwakilan pemasaran atau IT center. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kantor Bank Indonesia” adalah kantor pusat dan/atau Kantor Bank Indonesia di daerah. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) merupakan media yang membuktikan bahwa satuan kerja kepatuhan telah memastikan kesiapan operasional pembukaan KF. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 41 … - 22 - Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Mengingat pada dasarnya Kanwil melakukan fungsi administratif dan koordinatif, maka apabila Kanwil juga diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan atas penyediaan dana yang dilakukan oleh KC yang berada di bawah koordinasinya, kewenangan dimaksud wajib dicantumkan dalam dokumen yang memuat tugas dan kewenangan Kanwil. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)… - 23 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Alasan pembukaan kantor merupakan bagian dari kajian yang disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2). Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Pencantuman nama dan jenis kantor Bank dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca depan kantor Bank agar mudah terlihat oleh nasabah. Contoh: 1. PT Bank XXX Kantor Cabang YYY 2. PT Bank XXX Kantor Cabang Pembantu YYY Angka 16 … - 24 - Angka 16 Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dengan disetujuinya permohonan penurunan status KC menjadi KCP, KK atau KPK maka izin KC dicabut. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 17 Pasal 49 Ayat (1) Dalam hal Bank akan memindahkan alamat kantor pusat ke lokasi baru dan lokasi yang lama akan digunakan sebagai KC maka pemindahan alamat kantor pusat memenuhi ketentuan dalam ayat ini sedangkan untuk KC di lokasi yang lama memenuhi ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan Pasal 36. Ayat (2) … - 25 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) merupakan media yang membuktikan bahwa satuan kerja kepatuhan telah memastikan kesiapan segala sesuatu terkait dengan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “kantor Bank Indonesia” adalah kantor pusat dan/atau Kantor Bank Indonesia di daerah. Huruf a Yang dimaksud dengan “lokasi yang berdekatan” adalah lokasi dalam jarak sekitar radius 5 km. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) KC demikian dapat terjadi karena pendirian KC baru atau kelanjutan kegiatan operasional dari kantor pusat. Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan … - 26 - melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pemindahan alamat kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan. Daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) merupakan media yang membuktikan bahwa satuan kerja kepatuhan telah memastikan kesiapan segala sesuatu terkait dengan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) … - 27 - Ayat (2) Huruf a Daftar pemenuhan persyaratan (compliance check list) merupakan media yang membuktikan bahwa satuan kerja kepatuhan telah memastikan kesiapan segala sesuatu terkait dengan pemindahan alamat Kanwil, KCP dan KF di dalam negeri. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “lokasi yang berdekatan” adalah lokasi dengan jarak paling jauh 5 km dari lokasi awal. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 53 … - 28 - Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengumuman pelaksanaan pemindahan alamat KPK dapat ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh nasabah Bank seperti di kaca depan kantor atau di mesin ATM. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 18 Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Huruf b Tata cara penilaian terhadap calon PSP, calon anggota … - 29 - anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 19 Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank. Huruf b Tata cara penilaian terhadap calon PSP, calon anggota dewan Komisaris dan calon Direksi tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) … - 30 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 20 Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor lainnya dari Bank tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain. Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca KC yang menunjukkan seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan. Huruf a Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada nasabah dan pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk: 1. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu … - 31 - sewaktu-waktu oleh nasabah; 2. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya; 3. Neraca Kantor Cabang; dan/atau 4. Dokumen lain yang mendukung. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain. Huruf a … - 32 - Huruf a Bukti penyelesaian seluruh kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk: 1. Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah; 2. Kredit telah dialihkan kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya; 3. Neraca Kantor Cabang; dan/atau 4. Dokumen lain yang mendukung. Huruf b Cukup Jelas. Pasal 68A Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negera setempat dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia. Ayat (5) … - 33 - Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lain. Bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah adalah berupa neraca Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional yang menunjukkan seluruh kewajiban Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional kepada nasabah dan pihak lain telah selesai. Huruf a Bukti penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank kepada pihak lain baik dari sisi aktiva maupun pasiva dapat berbentuk: Penitipan dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah; 1. Pengalihan kredit kepada pihak lain termasuk kantor pusat atau Kantor Cabang lainnya; 2. Neraca Kantor Cabang; dan/atau 3. Dokumen lain yang mendukung. Huruf b Cukup jelas. Huruf c … - 34 - Huruf c Cukup jelas. Angka 21 Pasal 78A Cukup jelas. Pasal 78B Cukup jelas. Angka 22 Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya. Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal: a. Stempel pos (time stamp), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia atau jasa pengiriman lainnya; atau b. Penerimaan laporan di kantor Bank Indonesia, apabila laporan disampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia. Huruf a … - 35 - Huruf a Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut: Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman. Huruf b Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut: Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00 x jumlah laporan/ pengumuman. Bank yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Ketentuan mengenai pelaporan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian Pejabat Eksekutif serta pelaporan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai laporan kantor pusat bank umum sehingga ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) … - 36 - Ayat (7) Cukup jelas. Angka 23 Pasal 87A Cukup jelas. Pasal 87B Selanjutnya kajian disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis bank. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5267

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 13/27/PBI/2011 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM </reg_title> <set_date> 28 Desember 2011 </set_date> <effective_date> 28 Desember 2011 </effective_date> <issued_date> 28 Desember 2011 </issued_date> <changed_reg> '11/1/PBI/2009' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 22 Bab XII Pasal 79' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7/29/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kondisi perekonomian nasional yang stabil perlu tetap dijaga antara lain melalui stabilitas moneter; b. bahwa stabilitas moneter dapat dicapai melalui pengendalian uang beredar yang antara lain dilakukan melalui pengaturan likuiditas perbankan penetapan giro wajib minimum; c. bahwa pengaturan mengenai giro wajib minimum yang berlaku perlu disesuaikan dengan kondisi likuiditas perbankan dari waktu ke waktu dan kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi; d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; termasuk Mengingat: … - 2 - Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING. Pasal I … - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 12, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 12. Loan to Deposit Ratio, untuk selanjutnya disebut LDR, adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar Bank. 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah yang ditetapkan berdasarkan besarnya: a. DPK; dan b. LDR. (3) Kewajiban … - 4 - (3) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut: a. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikenakan tambahan GWM dalam rupiah sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam rupiah; b. Bank yang memiliki Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai DPK dalam rupiah lebih dari dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah; c. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah; d. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah. (4) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya LDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. Bank … - 5 - a. Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) dikenakan tambahan GWM sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam rupiah; b. Bank yang memiliki LDR lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah; c. Bank yang memiliki LDR lebih dari 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah; d. Bank yang memiliki LDR lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah; e. Bank yang memiliki LDR sebesar 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 4% (empat perseratus) dari DPK dalam rupiah; f. Bank yang memiliki LDR kurang dari 40% (empat puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah. 3. Ketentuan … - 6 - 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Bank wajib memelihara GWM secara harian. (2) Kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dihitung dengan membandingkan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya (3) Informasi mengenai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperoleh dari data DPK yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum. (4) Informasi mengenai LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperoleh dari pos-pos neraca mingguan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Berkala Bank Umum. (5) Informasi … - 7 - (5) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari sistem akunting Bank Indonesia. (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing. 5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dengan tingkat bunga sebesar 5,5% (lima setengah perseratus) pertahun. 6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi: a. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang melebihi kewajiban memelihara tambahan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4); diperuntukkan untuk c. bagian … - 8 - c. bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4). 7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia kurang dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. 8. Penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo positif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar: a. 125% … - 9 - a. 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara; ditambah dengan b. 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, yang tercatat di PIPU, terhadap saldo negatif, untuk setiap hari pelanggaran. 9. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran. 10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Bank yang tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 4, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal II … - 10 - Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2005. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 September 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 80 DPNP/DPM/DKM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7/29/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING UMUM Terciptanya stabilitas moneter, antara lain melalui pengendalian tingkat inflasi dan nilai tukar, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil. Salah satu piranti moneter yang dapat digunakan Bank Indonesia untuk menciptakan stabilitas moneter adalah dengan mengendalikan likuiditas perbankan melalui penerapan giro wajib minimum. Penerapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 … - 2 - Angka 2 Pasal 3 Ayat (1) GWM dalam rupiah sebesar 5% (lima perseratus) wajib dipenuhi oleh seluruh Bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki dan besarnya LDR. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); ditambah dengan b. 0% (nol perseratus) dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Huruf b Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) maka … - 3 - maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Huruf c Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 2% (dua perseratus) dari Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah). Huruf d Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% … - 4 - a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah). Ayat (4) Huruf a Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan c. 0% … - 5 - c. 0% (nol perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a. Huruf b Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan c. 1% … - 6 - c. 1% (satu perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b. Huruf c Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan c. 2% … - 7 - c. 2% (dua perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c. Huruf d Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 52% (lima puluh dua perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan c. 3% … - 8 - c. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d. Huruf e Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 40% (empat puluh perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan c. 4% … - 9 - c. 4% (empat perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e. Huruf f Sebagai contoh: Bank memiliki DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dengan LDR sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) maka Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; ditambah dengan c. 5% … - 10 - c. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f. Angka 3 Pasal 5 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut: Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan. x 100% Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. Persentase GWM Bank dalam rupiah atau valuta asing sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut: a. GWM … - 11 - a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya; b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama; d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) LDR yang digunakan sebagai dasar perhitungan tambahan GWM dalam rupiah didasarkan pada pos-pos neraca mingguan Laporan Berkala Bank Umum … - 12 - Umum posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya. Dengan demikian, perhitungan tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya LDR ditetapkan sebagai berikut: a. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu ketiga bulan sebelumnya; b. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu keempat bulan sebelumnya; c. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu pertama bulan yang sama; d. Tambahan GWM harian dalam rupiah untuk masa laporan tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan didasarkan pada perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua bulan yang sama. Ayat (5) … - 13 - Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 5 Pasal 11 Ayat (1) Tingkat bunga sebesar 5,5% (lima setengah perseratus) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (effective annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari, yaitu 0,0149% perhari. Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 73% (tujuh puluh tiga perseratus). GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% … - 14 - a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; ditambah dengan c. 2% (dua perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar … - 15 - sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau 8% (delapan perseratus) dari DPK dalam rupiah. Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dengan cara perhitungan sebagai berikut: 0,0149% x Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro. Angka 6 Pasal 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai … - 16 - sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah), dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 82% (delapan puluh dua perseratus). GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan b. 3% (tiga perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.650.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d ; ditambah dengan c. 1% … - 17 - c. 1% (satu perseratus) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima rupiah). Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap Rekening bagian Giro Rupiah yang untuk saldo ditempatkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), yaitu sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) dengan cara perhitungan sebagai berikut: 0,0149% x Rp2.200.000.000.000,00 Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% sebagaimana triliun dimaksud … - 18 - dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah dari yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro. Huruf c Contoh perhitungan: Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 50% (lima puluh perseratus). GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan b. 2% … - 19 - b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; ditambah dengan c. 4% (empat perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau 10% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Untuk seluruh saldo Rekening Giro Rupiah Bank, baik bagian yang diperuntukkan untuk … - 20 - untuk pemenuhan GWM 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maupun bagian kewajiban tambahan pemeliharaan GWM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), tidak diberikan jasa giro. Angka 7 Pasal 13 Cukup jelas. Angka 8 Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Contoh 1 perhitungan sanksi: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 37% (tiga puluh tujuh perseratus). GWM … - 21 - GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; ditambah dengan c. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f. Saldo … - 22 - Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah) atau 10,5% dari DPK dalam rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 8% (delapan perseratus). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja 360 x 100 yaitu Rp300.000.000.000,00 x 1,25 x 8 x 1 360 x 100 Contoh 2 perhitungan sanksi: Bank B memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 91% (sembilan puluh satu perseratus). GWM … - 23 - GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) yaitu sebesar 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau 2,5% dari DPK Bank, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 8% (delapan perseratus). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank B pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut: Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja 360 x 100 yaitu Rp20.000.000.000,00 x 1,25 x 8 x 1 360 x 100 Ayat (2) … - 24 - Ayat (2) Contoh perhitungan sanksi: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) dengan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 110% (seratus sepuluh perseratus). GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan b. 2% (dua perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; ditambah dengan c. 0% … - 25 - c. 0% (nol perseratus) dari Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar -Rp200.000.000.000,00 (minus dua ratus miliar rupiah), sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM yang wajib dipelihara sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dan saldo negatif sebesar Rp200.000.000.000,00 (minus dua ratus miliar rupiah). Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 8% (delapan perseratus). Suku bunga PUAB pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 9% (sembilan perseratus). Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut: GWM rupiah yang wajib dipelihara x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja 360 x 100 yaitu … - 26 - yaitu Rp1.400.000.000.000,00 x 1,25 x8x 1 360 x 100 ditambah dengan perkalian jumlah saldo negatif Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan 150% (seratus lima puluh perseratus) dikali Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, dengan rumus sebagai berikut: |saldo negatif| x 150% x Suku Bunga PUAB 1 hari yang tercatat pada PIPU x hari 360 x 100 yaitu 200.000.000.000,00 x 1,5 x 9 x 1 360 x 100 Angka 9 Pasal 15 Ayat (2) Cukup jelas. Angka 10 Pasal 16 Cukup jelas. Pasal II … - 27 - Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4529 DPNP/DPM/DKM

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 7/29/PBI/2005 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING </reg_title> <set_date> 6 September 2005 </set_date> <effective_date> 8 September 2005 </effective_date> <changed_reg> '6/15/PBI/2004' </changed_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '6/15/PBI/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 8 Pasal 14', 'Pasal I Angka 9 Pasal 15 ayat (2)' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7/ 49 /PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk tetap menjaga kondisi likuiditas perbankan dan mendorong bank dalam pelaksanaan fungsi intermediasi, pemberian jasa giro yang berlaku perlu disesuaikan; dengan itu b. bahwa sehubungan dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang … - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390); 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4529); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING. Pasal I … - 3 - Pasal I Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4529) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dengan tingkat bunga sebesar 6,5% (enam setengah perseratus) pertahun. (2) Kebijakan pemberian jasa giro dan atau persentase jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Indonesia. (3) Untuk selanjutnya penentuan besarnya persentase jasa giro dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Bank Pasal II … - 4 - Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2005. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 November 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 134 DPNP/DPM/DKM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7/ 49 /PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING UMUM Sebagai salah satu instrumen moneter, penetapan kebijakan giro wajib minimum, termasuk pemberian jasa giro dan atau persentase jasa giro, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dipandang perlu untuk meningkatkan renumerasi atas tambahan giro wajib minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara di Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 11 Ayat (1) … - 2 - Ayat (1) Persentase jasa giro merupakan tingkat bunga efektif tahunan (effective annual rate) yang ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Contoh perhitungan: Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 73% (tujuh puluh tiga perseratus). GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar: a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; ditambah dengan DPK c. 2% … - 3 - c. 2% (dua perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c. Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau 8% (delapan perseratus) dari DPK dalam rupiah. Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan Bank yang ditempatkan sebesar LDR terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal II … - 4 - Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4572 DPNP/DPM/DKM

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 7/49/PBI/2005 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING </reg_title> <set_date> 29 November 2005 </set_date> <effective_date> 1 Desember 2005 </effective_date> <changed_reg> '6/15/PBI/2004' </changed_reg> <extension_of> '7/29/PBI/2005' </extension_of> <related_reg> '7/29/PBI/2005', '23/UU/1999', '3/UU/2004', '6/15/PBI/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 3/21/PBI/2001 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, maka diperlukan penyesuaian struktur permodalan bank sesuai standar internasional yang berlaku; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN … - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM. Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing. Pasal 2 (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko terhitung sejak akhir bulan Desember 2001. (2) Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pasal 3 (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari: a. modal inti; dan b. modal … - 3 - b. modal pelengkap. (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti. (3) Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank. (4) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi kantor cabang bank asing merupakan dana bersih kantor pusat dan kantor lainnya di luar negeri (Net Head Office Fund). Pasal 4 (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. modal disetor, dan b. cadangan tambahan modal (disclosed reserve) . (2) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos goodwill. (3) Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Faktor Penambah, yaitu: 1. Agio; 2. Modal Sumbangan; 3. Cadangan Umum Modal; 4. Cadangan Tujuan Modal; 5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; 6. Laba … - 4 - 6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus); 7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; 8. Dana setoran modal; b. Faktor Pengurang, yaitu: 1. Disagio; 2. Rugi tahun-tahun lalu; 3. Rugi tahun berjalan; 4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; 5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual. (4) Dalam perhitungan laba atau rugi untuk pos-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (deferred tax). (5) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Cadangan revaluasi aktiva tetap; b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi- tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko; c. Modal Pinjaman (hybrid/quasi capital); d. Pinjaman Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti; e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus). Pasal 5 … - 5 - Pasal 5 Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 6 Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos aktiva; b. beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (off-balance sheet account) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi. Pasal 7 (1) Perhitungan pos-pos baru didalam aktiva neraca yang timbul sebagai akibat perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku, untuk tujuan perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko ditetapkan sebagai berikut: a. untuk pos surat berharga (efek) yang dibeli dengan janji dijual kembali, perhitungan bobot risiko dilakukan berdasarkan bobot risiko dari surat berharga yang diagunkan atau berdasarkan bobot risiko dari pihak lawan transaksi (counterparty); b. untuk … - 6 - b. untuk pos tagihan akseptasi, perhitungan bobot risiko dilakukan berdasarkan bobot risiko dari pihak lawan transaksi (counterparty); c. untuk pos tagihan derivatif, perhitungan bobot risiko dilakukan berdasarkan bobot risiko dari pihak lawan transaksi (counterparty). (2) Perhitungan nilai aktiva untuk pos tagihan derivatif dilakukan setelah memperhitungkan netting agreement dengan pos kewajiban derivatif yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 8 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif dalam rangka perhitungan tingkat kesehatan Bank. Pasal 9 (1) Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. (2) Sepanjang Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dikeluarkan maka ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/12/DPNP tanggal 12 Juli 2000 perihal Penilaian Aktiva Produktif dalam Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, tetap berlaku dengan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 10 … - 7 - Pasal 10 Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum; b. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal I huruf C Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini; c. Ketentuan sebagaimana diatur dalam: 1. Pasal 3 huruf c, Pasal 8 dan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa; 2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyedian Modal Minimum Bank, khusus yang berkaitan dengan pengaturan Bank Umum; 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 … - 8 - Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2001 GUBERNUR BANK INDONESIA SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR DPNP - 9 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 3/21/PBI/2001 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM UMUM Sebagaimana diketahui krisis perbankan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan terjadinya penurunan permodalan Bank yang cukup besar. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan dengan salah satu tujuan adalah mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadinya krisis perbankan. Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) pada akhir tahun - 10 - 2001, maka Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan menetapkan perubahan rasio kewajiban penyediaan modal minimum menjadi 8% (delapan perseratus) dengan Peraturan Bank Indonesia ini. Selain … Selain dari hal tersebut diatas, perubahan rasio kewajiban modal minimum juga mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam standar internasional seperti penyempurnaan metode yang distandarisasi dalam perhitungan risiko kredit (standardized approach) dan perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Mengingat perkembangan program restrukturisasi dan risiko terbesar dalam perbankan nasional adalah risiko kredit maka pada saat ini rasio penyediaan kewajiban modal minimum bank umum hanya memperhitungkan faktor risiko kredit (credit risk). Namun demikian pada waktunya Bank Indonesia juga akan memperhitungkan faktor risiko lainnya seperti risiko pasar (market risk) dan risiko operasional (operasional risk) pada perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. - 11 - Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ayat (3) … Penyertaan Bank merupakan faktor pengurang dalam perhitungan modal yang berarti bahwa seluruh kegiatan penyertaan Bank harus seluruhnya didukung dengan modal Bank. Hal ini dilakukan mengingat perhitungan modal Bank belum dilakukan secara konsolidasi. Dengan diperhitungkannya Penyertaan pada Modal Bank maka nilai Penyertaan tidak diperhitungkan lagi dalam aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus). Dalam pengertian Penyertaan Bank, tidak termasuk penyertaan modal sementara yang berasal dari restrukturisasi kredit. Ayat (4) Salah satu komponen Net Head Office Fund adalah Dana Usaha (Net Inter Office Fund) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank - 12 - Indonesia yang berlaku tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Asing. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Didalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (subscribed capital stock) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Angka 1 sampai dengan Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 dan Angka 6 Yang dimasukkan dalam komponen laba tahun-tahun lalu dan laba tahun berjalan adalah nilai setelah diperhitungkan taksiran pajak, kecuali apabila diperkenankan untuk melakukan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. tentang … - 13 - Kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif oleh Bank merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan. Angka 7 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan. Angka 8 Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) dan tidak boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham. Penggunaan dana dalam escrow account tersebut harus dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai modal … - 14 - komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik. Huruf b Angka 1 sampai dengan Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan. Angka 5 Angka 5 … Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (mark to market). Dengan demikian pos ini merupakan selisih kurang antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal. Ayat (4) Pajak tangguhan (deferred tax) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi maka aktiva pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus). - 15 - Ayat (5) Huruf a Cadangan revaluasi aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen. Huruf b dan Huruf c Cukup jelas. Huruf d Huruf d … Pinjaman subordinasi yang direstrukturisasi diperhitungkan sebesar nilai wajar setelah restrukturisasi. Dampak restrukturisasi tersebut diakui sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Huruf e Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (mark to market). Dengan demikian pos ini merupakan selisih lebih antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal. Pasal 5 Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain pembayaran dividen, pembelian kembali saham Bank (treasury stock) dan pembayaran bonus kepada pengurus (management fee). - 16 - Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan Bank menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (management fee), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan Bank memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (management fee). Pasal 6 Yang dimaksud dengan bobot faktor konversi adalah bobot yang diberikan terhadap kewajiban komitmen dan kontinjensi sehingga dapat dipersamakan dengan aktiva neraca. Pasal 7 Pasal 7 … Ayat (1) Perubahan pos-pos neraca tersebut berasal dari perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pencatatan pos-pos yang sebelumnya dicatat pada daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi menjadi dicatat pada neraca. Huruf a Perhitungan bobot risiko sebagaimana diatur dalam Pasal ini berlaku pula bagi tagihan lainnya yang dijamin dengan surat berharga yang diikat dan diblokir secara sempurna sehingga tidak terdapat risiko dalam pencairan agunan apabila pihak lawan wan prestasi. Huruf b dan Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas - 17 - Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Pasal 10 … Huruf a Dengan ketentuan ini maka perhitungan faktor permodalan Bank dalam perhitungan tingkat kesehatan disesuaikan menjadi 8% (delapan perseratus) sejak perhitungan tingkat kesehatan untuk posisi bulan Desember 2001. Huruf b Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. - 18 - TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 3/21/PBI/2001 </reg_id> <reg_title> KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM </reg_title> <set_date> 13 Desember 2001 </set_date> <effective_date> 13 Desember 2001 </effective_date> <replaced_reg> '31/146/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '28/64/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995 | Pasal 3 huruf c, Pasal 8 dan Pasal 9', '26/20/KEP/DIR|SKDIR-BI/1993' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal 8' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/ 17 /PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa dalam menghadapi perkembangan seluruh lapisan masyarakat perekonomian nasional, diperlukan sistem perbankan nasional yang tangguh dan dapat melayani termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan; b. bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional; c. bahwa untuk meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, diperlukan pemberdayaan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; d. bahwa untuk lebih mendorong perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan kegiatan komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum; lembaga yang e. bahwa … - 2 - e. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank … tentang Bank Perkreditan Rakyat yang - 3 - 1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; 3. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usahanya; 4. Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang, yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu Kantor Cabang induknya. 5. Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS adalah kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah BPRS, antara lain: a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air; b. Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain yang merupakan nasabah BPRS; c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai rekening nasabah; saldo/mutasi 6. Kegiatan … - 4 - 6. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip perbankan yang dilakukan Syariah adalah kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998; 7. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank syariah; 8. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS; 9. Direksi: a. Bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 10. Komisaris: a. bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi … - 5 - c. bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan, atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan, antara lain pemimpin Kantor Cabang BPRS. 12. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham BPRS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan BPRS dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan BPRS dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 2 Bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah. BAB II … - 6 - BAB II PERIZINAN Bagian Pertama Pendirian BPRS Pasal 3 (1) BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan pendirian BPRS; b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Pasal 4 Modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi; b. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas ; c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas. Pasal 5 BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia; b. badan … untuk melakukan persiapan - 7 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; c. Pemerintah daerah; atau d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Bagian Kedua Persetujuan Prinsip Pasal 6 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan: a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. kegiatan usaha sebagai BPRS; 3. permodalan; 4. kepemilikan; 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris dan Direksi; 6. tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. b. data kepemilikan berupa: 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi; c. daftar … - 8 - c. daftar calon anggota Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. riwayat hidup; 3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; 5. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman; 6. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman di bidang perbankan syariah; 7. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan Syariah; syariah bukan bank, bagi anggota Dewan Pengawas 8. surat … - 9 - 8. surat keterangan atau bukti tertulis lainnya dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman; 9. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman; 10.surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris dan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan: (a) anggota Direksi lainnya dalam hubungan termasuk mertua, anak termasuk ipar dan suami/istri; (b) dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami/istri; d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia; e. rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat: 1. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan sebagai orangtua termasuk menantu, saudara kandung dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; 2. rencana kebutuhan pegawai; 3. proyeksi arus kas bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan f. studi kelayakan proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi; pendirian BPRS yang operasionalnya serta antara lain memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan dan wilayah operasional BPRS; g. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi … - 10 - fotokopi bilyet deposito mudharabah atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPRS yang bersangkutan”, pada bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib legalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g: 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; 2. tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah; 3. tidak berasal dari dan untuk laundering). (2) Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b: a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4; b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan: 1. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; 2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dari seluruh anggota dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan; tujuan pencucian uang (money 3. daftar … - 11 - 3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi; 4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip; 5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih; 6. dalam hal kepemilikan BPRS oleh Pemerintah Daerah, laporan keuangan yang disampaikan berupa APBD tahun berjalan yang disahkan oleh DPRD; 7. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum pemilik BPRS sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir badan hukum (ultimate share holder); 8. i. kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dikecualikan dalam hal pemilik BPRS adalah Pemerintah Daerah; ii. apabila terdapat pemilik selain Pemerintah Daerah, maka 9. surat kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut; pernyataan dari calon pemegang saham bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan pemilik terakhir; 10. surat … - 12 - 10. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya. Pasal 7 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan antar bank yang melaksanakan prinsip syariah dan BPRS; c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank. Pasal 8 (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. (2) Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. (3) Apabila … - 13 - (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon pemilik BPRS belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Bagian Ketiga Izin Usaha Pasal 9 Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diajukan oleh Direksi BPRS kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan: a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. data kepemilikan berupa : 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan; c. daftar susunan anggota Direksi, dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan: 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; 2. contoh tanda tangan dan paraf; 3. dokumen … - 14 - 3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; d. susunan organisasi, termasuk susunan personalia dalam hal terjadi perubahan, serta sistem dan prosedur kerja; e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito mudharabah atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik BPRS yang bersangkutan”, pada bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib dilegalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; f. bukti kesiapan operasional antara lain berupa: 1. daftar aktiva tetap dan inventaris; 2. bukti penguasaan berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS; 5. sistem pembukuan yang digunakan untuk operasional BPRS; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan 7. sarana dan prasarana bagi pengawasan syariah. g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e: 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; 2. tidak … - 15 - 2. tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah; 3. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan: 1. sebagai anggota dewan Komisaris pada 3 (tiga) bank lain; atau 2. sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank, bagi anggota dewan Komisaris; i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, bagi anggota Direksi; j. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi BPRS selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak BPRS yang didirikan beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; dan k. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris dan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan: (a) anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; (b) dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami/istri; l. Surat penetapan Dewan Syariah Nasional, bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Pasal 10 … - 16 - Pasal 10 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. wawancara terhadap pemilik, anggota dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat penggantian calon yang diajukan sebelumnya. Pasal 11 (1) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata-kata “Bank Perkreditan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya. BAB III … - 17 - BAB III KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPRS Pasal 13 (1) Kepemilikan BPRS oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. (2) Ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian BPRS atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor BPRS. Pasal 14 Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang: a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain; b. berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah; c. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering). Pasal 15 (1) Yang dapat menjadi pemilik BPRS adalah pihak-pihak yang: a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. (2) Pemilik BPRS yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang: a. memiliki … - 18 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bersedia mengembangkan BPRS yang sehat. (3) Bagi Pemegang Saham Pengendali selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib menyampaikan surat pernyataan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 16 Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan dan atau terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPRS wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantian dan atau penambahan pemilik BPRS yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi. Pasal 17 (1) Penggantian dan atau penambahan pemilik yang tidak mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPRS wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c angka 1, 2 dan 3. (2) Pelaksanaan penggantian dan atau penambahan pemilik BPRS dapat dilaksanakan setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia. (3) Penegasan atas laporan penggantian dan atau penambahan pemilik diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap. (4) Laporan … - 19 - (4) Laporan pelaksanaan penggantian dan atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan penggantian dan atau penambahan. Pasal 18 (1) Perubahan komposisi kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPRS wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari perubahan dilakukan. setelah (2) Perubahan komposisi kepemilikan tanpa penambahan modal disetor wajib dilaporkan ke Bank Indonesia dengan dilampiri: a. notulen rapat umum pemegang saham apabila dalam Anggaran Dasar ditetapkan harus RUPS, rapat anggota atau peraturan daerah/surat keputusan gubernur/surat keputusan walikota/ surat keputusan bupati; b. bukti pengalihan kepemilikan saham; c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b. (3) Perubahan komposisi kepemilikan dengan penambahan modal disetor wajib dilaporkan ke Bank Indonesia dengan dilampiri: a. bukti penyetoran; b. notulen rapat umum pemegang saham, rapat anggota atau peraturan daerah/surat keputusan gubernur/surat keputusan bupati; c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b. keputusan walikota/ surat Pasal 19 … - 20 - Pasal 19 Perubahan modal dasar BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dilampiri dengan: a. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau peraturan daerah/surat keputusan gubernur/surat keputusan walikota/ surat keputusan bupati; dan b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui berwenang. oleh instansi yang BAB IV DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEJABAT EKSEKUTIF, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 20 Kepengurusan BPRS terdiri dari Direksi dan dewan Komisaris. Pasal 21 (1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. integritas b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan (2) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang: a. memiliki … - 21 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang: a. bagi calon Direksi: i. memiliki pengetahuan di bidang relevan dengan jabatannya; ii. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan iii. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat; b. bagi calon Komisaris: i. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau ii. memiliki pengalaman di bidang perbankan. (4) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang: a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; perbankan yang memadai dan b. tidak … - 22 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Pasal 22 (1) Jumlah anggota Direksi BPRS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (2) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional sekurang- kurangnya: a. 1 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; atau b. 4 (empat) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah; atau c. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah. (3) Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda. (4) Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. (5) Direktur Utama BPRS wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pasal 23 (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama termasuk dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris. (2) Anggota … formal minimal - 23 - (2) Anggota Direksi BPRS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. (3) Anggota Direksi BPRS dilarang memberikan kuasa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. (4) Seluruh Anggota Direksi BPRS harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan Kantor Pusat BPRS. Pasal 24 (1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 1 (satu) (2) Sekurang-kurangnya orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat di tempat kedudukan BPRS. (3) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan atau di bidang keuangan lainnya. (4) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: i. anggota dewan Komisaris, sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) bank lain; atau ii anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/ perusahaan lain bukan bank. Pasal 25 Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan dilampiri dengan: umum yang a. surat … - 24 - a. surat pengangkatan dan khusus bagi Pemimpin Cabang disertai dengan surat kuasa dari Direksi BPRS; b. 1 (satu) lembar pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm; c. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. riwayat hidup; dan e. contoh tandatangan dan paraf. Pasal 26 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif BPRS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPRS dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pasal 27 BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat BPRS. Pasal 28 (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. integritas; b. kompetensi; dan c. reputasi keuangan. (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki … - 25 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu’amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang: a. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. Pasal 29 (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi: a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia; c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS; d. memberikan … - 26 - d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS; e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN. f. Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan pembahasan komite pembiayaan intern termasuk dalam (2) Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 30 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank. (3) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi BPRS. Pasal 31 … - 27 - Pasal 31 (1) BPRS wajib mengajukan calon Direksi dan anggota dewan Komisaris, untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat oleh RUPS atau Rapat Anggota. (2) BPRS wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan Dewan Syariah Nasional sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k. (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c. (5) Permohonan untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Dewan Syariah Nasional dengan tembusan kepada Bank Indonesia. Pasal 32 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Direksi, dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas Syariah, diberikan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam … - 28 - (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen ; dan b. wawancara terhadap calon anggota Direksi, dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Pasal 33 (1) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota, telah mengangkat anggota Direksi dan atau dewan Komisaris sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka BPRS wajib mengajukan kembali calon anggota Direksi dan atau dewan Komisaris baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3). (2) Pengangkatan anggota Direksi dan atau dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota. (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif. BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 34 (1) BPRS … - 29 - (1) BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (2) Usaha BPRS adalah: a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain: 1. tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah; 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan atau 3. bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah; b. menyalurkan dana dalam bentuk antara lain: 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip: a) murabahah; b) istishna; dan atau c) salam; 2. transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah 3. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: a) mudharabah; dan atau b) musyarakah; 4. pembiayaan berdasarkan prinsip qardh. c. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan prinsip syariah. Pasal 35 (1) Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. (2) Aktiva Tetap dan Inventaris BPRS setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor BPRS. Pasal 36 (1) BPRS … - 30 - (1) BPRS dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional. (2) BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. BAB VI PEMBUKAAN KANTOR BPRS Bagian Pertama Pembukaan Kantor Cabang Pasal 37 (1) Pembukaan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. (2) BPRS dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya. (3) BPRS yang kantor pusatnya berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi dapat membuka kantor cabang dalam wilayah tersebut. (4) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS. (5) Pembukaan Kantor Cabang wajib memenuhi selama 6 (enam) bulan terakhir tergolong sehat. (6) Dalam pembukaan Kantor Cabang, BPRS wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 4 untuk setiap kantor. Pasal 38 persyaratan tingkat kesehatan Permohonan … - 31 - Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan: a. neraca dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan; b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang; c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat kejenuhan dan persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS, serta proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; d. rencana kerja Kantor Cabang yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan; e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) berupa fotokopi bilyet deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e. Pasal 39 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan : a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan BPRS termasuk tingkat kesehatan, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS. (1) Pelaksanaan … - 32 - Pasal 40 (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin Bank Indonesia. (2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Bagian Kedua Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor Pasal 41 (1) Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS. (2) Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor hanya dapat dilakukan dalam: a. satu wilayah Kabupaten/ Kota yang sama dengan kantor BPRS yang menjadi induknya; dan atau b. satu wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan kantor BPRS yang menjadi induknya dalam satu wilayah propinsi. (3) BPRS yang akan membuka Kantor Kas wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat untuk pembukaan Kantor Kas. (4) Pembukaan … - 33 - (4) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan surat penegasan dari Bank Indonesia. (5) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap. Pasal 42 (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan Bank Indonesia. (2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas, maka penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor BPRS yang menjadi induknya pada hari yang sama. Pasal 44 (1) BPRS wajib menyampaikan laporan Kantor kepada Bank Indonesia. pembukaan Kegiatan Kas di Luar (2) Laporan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS wajib disampaikan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh ) hari setelah tanggal pelaksanaan. BAB VII … - 34 - BAB VII PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR Pasal 45 (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. (2) Pemindahan alamat kantor BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. ke wilayah Kabupaten/Kota yang sama wajib mempertahankan modal sekurang-kurangnya sebesar modal disetor yang telah ada; b. ke wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda wajib: 1. memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 37 ayat (6); atau 2. mempertahankan modal disetor apabila modal disetor BPRS telah melebihi dari persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 37 ayat (6). Pasal 46 (1) Permohonan pemindahan alamat kantor BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan. (2) Permohonan pemindahan alamat kantor dalam Kabupaten/Kota yang berbeda wajib disertai dengan: a. alasan pemindahan alamat dan bukti kesiapan kantor BPRS termasuk sarananya; b. rencana … - 35 - b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban BPRS; c. hasil studi kelayakan mengenai tempat kedudukan baru yang sekurang- kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS. (3) Permohonan pemindahan alamat kantor dalam satu kabupaten/kota yang sama wajib disertai dengan alasan pemindahan alamat dan bukti kesiapan kantor BPRS termasuk sarananya. Pasal 47 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan BPRS, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan BPRS. Pasal 48 (1) Pemindahan alamat kantor wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat di tempat kedudukan BPRS sebelumnya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin pemindahan alamat dari Bank Indonesia. (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan izin pemindahan alamat dari Bank Indonesia. (3) Laporan … - 36 - (3) Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari pelaksanaan pemindahan alamat. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. izin pemindahan setelah tanggal BAB VIII NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM Bagian Pertama Nama dan Perubahan Nama BPRS Pasal 49 (1) Nama dan Perubahan nama BPRS wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bagi BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk BPRS dengan nama yang baru. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama dan wajib disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi BPRS yang berbentuk hukum koperasi. (4) Berdasarkan - 37 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia menerbitkan Keputusan tentang perubahan nama BPRS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (5) Pelaksanaan perubahan nama BPRS wajib diumumkan dalam surat kabar harian setempat atau dipapan pengumuman kantor Kecamatan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Bank Indonesia. Bagian Kedua Perubahan Bentuk Badan Hukum BPRS Pasal 50 (1) Perubahan bentuk badan hukum BPRS hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia. (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPRS; b. persetujuan pengalihan izin usaha yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. Pasal 51 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum … - 38 - umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum BPRS dan wajib dilampiri dengan: a. alasan perubahan bentuk badan hukum BPRS; b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar; c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam hal terjadi perubahan anggota dewan Komisaris dan atau Direksi; dan e. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dalam hal terjadi perubahan. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. wawancara terhadap calon pemegang saham, dewan Komisaris dan atau Direksi dalam hal terjadi perubahan. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 52 (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPRS dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan : a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. daftar … - 39 - b. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam hal terjadi perubahan; c. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dalam hal terjadi perubahan. d. akta berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; e. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan pengalihan izin usaha, Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. wawancara terhadap pemegang saham, anggota dewan Komisaris dan atau Direksi dalam hal terdapat perubahan. (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 53 (1) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah: a. Bank Indonesia memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3); b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d. (2) Pelaksanaan … berita acara pengalihan izin usaha - 40 - (2) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPRS wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat ditempat kedudukan BPRS dan Kantor Cabang BPRS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari penerbitan Keputusan Bank Indonesia. setelah tanggal BAB IX PERUBAHAN KEGIATAN USAHA Pasal 54 (1) Perubahan kegiatan usaha BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi BPR yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. (2) Perubahan kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR. (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; b. izin perubahan kegiatan usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Pasal 55 Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia disertai alasan perubahan dan wajib dilampiri dengan: a. rancangan … - 41 - a. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa BPR melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah; b. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia; c. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS; d. rencana kerja tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat : 1. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; 2. rencana kebutuhan pegawai; 3. proyeksi arus kas bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi; e. studi kelayakan pendirian BPRS yang antara lain memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan dan wilayah operasional BPRS; f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam hal terjadi penggantian dan atau penambahan pemilik, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); g. daftar anggota Direksi dan dewan Komisaris, dan atau calon anggota Direksi dan dewan Komisaris dalam hal terjadi penggantian, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k; (h) daftar … - 42 - h. daftar Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 30, disertai dengan dokumen Pasal 9 ayat (1) huruf c. Pasal 56 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap; (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan antar bank yang berdasarkan prinsip syariah dan BPRS; c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, calon anggota dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Pasal 57 (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. (2) BPR yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPR belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 58 … melaksanakan kegiatan usaha - 43 - Pasal 58 Permohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan: a. akta perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa BPR melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. bukti kesiapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f; c. susunan dan struktur organisasi, serta personalia, dalam hal terjadi perubahan; d. laporan realisasi dan rencana tindaklanjut penyelesaian seluruh hak dan kewajiban terhadap nasabah BPR; e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan; f. daftar susunan Direksi dan dewan Komisaris, dan atau calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; g. daftar susunan Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 30, disertai dengan dokumen Pasal 9 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan; h. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; i. surat pernyataan dari Direksi dan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, dan huruf k. Pasal 59 … - 44 - Pasal 59 (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. wawancara terhadap pemilik, anggota Direksi dan dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, dalam hal terjadi penggantian. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin perubahan kegiatan usaha BPR belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha dinyatakan tidak berlaku. Pasal 60 (1) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. telah mendapatkan (2) BPR yang izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. (3) BPR yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pasal 61 BPR … - 45 - BPR yang telah memperoleh izin perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” setelah kata “Bank Perkreditan Rakyat” pada penulisan namanya. BAB X PENUTUPAN KANTOR Pasal 62 (1) Penutupan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan kantor BPRS dimaksud, disertai dengan alasan penutupan dan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain. (3) Persetujuan atau penolakan izin permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah : a. dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban telah diselesaikan. (4) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat di kecamatan dan di kantor tempat kedudukan BPRS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin penutupan dari Bank Indonesia. (5) Laporan … - 46 - (5) Laporan pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan. Pasal 63 (1) Rencana penutupan Kantor Kas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaannya. (2) Laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan. Pasal 64 (1) Penutupan kantor sementara oleh BPRS di luar hari memperoleh persetujuan Bank Indonesia. (2) Permohonan penutupan kantor sementara diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan. (3) Persetujuan atau penolakan izin penutupan kantor sementara diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah surat permohonan diterima secara lengkap. (4) BPRS wajib mengumumkan rencana penutupan kepada masyarakat selambat- lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan penutupan, setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. (5) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak- banyaknya 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. libur resmi wajib BAB XI … - 47 - BAB XI LAIN-LAIN Pasal 65 BPRS wajib mengadministrasikan dengan tertib: a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah; b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi. BAB XII S A N K S I Pasal 66 (1) BPRS yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. (2) BPRS yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 53 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun … - 48 - 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan; b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan laporan. (3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila BPRS belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan. (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 37 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67 (1) Persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang pendirian BPRS sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Permohonan pendirian, pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum, perubahan kegiatan usaha dan penutupan kantor yang telah diajukan kepada Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan atau Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Persyaratan … penolakan, akan diselesaikan berdasarkan - 49 - (3) Persyaratan anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dikecualikan bagi anggota Direksi BPRS yang telah disetujui Bank Indonesia dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 68 (1) BPRS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (2) wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5),Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 69 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan dinyatakan tidak berlaku. (2) Dengan … Prinsip Syariah dicabut dan - 50 - (2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka BAB X tentang Perubahan Kegiatan Usaha dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 70 Ketentuan pelaksanaan tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Pasal 71 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Juli 2004 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH - 51 - LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 DPbS - 52 - PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:6/ 17 /PBI/2004 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks serta dapat melayani seluruh lapisan masyarakat kecil, maka diperlukan kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha BPR. Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Namun pertumbuhan yang pesat di perbankan syariah ini belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat perbankan syariah. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat kecil, maka perlu didukung dengan jaringan kantor melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (BPRS). Agar perkembangan jaringan kantor dapat berjalan maka perlu didukung dengan ketentuan yang mempermudah pembukaan jaringan kantor tersebut, yang akan pelayanan yang cukup, dalam hal ini melalui Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan … - 53 - merupakan amanat dari Arsitektur Perbankan Indonesia dan blue print perbankan syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 … - 54 - Angka 12 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b … - 55 - Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi organization chart, garis dan vertikal, horizontal serta jabatan dan tanggung jawab nama-nama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau kantor cabang syariah atau kantor dibawah kantor cabang syariah dari bank umum konvensional. Huruf h Dalam hal calon pemegang saham BPRS berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan. Angka 1 … - 56 - Angka 1 Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan. Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 … - 57 - Angka 7 Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah: a. perorangan dan badan hukum; b. beberapa orang; atau c. beberapa badan hukum, yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan. Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan. Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok disampaikan oleh usaha maka surat pernyataan pihak-pihak yang tidak langsung atas seluruh berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun kelompok usaha. Dalam hal Pemegang Pemerintah Daerah, maka Saham Pengendali adalah tidak diwajibkan menyampaikan surat pernyataan dimaksud. Pasal 7 … - 58 - Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak: i. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau ii. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan. Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan … - 59 - berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c … - 60 - Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau kantor cabang syariah atau kantor dibawah kantor cabang syariah dari bank umum konvensional. Huruf f Angka 1 Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi BPRS, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal BPRS. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Yang … - 61 - Yang dimaksud sarana dan prasarana bagi pengawasan syariah adalah alat-alat kantor berupa meja, kursi, ruangan dan atau alat fasilitas lainnya yang pengawasan tulis menulis, personil diperlukan syariah oleh Dewan guna Pengawas Syariah. Pengadaan sarana dan prasarana dimaksud disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan BPRS. Huruf g Angka 1 Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan. Tidak termasuk dalam pengertian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Huruf h : Angka 1 Yang dimaksud dengan bank lain adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum konvensional yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan atau BPRS. Angka 2 Cukup jelas Huruf i … pihak lain adalah intern BPRS dan kelancaran - 62 - Huruf i : Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar setiap anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat menganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi BPRS. Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Huruf b Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak : i. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau ii. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan Dalam … - 63 - Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan. Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 … - 64 - Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah modal sendiri bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Huruf a Ketentuan dalam huruf ini dikecualikan dalam hal pemilik BPRS adalah Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan. Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … - 65 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Perubahan kepemilikan mencakup penggantian, dan atau penambahan pemegang saham baru, dan kepemilikan atau perubahan komposisi saham diantara para pemegang penggantian maupun penambahan pemegang saham baru. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru. Ayat (2) … jumlah saham lama tanpa - 66 - Ayat (2) Penyampaian notulen rapat umum pemegang saham wajib dilampiri bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang. Notulen rapat umum pemegang saham bagi badan hukum PT, rapat anggota bagi badan hukum Koperasi. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a i. yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang ii. yang perbankan adalah memiliki pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS dengan dimaksud perbankan dan pengalaman di atau di pengalaman bidang bidang operasional, di keuangan bidang adalah pemasaran, pembukuan … - 67 - pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan. iii. yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis adalah kemampuan dan menjadi misi BPRS dan perbankan. Huruf b i. yang dimaksud dengan perbankan, mengintepretasikan analisa situasi untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, keuangan visi industri pengetahuan di bidang ii. perbankan adalah memiliki pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS dengan yang dimaksud pengalaman di bidang perbankan adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan. Ayat (4) Huruf a Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit macet adalah apabila calon dewan Komisaris dan Direksi mempunyai kredit macet dan atau merupakan pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet Huruf b Cukup jelas Pasal 22 … - 68 - Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah dibuktikan dengan syariah, sertifikat pendidikan/pelatihan termasuk dalam hal ini perbankan transkrip nilai mata kuliah perbankan syariah, antara lain tentang produk, akad dan akuntansi syariah. Ayat (3) Yang dimaksud setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali. Pasal 23 Ayat (1) Hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, keluarga meliputi sebagai berikut : sehingga yang dimaksud dengan 1. orang … - 69 - 1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. suami/istri; 4. anak kandung/tiri/angkat; 5. suami/istri dari anak kandung/tiri /angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ istri; 7. mertua. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi BPRS. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan berdomisili dekat adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan atau air maksimum selama 2 jam, dalam kondisi normal. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud pengalaman di bidang perbankan adalah pengalaman di bidang perbankan konvensional dan atau syariah. Ayat (4) … - 70 - Ayat (4) Yang dimaksud dengan bank lain yang adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum konvensional melaksanakan Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau BPRS Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis antara BPRS dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif BPRS, dan atau pihak terkait lainnya. Ketentuan dalam Pasal Kegiatan Usaha ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif BPRS untuk tidak mengambil keputusan yang merugikan dan atau menimbulkan potensi kerugian pada BPRS. Termasuk dalam pengertian merugikan BPRS adalah kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan BPRS. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … - 71 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan syariah mu’amalah adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syariah Ayat (4) Cukup jelas Huruf a Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet adalah apabila calon Dewan Pengawas Syariah mempunyai kredit macet dan atau merupakan pengurus dari mempunyai kredit macet Huruf b Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas badan hukum yang Huruf d … - 72 - Huruf d Laporan publikasi yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Huruf e Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Dewan Pengawas Syariah menjadi pihak terafiliasi karena memberikan jasa kepada BPRS. Pasal 31 Ayat (1) Persetujuan atau penolakan calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direksi dilakukan melalui kepatutan (fit and proper test) sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pengangkatan dilakukan oleh RUPS atau Rapat Anggota sesuai ketentuan yang berlaku. penilaian kemampuan dan Ayat (2) … - 73 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi. Wawancara dilakukan terhadap : i. pihak-pihak yang pernah bekerja di lembaga perbankan ; atau ii. pihak-pihak yang pernah bekerja di lembaga perbankan namun masih mengenai integritas bersangkutan. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan … diperlukan dan keterangan lebih atau kompetensi lanjut yang - 74 - dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan. Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 … - 75 - Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Bank Indonesia akan menilai produk dan jasa baru tersebut antara lain dari sisi ketentuan kehati-hatian, kesesuaian aspek syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Aktiva tetap dan Inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi BPRS, tidak dimaksudkan untuk dijual/disewakan dalam rangka kegiatan usaha BPRS. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … - 76 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 41 … - 77 - Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … - 78 - Ayat (2) Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … - 79 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 51 … - 80 - Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) … - 81 - Ayat (3) Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak: i. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau ii. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan mengenai keterangan integritas dan bersangkutan. Dalam … lebih atau kompetensi lanjut yang - 82 - Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan. Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 58 … - 83 - Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan. Huruf b Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak: a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan. Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham… - 84 - Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha. Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali. Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 … - 85 - Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) … - 86 - Ayat (5) Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … - 87 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas TAMBAHAN NOMOR 4392 DPbS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 6/17/PBI/2004 </reg_id> <reg_title> BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH </reg_title> <set_date> 1 Juli 2004 </set_date> <effective_date> 1 Juli 2004 </effective_date> <replaced_reg> '32/35/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999 | BAB X', '32/36/KEP/DIR|SKDIR-BI/1999' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '3/UU/2004', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB XII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai kelanjutan dari reformasi kerangka operasional kebijakan moneter, dibutuhkan langkah percepatan implementasi giro wajib minimum rata-rata, untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian; b. bahwa peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan cara meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, mendorong fungsi intermediasi oleh perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan; c. bahwa peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui lembaga keuangan perbankan konvensional dan syariah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum - 2 - Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. - 3 - 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUK yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 5. BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah BUS dan UUS yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 7. Dana Pihak Ketiga BUK yang selanjutnya disebut DPK BUK adalah kewajiban BUK kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing. 8. Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS yang selanjutnya disebut DPK BUS dan UUS adalah kewajiban BUS dan UUS kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing. 9. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia. 10. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia. 11. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah rekening giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia. - 4 - 12. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS. 13. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta Interbank Offered Rate sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank. 14. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. 15. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudharabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudharabah antarbank. 16. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana. 17. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. 18. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disebut LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. 19. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. - 5 - BAB II PEMENUHAN DAN PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM BUK Bagian Kesatu Pemenuhan Giro Wajib Minimum BUK Pasal 2 (1) BUK wajib memenuhi GWM dalam rupiah. (2) BUK yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. Pasal 3 (1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut: a. secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen); dan b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen). (2) GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar rata-rata 8% (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut: a. secara harian sebesar 6% (enam persen); dan b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen). (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 4 (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib - 6 - dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan. (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif. (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan BUK kepada Bank Indonesia. Pasal 5 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUK; b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUK hasil penggabungan atau peleburan; dan c. dalam hal data BUK hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi - 7 - BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 6 (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku sejak tersedianya data untuk dapat melakukan perhitungan GWM dalam valuta asing. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam valuta asing terhadap BUK yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 7 (1) Ketentuan pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek. (2) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah. (3) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 8% (delapan persen) dari DPK BUK dalam valuta asing. (4) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM oleh BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 8 - Bagian Kedua Perhitungan Giro Wajib Minimum BUK Pasal 8 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (3) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (4) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (5) Dalam hal terdapat perubahan perhitungan terkait kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - 9 - sampai dengan ayat (4), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 9 (1) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan DPK BUK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh dari laporan DPK BUK dalam rupiah dan DPK BUK dalam valuta asing pada LBBU. (2) DPK BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia; dan b. rata-rata harian total DPK BUK dalam valuta asing pada seluruh kantor BUK di Indonesia. (3) DPK BUK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. giro; b. tabungan; c. simpanan berjangka/deposito; dan d. kewajiban lainnya. (4) DPK BUK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. giro; b. tabungan; c. simpanan berjangka/deposito; dan d. kewajiban lainnya. - 10 - Pasal 10 (1) Bank Indonesia dapat memberikan jasa giro setiap hari terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun. (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jasa giro diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB III PEMENUHAN DAN PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM BUS DAN UUS Bagian Kesatu Pemenuhan Giro Wajib Minimum BUS dan UUS Pasal 11 (1) BUS dan UUS wajib memenuhi GWM dalam rupiah. (2) BUS dan UUS yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. Pasal 12 (1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebesar rata-rata 5% (lima persen) dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi sebagai berikut: a. secara harian sebesar 3% (tiga persen); dan b. secara rata-rata sebesar 2% (dua persen). - 11 - (2) GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan secara harian sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS dan UUS dalam valuta asing. (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 13 (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a kepada BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan. (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku efektif. (3) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan BUS kepada Bank Indonesia. Pasal 14 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tetap dilakukan secara terpisah untuk masing-masing BUS; b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif - 12 - pelaksanaan penggabungan atau peleburan, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil penggabungan atau peleburan; dan c. dalam hal data BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan hasil penjumlahan data BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 15 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap UUS; b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pemisahan UUS menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing hanya dilakukan terhadap BUS hasil pemisahan; dan c. dalam hal data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan data UUS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 13 - Pasal 16 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap BUK; b. sejak tanggal efektif perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing dilakukan terhadap BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK; dan c. dalam hal data BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia, perhitungan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing menggunakan data BUK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM terhadap BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 17 (1) Pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku sejak tersedianya data untuk dapat melakukan perhitungan GWM dalam valuta asing. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam valuta asing terhadap BUS dan UUS yang baru mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 14 - Pasal 18 (1) Ketentuan pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. (2) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 5% (lima persen) dari dana pihak ketiga BUS dalam rupiah. (3) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM oleh BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedua Perhitungan Giro Wajib Minimum BUS dan UUS Pasal 19 (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (2) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan terhadap rata- rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah - 15 - dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (3) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (4) Dalam hal terdapat perubahan perhitungan terkait kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 20 (1) DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diperoleh dari laporan DPK BUS dan UUS dalam rupiah dan DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada LBBUS. (2) DPK BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia; dan b. rata-rata harian total DPK BUS dan UUS dalam valuta asing pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia. (3) DPK BUS dan UUS dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik - 16 - kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. dana simpanan wadiah; b. dana investasi tidak terikat; dan c. kewajiban lainnya. (4) DPK BUS dan UUS dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. dana simpanan wadiah; b. dana investasi tidak terikat; dan c. kewajiban lainnya. Pasal 21 Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro atas pemenuhan kewajiban GWM bagi BUS dan UUS. BAB IV REKENING GIRO BUK, BUS, DAN UUS DI BANK INDONESIA Pasal 22 (1) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 11 dilakukan pada setiap akhir hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. (2) Informasi mengenai saldo Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan saldo Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperoleh dari: a. sistem Bank Indonesia–Real Time Gross Settlement, untuk Rekening Giro Rupiah BUK dan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS; dan b. sistem akunting Bank Indonesia, untuk Rekening Giro Valas BUK serta Rekening Giro Valas BUS dan UUS. - 17 - (3) Saldo Rekening Giro Rupiah BUK dan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada setiap akhir hari digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM rata-rata, setelah memperhitungkan pemenuhan GWM harian dan giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga makroprudensial. BAB V PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA Pasal 23 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan kepada BUK serta BUS dan UUS untuk memastikan kepatuhan BUK serta BUS dan UUS terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara: a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung; atau b. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan bersama OJK. likuiditas - 18 - BAB VI SANKSI Bagian Kesatu Sanksi bagi BUK Pasal 24 (1) BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 7 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. sanksi kewajiban membayar sebagai berikut: 1. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; 2. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari rata-rata JIBOR dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan, terhadap rata-rata kekurangan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama 2 (dua) periode laporan untuk setiap hari selama 2 (dua) periode laporan; 3. BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua - 19 - puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; 4. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas BUK pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas BUK yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia; 5. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) yang dihitung dari selisih antara saldo rata-rata Rekening Giro Valas BUK pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi selama 2 (dua) periode laporan dengan saldo rata-rata Rekening Giro Valas BUK selama 2 (dua) periode laporan yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia untuk setiap hari selama 2 (dua) periode laporan; 6. BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas BUK pada - 20 - Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas BUK yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia; 7. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran; 8. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia selama 2 (dua) periode laporan pada periode terjadinya pelanggaran. (2) Perubahan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menjadi dasar perubahan perhitungan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, angka 5, dan angka 8. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 25 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 1 dikecualikan bagi BUK yang memperoleh kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sepanjang kekurangan GWM tidak lebih dari 1% (satu persen) dari DPK BUK dalam rupiah. (2) Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) yang dilakukan oleh BUK yang melakukan penggabungan atau BUK yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan kepada: a. masing-masing BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; atau - 21 - b. BUK hasil penggabungan atau peleburan, sesuai dengan tanggal terjadinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemenuhan GWM. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 26 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6 dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia. (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM dan/atau tanggal ditemukannya pelanggaran GWM. (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit Rekening Giro Rupiah BUK yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh BUK kepada Bank Indonesia. (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 1. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendebitan Rekening Giro Rupiah BUK untuk pengenaan sanksi - 22 - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Bagian Kedua Sanksi bagi BUS dan UUS Pasal 27 (1) BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. sanksi kewajiban membayar sebagai berikut: 1. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; 2. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata- rata Tingkat Indikasi Imbalan SIMA selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama 2 (dua) periode laporan untuk setiap hari selama 2 (dua) periode laporan; 3. BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar - 23 - 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran; 4. dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS dan UUS; 5. BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk setiap hari pelanggaran, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas BUS dan UUS yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia; dan 6. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibebankan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran. (2) Perubahan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) menjadi dasar perubahan perhitungan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 24 - Pasal 28 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 1 dikecualikan bagi BUS yang memperoleh kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sepanjang kekurangan GWM dalam rupiah tidak lebih dari 1% (satu persen) dari dana pihak ketiga BUS dalam rupiah. (2) Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) yang dilakukan oleh BUS yang melakukan penggabungan atau BUS yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikenakan kepada: a. masing-masing BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan; atau b. BUS hasil penggabungan atau peleburan, sesuai dengan tanggal terjadinya dan/atau ditemukannya pelanggaran GWM. (3) Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) terhadap UUS yang melakukan pemisahan menjadi BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan kepada: a. UUS yang melakukan pemisahan; atau b. BUS hasil pemisahan, sesuai dengan tanggal terjadinya dan/atau ditemukannya pelanggaran GWM. (4) Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) terhadap BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan kepada: a. BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha; atau b. BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK, sesuai dengan tanggal terjadinya dan/atau ditemukannya pelanggaran GWM. - 25 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 29 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5 dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia. (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM dan/atau tanggal ditemukannya pelanggaran GWM. (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. (4) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS tidak mencukupi, seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh BUS dan UUS kepada Bank Indonesia. (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendebitan Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS untuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai - 26 - dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing oleh BUK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing oleh BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud - 27 - dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478); b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712); c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/21/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769); d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856); - 28 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5921); dan f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur mengenai GWM dalam valuta asing dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2018. Pasal 32 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018. Pasal 33 (1) Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing bagi BUK secara harian dan rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018. (2) Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan rata-rata serta GWM dalam valuta asing bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1oOktober 2018. - 29 - Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 43 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH I. UMUM Untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menerapkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Berbagai kebijakan tersebut dievaluasi secara berkelanjutan dari waktu ke waktu guna merespon dinamika perekonomian global dan domestik. Pada tahun 2016, Bank Indonesia telah mencanangkan langkah reformasi berupa penguatan kerangka operasional kebijakan moneter guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendukung tercapainya stabilitas perekonomian. Langkah reformasi tersebut terdiri atas penerapan suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate, perubahan pemenuhan GWM dalam rupiah dari setiap akhir hari menjadi rata-rata sebagian selama periode laporan tertentu bagi BUK, dan penguatan inisiatif pendalaman pasar keuangan. Selaras dengan dinamika perekonomian dan perkembangan pasar keuangan, langkah percepatan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter perlu dilakukan sebagai bagian dari reformasi berkelanjutan. Pada saat ini, reformasi difokuskan pada penguatan peran dan kredibilitas GWM sebagai instrumen moneter Bank Indonesia. - 2 - Penguatan tersebut berupa pemberlakuan kewajiban pemenuhan dan perhitungan GWM secara rata-rata sebagian untuk GWM dalam valuta asing bagi BUK dan untuk GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS. Selain itu, Bank Indonesia juga menambah porsi GWM rata-rata bagi BUK. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bagi pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan semakin mendorong upaya pendalaman pasar keuangan guna mendukung pencapaian stabilitas makroekonomi dan stabilitas moneter. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan kebijakan di bidang moneter melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia mengenai GWM bagi BUK, BUS, dan UUS. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari. Huruf b Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu. Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM secara harian. - 3 - Ayat (2) Huruf a Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari. Huruf b Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu. Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dilakukan setelah BUK memenuhi GWM secara harian. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 1% (satu persen) mengurangi kewajiban pemenuhan GWM harian oleh BUK yang semula sebesar 4,5% (empat koma lima persen) menjadi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan. Huruf b Cukup jelas. - 4 - Huruf c Data BUK meliputi DPK BUK dalam rupiah dan saldo Rekening Giro Rupiah serta DPK BUK dalam valuta asing dan saldo Rekening Giro Valas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut: Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan X 100% Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya - 5 - Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah sebagai berikut: a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (2) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut: Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya X 100 % Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah sebagai berikut: a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai - 6 - dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (3) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut: Posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan X 100% Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing sebagai berikut: a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu - 7 - sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (4) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut: Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Valas BUK di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya X 100 % Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata- rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUK dalam valuta asing sebagai berikut: a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. - 8 - Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK dalam rupiah dan jumlah DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK dalam rupiah dan DPK dalam valuta asing yang dilaporkan oleh UUS. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf d Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga - 9 - dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf d Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari. - 10 - Huruf b Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu. Pemenuhan GWM secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah BUS dan UUS memenuhi GWM secara harian. Ayat (2) Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 1% (satu persen) mengurangi kewajiban pemenuhan GWM harian oleh BUS yang semula sebesar 3% (tiga persen) menjadi sebesar 2% (dua persen). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan. Huruf b Cukup jelas. - 11 - Huruf c Data BUS meliputi dana pihak ketiga BUS dalam rupiah dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS serta dana pihak ketiga BUS dalam valuta asing dan saldo Rekening Giro Valas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil perubahan kegiatan usaha BUK. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. - 12 - Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga BUS” adalah kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut: Posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya X 100 % Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagai berikut: a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 - 13 - dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (2) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam rupiah secara rata-rata dalam periode laporan tertentu yaitu sebagai berikut: Rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) periode laporan Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya X 100 % Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah BUS dan UUS secara rata-rata dalam periode laporan tertentu didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam rupiah sebagai berikut: a. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM rata-rata untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) - 14 - periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (3) Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing yang dipenuhi secara harian yaitu sebagai berikut: Posisi saldo Rekening Giro Valas BUS dan UUS di Bank Indonesia pada setiap akhir hari dalam 2 (dua) periode laporan Rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya X 100 % Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian didasarkan pada DPK BUS dan UUS dalam valuta asing sebagai berikut: a. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. GWM harian untuk 2 (dua) periode laporan yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dan UUS dalam valuta asing dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya yaitu sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. - 15 - Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah komponen dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam - 16 - penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank yang tercantum dalam penjelasan komponen dana pihak ketiga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pemeriksaan kepada BUK serta BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang disepakati oleh Bank Indonesia dan OJK. Dalam melakukan pemeriksaan, baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK. Pasal 24 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. - 17 - Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. Angka 8 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. - 18 - Huruf b Angka 1 Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBU. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudharabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBU. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Yang dimaksud dengan “kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia” adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga BUS” adalah kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 19 - Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6193

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 20/3/PBI/2018 </reg_id> <reg_title> GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title> <set_date> 29 Maret 2018 </set_date> <effective_date> 16 Juli 2018 </effective_date> <issued_date> 03 April 2018 </issued_date> <replaced_reg> '18/3/PBI/2016', '15/15/PBI/2013', '18/14/PBI/2016', '17/11/PBI/2015', '17/21/PBI/2015', '19/6/PBI/2017', '15/16/PBI/2013' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VI' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/16/PBI/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Kredit Mikro diperlukan kredit dengan tingkat suku bunga yang wajar; b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan tingkat suku bunga kredit perbankan diperlukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga kredit untuk Proyek Kredit Mikro; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071); Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang….. 2 undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071); 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/8/PBI/2001 tanggal 25 April 2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4089); 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/16/PBI/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO. Pasal….. 3 Pasal I Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 Angka 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 1 11. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir yang terendah antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan dengan suku bunga deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan di Bank Pemerintah.” 2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : “Pasal 16 (1) Suku bunga kredit dari Bank Indonesia ke BPD adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 2% (dua per seratus) per tahun; (2) Suku bunga kredit dari BPD ke LDKP adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 6% (enam per seratus) per tahun; (3) Suku bunga kredit dari BPD ke LPSM adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 7% (tujuh perseratus) per tahun; (4) Suku bunga kredit dari Bank Indonesia ke BPR adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 4% (empat per seratus) per tahun; (5) Suku….. 4 (5) Suku bunga kredit dari BPR atau LDKP kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing; (6) Suku bunga acuan akan diberitahukan oleh Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan, yaitu setiap tanggal 15 Januari yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni dan setiap tanggal 15 Juli yang berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember; (7) Besarnya angka penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dan diberitahukan oleh Bank Indonesia;” Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2003. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 100 BKr/TPP 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/16/PBI/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO UMUM Dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) diperlukan kredit dengan tingkat suku bunga yang wajar. Dengan adanya perkembangan tingkat suku bunga kredit perbankan dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang cenderung turun dewasa ini, maka tingkat suku bunga kredit dalam rangka PKM perlu disesuaikan. Penyesuaian tingkat suku bunga kredit ini sejalan dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman PKM antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Indonesia No. SLA-805/DP3/1995 tanggal 27 April 1995 yang mengatur mengenai besarnya suku bunga acuan. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 1 Angka (1) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)….. 6 Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4318 BKr

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 5/16/PBI/2003 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO </reg_title> <set_date> 28 Agustus 2003 </set_date> <effective_date> 1 September 2003 </effective_date> <changed_reg> '3/1/PBI/2001' </changed_reg> <extension_of> '3/8/PBI/2001', '3/16/PBI/2001' </extension_of> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '3/8/PBI/2001', '3/1/PBI/2001', '10/UU/1998', '3/16/PBI/2001' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai bank sentral, Bank Indonesia turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial; b. bahwa pengaturan dan pengawasan makroprudensial bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik serta mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; c. bahwa untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan gangguan terhadap fungsi intermediasi, perlu dilakukan penguatan fungsi intermediasi dan pengendalian risiko melalui perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dan likuiditas yang memperhatikan siklus perekonomian; d. bahwa perumusan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dan likuiditas dan dilakukan melalui penyempurnaan pengaturan rasio intermediasi makroprudensial penyangga likuiditas - 2 - makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH. Penyangga Likuiditas - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS. 5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing. 7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia. 8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. - 2 - 9. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara: a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK, terhadap: a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan. 10. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara: a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS, terhadap: a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan. 11. Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM. 12. Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening - 2 - Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah. 13. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM. 14. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah. 15. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah. 16. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah. 17. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan: a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah. 18. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan: a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah. 19. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah. - 2 - 20. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah. 21. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta Interbank Offered Rate sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank. 22. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. 23. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah. 24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. 25. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 26. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah. 27. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah. - 2 - 28. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. 29. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudarabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank. 30. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana. 31. Laporan Berkala Bank Umum yang selanjutnya disingkat LBBU adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. 32. Laporan Berkala Bank Umum bagi BUS dan UUS yang selanjutnya disebut LBBUS adalah laporan berkala bank umum bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. 33. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan harian bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. Pasal 2 Bank Indonesia menetapkan instrumen kebijakan makroprudensial berupa: a. RIM; b. RIM Syariah; c. PLM; dan d. PLM Syariah. - 2 - BAB II KEWAJIBAN PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM SYARIAH Pasal 3 Untuk pelaksanaan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Indonesia mengatur kewajiban pemenuhan: a. Giro RIM; b. Giro RIM Syariah; c. PLM; dan d. PLM Syariah. Pasal 4 (1) BUK wajib memenuhi Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. (2) BUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. (3) UUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. (4) Ketentuan pemenuhan Giro RIM dan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek. (5) Ketentuan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Pasal 5 (1) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. - 2 - (2) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan posisi akhir hari. Pasal 6 (1) Pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank setelah pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah secara harian. (2) Saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. BAB III PENGATURAN GIRO RIM DAN GIRO RIM SYARIAH Pasal 7 (1) Kewajiban pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diatur sebagai berikut: a. Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah; b. Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; dan c. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM atau RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah, pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b - 2 - memperhatikan KPMM BUK, KPMM BUS, atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS, dan KPMM Insentif. (2) Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan periode laporan sebagai berikut: a. Giro RIM dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK di Bank Indonesia setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM yang dihitung menggunakan rata- rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya; dan b. Giro RIM Syariah dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah UUS di Bank Indonesia setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM Syariah yang dihitung menggunakan rata- rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (3) Dalam hal terdapat perubahan periode laporan untuk pemenuhan Giro RIM dan/atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemenuhan kewajiban Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 8 (1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut: a. batas bawah Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 80% (delapan puluh persen); b. batas atas Target RIM atau Target RIM Syariah sebesar 92% (sembilan puluh dua persen); c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen); - 2 - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu); dan e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua). (2) Pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. dalam hal RIM berada dalam kisaran Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah; b. dalam hal RIM Syariah berada dalam kisaran Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; c. dalam hal RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM maka Giro RIM yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM dan RIM, serta DPK BUK dalam rupiah; d. dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM Syariah dan RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; e. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM dan KPMM BUK lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan batas atas Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah; f. dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS lebih kecil dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah yaitu sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan batas atas Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; g. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM - 2 - dan KPMM BUK sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan h. dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah dan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah. (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran dan parameter RIM dan/atau RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran dan parameter yang akan digunakan dalam pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 9 (1) Kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah diatur sebagai berikut: a. surat berharga korporasi dalam bentuk: 1. 2. sukuk korporasi, bagi BUS dan UUS; b. surat berharga korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan Bank dan oleh penduduk; c. surat berharga korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering); d. surat berharga korporasi memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan e. surat berharga korporasi ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi, bagi BUK; dan - 2 - (2) Dalam hal terdapat perubahan kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 10 (1) Kriteria surat berharga yang diterbitkan Bank dalam rupiah dan valuta asing, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM atau RIM Syariah diatur sebagai berikut: a. surat berharga dalam bentuk: 1. medium term notes (MTN), floating rate notes (FRN), dan/atau obligasi selain obligasi subordinasi untuk surat berharga yang diterbitkan BUK; dan 2. medium term notes (MTN) syariah dan/atau sukuk selain sukuk subordinasi untuk surat berharga syariah yang diterbitkan BUS atau UUS; b. surat berharga dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk; c. surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering); d. surat berharga memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan e. surat berharga ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. (2) Dalam hal terdapat perubahan kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 2 - Pasal 11 (1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan RIM dan RIM Syariah. (2) Batas maksimum surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari surat berharga korporasi yang dimiliki Bank. (3) Dalam hal terdapat perubahan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 12 (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap: a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana; dan b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan penghimpunan dana. (2) Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia. (3) Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekomendasi dari OJK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 2 - Pasal 13 (1) Data DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperoleh dari laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBU. (2) Data DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperoleh dari laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBUS. (3) Data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga untuk perhitungan RIM diperoleh dari: a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBU yang disampaikan BUK, untuk data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing; dan b. laporan surat berharga yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan data surat berharga yang diterbitkan BUK. (4) Data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga syariah untuk perhitungan RIM Syariah diperoleh dari: a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBUS yang disampaikan BUS dan UUS, untuk data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing; dan b. laporan surat berharga syariah yang disampaikan BUS dan UUS kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS, dan data surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS. (5) KPMM BUK, KPMM BUS, atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu - 2 - KPMM triwulanan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima Bank Indonesia dari OJK. (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK atau BUS maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber data untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 14 (1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia. (2) DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (2) merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS dan UUS di Indonesia. (3) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. giro; b. tabungan; c. simpanan berjangka/deposito; dan d. kewajiban lainnya. - 2 - (4) DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. dana simpanan wadiah; b. dana investasi tidak terikat; dan c. kewajiban lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 15 (1) Bank wajib menyampaikan laporan surat berharga kepada Bank Indonesia secara berkala sebagai dasar perhitungan RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data surat berharga korporasi yang dimiliki Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan data surat berharga yang diterbitkan Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku bagi Bank yang tidak memiliki surat berharga korporasi atau memiliki surat berharga korporasi namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dengan isi laporan surat berharga yang dimiliki nihil. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku bagi Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan isi laporan surat berharga yang diterbitkan nihil. - 2 - Pasal 16 (1) Laporan surat berharga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia. (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia. (6) Dalam hal penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk salinan lunak (soft copy) dan salinan keras (hard copy) kepada Bank Indonesia. (7) Perubahan tata cara penyampaian laporan dan penghentian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank. (8) Tata cara penyampaian laporan atau koreksi laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sampai dengan Bank Indonesia memperoleh data surat berharga Bank dari laporan bulanan bank umum, laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan, atau sistem aplikasi laporan lainnya. Pasal 17 Data surat berharga korporasi yang dimiliki Bank dan data surat berharga yang diterbitkan Bank sebagaimana dimaksud dalam - 2 - Pasal 15 pertama kali dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan: a. Mei 2018, untuk surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dan surat berharga yang diterbitkan BUK; dan b. Agustus 2018, untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS, dan surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS. Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan surat berharga Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 19 (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. (2) Hasil evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank. BAB IV PENGATURAN PLM DAN PLM SYARIAH Pasal 20 (1) Kewajiban pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan kewajiban pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut: a. PLM ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan b. PLM Syariah ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUS dalam rupiah. - 2 - (2) Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. PLM dipenuhi dalam bentuk: 1. surat berharga dalam rupiah yang dimiliki oleh BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan 2. surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS; dan b. PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki oleh BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah. (3) Kewajiban pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan periode laporan sebagai berikut: a. PLM dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga yang dimiliki oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya; dan b. PLM Syariah dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga syariah yang dimiliki oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. (4) Dalam hal terdapat perubahan: a. besaran persentase PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau - 2 - c. periode laporan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran persentase, jenis surat berharga, dan periode laporan untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 21 (1) Dalam kondisi tertentu, surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka. (2) Bank Indonesia hanya memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap transaksi repo yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM atau PLM Syariah berlaku. (3) Penggunaan surat berharga BUK atau BUS dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi BUK, ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan b. bagi BUS, ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUS dalam rupiah. (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran persentase penggunaan surat berharga BUK atau BUS yang dapat digunakan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan surat berharga BUK atau BUS yang dapat digunakan dalam transaksi repo diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 2 - Pasal 22 (1) Data DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM dan DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21, diperoleh dari: a. laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBU, untuk pemenuhan PLM; dan b. laporan mengenai dana pihak ketiga rupiah dan valuta asing dalam LBBUS, untuk pemenuhan PLM Syariah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber data untuk perhitungan dan pemenuhan PLM atau PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 23 (1) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUK dalam rupiah pada seluruh kantor BUK di Indonesia. (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula DPK UUS dalam rupiah. (3) DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan rata-rata harian total DPK BUS dalam rupiah pada seluruh kantor BUS di Indonesia. (4) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. giro; b. tabungan; c. simpanan berjangka/deposito; dan d. kewajiban lainnya. (5) DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada - 2 - pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas: a. dana simpanan wadiah; b. dana investasi tidak terikat; dan c. kewajiban lainnya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPK BUK dalam rupiah, DPK BUS dalam rupiah, dan DPK UUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 24 (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. (2) Hasil evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank. BAB V PEMENUHAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM SYARIAH UNTUK PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BUK ATAU BUS, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BUK MENJADI BUS, DAN PEMISAHAN UUS MENJADI BUS Pasal 25 (1) Pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK dan pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS, yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut: a. pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah tetap dilakukan secara terpisah sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan - 2 - PLM Syariah hanya dihitung untuk BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan; c. pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah untuk BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dengan menggunakan data gabungan BUK atau BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia; d. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diatur sebagai berikut: 1. bagi BUK: a) untuk pemenuhan Giro RIM meliputi data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga korporasi yang dimiliki BUK, saldo surat berharga yang diterbitkan BUK, KPMM, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUK; dan b) untuk pemenuhan PLM: 1) bagi BUK, meliputi data saldo rekening SBI, SDBI, dan/atau SBN BUK, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUK; dan 2) bagi BUK yang memiliki UUS, meliputi data saldo rekening SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SBN, DPK BUK dalam rupiah, DPK UUS dalam rupiah, saldo Rekening Giro Rupiah BUK, dan saldo Rekening Giro Rupiah UUS; dan 2. bagi BUS: a) untuk pemenuhan Giro RIM Syariah meliputi data Pembiayaan BUS, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS, saldo surat berharga yang diterbitkan - 2 - BUS, KPMM, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS; dan b) untuk pemenuhan PLM Syariah meliputi data saldo rekening SBIS dan/atau SBSN BUS, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah BUS; e. data KPMM dalam data gabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diatur sebagai berikut: 1. bagi BUK, diperoleh dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUK atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUK sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan 2. bagi BUS, diperoleh dari BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUS atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUS sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan f. dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK atau BUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM dan PLM bagi BUK serta Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS, yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. - 2 - Pasal 26 (1) Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur sebagai berikut: a. BUK harus memenuhi Giro RIM dan PLM sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS; b. BUS harus memenuhi Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS; dan c. pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data saat bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS sampai dengan data bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS tersedia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 27 (1) Pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah terhadap BUS hasil pemisahan UUS dari BUK, diatur sebagai berikut: a. UUS tetap memenuhi Giro RIM Syariah UUS sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS; b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS, pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan; c. sejak 1 (satu) tahun setelah tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS, pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan; - 2 - d. pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data UUS, termasuk data KPMM BUK yang menjadi induk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), sampai dengan data BUS hasil pemisahan tersedia; e. data UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk pemenuhan Giro RIM Syariah meliputi data Pembiayaan UUS, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS, saldo surat berharga yang diterbitkan UUS, KPMM BUK yang menjadi induk UUS, DPK UUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah UUS; dan f. dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK yang melakukan pemisahan UUS menjadi BUS maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah bagi BUS hasil pemisahan UUS dari BUK diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VI PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA Pasal 28 (1) Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan kepada Bank melalui: a. surveilans; dan/atau b. pemeriksaan. (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara pemantauan terhadap implementasi RIM, RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah. - 2 - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan langsung kepada Bank; atau b. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan bersama OJK kepada Bank. BAB VII SANKSI Pasal 29 (1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. sanksi kewajiban membayar. (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut: a. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan Giro RIM, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; b. BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan PLM, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; c. BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil - 2 - perkalian antara kekurangan Giro RIM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; d. BUS yang melanggar kewajiban pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan PLM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; e. UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar hasil perkalian antara kekurangan Giro RIM Syariah, 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, dan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk setiap hari pelanggaran; dan f. dalam hal data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumnya dari seluruh BUS atau UUS. Pasal 30 (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan. (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan - 2 - sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pasal 31 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan surat berharga korporasi yang dimiliki dan laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Pasal 32 Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM atau ketentuan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pasal 33 (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia. (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan/atau PLM Syariah. (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mendebit atau mengkredit Rekening Giro Bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. (4) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang - 2 - masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia. (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34 Pelanggaran atas ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan giro wajib minimum sekunder, kewajiban pemenuhan giro wajib minimum loan to funding ratio, dan/atau kewajiban penyampaian laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. - 2 - BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Ketentuan Pasal 19A, Pasal 20A, dan Pasal 20B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai laporan posisi bulan Mei 2018. Pasal 36 (1) Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. (2) Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018. Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 2 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 44 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH I. UMUM Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi sesuai dengan tugas dan wewenangnya, khususnya di bidang moneter, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta bidang makroprudensial. Krisis keuangan global telah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dan tingginya biaya penanganan krisis, serta sebagai upaya untuk mendorong stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia perlu menetapkan kerangka kebijakan makroprudensial yang mampu mencegah dan memitigasi terjadinya risiko sistemik dalam sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional bank dan/atau lembaga keuangan dapat - 2 - mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau kelompok masyarakat. Pengaturan makroprudensial diperlukan pula untuk memengaruhi perilaku para pelaku atau institusi keuangan sehingga mampu memitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Perilaku sektor keuangan khususnya perbankan cenderung procyclical dengan naik turunnya perekonomian. Saat kondisi ekonomi sedang baik, perbankan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. Sedangkan ketika kondisi ekonomi menurun, perbankan cenderung menahan ekspansi dengan menahan penyaluran kredit. Perilaku bank yang cenderung procyclical dapat mengganggu fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dalam sistem keuangan. Untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas diperlukan kebijakan makroprudensial melalui pengelolaan fungsi intermediasi perbankan yang sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta dengan tetap menjaga prinsip kehati- hatian. Oleh karena itu, Bank Indonesia merumuskan instrumen makroprudensial berbasis intermediasi yang bersifat countercyclical dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian. Instrumen makroprudensial berbasis intermediasi dirumuskan guna mendukung upaya stabilitas sistem keuangan dan tersinergi dengan upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik. Sebagai bagian dalam upaya memperkuat momentum pemulihan ekonomi domestik, Bank Indonesia mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil melalui penyesuaian rasio kredit terhadap pendanaan (loan to funding ratio/LFR) bagi BUK menjadi RIM dengan menambahkan kepemilikan surat berharga pada kredit. Perubahan rasio tersebut akan mengubah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk Giro RIM di Bank Indonesia. Fungsi intermediasi juga telah dijalankan secara konsisten oleh perbankan syariah sebagai bagian dari perbankan dan sistem keuangan dengan menyalurkan Pembiayaan kepada sektor riil. Dukungan kebijakan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah telah dilakukan dengan penetapan rasio Pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio) menjadi indikator likuiditas untuk pemenuhan giro wajib minimum sejak tahun 2004. - 3 - Dengan adanya instrumen makroprudensial yang berbasis intermediasi, penetapan rasio Pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio) merupakan bagian dari kebijakan makroprudensial berupa RIM Syariah dengan memasukkan unsur surat berharga syariah baik yang dimiliki oleh BUS atau UUS, maupun diterbitkan oleh BUS atau UUS. RIM Syariah juga bersifat countercyclical dan dinamis terhadap perubahan siklus perekonomian. Keberadaan risiko likuiditas mampu mengakibatkan amplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. Sifat risiko likuiditas yang melekat dalam sistem keuangan dan sifat amplifikasi risikonya yang cepat, memerlukan perhatian khusus dari pihak otoritas. Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga menunjukkan perilaku procyclicality terhadap kondisi perekonomian. Rasio alat likuid Bank cenderung menurun saat kondisi perekonomian sedang ekspansi dan berada pada posisi terendah sesaat sebelum krisis. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan berbasis likuiditas yang berlaku untuk BUK dan BUS dan mampu mengatasi permasalahan procyclicality likuiditas. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian atas instrumen likuiditas dalam bentuk cadangan minimum dalam rupiah yang dipenuhi oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga, yang sebelumnya disebut giro wajib minimum sekunder, menjadi instrumen PLM. Instrumen tersebut bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut di atas, perlu disusun ketentuan bagi Bank mengenai instrumen kebijakan makroprudensial terkait intermediasi dan likuiditas dalam bentuk RIM dan PLM bagi BUK, BUS, dan UUS. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. - 4 - Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “posisi akhir hari” adalah saat tutup sistem pada sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “giro wajib minimum dalam rupiah secara harian” adalah giro wajib minimum dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Ayat (2) Bagi Bank berupa BUK yang memiliki UUS, saldo Rekening Giro Rupiah BUK tidak termasuk saldo Rekening Giro Rupiah UUS. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kewajiban pemenuhan Giro RIM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut: 1. Giro RIM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan - 5 - periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan 2. Giro RIM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata- rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Huruf b Kewajiban pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dengan periode laporan sebagai berikut: 1. Giro RIM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata- rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan 2. Giro RIM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. - 6 - Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK. Huruf e Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek” adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Lembaga pemeringkat dan peringkat yang diterbitkan merupakan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK. Huruf e Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian - 7 - transaksi efek” adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Dalam menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki oleh Bank, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain jumlah kredit yang diberikan BUK atau Pembiayaan yang diberikan oleh BUS atau UUS, dan ketersediaan surat berharga korporasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM antara lain berupa perubahan Target RIM dari yang ditetapkan. Huruf b Pemberian kelonggaran atas pemenuhan ketentuan Giro RIM Syariah antara lain berupa perubahan Target RIM Syariah dari yang ditetapkan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. - 8 - Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Data kredit, DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga untuk perhitungan RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM didasarkan pada: a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBU untuk data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu: 1. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan 2. RIM yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data kredit dan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan b. laporan surat berharga BUK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, untuk data: 1. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan 2. surat berharga yang diterbitkan BUK posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya. Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga” adalah laporan surat berharga BUK yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia. - 9 - Kredit untuk perhitungan RIM merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain. Ayat (4) Data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, dan surat berharga syariah untuk perhitungan RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada: a. laporan mengenai neraca mingguan pada tanggal akhir periode data laporan dalam LBBUS untuk data Pembiayaan, DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya, yaitu: 1. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan 2. RIM Syariah yang digunakan sebagai dasar pemenuhan Giro RIM Syariah untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data Pembiayaan dan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing pada akhir periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan b. laporan surat berharga syariah BUS dan UUS yang disampaikan kepada Bank Indonesia, untuk data: 1. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan UUS posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya; dan 2. surat berharga syariah yang diterbitkan BUS dan UUS posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya. Yang dimaksud dengan “laporan surat berharga syariah” adalah laporan surat berharga BUS dan UUS yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai - 10 - dengan Peraturan Bank Indonesia ini atau ditetapkan lain oleh Bank Indonesia. Pembiayaan untuk perhitungan RIM Syariah merupakan Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing. Ayat (5) KPMM triwulanan menggunakan posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan rincian sebagai berikut: a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Juni, Juli, dan Agustus pada tahun yang sama; b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan September, Oktober, dan November pada tahun yang sama; c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Desember pada tahun yang sama serta Januari dan Februari pada tahun berikutnya; dan d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah bulan Maret, April, dan Mei pada tahun berikutnya. KPMM bagi UUS akan menggunakan KPMM BUK yang menjadi induk UUS. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah tidak termasuk DPK UUS dalam rupiah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam - 11 - rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf d Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. - 12 - Huruf c Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah dan DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. - 13 - Pasal 19 Ayat (1) Evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah dilakukan antara lain terhadap sumber data untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah, besaran dan parameter RIM dan RIM Syariah, kriteria surat berharga, batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki Bank, dan/atau waktu pemberlakuan RIM dan RIM Syariah. Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter antara lain SBI, SDBI, dan/atau SBN. SBN terdiri atas SUN dan SBSN. Angka 2 Surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah antara lain SBIS dan/atau SBSN. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Kewajiban pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut: a. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata - 14 - harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. PLM untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata- rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Huruf b Kewajiban pemenuhan PLM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagai berikut: a. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata- rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan b. PLM Syariah untuk periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. - 15 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo oleh UUS dalam operasi moneter syariah. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “giro” adalah komponen giro yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah komponen tabungan yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan - 16 - Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “simpanan berjangka/deposito” adalah komponen simpanan berjangka yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf d Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan “dana simpanan wadiah” adalah dana simpanan wadiah yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf b Yang dimaksud dengan “dana investasi tidak terikat” adalah komponen dana investasi tidak terikat yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Huruf c Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank yang tercantum dalam penjelasan komponen DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum. Ayat (6) Cukup jelas. - 17 - Pasal 24 Ayat (1) Evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah dilakukan antara lain terhadap besaran persentase PLM dan PLM Syariah, jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, sumber data untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, besaran persentase surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia, dan waktu pemberlakuan PLM dan PLM Syariah. Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. - 18 - Pasal 26 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan UUS dari BUK. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan antara lain untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini. - 19 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari OJK. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Data mengenai JIBOR dalam rupiah yaitu JIBOR dalam rupiah yang tercatat pada LHBU. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan SIMA yang digunakan yaitu rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA pada pasar perdana yang diperoleh dari LHBU. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Data mengenai tingkat imbalan deposito investasi mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang digunakan yaitu rata-rata tingkat imbalan deposito mudarabah berjangka waktu 1 (satu) bulan sebelum didistribusikan yang tercatat pada LHBU. Pasal 30 Cukup jelas. - 20 - Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6194

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 20/4/PBI/2018 </reg_id> <reg_title> RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH </reg_title> <set_date> 29 Maret 2018 </set_date> <effective_date> 3 April 2018 </effective_date> <issued_date> 03 April 2018 </issued_date> <replaced_reg> '19/6/PBI/2017 | Pasal 19A, Pasal 20A, dan Pasal 20B', '15/15/PBI/2013' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '21/UU/2011' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 2/ 18 / PBI/2000 TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN RP10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995, RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA RP50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993 GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa uang kertas pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992, Rp20.000 tahun emisi 1992 dan 1995, Rp50.000 tahun emisi 1993 dan 1995 serta Rp50.000 plastik tahun emisi 1993 telah beredar cukup lama; b. bahwa pada tahun 1998 telah dikeluarkan dan diedarkan uang kertas pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 masing-masing tahun emisi 1998, serta pada tahun 1999 telah dikeluarkan dan diedarkan uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 1999; c. bahwa berhubung dengan itu, untuk menghindari terlalu banyaknya jenis uang kertas yang beredar dipandang perlu untuk menetapkan pencabutan dan penarikan dari peredaran uang kertas pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992, Rp20.000 tahun emisi 1992 dan 1995, Rp50.000 tahun emisi 1993 dan 1995 serta Rp50.000 plastik tahun emisi 1993 dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 2. Peraturan ………. - 2 - 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 17 /PBI/2000 tanggal 20 Juli 2000 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah ; Memperhatikan : 1. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.25/1/UPU tanggal 24 Juli 1992 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas baru pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992; 2. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.24/3/UPU tanggal 7 Februari 1992 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas baru pecahan Rp20.000 dan Rp5.000 tahun emisi 1992; 3. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.25/5/UPU tanggal 16 Februari 1993 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 1993; 4. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.25/6/UPU tanggal 18 Februari 1993 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas khusus (plastik) pecahan Rp50.000 tahun emisi 1993; 5. Pengumuman Direksi Bank Indonesia No.28/2/UPU tanggal 7 Agustus 1995 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 tahun emisi 1995. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN Rp10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995, RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA RP50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993 Pasal 1…………. - 3 - Pasal 1 Mulai tanggal 21 Agustus 2000 uang kertas pecahan Rp10.000 tahun emisi 1992, Rp20.000 tahun emisi 1992 dan 1995, Rp50.000 tahun emisi 1993 dan 1995 serta Rp50.000 plastik tahun emisi 1993 dicabut dan ditarik dari peredaran serta dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Pasal 2 Para pemegang uang kertas pecahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas dapat menyerahkan uang kertas tersebut guna ditukarkan dengan uang kertas lainnya yang masih berlaku pada Kantor Bank Indonesia dan Bank Umum. Pasal 3 Jangka waktu penukaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas ditetapkan sebagai berikut : (1) (2) Dari tanggal 21 Agustus 2000 sampai dengan 20 Agustus 2005 dilakukan di Kantor Bank Indonesia dan Bank Umum Dari tanggal 21 Agustus 2005 sampai dengan 20 Agustus 2010 hanya dilakukan di Kantor Bank Indonesia. Pasal 4 Hak untuk menuntut penukaran uang kertas pada Pasal 2 tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan atau tanggal 20 Agustus 2010. Pasal 5………….. - 4 - Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juli 2000 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA ANWAR NASUTION LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 117 DPU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 2/18/PBI/2000 </reg_id> <reg_title> PENCABUTAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN UANG KERTAS PECAHAN RP10.000 TAHUN EMISI 1992, RP20.000 TAHUN EMISI 1992 DAN 1995, RP50.000 TAHUN EMISI 1993 DAN 1995 SERTA RP50.000 PLASTIK TAHUN EMISI 1993 </reg_title> <set_date> 20 Juli 2000 </set_date> <effective_date> 20 Juli 2000 </effective_date> <related_reg> '2/17/PBI/2000', '23/UU/1999' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5 / 5 / PBI / 2003 TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengembangan pasar uang Rupiah dan valuta asing secara terpadu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijaksanaan di bidang moneter, perbankan dan devisa, serta efisiensi pelaksanaan transaksi pasar uang Rupiah dan valuta asing; b. bahwa dalam upaya turut memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan memiliki peranan yang cukup strategis; c. bahwa dengan semakin bertambahnya instrumen pasar uang maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peranan pialang pasar uang dalam melaksanakan kegiatan jasa perantara di dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk kegiatan jasa perantara untuk Surat Utang Negara; d. bahwa ….. - 2 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka ketentuan tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing perlu diatur kembali dalam Peraturan Bank Indonesia tentang perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844); 4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara No. 4236); MEMUTUSKAN ….. - 3 - MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA PERUSAHAAN PIALANG PASAR DAN VALUTA ASING. BAB I Dalam Peraturan Bank Indonesia KETENTUAN UMUM Pasal 1 ini UANG TENTANG RUPIAH yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya . 2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998. telah diubah 3. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing. 4. Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara. 5. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 6. Obligasi ….. Undang-undang Nomor - 4 - 6. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan / atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. 7. Direksi adalah organ perusahaan pialang yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 8. Komisaris adalah organ perusahaan pialang yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan pialang. 9. Hari adalah hari kalender kecuali ditetapkan sebagai hari kerja. BAB II BIDANG USAHA Pasal 2 (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang adalah melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing. (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pialang dapat memperoleh imbalan. (3) Pengguna jasa Perusahaan Pialang dalam pasar uang Rupiah dan valuta asing adalah bank, kecuali dalam hal jasa perantara untuk Surat Utang Negara, pengguna jasa dapat berupa bank dan non bank. (4) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menggunakan jasa Perusahaan Pialang. Pasal 3 ….. nasihat - 5 - Pasal 3 Perusahaan pialang hanya dapat memberikan jasa perantara untuk transaksi yang lazim dilakukan di pasar uang Rupiah maupun di pasar valuta asing. Pasal 4 Perusahaan Pialang dilarang : a. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas namanya sendiri dan atau dananya sendiri ; b. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana pemilik Perusahaan Pialang yang bersangkutan ; c. memberikan jasa perantara di pasar modal kecuali transaksi Obligasi Negara; sebagai jasa perantara d. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; dan e. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati. BAB III PERIZINAN Bagian Pertama Pendirian Perusahaan Pialang Pasal 5 (1) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia. (2) Pemberian izin dua tahap: sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam a. persetujuan ….. - 6 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Perusahaan Pialang; dan b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Perusahaan Pialang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan. Pasal 6 Modal disetor untuk mendirikan Perusahaan Pialang ditetapkan sekurang- kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah). Pasal 7 (1) Perusahaan pialang harus berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing. (2) Perusahaan Pialang hanya dapat didirikan oleh: a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. warga negara Indonesia dan atau badan hokum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. (3) Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor Perusahaan Pialang. Bagian ….. - 7 - Bagian Kedua Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Pasal 8 (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan: a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pialang; 3. permodalan; 4. kepemilikan; 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris serta Direksi; b. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham. c. daftar calon anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan: 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; 2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor; 3. riwayat hidup; 4. surat ….. - 8 - 4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan; d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia; e. rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan); g. sistem dan prosedur kerja; h. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito dalam Rupiah yang disahkan oleh Bank di Indonesia dimana deposito ditempatkan, atas nama salah satu calon pemilik untuk pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan; (2) Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b: a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4; b. dalam hal badan hukum wajib disertai dengan: 1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ….. - 9 - dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut; 2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 4 dari seluruh dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan; 3. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan Pialang dan badan hukum pemilik Perusahaan Pialang sampai dengan pemilik terakhir. Pasal 9 Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pasal 10 (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia . (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha pialang, sebelum mendapat izin usaha. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut tidak berlaku lagi. Pasal 11 …… - 10 - Pasal 11 Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Bank Indonesia dan wajib disertai dengan: a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2, dalam hal terjadi perubahan; c. daftar susunan dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dalam hal terjadi perubahan d. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama salah satu pemilik pialang perusahaan yang bersangkutan; e. bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa: 1. proyeksi laporan keuangan meliputi daftar aktiva tetap dan inventaris; 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor; 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan; 4. memiliki sarana kegiatan operasional yang memadai; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pasal 12 ….. - 11 - Pasal 12 Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung atas kesiapan operasional dari calon Perusahaan Pialang. Pasal 13 Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap. Pasal 14 (1) Perusahaan pialang yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi Perusahaan Pialang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Pialang belum melakukan kegiatan usaha, Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Pasal 15 Minimal separuh jumlah Direksi dan Komisaris perusahaan pialang harus memiliki ….. - 12 - memiliki pengetahuan dan atau pengalaman yang memadai di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing yang disetujui oleh Bank Indonesia. BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 16 Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pialang. Pasal 17 (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pialang, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk. (2) Pihak lain yang bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib : a. menjaga kerahasiaan data yang diperolehnya dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku mengenai rahasia jabatan; dan atau b. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Pasal 18 (1) Perusahaan pialang wajib menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat kepada Bank Indonesia. (2) Laporan perusahaan - 13 - (2) Laporan bulanan, meliputi laporan kegiatan usaha yang disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. (3) Laporan tahunan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun laporan yang bersangkutan. (4) Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 19 (1) Perusahaan pialang wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan direksi dan komisaris. (2) Pemberian ijin dari Bank Indonesia sehubungan dengan ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. BAB V SANKSI Pasal 20 (1) Dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut : a. Peringatan pertama; b. Peringatan kedua; c. Pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham; d. Pencabutan izin usaha. (2) Bank…. - 14 - (2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut : a. memberikan informasi nama pengguna jasa disepakati; atau sebelum transaksi b. melakukan penyelesaian transaksi (setelmen) untuk pengguna jasa; atau c. kepemilikan Perusahaan Pialang oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing melebihi 99% (sembilan seratus); atau puluh sembilan per d. tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal kegiatan operasional; atau e. tidak menyampaikan laporan berkala bulanan, laporan tahunan dan laporan khusus secara benar dan akurat hingga batas waktu yang ditetapkan. (3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut : a. Tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya peringatan pertama; atau sanksi b. Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali. (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagai berikut: pelaksanaan a. melakukan….. - 15 - a. melakukan kegiatan usaha pialang sebelum memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia; atau b. tidak mengajukan permohonan ijin kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan atas kepemilikan, susunan direksi dan komisaris dan atau tidak melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi pergantian nama perusahaan; atau c. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing namanya sendiri dan atau dananya sendiri; atau atas d. melakukan transaksi di pasar uang Rupiah dan valuta asing atas nama pemilik Perusahaan Pialang dan atau dana perusahaan pialang; atau e. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha yang ditetapkan yaitu hanya terbatas melakukan kegiatan jasa perantara di pasar uang Rupiah dan valuta asing kecuali sebagai jasa perantara transaksi Obligasi Negara; f. tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; atau (5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal perusahaan pialang tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham. (4) selambat-lambatnya 6 BAB VIII…. - 16 - BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Terhadap Perusahaan Pialang yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya PBI ini dianggap telah memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Pialang sesuai dengan ketentuan dalam PBI ini. (2) Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Bank Indonesia yang ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Devisa, Gedung B lantai 8, Jakarta 10010, Indonesia selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003. (3) Perusahaan Pialang yang sampai batas dalam ayat (2) tidak melakukan pendaftaran ulang maka izin usahanya dinyatakan tidak berlaku. BAB IX PENUTUP Pasal 22 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. waktu sebagaimana dimaksud Pasal 23 …… - 17 - Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/83/KEP/DIR dan Surat Edaran kepada semua Bank dan LKBB di Indonesia No. 23/24/UD tanggal 28 Februari 1991 tentang Pendirian Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing di Indonesia; (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/1/KEP/DIR dan Surat Edaran kepada Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia No. 25/1/UD tanggal 1 April 1992 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia; (3) Surat Edaran kepada Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia No. 25/2/UD tanggal 1 April 1992 perihal Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing di Indonesia; dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 April 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 44 DPD PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 5/ 5 /PBI/2003 TENTANG PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING UMUM Kegiatan pasar uang Rupiah dan valuta asing di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat sebagai dampak positif kebijakan deregulasi di bidang moneter, perbankan dan devisa. Era globalisasi juga menambah tuntutan bagi Bank untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam pelaksanaan transaksi pasar uang Rupiah dan valuta asing. Peran perusahaan pialang (broker) di bidang pasar uang Rupiah dan valuta asing dirasa semakin penting untuk mencapai hal tersebut. Sebagai mediator dari transaksi antar Bank, pialang juga dituntut untuk bekerja secara profesional dan berhati-hati sehingga kegiatan perbankan secara keseluruhan berjalan dengan prinsip kehati-hatian (prudential). PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 …….. - 2 - Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ……… - 3 - Ayat (3) Termasuk dalam Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Transaksi yang lazim dilakukan perusahaan pialang di pasar uang Rupiah dan valuta asing termasuk namun tidak terbatas pada : a. Transaksi pasar uang Rupiah 1) Pasar uang overnight 2) Deposit on call 3) Deposito berjangka 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 5) Sertifikat deposito 6) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) 7) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) b. Transaksi pasar valuta asing 1) transaksi antara Rupiah dan valuta asing i. Spot ii. Swap iii. Forward iv. Option v. Futures pengertian non-bank adalah perorangan dan perusahaan-perusahaan bukan bank. 2) transaksi …….. - 4 - 2) transaksi antar valas i. Overnight ii. Deposit on call iii. Deposito berjangka iv. Certificate of Deposit v. Floating Rate Note (FRN) vi. Floating Rate Certificate of Deposit (FRCD) vii. Banker’s Acceptance (BA) viii. Treasury Bills (TB) Pasal 4 huruf a Cukup jelas huruf b Pemilik Perusahaan Pialang adalah pemilik Perusahaan Pialang yang tercantum di dalam akta pendirian Perusahaan Pialang yang bersangkutan. huruf c s/d huruf e Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 ………. - 5 - Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 …….. - 6 - Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 …….. - 7 - Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sanksi peringatan adalah teguran tertulis. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) …….. - 8 - Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 4283

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 5/5/PBI/2003 </reg_id> <reg_title> PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING </reg_title> <set_date> 1 April 2003 </set_date> <effective_date> 1 April 2003 </effective_date> <replaced_reg> '25/1/KEP/DIR|SKDIR-BI/1992', '23/24/UD|SE-BI/1991', '23/83/KEP/DIR|SKDIR-BI/1991', '25/2/UD|SE-BI/1992', '25/1/UD|SE-BI/1992' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '24/UU/2002', '10/UU/1998', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 4/ 10 /PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka, Bank Indonesia menerbitkan surat berharga berupa Sertifikat Bank Indonesia; b. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi pasar terbuka, Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan dan ditatausahakan oleh Bank Indonesia secara elektronis; c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menyempurnakan ketentuan mengenai Sertifikat Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat …. -2- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 9 /PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA. Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- 1. Bank …. -3- undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. 3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan pengakuan utang berjangka waktu pendek. oleh Bank Indonesia Pasal 2 SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti OPT. Pasal 3 (1) SBI memiliki karakteristik sebagai berikut : a. satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; sebagai c. penerbitan …. -4- c. penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto; d. diterbitkan tanpa warkat (scripless); e. dapat dipindahtangankan (negotiable). (2) Perhitungan diskonto dalam perdagangan SBI dengan Bank Indonesia dilakukan atas dasar rumus diskonto murni (true discount) sebagai berikut: Nilai Nominal x 360 Nilai Tunai = --------------------------------------------------------- 360 + {(Tingkat Diskonto) x (Jangka Waktu)} Nilai Diskonto = Nilai Nominal - Nilai Tunai. Pasal 4 SBI dapat dimiliki oleh Bank dan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Pasal 5 (1) SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang dan atau non lelang. (2) Transaksi SBI-Repurchase Agreement (SBI-Repo) dengan Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme lelang dan atau non lelang. Pasal 6 .… -5- Pasal 6 (1) SBI dapat dibeli di pasar perdana oleh Bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder secara penjualan bersyarat (repurchase agreement/repo) atau pembelian/penjualan lepas (outright). Pasal 7 (1) Bank yang melakukan transaksi SBI di pasar perdana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain non Bank wajib memiliki saldo giro Rupiah pada Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi SBI dengan Bank Indonesia pada waktu penyelesaian transaksi. (2) Bank yang melakukan transaksi SBI di pasar sekunder baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lain non Bank dengan penyelesaian transaksi dilakukan di Bank Indonesia, wajib memiliki dana dan atau SBI dalam jumlah yang cukup di Bank Indonesia pada waktu penyelesaian transaksi. Pasal 8 Dalam rangka penyelesaian pembayaran untuk transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro Bank yang berkewajiban menyelesaikan transaksi SBI. Pasal 9 .… -6- Pasal 9 (1) SBI dapat dijadikan agunan. (2) SBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan. Pasal 10 (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan tanpa warkat (scripless). (2) (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 11 (1) Bank Indonesia melunasi SBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal. (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI sebelum jatuh waktu dengan persetujuan pemilik SBI. Pasal 12 …. -7- Pasal 12 (1) Dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, Bank atau pihak lain tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, transaksi SBI bersangkutan dinyatakan batal. (2) Atas batalnya transaksi SBI dengan Bank Indonesia, Bank atau pihak lain yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 9 /PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka. (3) Atas batalnya transaksi SBI di pasar sekunder, Bank atau pihak lain dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); (4) Atas batalnya transaksi SBI di pasar sekunder yang ketiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank atau pihak lain juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja. Pasal 13 Bank Indonesia dapat mengenakan biaya atas penatausahaan SBI. Pasal 14 …. -8- Pasal 14 Dalam hal terjadi gangguan sistem penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di luar kendali Bank Indonesia atau keadaan force majeure, Bank Indonesia: a. memberlakukan mekanisme penatausahaan SBI dalam (contingency plan); keadaan darurat b. tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul. Pasal 15 SBI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, tetap tunduk pada ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 perihal Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah sampai dengan SBI tersebut jatuh waktu. Pasal 16 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 17 .… -9- Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 perihal Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor September 2001 dinyatakan tidak berlaku. 3/13/PBI/2001 tanggal Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Nopember 2002 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Nopember 2002 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd SYAHRIL SABIRIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 127 DPM 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 4/ 10 /PBI/2002 TENTANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter antara lain melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10 ayat (1) huruf b.1). Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Terbuka, Bank Indonesia berwenang menetapkan instrumen yang digunakan. Sehubungan dengan wewenang tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat berharga dalam bentuk surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto yang disebut Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan pertama kali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1984 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi …. -2- efisiensi pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka, ketentuan mengenai penerbitan dan penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan yang meliputi penerbitan dan penatausahaan secara elektronis dengan menggunakan sistem pencatatan kepemilikan tanpa disertai penerbitan warkat (scripless). II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Huruf c .… -3- Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud SBI tanpa warkat (scripless) adalah SBI yang diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI hanya berupa pencatatan elektronis. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bank Indonesia melakukan transaksi SBI-Repo dengan Bank. Pasal 6 .… -4- Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan penjualan bersyarat (repurchase agreement/repo) adalah transaksi penjualan bersyarat SBI dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Yang dimaksud dengan pembelian secara lepas (outright buying) adalah transaksi pembelian SBI tanpa kewajiban untuk menjual kembali. Yang dimaksud dengan penjualan secara lepas (outright selling) adalah transaksi penjualan SBI tanpa kewajiban untuk membeli kembali. Pasal 7 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Kewajiban Bank memiliki SBI dalam jumlah yang cukup hanya untuk penyelesaian transaksi bagi kepentingan Bank sendiri. Pasal 8 .… -5- Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat 1 Sistem penatausahaan secara elektronis menggunakan sistem Book Entry Registry (BER). Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 .… -6- Pasal 12 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Transaksi SBI dengan Bank Indonesia meliputi penerbitan SBI di pasar perdana dan transaksi SBI Repo Bank dengan Bank Indonesia. Ayat 3 Sanksi ini berlaku untuk transaksi di pasar sekunder selain transaksi dengan Bank Indonesia. Ayat 4 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Yang dimaksud dengan gangguan sistem penatausahaan adalah gangguan di luar kendali Bank Indonesia termasuk force majeure dan gangguan teknis antara lain tidak terbatas pada gangguan komunikasi, gangguan sistem komputer yang menyebabkan tidak berfungsinya sistem penatausahaan SBI secara elektronis Pasal 15 .… -7- . Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain : a. persyaratan dan tata cara pengajuan penawaran, serta penatausahaan SBI; b. tata cara pengenaan sanksi; c. d. mekanisme penatausahaan SBI dalam keadaan darurat (contingency plan). Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4244 DPM persyaratan penunjukan dan pengawasan pihak lain untuk mendukung penatausahaan SBI;

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 4/10/PBI/2002 </reg_id> <reg_title> SERTIFIKAT BANK INDONESIA </reg_title> <set_date> 18 Nopember 2002 </set_date> <effective_date> 25 Nopember 2002 </effective_date> <replaced_reg> '31/67/KEP/DIR|SKDIR-BI/1998', '3/13/PBI/2001' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999', '7/UU/1992', '4/9/PBI/2002', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal 12' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/15/PBI/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah; b. bahwa data dan keterangan yang lengkap, benar, dan tepat waktu, yang diperoleh dari pemantauan kegiatan lalu lintas devisa sangat diperlukan guna penyusunan statistik yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya; c. bahwa pemantauan kegiatan lalu lintas devisa juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan perolehan informasi permintaan devisa pembayaran impor; - 2 - d. bahwa transaksi penggunaan devisa perlu dilengkapi dengan keterangan dan bukti pendukung yang komprehensif guna mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan lalu lintas devisa, baik yang dilakukan oleh bank maupun nasabah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antarpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 3. Aset Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut AFLN Bank adalah aktiva Bank terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah. 4. Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut KFLN Bank adalah pasiva Bank terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah. 5. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. 7. Laporan LLD adalah laporan atas seluruh kegiatan LLD yang menimbulkan perubahan AFLN Bank dan/atau KFLN Bank yang disebabkan oleh transaksi yang - 4 - dilakukan oleh Bank yang bersangkutan maupun Nasabah. 8. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana. 9. Transfer Dana Keluar atau Outgoing Transfer adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing. 10. Periode Laporan LLD yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. 11. Masa Penyampaian Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan setelah berakhirnya PL. 12. Masa Penyampaian Koreksi Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD setelah berakhirnya PL. 13. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan. 14. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai kepabeanan. 15. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor. 16. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan - 5 - pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. 17. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta rupiah atau valuta asing yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA. 18. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar Impor. 19. Message Financial Transaction Messaging System yang selanjutnya disebut Message FTMS adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi. 20. Telegraphic Transfer yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana. 21. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas. 22. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank. BAB II RUANG LINGKUP LAPORAN LLD Pasal 2 Bank wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Pasal 3 (1) Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. laporan transaksi; b. laporan posisi; dan c. laporan pendukung. (2) Laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank. - 6 - (3) Laporan posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank. (4) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. laporan rincian transaksi Ekspor; b. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE; c. laporan Reksus DHE SDA; d. laporan transaksi DHE dan DPI; dan e. laporan lainnya. (5) Dalam hal tidak terdapat: a. kegiatan LLD, Bank harus menyampaikan Laporan LLD nihil; b. transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank harus menyampaikan laporan transaksi nihil; c. posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah, Bank harus menyampaikan laporan posisi nihil; d. informasi dalam laporan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank harus menyampaikan laporan pendukung nihil, kepada Bank Indonesia. (6) Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data selama 1 (satu) PL. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 4 (1) Transaksi Bank dan/atau Nasabah dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan - 7 - secara individual per transaksi dan terperinci, kecuali ditentukan secara khusus. (2) Transaksi Bank dan/atau Nasabah dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan menurut informasi tertentu, kecuali ditentukan secara khusus. (3) Dalam hal terdapat perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 5 Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor dan/atau Impor Nasabah, Bank wajib menyampaikan laporan pendukung kepada Bank Indonesia berdasarkan informasi dari Nasabah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. BAB III PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN KOREKSI LAPORAN LLD Pasal 6 (1) Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri. (2) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan secara daring selama MPL. (3) Batas akhir MPL untuk penyampaian: a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); - 8 - b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan c. laporan pendukung meliputi: 1. laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a; 2. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; dan 3. laporan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB. (4) Batas akhir MPL untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB. (5) Dalam hal batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas akhir MPL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia. Pasal 7 (1) Dalam hal terdapat gangguan teknis di Bank dan/atau di Bank Indonesia selama MPL yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara daring, Laporan LLD dapat disampaikan secara luring. (2) Dalam hal pada batas akhir MPL terjadi gangguan teknis di Bank dan/atau di Bank Indonesia yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara daring, penyampaian Laporan LLD diatur sebagai berikut: a. untuk gangguan teknis yang telah dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank harus menyampaikan Laporan LLD secara daring pada hari tersebut; dan b. untuk gangguan teknis yang belum dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank harus menyampaikan Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya. - 9 - (3) Penyampaian Laporan LLD secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dalam Jam Kerja. (4) Dalam hal gangguan teknis terjadi di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank harus menyampaikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis kepada Bank Indonesia. Pasal 8 (1) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank harus menyampaikan koreksi atas Laporan LLD secara daring selama MPKL. (2) Batas akhir MPKL untuk penyampaian koreksi: a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan c. laporan pendukung berupa: 1. laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a; 2. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b; dan 3. laporan Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, yaitu tanggal 20 bulan MPL pukul 23.59 WIB. (3) Batas akhir MPKL untuk penyampaian koreksi laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB. (4) Dalam hal batas akhir MPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas akhir MPKL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui - 10 - pemberitahuan resmi Bank Indonesia. (5) Dalam hal pada batas akhir MPKL terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara daring, penyampaian koreksi Laporan LLD diatur sebagai berikut: a. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis; dan b. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya. (6) Penyampaian koreksi Laporan LLD secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dalam Jam Kerja. Pasal 9 Bank harus menyampaikan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang melampaui MPKL secara luring dalam Jam Kerja. Pasal 10 (1) Bank dinyatakan telah menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD telah diterima oleh Bank Indonesia serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja. (3) Dalam hal akhir bulan MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan - 11 - Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan Hari berikutnya setelah akhir bulan MPL dalam Jam Kerja. (4) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD sampai dengan Jam Kerja berakhir pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam hal Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank tetap wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum disampaikan kepada Bank Indonesia. (6) Penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara luring dalam Jam Kerja. Pasal 11 Kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan LLD berupa: a. laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a; dan b. laporan daftar penyampaian dokumen pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, untuk penerimaan DHE SDA berlaku sampai dengan penyampaian Laporan LLD untuk PL Januari 2021. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. BAB IV PENGAKSEPAN PERINTAH TRANSFER DANA KELUAR NASABAH Pasal 13 (1) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika - 12 - Serikat), Nasabah harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank. (2) Keharusan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. b. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri. (3) Dalam hal terdapat perubahan batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 14 (1) Bank wajib memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), sebelum melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana atas transaksi LLD. (2) Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana atas transaksi LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Pasal 15 Bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung dari Nasabah untuk transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang mengakibatkan berkurangnya giro Bank di luar negeri. Pasal 16 (1) Nasabah yang melakukan transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar harus menyampaikan informasi tujuan transaksi kepada Bank sesuai dengan sandi tujuan transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Bank harus mencantumkan informasi tujuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Message FTMS untuk setiap transaksi. transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri; dan - 13 - BAB V PROSEDUR PEROLEHAN INFORMASI DAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENDUKUNG Pasal 17 (1) Untuk penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank harus meminta data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung kepada Nasabah yang melakukan kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia. (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung kepada Bank dengan benar sesuai dengan permintaan Bank. (3) Bank harus melakukan verifikasi terhadap data dan keterangan yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 18 (1) Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan data dan keterangan, penatausahaan dokumen pendukung, serta penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis. (2) Bank harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia. - 14 - BAB VI PENGAWASAN Pasal 19 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan atas Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat: a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait kepada Bank dan/atau Nasabah; dan/atau b. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran Laporan LLD. Pasal 20 (1) Bank dan/atau Nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait guna pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. (2) Dalam hal: a. laporan tidak diisi sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya; dan/atau b. Bank tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar. - 15 - (3) Dalam hal Nasabah tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan Nasabah kepada Bank dinyatakan tidak benar. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 21 (1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan. (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (field) yang tidak benar, dengan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar tanpa memastikan kelengkapan dokumen pendukung dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana. (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak menggugurkan kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank. - 16 - Pasal 22 Nasabah yang tidak menyampaikan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana. Pasal 23 (1) Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Nasabah yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda. (2) Bank Indonesia dapat memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. Bank atau Nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan pengenaan sanksi administratif berupa denda; dan b. berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau Nasabah tidak melakukan pelanggaran. (3) Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda harus disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pasal 24 (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara mendebit rekening giro Bank di Bank Indonesia setelah adanya surat penetapan sanksi administratif berupa denda. - 17 - (2) Pembayaran sanksi administratif berupa denda bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara disetorkan ke Bank Indonesia setelah adanya surat penetapan sanksi administratif berupa denda. Pasal 25 Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22 kepada instansi terkait. BAB VIII KEADAAN KAHAR Pasal 26 (1) Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan data, keterangan, dan/atau dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan LLD, dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan LLD dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3) Bank yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan kahar yang dialami. (4) Pengecualian kewajiban penyampaian Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dalam hal Bank memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan Laporan LLD. (5) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan Laporan LLD setelah Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. - 18 - BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank wajib menyampaikan Laporan LLD berupa: a. laporan rincian transaksi Ekspor; dan b. laporan daftar dokumen terkait transaksi Ekspor, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah, untuk penerimaan DHE non- SDA sampai dengan penyampaian Laporan LLD PL Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. - 19 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 236…. PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK NDONESIA NOMOR 21/15/PBI/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH I. UMUM Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Saat ini penyampaian dokumen pendukung untuk kegiatan LLD melalui Bank diberlakukan untuk transaksi terkait Ekspor dan Transfer Dana Keluar dalam valuta asing. Guna mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan LLD maka perlu diatur kembali mengenai penyampaian data dan keterangan antara lain terkait informasi DPI. - 2 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat keterangan dan data seluruh kegiatan LLD, serta telah memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “benar” adalah memuat keterangan dan data kegiatan LLD sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya. Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah disampaikan dalam MPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, telah diterima oleh Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, antara lain: a. penerimaan dari luar negeri dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; b. penerimaan dari bukan Penduduk dan pembayaran kepada bukan Penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; dan/atau c. penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar- Penduduk dalam valuta asing. Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain. Ayat (3) Posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan baik oleh Bank maupun Nasabah. - 3 - Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “transaksi DHE dan DPI” adalah transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Laporan terkait transaksi DHE dan DPI antara lain berupa laporan transaksi non-TT. Huruf e Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain. Ayat (2) Transaksi yang dilaporkan secara gabungan dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta. Yang dimaksud dengan “jenis rekening” adalah jenis AFLN Bank atau KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau transaksi Nasabah. Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain. - 4 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “secara daring” adalah melalui jaringan khusus ekstranet Bank Indonesia. Laporan LLD secara daring dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (3) Huruf a Contoh: Untuk kegiatan LLD PL Januari 2020, batas akhir MPL yaitu hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 pukul 23.59 WIB. Huruf b Contoh: Untuk posisi LLD PL Februari 2020, batas akhir MPL yaitu hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 pukul 23.59 WIB. Huruf c Angka 1 Contoh: PT B yang merupakan Nasabah Bank A menerima pembayaran DHE tanggal 1 Mei 2020. Bank A wajib menyampaikan laporan rincian transaksi Ekspor terkait informasi atas penerimaan pembayaran untuk PL bulan Mei 2020 tersebut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 23.59 WIB. Angka 2 Cukup jelas. - 5 - Angka 3 Cukup jelas. Ayat (4) Contoh: PT Y yang merupakan Nasabah Bank B melakukan pembayaran Impor melalui transaksi non-TT pada tanggal 2 Oktober 2020. Bank B wajib menyampaikan laporan DPI atas pembayaran Impor untuk PL bulan Oktober 2020 tersebut paling lambat pada tanggal 5 November 2020 pukul 23.59 WIB. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi, namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan LLD di Bank. Yang dimaksud dengan “secara luring” adalah penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dengan menggunakan media elektronik antara lain compact disk, flash disk, atau surat elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. - 6 - Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Transaksi Nasabah termasuk pula transaksi yang dilakukan bank sebagai Nasabah Bank lain. Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah dokumen yang mendasari adanya kegiatan transaksi (underlying transaction) Transfer Dana Keluar dalam valuta asing, misalnya fotokopi pemberitahuan pabean impor, letter of credit, dan tagihan (invoice). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sandi tujuan transaksi” adalah sandi yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang memengaruhi AFLN Bank dan KFLN Bank. Ayat (2) Message FTMS antara lain message melalui sistem Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). - 7 - Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Data dan keterangan antara lain nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya yang terkait” antara lain laporan keuangan dan daftar mutasi rekening koran (bank statement). Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender. - 8 - Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang berada di luar kendali Bank dan secara nyata dialami Bank yang disebabkan antara lain oleh kebakaran, kerusuhan massa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. - 9 - Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6431….

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 21/15/PBI/2019 </reg_id> <reg_title> PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH </reg_title> <set_date> 9 Desember 2019 </set_date> <effective_date> 2 Januari 2020 </effective_date> <issued_date> 11 Desember 2019 </issued_date> <replaced_reg> '18/10/PBI/2016' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/ 11 /PBI/2011 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil berikut peraturan pelaksanaannya. Mengingat... Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); MEMUTUSKAN... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL. Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKr tanggal 17 Mei 2001 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 34 DKBU

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 13/11/PBI/2011 </reg_id> <reg_title> PENCABUTAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/2/PBI/2001 TENTANG PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL DAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 3/9/BKR PERIHAL PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL </reg_title> <set_date> 3 Maret 2011 </set_date> <effective_date> 3 Maret 2011 </effective_date> <issued_date> 3 Maret 2011 </issued_date> <replaced_reg> '3/2/PBI/2001', '3/9/BKr|SE-BI/2001' </replaced_reg> <related_reg> '20/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/ 8 / PBI/ 2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah; b. bahwa kestabilan nilai rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang sehat khususnya pasar valuta asing domestik untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional; c. bahwa dalam mengantisipasi pergerakan nilai tukar rupiah, pelaku ekonomi perlu melakukan transaksi lindung nilai untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar; d. bahwa transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dapat mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank; Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah … - 2 - diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK. BAB … - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. 3. Nasabah adalah: a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 4. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang. 5. Transaksi Lindung Nilai Beli adalah transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank. 6. Transaksi Lindung Nilai Jual adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank. BAB II PENGATURAN TRANSAKSI Pasal 2 (1) Nasabah dapat melakukan Transaksi Lindung Nilai kepada Bank. (2) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Transaksi Lindung Nilai Beli; dan/atau b. Transaksi … - 4 - b. Transaksi Lindung Nilai Jual. (3) Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) antara lain dengan cara transaksi forward dan transaksi swap. Pasal 3 (1) Transaksi Lindung Nilai Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib dilakukan berdasarkan underlying kegiatan ekonomi, antara lain berupa pembayaran utang dalam valuta asing, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi. (2) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (3) Transaksi Lindung Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (4) Dalam melakukan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank. (5) Dalam melaksanakan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif. Pasal 4 (1) Transaksi Lindung Nilai Beli wajib didukung dokumen underlying ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Beli paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan ekonomi yang tercantum di dalam dokumen underlying. (3) Jangka … - 5 - (3) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Beli paling lama sama dengan jangka waktu underlying kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen underlying. Pasal 5 (1) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (2) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. (3) Kewajiban penyelesaian dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk: a. transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure) berdasarkan penilaian Bank dan didukung dengan bukti dokumen yang memadai; b. perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai atas: 1. kegiatan ekspor atau impor apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; 2. dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman sub- ordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; 3. kegiatan penyertaan langsung di sektor riil dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun yang sumber dananya dalam valuta asing, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang … - 6 - diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; 4. pinjaman luar negeri dalam valuta asing dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; 5. Surat Utang Negara, saham dan obligasi korporasi yang telah dimiliki paling singkat 3 (tiga) bulan, apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dengan frekuensi perpanjangan dan jangka waktu yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi; (4) Penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara netting. (5) Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk pihak yang menggunakan jasa Bank sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. Pasal 6 (1) Perlakuan akuntansi terhadap Transaksi Lindung Nilai tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (2) Nasabah dapat menerapkan akuntansi Lindung Nilai (hedge accounting) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari Transaksi Lindung Nilai yang memenuhi kriteria akuntansi Lindung Nilai (hedge accounting) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, merupakan pendapatan atau biaya dalam rangka Lindung Nilai. Pasal … - 7 - Pasal 7 Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan Nasabah wajib dilaporkan Bank kepada Bank Indonesia melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. BAB III SANKSI Pasal 8 (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (2) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (3) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank. (4) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi derivatif. (5) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. (6) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. BAB … - 8 - BAB IV PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Oktober 2013 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 7 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 162 DPM PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/ 8 / PBI/ 2013 TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK I. UMUM Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut. Sementara itu, pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan peran pasar valuta asing domestik dalam pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional. Pergerakan nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh faktor keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, faktor perekonomian domestik maupun global. Dinamika pasar valuta asing domestik dimaksud dapat menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi. Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi perlu melakukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya dengan menggunakan instrumen derivatif antara lain forward dan swap. Dalam upaya meminimalkan risiko pergerakan nilai tukar dan dalam rangka mengembangkan transaksi lindung nilai di pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia merasa perlu untuk melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai nasabah kepada bank. Dengan cara tersebut, diharapkan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga dan juga tercipta pendalaman pasar valuta asing domestik. II. PASAL … - 2 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Transaksi derivatif yang termasuk plain vanilla adalah transaksi yang mempunyai satu underlying asset serta diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, strike price, pembayaran (pay-off) yang sederhana atau standar, serta termasuk kombinasi dana pokok (notional amount) yang berimbang antara lain forward contract, swap dan option. Transaksi forward adalah transaksi jual/beli valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (hari) kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterparty yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Pasal 3 Ayat (1) Kegiatan investasi antara lain berupa pemberian kredit, penyertaan langsung, dan transaksi surat berharga. Ayat … - 3 - Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya. Ayat (3) Huruf (a) Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa (force majeure)” adalah suatu keadaan di luar kendali Bank dan/atau Nasabah yang menyebabkan Bank dan/atau Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan massal, perang, aksi terorisme, pemogokan … - 4 - pemogokan buruh, keterlambatan pengapalan/ pengiriman barang, dan/atau kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi. Yang dimaksud dengan ”penilaian Bank” antara lain mencakup kewajaran atas akibat yang ditimbulkan dari force majeure yang dialami terhadap transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bukti dokumen yang memadai antara lain berupa dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa, atau media komunikasi lainnya. Huruf (b) Cukup jelas Ayat (4) Contoh netting untuk kondisi force majeure Pada tanggal 21 Oktober 2013 Nasabah (PT A) melakukan Transaksi Lindung Nilai Jual kepada Bank atas penerimaan hasil ekspornya senilai USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) berupa forward jual USD/IDR 1 bulan pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.100,00. Pada tanggal 11 November 2013 terjadi kondisi force majeure berupa keterlambatan pengapalan sehingga PT A dipastikan tidak dapat menerima dana hasil ekspor sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Atas hal tersebut, pada tanggal 14 November 2013 PT A melakukan transaksi forward beli USD/IDR 1 minggu untuk melakukan offset transaksi forward jual yang akan jatuh tempo pada tanggal valuta 21 November 2013 dengan kurs 1 USD = Rp10.200,00 dengan Bank yang sama. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan secara netting, dimana PT A melakukan pembayaran net sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Perhitungan tersebut berasal dari Rp100,00 x USD1,000,000.00. Contoh … - 5 - Contoh netting untuk transaksi perpanjangan Lindung Nilai Pada tanggal 14 November 2013 PT B melakukan impor barang dari luar negeri sebesar USD 1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dengan jatuh tempo pembayaran 2 bulan, yaitu tanggal 14 Januari 2014. Atas transaksi tersebut pada tanggal 13 Desember 2013 PT B melakukan Transaksi Lindung Nilai Beli dengan cara forward beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan pada tanggal valuta 13 Januari 2014 dengan kurs 1 USD = Rp11.000,00. Karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, pada saat jatuh tempo pembayaran PT B tidak dapat melakukan pembayaran tagihan, sehingga jatuh tempo pembayaran tersebut diperpanjang selama 1 bulan. Atas dasar tersebut PT B melakukan perpanjangan transaksi forward beli USD/IDR kepada Bank dengan jangka waktu 1 bulan. Penyelesaian perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara netting. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5451

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 15/8/PBI/2013 </reg_id> <reg_title> TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK </reg_title> <set_date> 7 Oktober 2013 </set_date> <effective_date> 7 Oktober 2013 </effective_date> <issued_date> 7 Oktober 2013 </issued_date> <replaced_reg> '11/14/PBI/2009 | Pasal 4 Ayat (2) Huruf b', '10/37/PBI/2008 | Pasal 4 Ayat (2) Huruf b' </replaced_reg> <related_reg> '21/UU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999', '7/UU/1992', '10/UU/1998' </related_reg> <penalty_list> 'BAB III' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/4/PBI/2019 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah yang ditarik dari peredaran; b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia perlu ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2017 dan Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti - 2 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang. 2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak. BAB II PEMUSNAHAN UANG RUPIAH Pasal 2 Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi: a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. - 3 - Pasal 3 Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam. Pasal 4 (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal. (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode: a. tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini; dan b. tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/1/PBI/2018 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan - 4 - Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2019 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 21

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 21/4/PBI/2019 </reg_id> <reg_title> JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018 </reg_title> <set_date> 28 Januari 2019 </set_date> <effective_date> 29 Januari 2019 </effective_date> <issued_date> 29 Januari 2019 </issued_date> <replaced_reg> '20/1/PBI/2018' </replaced_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '7/UU/2011' </related_reg>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur; b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan, maka diperlukan adanya sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh; c. bahwa untuk mendukung tersedianya informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh serta untuk meningkatkan disiplin pasar, diperlukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan sistem informasi debitur yang dikelola … - 2 - dikelola oleh Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/credit bureau); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR. BAB I … - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Lembaga Keuangan Non Bank adalah lembaga keuangan yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. 4. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit. 5. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 6. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain: a. kantor … - 4 - a. kantor pusat; b. kantor cabang; c. unit syariah; d. kantor cabang bank asing; dan e. kantor cabang pembantu bank asing, yang menyampaikan laporan debitur. 7. Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. 8. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 9. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. 10. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, tagihan lainnya, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. pengambilalihan … - 5 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 12. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 13. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. 14. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapor dalam bentuk saham pada bank dan/atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. 15. Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan Modal oleh Pelapor dalam perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (debt to equity swap), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur. 16. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak lain antara lain berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif. 17. Transaksi … - 6 - 17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit (LC), standby letter of credit (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain. BAB II TUJUAN Pasal 2 Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. BAB III PELAPOR Pasal 3 Pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor adalah: a. Bank Umum; b. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan c. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank. Pasal 4 (1) BPR yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal: a. memiliki … - 7 - a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur. (2) Tatacara dan persyaratan untuk menjadi Pelapor bagi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 5 (1) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal: a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur. (2) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah: a. mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan b. menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur. BAB IV LAPORAN DEBITUR Pasal 6 (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. (2) Laporan … - 8 - (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai: a. Debitur; b. pengurus dan pemilik; c. fasilitas Penyediaan Dana; d. agunan; e. penjamin; f. keuangan Debitur. (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 7 (1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau badan yang menerima satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor, dengan total sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih. (2) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f wajib merupakan informasi keuangan terkini. Pasal 8 … - 9 - Pasal 8 Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kalinya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannya user-id dan password Web Sistem Informasi Debitur. Pasal 9 (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengkinian data Debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal: a. Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi; dan/atau b. pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor. (2) Pengkinian data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur. BAB V KOREKSI LAPORAN DEBITUR Pasal 10 Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia. BAB VI … - 10 - BAB VI PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR Pasal 11 (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia. Pasal 12 (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 13 Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Pasal 14 … - 11 - Pasal 14 (1) Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: a. atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan; b. atas dasar temuan Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada periode penyampaian Laporan Debitur berikutnya. (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh Bank Indonesia. Pasal 15 Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila menyampaikan koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). Pasal 16 Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya. BAB VII PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR Pasal 17 (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line. (2) Pelapor … - 12 - (2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib menyampaikan secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari Pelapor yang bersangkutan. (3) Dalam hal penyampaian secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1), maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line. (4) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan dimaksud. (5) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line apabila menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line dan off-line sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur. Pasal 18 … - 13 - Pasal 18 Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang diterima karena adanya gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan telekomunikasi, maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur. Pasal 19 (1) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia. (2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor. (3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan (6), wajib disampaikan kepada: a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. BAB VIII … - 14 - BAB VIII INFORMASI DEBITUR Pasal 20 Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah: a. Pelapor; b. Debitur; atau c. pihak lain. Pasal 21 (1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meminta informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Bank Indonesia yang harus dilakukan secara on-line. (2) Permintaan informasi Debitur secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan. Pasal 22 (1) Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka: a. kelancaran proses Penyediaan Dana; b. penerapan manajemen risiko; dan c. identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. (2) Pelapor … - 15 - (2) Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan. (3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur untuk keperluan Pelapor yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan. Pasal 23 (1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur karena akibat langsung dari informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila terdapat permintaan tertulis dari Debitur atau calon Debitur yang bersangkutan. Pasal 24 (1) Debitur dapat meminta informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur tersebut. (2) Permintaan informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari Debitur kepada pihak yang diberi kuasa. (3) Segala … - 16 - (3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur yang bersangkutan. Pasal 25 (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang. (2) Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. permohonan informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan informasi Debitur dimaksud; dan b. pemohon menyatakan bahwa segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. BAB IX PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB Pasal 26 (1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam: a. menyampaikan Laporan Debitur; b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan c. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur. (2) Pelapor … - 17 - (2) Pelapor wajib membuat user-id petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur. (3) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sejak Bank Indonesia memberikan user-id dan password Web Sistem Informasi Debitur. (4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menghapus user-id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan perubahan daftar dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan. (5) Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. BAB X PENGAWASAN Pasal 27 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Debitur. (2) Pelapor wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XI … - 18 - BAB XI SANKSI Pasal 28 (1) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor. Pasal 29 (1) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi … - 19 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor. Pasal 30 Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor. Pasal 31 (1) Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal … - 20 - maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor. (2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa: a. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. teguran tertulis; dan c. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Pasal 32 (1) Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara off-line yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara off-line atas dasar temuan Bank Indonesia. (3) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur secara off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi … - 21 - a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor. (4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar: a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor; b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor. Pasal 33 Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur. Pasal 34 Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) … - 22 - ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 35 Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 BPR yang telah memiliki total aset mencapai Rp 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menjadi Pelapor apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. Pasal 37 Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam yang telah menjadi Pelapor sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Desember 2007. BAB XIII … - 23 - BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Semua istilah Kredit yang digunakan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, bagi Pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus dibaca sebagai Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 39 Ketentuan pelaksanaan tentang Sistem Informasi Debitur akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini tetap berlaku sampai dengan dicabut. Pasal 41 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 … - 24 - Pasal 42 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2007 a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA MIRANDA S. GOELTOM DEPUTI GUBERNUR SENIOR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 143 DPIP/DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR UMUM Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia mengelola suatu Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/credit bureau) yang menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi debitur yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi. Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara Pelapor. Dalam … - 2 - Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi debitur yang menghasilkan informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini dan utuh, maka diperlukan pengaturan kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur yang meliputi perubahan cakupan pelapor, pengembangan sistem, pelaksanaan pengawasan, penyesuaian sanksi, serta penyempurnaan tata cara pelaporan atau permintaan informasi debitur. Selain itu, dalam rangka meningkatkan disiplin pasar diperlukan transparansi kondisi debitur, pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga reputasi perkreditan, dan perluasan cakupan penggunaan informasi debitur. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur. Yang … - 3 - Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (field) data yang bersifat wajib (mandatory), tipe data, dan panjang data. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur. Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (field) data yang bersifat wajib (mandatory), tipe data, dan panjang data. Ayat (2) Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur adalah perikatan antara Pelapor dan Bank Indonesia mengenai keikutsertaan Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Informasi mengenai Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda Penduduk … - 4 - Penduduk, nama gadis ibu kandung, dan keterkaitan Debitur dengan Pelapor dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan. Huruf b Informasi mengenai pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jabatan, dan pangsa kepemilikan. Huruf c Informasi mengenai fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan, dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapusbuku, yang dihapustagih, dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan. Huruf d Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan. Huruf e Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, akta pendirian, dan bagian yang dijamin. Huruf f Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi. Ayat (3) … - 5 - Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan “user-id dan password Web Sistem Informasi Debitur” adalah identitas bagi Pelapor untuk masuk (log-in) ke dalam aplikasi Web Sistem Informasi Debitur. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor antara lain karena data telah dialihkan kepada pihak lain yang bukan Pelapor seperti kepada Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA)/ Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Ayat (2) … - 6 - Ayat (2) Pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur antara lain adalah: a. Tim Likuidasi, bagi Pelapor yang mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi; b. Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA) atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), untuk data yang telah dialihkan ke pihak lain. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008. Ayat (2) Apabila Laporan Debitur disampaikan secara on-line, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dari Sistem Informasi Debitur. Apabila Laporan Debitur disampaikan secara off-line, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debitur dari Bank Indonesia. Pasal 12 … - 7 - Pasal 12 Ayat (1) Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008. Ayat (2) Contoh: Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 31 Maret 2008. Pasal 13 Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Contoh: Laporan Debitur bulan Maret 2008 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Debitur bulan Maret 2008 adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Contoh: … - 8 - Contoh: Koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008. Huruf b Contoh 1: Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008. Contoh 2: Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Contoh 1: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008. Contoh 2: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 20 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008. Contoh 3: … - 9 - Contoh 3: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 1 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008. Pasal 16 Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Contoh: Koreksi Laporan Debitur yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Debitur adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan telekomunikasi ekstranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ayat (2) … - 10 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia antara lain dalam bentuk disket atau compact disc. Ayat (4) Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis antara lain surat dari penyedia jaringan telekomunikasi dalam hal Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (force majeure)” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor. Pasal 18 … - 11 - Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Informasi Debitur meliputi antara lain identitas Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pemberian informasi Debitur kepada Debitur yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur untuk mengetahui informasi mengenai Penyediaan Dana yang diperoleh. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 … - 12 - Pasal 23 Ayat (1) Pemberian penjelasan tertulis kepada Debitur dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan/atau non-elektronik. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan identitas diri adalah : a. KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS, untuk Debitur Perorangan; atau b. Akta Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, untuk Debitur Badan Usaha. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 … - 13 - Pasal 27 Ayat (1) Pengawasan dilakukan melalui: a. pengecekan secara langsung terhadap Pelapor; dan/atau b. pengecekan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Contoh: Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Huruf b … - 14 - Huruf b Contoh: Apabila kantor pusat BPR menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin, sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Huruf a Contoh: Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Huruf b … - 15 - Huruf b Contoh: Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Pasal 31 Ayat (1) Temuan Bank Indonesia antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain. Huruf a Contoh: Bank Indonesia menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur. Atas teguran tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Huruf b Contoh: Bank Indonesia menegur kantor pusat BPR untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur. Atas … - 16 - Atas teguran tersebut, kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ayat (2) Contoh : Bank Indonesia per tanggal 1 Februari 2008 menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur sehingga koreksi tersebut wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Maret 2008. Apabila kantor cabang Bank Umum melakukan koreksi pada tanggal 14 Maret 2008, maka kantor cabang Bank Umum tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan sanksi penundaan pemberian informasi Debitur. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Contoh : Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian … - 17 - penyampaian Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Huruf b Contoh : Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Ayat (4) Huruf a Contoh : Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian … - 18 - penyampaian koreksi Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Huruf b Contoh : Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian koreksi Laporan Debitur secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara off-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 … - 19 - Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru memulai kegiatan operasional atau baru menjadi Pelapor setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Yang dimaksud dengan “Pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu yang berupa: a. b. transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah; transaksi sewa dengan akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; c. d. e. transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishsna’; transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; dan transaksi multi jasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan … - 20 - berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pelapor dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4784

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 9/14/PBI/2007 </reg_id> <reg_title> SISTEM INFORMASI DEBITUR </reg_title> <set_date> 30 November 2007 </set_date> <effective_date> 30 November 2007 </effective_date> <replaced_reg> '7/8/PBI/2005' </replaced_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004' </related_reg> <penalty_list> 'BAB XI' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/14/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia; b. bahwa dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan Good Corporate Governance; c. bahwa check and balance dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan pemegang pengendali akan meningkatkan Corporate Governance Bank; terdapat dinamika yang saham pelaksanaan Good d. bahwa dalam pelaksanaan Good Corporate Governance Bank perlu direspon secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan penerapan Good Corporate Governance Bank; e. bahwa … - 2 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diperlukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); M E M U T U S K A N: Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM. Pasal I … - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing. 2. Komisaris : a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 3. Direksi: … - 4 - 3. Direksi: a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing. 4. Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 5. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 6. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 7. Stakeholders … - 5 - 7. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank. 8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. (3) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Setiap usulan pengangkatan dan/atau Komisaris kepada Rapat Umum penggantian anggota dewan Saham Pemegang memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. (2) Dalam … harus - 6 - (2) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan. yang (3) Anggota dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai : a. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau b. anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila : a. anggota dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau b. anggota dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank. (3) Mayoritas … - 7 - (3) Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali : a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. (5) Pengambilan … - 8 - (5) Pengambilan keputusan oleh dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Rapat dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. (2) Rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. (3) Dalam hal anggota dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi. 7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 17 Anggota dewan Komisaris wajib mengungkapkan : a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam … - 9 - dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. (2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank. (3) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 36 Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan … - 10 - b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 10. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 39A (1) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c; serta Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan. 11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 40 (1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari : saham a. seorang … - 11 - a. seorang Komisaris Independen; b. seorang Komisaris; dan c. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen. (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. 12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 46 Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 butir a, paling kurang wajib memperhatikan : a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; prestasi kerja individual; b. c. kewajaran dengan peer group; dan d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 13. Ketentuan … - 12 - 13. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 47 (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. (2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Independen dan Pihak Independen. seorang Komisaris (3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai. 14. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 69 Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 65, Pasal 67 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan … - 13 - b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; c. d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 70 Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, serta Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 16. Diantara Pasal 74 dan 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 74A Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 17. Ketentuan … faktor - 14 - 17. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 76 (1) Bank yang telah go public dan atau memiliki aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, serta akhir bulan Juni 2007. Pasal 33 paling lambat (2) Bank yang belum go public dan memiliki aset lebih kecil dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam : a. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 20, serta Pasal 33 paling lambat pada akhir bulan Juni 2007; dan b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling lambat pada akhir bulan Juni 2008. 18. Diantara Pasal 76 dan 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 76A Calon Komisaris Independen yang pada saat diberlakukannya ketentuan ini sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), tidak dikenakan ketentuan Pasal 5 ayat (3). Pasal II … - 15 - Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 2006 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 71 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/14/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM UMUM Peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance perlu dilaksanakan karena risiko dan tantangan yang dihadapi Bank baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks. Secara internal, dewan Komisaris dan Direksi diharapkan mampu bertindak sebagai panutan (role model) dan motor penggerak agar Bank secara keseluruhan menerapkan prinsip- prinsip Good Corporate Governance secara optimal. Struktur dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank. Keberadaan dua pihak tersebut, diharapkan dapat meningkatkan check and balance dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, anggota komite harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Untuk mencegah adanya benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut, maka bagi mantan pengurus … - 2 - pengurus serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank dinilai perlu menjalani masa tunggu (cooling off) sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen atau Pihak Independen anggota komite. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance Bank, pemegang saham Bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota dewan Komisaris atau Direksi guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan kepentingan pemegang saham minoritas dan Stakeholders lainnya. Ayat (2) Sebagai contoh, apabila jumlah Komisaris 3 orang, maka jumlah Komisaris Independen minimal 2 orang. Ayat (3) … di antara berbagai kepentingan termasuk - 3 - Ayat (3) Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “yang melakukan fungsi pengawasan”, antara lain direktur kepatuhan, direktur manajemen risiko, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan, antara lain Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko. Angka 3 Pasal 6 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan atau perusahaan anak bukan Bank termasuk yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Huruf b Yang dimaksud dengan perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank adalah perusahaan anak dari … - 4 - dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum adalah pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), termasuk pemerintah atau lembaga lain yang menjadi pemegang saham pengendali Bank. Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank termasuk perusahaan anak Bank adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi : 1. Orang … hubungan baik vertikal maupun - 5 - 1. Orang tua kandung/tiri/angkat; 2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya; 3. Anak kandung/tiri/angkat; 4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 5. Cucu kandung/tiri/angkat; 6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 7. Suami/istri; 8. Mertua; 9. Besan; 10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. Kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; 13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya. Yang dimaksud dengan mayoritas anggota dewan Komisaris adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota dewan Komisaris. Angka 5 Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) … - 6 - Ayat (4) Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan kredit, treasury, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penetapan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan dewan Komisaris, diarahkan kepada hal- hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 6 Pasal 15 Ayat (1) Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi. Ayat (2) Diupayakan agar seluruh anggota dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 7 … - 7 - Angka 7 Pasal 17 Cukup jelas. Angka 8 Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri. Ayat (2) Yang dimaksud dengan perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank adalah perusahaan anak Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank. Ayat (3) Yang dimaksud dengan perusahaan lain, antara lain meliputi perusahaan-perusahaan lain diluar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank dan non-bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan. Angka 9 Pasal 36 Cukup jelas. Angka 10 … - 8 - Angka 10 Pasal 39A Ayat (1) Yang dimaksud dengan masa tunggu (cooling off) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “yang melakukan fungsi pengawasan”, antara lain direktur kepatuhan, direktur manajemen risiko, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja pengawasan, antara lain Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko. Angka 11 Pasal 40 Cukup jelas. Angka 12 Pasal 46 Huruf a Yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. tentang Huruf b … - 9 - Huruf b Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja individual dimaksudkan agar tercapai kesetaraan, antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Huruf c Yang dimaksud dengan peer group adalah kesetaraan jabatan pada intern Bank dan pada beberapa bank sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik. Huruf d Cukup jelas. Angka 13 Pasal 47 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 69 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 70 Cukup jelas. Angka 16 Pasal 74A Cukup jelas. Angka 17 Pasal 76 Cukup jelas. Angka 18 … - 10 - Angka 18 Pasal 76A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4640 DPNP

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 8/14/PBI/2006 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM </reg_title> <set_date> 5 Oktober 2006 </set_date> <effective_date> 5 Oktober 2006 </effective_date> <changed_reg> '8/4/PBI/2006' </changed_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 14 Pasal 69', 'Pasal I Angka 15 Pasal 70' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/12/PBI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menerbitkan transaksi domestic non-deliverable forward sebagai salah satu instrumen operasi moneter; b. bahwa dengan diterbitkannya transaksi domestic non- deliverable forward sebagai instrumen operasi moneter, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan transaksi domestic non-deliverable forward tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -2- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER. Pasal I Beberapa ketentuan dan penjelasan Pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 12 huruf f tetap, penjelasan Pasal 12 huruf f diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal. 2. Pasal 69 dihapus. 3. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 (1) Peserta OMK yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing selain penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan -3- SBBI Valas yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), wajib membayar nilai transaksi yang bersangkutan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf b. (2) Selain kewajiban membayar nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMK yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk spot, forward, dan/atau swap, juga dikenakan sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat; atau 3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), -4- untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah. (3) Selain kewajiban membayar nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk domestic non-deliverable forward, juga dikenakan sanksi sebagai berikut: a. kewajiban membayar dalam rupiah yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan kewajiban setelmen dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi; dan b. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir hari saat peserta Operasi Moneter memenuhi kewajibannya. (4) Penyelesaian kewajiban pembayaran nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank Indonesia mendebit rekening giro valuta asing peserta OMK di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dan valuta asing nondolar Amerika Serikat; penyelesaian b. perhitungan kewajiban pembayaran dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyelesaian transaksi; dan c. Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah peserta OMK di Bank Indonesia untuk -5- penyelesaian kewajiban pembayaran peserta OMK dalam rupiah. 4. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 75A (1) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 72 dan/atau Pasal 74, peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut. (2) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk: a. transaksi repo terkait penyediaan dana rupiah (lending facility) peserta Standing Facilities Konvensional yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari; atau b. transaksi repo terkait penyediaan dana rupiah (financing facility) peserta Standing Facilities Syariah yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari syariah, yang tidak lunas. Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -6- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2018 GUBERNUR BANK INDONESIA, TTD PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 199 ./. PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/12/PBI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER I. UMUM Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter antara lain melalui penerbitan transaksi domestic non-deliverable forward sebagai salah satu instrumen moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter. - 2 - II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 12 Huruf a Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas” adalah penjualan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Huruf b Yang dimaksud dengan “transaksi repurchase agreement (repo)” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Yang dimaksud dengan “transaksi reverse repo” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Huruf c Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara outright” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus. Surat berharga dapat berupa SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Huruf d Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia dalam rupiah” adalah - 3 - penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah. Huruf e Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing. Huruf f Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk transaksi spot, transaksi forward, transaksi swap, dan/atau transaksi domestic non- deliverable forward. Transaksi spot merupakan transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam transaksi spot yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow). Transaksi forward merupakan transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap merupakan transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Transaksi swap dengan metode lelang yang dilakukan antara BUK dan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (pass on) posisi transaksi derivatif BUK dengan pihak terkait BUK. Transaksi domestic non-deliverable forward merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang - 4 - standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. Mekanisme fixing merupakan mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi forward dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (fixing date). Huruf g Cukup jelas. Angka 2 Pasal 69 Dihapus. Angka 3 Pasal 73 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 75A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6259

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 20/12/PBI/2018 </reg_id> <reg_title> PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER </reg_title> <set_date> 2 November 2018 </set_date> <effective_date> 6 November 2018 </effective_date> <issued_date> 6 November 2018 </issued_date> <changed_reg> '20/5/PBI/2018' </changed_reg> <related_reg> '6/UU/2009', '23/UU/1999', '2/PERPPU/2008', '24/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal I Angka 3 Pasal 73', 'Pasal I Angka 4 Pasal 75A' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 22 /PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk dalam rangka mendukung pengendalian inflasi; b. bahwa untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam struktur perekonomian nasional perlu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah; c. bahwa untuk tercapainya peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu penguatan pemberian… -2- pemberian bantuan teknis oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan perbankan dan pelaku usaha; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang… -3- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. BAB I… -4- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran. 2. Bank Campuran adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi pemegang saham masih tetap bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia. 3. Kredit adalah Kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 4. Pembiayaan… -5- 4. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki… -6- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 8. Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 9. Bantuan Teknis adalah bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. BAB II… -7- BAB II KEWAJIBAN BANK DAN CAKUPAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM Pasal 2 (1) Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. (2) Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan. (3) Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada setiap akhir tahun. (4) Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: a. Tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank; b. Tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank; c. Tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen); d. Tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen); e. Tahun… -8- e. Tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen); dan f. Tahun 2018 dan seterusnya: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen). (5) Perhitungan besarnya persentase pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara gabungan untuk seluruh kantor Bank Umum. Pasal 3 Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara: a. langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau b. tidak langsung melalui kerjasama pola executing, pola channeling, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi). Pasal 4 Pemenuhan kewajiban pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kredit atau Pembiayaan untuk produk ekspor non migas dapat diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM; b. pemberian… -9- b. pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola executing. BAB III TRANSPARANSI DAN RELAKSASI DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM Pasal 5 Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Umum wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: a. rencana bisnis bank; b. laporan bulanan bank umum; c. laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu; d. sistem informasi debitur; e. transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Pasal 6 Bank Umum yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh relaksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: a. pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko Kredit atau Pembiayaan dengan menggunakan pendekatan standar, yaitu… -10- yaitu berupa perhitungan bobot risiko tagihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil; b. penilaian kualitas aset Bank Umum, yaitu berupa penetapan kualitas Kredit atau Pembiayaan Bank Umum kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum, yaitu berupa pengecualian batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM; dan d. perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, yaitu berupa penetapan kualitas penyediaan dana dan kredit serta penyediaan dana dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam. BAB IV BANTUAN TEKNIS Pasal 7 Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 8 Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa: a. penelitian; b. pelatihan; c. penyediaan informasi; dan/atau d. fasilitasi. Pasal 9… -11- Pasal 9 (1) Pihak-pihak yang dapat menerima Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah: a. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; b. Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. Lembaga Penyedia Jasa (LPJ); d. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Bantuan Teknis dari Bank Indonesia sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. (3) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Teknis kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengajuan permohonan Bantuan Teknis oleh penerima Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bab V… -12- BAB V KERJA SAMA Pasal 10 (1) Dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain. (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, Surat Keputusan, dan/atau dokumen lainnya. BAB VI PUBLIKASI, PENGHARGAAN, DAN PEMBINAAN Pasal 11 (1) Bank Indonesia mempublikasikan peringkat pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dalam website Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM. (3) Ketentuan… -13- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan pihak penilai dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 12 (1) Dalam hal pencapaian realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak terpenuhi pada akhir tahun, Bank Umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM. (2) Besar dana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada setiap akhir tahun, dengan jumlah paling besar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 September tahun berikutnya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase tertentu dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. BAB VII… -14- BAB VII SANKSI Pasal 13 (1) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan tingkat kesehatan bank berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan. (3) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan tingkat kesehatan bank yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Bab VIII… -15- BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mulai berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2014. Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 16 (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Peraturan… -16- Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2012 GUBERNUR BANK INDONESIA, DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 274 DKBU PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 22 /PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH I. UMUM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selama ini telah menunjukkan peran strategis terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk dalam mempertahankan dan memulihkan perekonomian pada kondisi krisis. Lebih lanjut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan kapasitas dan kemampuannya dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat telah mampu memenuhi sebagian permintaan tersebut sehingga pada gilirannya akan mendukung stabilisasi harga khususnya dari sisi penawaran. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti aspek permodalan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Dalam rangka memenuhi aspek permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah… -2- Menengah, peran serta dari perbankan nasional masih perlu terus didorong untuk meningkatkan penyediaan Kredit atau Pembiayaan UMKM sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. Guna mendukung tercapainya maksud di atas dilakukan penguatan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Penguatan dari sisi penawaran dilakukan antara lain berupa penerbitan ketentuan yang mengatur kewajiban bagi Bank Umum untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM dengan persentase tertentu yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Disamping penguatan dari sisi penawaran, dipandang perlu untuk melakukan penguatan dari sisi permintaan melalui penyediaan Bantuan Teknis agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meningkat kemampuan usahanya sehingga diharapkan dapat memenuhi persyaratan bank (bankable). Bantuan Teknis yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga dilakukan kepada perbankan agar lebih mengetahui dan memahami kegiatan usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk risiko yang mungkin timbul sehingga pada gilirannya perbankan akan semakin tertarik untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Kondisi di atas juga didasarkan pada fakta masih relatif kecilnya rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap portofolio Kredit atau Pembiayaan perbankan secara nasional terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk… -3- Untuk mendukung tercapainya maksud di atas dan mengawasi aspek kepatuhan Bank Umum terhadap ketentuan, Bank Umum diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan rencana bisnis bank, melaporkan realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam laporan bulanan bank umum serta mempublikasikan pencapaiannya dalam laporan publikasi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut kepada Bank Umum yang berhasil memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM juga disediakan beberapa relaksasi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan terlebih dahulu. Pencantuman ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga dimaksudkan untuk memenuhi aspek keterbukaan dan mempermudah dalam pencarian ketentuan yang terkait dengan pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan memberikan “Kredit atau Pembiayaan UMKM” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ayat (2)… -4- Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan “kemampuan Bank Umum” adalah kemampuan Bank Umum dalam merealisasikan rencana bisnis bank terkait pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan sumber daya Bank. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 3… -5- Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tidak langsung” adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum melalui: a. bank perkreditan rakyat; b. bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Bantuan Teknis diberikan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka meningkatkan… -6- meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan/atau pengendalian inflasi. Pasal 8 Huruf a Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain berupa penelitian mengenai pola pembiayaan komoditas yang dibiayai bank dan komoditas/produk/jasa usaha unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang disampaikan kepada stakeholders. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Penyediaan informasi antara lain dapat berupa pameran, sosialisasi, workshop, pencantuman informasi dalam website untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, statistik dan informasi lainnya terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Huruf d Kegiatan fasilitasi antara lain klaster, inkubator bisnis atau kegiatan serupa dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dapat didukung dengan penyediaan sarana produksi Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b… -7- Huruf b Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah lembaga keuangan non bank lainnya yang menyediakan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil, dan lembaga- lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Huruf c Lembaga Penyedia Jasa adalah lembaga yang menyediakan jasa pendampingan dan/atau pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang dikoordinasikan oleh kementerian terkait. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pihak lain meliputi antara lain lembaga pendidikan, konsultan/tenaga ahli atau lembaga lainnya. Ayat (4)… -8- Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga atau asosiasi lainnya. Kegiatan kerjasama dilakukan dalam bentuk kemitraan strategis antara lain melalui Forum Komunikasi/Koordinasi (Focus Group Discussion), Training for Trainers, dan penyediaan database bersama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kriteria tertentu” antara lain rasio realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan perbankan dan Non Performing Loan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12… -9- Pasal 12 Ayat (1) Bank Umum selain dapat menggunakan data yang dimilikinya mengenai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM, dapat juga menggunakan antara lain data yang berasal dari Bank Indonesia, Kementerian, dan Dinas terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Dengan ketentuan ini, maka rasio Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap total Pembiayaan sesuai kemampuan Bank bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5378

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 14/22/PBI/2012 </reg_id> <reg_title> PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH </reg_title> <set_date> 21 Desember 2012 </set_date> <effective_date> 21 Desember 2012 </effective_date> <issued_date> 21 Desember 2012 </issued_date> <replaced_reg> '7/39/PBI/2005' </replaced_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '6/UU/2009', '2/PERPPU/2008', '21/UU/2008', '20/UU/2008' </related_reg> <penalty_list> 'BAB VII' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/ 2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program telah dialihkan kepada dan dikelola berdasarkan suatu perjanjian oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah; b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan serta mendukung tercapainya efektivitas pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian ketentuan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dimaksud; c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur penyesuaian ketentuan-ketentuan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara dalam suatu Peraturan Bank Indonesia ; Mengingat … - 2 - Mengingat : Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM. Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999. 2. Bank Pelaksana adalah bank penerima fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka Kredit Program. 3. Kredit Program adalah kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank pelaksana dalam rangka mendukung program Pemerintah. 4. KLBI adalah kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka membiayai Kredit Program. 5. Hak Tagih KLBI adalah tagihan Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas KLBI dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana, dan tagihan eks KLBI yang masih dikelola oleh BUMN. 6. Pengelolaan … - 3 - 6. Pengelolaan KLBI, adalah pengelolaan baki debet tagihan KLBI dan kelonggaran tarik KLBI, termasuk penyaluran kembali (relending) dana angsuran KLBI yang dikelola oleh BUMN. 7. Surat Persetujuan Kredit (SPK) adalah surat persetujuan kredit dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana. Pasal 2 (1) Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah. (2) BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditunjuk sebagai penerima pengalihan pengelolaan KLBI, terdiri dari : 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero); 2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero); 3. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). (3) KLBI yang dialihkan pengelolaannya kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing terdiri dari : 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero); a. Kredit Usaha Tani (KUT); b. Kredit kepada Koperasi (KKop); c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya - Tebu Rakyat (KKPA-TR). 2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero); Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS). 3. PT. Permodalan … - 4 - 3. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero); a. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA-Umum); b. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya – Bagi Hasil (KKPA- Bagi hasil ); c. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka pembiyaaan Usaha Nelayan (KKPA- Nelayan); d. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Peternakan (KKPA- Unggas); e. Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya – (KKPA- TKI); f. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman Transmigrasi Baru di Kawasan Timur Indonesia (KKPA-PIR- Trans); g. Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syariah (KMK- BPR/PMK-BPRS); h. Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum (KPKM-Bank Umum); i. Kredit/Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (KPKM-BPR/PPKM-BPRS); j. Kredit Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUAUBP); k. Kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN); l. Kredit … - 5 - l. Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans). (4) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dilakukan dengan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Pasal 3 (1) Bank Indonesia tetap memiliki hak tagih atas KLBI yang telah dialihkan kepada BUMN sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo. (2) Bank Indonesia tetap memiliki hak tagih atas angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk dalam hal bank pelaksana melunasi sebelum tanggal jatuh tempo KLBI sebagaimana tercantum dalam SPK. (3) Bank Indonesia tetap menerima bunga tagihan KLBI yang dibayarkan oleh Bank Pelaksana atas tagihan KLBI yang masih berjalan dan telah dialihkan pengelolaannya. Pasal 4 Ketentuan pemberian KLBI dalam rangka Kredit Program yang masih berjalan untuk masing-masing skim tetap berlaku. Pasal 5 … - 6 - Pasal 5 (1) Wewenang dan tanggung jawab BUMN ditetapkan sebagai berikut : a. Menerima Pelaksana; b. Menganalisis persyaratan teknis dan finansial terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana dan bertangung jawab atas hasil analisis dimaksud; c. Membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana; d. Menerbitkan SPK dan Akte F untuk dan atas nama Bank Indonesia; e. Memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik kepada Bank Pelaksana; f. Mengadministrasikan kelonggaran tarik KLBI yang dikelolanya; g. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran KLBI di masing-masing Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan; h. Melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana, sehingga penyaluran KLBI dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien; i. Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing bank pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo KLBI; j. Mengupayakan agar Bank Pelaksana dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk penagihan terhadap KLBI yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo; k. Mengembalikan … permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank -7- k. Mengembalikan dana angsuran KLBI yang dikelola pada saat jatuh tempo KLBI; l. Menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KLBI secara periodik kepada Bank Indonesia; m. Melakukan pengamanan kredit dan melakukan konsultasi mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia; dan n. Mengadministrasikan dana KLBI yang telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana dan penyaluran KLBI yang dilaksanakan oleh masing-masing Bank Pelaksana. (2) Wewenang dan tanggung jawab Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut : a. Memberikan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana melalui BUMN, dengan memperhatikan ketersediaan kelonggaran tarik dan kesesuaian dengan SPK proyek yang bersangkutan serta ketentuan yang berlaku; b. Memberitahukan keputusan atas permohonan pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana; c. Mengadministrasikan KLBI; d. Menghitung dan membebankan bunga KLBI yang menjadi hak Bank Indonesia; e. Mendebet rekening Bank Pelaksana pada saat jatuh tempo angsuran KLBI dan memindahbukukan angsuran KLBI dimaksud untuk untung rekening BUMN; f. Menarik kembali KLBI yang jatuh tempo, KLBI yang dilunasi dan KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari Bank Pelaksana maupun BUMN; g. Melakukan … - 8 - g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh Bank Pelaksana maupun BUMN; h. Mengenakan sanksi kepada Bank Pelaksana dan BUMN dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kredit program dan pelaksanaan pengalihan; dan i. Menyediakan kelonggaran tarik KLBI sesuai SPK dari Bank Indonesia kepada Bank Pelaksana. (3) Bank Indonesia dan BUMN dapat mengubah wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2) berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan BUMN, dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi. (4) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui suatu perjanjian. Pasal 6 (1) BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberi hak untuk mengelola angsuran pokok yang diterima dari Bank Pelaksana, sampai KLBI dimaksud jatuh tempo. (2) BUMN wajib menyampaikan rencana penyaluran kembali angsuran pokok KLBI yang dikelolanya kepada Bank Indonesia 1 (satu) bulan sebelum dimulai tahun anggaran berikutnya, untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia. (3) BUMN wajib menyalurkan kembali angsuran pokok KLBI yang dikelola oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan rencana penyaluran yang disampaikan kepada Bank Indonesia. (4) BUMN … - 9 - (4) BUMN dilarang menyalurkan kembali angsuran KLBI yang dikelolanya selain untuk kredit atau pembiayaan. (5) Bank Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok yang dikelola oleh BUMN. Pasal 7 (1) BUMN wajib menyalurkan kembali (relending) angsuran pokok KLBI sesuai dengan ketentuan pemberian KLBI untuk masing-masing skim. (2) BUMN dapat mengatur tata cara penyediaan plafon, tata cara pelimpahan, tata cara pelunasan, pengenaan sanksi dan pelaporan yang berkaitan dengan penyaluran kembali KLBI (relending) oleh BUMN. (3) BUMN wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal diperlukan penyesuaian atas ketentuan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pasal 8 (1) BUMN wajib mengembalikan KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo. (2) Pada saat KLBI jatuh tempo, BUMN wajib menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia, sebesar kumulatif angsuran KLBI yang terutang. (3) Untuk skim kredit dengan pola channeling, dalam hal pada saat jatuh tempo masih terdapat KLBI yang tertunggak, Bank Indonesia tetap mempunyai hak tagih atas KLBI dimaksud sampai lunas. Pasal 9 … - 10 - Pasal 9 Bank pelaksana wajib mengembalikan angsuran KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam SPK. Pasal 10 (1) Dalam hal bank pelaksana melunasi KLBI lebih cepat dari tanggal jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam SPK, maka : a. Bank Indonesia menarik sisa KLBI yang masih terutang di Bank Pelaksana; b. BUMN tetap dapat mengelola angsuran pokok yang telah diterima atas KLBI yang dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo tersebut. (2) BUMN dapat mengelola angsuran pokok KLBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SPK. (3) Dalam hal terjadi pelunasan KLBI lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Pelaksana wajib melaporkan hal tersebut kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada BUMN, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pelunasan lebih cepat oleh debitur. Pasal 11 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan. (2) Pelanggaran … - 11 - (2) (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI yang diterima dari Bank Pelaksana kepada BUMN sebesar jumlah KLBI yang tidak disalurkan sesuai rencana penyaluran. (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi penarikan kembali angsuran KLBI yang disalurkan diluar tujuan kredit atau pembiayaan serta sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan jumlah angsuran KLBI yang disalurkan diluar kredit atau pembiayaan (5) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), BUMN dikenakan sanksi berupa tidak dilimpahkannya angsuran KLBI dari Bank Pelaksana yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN, sebesar KLBI yang disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan jumlah KLBI yang terutang. (7) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir dikalikan angsuran KLBI yang dilunasi lebih cepat, sejak tanggal pelunasan lebih cepat sampai dengan laporan disampaikan. Pasal 12 (1) Bank pelaksana harus menyetorkan KLBI kepada BUMN selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berlakunya ketentuan ini. (2) KLBI … - 12 - (2) KLBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah KLBI yang telah jatuh tempo angsuran tetapi belum disetorkan kepada BUMN sampai dengan berlakunya ketentuan ini (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bank Pelaksana belum menyetorkan angsuran dimaksud, Bank Indonesia akan mendebet rekening Bank Pelaksana sebesar kewajiban yang belum dibayarkan. Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3926) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 September 2003 GUBERNUR BANK INDONESIA Ttd. BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 105 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/20/PBI/2003 TENTANG PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM I. UMUM Pengalihan pengelolaan KLBI kepada BUMN telah dilaksanakan sejak tanggal 15 November 1999. Dalam perkembangan lebih lanjut, untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan penyaluran KLBI dan untuk mendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian. Sehubungan dengan hal itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI dalam rangka Kredit Program. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 7 cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat 2 … - 2 - Ayat (2) Penunjukan BUMN yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI ditetapkan Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Dengan tidak beralihnya hak tagih kepada BUMN, dalam hal KLBI tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo maka Bank Indonesia tetap mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan. Ayat (2) Dalam hal debitur atau Bank Pelaksana melunasi KLBI sebelum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SPK, Bank Indonesia tidak menarik angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN. Angsuran KLBI yang telah dikelola oleh BUMN tersebut tetap merupakan hak Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 … - 3 - Pasal 4 Yang dimaksud dengan KLBI yang masih berjalan adalah KLBI yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia sebelum pengalihan pengelolaan kepada BUMN yang terdiri dari : - KLBI yang sudah ditarik seluruhnya ; - KLBI yang belum ditarik seluruhnya. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b BUMN bertangung jawab atas hasil analisis teknis dan finansial yang dilakukan terhadap permohonan pencairan kelonggaran tarik. Huruf c sampai dengan huruf i Cukup jelas Huruf j Termasuk dalam pengertian bank pelaksana adalah Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Huruf k dan huruf l Cukup jelas Huruf m … - 4 - Huruf m Yang dimaksud dengan pengamanan kredit adalah pengamanan yang dilakukan antara lain apabila terdapat indikasi terjadi kemacetan kredit atau penyaluran KLBI yang tidak sesuai dengan ketentuan. Huruf n Cukup jelas Ayat 2 Huruf a sampai dengan huruf f Cukup jelas Huruf g Pengawasan dan pemeriksaan kepada Bank Pelaksana dilakukan terhadap KLBI yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dan masih berjalan. Pengawasan dan pemeriksaan kepada BUMN dilakukan terhadap pengelolaan KLBI termasuk dana relending. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap BUMN, Bank Pelaksana maupun debitur penerima kredit. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini Bank Indonesia dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemeriksaan dimaksud. Huruf h dan i Cukup jelas Ayat 3 … - 5 - Ayat (3) Dalam hal BUMN tidak dapat melaksanakan satu atau lebih wewenang dan tugas pengelolaan tersebut, maka Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap wewenang dan tugas dimaksud sebagaimana telah disepakati dalam addendum Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI antara Bank Indonesia dengan masing-masing BUMN. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan jatuh tempo KLBI adalah jatuh tempo KLBI untuk masing-masing skim/proyek yang bersangkutan sesuai dengan SPK yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan Bank Pelaksana. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) … - 6 - Ayat (5) Pengenaan bunga tidak dilakukan karena dengan pengenaan bunga berarti terjadi pemberian kredit baru, sedangkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak diperkenankan lagi memberikan KLBI dalam rangka kredit program. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) BUMN mengajukan permohonan penyesuaian ketentuan kepada Bank Indonesia dan persetujuan/penolakan atas permohonan penyesuaian ketentuan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia. Pasal 8 Ayat (1) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BUMN harus mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo. Pengembalian KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo dilakukan dengan cara Bank Indonesia mendebet rekening giro BUMN sebesar jumlah kumulatif angsuran KLBI yang terutang. Ayat (2) … - 7 - Ayat (2) Mengingat tidak seluruh BUMN berupa bank yang memiliki kewajiban giro wajib minimum, maka kepada BUMN yang tidak memiliki kewajiban giro wajib minimum diwajibkan untuk menyediakan dana sebesar jumlah kumulatif angsuran KLBI yang terutang pada saat KLBI jatuh tempo. Ayat (3) Untuk kredit yang disalurkan dengan pola channeling, yaitu Bank Pelaksana tidak menanggung risiko kredit, pendebetan rekening Bank Pelaksana dan atau BUMN dilakukan setelah ada pembayaran dari debitur kepada Bank Pelaksana. Pelaksanaan pendebetan dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bank Pelaksana setiap bulan. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelunasan KLBI lebih cepat adalah KLBI yang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam SPK, yang disebabkan adanya pelunasan dini, pembatalan proyek, pengalihan proyek pada AMU/BPPN, dan hal-hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Ayat (2) … - 8 - Ayat (2) Angsuran pokok yang telah diterima/dikelola oleh BUMN adalah angsuran KLBI yang telah diterima oleh BUMN sebagai pembayaran angsuran pokok dari Bank Pelaksana sebelum terjadinya pelunasan dipercepat. Ayat (3) Laporan yang disampaikan oleh bank pelaksana sekurang-kurangnya berisi informasi mengenai skim kredit, nomor SPK, nama debitur, jumlah yang dilunasi, dan tanggal pelunasan/pengalihan kredit tersebut. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud hasil lelang terakhir adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan yag diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum penyimpangan penyaluran KLBI dimaksud. Ayat (5) … - 9 - Ayat (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa penggunaan dana angsuran KLBI yang penyalurannya tidak sesuai ketentuan antara lain ketentuan mengenai plafon kredit, suku bunga, tujuan kredit. Ayat (6) Yang dimaksud hasil lelang terakhir adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum kewajiban penyediaan dana di rekening giro BUMN tidak terpenuhi. Ayat (7) Yang dimaksud hasil lelang terakhir adalah suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan yang diperoleh dari hasil lelang terakhir sebelum tanggal pelunasan lebih cepat. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14… -10- Pasal 14 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4322

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 5/20/PBI/2003 </reg_id> <reg_title> PENGALIHAN PENGELOLAAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM </reg_title> <set_date> 17 September 2003 </set_date> <effective_date> 17 September 2003 </effective_date> <replaced_reg> '2/3/PBI/2000' </replaced_reg> <related_reg> '23/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'Pasal 11' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/15/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang Rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar, serta aman dari upaya pemalsuan, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek kepentingan nasional dan perlindungan konsumen; b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengedarkan uang Rupiah, Bank Indonesia senantiasa memperhatikan perkembangan kegiatan usaha dan volume transaksi antara bank dan pihak lain dalam kegiatan pengolahan uang Rupiah, serta kebutuhan jasa dalam kegiatan pengolahan uang Rupiah, khususnya yang dilakukan oleh Bank; c. bahwa untuk memastikan proses pelaksanaan dan kerja sama dalam pengolahan uang Rupiah tetap dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia, - 2 - serta untuk mendorong atau memastikan berkembangnya industri jasa pengolahan uang Rupiah secara sehat dan bertanggungjawab, diperlukan pengaturan terhadap kegiatan dan penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH. - 3 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Uang Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mata Uang. 2. Pengolahan Uang Rupiah adalah setiap kegiatan usaha yang menyangkut fisik Uang Rupiah yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. 3. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang selanjutnya disingkat PJPUR adalah BUJP yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah. 4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 5. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara jasa kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 6. Kantor Cabang adalah kantor PJPUR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PJPUR dengan alamat tempat kegiatan yang jelas. - 4 - BAB II PENYELENGGARAAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah Pasal 2 (1) Jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah terdiri atas: a. distribusi Uang Rupiah; b. pemrosesan Uang Rupiah; c. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; dan/atau d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada antara lain Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), dan/atau Cash Recycling Machine (CRM). (2) Bank Indonesia menetapkan standar pelaksanaan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah antara lain sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang harus dipenuhi oleh PJPUR. Bagian Kedua Perizinan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah Pasal 3 (1) Setiap BUJP yang akan menjadi PJPUR untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) PJPUR yang akan membuka Kantor Cabang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pasal 4 (1) Izin sebagai PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia berdasarkan jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah. (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau sebagian. - 5 - (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bank Indonesia melakukan analisis administratif dan pemeriksaan lokasi. (4) Dalam memberikan persetujuan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank Indonesia melakukan analisis administratif, penilaian hasil pengawasan terhadap PJPUR, dan pemeriksaan lokasi. Pasal 5 (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan pemberian: a. izin sebagai PJPUR; dan b. persetujuan pembukaan Kantor Cabang. (2) Kebijakan pembatasan pemberian izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan antara lain: a. menjaga efisiensi nasional; b. menjaga kepentingan publik; c. menjaga pertumbuhan industri; d. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan e. mendukung kebijakan nasional. Pasal 6 Dalam rangka mengajukan izin sebagai PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BUJP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas; b. menggunakan sarana, prasarana, dan/atau infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan Pengolahan Uang Rupiah; c. memiliki kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat; d. memiliki pengurus perusahaan dengan integritas dan reputasi yang baik; dan e. memiliki izin operasional sebagai BUJP dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. - 6 - Pasal 7 Dalam rangka pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PJPUR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin sebagai PJPUR; b. menggunakan sarana, prasarana, dan/atau infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan Pengolahan Uang Rupiah; c. memiliki sumber daya manusia dengan integritas dan reputasi yang baik; dan d. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah Pasal 8 (1) PJPUR wajib melaksanakan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pemberian izin. (2) PJPUR wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya. (3) PJPUR dilarang mengalihkan pelaksanaan atas jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pihak lain. Bagian Keempat Perjanjian Penyelenggaraan Jasa Pengolahan Uang Rupiah Pasal 9 (1) Perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah antara PJPUR dengan Bank atau pihak lain wajib dilakukan secara tertulis. - 7 - (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: a. ruang lingkup pekerjaan; b. jangka waktu perjanjian; c. nilai pekerjaan dan cara pembayaran; d. kesepakatan mengenai ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan (service level agreement); e. hak dan kewajiban para pihak; f. asuransi; g. kepatuhan para pihak terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan Pengolahan Uang Rupiah; h. kerahasiaan; i. j. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (early termination); sanksi; dan k. penyelesaian perselisihan. BAB III PENGAWASAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH Pasal 10 (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PJPUR. (2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan berkala, laporan insidental, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah dari PJPUR. (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap PJPUR. - 8 - (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memperhatikan aspek paling kurang: a. standar pelayanan minimal dan perlindungan konsumen; b. sarana, prasarana, dan infrastruktur; c. sumber daya manusia; d. manajemen risiko dan tata kelola; e. kegiatan Pengolahan Uang Rupiah; dan f. kapasitas usaha, volume usaha, dan pangsa pasar. Pasal 11 Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). Pasal 12 (1) PJPUR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan berkala dan laporan insidental, termasuk segala keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah apabila diminta, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) PJPUR atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa dan memberi bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari laporan dan segala keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh PJPUR. (3) Dalam rangka memastikan kebenaran dan keakuratan laporan dan/atau dokumen yang disampaikan oleh PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia berwenang meminta laporan, keterangan, penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen kepada pihak yang bekerja sama dengan PJPUR. - 9 - Pasal 13 Bank dan pihak lain yang menggunakan jasa PJPUR melakukan pengawasan terhadap PJPUR dalam rangka memastikan kepatuhan PJPUR terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Pasal 14 (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan surat pembinaan kepada PJPUR. (2) PJPUR wajib menindaklanjuti surat pembinaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 15 Dalam rangka penerapan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank Indonesia berwenang: a. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu; dan b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR. BAB IV KEWAJIBAN PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH DAN MANAJEMEN RISIKO Bagian Kesatu Kewajiban Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah Pasal 16 (1) PJPUR wajib menggunakan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Uang Rupiah di masyarakat dalam kondisi yang layak edar, PJPUR wajib memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. - 10 - (3) Standar kualitas Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank dan PJPUR melalui pemberitahuan tertulis dan/atau media informasi lainnya. (4) PJPUR wajib memastikan tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam melakukan kegiatan pemrosesan Uang Rupiah yang menjadi tanggung jawab PJPUR. (5) Dalam hal PJPUR menemukan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dalam melakukan kegiatan pemrosesan Uang Rupiah, PJPUR harus meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia atau menyerahkannya kepada Bank. Bagian Kedua Manajemen Risiko Pasal 17 (1) PJPUR harus memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif. (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi: a. pengawasan aktif oleh komisaris dan direksi; b. kecukupan kebijakan dan prosedur; c. kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan d. pengendalian intern. BAB V SANKSI Pasal 18 PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), dan/atau Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa: - 11 - a. teguran tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin. Pasal 19 (1) PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan Kantor Cabang. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PJPUR belum menghentikan kegiatan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dikenakan sanksi berupa pencabutan izin PJPUR. Pasal 20 Dengan tidak mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PJPUR yang tidak menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai berakhirnya batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan per periode. Pasal 21 Dalam hal Bank Indonesia menemukan adanya Uang Rupiah palsu dalam kegiatan pemrosesan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar kepada PJPUR sebanyak 5 (lima) kali dari total nilai nominal Uang Rupiah yang dipalsukan. Pasal 22 Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi kepada otoritas terkait untuk pengenaan sanksi terhadap PJPUR dalam hal pengenaan sanksi merupakan kewenangan otoritas lain. - 12 - BAB VI LAIN-LAIN Pasal 23 (1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, Bank Indonesia berwenang: a. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu; b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan PJPUR; dan/atau c. mencabut izin PJPUR. (2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi: a. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan PJPUR dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku; b. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang untuk menghentikan kegiatan PJPUR; c. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin dan/atau menghentikan kegiatan BUJP milik PJPUR; d. terdapat putusan Pengadilan yang mencabut izin BUJP dan/atau PJPUR; dan/atau e. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan atas inisiatif PJPUR. Pasal 24 (1) Setiap pihak yang tidak memiliki izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia dilarang melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah untuk dan atas nama Bank atau pihak lain. (2) Bank Indonesia memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengenakan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah - 13 - tanpa memiliki izin sebagai PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 25 Bank yang menyerahkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengolahan Uang Rupiah kepada pihak lain, hanya dapat menyerahkan pelaksanaan Pengolahan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR. Pasal 26 Bank yang menerima Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dari PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), harus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan Uang Rupiah. Pasal 27 (1) PJPUR yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan jasa distribusi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat melakukan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. (2) PJPUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia kepada Bank Indonesia. (3) Kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. - 14 - BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 (1) BUJP yang telah memiliki kerja sama dengan Bank untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, harus segera mengajukan permohonan izin sebagai PJPUR kepada Bank Indonesia paling lama 9 (sembilan) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. (2) BUJP yang telah memiliki kerja sama dengan Bank untuk melakukan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini baik yang belum maupun yang telah mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: a. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan b. memenuhi persyaratan terkait standar kualitas Uang Rupiah dalam Pengolahan Uang Rupiah, persyaratan keamanan, efisiensi, dan mitigasi risiko serta memperhatikan aspek perlindungan konsumen. (3) Selama proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJP diperbolehkan mewakili Bank untuk melakukan kegiatan penyetoran dan/atau penarikan Uang Rupiah di Bank Indonesia. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam pemberian izin kepada BUJP sebagai PJPUR. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. - 15 - Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 177 PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/15/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah. Bank Indonesia dalam melaksanakan pengedaran Uang Rupiah kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran serta Bank dan BUJP yang melakukan Pengolahan Uang Rupiah. BUJP yang melakukan Pengolahan Uang Rupiah pada awalnya hanya bergerak pada usaha kawal angkut uang. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan tuntutan efisiensi di perbankan, BUJP tersebut menjadi rekanan Bank dalam memberikan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Kegiatan Pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan oleh BUJP tersebut menjadi industri yang berkembang pesat dan semakin memiliki andil dalam rangka pengedaran Uang Rupiah. Ruang lingkup jasa Pengolahan Uang Rupiah yang disediakan oleh BUJP sebagai PJPUR meliputi distribusi Uang Rupiah, pemrosesan Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan/atau pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah di Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), dan/atau Cash Recycling Machine (CRM). - 2 - Selama ini BUJP yang melakukan usaha kawal angkut uang telah diwajibkan untuk memiliki izin operasional dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, kegiatan usaha BUJP yang berkembang menjadi industri jasa Pengolahan Uang Rupiah, belum diikuti dengan pengaturan dari otoritas mengenai standar sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen risiko, dan prinsip governance yang baku. Kondisi penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah yang demikian mengandung kelemahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko baik bagi Bank Indonesia maupun masyarakat. Risiko yang dapat terjadi dalam industri PJPUR adalah risiko reputasi, risiko kebijakan, risiko hukum, dan risiko operasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun peraturan mengenai PJPUR yang bersifat komprehensif, yang meliputi perizinan dan persyaratan perizinan, perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah, pengawasan, kewajiban, manajemen risiko, sanksi, dan ketentuan lain-lain. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Distribusi Uang Rupiah meliputi kegiatan pengantaran dan/atau pengambilan Uang Rupiah. Huruf b Pemrosesan Uang Rupiah meliputi kegiatan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan Uang Rupiah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. - 3 - Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pemeriksaan lokasi dilakukan antara lain untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi dan kesiapan sarana, prasarana dan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengamanan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang. Contoh infrastruktur antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan. Huruf c Kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (audited). Untuk BUJP yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun, kondisi dan/atau kinerja keuangan dilihat dari laporan keuangan (audited) yang disertai pernyataan tertulis dari direksi BUJP. Huruf d Integritas dan reputasi yang baik dari pengurus perusahaan dibuktikan dengan penyampaian surat pernyataan oleh - 4 - pengurus perusahaan dan surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang dimaksud pengurus perusahaan adalah direksi dan komisaris. Huruf e Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh sarana dan prasarana antara lain kendaraan, mesin sortasi uang, mesin penghitung uang, dan mesin pembungkus uang. Contoh infrastruktur antara lain gedung yang layak dan memenuhi standar keamanan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “melaksanakan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah” adalah: 1. pelaksanaan seluruh atau sebagian jenis kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah; 2. penyiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang terkait Pengolahan Uang Rupiah di lokasi PJPUR; 3. keikutsertaan PJPUR dalam proses pengadaan jasa Pengolahan Uang Rupiah; dan/atau 4. kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. - 5 - Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap PJPUR, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bekerja sama dengan PJPUR. Dalam rangka koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung secara bersama-sama. Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan “konsumen” adalah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Pengawasan Bank Indonesia terhadap PJPUR pada aspek pelayanan dan perlindungan konsumen tidak mengesampingkan pertanggungjawaban penyelenggara jasa sistem pembayaran terhadap konsumen. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. - 6 - Huruf f Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pengawasan aktif oleh komisaris dilakukan melalui proses menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pertanggungjawaban direksi. Pengawasan aktif oleh direksi dilakukan melalui proses menyusun dan mengevaluasi kebijakan, memantau, mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap manajemen risiko, menyetujui rencana kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah dan prosedur penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah. - 7 - Huruf b Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah paling kurang memuat jenis jasa yang diberikan, mitigasi risiko, action plan, cakupan minimum perjanjian, prosedur dan standar Pengolahan Uang Rupiah, serta penetapan unit yang melaksanakan pekerjaan. Huruf c Pelaksanaan proses identifikasi dan mitigasi risiko harus didukung dengan sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan dapat memberikan laporan yang akurat dan informatif mengenai risiko yang terdapat dalam penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Huruf d Pengendalian intern dilakukan secara independen melalui antara lain pengawasan terhadap proses Pengolahan Uang Rupiah dan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. - 8 - Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Kegiatan pembawaan uang kertas asing meliputi kegiatan pengiriman dan/atau pengambilan uang kertas asing. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5923

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 18/15/PBI/2016 </reg_id> <reg_title> PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH </reg_title> <set_date> 24 Agustus 2016 </set_date> <effective_date> 31 Oktober 2016 </effective_date> <issued_date> 29 Agustus 2016 </issued_date> <related_reg> '7/UU/2011', '2/PERPPU/2008', '6/UU/2009', '23/UU/1999' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:7/9/PBI/2005 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH GUBERNUR BANK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan dan informasi yang diperlukan untuk keperluan pemantauan keadaan bank, diperlukan informasi keadaan keuangan dan kegiatan usaha bank secara individual yang tepat waktu, akurat dan benar; b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi keadaan keuangan dan kegiatan usaha bank secara individual yang tepat waktu, akurat dan benar maka penyampaian laporan perlu dilakukan secara on-line; c. bahwa dengan semakin berkembangnya bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka diperlukan pedoman penyusunan laporan bulanan kepada Bank Indonesia, yang mencakup keadaan keuangan dengan mengacu pada karateristik bank perkreditan rakyat yang melaksanakan berdasarkan prinsip syariah; kegiatan usaha d. bahwa dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah … - 2 - Syariah Indonesia, maka laporan bulanan yang disampaikan ke Bank Indonesia melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu disesuaikan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan penyampaian laporan bulanan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); oleh bank perkreditan rakyat yang tentang MEMUTUSKAN: … - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan : 1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. BPRS Pelapor adalah kantor pusat BPRS. 4. Laporan Bulanan BPRS yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh BPRS untuk kepentingan Bank Indonesia, yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka. 5. Penyampaian Laporan Bulanan melalui Jaringan On-Line adalah penyampaian laporan oleh BPRS pelapor yang dilakukan dengan mengirim … - 4 - mengirim atau mentransfer rekaman data secara langsung kepada Kantor Pusat Bank Indonesia melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya. 6. Penyampaian Laporan Bulanan secara Off-Line adalah penyampaian laporan oleh BPRS pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau cd-rom disertai hard copy kepada Bank Indonesia. Pasal 2 (1) BPRS Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia setiap bulan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan yaitu : a. Neraca; b. Daftar Rincian Laba Rugi; c. Rekening Administratif; dan d. Daftar Rincian dari pos-pos dalam neraca dan pos-pos tertentu dari rekening administratif serta rincian informasi penting lainnya. (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (4) BPRS Pelapor bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan Bulanan serta ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 3 … - 5 - Pasal 3 (1) Dalam hal BPRS dibubarkan karena merger atau konsolidasi dengan BPRS lain sehingga tidak lagi menjadi BPRS Pelapor, BPRS tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk data akhir bulan laporan sebelum merger atau konsolidasi. (2) Dalam hal BPRS masih dalam proses akuisisi dan sudah tidak beroperasi lagi, BPRS Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan Bulanan ke Bank Indonesia. (3) Kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikecualikan dengan izin tertulis dari Bank Indonesia. Pasal 4 BPRS Pelapor wajib memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis. Pasal 5 BPRS Pelapor wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan. BAB II PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN Pasal 6 (1) BPRS Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. (2) BPRS … - 6 - (2) BPRS Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia. Pasal 7 BPRS Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan apabila disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Pasal 8 BPRS Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan, apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 9 (1) Dalam hal terdapat kekeliruan dan atau kesalahan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan, BPRS Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan dimaksud. (2) BPRS Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. (3) BPRS Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Bulanan pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Bulanan oleh Bank Indonesia. Pasal 10 BPRS Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila menyampaikan koreksi Laporan Bulanan melampaui batas waktu sebagaimana … - 7 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Pasal 11 BPRS Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan Bulanan apabila belum menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pasal 12 Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Bulanan disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Pasal 13 Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPRS Pelapor ditemukan kesalahan, maka BPRS Pelapor wajib menggunakan hasil pemeriksaan dimaksud untuk penyusunan Laporan Bulanan posisi setelah hasil pemeriksaan. BAB III PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN Pasal 14 (1) BPRS Pelapor wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on-line sampai dengan tanggal … - 8 - tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. (2) Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara on-line dikecualikan terhadap: a. BPRS Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi, sehingga menyampaikan Laporan Bulanan secara on-line; b. BPRS Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; atau c. BPRS Pelapor yang mengalami gangguan teknis. (3) BPRS memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. (4) BPRS Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau menyampaikan Laporan Bulanan dan koreksi Laporan Bulanan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 10, wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara off-line. (5) Dalam hal terjadi kerusakan dan atau gangguan pada sistem database dan atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka: a. bagi BPRS Pelapor yang telah menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan, Bank Indonesia dapat meminta BPRS Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan. b. bagi BPRS Pelapor yang belum menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan wajib menyampaikan laporan dimaksud secara off line. BAB IV … tidak memungkinkan untuk - 9 - BAB IV PEDOMAN PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 15 BPRS wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah sebagai dasar penyusunan Laporan Bulanan. BAB V SANKSI Pasal 16 (1) BPRS Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan. (2) BPRS Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) BPRS Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian koreksi Laporan Bulanan per hari kerja keterlambatan. (4) Dalam hal berdasarkan penelitian dan atau pemeriksaan Bank Indonesia atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh BPRS Pelapor ditemukan … - 10 - ditemukan kesalahan, maka BPRS Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). (5) BPRS Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan secara off-line pada periode penyampaian on-line tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Bulanan atau koreksi Laporan Bulanan. (6) BPRS Pelapor yang mengirimkan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan atas permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5), tidak dikenakan sanksi. (7) BPRS Pelapor yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan dimaksud. Pasal 17 Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Indonesia. Pasal 18 BPRS Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 13 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis. Pasal 19 … - 11 - Pasal 19 Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelanggaran terhadap rekayasa transaksi yang tidak wajar, sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berlaku ketentuan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 20 BPRS Pelapor yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan juga sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis. BAB VI KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 21 (1) BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) selama satu atau lebih periode penyampaian dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 9 ayat (1). (2) BPRS … - 12 - (2) BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) kurang dari satu periode penyampaian Laporan Bulanan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2). (3) BPRS Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami. (4) BPRS Pelapor yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 9 ayat (1) setelah kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. Pasal 22 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikecualikan untuk penyampaian koreksi Laporan Bulanan sebagai akibat hasil audit tahunan oleh akuntan publik. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, BPRS Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan data bulan Januari dan Februari … - 13 - Februari 2005 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/58/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Agustus 1995. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Laporan Bulanan BPRS dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pasal 25 (1) Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan Maret 2005 yang disampaikan pada bulan April 2005; (2) Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/58/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat masing-masing tanggal 29 Agustus 1995, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS terhitung sejak pelaporan data bulan Juni 2005. (3) Ketentuan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Juni 2005. (4) Peraturan … diatur - 14 - (4) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Januari 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 19 DPbS PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:7/9/PBI/2005 TENTANG LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH UMUM Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa Bank umum termasuk Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya , serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dalam rangka pemantauan keadaaan bank. Dengan pesatnya Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 tentang Perbankan Syariah (PSAK No.59) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), maka keberadaan pelaporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan … - 2 - melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak bisa ditunda lagi dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat melalui sistem pengawasan yang efektif. Kebutuhan akan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah semakin mendesak dengan diberlakukannya PSAK No.59 dan PAPSI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menyusun pedoman laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan informasi tentang keadaaan yang sebenarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dan mendukung sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 6 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 … - 3 - Pasal 3 Ayat (1) Sebagai contoh: Apabila pada tanggal 1 Maret 2005 BPRS X dimerger dengan BPRS Y, dimana badan hukum BPRS X dibubarkan, maka BPRS X tetap wajib menyampaikan laporan untuk data laporan bulan Februari 2005. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Prosedur konversi dipergunakan oleh BPRS Pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern BPRS pelapor ke dalam format Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS. Pasal 5 Yang dimaksud dengan petugas adalah pegawai BPRS yang menyusun dan melakukan verifikasi laporan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab yang ditunjuk adalah pejabat atau pegawai BPRS yang bertanggung jawab, melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk adalah orang yang berbeda Pasal 6 … - 4 - Pasal 6 Ayat (1) Sebagai contoh: Laporan untuk data bulan Maret 2005 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 April 2005. Ayat (2) Tanda bukti penerimaan laporan dapat berupa soft copy yang dapat diambil secara on-line (down-load) apabila laporan disampaikan secara on-line. Sedangkan untuk laporan yang disampaikan secara off-line tanda bukti penerimaan berupa tanda terima penyampaian laporan. Pasal 7 Sebagai contoh : Penyampaian laporan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 21 April 2005. Pasal 8 Sebagai contoh Laporan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan Bulanan disampaikan setelah tanggal 21 April 2005. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kekeliruan dan atau kesalahan laporan adalah ketidaksesuaian antara Laporan Bulanan yang disampaikan dengan Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan. Pengertian … - 5 - Pengertian koreksi dalam ayat ini adalah koreksi yang dilakukan oleh BPRS atas inisiatif sendiri. Ayat (2) Sebagai contoh: Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 April 2005. Ayat (3) Tanda bukti penerimaan laporan berupa soft copy yang dapat diambil secara on-line (down-load) untuk laporan disampaikan secara on-line. Sedangkan untuk laporan yang disampaikan secara off-line tanda bukti penerimaan berupa tanda terima penyampaian laporan . Pasal 10 Sebagai contoh: Penyampaian koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 21 April 2005. Pasal 11 Sebagai contoh: Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Maret 2005 dinyatakan tidak disampaikan apabila Laporan Bulanan disampaikan setelah tanggal 21 April 2005. Pasal 12 Yang termasuk hari libur adalah hari libur nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang … - 6 - Yang dimaksud dengan hari kerja sebelumnya adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur. Contoh : Koreksi Laporan Bulanan untuk data bulan Februari 2005 yang wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 12 Maret 2005 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 11 Maret 2005 merupakan hari libur nasional, maka batas akhir penyampaian Laporan Bulanan data bulan Februari 2005 adalah pada hari kamis tanggal 10 Maret 2005. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan ganguan teknis adalah gangguan yang menyebabkan BPRS menyampaikan laporan secara on-line, antara Pelapor tidak dapat lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan atau pemadaman listrik. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) … - 7 - Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Sebagai contoh : Jatuh tempo pelaporan Laporan Bulanan BPRS untuk posisi Februari 2005 jatuh pada tanggal 12 Maret 2005 (hari Sabtu). BPRS A menyampaikan data laporan posisi bulan Maret 2005 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2005, maka BPRS A dinyatakan terlambat menyampaikan laporan 1 hari kerja, yaitu hari Senin, sehingga BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 x Rp100.000,00 = Rp 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Ayat (2) Sebagai Contoh : Batas waktu tidak menyampaikan laporan bulanan BPRS untuk posisi Maret 2005 adalah setelah tanggal 21 April 2005 . BPRS A menyampaikan Laporan Bulanan data bulan Maret 2005 pada hari Senin tanggal 22 April 2005, maka BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar tidak menyampaikan Laporan Bulanan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ayat (3) … - 8 - Ayat (3) Sebagai contoh : Batas waktu penyampaikan koreksi Laporan Bulanan BPRS untuk posisi Maret 2005 adalah tanggal 21 April 2005 jatuh pada hari Minggu. BPRS A menyampaikan koreksi Laporan Bulanan data bulan Maret 2005 pada hari Selasa tanggal 23 April 2005. BPRS A dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Bulanan 2 hari kerja, yaitu hari Senin dan Selasa, sehingga BPRS A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 2 x Rp 10.000,00 = Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Ayat (4) Dalam hal terdapat kesalahan Laporan Bulanan berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, sanksi hanya dikenakan atas kesalahan untuk data bulan laporan pada posisi pemeriksaan. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 … - 9 - Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan BPRS Pelapor tidak dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan dan atau koreksi Laporan Bulanan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 … - 10 - Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4478

<reg_type> PBI </reg_type> <reg_id> 7/9/PBI/2005 </reg_id> <reg_title> LAPORAN BULANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH </reg_title> <set_date> 25 Januari 2005 </set_date> <effective_date> 25 Januari 2005 </effective_date> <replaced_reg> '28/58/KEP/DIR|SKDIR-BI/1995', '28/02/UPPB|SE-BI/1995' </replaced_reg> <related_reg> '7/UU/1992', '10/UU/1998', '23/UU/1999', '3/UU/2004' </related_reg> <penalty_list> 'BAB V' </penalty_list>